Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah
didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia. Salah satu lembaga
tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen
kebijakannya yang berjudul “Governance for sustainable human development”
(1997) mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan
konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan society (Dwiyanto, 2005 : 82).
Pengertian governance menurut UNDP (United Nation Development Program)
yang dikutip oleh Sedarmayanti (2003 : 5) terdapat tiga model tata kepemerintahan
yang baik, sebagai berikut :
- Politcal Governance yang mengacu pada proses pembuatan keputusan untuk
merumuskan kebijakan (policy/strategy formulation). - Economic Governance yang meliputi proses pembuatan keputusan yang
memfasilitasi terhadap equity (kekayaan), proverty (properti), serta quality of
life (kualitas hidup). - Administrative Governance yang mengacu pada sistem implementasi
kebijakan
Menurut Ganie (2000 : 142) menjelaskan pengertian good governance,
sebagai berikut :
“Good Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan
sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalam
suatu usaha kolektif”.
Bila dilihat dari beberapa pengertian Good Governance menurut para ahli,
maka dapat disimpulkan mengenai Good Governance lebih berfokus pada
pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang
dimiliki suatu Negara dengan tata kelola kepemerintahan yang baik secara efektif dan
efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab sejalan dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri
sendiri seperti korupsi, kolusi, serta nepotisme