Pengertian Perilaku Konsumen (Skripsi & tesis)

Engel, Blackwell dan Miniard mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.Mowen and Minor (2002) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. Peter dan Olson (1999) berpandangan bahwa perilaku konsumen adalah soal keputusan. Sedangkan keputusan adalah soal pilihan. Untuk lebih jelasnya mereka mengatakan bahwa keputusan meliputi suatu pilihan antara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku. Schiffman dan Kanuk (2004) dalam Rahayu N mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Secara sederhana, studi perilaku konsumen meliputi hal-hal sebagai berikut, Apa yang dibeli konsumen? (What they buy?), Mengapa konsumen membelinya? (Why they buy it?), Kapan mereka membelinya? (When they buy it?), Dimana mereka membelinya? (Where they but it?), Berapa sering mereka membelinya? (How often they buy it?), Berapa sering mereka menggunakannya? (How often they use it?).  Dengan kata lain perilaku konsumen meliputi aktivitas bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, dan membuang barang, jasa, dan gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka

Strategi Pemasaran (Skripsi & tesis)

Strategi pemasaran dapat dipahami sebagai logika pemasaran yang dengannya unit usaha berharap dapat mencapai tujuan pemasarannya. Selain itu strategi pemasaran dapat diartikan sebagai seleksi atas pasar sasaran, menentukan posisi bersaing dan pengembangan suatu bauran pemasaran yang efektif untuk mencapai dan melayani klien yang dipilih. Adapun proses strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan mencangkup : Memilih konsumen yang ingin dituju, Mengidentifikasi keinginan konsumen, Menentukan bauran pemasaran Dalam menjalankan suatu perusahaan membutuhkan strategi pemasaran, karena dengan adanya strategi pemasaran tersebut maka usaha yang dijalankan oleh perusahaan akan lebih terarah dan strategi pemasaran yang akan dijalankan harus direncanakan dan dipersiapkan secara matang agar target yang ingin dituju bisa tercapai dan dengan adanya strategi pemasaran tersebut dapat membantu dan mengantisipasi segala perubahaan lingkungan dan perkembangan yang berlaku dipasar sasaran. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa strategi pemasaran merupakan proses perencanaan perusahan dalam memasarkan dan memperkenalkan produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk mencapai suatu tujuan dengan segala risiko yang akan dihadapi

Konsep Pemasaran (Skripsi & tesis)

Pemasaran merupakan bagian penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga perusahaan harus berorientasi dan menempatkan konsumen dengan segala kebutuhannya sebagai titik tolak dalam bidang usahanya. Dengan keadaan tersebut pemasar harus menggunakan segala kemampuannya untuk menentukan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Banyak ahli memberikan pengertian tentang pemasaran, walaupun definisi-definisi mereka berbeda namun mempunyai maksud yang sama. Adapun perbedaan tersebut disebabkan karena sudut pandang dari segi yang berlainan. Untuk itu lebih jelasnya dikemukakan sebagai berikut. Menurut Kotler (2000 : 8), “Pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya”. Sedangkan menurut Basu Swastha dan Hani Handoko (2000: 4)  adalah: “Suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menemukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial”. Semua definisi diatas menunjukan kesamaan bahwa sebenarnya pemasaran merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pertukaran. Kegiatan pemasaran merupakan sistem keseluran kegiatan yang terintegrasi semenjak ide tentang suatu produk atau jasa itu muncul dan masih berlangsung setelah produk itu terjual, sehingga tidak hanya sekedar pembelian dan penjualan saja melainkan meliputi seluruh aktifitas perusahaan. Selain pengertian pemasaran, Kotler (2000 : 19) juga mengemukakan konsep Pemasaran yang merupakan : “Upaya pemasaran terkoordinasi yang berfokus pada pasar dan berorientasi pada pelanggan sebagai kunci untuk mencapai tujuan”. Karena konsep pemasaran berorientasi pada konsumen, maka strategi pemasaran harus menitikberatkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, maka suatu perusahaan akan membuat apa yang dapat dijual lebih berarti daripada sekedar apa yang dibuat, karena itu perusahaan memerlukan suatu penafsiran kebutuhan-kebutuhan konsumen melalui riset dan perlu memberi orientasi pada kegiatan–kegiatan perusahaan untuk pemuasan kebutuhan tersebut.

Pengertian strategi (Skripsi & tesis)

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “strategas” (stratos : militer dan Ag : memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Konsep ini relevan pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang dimana jendral dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang. Ada beberapa definisi strategi yang dikemukakan oleh para ahli, berikut ini beberapa definisi dari para ahli tersebut: a. Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara yang terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai tuntutan perubahan lingkungan. b. Menurut Onong Uchyana effendi, Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah saja, melainkan harus mampu menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi dipandang sebagai sesuatu yang dibuat untuk mengamankan masa depan. Kata strategi berkonotasi antisipasi, prediksi dan hal-hal yang mengesankan sifat cerdas dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

Peranan Pemasaran (Skripsi & tesis)

Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prisip kepuasan pelanggan.

