Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan
pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89).
Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya
pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk
pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di
pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya
kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan
upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas,
inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan,
pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum,
akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-
perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang
transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan
tersebut pada laporan tahunan.
Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir
dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib
dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para
pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pertanggungjawaban kepada masyarakat disamping merupakan kewajiban adalah
juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan
dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi
yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah
mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan pemerintah
dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat
dipertanggungjawabkan
