Pengertian Good Governance

Padanan kata governance dalam bahasa Indonesia adalah penadbiran, yang berarti
pemerintahan, pengelolaan (Billah, 2001). Dasar kata penadbiran adalah tadbir,
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) berarti perihal mengurus atau
mengatur (memimpin/mengelola), pemerintahan, dan administrasi. Sedangkan
penadbir berarti pengurus atau pengelola. Kata government dalam bahasa
Indonesia diterjemahkan sebagai pemerintah, dengan demikian sama maknanya
dengan penadbir (Sedarmayanti, 2009: 273).
Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara
pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut.
Sedangkan arti good dalam kepemerintahan yang baik (good governance)
mengandung pemahaman:
a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat
meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian,
pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan
tugas untuk mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2009: 274).
c. Kepemerintahan (governance) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman
(1993) adalah governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial
politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas
kepentingan-kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2009: 273).
Secara umum, governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah
dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, private sectors (sektor swasta/
dunia usaha), dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, good governance sektor
publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan
melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik,
dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan
manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas
keadialan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (World
Conference on Governance, UNDP, 1999 dalam Sedarmayanti, 2007: 2).
Sedangkan OECD dan World Bank mengartikan good govenance sebagai
penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang
sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif,
menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan
hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedarmayanti, 2009: 273)