Prinsip – prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63
Tahun 2003, sebagai berikut :
- Kesederhanaan Prosedur
- Kejelasan
- Kepastian Waktu
- Akurasi
- Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- Keamanan
- Tanggung Jawab
- Kemudahan Akses
- Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
- Kenyamanan
Penjelesan mengenai prinsip – prinsip pelayanan publik dijelaskan sebagai
berikut : - Kesederhanaan Prosedur
Prosedur pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus sederhana hingga
mudah dipahami serta dilaksanakan oleh publik. - Kejelasan
Kejelasan dalam pelayanan publik sebagai berikut :
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan/sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik.
c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. - Kepastian Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan. - Akurasi
Produk pelayanan publik diterima secara benar, tepat, dan sah.
18 - Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi
dan informatika. - Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian
hukum. - Tanggung Jawab
Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. - Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau
oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan
informatika. - Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta
memberikan pelayanan dengan ikhlas. - Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, dan sehat serta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan
lain – lain.
Pendapat lain mengenai prinsip pelayanan publik menurut Moenir (2006 :
164) yaitu meliputi penetapan standar pelayanan, terbuka, memperlakukan seluruh
masyarakat sebagai pelanggan secara adil, mempermudah akses kepada seluruh
masyarakat pelanggan, membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal
tersebut menyimpang, menggunakan semua sumber-sumber yang digunakan untuk
melayani masyarakat pelanggan secara efisien dan efektif dan selalu mencari
pembaharuan dan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan