Tag: Judul Psikologi

Adapun indikator dari kinerja karyawan sebagai berikut
(Mangkunegara A. , 2011) :

1. Kualitas Kerja
   Seberapa baik seorang karyawan melaksanakan pekerjaan yang
   seharusnya dikerjakan
2. Kuantitas Kerja
   Seberapa banyak bekerja seseorang karyawan dalam sehari-
   harinya.
3. Pelaksanaan Tugas
   Seberapa jauh kemampuan melaksanakan pekerjaannya dengan
   akurat tanpa melakukan kesalahan.
4. Tanggung Jawab
   Kesadaran akan kewajiban melaksanakan pekerjaan dengan akurat
   atau tidak ada kesalahan.
   Adapun indikator yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
   Jombang, berdasarkan data dan informasi peneliti memperoleh untuk
   mengukur kinerja karyawan khusunya perawat IGD pada Rumah Sakit Umum
   Daerah Jombang dipergunakan instrumen khusu yang ditetapkan oleh
   Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, yang disebut dengan Evaluasi
   Kinerja Karyawan. Ada beberapa item yang terdiri dari sebagai berikut :
5. Pengetahuan tentang pekerjaan. Pengetahuan tentang pekerjaan ini
   mencangkup: memahami tugas dan tanggungjawab, memiliki
   pengetahuan di bidangnya, menggunakan informasi dengan tepat dan
   benar, mengikuti perkembangan pengetahuan.
6. Kualitas kerja. Kualitas kerja ini mencangkup : kecermatan dan ketelitian
   dalam pekerjaan, mematuhi peraturan dan prosedur, memilih tindakan
   yang tepat.
7. Produktifitas. Produktifitas ini mencangkup : menyelesaikan, tugas
   secara konsisten, menggunakan waktu secara efisien, memelihara tempat
   kerja secara teratur sesuai fungsinya.
8. Adaptasi dan fleksibilitas. Adaptasi dan fleksibilitas ini mencangkup :
   menyesuaikan diri dengan segala perubahan dalam lingkungan kerja,
   menunjukkan hasil kerja yang baik meskipun dibawah tekanan kerja.
9. Inisiatif dan pemecahan masalah. Inisiatif dan pemecahan masalah ini
   mencangkup : mempunyai inisiatif, menghasilkan tindakan dan
   pemecahan yang inovatif, mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi,
   mencari tantangan baru dan kesempatan untuk pengembangan diri.
10. Kerjasama. Kerjasama ini mencangkup : memelihara hubungan kerja,
    dapat bekerjasama secara tim, memberikan bantuan kepada orang lain,
    mengakui kesalahan sendiri dan ma belajar dari kesalahan.
11. Disiplin. Disiplin ini mencangkup beberapa hal : hadir secara rutin dan
    tepat waktu, bekerja secara mandiri, menyelesaikan tugas dan memenuhi
    tanggung jawab sesuai waktu yang ditentukan.
12. Kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi ini mencangkup :
    dapat berkomunikasi secara jelas baik lisan dan tulis, selalu memberikan
    informasi kepada orang lain, dapat berinteraksi dengan orang lain dan
    berbagi jenis pekerjaan, memberikan sikap yang baik dan profesional,
    mau menerima masukan dari orang lain

Kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik
faktor eksternal maupun fakor internal dari karyawan tersebut.Simamora
(dalam Mangkunegara, 2012). Mengatakan bahwa kinerja pada umumnya
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :
a. Faktor individual yang terdiri dari :
1) Kemampuan dan keahlian
2) Latar belakang
3) Demografi
b. Faktor Psikologis yang terdiri dari :
1) Persepsi
2) Attitude
3) Personality (nilai, karakter, perilaku)
4) Pembelajaran
5) Motivasi
c. Faktor Organisasi yang terdiri dari :
1) Sumberdaya
2) Kepemimpinan
3) Penghargaan
4) Struktur (meliputi ikim organisasi)
5) Komitmen
Person organization fit juga termasuk salah satu faktor penting yang
memiliki keterkaitan dalam kinerja karyawan. Robbins dan Judge (2015)
pada dasarnya orang tertarik dan memilih masuk menjadi organisasi yang
sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka akan meninggalkan
organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya

Kinerja karyawan merupakan tujuan akhir dan merupakan cara bagi
manajer untuk memastikan bahwa aktivitas karyawan dan output yang
dihasilkan sesuai dengan potensi yang dimiliki seorang karyawan sesuai
dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Kinerja ini menggambarkan sejauh
mana aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
telah ditetapkan.(Robbins S. P., 2008)
Kinerja merupakan dampak kerja secara kualitas maupun kuantitas
yang dicapai seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan
tanggungjawab yang diberikan kepadanya(Mangkunegara A. , 2011).
Kerja merupakan usaha yang ditunjukkan untuk menghasilkan sesuatu
atau hasil yang dicapai. Sedangkan pekerjaan adalah pengelompokan tugas,
kewajiban dan tanggungjawab yang merupakan penugasan kerja total untuk
karyawan (Malthis & Jackson, 2012).
Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Kinerja merupakan output kerja baik itu secara kualitas dan
kuantitas yang telah dicapai karyawan, dalam menjalankan kewajiban tugas
dengan sesuai yang diberikan organisasi atau perusahaan, melalui kriteria dan
standart kinerja dari hasil kerjanya tersebut sesuai dengan hasil kerja yang
diharapkan organisasi atau perusahaan

Person-organization fit atau kecocokan nilai-nilai yang dimiliki perusahaan
dengan nilai-nilai yang dimiliki karyawan dapat memengaruhi dukungan atasan
langsung yang dirasakan karyawan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh
Gurkan et al. (2015). Atasan langsung (supervisor) merupakan orang yang
mewakili atau mencerminkan nilai-nilai atau budaya organisasi. Atasan langsung
akan bersikap, berperilaku, dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di
perusahaan, sehingga nilai-nilai perusahaan akan tersampaikan dengan baik kepada
karyawan.
Smith dan Shields (2013) dalam penelitiannya menyatakan pengalaman
yang dialami karyawan dan supervisor secara signifikan berpengaruh terhadap
kepuasan kerja, dan memainkan peran dalam meningkatkan kepuasan kerja
karyawan. Penelitian Maden dan Kabaskal (2014) menunjukkan dukungan atasan
langsung menjadi mediator pada hubungan antara P-O Fit dan kepuasan kerja

Karyawan sangat mementingkan umpan balik dan dukungan dari orang-
orang yang dekat dengannya (Kottke dan Sharafinski, 1998 dalam Chen et al.,
2016). Menurut Eisenberger et al. (2001) dalam Chen et al. (2016) ketika karyawan
merasa didukung oleh organisasi, maka karyawan akan membalas dengan
menunjukkan sikap kerja dan perilaku yang positif terhadap organisasi. Penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Sia et al., (2012) menyatakan dukungan organisasi
yang dirasakan karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja.
Dukungan-dukungan yang diberikan oleh perusahaan memiliki peran penting untuk
membangun rasa puas para karyawan. Jika dukungan organisasional berdampak
positif maka kepuasan kerja karyawan akan tinggi.
Dukungan atasan langsung yang tinggi menimbulkan efek tidak langsung
terhadap kepuasan kerja. Menurut Hsu (2011) dalam Gurkan et al. (2015), semakin
tinggi dukungan atasan langsung yang dirasakan karyawan, maka semakin tinggi
juga kepuasan kerja karyawan. Wnuk (2016) menyatakan beberapa penelitian
mengkonfirmasi atasan langsung merupakan kunci utama dalam menjalankan
fungsi subordinate di tempat kerja, dengan menciptakan atmosfir kerja, membentuk
hubungan dengan karyawan, menetapkan tujuan, memonitor kinerja, memotivasi,
dan mengevaluasi. Semua aspek tersebut akan menimbulkan pengaruh yang besar
terhadap kepuasan kerja

Kecocokan antara karyawan dan supervisor juga merupakan komponen
yang penting dalam P-O Fit berdasarkan salah satu dimensi P-O Fit yakni person-
supervisor fit. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Wnuk et al., (2016)
menyatakan P-O Fit berhubungan secara langsung dengan dukungan atasan
langsung. Dukungan organisasional dapat dirasakan oleh karyawan melalui P-O Fit
yakni konsistensi antara nilai-nilai yang dimiliki karyawan dan organisasi tersebut.
Semakin tinggi keyakinan karyawan mengenai nilai yang dimilikinya konsisten
dengan nilai yang dimiliki perusahaan, karyawan merasa memiliki dukungan yang
semakin besar dari perusahaan

Person-organization fit yang tinggi dipandang sebagai kunci dalam
mempertahankan karyawan dengan fleksibilitas yang tinggi dan komitmen
organisasi yang diperlukan untuk memenuhi tantangan kompetitif. P-O Fit sebagai
indikator terhadap sikap kerja seseorang seperti kepuasan kerja, komitmen
organisasi, dan turnover intention. Penelitian terdahulu telah memberikan penilaian
teoritis dan bukti empiris yang membuktikan P-O Fit memiliki pengaruh yang
positif terhadap kepuasan kerja (Mahardika, 2006) P-O Fit merupakan
kompatibilitas nilai-nilai individu karyawan dan nilai-nilai organisasi. Karyawan
tentu saja ingin bekerja di organisasi yang memiliki nilai-nilai organisasi selaras
dengan nilai-nilai karyawan dan juga organisasi akan mencoba untuk merekrut
karyawan yang nilainya konsisten dengan nilai-nilai organisasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Chatman (1991) mengemukakan adanya
pengaruh positif antara P-O Fit dengan kepuasan kerja di mana individu yang
sesuai dengan organisasi maka karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya.
Autry dan Daugherty (2003) juga telah melakukan penelitian mengenai hubungan
P-O Fit dan kepuasan kerja dan menyimpulkan adanya pengaruh yang kuat antara
dimensi-dimensi P-O Fit (person-company value fit dan person-supervisor fit)
dengan kepuaan kerja.

Kepuasan kerja merupakan orientasi individu yang berpengaruh terhadap
peran dalam bekerja dan karakteristik dari pekerjaannya. Davis dan Newton (1996)
dalam Mahardika (2006) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan
emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ketika para karyawan
memandang pekerjaannya. Kepuasan adalah keadaan yang sifatnya subyektif yang
merupakan hasil kesimpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan mengenai
apa yang diterima karyawan dari pekerjaannya dibandingkan dengan yang
diharapkan, diinginkan, dan dipikirkannya sebagai hal yang pantas atau berhak
atasnya.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut
As’ad (2004) dalam Melani (2012) antara lain:

1. Faktor Psikologis
   Faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat,
   ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, dan perasaan kerja.
2. Faktor Fisik
   Faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik
   pegawai, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, perlengkapan
   kerja, sirkulasi udara, dan kesehatan pegawai.
3. Faktor Finansial
   Faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai,
   yang meliputi sistem penggajian, jaminan sosial, besarnya tunjangan,
   fasilitas yang diberikan, promosi dan lain-lain.
4. Faktor Sosial
   Faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sesama
   karyawan, dengan atasannya, maupun karyawan yang berbeda jenis
   pekerjaannya.
   Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu
   akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan sistem yang berlaku
   dalam dirinya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pada masing-masing
   individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan
   individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan, dan sebaliknya

Dukungan atasan langsung (supervisor) diartikan sebagai sejauh mana para
pemimpin menghargai kontribusi karyawan dan peduli tentang kesejahteraan
karyawan (Bhate (2013) dalam Adhitian (2017). Supervisor dianggap sebagai
perwakilan organisasi dan memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan
mengevaluasi kinerja bawahan yang mana karyawan akan melihat hal tersebut
sebagai indikasi dukungan organisasi (Eisenberger et al., 2002).
Dukungan atasan langsung memiliki peran yang sangat penting dalam
membantu karyawan untuk mencapai keseimbangan peran pekerjaan. Menurut
Feinberg (2013), dukungan atasan langsung dapat ditunjukkan dengan perilaku
sebagai berikut:

1. membantu menetapkan tujuan untuk menerapkan pelatihan,
2. memberikan bantuan ketika mencoba perilaku baru,
3. feedback pada kinerja tugas.
   Supervisor bertanggung jawab untuk memantau kinerja karyawan,
   melakukan penilaian berkala, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan
   kontribusi pegawai dan komitmen terhadap organisasi. Menurut Humphrey (2002,
   dalam Adhitian 2017) supervisor yang simpatik dan memberikan kebutuhan
   karyawan secara khusus menghasilkan respon karyawan yang antusias. Karyawan
   akan menciptakan sudut pandang terhadap supervisor mengenai sejauh mana
   supervisor mengakui dedikasi dan menunjukkan simpati terhadap kesejahteraan
   karyawan. Indikator dukungan supervisor menurut Chen (2003) dalam Nurdiana
   (2014) terdiri atas:
4. keterlibatan supervisor dalam menjelaskan ekspektasi kinerja setelah
   penelitian,
5. mengidentifikasi peluang untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan
   baru,
6. menetapkan tujuan realistis didasarkan pada pelatihan,
7. bekerja sama dengan individu pada saat menghadapi masalah dalam
   menerapkan keterampilan baru,
8. memberikan umpan balik ketika individu berhasil menerapkan kemampuan
   baru

Person-organization fit (P-O Fit) secara umum didefinisikan sebagai
kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai individu (Kristof, 1996).
Sementara Donald dan Pandey (2007) dalam Astuti (2010) mendefinisikan person-
organization fit adalah adanya kesesuaian/kecocokan antara individu dengan
organisasi, ketika: a) setidak-tidaknya ada kesungguhan untuk memenuhi
kebutuhan pihak lain, atau b) memiliki karakteristik dasar yang serupa. Dalam
melakukan perekrutan karyawan, perusahaan sering menggunakan pendekatan
kesesuaian antara individu dengan pekerjaan yang ditawarkan (Person-Job Fit).
Kristof (1996) berpendapat pendekatan person-job fit ini kurang baik dalam proses
seleksi karyawan, efektivitas organisasi tidak hanya didukung oleh kesuksesan
tugas pekerjaan karyawan tetapi perlu memperhatikan perilaku karyawan secara
luas.
Beberapa peneliti, Chatman (1989), O’ Reilly, et al. (1991) dalam Astuti
(2010) berpendapat individu dan organisasi saling tertarik manakala terdapat
kesesuaian antara satu dengan yang lain, hal ini sangat berpengaruh terhadap
organisasi dalam merekrut karyawan dan juga sikap karyawan untuk memilih
pekerjaan tersebut.
Menurut Kristof (1996) dalam Mahardika (2006), person-organization fit
(P-O Fit) dapat diartikan dalam empat konsep yaitu:

1. Kesesuaian nilai (value congruence) yaitu kesesuaian antara nilai intrinsik
   individu dengan organisasi.
2. Kesesuaian tujuan (goal congruence) yaitu kesesuaian antara tujuan
   individu dengan organisasi dalam hal ini adalah pemimpin dan rekan
   sekerja.
3. Pemenuhan kebutuhan karyawan (employee need fulfillment) yaitu
   kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan karyawan dan kekuatan yang
   terdapat dalam lingkungan kerja dengan sistem dan struktur organisasi.
4. Kesesuaian karakteristik kultur-kepribadian (culture personality
   congruence) yaitu kesesuaian antara kepribadian (non nilai) dari setiap
   individu dan iklim atau kultur organisasi.
   Vianen (2000) menjelaskan konsep P-O Fit dari perspektif supplementary
   fit dan complementary fit. Supplementary fit terjadi apabila individu memiliki
   karakteristik (preferences dan attitudes) yang serupa dengan karakteristik yang
   dimiliki oleh individu-individu lain dalam organisasi/lingkungan yang
   bersangkutan. Sedangkan complementary fit terjadi apabila karakteristik yang
   dimiliki oleh individu dapat ditambahkan untuk melengkapi karakteristik yang
   tidak dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi apabila
   individu tersebut memiliki skills khusus yang berguna untuk peningkatan
   kesuksesan sebuah kerja tim.
   Perspektif person-organization fit juga dibedakan menurut French et al.,
   (1982) dalam Vianen (2000) menjadi dua yaitu supplies-values fit dan demands-
   abilities fit. Dari perspektif supplies-values fit, P-O Fit tercapai apabila organisasi
   mampu memuaskan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu. Jika seorang karyawan
   memiliki preferensi yang tinggi terhadap pertumbuhan atau perkembangan
   (growth), maka fit dapat terjadi apabila organisasi memberikan kesempatan pada
   individu tersebut untuk terus berkembang. Sedangkan perspektif demands-abilities
   fit memandang P-O Fit dapat tercapai apabila individu memiliki skills dan abilities
   yang dibutuhkan oleh organisasi yang bersangkutan.
   Menurut Bowen et al., (1991), terdapat manfaat potensial yang dapat
   diperoleh dengan menerapkan person-organization fit dalam organisasi, yaitu:
5. Pekerja memiliki sikap yang baik (seperti: kepuasan kerja yang tinggi,
   komitmen organisasi dan semangat kelompok).
6. Perilaku individu yang lebih baik (seperti: kinerja lebih baik dan rendahnya
   turnover).
7. Memperkuat desain organisasi (seperti: dukungan rancangan kerja dan
   budaya organisasi)

