Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi
masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan
perusahaan kedepan. O’Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat
dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu
yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Selanjutnya untuk
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maka perlu juga adanya
pengawasan yang baik terhadap kinerja manajemen dengan mengungkapkan
informasi yang seluas-luasnya (Nuraini, 2018). Dengan demikian legitimasi
memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan
dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Deegan
dkk (2002), menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian
antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (congruent) dengan
eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi
pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan
dapat terancam. Teori legitimasi memiliki alasan tentang hubungan ukuran
perusahaan dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas
yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap
masyarakat, memiliki lebih banyak pemegang saham yang punya perhatian
terhadap program sosial yang dilakukan perusahaan dan laporan tahunan
merupakan alat yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi ini (Cowen et.
Al., 1987 dalam Achmad (2007) dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan
mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang
berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, sebuah perusahaan akan
secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal
itu adalah yang diharapkan komunitas (Deegan, C: 2000). Berdasarkan uraian
tersebut, teori legitimasi lebih menaruh keberpihakan pada kesejahteraan
masyarakat guna mendapatkan kekuasaan ataupun citra yang baik dimata
masyarakat. Jika dikaitkan dengan CSR, teori ini belum mampu menyelaraskan
tanggung jawab perusahaan akan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terlebih lagi
untuk menyelaraskan hubungan perusahaan dengan Tuhan. Dengan demikian teori
ini hanya akan mengarahkan perusahaan untuk melakukan praktik CSR yang
berorientasi hanya kepada kesejahteraan masyarakat semata dalam (Dianti dan
Mahyuni, 2018).
Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu
legitimasi perusahaan dapat terancam. Teori legitimasi memiliki alasan tentang
hubungan ukuran perusahaan dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar
melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih
besar terhadap masyarakat, memiliki lebih banyak pemegang saham yang punya
perhatian terhadap program sosial yang dilakukan perusahaan dan laporan tahunan
merupakan alat yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi ini (Cowen et.
Al., 1987 dalam Achmad (2007)) dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Pengertian Teori Legitimasi
Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa
aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan
laporan tahaunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab
lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Legitimasi dapat dianggap
sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh
suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai
dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara
sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009) dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi
pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, individu dan
kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan
keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan harus kongruen dengan
harapan masyarakat. Legitimasi perusahaan dapat ditingkatkan melalui tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) (Gary dkk. dalam Nor Hadi (2011:88)) dalam
(Sekarwigati dan Effendi, 2019).15
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan
berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan
operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Ukuran
perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Semakin besar
ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana
juga akan lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat
perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Setiawan,
2016). Menurut (Seftianne, 2016), penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat
ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, dan rata-rata tingkat penjualan.
Kemampuan perusahaan besar lebih mampu dalam mencari dan mengembangkan
ekspansi bisnis melalui permodalan yang diterima melalui perbankan ataupun pasar
modal. Dimana perusahaan besar akan lebih memberikan ketertarikan bagi para
kreditor, investor maupun pemerintah (Panjaitan, 2019). (Nicodeme, 2017)
menjelaskan bahwa perusahaan yang kecil cenderung tidak optimal dalam
melakukan manajemen pajak karena kurangnya tenaga profesional dalam bidang
tersebut sehingga perusahaan kehilangan kesempatannya untuk memperoleh
insentif pajak.
Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah
besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan
besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki
total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan
kecil (Imelia, 2015). Berdasarkan Badan Standardisasi Nasional, (Sulistiono, 2016),
menyatakan bahwa kategori ukuran perusahaan ada 3 macam, yaitu:
a. Perusahaan kecil, perusahaan yang dikategorikan perusahaan kecil apabila
perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,- dengan
paling banyak 500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,- sampai dengan paling
banyak 2.500.000.000,-.
b. Perusahaan kecil, perusahaan yang dikategorikan perusahaan kecil apabila
perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,- dengan
paling banyak 500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,- sampai dengan paling
banyak 2.500.000.000,-. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak 50.000.000.000,-.
c. Perusahaan besar, perusahaan dapat dikategorikan perusahaan yang besar
apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 10.000.000.000,- tidak termasuk
bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
50.000.000.000,-.
Profitabilitas
Menurut Kasmir (2007) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas yaitu rasio
untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga
memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini
ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.
Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.
Menurut Ardyansyah (2014) profitabilitas merupakan salah satu faktor
penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar
akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat
keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak
yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu dengan menggunakan
kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak
untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya.
Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan
laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. (Setiawan, 2016) bahwa
profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.
Bunga (2014) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan indikator
perusahaan yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam
memperoleh laba. Berdasarkan teori agensi di katakan bahwa terdapat pemisahaan
antara manajer (agent) dan pemilik perusahaan (principal) serta kesulitan yang di
hadapi investor dalam mengamati secara langsung tingkat dan kualitas usaha
manajer berkaitan dengan teori agensi. Penelitian yang di lakukan oleh (Djoko
Suhardjanto, 2007) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki
hubungan yang positif artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka
semakin tinggi pula disclosure perusahaan. Hubungan antara profitabilitas dan
pengungkapan merupakan refleksi yang menunjukkan bahwa diperlukan respon
sosial untuk membuat perusahaan memperoleh keuntungan.
Dengan begitu pengungkapan tanggung jawab lingkungan dipercaya
sebagai pendekatan manajemen untuk mengurangi tekanan sosial dan merespon
kebutuhan social. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi.
Profitabilitas dapat dihitung dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi dan mengukur kemampuan
manajemen dalam memperoleh keuntungan (profit) secara keseluruhan.
Profitabilitas dapat dihitung dengan rasio Return of Equity (ROE), semakin tinggi
ROE maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan (Luhur,
2017).
Environmental Disclosure
Pengungkapan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penyediaan
informasi dalam statemen keuangan termasuk statemen keuangan itu sendiri,
catatan atas statemen keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan
dengan statemen keuangan (Evans, 2003). Sedangkan dalam arti yang lebih luas
pengungkapan dapat diartikan sebagai penyediaan informasi baik keuangan
maupun non-keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna informasi (Evans, 2003).
Desy Anggraini (2017) menjelaskan bahwa environmental disclosure
merupakan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab terhadap
lingkungan dalam instrumen laporan keuangan. Menurut (Effendi, 2012),
environmental disclosure di proksikan dengan mengggunakan skor pengungkapan
environmental disclosure pada annual report perusahaan sampel, Bobot skor yang
digunakan adalah menggunakan Indonesia Environmental Reporting Index (IER)
hasilnya akan lebih akuarat dan tepat untuk digunakan di indonesia. Environmental
disclosure penting untuk dilakukan karena melalui pengungkapan lingkungan
hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas-
aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab
sosialnya.
Noegraheni (2005) menyatakan bahwa bagi pihak di luar manajemen,
laporan tahunan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka melihat
kondisi perusahaan tersebut. Luasnya informasi yang dapat diperoleh akan sangat
tergantung pada tingkat pengungkapan dari laporan tahunan perusahaan yang
bersangkutan. (Amurwani, 2006) memamparkan bahwa pengungkapan dapat
dikaitkan dengan dua aspek, yakni data dan laporan keuangan. Apabila dikaitkan
dengan data pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan
manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Apabila dikaitkan dengan laporan
keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus
memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu
unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat
menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh
terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 Pasal 4
menyebutkan bahwa dalam laporan tahunan perusahaan wajib menguraikan terkait
seluruh aktivitas yang telah dilakukan perusahaan mengenai tanggungjawab
lingkungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Namun peraturan tersebut
tidak terdapat persyaratan format dan isi dalam laporan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada standar resmi dalam pelaporan
lingkungan tersebut sehingga pengungkapan informasi lingkungan suatu
perusahaan bersifat sukarela (voluntary).
Perusahaan dalam menerapkan dan melaksanakan Environmental
Disclosure memperoleh banyak manfaat, diantaranya mempertahankan dan
mendorong reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk
beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses
sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas,
memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan
regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan adanya
peluang untuk memperoleh penghargaan menurut (Desy Anggrarini, 2017).
- Peraturan Yang Mengatur Environmental Disclosure
Peraturan-peraturan yang terkait dengan Environmental Disclosure antara lain:
a. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Undang-Undang ini mengatur tentang upaya sistematis yang terpadu
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya
pencemaran lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-
Undang ini juga mengatur tentang larangan melakukan pencemaran,
memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke
media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar dan lain sebagainya.
Selain mengatur tentang upaya pelestarian dan larangan pencemaran
lingkungan hidup, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 juga mengatur tentang
kewajiban setiap usaha atau kegiatan bisnis yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL). Apabila usaha atau kegiatan bisnis tidak termasuk dalam kriteria
wajib AMDAL maka wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Sedangkan apabila
usaha atau kegiatan bisnis tersebut tidak wajib melengkapi UKL-UPL maka
wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan
Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kualitas keterbukaan informasi
oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan Emiten atau
Perusahaan Publik. Laporan Tahunan wajib memuat salah satunya 22 yaitu
tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI tentang Penilaian Kualitas
Aset Bank Umum. Standar pengukuran kualitas limbah perusahaan yang
dipakai adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Dengan menggunakan peringkat
perusahaan akan diperingkat berdasarkan keberhasilan dalam pengelolaan
limbahnya.
Teori Legitimasi
Penelitian ini berdasar pada dari legitimacy theory. Legitimacy theory (teori
legitimasi) dapat dikatakan sebagai pengakuan perusahaan oleh masyarakat.
Banyak pendapat yang berbeda mengenai definisi dan pengungkapan teori
legitimasi. Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang paling banyak
disebutkan dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan (Tilling, 2004). (Ghozali,
2007) mengungkapkan definisi teori legitimasi sebagai suatu kondisi atau status
yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sosial
yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Ketika suatu perbedaan
yang nyata atau potensial, ada antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul
ancaman terhadap legitimasi perusahaan (Ghozali, 2007). Dengan melakukan
pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.
Dalam teori legitimasi suatu perusahaan akan berusaha secara terus menerus
untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan norma
yang ada dalam masyarakat maupun aturan yang berlaku (Brown, 1998). Proses
untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan berbagai pihak dalam masyarakat
(Mirfazli, 2007). Legitimasi dapat dikatakan sebagai pengakuan perusahaan oleh
masyarakat. Pengakuan perusahaan oleh masyarakat merupakan hal yang paling
penting karena dengan begitu keberlangsungan hidup perusahaan akan terus
berlanjut (Lopez, 2007).
Legitimasi organisasi sendiri dapat dilihat sebagai suatu hal yang akan
diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan suatu hal yang diinginkan atau
dicari oleh perusahaan dari masyarakat. Menurut (Deegan, 2002) dalam perspektif
teori legitimasi, perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika
menajemen menggangap bahwa hal ini adalah yang diharapkan oleh komunitas.
Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat proses produksi mempengaruhi
keadaan sekitar. Sehingga perusahaan tentu harus lebih memberikan kepeduliannya
kepada lingkungan karena dengan kepedulian yang tinggi maka masyarakat akan
lebih menerima keberadaan perusahaan (Ghozali, 2007).
Menurut Ghozali (2007) menyatakan bahwa teori legitimasi tidak dapat
digunakan untuk menjelaskan social reporting behavior di semua negara. (Gray,
1995) dalam (Van De Burgwal, 2014) menyatakan bahwa prusahaan yang
melaporkan kinerjanya berpengaruh terhadap nilai sosial dimana perusahaan
tersebut beroperasi. Hal ini disebabkan karena legitimasi dipengaruhi oleh kultur,
interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi pemerintah. Teori
legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat.
Menurut Ghozali (2007) hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa
perusahaan berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang
melekat dalam kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem
sosial masyarakat dimana perusahaan adalah bagian dari sistem tersebut. Selama
kedua sistem nilai tersebut selaras, hal tersebut dapat dipandang sebagai legitimasi
perusahaan. Namun, ketika terjadi ketidakselarasan aktual diantara kedua sistem
nilai tersebut, maka akan terdapat ancaman terhadap legitimasi perusahaan Oleh
karena itu, suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara
menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa perusahaan dan kelompok
tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan yang diterimannya betulbetul
mendapat persetujuan masyarakat. Legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai
sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan
atau dicari perusahaan dari masyarakat
Environmental Performance
Sebuah perusahaan memerlukan perhatian yang dikhususkan pada lingkungan
sebagai wujud tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan
tersebut dapat dilakukan melalui pengungkapan kinerja lingkungan melalui penerapan
akuntansi lingkungan (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018). Akuntansi lingkungan
merupakan mengenai dampak isu lingkungan pada sistem akuntansi tradisional suatu
perusahaan (Halim dan Irawan,1998 dalam (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018)). Dalam
akuntansi lingkungan tidak hanya membahas mengenai biaya maupun manfaat
ekonomi perusahaan namun juga memperhitungkan biaya lingkungan yang merupakan
bagian dari eksternalitas ekonomi negatif atau biaya yang timbul diluar pasar (F. A.
Putra & Lindrianasari, 2018).
Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia ditentukan
berdasarkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang digagas
oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui program ini diharapkan
dapat mendorong dan menciptakan kontribusi perusahaan dalam pengelolaan
lingkungan. Perusahaan perlu mengintegrasikan isu lingkungan yang diolah melalui
strategi perusahaan, pelaporan dan pengungkapan. Pada umumnya, perusahaan akan
terus berinovasi dalam perkembangan perusahaan itu sendiri tanpa merusak lingkungan
sehingga dapat berdampak positif bagi keberlangsungan perusahaan serta bagi
masyarakat disekitarnya (Saputra & Murwaningsari, 2021). Pengungkapan lingkungan
merupakan sarana untuk mengevaluasi kinerja lingkungan dimana jumlah
pengungkapan aktivitas pertanggungjawaban perusahaan merupakan kunci untuk
menilai kinerja ekonominya
Corporate Social Disclosure
Sebuah perusahaan diwajibkan untuk memberikan dampak yang positif bagi
masyarakat maupun lingkungannya dengan berkontribusi dalam menciptakan
pembangunan yang berkelanjutan. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui
Corporate Social Responsibility. Corporate social responsibility merupakan standart
yang berkaitan dengan dunia bisnis untuk bertindak sesuai dengan etisnya, beroperasi
sesuai dengan legalitasnya dan berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas
hidup karyawan beserta keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya (Ardianto dan
Machfudz, 2011). Selain itu, ISO 26000 dalam (Prastowo dan Huda 2011) adalah:
“Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society
and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to
sustainable development, including health and the welfare of society; takes into
account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and
consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the
organization and practiced in its relationship.” Definisi CSR menurut ISO 26000 ini
juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengaplikasikan CSR dengan baik. Yang
menarik adalah CSR tidak hanya berkaitan dengan dunia bisnis, namun juga untuk
setiap organisasi yang memberikan dampak atas setiap kegiatan operasionalnya bagi
lingkungan dan masyarakat disarankan untuk melaksanakan program CSR (Prastowo
dan Huda 2011:101).
Penerapan CSR di Indonesia berlandaskan pada bebeberapa peraturan
perundang undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPT yakni “Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.” yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah CSR diwajibkan bagi
perusahaan atau perseroan yang kegiatan operasioanlnya berkaitan langsung dengan
pengolahan Sumber Daya Alam. Selain itu, dijelaskan juga bahwa “Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”.
Meskipun demikian, CSR tidak hanya ditujukan pada perseroan yang bergerak dalam
hal pengelolaan SDA saja. Berdasarakan kutipan pada laman
https://www.pphbi.com/landasan-hukum-dan-pelaksanaan-corporate-social-
responsibility-perusahaan/. Hal tersebut berarti bahwa secara umum, perseroan sebagai
subjek hukum memiliki tanggung jawab atas sosial dan lingkungan, namun secara
khusus diatur bagi perseroan yang bergerak dalam bidang pengelolaan SDA, wajib
untuk melaksanakan CSR, karena bersinggungan dengan konstitusi.
Pada umumnya, CSR dilaksanakan secara sukarela sehingga setiap perusahaan
memiliki cara yang berbeda-beda dalam pengungkapannya sehingga hal tersebut
menyebabkan sulitnya membandingkan aktivitas sosial perusahaan. Oleh karena itu,
Global Reporting Initiative (GRI) membuat standarisasi pedoman yang berlaku secara
umum dalam pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial (Bhimani &
Soonawalla, 2005 dalam (Asmeri et al., 2017)). Namun hingga saat ini, masih menjadi
perdebatan oleh sebagian besar pihak mengenai perlunya pembatasan publikasi
pelaporan CSR atau hanya diserahkan kepada kesadaran pihak perusahaan dalam
pelaporannya (Tschopp, 2005 dalam (Asmeri et al., 2017)).
Terdapat setidaknya tiga konsep mengenai pengungkapan CSR, yakni
perusahaan memiliki tanggung jawab mengenai masalah sosial dan lingkungan,
dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela serta kegiatan bisnis dan interaksi terhadap
pemangku kepentingan harus memiliki perhatian khusus terhadap persoalan sosial dan
lingkungan (Budiarti & Raharjo, 2010). Pengungkapan CSR sedikit banyak telah
menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah, entitas bisnis, akademisi, pemangku
kepentingan maupun masyarakat. Penelitian mengenai CSR kian pesat seiring dengan
terjadinya kasus akibat perusahaan yang tidak memberikan dampak positif bagi
lingkungan disekitarnya (Asmeri et al., 2017)
Teori Triple Buttom Line
Konsep Triple Bottom Line muncul akibat adanya tuntutan masyarakat
mengenai peran kontribusi perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya. Istilah
popular setelah terbitnya buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st
Century Business yang diterbitkan pada tahun 1998 oleh John Elkington mengenai
Sustainable Development, yakni economic growth, environmental protection dan
social equity yang diprakarsai oleh The World Commission on Environment and
Development (WCED) pada Brundtland Report (1987). Konsep CSR terfokuskan pada
tiga hal utama yakni 3P (Profit, Planet, dan People) yang menjelaskan bahwa
perusahaan yang baik tidak hanya berpusat pada maksimalisasi laba saja (Profit)
melainkan juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan (Planet) dan juga
masyarakat disekitarnya (People). Beberapa perusahaan tidak mampu menjaga
keseimbangan terhadap konsep 3P ini. Jika terjadi ketidakseimbangan antara ketiga hal
tersebut, tentunya juga akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan itu sendiri
(Prastowo dan Huda, 2011). Indonesia telah mengenal CSR sejak tahun 19990-an
dengan penyebutan CSA (Corporate Social Activity) dimana penerapannya telah
merepresentasikan konsep CSR (Hardi, 2016).
Profit merupakan tujuan utama dalam setiap kegiatan usaha sehingga banyak
berbagai cara yang akan dilakukan untuk mendongkrak proft yang akan dihasilkan
karena hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan dalam segi ekonomi
terhadap pemegang saham (Nurhidayat et al., 2020). Meskipun demikian perusahaan
harus tetap memperhatikan aspek pendukung lainnya yakni People. People juga
merupakan bagian stakeholders penting dalam perusahaan karena dukungan serta
peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut.
oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu berkomitmen dalam memberikan
manfaat kepada masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Planet juga merupakan bagian penting dalam teori ini. Lingkungan
merupakan bagian yang juga terdampak akibat setiap aktivitas manusia. Banyak
manfaat alam yang diperlukan oleh manusia namun tidak jarang juga sebagian besar
dari mereka melupakan manfaat tersebut akan habis jika tidak diolah dengan bijaksana.
Oleh karena itu, diperlukan pula peran perusahaan dimana merupakan salah satu subjek
yang banyak mengambil manfaat dari alam untuk memberikan kontribusi terhadap
kelestarian lingkungan serta menciptakan program yang berkaitan dengan
pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan, perusahaan tidak hanya
memfokuskan tujuannya terhadap single bottom line (SBL) yakni berupa nilai
perusahaan yang diungkapkan dalam kondisi ekonomi, namun dikembangkan lagi dan
berpijak dalam Triple Bottom Line yakni ekonomi, sosial dan lingkungan (Michael,
Ricky;Raharo, Santoso Tri;Resnawaty, 2019). Berdasarkan hal tersebut, tanggung
jawab perusahaan yang dilakukan melalui Profit, Planet dan People merupakan hal
yang saling berkaitan dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam kegiatan
operasionalnya, perusahaan memerlukan masyarakat untuk menjaga
keeksistensiannya, sehingga perusahaan perlu memperhatikan keberadaan masyarakat
sekitar dengan melalui interaksi yang berkaitan dengan pengenalan masyarakat sekitar.
Perusahaan perlu menyelaraskan mapupun beradaptasi untuk mengetahui
permasalahan yang terjadi di masyarakat dan membantu berkontribusi dalam
penyelesaiannya sehingga dapat membentuk citra yang positif bagi perusahaan.
Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan
sangat berkaitan dengan masyarakat. Melalui konsep Triple Bottom Line,
menggambarkan bahwa perusahaan diharapkan dapat mendahulukan kepentingan
stakeholder daripada shareholder (Nurhidayat et al., 2020). Mencari keuntungan
sebesar-besarnya merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis namun apabila dibarengi
dengan melakukan kotribusi yang berkaitan denga pembangun yang berkelanjutan
tentunya akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi citra perusahaan tersebut
Teori Stakeholder
Istilah stakeholder pertama kali muncul diperkenalkan oleh Stanford
Research Institute (SRI) pada tahun 1963. Yang menjadi dasar dalam pendekatan
stakeholder adalah untuk membentuk sebuah rancangan kerja yang dapat responsif
terhadap masalah yang dihadapi oleh para manajer pada saat itu terhadap perupahan
lingkungan.tujuan dari manajemen stakeholder adalah untuk membentuk metode yang
ditujukan untuk mengelola berbagai kelompok yang berpengaruh terhadap
kelangsungan sebuah perusahaan (Rokhlinasari, 2017). Dalam buku yang ditulis oleh
(Hamdani, 2019) stakeholder diartikan sebagai ”Any group or individual who can
effect or be effected by the achievement of an organization’s objective.” yang berarti
kelompok maupun individu yang berpengaruh maupun memberi pengaruh terhadap
proses pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut menyebabkan pengalihan dalam
tanggungjawab perusahaan dimana hanya memfokuskan pada indikator ekonomi,
dalam laporan keuangan, menjadi mengarah kepada faktor sosial yakni stakeholder
(Terzaghi, 2012) dalam (Hamdani, 2019).
Teori Legitimasi
Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara sebuah perusahaan dengan
sekelompok masyarakat. Menurut Suchman (1995) dalam (F. A. Putra & Lindrianasari,
2018) menyatakan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai persamaan persepsi
mengenai tindakan yang dilakukan oleh entitas merupakan hal yang diharapkan, etis
dan sesuai dengan sistem norma, nilai maupun kepercayaan yang dianut dan
dikembangkan oleh masyarakat. Namun, ketika tidak terjadi ketidak harmoninasian
antara sebah entitas dengan sekelompok masyarakat, maka hal tersebut akan
menimbulkan ancaman legitimasi pada wilayah terkait (Irfansyah et al., 2018).
Teori legitimasi umumnya digunakan sebagai dasar dalam penerapan
Corporate Social Responsibility. Cormier & Gordon (2001) dalam (Saputra &
Murwaningsari, 2021) mengatakan bahwa melalui teori legitimasi sebuah entitas akan
terus berusaha memastikan kegiatan operasional yang dilakukan selaras dengan norma
masyarakat di sekitar lingkungan entitas tersebut. Meskipun sebelumnya belum ada
teori yang menjelaskan mengenai pengungkapan CSR yang berdasar pada teori
legitimasi (Deegan, (2002) dalam (Saputra & Murwaningsari, 2021) memungkinkan
bahwa teori legitimasi banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai penerapan
pengungkapan kinerja lingkungan dan sosial (Campbell dkk, (2003) dalam (Saputra &
Murwaningsari, 2021)).
Sebuah perusahaan yang baik memerlukan lebih banyak pengungkapan
mengenai kinerja lingkungan dan CSR yang baik daripada keburukannya. Berdasarkan
teori legitimasi yang menjalskan mengenai hubungan interaksi antara sebuah entitas
dengan masyarakat akan mendorong terbentuknya apresiasi oleh masyarakat atas
tindakan entitas dalam kepeduliannya dalam hal sosial dan lingkungan (Asmeri et al.,
2017). Pengungkapan kinerja lingkungan dan CSR merupakan bentuk tanggungjawab
perusahaan sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.
Jika perusahaan melaksanakan operasionalnya dengan baik, maka masyarakat akan
memberikan respon yang baik pula terhadap keberlangsungan perusahaan (Asmeri et
al., 2017).
Selain melalui pemaparan diatas, berikut adalah beberapa pengertian mengenai
teori legitimasi, yakni :
- Teori legitimasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh
perusahaan serta sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu
dapat dikatakan pula bahwa teori legitimasi memiliki manfaat yang saling
berkaitan antara masyarakat dan perusahaan (Donovan, 2002) dalam (Irfansyah
et al., 2018). - Legitimasi teori berawal dari persepsi legitimasi dimana sebuah perusahaan
berada dalam kondisi yang identik dengan sistem nilai sosial pada masyarakat.
