Setiap Instansi Pemerintah yang salah satu tugasnya untuk melayani publik
harus melakukannya sesuai standar yang berlaku salah satunya menurut Keputusan
Menpan Nomor 63 Tahun 2003 mengenai standar pelayanan publik, antara lain :
- Prosedur
- Waktu Penyelesaian
- Biaya Pelayanan
- Produk Pelayanan
- Sarana dan Prasarana
- Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Penjelasan mengenai standar pelayanan publik, sebagai berikut : - Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan pemberi dan penerima pelayanan termasuk
pengaduan. - Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. - Biaya Pelayanan
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam
proses pemberian pelayanan. - Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. - Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik. - Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku
yang dibutuhkan.
Maka dari itu dengan adanya standar pelayanan publik yang telah dibuat maka
diharapkan penyelenggara pelayanan publik atau instansi pemerintah dapat
melaksanakan tugasnya yaitu melayani publik secara optimal, efektif serta efisien
dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri.
2.1.2.5 Bentuk – bentuk Pelayanan Publik
Bentuk – bentuk pelayanan publik menurut Moenir (2002 : 160-166) terdapat
tiga bentuk pelayanan, sebagai berikut : - Pelayanan Lisan
- Pelayanan dengan Tulisan
- Pelayanan Bentuk Perbuatan
Penjelasan mengenai bentuk – bentuk pelayanan publik, sebagai berikut : - Pelayanan dengan lisan
Maksud dari bentuk pelayanan ini adalah dilaksanakan oleh petugas –
petugas yang berada di bidang hubungan masyarakat (humas), bidang
layanan informasi dan bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan
atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan
yang tersedia. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pelaku
pelayanan lisan, sebagai berikut :
a. Memahami benar masalah – masalah yang termasuk kedalam bidang
tugasnya.
b. Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan
lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka
yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
c. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.
d. Dilakukan dalam keadaan yang tenang dan sepi, tidak diperkenankan
berbicara dengan sesama pegawai pada saat melaksanakan tugas. - Pelayanan dengan Tulisan
Pelayanan ini dapat diberikan berupa pemberian penjelasan kepada
masyarakat dengan penerapannya berupa tulisan suatu informasi mengenai
hal atau masalah yang sedang terjadi. Terdapat dua macam pelayanan
tulisan, sebagai berikut :
a. Layanan berupa petunjuk, memberikan informasi yang sejenis yang
ditujukan kepada orang – orang yang berkepentingan agar mereka
mudah melakukan urusan dengan lembaga atau instansi pemerintah.
b. Pelayanan berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan, keluhan,
pemberitahuan, dan sebagainya. - Pelayanan Bentuk Perbuatan
Pelayanan ini diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan,
bukan hanya kesanggupan yang diucapkan secara lisan melainkan
pembuktian dan pertanggungjawaban dari apa yang telah dilaksanakan.
Dalam Keputusan Menpa Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik dibagi
dalam tiga kelompok, antara lain kelompok pelayanan administratif, kelompok
layanan barang, dan kelompok pelayanan jasa. - Kelompok pelayanan administratif adalah bentuk pelayanan yang
menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang diperlukan oleh
masyarakat atau publik. - Kelompok layanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
macam bentuk atau jenis barang yang digunakan publik. Contohnya yaitu
listrik, saluran telepon, air, dan lain – lain. - Kelompok pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Contohnya yaitu pelayananan
kesehatan, transportasi, dan pendidikan