Para birokrat yang berhubungan langsung dengan masyarakat ini tentunya
mempunyai kekuatan dan kelemahan sebagai pemberi pelayanan. Michael Lipsky
(1980) mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh street level
bureaucracy.
Kekuatan street level bureaucracy :
 Street level bureaucracy sebagai pemberi pelayanan secara langsung artinya
bahwa para birokrat ini yang memberikan pelayanan langsung kepada para
customernya (publik). Contohnya adalah perawat, dokter-dokter praktek,
polisi lalulintas, atau aparat birokrasi lainnya yang terjun langsung kepada
publik dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan publik dalam
batasan aturan lembaga mereka masing-masing.
 Sebagai birokrat yang memberikan sanksi dan membatasi kehidupan
masyarakat sesuai dengan kebijakan atau prosedur-prosedur yang telah
ditetapkan. Para birokrat ini mengarahkan orang bertindak dalam konteks
kehidupan sosial.
 Mereka menentukan kelayakan warga negara untuk tunjangan pemerintah
dan sanksi. Mereka mengawasi pelayanan (servis) warga dalam menerima
program tersebut. Jadi, secara tersirat street level bureaucracy memediasi
aspek hubungan konstitusional warga negara. Singkatnya, mereka
memegang kunci ke dimensi kewarganegaraan.
Kelemahan street level bureaucracy :
 Perekrutan pegawai dikalangan street level bureaucracy yang
mengedepankan perwakilan komposisi sosial masyarakat disekitar
birokrasi, membuat birokrasi mengabaikan merit sistem dan objektifitas
berdasarkan kualifikasi standar yang telah ditetapkan dalam perekrutan
pegawai. Oleh sebab itu dalam perekrutan anggota birokrasi sering muncul
istilah putra daerah. Putra daerah yang mewakili belum tentu memiliki
kapasitas yang memadai untuk menduduki suatu jabatan dalam pelayanan
publik. Hal tersebut dapat membuat kinerja birokrasi kurang maksimal
atau bisa dikatakan tidak profesional.
 Orientasi street level bureaucracy terhadap peraturan dan prosedur amat
tinggi dan menjadikannya sebagai barometer pelayanan yang
mengakibatkan rendahnya kemampuan street level bureaucracy dalam
merespon perubahan, tidak adanya inisiatif dan pengembangan kreatifitas
dalam mengendalikan perubahan sehingga rutinitas dianggap sesuatu yang
wajar dan benar.
 Kinerja street level bureaucracy menjadi instrumen penguasa. Sistem
kekuasaan yang cenderung sentralistik dan paternalistik mengakibatkan
kinerja street level bureaucracy terkonsentrasi pada pejabat atasan.
Kepentingan penguasa yang cenderung sentral dan menggusur
kepentingan publik mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap birokrasi
publik.

Lipsky telah menyatakan bahwa street level bureaucracy menimbulkan
kontroversi karena mereka harus melakukan reformulasi jika kebijakan
berubah. Alasan kedua street level bureaucracy cenderung menjadi fokus
kontroversi publik adalah kedekatan interaksi mereka dengan warga negara dan
dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Keputusan street level bureaucracy
cenderung mendistribusikan serta alokatif. Dengan menentukan kelayakan untuk
manfaat mereka meningkatkan pernyataan beberapa warga untuk barang dan jasa
pemerintah dengan mengorbankan pembayar pajak umum dan mereka yang klaim
ditolak. Dengan kata lain, dalam memberikan kebijakan street level bureaucracy
membuat keputusan tentang orang-orang yang mempengaruhi peluang hidup
mereka. Singkatnya, kebenaran pekerjaan street level bureaucracy hampir tidak
bisa jauh dari ideal birokrasi detasemen impersonal dalam pengambilan
keputusan. Sebaliknya, pada obyek street level bureaucracy kritis keputusan
(orang) benar-benar berubah sebagai akibat dari keputusan. street level
bureaucracy juga fokus dari reaksi warga karena kebijaksanaan mereka membuka
kemungkinan bahwa mereka akan merespon baik atas nama rakyat. Diskusi ini
membantu menjelaskan kontroversi lanjutan atas street level bureaucracy di
tingkat persediaan dana pelayanan individual. Akhirnya, street level bureaucracy
memainkan peran penting dalam mengatur tingkat konflik kontemporer
berdasarkan peran mereka sebagai agen kontrol sosial. Warga negara yang
menerima manfaat publik berinteraksi dengan agen orang yang membutuhkan
perilaku tertentu dari mereka. Fungsi kontrol sosial street level bureaucracy
membutuhkan komentar dalam diskusi tentang tempat pekerja pelayanan publik
dalam masyarakat yang lebih besar. Sektor pelayanan publik memainkan peran
penting dalam pelunakan dampak dari sistem ekonomi mereka yang tidak
penerima manfaat utama dan merangsang orang untuk menerima mengabaikan
ketidakmampuan institusi ekonomi dan sosial utama. Kontroversi Publik juga
fokus pada jenis yang tepat dari kontrol sosial. Dari sudut pandang warga negara,
peran street level bureaucracy luas yaitu sebagai fungsi pemerintahan dan
intensif. Sebagai rutinitas sehari-hari mengharuskan mereka untuk berinteraksi
dengan pendidikan, penyelesaian sengketa, dan layanan kesehatan. Sebagai
individu, street level bureaucracy mewakili harapan warga untuk perlakuan yang
adil dan efektif oleh pemerintah bahkan saat mereka diposisikan untuk melihat
dengan jelas keterbatasan intervensi yang efektif dan kendala pada respon yang
telah ditimbulkan

Street level bureaucracy merupakan aparat birokrasi yang langsung bersentuhan
dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang
melakukan akses langsung dengan publik atau melakukan pelayanan publik .
Menurut Michael Lipsky pada tahun 1980 berpendapat bahwa street level
bureaucracy adalah mereka yang menjalankan tugas dan berhubungan langsung
dengan masyarakat. Lipsky juga berpendapat bahwa praktek street level
bureaucracy tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit,
yaitu sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustatif antara besarnya permintaan
pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Apalagi dalam
kenyataannya permintaan peningkatan pelayanan seperti tidak pernah berhenti.
Lipsky (1980) menjelaskan bahwa street level bureaucracy mempraktekkan
pemberian diskresi atas dispensasi manfaat atau alokasi sanksi. Terjadi konflik
antara pembuat kebijakan dan street level bureaucracy sebagai pelaksana
kebijakan. Konsep street level bureaucracy ini telah diperkenalkan oleh Michael
Lipsky pada tahun 1980 bahwa street level bureaucracy adalah sebagai orang
yang “Public Service secara langsung” dan “Pelaksana dari kebijakan
Penguasa”.Public Service secara langsung artinya bahwa para birokrat ini yang
memberikan pelayanan langsung kepada para customernya (publik). Contohnya
adalah perawat, dokter-dokter praktek, polisi lalulintas, atau aparat birokrasi
lainnya yang terjun langsung kepada publik dan memberikan pelayanan sesuai
dengan permintaan publik dalam batasan aturan lembaga mereka masing-masing.
Pelaksana dari kebijakan penguasa bermakna bahwa para birokrat ini yang
menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa mereka dan mereka pula
yang menguatkan kebijakan yang dikeluarkan

Mekanisme akuntabilitas merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman
dalam menerapkan akuntabilitas. Secara ringkas, mekanisme akuntabilitas
mencakup hal-hal berikut:
a) Pembuatan sebuah keputusan dan laporan harus dibuat secara tertulis dan
tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan,
b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang
berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders,
c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai
dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku,
d) Adanya ketentuan untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan
konsekuensi ketentuan pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak
terpenuhi,
e) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah
ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut (Dra.Loina
Lalolo Krina P, 2003)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan
pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89).
Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya
pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk
pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di
pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya
kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan
upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas,
inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan,
pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum,
akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-
perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang
transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan
tersebut pada laporan tahunan.
Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir
dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib
dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para
pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pertanggungjawaban kepada masyarakat disamping merupakan kewajiban adalah
juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan
dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi
yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah
mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan pemerintah
dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat
dipertanggungjawabkan

Mekanisme partisipasi merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman dalam
menerapkan partisipasi. Secara ringkas, mekanisme partisipasi mencakup hal-hal
berikut:
a) Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik,
b) Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan
masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara
dalam kegiatan publik,
c) Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik
seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan
masyarakat dan layanan publik (Dra.Loina Lalolo Krina P, 2003)

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan
kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada
keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana
pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan
dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan
keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga
negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan
dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan
kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam
menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290).
Partisipasi berarti bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi
yang mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu
pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta
masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara
aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap
persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga
pengembangan atau perluasannya

Mekanisme transparansi merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman
dalam menerapkan transparansi. Secara ringkas, mekanisme transparansi
mencakup hal-hal berikut:
a) Adanya suatu jaminan dalam sistem keterbukaan dan standarisasi dari
semua proses-proses pelayanan publik
b) Memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan
dan pelayanan publik maupun proses-proses didalam sektor publik
c) Adanya fasilitas pelaporan maupun penyebaran informasi publik
(kebijakan atau program kerja) maupun penyimpangan tindakan aparat
publik didalam kegiatan melayani (Dra.Loina Lalolo Krina P, 2003)

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka
terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat
menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and
balance antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah
membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana
pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan,
terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan
hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang
memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan
yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada
masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi
kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:289)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam
Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses
atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut
Transparancy International, undang-undang Fredom of Information (FOI) bukan
hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga
menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. Krina
(2003: 19)

Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan
masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari
solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan
wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap
kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih
jauh dari harapan. Banyaknya permasalah birokrasi tersebut belum sepenuhnya
teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal (Sedarmayanti, 2009: 310-311).
Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak
pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait
dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam
kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata kepemerintahan
yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta
taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan
masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan
kewenangan, dan banyaknya praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi
dan revolusi teknologi informasi (e-government) merupakan tantangan tersendiri
dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal
tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan
faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat
(Sedarmayanti, 2009: 310-311).
Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih
muncul. Rakyat masih belum merasa terwakili oleh keberadaan wakilnya di
DPR(D) karena partisipasinya hanya pada saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggal
dalam proses pengambilan kebijakan. Rendahnya partisipasi dalam masyarakat
mengurangi tingkat legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan
yang kuat ditingkat lokal maupun pusat masih dalam cita-cita (Nugroho, 2001
dalam Sedarmayanti, 2009: 311)

Kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima
karakteristik yaitu:
a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan
masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi,
sosial, dan politik.
b. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan
kontribusi terhadap kualitas hasil.
c. Proses penguatan sendiri, adalah kunci keberadaan dan kelangsungan
keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan
perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan
menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk
kreativitas dan stabilitas berbagai aspek kepemerintahan yang baik.
d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang
menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerja sama untuk pertumbuhan dan
pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata
untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar, dan
masyarakat madani.
Lima karakteristik dalam good governance mencerminkan terjadinya proses
pengambilan keputusan yang melibatkan stakeholders dengan menerapkan prinsip
good governance yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan,
kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan
Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) mengungkapkan prinsip-prinsip
good governance antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan,
supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan,
profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.
Mustopadidjaja (1997) mengatakan prinsip-prinsip good governance adalah
demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabiiltas,
partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan konsistensi kebijakan dan kepastian
hukum (Sedarmayanti, 2009:282-287).
Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik
sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar
lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-
18
prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi,
dan partisipasi (Sedarmayanti, 2009:289)

Aktor-aktor good governance menurut Sedarmayanti (2009: 280), antara lain:

1. Negara/pemerintah: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-
   kegiatan kenegaraan, tetapi labih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta
   dan kelembagaan masayarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan
   publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat
   dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-
   dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur
   governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor
   publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam
   memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan
   yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.
2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif
   dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan,
   perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang
   pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah
   swasta.
3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada
   dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan
   perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok
   masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam
   bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan
   lembaga independent yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota
   dan DPRD.
   Good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di
   atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas good governance, ada yang
   disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi
   distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan
   kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di
   masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam
   pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan
   untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Padanan kata governance dalam bahasa Indonesia adalah penadbiran, yang berarti
pemerintahan, pengelolaan (Billah, 2001). Dasar kata penadbiran adalah tadbir,
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) berarti perihal mengurus atau
mengatur (memimpin/mengelola), pemerintahan, dan administrasi. Sedangkan
penadbir berarti pengurus atau pengelola. Kata government dalam bahasa
Indonesia diterjemahkan sebagai pemerintah, dengan demikian sama maknanya
dengan penadbir (Sedarmayanti, 2009: 273).
Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara
pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut.
Sedangkan arti good dalam kepemerintahan yang baik (good governance)
mengandung pemahaman:
a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat
meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian,
pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan
tugas untuk mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2009: 274).
c. Kepemerintahan (governance) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman
(1993) adalah governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial
politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas
kepentingan-kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2009: 273).
Secara umum, governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah
dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, private sectors (sektor swasta/
dunia usaha), dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, good governance sektor
publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan
melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik,
dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan
manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas
keadialan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (World
Conference on Governance, UNDP, 1999 dalam Sedarmayanti, 2007: 2).
Sedangkan OECD dan World Bank mengartikan good govenance sebagai
penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang
sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif,
menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan
hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedarmayanti, 2009: 273)

Setiap Instansi Pemerintah yang salah satu tugasnya untuk melayani publik
harus melakukannya sesuai standar yang berlaku salah satunya menurut Keputusan
Menpan Nomor 63 Tahun 2003 mengenai standar pelayanan publik, antara lain :

1. Prosedur
2. Waktu Penyelesaian
3. Biaya Pelayanan
4. Produk Pelayanan
5. Sarana dan Prasarana
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
   Penjelasan mengenai standar pelayanan publik, sebagai berikut :
7. Prosedur Pelayanan
   Prosedur pelayanan pemberi dan penerima pelayanan termasuk
   pengaduan.
8. Waktu Penyelesaian
   Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
   sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
9. Biaya Pelayanan
   Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam
   proses pemberian pelayanan.
10. Produk Pelayanan
    Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
    ditetapkan.
11. Sarana dan Prasarana
    Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
    penyelenggara pelayanan publik.
12. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
    Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
    berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku
    yang dibutuhkan.
    Maka dari itu dengan adanya standar pelayanan publik yang telah dibuat maka
    diharapkan penyelenggara pelayanan publik atau instansi pemerintah dapat
    melaksanakan tugasnya yaitu melayani publik secara optimal, efektif serta efisien
    dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri.
    2.1.2.5 Bentuk – bentuk Pelayanan Publik
    Bentuk – bentuk pelayanan publik menurut Moenir (2002 : 160-166) terdapat
    tiga bentuk pelayanan, sebagai berikut :
13. Pelayanan Lisan
14. Pelayanan dengan Tulisan
15. Pelayanan Bentuk Perbuatan
    Penjelasan mengenai bentuk – bentuk pelayanan publik, sebagai berikut :
16. Pelayanan dengan lisan
    Maksud dari bentuk pelayanan ini adalah dilaksanakan oleh petugas –
    petugas yang berada di bidang hubungan masyarakat (humas), bidang
    layanan informasi dan bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan
    atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan
    yang tersedia. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pelaku
    pelayanan lisan, sebagai berikut :
    a. Memahami benar masalah – masalah yang termasuk kedalam bidang
    tugasnya.
    b. Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan
    lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka
    yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
    c. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.
    d. Dilakukan dalam keadaan yang tenang dan sepi, tidak diperkenankan
    berbicara dengan sesama pegawai pada saat melaksanakan tugas.
17. Pelayanan dengan Tulisan
    Pelayanan ini dapat diberikan berupa pemberian penjelasan kepada
    masyarakat dengan penerapannya berupa tulisan suatu informasi mengenai
    hal atau masalah yang sedang terjadi. Terdapat dua macam pelayanan
    tulisan, sebagai berikut :
    a. Layanan berupa petunjuk, memberikan informasi yang sejenis yang
    ditujukan kepada orang – orang yang berkepentingan agar mereka
    mudah melakukan urusan dengan lembaga atau instansi pemerintah.
    b. Pelayanan berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan, keluhan,
    pemberitahuan, dan sebagainya.
18. Pelayanan Bentuk Perbuatan
    Pelayanan ini diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan,
    bukan hanya kesanggupan yang diucapkan secara lisan melainkan
    pembuktian dan pertanggungjawaban dari apa yang telah dilaksanakan.
    Dalam Keputusan Menpa Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik dibagi
    dalam tiga kelompok, antara lain kelompok pelayanan administratif, kelompok
    layanan barang, dan kelompok pelayanan jasa.
19. Kelompok pelayanan administratif adalah bentuk pelayanan yang
    menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang diperlukan oleh
    masyarakat atau publik.
20. Kelompok layanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
    macam bentuk atau jenis barang yang digunakan publik. Contohnya yaitu
    listrik, saluran telepon, air, dan lain – lain.
21. Kelompok pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai
    bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Contohnya yaitu pelayananan
    kesehatan, transportasi, dan pendidikan

Kualitas pelayanan publik menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry
(2005: 219) bahwa terdapat lima indikator kinerja pelayanan yang dapat dilakukan
oleh pemerintah, sebagai berikut :

1. Kenampakan fisik (Tangible)
2. Kehandalan (Reliability)
3. Ketanggapan (Responsiveness)
4. Kompetensi (Competence)
5. Kesopanan (Courtesy)
   Penjelasan mengenai kualitas pelayanan publik, sebagai berikut :
6. Kenampakak fisik (Tangible)
   Kenampakan fisik, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan
   komunikasi.
7. Kehandalan (Reliability)
   Kehandalan, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan
   pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
8. Ketanggapan (Responsiveness)
   Ketanggapan, kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab
   terhadap mutu layanan yang diberikan.
9. Kompetensi (Competence)
   Kompetensi, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan
   yang oleh aparatur dalam memberikan layanan.
10. Kesopanan (Courtesy)
    Kesopanan, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap
    keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi

Azas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun
2003, sebagai berikut :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipatif
5. Kesamaan Hak
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
   Penjelasan mengenai azas pelayanan publik, sebagai berikut :
7. Transparansi
   Bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang
   membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
8. Akuntabilitas
   Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang – undangan.
9. Kondisional
   Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
   dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas.
10. Partisipatif
    Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
    publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
    masyarakat.
11. Kesamaan hak
    Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
    gender, dan status ekonomi.
12. Keseimbangan hak dan kewajiban
    Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
    kewajiban masing – masing pihak.
    Instansi pemerintah harus mengacu kepada prinsip – prinsip dan azas
    pelayanan publik yang dijadikan pedoman untuk menjalankan publik serta dapat
    21
    menjadi suatu indikator penilaian yang digunakan pemerintah untuk menjadi suatu
    tolak ukur kualitas pelayanan publik yang telah diberikan

Prinsip – prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63
Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Kesederhanaan Prosedur
2. Kejelasan
3. Kepastian Waktu
4. Akurasi
5. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
6. Keamanan
7. Tanggung Jawab
8. Kemudahan Akses
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
10. Kenyamanan
    Penjelesan mengenai prinsip – prinsip pelayanan publik dijelaskan sebagai
    berikut :
11. Kesederhanaan Prosedur
    Prosedur pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus sederhana hingga
    mudah dipahami serta dilaksanakan oleh publik.
12. Kejelasan
    Kejelasan dalam pelayanan publik sebagai berikut :
    a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
    b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
    memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan/sengketa
    dalam pelaksanaan pelayanan publik.
    c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
13. Kepastian Waktu
    Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
    telah ditentukan.
14. Akurasi
    Produk pelayanan publik diterima secara benar, tepat, dan sah.
    18
15. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
    Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung
    lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi
    dan informatika.
16. Keamanan
    Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian
    hukum.
17. Tanggung Jawab
    Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
    bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
    keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
18. Kemudahan Akses
    Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau
    oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan
    informatika.
19. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
    Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta
    memberikan pelayanan dengan ikhlas.
20. Kenyamanan
    Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang
    nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, dan sehat serta dilengkapi
    dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan
    lain – lain.
    Pendapat lain mengenai prinsip pelayanan publik menurut Moenir (2006 :
    164) yaitu meliputi penetapan standar pelayanan, terbuka, memperlakukan seluruh
    masyarakat sebagai pelanggan secara adil, mempermudah akses kepada seluruh
    masyarakat pelanggan, membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal
    tersebut menyimpang, menggunakan semua sumber-sumber yang digunakan untuk
    melayani masyarakat pelanggan secara efisien dan efektif dan selalu mencari
    pembaharuan dan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan

Good Government Governance menurut Tim Pengembangan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik (BPKP) dalam Sari (2012 : 723), mengemukakan bahwa
karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik
(good government governance) adalah:

1. Partisipasi (participation)
2. Transparansi (transparency)
3. Akuntabilitas (acountibility)
4. Kemandirian (independency)
5. Pertanggungjawaban (responsibility)
   Penjelasan mengenai prinsip-prinsip good government governance akan
   dijelaskan, sebagai berikut :
6. Partisipasi (participation)
   Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara
   yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung
   maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan
   aspirasinya.
7. Transparansi (transparency)
   Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai
   proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh
   mereka yang membutuhkan, dan informasi harus dapat disediakan secara
   memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat
   monitoring dan evaluasi.
8. Akuntabilitas (acountibility)
   Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga
   Negara madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana
   halnya kepada stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda,
   tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau
   eksternal.
9. Kemandirian (independency)
   Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya pemerintah harus
   bebas dari segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menimbulkan
   benturan kepentingan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa
   pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala
   bentuk tekanan pihak lain.
10. Pertanggungjawaban (responsibility)
    Organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
    melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
    sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang,
    serta setiap individu bertanggung jawab atas segala tindakanya sesuai
    dengan tugas yang telah ditetapkan

Untuk terwujudnya tata kepemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip –
prinsip good governance sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menurut
Lembaga Administrasi Negara (2003 : 7) prinsip – prinsip Good Governance,
sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat
2. Tegaknya Supremasi Hukum
3. Transparansi
4. Peduli pada Stakeholder
5. Berorientasi pada Kasus
6. Kesetaraan
7. Efektivitas dan Efisien
8. Akuntabilitas
9. Visi Strategis.
   Partisipasi Masyarakat yaitu masyarakat memiliki hak suara baik secara
   langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah dalam
   pengambilan keputusan. Tegaknya Supremasi Hukum menjelaskan bahwa
   kerangka hukum yang dimiliki oleh suatu Negara harus adil dan tidak ada
   diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman suatu Negara mengatur jalannya
   kepemerintahan yang baik. Transparansi dibangun untuk memberikan informasi
   secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di Pemerintahan harus dapat
   secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah dimengerti. Peduli pada
   Stakeholder ini yaitu lembaga – lembaga harus melayanai semua pihak yang
   berkepentingan sesuai standar yang berlaku. Berorientasi pada Konsensus yaitu
   menjadi suatu jembatan untuk kepentingan – kepentingan atau bidang – bidang yang
   berbeda guna terbangunnya masa depan yang baik untuk sekelompok masyarakat
   terutama dalam kebijakan dan prosedur. Kesetaraan yaitu semua masyarakat berhak
   mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan mensejahterahkan diri mereka
   sendiri. Efektifitas dan Efisiensi yaitu suatu proses pemerintahan harus mengelola
   sumber – sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai
   kebutuhan yang diperlukan. Akuntabilitas yaitu dapat terjadi di semua organisasi
   yaitu bentuk suatu pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh suatu
   organisasi. Pertanggungjawabannya yaitu bisa dalam bentuk laporan yang dibuat oleh
   pemerintah setiap tahunnya. Visi strategis yaitu prinsip ini diutamakan untuk para
   pemimpin dan masyarakat untuk memikirkan perspektif yang jauh ke depan untuk
   tata kepemerintahan yang baik serta kepekaan untuk mewujudkannya (Lembaga
   Administrasi Negara, 2003:7)
   Prinsip – prinsip good governance menurut Ganie (2000 : 145) yaitu terdapat
   4 prinsip utama good governance, sebagai berikut :
10. Akuntabilitas publik
11. Value for money
12. Transparansi
13. Efektivitas manajemen sumber daya manusia
    Penjelasan mengenai prinsip – prinsip good governance akan dijelaskan di
    bawah ini :
14. Akuntabilitas
    Pengertian Akuntabilitas Publik Menurut Hadi (2006 : 150) akuntabilitas
    yaitu para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta
    serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas)
    kepada publik sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan. Sedangkan
    menurut Rasul ( 2002 : 8 ) Akuntabilitas adalah kemampuan memberi
    jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau
    sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
15. Value for money
    Menurut Mardiasmo ( 2009 : 131 ) value for money adalah suatu konsep
    pengelolaan yang didasarkan pada tiga elemen utama, sebagai berikut :
    a. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu
    pada harga yang terendah, ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi
    sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan dengan
    menghindari pengeluaran yang boros.
    b. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu
    atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu,
    c. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang
    ditetapkan.
16. Transparansi
    Menurut Mustopadidjaja (2003 : 261) transparansi yaitu keterbukaan
    pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui
    oleh masyarakat. Transparansi berujung menciptakan akuntabilitas
    diantara rakyat dengan pemerintah. Sedangkan menurut Lalolo (2003 :
    13) transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan
    untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
    pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses, serta hasil yang
    dicapai.
17. Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia
    Menurut Samsudin (2006 : 22) menjelaskan mengenai manajemen
    sumber daya manusia yaitu aktivitas – aktivitas yang dilaksanakan untuk
    memenuhi sumber daya manusia dalam organisasi dapat didayagunakan
    secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan”. Sedangkan
    menurut Wahyudi (2002 : 9) menjelaskan bahwa manajemen sumber
    daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
    dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian balas
    jasa, pengintergrasian, pemeliharaan dan pemisahan sumber daya manusia
    ke suatu titik akhir dimana tujuan – tujuan perorangan, organisasi dan
    masyarakat terpenuhi

Tujuan Good Governance menurut Kurniawan (2005 : 12), sebagai berikut :
“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan
bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan
interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan
masyarakat”.
Maka dari itu tujuan good governance tercapai di suatu Negara bila dilihat
dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur. Untuk mengimplementasikan good
governance bukanlah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala-kendala yang
melanda suatu Negara untuk bisa mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
diantaranya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan
oleh orang internal sendiri yang membuat suatu permainan yang dibuat untuk
menguntungkan dan mementingkan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu untuk
tercapainya tujuan good governance, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri
harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada Negara agar
terwujudnya kepemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standar
yang telah ditetapkan

Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah
didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia. Salah satu lembaga
tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen
kebijakannya yang berjudul “Governance for sustainable human development”
(1997) mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan
konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan society (Dwiyanto, 2005 : 82).
Pengertian governance menurut UNDP (United Nation Development Program)
yang dikutip oleh Sedarmayanti (2003 : 5) terdapat tiga model tata kepemerintahan
yang baik, sebagai berikut :

1. Politcal Governance yang mengacu pada proses pembuatan keputusan untuk
   merumuskan kebijakan (policy/strategy formulation).
2. Economic Governance yang meliputi proses pembuatan keputusan yang
   memfasilitasi terhadap equity (kekayaan), proverty (properti), serta quality of
   life (kualitas hidup).
3. Administrative Governance yang mengacu pada sistem implementasi
   kebijakan
   Menurut Ganie (2000 : 142) menjelaskan pengertian good governance,
   sebagai berikut :
   “Good Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan
   sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalam
   suatu usaha kolektif”.
   Bila dilihat dari beberapa pengertian Good Governance menurut para ahli,
   maka dapat disimpulkan mengenai Good Governance lebih berfokus pada
   pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang
   dimiliki suatu Negara dengan tata kelola kepemerintahan yang baik secara efektif dan
   efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab sejalan dengan
   peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri
   sendiri seperti korupsi, kolusi, serta nepotisme

Perusahaan-perusahaan melakukan pengungkapan intellectual capital karena
berbagai alasan. Menurut Widjanarko (2006) dalam Heni Oktaviani dan Wahidahwati
(2014) lima alasan perusahaan-perusahaan melaporkan intellectual capital yaitu
sebagai berikut:

1. “Pelaporan intellectual capital dapat membantu organisasi merumuskan
   strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan intellectual
   capital suatu organisasi untuk mendapatkan competitive advantage;
2. Pelaporan intellectual capital dapat membawa pada pengembangan indikator-
   indikator kunci prestasi perusahaaan yang akan membantu mengevaluasi
   hasil-hasil pencapaian strategi;
3. Pelaporan intellectual capital dapat membantu mengevaluasi merger dan
   akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan harga yang dibayar oleh
   perusahaan pengakuisisi;
4. Menggunakan pelaporan intellectual capital nonfinancial dapat dihubungkan
   dengan rencana intensif dan kompensasi perusahaan. Alasan pertama sampai
   dengan keempat, merupakan alasan internal dari perusahaan dalam
   melaporkan intellectual capital;
5. Alasan ini merupakan alasan eksternal perusahaan yaitu mengkomunikasikan
   pada stakeholder eksternal tentang intellectual property yang dimiliki
   perusahaa

Menurut Ihyaul Ulum (2009:148) Pengungkapan intellectual adalah: :
“Dapat dikatakan bahwa disclousure intellectual capital suatu laporan yang
dimaksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi penggunan yang dapat
memerintahkan persiapan laporan, sehingga dapat memenuhi seluruh
kebutuhan mereka”.
Kemudian pengungkapan intellectual capital lainnya menurut Ihayul Ulum
(2009:148) pengungkapan intellectual capital sebagai berikut :
“Disclosure intellectual capital dalam suatu laporan keuangan sebagai salah
suatu cara untuk mengungkapkan bahwa laporan tersebut menggambarkan
aktifitas perusahaan yang kredibel, terpadu ( kohesif) serta “true and fair”.
Menurut Klaudia Julindra dan Liana Susanto (2015) pengungkapan
Intellectual capital adalah :
“Pengungkapan adalah merupakan cara bagi suatu perusahaan untuk
menyampaikan informasi dalam bentuk annual report. Pengungkapan modal
intelektual berguna untuk memberikan informasi kepada stakeholder sumber
daya intelektual yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan dapat meminimalkan
asimetri informasi”.
Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengungkapan
intellectual capital adalah suatu laporan yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan
informasi yang berguna bagi stakeholder tentang aktivitas maupun sumber daya
intellectual yang dimiliki perusahaan sehingga mengurangi asimetri informasi.
Adapun yang dimaksud dengan ntellectual capital sendiri adalah
Menurut Ihyaul Ulum (2009:23) mendefinisikan intellectual capital sebagai
berikut :
“Seringkali intellectual capital didefinisikan sebagai sumber daya
pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi yang mana
perusahaan dapat menggunakannya dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan”.
Menurut Organisation for Economic Cooperation and Depelopment (1999)
dalam Ihyaul Ulum (2009:21) mendefinisikan intellectual capital sebagai berikut :
“Intellectual Capital sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tak
berwujud”.
Adapun menurut Jessika Oktavia s. Jacub (2012) ntellectual capital yaitu :
“Intellectual capital merupakan sumber kekuatan perusahaan untuk bersaing
sehingga mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang dapat mengelola
intellectual capital-nya dengan baik, akan meningkatkan persepsi pasar
terhadap nilai perusahaan tersebut”.
Menurut Stewart (1997) dalam Indrie Handayani (2015 intellectual capital
adalah :
“modal intelektual sebagai materi intelektual yaitu pengetahuan, informasi,
kekayaan intelektual, pengalaman yang digunakan untuk menciptakan
kesejahteraan”.
Dari uraian tersebuti tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa intellectual
capital adalah pengetahuan, karywan,teknologi, maupun pelanggan yang digunakan
oleh perusahaan dalam penciptaan nilai dan agar mampu bersaing sehingga mencapai
keunggulan kompetitif.

Beberapa perhitungan rasio profitabilitas menurut Agus Sartono (2012:123)
ada 5(lima) yaitu :
a. “Gross Profit Margin (marjin laba kotor),
b. Net Profit Margin (Marjin Laba Bersih),
c. Return On Assets (ROA)/ROI
d. Return On Equity (ROE)
e. Earning Power.”
Berikut penjelasan dari kelima rasio profitabilitas yaitu:
a. Gross Profit Margin
Menurut Agus Sartono (2012:123) Gross Profit Margin dapat dihitung
menggunakan formula :
Gross Profit Margin=
Agus Sartono (21012:123)
Menurut Agus Sartono (2012:123) gross profit sangat dipengaruhi oleh harga
pokok penjualan ketika harga pokok penjualan naik maka gross profit margin akan
menurun dan begitupun sebaliknya.
Adapun Gross Profit Margin Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:60)
mendefinisikan
“jika gross profit Margin adalah perbandingan penjualan bersih dikurangi
harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor
dengan penjualan bersih”.
Menurut Irham Fahmi (2015:80) gross profit margin adalah :
“Presentase dari sisa penjualan setelah sebuah perusahaan membayar
barangnya, juga disebut margin keuntungan kotor (gross profit margin)”.
b. Net Profit Margin
Menurut Agus Sartono (2012:123) Net profit Margin dapat dihitung
menggunakan formula :
Net Profit Margin =
Agus Sartono (2012:123)
Menurut Irham Fahmi (2015:81) Rasio net profit Margin disebut juga dengan
rasio pendapatan terhadap penjualan.
Menurut Martono dan Agus Harijito (2014:60) net profit margin adalah:
“Net Profit Margin merupakan ratio antara laba bersih yaitu penjualan
sesudah dan dikurangi seluruh expense termasuk pajak dibandingkan dengan
penjualan. maka Semakin tinggi net profit Margin, semakin baik operasi suatu
perusahaan”.
Menurut Agus Sartono (2012:123) mengenai gross profit margin yaitu:
“Apabila Gross profit margin selama suatu periode tidak berubah sedangkan
net profit marginnya mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya
meningkat relative lebih besar daripada peningkatan penjualan”.
c. Tingkat Pengembalian Aktiva (ROA= Return On Assets)
Menurut Agus Sartono (2012: 123) ROA atau ROI dapat dihitung dengan
menggunakan formula :
Return On Asset =
Agus Sartono (2012:123)
Menurut Kasmir (2015:201) ROA/ROI merupakan ratio yang menunjukan
hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Maka ROA juga
merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dengan mengelola
investasinya.
Kemudian menurut Agus Sartono (2012:123) yaitu :
“Return on investment atau return on assets menunjukan kemampuan
perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan”.
d. Tingkat Pengembalian Ekuitas ( ROE= Return on Equity)
Menurut Agus Sartono (2012:124) ROE dapat dihitung dengan menggunakan
formula
ROE =
Agus Sartono (2012:124)
Menurut Agus Sartono (2012:124 ROE yaitu :
“ROE yaitu mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang
tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh
besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka
rasio ini juga akan makin membesar”.
Menurut Agus Harjito dan Martono (2014:61) ROE yaitu :
“Return on equity sering disebut rentabilitas modals sendiri dimaksudkan
untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjajdi hak pemilik
modal sendiri”.
Adapun menurut Kasmir (2015:204) ROE sebagai berikut :
“Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal
sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan
modal sendiri”.
e. Earning Power
Menurut Agus Sartono (2012:124) earning power dapat dihitung dengan
menggunakan formula :
Earning Power =
Agus Sartono (2012:124)
Menurut Agus Sartono (2012:125) mengemukakan bahwa:
“Earning power merupakan tolak ukur kemampuan perusahan dalam
menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini juga menunjukan
pula tingkat efisiensi investasi yang Nampak pada tingkat perputaran aktiva.
Apabila perputaran aktiva meningkat dan net profit margin tetap maka
earning power juga akan meningkat. Dua perusahaan mungkin akan
mempunyai earning power yang sama meskipun perputaran aktiva dan net
profit margin keduanya berbeda”.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan ROA dalam menuntukan
profitabilitas Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti,
karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan
keuntungan. Semakin tinggi ROA maka semakin baik perusahaan dalam
memperoleh laba.

Menurut Agus Sartono (2012:122) profitabilitas adalah:
“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan
demikian bagi investor jangka panjang akan akan sangat berkepentingan
denan analisis profitabilitas ini Misalnya bagi pemegang saham akan melihat
keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen”.
Menurut Kasmir (2015:196) profitabilitas adalah :
“Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas
manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan
dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya dalah penggunaan rasioni
menunjukan efisiensi perusahaan”.
Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:19) pengertian profitabilitas adalah:
“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari
modal yang digunakan untuk menghasilkan data tersebut”.
Kemudian profitabilitas menurut Samryn (2013 :417) adalah sebagai berikut :
“Profitabilitas adalah suatu model analisis yang berupa perbandingan data
keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti”.
Adapun profitabilitas menurut Mahduh Hanafi dan Abdul Halim (2009:83)
adalah:
“Profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu”.
Dari uraian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas penjulannya guna
agar memberikan informasi kepada para pemegang saham.
Menurut Kasmir (2015:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi
perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu :

1. “Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode
   tertentu.
2. Untuk emnilai posisi perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Untuk mengukur produktifitasnya seluruh dana perusahaan yang digunakan
   baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
6. Untuk mengukur Produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
   baik modal sendiri,
7. Tujuan lainnya”.
   Sementara itu, menurut Kasmir (2015:198) manfaat yang diperoleh adalah untuk:
8. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu
   perusahaan,
9. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
   sekarang,
10. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu,
11. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modals endiri,
12. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
    baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
13. Manfata lainnya”.

Menurut Kasmir (2015:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan
menggunakan rasio leverage yaitu :

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak
   lainnya (kreditor),
2. Untuk menilai keammpuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang
   bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
   dengan modal,
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang,
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap
   pengelolaan aktiva,
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri
   yang dijadikan jaminan utang jangka panjang,
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian
   kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan
8. Tujuan lainnya”.
   Sementara itu menurut Kasmir (2015:154) manfaat rasio leverage adalah sebagai
   berikut :
9. “Untuk menganalisa kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban
   kepada pihak lainnya,
10. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang
    bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman dan bunga),
11. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
    dengan modal,
12. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang,
13. Untuk menganalissi seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap
    pengelolaan aktiva,
14. Untuk menganalissi atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal
    sendiri yang diajdikan jaminan utang jangka panjang,
15. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada
    terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan
16. Manfaat lainnya”

Menurut Agus Sartono (2012:121) ada beberapa jenis pengukuran leverage
yaitu :
„‟1. Debt Ratio

2. Debt to Equity Ratio
3. Time Interest Earned Ratio
4. Fixed Charge Coverage
5. Debt Service Coverage”
   Berikut penjelasan mengenai beberapa ratio leverage sebagai berikut:
6. Debt Ratio
   Formula :
   Debt Ratio =
   Agus Sartono (2012:121)
   Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan
   investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang
   tinggi juga menunjukan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai
   aktiva.
7. Debt to Equity Ratio
   Formula :
   Debt to Equity Ratio=
   Agus Sartono (2012:121)
   Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara seluruh hutang
   perusahaan baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek dengan
   modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan
   semakin besar total utang terhadap total ekuitasnya. Debt to equity ratio
   digunakan untuk mengukur total shareholders’ equity yang dimiliki
   perusahaan
8. Time Interest Earned Ratio
   Formula :
   Time Interest Earned Ratio=
   Agus Sartono (2012:121)
   Time interest earned ratio, adalah rasio antara laba sebelum bunga dan
   pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan
   perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur
   seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan
   karena tidak mampu membayar bunga.
9. Fixed Charge Coverage
   Formula :
   Fixed Charge Coverage =
   Agus Sartono (2012:122)
   Fixed charge coverage ratio, mengukur berapa besar keamampuan
   perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen
   saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan, sewa. Karena tidak
   jarang perusahaan menyewa aktivanya dari perusahaan lising dan harus
   membayar angsuran tertentu.
10. Debt service coverage
    Formula :
    Debt service coverage =
    ( )
    Agus Sartono (2012:122)
    Debt service coverage, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi
    beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan
    leverage yang lain, hanya dengan memasukan angsuran pokok pinjaman.
    Berdasarkan uraian tersebut, penulis menggunakan debt to equity ratio dalam
    menentukan tingkat leverage. Rasio ini sering digunakan para analis dan para
    investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas
    yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Jika nilai DER semakin
    tinggi maka dapat diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi
    terhadap kemampuan melunasi hutang jangka pendeknya

Menurut Agus Sartono (2012:120) leverage sebagai berikut :
“Financial leverage menunjukan proporsi atas penggunaan utang untuk
membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti
menggunakan modal sendiri 100%”.
Adapun menurut Kasmir (2015:151) leverage adalah:
“Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan
dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.
Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan
dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila
perushaaan dibubarkan (dilikuidasi)”.
kemudian menurut Irham Fahmi (2015:72) leverage adalah:
“ Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai
dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan
perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage
(utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan
sulit untuk melepaskan beban utang tersebut”.
Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Leverage merupakan
pemakaian utang oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan
atau dalam melakukan kegiatan investasi guna memberikan gambaran terhadap
keadaan perusahaan kepada pemegang saham.

Menurut Brigham & Houston (2010:4) ukuran perusahaan adalah sebagai
berikut :
“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan
yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba,
beban pajak dan lain-lain”.
Menurut Hartono (2008:14) ukuran perusahaan (firm size) adalah sebagai
berikut :
“besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/ besar harta
perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.
Kemudian ukuran perusahaan menurut Torang (2012:93) adalah :
“Ukuran organisasi adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan
dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”.
Kemudian menurut Consoladi et al. dalam Heni Oktaviani (2014)
mengatakan bahwa:
“ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja sosial perusahaan karena
perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih
berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan”.
Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan
merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang ditunjukan oleh total aset, total
penjualan, jumlah laba, sehingga mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan
menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk
menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, rasio-rasio ini dapat dihitung
melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan
hutang lancar (Sofyan Syafri Harahap, 2001:301). Menurut Sutrisno (2009)
ukuran rasio likuiditas terdiri dari tiga alat ukur yaitu :

1. Current Ratio
   Current Ratio adalah rasio yang membandingkan antara aset lancar yang
   dimiliki perusahaan dengan utang jangka pendek. Aset lancar disini meliputi
   kas, piutang dagang, persediaan, dan aktiva lancar lainya. Sedangkan utang
   jangka pendek meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank, utang gaji,
   dan utang lainnya yang segera harus dibayar.
   Rumus untuk menghitung current ratio yaitu :
   ??????? ????? = Aktiva Lancar
   Kewajiban Lancar
2. Quick Ratio
   Quick Ratio merupakan rasio antara aset lancar sesudah dikurangi persediaan
   dengan utang lancar. Rasio ini menunjukan besarnya alat likuid yang paling
   cepat yang bisa digunkan untuk melunasi utang lancar. Formulasi untuk
   menghitung Quick Ratio adalah:
   ????? ????? = Aktiva Lancar − Persediaan
   Hutang Lancar
3. Cash Ratio
   Cash Ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aset lancar yang
   bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Rasio ini akurat dalam
   mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek
   karena hanya memperhitungkan komponen aset lancar yang paling likuid.
   Dengan demikian rumus untuk menghitung cash ratio adalah sebagai berikut :
   ???ℎ ????? = Kas + Efek
   Aktiva Lancar
   Likuiditas lebih baik diukur dengan menggunakan rumus current ratio (CR)
   dibandingkan dengan rumus rasio lainya, current ratio dipilih berdasarkan
   pertimbangan bahwa rasio ini melibatkan inventory di dalamnya (Lisa dan Jogi,
   2013). Menurut Kasmir (2012) likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk
   mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya adalah current
   ratio. Rumus untuk menghitung likuiditas adalah sebagai berikut :
   ??????? ????? = Aktiva Lancar
   Kewajiban Lancar

Menurut Riyanto (2001:28) cara mengukur tingkat likuiditas dengan
menggunakan current ratio sebagai alat ukurnya, maka tingkat likuiditas atau
current ratio suatu perusahaan dapat ditingkatkan dengan jalan sebagai berikut:

1. Dengan utang lancar (current liabilities) tertentu, diusahakan untuk
   menambah aktiva lancar (current asset).
2. Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi jumlah utang
   lancar.
3. Dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dngan mengurangi
   aktiva lancar

Pengertian Likuiditas adalah sebagai berikut31 :
“Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban financial jangka pendeknya” (Munawir, 2004)
Selain itu definisikan likuiditas sebagai berikut :
“Likuiditas adalah rasio untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik
kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun
di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan)” (Kasmir, 2012:129).
Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas
atau kemampuan untuk memperoleh kas. Jangka pendek secara konvensional
dianggap periode hingga satu tahun meskipun jangka waktu ini dikaitkan dengan
siklus operasi normal suatu perusahaan periode waktu yang mencakup siklus
pembelian, produksi, penjualan, dan penagihan (Wild Jhon, 2005:185).
Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada
waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “likuid”, artinya perusahaan
mempunyai aktiva lancar lebih besar dari pada hutang lancar. Tetapi jika terjadi
sebaliknya, berarti perusahaan dalam keadaan “ilikuid” (Riyanto, 2001:25).
Likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya adalah Rasio Lancar (Current Ratio).
“Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh
tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa
banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka
pendek yang segera jatuh tempo” (Kasmir, 2012:133)

Metode penyajian laporan arus kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia
(2007) yaitu :
a. Metode Langsung (direct method)
Metode langsung yaitu perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari
aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung
dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas
masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung.
Dengan menggunakan metode langsung informasi mengenai penerimaan kas
bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh. Hal ini sangat berguna bagi
para pemakai laporan keuangan karena dapat menjelaskan aliran kas masuk
dan kas keluar secara jelas.
b. Metode Tidak Langusng (indirect method)
Dengan menggunakan metode tidak langsung, penyajian laporan arus kas
dimulai dari laba rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan menambah
atau mengurangi perubahan pos-pos yang mempengaruhi kegiatan operasional
seperti penyusutan, naik turun pos aktiva dan utang lancar.

Penyusunan laporan arus kas memerlukan empat langkah utama menurut
Kieso dan Weygant (2005:159) yaitu:
1) Menetukan arus kas bersih dari kegiatan operasi.
2) Menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan pendanaan.
3) Menentukan perubahan (kenaikan atau penurunan) arus kas bersih selama satu
periode.
4) Lakukan rekonsiliasi perubahan kas antara kas awal dan kas akhir.

Arus kas masuk dan kas keluar perusahaan selama suatu periode dalam
laporan arus kas diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas yaitu operasi, investasi dan
pendanaan. Klasifikasi ini di definisikan sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi (Operating Activities)
   Definisi aktivitas operasi adalah:
   ”Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan
   perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain
   yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan”
   (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007).
   Arus kas dari aktivitas operasi Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan
   (PSAK 2004 No.2, paragraf 13) menyatakan bahwa jumlah arus kas yang
   berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah
   dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk
   melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar
   deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber
   pendanaan dari luar. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi menurut
   (PSAK 2004 No.2, paragraf 13) adalah:
   a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.
   b) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain.
   c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
   d) Pembayaran kas kepada karyawan.
   e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan
   dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya.
   f) Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika
   dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas
   pendanaan dan investasi.
   g) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk
   tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
2. Aktivitas Investasi (Investing Activities)
   Definisi Aktivitas Investasi adalah :
   “Aktivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang
   serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas” (Ikatan Akuntansi
   Indonesia, 2007).
   Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2004 No.2, paragraf 15)
   menyatakan bahwa pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari
   aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan
   penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang
   bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
   Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi menurut PSAK
   2004 No.2, paragraf 15 adalah:
   a) Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tidak berwujud dan
   aktiva jangka panjang lainnya, termasuk biaya pengembangan yang
   dikapitalisasikan, dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.
   b) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva
   tidak berwujud dan aktiva jangka panjang lain.
   c) Perolehan saham atau instrument keuangan perusahaan lain.
   d) Uang muka pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta
   pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan).
   e) Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts,
   option contracts dan swap contracts. Kecuali apabila kontrak tersebut
   dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila
   pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.Arus
   kas investasi pada penelitian ini diproksi menggunakan selisih antara arus
   kas investasi masuk dengan arus kas investasi keluar.
3. Aktivitas Pendanaan ( Financing Activities)
   Definisi Aktivitas Pendanaan adalah:
   “Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan
   perubahan dalam sejumlah serta komposisi modal dan pinjaman
   perusahaan” (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007).
   Menurut Munawir (2002:159) sumber penerimaan kas dalam suatu
   perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari :
   1) Hasil penjualan investasi jangka panjang tetap baik yang berwujud
   maupun yang tidak berwujud (intangible assets) atau adanya penurunan
   aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas.
   2) Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal
   oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas.
   3) Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek (wesel) maupun
   hutang jangka panjang (hutang obligasi, hutang hipotetik atau jangka
   panjang lain) serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan
   penerimaan kas.
   4) Kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya. Adanya
   penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi
   dengan adanya penerimaan kas, misalnya ada penurunan piutang karena
   adanya penerimaan pembayaran, berkurangnya persediaan barang
   dagangan karena adanya penjualan dan sebagainya.
   5) Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari
   investasinya, sumbangan atau hadiah maupun dana pengembalian. Arus
   kas operasi pada penelitian ini diproksi menggunakan selisih antara arus
   kas pendanaan masuk dengan arus kas pendanaan keluar.
   Cara menghitung Cash Flow menurut IAI (2007) yaitu :
   CF = Arus Kas Keluar – Arus Kas Masuk

Menurut Prastowo dan Juliaty (2005 : 29) Laporan arus kas mempunyai
manfaat memberikan informasi untuk :

1. Mengetahui perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan kemampuan
   mempengaruhi kas.
2. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas.
3. Mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang
   arus kas masa depan dari berbagai perusahaan.
4. Dapat menggunakan arus kas historis sebagai indikator jumlah waktu, dan
   kepastian arus kas masa depan.
5. Meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan dan menentukan hubungan
   antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.
   Menurut Harahap (2008 : 257) analisis arus kas memiliki kegunaan dengan
   melakukan analisis arus kas dapat mengetahui :
6. Kemampuan perusahaan menghasilkan kas, merencanakan, mengontrol
   jumlah kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu.
7. Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan,
   termasuk kemampuan membayar dividen dimasa yang akan datang.
8. Informasi bagi investor, kreditor memproyeksikan return dari sumber
   kekayaan perusahaan.
9. Kemampuan perusahaan untuk memasukan kas keperusahaan dimasa yang
   akan datang.
10. Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan
    pengeluaran kas.
11. Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap
    posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu

Pengertian laporan arus kas adalah sebagai berikut:
“Laporan arus kas adalah laporan yang bertujuan untuk menyajikan
informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh kas dan
menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu
periode akuntansi” (Abdul Halim, 2004:142).
“Laporan aliran kas (Cash flow statement) adalah suatu laporan keuangan
yang menunjukkan sumber-sumber kas dan penggunaan kas yang masuk
atau keluar dalam suatu bisnis” (Ardiyos, 2004:172).
Menurut Harahap (2008 : 257) Kegunaan laporan arus kas untuk mengetahui:
a. Kemampuan suatu perusahaan menghasilkan kas, merencanakan, mengontrol
arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu.
b. Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih
perusahaan, termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan
datang.
c. Informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan return dan
sumber kekayaan perusahaan.
d. Kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang
akan datang.
e. Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan
pengeluaran kas.
f. Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap
posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) Pengertian arus Kas yaitu :
“Arus masuk dan arus keluar atau setara kas”
Pengertian arus kas masuk dan arus kas keluar adalah Aliran kas masuk
(cash flow) merupakan aliran sumber-sumber darimana kas diperoleh sedangkan
arus kas keluar (cash outflow) merupakan kebutuhan kas untuk pembayaran-
pembayaran (Martono dan Harjito, 2002:116)

Pengertian kas yaitu sebagai berikut:
“Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat
likuiditasnya” (Riyanto, 2001:94).
Sedangkan pengertian kas menurut (Martono dan Harjito, 2002:116) adalah :
“Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling
lancar (paling likuid) dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu
transaksi. Transaksi tersebut misalnya untuk pembayaran gaji atau upah
kerja, membeli aktiva tetap, membayar hutang, membayar dividen, dan
transaksi lain yang diperlukan perusahaan

Analisis Arus kas adalah suatu metode analisa ekonomi yang memasukan
pergerakan kas yang positif (aliran kas masuk) dan pergerakan kas yang negatif
(aliran kas keluar) yang disebabkan oleh aktivitas untuk menentukan kebutuhan
relatif dari aktivitas tersebut. Termasuk di dalamnya metode aliran kas yang
dikontrol (Joel dan Jae, 2000:148).

Unsur-unsur modal kerja dalam suatu perusahaan yang berasal dari aktiva
lancer dan utang lancar:

1. Aktiva Lancar
   Pengertian aktiva lancar menurut para ahli yaitu :
   “Aktiva lancar adalah Aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam
   proses produksi, dan proses perputaranya adalah dalam jangka waktu yang
   pendek yaitu kurang dari satu tahun” (Riyanto, 2008).
   Sedangkan pengertian aktiva lancar menurut Munawir (2004) adalah:
   “Aktiva lancar adalah uang kas atau aktiva lainnya yang dapat diharapkan
   untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau
   dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam
   perputaran kegiatan perusahaan normal)”.
   kelompok aktiva lancar menurut Munawir (2004) adalah
   “Kas, Investasi jangka pendek, Piutang wesel, Piutang dagang, Persediaan,
   Piutang penghasilan yang masih harus diterima, Persekot atau biaya yang
   dibayar dimuka”.
2. Hutang Lancar
   Unsur modal modal kerja adalah hutang lancar diantarnya yaitu hutang lancar
   atau hutang jangka pendek adalah hutang-hutang yang pelunasanya akan
   memerlukan penggunan sumber-sumber yang digolongkan dalam aktiva
   lancar (Badriwan, 2000). Selain itu hutang jangka pendek adalah :
   “Kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasanya atau pembayaranya
   akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca)
   dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan”
   (Munawir, 2004

Menurut Riyanto (2001) Jenis-jenis modal kerja dapat digolongkan kedalam:

1. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada
   perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal
   kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha, yang
   dibedakan sebagai berikut:
   a) Modal kerja primer, yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada
   perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
   b) Modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk
   menyelenggarakan luas produksi yang normal.
2. Modal kerja variabel, yaitu jumlah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah
   sesuai dengan perubahan keadaan, yang dapat dibedakan dalam :
   a) Modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah
   disebabkan fluktuasi musim.
   b) Modal kerja siklus, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah
   disebabkan karena fluktuasi konjungtur.
   c) Modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah
   karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya

Menurut Tunggal (1995) Fungsi modal kerja antara lain sebagai berikut :

1. Modal kerja itu menampung kemungkinan akibat buruk yang ditimbulkan
   karena penurunan nilai aktiva lancar seperti penurunan nilai piutang yang
   diragukan dan yang tidak dapat ditagih atau penurunan nilai persediaan.
2. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk membayar semua
   utang lancarnya tepat pada waktunya dan untuk memanfaatkan potongan tunai
   jika menggunakan potongan tunai maka jumlah yang akan dibayarkan untuk
   pembelian barang menjadi berkurang.
3. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk memelihara credit
   standing perusahaan yaitu penilaian pihak ketiga, misalnya bank dan para
   kreditor akan kelayakan perusahaan untuk memelihara kredit akan kelayakan
   perusahaan untuk memelihara kredit. Selain itu, memungkinkan perusahaan
   untuk mengadapi situasi darurat seperti : pemogokan, banjir.
   Fungsi Modal kerja adalah menutupi jarak antara saat dikeluarkan utang tunai
   (kas) untuk membayar / membeli persediaan bahan baku dan biaya lainya dengan
   sat diterimanya hasil penjualan. Jarak yang dimaksud disebut perputaran modal
   kerja (working capital turnover period) atau suatu kegiatan operasi suatu kas
   diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai kembali lagi
   menjadi kas. Semakin pendek periode tersebut berarti semakin cepat perputaran
   (turnover) atau makin tinggi tingkat perputaran (Ahmad, 2002) Perputaran modal
   kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
   
   WTCO (??????? ??????? ????????) = ????? ?????
   ??? ?????? ???????

Kenaikan dalam modal kerja terjadi apabila aktiva menurun atau dijual serta
karena kenaikan dalam utang jangka panjang dan modal sedangkan penurunan
dalam modal kerja timbul akibat aktiva tidak lancar naik atau dibeli atas jangka
panjang naik (Sofyan Syafri Harahap, 2001:288).
Menurut Munawir (2002:120) sumber-sumber modal kerja adalah sebagai
berikut:

1. Hasil operasi perusahaan yaitu jumlah laba bersih yang nampak dalam laporan
   laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukan
   jumlah mdal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. dengan adanya
   keuntungan dan laba dari perusahaan, dan apabila laba tersebut tidak diambil
   oleh pemilik perusahaan, maka laba tersebut akan menambah modal
   perusahaan yang bersangkutan.
2. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Dengan adanya penjualan
   surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal
   kerja yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi uang kas. Keuntungan
   yang diperoleh dari penjualan surat berharga ini merupakan suatu sumber
   untuk bertambahnya modal kerja.
3. Penjualan aktiva tidak lancar. Modal kerja dapat bertambah dari penjualan
   aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainya yang tidak
   diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dan aktiva ini menjadi kas atau
   piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan
   tersebut.
4. Penjualan saham atau obligasi untuk menambah dana atau modal kerja yang
   dibutuhkan perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau
   meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya,
   disamping itu perusahaan dapat pula mengeluarkan obligasi atau bentuk
   hutang jangka panjang lainya gunanya memenuhi kebutuhan modal kerjanya.
   Menurut Munawir (2002:123) Dari uraian tentang sumber-sumber modal kerja
   tersebut maka menyimpulkan modal kerja akan bertambah apabila :
5. Adanya kenaikan setor modal baik yang berasal dari laba maupun adanya
   pengeluaran modal saham / tambahan investasi dari pemilik perusahaan.
6. Adanya pengurangan / penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan
   bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva tetap maupun
   melalui proses depresiasi.
7. Adanya penambahan hutang jangka panjang baik dalam bentuk obligasi,
   hipotik atau hutang jangka panjang lainya yang diimbangi dengan
   bertambahnya aktiva tetap

Modal kerja adalah asset lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja juga
bisa dianggap sebagai dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam asset tidak
lancar atau untuk membayar utang tidak lancar (Sofyan Syafri Harahap,
2007:288). Definisi modal kerja yaitu:
“ Keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula
dimaksudkan sebagai dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan
operasi sehari-hari” (Sawir Agnes,2005)
“Dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan
operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku,
pembayaran upah buruh, membayar hutang, dan pembayaran lainnya”
(Sutrisno, 2007:39).
Modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek yaitu
kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, persediaan, dan piutang usaha (Brigham,
2001:30). Modal kerja selalu diperlukan untuk membiayai kegiatan perusahaan
sehari-hari dan menjaga kontinuitas perusahaan selama masih beroperasi (Wild,
2005:186).
Menurut Munawir (2007) modal kerja dapat dibagi dalam konsep sebagai
berikut:
a. Konsep Kuantitatif
Konsep ini menitikberatkan kepada kuantum yang diperlukan untuk
mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang
bersifat rutin, atau menunjukan jumlah dana (fund) yang tersedia untuk
tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa
modal kerja adalah jumlah aktiva lancar (gross working capital).
b. Konsep Kualitatif
Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja, dalam konsep ini
pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang
jangka pendek (net working capital) yaitu jumlah aktiva lancar yang
berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik
perusahaan.
c. Konsep Fungsional
Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka
yang menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok perusahaan, tetapi
tidak semua dana digunakan dalam periode ini (current income) ada
sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan
laba dimasa yang akan datang. Misalnya : bangunan, mesin-mesin, pabrik,
alat-alat kantor dan aktiva tetap lainnya.
Menurut Munawir (2002:125) Penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang
mengakibatkan turunnya modal kerja adalah sebagai berikut:
a. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan, meliputi
pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, supplies
kantor dan pembayaran biaya-biaya lainnya.
b. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan
surat berharga atau efek, maupun kerugian yang insidentil lainnya.
c. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-
tujuan tertentu dalam jangka panjang.
d. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang
atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva
lancar atau timbulnya utang lancar yang berakibat berkurangnya modal
kerja.
e. Pembayaran utang-utang jangka panjang yang meliputi utang hipotik,
utang obligasi maupun bentuk utang jangka panjang lainnya.
f. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk
kepentingan pribadi (prive) atau adanya pengambilan bagian keuntungan
oleh pemilik dalam perusahaan perseorangan dan persekutuan atau adanya
pembayaran dividen dalam perseroan terbatas.
Menurut Munawir (2002:129) Disamping penggunaan aktiva lancar yang
mengakibatkan berkurangnya modal kerja tersebut, pemakaian aktiva lancar yang
tidak merubah jumlahnya baik jumlah modal kerjanya maupun jumlah aktiva
lancarnya itu sendiri. Menurut Djarwanto (2004) pemakaian atau penggunaan
modal kerja / aktiva lancar yang hanya menyebabkan berubahnya bentuk aktiva
lancar (modal kerja tidak berkurang), misalnya:
a. Pembelian efek (marketable securities) secara tunai.
b. Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara tunai.
c. Perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang yang lain, misalnya
dari piutang dagang (account receivable) menjadi piutang wesel (notes
receivable). Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam
suatu perusahaan.
Menurut Jumingan (2009) Modal kerja adalah kelebihan asset lancar
terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih (net
working capital). Rumus untuk mencari modal kerja dapat digunakan sebagai
berikut :
Modal Kerja = Aktiva Lancar – Hutang Lancar

Ada beberapa pengertian modal menurut beberapa ahli akuntansi dan
pemeriksaan, diantaranya:
“Modal yaitu hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang
ditunjukan dalam pos modal, surplus, dan laba yang ditahan” (Munawir,
2007).
“ Modal adalah baik yang berupa barang-barang konkrit yang masih ada
dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat dineraca sebelah debit,
maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang
tercatat dineraca sebelah kredit” ( Riyanto, 2008).
Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan untuk
menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Periode perputaran modal kerja
(working capital turnover period) dihitung sejak suatu kas diinvestasikan dalam
komponen–komponen modal kerja sampai kembali lagi menjadi kas (Ahmad
,2002)

Perusahaan-perusahaan melakukan pengungkapan intellectual capital
karena berbagai alasan. Menurut Heni Oktaviani dan Wahidahwati (2014) lima
alasan perusahaan-perusahaan melaporkan intellectual capital yaitu sebagai
berikut :

1. “Pelaporan intellectual capital dapat membantu organisasi
   merumuskan strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan
   mengembangkan intellectual capital suatu organisasi untuk
   mendapatkan competitive advantage;
2. Pelaporan intellectual capital dapat membawa pada pengembangan
   indikator-indikator kunci prestasi perusahaaan yang akan membantu
   mengevaluasi hasil-hasil pencapaian strategi;
3. Pelaporan intellectual capital dapat membantu mengevaluasi merger
   dan akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan harga yang
   dibayar oleh perusahaan pengakuisisi;
4. Menggunakan pelaporan intellectual capital nonfinancial dapat
   dihubungkan dengan rencana intensif dan kompensasi perusahaan.
   Alasan pertama sampai dengan keempat, merupakan alasan internal
   dari perusahaan dalam melaporkan intellectual capital;
5. Alasan ini merupakan alasan eksternal perusahaan yaitu
   mengkomunikasikan pada stakeholder eksternal tentang intellectual
   property yang dimiliki perusahaan”

Definisi-definisi tentang Intellectual Capital sebagaimana disajikan di
bagian sebelumnya telah mengarahkan beberapa peneliti untuk mengembangkan
komponen spesifik atas Intellectual Capital. Ulum (2017:86) menyatakan bahwa
secara umum, para peneliti mengidentifikasi tiga konstruk utama dari IC, yaitu:
human capital (HC), structural capital (SC), dan customer capital (CC).

1. Human Capital / Modal Manusia (HC)
   Menurut Ulum (2017:86), Human Capital / Modal Manusia (HC)
   sebagai berikut :
   “Secara dari genetic inheritance; education; experience and attitude
   tentang kehidupan sederhana HC mempresentasikan individual
   knowledge stock suatu organisasi yang direpresentasikan oleh
   karyawannya. HC merupakan kombinasi dan bisnis.”
   Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa human capital
   (modal manusia) bersumber dari pengetahuan, pengalaman, keahlian,
   etika/sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh orang-orang yang
   tergabung dalam suatu perusahaan.
2. Structural Capital / Modal Structural (SC)
   Menurut Ulum (2017: 86) Structural Capital / Modal Structural adalah
   sebagai berikut :
   “SC meliputi seluruh non-human storehouses of knowledge dalam
   organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah database, organisational
   charts, process manuals, strategies, routines dan segala hal yang
   membuat nilai perusahaan lebih besar dari pada nilai materialnya.”
   Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa structural capital
   menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi aktivitas
   operasionalnya sehari-hari dan merupakan infrastruktur yang
   mendukung modal manusia untuk menjalankan aktivitas penciptaan
   nilai organisasi atau perusahaan.
3. Customer Capital / Relational Capital / Modal Pelanggan(CC)
   Menurut Ulum (2017: 87) customer capital adalah sebagai berikut :
   “Customer Capital adalah pengetahuan yang melekat dalam marketing
   channels dan customer relationship dimana suatu organisasi
   mengembangkannya melalui jalannya bisnis.”
   Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa suatu
   hubungan yang terjalin dengan baik antara perusahaan dengan
   pelanggan, pemasok, pemerintah maupun masyarakat merupakan salah
   satu komponen Intellectual Capital yang dimiliki perusahaan. Customer
   capital juga dapat diartikan kemampuan perusahaan untuk
   mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar sehingga
   menghasilkan hubungan baik dengan pihak luar.

Menurut Ihyaul Ulum (2015:23) intellectual capital sebagai berikut :
“Seringkali intellectual capital didefinisikan sebagai sumber daya
pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi
yang mana perusahaan dapat menggunakannya dalam proses penciptaan
nilai bagi perusahaan”.
Menurut Organisation for Economic Cooperation and Depelopment
dalam Ihyaul Ulum (2015:21) intellectual capital sebagai nilai ekonomi dari dua
kategori aset tak berwujud.
Adapun menurut Jessika Oktavia Jacub (2012) intellectual capital yaitu :
“Intellectual capital is a source of company strength to compete so as to
achieve competitive advantage. Companies that can manage their
intellectual capital well will increase the market perception of the value of
the company”.
Dari uraian tersebuti tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa
intellectual capital adalah sumber daya pengetahuan dalam bentuk pengetahuan,
karyawan, teknologi, maupun pelanggan yang digunakan oleh perusahaan dalam
penciptaan nilai dan agar mampu bersaing sehingga mencapai keunggulan
kompetitif.
Menurut Klaudia Julindra dan Liana Susanto (2015) pengungkapan
Intellectual capital adalah :
“Pengungkapan adalah merupakan cara bagi suatu perusahaan untuk
menyampaikan informasi dalam bentuk annual report. Pengungkapan modal
intelektual berguna untuk memberikan informasi kepada stakeholder
sumber daya intelektual yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan dapat
meminimalkan asimetri informasi”.
29
Menurut Ihyaul Ulum (2015:148) intellectual capital disclousure adalah:
“Dapat dikatakan bahwa intellectual capital disclousure suatu laporan yang
dimaksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi penggunan yang dapat
memerintahkan persiapan laporan, sehingga dapat memenuhi seluruh
kebutuhan mereka”.
Menurut Sunitha Devi (2017) intellectual capital disclosure merupakan
tingkat pengungkapan atas modal intelektual yang dimiliki oleh suatu perusahaan
yang telah diidentifikasi sebagai seperangkat aset tak berwujud yang mendorong
penciptaan nilai karena kemampuannya dalam mendorong kinerja perusahaan
memiliki motivasi untuk mengungkapkan intellectual capital secara sukarela
dengan harapan bahwa informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya
perusahaan dalam memaksimalkan kinerja perusahaan.
Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengungkapan
intellectual capital adalah suatu laporan yang dimaksud untuk memenuhi
kebutuhan informasi yang berguna bagi stakeholder tentang aktivitas maupun
sumber daya intellectual yang dimiliki perusahaan sehingga mengurangi asimetri
informasi untuk mengungkapkan intellectual capital secara sukarela dengan
harapan bahwa informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya perusahaan
dalam memaksimalkan kinerja perusahaan

Pengungkapan laporan keuangan yang memadai bisa ditempuh melalui
penerapan informasi yang baik. Untuk menyelenggarakan informasi yang baik bagi
pelaku pasar modal, maka pemerintah menunjuk Badan Pengawas Pasar Modal dan
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Peraturan mengenai pos-pos laporan keuangan
minimum yang harus diungkap dalam laporan keuangan diatur secara rinci di dalam
SK Bapepam.
Ada dua pengungkapan dalam pelaporan keuangan tahunan yang telah
ditetapkan oleh Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-38/PM/1996
(kemudian direvisi dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-
134/BL/2006), dan berdasarkan ketentuan dari IAI tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu :

1. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yaitu informasi yang
   harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal
   di suatu negara
2. Voluntary disclosure yaitu pengungkapan yang dilakukan secara
   sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada.
   Perusahaan akan melakukan pengungkapan melebihi kewajiban
   pengungkapan minimal jika tidak ingin ketinggalan praktik-praktik
   pengungkapan kompetitif yang dapat memberikan manfaat bagi
   perusahaan.
   Di Indonesia, ketentuan pengungkapan wajib (mandatory disclosure)
   ditetapkan oleh pembuat kebijakan akuntansi yaitu Bapepam dan IAI, salah satunya
   dalam peraturan Nomor VIII. G. 7 berdasarkan SK Ketua Bapepam Nomor Kep-
   97/PM/1996 pada tanggal 28 Mei 1996 yang telah diperbaharui ke dalam SK Ketua
   Bapepam Nomor Kep-06/PM/2000 pada tanggal 13 Maret 2000. Peraturan ini
   dijelaskan kembali ke dalam Surat Edaran No. SE- 02/PM/2002 pada tanggal 27
   Desember 2002. Namun, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan
   keuangan perusahaan dan setiap perusahaan juga perlu untuk melakukan
   pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).

Menurut Kasmir (2015:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan
menggunakan rasio leverage yaitu :

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada
   pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai keammpuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
   yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
   dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap
   pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal
   sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat
   sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki
8. Tujuan lainnya”.
   Sementara itu menurut Kasmir (2015:154) manfaat rasio leverage yaitu :
9. “Untuk menganalisa kemampuan posisi perusahaan terhadap
   kewajiban kepada pihak lainnya.
10. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban
    yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman dan bunga).
11. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva
    tetap dengan modal.
12. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh
    utang.
13. Untuk menganalissi seberapa besar utang perusahaan berpengaruh
    terhadap pengelolaan aktiva.
14. Untuk menganalissi atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah
    modal sendiri yang diajdikan jaminan utang jangka panjang.
15. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada
    terdapat sekian kalinya modal sendiri
16. Manfaat lainnya”

Menurut Kasmir (2016:156) ada beberapa jenis pengukuran leverage
yaitu :

1. Debt to Asset Ratio
2. Debt to Equity Ratio
3. Time Interest Earned Ratio
4. Fixed Charge Coverage
5. Debt Service Coverage
   Berikut penjelasan mengenai beberapa ratio leverage sebagai berikut:
6. Debt to Asset Ratio
   Formula :
   Debt to Assets Ratio = Total Utang
   Total Asset
   Debt to Assets Ratio menurut Kasmir (2016: 156) adalah rasio utang
   yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang
   dengan total asset. Dengan kata lain, seberapa besar asset perusahaan
   dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh
   terhadap pengelolaan asset. Rasio ini menunjukkan besarnya total
   hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.
7. Debt to Equity Ratio
   Formula :
   Debt to Equity Ratio = Total Utang (debt)
   Ekuitas (Equity)
   Debt to Equity Ratio (DER) menurut Kasmir (2016: 156) merupakan
   rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, perbandingan
   antara seluruh hutang perusahaan baik hutang jangka panjang maupun
   hutang jangka pendek dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan
   atau dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang
   lancar dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi DER menunjukkan
   semakin besar total utang terhadap total ekuitasnya. Debt to equity ratio
   digunakan untuk mengukur total shareholders equity yang dimiliki
   perusahaan.
   Bagi bank atau kreditor, semakin besar rasio ini akan semakin tidak
   menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang ditanggung atas
   kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan
   justru semakin besar rasio akan semakin baik.
8. Time Interest Earned Ratio
   Formula :
   Time Interest Earned Ratio = Laba sebelum bunga dan pajak
   Beban Bunga
   Time interest earned ratio menurut Kasmir (2016: 156) adalah rasio
   antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio
   ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa
   bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa
   perusahaan mengalami kesulitan karena tidak mampu membayar bunga.
9. Fixed Charge Coverage
   Formula :
   Fixed Charge Coverage = EBIT+Bunga+Pembayaran Sewa
   Bunga+Pembayaran Sewa
   Fixed charge coverage ratio menurut Kasmir (2016: 156) merupakan
   mengukur berapa besar keamampuan perusahaan untuk menutup beban
   tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga,
   angsuran pinjaman, dan, sewa. Karena tidak jarang perusahaan
   menyewa aktivanya dari perusahaan lising dan harus membayar
   angsuran tertentu.
10. Debt service coverage
    Formula :
    Debt service coverage = Laba sebelum bunga dan pajak
    Bunga+Sewa+ Angsuran Pokok Pinjaman
    (1-tarif pajak)
    Debt service coverage menurut Kasmir (2016: 156) merupakan
    mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk
    angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan leverage yang lain, hanya
    dengan memasukan angsuran pokok pinjaman.
    Berdasarkan uraian tersebut, penulis menggunakan debt to Asset ratio
    dalam menentukan leverage yang digunakan oleh perbankan, karena bagi bank atau
    kreditur biasanya memilih debt to asset ratio yang rendah karena kondisi
    perusahaan aman sehingga berpeluang lebih tinggi tidak akan bangkrut. Semakin
    meningkatknya DAR, maka semakin meningkatnya juga asset yang dibiayai hutang
    dan meningkat juga resiko keuangannya sehingga kreditur lebih menyukai apabila
    nilai DAR rendah. Tingkat rasio yang rendah berati kondisi perusahaan semakin
    aman dan utang yang dihitung dalam hal ini adalah semua utang perusahaan baik
    jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, jika tingkat rasio ini semakin tinggi
    maka jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditur dalam
    jangka panjang semakin terjamin.

Leverage merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan
keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan yang menggunakan hutang
mempunyai kewajiban atas beban bunga dan beban pokok pinjaman yang
menunjukan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam
rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali
utangnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban-kewajibannya dalam jangka panjang (Bagus Prakoso dan Kiswanto,
2020).
Adapun menurut Kasmir (2016:114) leverage adalah :
“leverage ratio merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh
mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar
beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan
aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa leverage ratio digunakan
untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila
perusahaaan dibubarkan (dilikuidasi)”.
Kemudian menurut Irham Fahmi (2015:72) leverage adalah:
“Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai
dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan
perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme
leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang
yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut”.
Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Leverage
merupakan pemakaian utang oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan
operasional perusahaan dalam melakukan kegiatan investasi guna memberikan
gambaran terhadap keadaan perusahaan kepada pemegang saham

Dalam melakukan suatu pengukuran terhadap umur perusahaan dihitung
dari tahun dimana perusahaan tersebut terdaftar atau listing di Bursa Efek
Indonesia. Hal ini dikarenakan pada suatu perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dan go public, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan
keuangan mereka kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar
informasi yang terkandung didalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak
yang membutuhkan tersebut (Puspitarini dan Panjaitan, 2018).
Umur Perusahaan = (Tahun Annual Report yang Diteliti – Tahun Pendirian
Perusahaan terdaftar di BEI)
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti dalam penelitian ini umur
perusahaan diukur mulai tanggal beroperasinya perusahaan (tahun berdiri) di Bursa
Efek Indonesia hingga tahun annual report yang diteliti. Umur perusahaan
menunjukan seberapa lama perusahaan mampu bertahan. Semakin lama umur
perusahaan, maka semakin banyak informasi yang telah diperoleh tentang
perusahaan tersebut. Investor secara khusus akan lebih percaya terhadap
perusahaan yang sudah terkenal dan lama berdiri dibandingkan dengan perusahaan
yang relatif baru.

Umur perusahaan merupakan awal perusahaan saat akan melakukan
aktivitas operasionalnya hingga perusahaan tersebut dapat mempertahankan
eksistensinya didalam dunia bisnis. Umur perusahaan juga dapat menunjukkan
seberapa jauh perusahaan bisa mampu bertahan, mampu bersaing, dan
memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian dan seberapa lama
perusahaan telah melaporkan laporan keuangan secara go public (Puspitarini dan
Panjaitan, 2018).
Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri berdasarkan
akta pendirian sampai penelitian dilakukan. Sedangkan menurut Muslim A Djalil
(2020) bahwa :
“The company will become inefficient over time. Companies that aging
should reduce cost due to effects of learning within the company and the
learn from other companies with the same or different industry.”
Menurut Rahmawati (2012:187) umur perusahaan dapat menunjukkan
bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing.
Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa umur perusahaan awal perusahaan saat akan melakukan aktivitas
operasionalnya hingga perusahaan tersebut dapat mempertahankan eksistensinya
didalam dunia bisnis, mampu bersaing dalam dunia usaha dan mampu
mempertahankan kesinambungan usahanya dan umur perusahaan bagian dari
dokumentasi yang menunjukan tentang apa yang tengah dan akan diraih perusahaan
sejak perusahaan berdiri hingga saat ini

Menurut I Gusti Ngurah Gede Rudangga dan Gede Merta Sudiarta (2016) :
“Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total asset yang di miliki oleh
perusahaan. Dalam ukuran perusahaan terdapat tiga variabel yang dapat
menentukan ukuran perusahaan yaitu total asset, penjualan, dan kapitalisasi
pasar. Karena variabel itu dapat menentukan besarnya suatu perusahaan”.
Size = Log Total Aktiva
Adapun Menurut Ming Chen (2019) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa :
“Company size is measured by looking at the number of assets in a
company. The higher the company’s assets, the bigger the company will
be. The company has a tendency that the greater the company’s assets
indicates the company has big business risks and challenges so that
companies like this will get more attention from external parties”.
Menurut Fachrurrozie (2019) pengukuran ukuran perusahaan dalam
penelitiannya dihitung dengan logaritma natural (Ln) dari total aset. Hal ini
dikarenakan besarnya total aset masing-masing perusahaan berbeda bahkan
mempunyai selisih yang besar. Untuk menghindari data yang tidak normal dan
untuk memperhalus total aset yang sangat besar dibandingkan variabel lain maka
total aset perlu di Ln kan. Adapun perhitungan ukuran perusahaan dapat dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Ukuran perusahaan = Ln (Total Aset)
Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa untuk menentukan ukuran
perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural (Ln) total aset.
Logaritma natural digunakan agar mencegah tingginya fluktuasi data.
Semakin besar total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin
besar pula ukuran perusahaan itu. Variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran
perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin
besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan
maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka
semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan
kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil.
Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar
kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan
Herawaty, 2005)
Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva
perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk
mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan
cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi
cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Sidharta, 2000).
Penelitian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur aset. Karena
total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan
mentranformasikan ke dalam logaritma natural (Ghozali, 2006); sehingga ukuran
perusahaaan juga dapat dihitung dengan :
Size = Ln Total Assets
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar
kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan
skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan,
total asset, rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011).
Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan
dibanding perusahaan berukuran kecil. Kelebihan tersebut yang pertama adalah
ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh
dana dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-
menawar (bargaining power) dalam kontrak keuangan. Dan ketiga, ada
kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang
lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba (Sawir, 2004).
Ukuran perusahaan adalah rata–rata total penjualan bersih untuk tahun
yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar
dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan
sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan
biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston,
2001).
Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk
mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman
akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran
besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau
bertahan dalam industri (Lisa dan jogi, 2013).
Perusahaan besar yang sudah well-established akan lebih mudah
memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena
kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang
lebih besar pula Sartono (2010:249)
Menurut Setiyadi (2007) Ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk
menentukan tingkatan perusahaan adalah :

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar
   atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada
   suatu periode tertentu.
3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu.
4. Total asset, merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada
   saat tertentu.

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang
menentukan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti
total aset, kapitalisasi pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal
dan lain-lain (Mochamad Febri Sayidil Umam, 2020).
Menurut Ming Chen (2019) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :
“Firm size can be interpreted as a scale that classifies the size of a
company with a log of total assets, log of total sales, and market
capitalization. Determination of company size is based on the total assets
of the company, because total assets are considered more stable and can
better reflect the size of the company”.
Menurut Halim (2015:125) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :
“Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan
menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal itu disebabkan karena
perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang
operasionalnya, dan salah satu alternative pemenuhannya adalah dengan
modal asing apalagi modal sendiri yang tidak mencukupi”.
Menurut Fachrurrozie (2019) Ukuran Perusahaan merupakan :
“Company size shows shows the amount of assets owned by the company
that is calculated in certain ways, said large companies would be required
to provide more information openly than small companies’’.
Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa ukuran
perusahaan merupakan suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan
beberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aset
perusahaan, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Karena variabel itu dapat menentukan
besarnya suatu perusahaan

Manajemen laba diduga berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
Hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang mempunyai kemampuan yang
tinggi dalam menghasilkan laba cenderung mempunyai kas yang besar.
Profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukan kinerja perusahaan baik
dan berprospek jangka panjang, sehingga dapat menarik investor untuk
membeli saham. Dengan banyaknya permintaan akan saham yang tinggi,
berakibat pada naiknya harga saham. Harga saham yang naik secara tidak
langsung akan meningkatkan profitabilias. Hasil penelitian Ernawati
(2016), Damayanti (2016), Mardiyanti Dkk (2012), menunjukan bahwa
Manajemen Laba berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas

Ukuran perusahaan diduga bepengaruh positif terhadap variable
profitabilitas. Menurut Ernawati (2016) ukuran perusahaan
menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan
dengan total assets. Hal ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan yang
besar menunjukan perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang baik
untuk kedepannya, sehingga dapat memepengaruhi persepsi investor
terhadap perusahaan, sehingga investor merespon positif dengan membeli
saham. Permintaan akan saham yang tinggi, maka harga saham tinggi dan
profitabilitas akan meningkat. Menurut Azhar (2016) menyatakan bahwa
semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin dikenal masyarakat
yang artinya semakin mudah mendapatkan informasi yang dapat
meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian Ernawati (2016) dan
Prasetyorini (2013) menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
positif signifikan terhadap profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk
meniai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga
memberikan ukuran tingkat efisiensi manajemen suatu prusahaan. Hal ini
ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan
investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukan efisiensi
perusahaan.
Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan
perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan,
terutama laporan laba rugi komperhensif dan neraca. Pengukuran dapat
dilakukan untuk beberapa periode operasi. Meski ada beragam indikator
penilaian profitabilitas yang lazim digunakan oleh perusahaan, peneliti akan
menggunakan rasio ROA, dengan alasan ROA memperhitungkan
bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh
profitabilitasnya dan manajerial efensi secara menyeluruh. Return on Aset
(ROA) merupakan rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh
perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh assets yang digunakan dapat
menghasilkan laba.
Return on Assets (ROA) merupakan pengukuran kemampuan
perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan
jumlah keseluruhan aset yang tersedia di dalam perusahaan. ROA
digunakan untuk melihat tingkat efisiensi operasi perusahaan secara
keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik perusahaan.
Fahmi (2014:135) mengemukakan, rasio ROA mengukur efektivitas
manajemen secara keseluruhan yang ditunjuk oleh besar kecilnya tingkat
keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun
investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik
menggambarkan kemampuan tingginya peroleh keuntungan perusahaan.
Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukan perbandingan
antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukan
tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan
(Frianto, 2012:71)
Tunggal (2012:14) mendefinisikan rate of return on total assets
merupakan ukuran profitabilitas dari total aset, tanpa mempertimbangkan
bagaimana aset tersebut dibiayai. Karena itu, tingkat ini tidak dipengaruhi
oleh apakah aset dibiayai terutama oleh kreditur atau pemegang saham.
Tingkat laba atas aset dihitung dengan menambah beban bunga ke laba
bersih dan membagi hasil penjumlahan ini dengan rata-rata total aset.
Berdasarkan definisi diatas maka dapat diinterpresentasikan bahwa
ROA merupakan rasio laba bersih terhadap total aset mengukur
pengembalian atas total aset setelah bunga dan pajak. Jadi jika suatu
perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut
berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aset
yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan
mengalami kerugian dan akan mengahambat pertumbuhan.
21
Return on assets (ROA) merupakan salah satu bentuk rasio
profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aset yang digunakan
untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dihasilkan
dari hasil bagi laba bersih perusahaan terhadap nilai buku total aset
perusahaan.
ROA diukur dengan rumus:
Sumber : Fahmi (2014:136)
Dalam penelitian ini mengukur tingkat profitabilitas diukur dengan
menggunakan rasio laba bersih terhadap total aset. Keunggulan dalam
menggunakan ROA (Return on Assets) menurut Dewi dan Hidayat (2014:3)
adalah:
1) Mendorong manajer untuk memfokuskan pada hubungan antara
penjualan, beban dan investasi, sebagaimana diharapkan dari seorang
manajer pusat investasi,
2) Mendorong manajer memfokuskan pada efisiensi,
3) Mendorong manajer memfokuskan pada efisiensi aset operasi.
Sedangkan kelemahan dalam menggunakan ROA (Return on Assets)
menurut Munawir dalam Dewi dan Hidayat (2014:3) adalah:
1) ROA mengakibatkan munculnya profitabilitas perhatian kepada
profitabilitas divisional yang sempit atas beban profitabilias keseluruhan
perusahaan.
2) ROA mendorong para manajer untuk memperhatikan kepentingan jangka
pendek atas beban jangka panjang

Manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu :
a) Perubahan Metode Akuntansi
Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan
metode sebelumya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan
angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen
untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda,
misalnya :
1) Mengubah metode depresiasi aset tetap dari metode jumlah angka
tahun (sum of the year digit) ke metode depresiasi garis lurus
(straight line).
2) Mengubah periode depresiasi.
b) Memainkan Kebijakan Perkiraan Akuntansi
Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara
menaikkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan
peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektifitas dalam
menyusun estimasi, misalnya :
1) Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih.
2) Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi.
3) Menggeser periode biaya atau pendapatan. Manajemen
menggeser periode biaya atau pendapatan atau sering disebut
manipulasi operasional, misalnya dengan :

• Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian
  dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.
• Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai
  periode berikutnya.
• Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda
  pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya.
  

Menurut Scott (2012), menjelaskan tentang manajemen laba yang
merupakan cara yang digunakan manajer untuk mempengaruhi angka laba
secara sistematis dan sengaja dengan cara pemilihan kebijakan akuntansi
dan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer dari standar akuntansi yang
ada dan secara ilmiah dapat memaksimumkan utilitas mereka dan atau
nilai pasar perusahaan.Terdapat beberapa motivasi manajemen laba yang
mendorong manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba Scott
(2012), yaitu :
a) Rencana Bonus (Bonus Purposes)
Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja
karyawan, dalam hal ini manajemen perusahaan dengan cara
menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang
ditetapkan. Sedangkan laba sering dijadikan sebagai indikator dalam
meniliai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba
yang harus dicapai dalam periode tertentu dan manajemen berusaha
mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus
yang akan diterimanya.
b) Motivasi Politik (Political Motivations)
Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang
dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung
mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang
mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.
c) Motivasi Pajak (Taxation Motivations)
Manajemen perusahaan termotivasi untuk melakukan praktik
manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus
dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi
beban pajak yang harus dibayar.
d) Pergantian CEO
CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan
pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja
perusahaan buruk, maka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak
diberhentikan.
e) Penawaran Saham Perdana (Initital Public Offering)
Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar dan
menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan
manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat
menaikkan harga saham perusahaan.
f) Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor
Manajemen perusahaan melakukan manajemen laba agar laporan
keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal tersebut dikarenakan
kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam
menilai pelaporan keuangan suatu perusahaan. Pada umumnya
investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan dimasa yang
akan datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat
ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi
dimasa yang akan datang.

Menurut Scott (2012), earnings management adalah pilihan yang
dilakukan oleh manajer dalam pemilihan kebijakan akuntansi atau tindakan
yang dapat mempengaruhi laba, yang bertujuan untuk mencapai beberapa
tujuan dalam pelaporan laba.
Menurut Fisher dan Rozenweigh (1995) dalam Kusumaningtyas (2012)
mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan
menyajikan laporan yang menarik atau menurunkan laba periode berjalan
dari unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa menimbulkan
kenaikan atau penurunan profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka
panjang.
Model berbasis aggregate accrual pertama kali dikembangkan oleh
Healy (1985), De Angelo (1986), dan Jones (1991). Selanjutnya Dechow,
Sloan dan Sweeney (1995) mengembangkan model Jones menjadi model
Jones yang dimodifikasi (modified Jones model). Model-model ini
menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang
diharapkan (expected accrual) dan akrual yang tidak di harapkan
(unexpected accrual) (Sulistyanto, 2018).
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
manajemen laba adalah tindakan oleh manajer untuk memanipulasi laba
yang diperoleh selama periode berjalan dengan mempengaruhi informasi-
informasi dalam laporan keuagan dengan tujuan mengelabui pemengang
saham yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2011:4) ukuran perusahaan adalah skala
besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai
cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset dan total ekuitas.
Ukuran perusahaan adalah skala ukuran yang dilihat dari total aset suatu
perusahaan atau organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan
berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa
untuk dijual.
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan didukung oleh
signaling theory. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Ross pada tahun

Menurut Brigham & Houston (2011:4), Teori Signaling adalah
“tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada investor bagaimana
manajemen memandang perusahaan”.
Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset pada umumnya
disebabkan karena anggapan manajer bahwa perusahaan yang dimiliki total
aset besar menunjukan bahwa perusahaan tersebut relative stabil dan
mampu menghasilkan laba yang besar. Perusahaan yang berukuan besar
memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga kebijakan-
kebijakan perusahaan akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan
public dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan
perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow dimasa yang akan
datang. Sedangkan bagi regulator, akan berdampak terhadap besarnya pajak
yang diterima dan efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap
masyarakat secara umum.
Menurut Hartono (2012:14) “Ukuran Perusahaan (firm size) adalah
besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset atau besar harta
perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset”.
Adapun, Kurniasih (2012:148) menyatakan ukuran perusahaan merupakan
nilai yang menunjukan besar kecilnya perusahaan.
Ketiga definisi di atas menunjukan bahwa ukuran perusahaan
merupakan nilai besar kecilnya perushaan yang dilihat dari besarnya equity,
nilai penjualan, dan aset yang berperan sebagai variable konteks yang
mengatur tuntutan pelayanan atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.
Menurut Harahap (2011:23), ukuran perusahaan diukur dengan
logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aset perusahaan. Penggunaan total
aset berdasarkan pertimbangan bahwa total aset mencerminkan ukuran
perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu. Uraian diatas
menunjukan bahwa ukuran perusahaan ditentukan melalui ukuran aset.
Ukuran aset tersebut diukur sebagai logaritma dari total aset

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis
profitabilitas yang dapat digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan
perusahaan dalam periode tertentu atau untuk beberapa periode. Menurut Kasmir (2015
: 199-207) Berikut profitabilitas yang sering digunakan :

1. Profit Margin on Sales (Ratio Profit Margin)
   Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas
   penjualan. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut :
   a) Untuk margin laba kotor
   ??? ?????? ?????? = Penjualan Bersih − Harga Pokok Penjualan
   Sales
   Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap perusahaan, rasio
   ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.
   b) Untuk margin laba bersih
   ??? ?????? ?????? = ??????? ????? ???????? ??? ??? (????)
   Sales
   Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan
   antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini
   menunjukkan pendapatan bersih atas penjualan.
2. Hasil Pengembalian Investasi ( Return on Investment/ROI)
   Merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan
   dalam perusahaan dan ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola
   investasinya.
   Di samping itu hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari
   seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil
   (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikiran pula sebaliknya. Artinya rasio ini
   digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.
   ?????? ?? ?????????? = ??????? ????? ???????? ??? ??? (????)
   Total Assets
3. Hasil Pengembalian Ekuitas (Return on Equity / ROE)
   Hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity atau rentabilitas modal
   sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal
   sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi
   rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula
   sebaliknya. Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai
   berikut :
   ?????? ?? ?????? = ??????? ????? ???????? ??? ??? (????)
   ??????
4. Laba Per Saham Biasa ( Earning per Share of Common Stock)
   Rasio laba per saham biasa atau biasa disebut juga rasio nilai buku merupakan
   rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi
   pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk
   memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan
   pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang
   tinggi. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong
   pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah
   keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang
   saham prioritas. Dengan perhitungan sebagai berikut:
   Laba Per Lembar Saham = Laba Saham Biasa
   Saham Biasa Yang Beredar

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan, maupun pihak luar
perusahaan, yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2015:198) :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu
   periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
4. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perususahaan yang digunakan baik
   modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
   baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
   Sementara itu, manfaat yang diperoleh dalam penggunaan profitabilitas yaitu
   sebagai berikut ( Kasmir, 2015:198):
6. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
7. Mengetahui posisi perusahaan tahun sebelum dengan tahun sekarang.
8. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
9. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
10. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
    modal pinjaman maupun modal sendiri

Menurut Kasmir (2015 : 134-141) jenis likuiditas yang dapat digunakan
perusahaan untuk mengukur kemampuannya sebagai berikut :

1. Rasio Lancar (Current Ratio)
   Rasio lancar merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban
   jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo saat ditagih secara keseluruhan.
   Rumus untuk menghitung rasio lancar adalah
   Current Ratio = aktiva lancar (??????? ??????)
   Utang Lancar (??????? ???????????)
2. Rasio Cepat (Quick Ratio)
   Rasio cepat atau rasio lancar atau acid test ratio merupakan rasio yang
   menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau
   utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai
   sediaan (inventory). Rumus untuk mencari rasio cepat (quick ratio) dapat digunakan
   sebagai berikut :
   Quick Ratio ( ???? ???? ?????) = ??????? ??????−?????????
   ??????? ???????????
   atau
   Quick Ratio (Acid Test Ratio) = ???+????+????+???????
   ??????? ???????????
3. Rasio Kas ( Cash Ratio)
   Rasio kas atau Cash Ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur
   seberapa uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumus unutk mencari rasio
   kas atau cash ratio dapat digunakan rumus sebagai berikut :
   Cash Ratio = ???ℎ ?? ???ℎ ??????????
   ??????? ???????????
   atau
   Cash Ratio = ???+????
   ??????? ???????????
4. Rasio Perputaran Kas
   Rasio perputaran kas digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk
   membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus
   yang digunakan untuk mengukur rasio perputaran kas adalah sebagai berikut :
   Rasio Perputaran Kas = ????????? ?????ℎ
   Modal Kerja Bersih
5. Inventory to Net Working Capital
   Inventory to Net Working Capital merupakan rasio yang digunakan untuk
   mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja
   perusahaaan. Rumus untuk mencari Inventory to Net Working Capital adalah sebagai
   berikut :
   Inventory to NWC = ?????????
   ??????? ??????−??????? ???????????

Perhitungan likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi
pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya terdapat banyak manfaat atau tujuan analisis
likuiditas bagi perusahaan, baik bagi pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, dan
pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti kreditor dan distributor atau
supplier.
Bagi pihak luar, seperti pihak penyandang dana (kreditor), investor, distributor
dan masyarakat luas, likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Kemampuan membayar tersebut
akan memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman
selanjutnya. Bagi pihak distributor adanya kemampuan membayar mempermudah
dalam memberikan keputusan untuk menyetujui penjualan barang dagangan secara
angsuran. Artinya, adanya jaminan yang diberikan akan mampu dibayar secara tepat
waktu.
Menurut Kasmir (2015 : 132-133) tujuan dan manfaat likuiditas sebagai berikut

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang
   yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar
   kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah
   ditetapkan ( tanggal dan bulan tertentu )
2. Untutk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek
   dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang
   berumur dibawah satu tahun atau samadengan satu tahun, dibandingkan dengan
   total aktiva.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek
   dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal
   ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih
   rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaanyang ada dengan
   modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk mebayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan
   kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perushaaan dari waktu ke waktu
   dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing
   komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya,
   dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi
kewajiban jangka pendek di saat jatuh tempo ( Mikha dan Henny,2018 : 84).
Menurut Munawir (2012) dalam penelitian yang dilakukan oleh Anikatun ddk
(2018 : 4) likuiditas digunakan untuk menganalisa dan mengintenprestasikan posisi
keuangan jangka pendek, tetapi sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek
efisiensi modal kerja yang digunakan dalama perusahaan juga penting bagi kreditor
jangka panjang dan pemegang saham yang akhirnya atau setidaknya ingin mengetahui
prospek dari deviden dan pembayaran bunga dimasa yang akan datang. Artinya
likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya.
Fred Weston dalam Kasmir (2015 : 129) menyebutkan bahwa likuiditas
menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka
pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi
utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.
Kasmir ( 2015 : 129-130) mengatakan likuiditas berfungsi untuk menjulukkan
atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah
jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha)
maupun didalam perusahaan (likuiditas perusahaan).
Pendapat tersebut sejalan dengan James O. Gill dalam Kasmir (2015 : 130)
yang menyebutkan bahwa likuiditas mengukur jumlah kas atau investasi yang dapat
dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan dan
seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo.
Dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan suatu indikator mengenai
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera
dibayar dengan harta lancarnya. Likuditas digunakan untuk mengukur seberapa
likuidnya suatu perusahaan. Caranya dengan membandingkan komponen yang ada di
neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar (utang jangka pendek).
Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan
likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Terdapat dua hasil penilaian pengukuran
rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan
perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak
mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan illiquid

Menurut Kasmir (2015:155-165) secara umum terdapat lima jenis rasio
leverage yang sering digunakan perusahaan, diantaranya:

1. Debt to Total Asset Ratio (DAR)
   Rasio ini juga disebut debt ratio. Debt ratio merupakan rasio utang untuk
   mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain,
   seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang
   perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. Debt ratio dapat diukur dengan
   rumus sebagai berikut:
   ???? ?? ????? ????? ????? = Total Hutang
   Total Aset
2. Debt to Equity Ratio (DER)
   Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.
   Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor)
   dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui
   setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Debt to Equity Ratio
   dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:
   ???? ?? ?????? ????? = Total Hutang
   Total Ekuitas
3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)
   Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal
   sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan
   antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.
   LTDtER diukur dengan rumus sebagai berikut:
   LTDtER = Total Hutang Jangka Panjang
   Total Ekuitas
4. Time Interest Earned Ratio
   Time Interest Earned Ratio merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana
   pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak
   mampu membayar biaya bunga tahunan. Semakin tinggi rasio, maka semakin besar
   keuntungan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran
   untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Time Interest Earned Ratio
   dapat diukur sebagai berikut:
   ???? ???????? ?????? ????? = EBIT
   Biaya Bunga
   atau
   ???? ???????? ?????? ????? = EBT + Biaya Bunga
   Biaya Bunga
5. Fixed Charge Coverage (FCC)
   Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang
   menyerupai Time Interest Earned Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini
   dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva
   berdasarkan kontrak sewa. FCC dapat diukur sebagai berikut:
   ????? ?ℎ???? ???????? = EBIT + Biaya Bunga + Kewajiban Sewa
   Biaya Bunga + Kewajiban Sewa