Jika perusahaan tidak memiliki pola nilai sosial yang sama maka akan
menyebabkan resiko terbentuknya legitimate (Anggraini & Widati, 2021). - Teori legitimasi merupakan teori yang digunakan sebagai acuan entitas
perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan laporan mengenai
akuntanbilitas sosial dan lingkungan (Luo, 2013). - Teori legitimasi menyatakan bahwa dalam mecapai tujuan legitimasi, sebuah
perusahaan memerlukan keselarasan dalam kegiatan operasionalnya dengan
aturan maupun norma dan fokus pada harapan masyarakat setempat (Cong &
Freedman, 2011). - Teori legitimasi berpendapat bahwa sebuah entitas akan terus berusaha untuk
memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan adalah dalam batas
dan norma yang dianut masyarakat. Melalui perspektif ini, perusahaan akan
mempublikasikan kegiatannya jika kegiatan yang telah dilakukan tersebut telah
sesuai dengan harapan masyarakat (Cormier & Gordon, 2001; Deegan, 2002;
Craig Deegan, Rankin, & Voght, 2000 dalam (Saputra & Murwaningsari,
2021))
Teori legitimasi merupakan bagian penting dalam sebuah akan memberikan
batasan, norma, nilai dan peraturan sosial sebuah perusahaan agar memberikan
perhatian khusus terhadap kepentingan sosial serta reaksi sosial yang akan dihasilkan.
Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan akan semakin dianggap
mengenai keberadaanya serta aktivitasnya yang terligimitasi, dipandang sebagai
organisasi terpercaya, layak serta bermakna dan memiliki prediksi (Nurhidayat et al.,
2020). Teori ini juga menggambarkan bahwa sebuah perusahaan memiliki peran dalam
kepedulian terhadap kondisi masyarakat disekitarnya sehingga melalui hal tersebut,
akan menarik intensi masyarakat serta dapat menjamin kemudahan keberlangsungan
dari operasionalisasi perusahaan tersebut. Dalam hal pengungkapan sosial, teori ini
juga berperan sebagai alasan mengapa perusahaan harus menerapkan program tersebut.
perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya akan semakin
meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tersebut tidak akan merugikan
lingkungan tempat hidup mereka (Nurhidayat et al., 2020)
Ukuran Perusahaan dan Agresivitas Pajak
Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan
diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai
dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan
berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka
semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Namun setiap tahunnya aset akan
mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih yang dihasilkan
perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga akan berkurang seiring dengan
penyusutan tersebut. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin
kompleks transaksi yang dilakukan oleh perusahan tersebut, dengan kompleksnya
transaksi tersebut maka perusahaan akan memanfaatkan celah untuk melakukan
agresivitas pajak agar mendapatkan keuntungan pribadi.
Menurut Andhari dan Sukarta (2016), perusahaan besar yang juga memiliki
aset yang lebih besar cenderung mempunyai ruang yang lebih leluasa dalam
perencanaan pajak yang baik dan dalam mengadopsi praktik akuntansi yang
efektif dalam menurunkan ETR. Perusahaan yang termasuk dalam skala besar
akan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang skala kecil. Hal ini
dikarenakan perusahaan skala besar memiliki lebih banyak sumber daya yang
dapat digunakan dalam melakukan perencanaan pajak maupun tindakan
agresivitas pajak sehingga nilai ETR pun berdampak lebih kecil.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran
perusahaan terhadap agresivitas pajak menurut Harjito dan Sari (2017)
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan melalui penelitian yang
dilakukan oleh Magfira dan Murtanto (2021) bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap variabel agresivitas pajak
Profitabilitas dan Agresivitas Pajak
Profitabilitas adalah dasar pengenaan pajak bagi perusahaan. Semakin tinggi
laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi beban pajak yang akan
dibayarkan, sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas
pajak. Menurut Napitu dan Kurniawan (2016), perusahaan yang mempunyai
kemampuan untuk mendapatkan keuntungan harus menyiapkan pajak yang akan
dibayar sebesar pendapatan yang diperoleh. Jadi, semakin besar laba suatu
perusahaan, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar sehingga
agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan cara meminimalkan nilai Effective
Tax Rate.
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Nugraha dan Meiranto
(2015) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan Effective Tax Rate
(ETR) bersifat langsung dan signifikan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan
cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin
besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban
pajak yang harus ditanggung perusahaan.
Menurut Napitu dan Kurniawan (2016), Perusahaan dengan laba yang tinggi
dapat memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak atau pengurang pajak yang
lainnya yang menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang
semestinya. Oleh karena itu, semakin tinggi laba sebuah perusahaan, maka
semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan, sehingga tingkat penggelapan pajak
yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin agresif dengan cara meminimalkan
nilai dari Effective Tax Rate.
Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara profitabilitas terhadap
agresivitas pajak yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) menunjukkan
bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal
ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Andhari dan
Sukarta (2017) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif
terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Susanto et al., (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas
berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Pengungkapan CSR dan Agresivitas Pajak
Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban
membayar pajak kepada negara dimana tempat perusahaan beroperasi. Dengan
membayar pajak, perusahaan telah berkontribusi dalam mewujudkan
pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang
melakukan tindakan pajak secara agresif, dapat dikatakan sebagai perusahaan
yang tidak bertanggungjawab secara sosial.
Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan sebaiknya meyakinkan
masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma dan nilai
masyarakat sehingga kegiatan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Hal
tersebut didukung dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan
dalam kegiatannya beroperasi harus mempertimbangkan kepentingan semua
pihak yang kemungkinan akan terkena dampak dari kegiatan operasional
perusahaan. Selain bertanggung jawab kepada shareholder, perusahaan juga harus
memperhatikan kepentingan stakeholder seperti masyarakat, pemerintah,
konsumen, supplier dan lainnya. Salah satu wujud perhatian perusahaan kepada
stakeholder adalah dengan taat membayar pajak kepada pemerintah tanpa
melakukan tindakan agresivitas pajak. Dengan taat membayar pajak, perusahaan
telah ikut serta dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Hal ini dapat dianggap
sebagai wujud perhatian perusahaan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh CSR terhadap
agresivitas pajak menurut Nugraha dan Meiranto (2015) mendapatkan hasil
bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap
agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan melalui penelitian yang
dilakukan oleh Mustika (2017) bahwa Corporate Social Responsibility
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian
oleh Napitu dan Kurniawan (2016) menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate
Social Responsibility tidak terdapat pengaruh terhadap agresivitas pajak
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan salah satu kriteria penting yang harus
dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar kesan
baik yang diciptakan dalam menarik minat masyarakat.
Keputusan ketua Bapepam No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan bahwa
perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aset atau kekayaan adalah badan
hukum yang memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari seratus milyar,
sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang memiliki jumlah kekayaan
diatas seratus milyar. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi pada tiga kategori,
yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm) dan
perusahaan kecil (small firm).
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya ukuran suatu
perusahaan. Pada penelitian kali ini, ukuran perusahaan diukur dengan melihat
total aset yang dimiliki dan tercantum dalam financial report perusahaan, dan
kemudian total aset tersebut diubah bentuknya dengan logaritma natural.
Penggunaan logaritma natural pada penelitian ini digunakan untuk mengurangi
fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai asal (Sagala, 2015)
Profitabilitas
Setiap perusahaan mengharapkan mendapatkan laba yang maksimal. Laba
merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas
merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama
periode tertentu. Profitabilitas merupakan suatu aspek penting yang dapat
dijadikan acuan oleh investor atau pemilik perusahaan untuk menilai kinerja
manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor
yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel dalam mengungkapkan
pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi
tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi
sosial yang dilakukan (Bowman dan Haire, 1976).
Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan yang dilakukan
oleh perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode
tertentu. Laba dijadikan indikator bagi para stakeholder dalam menilai sejauh
mana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat kemampuan
perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara
menganalisis laporan keuangan melalui rasio profitabilitas (Yoehana, 2013).
Profitabilitas menggambarkan tingkat efektif manajemen dalam mengelola
perusahaan dalam mencapai target yang diharapkan oleh principal. Tingkat laba
perusahaan mempengaruhi beban pajak sehingga apabila perusahaan memiliki
tingkat laba yang tinggi, maka beban pajak juga tinggi. Profitabilitas merupakan
ukuran yang digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan modal pada suatu
organisasi atau perusahaan, sehingga dalam beberapa penelitian, pengukuran
profitabilitas dilakukan dengan rasio Return on Equity (ROE) yaitu dengan cara
membandingkan laba setelah pajak dengan modal sendiri. Adapun cara lain dalam
mengukur profitabilitas yaitu menggunakan rasio Return on Investment (ROI).
Selain pengukuran profitabilitas menggunakan ROE dan ROI, yang paling banyak
digunakan adalah rasio Return on Asset (ROA). ROA dihitung dari laba setelah
pajak dibagi dengan total aset perusahaan. Pemilihan pengukuran profitabilitas
menggunakan rasio ROA karena profitabilitas dianggap sebagai gambaran
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari total
seluruh aset yang dimiliki. ROA dianggap paling sesuai untuk mengukur
profitabilitas karena didapat dari membandingkan laba setelah pajak dengan total
aset perusahaan
Pengungkapan CSR (CSR Disclosure)
Hackston dan Milne (1996) menyatakan pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate
social reporting, social accounting, atau corporate social responsibility
merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan
ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab
perusahaan di luar perannya dalam menyediakan laporan keuangan kepada
pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan
asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding
hanya untuk mencari laba.
Pengungkapan informasi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi di dalam
annual report atau sustainability report mencerminkan tingkat akuntabilitas,
responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan stakeholders
lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi
yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya
tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan corporate social
responsibility dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Semakin banyak
stakeholder yang mengetahui investasi sosial yang dilakukan perusahaan, maka
tingkat risiko perusahaan dalam menghadapi gejolak sosial akan menurun.
Tiga konsep pengungkapan menurut Hendriksen dan Breda (1992):
- Adequate (cukup) merupakan pengungkapan yang mencakup pengungkapan
minimal yang harus dilakukan agar informasi perusahaan tidak
menyesatkan. - Fair (wajar) yaitu pengungkapan yang secara wajar menunjukkan tujuan
etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi
semua pengguna informasi perusahaan. - Full (lengkap) adalah pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya
penyajian semua informasi yang relevan.
Pelaporan mengenai CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang
Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 mengenai Perseroan Terbatas
(PT).
Global Reporting Initiative (GRI)2.1.7.
Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi internasional
independen yang mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan (sustainability
report). Standar pelaporan dalam sustainability report akan membantu bisnis
maupun organisasi dalam mengkomunikasikan dampak yang ditimbulkan oleh
proses bisnis perusahaan. GRI juga dapat memberikan informasi bagi sektor
pemerintah terkait dampak yang terjadi pada status quo saat ini. Seperti perubahan
iklim, hak asasi manusia, tata kelola, dan kesejahteraan sosial. Hal ini akan
memudahkan dalam upaya menciptakan suatu tindakan nyata pada pengelolaan
dan pembentukan manfaat bagi aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi.
GRI didirikan di Boston pada tahun 1997. Akarnya terletak pada
organisasi non-profit di Amerika Serikat, yaitu Coalition for Environmentally
Responsible Economies (CERES) dan Tellus Institute. Untuk mengembangkan
kerangka kerja, CERES mendirikan sebuah departemen proyek bernama Global
Reporting Initiative. Tujuannya adalah menciptakan mekanisme akuntabilitas dan
memastikan perusahaan yang mengikuti prinsip-prinsip CERES dalam melakukan
tanggung jawab lingkungan. Investor merupakan target awal kerangka tersebut.
Versi pertama dari pedoman sustainability reporting diluncurkan pada
tahun 2000. Generasi kedua yang dikenal sebagai G2, diresmikan pada tahun
2002 pada World Summit on Sustainable Development di Johannesburg. Pada
tahun 2006, GRI mengeluarkan 17 pedoman generasi ketiga bernama G3. Pada
tahun 2011, GRI menerbitkan Pedoman G3.1 yang merupakan update dan
penyelesaian G3, dengan bimbingan diperluas pada pelaporan jenis kelamin,
masyarakat dan kinerja hak asasi manusia terkait. Dan yang terbaru pada Mei
2013, GRI merilis generasi keempat Pedomannya yaitu G4.
Pelaporan informasi CSR menurut GRI-4 (G4) terdapat enam kategori
pengungkapan, yaitu: kategori ekonomi sebanyak 9 pengungkapan, lingkungan 34
pengungkapan, praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja 16
pengungkapan, hak asasi manusia 12 pengungkapan, masyarakat 11
pengungkapan dan tanggung jawab atas produk 9 pengungkapan. Dari total enam
kategori pengungkapan pertanggungjawaban sosial, maka terdapat total 91 item
pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate Social Responsibility pertama kali muncul dalam diskursus resmi
akademik sejak Howard R Bowen menerbitkan bukunya yang berjudul “Social
Responsibility of the Businessman” pada tahun 1953. Ide dasar CSR yang
dikemukakan Bowen mengacu pada kewajiban pelaku bisnis dalam menjalankan
usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di
sekitar tempat usahanya beroperasi.
The Word Business Councill For Sustainanble Development (WBCSD) atau
yang saat ini dinamakan business action for sustainable development
mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis
untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan
ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para
pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas.
The Organization Business for Social Responsibility mendeskripsikan CSR
sebagai menjalankan bisnis dengan cara memenuhi atau melampaui etika, hukum,
komersial, dan harapan publik bahwa masyarakat memiliki bisnis. Kedua definisi
tersebut merupakan difinisi secara luas karena mencakup pengambilan keputusan
bisnis yang terkait dengan nilai etika, persyaratan hukum, serta penghargaan
terhadap perseorangan, masyarakat, dan lingkungan.
Elkington dalam (Wibisono, 2007), mengembangkan konsep Triple Bottom
Lines dalam istilah economic properity, environmental quality, social justice.
Perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memikirkan 3P (Profit, People,
Planet), yaitu selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus
memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people)
serta turut berkontibusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).
Perubahan tingkat kesadaran masyarakat mengenai perkembangan dunia
bisnis, menimbulkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan CSR. CSR
memiliki arti bahwa perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur,
mematuhi hukum, menjunjung tinggi integritas, dan tidak korupsi. CSR
menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis
dan berkesinambungan secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Hamdani, 2016).
Corporate Social Responsibility yang kini marak diimplementasikan oleh
banyak perusahaan, mengalami evolusi dan metamorposis dalam rentang waktu
yang panjang. Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri,
kebanyakan perusahaan masih memfokuskan diri semata-mata hanya untuk
mencari keuntungan belaka. Perusahaan tidak mamandang bahwa sumbangan
pada masyarakat cukup dengan diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan
kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produk yang dihasilkan, dan
pembayaran pajak kepada negara. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat
tidak sekedar menuntut perusahaan dalam menyediakan barang dan jasa yang
diperlukannya melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial.
Karena selain terdapat ketimpangan ekonomi antara perilaku usaha dengan
masyarakat sekitar, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan
dampak negative bagi lingkungan sekitar (Wibisono, 2007)
Agresivitas Pajak
Agresivitas pajak merupakan isu yang kini fenomenal di kalangan
masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan besar maupun
kecil. Tindakan agresivitas pajak dilakukan dengan tujuan meminimalkan
besarnya biaya pajak yang akan dibayarkan dari biaya pajak yang telah
diperkirakan atau dapat disimpulkan sebagai usaha dalam mengurangi biaya
pajak. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai
tingkat yang paling akhir dari spectrum serangkaian perilaku perencanaan pajak.
Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan mengenai
kewajiban dalam membayar pajak bagi wajib pajak yang telah ditetapkan
pemerintah, namun peraturan tersebut memiliki kelemahan yang dapat
dimanfaatkan dalam melakukan perencanaan pajak. Perusahaan menganggap
beban pajak sebagai beban tambahan biaya yang dapat mengurangi laba
perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan akan melakukan perencanaan
pajak dalam usahanya mengurangi tingkat effective tax rate perusahaan.
Menurut Frank et al., (2009), agresivitas pajak merupakan suatu tindakan
yang dilakukan dalam merekayasa pendapatan kena pajak melalui perencanaan
pajak (tax planning) yang dilakukan perusahaan baik menggunakan cara yang
tergolong legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion) atau disebut dengan
agresivitas pajak. Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan upaya
penghindaran yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa
bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan
teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey
area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk
memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan tax evasion
(penggelapan/penyelundupan pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang
dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya,
dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor undang-undang
dan peraturan perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak. Bila cara ini
diketahui oleh fiskus, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum
atau tindak pidana fiskal atau kriminil.
Keuntungan perusahaan apabila melakukan tindakan agresivitas pajak yaitu
adanya penghematan pengeluaran atas pembayaran pajak sehingga laba yang
diperoleh menjadi lebih besar yang dapat dipergunakan dalam mendanai investasi
perusahaan sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa depan.
Sedangkan kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan apabila melakukan
tindakan tersebut adalah perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa sanksi
administrasi, sanksi pidana, denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara
tergantung kepada tingkat pelanggaran agresif pajak yang dilakukan oleh
perusahaan.
Menurut Gemilang (2017), tingkat agresivitas pajak dapat diukur dengan
menggunakan proksi effective tax rate (ETR), cash effective tax rate (CETR),
book- tax difference (BTD) dan tax planning. Penelitian sebelumnya banyak yang
menggunakan proksi effective tax rate (ETR) dalam mengukur agresivitas pajak.
Semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan, maka perusahaan terindikasi
melakukan agresivitas pajak di dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan
beban pajak penghasilan yang lebih kecil daripada pendapatan sebelum kena
pajak
Teori Agensi (Agency Theory)
Konsep teori keagenan (agency theory) menurut Supriyono (2018) yaitu
hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk
suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai
pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan
kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir
beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.
Dibandingkan dengan pemilik perusahaan, manajer mengetahui lebih
banyak informasi mendalam mengenai perusahaan dan prospek-prospek apa saja
yang dimiliki perusahaan di masa mendatang. Untuk itu, manajer berkewajiban
memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik dalam bentuk
laporan keuangan. Laporan keuangan juga menjadi sangat penting bagi pihak luar
manajemen, misalnya investor, karena pihak ini berada dalam kondisi
ketidakpastian informasi yang paling besar mengenai kondisi perusahaan (asimetri
informasi).
Asimetri informasi dalam perusahaan menimbulkan kemungkinan
munculnya tindakan oportunistik oleh manajer yang ingin memaksimalkan
kepentingan pribadinya dan bukan memaksimalkan nilai perusahaan. Perbedaan
informasi yang dimiliki atau asimetri informasi antara manajer dan pemilik
perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan
manajemen laba dengan maksud menyesatkan pemilik perusahaan mengenai
kinerja ekonomi perusahaan.
Perbedaan kepentingan antara principle dan agent dapat mempengaruhi
berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah
kebijakan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang
menganut self assessment system yang artinya wewenang kepada perusahaan
dalam menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini memberikan
kesempatan bagi agent dalam memanipulasi pendapatan kena pajak agar menjadi
lebih rendah sehingga beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan
semakin kecil.
Ada beberapa cara dalam mengontrol tindakan agent yang terkait dengan
kegiatan manajemen pajak yaitu dengan melakukan evaluasi hasil financial report
perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dibandingkan dengan
melakukan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan oleh agent. Rasio
yang biasa digunakan seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas.
Sebuah perusahaan dikatakan perusahaan besar apabila memiliki total aset
yang tinggi. Total aset dapat bertambah seiring dengan besarnya laba yang
dihasilkan oleh perusahaan. Total aset juga terus bertambah dengan mengikuti
liabilitas dan ekuitas perusahaan yang semakin besar karena mengharuskan
adanya keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Oleh karena itu,
semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar pendapatan kena pajak
sehingga pajak yang dibayarkan semakin besar, namun bisa saja agent melakukan
manipulasi sehingga harus dibandingkan dengan besarnya nilai effective tax rate
perusahaan.
Dalam kaitannya dengan perpajakan, hubungan keagenan dapat terjadi
antara fiskus sebagai wakil perpajakan dan manajer sebagai pengelola perusahaan.
Pada dasarnya perusahaan dipercaya dan diberi kewenangan untuk mengelola
dengan baik sumber daya yang dimilikinya demi kepentingan berbagai pihak
seperti investor yang telah menanamkan dananya ke perusahaan, dan fiskus yang
mengharapkan agar perusahaan untuk taat dan patuh terhadap ketentuan
perpajakan salah satunya dengan membayar pajak atas penghasilan yang
diperolehnya sebagai suatu kontribusi kepada negara yang akan digunakan bagi
kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Ulum (2017) mendefinisikan teori legitimasi sebagai berikut: “Teori
legitimasi berhubungan erat dengan teori stakeholders. Teori legitimasi
menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin
operasi mereka berada dalam batas norma yang berlaku di masyarakat. Dalam
perspektif ini, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika
manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas,
dengan bergantung pada premis bahwa terdapat “kontrak sosial” antara
perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi”.
Dalam teori legitimasi ini mengangkat pentingnya hubungan perusahaan
dengan masyarakat untuk memahami peran aktif perusahaan dalam menangani
masalah-masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, teori legitimasi ini
menjelaskan terkait aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan
suatu upaya yang didorong oleh tekananan lingkungan normatif sekitar (Syairozi,
2019).
Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan
masyarakat (Fatoni et al., 2016). Dalam teori legitimasi tersebut perusahaan
berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku
di masyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal karena dalam teori
legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika
masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai
yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Sari, 2013).
Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat
kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari
masyarakat.
Perusahaan dapat mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan
organisasi sosial, komunitas masyarakat, dan lingkungan yang diperlukan.
Informasi tersebut dapat diungkapkan dalam sustainability report sebagai
akuntabilitas terhadap publik yang bertujuan untuk mendapat legitimasi
masyarakat dan menjelaskan bagaimana dampak sosial dan lingkungan yang
ditimbulkan oleh perusahaan (Rofiqkoh dan Priyadi, 2016).
Legitimasi dapat diterima apabila perusahaan menunjukkan kinerja
perusahaannya yang sesuai dengan nilai sosial. Teori legitimasi menyatakan
bahwa kinerja lingkungan yang lemah akan meningkatkan ancaman legitimasi
sosial perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan
pengungkapannya dalam annual report. Pada akhirnya perusahaan akan
memberikan output dari operasinya kepada masyarakat, baik melalui distribusi
manfaat ekonomi maupun sosial.
Praktik-praktik pengungkapan dan tanggung jawab sosial yang dilakukan
perusahaan dapat dipandang sebagai suatu usaha dalam memenuhi harapan-
harapan masyarakat kepada perusahaan. Perusahaan yang berusaha dalam
menyelaraskan aktivitas perusahaannya dengan norma-norma berlaku dalam
masyarakat dan mengantisipasi terjadinya legitimacy gap, dapat dianggap sah
dalam masyarakat dan dapat terus bertahan hidup
Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan(Tobin’s Q) melalui Kinerja Keuangan
Pengungkapan sosial perusahaan diwujudkan melalui kinerja ekonomi,
lingkungan dan sosial. Semakin baik kinerja yang dilakukan perusahaan didalam
memperbaiki lingkungannya (kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial), maka nilai
perusahaan semakin meningkat sebagai akibat dari para investor yang
menanamkan sahamnya pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan para investor
lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya pada korporasi yang ramah
lingkungan. Corporate Social Responsibility akan meningkatkan nilai perusahaan
pada saat Return On Asset perusahaan meningkat.
Hasil penelitian Tjipto dan Juniarti (2016) bahwa Corporate Social
Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan
dan hasil penelitian Handriyani (2013:13), bahwa pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai
perusahaan.
Penelitian yang menguji hubungan antara beberapa ukuran kinerja sosial
perusahaan dan ukuran-ukuran kinerja keuangan jangka panjang dengan
menggunakan ukuran-ukuran akuntansi atau keuangan pada profitabilitas. Rasio
profitabilitas yang sering digunakan untuk melihat hubungan antara CSR dan
kinerja keuangan adalah return on asset. Apabila pengungkapan CSR yang
dilakukan perusahaan memberikan pengaruh terhadap return on asset, sehingga
akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan
Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan (Return On Asset)terhadap Nilai Perusahaan (Tobin’s Q)
Menurut Zuredah (2010) pengukuran kinerja keuangan merupakan salah
satu faktor yang sangat penting perusahaan, karena pengukuran tersebut
digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan, yang
dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan dan
memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang penting
mengenai aset yang digunakan untuk membuat keputusan yang menyalurkan
kepentingan perusahaan.
Pada dasarnya, kinerja keuangan perusahaan menggambarkan baik atau
buruknya kondisi keuangan perusahaan dan mencerminkan pencapaian prestasi
perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode tertentu yang diukur
dengan menggunakan alat pengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan
perusahaan juga digunakan sebagai media pengukuran subjektif yang
menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam
menjalankan bisnis utama dan meningkatkan pendapatannya
Hasil penelitian Dewa, dkk (2014/0, bahwa profitabilitas berpenngaruh
signifikan terhadap Tobin‟s Q dan penelitian Wahyu dan Wardoyo (2014), bahwa
Return on Asset memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan,
dan hasil penelitian Anthony dan Nanik (2015), bahwa retun on Asset mempunyai
pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q.
Semakin tinggi kinerja keuangan yang biasanya diproksikan dengan rasio
keuangan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Melalui Return on Asset
dapat dilihat seberapa berhasilnya manajemen perusahaan mengelola aset dan
modal yang dimilikinya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Penilaian
prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu
menghasilkan laba. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan
elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan
di masa yang akan datang.
Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Return On Asset)
Kinerja perusahaan sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek salah
satunya adalah tingkat profitabilitas sebagai ukuran kinerja keuangan suatu
perusahaan. Saat ini para investor mulai melirik perusahaan-perusahaan yang
menjalankan tanggung jawab sosial serta memiliki laporan keuangan yang baik.
Hasil penelitian Gantino (2016:30), menunjukkan bahwa Corporate
Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap return on
asset (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan
Corporate Social Responsibility dapat memberikan dampak positif bagi
perusahaan, dimana dengan melakukan aktivitas Corporate Social Responsibility
(CSR) perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk
perusahaan, sehingga reputasi perusahaan juga meningkat dimata masyarakat.
Melalui teori legitimasi, perusahaan yang melakukan Corporate Social
Responsibility (CSR) lebih berperan dalam meningkatkan legitimasi yang akan
berpengaruh kepada sikap konsumen terhadap produk perusahaan. Hal ini akan
memicu keuangan perusahaan menjadi lebih baik sehingga laba perusahaan
meningkat dan akan diikuti oleh kenaikan ROA perusahaan di tahun berikutnya.
Namun berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marissa Yaparto, dkk
(2013:15), menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak
berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA)
Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar.
Karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara
maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Menurut Tjipto dan
Juniarti (2016:27), Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran
pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal
menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Suatu perusahaan dapat
dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai
perusahaan dapat tercermin dari tingginya harga saham perusahaan, jika nilai
sahamnya tinggi dapat dikatakan nilai perusahaan juga baik (Handriyani, 2013:5).
Setiap perusahaan yang didirikan menginginkan harga saham yang dijual
memiliki potensi harga tinggi sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor
karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan
juga akan meningkat. Karena tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah
mengoptimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan
menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya.
Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor untuk menilai
perusahaan secara keseluruhan (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Nilai perusahaan
dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan
pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya,
seperti manajer maupun komisaris.
Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar
perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai
penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya
dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah
satunya Tobin‟s Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik,
karena dalam Tobin‟s Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham
perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan
yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Jadi semakin besar nilai
Tobin‟s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang
baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan
dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan
investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan
tersebut.
Kinerja Keuangan Perusahaan
Kinerja Keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya
menghasilkan angka laba yang lebih unggul di bandingkan arus kas untuk
mengevaluasi kinerja keuangan . Pengakuan pendapatan memastikan bahwa
semua pendapatan yang di hasilkan dalam suatu periode telah di akui . Pengaitan
memastikan bahwa beban yang dicatat pada suatu periode hanya beban yang
terkait dengan periode tersebut (Subramayam dan Wild, 2010).
Menurut Gantino (2016:23), Pada dasarnya, kinerja keuangan perusahaan
menggambarkan baik atau buruknya kondisi keuangan perusahaan dan
mencerminkan pencapaian prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba pada
suatu periode tertentu yang diukur dengan menggunakan alat pengukur kinerja
keuangan. Kinerja keuangan perusahaan juga digunakan sebagai media
pengukuran subjektif yang menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh
sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis utama dan meningkatkan
pendapatannya.
Kinerja keuangan merupakan bagian penting dari perusahaan karena
merupakan dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun
eksternal perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengukuran
terhadap kinerja keuangannya. Menurut Ratih dan Setyarini (2014), Kinerja
perusahaan adalah istilah untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam
menjalankan usahanya. Rasio pengukur kinerja keuangan perusahaan sebenarnya
sangat banyak, dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu rasio
profitabilitas sebagai proksi kinerja keuangan perusahaan, yaitu ROA (Return on
Assets)
Corporate Social Responsibility Disclousure (CSRD)
Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005), juga
dijelaskan sebagai proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari
kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan
terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Tujuan pengungkapan tanggungjawab sosial adalah sebagai bentuk
kepedulian perusahaan baik kepada shareholder maupun kepada stakeholder.
Tingkat pengungkapan informasi tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) pada
perusahaan-perusahaan yang diteliti dinilai melalui luas pengungkapan yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk mengukur Corporate Social
Responsibility Disclosure digunakan indeks pengungkapan sosial atau CSR index
yang merupakan luas pengungkapan relative setiap perusahaan sampel atas
pengungkapan sosial yang dilakukannya.
Terdapat 2 indikator yang dipakai perusahaan dalam melaporkan kegiatan
Corporate Social Responsibility (CSR). Pertama yaitu indikator yang diterapkan
oleh GRI (GlobalReporting Initiative). GRI menyatakan pengungkapannya dalam
79 item pengukapan yang terdiri dari indikator ekonomi (9 item), lingkungan (30
item), dan sosial yang mencakup tenaga kerja (14 item) hak asasi manusia (9
item) sosial (8 item) dan produk (9 item). Kedua yaitu indikator yang terdiri dari
78 item pengungkapan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.
Hal ini disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM no.VIII G.2, berdasarkan
tentang laporan tahunan dan kesesuaian item untuk diaplikasikan di Indonesia.
Dimana dalam pengungkapannya terdiri dari indikator lingkungan (13 item),
Energi (7 item), kesehatan dan keselamatan kerja (8 item),lain-lain tenaga kerja
(29 item), Produk (10 item), keterlibatan masyarakat (9 item) dan umum (2 item).
Dengan laporan pertanggungjawaban sosial, masyarakat akan mengetahui
aktivitas-aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini penting
mengingat masyarakat merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak dari
aktivitas perusahaan, terutama dampak negative yang mungkin timbul akibat
aktivitas perusahaan. Dengan melakukan praktik dan pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR), perusahaan akan mendapatkan manfaat antara lain,
peningkatan penjualan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik
perusahaan di mata investor dan analisis keuangan.
Menurut Murtanto (2006) dalam Media Akuntansi, pengungkapan kinerja
perusahaan sering kali dilakukan secara sukarela (voluntary disclosure) oleh
perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial
secara sukarela yaitu :
- Internal Decision Making
Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas
informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan.
Walaupun sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara
sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali - Product Differentiation
Manajer perusahaan memiliki intensif untuk membedakan diri dari
pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat.
Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan
manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga
perusahaan yang tidak peduli sosial akan terlihat lebih sukses daripada
perusahaan yang peduli. Hal ini mendorong perusahaan yang peduli
sosial untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat
dapat membedakan mereka dari perusahaan lain - Enlightened Self Interest
Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan
sosialnya dengan para stakeholder karena mereka dapat mempengaruhi
pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.
Pertanggungjawaban sosial berhubungan juga dengan social contract
theory. Menurut teori tersebut, diantara bisnis perusahaan dan masyarakat terdapat
suatu kontrak sosial yang secara implisit maupun eksplisit. Dimana dalam kontrak
sosial, akuntansi sosial digunakan sebagai serangkaian teknik pengumpulan dan
pengungkapan data sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi
kinerja sosial organisasi dalam memberi penilaian mengenai kelayakan operasi
organisasi. Disamping itu pertanggung jawaban perusahaan diperlukan untuk
menilai apakah kegiatan perusahaa telah memenuhi ketentuan, standar dan
peraturan yang berlaku, misalnya mengenai polusi, kesehatan dan keselamatan,
bahaya penggunaan bahan-bahan yang beracun.
Teori Sinyal ( signal theory )
Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah
perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal dapat
berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut
lebih baik daripada perusahaan lain (Gatot, dkk 2014:64).
Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk
mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal karena terjadi asimetri
informasi antara manajemen dengan pihak eksternal. Oleh sebab itu, semua
informasi perusahaan, baik itu informasi keuangan maupun non keuangan harus
diungkapkan oleh perusahaan. Salah satu informasi tersebut adalah tentang
aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan, yang
diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan mengungkapkan
Corporate Social Responsibility (CSR) dengan harapan dapat meningkatkan nilai
perusahaan (Rustiarini, 2010).
Tujuan dari pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut
adalah untuk memberikan sinyal kepada para investor bahwa perusahaan tidak
hanya sekedar menyajikan informasi keuangan melainkan perusahaan juga tetap
peduli pada lingkungan sekitar perusahaan. Signaling theory menekankan bahwa
perusahaan pelapor dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya.
Sinyal tersebut diharapkan mampu diterima secara positif oleh pasar sehingga
nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan implementasinya terhadap
nilai perusahaan.
2.5 Corporate Social Responsibility (CSR)
Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar
lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham,
perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari
masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai
harapan tertentu terhadap perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR)
yaitu suatu bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan
ekonomi perusahaan sekaligus peningkatan kualitas hidup karyawan beserta
keluarganya dan juga kualitas hidup masyarakat sekitar.
Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan keuntungan bersama bagi
semua pihak, baik perusahaan sendiri, karyawan, masyarakat, pemerintah maupun
lingkungan. Ada empat manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap
perusahaan :
- Brand Differentiation.
Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, Corporate Social
Responsibility (CSR) bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik
dan etis dimata publik yang pada gilirannya menciptakan customer
loyality. - Human Resources.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat membantu dalam
perekrutan karyawan baru, terutama memiliki kualifikasi tinggi. Saat
interview calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman
tinggi sering bertanya tentang Corporate Social Responsibility (CSR)
dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima
tawaran. Bagi staf lama, Corporate Social Responsibility (CSR) juga
dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja. - License to Operate.
Perusahaan yang menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR)
dapat mendorong pemerintah dan publik memberi “ijin” atau “restu”
bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan
kepedulian terhadap lingkungan dan mayarakat luas. - Risk Management.
Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan.
Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam
sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan atau kerusakan
lingkungan. Membangun budaya “doing the right thing” berguna bagi
perusahaan dalam mengelola resiko-resiko bisnis.
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) pertama kali dikemukakan
oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953. Awalnya Corporate Social
Responsibility (CSR) dilandasi oleh kegiatan yang bersifat „filantropi‟ yakni
dorongan kemanusiaan yang bersumber dari norma dan etika universal untuk
menolong sesama dan memperjuangkan perataan sosial. Saat ini Corporate Social
Responsibility (CSR) telah dijadikan sebagai salah satu strategi oleh perusahaan
untuk meningkatkan citra perusahaan, yang akan mempengaruhi kinerja keuangan
perusahaan. Perubahan orientasi Corporate Social Responsibility (CSR) ini telah
banyak memunculkan konsep baru yang sekarang dikenal dengan corporate
citizenship (Gantino, 2016:21)
Teori Stakeholder ( Stakeholder theory )
Stakeholder merupakan semua pihak yang keberadaannya sangat
mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, seperti: karyawan, masyarakat,
perusahaan pesaing dan pemerintah. Daud dan Abrar (2008), berpendapat bahwa
kelompok tersebut menjadi pertimbangan paling penting untuk perusahan
mengungkapkan informasinya.
Menurut Ghozali dan Chariri (2007:409), teori Stakeholder merupakan teori
yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi
untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh
stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah,
masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi
bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak
suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut.
Menurut Anthony dan Nanik (2015:47), teori stakeholder merupakan teori
yang menjelaskan bagaimana manajemen memenuhi atau mengelola harapan para
stakeholder. Hal ini menunjukkan perusahaan tidak hanya beroperasi untuk
kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya,
dimana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Corporate
Social Responsibility (CSR) sebagai strategi bisnisnya. Para stakeholders akan
memberikan dukungan penuh kepada aktivitas perusahaan apabila pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dilakukan dengan baik yaitu
melakukan pengungkapan informasi lingkungan dan sosial secara sukarela,
senantiasa peduli terhadap lingkungan dengan mendasarkan kegiatan usaha pada
prinsip triple bottom lines sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan
kinerja dan mencapai laba dapat tercapai.
Keberadaan perusahaan itu tergantung oleh dukungan yang diberikan oleh
stakeholder-nya. Oleh sebab itu, dukungan dari stakeholder sangat mempengaruhi
keberadaan suatu perusahaan. Keputusan manajemen harus memperhatikan
stakeholder-nya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Stakeholder juga
mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan, seperti halnya pemegang saham, Stakeholder merupakan semua
pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi
oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Handriyani,
2013:3).
Kaitannya dengan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah segala
informasi yang diberikan perusahaan mengenai kinerja perusahaan kepada
stakeholder tidak hanya didasarkan pada kinerja keuangan saja. Corporate Social
Responsibility (CSR) mampu memberikan informasi tambahan mengenai
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan yang
nantinya juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Corporate Social
Responsibility (CSR) mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada
stakeholder dan melaporkan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh
perusahaan
Teori Keagenan ( Agency Theory )
Agency Theory yang dikembangkan oleh Michael Johson, seorang professor
dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para
pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya
sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang
saham sebagaimana diasumsikan dalam stewardship model (Tjipto dan Juniarti,
2016:2).
Brigham & Houston (2004:26), menjelaskan hubungan keagenan (agency
relationship) terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai principal
membayar atau memanfaatkan individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai
agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk
membuat keputusan kepada agen tersebut. Hubungan keagenan utama terjadi
antara pemegang saham (principal) dengan manajer (agent).
Menurut Murwaningsih (2009:3), Teori keagenan mengasumsikan bahwa
semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemilik perusahaan
sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang
bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen
diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan. Karena perbedaan
kepentingan ini, masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi
diri sendiri. Agency theory memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai
agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi
kepentingannya sendiri (self-interest) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana
serta adil terhadap pemegang saham
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Gray et. Al, (Handriyani, 2013:3) berpendapat bahwa legitimasi merupakan
“ a systems-oriented view of organization and society permits us to focus on the
role of information and disclosure in the relationship between organizations, the
state, indivisuals and group”.
Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat
(society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu
sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan
harus kongruen dengan harapan masyarakat.
Menurut Hermawan dan Maf‟ulah (2014:3), Teori legitimasi menyatakan
bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat ditempat dia berada
merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang dimiliki oleh
masyarakat. Organisasi mungkin menghadapi ancaman terhadap legitimasinya.
Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan
bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat
atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha memastikan
bahwa aktifitas perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah”.
Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung
jawab perusahaan harus sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja perusahaan
dapat diterima oleh masyarakat. Guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata
masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan
pengungkapan informasi lingkungan (Febriani, 20).
Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi
bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan
yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan
dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi
perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor
yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.
Menurut Handriyani (2013:3), pada dasarnya pengungkapan tanggungjawab
sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas
sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat
sekitar. Legitimasi perusahaan dimata stakeholder dapat dilakukan dengan
integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis (business ethics integrity) serta
meningkatkan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
Hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap KinerjaKeuangan
Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial harus
dimiliki oleh suatu perusahaan. CSR merupakan salah satu bentuk sustainability
report yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang
berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang yang
direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tetapi tanggung jawab
perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan
masalah sosial dan lingkungan (Husnan, 2013).
Corporate Social Responsibility dapat memberikan dampak positif bagi
perusahaan, dimana dengan melakukan aktivitas CSR perusahaan dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan sehingga reputasi
perusahaan juga meningkat dimata masyarakat. Jadi, masyarakat akan berkeinginan
untuk membeli produk perusahaan. Semakin laku produk perusahaan dipasaran maka
laba (profit) yang dapat dihasilkan perusahaan akan semakin meningkat. Dengan
meningkatnya profit akan dapat menarik investor, karena profitabilitas menjadi
pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya (Kusumadilaga,
2010). Hal ini akan secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
Kinerja Keuangan (Financial Performance)
Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu
organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu perusahaan. Menurut
Rudianto (2013) kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai
oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset
perusahaan secara efektif selama periode tertentu.
Sedangkan menurut Irham Fahmi (2012) kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan
dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar
dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan
dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (Generally Accepted
Accounting Principal) dan lainnya. Menurut Hanif dan Halim (2009) beberapa rasio
keuangan yang sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah :
- Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. - Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan
perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan, pembelian atau
kegiatan lainnya. - Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan mendapatkan laba melalui seluruh kemampuan, dan sumber yang ada
seperti kegiatan penjualan, kas, modal jumlah karyawan dan sebagainya. - Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban apabila perusahaan di
likuidasi. - Rasio Pasar
Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan
dalam basis per saham.
Ada dua macam kinerja yang diukur dalam berbagai penelitian, yaitu kinerja
operasi perusahaan dan kinerja pasar (Rahayu, 2010). Kinerja operasi perusahaan
diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan
keuangannya. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan biasanya digunakan rasio
profitabilitas.
Rasio profitablitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuangan
di tingkat penjualan, aset, modal saham tertentu. Semakin baik rasio profitabilitas
maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan
perusahaan.
Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah OPM (Operating Profit
Margin). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba operasi (laba usaha) dari penjualan bersih/ pendapatan bersih
selama periode waktu tertentu.
Perlu diketahui bahwa, perusahaan yang bagus atau sehat adalah perusahaan
yang dapat meminimalkan dan menekan biaya-biaya. Dengan kata lain, nilai OPM
yang semakin tinggi berarti perusahaan memiliki manajemen yang baik dalam
meminimalkan biaya secara efektif, sehingga perusahaan bisa menghasilkan laba
yang lebih tinggi
Kategori Perusahaan dalam pelaksanaan CSR
Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan bisa dikelompokkan ke
dalam beberapa kategori. Peng-kategorian ini menggambarkan kemampuan dan
komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Peng-kategorian dapat memotivasi
perusahaan dalam mengembangkan program CSR dan dapat pula dijadikan cermin
dan guideline untuk menentukan model CSR yang tepat (Suharto, 2007).
- Kategori perusahaan berdasarkan proporsi keuntungan dan besarnya anggaran
CSR :
- Perusahaan Minimalis : Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang
rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanya masuk dalam kategori ini. - Perusahaan Ekonomis : Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun
anggara CSR-nya rendah. Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah
perusahaan besar, namun pelit. - Perusahaan Humanis : Perusahaan yang memiliki profit yang rendah, namun
proporsi anggaran CSR-nya relatif tinggi. Perusahaan ini disebut perusahaan
dermawan. - Perusahaan Reformis : Perusahaan ini memiliki profit dan anggaran CSR yang
tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban melainkan
sebagai peluang.
- Kategori perusahaan berdasarkan tujuan CSR, (apakah CSR dipandang sebagai
media promosi atau pemberdayaan masyarakat) :
- Perusahaan Pasif : Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan jelas, bukan
untuk promosi dan bukan pula untuk pemberdayaan masyarakat, sekedar
melakukan kegiatan karitatif (bersifat memberikan kasih sayang). Perusahaan ini
seperti melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi
perusahaan. - Perusahaan Impresif : CSR lebih diutamakan daripada pemberdayaan.
Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “tebar pesona” daripada “tebar kaya”. - Perusahaan Agresif : CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan daripada promosi.
Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “karya nyata” daripada “tebar
pesona”. - Perusahaan Progresif : Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi
sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang
bermanfaat dan menunjang satu sama lainnya bagi kemajuan perusahaan
Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris, yaitu Alyson Warhust
(1998), beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan
dalam penerapan CSR, yaitu:
- Prioritas Perusahan
Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas
tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan
dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas
bisnisnya dengan cara lebih bertanggungjawab secara sosial. - Manajemen Terpadu
Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu
mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya,sebagai
salah satu unsur dalam fungsi manajemen. - Proses Perbaikan
Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan dengan evaluasi
secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami
kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global. - Pendidikan Karyawan
Karyawan sebagai stakekolders primer harus ditingkatkan kemampuan dan
keahliannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memotivasi mereka melalui program
pendidikan dan pelatihan. - Pengkajian
Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih
dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja
dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tetapi juga pada saat sebelum
mengakhiri atau menutup suatu kegiatan. - Produk dan Jasa
Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk
dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial. - Informasi Publik
Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap
konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan dan
pembuangan atas suatu produk barang dan/ atau jasa. - Fasilitas dan Operasi
Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan
kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial
dari suatu kegiatan perusahaan. - Penelitian
Melakukan dan/ atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari
penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang dihasilkan
sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya
mengurangi dan/ atau meniadakan dampak negatif kegiatan yang dimaksud. - Prinsip Pencegahan
Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/ atau penggunaan atas produk
barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini
dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif. - Kontraktor dan Pemasok
Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari
prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan
melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari
suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya. - Siaga Menghadapi Darurat
Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi
keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama
dengan layanan gawat darurat (emergency), instansi berwenang, dan komunitas lokal.
Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul. - Transfer Best Practice
Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang
bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik. - Memberikan Sumbangan
Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan
publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga
pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab
sosial. - Keterbukaan (disclosure)
Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan
perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu
mengantisipasi dan memberikan respons terhadap risiko potensial (potencial hazard)
yang mungkin muncul dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah dan jasa. - Pencapaian dan Pelaporan
Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara
berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan
direksi, pemegang saham, pekerja dan publik
Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Pada prinsipnya, CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan
para stakeholders daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara
moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan
tersbut dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan
kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan
harus bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai
dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders-nya dan
lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya.
Berdasarkan dengan hal tersebut, John Elkingston‟s mengelompokkan CSR
atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “Triple Bottom Line”. Ketiga aspek
itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity),
peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social
justice). John juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus
memperhatikan “Triple P” yaitu “Profit” sebagai wujud aspek ekonomi, “Planet”
sebagai wujud aspek lingkungan, “People” sebagai aspek sosial (Wibisono, 2007: 22-
36).
Pada tahun 2002, Global Compact Initiative menegaskan kembali tentang
triple P dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (profit),
mensejahterakan masyarakat (people), dan menjamin keberlanjutan kehidupan
(planet)
Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)
Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial
perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan
mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk
meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis
sendiri maupun untuk pembangunan.
Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang
disebut Sustainability Report. Sustainability Report adalah pelaporan mengenai
kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan
produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainability
development). Sustainability Report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel
tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang sustainability development yang
membawa menuju kepada core business dan sektor industrinya
Pengelompokan Analisis Lingkungan
Menurut Mulyani (2011), terdapat lima tahap pengelompokan analisis
lingkungan, yaitu :
- Identifikasi
Pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan biaya
penanggulangan eksternality yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional
usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak dampak negatif tersebut. Sebagai
contoh misalnya sebuah Rumah Sakit yang diperkirakan akan menghasilkan limbah
berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus untuk hal tersebut
mengidentifikasi limbah yang mungkin ditimbulkan antara lain: limbah padat, cair,
maupun radioaktif yang berasal dari kegiatan instalasi rumah sakit atau kegiatan
karyawan maupun pasien (Sudigyo, 2002). Macam macam kemungkinan dampak ini
diidentifikasi sesuai dengan bobot dampak negatif yang mungkin timbul. - Pengakuan
Elemen-elemen tersebut yang telah diidentifikasikan selanjutnya diakui
sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada saat menerima manfaat dari
sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut.
Pengakuan biaya-biaya dalam rekening ini dilakukan pada saat menerima manfaat
dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan sebab pada saat sebelum nilai atau jumlah
itu dialokasikan tidak dapat disebut sebagai biaya sehingga pengakuan sebagai biaya
dilakukan pada saat sejumlah nilai dibayarkan untuk pembiayaan pengelolaan
lingkungan. (PSAK,2002) - Pengukuran
Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya biaya yang
dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini
dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada
periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai
kebutuhan riil setiap periode.
Dalam hal ini, pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan
pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang
bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah
dan nilai yang berbeda-beda. - Penyajian
Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan bersama sama
dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub biaya administrasi dan
umum. Penyajian biaya lingkungan ini didalam laporan keuangan dapat dilakukan
dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk
nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut. - Pengungkapan
Pengungkapan akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan
sukarela. Namun, tidak semua perusahaan melaporkan pengungkapan akuntansi
lingkungan secara sukarela. Misalnya perusahaan pertambangan, yang wajib
melakukan pengungkapan akuntansi lingkungan.
Pengungkapan akuntansi lingkungan pada penelitian ini merupakan
pengungkapan informasi data akuntansi lingkungan dari sudut pandang fungsi
internal akuntansi lingkungan itu sendiri, yaitu berupa laporan akuntansi lingkungan.
Laporan tersebut harus didasarkan pada situasi aktual pada suatu perusahaan atau
organisasi lainnya. Data aktual diungkapkan dan ditentukan oleh perusahaan sendiri
atau organisasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan ketika pengungkapan data
eksternal akuntansi lingkungan untuk mengklarifikasi prasarat dari pengungkapan
data, supaya stakeholders memperoleh pemahaman konsisten dari data akuntansi
lingkungan.
Praktek-praktek akuntansi tradisional seringkali melihat biaya lingkungan
sebagai biaya mengoperasikan bisnis, meskipun biaya-biaya tersebut signifikan,
meliputi: biaya sumberdaya, yaitu mereka yang secara langsung berhubungan dengan
produksi dan mereka yang terlibat dalam operasi bisnis umum, pengolahan limbah,
dan biaya pembuangan. Biaya reputasi lingkungan, dan biaya membayar premi
asuransi resiko lingkungan.
Dalam banyak kasus, biaya-biaya lingkungan seperti yang berkaitan dengan
sumberdaya alam (energi, udara, air) dimasukkan ke dalam satu jalur „biaya operasi‟
atau „biaya administrasi‟ yang diperlakukan independen dengan proses produksi. Juga
biaya lingkungan sering didefinisikan secara sempit sebagai biaya yang terjadi dalam
upaya pemenuhan dengan atau kaitan dengan hukum atau peraturan lingkungan. Hal
ini karena sistem akuntansi cenderung berfokus pada biaya bisnis yang teridentifikasi
secara jelas, bukan pada biaya dan manfaat pilihan alternatif
Model Biaya Kualitas Lingkungan
Dalam model kualitas lingkungan total, keadaan yang ideal adalah tidak ada
kerusakan lingkungan. Kerusakan didefenisikan sebagai degradasi langsung dari
lingkungan, seperti emisi residu benda padat, cair, atau gas ke dalam lingkungan
(misalnya: pencemaran air dan polusi udara), atau degradasi tidak langsung seperti
penggunaan bahan baku dan energi yang tidak perlu.
Menurut Hansen dan Mowen (2007), biaya lingkungan dapat diklasifikasikan
menjadi empat kategori, yaitu :
- Biaya Pencegahan Lingkungan (Environmental Prevention Costs)
Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang
dilakukan untuk encegah diproduksinya limbah dan/atau sampah yang merusak
lingkungan. Contoh : evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat
untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi dan
menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit risiko
lingkungan, daur ulang produk, pemerolehan serifikasi ISO 14001.3. - Biaya Deteksi Lingkungan (Environmental Detection Costs)
Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan
untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain diperusahaan telah
memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh: Audit aktivitas
lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pengembangan ukuran kinerja
lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari
pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran. - Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (Environmental Internal Failure Costs)
Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan
karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar.
Contoh: Pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi,
pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi
fasilitas untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan. - Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (Environmental Eksternal Failure Costs)
Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (environmental external failure),
adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan serta melepas limbah atau sampah
ke dalam lingkungan. Biaya ini terbagi menjadi dua yaitu Biaya kegagalan eksternal
yang direalisasi (realized external failure costs) adalah biaya yang dialami dan
dibayar oleh perusahaan.
Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan (unrealized external
failure costs) atau biaya sosial disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan
dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh biaya kegagalan eksernal yang
direalisasi adalah: pembersihan danau yang tercemar, pembersihan minyak yang
tumpah, pembersihan tanah yang tercemar, penggunaan bahan baku dan energi secara
tidak efisien, penyelesaian klaim kecelakaan pribadi dari praktik kerja yang tidak
ramah lingkungan, dl
Sistem Akuntansi Lingkungan
Sistem akuntansi lingkungan terdiri atas lingkungan akuntansi konvensional
dan akuntansi ekologis. Akuntansi lingkungan konvensional mengukur dampak-
dampak dari lingkungan alam pada suatu perusahaan dalam istilah-istilah keuangan.
Sedangkan akuntansi ekologis mencoba untuk mengukur dampak suatu
perusahaan berdasarkan lingkungan tetapi pengukuran dilakukan dalam bentuk unit
fisik (misalnya sisa barang produksi dalam kilogram, pemakaian energi dalam kilo
joules), akan tetapi standar pengukuran yang digunakan bukan dalam bentuk satuan
keuangan
Tujuan dan Manfaat Akuntansi Lingkungan
Menurut Ikhsan (2008) tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi
lingkungan adalah sebagai alat manajemen lingkungan yang digunakan untuk menilai
keefektifan kegiatan konservasi lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan
masyarakat yang digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan,
kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik.
Akuntansi Lingkungan secara spesifik mendefinisikan dan menggabungkan
semua biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Bila biaya-biaya
tersebut secara jelas teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil
keuntungan dari peluang-peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. Adapun
manfaat-manfaat mengadopsi akuntansi lingkungan, yaitu :
- Perkiraan yang lebih baik dari biaya sebenarnya pada perusahaan untuk
memproduksi produk atau jasa. Ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki harga
dan profitabilitas. - Mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya dari produk, proses, sistem, atau
fasilitas dan menjabarkan biaya-biaya tersebut pada tanggungjawab manajer. - Membantu manajer untuk menargetkan area operasi bagi pengurangan biaya dan
perbaikan dalam ukuran lingkungan dan kualitas. - Membantu dengan penanganan keefektifan biaya lingkungan atau ukuran
perbaikan kualitas. - Memotivasi staf untuk mencari cara yang kreatif untuk mengurangi biaya-biaya
lingkungan. - Mendorong perubahan dalam proses untuk mengurangi penggunaan sumberdaya
dan mengurangi, mendaur ulang, atau mengidentifikasi pasar bagi limbah. - Meningkatkan kepedulian staf terhadap isu-isu lingkungan, kesehatan dan
keselamatan kerja. - Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk atau jasa perusahaan dan
sekaligus meningkatkan daya kompetitif.
Beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan untuk
mengadopsi akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan,
antara lain : - Memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan.
29 - Memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mungkin
mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup
lainnya, serta keberhasilan bisnis perusahaan. - Diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang lebih akurat terhadap produk
dari proses lingkungan yang diinginkan. - Memungkinkan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang mengharapkan
produk/jasa lingkungan yang lebih bersahabat.
Menurut Aniela (2011) terdapat beberapa alasan yang mendukung
pelaksanaan akuntansi lingkungan, yaitu : - Biaya lingkungan jika tidak mendapatkan perhatian khusus akan menjadi tidak
jelas dan masuk dalam akun overhead atau bahkan diabaikan. - Banyak perusahaan telah menemukan bahwa biaya lingkungan dapat diimbangi
dengan menghasilkan pendapatan melalui penjualan limbah sebagai suatu produk. - Pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan perbaikan
kinerja lingkungan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan
manusia serta keberhasilan perusahaan. - Memahami biaya lingkungan dan kinerja proses dan produk dapat mendorong
penetapan biaya dan harga produk lebih akurat dan dapat membantu perusahaan
dalam mendesain proses produksi, barang, dan jasa yang lebih ramah lingkungan
untuk masa depan. - Akuntansi untuk biaya lingkungan dan kinerja lingkungan dapat mendukung
perkembangan perusahaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan secara
keseluruhan
Pengertian Akuntansi Lingkungan
Istilah akuntansi lingkungan mempunyai banyak arti dan kegunaan. Akuntansi
lingkungan dapat mendukung pendapatan, akuntansi keuangan maupun bisnis
internal akuntansi manajerial. Akuntansi lingkungan (Environmental Accounting atau
EA) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan
(environmental costs) ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga
pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun
non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi
kualitas lingkungan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States
Environment Protection Agency (US EPA) akuntansi lingkungan adalah : “suatu
fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah menggambarkan biaya-biaya
lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu
mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-
biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.
Badan perlindungan Amerika Serikat atau United States Environmental
Protection Agency (EPA) menambahkan bahwa istilah akuntansi lingkungan dibagi
menjadi dua dimensi utama. Pertama, akuntansi lingkungan merupakan biaya yang
secara langsung berdampak pada perusahaan secara menyeluruh (dalam hal ini
disebut “biaya pribadi”). Kedua, akuntansi lingkungan juga meliputi biaya-biaya
individu, masyarakat maupun lingkungan suatu perusahaan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Akuntansi lingkungan juga merupakan suatu bidang yang terus berkembang
dalam mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan mengkomunikasikan biaya-
biaya aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya. Biaya ini meliputi
biaya-biaya pembersihan atau perbaikan tempat-tempat terkontaminasi, biaya
pelestarian lingkungan, biaya hukuman dan pajak, biaya pencegahan polusi teknologi
dan biaya manajemen pemborosan.
Regulasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah
diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi dampak lingkungan dari
aktivitas perusahaan juga telah diatur SAK. PSAK No. 1 Paragraf 9 telah
memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan berikut :
“Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup
(atau nilai tambah) khususnya bagi industri dengan sumber daya terkait dengan
lingkungan hidup (atau karyawan dan stakeholder lainnya sebagai pengguna
laporan keuangan penting)”.
Teori Sinyal (Signalling Theory)
Teori ini menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi
merupakan catatan penting suatu perusahaan baik di masa lalu, saat ini maupun di
masa yang akan datang. Teori Sinyal menunjukkan adanya asimetris informasi antara
manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi
tersebut dan mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyal-
sinyal kepada pengguna laporan keuangan.
Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan
sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman
tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada
waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar.
Menurut Prasetyanigrum (2008) teori sinyal (signaling theory) menjelaskan
mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan laporan keuangan kepada
pihak eksternal. Dorongan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat
asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar (investor).
Roida (2008) menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleah pasar
atau yang diterima oleh pasar merupakan sebuah sinyal yang dapat bermakna positif
atau negatif, tergantung preferensi atas sinyal tersebut. Informasi jika dilihat dalam
konteks sinyal dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga sinyal merupakan
biaya untuk mendapatkan return (tingkat keuntungan) yang diharapkan oleh
perusahaan. Salah satu corporate action yang merupakan informasi sekaligus tanda
(signal) adalah perusahaan yang mengumumkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh
perusahaan yang bersangkutan.
Roida (2008) juga menegaskan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan
kebijakan formal berupa CSR akan mengirimkan sinyal positif bagi pasar. Namun
jika dihubungkan dengan apa yang dijalankan saat ini dengan reputasi perusahaan di
masa lampau seperti perusakan lingkungan (Newmont di Minahasa, Freeport di
Papua, dan Shell di Nigeria), eksplotasi buruh (Nike, GAP), melakukan suap untuk
mendapatkan proyek, dan melakikan rekayasa keuangan, maka program CSR ini
hanya menjadi alat untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mempertahankan
sahamnya.
Pencitraan sebagai perusahaan dengan budi pekerti yang baik merupakan
sebuah metode untuk mentrasnfer rival costs yang harus dikeluarkan perusahaan
untuk menghadapi pesaing pada industri sejenis. Sebagai contoh PT H.M Sampoerna,
tbk. yang mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang menjalankan CSR melalui
kepedulian pada pendidikan yang mana hasilnya diharapkan nilai perusahaan akan
mengalami peningkatan atau dengan kata lain tujuan finansial perusahaan akan
tercapai (Roida, 2008)
Teori Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory)
Pada dasarnya, konsepsi terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda
dengan konesp tanggung jawab pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada
sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna
tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti liability. Sedangkan teori tanggung
jawab sosial (social responsibility theory) sendiri lahir dari kebebasan positif yang
menekankan tanggung jawab dalam makna responsibility.
Filosofi utama dari tanggung jawab sosial sungguh radikal, karena membatasi
kebebasan dalam makna positif. Tetapi, dalam praktiknya teori ini sangat familiar,
karena “responsibility” sendiri berate keadaan yang dipertanggungjawabkan, di mana
keaadaan yang dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tangan negara,
sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejarah kaum libertarian (Sumber: Eka Wenast,
Teori Tanggung Jawab Sosial dalam http://filsafat-eka-wenast.blogspot.com, diakses
pada 02 Mei 2017).
Bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka
dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian
perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas daripada sekedar
kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial
lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan
usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di
mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya.
Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan
aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-
pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung
makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga
dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan untuk itu, harus
ada regulasi sebagai acuan penerapan CSR
Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)
Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat
bagi stakeholder-nya (Ghazali dan Chariri : 2007). Konsep stakeholder pertama kali
dikembangkan oleh Freeman (1984) untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan
(corporate behaviour) dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013).
Warsono dkk. (2009) mengemukakan argumen bahwa dasar dari teori
kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan
masyarakat menjadi sangat pervasive sehingga perusahaan perlu melaksanakan
akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan bukan hanya kepada
pemegang saham saja.
Stakeholder suatu perusahaan terdiri dari pemegang saham. Kreditor,
konsumen, pemasok, karyawan dan komunitas lain seperti masyarakat yang
merupakan bagain dari lingkungan sosial. Stakeholder pada dasarnya mengendalikan
atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan.
Menurut Jones dalam Solihin (2009) menjelaskan bahwa stakeholders dibagi
dalam dua kategori, yaitu :
a) Inside Stakeholders : terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside stakeholders adalah
pemegang saham (stockholders), manajer, dan karyawan.
b) Outside stakeholders : terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan
pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan
perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi
oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang
termasuk dalam kategori outside stakeholders adalah pelanggan (customers),
pemasok (supplier), pemerintah (government), masyarakat lokal, dan masyarakat
secara umum.
Menurut Soedaryanto (2008) seperti halnya pemegang saham yang
mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan.
Teori Stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial
perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para
stakeholder-nya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk
memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus
memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian dari operasi
perusahaan itu sendiri.
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Teori legitimasi (Legitimacy Theory) berfokus pada interaksi antara
perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian
dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan
karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin
legitimate (sah).
Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori
legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan demikian,
legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu
perusahaan.
Grey et al., (1997) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat
(society), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini
adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika
masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan
dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.
Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan
diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh
masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan
dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan
terhadap masyarakat.
Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas
dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan
tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga
mereka diterima oleh masyarakat.
Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus
mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan
lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai
bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan legitimasi yang
telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013)
Tujuan dan Manfaat Akuntansi Lingkungan
Menurut Ikhsan (2008) tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi
lingkungan adalah sebagai alat manajemen lingkungan yang digunakan untuk menilai
keefektifan kegiatan konservasi lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan
masyarakat yang digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan,
kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik.
Akuntansi Lingkungan secara spesifik mendefinisikan dan menggabungkan
semua biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Bila biaya-biaya
tersebut secara jelas teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil
keuntungan dari peluang-peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. Adapun
manfaat-manfaat mengadopsi akuntansi lingkungan, yaitu :
- Perkiraan yang lebih baik dari biaya sebenarnya pada perusahaan untuk
memproduksi produk atau jasa. Ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki harga
dan profitabilitas. - Mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya dari produk, proses, sistem, atau
fasilitas dan menjabarkan biaya-biaya tersebut pada tanggungjawab manajer. - Membantu manajer untuk menargetkan area operasi bagi pengurangan biaya dan
perbaikan dalam ukuran lingkungan dan kualitas. - Membantu dengan penanganan keefektifan biaya lingkungan atau ukuran
perbaikan kualitas. - Memotivasi staf untuk mencari cara yang kreatif untuk mengurangi biaya-biaya
lingkungan. - Mendorong perubahan dalam proses untuk mengurangi penggunaan sumberdaya
dan mengurangi, mendaur ulang, atau mengidentifikasi pasar bagi limbah. - Meningkatkan kepedulian staf terhadap isu-isu lingkungan, kesehatan dan
keselamatan kerja. - Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk atau jasa perusahaan dan
sekaligus meningkatkan daya kompetitif.
Beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan untuk
mengadopsi akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan,
antara lain : - Memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan.
- Memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mungkin
mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup
lainnya, serta keberhasilan bisnis perusahaan. - Diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang lebih akurat terhadap produk
dari proses lingkungan yang diinginkan. - Memungkinkan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang mengharapkan
produk/jasa lingkungan yang lebih bersahabat.
Menurut Aniela (2011) terdapat beberapa alasan yang mendukung
pelaksanaan akuntansi lingkungan, yaitu : - Biaya lingkungan jika tidak mendapatkan perhatian khusus akan menjadi tidak
jelas dan masuk dalam akun overhead atau bahkan diabaikan. - Banyak perusahaan telah menemukan bahwa biaya lingkungan dapat diimbangi
dengan menghasilkan pendapatan melalui penjualan limbah sebagai suatu produk. - Pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan perbaikan
kinerja lingkungan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan
manusia serta keberhasilan perusahaan. - Memahami biaya lingkungan dan kinerja proses dan produk dapat mendorong
penetapan biaya dan harga produk lebih akurat dan dapat membantu perusahaan
dalam mendesain proses produksi, barang, dan jasa yang lebih ramah lingkungan
untuk masa depan. - Akuntansi untuk biaya lingkungan dan kinerja lingkungan dapat mendukung
perkembangan perusahaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan secara
keseluruhan
Pengertian Akuntansi Lingkungan
Istilah akuntansi lingkungan mempunyai banyak arti dan kegunaan. Akuntansi
lingkungan dapat mendukung pendapatan, akuntansi keuangan maupun bisnis
internal akuntansi manajerial. Akuntansi lingkungan (Environmental Accounting atau
EA) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan
(environmental costs) ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga
pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun
non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi
kualitas lingkungan.
Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States
Environment Protection Agency (US EPA) akuntansi lingkungan adalah : “suatu
fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah menggambarkan biaya-biaya
lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu
mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-
biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.
Badan perlindungan Amerika Serikat atau United States Environmental
Protection Agency (EPA) menambahkan bahwa istilah akuntansi lingkungan dibagi
menjadi dua dimensi utama. Pertama, akuntansi lingkungan merupakan biaya yang
secara langsung berdampak pada perusahaan secara menyeluruh (dalam hal ini
disebut “biaya pribadi”). Kedua, akuntansi lingkungan juga meliputi biaya-biaya
individu, masyarakat maupun lingkungan suatu perusahaan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Akuntansi lingkungan juga merupakan suatu bidang yang terus berkembang
dalam mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan mengkomunikasikan biaya-
biaya aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya. Biaya ini meliputi
biaya-biaya pembersihan atau perbaikan tempat-tempat terkontaminasi, biaya
pelestarian lingkungan, biaya hukuman dan pajak, biaya pencegahan polusi teknologi
dan biaya manajemen pemborosan.
Regulasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah
diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi dampak lingkungan dari
aktivitas perusahaan juga telah diatur SAK. PSAK No. 1 Paragraf 9 telah
memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan berikut :
“Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup
(atau nilai tambah) khususnya bagi industri dengan sumber daya terkait dengan
lingkungan hidup (atau karyawan dan stakeholder lainnya sebagai pengguna
laporan keuangan penting)”.
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi
lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas berkaitan dengan
aktivitas lingkungan dengan tujuan untuk menambah referensi para stakeholder
dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya memperhatikan laba dari suatu
entitas, tetapi juga dengan memperhatikan dari aspek lingkungannya
Teori Sinyal (Signalling Theory)
Teori ini menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi
merupakan catatan penting suatu perusahaan baik di masa lalu, saat ini maupun di
masa yang akan datang. Teori Sinyal menunjukkan adanya asimetris informasi antara
manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi
tersebut dan mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyal-
sinyal kepada pengguna laporan keuangan.
Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan
sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman
tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada
waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar.
Menurut Prasetyanigrum (2008) teori sinyal (signaling theory) menjelaskan
mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan laporan keuangan kepada
pihak eksternal. Dorongan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat
asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar (investor).
Roida (2008) menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleah pasar
atau yang diterima oleh pasar merupakan sebuah sinyal yang dapat bermakna positif
atau negatif, tergantung preferensi atas sinyal tersebut. Informasi jika dilihat dalam
konteks sinyal dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga sinyal merupakan
biaya untuk mendapatkan return (tingkat keuntungan) yang diharapkan oleh
perusahaan. Salah satu corporate action yang merupakan informasi sekaligus tanda
(signal) adalah perusahaan yang mengumumkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh
perusahaan yang bersangkutan.
Roida (2008) juga menegaskan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan
kebijakan formal berupa CSR akan mengirimkan sinyal positif bagi pasar. Namun
jika dihubungkan dengan apa yang dijalankan saat ini dengan reputasi perusahaan di
masa lampau seperti perusakan lingkungan (Newmont di Minahasa, Freeport di
Papua, dan Shell di Nigeria), eksplotasi buruh (Nike, GAP), melakukan suap untuk
mendapatkan proyek, dan melakikan rekayasa keuangan, maka program CSR ini
hanya menjadi alat untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mempertahankan
sahamnya.
Pencitraan sebagai perusahaan dengan budi pekerti yang baik merupakan
sebuah metode untuk mentrasnfer rival costs yang harus dikeluarkan perusahaan
untuk menghadapi pesaing pada industri sejenis. Sebagai contoh PT H.M Sampoerna,
tbk. yang mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang menjalankan CSR melalui
kepedulian pada pendidikan yang mana hasilnya diharapkan nilai perusahaan akan
mengalami peningkatan atau dengan kata lain tujuan finansial perusahaan akan
tercapai (Roida, 2008)
Teori Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory)
Pada dasarnya, konsepsi terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda
dengan konesp tanggung jawab pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada
sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna
tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti liability. Sedangkan teori tanggung
jawab sosial (social responsibility theory) sendiri lahir dari kebebasan positif yang
menekankan tanggung jawab dalam makna responsibility.
Filosofi utama dari tanggung jawab sosial sungguh radikal, karena membatasi
kebebasan dalam makna positif. Tetapi, dalam praktiknya teori ini sangat familiar,
karena “responsibility” sendiri berate keadaan yang dipertanggungjawabkan, di mana
keaadaan yang dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tangan negara,
sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejarah kaum libertarian
Bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka
dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian
perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas daripada sekedar
kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial
lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan
usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di
mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya.
Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan
aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-
pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung
makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga
dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan untuk itu, harus
ada regulasi sebagai acuan penerapan CSR
Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)
Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat
bagi stakeholder-nya (Ghazali dan Chariri : 2007). Konsep stakeholder pertama kali
dikembangkan oleh Freeman (1984) untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan
(corporate behaviour) dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013).
Warsono dkk. (2009) mengemukakan argumen bahwa dasar dari teori
kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan
masyarakat menjadi sangat pervasive sehingga perusahaan perlu melaksanakan
akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan bukan hanya kepada
pemegang saham saja.
Stakeholder suatu perusahaan terdiri dari pemegang saham. Kreditor,
konsumen, pemasok, karyawan dan komunitas lain seperti masyarakat yang
merupakan bagain dari lingkungan sosial. Stakeholder pada dasarnya mengendalikan
atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan.
Menurut Jones dalam Solihin (2009) menjelaskan bahwa stakeholders dibagi
dalam dua kategori, yaitu :
a) Inside Stakeholders : terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside stakeholders adalah
pemegang saham (stockholders), manajer, dan karyawan.
b) Outside stakeholders : terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan
pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan
perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi
oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang
termasuk dalam kategori outside stakeholders adalah pelanggan (customers),
pemasok (supplier), pemerintah (government), masyarakat lokal, dan masyarakat
secara umum.
Menurut Soedaryanto (2008) seperti halnya pemegang saham yang
mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan.
Teori Stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial
perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para
stakeholder-nya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk
memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus
memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian dari operasi
perusahaan itu sendiri
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Teori legitimasi (Legitimacy Theory) berfokus pada interaksi antara
perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian
dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan
karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin
legitimate (sah).
Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori
legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan demikian,
legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu
perusahaan.
Grey et al., (1997) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat
(society), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini
adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika
masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan
dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.
Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan
diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh
masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan
dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan
terhadap masyarakat.
Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas
dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan
tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga
mereka diterima oleh masyarakat.
Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus
mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan
lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai
bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan legitimasi yang
telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013)
Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan(Tobin’s Q) melalui Kinerja Keuangan
Pengungkapan sosial perusahaan diwujudkan melalui kinerja ekonomi,
lingkungan dan sosial. Semakin baik kinerja yang dilakukan perusahaan didalam
memperbaiki lingkungannya (kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial), maka nilai
perusahaan semakin meningkat sebagai akibat dari para investor yang
menanamkan sahamnya pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan para investor
lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya pada korporasi yang ramah
lingkungan. Corporate Social Responsibility akan meningkatkan nilai perusahaan
pada saat Return On Asset perusahaan meningkat.
Hasil penelitian Tjipto dan Juniarti (2016) bahwa Corporate Social
Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan
dan hasil penelitian Handriyani (2013:13), bahwa pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai
perusahaan.
Penelitian yang menguji hubungan antara beberapa ukuran kinerja sosial
perusahaan dan ukuran-ukuran kinerja keuangan jangka panjang dengan
menggunakan ukuran-ukuran akuntansi atau keuangan pada profitabilitas. Rasio
profitabilitas yang sering digunakan untuk melihat hubungan antara CSR dan
kinerja keuangan adalah return on asset. Apabila pengungkapan CSR yang
dilakukan perusahaan memberikan pengaruh terhadap return on asset, sehingga
akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga aktivitas Corporate Social
Responsibility (CSR) oleh perusahaan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan
Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan (Return On Asset)terhadap Nilai Perusahaan (Tobin’s Q)
Menurut Zuredah (2010) pengukuran kinerja keuangan merupakan salah
satu faktor yang sangat penting perusahaan, karena pengukuran tersebut
digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan, yang
dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan dan
memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang penting
mengenai aset yang digunakan untuk membuat keputusan yang menyalurkan
kepentingan perusahaan.
Pada dasarnya, kinerja keuangan perusahaan menggambarkan baik atau
buruknya kondisi keuangan perusahaan dan mencerminkan pencapaian prestasi
perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode tertentu yang diukur
dengan menggunakan alat pengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan
perusahaan juga digunakan sebagai media pengukuran subjektif yang
menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam
menjalankan bisnis utama dan meningkatkan pendapatannya
Hasil penelitian Dewa, dkk (2014/0, bahwa profitabilitas berpenngaruh
signifikan terhadap Tobin‟s Q dan penelitian Wahyu dan Wardoyo (2014), bahwa
Return on Asset memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan,
dan hasil penelitian Anthony dan Nanik (2015), bahwa retun on Asset mempunyai
pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q.
Semakin tinggi kinerja keuangan yang biasanya diproksikan dengan rasio
keuangan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Melalui Return on Asset
dapat dilihat seberapa berhasilnya manajemen perusahaan mengelola aset dan
46
modal yang dimilikinya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Penilaian
prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu
menghasilkan laba. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan
elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan
di masa yang akan datang.
Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap KinerjaKeuangan Perusahaan (Return On Asset)
Kinerja perusahaan sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek salah
satunya adalah tingkat profitabilitas sebagai ukuran kinerja keuangan suatu
perusahaan. Saat ini para investor mulai melirik perusahaan-perusahaan yang
menjalankan tanggung jawab sosial serta memiliki laporan keuangan yang baik.
Hasil penelitian Gantino (2016:30), menunjukkan bahwa Corporate
Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap return on
asset (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan
Corporate Social Responsibility dapat memberikan dampak positif bagi
perusahaan, dimana dengan melakukan aktivitas Corporate Social Responsibility
(CSR) perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk
perusahaan, sehingga reputasi perusahaan juga meningkat dimata masyarakat.
Melalui teori legitimasi, perusahaan yang melakukan Corporate Social
Responsibility (CSR) lebih berperan dalam meningkatkan legitimasi yang akan
berpengaruh kepada sikap konsumen terhadap produk perusahaan. Hal ini akan
memicu keuangan perusahaan menjadi lebih baik sehingga laba perusahaan
meningkat dan akan diikuti oleh kenaikan ROA perusahaan di tahun berikutnya.
Namun berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marissa Yaparto, dkk
(2013:15), menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak
berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA)
Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan erat dengan
profitabilitas perusahaan (Return On Asset). Hal ini dapat dilihat pada perusahaan-
perusahaan yang menjalankan dan mengungkapkan aktivitas Corporate Social
Responsibility (CSR). Perusahaan-perusahaan yang dapat menjalankan dan
mengungkapkan aktivitas CSR dengan baik dapat meningkatkan reputasi serta
dapat mengurangi biaya atas kemungkinan tuntutan atau protes yang akan terjadi,
sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat.
Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan
profitabilitas perusahaan telah diyakini mencerminkan pandangan bahwa reaksi
sosial memerlukan gaya manajerial yang sama dengan gaya manajerial yang
dilakukan pihak manajemen untuk membuat suatu perusahaan memperoleh
keuntungan,
Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar.
Karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara
maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Menurut Tjipto dan
Juniarti (2016:27), Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran
pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal
menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Suatu perusahaan dapat
dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai
perusahaan dapat tercermin dari tingginya harga saham perusahaan, jika nilai
sahamnya tinggi dapat dikatakan nilai perusahaan juga baik (Handriyani, 2013:5).
Setiap perusahaan yang didirikan menginginkan harga saham yang dijual
memiliki potensi harga tinggi sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor
karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan
juga akan meningkat. Karena tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah
mengoptimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan
menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya.
Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor untuk menilai
perusahaan secara keseluruhan (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Nilai perusahaan
dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan
pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya,
seperti manajer maupun komisaris.
Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar
perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai
penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya
36
dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah
satunya Tobin‟s Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik,
karena dalam Tobin‟s Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham
perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan
yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Jadi semakin besar nilai
Tobin‟s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang
baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan
dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan
investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan
tersebut
Return On Asset (ROA)
Menurut Brigham and Houston (2009:109), Return on Asset (ROA) adalah
salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur
kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas
operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan
aktiva yang dimilikinya. Return on Asset diperoleh dengan cara membandingkan
net income terhadap total asset
Kinerja Keuangan Perusahaan
Kinerja Keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya
menghasilkan angka laba yang lebih unggul di bandingkan arus kas untuk
mengevaluasi kinerja keuangan . Pengakuan pendapatan memastikan bahwa
semua pendapatan yang di hasilkan dalam suatu periode telah di akui . Pengaitan
memastikan bahwa beban yang dicatat pada suatu periode hanya beban yang
terkait dengan periode tersebut (Subramayam dan Wild, 2010).
Menurut Gantino (2016:23), Pada dasarnya, kinerja keuangan perusahaan
menggambarkan baik atau buruknya kondisi keuangan perusahaan dan
mencerminkan pencapaian prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba pada
suatu periode tertentu yang diukur dengan menggunakan alat pengukur kinerja
keuangan. Kinerja keuangan perusahaan juga digunakan sebagai media
pengukuran subjektif yang menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh
sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis utama dan meningkatkan
pendapatannya.
Kinerja keuangan merupakan bagian penting dari perusahaan karena
merupakan dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun
eksternal perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengukuran
terhadap kinerja keuangannya. Menurut Ratih dan Setyarini (2014), Kinerja
perusahaan adalah istilah untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam
menjalankan usahanya. Rasio pengukur kinerja keuangan perusahaan sebenarnya
sangat banyak, dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu rasio
profitabilitas sebagai proksi kinerja keuangan perusahaan, yaitu ROA (Return on
Assets)
Corporate Social Responsibility Disclousure (CSRD)
Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005), juga
dijelaskan sebagai proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari
kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan
terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Tujuan pengungkapan tanggungjawab sosial adalah sebagai bentuk
kepedulian perusahaan baik kepada shareholder maupun kepada stakeholder.
Tingkat pengungkapan informasi tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) pada
perusahaan-perusahaan yang diteliti dinilai melalui luas pengungkapan yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk mengukur Corporate Social
Responsibility Disclosure digunakan indeks pengungkapan sosial atau CSR index
yang merupakan luas pengungkapan relative setiap perusahaan sampel atas
pengungkapan sosial yang dilakukannya.
Terdapat 2 indikator yang dipakai perusahaan dalam melaporkan kegiatan
Corporate Social Responsibility (CSR). Pertama yaitu indikator yang diterapkan
oleh GRI (GlobalReporting Initiative). GRI menyatakan pengungkapannya dalam
79 item pengukapan yang terdiri dari indikator ekonomi (9 item), lingkungan (30
item), dan sosial yang mencakup tenaga kerja (14 item) hak asasi manusia (9
item) sosial (8 item) dan produk (9 item). Kedua yaitu indikator yang terdiri dari
78 item pengungkapan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.
Hal ini disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM no.VIII G.2, berdasarkan
tentang laporan tahunan dan kesesuaian item untuk diaplikasikan di Indonesia.
Dimana dalam pengungkapannya terdiri dari indikator lingkungan (13 item),
Energi (7 item), kesehatan dan keselamatan kerja (8 item),lain-lain tenaga kerja
(29 item), Produk (10 item), keterlibatan masyarakat (9 item) dan umum (2 item).
Dengan laporan pertanggungjawaban sosial, masyarakat akan mengetahui
aktivitas-aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini penting
mengingat masyarakat merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak dari
aktivitas perusahaan, terutama dampak negative yang mungkin timbul akibat
aktivitas perusahaan. Dengan melakukan praktik dan pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR), perusahaan akan mendapatkan manfaat antara lain,
peningkatan penjualan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik
perusahaan di mata investor dan analisis keuangan.
Menurut Murtanto (2006) dalam Media Akuntansi, pengungkapan kinerja
perusahaan sering kali dilakukan secara sukarela (voluntary disclosure) oleh
perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial
secara sukarela yaitu :
- Internal Decision Making
Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas
informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan.
Walaupun sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara
sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali - Product Differentiation
Manajer perusahaan memiliki intensif untuk membedakan diri dari
pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat.
Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan
manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga
perusahaan yang tidak peduli sosial akan terlihat lebih sukses daripada
perusahaan yang peduli. Hal ini mendorong perusahaan yang peduli
sosial untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat
dapat membedakan mereka dari perusahaan lain - Enlightened Self Interest
Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan
sosialnya dengan para stakeholder karena mereka dapat mempengaruhi
pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.
Pertanggungjawaban sosial berhubungan juga dengan social contract
theory. Menurut teori tersebut, diantara bisnis perusahaan dan masyarakat terdapat
suatu kontrak sosial yang secara implisit maupun eksplisit. Dimana dalam kontrak
sosial, akuntansi sosial digunakan sebagai serangkaian teknik pengumpulan dan
pengungkapan data sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi
kinerja sosial organisasi dalam memberi penilaian mengenai kelayakan operasi
organisasi. Disamping itu pertanggung jawaban perusahaan diperlukan untuk
menilai apakah kegiatan perusahaa telah memenuhi ketentuan, standar dan
peraturan yang berlaku, misalnya mengenai polusi, kesehatan dan keselamatan,
bahaya penggunaan bahan-bahan yang beracun.
Di Indonesia praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 1 Paragraf 9 yang menyatakan bahwa :
“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai
lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya
bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting
da bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan
yang memegang peranan penting”.
Pengungkapan tanggungjawab sosial ini juga terdapat dalam keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-38/PM/1996 peraturan
No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Peraturan ini berisi mengenai kebebasan
bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan umum mengenai perusahaan,
selama hal tersebut tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang
disajikan dalam bagian lainya. Penjelasan umum tersebut dapat berisi uraian
mengenai keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, program
kemasyarakatan, amal, atau bakti sosial lainya serta uraian mengenai program
perusahaan dalam rangka pengembangan SDM.
Kegiatan tanggung jawab sosial yang dulunya bersifat sukarela yaitu tanpa
paksaan. Berubah menjadi wajib (mandatory) bagi perusahaan yang memiliki
kriteria seperti disebutkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan
Terbatas pasal 74 menyatakan bahwa, “Perseroan yang menjalankan usahanya di
bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan
tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan
kepatuhan dan kewajaran. Jika perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban
tanggung jawab sosial akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
undang-undang”.
Penelitian ini menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) sebagai
pedoman pengungkapan CSR menggunakan versi GRI Index 3.1 yang telah di
lakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya (Evelyn dan Juniarti, 2015;
Anggara, 2015). Pengukuran ini dipilih karena konsep pelaporan CSR yang
digagas oleh GRI adalah konsep sustainablity report, dalam sustainability report
digunakan metode triple bottom line yang tidak hanya melaporkan dari perspektif
ekonomi saja, melainkan dari perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indeks
pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI (Global Reporting Initiative), yaitu
sebagai berikut : - Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator)
- Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator)
- Indikator Kinerja Tenaga Kerja (labor practices performance indicator)
- Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (human rights performance
indicator) - Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator)
- Indikator Kinerja Produk (product responsibility performance
indicator)
Dalam menentukan indeks pengungkapan digunakan teknik tabulasi
untuk setiap perusahaan berdasarkan daftar atau checklist pengungkapan
lingkungan . Penilaian yang dilakukan dalam mengukur luas pengungkapan CSR
33
dengan pemberian skor 0 dan 1. Dimana nilai 0 untuk item yang tidak
diungkapkan dan nilai 1 untuk item yang diungkapkan oleh perusahaan. Apabila
perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR secara penuh maka nilai maksimal
yang dicapai yakni 79. Berikut rumus perhitungan CSRI :
Keterangan:
CSDIj = Corporate Social Responsibility Disclosure Indeks Perusahaan
Xij = 0 : Jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar
pertanyaan ;
1 : Jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar
pertanyaan
nj = Jumlah item untuk perusahaan j, nj = 79 (Skor maksimal)
Dengan demikian, 0 < CSRIj ≤ 1
Corporate Social Responsibility (CSR)
Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar
lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham,
perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari
masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai
harapan tertentu terhadap perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR)
yaitu suatu bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan
ekonomi perusahaan sekaligus peningkatan kualitas hidup karyawan beserta
keluarganya dan juga kualitas hidup masyarakat sekitar.
Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan keuntungan bersama bagi
semua pihak, baik perusahaan sendiri, karyawan, masyarakat, pemerintah maupun
lingkungan. Ada empat manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap
perusahaan :
- Brand Differentiation.
Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, Corporate Social
Responsibility (CSR) bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik
dan etis dimata publik yang pada gilirannya menciptakan customer
loyality. - Human Resources.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat membantu dalam
perekrutan karyawan baru, terutama memiliki kualifikasi tinggi. Saat
interview calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman
tinggi sering bertanya tentang Corporate Social Responsibility (CSR)
dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima
tawaran. Bagi staf lama, Corporate Social Responsibility (CSR) juga
dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja. - License to Operate.
Perusahaan yang menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR)
dapat mendorong pemerintah dan publik memberi “ijin” atau “restu”
bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan
kepedulian terhadap lingkungan dan mayarakat luas. - Risk Management.
Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan.
Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam
sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan atau kerusakan
lingkungan. Membangun budaya “doing the right thing” berguna bagi
perusahaan dalam mengelola resiko-resiko bisnis.
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) pertama kali dikemukakan
oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953. Awalnya Corporate Social
Responsibility (CSR) dilandasi oleh kegiatan yang bersifat „filantropi‟ yakni
dorongan kemanusiaan yang bersumber dari norma dan etika universal untuk
menolong sesama dan memperjuangkan perataan sosial. Saat ini Corporate Social
Responsibility (CSR) telah dijadikan sebagai salah satu strategi oleh perusahaan
untuk meningkatkan citra perusahaan, yang akan mempengaruhi kinerja keuangan
perusahaan. Perubahan orientasi Corporate Social Responsibility (CSR) ini telah
banyak memunculkan konsep baru yang sekarang dikenal dengan corporate
citizenship (Gantino, 2016:21).
Adapun konsep Corporate Social Responsibility (CSR) memuat komponen-
komponen sebagai berikut: - Economic Responsibilities
Tanggung jawab sosial perusahaan yang utama dalah tanggung jawab
ekonomi karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang
menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan. - Legal Responsibilities
Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan
peraturan yang berlaku yang pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat
melalui lembaga legislatif - Ethical Responsibilities
Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis yaitu
menunjukan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara
perorangan maupun kelembagaan untuk menilai suatu isu di mana
penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam
suatu masyarakat. - Discretionary Responsibilities
Mayarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan
manfaat bagi mereka
Teori Sinyal ( signal theory )
Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah
perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal dapat
berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut
lebih baik daripada perusahaan lain (Gatot, dkk 2014:64).
Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk
mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal karena terjadi asimetri
informasi antara manajemen dengan pihak eksternal. Oleh sebab itu, semua
informasi perusahaan, baik itu informasi keuangan maupun non keuangan harus
diungkapkan oleh perusahaan. Salah satu informasi tersebut adalah tentang
aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan, yang
diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan mengungkapkan
Corporate Social Responsibility (CSR) dengan harapan dapat meningkatkan nilai
perusahaan (Rustiarini, 2010).
Tujuan dari pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut
adalah untuk memberikan sinyal kepada para investor bahwa perusahaan tidak
hanya sekedar menyajikan informasi keuangan melainkan perusahaan juga tetap
peduli pada lingkungan sekitar perusahaan. Signaling theory menekankan bahwa
perusahaan pelapor dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya.
Sinyal tersebut diharapkan mampu diterima secara positif oleh pasar sehingga
nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan implementasinya terhadap
nilai perusahaan
Teori Stakeholder ( Stakeholder theory )
Stakeholder merupakan semua pihak yang keberadaannya sangat
mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, seperti: karyawan, masyarakat,
perusahaan pesaing dan pemerintah. Daud dan Abrar (2008), berpendapat bahwa
kelompok tersebut menjadi pertimbangan paling penting untuk perusahan
mengungkapkan informasinya.
Menurut Ghozali dan Chariri (2007:409), teori Stakeholder merupakan teori
yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi
untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh
stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah,
masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi
bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak
suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut.
Menurut Anthony dan Nanik (2015:47), teori stakeholder merupakan teori
yang menjelaskan bagaimana manajemen memenuhi atau mengelola harapan para
stakeholder. Hal ini menunjukkan perusahaan tidak hanya beroperasi untuk
kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya,
dimana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Corporate
Social Responsibility (CSR) sebagai strategi bisnisnya. Para stakeholders akan
memberikan dukungan penuh kepada aktivitas perusahaan apabila pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dilakukan dengan baik yaitu
melakukan pengungkapan informasi lingkungan dan sosial secara sukarela,
senantiasa peduli terhadap lingkungan dengan mendasarkan kegiatan usaha pada
prinsip triple bottom lines sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan
kinerja dan mencapai laba dapat tercapai.
Keberadaan perusahaan itu tergantung oleh dukungan yang diberikan oleh
stakeholder-nya. Oleh sebab itu, dukungan dari stakeholder sangat mempengaruhi
keberadaan suatu perusahaan. Keputusan manajemen harus memperhatikan
stakeholder-nya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Stakeholder juga
mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan, seperti halnya pemegang saham, Stakeholder merupakan semua
pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi
oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Handriyani,
2013:3).
Kaitannya dengan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah segala
informasi yang diberikan perusahaan mengenai kinerja perusahaan kepada
stakeholder tidak hanya didasarkan pada kinerja keuangan saja. Corporate Social
Responsibility (CSR) mampu memberikan informasi tambahan mengenai
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan yang
nantinya juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Corporate Social
Responsibility (CSR) mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada
stakeholder dan melaporkan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh
perusahaan.
Teori Keagenan ( Agency Theory )
Agency Theory yang dikembangkan oleh Michael Johson, seorang professor
dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para
pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya
sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang
saham sebagaimana diasumsikan dalam stewardship model (Tjipto dan Juniarti,
2016:2).
Brigham & Houston (2004:26), menjelaskan hubungan keagenan (agency
relationship) terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai principal
membayar atau memanfaatkan individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai
agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk
membuat keputusan kepada agen tersebut. Hubungan keagenan utama terjadi
antara pemegang saham (principal) dengan manajer (agent).
Menurut Murwaningsih (2009:3), Teori keagenan mengasumsikan bahwa
semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemilik perusahaan
sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang
bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen
diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan. Karena perbedaan
kepentingan ini, masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi
diri sendiri. Agency theory memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai
agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi
kepentingannya sendiri (self-interest) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana
serta adil terhadap pemegang saham
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Gray et. Al, (Handriyani, 2013:3) berpendapat bahwa legitimasi merupakan
“ a systems-oriented view of organization and society permits us to focus on the
role of information and disclosure in the relationship between organizations, the
state, indivisuals and group”.
Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat
(society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu
sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan
harus kongruen dengan harapan masyarakat.
Menurut Hermawan dan Maf‟ulah (2014:3), Teori legitimasi menyatakan
bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat ditempat dia berada
merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang dimiliki oleh
masyarakat. Organisasi mungkin menghadapi ancaman terhadap legitimasinya.
Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan
bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat
atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha memastikan
bahwa aktifitas perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah”.
Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung
jawab perusahaan harus sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja perusahaan
dapat diterima oleh masyarakat. Guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata
masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan
pengungkapan informasi lingkungan (Febriani, 20).
Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi
bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan
yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan
dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi
perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor
yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.
Menurut Handriyani (2013:3), pada dasarnya pengungkapan tanggungjawab
sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas
sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat
sekitar. Legitimasi perusahaan dimata stakeholder dapat dilakukan dengan
integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis (business ethics integrity) serta
meningkatkan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)
Good Corporate Governance (GCG) Berpengaruh Terhadap KinerjaKeuangan
Menurut hasil penelitian dari Rahmadoni, (2021), jika GCG berdampak positif
pada kinerja keuangan. Peneliti lain yang mendukung pendapat ini Maryanti & Fithri,
(2017), GCG, dewan komisaris serta komisaris independen secara signifikan
mempengaruhi kinerja keuangan. Searah bersama penelitian yang dilaksanakan
Ikhwani et al., (2019); Ilma, (2021), mengatakan dewan komisaris dan jumlah rapat
komite audit berdampak positif signifikan pada kinerja keuangan perusahaan.
Nugraha & Hwihanus, (2019) melakukan penelitian terhadap industri
perbankan, bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Deposan
secara positif menyadari bank yang beroperasi dengan tanggung jawab serta
akuntabilitas, keamanan menyimpan uang di bank dijamin keamanannya oleh bank.
Debitur pun merasa diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan, serta pengelolaan bank
yang dikerjakan secara independen dari berbagai pihak yang tidak berwenang.
Dengan menerapkan GCG di bank bisa meminimalkan risiko yang muncul dari
kegiatan perbankan dan bisa menurunkan potensi kerugian serta memperoleh
keuntungan yang optimal.
Menurut Suryanto & Refianto, (2019), penerapan GCG yang diwakili komite
audit, komisaris independen, kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial
berpengaruh positif pada kinerja perusahaan
Pengungkapan Laporan Berkelanjutan Berpengaruh Terhadap KinerjaKeuangan
Menurut Ariantika & Geraldina, (2019), kinerja keuangan perusahaan dapat
dioptimalkan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini didukung oleh
pernyataan Bukhori & Sopian, (2017), mengatakan jika pelaporan keberlanjutan,
termasuk indikator kinerja ekonomi, lingkungan serta sosial, berdampak positif
signifikan pada kinerja keuangan. Serupa dengan penelitian Jayantini & Sujana,
(2018), kinerja keuangan perusahaan berdampak positif pada pengungkapan laporan
keberlanjutan.
Farhana & Adelina, (2019), meyakini pengungkapan laporan keberlanjutan
berdampak positif pada nilai perusahaan. Perihal tersebut menginformasikan jika
publikasi laporan keberlanjutan mempunyai relevansi nilai yang dapat menggerakkan
harga saham dan mengoptimalkan nilai pasar perusahaan.
Serupa dengan penelitian dari Insani, (2019), pengungkapan laporan
keberlanjutan berdampak signifikan pada kinerja keuangan, serta keluaran penelitian
ini pun membuktikan jika indikator ekonomi berdampak signifikan pada kinerja
keuangan suatu perusahaan. Pengungkapan performa ekonomi dalam laporan
keberlanjutan menumbuhkan keyakinan pemangku kepentingan dan investor serta
meningkatkan citra dan kinerja keuangan perusahaan.
Economic Value Added (EVA)
Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini mengaplikasikan teknik
EVA. EVA adalah parameter kemampuan manajemen dalam memberikan tambahan
nilai pada bisnisnya. Diasumsikan bahwa kinerja bisnis yang sehat dan efektif (diukur
dari sudut pandang pertambahan nilai) tercermin dari kenaikan harga saham
perusahaan. EVA secara transparan mempertimbangkan biaya modal dan
mempertimbangkan bahwa biaya modal lebih besar daripada biaya utang karena
tingginya tingkat risiko yang dihadapi pemilik modal (Segoro & Agustina, 2021).
EVA merupakan pendekatan untuk mengukur kinerja yang memperhitungkan
kebutuhan penyandang dana dan investor. EVA adalah sisa keuntungan sesudah
dikurangi biaya modal yang diinvestasikan untuk mencapai keuntungan tersebut.
Nilai EVA yang positif bermakna manajemen perusahaan sudah merealisasikan
tujuan. Sebaliknya, nilai EVA negatif bermakna perusahaan belum merealisasikan
nilai tambah ekonomis (Susmonowati, 2018).
EVA dapat didefinisikan sebagai kriteria yang berguna untuk menentukan
kompensasi manajemen di semua tingkatan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan saat
ini mengaplikasikan EVA sebagai dasar utama dalam menentukan kompensasi
manajemen. Mengingat indikator-indikator yang ada dalam laporan keberlanjutan dan
salah satunya adalah aspek ekonomi, maka nilai tambah ekonomi dinilai
mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan. Keputusan
untuk mengungkapkan informasi sosial mungkin memerlukan biaya pengungkapan,
yang dapat mengurangi pendapatan (Armandani, 2022). Pada prinsipnya, EVA akan
meningkat jika manajemen dapat mengoptimalkan kinerja tanpa tambahan modal.
EVA ditentukan oleh dua faktor: tingkat pendapatan bersih dan biaya ekuitas, yang
merupakan hasil dari penciptaan nilai dalam perusahaan. EVA mendukung manajer
untuk meyakinkan bahwa unit usaha menghasilkan nilai pemegang saham. Di lai
sisi, penyandang dana dapat mengaplikasikan EVA untuk mengidentifikasi saham
yang menambah nilai (Brigham & Houston, 2001).
Pendekatan EVA diharapkan dapat lebih realistis dalam menghitung nilai
ekonomi perusahaan, dan peningkatan EVA akan memudahkan investor untuk
menanamkan modalnya pada perusahaan (Abdullah, 2003). Manfaat menerapkan
model EVA pada bisnis adalah (Handini, 2020):
- Praktik model EVA dapat bermanfaat sebagai parameter kemampuan suatu
perusahaan ketika dasar pertimbangan kinerja yaitu pada pembentukan
nilai (value creation). - Evaluasi kinerja keuangan pada model EVA telah menarik minat pengelola
sejalan bersama kebutuhan pemilik saham. Berdasarkan EVA, pengelola
bertugas sebagai pemegang saham dengan menentukan investasi yang
menumbuhkan keuntungan dan mengurangi beban modal kemudian nilai
perusahaan bisa dioptimalkan. - EVA mengoptimalkan perusahaan agar menambah pengawasan kualitas
modalnya. - Investor bisa menggunakan EVA untuk menandai proyek atau aktivitas
yang menawarkan besaran pengembalian yang lebih tinggi dibanding biaya
modalnya.
Namun, EVA memiliki kelemahan dalam mengukur pendapatan saja. Tetapi,
EVA tetap berguna sebagai acuan karena merupakan pertimbangan berupa biaya
modal yang mengimbangi dana yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut
(Aisyiah et al., 2013)
Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan yaitu pengkajian yang dijalankan guna menentukan
seberapa baik dan akurat suatu perusahaan menerapkan kerangka peraturan keuangan
(Chandra & Delvianti, 2020). Kinerja keuangan suatu perusahaan erat kaitannya
dengan fungsi serta peran manajemen dan menggambarkan salah satu parameter
untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi untuk memperoleh target
utamanya (Setyawan, 2019).
