Pengungkapan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penyediaan
informasi dalam statemen keuangan termasuk statemen keuangan itu sendiri,
catatan atas statemen keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan
dengan statemen keuangan (Evans, 2003). Sedangkan dalam arti yang lebih luas
pengungkapan dapat diartikan sebagai penyediaan informasi baik keuangan
maupun non-keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna informasi (Evans, 2003).
Desy Anggraini (2017) menjelaskan bahwa environmental disclosure
merupakan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab terhadap
lingkungan dalam instrumen laporan keuangan. Menurut (Effendi, 2012),
environmental disclosure di proksikan dengan mengggunakan skor pengungkapan
environmental disclosure pada annual report perusahaan sampel, Bobot skor yang
digunakan adalah menggunakan Indonesia Environmental Reporting Index (IER)
hasilnya akan lebih akuarat dan tepat untuk digunakan di indonesia. Environmental
disclosure penting untuk dilakukan karena melalui pengungkapan lingkungan
hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas-
aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab
sosialnya.
Noegraheni (2005) menyatakan bahwa bagi pihak di luar manajemen,
laporan tahunan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka melihat
kondisi perusahaan tersebut. Luasnya informasi yang dapat diperoleh akan sangat
tergantung pada tingkat pengungkapan dari laporan tahunan perusahaan yang
bersangkutan. (Amurwani, 2006) memamparkan bahwa pengungkapan dapat
dikaitkan dengan dua aspek, yakni data dan laporan keuangan. Apabila dikaitkan
dengan data pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan
manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Apabila dikaitkan dengan laporan
keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus
memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu
unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat
menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh
terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 Pasal 4
menyebutkan bahwa dalam laporan tahunan perusahaan wajib menguraikan terkait
seluruh aktivitas yang telah dilakukan perusahaan mengenai tanggungjawab
lingkungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Namun peraturan tersebut
tidak terdapat persyaratan format dan isi dalam laporan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada standar resmi dalam pelaporan
lingkungan tersebut sehingga pengungkapan informasi lingkungan suatu
perusahaan bersifat sukarela (voluntary).
Perusahaan dalam menerapkan dan melaksanakan Environmental
Disclosure memperoleh banyak manfaat, diantaranya mempertahankan dan
mendorong reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk
beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses
sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas,
memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan
regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan adanya
peluang untuk memperoleh penghargaan menurut (Desy Anggrarini, 2017).
- Peraturan Yang Mengatur Environmental Disclosure
Peraturan-peraturan yang terkait dengan Environmental Disclosure antara lain:
a. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Undang-Undang ini mengatur tentang upaya sistematis yang terpadu
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya
pencemaran lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-
Undang ini juga mengatur tentang larangan melakukan pencemaran,
memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke
media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar dan lain sebagainya.
Selain mengatur tentang upaya pelestarian dan larangan pencemaran
lingkungan hidup, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 juga mengatur tentang
kewajiban setiap usaha atau kegiatan bisnis yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL). Apabila usaha atau kegiatan bisnis tidak termasuk dalam kriteria
wajib AMDAL maka wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Sedangkan apabila
usaha atau kegiatan bisnis tersebut tidak wajib melengkapi UKL-UPL maka
wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan
Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kualitas keterbukaan informasi
oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan Emiten atau
Perusahaan Publik. Laporan Tahunan wajib memuat salah satunya 22 yaitu
tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI tentang Penilaian Kualitas
Aset Bank Umum. Standar pengukuran kualitas limbah perusahaan yang
dipakai adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Dengan menggunakan peringkat
perusahaan akan diperingkat berdasarkan keberhasilan dalam pengelolaan
limbahnya.