Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam
Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses
atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut
Transparancy International, undang-undang Fredom of Information (FOI) bukan
hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga
menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. Krina
(2003: 19)
