Pengertian Tindak Pidana menurut KUHP


Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam
hukum pidana yaitu stafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS
Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak
ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan stafbaarfeit
karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah
itu.1
Perlu dijelaskan terlebih dahulu adanya penafsiran yang sama atau
yang berbeda mengenai pengertian “perbuatan pidana” dan “tindak
pidana”. Selain pengertian yang diajukan oleh Jonkers, juga telah
dikembangkan pengertian perbuatan pidana, sebagaimana diterapkan oleh
Prof. Moeljatno. Sebaliknya pengertaian tindak pidana belum diungkap
secara jelas pemisahannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka
dapat dianggap bahwa tindak pidana termasuk di dalamnya unsur
pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertian tindak pidana berbeda
dengan dengan pengertian perbuatan pidana.
Apabila pengertian tindak pidana terpisah dari pertanggungjawaban
pidana, maka dapat diartikan bahwa istilah tindak pidana dianggap sama
dengan perbuatan pidana.
Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Prof.
Moeljiatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan
pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini
perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut
disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa
antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak
mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi
arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa
yang melanggar perbuatan tersebut.2
Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan
(berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional
jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum
dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat
dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur
pidananya.3
Hal ini berbeda dengan hukum pidana, sedangkan pengertian
Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi
ketentuan-ketentuan tentang :
a) Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan
tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanki.
b) Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada
bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang
diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar.
c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara
melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim).4
Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai
sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana
dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHP pidana dibedakan
menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok
terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda
dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan
hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana
pengumuman keputusan hakim.5



Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat
dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut
teoritis (2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan
pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan
tindak pidana itu dirumuskan mendaji tindak pidana tertentu dalam pasal-
pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.6
Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu pebuatan dianggap
delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat
dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur
yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus,
artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu.
Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah :
a) Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat
dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya.
Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu
suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya
tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang
mengundangkannya.
b) Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku
seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap
tidak berbuat.
c) Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang
yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang
dilakukannya.
Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang,
namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-
persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.
Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur
yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda
antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah
yang lainnya

Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan


Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana pemudahan
ini diatur dalam Bab XXX KUHPidana. Tindak pidana penadahan atau tindak
pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan
tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan
diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHPidana yang menyatakan : Diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak
enam puluh rupiah karena penadahan. Ke-1 barang siapa menjual,
menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk
menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang
diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan Ke-2
barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau
sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.
Bahwa apabila diperhatikan, maka tindak pidana yang diatur dalam
Pasal 480 KUHPidana ini meliputi dua macam bentuk tindak pidana
penadahan, yaitu :
a. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan
menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.
b. Karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan,
menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan
atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.
Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibgi kedalam dua
bentuk, yaitu :

  1. Penadahan sebagai kebiasaan
    Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHPidana
    yang menyatakan :
    (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli,
    menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan
    barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara
    paling lama tujuh tahun.
    23
    (2) Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1
    dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan
    dilakukan.
  2. Penadahan ringan
    Jenis tidak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidana yang
    menyatakan : Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara
    paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika
    kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang
    diterangakan dalam Pasal 364, 373 dan 379. Berdasarkan ketentuan Pasal
    482 KUHPidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam
    Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila
    perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu dilakukan terhadap
    barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari
    tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan.
    Bentuk-bentuk dari Pemidaan atas Tindak Pidana Pencurian dan
    Penadahan Masalah pokok dalam hukum pidana adalah pemidanaan,
    disamping tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan
    dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya
    sengaja direncanakan melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu tahap
    legislatif (kebijakan formulatif), tahap yudikatif (kebijakan aplikatif) dan
    tahap eksekutif (kebijakan administratif). Pemidanaan merupakan sarana
    yang dipakai dalam penegakan hukum pidana, dan dengan mengacu pada
    tahapan-tahapan tersbut, maka dikatakan, bahwa penegakan hukum pidana
    bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat yudikatif sebagai
    pemegang kebijakan aplikatif, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung
    jawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Satjipto
    Rahardjo dalam kaitan ini menyatakan, bahwa proses penegakan hukum
    itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang.
    Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam
    peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana
    penegakan hukum itu nanti dijalankan.
    Menurut Sudarto, pemidanaan itu kerap kali sinonim dengan kata
    penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga
    dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan
    tentanghukum (berechten) . Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim
    dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.
    Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau
    voorwadelijk veroordeeld yang sama artinya dengan dihukum bersyarat
    atau pidana bersyarat.
    Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan
    tahap pemberian pidana. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana itu
    mempunyai dua arti, yaitu :
  3. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang,
    ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana
    in abstracto)
  4. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan
    yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum
    pidana itu (pemberian pidana in concreto).22
    Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara
    sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang
    kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Jerome Hall
    dalam M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai
    pemidanaan, yaitu sebagai berikut :
  5. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
  6. Ia memaksa dengan kekerasan
  7. Ia diberikan atas nama Negara, ia “diotorisasikan”
  8. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan,
    pelanggarannya, dan penentunnya, yang diekspresikan didalam putusan
  9. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini
    mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan
    kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika
  10. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan
    kejahatan, dan diperberat atau diperingan dengan melihat personalitas
    (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.23
    Terhadap pelaku tindak pidana pencurian maupun penadahan,
    penerapan sanksi pidananya mengacu kepada ketentuan Hukum Pidana
    Indonesia yang hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan
    pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHPidana terjemahan resmi oleh Tim
    Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, disebutkan Pidana terdiri:
    a. Pidana Pokok :
  11. Pidana mati
  12. Pidana penjara
  13. Pidana kurungan
  14. Pidana denda
  15. Pidana tutupan
    b. Pidana Tambahan
  16. Pencabutan hak-hak tertentu
  17. Perampasan barang-barang tertentu
  18. Pengumuman putusan hakim

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian


Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada bermacam-macam
pencurian dalam bentuk khusus, antara lain adalah pencurian dengan
kekerasan, adapun pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365
KUHP yang mempunyai empat ayat dimana akan penyusun pokokkan pada
ayat 3 dan 4 dari pasal 365 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 365 KUHP adalah
sebagai berikut :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk
tetap menguasai barang yang dicuri.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
    pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di
    dalam kereta api yang sedang berjalan ;
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
  3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau
    memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
    pakaian jabatan palsu.
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
    (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana
    penjara paling lama lima belas tahun.
    (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
    selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan
    mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang
    atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang
    diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.21
    Dari perumusan pasal 365 KUHP tersebut diatas dapatlah disebutkan
    unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai
    dengan ayat 4.
    Unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :
    Pasal 365 ayat (1) memuat unsur-unsur :
    a. Unsur Obyektif :
    Pencurian dengan ;
    1) Didahului
    2) Disertai
    3) Diikuti :
    a) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
    b. Unsur subyektif :
    1) Dengan maksud untuk
    2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau
    3) Jika tertangkap tangan atau memberi kesempatan bagi diri sendiri atau
    peserta lain dalam kejahatan itu :
    a) Untuk melarikan diri
    b) Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya.
    Pasal 365 ayat (2) memuat unsur-unsur :
    Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 KUHP ayat (2) KUHP disertai
    masalah-masalah yang memberatkan yaitu :
    1) Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
    rumahnya. Di jalan umum. Di dalam kereta api yang sedang berjalan.
    2) Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
    3) Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :
    a) Membongkar
    b) Memanjat
    c) Merusak
    d) Anak kunci palsu
    e) Pakaian jabatan palsu.
    Pasal 365 ayat (3) memuat unsur-unsur :
    Perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya
    seseorang. Dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul
    karena penggunaan kekerasan.
    Pasal 365 ayat (4) memuat unsur-unsur :
    Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara
    selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu :
    1) Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya
    seseorang
    2) Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
    3) Disertai salah satu masalah tersebut dalam nomor 1 dan nomor 3 :
    a) Nomor 1 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
    tertutup dimana berdiri sebuah rumah. Di jalan umum. Di dalam kereta
    api yang sedang berjalan.
    b) Nomor 3 : Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :
    Membongkar. Memanjat. Memakai anak kunci palsu. Memakai
    perintah palsu. Memakai pakaian jabatan palsu

Pelaku Tindak Pidana


“Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia.
Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah
manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang
dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas
menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang
digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik
hanya dapat dilakukan oleh manusia”.17
Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.
Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP
berbunyi sebagai berikut :
(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

  1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
    melakukan perbuatan itu;
  2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai
    kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau
    penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau
    keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan
    perbuatan.
    (2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah
    perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta
    akibatakibatnya.
    Pasal 56 KUHP berbunyi :
    “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
  3. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
  4. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau
    keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
    Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut,
    terdapat lima peranan pelaku, yaitu :
  5. Orang yang melakukan (dader or doer)
  6. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger)
  7. Orang yang turut serta melakukan (mededader)
  8. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker)
  9. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige).18
    Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak
    pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya
    pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak
    pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana
    dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur
    objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :
  10. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi
    perumusan delik dalam Undang-Undang.
  11. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat
    yang dilarang dalam perumusan delik.
  12. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah
    barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana
    yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah
    pegawai negeri. 19
    Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T.
    pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan :
    “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah
    menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka
    yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.20
    Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap
    telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu
    melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun
    segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan
    oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang
    sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang
    melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah
    disebutkan di dalam Undang-Undang

Jenis-jenis Tindak Pidana


Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas
kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen).
Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh
Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan
prinsipil.
Dikatakan, bahwa kejahatan adalah rechtsdelicten, yaitu: “perbuatan-
perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang,
sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai
perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran
sebaliknya adalah wetsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang
sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang
menentukan demikian”.12
Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana
Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh
Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :
“kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam
pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak
dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan
dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se,
artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat
perbuatan tersebut memang jahat”. 13
“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru
disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang
merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai
tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang
mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut
juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum crimes). 14
Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman
pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka
dapat dikatakan bahwa :
a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau
kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa,
sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung
dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau
culpa.
c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal
54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak
penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada
kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
e. Dalam hal perbarengan (concursus) cara pemidanaan berbeda buat
pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda
dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70). 15
Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi
untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti
dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri.
Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.
Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan
pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain
dalam :
a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan
perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam
pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah
perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu
mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki
barang itu dengan melawan hukum.
b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat
yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus
pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang
yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri
dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan
sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena
kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359
KUHP).
e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan
pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan
delik.
f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada
keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang
sah.

Pengertian Tindak Pidana


Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu “straftbaar feit” atau “delict”. Walaupun istilah ini terdapat dalam
WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan
tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan straftbaar feit atau
delict itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan
isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman
pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut.
Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut” .4
Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak
Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang
dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa
itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)

Golongan Dan Jenis Narkotika


Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu
penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu
sendiri.
Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia
Indonesia seutuhya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur,
sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar

  1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu
    peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan
    pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping
    untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
    Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan
    dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan
    standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap
    akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat
    khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar
    bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat
    melemahkan ketahanan nasional.
    Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan
    memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan,
    karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara
    berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh
    sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.
    Di samping kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan
    dengan menggunakan modus operandi dan tehnologi canggih, termasuk
    pengamatan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan
    narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan
    umat manusia.
    Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta
    meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran
    gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang
    berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat
    serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta
    ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam
    Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap
    narkotika dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-
    Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-
    Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.
    Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif
    mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
    termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan
    ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.
    Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai
    cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun
    ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain
    didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan
    kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai
    lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan
    peredaran gelap narkotika.
    Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang
    narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang-
    Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :
  2. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk
    tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi
    serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
  3. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan
    digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/
    atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi
    tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
  4. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan
    banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu
    pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan
    ketergantungan.
    Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul
    yaitu akan dipaparkan sebagai berikut :32
    Jenis narkoba narkotika:
  5. Heroin
  • Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa
    senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus,
    Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air
    besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
  • Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan
  • Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri
    tulang, kram otot dan gejala seperti flu.
  1. Ganja
  • Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis
  • Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan
    konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan,
    meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan,
    gangguan sistem peredaran darah dan kanker.
  1. Hasish
  • Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
  • Mengandung zat rezin aktif yang menimbulkan efek psikologis.
    Jenis narkoba psikotropika
  1. Ekstasi
  • Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu),
    detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu)
    meningkat, serta hilangnya control diri.
  • Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi
    yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
  • Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena
    dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).
  1. Methamphetamine
  • Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur
    menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi
    (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan),
    sensitive (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.
  • Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
  • Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal
    dunia jika kelebihan dosis.
  1. Obat penenang
  • Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
  • Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya
    bisa jadi pelo.
  • Penggunaan dengan campuran alcohol akan menyebabkan kematian.
  • Gejala putus zat bersifat lama.
    Jenis Narkoba Zat Adiktif Lainnya:
  1. AlkoholUNIVERSITAS MEDAN AREA
    28
  • Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan
    sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks
    motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
  • Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta
    meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
  • Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan
    halusinasi.
  1. Zat yang mudah menguap
  • Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan,
    dan pelo dalam berbicara.
  • Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru,
    pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
  • Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri,
    dan depresi.
  1. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
  • Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
  • Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
  • Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.
    Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian
    narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas
    juga dalam hal pengenaan sanksi pidana

Pengertian Tindak Pidana Narkotika


Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa
pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum.
Istilah narkotika berasal dari bahasa Junani yang disebut “Narkotikos” yang
berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau
tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini
dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.
Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti
patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas
pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur,
tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan
pada kelompok narkotika.
Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-
zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan
zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika
disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya
khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine).
Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).26
Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris
narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. 27 Narkotika
berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga
tidak merasakan apa-apa.28
Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-
bahan pembius atau obat bius.29
Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976
tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika.
Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan
obat keras atau obat berbahaya.
Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun
yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan
yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat
pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.
Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda,
maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan
narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu
penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan
dan lain sebagainya).
Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian
keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Undang-Undang No. 9 Tahun
1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis – jenis narkotika yaitu :

Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-
undang ini;
a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum
disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila
penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang
merugikan seperti Morfina atau kokaina.
c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan
yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.

  1. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji,
    buah dan jereaminya.
  2. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah
    tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan
    sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar
    morfinanya.
  3. Opium masalah adalah :
    a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu
    rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan
    peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud
    merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
    b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan
    apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
    c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
  4. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan
    sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam
    bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syaraf
    farmakope.
  5. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia C17 H19
    No. 3.
  6. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erythroxylon dari
    keluarga eryth roxylaceae.
  7. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam
    bentuk serbuk dari semua tanaman genus erythroxylon dari keluarga
    erythroxylaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui
    perubahan kimia.
  8. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka
    yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
  9. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia
    C17H21NO4.
  10. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia C9H15NO3H20 dan
    ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina
    Kokaina.
  11. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus cannabis,
    termasuk biji dan buahnya
    Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk
    hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.30
    Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah
    Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan Verdoovende Middelen
    Ordonantie yang telah diubah.
    Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut,
    berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan
    dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan
    narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai
    dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat
    mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak
    lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah
    mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu
    dikenal dengan istilah Verdoovende Middelan atau obat bius. Sedangkan tentang
    pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak
    diatur.
    Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia
    pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan,
    pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka
    perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang
    mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita
    mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang
    berlaku sekarang.
    Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1
    ayat (1) nya diterangkan :
    Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
    tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan
    penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
    menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
    dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam
    undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan
    Menteri kesehatan.
    Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah
    yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :
  12. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
  13. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman,
    peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta
    penggunaan narkotika.
  14. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-
    kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
  15. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
    depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang
    karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan
    mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan
    pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang
    berlaku.31
    Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti
    bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan
    diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu
    tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan
    hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan
    negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika.
    Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan
    pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang
    dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain
    yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1
    Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).
    Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat
    pengaturan tentang :
  16. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
  17. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
  18. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam
    penanggulangan narkotika.
    Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya
    tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat
    penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif,
    maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana,
    lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan
    kepada anak-anak di bawah umur.
    Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal
    Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan
    dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di
    dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (substance) yang peggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
    narkotika.
    Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka
    kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam
    konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai
    efek-efek lain di samping pembinaan

Unsur-Unsur Tindak Pidana


Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.
Tindak pidana . Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain
halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau vebrechen
atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara
kriminologis). 22 Pengertian unsur tidak pidana hendaknya dibedakan dari
pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan
undang-undang. Pengertian yang perama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua
(unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana
pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana. 23
Sedangkan PAF. Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana
dalam KUH Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua
macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.24 Yang dimaksud unsur-unsur
subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang
berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu
yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu
adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu
keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak
pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur
tindak pidana, yaitu :
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa).
  2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
    dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUH Pidana.
  3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di
    dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
    dan lain-lain.
  4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
    misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340
    KUH Pidana.
  5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam
    rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.
    Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :
    a. Sifat melanggar hukum
    b. Kualitas dari si pelaku
    c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab
    dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Pengertian Tindak Pidana


Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat
perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana
memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan
penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda.
Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu
tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu
yang dapat dipidana”. 15 Beliau juga membedakan mengenai pengertian tindak
pidana (strafbaar feit) menjadi dua, yaitu :

  1. Definisi teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu
    pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si
    pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum
    dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
  2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit”
    adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang
    dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.16
    Pembahasan pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana
    sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar
    pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu
    dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang
    mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “straf” yang
    dapat diartikan juga sebagai “hukuman”. Seperti dikemukakan oleh Moeljatno
    bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” ini dan istilah “dihukum”
    yang berasal dari perkataan “wordt gestraft”, adalah merupakan istilah-istilah
    konvensional.17
    Saleh mengatakan bahwa, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud
    suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik
    itu. 18 Sir Rupert Cross, mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan
    oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.19
    Definisi-definisi pidana tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan
    bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur berikut :
  3. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau
    nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
  4. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
    mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
  5. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak
    pidana menurut undang-undang.20
    Sedangkan PAF. Lamintang, mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya
    hanya merupakan suatu penderitaaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana
    itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.
    Pernyataan yang dikemukakan oleh Lamintang tersebut di atas adalah untuk
    mengingatkan adanya kekacauan pengertian antara pidana dan pemidanaan yang
    sering diartikan sama dengan menyebut tujuan pemidanaan dengan perkataan
    “tujuan pidana”

Informasi Elektronik /atau Dokumen Elektronik


Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, terdapat beberapa butir dalam Pasal 1 yang menjelaskan tentang
beberapa terminologi, yaitu data elektronik, informasi elektronik, dan dokumen
elektronik. Terminologi-terminologi ini menggambarkan beberapa konsep yang
saling mencakupi, sehingga perlu diberikan penjelasan tentang posisi masing-
masing konsep tadi.
Apabila masing-masing terminologi ini diilustrasikan dalam bentuk
“pohon porphyrius”, maka akan terlihat dengan jelas cakupannya. Konsep yang
paling konkret diletakkan paling bawah, yakni dokumen elektronik; sementara
yang paling abstrak ditaruh pada posisi teratas, yaitu data elektronik. Dokumen
elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui komputer atau sistem elekronik. Jadi, genus proximum (genus terdekat)
dari dokumen elekronik adalah informasi elektronik. Semua dokumen elektronik
adalah informasi elektronik, tetapi tidak semua informasi elektronik adalah
dokumen elektronik. Sebab, sekalipun kecil kemungkinannya, dapat saja terjadi
ada informasi elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut
dokumen elektronik.
Pada tingkat berikutnya, terdapat informasi elektronik yang
didefinisikan sebagai data elektronik yang telah diolah, yang memiliki arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Data elektronik
adalah genus proximum dari informasi elektronik. Artinya, semua informasi
elektronik adalah data elektronik, sedangkan tidak semua data elektronik
merupakan informasi elektronik. Hanya data elektronik tertentu saja, yang dapat
disebut informasi elektronik.
Dalam definisi yang tertera dalam Pasal 1 butir 1 dan butir 4, memang
terdapat denotasi dari informasi elektronik dan dokumen elektronik itu. Denotasi
informasi elektronik adalah data berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,
simbol, atau perforasi. Denotasi ini sesungguhnya adalah “anggota-anggota”
(ekstensi) dari data elektronik yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai
informasi elektronik. Namun, denotasi di sini tidak bersifat limitatif, karena
dibuka kemungkinan atau alternatif lain di luar yang disebutkan di dalam Pasal 1
butir 1. Kata-kata “termasuk tetapi tidak terbatas pada” yang digunakan di dalam
rumusan Pasal 1 butir 1 tersebut bisa melingkupi bentuk-bentuk data yang sangat
banyak, sehingga denotasi seperti ini sebenarnya tidak perlu dicantumkan dalam
bab ketentuan umum.
Demikian juga halnya dengan denotasi dalam Pasal 1 butir 4 yang
menjelaskan makna dari dokumen elektronik. Di sini juga diberikan contoh-
contohnya, yaitu berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi. Lagi-lagi,
bentuk-bentuk ini tidaklah limitatif karena “…termasuk tetapi tidak terbatas

Manipulasi


Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja
dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau
pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi,
subtansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat
berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu,
kelompok atau sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari
suatu tujuan tertentu dalam hal tindakan penanaman gagasan, dogma,
doktrinisme, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.9
Kejahatan seperti manipulasi data sering terjadi di social media seperti
instagram. Pelaku dengan sengaja mempromosikan sesuatu data atau surat
yang dimana seakan-akan otentik untuk mendapak sebuah keuntungan.
Karakteristik suatu perbuatan dapat dikatakan manipulasi adalah
sebagai berikut :10
a. Dilakukan dengan sengaja; Kesengajaan haruslah dapat dibuktikan bahwa
pembuat “menghendaki” dilakukan tindak pidana tersebut, pembuat
mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah
melawan hukum.
b. Mengandung ketidakpastian; Artinya sebuah informasi ataupun berita yag
dimanipulasi tidak jelas kebenaran dari isinya.
c. Dilakukan terhadap Informasi dan Data Elektronik yang sudah ada;
Manipulasi dilakukan terhadap informasi dan data elektronik yang sudah
ada, apabila dilakukan terhadap informasi dan data elektronik yang belum
ada maka ia melakukan “penciptaan” (menjadikan sesuatu yang baru).
d. Dilakukan dengan tujuan yang jahat/tidak baik; fat perbuatan “merubah”
dengan “manipulasi” itu sama yakni membuat Informasi dan data
elektronik lain dari yang sebenarnya (yang asli), tapi juga mengandung
sifat yang berbeda pula. Dalam “manipulasi” terkandung sifat jahat
(negatif), sedangkan “merubah” tidak mengandung konotasi jahat.
e. Perbuatan: penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan.
Perbuatan yang dilakukan terhadap objeknya yang di manipulasi dengan
cara penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan yang
dibuat seolah informasi dan/atau data elektronik tersebut adalah asli.
Dalam uu ite kita mengenal manipulasi data yang dimana
Manipulasi data adalah salah satu perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab dari dalam
ataupun dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan
keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak
lain. Dalam KBBI pengertian manipulasi data adalah proses rekayasa
dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau
pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan,
fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan perancangan
sebuah tata sistem nilai yang merupakan tindakan yang tidak terpuji