Hasil kinerja keuangan perusahaan adalah keberhasilan yang diperoleh
perusahaan sepanjang kurun waktu tertentu, serta menggambarkan performa
perusahaan sebagai prospek yang baik atau potensial, perkembangan dan
pertumbuhan perusahaan di masa depan (Bukhori & Sopian, 2017). Kinerja keuangan
yang sehat akan mengoptimalkan keyakinan bagi penyandang dana. Peningkatan nilai
suatu perusahaan mewakili kekayaan pemegang saham, sehingga menjadi harapan
perusahaan (Maryanti & Fithri, 2017).
Pengukuran serta evaluasi kinerja perusahaan erat kaitannya dengan kinerja
keuangan. Ukuran keberhasilan digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan
aktivitas usahanya agar mampu berkompetisi bersama perusahaan lainnya (Indriati,
2018). Analisa rasio keuangan yaitu suatu alat yang bisa dipergunakan pada
pengukuran kinerja keuangan. Rasio keuangan mengacu pada dua angka akuntansi di
laporan keuangan dan mengklasifikasi satu angka bersama angka lainnya (Handini,
2020).
Umumnya analisa rasio keuangan digolongkan menjadi 5 rasio: rasio
likuiditas, rasio operasi, rasio leverage, rasio profitabilitas dan rasio pasar (Aisyiah et
al., 2013; Handini, 2020).
Analisa rasio keuangan dalam praktiknya harus berhati-hati karena
mempunyai sejumlah keterbatasan yang membuat ekspektasi keuntungan yang
berbeda tidak dapat diprediksi. Keterbatasan utamanya adalah tidak
memperhitungkan biaya dan pemanfaatan modal (cost of capital), sehingga belum
mampu mempresentasikan kinerja yang diharapkan dan tidak mengetahui bahwa
modal yang diajukan bisa memberikan keuntungan (rate of return). Dalam memenuhi
batasan tersebut diperlukan pengukuran lain yaitu dengan menggunakan metode
EVA. Metode EVA yaitu nilai tambah pada pemilik saham oleh manajemen pada
waktu tertentu (Ningtias et al., 2014).
Kelebihan metode EVA diantaranya sebagaimana berikut (Rudianto, 2013):
a. EVA mampu menyeimbangkan kebutuhan manajemen dengan harapan
pemegang saham bila diaplikasikan sebagai indikator operasional
keberhasilan manajemen dalam mewujudkan nilai pada pemegang saham.
b. EVA menyampaikan prinsip manajemen guna menumbuhkan keuntungan
aktivitas, mengekspor dan menginvestasikan kredit (piutang) dan
mencapai pengembalian yang tinggi tanpa tambahan modal.
c. EVA adalah prosedur manajemen keuangan yang mampu menyelesaikan
permasalahan bisnis, dimulai dari kebijakan mobilitas hingga putusan
operasional rutin
Organ Pendukung Good Corporate Governance (GCG)
Organ pendukung yaitu lembaga yang membantu entitas dalam menjalankan
misi dan wewenangnya, terutama dalam penerapan GCG. Organ pendukung
mencakup:
- Komite-komite yang membantu tugas Dewan Komisaris
Komite Komisaris yaitu anggota yang disusun oleh Dewan Komisaris
yang dipandang perlu untuk menyelesaikan keputusan yang berlaku atau
membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
a. Komite Audit
Peran Komite Audit adalah mendukung Dewan Komisaris
meyakinkan untuk;
i. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang
berlaku.
ii. Pengendalian internal, manajemen risiko serta GCG sudah
diterapkan oleh perusahaan.
iii. Menjalankan fungsi audit eksternal dan internal sesuai rencana.
b. Komite Remunerasi
Komite Remunerasi yaitu komite yang disusun untuk mendukung
Dewan Komisaris dalam mengawasi serta menyampaikan pendapat
atas kompensasi Direksi dan Komisaris, termasuk proses
penetapannya.
c. Komite lainnya, berdasarkan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
d. Uraian fungsi komite serta hal lainnya terkait dengan implementasi
tugasnya disusun dalam Anggaran Dasar tiap komisi. - Satuan Pengawasan Intern (SPI)
SPI adalah lembaga penunjang penerapan GCG, dan merupakan lembaga
independen yang bertujuan untuk menambah nilai dengan mengukur
efektivitas manajemen risiko internal serta mengoptimalkan aktivitas
perusahaan dengan prosedur yang teratur. - Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan merupakan tugas yang dibuat untuk berkomunikasi
antara pemilik saham dengan pemangku kepentingan lainnya, memelihari
image perusahaan, dan berperan mengurus dokumen perusahaan.
Sekretaris Perusahaan memperoleh akses langsung pada Direksi dan
bekerja sama dengan departemen lain guna memperoleh laporan yang
diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
Berdasarkan penjelasan dari organ pelaksana GCG, penelitian ini menetapkan
variabel Dewan Komisaris dan variabel Komite Audit. Dewan komisaris bertanggung
jawab penuh melaksanakan pengawasan, meningkatnya jumlah anggota dewan
komisaris, secara otomatis meningkatkan pengawasan yang terlaksana. Komite audit
berperan penting karena pengawasan yang dilakukan dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan secara keseluruhan. Apabila perusahaan mempunyai Komite audit yang
meningkat, maka semakin menjamin pencegahan serta pengendalian proses akuntansi
dan keuangannya, yang berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan (Azizah
& NR, 2020)
Organ Utama Good Corporate Governance (GCG)
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
organisasi perseroan ialah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan
Komisaris dan Direksi. Korporasi ini pun disebut sebagai badan utama GCG karena
memiliki pengaruh yang besar terhadap penerapan GCG.
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
a. Pemegang saham perseroan ialah perusahaan investasi yang
memperoleh izin untuk berdagang sebagai perantara pedagang efek
dan tidak mempunyai ikatan langsung mapun tidak langsung
terhadap perusahaan lain yang memiliki 20% hak suara mereka.
b. RUPS berwenang mengangkat anggota komite dan anggota dewan
setelah menerima hasil uji tuntas dan penilaian kepatuhan. - Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris berperan selaku pengawas umum dan ataupun
khusus serta memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan
anggaran dasar.
b. Penunjukan dan/atau pembaruan anggota Komisi dilaksanakan oleh
RUPS sesudah lulus uji kompetensi serta kepatuhan yang
dilaksanakan oleh Komisi yang dibangun oleh Ketua Bapepam LK.
c. Dewan Komisaris terdiri dari jumlah yang tepat untuk melaksanakan
tugas pengawasannya secara mandiri dan memastikan pengambilan
ketentuan yang efektif.
d. Susunan dan persyaratan total panitia mengacu pada peraturan
Bapepam LK yang berlaku.
e. Tanggung jawab pokok Dewan Komisaris yaitu memantau ketetapan
Direksi serta menyampaikan rekomendasi pada Direksi terhadap
tindakan perusahaan. - Direksi
a. Direksi berwenang mewakili perseroan secara hukum dan diluar
hukum sebanding dengan Anggaran Dasar, dan berkewajiban penuh
atas operasional perusahaan.
b. Penunjukan dan/atau pembaruan anggota dewan dilaksanakan pada
RUPS setelah melalui pemeriksaan kompetensi serta kepatuhan yang
dilaksanakan oleh komite yang dibangun oleh Ketua Bapepam LK.
c. Direksi terdiri dari jumlah yang diperlukan untuk menjalankan fungsi
yang ditugaskan dan meninjau keefektifan ketetapan.
d. Susunan dan total direksi mengacu pada ketentuan Bapepam LK
yang berlaku.
e. Tugas utama direksi adalah mengurus perusahaan untuk keperluan
perusahaan dan sesuai dengan harapan perusahaan.
Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia
Pemerintah merubah UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
dengan UU No. 40 Tahun 2007. Perubahan undang-undang ini bertujuan untuk
mendukung penerapan GCG. Kebijakan GCG mengacu kepada UU No. 40 Tahun
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menerapkan 5 prinsip GCG
yang diketahui sebagai prinsip TARIF (Transparancy, Accountability, Responsibility,
Independency, and Fairness) (Hasnati, 2014):
18 - Transparansi, ialah kejelasan ketika melakukan prosedur pengambilan
putusan dan kredibilitas dalam menyajikan informasi penting dan
bermanfaat bagi perusahaan. - Akuntabilitas, ialah ketetapan tugas organisasi, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban agar tata kelola perusahaan terwujud secara efisien. - Tanggung jawab, ialah ketaatan terhadap tata kelola perusahaan atas aturan
undang-undang yang berlaku serta standar bisnis yang baik. - Independensi, ialah kondisi dimana perusahaan dilaksanakan dengan
kompeten dan tidak terpengaruh kepentingan serta paksaan dari berbagai
kelompok yang tidak searah dengan aturan undang-undang yang sah dan
dasar kaidah bisnis. - Kewajaran, ialah pelaksanaan wewenang pemangku kepentingan harus
seimbang dan sesuai dengan kesepakatan serta undang-undang yang sah
Good Corporate Governance (GCG)
Good Corporate Governance (GCG) yaitu metode pemantauan dan
pengendalian operasi bisnis guna mewujudkan tolok ukur bagi semua pemangku
kepentingan. Di Indonesia, prinsip GCG dapat diinterpretasikan sebagai wujud
manajemen perusahaan yang baik. GCG menegaskan pada dua pendapat. Pertama,
mendasarnya wewenang pemilik saham atas laporan yang terperinci serta tepat
waktu. Kedua, perusahaan wajib mengungkapkan keseluruhan informasi tentang
kinerja keuangan perusahaan, kewenangan dan pihak-pihak terkait secara lengkap,
tepat waktu, dan terbuka untuk umum (Rosafitri, 2017).
Good Corporate Governance (GCG) sebagai satu faktor non-finansial (non-
keuangan) serta perlu diawasi oleh suatu perusahaan dalam rangka mengoptimalkan
laba dan kinerja keuangannya. GCG adalah tata kelola perusahaan yang
mempraktikkan landasan keterbukaan, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab
serta ketidakberpihakan (Setyawan, 2019)
Standar Pengungkapan Khusus
Standar tersebut mengklasifikasikan standar pengungkapan khusus dalam 3
bagian: ekonomi, lingkungan juga sosial. Kelompok sosial terbagi lagi menjadi empat
subkategori: implementasi kepegawaian dan keamanan beraktivitas, hak asasi
manusia, publik serta tanggung jawab akan produksi.
Informasi laporan keberlanjutan organisasi berisi tentang elemen material,
dimana dampak elemen dianggap krusial oleh organisasi. Elemen material yaitu
elemen yang menggambarkan pengaruh ekonomi, sosial dan lingkungan organisasi
yang relevan pada penilaian pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan.
Penelitian ini memilih menggunakan pengungkapan standar khusus, dimana
penelitian ini dilakukan secara komprehensif terhadap ketiga aspek dalam
pengungkapan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan memiliki fungsi yang
beragam. Dari sisi perusahaan, hal ini merupakan tolak ukur pencapaian kinerja
perusahaan, dan investor dapat melihat laporan keberlanjutan sebagai sarana
monitoring kinerja perusahaan dan dapat menjadi media pengambilan keputusan.
Bagi pemangku kepentingan, komitmen perusahaan bahwa pengungkapan laporan
keberlanjutan mendukung perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan
(Chandra & Delvianti, 2020).
Standar Pengungkapan Umum
Informasi pedoman umum penting bagi sejumlah organisasi yang
menghasilkan laporan keberlanjutan. Unit bisnis harus mendefinisikan informasi
standar umum yang dapat dideklarasikan. Informasi umum standar dibagi menjadi
tujuh bagian:
- Ketentuan dan penjabaran,
- Gambaran organisasi,
- Masalah material dan batasan yang dipersepsikan
- Interaksi dengan pemangku kepentingan,
- Bentuk laporan,
- Manajemen, dan
- Kepatuhan juga kejujuran
Prinsip Pelaporan Keberlanjutan Sesuai GRI-G4
Global Reporting Initiative (GRI) yaitu lembaga yang menciptakan standar
pelaporan keberlanjutan global pertama, yang disebut Standar GRI. GRI didirikan di
tahun 1997 bertempat di Boston. Pedoman ini d untuk dapat dipergunakan secara
umum bagi perusahaan di berbagai negara. Standar pedoman GRI terus diperbarui
agar mencerminkan situasi aktual. GRI G4 adalah tolok ukur pelaporan baru yang
dipublikasikan GRI di tahun 2013. Memperbarui panduan GRI3 ke GRI4 bertujuan
untuk mendukung perusahaan mengembangkan laporan keberlanjutan dengan
mempresentasikan informasi penting tentang masalah organisas. Indikator Kinerja
GRI G4 tersusun kedalam tiga kategori utama: ekonomi, lingkungan serta sosial
(Mauludy & Faiqoh, 2018).
Laporan keberlanjutan berdasarkan prinsipnya terbagi atas dua kelompok ,
yaitu (GRI, 2013):
- Prinsip-prinsip untuk menetapkan isi laporan.
Prinsip definisi isi laporan menggambarkan tahapan prosedur yang
digunakan organisasi untuk menentukan isi mana yang akan dilaporkan
dan didiskusikan, serta aktivitas, dampak, harapan, dan kepentingan
pemangku kepentingannya. - Prinsip-prinsip dalam menetapkan kompetensi laporan.
Prinsip-prinsip dalam menetapkan kompetensi laporan menawarkan
panduan tentang bagaimana meyakinkan kualitas pengungkapan laporan
keberlanjutan, tercakup tampilan yang akurat. Kualifikasi informasi
16
menjadi relevan agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil
keputusan yang tepat
Laporan Keberlanjutan
Laporan keberlanjutan (sustainability report) yaitu informasi yang tidak
sekadar mencakup penjelasan kinerja keuangan, melainkan bersama penjelasan non-
keuangan termasuk laporan tentang kegiatan sosial serta lingkungan yang
mengharuskan operasi bisnis berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan adalah animo
penting untuk pengungkapan non-keuangan dan mencakup empat elemen pokok:
lanskap bisnis, kebijakan, keterampilan, sumber daya dan kinerja (Bukhori & Sopian,
2017).
Menurut Karyawati et al., (2017) pelaporan keberlanjutan adalah bagian dari
implementasi yang konsisten dari praktik tanggung jawab lingkungan dan sosial
sukarela perusahaan. Pengungkapan sukarela adalah keputusan pengelolaan untuk
menginformasikan akuntansi serta informasi lainnya dan dapat mempengaruhi
kepercayaan pengguna laporan keuangan. Ini termasuk pelaporan keuangan dan
pelaporan keberlanjutan sebagai penilaian pertama kredibilitas perusahaan. Pedoman
pelaporan keberlanjutan yang dilegalkan menurut internasional mengacu pada standar
GRI, yang bertujuan bertujuan untuk mengukur kinerja bisnis, menentukan tujuan
dan mengatasi perubahan sebagai kerangka kerja yang berkelanjutan (Pratama et al.,
2020).
Laporan keberlanjutan perusahaan menjelaskan performa organisasi dari
perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Laporan keberlanjutan juga dilihat oleh
perusahaan sebagai peningkatan kinerja keberlanjutan dengan memperkenalkan dan
memperkuat prinsip-prinsip keberlanjutan diseluruh organisasi dengan meningkatkan
integrasi ke dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (Fauzi, 2021)
Stakeholders Theory (Teori Pemangku Kepentingan)
Stakeholder yaitu sejumlah pemangku kepentingan internal ataupun eksternal
dan berkaitan langsung atau tidak langsung bersama perusahaan. Tidak hanya
bertanggung jawab pada pemilik saham, perusahaan pun bertanggung jawab pada
pemangku kepentingan (karyawan, kreditor, pelanggan, distributor, pemerintah,
publik, dan pemangku kebijakan lainnya) (Ghozali, 2020). Mulanya didalam
pelaporan keuangan hanya menilai tanggung jawab perusahaan terhadap aspek
ekonomi (economic focus), sekarang perusahaan perlu mempertimbangkan aspek
sosial (social aspek) bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal
(Karyawati et al., 2017).
Menurut Wati, (2019), teori stakeholder merupakan rangkaian prosedur dan
penerapan yang terkait dengan upaya komunitas bisnis untuk berkontribusi pada
pemangku kepentingan, norma, ketaatan terhadap peraturan, pengakuan terhadap
masyarakat dan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan. Freeman, (2001)
menyatakan pada dasarnya teori ini adalah menggambarkan pihak-pihak yang
menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan perlu menjalin interaksi dengan
pemangku kepentingan, terutama yang memiliki kewenangan atas kesiapan sumber
daya yang dipergunakan dalam menjalankan usahanya, seperti: pekerja, produk
perusahaan, pangsa pasar serta lainnya (Chariri & Ghozali, 2007).
Menurut Jones & Wicks, (1999) mendeskripsikan stakeholder ke dalam dua
kelompok:
- Pemangku kepentingan internal yang terdiri dari sekelompok orang yang
tertarik dan mengklaim kapabilitas perusahaan dan berkedudukan di
dalam organisasi. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah pemilik
saham, manajemen dan pegawai. - Pemangku kepentingan eksternal, termasuk mereka yang bukan pemilik
perusahaan dan mereka yang terlibat bukanlah eksekutif perusahaan atau
karyawan perusahaan, tetapi tertarik pada perusahaan dan dipengaruhi
oleh keputusan dan tindakan perusahaan. Pihak-pihak yang masuk
kedalam kelompok ini yaitu klien (customer), penyuplai (supplier),
pemerintah, komunitas, dan kelompok lainnya.
Perusahaan tidak hanya harus bertindak bagi kepentingannya sendiri,
melainkan juga menguntungkan pemangku kepentingannya (pemilik saham, kreditor,
pelanggan, penyalur, pemerintah, publik, analis, dan pemangku kepentingan lainnya).
Satu cara yang ada agar perusahaan memelihara interaksi bersama pemangku
kepentingan ialah melalui penerbitan laporan keberlanjutan dan memberikan
informasi tentang performa ekonomi, sosial dan lingkungan (Sejati & Prastiwi, 2015).
Pengungkapan ini diharapkan dapat melengkapi tujuan informasi perusahaan,
mengelola pemangku kepentingan, serta mendapatkan sokongan dari pemangku
kepentingan yang mempengaruhi kesinambungan perusahaan (Wati, 2019).
Alasan menggunakan teori pemangku kepentingan sebagai tinjauan pustaka
dalam penelitian ini adalah karena teori pemangku kepentingan menjelaskan
pentingnya interaksi antara perusahaan dengan pihak lain dan memiliki
ketergantungan antara pemangku kepentingan dan perusahaan. (Pratama et al., 2020).
Melalui salah satu prinsip GCG yaitu kewajaran, diharapkan perusahaan mampu
memperhitungkan kepentingan pemilik saham juga pemangku kepentingan lainnya
secara seimbang (Wawondos & Mustamu, 2014)
Legitimacy Theory (Teori Legitimasi)
Legitimasi yaitu kapasitas psikis yang berpihak pada individu dan sekelompok
orang yang sebenarnya rentan dengan pengaruh lingkungan, fisik maupun non fisik.
Legitimasi merupakan metode manajemen bisnis yang dirancang agar berdiri
berdampingan dengan masyarakat, kelompok masyarakat serta pemerintah
(Karyawati et al., 2017). Perusahaan atau organisasi perlu menerapkan legitimasi
sebagai batasan yang dititkberatkan atas adat dan norma masyarakat. Sehingga dalam
mengatasi batasan tersebut menjadi penting untuk menganalisis perilaku organisasi
yang relevan dengan lingkungan (Ghozali, 2020).
Menurut Wardhani & Cahyonowati, (2011) teori legitimasi adalah asumsi
umum bahwa kegiatan perusahaan didasarkan pada dan mematuhi konsep
masyarakat, nilai-nilai, keyakinan, dan keputusan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa
bisnis harus menetapkan tujuan yang sejalan dengan masyarakat. Untuk mendapatkan
legitimasi dari masyarakat, satu hal yang bisa dilaksanakan perusahaan yaity
menerbitkan laporan keberlanjutan yang memaparkan kewajiban sosial beserta
lingkungannya. Perusahaan terus mengupayakan legitimasi melalui penerbitan
laporan keberlanjutan berharap unitnya tetap bertahan dan diterima masyarakat
(Adhipradana & Daljono, 2014).
Kartini, (2013) menyatakan bahwa teori legitimasi merupakan perhatian yang
diberikan pada norma sosial masyaraka karena organisasi merupakan komponen dari
masyarakat, maka perusahaan dapat dibenarkan dengan mematuhi norma-norma
sosial. Artinya, teori ini merupakan dasar pada pelaku bisnis dengan mengingat
kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan nilai-nilai perusahaan dengan aturan
sosial yang legal di kawasan perusahaan beroperasi.
Mendasari teori legitimasi yaitu perjanjian sosial yang terbentuk antara bisnis
dan komunitas bahwa bisnis berproses dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi
(Chariri & Ghozali, 2007). Apa yang disampaikan masyarakat terhadap perusahaan
dan apa yang dibutuhkan perusahaan dari masyarakat dapat dikaji melalui legitimasi.
Ketika suatu perusahaan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa bahwa
eksistensi dan aktivitas perusahaan dapat diberi “status” (legal) dari masyarakat atau
lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Ghozali, 2020).
Teori legitimasi mendorong perusahaan agar memastikan bahwa kegiatan
serta kinerja mereka mampu diakui secara sosial. Perusahaan mengaplikasikan
laporan tahunannya untuk menciptakan persepsi tentang kewajiban lingkungan, serta
perusahaan dapat diakui masyarakat. Setelah diakuinya komunitas baru, diharapkan
bisa menumbuhkan performa perusahaan, serta mengoptimalkan keuntungan
perusahaan (Aziza, 2014). Legitimasi ini mampu memotivasi atau meyakinkan
investor untuk membuat putusan investasi (Tommy et al., 2015).
Alasan memakai teori legitimasi sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini
adalah, perusahaan akan konsisten memastikan bahwa praktik operasinya diterima
bagi masyarakat. Selain itu, pengungkapan ini akan bermanfaat dan memenuhi
harapan stakeholders (Fauzi, 2021)
Pengaruh Leverage Dalam Memoderasi Hubungan AntaraPengungkapan Laporan Keberlanjutan Dengan Nilai Perusahaan
Leverage menjadi rasio yang menggambarkan resiko. Pembiayaan dengan
hutang melibatkan risiko karena hutang secara hukum mewajibkan perusahaan
untuk membayar bunga dan melunasi kewajiban pokok seperti yang dijanjikan
(Setiawati dan Lim, 2018). Leverage yang tinggi akan membuat perusahaan perlu
mengungkapkan informasi mengenai alokasi dana pinjaman yang lebih
komprehensif sebagai bentuk transparasi perusahaan, sehingga dapat
menghilangkan keraguan kreditur. Dengan kata lain, perusahaan mengungkapkan
lebih banyak informasi terkait pembiayaan perusahaan yang didanai dari hutang,
agar para kreditur dapat melakukan pengawasan dan memastikan hak-hak mereka
akan tetap terpenuhi. Berdasarkan teori sinyal, informasi yang diungkapkan
perusahaan dapat mempengaruhi opini publik terhadap perusahaan. Informasi
mengenai tingganya hutang perusahaan dapat dianggap sebagai sinyal yang buruk
sehingga kepercayaan stakeholder akan turun.
Untuk meningkatkan kepercayaan atau legitimasi stakeholder, salah satu
strategi yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan tanggung
jawab sosial. Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial membutuhkan
biaya yang tidak sedikit. Menurut Hadi (2018) menyatakan bahwa menurut UU
No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 2 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan
lingkungan perseroan wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perseoan yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran. Mereka harus mengelola dan menyisihkan dana perusahaan untuk
keperluan kegiatan sosial dan lingkungan. Apabila rasio leverage rendah maka
perusahaan dinilai mengalokasikan lebih banyak dananya untuk melakukan
tanggung jawab sosial dengan melakukan banyak aktivitas positif yang dapat
menunjang kepercayaan stakeholders. Sehingga tentunya hal ini dapat dikatakan
sebagai strategi guna menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada
perusahaan tersebut. Dengan demikian, maka informasi yang diungkapkan dalam
laporan keberlanjutan mengenai aktivitas atas tanggung jawab sosial
perusahaannya akan semakin luas. Sebaliknya, jika rasio leverage cenderung
tinggi maka biaya yang disisihkan untuk melakukan aktivitas tanggung jawab
sosial perusahaan lebih sedikit, sehingga aktivitas yang dilakukan juga terbatas
begitu pula dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan juga
akan semakin sempit. Dari uraian diatas, dapat diasumsikan bahwa kondisi rasio
leverage bisa mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan (output
dari program tanggung jawab sosial), dimana hal tersebut tentunya akan
berdampak pada nilai perusahaan tersebut.
Untuk mendukung asumsi yang berkembang, maka dilakukan penelitian
terkait hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Muammar dkk (2019)
menyimpulkan bahwa leverage memperkuat hubungan antara pengungkapan CSR
dengan nilai perusahaan. Sedangkan penelitian oleh Nurhayati dkk (2019) dan
Murnita dan Putra (2018) menarik kesimpulan bahwa leverage dapat
memperlemah pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan
Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan
Leverage merujuk pada rasio hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan
termasuk sumber pendanaan eksternal. Antoro dan Hermuningsih (2018)
mengungkapkan bahwa leverage sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar
utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Leverage merupakan
rasio yang menunjukkan sejauh mana aktivitas bisnis perusahaan yang dibiayai
oleh hutang. Semakin tinggi tingkat leverage maka akan mengurangi nilai
perusahaan karena dianggap dapat menimbulkan resiko kebangkrutan maupun
kesulitan keuangan (financial distress). Perusahaan yang terlalu banyak
melakukan pembiayaan dengan hutang dapat menurunkan laba dan menimbulkan
stigma negatif di kalangan investor, dimana hutang dapat mempengaruhi return
yang diterima oleh investor. Hal itu berkaitan dengan kesejahteraan investor yang
menjadi salah satu tolak ukur penilaian perusahaan. Oleh karena itu, investor akan
lebih berhati-hati untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Tentunya
hal ini akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar suatu perusahaan dan
berdampak pula pada harga saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kondisi
seperti ini dapat mengikis legitimasi stakeholder terhadap perusahaan dan
menimbulkan asumsi bahwa perusahaan tidak dapat menjamin kesejahteraan para
stakeholder, sehingga nilai perusahaan tentunya akan terpengaruh.
Untuk mendukung asumsi tersebut, maka dilakukan penelitian terkait
leverage, diantaranya dilakukan oleh Safitri, Abrar, dan Santoso (2017), Setiawati
dan Lim (2018), Putra dan Wiagustini (2013), Silvia, Lie, Jubi, dan Ervina (2018),
Novarianto dan Dwimulyani (2019), Ramadhani, Akhmadi, dan Kuswantoro
(2018), Wiarningsih, Junaedi, dan Panjaitan (2019), Khumairoh, Kalbuana, dan
Mulyati (2016) dan Harjadi, Fajarwati, dan Fatmasari (2018). Mereka
menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan
Pengaruh Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Terhadap NilaiPerusahaan
Laporan keberlanjutan merupakan bentuk pelaporan atas aktivitas bisnis
yang beretika oleh suatu perusahaan sebagai wujud pertanggungjawabannya
terhadap stakeholder dengan mengungkap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pengungkapan laporan keberlanjutan bertujuan agar perusahaan mampu
menghadapi tantangan ekonomi, sosial, maupun lingkungan di masa mendatang.
Perusahaan yang mampu menghadapi tantangan tersebut dengan siap, tepat, dan
tanggap akan mampu bertahan di masa mendatang. Oleh karena itu, perusahaan
yang melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan dinilai memiliki kredibilitas
yang lebih tinggi di mata stakeholder. Dengan hal tersebut, maka memungkinkan
perusahaan untuk mendapatkan legitimasi stakeholder, sehingga dapat
mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan yaitu jaminan bertahan (going
concern) dan stabilitas usaha. Legitimasi tersebut didapat apabila ada kesesuaian
antara pengharapan masyarakat dengan operasional perusahaan. Strategi
operasional yang tepat akan menempatkan kepentingan perusahaan, masyarakat,
dan lingkungan secara seimbang yang tentunya dapat memunculkan nilai positif
bagi perusahaan.
Laporan keberlanjutan mengungkapkan informasi relevan yang dibutuhkan
oleh stakeholder serta mengandung keselarasan atas aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Informasi tersebut dianggap dapat memenuhi harapan stakeholder,
sehingga dikatakan sebagai sinyal positif yang dapat menunjang nilai perusahaan.
Salah satu motif perusahaan melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan
adalah untuk mendapatkan sinyal positif baik secara langsung maupun tidak
langsung, salah satunya yaitu memikat investor untuk membeli saham perusahaan.
Dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar, tentunya harga saham
perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Harga saham yang tinggi membuat
nilai perusahaan juga tinggi, sehingga hal tersebut akan dapat meningkatkan
kepercayaan pasar terhadap perusahaan mengenai prospek perusahaan saat ini
maupun di masa mendatang. Oleh karena itu, perusahaan berharap dapat
memaksimalkan nilai perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai
perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan.
Untuk mendukung asumsi tersebut, maka dilakukan penelitian terkait
pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan seperti yang telah
dilakukan oleh Kusuma dan Priantinah (2018), Fatchan dan Trisnawati (2016),
Hafni dan Priantinah (2018), Latifah dan Luhur (2017), serta Sari, Artinah, dan
Safriansyah (2017) yang menyimpulkan bahwa laporan keberlanjutan
berpengaruh terhadap nilai perusahaan
Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan merupakan persepsi para investor terhadap perusahaan
yang sering dikaitkan dengan harga saham, dimana hal itu menjadi indikator
keberhasilan perusahaan. Nilai perusahaan mengikhtisarkan penilaian kolektif
investor tentang seberapa baik keadaan suatu perusahaan, baik kinerja saat ini
maupun proyeksi masa depan (Setiawati dan Lim, 2018).
Nilai perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kepercayaan
stakeholder maupun shareholder kepada suatu perusahaan, tidak hanya tentang
kinerja perusahaan saai ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa
mendatang. Khumairoh, Kalbuana, dan Mulyati (2016) menyatakan bahwa
pertumbuhan perusahaan yang mudah terlihat adalah adanya penilaian yang tinggi
dari eksternal perusahaan terhadap aset perusahaan maupun pertumbuhan pasar
saham. Kondisi harga saham suatu perusahaan dapat menjadi indikator penilaian
suatu perusahaan. Harga saham terbentuk atas permintaan dan penawaran
investor, sehingga harga saham tersebut dapat dijadikan proksi nilai perusahaan.
Apabila harga saham mengalami penurunan maka nilai perusahaan juga akan
mengalami penurunan, jadi nilai perusahaan dengan harga saham berbanding
lurus. Nilai perusahaan menunjukkan kesejahteraan pemegang saham. Maka dari
itu, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan.
Nilai perusahaan itu sifatnya penting karena merupakan cerminan dari
kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor. Jenis nilai
perusahaan meliputi nilai pasar, nilai nominal, nilai intrinsik, nilai buku, dan nilai
likuidasi. Pengukuran nilai perusahaan dapat menggunakan price to book value
(PBV), market to book ratio (MBR), market to book assets ratio, market value of
equity (MVE), enterprise value (EV), price earnings ratio (PER), dan Tobin’s Q
Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
Hafni dan Priantinah (2018) mengungkapkan bahwa sustainability
reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur,
mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang
akuntabel bagi stakeholders guna mencapai tujuan perusahaan yang
berkelanjutan. Konsep sustainability report didasarkan atas teori Triple-Bottom
Line yang dikemukakan oleh Jon Elkington tahun 1997. Berdasarkan teori triple
bottom line, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak hanya mengejar
keuntungan (profit) saja, namun juga memperhatikan lingkungan (planet) dan
kemakmuran masyarakat (people). Dengan konsep ini maka akan tercipta bisnis
yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan akan menjamin
keberlangsungan suatu bisnis.
Sustainability reporting merupakan upaya yang dilakukan organisasi
dalam memantau dan mengkomunikasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
pada aktivitas bisnisnya sehingga dapat memberi daya tarik terhadap para
pemegang saham mengenai visi jangka panjang perusahaan dan memberi nilai
lebih pada perusahaan. Dalam melakukan aktifitasnya, perusahaan tentuya akan
berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Tentunya hal ini akan menimbulkan
adanya tuntutan timbal balik antara kedua pihak, dimana tuntutan tersebut
berimplikasi pada timbulnya dampak-dampak sosial akibat kegiatan operasi
perusahaan di lingkungan sosialnya. Maka dari itu, perusahaan memiliki tanggung
jawab yang harus dipenuhi tidak hanya dari segi ekonomis melainkan juga non
ekonomis yang berkaitan dengan lingkungan dan kesejahteraan stakeholder.
Sustainability report dapat juga digunakan sebagai alat kontrol dan media
tolak ukur pembangunan berkelanjutan. Selain itu laporan ini sebagai pelengkap
laporan keuangan, namum disajikan secara terpisah dari laporan keuangan
perusahaan. Pengungkapan laporan sustainability report sesuai Global Reporting
Initiative (GRI).
Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi internasional
independen yang memberikan pedoman pengungkapan laporan keberlanjutan,
mendefinisikan pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung
jawab sosial atas aktivitas perusahaan dalam mewujudkan tujuan pembangunan
berkelanjutan. Kerangka kerja GRI untuk pelaporan keberlanjutan membantu
perusahaan mengidentifikasi, mengumpulkan dan melaporkan informasi dengan
cara jelas dan dapat dibandingkan. Menurut GRI ada tiga indikator pengungkapan
tanggung jawab sosial yaitu indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja
lingkungan, dan indikator kinerja sosial.
GRI ini sendiri didirikan pada tahun 1997 di Boston, Amerika Serikat oleh
United Nations Environment Programme (UNEP), Coalition for Environmentally
Responsible Economies (CERES), dan Tellus Institute. GRI meluncurkan panduan
laporan keberlanjutan untuk pertama kalinya pada tahun 2000 yang dinamai GRI-
G1. Selanjutnya pada tahun 2002 meluncurkan GRI-G2, tahun 2006 meluncurkan
GRI-G3, GRI-G3.1 diluncurkan pada tahun 2011, dan dua tahun setelah itu
tepatnya pada 2013 diluncurkan GRI-G4. Transformasi GRI-G3.1 ke GRI-G4
memiliki perubahan yang cukup signifikan dalam hal penyusunan laporan
keberlanjutan, yaitu pada konsep application level. GRI-G3.1 masih mengusung
konsep tersebut, sedangkan GRI-G4 sudah meniadakannya. Pada tahun 2015, GRI
membentuk Global Sustainability Standard Board (GRI GSSB) yang secara
spesifik bertugas menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan.
Menjelang kuartal keempat tahun 2016, GRI GSSB mulai memperkenalkan GRI
Standards yang diluncurkan di Indonesia tahun 2017 dan mulai efektif berlaku
pada tanggal 1 Juli 2018.
Ikhtisar rangkaian GRI Standards dibagi menjadi standar universal dan
standar topik spesifik. Standar universal dikelompokkan menjadi tiga seri meliputi
GRI 101, GRI 102, dan GRI 103. Standar topik spesifik dikelompokkan menjadi
tiga seri yaitu meliputi seri 200. Seri 300, dan seri 400. Total indikator
pengungkapan GRI Standards adalah 157 indikator
Leverage
Antoro dan Hermuningsih (2018) mengungkapkan bahwa leverage sebagai
rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang
dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap
pengelolaan aktiva. Irfandani, Kusumaningtyas, dan Suparwati (2017)
menyatakan jika leverage merupakan penaksir dari resiko pada suatu perusahaan.
Leverage dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perusahaan yang dibiayai
dari hutang. Apabila total hutang lebih besar daripada total asetnya, maka dapat
dikatakan perusahaan yang tidak solvable. Pada dasarnya hutang dapat
mendukung kegiatan atau aktifitas perusahaan, baik dalam kegiatan operasional
maupun yang lainnya. Namun, apabila hutang perusahaan terlalu tinggi juga
dinilai tidak baik.
Hutang dapat mempengaruhi return yang diterima oleh investor. Setiawati
dan Lim (2018) menyebutkan bahwa utang meningkatkan return kepada
pemegang saham pada masa baik dan mengurangi return pada saat buruk. Oleh
sebab itu, perusahaan perlu juga mengelola tingkat leverage sesuai batas
kewajaran. Perusahaan seharusnya dapat lebih mengupayakan pendanaan internal
sebelum memilih pendanaan dari pihak eksternal. Pengukuran rasio leverage
dapat dilakukan dengan berbagai cara seberti dengan perhitungan debt to assets
ratio (DAR), debt to equity ratio (DER), long term debt to equity ratio, times
interest earned (TIE), dan fixed charge coverage (FCC)
Teori Sinyal (Signalling Theory)
Menurut Fatchan dan Trisnawati (2016), teori signalling menjelaskan
tentang sinyal yang sengaja dikeluarkan oleh perusahaan dengan profit yang
tinggi, dengan harapan bahwa pasar mampu membedakan perusahaan yang
berkualitas baik dan buruk. Yang dimaksudkan sinyal dalam teori ini adalah
terkait dengan informasi yang disampaikan perusahaan atas aktivitas bisnis yang
dilakukannya, dimana informasi ini dapat mempengaruhi persepsi publik. Selain
itu, tujuan manajemen mengungkapkan informasi perusahaan adalah mengurangi
adanya asimetri informasi antara pihak perusahaan dengan publik.
Teori ini memiliki arti bahwa perusahaan dituntut untuk dapat memberikan
informasi kepada pihak eksternal dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang
tercermin dari perubahan harga saham perusahaan karena pasar akan merespon
informasi tersebut sebagai sebuah sinyal (Nurhayati dkk, 2019). Dengan kata lain,
manajemen memberikan petunjuk mengenai prospek perusahaan kepada investor.
Informasi yang disampaikan perusahaan tidak hanya mengenai aspek keuangan
saja melainkan juga aspek non keuangan. Suryati dkk (2019) menyatakan bahwa
sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa
perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Informasi yang
diungkapkan dalam laporan keberlanjutan diharapkan mampu memenuhi harapan
publik, sehingga hal ini dianggap sebagai sinyal positif yang dapat menunjang
nilai perusahaan.
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
(Deegan, 2004) dikutip oleh Fatchan dan Trisnawati (2016) menyatakan
teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan
bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat
atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk
memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai
suatu yang “sah”. Salah satu cara perusahaan dapat meyakinkan masyarakat
mengenai keberadaan dan aktivitasnya dengan membuat laporan keberlanjutan
sebagai wujud pertanggungjawabannya, sehingga mereka akan mendapat
pengakuan di masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi.
Perusahaan dapat memperkuat legitimasinya dengan mengungkapkan pencapaian-
pencapaian perusahaan dari berbagai aspek. Legitimasi merupakan faktor penting
dan berpengaruh bagi perusahaan karena dianggap sebgai faktor yang strategis
dalam perkembangan perusahaan yang mendukung kelangsungan bisnis
perusahaan.
Teori legitimasi menekankan bahwa perusahaan seharusnya mengurangi
expectation gap dengan masyarakat agar dapat memperkuat legitimasi
(pengakuan) masyarakat terhadap keberadaan maupun aktivitas perusahaan. Hal
ini dimaksudkan agar perusahaan dapat menjaga reputasinya dengan menggeser
pola orientasi yang semula hanya bertumpu pada shareholder orientation menjadi
stakeholder orientation. Dengan menjaga legitimasi dari stakeholder, maka akan
dapat mendukung pencapian atas tujuan perusahaan yaitu mengenai stabilitas
usaha dan eksistensi di masa mendatang. Stabilitas dan eksistensi usaha dapat
meminimalkan resiko gulung tikar dan dapat membuat perusahaan bertahan hidup
(going concern)
Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)
Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) merupakan teori yang
menjelaskan bentuk pertanggung jawaban perusahaan atas aktivitas bisnisnya
akan ditujukan kepada pihak mana saja. Teori ini menegaskan bagaimana
manajemen perusahaan memenuhi harapan para stakeholder serta mengelola
hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan stakeholder. Menurut
Suhardiyah dkk (2018) menjelaskan bahwa pemegang saham mempunyai kendali
penuh terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, dalam hal
ini stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan.
Dalam teori stakeholder ini berarti perusahaan mempunyai kewajiban
dalam memenuhi tuntutan dan harapan para stakeholder. Para pemangku
kepentingan disini meliputi suppliers, kompetitor, pemerintah, masyarakat,
konsumen, inverstor, bank dan asuransi, organisasi di luar pemerintahan, kreditor,
perusahaan itu sendiri, serta pihak lain yang berkepentingan. Perusahaan yang
memiliki great tinggi, tentunya akan lebih berpengaruh pada masyarakat sehingga
kemungkinan pemegang sahamnya akan lebih memperhatikan program sosial
yang dibuat perusahaan. Hal ini pastinya akan mempengaruhi luas pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan.
Tuntutan dan harapan dari stakeholder tergambarkan dalam laporan
keberlanjutan atau yang biasa disebut sustainability report, dimana memenuhi
aspek keuangan dan non keuangan. Dengan informasi yang diungkapkan tersebut,
maka stakeholder dapat menentukan keputusan yang tepat karena informasi
tersebut dianggap dapat mempengaruhi tingkat kepuasan stakeholder. Sehingga
hal ini akan meningkatkan kepercayaan stakeholder dan perusahaan akan
mendapat legitimasi dari stakeholder. Output tersebut tentunya akan berimbas
pada meningkatnya nilai perusahaan
Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan GRI
Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu
perusahaan (Adawiyah, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya
informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan
sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak.
Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk
investor dalam pengambilan keputusan terkait dengan investasi dalam
perusahaan tersebut semakin banyak. Penelitian terdahulu telah membuktikan
bahwa tingkat pengungkapan perusahaan akan semakin meningkat seiring
dengan semakin besarnya ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan tidak hanya
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela tetapi juga
terhadap tingkat pengungkapan wajib (Ayu, 2010)
Leverage dan Pengungkapan GRI
Rasio Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar suatu
perusahaan dibiayai dengan utang. Perusahaan dengan rasio leverage yang
tinggi mengakibatkan pengawasan yang tinggi dilakukan oleh debtholders
terhadap aktivitas perusahaan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen
perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi
pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi
sorotan dari para debt holders (Zanirah, 2016). Dalam penelitian ini variabel
leverage diproksikan oleh Debt to Equity Ratio(DER). Debt to Equity Ratio
merupakan rasio yang digunakan untuk melihat utang dengan ekuitas. Rasio
ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan debitur
untuk perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui jumlah modal
sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang perusahaan. Semakin tinggi
rasio leverage menunjukan komposisi utang semakin besar dibanding
dengan total modal sendiri dan menunjukan semakin besar kemampuan
perusahaan
Profitabilitas dan Pengungkapan GRI
Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang
dimilikinya, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun
penggunaan modal. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk
mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas mengukur
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan
operasional. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi kinerja
perusahaan tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan. Perusahaan
yang memiliki profit lebih tinggi memiliki kecendurangan untuk merdorong
mengungungkapkan informasi lebih rinci dalam laporan tahunan dalam
rangka menunjukkan kinerja keuangan kepada publik
Global Reporting Initiative
Global Reporting Initiative (GRI) didirikan pada tahun 1997 oleh sejumlah
perusahaan dan organisasi yang tergabung dalam Coalition for
Environmentally Responsible Economies (CERES) dengan misi
mengembangkan pedoman pelaporan berkelanjutan yang berlaku secara global
untuk memberi petunjuk pembuatan laporan berkelanjutan dengan
memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, pada awalnya
pedoman ini hanya dipakai oleh beberapa perusahaan tetapi saat ini telah
berkembang bahkan hingga lembaga non profit pemerintah atau non-
pemerintah.
Organisasi GRI berisi perwakilan dari beberapa perusahaan di berbagai
negara, LSM dan badan PBB United Nations Enviroment Program (UNEP).
Tahun 2000, untuk pertama kalinya GRI mempublikasikan guideline nya
diikuti publikasi untuk expanded version pada bulan Agustus 2002. Saat ini
tidak kurang dari 460 perusahaan dari 45 negara mengadopsi total atau
sebagian dari GRI untuk digunakan sebagai sustainability report guideline
pada perusahaannya.
Laporan berkelanjutan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI
mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan
tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan
manajemennya. Laporan dapat digunakan untuk tujuan berikut:
- Perbandingan dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang
menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif
mereka. - Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan
berkelanjutan. - Membadingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan diantara
berbagai organisasi dalam waktu tertentu.
Setelah dibentuk, GRI melahirkan panduan laporan keberlanjutan untuk
pertama kalinya pada tahun 2000. GRI kemudian melakukan revisi terhadap
panduan laporan keberlanjutan dalam kurun waktu tertentu dan pada
umumnya menggunakan penamaan atau pengkodean yang spesifik. GRI G2
atau versi 2 diterbitkan pada tahun 2002. Kemudian GRI G3, GRI G3.1, GRI
G4 diluncurkan berurutan pada tahun 2006, 2011, dan 2013. Pada tahun 2015,
GRI membentuk Global Sustainability Standard Board (GRI GSSB) yang
secara spesifik bertugas menangani pengembangan standar laporan
keberlanjutan. Menjelang kuartal keempat tahun 2016, GRI GSSB mulai
memperkenalkan GRI Standards yang kemudian diluncurkan di Indonesia
pada tahun 2017. GRI Standards akan mulai efektif berlaku pada tanggal 1
Juli 2018.
Dalam Standar GRI terdapat dua kategori pengungkapan, yaitu Standar
Universal dan Standar Topik Spesifik. Pengungkapan standar universal
panduan bagi pelapor dalam menggunakan Standar, melaporkan informasi
kontekstual organisasi yang relevan, dan melaporkan cara pengelolaan topik
materialnya. Standar topik spesifik digunakan untuk melaporkan informasi
tentang dampak material organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan dan
sosial. Dari masing-masing topik tersebut dijelaskan mengapa aspek tersebut
material, bagaimana dampaknya dikelola dan bagaimana pengelolaan topik ini
dievaluasi. Standar GRI terlebih dulu menguji isu-isu material untuk
dilaporkan. Untuk topik-topik yang dianggap material, organisasi dapat
memberikan penjelasan naratif tentang alas an atau latar belakang suatu topik
dianggap material (penting), tempat terjadinya dampak atau batasan topik, dan
cara perusahaan mengelola dampak tersebut. GRI memberikan pilihan dalam
menyiapkan laporan sesuai Standar GRI yakni Inti dan Komprehensif. Inti
berarti laporan berisi informasi minimal yang diperlukan untuk memahami
hakikat organisasi, topik materialnya, dampak terkait, dan bagaimana hak
tersebut dikelola. Sedangkan Komprehensif mewajibkan pengungkapan
tambahan tentang strategi, etika dan integritas, serta tata kelola organisasi,
mewajibkan melaporkan seluruh pengungkapan topik spesifik untuk setiap
topik material yang dicakup dalam Standar GRI.
Penggunaan GRI Standards mungkin tidak akan berdampak signifikan
bagi perusahaan yang telah membuat laporan keberlanjutan berbasiskan GRI
G4. Secara umum, isi keduanya tidak jauh berbeda. Hanya ada 2 indikator
spesifik yang “discontinued” dan total 42 yang direvisi. Selebihnya
mengalami perubahan minor atau perubahan klasifikasi indikator. Baik GRI
G4 maupun GRI Standards juga memiliki penekanan yang sama. Keduanya
sama-sama memperhatikan isu kesetaraan gender dan keterlibatan value
chain dalam setiap aspek keberlanjutan. Prinsip-prinsip laporan keberlanjutan
juga masih sama. Materiality dan boundary masih menjadi landasan dalam
menentukan isi laporan. Kemudian, GRI G4 dan GRI Standards juga tetap
mendorong proses assurance oleh pihak independen atas laporan
keberlanjutan yang diterbitkan. Pilihan core dan comprehensive dalam
menyusun laporan juga masih berlaku. GRI Standards mengusung perubahan
signifikan dalam hal struktur dokumen dan penggunaan bahasa. Pertama, GRI
Standards menggunakan skema dokumen modular dengan total 36 modul.
Dengan demikian, setiap modul dapat ditambah, dikurangi atau diubah kapan
saja sesuai dengan dinamika aspek keberlanjutan. Misalnya, jika GRI ingin
menambah indikator pada topik energi, maka GRI akan menerbitkan GRI 302-
6, GRI 302-7 dan seterusnya.
Perkembangan standar GRI dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.2 : Perkembangan Standar GRI
Dikutip dari https://www.globalreporting.org/standards/media/g4- to-the-
gri-standards-disclosures-track-chandes.pdf Perbedaan yang menonjol adalah
dari GRI 4 menjadi GRI Standards adalah adanya perubahan signifikan terkait
dengan struktur dokumen dan penggunaan bahasa. Pertama, GRI Standards
menggunakan skema modular dengan total 36 modul. Dengan begitu, setiap
modul dapat ditambah, dikurangi atau diubah kapan saja sesuai dengan
dinamika aspek keberlanjutan. Yang kedua, GRI Standards mengubah
penggunaan kata dan gaya bahasa agar lebih mudah dimengerti oleh para
pemangku kepentingan. Misalnya penggunaan kata disclosure dibandingkan
dengan indicator, menggunakan kata topic daripada aspect dan menggunakan
kata management approach dibandingkan dengan menggunakan istilah
disclosure of management approach atau DMA. Hal lainnya adalah
penempatan pembahasan mengenai management approach pada GRI 103
bersama dengan pembahasan tentang materiality dan boundary yang pada
sebelumnya disebut sebagai DMA dibahas khusus dan tersebar pada berbagai
indikator sehingga menyulitkan bagi pengguna untuk memenuhi ketentuan
DMA ini pada setiap indikator. Sedangkan untuk struktur penulisan, GRI
Standards dengan jelas membedakan klausul yang harus dipenuhi
(requirements) dan yang direkomendasikan (Recommendations) yang
bertujuan agar memudahkan penyusun laporan keberlanjutan untuk
menentukan prioritas penulisan data dan informasi pada hal-hal requirements
terlebih dahulu
Teori Legitimasi
Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tentu harus
memperhatikan nilai-nilai dan norma yang ada di lingkungan dimana
perusahaan tersebut berada agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat
(Deegan, 2004). Menurut Syakirli, dkk., (2019:279), perusahaan memerlukan
pengakuan dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat
agar mampu memperthankan kelangsungan hidupnya atau hal ini biasa disebut
dengan legitimasi. Perusahaan dianggap dapat membuktikan rasa tanggung
jawabnya dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat dengan melakukan
kegiatan sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut dengan tanggung
jawah sosial, yang nantinya terdapat dalam pengungkapan sustainability
reporting (Noerkholiq dan Muslih, 2021). Dengan teori legitimasi ini,
perusahaan dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan operasionalnya
dengan memperhatikan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat,
sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosialnya, agar
perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Karena perusahaan tau,
kelangsungan hidup dari perusahaan juga bergantung pada pemangku
kepentingan yang ada di sekitar lingkungan perusahaan
Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan memegang peran penting dalam praktik bisnis perusahaan.
Teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan
antara principal dan agen. Principal sebagai pemegang saham dan agen
sebagai manajer. Jensen dan Meckling (1976) mendefinsikan teori keagenan
(agency theory) sebagai kontrak antara satu atau lebih principal (pemilik)
dengan agent (manajer). Teori keagenan memaparkan bahwa manajer
perusahaan dengan profit yang lebih tinggi kemungkinan akan melakukan
pengungkapan yang lebih luas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
pribadi, seperti promosi jabatan dan kompensasi. Sebaliknya, apabila profit
perusahaan menurun, manajer akan cenderung mengurangi informasi yang
diungkapkan dengan tujuan untuk menyembunyikan alasan-alasan mengapa
profit perusahaan mengalami penurunan Jensen dan Meckling (1976).
Konsep teori keagenan (agency theory) menurut Supriyono (2018) yaitu
hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan
untuk suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai
pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan
kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir
beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.
Teori keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan
dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang
pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara
kelompok tersebut. Konsep Agency Theory menurut Scott (2015) adalah
hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah
pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan
principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan
principal. Hubungan kedua pihak tersebut diharapkan terjadi harmonisasi
peran yang dikenal sebagai corporate governance, Mulyadi dan Anwar (2015)
mendefinisikan corporate governance sebagai mekanisme yang mengontrol
sebuah perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif dalam memenuhi
kedua kepentingan pemangku. Dari beberapa pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa teori keagenan (agency theory) adalah model ataupun
rancangan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan
agen dalam terjadi potensi konflik kepentingan
Triple Bottom Line Accounting
Pada konsep pembangunan berkelanjutan, dunia usaha tidak lagi hanya
dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line (SBL)
atau nilai perusahaan (corporate value) dilihat dari segi kondisi ekonominya
(financial) saja. Dikutip dalam Elkington (1998) memperkenalkan konsep
Triple Bottom Line (TBL atau 3BL) atau juga 3P – People, Planet and Profit.
Secara singkat, ketiganya merupakan pilar yang mengukur nilai kesuksesan
suatu perusahaan dengan tiga kriteria: ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Pendekatan ini telah banyak digunakan sejak awal tahun 2007 seiring
perkembangan pendekatan akuntansi biaya penuh (full cost accounting) yang
banyak digunakan oleh perusahaan sektor publik. Istilah triple bottom line
semakin dipahami oleh dunia usaha. Sekarang dunia usaha tidak hanya
memperhatikan laporan keuangan perusahaan saja (single bottom line),
melainkan sudah meliputi aspek keuangan sosial dan lingkungan hidup yang
biasa disebut triple bottom line (TBL). Sinergi ketiga elemen tersebut
merupakan kunci dari konsep Laporan Berkelanjutan.
Pengertian TBL dikutip Putra dan Larasdiputra (2019) adalah intisari dari
keberlanjutan dengan mengukur dampak dari kegiatan organisasi di dunia,
termasuk profitabilitas dan pemegang saham, sosial, masyarakat, dan
lingkungan. Sedangkan Aristini dan Semara (2019) menyatakan bahwa
Konsep (TBL) diharapkan mampu berkontribusi untuk ikut serta membangun
masyarakat dan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya serta tidak hanya
berorientasi pada laba.
Nurhidayat, Junaid dan Kamase (2020) menjelaskan keterkaitan mengenai
ketiga aspek TBL yaitu: Profit, merupakan pendapatan tambahan yang
digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Profit dapat
dikatakan sebagai ideologi perusahaan, dalam arti bahwa kelangsungan hidup
perusahaan tidak akan tercapai tanpa ada laba. Akan tetapi dalam
perkembangannya lingkungan bisnis semakin menyadari bahwa laba bukan
suatu bagian parsial sehingga laba sebagai pilar harus dikaitkan dengan pilar
yang lainnya. Aspek berikutnya adalah People, masyarakat yang menjadi
salah satu unsur pendukung yang menentukan manusia berhubungan dengan
sentuhan humanisme yang dikelola untuk perusahaan, manusia juga berkaitan
dengan variabel-variabel sosial contohnya seperti tingkat partisipasi dalam
pengambilan keputusan dan Planet yang merupakan lingkungan yang
memiliki hubungan sebab-akibat dengan perusahaan,. Pilar selanjutnya yaitu
lingkungan mencerminkan simbiosis dengan perusahaan contohnya berkaitan
dengan kualitas udara, air, dan biodervisity
Perihal Hukum Perdata Pada Umumnya
Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata
diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda dan kaitannya antara orang
atas dasar logika atau kebendaan. Hukum perdata yaitu ketetapan yang
mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum
perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda “Burgerlik Recht”
yang sumbernya pada Burgerlik Wetboek atau dalam bahasa Indonesia nya
disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara
umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak
dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata
disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan.
Pengertian Hukum Perdata menurut Prof. Subekti adalah segala hukum privat
materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.
Hukum perdata yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah hukum
perdata Eropa, utamanya di Eropa kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi
sebagai hukum asli dari negara di Eropa, disamping terdapat hukum tertulis
dan kebiasaan setempat. Sumber Hukum Perdata Volmare menyatakan,
terdapat dua sumber hukum perdata yakni sumber hukum perdata tertulis dan
sumber hukum perdata tidak tertulis, yakni kebiasaan.
Hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum perdata tidak tertulis ialah
hukum adat atau mengenai kebiasaan.
Dibawah ini adalah sebagian sumber hukum perdata tertulis, antara lain
yakni:
Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), adalah ketentuan umum
pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang
diberlakukan di Indonesia menurutu asas konkordansi.Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang atau Wetboek van Koopandhel (WvK), yakni Kitab Undang-
Undang Hukum dagang yang terdiri dari 754 Pasal mencakup buku I (tentang
dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak dan kewajiban yang muncul
dalam pelayaran).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok Agraria,
Undang-Undang ini mencabut pemberlakuan Buku II Kitab Undang-Undang-
Undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan hak atas tanah, kecuali
hipotek. Secara umum, Undang-Undang ini mengatur tentang hukum
pertanahan yang mempunyai landasan pada hukum adat.1
Dalam proses pemberian ganti rugi dalam proyek kereta cepat Jakarta-
Bandung terdapat para pihak yang telah sepakat alam proses, jumlah pemberian
ganti rugi. Jika salah satu pihak lalai atau tidak memenuhi prestasi tersebut
maka disebut dengan wanprestasi. wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak
menepati janji. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan
Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang
harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau
dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah
ditentukan”.
Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah: Ada perjanjian oleh para
pihak; Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah
disepakati; Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi
perjanjian. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi
adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan
perjanjian yang telah disepakati.
Timbulnya hak menuntut Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi
muncul dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, yang pada
prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi), dalam tuntutan ganti rugi
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengatur tentang jangka waktu
perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi
yang dapat dituntut dalam wanprestasi. Gugatan wanprestasi tidak dapat
menuntut pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum).2
Tindak Pidana Kekerasan Bersama-Sama Dimuka Umum
Tindak pidana kekerasan bersama-sama dilakukan dimuka umum
merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku II BAB V
tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdiri dari pasal 154
sampai dengan pasal 182 dan mengenai tindak pidana kekerasan
bersama-sama dilakukan dimuka umum terdapat didalam pasal 170.
Adapun isi pasal 170 KUHP:
- Ayat (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama
lamanya lima tahun enam bulan. - Ayat (2) Tersalah dihukum:
- Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan
sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu
menyebabkan sesuatu luka. - Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan
itu menyebabkan luka berat pada tubuh. - Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan
itu menyebabkan matinya orang.
- Ayat (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku
Jika melihat Pasal ini maka jelas Pasal ini mengatur tentang tindak
pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang
mengakibatkan luka atau kerusakan.
Menurut R. Soesilo Unsur-unsur dari tindak pidana kekerasan
bersama-sama dimuka umum yang terdapat dalam pasal ini sebagai
berikut:41
a) Melakukan kekerasan.
“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau
kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya
41 R. Soesilo. 1998. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, Hlm 98.
34
memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata,
menyepak, menendang, dan sebagainya.”
b) Bersama-sama.
Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan
oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya
mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak
dapat turut dikenakan Pasal ini.
c) Terhadap Orang.
Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan
terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya
sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk
mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
d) Di muka umum.
Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini
memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban
umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.
Menurut Adhi Wibowo tindak pidana pengeroyokan atau istilah
dalam KUHP tindak pidana kekerasan bersama-sama dimuka umum dapat
digolongkan dalam kategorikan sebagai kekerasan kolektive, karena
didalam melakukan tindak kekerasan secara berkelomspok. Biasanya
tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti, memindahkan
identitas dan tanggung jawab individu kedalam identitas dan tanggung
jawab kelompok, hubungan antara individu dan massa menjadi dangat
imersonal, sifat sugesti dan menularnya.42
Pengeroyokan atau tindak pidana yang bersifat kolektif memiliki
beberapa jenis, antara lain:43
a. Kekerasan masal primitif
Kekerasan masal primitif adalah kekerasan massa yang bersifat non
pilitis atau yang ruang lingkupnya hanya terbatas pada suatu
komonitas tertentu, contoh pengeroyokan anak sekolah, tawuran
anak sekolah.
b. Kekerasan massal reaksioner
Kekerasan massal reaksiner adalah pada umumnya merupakan
reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendungnya tidak semata-
mata berasal dari satu komonitas melainkan siapa saja yang merasa
berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu
kebijakan yang dianggap tidak adil dan jujur.
c. Kolektif modern
Adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis
dari suatu organisasi yang tersusun dengan baik. Pengeroyokan
merupakan suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara
beramai-ramai, pengeroyokan tidak begitu saja terjadi, karena
biasanya pengeroyokan itu dilatarbelakangi beberapa hal, seperti :44
a) Faktor sekolah Sekolah merupakan salah satu faktor penyebab
terjadinya pengeroyokan apabila didalam proses pengajaran guru
hanya berperan sebagai penghukum dan pelaksana peraturan, serta
sebagai tokoh otoriter yang sering kali menggunakan kekerasan
dalam proses pembelajaran dan mendidik siswanya.
b) Faktor lingkungan Lingkungan merupakan faktor penyebab
terjadinya tindak pidana karena lingkungan sangat berperan penting
didalam membentuk karakter seorang anak, lingkungan merupakan
tempat bersosialisasi, berinteraksi. Apabila lingkungan yang
ditempati penuh dengan perilaku buruk maka dapat mempengaruhi
anak untuk berbuat kekerasan, misalkan lingkungan yang penuh
dengan adanya geng.
c) Perbedaaan persepsi Tidak sediki karena perbedaan sudut pandang
dapat membuat perselisihan, begitu halnya dengan pengeroyokan
banyak terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang.
d) Masalah komunikasi. Komunikasi merupakan bagian terpenting
untuk menjalin hubungan antara individu dengan individu atau
individu dengan beberapa orang. Tidak sedikit terjadinya suatu
konflik karena kurangnya komunikasi atau bahkan cara komunikasi
yang kurang baik sehingga membuat lawan bicara menjadi marah.
e) Peran media Media sangat mempengaruhi terjadinya suatu tindak
pidana, karena dengan media akan sangat mudah untuk menyebar
isu maupun provokasi. Sehingga dapat memicu terjadinya tindak
pidana
Unsur – Unsur Tindak Pidana
Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana,
apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang
mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana
tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri
sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu
yangter kandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif
adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak
pidana, antara lain: Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat)
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
b. Diancam dengan pidana;
c. Melawan hukum;
d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan
pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Perbuatan
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus
memuat hal-hal seperti dibawah ini:
a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
b. Yang bertentangan dngan peraturan perUndang-Undangan.
c. Diadakan tindakan hukuman
Pengertian tindak pidana
Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang
menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu
delictum. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah delict.
Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
digunakan di Indonesia, bersumber dari Wetboek van Strafrecht
Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah
strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak
pidana. Istilah strafbaar feit, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar,
dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan
sebagai dapat atau boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa,
pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa
yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.24
Berkaitan dengan definisi dari istilah strafbaar feit itu sendiri,
terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum
pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan
monistis adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan
antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan
pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan
dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta
akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.25
Dengan kata lain bahwa, pandangan monistis adalah suatu
pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu
kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, di mana pandangan ini
memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian
tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang
(criminal act), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (criminal
responbility). Sedangkan, pandangan dualistis melihat keseluruhan
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, di mana
pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan
pertanggungjawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup
criminal act dan criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana.
Ahli hukum yang menganut pandangan monistis berdasarkan
dari rumusan tindak pidana yang diberikan, sebagai berikut:27
- J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang
melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan
kesengajaan atau kesalahan yang berhubungan dengan
kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat
dipertanggungjawabkan. - Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. - H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum
adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan
hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal
dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan. - Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar
hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan
sebagai dapat dihukum.
26 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif
Pembaharuan, Malang : UMM Press, 2009, Hlm 106-107.
27 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2010, Hlm 75
26
Adapun alasan Simons merumuskan strafbaar feit seperti
yang diuraikan di atas, sebagai berikut : 28 - Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh
undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan
yang dapat dihukum; - Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di
dalam undang-undang, dan - Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan, atau
kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan
tindakan melawan hukum atau merupakan suatu onfechtmatige
handeling.
Selanjutnya, adalah pandangan yang memisahkan perbuatan
pidana dan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan
dualistis, dianut oleh banyak ahli hukum, antara lain sebagai berikut :29 - Vos, merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan.
R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-
undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan
penghukuman. - Pompe, dengan merumuskan bahwa strafbaar feit adalah tidak
lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan
undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat
dihukum.
Lebih lanjut, Pompe memberikan definisi perbuatan pidana
menurut hukum positif, sebagai berikut : 30
Perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma
yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk
menegakan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan
umum. Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan dengan tiga hal
sebagai suatu kesatuan yaitu melawan hukum, kesalahan yang
dapat dicela dan dapat dipidana.
Pandangan dualistis juga dianut oleh Hazewinkel-Suringa,
dengan mengemukakan pengertian dari strafbaar feit adalah setiap
kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa
melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-
kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.31 Lebih lanjut,
Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa perbuatan pidana yaitu
suatu kelakuan manusia yang meliputi perbuatan dan pengabaian
yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan
diancam dengan pidana, kemudian dengan mengabstrakan
memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat
dipertanggungjawabkan.32
Di Indonesia, pandangan dualistis dianut oleh ahli hukum
antara lain Moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan
A.Z Abidin. Berdasarkan dari pengertian perbuatan pidana yang
dikemukakan oleh Moeljatno, sama sekali tidak menyinggung
mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan
adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak
sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana, apakah
inkonkreto yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana
atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.33
Pandangan dualistis yang dikemukakan oleh Moeljatno pada
pokoknya adalah memisahkan tindak pidana dan
pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut
persoalan perbuatan, sedangkan masalah orang yang
melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan
lain. Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa
sama sekali tidak patut dicelakan kepadanya. Dengan kata lain,
bahwa walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya
tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat
dipertanggungjawabkan.34
Sejalan dengan pemikiran Moeljatno di atas, Roeslan Saleh
mengemukakan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban
pidana mempunyai perbedaan, di mana tindak pidana hanya
berorientasi kepada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma
hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada
sikap-sikap subyektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum
seseorang untuk mematuhi hukum.35 Lebih lanjut, Roeslan Saleh
menyatakan bahwa melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu
berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat
mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana
diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana
terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan
demikian, selain telah melakukan tindak pidana,
pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak
pidana dilakukan dengan kesalahan.36
Penganut pandangan dualistis selanjutnya adalah A.Z.
Abidin, namun berbeda dengan Moeljatno yang menggunakan istilah
perbuatan pidana, A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah
perbuatan kriminal karena perbuatan pidana merupakan dua kata
benda bersambungan yaitu perbuatan dan pidana yang tidak ada
hubungan logis antara keduanya. Dalam pandangannya, A.Z Abidin
memisahkan antara actus reus (perbuatan pidana), dan mens rea
(pertanggungjawaban pidana), sehingga syarat pemidanaan dibagi
menjadi dua yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan
obyektif (actus reus), dan pertanggungjawaban kriminal sebagai
syarat pemidanaan subyektif (mens rea).37
Sejalan dengan pandangan Moeljatno, Roeslan Saleh, dan
A.Z Abidin di atas, Chairul Huda mengemukakan pendapatnya
bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau
serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.
Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari
perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-
sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian
dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.38
Pemisahan antara actus reus (perbuatan pidana) sebagai
syarat pemidanaan obyektif dan mens rea (pertanggungjawaban
pidana) sebagai syarat pemidanaan subyektif penting diketahui oleh
penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, karena surat
dakwaan cukup berisi bagian inti (bestandel) delik dan perbuatan
nyata terdakwa yaitu actus reus, tidak perlu dimuat dalam surat
dakwaan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.39
Dengan demikian, bahwa pandangan yang memisahkan
antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana
sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap
seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal
pembuktian, di mana dalam persidangan, pembuktian dimulai
dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan
pidana yang telah dilakukan dapat tidaknya dimintakan
pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili
Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP
Dalam merumuskan pengertian tindak pidana ada beberapa ahli
hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggungjawab kedalam
unsur tindak pidana20 menjelaskan arti kesalahan, kemampuan
bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin
orang yang normal yang sehat. Dalam KUHP kita tidak ada, ketentuan
tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu
ialah pasal 44 “Barangsiapa melakuakan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya
atau jiwa yang tergantung pada penyakit. Kalau tidak dapat
dipertanggungjawabkannya itu disebabkan oleh hal lain, misalnya jiwanya
tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pada pasal tersebut
tidak dapat dipakai.21
Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil
kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus
ada:
- Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan
yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. - Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan
tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
Yang pertama merupakan faktor akal (intelektual faktor) yang
dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang
tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat
menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang
diperbolehkan dan mana yang tidak.22
Sebagai konskuensi maka tentunya orang yang tidak mampu
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya
perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan pidana.
Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut
pasal 44 KUHP tadi, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena
alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.
KUHP dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggungjawab
sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh tiga jalan
yaitu:
1) Ditentukan Sebab-Sebab yang Menghapuskan Pemidanaan.
Menurut system ini, jika tabib (psychiater) telah menyatakan
bahwa terdakwa adalah gila atau tidak sehat dalam pikirannya, maka
hakim menyatakan seorang tersebut bersalah dengan menjatuhkan
pidana.
2) Menyebukan Akibatnya Saja.
Disini yang terpenting ialah, apakah dia mampu menginsyafi
makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu
yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini
sangat luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. System ini
dinamakan normative (mempernilai) disini hakimlah yang
menentukan.
3) Gabungan dari 1 dan 2.
Yaitu menyebabkan sebab-sebabnya penyakit jika dan
penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tak
dapat dipertanggungjawabkan padanya. Cara ini yang sering dipakai
dan juga pasal 44 KUHP juga demikian. Untuk menentukan bahwa
terdakwa tidak mampu bertanggungjawab tidak cukup ditentukan oleh
tabib atau hakim itu sendiri, tetapi harus ada kerjasama antara tabib
dan hakim. Bahwa yang pertama menyebutkan bahwa adanya
penyakit sedangkan yang kedua mempernilai bahwa penyakit yang
ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya. Disini dalam pasal 44 tabib
menentukan adanya gangguan pertumbuhan yang cacat atau adanya
gangguan karena penyakit, sedangkan hakim mempernilai bahwa
karena hal-hal tersebut perbuatan terdakwa tak dapat
dipertanggungjawabkan padanya.23
Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai
mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang
yang diperlukan dalam hal untuk dapat dijatuhkan pidana dan bukan
hal terjadinya pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu
dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab
ataukah mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak
serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya tetapi ketika
menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan
pidana bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah
perhatikan atau persoalkan tentang ketidakmampuan
bertanggungjawab dan pula haruslah dibuktikan untuk tidak
dipidananya terhadap pembuatnya
Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut KUHP
Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat
dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni : 1) dari sudut
teoritis dan 2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah
berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi
rumusannya. Sedangkan dalam sudut UU adalah bagaimana kenyataan
tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-
pasal peraturan perundang-undangan yang ada.
a) Unsur Tindak Pidana menurut Beberapa Teoritis
Dimuka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang
disusun oleh para ahli hukum baik penganut paham dualisme maupun
paham monisme. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah
melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya sebagai beberapa
contoh yang diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang
telah dibicarakan dimuka, yakni: Moeljiatno, R.Tresna, Vos, Jonkers
dan Schravendijk.13
Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam bukunya
yang berjudul “Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan &
penyertaan” Menurut Moeljiatno, unsur tindak pidana adalah:
1) Perbuatan.
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang
adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana
maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu tapi tidak dipisahkan
dengan orangnya.
Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam bukunya
yang berjudul “Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan &
penyertaan” dari R.Tresna, bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-
unsur yakni:
1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan.
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3) Diadakan tindakan penghukuman.
Dari unsur yang ketiga kalimat diadakan tindakan
penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan
yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan).
Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam bukunya
yang berjudul “Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan &
penyertaan” Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
1) Kelakuan manusia.14
2) Diancam dengan pidana.
3) Dalam peraturan perundang-undangan.
Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari 3 batasan penganut paham
dualisme tersebut, tidak ada perbedaan ialah bahwa tindak pidana itu
adalah perbuatan manusia yang dilarang dimuat dalam UU dan diancam
dipidana bagi yang melakukannya.
Menurut Jonkers, (penganut paham monisme) unsur-unsur
tindak pidana adalah:
1) Perbuatan
2) Yang melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4) Dipertanggungjawabkan
Sedang menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana
adalah:
1) Kelakuan (orang yang).
2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
3) Diancam dengan hukuman.
4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5) Dipersalahkan atau kesalahan.
b) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana
tertentu termasuk yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III
adalah pelanggaran. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-
kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan apabila
sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemanpuan
bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur
lain baik sekitar atau mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan
secara khusus untuk rumusan tertentu.15
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu,
maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu:
1) Unsur Tingkah Laku.
Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku
aktif atau pasif (hendelen) atau disebut juga sebagai perbuatan
materiil (materielfeit) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten).
Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang
untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud
gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.16
Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku
membiarkan (nalaten), yaitu suatu bentuk tingkah laku yang tidak
melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang
seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus
melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian
seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban
hukumnya.17
2) Unsur Melawan Hukum.
Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau
terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat
bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil atau
formale wederrechtelijk). Karena bersumber pada masyarakat yang
sering juga disebut dengan bertentangan asas-asas hukum
masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis.
Dalam Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mampunyai
sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat melawan
terlarangnya (wederrechtelijk) dengan memuatnya sebagai dilarang
dalam peraturan perundang-undang artinya sifat terlarangnya itu
disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan
perundang-undangan.
3) Unsur Kesalahan.
Kesalahan (schuld) adalah unsur menganai keadaan atau
gambaran bati orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,
karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat
subyektif.
4) Unsur Akibat Konsumtif.
Unsur akibat konsumtif ini terdapat pada:
a) Tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana
dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
b) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat
pemberat pidana.
c) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya
pembuat.
5) Unsur Keadaan yang Menyertai.
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana
yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana
perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam
kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
a) Mengenai cara melakukan perbuatan.
b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
c) Mengenai obyek tindak pidana.
d) Mengenai subyek tindak pidana.
e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
f)Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana.
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak
pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana
jika adanaya pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan
substansinya adalah sama dengan laporan ialah berupa keterangan
atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang
disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik yakni
kepolisian atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan
Negeri setempat. Perbedaan pengaduan dengan laporan ialah pada
pengaduan hanya :
a) Dapat dilakuakan oleh yang berhak mengadu saja yakni korban
kejahatan atau wakilnya yang sah.
b) Pengaduan diperlukan hanya terhadap tindak pidana aduan saja.
7) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana.
Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat
membicarakan unsur akibat konsumtif dimuka. Unsur ini adalah
berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat
untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana
pada tindak pidana materiil.
Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dapat
terletak pada bermacam-macam ialah:
a) Pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan.
b) Pada obyek tindak pidananya.
c) Pada cara melakukan perbuatan.
d) Pada subyek hukum pidana.
e) Pada waktu dilakukanya tindak pidana.
f) Pada berulangnya perbuatan.
8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana.
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah
berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah
perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya
perbuatan. Artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak
timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum
dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana
