Prinsip – prinsip Good Governance


Untuk terwujudnya tata kepemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip –
prinsip good governance sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menurut
Lembaga Administrasi Negara (2003 : 7) prinsip – prinsip Good Governance,
sebagai berikut :

  1. Partisipasi masyarakat
  2. Tegaknya Supremasi Hukum
  3. Transparansi
  4. Peduli pada Stakeholder
  5. Berorientasi pada Kasus
  6. Kesetaraan
  7. Efektivitas dan Efisien
  8. Akuntabilitas
  9. Visi Strategis.
    Partisipasi Masyarakat yaitu masyarakat memiliki hak suara baik secara
    langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah dalam
    pengambilan keputusan. Tegaknya Supremasi Hukum menjelaskan bahwa
    kerangka hukum yang dimiliki oleh suatu Negara harus adil dan tidak ada
    diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman suatu Negara mengatur jalannya
    kepemerintahan yang baik. Transparansi dibangun untuk memberikan informasi
    secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di Pemerintahan harus dapat
    secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah dimengerti. Peduli pada
    Stakeholder ini yaitu lembaga – lembaga harus melayanai semua pihak yang
    berkepentingan sesuai standar yang berlaku. Berorientasi pada Konsensus yaitu
    menjadi suatu jembatan untuk kepentingan – kepentingan atau bidang – bidang yang
    berbeda guna terbangunnya masa depan yang baik untuk sekelompok masyarakat
    terutama dalam kebijakan dan prosedur. Kesetaraan yaitu semua masyarakat berhak
    mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan mensejahterahkan diri mereka
    sendiri. Efektifitas dan Efisiensi yaitu suatu proses pemerintahan harus mengelola
    sumber – sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai
    kebutuhan yang diperlukan. Akuntabilitas yaitu dapat terjadi di semua organisasi
    yaitu bentuk suatu pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh suatu
    organisasi. Pertanggungjawabannya yaitu bisa dalam bentuk laporan yang dibuat oleh
    pemerintah setiap tahunnya. Visi strategis yaitu prinsip ini diutamakan untuk para
    pemimpin dan masyarakat untuk memikirkan perspektif yang jauh ke depan untuk
    tata kepemerintahan yang baik serta kepekaan untuk mewujudkannya (Lembaga
    Administrasi Negara, 2003:7)
    Prinsip – prinsip good governance menurut Ganie (2000 : 145) yaitu terdapat
    4 prinsip utama good governance, sebagai berikut :
  10. Akuntabilitas publik
  11. Value for money
  12. Transparansi
  13. Efektivitas manajemen sumber daya manusia
    Penjelasan mengenai prinsip – prinsip good governance akan dijelaskan di
    bawah ini :
  14. Akuntabilitas
    Pengertian Akuntabilitas Publik Menurut Hadi (2006 : 150) akuntabilitas
    yaitu para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta
    serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas)
    kepada publik sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan. Sedangkan
    menurut Rasul ( 2002 : 8 ) Akuntabilitas adalah kemampuan memberi
    jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau
    sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
  15. Value for money
    Menurut Mardiasmo ( 2009 : 131 ) value for money adalah suatu konsep
    pengelolaan yang didasarkan pada tiga elemen utama, sebagai berikut :
    a. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu
    pada harga yang terendah, ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi
    sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan dengan
    menghindari pengeluaran yang boros.
    b. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu
    atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu,
    c. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang
    ditetapkan.
  16. Transparansi
    Menurut Mustopadidjaja (2003 : 261) transparansi yaitu keterbukaan
    pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui
    oleh masyarakat. Transparansi berujung menciptakan akuntabilitas
    diantara rakyat dengan pemerintah. Sedangkan menurut Lalolo (2003 :
    13) transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan
    untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
    pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses, serta hasil yang
    dicapai.
  17. Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia
    Menurut Samsudin (2006 : 22) menjelaskan mengenai manajemen
    sumber daya manusia yaitu aktivitas – aktivitas yang dilaksanakan untuk
    memenuhi sumber daya manusia dalam organisasi dapat didayagunakan
    secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan”. Sedangkan
    menurut Wahyudi (2002 : 9) menjelaskan bahwa manajemen sumber
    daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
    dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian balas
    jasa, pengintergrasian, pemeliharaan dan pemisahan sumber daya manusia
    ke suatu titik akhir dimana tujuan – tujuan perorangan, organisasi dan
    masyarakat terpenuhi