Unsur-unsur Tindak Pidana


Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur
tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada
umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam
rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri
atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari
perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat
perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau
dilanggar.7
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:
a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan)
b) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
c) Melawan hukum (onrechtmatig)
d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) oleh orang
yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatoaar person).
Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana”
mengemukakan bahwa:
a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa);
  2. Maksud pada suatu perobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal
    53 ayat (1) KUHP);
  3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat
    dalam tindak pidana pencurian;
  4. Merencakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam
    Pasal 340 KUHP.
    b. Unsur Objektif Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku
    yang terdiri atas :
    Perbuatan manusia, berupa:
    a) Act, yakni perbuatan aktif atau positif;
    b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu
    perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
  5. Akibat (Result) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan
    atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan
    yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan,
    kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
  6. Keadaan-keadaan (Circumstances). Pada umumnya keadaan ini
    dibedakan antara lain:
    a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
    b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
    c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
    Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang
    membebaskan perilaku dari hukum

Klasifikasi Tindak Pidana


Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu
atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan
kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan,
demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana.KUHP telah
mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar,
yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok
kejahatan dan pelanggaran.4
Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh
Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan
prinsipil.
Dikatakan, bahwa kejahatan adalah rechtsdelicten, yaitu:
“perbuatanperbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-
Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht,
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran
sebaliknya adalah wetsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat
melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang
menentukan demikian”.
Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana
Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh
Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :
“kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam
pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak
dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini
benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut
mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat
karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.5
“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru
disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang
merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap
sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang
mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini
disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum
crimes).6
2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan
rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh
pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan
yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.
Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan
memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang
sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata
pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP)
untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.
Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada
timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung
jawabkan dan dipidana.
3) Berdasarkan bentuk kesalahan,
Bentuk kesalahan dibedakan antara tindak pidana sengaja
(dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak
pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya
dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung
unsurkesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
4) Berdasarkan macam perbuatannya,
Perbuatannya dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan
dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana
pasifdisebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah
tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif.
Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya
diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang
berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam
KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua),
yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak
murni.Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya
semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak
pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi
dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana
yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan
tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benarbenar
timbul.
5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,
Saat dan Jangka waktu dapat dibedakan antara tindak pidana
terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau
berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya
atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja,
disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya, ada tindak
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya
tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan
dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus
yang disebut dengan voordurende delicten. Tindak pidana ini juga
dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu
keadaan yang terlarang.
6) Berdasarkan sumbernya,
Sumber dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan
tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak
pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum
pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak
pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar
kodifikasi KUHP.
7) Dilihat dari segi subjekny
Dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana
yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria
(tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang
berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk
dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada
perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan
oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai
negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan
pelayaran).
8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
Maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak
pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah
tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap
pembuatnya dantidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang
berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang
dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya
pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan,
Dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak
pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari
berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi
a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau
dapat juga disebut dengan bentuk standar;
b. Dalam bentuk yang diperberat;
c. Dalam bentuk ringan

Pengertian Tindak Pidana


Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan
dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata
delictum. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang (tindak pidana).1
Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti
yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana.
Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan
tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas
dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat
dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan
yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 2
Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan
suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai
straftbaarfeit. Istilah lain yang pernahdigunakan untuk menggambarkan
perbuatan yang dapat dipidana adalah:

  1. Peristiwa pidana .
  2. Perbuatan pidana.
  3. Pelanggaran pidana.
  4. Perbuatan yang dapat dihukum

Pengaturan Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)


Negara Indonesia dalam pengaturannya terhadap kejahatan ujaran
kebencian,memiliki tiga buah aturan hukum yang mengatur tentang
kejahatan ini. Aturan ini dibagi menjadi dua yaitu aturan yang bersifat
umum dan aturan yang bersifat khusus.Kejahatan ujaran kebencian dalam
pengaturan yang bersifat umum terdapat di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, delik ujaran kebencian ini diatur
dalam Pasal 156, Pasal 156A, Pasal 157 (1) dan (2), yang mana bunyinya
adalah:
Pasal 156
“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian
atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Pasal 156A
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa
dengan sengaja di muka umuam mengeluarkan perasaan atau melakukan
perbuatan :
a) yang ada pada pokokmya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b) dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang
bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Pasal 157
(1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan
tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung
pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara
atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud
supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah”
(2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada
waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima
tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu
juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian
tersebut.”
Dari pasal-pasal diatas dapat kita lihat jika KUHP dalam perumusan
delik tidak memberikan batasan-batasan yang bersifat jelas mengenai
tindakan-tindakan apa saja yang dapat digolongkan sebagai pernyatan
permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Suku, Agama, Ras, dan
Antar Golongan yang merupakan pondasi utama dari delik ujaran
kebencian ini. KUHP juga tidak secara khusus menyebutkan media apa
saja yang dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan ujaran kebencian
tersebut, melainkan hanya media yang bersifat tulisan dimuka umum saja,
sedangkan dengan keadaan internet yang sudah marak penggunaannya saat
ini, ujaran kebencian sangat sering dilakukan melalui media itu dan secara
khusus pula KUHP tidak mengaturnya.
Undang-Undang selanjutnya yang mengatur ujaran kebencian secara
khusus adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Delik ujaran kebencian alam undang-undang ini terdapat dalam
Pasal 28 (2), yang bunyinya adalah :
Pasal 28 (2)
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yangditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antargolongan”
Dari perumusan pasal diatas, dibandingkan dengan KUHP, maka dapat kita
lihat bahwa undang-undang ini memuat sedikit lebih selengkap tentang
ruang lingkup ujaran kebencian yaitu kebencian yang menyangkut suku,
agama, ras, dan antar golongan. Karena pada dasarnya undang-undang ini
merupakan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan cyber, maka
tentunya perumusan pasal 28 (2) tadi dapat digunakan sebagai dasar hukum
untuk menjerat pelaku ujaran kebencian yang dilakukan dengan media
online atau internet seperti yang sekarang ini sangat marak dilakukan,
tetapi tetap seperti KUHP sebelumnya, tidak ada pengaturan yang jelas
tentang kriteria perbuatan apa saja yang dikateorikan sebagai tindakan
yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
Terhadap kejahatan ujaran kebencian yang sudah sangat marak
dilakukan, maka pada Tahun 2015, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2015,
Kapolri, Jendral Polisi Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Tentang
Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ber-Nomor SE/06/X/2015.
Surat Edaran ini pada dasarnya hanya digunakan sebagai pedoman bagi
anggota Polri agar dapat menangulangi kejahatan ujaran kebencian secara
maksimal. Pada surat edaran ini dijabarkan secara jelas tentang tindakan-
tindakan apa saja yang merupakan bentuk perbuatan yang mengandung
kebencian. Tindakan-tindakan ini terdapat pada No. 2 huruf (f) surat edaran
ini yang menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain :

  1. Penghinaan
  2. Pencemaran nama baik
  3. Penistaan
  4. Perbuatan tidak menyenangkan
  5. Memprovokasi
  6. Menghasut
  7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan
    atau bias berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan
    nyawa, dan atau konflik sosial.
    Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana
    disebut di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian
    terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai
    komunitas yang dibedakan dari aspek :
  8. Suku
  9. Agama
  10. Aliran Keagamaan
  11. Keyakinan atau kepercayaan
  12. Ras
  13. Antargolongan
  14. Warna Kulit
  15. Etnis
  16. Gender
  17. Kaum difabel
  18. Orientasi Seksual
    Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di
    atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain :
  19. Dalam orasi kegiatan kampanye
  20. Spanduk atau banner
  21. Jejaring media social
  22. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
  23. Ceramah keagamaan
  24. Media masa cetak atau elektronik
  25. Pamphlet
    Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor
    SE/06/X/2015, sudah secara lengkap menjabarkan tentang perbuatan, aspek,
    dan media apa saja yang dapat dilakukan dan digunakan dalam tindak
    pidana ujaran kebencian secara keseluruhan.

Pengertian Ujaran Kebencian (Hate Speech)


Arti dari pada Ujaran Kebencian (Hate Speech) sendiri adalah Tindakan
komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam
bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok
yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat,
orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.27
Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tergolong ke
dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum
dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak
Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan,
perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu
terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku
pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang
menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech)ini
disebut (Hate Site). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum
Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.
pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang
merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi
kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.Pembuat
undang-undang,sejak semula bermaksud melindungi kehormatan dan
nama baik
Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada pelanggaran
HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media
sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakan massa
hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di
perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum
khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif
maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (Hate
Speech) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi
memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan
tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa

Jenis-Jenis Cyber Crime


Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang
berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam
beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain:26

  1. Unauthorized Access to Computer System and Service
    Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu
    sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa
    sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang
    dimasukinya.Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan
    maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan
    rahasia.Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena
    merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem
    yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak
    dengan berkembangnya Teknologi Internet/intranet.
  2. Illegal Contents
    Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke
    Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat
    dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
    Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan
    menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang
    berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang
    merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan
    pemerintahan yang sah dan sebagainya
  3. Data Forgery
    Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen
    penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet.
    Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce
    dengan membuat seolah-olah terjadi”salah ketik” yang pada akhirnya
    akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data
    pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan.data
    pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan.
  4. Cyber Espionage
    Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk
    melakukan kegiatan matamata terhadap pihak lain, dengan memasuki
    sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.
    32
    Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen
    ataupun data pentingnya (data base) tersimpan dalam suatu sistem yang
    computerized (tersambung dalam jaringankomputer).
  5. Cyber Sabotage and Extortion
    Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau
    penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem
    jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan
    ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer
    ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau
    sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan
    sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki
    olehpelaku.
  6. Offense Against Intellectual Property
    Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang
    dimiliki pihak laindi Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada
    web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu
    informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang
    lain, dansebagainya.
  7. Infringements of Privacy
    Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang
    yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara
    computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat
    merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu
    kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi.

Pengertian Cyber Crime


Perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka
peluang munculnya tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak
mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan
crime is product of sociaty it self, yang secara sederhana dapat diartikan
bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.
Cyber crime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi informasi.Secara teknis tindak pidana tersebut dapat dibedakan
menjadi offline crime, semi online crime, cyber crime.Masing-masing
memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama di antara
ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik.Jadi
dismpulkan bahwa cyber crime merupakan perkembangan lebih lanjut dari
kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi komputer.
Secara sederhana, yang dimaksud dengan cyber crime adalah setiap
tindakan atau perilaku yang melanggar/melawan hukum, etika atau tanpa
kewengangan yang menyangkut pemrosesan data dan/atau pengiriman
data.Umumnya perbuatan tersebut dilakukan dengan atau melalui perangkat
digital dalam suatu dunia maya (Cyber).
Cyber crime dalam arti luas dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum
yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau
komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak,
dengan merugikan pihak lain. Secara sempit computer crime didefinisikan
sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan
teknologi komputer yang canggih.
Kejahatan jenis ini berkembang seiring dengan perkembangan dunia cyber
itu sendiri.Pada masa-masa awal saat sistem dan jaringan dunia maya masih
sederhana, cyber crime pada umumnya hanya terbatas pada penyusupan atau
akses illegal pada sistem komputer atau layanan komputer lainnya. Dalam
perkembangannya pada saat ini cyber crime yang popular yang sering
dilakukan adalah credit card froud, stock exchange froud, banking froud,
child pornography, drug trafficking, cyber bullying, dan, cyber hate speech.
Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, cyber crime memiliki
karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, anatara lain :

  1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidka etis
    tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya (cyberspace), sehinga tidak
    dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku
    terhadapnya.
  2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun
    yang dapat terhubung dengan internet.
    29
  3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun imateril
    (waktu, nilai, jasa, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi)
    yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
  4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta
    aplikasinya.
  5. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi
    batas.
    Komputer sebagai barang berwujud dan berharga sudah tentu dapat menjadi
    objek kejahatan. Dalam hal ini, Andi Hamzah membagi 2 (dua) pengertian
    mengenai kejahatan yaitu :
  6. Kejahatan biasa atau Konvensional
    Adalah komputer dapat menjadi objek (fisik/real), bukan media atau alat
    untuk melakukan kejahatan.Misalnya perbuatan mencuri perangkat
    komputer, merampok komputer, merusak komputer seperti membakar,
    memecah, menembak, dan sebagainya.
  7. Penyalahgunaan Komputer
    Adalah komputer menjadi alat atau media (dunia maya) untuk
    melakukan kejahatan seperti mencuri uang melalui komputer,
    menggelapkan uang, korupsi, membocorkan rahasia perusahaan, rahasia
    negara, mata-mata, dan sebagainya.
    Menurut Donn B. Parker :
    “Computer abuse is broadly defined to be any incident associated with
    computer technology in wich a victim suffered or could suffered loss and
    perpetrator by intention made or could have gain”.
    Penyalahgunaan komputer didefinisikan secara luas sebagai suatu
    kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer, yang seorang
    korban menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja
    memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan

Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana


Kebijakan Penal merupakan suatu bentuk dari Kebijakan atau politik hukum
pidana itu sendiri.Pada Prinsipnya kebijakan hukum pidana ini ada dua jenis
yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal.Dua jenis kebijakan ini
merupakan bagian dari politik hukum pidana. Menurut Prof. Sudarto, politik
hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan
pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk
masa-masa yang akan datang.
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada
hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.Jadi
kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik
kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka
politik hukum pidana identik degan pengertian “kebijakan penanggulangan
kejahatan dengan hukum pidana”. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum
pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana
materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan
pidana.
Menurut Sudarto, “Politik Hukum” mempunyai dua arti, yaitu Usaha
untuk mewujudkan peraturan-peratuan yang baik sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu waktu23 dan Kebijakan dari Negara melalui badan-badan
yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki
yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspersikan apa yang
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.24
Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (penal policy), maka sasaran
dari hukum pidana tidak hanya mengatur pebuatan warga masyarakat pada
umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti
“kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi Kebijakan
Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur atau
mengalokasi dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan atau kewenangan
warga masyarakat pada umumnya maupun kekuasaan atau kewenangan
penguasa atau penegak hukum. 25
Kebijakan penegakan hukum pidana
merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu
yang pertama adalah tahap kebijakan legislatif (formulatif), yang kedua dalah
tahap kebijakan yudikatif (aplikatif), dan yang ketiga adalah tahap kebijakan
eksekutif (administratif)

Pemidanaan


Pada dasarnya, pemidanaan dikelompokkan dalam 3 teori besar yaitu :

  1. Teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldingtheorien)
    Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan.Negara berhak
    menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan
    penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum. Oleh
    karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan
    yang telah dilakukannya.
  2. Teori relatif atau teori tujuan (Doel theorien)
    Teori ini berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk
    menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.Tujuan pidana
    adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu
    diperlukan pidana.Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu
    kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.
  3. Teori gabungan (Vernegings theorien)
    Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas
    pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua
    golongan besar yaitu :
    a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak
    boleh melampaui batas dan cukup untuk dapatnya
    dipertahankannya tata tertib masyarakat.
    b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
    masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh
    lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana

Pidana


Pidana secara umum berasal dari katastraf (Belanda),yang pada
dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja
dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan
bahwa pidana (straf) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri
sebagai berikut :

  1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan
    atau nestapa atau akibat-akibat lainnyayang tidak menyenangkan ;
  2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
    memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang)
  3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak
    pidana menurut undang-undang

Pertanggungjawaban Pidana


Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas),
yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan
yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan
asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.Walaupun Konsep
berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan,
namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya
pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan
pertanggungjawaban yang ketat (strict liability).Masalah kesesatan (error)
baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan
mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku
tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.17

  1. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang
    bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat
    dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada
    pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.
    Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan
    untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
    norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang
    ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa
    damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan
    pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah
    pada terpidana.
    Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan
    kelalaian (culpa), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri
    dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
    Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si
    pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi
    pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
  2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si
    pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat
    yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti
    akan mengikuti perbuatan itu.
  3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang
    terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat
    yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan
    belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena
    merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai
    pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.18
    Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga
    culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu
    delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan
    pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik
    kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat,
    tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu
    sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian
    yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik
    kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu
    sendiri sudah diancam dengan pidana.19
  4. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh
    hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat
    tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian
    tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang
    seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran
    bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
    Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa
    akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
    Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:
  5. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh
    hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian
    kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan
    yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.20
    Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu
    mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka
    dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau
    tidak.Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana
    yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam
    Undang-undang.
    Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan
    dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan
    tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan
    sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut
    kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu
    bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
    Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas
    pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya
    seseorang yang melakukan perbuatansebagaimana yang telah diancamkan,
    ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia
    mempunyai kesalahan.21
  6. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari
    si pembuat.
    Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan
    menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:
  7. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang
    terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau
    lalai.
  8. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan
    pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.
    Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan
    bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan
    adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.Mengingat hal ini sukar
    untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur
    kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada
    umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab,
    kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin
    jiwanya tidak normal.Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan
    yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh
    pihak terdakwa.Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa
    kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada
    dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak
    ada kesalahan.
    Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1)
    KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
    dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam
    pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut
    Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain,
    misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal
    tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44
    KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua
    syarat yaitu:22
  9. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna
    akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang
    mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan
    keadaan ini harus terus menerus.
  10. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku
    melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang
    timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat
    menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.
    Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang
    buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat
    membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.Kemampuan
    untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya
    perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor)
    yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana
    yang diperbolehkan dan mana yang tidak.Sebagai konsekuensi dari dua hal
    tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya
    menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai
    kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat
    dipertanggungjawabkan.
    Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa
    pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang
    melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan
    dalam undang-undang, maka orang tersebut patut
    mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan
    kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan
    mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia
    mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu
    melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan
    normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut

Tindak Pidana


Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas
Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam
bahasa Belanda disebut sebagai strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan
istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.
Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhi pidana
pada orang yang telah melakuan perbuatan pidana atas dasar
pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah
diakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhi
pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan
bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika
tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.
Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga pengertian,
yaitu :13

  1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau
    hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
    undang.
  2. Untuk memnentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan
    analogi.
  3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
    Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang
    dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk
    adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang
    menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.
    Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk
    kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat
    menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut
    telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga
    atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan
    segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili
    dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana
    dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman
    pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya14
    Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan
    unsur objektif. 15
  4. Unsur Subjektif :
    Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri
    si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke
    dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Unsur
    objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
    keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si
    pelaku itu harus di lakukan.
    a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
    b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti
    yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
    c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat
    misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,
    pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
    d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
    terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
    e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak
    pidana menurut Pasal 308 KUHP
    Unsur Objektif :
    a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;
    b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai
    negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau
    keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan
    Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
    c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai
    penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
    Prof Moeljatno berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana itu hanya
    memiliki 3 unsur yaitu unsur perbuatan, unsur yang dilarang (oleh
    perarturan hukum), unsur ancaman pidana.
    Tindak pidana selain memiliki unsur-unsur, juga memiliki pembagian
    dalam jenis-jenis perbuatan pidananya.Perbuatan pidana dibedakan
    menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:16
  5. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang
    sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan
    yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
    Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal
    362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud
    hendak memiliki barang itu dengan melawanhukum.
  6. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang
    dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.Contoh:
    pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik
    adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan
    seseorang.
  7. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang
    dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338
    KUHP)
  8. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang
    tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya
    seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian ataukealpaan.
  9. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan
    pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan
    delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai
    Penghinaan.
  10. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada
    keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
    Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakanakan penggulingan
    pemerintahan yangsah

Hukum Pidana


Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.10Hukum
pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang
dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara
hukum pidana dengan hukum yang lainnya.11
Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut
Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar
dan aturan untuk : 12

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan,
    yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana
    tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
    melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
    sebagaimana yang telah diancamkan.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu
    dapatdilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah
    melanggarlarangan tersebut

Hak Pengaduan


Bab VII Buku I KUHP, tidak disebutkan mengenai siapa yang mempunyai
hak Orijiner untuk mengadukan seseorang yang telah melakukan suatu delik
aduan pada dasarnya orang yang berhak mengajukan pengaduan adalah orang
yang terkena kejahatan (korban). Pasal 72 KUHP hanya menentukan siapa-siapa
yang berhak maju sebagai pengadu atau yang berhak menggantikan pengadu yang
orijiner. Pasal 72 KUHP menentukan :
a. Pasal 72 KUHP ayat (1)
Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas
pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau
orang yang dibawa pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan,
maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara
perdata yang berhak mengadu.
b. Pasal 72 KUHP ayat (2)
Jika itu tidak ada, atau harus diadukan sendiri, maka penuntutan
dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau
majelis yang menjadi pengampu pengawas. Juga mungkin atas pengaduan
istrinya, atau seorang keluarga sedara dalam garis lurus jika itu tidak ada,
atas pengaduan seorang keluarga sedara dalam garis menyimpang sampai
derajat ke tiga.
c. Pasal 73 KUHP bahwa :
Jika yang terkena kejahatan meninggal didalam tenggang yang ditentukan
dalam Pasal berikut, maka dapat memperpanjang tenggang itu, penuntutan
dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya atau suaminya (istrinya)
yang masih hidup, kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak
kehendaki penuntutan.
Dari Pasal 73 KUHP, orang yang terlanggar kepentingan hukumnya oleh
kejahatan aduan, meskipun kemudian meninggal, maka hak mengajukan
pengaduan berlangsung selama tenggang waktu hak mengadu (masih ada). Sesuai
dengan Pasal 74 KUHP hak pengaduan itu beralih pada ahli warisnya
sebagaimana tercantum secara administratif dalam Pasal 73 KUHP. Hak
pengaduan ahli waris dari korban kejahatan aduan yang dimaksud dari Pasal 73
KUHP ini tidak berlaku dalam hal kejahatan aduan, persinahan (Pasal 284 ayat (3)
KUHP).
Dapat disimpulkan orang yang berhak untuk melakukan pengaduan dalam
kejahatan-kejahatan yang diisyaratkan adanya pengaduan untuk tuntutan
perkaranya, yakni orang-orang yang terkena peristiwa pidana itu atau dapat
disebut sebagai “Orang-orang terhadap siapa kejahatan itu ditujukan”. Walaupun
delik-delik aduan itu tidak diatur secara tersendiri dalam KUHP, maka yang
berhak mengajukan pengaduan juga diatur secara tersebar. Namun demikian,
generalisasi untuk hal dapat dilakukan, yakni bahwa si pengadu adalah orang yang
terhina dan menderita secara langsung karena kejahatan itu. Tentang pengaduan
ini Pasal 103 KUHAP :
1) Laporan atau aduan yang dilaporkan secara tertulis harus di tandatangani
oleh pelapor atau pengadu.
2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus di catat oleh
penyelidik dan di tandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus
disebutkan sebagai cetakan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

  1. Tenggang Waktu Hak Pengadu Dalam Menarik Kembali Pengaduan.
    Pasal 74 KUHP menentukan bahwa tenggang waktu pengaduan hanya 6
    (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya delik aduan
    jika ia berada di Indonesia, jika ia berada diluar negeri batas waktunya 9
    (sembilan) bulan mengenai tenggang waktu pengaduan terdapat pengecualian
    pada Pasal 293 ayat (3) KUHP yaitu 9 (sembilan) bulan bila ia berada di
    Indonesia dan 12 (dua belas) bulan bila ia berada di luar Indonesia.
    Sekalipun seorang yang berhak mengadu sudah mengajukan pengaduan,
    namun kepadanya masih diberikan hak untuk menarik kembali pengaduannya
    dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak pengaduan diajukan, akan tetapi
    haknya untuk mengadu kembali telah hilang, pengaduan yang telah diajukan
    dapat ditarik kembali bilamana masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
    Setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP), dalam hal berlakunya 3 (tiga)
    bulan itu hilang mulai keesokan hari dari pengaduan. Ketentuan boleh ditariknya
    pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengaduan, si pengadu
    berubah pikiran karena misalnya, si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan
    penyesalannya itu istilah dalam praktik “telah damai”, maka pengadu dapat
    menarik kembali pengaduannya selama masih dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
    pengaduan diajukan. Setelah pengaduan ditarik, maka tidak dapat diajukan lagi

Unsur-unsur Delik


Delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu :
a. Unsur pokok subjektif
Asas pokok hukum pidana tak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan
kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan.
b. Unsur pokok objektif

  • perbuatan manusia yang berupa Act dan Omission. Act adalah perbuatan
    aktif atau perbuatan positif. Sedangkan Omission yaitu perbuatan yang
    tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain adalah mendiamkan
    atau membiarkan.
  • Akibat perbuatan manusia menghilangkan, merusak, membahayakan
    kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya
    nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya.
  • Kedaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan
    setelah perbuatan melawan hukum.
  • Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 9
  • Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik.
    Satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti, akan menyebabkan
    tersangka/terdakwa dapat dihukum. Penyelidik, penuntut umum harus
    dengan cermat meneliti tentang adanya unsur-unsur delik tersebut

Kualifikasi Delik Dalam Hukum Pidana


Strafbaar feit dapat diartikan dengan perkataan delik, sebagaimana yang
telah dikemukakan oleh D. Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang
yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. 6 Namun pada
dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara ditentukan
pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara,
yaitu delik aduan dan delik biasa

  1. Klasifikasi Delik
    Sudarto menyebutkan ruang lingkup delik umum tindak pidana, sebagai
    berikut : 7
    a. Kejahatan dan pelanggaran, pembagian delik ini dianut dalam sistem KUHP
    b. Delik formil dan delik materil
  2. Delik formil adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada
    perbuatan yang dilarang. Delik tersebut selesai dengan dilakukannya
    perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil,
    suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana,
    tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat di
    pidana. Misal penghasutan Pasal 169 KUHP dimuka umum menyatakan
    kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap suatu atau lebih
    golongan rakyat Indonesia.
  3. Delik Materil adalah delik yang rumusannya di titik beratkan kepada
    akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling
    banyak hanya ada percobaan. Pada delik materil kita berbicara tentang
    akibat “konstitutif”
    c. Delik Commissionis, Delik Omissionis dan Delik Commissionis per
    Omissionem Comissa.
  4. Delik Commissionis delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan,
    ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
  5. Delik Omissionis, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah
    tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal tidak
    menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan Pasal 522 KUHP.
  6. Delik Commissionis per Omissionem Comissa, delik yang berupa
    pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat
    dilakukan dengan cara tidak berbuat.
    d. Delik Dolus dan Delik Culpa (doleuse en culpose delicten).
  7. Delik Dolus yang memuat unsur kesengajaan misal, Pasal 310 KUHP.
  8. Delik Culpa delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal,
    Pasal 360 KUHP.
    e. Delik Tunggal dan Delik Berganda (enkelvoudge en samengestelde delicten).
  9. Delik Tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  10. Delik Berganda, delik yang baru merupakan delik, apabila melakukan
    beberapa kali perbuatan.
    f. Delik aduan dan delik laporan (klacht delicten en niet klacht delicten). Delik
    aduan delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari
    pihak yang terluka (gelaedeerde partij). Misalnya penghinaan Pasal 310.
    Delik aduan dibedakan menurut sifatya sebagai:
  11. Delik aduan yang absolut ialah delik yang sifatnya hanya dapat dituntut
    berdasarkan pengaduan
  12. Delik aduan yang relative ialah karena dalam delik-delik ini ada
    hubungan istimewa antara pelaku dan korban
    g. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi
  13. Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai
    unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai
    unsur yang meringankan. 8
  14. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur
    bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.
    h. Delik selesai dan delik Berlanjut
  15. Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau
    tidak berbuat dan delik telah selasai ketika dilakukan, seperti kejahatan
    tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun Pasal 330.
    Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau
    membiarkan suatu keadaan yang terlarang walaupun keadaan itu pada
    mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana


Untuk mengenakan pidana itu harus dipatuhi syarat-syarat tertentu, syarat-
syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, jadi seseorang
dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat
tindak pidana (Strafbaar feit). Menurut Sudarto pengertian unsur tindak pidana
Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasii Tersangka dan Peranan Pisikologi
Dalam Konteks KUHAP, Bina Aaksara, Jakarta 1987, Hal 137.
hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah
lebih luas dari pada kedua (unsur).
Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada
umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-
unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif
ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan
diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung
didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan
si pelaku itu harus dilakukan. 5
Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :
a. Sifat melanggar hukum.
b. Kualitas si pelaku.
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab
dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
Jadi ada dua unsur esensial pengaduan yaitu :
1) Pernyataan tentang telah di perbuatnya tindak pidana oleh seseorang.
2) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan
penuntutan pidana ke sidang pengadilan

Pengertian Tindak Pidana


Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu
pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian
yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah
hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau
pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana
dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik,
sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan
pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan perlu disampaikan disini
bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus
sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “Straf” yang dapat diartikan sebagai
hukuman.1
Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap
dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda Strafbaar
Feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan
pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. 2
Roeslan Saleh, mengartikan istilah Strafbaar Feit sebagai suatu perbuatan
yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum,
dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada
aturan yang melarang. 3
Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah
“perbuatan jahat” atau “ kejahatan” (crime atau Verbrechen atau Misdaat) yang
diartikan secara kriminologis dan pisikologis, mengenai isi dari pengertian tindak
pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran
umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko
Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana
adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara pisikologis kejahatan
atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat
melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si
pelaku tersebut.

Tinjauan Umum Tentang Polri


Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam Pasal 1 ayat(1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-
ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung
dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-
undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi
kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom
dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ
pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan
menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang
merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
Dari tugas-tugas polri tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas
polri ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan
memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta
mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.
Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas
represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan
masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengertian Pemidanaan


Pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh
hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang- undang hukum
pidana.
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu : 34

  1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
    Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas
    kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan
    terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa
    sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
    melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada
    sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga
    sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
  2. Teori Utilitarian (Teori Relatif atau Teori Tujuan)
    Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas
    kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk
    melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan
    pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,
    maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini
    muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan
    khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang
    ditujukan kemasyarakat.
    Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif,
    detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi
    masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
    Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan
    kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.
    Ada dua macam prevensi yang dikenal yaitu prevensi khusus dan prevensi
    umum. Keduanya berdasarkan atas gagasan, bahwa sejak mulai dengan
    ancaman akan pidana sampai kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang
    akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, suatu hukuman
    atau ancaman pidana ditujukan kepada si penjahat agar si penjahat tajut
    melakukan kejahatan, sedangkan dalam prevensi umum suatu hukuman atau
    ancaman pidana dimaksudkan agar semua oknum takut melakukan kejahatan.
  3. Teori Gabungan
    Teori Gabungan, pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi (1787-1884).
    Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena
    menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai
    satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung
    karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam
    menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak
    pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau
    perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pengertian Anak


Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak
belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang
dewasa pada umumnya.
Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

  1. Pengertian anak menurut Hukum Pidana. KUHP tidak merumuskan secara
    eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal
    45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas)
    tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh
    Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
  2. Pengertian anak menurut Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang Hukum
    Perdata Pasal 330 ayat (1) didefenisikan bahwa anak yang belum dewasa
    adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah
    kawin sebelumnya.
  3. Pengertian anak menurut Hukum Islam. Dalam hukum Islam batasan anak di
    bawah umur terdapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq
    atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :
    a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
    b. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
    c. Telah datang haid bagi perempuan;
    batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda- tanda perubahan
    badaniah baik bagi anak laki- laki, demikian pula bagi anak perempuan.
    Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum
    berakal jika dianggap belum cakap untuk bebuat atau bertindak.
    Selanjutnya beberapa pengertian beberapa pengertian anak menurut peraturan
    perundang- undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :
  4. Di dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
    pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa :
    “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
    termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
  5. Di dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
    pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : ”Anak
    adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8
    (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan
    belum pernah kawin”.31 Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan
    bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana
    adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan
    emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya
    bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak
    untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana
    dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia
    Tahun 1945.
  6. Di dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
    pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : Anak
    adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan
    belum pernah menikah.
  7. Menurut Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
    Manusia.Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap
    manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,
    termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
    kepentingannya.
    Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak
    bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah
    seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
  8. Pengertian anak menurut kenvensi tentang hak-hak anak ( Convention on The
    Right of The Child) Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda
    dengan pengertian anak menurut beberapa perundang- undangan lainnya.
    Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :
    “anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali
    menurut undang- undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih
    awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang
    menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana
    menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) orang lain mencari
    pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban
    pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran,
    perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya
    oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.
    Dengan demikan apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan
    sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum
    menikah termasuk dalam kandungan.32
    Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
    perlindungan anak, yaitu :
  9. Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child). Hak anak
    merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak
    merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen
    yang berisi rumusan prinsip- prinsip universal dan ketentuan norma hukum
    mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional
    mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil,
    politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
  10. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto
    Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa
    perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
    anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
    berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
    serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.33
    Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab
    XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90

Tindak Pidana Persetubuhan


Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus
hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan
percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma
kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan
tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.29
Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin
laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan
anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan
perempuan sehingga mengeluarkan air mani.30
Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan Titel tindak pidana kesusilaan.
Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa :
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang
wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan
perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP,
yang mengatur sebagai berikut:
“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan,
padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak
berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan adalah
anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat
hubungan pernikahan.
Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan
adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku
tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus
berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-
luka, luka berat ataupun meninggal dunia.
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-
undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam
Pasal 81, yang menentukan bahwa:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan,memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi
setiap orang yang dengan segaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya
atau orang lain.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatas dan pasal yang ada dalam KUHP
terlihat adanya rumusan baru tentang persetubuhan terhadap anak, yaitu
memasukkannya unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya
merupakan sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun
menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa
antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama,
namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu dalam tipu
muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada
sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih
diartikan kepada perkataan- perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini
terdapat tiga unsur, yaitu:
a. Perkataan yang isinya tidak benar;
b. Lebih dari satu kebohongan;
c. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain

Unsur-Unsur Tindak Pidana


Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis
dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk
adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.25
Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:26
a. Ada perbuatan
b. Ada sifat melawan hukum;
c. Tidak ada alasan pembenar;
d. Mampu bertanggungjawab;
e. Kesalahan;
f. Tidak ada alasan pemaaaf.

  1. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan
    pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan
    sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang
    dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hokum tanpa
    adanya suatu dsar pembenar.
    Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi: 27
    a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
    b. Ada sifat melawan hokum
    c. Tidak ada alasan pembenar
    Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:28
    a. Mampu bertanggungjawab
    b. Kesalahan
    c. Tidak ada alasan pemaaf
    Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:
  2. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik
    Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa
    yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian.
    Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang
    ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsure perbuatan maupun
    pertanggungjawaban pidananya.
  3. Ada Sifat Melawan Hukum
    Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
    a. Sifat melawan hukum umum
    Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan
    pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia
    yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat
    dicela.
    b. Sifat melawan hukum khusus
    Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik
    dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan
    hukum facet”.
    c. Sifat melwan hukum formal
    Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah
    dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
    d. Sifat melawan hukum materil
    Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak
    dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.
  4. Tidak Ada Alasan Pembenar
    Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya
    meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana
    ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar
    menghapuskan dapat di pidananya perbuatan.
    Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:
    a. Daya paksa absolut
    Daya paksa absolut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa
    barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan
    yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam penjelasanya,
    Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang
    tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak
    dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.
    b. Pembelaan terpaksa
    Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP
    sebagai berikut:
    “Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukanya untuk
    mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan
    kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari
    pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan
    segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.
    Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai
    dengan asas keseimbangan.selain itu, juga dianut asas subsidaritas, artinya
    untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan
    itu harus mengambil upaya yang paling rinagn akibatnya bagi orang lain.
    c. Menjalankan ketentuan undang-undang
    Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang
    dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:
    “Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan
    ketentuan undang-undang tidak dipidana”.
    Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan
    yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-
    undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam
    pertimabangan suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk
    menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri
    diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya
    untuk mematahkan perlawanan.
    d. Menjalankan perintah jabatan yang sah
    Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
    “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah
    jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak
    dipidana”.
    Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas,
    wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan.
    Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi
    perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi

Unsur-Unsur Tindak Pidana


Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis
dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk
adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.25
Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:26
a. Ada perbuatan
b. Ada sifat melawan hukum;
c. Tidak ada alasan pembenar;
d. Mampu bertanggungjawab;
e. Kesalahan;
f. Tidak ada alasan pemaaaf.

  1. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan
    pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan
    sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang
    dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hokum tanpa
    adanya suatu dsar pembenar.
    Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi: 27
    a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
    b. Ada sifat melawan hokum
    c. Tidak ada alasan pembenar
    Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:28
    a. Mampu bertanggungjawab
    b. Kesalahan
    c. Tidak ada alasan pemaaf
    Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:
  2. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik
    Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa
    yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian.
    Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang
    ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsure perbuatan maupun
    pertanggungjawaban pidananya.
  3. Ada Sifat Melawan Hukum
    Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
    a. Sifat melawan hukum umum
    Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan
    pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia
    yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat
    dicela.
    b. Sifat melawan hukum khusus
    Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik
    dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan
    hukum facet”.
    c. Sifat melwan hukum formal
    Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah
    dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
    d. Sifat melawan hukum materil
    Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak
    dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.
  4. Tidak Ada Alasan Pembenar
    Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya
    meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana
    ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar
    menghapuskan dapat di pidananya perbuatan.
    Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:
    a. Daya paksa absolut
    Daya paksa absolut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa
    barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan
    yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam penjelasanya,
    Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang
    tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak
    dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.
    b. Pembelaan terpaksa
    Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP
    sebagai berikut:
    “Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukanya untuk
    mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan
    kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari
    pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan
    segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.
    Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai
    dengan asas keseimbangan.selain itu, juga dianut asas subsidaritas, artinya
    untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan
    itu harus mengambil upaya yang paling rinagn akibatnya bagi orang lain.
    c. Menjalankan ketentuan undang-undang
    Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang
    dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:
    “Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan
    ketentuan undang-undang tidak dipidana”.
    Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan
    yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-
    undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam
    pertimabangan suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk
    menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri
    diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya
    untuk mematahkan perlawanan.
    d. Menjalankan perintah jabatan yang sah
    Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
    “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah
    jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak
    dipidana”.
    Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas,
    wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan.
    Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi
    perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinas

Pengertian Tindak Pidana


Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang- undang sering disebut dengan
strafbaarfeit. Para pembentuk undang- undang tersebut tidak memberikan
penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud
dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum
pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta
delik.
Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri
atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat
(boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi
istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang
dapat dipidana.17
Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit
dibedakan menjadi :
a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang
dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam
pidana.18
Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa
Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa
belanda disebut delict. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia19 arti delik
diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.
Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian strafbaar
feit, antara lain sebagai berikut:

  1. Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan
    melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang
    dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
    undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.20
  2. Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap
    tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah

    dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku
    tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.21
  3. Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku
    manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan
    hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh
    hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa
    yang terdapat didalam undang-undang.22
    Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar feit, antara lain
    sebagai berikut:
  4. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi.
    Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan
    dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya
    tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan
    hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya
    norma-norma di luar hukum pidana.
  5. Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan
    yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum,
    dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa
    ada aturan yang melarang.
  6. Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan pidana.
    Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan
    hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
    bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.23
  7. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang
    oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan
    di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang
    sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak
    berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
  8. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap
    dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda
    Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
    hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subyek”
    tindak pidana.24
    Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua)
    bagian, yaitu:
    1) Tindak pidana materil
    Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud
    dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa
    merumuskan wujud dari perbuatan itu.
    2) Tindak pidana formil.
    Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud,
    dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang
    disebabkan oleh perbuatan itu

Tindak Pidana Anak


Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik
menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas
terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung
unsur-unsur 51:
1- adanya perbuatan manusia;
2- perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3- adanya kesalahan
4- orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.
Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan
dengan hukum, yaitu :52
1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan
oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak
menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2) Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila
dilakukan oleh orang dewasadianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.
Namun sangat tidak pantas apabila tindak pidana yang dilakukan oleh
anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki
kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis,
agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu
ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan
kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang
dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.
Menurut A.Syamsudin Meliala dan E.SumaryonoAda beberapa faktor
penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :53
1) Faktor lingkungan;
2) Faktor ekonomi/ sosial;
3) Faktor psikologis.
Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena
adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa
perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang
dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada
maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan
kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu
bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.
Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Deliquency. Juvenile atau
yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak
muda, sedangkan Deliquency artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian
diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia54, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku
yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu
masyarakat.
Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila
perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam
masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang
didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.55
Menurut Kartini Kartono56, yang dikatakan Juvenile delinquency adalah
perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala
sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh
suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk
pengabaian tingkah laku yang menyimpang.
Paul Moedikno memberikan perumusan tentang Juvenile delinquency
sebagai berikut:57
1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu
kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan
yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya,
membunuh, dan sebagainya;
2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang
menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya: memakai celana
jangki tidak sopan, mode you can see, dan sebagainya;
3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial,
termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.
Menurut Fuad Hasan, Juvenile delinquency adalah perbuatan anti sosial
yang dilakukan oleh remaja yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka
dikualifikasikan sebagai kejahatan.58
Tim Proyek Juvenile delinquency Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran pada bulan Desember 1967 memberikan perumusan mengenai
Juvenile delinquency, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh
seorang anak dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan
sebagai perbuatan yang tercela.59
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,
istilah “Anak Nakal” digunakan untuk anak yang melakukan perbuatan yang
dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat
(Pasal 1).

Anak Yang Berhadapan dan Berkonflik Dengan Hukum


Anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak yang dalam posisi
sebagai korban atau saksi sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum berarti
anak yang dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana. Baik anak yang berhadapan
maupun yang berkonflik dengan hukum harus lah memiliki prinsip keadilan bagi
keduanya. Pengertian keadilan bagi anak yang berhadapan dan berkonflik dengan
hukum adalah dipastikannya semua anak yang memperoleh layanan dan
perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum yang ada.48
Setiap anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-
haknya yang dilindungi hukum walaupun seyogyanya diri si anak sedang
berkonflik dengan hukum. Suatu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap
keadilan bagi anak justru sering datang dari masyarakat itus sendiri, yang
menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak hukum memperoleh
legitimasi dalam memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
Prinsip keadilan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari
implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Prinsip perlindungan anak meliputi
non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup anak, serta
penghargaan terhadap pendapat si anak.49
Beberapa prinsip dasar perlindungan anak setelah adanya elaborasi hukum
nasional dan instrument internasional yakni:50
(1) Pelaku kenakalan anak adalah korban;
(2) Setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan pertimbangan
utama;
(3) Tidak mengganggu tumbuh kembang anak;
(4) Setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala
bentuk diskriminasi;
(5) Setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar
pendapatnya;
(6) Setiap anak berhak di lindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan
eksploitasi;
(7) Anak berhak untuk diperlakukan kasih sayang dan penghargaan akan
harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang;
(8) Setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum;
(9) Program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap prilaku
salah, kekerasan, eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari
sistem peradilan anak;
(10) Perenggutan kebebasan dalam bentuk apapun harus selalu digunakan
hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk
jangka waktu yang paling singkat;
(11) Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari
anak, seperti anak korban konlik senjata, anak didaerah konflik sosial, anak
didaerah bencana dll;
(12) Pendekatan peka gender harus diambil di setiap langkah, stigma dan
kerentanan khas anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui
sebagai sebuah permasalahan nyata;
(13) Menggembangkan perspektif futuristis dengan meniadakan penjara anak

Tinjauan Umum tentang Anak


Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa
dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa,
sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindunagn dari tindakan
kekerasan, diskriminasi serta kebebasan.
Di Indonesia terdapat pengertian yang beraneka ragam tentang anak,
dimana dalam berbagai perangkat hukum yang berlaku menentukan batasan usia
anak yang berbeda-beda. Hal ini sering membingungkan masyarakat awam
mengenai pengertian anak itu sendiri secara hukum. Untuk itu digunakan asas “lex
specialis derogat lex generalis”, artinya bahwa hukum yang bersifat khusus
mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Batas usia anak merupakan
pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status
hukum, sehuingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi
seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap
perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.
Adapun beberapa pandangan yang mengatakan tentang kedewasaan anak
di lihat dari segi umur, antara lain pengertian anak menurut UU No. 3 Tahun
1997, KUH Perdata, KUH Pidana, dan anak menurut hukum perburuan diatur
dalam UU No. 12 Tahun 1998. Dan, dari beberapa pandangan tersebut
mengatakan kedewasaan anak berbeda. Adapun pengertiannya sebagai berikut :
a) Pengertian anak sebagaimana dimaksud yang terdapat dalam Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997

  1. Pasal 1 ialah Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal
    telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai
    18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
  2. Anak nakal adalah :
     Anak yang melakukan tindak pidana, atau
     Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan
    terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-
    undangan maupun menurut oeraturan hukum lain yang
    hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.45
    b) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang
    Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi :
    “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21
    tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu
    dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak
    kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.” Ayat 2 : menyebutkan
    bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum
    berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status
    kedewasaannya.
    Jadi, menurut Hukum Perdata yang dinamakan anak adalah mereka
    yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahundan tidak
    lebih dahulu kawin.
    c) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang
    Hukum Pidana (KUH Pidana) adalah :46
    Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
    Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara
    pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara
    pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau
    orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya
    supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi
    pidana.
    d) Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974
    tentang Perkawinan adalah :\
    Anak boleh melakukan pernikahan apabila seorang laki-laki sudah
    berumur 16 Tahun sedangkan Wanita berumur 19 Tahun.
    e) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
    Perlindungan Anak yang berbunyi :
    Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas)
    termasuk anak yang masi dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah
    segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya
    agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara
    optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
    mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
    f) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang
    Hak Asasi Manusia Diatur pada Pasal 1 huruf 5 yang menentukan:
    “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun
    dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila
    hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
    g) Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights
    of the Child) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No.
    36 Tahun 1990 Diatur pada Pasal 1 bagian 1 yang menentukan:
    “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali
    berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan
    dicapai lebih cepat.”
    h) Pengertian Anak Menurut Hukum Adat, Menurut Hukum Adat tidak ada
    ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa atau
    mempunyai wewenang untuk bertindak. Hasil penelitian Mr. Soepomo
    tentang Hukum Perdata Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran
    kedewasaan seseorang diukur dari segi:47
    1) dapat bekerja sendiri;
    2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam
    kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
    3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
    4) telah menikah
    Beberapa pandangan di atas yang telah di uraikan secara terperinci, dapat
    menyimpulkan bahwa anak dikatakan masih di bawah umur atau belum dewasa
    yaitu anak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum
    kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam
    perkawinana atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam
    suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak
    tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas)
    tahun. Banyak hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang
    mendefinisikan pengertian anak berbeda-beda yang menurut kebutuhannya
    masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasanbatasan yang ada di
    dalamnya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
    Demikian juga mengenai perumusan batasan usia anak ini antara suatu
    negara dengan negara lainnya tidak terdapat keseragaman. Batasan usia anak di
    suatu Negara ditentukan oleh aturan hukum suatu Negara tersebut. Misalnya di
    Amerika Serikat, batasan usia anak-anak yakni berada pada usia 8-18 tahun di
    beberapa Negara bagian, tetapi di beberapa Negara bagian lainnya di Amerika
    Serikat batasan usia anak yakni usia 8-17 tahun.
    Dengan adanya batasan usia anak, maka dapat dibedakan antara hak dan
    kewajiban anak, dan akan memberikan tanggung jawab terhadap si anak di dalam
    hal-hal tertentu, misalnya dalam bidang pemeliharaan anak, kewajiban orang tua
    untuk memberikan kasih sayang, dan dalam hal si anak melakukan sebuah
    pelanggaran terhadap aturan hukum positif

Macam-macam Tindak Pidana Pencurian



a. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.
b. Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga.
c. Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan.
d. Tindak Pidana Pencurian ringan.
a. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP
sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas
kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.15
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga
merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi
ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.
Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di
dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.
Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak
pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun
unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :
Ayat (1) memuat unsur-unsur :

  • Pencurian dengan :
  • Didahului.
  • Disertai.
  • Diikuti
  • Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
    Unsur-unsur subyektifnya :
     Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
     Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta
    lain dalam kejahatan itu.16
    Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :
  1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan
    atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya :
    mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
  2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang
    dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya :
    menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain
    mengambil barang-barang dalam rumah.17
    b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
    Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan
    pemberatan (gequalificeerde deifstal) adalah pencurian yang mempunyai unsur-
    unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena
    ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi
    diperberat.
    M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam
    Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian
    dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.
    Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan
    kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti
    yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Dan
    juga mempunyai unsur yang sama. Unsurnya yaitu :
    a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
    b. Unsur-unsur obyektif :
  3. Barang siapa
  4. Mengambil.
  5. Sebuah benda.
  6. Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian


Di dalam masyarakat, sebuah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan
yang melanggar hukum, apabila perbuatan tersebut berakibat merugikan orang
lain atau masyarakat, dan memiliki implikasi langsung maupun tidak lansung
melanggar kepentingan orang lain/masyarakat. Banyak perbuatan yang terkadang
dilakukan oleh setiap orang tanpa menyadari seberapa besar efeknya kepada orang
lain atau masyarakat, yang terpikir oleh sipelaku perbuatan tersebut hanya sebatas
kesenangan dan kepentingannya sendiri saja. Biasanya yang melakukan perbuatan
demikian adalah anak-anak yang masih dibawah umur, ketika mereka melakukan
sebuah perbuatan, anak-anak tersebut belum tau seberapa besar akibatnya kepada
orang lain.
Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana memiliki sanksi
yang tegas diatur dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana berisi perbuatan
yang diancam pidana, syarat pembuatnya dapat di pidana, subjek hukum yang
dapat di pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana disebut juga
sebagai hukum materil sedangkan hukum acara pidana disebut juga hukum pidana
formil, menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan
yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum
pelaksanaan pidana.41
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah
mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan
sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.
Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan
dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk
pokoknya yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian
milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam
karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling
banyak Rp.900,00”.
Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil,
objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki
secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif
(adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).
Unsur-Unsur pencurian adalah sebagai berikut :
1) Unsur-Unsur Objektif yakni terdiri dari:
a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil”
barang. “Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada
menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke
lain tempat”.42
Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan
bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formill. Mengambil adalah suatu
tingkah laku psoitif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan
yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian
diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu
membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.
Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif,
ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam
kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan
sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda
tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.43 Unsur berpindahnya
kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupaka syarat untuk
selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk
menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.
b. Unsur benda
Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van
toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada
benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat
menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda
bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini
sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap
benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509
KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang
karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian
lawandari benda bergerak.
c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain
Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian
saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda
motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari
kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah
berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang
terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).
2) Unsur-Unsur Subjektif yakni terdiri dari:
a. Keinginan untuk memiliki
Keinginan atau niat, maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni
unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk),
berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua
unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari
perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk
memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukan bahwa dalam
tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya
hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak
dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan
kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.
Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri
atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur
maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku
sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk
dijadikan sebagai miliknya.
b. Melawan hukum
Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian
yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu
ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan
perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki
benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah
maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum
subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang
menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam
rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur
yang ada dibelakangnya.44

Tinjauan tentang Pemidanaan


Menurut Prof. Sudarto, perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan
istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga
diartikan sebagai “ menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.
Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang
hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang
menyangkut penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam
perkara pidana. Untuk menyebutkan penghukuman dalam perkara pidana dapat
dipakai perkataan pemidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.
Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana
oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana
dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. 40 Jika dalam
rumusan undang-undang tercantum, misalnya “ barangsiapa mencuri, dipidana
dengan maksimum pidana 5 tahun penjara”, maka rumusan ini masih merupakan
hal yang abstrak. Artinya apakah ada orang yang mencuri, apakah jika ada orang
mencuri benar-benar dipidana? Hal tersebut tentu belum dapat dipastikan. Artinya
orang tidak dapat memastikan berapa lamakah seorang pencuri akan dijatuhi
pidana oleh hakim, karena sistem ancaman pidana yang dianut di Indonesia adalah
akan bergerak dari ancaman maksimal ke minimal 1 hari. Itu semua adalah
menyangkut proses penjatuhan pidana ( pemidanaan). Hakim mempunyai
kekuasaan dalam memilih dan menentukan berapa lama pidana penjara yang akan
dijatuhkan kepada seorang terdakwa tertentu dalam kasus konkrit. Hakim
memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama
sekali tidak terikat dengan tuntutan itu.
Perkembangan tentang jenis, kualifikasi, dan sistem pemidanaan yang
berkembang dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas perilaku
manusia yang dikenal dengan kejahatan. Secara umum tujuan dari penjatuhan
suatu sanksi pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu pencegahan dan
penanggulangan kejahatan. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia
tentang kejahatan dapat digolongkan kedalam 4 empat mazhab dalam ilmu
kriminologi sebagai berikut:
1) Mazhab klasik
Mazhab klasik dibangun berdasarkan paradigma filosofis yang
berkembang pada abad pertengahan, terutama di Eropa pada abad ke 18, para
sarjana diabad ke 18 berjuang untuk lepas dari pemikiran dari abad kegelapan,
yakni dimana:

  • Sistem peradilan pidana yang ada dilaksanakan dengan semena-mena dan
    tanpa prosedur yang pasti;
  • Hukuman dijatuhkan secara tidak manusiawi;
  • Tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum pidanan dan
    hukum acara pidana yang ada
    Upaya perbaikan atas hukum pidana sistem peradilan pidana dan
    pemidanaan menjadikan perubahan mendasar yang dibawa oleh pemikiran yang
    lahir dari para sarjana pada mazhab klasik. Inti pemikiran mazhab klasik bahwa
    sebab musabab kejahatan terletak dari karakteristik dasar setiap individu yang
    otonom atas diri dan perbuatannya, karena sifat-sifat:
  1. Free will ( manusia adalah mahkluk yang memiliki kehendak bebas);
  2. Hedonist ( manusia pada dasarnya adalah mahkluk yang selalu mengejar
    keuntungan atau kesenangan bagi dirinya);
  3. Felitio calculus ( manusia adalah mahkluk yang suka berhitung tentang
    untung dan rugi)
    Oleh karena ide yang lahir dari paradigm berpikir yang demikian
    menjadikan bangun dari sistem peradilan pidana didasarkan pada tradisi
    kebebasan dan persamaan dimana setiap manusia didudukan sama dihadapan
    hukum. “Kontrak sosial “menjadi konsep yang mendasari berbagai asas hukum
    dan peran lembaga Negara dalam masyarakat. Kontrak sosial juga menjadi dasar
    dari lahirnya berbagai aturan perundang-undangan dan mekanisme yang
    meliputinya. Kontrak sosial yang mendasari ikatan sosial dari elemen-elemen
    yang bekerja dalam masyarakat. Dan berdasarkan kontrak sosial maka otoritas
    dari Negara untuk memidana dibenarkan.
    Asas ius punale dan ius puniendi lahir dari paradigma yang dibangun
    berdasarkan pandangan mazhab klasik ini. Pendelegasian hak individu menjadi
    kewenangan Negara berdasarkan kontrak sosial diharapkan dapat menjamin
    penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak dasar, kemerdekaan, kebebasan dan
    persamaan. Berdasarkan pandangan ini maka premis-premis yang berkembang
    berdasarkan pemikiran mazhab klasik adalah sebagai berikut:
    a) Pembentukan suatu masyarakat berdasarkan pada kontrak sosial untuk
    menghindari perang dan kekacauan;
    b) Sumber hukum adalah undang-undang, dan bukan hakim. Maka hanya
    undang-undang yang dapat menentukan hukuman bagi kejahatan dan
    kekuasaan untuk membentuk undang-undang hanya ada pada pembuat
    undang-undang;
    c) Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang;
    d) Kewenangan untuk menghukum ada pada Negara yang didasarkan pada
    keperluan mutlak dalam membela kepentingan masyarakat yang telah
    dipercayakan pada Negara;
    e) Perlunya ditentukan skala kejahatan dan hukuman dari yang teringan
    sampai dengan yang terberat;
    f) Sengsara dan kesenangan adalah dasar motif-motif manusia;
    g) Yang merupakan ukuran dari besarnya kerugian yang disebabkan oleh
    kejahatan dinilai dari perbuatannya;
    h) Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi yang positif (
    kepastian atas penyegaran penjatuhan hukuman)
    2) Mazhab Neo-Klasik
    Di dalam mazhab neo klasik, menyatakan bahwa pandangan perbuatan-
    perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang tidaklah menjadi sepenuhnya
    tanggungjawab sipelaku melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang ada
    disekitar seseorang tersebut. Hal tersebut membedakan pendapat dari mazhab neo
    klasik dengan mazhab klasik yang pada intinya mengatakan bahwa hukuman yang
    sama untuk perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari pelaku dan tidak
    pula memperhatikan kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu yang
    memaksa terjadinya perbuatan tersebut.
    Di dalam praktek peradilan didapati fakta bahwa tidak semua orang benar-
    benar bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri, contoh anak yang dibawah
    umur. Didalam mazhab klasik, dengan pemberlakuan asas equality before the law
    memberlakukan setiap orang adalah sama. Konsekuensi dari pandangan ini adalah
    anak-anak dibawah umur diharapkan berprilaku dengan tingkat tanggungjawab
    yang sama dengan orang dewasa.
    Hal lain yang mendorong perlunya perubahan tentang sistem
    penghukuman terkait dengan mereka yang dianggap tidak dapat
    dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya keadaan lain yang tidak
    dapat dihindarkan atau tekanan yang berasal dari luar dirinya. Keadaan ini dalam
    konteks adanya asas equality before the law yang menjadi pilar dari mazhab
    klasik dan dianggap tidak sesuai dengan harapan sehingga memicu ketidak
    setujuan dari para penganut mazhab neo klasik terhadap pandangan dari mazhab
    klasik dan hal tersebut yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan Code Penal
    Prancis 1791.
    Para sarjana penganut aliran neo klasik mencatat beberapa sebab
    kegagalan praktek peradilan saat itu antara lain;
    a. Diabaikannya faktor-faktor perbedaan individual dan arti dari situasi-
    situasi tertentu;
    b. Menyamakan pelaku tindak pidana pertama kali ( first offender) dengan
    recidive.
    c. Penghukuman diberikan atas dasar tindak pidana, bukan atas dasar
    kesalahan atau sifat individu masing-masing;
    d. Anak yang belum dewasa, idiot, terganggu jiwanya dianggap sama dengan
    orang yang cakap hukum atas dasar perbuatan yang dilakukan dan bukan
    karena keadaaan individu masing-masing;
    Pada Code Penal Perancis tahun 1819 terjadi perubahan dimana lebih diperhatikan
    keadaan-keadaan pribadi pelaku yang lebih diperhatikan. Ajaran mazhab neo
    klasik telah memperbaharui atau merevisi serta melengkapi ajaran dalam mazhab
    klasik mengenai prinsip equality before the law, kehendak bebas dan
    pertanggungjawaban pidana. Beberapa prinsip yang munculd ari
    pemikiran/mazhab neo klasik yang berkembang diantaranya:
    a) Adanya perubahan atas doktrin kehendak bebas yang dipengaruhi oleh
    perkembangan ilmu patologi ( ketidakmampuan untuk bertindak/sakit
    jiwa) dan masalah premiditasi atau niat yang menjadi ukuran dari niat
    pelaku seperti niat bagi seorang residivis yang berbeda dengan first
    offender;
    b) Pengakuan adanaya faktor yang meringankan suatu tindak pidana yang
    dipertimbangkan dalam diri individu sebagai faktor ( mental) maupun
    faktor lingkungan;
    c) Pertanggungjawaban doktrin pertanggungjawaban absolute/sempurna;
    d) Dihadirkannya saksi/keterangan ahli dalam proses peradilan pidana.
    3) Mazhab Positivis
    Dasar pemikiran mazhab positivis adlaah adanya penerapan motode
    deterministis dan ilmiah terhadap studi tentang kejahatan. Semua teori
    kriminologi ilmiah yang mutakhir adalah bersifat positif/pasti. Dalil-dalil
    teoritisnya sangat spesifik dan bersifat ilmiah.
    Di dalam perkembangan mazhab positivis, terdapat beberapa sarjana yang
    terkenal dengan teori/pendapatnya mengenai hukum pidana, yakni Cecare
    Lambroso, Enrico Verri, dan Garofalo.
    Menurut Cecare Lambroso didalam karyanya “born criminal”, terdapat 3
    golongan kejahatan, yakni:
    1) The ‘born criminal’ yang mencakup 1/3 dari jumlah penjahat’
    2) Tipe ‘insane criminal’ yang disebabkan karena penyakit kejiwaan; dan
    3) Tipe ‘criminaloid’ yang disebabkan karena susunan mental dan emosional
    yang mendorongnya melakukan perbuatan jahat.
    Menurut Enrico Verri, terdapat hubungan yang erat antara faktor-faktor
    ekonomi, sosial dan politik dengan kejahatan ( kejahatan dipengaruhi oleh faktor
    fisik, antropologis dan sosial).
    Sedangkan menurut Garofalo, kejahatan disebabkan karena luka pada
    pikirian moral dan ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri dengan
    masyarakat. Garofalo menyarankan ada 3 syarat eliminiasi mutlak, sebagian, dan
    reparasi yang dipaksakan bagi tiap jenis keadaan psikologi pelaku yang berbeda-
    beda. Menurut Garofalo, agar hukuman dapat berjalan efektif, haruslah dipenuhi 3
    syarat yaitu:
    a. Sesuai dengan tuntutan masyrakat bahwa pelaku kejahatan harus diadili;
    b. Asas-asas mengenai eliminasi harus memiliki hukuman yang menakutkan
    sehingga menimbulkan efek jera;
    c. Seleksi sosial yang dihasilkan diharapkan mendestruksi pelaku kejahatan
    dan keturunannya

Tinjauan tentang Pidana


Istilah hukuman sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan straf
dalam bahasa belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum
pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan
masyarkat awam, sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman
penjara. Menurut Prof. Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata straf da
istilah dihukum, yan berasal dari perkataan wordt gestraf adalah istilah-istilah
yang konvensional.34 Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan
menggunakan pidana untuk menterjemahkan isitlah straf, dan sitilah diancam
dengan pidana untuk menggantikan istilah wordt gestraf. Menurutnya kata straf
itu diterjemahkan dengan hukuman, maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai
“hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti
“diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah
hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada
pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.
Menurut Sudarto, yang mengatakan bahwa “penghukuman” berasal dari
kata dasar “ hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau
memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu
peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum
perdata. Oleh karena itu, istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya “
penghukuman dalam perkara pidana”. Penyempitan arti hukuman dalam perkara
pidana dapat dianggap sinonim dengan perkataan “pemidanaan” atau
“pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang
demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “sentence” atau “ veroordeling”
misalnya dalam pengertian “sentence conditionally” atau “ voorwaardelijk
veroordeeld” yang sama artinya dengan dipidana bersyarat”. Pada akhirnya Prof.
Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan isitlah “ pidana” untuk mengganti
atau menterjemahkan perkataan “straf” lebih tepat daripada memakai istilah
hukuman.35
Berangkat dari dua orang pendapat ahli hukum diatas maka dapat
dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi
yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan
pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan
istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan
hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang
berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana,
maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana daripada hukuman, seperti
pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan
sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan pemidanaan daripada
hukuman.
Menurut Prof. Van Hammel, mengartikan pidana (straf) menurut hukum
positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut
menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk
menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban
hukm umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus
ditegakkan oleh Negara.
Sementera itu, Prof. Simon, mengartikan pidana (straf) sebagai suatu
penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-
undang dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang
dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.37
Menurut kedua ahli hukum Belanda tersebut, pada hakikatnya pidana
adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami bahwa suatu penderitaan
bukanlah semata-mata tujuan, melainkan hanyalah semata-mata sebagai alat yang
digunakan oleh Negara untuk mengingatkan orang untuk tidak melakukan
kejahatan dalam masyarakat.
Di Indonesia, ahli hukum pidana juga memiliki pandangan yang sama
dalam memahami dan memberikan batasan mengenai konsep pidana. Menurut
Prof. Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang
dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.38
Menurut Prof. Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat
delik itu.39 Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah
mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof. Muladi sampai pada sebuah
kesimpulan bahwa unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana,
yakni:
1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak
pidana menurut undang-undang.
Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, dimana
salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan
dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan
sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang
diakui dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan
kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah
dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraan, sehingga orang tidak
melakukan tindak pidana dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan

Tinjauan Tentang Tindak Pidana


Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan
moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan
pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah
kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk
dihukum.
Sudarto menyatakan ”tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain
halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen
atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara
kriminologis.31
Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan strafbaar feit.
“Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu
kenyataan atau een gedelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar berarti
dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat
diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang
sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang
dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan
kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.32
Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:33
a. perbuatan manusia,
b. diancam dengan pidana,
c. melawan hukum,
d. dilakukan dengan kesalahan,
e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
Menurut Pompe unsur dari tidak pidana adalah :
(a) Unsur Perbuatan pidana (criminal act) yang meliputi perbuatan dan sifat
melawan hukum perbuatan
(b) Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) yang mencakup
kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab
Berikut pendapat beberapa Ahli mengenai tindak pidana, diantaranya:
a) Simons Merumuskan pengertian strafbaarfeit sebagai suatu tindakan
melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan
yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di
hukum.
b) Pompe mengatakan bahwa Menurut hukum positif bahwa strafbaarfeit
adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan
kesalahan dan diancam pidana.
c) Moeljanto Memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai
perbuatan yang diacam dengan pidana, barang siapa yang melanggar
larangan tersebut
d) Vos Merumuskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia
yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
e) Lamintang Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan
melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakanya yang dinyatakan sebagai dapat
dilakukan.
Menurut Abdulsyani (Abdulsyani, 1987 ; 44-51) faktor penyebab suatu
tindak pidana dipishkan menjadi dua faktor,yaitu faktor intern dan faktor ekstern.
Faktor Intern antara lain terdiri dari :
(1) Sakit jiwa
(2) Daya emosional
(3) Anatomi
(4) Umur
(5) Jenis kelamin
(6) Kedudukan individu dalam masyarakat
(7) PendidikanHiburan dalam Masyarkat
Sedangkan faktor ektern antara lain terdiri dari :
(1) Ekonomi
(2) Agama
(3) Faktor bacaan dan film
Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat diakatakan
seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini
telah melanggar beberapa unsure pidana.Setiap tindak yang terdapat dalam dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang
bersifat obyektif.
Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang
berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu
yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :
(1) Kesengajaan atau kealpaan (dollus atau culpa)
(2) Maksu atau voornemen pada suatu percobaan atau poging
(3) Macam-macam maksud atau oogmerk
(4) Merencanakan terlebih dahulu atau voordebachte raad
(5) Perasaan takut atau vrees
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari
si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :
(1) Sifat melawan hukum\
(2) Kuasalitas dari perilaku
(3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu
kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997 : 194)