Menurut Kasmir (2015 : 153-154) Tujuan perusahan dengan menggunakan
rasio solvabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui posisi perusahan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya
   (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat
   tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menilai seberapa besar aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai dan mengetahui seberapa bear aktiva perusahaan dibiayai oleh
   hutang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan
   aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang
   dijadiakan jaminan utang jangka Panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian
   kalinya modal sendiri yang dimilik.
   Sementara itu, manfaat yang diperoleh dalam penggunaan rasio solvabilitas
   yaitu sebagai berikut :
8. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada
   pihak lainnya.
9. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat
   tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
10. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
    dengan modal.
11. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
12. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap
    pengelolaan aktiva.
13. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri
    yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
14. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat
    sekian kalinya modal sendiri

Menurut Alfred dan Herlin (2020, 605) leverage adalah penggunaan aktiva
yang dimiliki suatu perusahaan dan sumber dana perusahaan yang memiliki biaya tetap
( fixed cost), berarti sumber pendanaan tersebut berasal dari pinjaman karena
mememiliki bunga sebagai beban tetap bagi perusahaan dengan maksud agar
meningkatkan keuntungan pemegang saham.
Menurut Anikatun et al (2018 : 4 ) leverage adalah kemampuan suatu
perusahaan dalam membayar segala utang-utangnya baik jangka pendek maupun
jangka panjang dengan aktiva lancar yang dimiliki.
Menurut Kasmir (2015 : 151) leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana
aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa leverage
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan
dibubarkan.
Leverage menunjukan proporsi atas pemakaian pinjaman untuk mendanai
investasinya. Perbandingan ini mengukur analogi anggaran yang dipinjam kreditur
perusahaan. Perbandingan ini membuktikan bagaimana perusahaan mengatur
hutangnya dalam bagan mendapatkan profit serta kesanggupannya untuk melunasi
hutangnya. Persentase yang tinggi dari hutang terhadap total asset akan membawa
pengaruh solvabilitas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup sebuah
perusahaan.
Jika perusahaan memiliki solvabilitas yang tinggi akan berdampak timbulnya
risiko kerugian lebih besar, tetapi ada kesempatan mendapat laba besar juga.
Sebaliknya jika perusahaan memiliki solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko
kerugian lebih kecil (Kasmir,2015 : 152). Dapat disimpulkan bahwa leverage adalah
kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dan jangka
panjang apabila perusahaan dibubarkan dnegan aktiva lancar yang dimiliki

Semakin besar total asset perusahaan yang menunjukan harta yang dimiliki
perusahaan mengindikasikan bahwa besar pula harta yang dimiliki perusahaan.
Menurut Sunarto et al (2021 : 44 ) ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :
Ukuran Perusahaan (Size) = Total Asset
Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu
perusahaan. Menurut Kasmir (2015 : 31) komponen atau isi yang terkandung dalam
suatu aset dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Aset lancar yaitu aset-aset yang relatif mudah untuk dikonversi menjadi uang,
   dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun. Aset lancar meliputi: kas,
   piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka.
2. Aset tetap adalah harta kekayaan milik perusahaan yang dapat diukur dengan jelas
   (tangible) dan bersifat permanen. Aset tetap dibeli dengan tujuan untuk digunakan
   sendiri oleh perusahaan dan tidak dijual kembali. Aset tetap dapat dibagi menjadi
   2 yaitu aset tetap berwujud (gedung, tanah, mesin, peralatan, dan kendaraan) dan
   aset tetap tidak berwujud (goodwill, hak cipta, hak paten, franchise dan merek
   dagang).
3. Aset lainnya adaalah aset yang tidak termasuk dalam aset lancar dan aset tetap
   yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam kriteria di atas

UU No. 20 Tahun 2008 mengkategorikan ukuran perusahaan ke dalam 4
kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki
dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.
UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil,
usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:
1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan
usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam
undang-undang ini.
2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini.
4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari
usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha
patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Sang Ayu Made et al (2021 : 95) ukuran perusahaan menunjukkan
besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah tenaga
kerja atau jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut.
Menurut Alfred dan Helin (2020 : 605) ukuran perusahaan menggambarkan
besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva yang dimiliki
perusahaan tersebut.
Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. IX.C.7 tentang pedoman
mengenai bentuk dan isi pernyataan dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan
menengah dan kecil, menyatakan bahwa perusahaan besar adalah badan hukum yang
didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (total asset) tidak lebih dari Rp
100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah), bukan merupakan afiliasi atau
dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah atau kecil, dan
bukan merupakan reksa dana. Sedangkan penawaran umum oleh perusahaan menengah
atau kecil adalah penawaran umum sehubungan dengan efek yang ditawarkan oleh
perusahaan menengah atau kecil, dimana nilai keseluruhan efek yang ditawarkan tidak
lebih dari Rp 40.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Jadi, ukuran perusahaan menurut keputusan ketua Bapepam No. IX.C.7 dapat
diartikan sebagai suatu ukuran dengan mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan
dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan
lain-lain

Ukuran perusahaan dianggap dapat mempengaruhi manajemen laba. Ukuran
perusahaan dapat di lihat dari seberapa besar aset yang dimilikinya. Perusahaan
dengan ukuran yang lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat/publik
sehingga perusahaan akan melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhati-
hati dan lebih transparan, sehingga perusahaan besar lebih sedikit melakukan
manajemen laba. Sedangkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil
mempunyai kecenderungan untuk melakukan manjemen laba dengan melaporkan
laba yang lebih besar, untuk menunjukan kinerja perusahaannya yang
memuaskan. Keputusan ketua Bapepam No.Kep 11/PM/1997 menyebutkan
perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva/kekayaan adalah badan
hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar rupiah,
sedangkan untuk perusahaan besar ialah badan hukum yang total aktivasnya diatas
seratus milyar rupiah. Semakin besar ukuran perusahaan maka total aktiva yang
dimiliki oleh perusahaan pun semakin besar. Pemerintah akan membebankan
berbagai biaya (biaya operasi, biaya administrasi) kepada perusahaan besar.
Perusahaan yang besar dengan total aktiva yang besar akan mempunyai
kecenderungan menghasilkan laba perusahaan yang besar pula. Perusahaan besar
cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan cara menurunkan laba
karena perusahaan menghindari fluktuasi atau kenaikan laba secara drastis agar
terhindar dari kenaikan pembebanan biaya oleh pemerintah dan masyarakat,
Handayani dan Richardi (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran
perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur periode (2003-
2006) dengan hasil ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap
manajemen laba

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukan tingkat kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio profitabilitas semakin
baik pula tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dalam menghasilkan
laba. Pada umumnya nilai profitabilitas suatu perusahaan dapat di gunakan
sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi
profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi kemampuan dan kinerja perusahaan
dalam menghasilkan keuntungan (laba). Keterkaitan antara profitabilitas dengan
manajemen laba adalah ketika profitabilitas yang di peroleh perusahaan kecil pada
periode waktu tertentu akan memicu perusahaan untuk melakukan manajemen
laba dengan cara meningkatkan pendapatan yang diperoleh sehingga akan
memperlihatkan nilai saham dan mempertahankan investor yang ada. (Noviyanti,
2014) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen
laba, artinya tanda positif tersebut adalah semakin tinggi profitabilitas maka
semakin meningkat manajemen laba yang terjadi dan sebaliknya semakin rendah
profitabilitas maka semakin rendah manajemen laba.

Manajemen laba diproksikan dengan menggunakan discretionary accruals.
Model yang digunakan untuk menghitung discretionary accruals adalah model
modifikasi jones (The Modified Jones Model), yang dihitung dengan cara total
accrual (TA) dikurangi dengan non discreationary accruals (NDA) (Sulistiawan,
2011). Tahap-tahap untuk menghitung manajemen laba menggunakan modified
jones model (MJM) ialah :
a) Menentukan nilai total akrual (TA) dengan rumus :
TAit = Niit – CFOit
Keterangan :
Tait = Total akrual perusahaan i dalam periode t.
Niit = Laba bersih perusahaan i dalam periode t
CFOit = Arus kas operasi perusahaan i dalam periode t
b) Menentukan nilai parameter a1, a2, a3 menggunakan Jones Model (1991),
dengan rumus :
TAit = a1+a2∆Revit+a3PPEit+£it
Lalu untuk menskala data, semua variabel tersebut dibagi dengan asset tahun
sebelumnya, sehingga rumusnya ialah :
TAit/Ait-1=a1(1/Ait-1)+a2(∆Revit/Ait-1)+a3(PPEit/Ait-1)+£it
Keterangan :
Tait = Total akrual perusahaan i dalam periode t.
Ait-1 = Total aset total perusahaan i pada periode t-1.
∆Revit = Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t.
PPEit = Property, plant, and equipment perusahaan i pada periode t.
a1a2a3 = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi.
£it = Error term perusahaan i pada periode t.
c) Menghitung nilai non discreationary accruals (NDA) dengan rumus :
NDAit=a1(1/Ait-1)+a2(∆Revit/Ait-1-∆Recit/Ait-1)+ a3(PPEit/Ait-1)
Keterangan:
NDAit = Non discreationary accruals perusahaan i pada periode t.
Ait-1 = Total aset total perusahaan i pada periode t-1.
∆Revit = Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t.
∆Recit = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t.
PPEit = Property, plant, and equipment perusahaan i pada periode t.
a1a2a3 = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi.
Nilai parameter a1,a2, dan a3adalah hasil dari perhitungan pada langkah ke-

2. Isikan semua nilai yang ada dalam rumus sehingga nilai NDA bisa diperoleh.
   Non discreationary accrual adalah akrual yang dapat berubah bukan karena
   kebijakan atau pertimbangan pihak manajemen, seperti perubahan piutang yang
   besar karena adanya tambahan penjualan yang signifikan (Sulistiawan, 2011).
   d) Menentukan nilai discreationary accruals yang merupakan indikator
   manajemen laba akrual dengan cara menghitung total akrual dengan non
   discreationary accruals, dengan rumus :
   DAit = TAit – NDAit
   Keterangan :
   DAit = Discreationary accruals perusahaan i dalam periode t.
   TAit = Total akrual perusahaan i dalam periode t
   NDAit = Non discreationary accruals perusahaan i dalam periode t
   Discreationary accruals adalah akrual yang dapat berubah sesuai dengan
   kebijakan manajemen, seperti pertimbangan tentang penurunan umur ekonomis
   aset tetap atau pertimbangan pemilihan metode depresiasi (Sulistiawan, 2011)

Teknik manajemen laba menurut Setyawan dan Na’im (2000) dalam Ita
(2017) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu :

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.
   Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan)
   terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih,
   estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasiaktiva tak berwujud,
   estimasi biaya garansi dan lain-lain.
2. Mengubah Metode Akuntansi
   Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu
   transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi
   angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan
   Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : mempercepat
   atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada
   periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi
   sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke
   pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak di pakai

Dalam Positif Accounting theory terdapat tiga faktor pendorong yang
melatar belakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986) yaitu
:
a. Bonus Plan Hypothesis
Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan
utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus
besar bedasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang
meningkatkan laba yang dilaporkan.
b. Debt Convenant Hypothesis
Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit
cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba
(Sweney, 1994, dalam Rahmawati dkk, 2006). Hal ini untuk menjaga reputasi
mereka dalam pandangan pihak eksternal.
c. Political Cost Hypothesis
Semakin besar perusahaan, semakinbesar pula kemungkinan perusahaan
tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut
dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan
misalnya mengenakan peraturan antiturst menaikkan pajak pendapatan perusahaan
dan lain-lain

Scott (2015) manajemen laba adalah pilihan yang dilakukan oleh manajer
dalam menentukan kebijakan akuntansi, atau aksi nyata, yang mempengaruhi laba
sehingga mencapai sasaran dengan melaporkan laba tertentu. Fisher dan
Ronsenzweig (1995) dalam sulisyanto (2008) manajemn laba adalah tindakan
manajer untuk menaikan (menurunkan)laba periode berjalan dari sebuah
perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan)
keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.
Menurut Healy dan Wallen (1999) manajemen terjadi ketika manajer
menggunakan judgement dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi
untuk mengubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan stakeholders tentang
kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan
dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi.
Dari pernyataan beberapa ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa
manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam menaikan atau
menurunkan keuntungan (laba) di dalam suatu periode demi kepentingan internal
namun tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan terhadap keuntungan
ekonomi perusahaan jangka panjang.

Rasio ini mengukur tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan (laba) berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran
profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ROE bisa dihitung
sebagai berikut :
ROE = ???? ?????ℎ
????? ??ℎ??
Meskipun rasio ini mengukur keuntungan (laba) dari sudut pandang
pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan deviden maupun capital gain
untuk pemegang saham. Karena itu rasio ini bukan pengukur return pemegang
saham yang sebenarnya.
Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan rumus return on total asset
(ROA) untuk menghitung profitabilitas . dengan alasan bahwa rasio ini mengukur
kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan
dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Semakin besar
perubahan ROA (return on total asset) menunjukan semakin besar fluktuasi
kemampuan manajemen dalam menghasilkan keuntungan (laba). Dalam hal ini
dapat mempengaruhi investor dalam memprediksi laba dan memprediksi resiko
dalam investasi sehingga dapat memberikan dampak pada kepercayaan investor
tehadap perusahaan.
Menurut Sartono (2008:123) “Return on investment atau return on asset
menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang
dipergunakan”.
ROI = ???? ??????ℎ ?????
????? ??????
(Sartono,2008:123)
Rasio ROA yang tinggi menunjukan efisiensi manajemen aset, yang berarti
efisiensi manajemen (Hanafi dan Abdul Halim,2009:84)

Rasio ini mengukur tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba
bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. ROA (Return On Total Asset) juga
sering disebut sebagai ROI (Return On Investment). Rasio ini bisa dihitung
sebagai berikut :
ROA = ???? ?????ℎ
????? ?????
Rasio yang tinggi menunjukan tentang efisiensi manajemen asset, yang
berarti efisiensi manajemen

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan
menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat
secara langsung melalui analisis common size untuk laporan rugi-laba. Rasio ini
bisa diinterprestasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya –
biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Rasio profit margin
bisa di hitung dengan rumus sebagai berikut :
Profit margin = ???? ?????ℎ
?????????
Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang
rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu,
atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau bahkan
kombinasi dari kedua hal tersebut. Secara umum rasio yang rendah menunjukan
ketidakefisiensian manajemen dalam mengelola sebuah perusahaan

Sartono (2008:122) menyatakan profitabilitas adalah kemampuan
perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva
maupun modal sendiri. Syafri (2007:50) menyatakan bahwa profitabilitas
merupakan kemampuan menghasilkan laba (profit) selama periode tertentu
dengan menggunakan aktiva atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun
modal sendiri.
Syafri (2007:53) menyatakan profitabilitas mengasumsikan bahwa
perusahaan yang memiliki atau mendapatkan laba (profit) yang besar akan
memiliki kesempatan yang baik untuk bersaing dengan jenis perusahaan yang
sama. Rasio ini menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi
perusahaan (net income) dengan jumlah aktiva yang digunakan untuk
menghasilkan keuntungan operasi tersebut. Sebagai bagian dari laporan keuangan
perusahaan, profitabilitas merupakan wujud keberhasilan manajemen dalam
menjalankan perusahaan. Profitabilitas menyangkur efisiensi perusahaan
menggunakan modal, baik modal sendiri maupun modal asing. Profitabilitas
menunjukan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
Uraian diatas menunjukan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba (profit) selama periode tertentu melalui
penjualan, total aktiva maupun modal, baik modal secara kesuluruhan maupun
modal sendiri. Profitabilitas bisa juga diartikan sebagai wujud keberhasilan
manajemen dalam mengelola perusahaan menyangkut dengan efisiensi
penggunaan modal

Menurut Prasetyantoko (2008:257) pengukuran ukuran perusahaan adalah
“Asset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset
biasanya perusahaan tersebut makin besar”.
Menurut Syafri (2007:23) pengukuran perusahaan adalah “Ukuran
perusahaan di ukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total
asset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total
aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan di duga mempengaruhi ketepatan
waktu”. Menurut Yogianto (2007:282) “Ukuran aktiva digunakan untuk
mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma
dari total aktiva”. Menurut Kurniasih (2012:150) Ukuran perusahaan diukur
melalui “Ukuran perusahaan = Ln total aktiva”
Menurut Ardi Mardoko Sudarmaji (2) “Total aktiva, penjualan dan
kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar
maka besar pula ukuran perusahaan itu. Ketika variabel ini digunakan untuk
menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan
tersebut. Semakin besar aktiva, semakin banyak modal yang ditanam, semakin
banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar
kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat”.
Uraian diatas menjelaskan bahwa ukuran perusahaan ditentukan melalui
ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut di ukur sebagai logaritma dari total aktiva