Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan
kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada
keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana
pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan
dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan
keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga
negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan
dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan
kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam
menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290).
Partisipasi berarti bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi
yang mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu
pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta
masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara
aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap
persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga
pengembangan atau perluasannya