Manfaat Kriminalisasi


Untuk menentukan manfaat kriminalisasi, dapat diawali dengan satu pertanyaan
yaitu apakah kriminalisasi lebih banyak membawa manfaat atau tidak kepada
masyarakat? Tidak mudah mengukur manfaat kriminalisasi karena adanya
kesulitan membedakan efek pencegahan bertahap dalam skema kriminalisasi
tertentu dari efek-efek yang bisa dicapai dengan metode non-pidana melalui
peraturan hukum maupun sarana-sarana kontrol sosial lain. Di samping itu,
adanya kesulitan menghitung dampak perilaku tertentu dalam kriminalisasi. Tidak
mudah mengukur manfaat kriminalsasi juga berkaitan dengan adanya fakta bahwa
„kriminalisasi‟ adalah sebuah variabel yang dengan sendirinya bisa dimanipulasi
karena efek keperilakuan akan tergantung pada definisi perilaku yang dilarang

Kriteria Kriminalisasi


Dalam membahas masalah kriminalisasi timbul dua pertanyaan, yaitu:
a. Apakah kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam
mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam
dengan sanksi pidana tertentu?
b. Apakah kriteria yang digunakan pembentuk undang-undang untuk
menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi
daripada ancaman pidana terhadap tindak pidana yang lain.38
Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi
harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan
bermacam-macam faktor termasuk:
a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-
hasil yang ingin dicapai,
b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya
dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,
c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya
dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber
tenaga manusia, dan
d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan
atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.39
Pandangan lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam
menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini,
(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan
dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu
sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu
perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas
warga masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan
sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).40
Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam
proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut:
a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan
untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk
perilaku tertentu.
b. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan
peradilan pidana.
c. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir
sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.41
Adapun menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses
pembaruan hukum pidana. Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan
terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup
dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu
adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan
tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang
bersangkutan, betulbetul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman
pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan

Pengertian Krminalisasi


Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materiil
(substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai
tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi
pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai
perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan
sanksi pidana.
Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan
penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau
golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana
menjadi perbuatan pidana.35
Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu
pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang
merupakan hasil dari suatu penimbanganpenimbangan normatif (judgments) yang
wujud akhirnya adalah suatu keputusan (decisions). Kriminalisasi dapat pula
diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan
yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang
dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.
Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini
yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang
menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang
tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang
dipandang tercela dan perlu dipidana. Dalam perspektif labeling, kriminalisasi
adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana memberi label
terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana. 36
Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup
kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang
diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian
kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana
dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana
terhadap tindak pidana yang sudah ada

Tujuan dan Pedoman Pemidanaan


Pedoman adalah kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana
sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi
dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.29
Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan dapat diartikan
ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pemidanaan atau pemberian
pidana atau penjatuhan pidana.
Dengan demikian “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu
sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk
pemidanaan tertuang secara ekplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem
pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma
hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum
pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana
materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.30
Membicarakan ketentuan dasar pemidanaan sama dengan membicarakan asas-asas
yang menjadi dasar pemidanaan dan yang merupakan asas yang fundamental yaitu
asas legalitas dan asas culvabilitas. KUHP sebagai ius constitutum yang memuat
prinsip-prinsip umum (general principle) hukum pidana dan pemidanaan tidak
secara ekplisit mencantumkan kedua asas di atas. Hal ini dipertegas oleh Sudarto
yang menyatakan : KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana
(straftoemetingsleiddraad) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh
pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh
hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana
(straftoemetingsregels).31
Berdasarakan pendapat di atas secara implisit menyatakan bahwa pedoman
pemidanaan merupakan kebijakan legislatif yang “seharusnya” ada dalam aturan/
norma hukum pidana materiil yang harus diperhatikan dalam pemberian pidana.
Tujuan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “arah,haluan
(jurusan), maksud, tuntutan (yang dituntut)”.32
Tujuan pemidanaan berarti arah yang “seharusnya” ingin dicapai dari penjatuhan
pidana atau dapat diartikan juga maksud yang hendak didapatkan dari pemberian
pidana/pemidanaan.
Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana
secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya
kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (Social defence dan social welfare).
Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Prof Roeslan Saleh
mengenai tiga alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya
alasan yang ketiga yaitu : “pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata
ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak
jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”.33
Berdasarkan pendapat di atas sangat jelas terlihat bahwa tujuan hukuman/
pemberian pidana adalah di samping untuk si penjahat itu sendiri tetapi juga untuk
masyarakat secara umum agar taat terhadap norma hukum. Ditetapkan tujuan
pemidanaan terkandung maksud agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan
keadaan terpidana sehingga dapat mencapai tujuan, di samping sistem
pemidanaan ini adalah sistem yang bertujuan (purposive system).
Alasan lain ditetapkannya tujuan pemidanaan/ pemberian pidana adalah adanya
keterbatasan dari sanksi pidana itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh H.L.
PACKER yaitu :
“(The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of
human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used
indiscriminately and coercively, it is threatener)”
“Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan
suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia
merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara
manusiawi; ia merupakan pengancam apa bila digunakan secara
sembarangan dan secara paksa”.34
Pernyataan di atas secara implisit menyarankan agar tujuan pemidanaan
ditetapkan sehingga pidana yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai penjamin
terhadap tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai perlindungan dan
kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai penjamin tidak terjadi penurunan
derajat kemanusiaan/dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana.
Menetapkan tujuan dan pedoman pemberian pidana harus dijadikan pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga keputusan hakim tersebut dapat
terbaca oleh orang lain(masyarakat) dan khususnya oleh orang yang
berkepentingan dalam perkara itu

Pengertian Tindak Pidana


Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis
normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah
perbuatan seperti yang terwujud in-abstarcto dalam peraturan pidana. Sedangkan
kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi
norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak
pidana (strafbaar feit) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda
sebagai berikut:
a. Pompe:
Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

  1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang
    dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana
    untuk mempertahankan tata hukum dan meenyelamatkan kesejahteraan
    umum.
  2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh
    peraturan undang-undang dirumuskan sebaggai perbuatan yang dapat
    dihukum.23
    b. Simons:
    Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana,
    yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang
    dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.24
    c. Vos:
    Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh
    peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang
    dengan ancaman pidana”.25
    d. Van Hamel:
    Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-
    undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan
    dengan kesalahan”.26
    e. Moeljatno:
    Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu
    aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
    tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.27
    f. Wirjono Prodjodikoro:
    Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelaku nya dapat dikenakan
    hukuman pidana”.28
    Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar diatas,
    dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah merupakan suatu
    perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan
    24 Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta.1987. hlm. 56
    25 Ibid.
    26 Ibid.
    27Ibid., hlm.54
    28 Wirjono P. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Eresco. Bandung. 1986. Hlm. 55
    22
    yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana
    aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi
    pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan
    kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar
    aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap
    orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa
    aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya
    antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai
    hubungan yang erat pula.

Pengertian Hukum Pidana


Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik
merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak
zaman dahulu. Hukum ini dianggap sangat penting eksistensinya dalam menjamin
keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan
(bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku
pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang
ada di setiap masanya.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap pegertian hukum pidana,
ada beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut :17
Menurut Pompe, Hukum Pidana adalah “semua aturan-aturan hukum yang
menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana
dan apakah macamnya pidana itu”.18
Menurut Simons memberikan pengertian hukum pidana sebagai:
a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan
nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan
pidana;19
Menurut Moeljanto, Hukum pidana adalah: “Bagian daripada keseluruhan hukum
yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan
untuk:
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu
bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan
tersebut.20
Menurut Mezger “hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada
suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa
pidana”.21
Selanjutnya dijelaskan oleh Mezger, pengertian hukum pidana itu meliputi dua hal
pokok, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang:
a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa pengertian
dari Hukum Pidana adalah suatu aturan-aturan yang berisi larangan atas pebuatan
yang bersifat merugikan atau perbuatan yang dilarang

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan


Pencurian yang diatur dalam Pasal 363KUHP dan Pasal 365 KUHP
dinamakan pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefsal), “pencurian
khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang
dirasa tepat yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut
sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu di perberat
ancaman pidananya.
Kata “pencurian” dalam rumusan dengan kualifikasi seperti yang
diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP tersebut
mempunyaiartiyang sama dengan kata “pencurian” sebagai pencurian dalam
bentuk pokok yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, dengan demikian
antara pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa mempunyai unsur-
unsur yang sama, yaitu:

  1. Unsur subjektif
    Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
  2. Unsur obyektif
    a) Barang siapa
    b) Mengambil
  3. Sebuah benda
  4. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
    Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu juga
    merupakan suatu “gequalificeerde diefstal” atau suatu pencurian dengan
    kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang
    memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP
    itu sesungguhnya hanyalah “suatu kejahatan” dan bukan “dua kejahatan”
    yang terdiri dari kejahatan “pencurian” dan kejahatan pemakaian kekerasan
    terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu “samenloop” dari kejahatan
    dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap
    orang.
    Kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus ditujukan kepada orang-
    orang, akan tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik
    dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri.
    Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian
    yang diatur dalam Pasal 365 ayat(2) KUHP menurut Solahuddin adalah
    sebagai berikut: Pencurian yang dirumuskan adalah Pasal 365 ayat (1)
    KUHP dengan disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu:
  5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
    dimana berdiri sebuah rumah;
  6. Di jalan umum;
  7. Di jalan kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  8. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
  9. Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar,
    memanjat anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu. 21
    Dengan melihat pengertian dari unsur-unsur yang terdapat dalam
    Pasal 365 KUHP ini dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut merupakan
    pembatasan antara delik harta benda (vermogens delict) dan delik terhadap
    nyawa (levens delict). Lebih-lebih apabila kejahatan tersebut mengakibatkan
    matinya seseorang yang menurut KUHP Indonesia diancam dengan hukuman
    mati, sedangkan WvS Nederland hanya ancaman penjara selama-lamanya 15
    tahun

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian


Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Lamintang, tindak
pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362
KUHP tersebut di atas terdiri dari unsur subyektif dan obyektif19
a. Unsur subyektif “met hetoogmerk om het zich wederrehtelijk toe te
eigenen” atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara
melawan hukum;
b. Unsur Obyektif

  1. Hij atau barang siapa;
  2. Wegnemen atau mengambil;
  3. Eeniggoed atau sesuatu benda;
  4. Dat geheel of gedeeltelijk aan ander toebehoort atau yang sebagian
    atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
    Seperti telah diketahui unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang
    diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah hij, yang lazim diterjemahkan ke
    dalam Bahasa Indonesia dengan kata “barang siapa”. Kata hij tersebut
    menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana
    yang diatur dalam Pasal tersebut maka karena bersalah telah melakukan
    tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-
    lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginyaa sembilan ratus
    rupiah.
    Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pencurian adalah
    perbuatan “mengambil” sudah tersimpul pengertian sengaja maka undang-
    undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil” maka pertama
    terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke
    tempat lain. Perbuatan “mengambil” tidak cukup apabila si pelaku hanya
    memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu
    perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh dalam kekuasaannya.
    Mengenai pengertian unsur “mengambil” menurut Lamintang bahwa:
    Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-
    undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang
    diamksud dengan perbuatan “mengambil”, sedangkan menurut pengertian
    sehari-hari kata “mengambil” itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti,
    yakni:
  5. Mengambil dari tempat diamana suatu benda itu semula berada;
  6. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga dapat
    dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai
    pendapat tentang kata “mengambil” tersebut. 20
    Karena tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP
    itu adalah merupakan suatu “tindak pidana formil” maka tindak pidana
    tersebut harus dianggap telah selesai dialakukan oleh pelakunya yaitu segera
    setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan “mengambil” seperti yang
    dilarang untuk dilakukan orang dalam Pasal 362 KUHP. Unsur obyektif
    ketiga dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu
    ialah suatu benda atau eenig goed. Kata goed itu oleh para pembentuk Kitab
    Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini,
    ternyata bukan hanya dipakai dalam rumusan Pasal 362 KUHP saja
    melainkan juga dalam rumusan-rumusan dari lain-lain tindak pidana, seperti
    pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan

Pengertian Tindak Pidana Pencurian


Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua
KUHP adalah tindakpidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab
XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah
satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan,
khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.
Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang
berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam poluh
rupiah”.18
Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia
mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas
5 (lima) macam pencurian:

  1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) Perumusan pencurian biasa diatur
    dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa
    mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
    orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
    diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun
    atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.
    Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana
    pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:
  2. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
    a. Mengambil;
    b. Suatu barang
    c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
  3. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
    18 Salahuddin,2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Acara Pidana dan Perdata
    (KUHP, KUHAP dan KUHAPdt), Cet-1.Visimedia. Jakarta, hal :86.
    a. Dengan maksud;
    b. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
    c. Secara melawan hukum.
  4. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
    Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal
    disebutsebagai “Pencurian yang dikulifikasikan ”. Pencurian yang
    dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan
    dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat
    lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula
    dari pencurian biasa.
    Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan
    pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan
    tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-
    unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan
    membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.
    Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka
    unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:
    1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
    2)Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi
    :
    a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP)
    b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi,
    atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal
    terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan,
    atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
    c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau
    pekarangan tertutup yang ada rumahnya, uang dilakukan orang
    yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh
    yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
    d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal
    363 ayat (1) ke-4 KUHP);
    e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,
    atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan
    dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan
    memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
    (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).
  5. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
    Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari
    pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan
    unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi
    diperingan.
    Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang
    menyatakan:“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 364
    ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5,
    apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
    yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua
    ratus lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan pidana paling
    lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.
    Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur
    dalam pencurian ringan adalah:
  6. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
  7. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
    sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
  8. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau
    memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
  9. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
  10. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
  11. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh
    lima rupiah.
  12. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
    Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan
    istilah “pencurian dengan kekerasan” atau culas. Ketentuan Pasal 365
    selengkapnya sebagai berikut:
  13. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,
    pencurian yang didahuli, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau
    ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk
    mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal
    tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau
    peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
  14. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
    a. Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah
    rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan
    umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
    b. Ke-2 jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
    dengan bersekutu;
    c. Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan
    merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu,
    perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
    d. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
  15. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara
    paling lama lima belas tahun.
  16. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
    selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan
    mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang
    atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang
    diterangkan dalam point 1 dan 3.
  17. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)
    Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini
    merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun
    korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP
    akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau
    membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau
    suaminya.
    Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-isteri
    tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja
    atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian
    atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak
    boleh dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang
    dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami
    atau orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku
    maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat
    dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan

Tujuan Pemidanaan


Konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54
yaitu :

  1. Pemidanaan bertujuan
    a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
    norma hukum demi pengayom masyarakat.
    b.Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan
    sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
    c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkanoleh tindak pidana,
    memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai
    dalam masyarakat; dan
    d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
  2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan
    merendahkan martabat manusia Tujuan pemidanaan yang
    dikemukakan oleh Hakristuti sebagai berikut :
    Tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP nampak lebih
    cenderung ke pandangan konsekuensialis, falsafah utilitarian
    memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu
    aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan masih
    dipertahankan. Dalam arti, tujuan pemidanaan di dalamnya juga
    mengandung arti adanya aspek pembalasan terhadap pelaku
    kejahatan yang melakukan tindak pidana.16
    Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang
    dilematis,terutama dalam menetukan apakah pemidanaan ditujukan
    untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau
    merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai
    pencegahan tingkah laku yang anti sosial.
    Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika
    tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem
    atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan
    mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan
    teori-teori pemidanaan.
  3. Jenis-Jenis Pidana
    Jenis-jenis pidana (hukuman) menurut KUHP, hukuman pokok
    telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai
    berikut :
    Pidana terdiri atas:
    a. Pidana Pokok
  4. Pidana Mati
  5. Pidana penjara
  6. Kurungan
  7. Denda
    b. Pidana Tambahan
  8. Pencabutan hak-hak tertentu
  9. Perampasan barang-barang tertentu
  10. Pengumuman putusan hakim.
    Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain
    yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.
    a. Pidana Pokok
  11. Pidana Mati
    Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan
    terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya
    pembunuhan berencana (Pasal340 KUHP), pencuriandengan
    kekerasan (Pasal 365 ayat(4), pemberontakan yang diatur dalam
    Pasal 124 KUHP.
  12. Pidana Penjara
    Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu
    berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat
    dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan.
    Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap
    pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.
    Leden Marpaung (2008:108)mengemukakan bahwa : hukuman
    penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini
    diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:
    1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
    2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu
    hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
    3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk
    dua puluh tahun berturut-turutdalam hal yang pidananya Hakim
    boleh memilih antara Pidana Mati, pidana seumur hidup dan
    pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara
    selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas
    tahun dapat dilampaui karena pembarengan (concursus),
    pengulangan(residive) atau Karena yang telah ditentukan dalam
    Pasal 52.
    4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh
    lebih dari dua puluh tahun. 17
  13. Kurungan
    Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan
    antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan
    kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-
    hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll.
    Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP
    yang berbunyi :
    1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan
    paling lama satu tahun.
    2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu
    tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan
    karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan
    pada Pasal 52 dan 52 a.
  14. Denda
    Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga
    diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative
    atau kumulatif. Jumlah yang dapay dikenakan pada hukuman denda
    ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak
    ada ketentuan.
    Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP,yang
    berbunyi:
    1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima
    sen.
    2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar
    maka diganti dengan hukuman kurungan.
    3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda
    sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
    4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa,
    bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu
    hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah
    gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak
    cukup, gantinya setengah rupiah juga.
    5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya
    delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah
    karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan
    atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
    6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan
    bulan.
    Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik
    keluarga atau kenalan dapat melunasinya.
    b. Pidana Tambahan
  15. Pencabutan hak-hak tertentu
    Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:
    a. Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam
    hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam
    undang-undang umum lainnya, ialah
    1) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
    2) Masuk balai tentara;
    3) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan
    karena undang-undang umum;
    4) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau
    pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang
    bukan ankanya sendiri;
    5) Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya
    sendiri;
    6) Melakukan pekerjaan tertentu.
    b. Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari
    jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk
    pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan
    pemecatan itu.
  16. Perampasan Barang Tertentu.
    Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang
    yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik
    terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau
    barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan
    kejahatannya.
    Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:
    1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan
    kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk
    melakukan kejahatan, boleh dirampas.
    2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan
    tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat
    juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah
    ditentukan oleh undang-undang.
    3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang
    bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi
    hanyalah atas barang yang telah disita.
  17. Pengumuman Putusan Hakim.
    Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumuman kepada
    khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum
    lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh
    hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang
    semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan
    pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43
    KUHP)

Teori Pemidanaan


Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi
dalam tiga kelompok teori, yaitu:
a. Teori absolut atau pembalasan (retributive/vergeldings theorieen);
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatumest). Pidana
merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan
kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari
pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun
tujuan utama (primair) dari pidana meneurut teori absolut ialah, untuk
memuaskan tuntutan keadilan (tosatisfy the clams of justice) sedangkan
pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan
keadilan yang bersifat absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat
Immanuel Kant sebagai berikut :
Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana
untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu
sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan
hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.
Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk
menghacurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh
terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum
resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini
harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari
perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada apa pada
anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat
dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu
yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.14
b. Teori relatif atau teori tujuan (utilitirian/doelthorieen)
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan
absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai,
tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu menurut J.Andenaes, teori ini disebut sebagai “teori
perlindungan masyarakat” (the theory of social defense). Sedangkan
menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif
(the redictive point of view)karena dasar pembenaran pidana menurut
teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu
para para penganutnya dapat disebut golongan “reducers” (penganut teori
reduktif).
Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan
kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi
14Chazawi, Adami.2013, Hukum Pidana Bagian 1. Rajawali Pers.Jakarta, hal. 157
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori
inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar
pembenaran adanya tindak pidana menurut teori ini adalah terletak pada
tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “qua peccatum est”(karena orang
membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur”(supaya orang jangan
melakukan kejahatan).
Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa
dibedakan antara istilah prevensi special dan prevensi general atau sering
juga digunakan istilah special deterrence dan general deterence.
Denganprevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap
terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana
dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan
tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu
berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.
Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan reformation atau
rehabilitation theory.
Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap
masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin
dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota
masyarakat pada umunya untuk tidak melakukan tindak pidana.
c. Teori gabungan (verenigings teorieen);
Di samping pembagian secara tradisionalteori-teori pemidanaan
seperti dikemukakan di atas, ada teori ketiga yang disebut gabungan
(verenigings theorieen). Teori gabungan mendasarkan pidana pada dasar
pertahanan dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat
dibedakan menjadi 2, yaitu:

  1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan
    tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk
    dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
  2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
    masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh
    lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.
    Pendukung dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada
    pembalasan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung
    oleh Pompe yang mengatakan bahwa :yang mempunyai pandangan
    bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga
    bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya
    kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.
    Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat
    bagi pertahanan tata tertib hukum di dalam masyarakat

Penegakan Hukum Pidana


Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan
maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa
tahap, yaitu:

  1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan
    pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
  2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat
    penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap
    kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif.
  3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh
    aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau
    administratif.
    Hartono mengemukakan bahwa:Penegakan hukum adalah suatu proses
    untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut
    sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan
    pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.
    Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana
    telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari
    suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum
    masih harus disusul oleh pelaksanaanya secara kongkrit dalam kehidupan
    masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.13
    Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu
    merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh
    alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud
    dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya
    badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi
    kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu
    menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah dan
    aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas
    guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.
    Penegakan hukum dibidang hukum pidana didukung oleh alat
    perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di
    bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian,
    Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan
    yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana,
    Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian,
    Undang-Undang tentang Kejaksaan

Jenis-Jenis Tindak Pidana


Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana
yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak
sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu
yaitu sebagai berikut:
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II
dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis
pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari
ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana
pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan
kejahatan lebih dominasi dengan ancaman pidana.
Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni
kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum
dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu
hanya membahayakan in abstracto saja.
Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik
kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

  1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan
    kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang
    digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang
    tidak perlu dituntut.
  2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
  3. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada
    apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
    b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan
    tindak pidana materil.
    Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan
    sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang
    dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan
    tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari
    perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-
    mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada
    selesainya perbuatan mengambil.
    Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan
    adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang
    menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan
    dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak
    bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi
    sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.
    c.Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara
    tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama
    atau berlangsung lama/berlangsung terus.
    Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk
    terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu singkat saja,
    disebut juga dengan aflopende delicten. Tindak pidana ini disebut sebagai
    tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
    d.Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan
    tindak pidana tidak dengan sengaja.
    Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau
    mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak
    pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
    e.Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan
    tindak pidana khusus.
    Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam
    KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III).
    Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat
    diluar kodifikasi KUHP.
    f. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana
    aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana
    pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.
    Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa
    perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan
    diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
    Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak
    pidana.
    Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni
    dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara
    formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur
    perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana
    pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa
    tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif,
    atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan
    dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar
    timbul.
    g.Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan
    antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.
    Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan
    sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan
    dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian
    terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.
    Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak
    pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai
    selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara
    berulang.
    h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka
    dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
    Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang
    untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak
    disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan
    adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana
    disyaratkan untuk terlebih dahulu adanyapengaduan oleh yang berhak
    mengsajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata,
    atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa
    khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
    i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak
    terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.
    Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP
    didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan
    kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya
    dalam Buku II.
    Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara,
    dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk
    melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa
    umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umu (Bab VIII), untuk
    melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk
    tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV),
    Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.
    j. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana
    communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan
    tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang
    yang berkualitas tertentu).
    Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk
    berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu
    dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-
    perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan
    oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada
    kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya

Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang


Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat
diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;12
a. Unsur tingkah laku;
b. Unsur melawan hukum;
c. Unsur kesalahan;
d. Unsur akibat konstitutif;
e. Unsur keadaan yang menyertai;
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
i. Unsur objek hukum tindak pidana;
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa
unsur objektif.Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada
di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai
perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat
(sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang
bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada
keadaan batin orangnya

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis


  1. Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana
    menurut para teoritis sebagai berikut :
    a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
    a) Perbuatan;
    b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
    c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
    b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
    a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
    b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
    c) Diadakan tindakan penghukuman.
    c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
    a) Kelakuan manusia;
    b) Diancam dengan pidana;
    c) Dalam peraturan perundang undangan.
    d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-
    unsur tindak pidana adalah :
    a) Perbuatan (yang);
    11 Adami Chazawi, op. cit. Hal : 79-81
    b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
    c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
    d) Dipertanggungjawabkan.
    e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana
    sebagai berikut:
    a) Kelakuan (orang yang);
    b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
    c) Diancam dengan hukuman;
    d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
    e) Dipersalahkan/kesalahan.
    Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai
    unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap
    pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur
    perbuatan

Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau
hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai
tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.5 Tetapi tidak ada penjelasan
resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar
feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh
karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari
istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.
“Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis
normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative
adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.
Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak
yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku
tindak pidana.
Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian
berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

  1. Moeljatno
    “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana
    disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa
    melanggar larangan tersebut”.6
  2. Pompe
    “Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib
    hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan
    oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku
    tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya
    kepentingan umum.”7
  3. Simons
    “Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah
    dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh
    seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh
    undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat
    dihukum.”8
  4. Hazewinkel Suringa
    “Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu
    telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap
    sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan
    menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di
    dalam Undang-Undang”.9
  5. J. E Jonkers
    Ia memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian berikut10
    a. Definisi pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat
    diancam pidana oleh undang-undang.
    b. Definisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan hukum
    yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang
    dapat dipertanggungjawabkan.
    Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan
    bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan
    hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa
    saja yang melanggar aturan itu

Pengertian Hukum Perdata


Hukum perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur
segala macam hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum perdata juga
biasa dengan hukum privat karena mengatur tentang hak-hak keperdataan
seseorang.1 Di Indonesia dasar Hukum perdata adalah Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan hasil dari
kodifikasi produk hukum belanda yakni Burgerlijk Wetboek (BW). Istilah
hukum perdata berasal dari istilah bahasa belanda yakni burgerlijkrecht
yang merupakan serangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur
interaksi orang satu dengan yang lain dan berfokus untuk mengatur
keperluan seseorang. Asal muasal lahirnya burgerlijkrecht pun juga
merupakan turunan dan kodifikasi peraturan lain yakni Code Napoleon
yang merupakan produk hukum negara Perancis. Banyak aturan-aturan
mendasar yang burgerlijkrecht ambil dari Code Napoleon untuk dijadikan
sebagai hukum keperdataannya. Tidak mengherankan jika hukum perdata
yang berlaku di Indonesia sekarang memiliki banyak kesamaan dengan
hukum perdata yang dimiliki negara Belanda dan Perancis.2

Selanjutnya para ahli hukum perdata memberikan pendapatnya
tentang apa yang dimaksud dengan hukum perdata. Berikut adalah
pendapatnya:

  • Menurut L.J. van Apeldoorn Hukum Perdata adalah peraturan-
    peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan
    khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak, diserahkan
    kepada yang berkepentingan.
  • Menurut R. Subekti, hukum perdata adalah segala hukum yang
    mengatur kepentingan-kepentingan orang.
  • Menurut Van Dunne, pada abad ke-19 menjelaskan bahwa “Suatu
    peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi
    kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan
    perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang
    minimal bagi kehidupan pribadi”
    Dasar pemberlakuan hukum perdata juga merupakan amanat
    Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal
    1 aturan peralihan UUD 1945 pada intinya menjelaskan bahwa segala
    peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama masih
    belum ada peraturan perundang-undangan yang menggantikannya.3 Dengan
    demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perdata
    mentitikberatkan substansinya terhadap pengaturan tentang perlindungan
    subjek hukum perorangan. Perlu diperhatikan, disebutkan dalam teori ilmu
    hukum bahwa subyek hukum tidak hanya terbatas pada orang atau individu,
    disebutkan subyek hukum lain yakni badan hukum. Oleh karenanya dapat
    diartikan bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum
    (tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek
    hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan
    dan di dalam pergaulan kemasyarakatan

Hukum Pidana dan Tindak Pidana


Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang tau pasti atau dengan
kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam
memahami makna dan konsep hukum1. Notohamidjojo mendefinisikan
hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis
yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan masyarakat negara (serta
antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai,
dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.2 Sedangkan
menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu.3
W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu
terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-
larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu
sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.
Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan

suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan
yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana
terdapat suatu keharusan yang melakukan sesuatu dan dalam keadaan-
keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.4
Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota
masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya
keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum
pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk
menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif).
Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah
menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik
(represif).5
Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang
perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana
di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa
kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum
pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan
hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

Tujuan Hukum Pidana sebagai Sanksi
Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi
dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus
sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini
biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari
semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

  1. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar
    hukum pidana
    Tujuan ini bercorak pragnatik dengan ukuran yang jelas dan konkret
    yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran
    hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.
    Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.
    Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
    pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs
    Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada
    WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa
    yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha
    untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada
    keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.7
    Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak
    menjadi persoalan sepanjang penggunaanya disesuaikan dengan konteksnya dan
  2. dipahami maknanya. Karena itu berbagai istilah tersebut digunakan bergantian
  3. bahkan dalam konteks yang lain istilah kejahatan untuk menunjukan maksud
  4. yang sama.8
  5. Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:9
  6. a. Van Hamel merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu
  7. serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
  8. b. Menurut Simons, “strafbaar feit” itu sebagai suatu tindakan
  9. melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun
  10. tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat
  11. dipertanggungjawabkan atas tindakan dan oleh undang-undang
  12. telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
  13. c. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan
  14. yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa
  15. melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan
  16. oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang
  17. dicita-citakan oleh masyarakat.
  18. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan
  19. diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan
  20. yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh

Pemasaran Langsung (Direct and Digital Marketing)


Menurut Rahmawati (2016) pemasaran langsung adalah komunikasi langsung
dengan pelanggan dan juga target customer. Pemasaran langsung diharapkan dapat
menghasilkan transaksi atau bahkan dukungan. Pemasaran langsung menggunakan
bermacam-macam media, seperti :
a. Direct mail sering disebut sebagai junk mail atau surat yang tidak kita harapkan
kedatangannya.
b. Catalog, katalog cukup banyak digunakan oleh perusahaan dalam direct marketing,
bahkan ada yang sepenuhnya tergantung pada katalog.
c. Broadcast media, media yang paling digandrungi para direct marketers adalah TV
dan radio.
d. Infomercial adalah iklan komersial yang berdurasi lama, mencapai 30-60 menit.
Bentuk acaranya seperti program TV biasa.
e. TV Advertorial, advertorial digunakan untuk menunjukkan pada pemirsa tentang
seluk-beluk produk dalam acara TV sepanjang beberapa menit.
f. Teleshopping penggunaan saluran telepon gratis dikombinasikan dengan kartu
kredit membuat peningkatan yang cukup signifikan pada pembelanjaan melalui
televisi.
g. Print media, koran dan majalah merupakan media yang sulit untuk digunakan
sebagai alat direct marketing.
h. Telemarketing merupakan sales lewat telepon.
i. Electronic teleshopping merupakan belanja online dan penerimaan layanan
informasi melalui PC. Internet shopping adalah media direct response yang
digunakan oleh direct marketing tradisional sekalipun.
Setiap media mempunyai beberapa fungsi, tapi pada dasarnya mengikuti dua
pendekatan ini :
a. One step approach, yaitu media digunakan secara langsung untuk memenuhi
tujuan.
b. Two step approach, yaitu menggunakan beberapa macam medium untuk
mencapai tujuan.

Penjualan Pribadi (Personal Selling)


Menurut Abdurrahman (2015) Penjualan pribadi (personal selling) adalah
presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan. Tujuannya melakukan penjualan dan
membangun hubungan pelanggan.
Melakukan promosi dengan cara personal selling dapat menjadi alternatif untuk
menghasilkan transaksi penjualan serta membangun hubungan dengan konsumen.
Meskipun biayanya relatif cukup tinggi karena membutuhkan salesgirl atau salesman
yang banyak. Namun keuntungan dengan menggunakan cara personal selling adalah
perusahaan dapat langsung menuju target pasar potensial.
Menurut Kotler & Keller (2016), proses personal selling yang efektif dapat
dikelompokkan menjadi beberapa tahap yaitu:
a. Prospecting and qualifying
Langkah pertama dalam melakukan penjualan adalah mengidentifikasi dan
mengkualifikasi prospek yang akan di temui. Dapat dilakukan dengan cara
mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan prospek.
b. Pre-approach
Pada tahap ini, penjual perlu untuk mempelajari segala sesuatu yang berkaitan
dengan prospek seperti apa saja yang dibutuhkan, siapa saja yang terlibat
dalam keputusan pembelian. Setelah mengetahui hal-hal tersebut penjual
melakukan pendekatan yang dimulai dengan mengirimkan email atau
menelpon agar pembeli bersedia untuk diprospek.
c. Approach
Penjual yang telah melakukan tahap pre-approach akan bertemu secara
langsung dengan pembeli guna membicarakan tentang prospek. Dalam tahap
ini, ada beberapa tahap yang perlu dipertimbangan agar kesan pertama yang
didapatkan bagus seperti gaya bicara dan penampilan.
d. Presentation and demonstration
Pada tahap ini, seorang sales mempresentasikan segala sesuatu yang
berhubungan dengan produk yang ditawarkan. Disini, penjual dapat
menggunakan formula AIDA (attention, interest, desire dan action).
e. Handling objection
Pada tahapan ini, pembeli akan mengutarakan beberapa keberatan mengenai
apa yang dipresentasikan oleh tenaga penjual seperti jadwal pengiriman, harga
terlalu mahal, kualitas produk. Seorang salesperson harus dapat
mengklarifikasi segala sesuatu keberatan dari pembeli.
f. Closing
Tahap ini merupakan tahap dimana pembeli membuat keputusan akan
melakukan transaksi atau tidak. Jika handling objection dapat ditangani
dengan baik, kemungkinan pembeli melakukan transaksi sangat besar.
g. Follow up
Follow up diperlukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Penjual
dapat sekedar menelepon pembeli untuk menanyakan apakah adanya masalah
yang tidak diinginkan. Tahap ini penting dilakukan karena hubungan pembeli
dan penjual tetap terjalin dengan baik sehingga besar kemungkinan pembeli
akan kembali melakukan pembelian.

Publisitas (Publicity)


Menurut Assauri (2018) Publisitas merupakan rangsangan terhadap permintaan
suatu produk yang berupa barang atau jasa suatu unit perdagangan/usaha tertentu. Di
dalam suatu publisitas medianya seperti radio, tv dan pertunjukan yang tidak dibayar
oleh sponsor. Publisitas, mempunyai sifat sebagai berikut:
a. Tingkat kebenaran/kepercayaan yang tinggi (high credibility). Pemberitaan
publisitas yang diberikan kepada masyarakat, dianggap sebagai sesuatu yang benar
dan dapat lebih dipercaya. Dari pada berita tersebut dikeluarkan dengan sponsor
dari penjual, sebab pemberitaannya tidak bersifat memihak.
b. Tidak disadari adanya maksud promosi yang sebenarnya (offguard). Melalui
publisitas dapat dicapai calon konsumen yang potensial. Pada umummya
menyaksikan bujukan atau rayuan dari iklan-iklan pramuniaga (sales). Hal yang ini
karena pesan yang disampaikan kepada konsumen melalui publisitas adalah dalam
bentuk berita dan bukan sebagai pesan komunikasi untuk maksud penjualan.
c. Mendramatisasi (dramatization). Seperti advertising, publisitas juga mempunyai
kemampuan untuk menggambarkan produk atau jasa perusahaan dalam bentuk
cerita yang jelas.

Promosi Penjualan (Sales Promotion)


Menurut Abdurahman (2015) Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek
untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa. Didefinisikan sebagai
arahan langsung dimana terjadinya peralihan nilai terhadap produk pada kekuatan
penjualan. Di distribusikan dengan tujuan utama terjadinya penjualan secara langsung.
Sales promotion merupakan sebuah teknik yang memiliki potensi sangat signifikan
untuk memperbaiki penjualan jangka pendek dan efektivitasnya pun dapat diukur.
Penggunaan promosi penjualan bisa menimbulkan efek besar pada persepsi tentang
merek.
Adapun alat-alat yang digunakan dalam sales promotion menurut Rahmawati
(2016) antara lain :
a. Sampel/contoh yaitu sejumlah produk untuk dicoba. Dalam berpromosi
jangan ragu-ragu untuk memberi sampel.
b. Kupon/voucher yaitu sertifikat hak potongan kepada pemegangnya sehingga
menghemat pembelian produk tertentu.
c. Premi yaitu barang yang ditawarkan dengan harga yang sangat rendah.
d. Promosi yaitu produk harga yang memuat harga lebih rendah dari pada harga
biasanya apabila pembeli produk tersebut dengan jumlah yang sudah
ditentukan. Dengan kata lain penawaran potongan harga dalam jangka waktu
tertentu.
e. Tawaran uang kembali yaitu tawaran pengembalian uang apabila terjadi
ketidaksesuaian produk dengan harga/terjadi kerusakan pada produk yang
dibeli berdasarkan produknya.
f. Undian yaitu konsumen diajak untuk mengumpulkan label yang memuat
nama produk untuk kemudian diundi dan mendapat hadiah.
g. Kontes yaitu mengundang konsumen untuk mengikuti suatu perlombaan.

Pengertian Bauran Promosi


Bauran promosi atau promotion mix merupakan alat komunikasi antara
perusahaan dengan konsumen atau calon konsumen. Bauran promosi adalah perpaduan
spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjual personal dan sarana
pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengomunikasikan nilai
pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan (Kotler, 2016).
Gabungan dari alat-alat promosi yang dirancang untuk mencapai tujuan serta
memberikan informasi yang mengarahkan konsumen untuk terbujuk melakukan
pembelian.
Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa kegiatan bauran promosi
(promotion mix) menurut para ahli :

  1. Periklanan (Advertising)
    Menurut J. Paul Peter dan Jerry C Olson (2014) “Iklan adalah segala sajian
    informasi nonpersonal berbayar perihal produk, merek, perusahaan atau toko yang
    memiliki sponsor sudah dikenal. Iklan dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen
    sebagai evaluasi, perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap dan citra
    konsumen menyangkut produk dan merek. Dengan kata lain periklanan merupakan
    suatu bentuk komunikasi ke khalayak orang, yang bertujuan untuk penanaman
    informasi dengan mempengaruhi konsumen agar menciptakan kesan dan dapat
    memuaskan keinginan konsumen yang dapat meyampaikan komunikasi kepada
    konsumen. Tujuan periklanan menurut Zeithaml (2013) adalah tugas komunikasi yang
    dicapai dengan pasar sasaran selama periode waktu tertentu. Tujuan periklanan
    digolongkan berdasarkan tujuan utama yaitu menginformasikan, membujuk dan
    mengingatkan.
    Berikut beberapa media yang biasa dipakai untuk pemasangan iklan :
    a. Iklan elektronik
     Televisi
    Televisi merupakan media penyampaian iklan paling efektif. Hampir
    seluruh warga kini telah memiliki televisi di rumah, baik tv gratis maupun
    berbayar. Diperlukan biaya yang cukup besar dalam memasang iklan di
    televisi. Menurut Fahmi (2020) tips membuat iklan di televisi yaitu :
    1) Tentukan serta pahami yang akan ditawarkan ke konsumen.
    2) Tetapkan satu atau alasan mengapa konsumen harus membeli produk
    diiklankan tersebut.
    3) Tentukan jenis iklan apa yang akan diproduksi. Apakah iklan gambar
    bergerak, hanya berupa teks dan sejenisnya. Tentukan pula jenis musik
    dan suara background yang akan dipakai sebagai suara latar atau
    narasi.
    4) Masukkan gambar sesuai kata-kata.
    5) Tentukan talent atau model yang sesuai dengan produk yang
    diiklankan. Seperti jika mengiklankan motor sport, maka menggunakan
    aktor yang memiki postur badan yang tinggi.
     Radio
    Radio mungkin sangat cocok bagi bisnis lokal. Walaupun sudah banyak
    media hiburan seperti televisi dan internet, namun radio masih memiliki
    banyak penggemar setia. Menurut Setyadarma (2017) tips membuat iklan di
    radio yaitu :
    1) Mengetahui pendengar seperti apa yang akan mendengarkan iklan.
    Berapa umurnya, apa jenis kelaminnya, serta berapa jumlah pemasukan
    dan pengeluaran mereka. Pastikan apakah pendengar dari radio yang
    dipilih sudah sesuai dengan target market dari produk, karena setiap
    radio memiliki perbedaan demografi.
    2) To the point saat menjelaskan produk yang akan diiklankan.
    3) Cari pengisi suara yang sesuai dengan pesan dari iklan dan demografi
    pendengar radio tersebut. Suara yang sempurna dapat mengarahkan
    pendengar untuk melakukan pembelian.
    4) Simple dan memiliki dampak yang kuat. Buatlah iklan yang mudah
    diingat. Jika ingin mencantumkan nomor telepon dalam iklan,
    gunakanlah nomor yang mudah diingat. Jika mencantumkan website,
    gunakan pula kata-kata yang mudah diingat. Melakukan pengulangan
    dalam penggunaan kata dapat membuat pendengar lebih mudah
    mengingat pesan dari sebuah iklan.
    b. Iklan luar ruang
    Iklan luar ruangan memiliki berbagai bentuk mulai dari pemasangan billboard,
    baliho, umbul-umbul, balon udara, papan iklan dan lainnya. Target konsumen
    pun bisa disesuaikan dengan anggaran. Tempat sangat menentukan, semakin
    strategis semakin besar jangkauan untuk memasarkan produk. Menurut
    Mahendra (2022) tips membuat iklan luar ruang yaitu :
    1) Pesan efektif yang dapat dibaca dalam sepuluh detik atau kurang.
    2) Buat ukuran font teks yang mudah dibaca dalam jarak jauh.
    3) Gunakan warna yang kontras, agar kelihatan menonjol di bandingkan
    lingkungan sekitar.
    4) Memilih lokasi yang bisa terlihat jelas pada saat siang hari maupun malam
    hari.
    c. Iklan media cetak
    Iklan media cetak adalah informasi yang dibuat oleh pemilik usaha untuk
    memasarkan produk atau jasanya. Medianya bisa menggunakan majalah,
    koran, brosur dan lain sebagainya. Bisa dilihat bahwa iklan media cetak tampil
    dalam beraneka ragam jenis kertas, ukuran dan lain sebagainya. Menurut
    Anwar (2021) tips membuat iklan media cetak yaitu :
    1) Menggunakan judul utama yang menarik, sehingga dapat menarik perhatian
    orang yang membaca secara sekilas.
    2) Pemilihan font dan ukuran yang harus dapat terbaca dengan baik.
    3) Menggunakan nuansa warna yang sesuai dengan produk dan target pembeli.
    4) Cantumkan harga atau diskon produk.
    5) Cantumkan alamat toko dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
    d. Iklan media internet (online)
    Perkembangan teknologi yang begitu pesat, internet merupakan peluang besar
    dalam beriklan. Bisa dilakukan melalui instagram, facebook, whatsApp
    business dan masih banyak lagi. Beberapa tips iklan di media sosial seperti di
    Instagram, facebook dan whatsApp business yaitu :
    1) Tips iklan di instagram (Febriani, 2022)
     Gunakan foto profil yang sesuai
    Pada foto profil bisa menggunakan foto yang sangat menggambarkan
    bisnis. Salah satu caranya dengan memasang logo merek.
     Pilih nama akun yang mudah dikenali
    Untuk nama akun bisa menggunakan nama toko yang sama. Namun jika
    di nama toko ada angka. Maka perlu menghindari penggunaan angka
    yang terlalu banyak pada nama akun. Hal ini karena angka sulit untuk
    dihafal, kecuali angka tersebut memang menjadi nama merekmu.
     Tulis bio instagram yang menarik
    Pada bio instagram tidak banyak yang bisa di jelaskan. Tetapi ini
    merupakan tempat terbaik untuk menjelaskan bisnis secara singkat.
    Hanya bisa menulis sebanyak 150 karakter di sini, jadi maksimalkan
    dengan baik. Beri tahu dengan singkat apa yang bisnis lakukan, apa saja
    produknya dan beri tahu mengapa konsumen harus mengikuti akunmu.
     Mencantumkan kontak yang bisa dihubungi
    Pelanggan memang bisa menghubungi lewat DM. Namun perlu
    mencantumkan saluran lain untuk menghubungi. Jadi, pelanggan bisa
    memilih saluran yang nyaman untuk mereka gunakan dalam mengontak.
    Dengan menggunakan akun bisnis, ada fitur yang memungkinkan untuk
    menambahkan alamat email, nomor telepon dan toko fisik di bagian
    profil.
     Merancang feed instagram
    Dalam merancang feed instagram bisa dengan menyamakan warna
    background postingan.
     Buat highligt stories
    Fitur stories biasanya hilang dalam 24 jam di Instagram. Namun bisa
    menyimpannya pada highlight stories. Bisa mengelompokkan beberapa
    stories ke dalam satu highlight. Adapun bisa membuat lebih dari satu
    highlight. Fitur highlight ini dapat maksimalkan sebagai profil bisnis.
    Bisa membuat highlight dengan keterangan cara menggunakan produk,
    cara belanja, testimoni dan sebagainya.
    2) Tips iklan di facebook (Pramudyatama, 2022)
     Menargetkan iklan kepada orang yang tepat
    Facebook memberikan beberapa pilihan target iklan sesuai kategori,
    antara lain jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan lain-lain. Dengan
    menentukan target iklan secara spesifik membuat iklan lebih tepat
    sasaran.
     Gunakan kalimat yang tepat
    Facebook memberikan space untuk menulis judul iklan sepanjang 25
    karakter dan deskripsi sepanjang 135 karakter. Jadi buatlah poin-poin
    yang jelas tentang apa yang akan ditawarkan.
     Buat gambar semenarik mungkin
    Syarat iklan di facebook adalah iklan harus berbentuk gambar statis
    bukan gambar bergerak. Facebook belum mendukung untuk iklan
    bergerak seperti gif atau flash. Oleh karena itu buat gambar iklan
    semenarik mungkin.
    3) Tips iklan di whatsApp business (Fathoni, 2021)
     Berikan informasi produk
    Whatsapp Business memiliki fitur katalog yang memudahkan prospek
    untuk melihat informasi produk. Maka dari itu, harus mencantumkan
    informasi toko dan produk secara detail pada bagian katalog. Dengan
    begitu, tampilan whatsapp business akan terlihat profesional.
     Gunakan fitur greeting dan away message
    Fitur greeting memudahkan untuk memberikan pesan sapaan secara
    otomatis kepada pelanggan baru. Jika ada pesan yang masuk di luar jam
    operasional. Sementara fitur away message berfungsi untuk mengirim
    pesan kepada pelanggan yang tidak melakukan komunikasi dan transaksi
    selama 14 hari.
     Manfaatkan fitur quick replies
    Tips penjualan whatsapp business yang terakhir adalah memanfaatkan
    fitur quick replies. Setiap harinya pasti melayani jenis pelanggan yang
    berbeda-beda. Beberapa di antaranya ada yang baru bertanya-tanya dan
    ada yang langsung ingin melakukan transaksi. Untuk menjawab
    pertanyaan yang serupa dari pelanggan, dapat membuat pola jawaban
    yang sifatnya template dengan fitur quick replies. Tujuannya adalah
    untuk menghemat waktu supaya kamu tidak perlu mengetik semua
    jawaban secara satu per satu

Pengertian Promosi


Menurut Tjiptono (2015) promosi merupakan elemen bauran pemasaran yang
berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk dan mengingatkan kembali
konsumen akan merek dan produk perusahaan. Elemen bauran promosi berarti beberapa
komponen dalam suatu promosi. Sementara itu mengingatkan kembali akan suatu merek
bahwa penjualan bukanlah satu-satunya yang ingin diusahakan dalam suatu promosi.
Keberhasilan promosi tentunya tidak lepas dari bagaimana promosi dikelola
secara strategis. Penentuan model dan media yang tepat dalam keputusan periklanan,
penentuan bentuk komunikasi yang paling efektif dalam penjualan langsung, bagaimana
dan dengan pihak mana saja perusahaan menciptakan dan mempertahankan hubungan
sebagai fungsi dari publisitas, atau waktu kapan perusahaan perlu mengadakan promosi
penjualan, merupakan beberapa contoh pertimbangan yang dimasukkan dalam
pengelolahan unsur-unsur promotion mix (Sandy, 2014). Dapat disimpulkan bahwa
promosi adalah aktivitas yang mengomunikasikan suatu keunggulan produk kepada
konsumen untuk membujuk, mengingat dan mengubah sikap. Serta kemudian tingkah
laku konsumen yang sebelumnya belum mengenal atau mengetahui nilai dari produk,
menjadi konsumen mengingat, mengetahui nilai dan mempertimbangkan kemudian
membeli.

Tujuan Promosi Penjualan


Tujuan merupakan pedoman untuk mencapai sasaran promosi penjualan yang
tepat dan juga menjadi evaluasi dasar pelaksanaan program. Menurut Kotler yang dikutip
oleh (Diah & Sukmawati, 2022) tujuan promosi penjualan adalah sebagai berikut:
1) Menarik pembeli baru
2) Memberikan hadiah pada pelanggan baru maupun pelanggan lama
3) Meningkatkan daya beli berulang dari pelanggan lama
4) Mencegah konsumen lari ke produk lain
5) Meningkatkan loyalitas konsumen
6) Menjual produk dengan efektif
7) Menghasilkan keuntungan
8) Mencapai volume penjualan
9) Menunjang pertumbuhan dan berkembangan perusahan.

Tujuan Penjualan


 Pada umumnya perusahaan mempunyai tujuan mendapatkan laba yang maksimal
dan mempertahankan atau berusaha meningkatkan perusahaan dalam waktu lama. Tujuan
tersebuat akan terealisasi apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang direncakan.
Agar tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai maka, menurut Basu Swastha
(2014) dalam (Putra,2019) mengemukakan bahwa tujuan dari penjualan adalah :
1) Menjual produk dengan efektif
Merupakan salah satu kegiatan dari pemasaran dalam upaya menyampaikan
produk ke pasar. Penjual dituntut untuk dapat mempengaruhi calon pembeli agar
konsumen bersedia membeli produk yang ditawarkan.
2) Menghasilkan keuntungan
Setiap perusahaan selalu ingin menghasilkan laba untuk mengukur efisiensi suatu
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
3) Mencapai volume penjualan
Merupakan jumlah total produk yang telah dijual dalam satu periode pelaporan
mencapai jumlah target yang ditentukan.
4) Menunjang perkembangan dan petumbuhan perusahaan.
Keterlibatan seluruh sumber daya manusia dengan baik dalam perusahaan akan
menunjang perkembangan dan pertumbuhan perusahaan dengan baik

Pengertian Penjualan


Menurut Sofjan Assauri dalam (Prasetyo, 2016) memaparkan bahwa pengertian
penjualan menurutnya adalah:
Penjualan adalah kegiatan tambahan atau pelengkap dari pembelian yang
memungkinkan transaksi dilakukan. Oleh karena itu, fungsi jual-beli merupakan
satu kesatuan yang mampu melakukan peralihan hak atau transaksi. Maka fungsi
penjualan, seperti hal nya fungsi pembelian, terdiri dari sekumpulan aktivitas yang
mencakup permintaan, menemukan pembeli, bernegosisasi harga dan syarat
pembayaran.
Menurut Wiliam G.Nickels, Penjualan adalah suatu proses dimana seorang
penjual memenuhi segala kebutuhan dan keinginan konsumen untuk mencapai
keuntungan jangka panjang baik bagi penjual maupun pembeli yang saling
menguntungkan (Handayani et al., 2018). Anggraeni menambahkan, bahwa penjualan
merupakan suatu kegiatan dimana pembeli dan penjual bertemu untuk bertransaksi, saling
mempengaruhi, dan mempertimbangkan untuk menukar barang atau jasa dengan uang
(Sitorus, Maria Christina & Kuriawan, 2021).
Menurut (Priatna & Rudi, 2016) Kinerja penjualan sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor internal maupun eksternal, beberapa diantaranya adalah :

  1. Kemampuan dan kondisi pasar
    Pada dasarnya ada dua pihak dalam transaksi jual-beli atau pengalihan
    kepemilikan barang dan jasa, yaitu. Pihak pertama adalah penjual dan pihak kedua
    adalah pembeli. Seorang penjual harus dapat meyakinkan pembeli agar berhasil
    mencapai sasaran penjualan. Penjual harus memahami beberapa masalah penting
    yang berhubungan dengan :
    a. Sifat dan karakteristik barang yang ditawarkan
    b. Harga pasar
    c. Ketentuan penjualan, seperti pembayaran, jaminan, garansi dan sebagainya.
  2. Kondisi pasar
    Pasar sebagai kelompok sasaran pembeli atau pihak penjualan, juga dapat
    mempengaruhi aktivitas penjualan
  3. Modal
    Penjual lebih sulit untuk menjual barangnya jika barang yang dijual tidak
    diketahui oleh calon pembeli atau jika tujuan pembeli jauh dari lokasi penjual.
    Dalam hal ini, penjual harusmelakukan riset dan memperkenalkan produknya.
  4. Kondisi organisasi perusahaan
    Pada perusahaan besar, masalah penjualan biasanya ditangani oleh departemen
    tersendiri (departemen penjualan) yang dipegang oleh ahli penjualan. Lain halnya
    dengan perusahaan kecil dimana urusan penjualan ditangani oleh orang-orang
    yang juga menjalankan fungsi lain.

Fungsi Sales Marketing


Untuk memahami fungsi dan kinerja sales, menurut (Vyas, 2015) fungsi dari
seorang sales marketing ada beberapa faktor antara lain yaitu :

  1. Memprediksi permintaan produk dan aset penjualan.
  2. Mendorong proses penjualan
  3. Menjangkau pelanggan potensial
  4. Memiliki keterampilan pengetahuan tentang pelanggan, produk, industri,
    perusahaan dan pesaing
  5. Membangun hubungan dengan pelanggan
  6. Merencanakan perencanaan penjualan.
    Selanjutnya menurut Swastha dan Sukotjo dalam bukunya menjelaskan bahwa
    terdapat 4 jenis promosi yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemasaran (Handoko,
    2017). yaitu :
  7. Iklan
    Periklanan (Advertising) adalah penyajian informasi non-pribadi tentang produk,
    merek, perusahaan, atau toko yang dibuat dengan biaya tertentu. Periklanan
    bertujuan untuk mempengaruhi emosi dan mengevaluasi persepsi konsumen,
    pengetahuan, kepercayaan, sikap dan citra yang berkaitan dengan produk dan
    merek. Menurut Tjiptono, iklan merupakan komunikasi tidak langsung
    berdasarkan keunggulan produk yang menciptakan kesenangan yang mengubah
    persepsi pada saat pembelian (Putri & Sulbahri Madjir, 2022).
  8. Penjualan personal
    Penjualan personal (personal selling) merupakan komunikasi langsung antara
    penjual dengan calon pembeli untuk memperkenalkan produk kepada calon
    pelanggan dan membantu pelanggan memahami produk sehingga konsumen
    tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan.
  9. Promosi penjualan
    Promosi penjualan atau sales promotion adalah suatu inisiatif yang dimaksudkan
    untuk menarik minat konsumen agar pelanggan tertarik untuk membeli prosuk
    yang ditawarkan.
  10. Publisitas
    Publisitas atau layanan masyarakat merupakan layanan yang disarankan dengan
    memberikan informasi komersial, dalam hal ini para sponsor kebanyakan tidak
    membayar.

Pengertian Sales Marketing


Menurut Effendy, dkk. (Effendy et al., 2021) mengemukakan bahwa sales adalah:
Sales adalah seorang yang memiliki seni dan ilmu mempengaruhi seseorang untuk
mengajak konsumen atau pelanggan membeli barang atau jasa yang ditawarkan.
Semakin besar jumlah barang atau jasa yang dijual, maka akan semakin besar pula
peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.
Keterampilan penjualan dianggap menjadi faktor pribadi yang sangat efektif
dalam kinerja seorang saleman (Talukder & Jan, 2017). Salesman profesional dapat
memberikan perusahaan menjadi keunggulan kompetitif dengan mengembangkan
hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pada akhirnya akan meningkatkan kinerja
mereka. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan merupakan salah satu
tujuan utama perusahaan baik skala kecil maupun skala besar (Yeo et al., 2019). Menurut
(Sparrowe et al., 2001) yang dikutip oleh (Madhani, 2016) menjelaskan bahwa:
staff sales dan marketing yang memiliki hubungan yang erat satu sama lain dapat
saling mendukung untuk melakukan kegiatan yang terkoordinasi dan saling
berhubungan. Dalam konteks seperti itu, lebih banyak informasi dibagikan,
konsensus yang lebih kuat tentang ekspektasi pembangunan, dan saling
ketergantungan yang lebih besar.

Strategi Pemasaran


Menurut Charles (2010:15) dalam (Apriyanti, 2018) strategi merupakan
keseluruhan konsep tentang bagaimana sebuah perusahaan mengatur dirinya sendiri
dan semua aktivitasnya untuk berkembang, bersaing, dan menghasilkan nilai. Strategi
pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang pengeluaran, pemasaran, bauran
pemasaran, dan distribusi pemasaran. faktor yang menyebabkan perubahan dalam
strategi pemasaran yaitu siklus hidup produk, posisi kompetitif perusahaan dipasar
dan situasi keuangan (Fadilah, 2020). Sedangkan menurut Swasta (2008:5) strategi
pemasaran merupakan sistem bisnis komprehensif yang merancang, mengevaluasi,
memasarkan barang atau jasa dan memenuhi kebutuhan pembeli (Apriyanti, 2018)

Tujuan dan Peran Pemasaran


Agar dapat memahami peran dan proses dari kegiatan pemasaran, Prasasti, dkk
(Prasasti et al., 2021) mengemukakan:
Peran pemasaran tidak hanya mengkomunikasikan produk atau jasa kepada
konsumen saja, tetapi bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan
kepuasan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan melalui keuntungan.
Pemasaran bertujuan untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan kualitas
atau nilai yang lebih tinggi, menetapkan harga yang menarik pembeli,
mendistribusikan produk dengan mudah, mengiklankan secara efektif dan
mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan mengutamakan kepuasan
pelanggan

Definisi Manajemen Pemasaran


Menurut Kotler yang dikutip oleh (Fauzi, 2015) manajemen pemasaran adalah:
Manajemen pemasaran terbagi menjadi dua kata yaitu pemasaran dan
manajemen. Pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi dan
pemantauan program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan
mempertahankan transaksi yang menguntungkan dengan target pembeli untuk
mencapai tujuan bisnis. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan
(planning), pengorganisasian (Organizing), dan pemantauan (Actuating) dan
controlling.
William J Shultz menambahkan, manajemen pemasaran adalah proses
perencanaan, mengarahkan dan mengendalikan semua proses pemasaran dala m suatu
perusahaan (Ma’sum, 2020)

Pengertian Pemasaran


Menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh (Rahim &
Mohamad, 2021) mengemukakan pengertian pemasaran adalah:
Pemasaran adalah suatu aktivitas, sekumpulan institusi dan proses untuk
menciptakan, menyampaikan, mengkomunikasikan dan bertukar penawaran yang
memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya.
Pemasaran adalah proses manajemen yang ditujukan untuk memaksimalkan
keuntungan pemegang saham dengan membangun hubungan dengan pelanggan
utama dan menciptakan keunggulan kompetitif.
Irawan menambahkan, bahwa pemasaran adalah proses dimana seorang individu dan
kelompok dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan
menciptakan dan menukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lain
(Munadi et al., 2008). Menurut Stanton pemasaran adalah keseluruhan sistem kegiatan
bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan
mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan calon pembeli
(Rusdi, 2019). Menurut Sunarto, pemasaran biasanya dipandang sebagai tugas
menciptakan, menyajikan dan mengirimkan barang atau jasa kepada konsumen dan
perusahaan. Dalam pemasaran terdapat 10 bentuk pemasaran yang berbeda (Shell, 2016).
1) Barang
Barang fisik bertanggung jawab atas sebagian besar produksi dan pemasaran. Di
negara berkembang, barang terutama makanan, kebutuhan sehari-hari, pakaian
dan perumahan merupakan bagian terpenting dari keberhasilan ekonomi.
2) Jasa
Jasa meliputi pekerjaan maskapai penerbangan, hotel, orang yang melakukan
perawatan dan perbaikan, perusahaan persewaan mobil, serta profesional seperti
akuntan, pengacara, dokter dan konsultan keuangan.
3) Pengayaan pengalaman
Dengan menggabungkan jasa dan barang, seseorang dapat memperkaya
pengalaman pemasaran. Seperti menghabiskan waktu untuk kegiatan kemanusian
untuk membantu kegiatan dan menolong.
4) Peristiwa
Pemasar mempromosikan acara yang terkait dengan periode bersejarah, seperti
peringatan perusahaan, pameran dagang, dan seni pertunjukan. Perencana
pertemuan, yang menyusun dan menyelesaikan kegiatan secara terperinci dan
menggelarnya hingga selesai.
5) Orang
Pemasaran influencer menjadi bisnis yang besar untuk saat ini. Setiap influencer
memiliki agen. Manager akan banyak berkomunikasi dengan agen-agen.
6) Tempat
Lokasi, kota, wilayah dan seluruh negara bersaing secara aktif untuk mendapatkan
tempat wisata, pabrik, kantor pusat dan perumahan.
7) Properti
Properti adalah hak yang tidak berwujud, baik itu material maupun finansial.
Properti dapat dibeli dan dijual yang mengarah pada timbulnya suatu pemasaran.
8) Organisasi
Organisasi secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat dan menarik
publik. Dengan membuat iklan identitas perusahaan yang dijalankan untuk
menadapatkan lebih banyak kesadaran publik.
9) Infomasi
Informasi dapat di produksi dan dipasarkan sebagai produk. Pengetahuan pada
dasarnya adalah sesuatu yang diproduksi dengan biaya dan didistribusikan kepada
publik.
10) Gagasan
Setiap penawaran pemasaran mengantung inti dari ide yang mendasarinya. Produk
dan layanan adalah platform untuk mengirimkan ide atau minat. Pemasar berusaha
untuk menemukan kebutuhan inti yang ingin mereka penuhi

Administrasi Bisnis


menurut (Safrawali & Siregar, 2022) mengemukakan bahwa pengertian
Administrasi Bisnis adalah:
Administrasi Bisnis merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari kerjasama
dua orang atau lebih untuk suatu tujuan. Administrasi Bisnis juga merupakan ilmu
yang berfokus pada perilaku manusia. Sebagai ilmu, Administrasi Bisnis memiliki
objek, subjek dan metode. Objek dari ilmu Administrasi yaitu orang-orang dalam
perilakunya, subjek yang dipejari yaitu bentuk atau bagian serta mekanisme
kerjasama, sedangkan metode merupakan alat atau gagasan yang dikembangkan
untuk mencapai tujuan kerjasama.
Menurut Poerwanto (2006:25) yang dikutip dalam (Lenda et al., 2021)
Administrasi Bisnis adalah kerjasama yang menyeluruh atau kerja sama dalam produksi
barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan sampai dengan
menyerahkan barang atau jasa tersebut kepada pelanggan, menawarkan dan menerima
keuntungan secara berimbang, bertanggung jawab dan berkelanjutan

Pengertian Administrasi


Menurut Ulbert Silalahi (2009) dalam (Lenda et al., 2021) administrasi dalam arti
sempit adalah pengumpulan dan penyimpanan informasi dengan tujuan menghasilkan
informasi secara sistematis dan memfasilitasi pengambilanya secara keseluruhan.
Sementara dalam arti luas administrasi merupakan kegiatan administrasi yang
menggunakan sumber daya yang tersedia dan dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk
mencapai tujuan secara lebih efisien dan efektif (Alemina Henuk, 2020).
Secara umum konsep administrasi adalah suatu kegiatan atau bentuk usaha yang
erat kaitanya dengan berbagai sikap politik untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga
dapat dikatakan bahwa administrasi memegang peranan yang begitu penting dalam
seluruh kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini menjadikan peran administrasi
sangat penting bagi perusahaan untuk tetap bertahan dan terus berkembang. Administrasi
dalam arti luas merupakan setaip proses kerjasama antara beberapa orang yang tujuannya
untuk mencapai tujuan melalui penggunaan sarana dan prasarana tertentu yang tersedia.
Fungsi Administrasi menurut (Apiaty Kammaluddin, 2017) menyebutkan bahwa
administrasi juga memiliki beberapa fungsi administrasi dalam organisasi yang
merupakan ukuran kelancaran fungsi administrasi tersebut. Berikut adalah fungsi dari
administrasi :

  1. Planning (Perencanaan)
    Perencanaan merupakan kegiatan penyusunan rencana mulai dari pendataan,
    pengolahan data hingga penyusunan rencana pengelolaan.
  2. Organizing (Pengorganisasian)
    Sumber daya dalam organisasi dan kontruksi hubungan kerja antara satu individu
    dengan individu lainya untuk mencapai kesatuan unit bisnis.
  3. Leading (Kepemimpinan)
    Kepemimpinan merupakan pengaruh untuk memotivasi karyawan untuk
    mencapai tujuan dari organisasi.
  4. Controlling (Pengendalian)
    Mengawasi aktifitas kinerja para karyawan, agar organisasi tetap perjalan dengan
    baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

Jenis UMKM


Jenis usaha untuk UMKM ada berbagai macam akan tetapi ada beberapa
jenis UMKM di Indonesia yang cukup terkenal (Mamonto dan Siti, 2022) yaitu:
1) Usaha kuliner
Bisnis UMKM ini sangat banyak diminati oleh masyarakat, produk yang dijual
jenis UMKM ini ialah semua bentuk makanan dan minuman.
2) Usaha fashion
Setiap tahunnya tren fashion baru selalu hadir dan tentunya meningkatkan
pendapatan bagi para pelaku bisnis fashion, produk yang dijual semua jenis
pakaian dan aksesorisnya.
3) Usaha agribisnis
Produk yang dijual UMKM ini ialah semua hal yang berhubungan dengan
pertanian, bidang usaha ini tidak mengharuskan seseorang memiliki modal
tanah yang luas karena bisnis ini bisa memanfaatkan pekarangan rumah
untuk dijadikan lahan agribisnis yang menguntungkan

Manfaat UMKM


UMKM di Indonesia sangat memberikan manfaat dan turut berperan penting
dalam perekonomian Indonesia (Iqbal, 2022) adapun beberapa manfaat UMKM
yaitu:
1) Menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar
2) Ikut serta dalam pengembangan ekonomi lokal dan memberdayakan
masyarakat
3) Menciptakan pasar baru dan memunculkan inovasi
4) Menjaga neraca pembayar melalui kegiatan ekspor

Definisi UMKM


Menurut Rudjito (Supendi, dkk., 2021) bahwa UMKM ialah usaha yang
memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia, baik dalam pekerjaan yang
terbuat maupun dari dalam jumlah usahanya. Menurut Ina Primiana (Supendi,
dkk., 2021) UMKM ialah pengembangan tempat guna mempercepat pemulihan
perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai
sektor dan potensi. Dapat kita simpulkan dari pembahasan di atas bahwa UMKM
ialah kegiatan ekonomi yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang
menjadi penggerak dan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian guna
mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pengembangan pada UMKM di
Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun
masyarakat agar bisa berkembang lebih dan bersaing dengan pelaku ekonomi
lainnya (Setiani, dkk., 2020). Pemerintah perlu meningkatkan peranannya dalam
pengembangan UMKM agar pengembangan mitra usaha yang saling
menguntungkan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

Manfaat media sosial


Media sosial memiliki manfaat dalam memberikan kesempatan untuk
berinteraksi lebih dekat dengan pelanggan, media sosial juga memberikan
penawaran bentuk komunikasi yang lebih individual, personal. Dengan adanya
media sosial para pebisnis bisa mempengaruhi kebiasaan para pelanggan mereka
dan melakukan interaksi secara personal dan membangun ketertarikan yang lebih
dalam. Adapun beberapa media sosial yang aktif digunakan saat ini WhatsApp,
Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, FB Messenger. Peneliti
mengambil sosial media Instagram karena media ini paling banyak diminati
masyarakat untuk mencari sebuah referensi tentang sebuah video ataupun brand.

Karakteristik media sosial


Menurut Purnama (Fitriani, 2017) Media sosial memiliki beberapa
karakteristik yaitu:
1) Jangkauan (reach) daya pemberdayaan sosial media dari skala kecil hingga
khalayak global.
2) Aksesibilitas (accessibility) pada sosial media dapat lebih mudah diakses oleh
masyarakat dengan biaya yang cukup terjangkau.
3) Penggunaan (usability) sosial media dapat mudah dijangkau karena tidak
memerlukan keterampilan khusus.
4) Aktualitas (immediacy) yang dapat membuat respon pelanggan lebih cepat
5) Tetap (permanence) sosial media juga bisa menggantikan komentar secara
cepat atau mudah melakukan proses pengeditan

Definisi media sosial


Media sosial ialah sebuah media daring, yang dimana penggunanya mudah
beradaptasi, berbagi, forum dan dunia virtual. Dengan adanya media sosial
seperti, Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube semuanya menjadi lebih
mudah akan tetapi media sosial bisa memiliki dampak positif dan negatif.
Contohnya dampak positif yaitu, dapat menyambung silaturahmi, sarana
berbelanja dan menjual, promosi yang memungkinkan para pedagang kecil untuk
mempromosikan produknya tanpa mengeluarkan biaya promosi yang besar.
Dampak negatif yaitu, kurangnya bergaul dengan lingkungan sekitarnya (Rahayu
dan Hasanah 2020)

Digital Marketing


Digital marketing ialah salah satu media pemasaran yang banyak diminati
oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan (Pradiani,
dkk., 2017). Dengan kata lain digital marketing merupakan kegiatan pemasaran
atau promosi suatu produk yang menggunakan media digital atau internet yang
bertujuan untuk membuat pelanggan dan calon pelanggan akan tertarik pada
produk yang ditawarkan. Adapun beberapa manfaat dalam mengembangkan
bisnis guna bersaing ke pasar yang lebih luas (Nusa, 2023), adapun manfaatnya
yaitu:
1) Memulai berbisnis dengan biaya kecil
Dalam mempromosikan produk dan jasa, digital marketing dapat membantu
menghemat biaya dalam intensitas dan jangkauan pemasaran, dengan cara
membuat akun media sosial atau blog secara gratis untuk mempromosikan
bisnis.
2) Mudah menjangkau banyak calon konsumen
Dengan adanya digital marketing para pebisnis dapat menjangkau calon
konsumen dari luar daerah, provinsi, dan luar kota hanya dengan mem-
posting atau membuat konten video promosi bisnis mereka.
3) Mudah beradaptasi dengan trend baru untuk pemasaran
Dengan adanya dunia digital masyarakat semakin mudah mengikuti trend.
Produk digital salah satunya media sosial yang menyebarkan trend seperti
musik, film, meme dan challenge ini memberi peluang para pebisnis untuk
beriklan dan dapat menjangkau calon pelanggan yang suka mengikuti trend
digital.
4) Bisa menikmati loyalitas konsumen
Hal ini berkaitan dengan brand loyalty jika dalam suatu bisnis memiliki banyak
saingan para pebisnis harus memasarkan bisnis mereka dengan cara yang
menarik minat pelanggan dan menciptakan emosi positif setiap kali para
pelanggan membayangkan produk pebisnis.
5) Sarana tepat untuk membangun reputasi atau branding
Dengan membuat konten digital yang menarik agar pelanggan dapat mudah
menyebarkannya, seperti informasi tentang brand produk, atau jasa yang
ditawarkan.
6) Memudahkan pengumpulan data dan evaluasi strategi
Pemasaran digital memudahkan para pebisnis mengumpulkan data secara
otomatis karena alat pemasaran seperti media sosial memiliki pencatatan data
dan laporan jumlah kunjungan per periode (hari, minggu, bulan), demografi
pengunjung, dan jenis postingan yang paling terpopuler.

Manfaat video promosi


Video promosi memiliki banyak keuntungan, adapun beberapa manfaatnya
(Riskita, 2022) yaitu:
1) Membangun kredibilitas usaha, Menciptakan branding pada bisnis melalui
konten video promosi sehingga dapat lebih dipercaya oleh para calon
pelanggan.
2) Meningkatkan konversi, video promosi dapat mengarahkan pelanggan secara
langsung ke penjualan
3) Menciptakan hubungan pelanggan dengan brand, Dalam pembuatan konten
video promosi yang menarik dan berkualitas, para audiens yang menontonnya
juga akan tergerak untuk berinteraksi dengan brand tersebut
4) Mendorong audiens membagikan konten, Dengan membuat konten video
promosi yang menarik dan unik para audiens memungkinkan dapat
mendorong untuk membagikan konten video promosi tersebut
5) Mesin pencari menyukai konten, Dalam pemasaran video dianggap sebagai
salah satu media yang mendapatkan peringkat tinggi mesin pencarian seperti
Google. Hal ini sebutkan oleh Mist Media yang menyebutkan bahwa, rata-rata
pengguna internet dapat menghabiskan 88% lebih banyak waktu di situs web
yang berisi video

Definisi video promosi


Video promosi merupakan salah satu cara penyampaian iklan yang mudah
dimengerti oleh banyak orang, dengan adanya video promosi juga dapat
memudahkan pengenalan tempat yang belum banyak diketahui oleh banyak orang
(Pratiwi dkk, 2020). Menurut Muzaky (2019) dalam video promosi terbagi menjadi
beberapa jenis yaitu:
1) Branded films, pembuatan film atau alur cerita dengan menggabungkan
sebuah brand.
2) Web series, pembuatan sebuah video yang terpisah-pisah atau per episode.
3) Educational video, penjelasan tentang mengedukasi penonton untuk
memberikan informasi yang disampaikan dengan singkat, padat, dinamis dan
dapat menghibur.
4) Profil video, dalam pembuatan video ini mampu memberikan aspek untuk
membangun sebuah kepercayaan terhadap pelanggan yang berisikan visi,
misi dan berdirinya suatu perusahaan.
5) Documentary, berisikan tentang cerita sebuah tokoh atau cerita inspiratif yang
berkaitan dengan brand. Documentary ini berguna untuk membangun
kepercayaan kepada pelanggan.
6) Explainer/tutorial video, yang bercerita tentang sebuah tutorial menggunakan
aspek animasi.
7) Cinematic video, sebuah video yang seakan sedang menyampaikan sebuah
cerita melalui alur yang telah terkonsep. Baik dalam bentuk video ataupun
animasi yang dimana penggunaan teknik kamera, effects visual, effect audio
dan alur cerita dibuat layaknya sebuah film

Bauran Promosi


Menurut Kotler dan Armstrong bauran promosi sebagai alat-alat promosi
yang dapat digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan value ke
pelanggan untuk mengajak dan membangun hubungan pelanggan (Hedynata,
dkk., 2016). Bauran promosi memiliki beberapa aspek yaitu:
1) Advertising, merupakan bentuk yang menyajikan ide promosi, barang, atau
jasa.
2) Sales promotion, merupakan kegiatan promosi yang mengikutsertakan semua
aktivitas pelanggan untuk mempengaruhi niat konsumen dan mencapai target
penjualan.
3) Direct marketing, merupakan pendekatan yang memiliki fungsi untuk
mempertahankan pelanggan dan mampu meningkatkan penjualan secara
langsung
4) Public relation, merupakan bentuk komunikasi antar perusahaan dan
pelanggan atau bisa disebut non-personal yang bertujuan untuk membentuk
citra baik dalam perusahaan atau produk.
5) Personal selling, Penjualan pribadi merupakan interaksi langsung dengan
calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan,
dan menerima pesanan

Tujuan promosi


Adapun tujuan promosi menurut Malau ialah yang menginformasikan,
membujuk, dan mempengaruhi pelanggan tentang bauran pemasarannya dan
menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon pelanggan (Hidayat, 2019)

Manfaat promosi


Manfaat dalam promosi untuk mempertahankan citra dari serangan
kompetitor sebuah perusahaan, promosi dapat membantu perusahaan untuk
menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada pelanggan dan calon
pelanggan, dengan adanya promosi dapat meningkatkan sebuah perusahaan
untuk terus mendapatkan pelanggan baru dan juga pelanggan berulang (Lestari,
dkk., 2020).

Definisi promosi


Menurut Kotler dan Armstrong (2019) promosi ialah fasilitas yang digunakan
industri dalam upaya menginformasikan, membujuk serta menegaskan konsumen
langsung ataupun tidak langsung tentang produk serta merek yang mereka jual.
Adapun menurut Alma promosi ialah sejenis komunikasi yang memberikan
penjelasan dan meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa yang
bertujuan untuk mendapatkan perhatian, mengingatkan, mendidik dan
meyakinkan calon konsumen (Martowinangun, dkk., 2019). Adapun menurut
Tjiptono (2019) promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang berarti
aktivitas pemasaran yang menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk
peningkatan pasar atas perusahaan dan produknya agar dapat menerima,
membeli produk yang ditawarkan perusahaan (Garaika dan Feriyan 2019). Dari
definisi menurut para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa promosi ialah
bagaimana rencana menggunakan elemen-elemen promosi yang optimal seperti,
periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan.

Public Relations


Public relations merupakan bagian yang lebih luas dari promosi karena pubic
relations ini meliputi usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan
yang menguntungkan antara perusahaan dengan mengonsumsi melalui hubungan
ini masyarakat dapat mempengaruhi kesan terhadap sebuah organisasi maupun
produk yang ditawarkan. Menurut Stanton (1993:137), public relations adalah
usaha memacu permintaan secara non personal dan usaha ini tidak dibiayai oleh
orang/organisasi yang memetik manfaat dari public relations ini.
Menurut Sofjan Assauri (2002:260) Public relations memiliki 3 (tiga) macam
keunggulan yaitu:

  1. Nilai kepercayaan tinggi
    Berita/artikel di media bagi kebanyakan pembaca dipandang sebagai berita
    yang terpercaya jadi nilai kepercayaan lebih ampuh dari pada dispensasi oleh
    penjual.
  2. Menghindari kerugian
    Hal ini dapat dicapai calon pembeli potensial yang biasanya menghindari
    bujukan wiraniaga dan periklanan. Hal ini disebabkan karena pesanannya
    disajikan dalam bentuk berita, bukan sebagai pesan komunikasi untuk maksud
    penjualan.
  3. Dramatisasi
    Public relations seperti juga pengiklanan mempunyai kemampuan
    menerangkan suatu perusahaan/produknya dalam bentuk berita sehingga dapat
    digambarkan secara jelas.

Macam-macam Iklan


Menurut Kassali (1990:150) iklan dapat dibedakan menjadi dua antara lain:

  1. Iklan komersil (iklan lini atas/above the lini)
    Adalah iklan yang ditunjukan untuk mendorong konsumen membeli suatu
    produk dan bertujuan mencari laba.
  2. Iklan layanan masyarakat (iklan lini bawah / below the lini)
    Adalah iklan yang ditunjukkan kepada masyarakat dengan bertujuan
    menjelaskan tentang suatu hal dan tidak bertujuan mencari laba.
    Perbedaan kedua jenis iklan diatas adalah:
  3. Iklan komersil, biasanya menggunakan instansi-instansi komersial atau agensi
    komersial dari masing-masing misalnya TV, radio dan lain-lain.
  4. Iklan layanan masyarakat, tidak mengarah pada pengambilan atau perolehan
    laba dan sering dibuat oleh lembaga itu sendiri. Biasanya berupa famplet,
    direct maill, poster, pin, jaket dan papan reklame yang memiliki pesan-pesan
    dari perusahaan.
    E. Personal Selling
    Menurut Swasta (1990:350), personal selling adalah prestasi lisan dalam suatu
    percakapan dengan satu calon pembeli atau lebih yang ditujukan menciptakan
    pembelian. Syarat-syarat personal selling adalah tak mudah mengeluh, harus
    memiliki sasaran nasional. Itikad tatap muka dengan prospek yaitu: datang tepat
    waktu, jangan memulai berbicara tentang diri- sendiri, jangan meminta maaf
    berulang-ulang, pastikan mulut dan tubuh tidak berbau busuk. Jangan terpancing
    berdebat selama hubungan berlangsung, jangan lupa membawa perlengkapan.
    Menurut Sofjan Assauri (2002:253) kegiatan personal selling mempunyai ciri
    sebagai berikut:
  5. Hubungan langsung secara personal confrontation
    Dalam personal selling terjadi hubungan langsung antara penjual dan pembeli,
    yang menyebabkan kedua pihak dapat saling mengamati sifat, kebutuhan, dan
    sekaligus dapat mengadakan penyesuaian secara langsung.
  6. Hubungan akrab, secara cultivation
    Personal selling dapat membentuk hubungan yang lebih akrab dengan
    pembeli. Di sini penjual harus dapat menggunakan keahliannya dalam memuji
    pembeli, sehingga dapat menimbulkan rasa simpati untuk jangka panjang.
  7. Adanya tanggapan (Response)
    Personal selling membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar
    pembicaraan penjual dan memberikan reaksi, walaupun reaksi tersebut hanya
    merupakan suatu pernyataan terimakasih.

Pengertian Iklan


Pengiklanan terdiri dari semua kegiatan yang terlibat dalam penyajian suatu pesan
yang non-personal (tak tertuju kepada seseorang tertentu) disuarakan (oral) atau
visual, dan dibiayai secara terbuka untuk suatu produk, jasa atau ide. Pesan ini
dinamakan iklan, disiarkan oleh media dan dibiayai oleh sponsor yang diketahui
umum.
Perbedaan pengiklanan dan iklan, iklan adalah pesan itu sendiri. Pengiklanan
merupakan proses- suatu proses atau urutan kegiatan-kegiatan untuk menyiapkan
pesan dan mengantarkannya ke pasar yang bersangkutan.
Iklan merupakan bagian dari promosi, karena iklan adalah salah satu cara untuk
melaksanakan promosi. Iklan dilakukan melalui media-media tertentu misalnya
melalui TV, Radio, Majalah dan sebagainya. Sedangkan kegiatan promosi dalam
usaha memmpengaruhi konsumen, dilakukan dengan jalan seperti pada iklan dan
juga mengatur window display, demonstrasi, mendatangi rumah-rumah,
menyelenggarakan after sales service dan sebagainya

Beberapa cara promosi penjualan


Menurut Buchari Alma (2009:189) beberapa cara atau metode dalam promosi
penjualan adalah sebagai berikut:
1) Display
Display adalah keinginan membeli sesuatu, yang tidak didorong oleh
seseorang, tetapi didorong oleh daya tarik, atau oleh penglihatan, ataupun oleh
perasaan lainnya.
Display dibagi menjadi 3 macam, antara lain:
a. Window display
Yaitu memajang barang-barang, gambar-gambar kartu harga, simbol-
simbol dan sebagainya dibagian depan toko yang disebut etalase.
b. Interior display
Yaitu memajang barang-barang, gambar-gambar, kartu-kartu harga,
poster-poster di dalam toko, misalnya dilantai, meja, rak dan sebagainya.
c. Exterior display
Ini dilaksanakan dengan memajang barang-barang di luar kota misalnya,
pada waktu mengadakan obral dan pasar malam.
2) Show
Untuk sales promotion, sering pula digunakan show. Mengenai show ini sudah
banyak kita kenal dimasyarakat kita, seperti mode show, batik show dan
sebagainya.
3) Exposition
Exposition merupakan alat yang sangat mudah untuk promosi tingkat
internasional. Expo diadakan selang beberapa tahun diberbagai negara di
dunia yang diikuti oleh para produsen kaliber dunia dengan memamerkan
barang-barang teknologi dunia.
4) Demonstration
Memperlihatkan kepada khalayak ramai percobaan demonstrasi dalam suatu
produk, atau peragaan alat kosmetik.
5) Trading stamps
Adalah cap dagang yang diberikan pada bon penjualan.
6) Packaging
Para konsumen mungkin akan memandang suatu barang lebih baik dari barang
lain hanya disebabkan oleh packagenya (pembungkus), walaupun isi dan
kualitasnya sama.
7) Labelling
Adalah suatu keterangan atau ciri dari suatu produk. Grade labelling ialah
mencantumkan keterangan tentang ciri barang. Descriptive labelling ialah
penempatan keterangan-keterangan secara rinci tentang bahan-bahan yang
terkandung dalam suatu produk.
8) Special sales (jual obral)
Special sales ini dapat dilakukan untuk semua barang-barang yang dijual
dalam suatu toko, tetapi dapat juga Departemen tertentu dari toko itu.

Pengertian Promosi Penjualan


Promosi penjualan adalah kegiatan-kegiatan pemasaran selain penjualan pribadi,
periklanan dan publisitas yang mendorong pembelian konsumen dan efektifitas
penyalur, promosi penjualan biasanya menawarkan insentif bagi konsumen dan
penjual ulang untuk mendorong permintaan jangka pendek terhadap produk.
Adapun promosi penjualan pada perusahaan yang digunakan sebagai alat promosi
yang merupakan perangsang bagi konsumen untuk segera melakukan pembelian,
umumnya besifat jangka pendek. Promosi penjualan dapat bersifat personal
maupun nonpersonal.
Menurut Sofjan Assauri (2002:257) berdasarkan sasarannya promosi penjualan
dapat diklasifikasikan menjadi:
a. Promosi konsumen
Adalah promosi pemasaran yang didasarkan pada promosi konsumen,
misalnya produk sampel, potongan harga, jaminan/garansi dan pelayanan
purna jual.
b. Promosi dagang
Promosi pemasaran yang didasarkan pada promosi dagang, misalnya kredit
pembelian, hadiah pembelian, periklanan bersama, pajangan bersama, kontes
penjualan dan sebagainya.
c. Promosi bisnis
Promosi pemasaran yang didasarkan pada promosi bisnis, misalnya sponsor
pertunjukan, kontes penjualan, dan hadiah penjualan.

Bauran Promosi (Promotional Mix)


Menurut Sofjan Assauri (2002:243) kegiatan promosi yang dilakukan suatu
perusahaan menggunakan acuan atau bauran promosi (promotional mix) yang
terdiri dari:

  1. Advertensi, yang merupakan suatu bentuk penyajian dan promosi dari
    gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu yang
    bersifat non personal. Media yang sering digunakan dalam advertensi ini
    adalah radio, televisi, majalah, surat kabar, dan billboard.
  2. Personal Selling, yang merupakan penyajian secara lisan dalam suatu
    pembicaraan dengan seseorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar
    dapat terealisirnya penjualan.
  3. Promosi penjualan (”sales promotion”), yang merupakan segala kegiatan
    pemasaran selain personal selling, advertensi dan publisitas, yang merangsang
    pembelian oleh konsumen dan keefektifan agen seperti pameran, pertunjukan,
    demonstransi dan segala usaha penjualan yang tidak dilakukan secara teratur
    atau kontiyu.
  4. Publisitas (”publicity”), yang merupakan usaha untuk merangsang permintaan
    dari suatu produk secara non personal dengan membuat, baik yang berupa
    berita yang bersifat komersial tentang produk tersebut di dalam media tercetak
    atau tidak, maupun hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut.
    Empat faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan bentuk promotional
    mix, yakni:
  5. Dana yang tersedia, suatu perusahaan dengan dana cukup dapat membuat
    program periklanannya lebih berhasil guna dari pada perusahaan dengan
    sumber dana terbatas.
  6. Sifat pasaran, dipengaruhi oleh beberapa faktor:
    a. Luas geografis pasar, penjualan pribadi/personal dapat mencukupi dalam
    pasaran terbatas, akan tetapi dengan makin meluasnya pasaran secara
    geografis, periklanan harus makin dipertimbangkan.
    b. Jenis pelanggan, strategi promosi dipengaruhi oleh jenis sasaran yang
    hendak dicapai perusahaan.
    c. Konsentrasi pasar, jumlah keseluruhan calon pembeli merupakan juga
    suatu pertimbangan. Makin sedikit calon pembeli (pembeli buyer), makin
    efektif penjualan personal dibandingkan dengan periklanan.
  7. Siifat produk, diperlukan strategi yang berbeda-beda untuk produk konsumen
    dan barang industri. Dalam golongan produk konsumen, promotional mix
    dipengaruhi sifat produk, apakah termasuk convenience goods (barang
    kemudahan), shopping goods atau specialty.
  8. Tahap dalam daur hidup produk, strategi untuk suatu produk dipengaruhi oleh
    tahap daur hidup produk tersebut

Syarat-syarat Promosi Yang Baik


Menurut Stanton William J (1993) syarat-syarat promosi yang baik adalah:
a. Menentukan tujuan promosi
Menentukan tujuan promosi merupakan awal dari kegiatan promosi. Tujuan
yang ditetapkan akan berbeda-beda sesuai jenis pasar sasaran. Jika perusahaan
menetapkan tujuan dari sasaran secara bersama maka dibuat skala prioritas
atau tujuan yang hendak dicapai terlebih dahulu.
b. Mengidentifikasi pasar yang efisien
Dalam memasarkan hasil produknya perusahaan harus menetapkan sasaran
pasar denagan melakukan riset pasar, dengan riset pasar perusahaan dapat
mengetahui pembeli yang ada dan publik potensial.
c. Menyusun anggaran promosi
Menyusun anggaran promosi harus disesuaikan dengan dana yang tersedia
diperusahaan, tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan promosi
merupakan hal yang diperlukan.
d. Memilih media
Jenis media yang dipakai haruslah disesuaikan dengan kelompok masyarakat
yang akan dituju.