Corporate Social Responsibility Disclousure (CSRD)


Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005), juga
dijelaskan sebagai proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari
kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan
terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Tujuan pengungkapan tanggungjawab sosial adalah sebagai bentuk
kepedulian perusahaan baik kepada shareholder maupun kepada stakeholder.
Tingkat pengungkapan informasi tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) pada
perusahaan-perusahaan yang diteliti dinilai melalui luas pengungkapan yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk mengukur Corporate Social
Responsibility Disclosure digunakan indeks pengungkapan sosial atau CSR index
yang merupakan luas pengungkapan relative setiap perusahaan sampel atas
pengungkapan sosial yang dilakukannya.
Terdapat 2 indikator yang dipakai perusahaan dalam melaporkan kegiatan
Corporate Social Responsibility (CSR). Pertama yaitu indikator yang diterapkan
oleh GRI (GlobalReporting Initiative). GRI menyatakan pengungkapannya dalam
79 item pengukapan yang terdiri dari indikator ekonomi (9 item), lingkungan (30
item), dan sosial yang mencakup tenaga kerja (14 item) hak asasi manusia (9
item) sosial (8 item) dan produk (9 item). Kedua yaitu indikator yang terdiri dari
78 item pengungkapan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.
Hal ini disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM no.VIII G.2, berdasarkan
tentang laporan tahunan dan kesesuaian item untuk diaplikasikan di Indonesia.
Dimana dalam pengungkapannya terdiri dari indikator lingkungan (13 item),
Energi (7 item), kesehatan dan keselamatan kerja (8 item),lain-lain tenaga kerja
(29 item), Produk (10 item), keterlibatan masyarakat (9 item) dan umum (2 item).
Dengan laporan pertanggungjawaban sosial, masyarakat akan mengetahui
aktivitas-aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini penting
mengingat masyarakat merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak dari
aktivitas perusahaan, terutama dampak negative yang mungkin timbul akibat
aktivitas perusahaan. Dengan melakukan praktik dan pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR), perusahaan akan mendapatkan manfaat antara lain,
peningkatan penjualan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik
perusahaan di mata investor dan analisis keuangan.
Menurut Murtanto (2006) dalam Media Akuntansi, pengungkapan kinerja
perusahaan sering kali dilakukan secara sukarela (voluntary disclosure) oleh
perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial
secara sukarela yaitu :

  1. Internal Decision Making
    Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas
    informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan.
    Walaupun sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara
    sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali
  2. Product Differentiation
    Manajer perusahaan memiliki intensif untuk membedakan diri dari
    pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat.
    Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan
    manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga
    perusahaan yang tidak peduli sosial akan terlihat lebih sukses daripada
    perusahaan yang peduli. Hal ini mendorong perusahaan yang peduli
    sosial untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat
    dapat membedakan mereka dari perusahaan lain
  3. Enlightened Self Interest
    Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan
    sosialnya dengan para stakeholder karena mereka dapat mempengaruhi
    pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.
    Pertanggungjawaban sosial berhubungan juga dengan social contract
    theory. Menurut teori tersebut, diantara bisnis perusahaan dan masyarakat terdapat
    suatu kontrak sosial yang secara implisit maupun eksplisit. Dimana dalam kontrak
    sosial, akuntansi sosial digunakan sebagai serangkaian teknik pengumpulan dan
    pengungkapan data sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi
    kinerja sosial organisasi dalam memberi penilaian mengenai kelayakan operasi
    organisasi. Disamping itu pertanggung jawaban perusahaan diperlukan untuk
    menilai apakah kegiatan perusahaa telah memenuhi ketentuan, standar dan
    peraturan yang berlaku, misalnya mengenai polusi, kesehatan dan keselamatan,
    bahaya penggunaan bahan-bahan yang beracun.