Pengertian Manajemen Pemasaran (Skripsi & tesis)

Penanganan proses pertukaran memerlukan waktu dan keahlian yang banyak. Manajemen pemasaran akan terjadi apabila sekurang-kurangnya satu pihak dari pertukaran potensial memikirk an cara untuk mendapatkan tanggapan dari pihak lain sesuai dengan yang diinginkannya. Menurut Kotler, manajemen pemasaran dapat diartikan : Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Definisi ini mengakui bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang mencakup barang, jasa dan gagasan yang tergantung pada pertukaran dengan tujuan menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait. Manajemen pemasaran dapat diterapkan pada semua bidang usaha. Dalam manajemen terdapat fungsi penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan atau penerapan serta pengawasan. Tahap perencanan erupakan tahap yang menentukan terhadap kelangsungan dan kesuksesan suatu organisasi pemasaran. Proses perencanaan merupakan satu proses yang selalu memandang ke depan atau pada kemungkinan masa akan datang termasuk dalam pengembangan program, kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses dan manajeral yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen

Label Halal (Skripsi & tesis)

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Syarat kehalalan suatu produk diantaranya: a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Seperti bahanbahan yang berasal dariorgan manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya. c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci atau najis. Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan najis, seperti turunan hewan (kolagen) ataupun bagian dari tubuh manusia, misalnya plasenta. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca. Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 69 Tahun 2010, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi (bahan halal atau haram), dan kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk yang beredar di pasaran. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli. Oleh karena itu, informasi halal tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen. Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal, yaitu: a. Proses Pembuatan Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut: 1) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih. 2) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya. 3) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir. 4) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram. b. Bahan Baku Utama Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. c. Bahan Pembantu Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis batu yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Sedangkan Iradiasi pangan merupakan metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun ekselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen. d. Efek Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah: 1) Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. 2) Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan. 3) Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara. Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat- obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Alur proses pemeriksaan produk halal saat ini adalah produsen mengajukan permohonan sertifikasi dan labelisasi halal ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), kemudian Tim Audit Halal (DEPAG, LP-POM MUI dan Badan POM) melakukan audit ke lokasi. Hasil audit selanjutnya diajukan ke Tim Ahli LP-POM MUI dan diteruskan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.

Pengertian Halal (Skripsi & tesis)

Kata halal (halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

Pengertian Label (Skripsi & tesis)

Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah/ kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas. Keberadaan label pada suatu produk sangatlah penting. Hal ini dikarenakan label merupakan identitas dari sebuah produk. Dengan adanya label, konsumen bisa membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh produk sesuai dengan yang diinginkannya. Adanya label juga dapat menghilangkan keraguan konsumen dalam membeli suatu produk.

Proses Sertifikasi Halal (Skripsi & tesis)

Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga disebutkan mengenai pengertian Sertifikat Halal, yang berbunyi: Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal akan mendapatkan Label Halal setelah mendapat Sertifikat Halal. hal tersebut menjadi bukti kehalalan produknya. Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan pula mengenai pengertian Label Halal yaitu ”Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk”.  Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi: Penyelenggaraan JPH bertujuan: 1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan 2) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Cara mendapatkan sertifikat halal tersebut mengalami perubahan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun demikian, sertifikasi halal sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 masih digunakan sebelum dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah. Berikut adalah dua cara sertifikasi halal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: 1) Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Proses sertifikasi halal mempunyai proses yang sama antara produk satu dengan produk lainnya, hanya standarisasinya saja yang berbeda. Sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut: a) Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System). b) Sistem Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan. c) Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (Halal Manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut. d) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin e) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik. f) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah Sistem Jaminan Halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya. g) Untuk melaksanakan butir f, perusahaan harus mengangkat seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal. Proses Sertifikasi Halal: a) Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. b) Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI sesuai daerah masingmasing untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.  c) Jika sudah lengkap biaya akan ditentukan dan perusahaan akan menerima pemberitahuan biaya Sertifikasi Halal. Biaya tersebut diluar akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor LPPOM MUI. Akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor ditanggung oleh perusahaan. d) Setelah pembayaran biaya Sertifikasi Halal, LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. e) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Gabungan Komisi Fatwa dan Auditor LPPOM MUI. f) Sidang Komisi Fatwa MUI ini dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal melalui Memo Sidang Komisi Fatwa MUI dan Auditor LPPOM MUI. g) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.  Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup: a) Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal). b) Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan. c) Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet. d) Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi. e) Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu. Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun, untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk Sertifikat Halal yang baru. Sistem pengawasan yang dilakukan LP POM MUI setelah produsen mendapat Sertifikat Halal adalah sebagai berikut: a) Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LP POM MUI. b) Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal. Mulai bulan Juli 2012, pendaftaran Sertifikasi Halal hanya bisa dilakukan secara online melalui website LP-POM MUI www.halalmui.org pada kolom Layanan Sertifikasi Online CerolSS23000 atau langsung melalui alamat website: www.elppommui.org. Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut: a) Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online. melalui website LPPOM MUI. b) Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk. c) Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal. d) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk. e) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen sampai dengan Penerbitan Sertifikat Halal. Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LP-POM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.  2) Sesudah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 yang berbunyi: 1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. 2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a) data Pelaku Usaha; b) nama dan jenis Produk; c) daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d) proses pengolahan Produk.36 Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. Selanjutnya adalah pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk hal tersebut sesuai dengan Pasal 30, yang berbunyi: 1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. 2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Bunyi pasal 31 yaitu: 1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal. 2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. 3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. 4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal. Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakantugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyelarahkan hasilnya ke BP JPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 yang berbunyi: 1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. 2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk. Selanjutnya adalah penetapan kehalalan produk sesuai dengan Pasal 33, yang berbunyi: 1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. 2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. 3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. 4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. 5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. 6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.40 Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjunya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal sesuai dengan Pasal 34, yang berbunyi: 1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. 2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.41 Secara singkat proses sertifikasi halal berdasar UU Jaminan Halal, dapat dideskripsikan sebagai berikut:  a) Perusahaan mengajukan permohonan pengajuan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang berada di bawah KementerianAgama. b) Pengisian berkas dan kelengkapan administrasi beserta data pendukung oleh perusahaan untuk diserahkan ke BPJPH. c) Berkas pengajuan setelah dikaji oleh BPJPH dilimpahkan ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk dilaksanakan audit. d) Pelaksanaan audit oleh LPH. Hasil audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) diberikan ke BPJPH untuk ditindaklanjuti. Jika dalam pelaksanaan audit, LPH menemukan bahan atau proses yang terkontaminasi barang halal atau najis, maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJPH penggantian bahan untuk ditindaklanjuti kepada pemohon. e) Berkas hasil audit LPH akan dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan hukum halal atau haramnya. f) Sidang Komisi Fatwa, jika ditemukan bahwa produk mengandung unsur babi atau benda najis yang belum melalui proses pensucian yang diterima shara„, Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut dan merekomendasikan perubahan bahan atau proses yang diragukan tadi. Sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk, perusahaan menunjuk Penyelia Halal yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak sesui dengan Pasal 38 dan 39. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi adminstratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain sesuai dengan Pasal 42. Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan sesuai dengan Pasal 33. Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.

Persyaratan Sertifikat Halal (Skripsi & tesis)

MUI30 HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) dan Bagian (II) tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2). Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, katering, dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000. Berikut adalah ringkasan dari dokumen HAS 23000 : HAS 23000: KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) a. Kebijakan Halal Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan. b. Tim Manajemen Halal Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas. c. Pelatihan dan Edukasi Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan.Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali. d. Bahan Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis.Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail. e. Produk Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian. f. Fasilitas Produksi 1) Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang. 2) Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal. 3) Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan. g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain. h. Kemampuan Telusur (Traceability) Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya). i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik. j. Audit Internal Perusahaan mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 bulan sekali. k. Kaji Ulang Manajemen Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

Prosedur Sertifikasi Halal MUI (Skripsi & tesis)

a. Memahami persyaratan sertifikat halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000.Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training). b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. c. Menyiapkan dokumen sertifikat halal Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. d. Melakukan pendaftaran sertifikat halal (upload data) Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org.Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI. e. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit.Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI. f. Pelaksanaan audit Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui.Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.  g. Melakukan monitoring pasca audit Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. h. Memperoleh sertifikat halal Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal: 1) Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi barang yang disediakan. 2) Pengisian barang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. 3) Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru. 4) Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.

Pengertian Label Halal (Skripsi & tesis)

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Basu Swasta mendefinisikan label yaitu bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualnya. Jadi, sebuah label itu mungkin merupakan bagian dari pembungkusnya, atau mungkin merupakan suatu etiket yang tertempel secara langsung pada suatu barang. Dalam kata lainLabel adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata halla, yahillu, hillan, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan secara istilah halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sedangkan lawan kata halal yaitu haram, haram adalah sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh sya’ra. Label Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Ada beberapa keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk yang dibeli mengandung unsur haram atau sesuatu yang dapat membahayakan untuk tubuh, antara lan: a. Keterangan bahan tambahan Bahan tambahan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. b. Komposisi dan nilai gizi Secara umum informasi gizi yang diberikan adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin dan mineral. Yang perlu dicermati oleh konsumen terutama adalah iklan yang bombastis atau berlebihan mengenai manfaat maupun khasiat produk padahal seringkali kondisi sebenarnya tidak seperti yang di iklankan. c. Batas kadarluarsa Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kedaluwarsa yang menyatakan umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk. d. Keterangan legalitas Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), berupa kode nomor registrasi. Lebel halal berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau merek. Ketika sebuah label produk sudah memiliki sertifikat halal dari MUI maka produk tersebut telah lulus dalam pengujian, baik dari proses produksi, tempat, pengemasan, hingga pendistribusian. Dengan adanya lebel halal pada suatu produk, akan menambah keyakinan konsumen dalam menggunakan produk tersebut.

Proses Perencanaan Produk (Skripsi & tesis)

Perencanaan produk adalah sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Perancangan produk meliputi 3 hal, yakni: a.Perencanaan produk yang sama sekali baru (entirely new product). b. Redesain produk (product redesign). c. Kemasan atau bungkus (packing, packaging).Perencanaan produk yang sama sekali baru merupakan perancangan yang paling kompleks dan paling sulit. Pembahasan produk yang sama sekali baru akan sudah mencakup perancangan yang kedua (redesain) maupun yang ketiga yakni merancang kemasan produk. Perancangan produk baru tentu saja akan menyangkut bentuk produk atau desain produknya, karena produk itu memang belum pernah ada. Masalah ini sering disebut sebagai perancangan atau pengembangan produk baru. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya.Pengembangan produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan pengembangan. Lima pedoman tentang kapan pengembangan produk dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif: a. Ketika organisasi memiliki produk-produk yang berhasil yang berada ditahap kematangan dari siklus hidup pruduk; gagasanya disini adalah menarik konsumen yang terpuaskan untuk mencoba produk baru (yang lebih baik) sebagai hasil dari pengalaman positif mereka dengan produk atau jasa organisasi saat ini. b. Ketika organisasi berkompetisi di industry yang ditandai oleh perkembangan teknologi yang cepat. c. Ketika pesaing utama menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga “bagus”. d. Ketika organisasi bersaing dalam industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi. e. Ketika organisasi memiliki kapabilitas penelitian dan pengembangan yang sangat kua

Konsep Produk Masyarakat (Skripsi & tesis)

terus membeli barang kebutuhan dan keinginanya.Akan tetapi, semakin lama mereka tidak mau asal membeli dan memiliki. Mereka ingin memiliki barang yang berkualitas, bermutu, tahan lama. Konsumen mulai memilih-milih disini. Dengan demikian, perusahaan mengonsentrasikan perhatianya pada kemampuan produk.Penelitian dan pengembangan produk dilakukan untuk meningkatkan kemampuan produk. Orientasi perusahaan semacam ini disebut kosep produksi. Dalam memproduksi sebuah produk, perusahaan yang berdiri di Indonesia yang mayoritas konsumennya adalah orang Islam pasti akan mengutamakan tentang kehalalan produk tersebut. Jika produk tersebut sudah jelas kehalalanya, seorang konsumen pasti lebih memilih produk tersebut dibanding produk lain. Karena ketika konsumen memilih produk yang sudah berlabel halal, konsumen akan merasa aman dalam menggunakan/ mengonsumsi produk tersebut. Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatanya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahanya dilakukansesuai dengan syari’at Islam serta memberikan manfaat yang lebih dari pada madharat (efek). 1) Proses Pembuatan Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut: a. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunanya. b. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir. c. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram. 2) Bahan Baku Utama Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. 3) Bahan Pembantu Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa

Pengertian Produk (Skripsi & tesis)

Produk secara Bahasa yaitu hasil. Sedangkan secara istilah produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambahkan gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari prosesproduksi tersebut Produk adalah barang fisik dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.Perusahaan harus terus menerus meningkatkan kualitas produk yang ada dan mengembangkan produk baru untuk memuaskan pelanggan setiap waktu. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi, yang biasanya meningkatkan nilai mereka. Kebanyakan produk diproduksi untuk melayani konsumen yang dapat diklarifikasikan sebagai (1) produk konsumen, (2) produk belanja, (3) produk spesial.Produk konsumen tersedia secara luas bagi konsumen, sering dibeli oleh konsumen, dan sangat mudah didapat.Produk belanja berbeda dengan produk konsumen, karena produk belanja tidak sering dibeli. Ketika konsumen bersiap untuk membeli produk belanja, pertama mereka akan berkeliling melihat perbandingan kualitas dan harga dari produk pesaing. Produk spesial adalah produk yang dimaksudkan untuk konsumen tertentu yang special dan karenanya memerlukan upaya khusus untuk membelinya. Pengertian produk secara luas yaitu meliputi objek secara fisik, pelayanan, orang, tempat, organisasi, gagasan, atau bauran dari semua wujud diatas. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat. a. Produk inti Produk inti adalah manfaat utama dari produk yang membuatnya berguna untuk dibeli. Pada produk inti lebih membahas tentang inti dari sebuah masalah. Misal dalam menjawab pertanyaan tentang: Apa yang sebenarnya dibeli oleh konsumen? Produk inti terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk.Seorang wanita yang membeli lipstik, membeli hanya sekedar untuk pewarna bibir. b. Produk aktual Seorang perencana produk harus menciptakan produk actual disekitar produk inti.Produk aktual memiliki lima karakteristik, yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Contoh: dalam kosmetik wardah terdapat seri “Eye Pert” yaitu Eyeliner waterproof (anti air). Eyeliner yang berfungsi untuk mempertegas garis mata seseorang. c. Produk tambahan Setelah melalui produk inti dan produk aktual maka tingkatan selanjutnya yaitu produk tambahan. Produk tambahan adalah nilai tambah dari sebuah manfaat suatu produk atau produk pelengkap dari produk yang sudah ada Contoh: ketika wardah menghadirkan “Eye Pert” Eye liner untuk konsumen maka wardah menghadirkan produk pelengkap yaitu “Eye Pert” Eyeliner Remover (penghapus). Remover (penghapus) berbentuk cair yang memiliki fungsi sebagai penghapus make-up dari Eyeliner.Jadi “Eye Pert” Remover (penghapus) sangat membantu dan mempermudah konsumen dalam menghapus Eyeliner yang memiliki sifat waterproof (anti air). Ditinjau dari keputusan yang berhubungan dengan pengembangan dan pemasaran produk individual. Kita akan memusatkan perhatian pada keputusan mengenai atribut produk, penetapan merek, pengemasan, pemberian label.

Pengertian Kualitas (Skripsi & tesis)

Pengertian kualitas menurut Kotler Keller adalah suatu totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.Sedangkan menurut mantan pemimpin GE, John E Welch Jr kualitas adalah jaminan terbaik kami atas loyalitas pelanggan, pertahanan terkuat kami menghadapi persaingan luar negeri, dan satu-satunya jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan.1 Jadi kualitas sebuah produk adalah hal yang sangat utama dalam sebuah usaha, karena semakin tinggi tinggkat kualitas maka semakin tinggi pula tinggat keinginan konsumen untuk memiliki produk tersebut.

Tanggung jawab produk (Skripsi & tesis)

a. Pengertian tanggung jawab produk Tanggung jawab produk yaitu suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut, juga terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang bengkel atau pergudangan, demikian juga para agen dan pekrja dari badan-badan usaha tersebut. Tangggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat/rusak sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen), baik kerugian badaniah, kematian atau harta benda. Suatu produk dapat disebut cacat yaitu: 1. Cacat produk yaitu keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen atau cacat sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan harta-bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. 2. Cacat desain 3. Cacat peringatan atau intruksi yaitu cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau intruksi penggunaan tertentu. Produk yang tidak memuat peringatan atau intruksi tertentu termasuk produk cacat yang tanggung jawabnya secara tegas dibebankan kepada produsen dari produk yang bersangkutan.29 b. Tanggung jawab produk dalam hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Dasar adanya tanggung jawab produk yaitu perjanjian antara para pihak atau perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum di Indonesia, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi patokan utama dalam penyelesaian masalah tersebut. Dasar gugatan tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan: 1. Pelanggaran jaminan yaitu pelanggaran terhadap jaminan bahwa barang yang dijual tidak mengandung cacat 2. Kelalaian yaitu bila pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang. 3. Tanggung jawab mutlak. Berdasarkan sistem hukum yang ada, kedudukan konsumen sangat lemah dibanding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung jawab produsen. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan para produsen atau pelaku usaha menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia meliputi 3 (tiga) bagian yaitu: 1. Faktor-faktor eksternal hukum yang akan memperngaruhi perkembangan dan pembaharuan hukum perlindungan konsumen termasuk penerapan prinsip tanggung jawab mutlak. 2. Faktor internal sistem hukum yaitu elemen struktur budaya hukum dalam rangka penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia. 3. Raung lingkup materi atau substansi dari prinsip tanggung jawab mutlak yang perlu diatur dalam undang-undang

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tanggung jawab (Skripsi & tesis)

pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu: 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi: 1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan 3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku  usaha. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan. Untuk itu seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau perawatan kessehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen. Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu ketentuan pasal 19 ayat (3) yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengkonsumsi barang di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka seharusnya pasal 19 ayat (3) menetukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian, bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Skripsi & tesis)

Undang-undang memberikan sejumlah hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini diciptakan agar hubungan pelaku usaha dengan konsumen dapat menciptakan hubungan yang sehat dan kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya. Ada 5 hak bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 yaitu: 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainya. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari barang yang serupa, maka parapihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. Kewajiban bagi bagi pelaku usaha telah diatur dan diterangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yaitu: 1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa. 5. Memberikan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartiakan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.

Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen (Skripsi & tesis)

Hubungan langsung adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dengan produsen. Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang karena perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. Berdasarkan pembagian sumber perikatan tersebut, maka sumber perikatan yang terakhir yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen

Pengertian Pelaku Usaha (Skripsi & tesis)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 menjelaskan pengertian bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut berarti termasuk perusahaan (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK ini tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi oramg perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara dalam kegiatan usaha, pelaku usaha merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yang dalam hal ini adalah konsumen. Pengertian pelaku usaha yang luas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUPK, akan memudahkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian dimana konsumen tidak begitu mengalami kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan akan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat. Sebaiknya, ditentukan urutan-urutan pelaku usaha yang seharusnya digugat oleh konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha, yakni dengan urutan-urutan sebagai berikut: 1. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan. 2. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri. 3. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut. Urutan-urutan di atas hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat diproduksi. Urutan-urutan tersebut juga mempertimbangkan tentang kompetensi pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena siapapun yang digugat oleh konsumen, pengadilan atau BPSK yang kompeten adalah pengadilan atau BPSK yang mewilayahi tempat tinggal konsumen, sehingga tidak memberatkan konsumen

Sertifikasi Halal (Skripsi & tesis)

a. Tinjauan Hukum Sertifikasi Halal Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksaan. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat halal ini dapat dipindahtangankan.17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan yang kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/menkes/SK/VIII/1996, telah mengatur secara jelas tentang kehalalan dan pencantuman label halal pada makanan. Tidak hanya kehalalan pada makanan, namun juga kehalalan pada minuman, obat, kosmetika dan produk-produk lain yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim. Aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut menunjukkan adanya suatu keharusan terutama bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dalam Pasal 30 ayat (2) bahwa salah satu aspek yang harus dimuat pada label kemasan pangan adalah keterangan halal. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa keterangan halal untuk suau produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, namun pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan/atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal, pencantuman halal pada label dianggap telah terjadinya pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan yang dibuatnya. b. Kewenangan MUI Dalam Fatwa Perizinan Kehalalan atau ketidakhalalan suatu peroduk bukan hanya terletak pada kandungan bahan-bahan yang ada didalamnya, tetapi juga menyangkut proses produksi, bahan tambahan dan bahan pelengkap yang digunakan seringkali ditemukan bahan pelengkap dan bahan tambahan yang tidak halal, seperti zat perwarna yang dilarutkan dengan alkohol. Oleh karena itu, perlu informasi halal pada suatu produk dimana untuk mencantumkannya pelaku usaha atau produsen harus melewati serangkaian proses pengujian terhadap produknya yang dilakukan oleh lembaga resmi yang telah ditunjuk. Lembaga yang berkompeten untuk menguji kehalalan suatu peroduk yang diperdagangkan diwilayah Indonesia, baik ditingkat pusat maupun daerah, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Penunjukan lembaga ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal dimana pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia”. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924 Tahun 1996 yang menunjuk LPPOM MUI sebagai lembaga yang berhak untuk menguji dan mengeluarkan sertifikat halal. LPPOM MUI yaitu lembaga yang berfungsi membantu MUI dalam mem-ferifikasi, memeriksa dan mengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk menetukan kehalalannya. Dalam menjalankan tugasnya LPPOM MUI memiliki visi yaitu menjadi lembaga sertifikasi halal yang amanah untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam rangka mendukung ketentraman dan ketenangan masyarakat dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Untuk mewujudkan visi tersebut, LPPOM MUI memiliki misi antara lain yaitu: 1. Memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan. 2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan halal bagi masyarakat berkaitan dengan kehalalan produk. 3. Melakukan kajian-kajian ilmiah dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan sertifikasi dan pendidikan halal. 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak menuju kemashlahatan masyarakat luas melalui kegiatankegiatan halal sesuai syari’at islam.

Label Halal (Skripsi & tesis)

Label merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan barang yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut, cara penggunaan, efek samping dan sebagainya. Bentuk label ada yang berupa tanda dengan tulisan, gambar pada kemasan atau berupa brosur atau selebaran yang dimasukkan ke dalam kemasan. Label memiliki beberapa fungsi yaitu: 1. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang baru berupa pelaksanaan tartib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat, dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undangundang bahan makan. 2. Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan agar konsumen dapat memilih, membeli serta meneliti secara bijaksana. 3. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bila digunakan. Dalam hal ini maka para konsumen harus membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membeli barang atau produk. 4. Bagi produsen label dipergunakan sebagai alat promosi dan perkenalan terhadap barang yang diproduksi atau diperdagangkannya. Label adalah media penyampai informasi, maka sudah selayaknya informasi yang dicantumkan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Pasal 1 ayat (3) Perturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, menjelaskan pengertian label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Pencantuman label merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) yaitu setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan. Selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini bahwa pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Di dalam pasal 3 ayat (1) yaitu lebel sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) yaitu keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya. a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia; e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; Ketentuan lain terkait segala sesuatu yang menyangkut pelabelan diatur secara lengkap dan jelas dalam peraturan ini. Sedangkan dalam pedoman penyusunan manual sistem jaminan halal bagi industri kecil dan menengah dinyatakan bahwa, halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara pasti, mencakup kepastian dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta kepastian dalam proses produksi halal sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Produk Halal (Skripsi & tesis)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaituu pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, peraiaran, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Menurut Pasal 1 huruf a Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, yaitu pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umata islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat islam Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dialarang untuk dikonsumsi, digunakan, atau dipakai umat islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukakn sesuai dengan syariat Islam.
 Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. produk makana halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, antara lain: a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran. c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam. d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat islam. e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur khamar. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam Pasal 69 Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui : a. Sanitasi pangan; b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan; c. Pengatutan terhadap pangan produk rekayasa genetik; d. Pengaturan terhadap iradiasi; e. Penetapan standar kemasan pangan; Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan

Sertifikasi Halal (Skripsi & tesis)

Pengaturan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. 26 Menurut Pasal 1 huruf (d) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, yaitu sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksaan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasrkan Fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat yang bersangkutan melakukan pelanggaran di bidang halal setelah diadakan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan mendapat rekomendasi dari khi untuk pencabutan sertifikat halal.

Pengertian Halal dan Haram (Skripsi & tesis)

Kata halal berasa dari bahasa arab yang berarti “ melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berati hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. sedangkan thayyib berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya, atau tercampur benda najis dengan pengertian baik. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.  Kriteria makanan halal dapat dikategorikan menjadi dua yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau subtansinya barangnya. halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. jadi, makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti, mencuri, hasil korupsi, dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. namun penelitian ini hanya akan membahas tentang makanan halal dari segi dzatnya atau subtansi barangnya. Makanan halal secara dzatiyah (subtansi barangnya), menurut sayyid sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu jamad (benda mati) dan hayawan (binatang). yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah :  a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran islam. b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran islam. c. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagimana diatas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran islam. Maka secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai berikut :  a. Binatang : bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain allah. hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabaila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang sejenisnya, binatangbinatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok penyu, buaya. b. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun melalui proses. maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan. c. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Skripsi & tesis)

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:   a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault). Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: 1) Adanya perbuatan 2) Adanya unsur kesalahan 3) Adanya kerugian yang diderita 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle ) Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. jadi, beban pembuktian ada pada tergugat. c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of nonliability principle) Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya dapat dibenarkan. d. prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. ada pendapat yang mengatakan, prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor utama yang menentukan. namun ada pengecualianpengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan memaksa. sebaliknya, prinsip tanggung jawab absolut adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. r.c. hoeber, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena : 1) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu poses produksi dan distribusi yang kompleks 2) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya 3) Asas ini dapat memaksa podusen untuk lebih berhati-hati. e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ( limitation of liability principle) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksenorasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. prinsip ini biasanya dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas

Pengertian Tanggung Jawab Usaha (Skripsi & tesis)

Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab di dalam kamus ini diartikan sebagai keadaan di mana seseorang wajib menanggung, memikul jawab menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. selanjutnya di dalam kaitannya dengan tanggung jawab pelaku usaha harus berani menanggung risiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya karena perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen maka berikut ini akan di bahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen, hal tersebut tentunya akan terjadi ketika seorang konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan kepada konsumen. pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang menuntut ganti kerugian juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang tersebut telah tercantum sebagaiamana terdapat dalam pasal 19 :19 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan 2) Ganti rugi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; 4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidan Berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; 5) Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha. Dengan demikian jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi :20 a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; b) Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam kitab undang-undang hukum perdata juga diatur di dalam pasal 1365 dan 1367, yaitu : a. Pasal 1365 Pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. b. Pasal 1367 Pasal tersebut menyatakan bahwa “seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuata orang-orang yang menjadi tanggung tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasnnya”. Berdasarkan pemaparan diatas maka terlihat jelas bahwa Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mensyaratkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan di dalam menetukan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen yaitu, adanya perbuatan yang melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang salah dengan kerugian itu sendiri. Pada bidang pembuktian inilah nantinya akan terlihat kelemahannya, ketika menggunakan pasal-pasal berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk menuntut pertanggung jawaban atau ganti kerugian produsen (pelaku usaha), hal ini dikarenakan konsumen sebagai penggugat tidak selalu mudah dapat (mampu) untuk membuktikan letak kesalahan pelaku usah (produsen) pangan yang menimbulkan kerugian itu, dan kemudian membuktikan hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian yang di derita oleh konsumen.

Larangan-larangan bagi pelaku usaha (Skripsi & tesis)

Pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak serta kewajiban saja, akan tetapi di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa. Pengaturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagngkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya, dimaksudkan agar pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak yang semestinya diperoleh para konsumen, bahkan cenderung akan merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Dengan adanya pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ini, tentu hal tersebut membuat para konsumen dapat bernafas lega, karena mereka tidak akan merasa dirugikan oleh pelaku usah yang tidak memperhatikan itikad baik di dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan demikian, maka secara otomatis konsumen akan merasa terlindungi, dan mendapatkan jaminan kepastian hukum dari undangundang tersebut karena pengaturan yang terdapat di dalamnya jelas sangat melindungi hak konsumen yang sudah semestinya di hormati oleh pelaku usaha. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam BAB IV mengenai pernuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pada pasal 8 sebagai berikut : 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut; h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa rnemberikan informasi secara lengkap dan benar. 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Skripsi & tesis)

Untuk menciptakan kenyamanan usaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen. kepada pelaku usaha diberikan hak yang dicantumkan pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk : a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secar hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak pelaku usaha di dalam pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen diatas dimaksudkan agar konsumen juga dapat memahami hak-hak produsen, sehingga diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku usaha (produsen). Hakhak pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, UndangUndang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UndangUndang Pangan, dan Undang-Undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai payung hukum bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen. Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagiamana telah dijelaskan diatas, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan di dalam menjalankan usahanya, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap barang dan/atau atas jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya, akan tetapi agar dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha atau produsen dan konsumen, maka konsumen juga harus cukup pandai untuk melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan hal yang merugikan dirinya dan berhati-hati di dalam memilih setiap produk yang hendak dibeli dan dikonsumsinya.17 Selanjutnya mengenai kewajiban pelaku usaha dikemukakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu : a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; c. Memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagngkan; g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan Dengan adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, diharapkan agar pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada di dalam undangundang yang berlaku. hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen terhindar kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang mengabaiakan hak maupun kewajibannya sebagai pelaku usaha. selanjutnya selain hak dan kewajiban di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga telah mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya

Hak dan Kewajiban Konsumen (skripsi dan tesis)

 Secara umum pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen dikarenakan konsumen sebagai pihak pengguna barang dan/atau jasa mempunyai kedudukan yang lebih lemah dari pada produsen. hak adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Berikut disebutkan bahwa sampai dengan saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati oleh pelaku usaha, yaitu :  a. Hak keamanan dan keselamatan atas produk pangan yang dikonsumsi oleh konsumen, b. Hak atas informasi yang harus disampaiakan secara benar, jujur, dan termasuk jaminan kehalalan atas suatu produk, c. Hak untuk memilih d. Hak untuk di dengar, dan e. Hak atas lingkungan hidup Di Indonesia hak-hak konsumen di akomodasi di dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 4, yakni : a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, atau jasa b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa d. Hak untuk di dengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-perundangan lainnya. Selain hak-hak konsumen yang dijamin oleh hukum juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen yang terdapat dalam Pasal 5 UUPK, yaitu : a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Disamping itu, masyarakat ekonomi eropa (europese ekonomishe gemeenschap atau eeg) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut :  a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van zijn gezendheid en veiligheid);  b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van zijn economische belangen); c. Hak mendapat ganti rugi (resht op schadevergoeding;) d. Hak atas penerangan (recht op voorlichting vorming); e. Hak untuk di dengar (recht om te worden gehord). secara garis besar dapat dibagi dalam tiga prinsip, yaitu: a. hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; b. hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar ;dan c. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.
 5. Pengertian Pelaku Usaha Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian Pelaku Usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Kosumen (UUPK). Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha atau yang dapat disebut sebagai pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, korporasi, bumn, koperasi, importir, pedagang, distributor atau penyalur dan sebagainya.  Pelaku Usaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikatakan sebagai pelaku usahanya itu tidak hanya terbatas pada produsen yang memproduksi dan menghasilkan barang dan/atau jasa, melainkan seorang distributor, suatu korporasi, sebuah koperasi, bahkan disebut sebagai seorang pelaku usaha. Oleh karena itu seorang pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu : a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana dan administratif. singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :1 a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha. c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang manipu dan menyesatkan. e. memadukan penyelengaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. Perlindungan konsumen juga diselengarakan sebagai salah satu usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen:

Pengertian Perlindungan Hukum (skripsi dan tesis)

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, dipergunakan berbagai istilah yang dapat diberi makna berbeda-beda, yang pada akhirnya dapat pula membawa akibat hukum yang berbeda. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara umum. kepentingan hukum konsumen merupakan suatu akses terhadap keadilan (acces to justice), konsuemn berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikannya

Religiusitas (skripsi dan tesis)

Religiusitas seringkali diidentikkan dengan keberagamaan. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang Muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam (Nashori, 2002). Rakhmat (2004) menyatakan bahwa religiusitas dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang ada dalam diri individu yang mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan ketaatannya terhadap agama. Menurut Delener dalam (Jusmaliani dan Nasution, 2009) menyatakan bahwa religiusitas merupakan salah satu aspek budaya terpenting yang mempengaruhi perilaku konsumen. Maka dari itu religiusitas seseorang akan mempengaruhi perilaku sesorang dalam membeli dan mengonsumsi produk makanan halal.

Persepsi Kontrol Perilaku (skripsi dan tesis)

Persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) didefinisikan oleh Ajzen (1991) sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku. persepsi kontrol perilaku ini merefleksikan pengalaman masa lalu dan mengantisipasi halanganhalangan yang ada sehingga semakin menarik sikap dan norma subjektif terhadap perilaku, semakin besar persepsi kontrol perilaku, semakin kuat pula niat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka lebih besar kontrol yang mereka rasakan atas perilaku tersebut dan begitu juga sebaliknya, semakin sedikit individu merasakan faktor pendukung dan banyak faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2005). Komponen pertama merefleksikan ketersediaan sumber yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku, seperti akses terhadap uang, waktu dan sebagainya. Komponen kedua mencerminkan keyakinan responden terhadap kemampuannya sendiri untuk melakukan sesuatu

Norma Subjektif (skripsi dan tesis)

Ajzen (2005) mengatakan norma subjektif merupakan fungsi yang didasarkan oleh belief yang disebut normative belief, yaitu belief mengenai kesetujuan dan atau ketidaksetujuan yang berasal dari orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (significant others) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya terhadap suatu perilaku. Norma subjektif merupakan persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku suatu perilaku (Ajzen, 2005).   Norma subjektif ditentukan oleh adanya keyakinan normatif (normative belief) dan keinginan untuk mengikuti (motivation to comply). Keyakinan normatif berkenaan dengan harapan-harapan yang berasal dari orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (significant others) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya. Norma subjektif tidak hanya ditentukan oleh orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu, tetapi juga ditentukan oleh motivation to comply. Secara umum individu yang yakin bahwa kebanyakanakan orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu menyetujui dirinya menampilkan perilaku tertentu, dan adanya motivasi untuk mengikuti perilaku tertentu akan merasakan tekanan sosial untuk melakukannya. Sebaliknya individu yang yakin bahwa kebanyakan orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu akan tidak menyetujui dirinya menampilkan perilaku tertentu, dan tidak adanya motivasi untuk mengikuti perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Jadi norma subjektif terbentuk sebagai akibat dari adanya persepsi individu terhadap tekanan sosial yang ada untuk mewujudkan atau tidak suatu perilaku

Perilaku konsumen (skripsi dan tesis)

Perilaku konsumen (consumer behavior) menurut Peter dan Olson (2013) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan lingkungan di mana manusia melakukan pertukaran aspek-aspek kehidupan. Dengan kata lain, perilaku konsumen melibatkan pemikiran dan perasaan yang mereka alami serta tindakan yang mereka lakukan dalam proses konsumsi. Sementara itu dalam teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior), faktor utama dari suatu perilaku yang ditampilkan individu adalah intensi untuk menampilkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Intensi diasumsikan sebagai faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha atau seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku. Sebagai aturan umum, semakin keras intensi seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kecenderungan ia benarbenar melakukan perilaku tersebut. Intensi untuk berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya hanya jika perilaku tersebut ada dibawah kontrol individu yang bersangkutan. Individu memiliki pilihan untuk memutuskan perilaku tertentu atau tidak sama sekali (Ajzen, 1991). Terdapat tiga prediktor utama yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif tentang suatu perilaku (subjective 10 norm), dan kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) (Ajzen, 2005)

Pengertian halal (skripsi dan tesis)

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah SWT, sementara itu antonimnya yakni haram artinya segala sesuatu atau perkara yang dilarang oleh hukum Islam yang jika ditinggalkan akan memperoleh pahala dan jika dilakukan akan menimbulkan dosa (Qardhawi, 1997). Ajaran Islam memiliki tuntutan agama untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyib), seperti yang tertuang dalam Al-Quran pada ayat-ayat berikut: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik (thayyib) dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al Baqarah: 168) “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayyib) dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al Maidah: 88). Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia memiliki lembaga tersendiri untuk melindungi kebutuhan konsumen muslim dalam mengonsumsi produk halal yaitu, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat LPPOM MUI. Berada dibawah Majelis Ulama Indonesia, LPPOM MUI bertugas untuk memutuskan apakah produk-produk 8 konsumsi baik pangan maupun non pangan seperti kosmetik dan obatobatan halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim di Indonesia. LPPOM MUI memiliki misi menetapkan dan mengembangkan standar halal dan standar audit halal, melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat, melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mengonsumsi produk halal, seta menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek secara menyeluruh. Persyaratan dan proses sertifikasi halal menuntut karakteristik produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian. LPPOM MUI menyatakan seluruh produk yang belum bersertifikasi halal belum tentu haram, tapi MUI tidak menjamin kehalalalannya

Pengertian Peer to Peer Lending (skripsi dan tesis)

Peer to peer lending adalah praktik atau metode memberikan
pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya.
Peer to peer lending merupakan salah satu produk dari financial
technology yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa
disebut sebagai peminjam dengan melalui sistem elektronik atau
teknologi informasi. Dengan cara inilah yang menghilangkan fungsi
intermediasi yang selama ini dilakukan oleh lembaga perbankan di
Indonesia.
Pada dasarnya, sistem peer to peer lending ini sangat mirip
dengan konsep marketplace online, yang menyediakan wadah
sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal
peer to peer lending, sistem yang ada akan mempertemukan pihak
peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh
dikatakan bahwa peer to peer lending merupakan marketplace untuk
kegiatan pinjam meminjam uang.
Peer to peer lending merupakan pola kerjasama antara satu
pihak dengan pihak yang lain. Peer to peer lending melibatkan
pemberi pinjaman atau investor yang memberikan uang secara
langsung kepada peminjam tanpa proses dan struktur lembaga
tradisional (Jurnal Islamic Economics, Vol. 4, Desember 2018:258).
Ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti
bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang
prosesnya jauh lebih kompleks, sebagai alternatif masyarakat bisa
mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam
sesama pengguna sistem peer to peer lending dan oleh karena itulah
maka disebut dengan peer to peer

  Jenis-Jenis Financial Technology (skripsi dan tesis)

Berikut ini dijelaskan beberapa jenis financial technology
yang telah berkembang di Indonesia (Departemen Perlindungan
Konsumen: 2017), antara lain :
1) Digital Payment
Perusahaan financial technology digital payment
memberikan manfaat layanan berupa pembayaran transaksi
secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis,
cepat dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada
umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan
berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online
antara konsumen dan pemilik usaha atau antar pelaku usaha.
Dalam praktiknya di Indonesia, biasanya perusahaan
financial technology digital payment bekerjasama dengan
berbagai pihak dalam memberikan tawaran promosi
termasuk perusahaan telekomunikasi, merchant atau took,
maupun bank-bank konvensional untuk dapat memberikan
pelayanan transaksi online dengan lebih bervariasi.
2) Financing and Investment
Perusahaan financial technology financing and
investment meliputi perusahaan fintech yang memberikan
layanan crowdfunding dan peer to peer lending. financial
technology crowdfunding pada umumnya melakukan
penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk
penggalangan dana sosial, sedangkan financial technology
peer to peer lending biasanya memfasilitasi pihak yang
membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin
berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman
yang diberikan oleh perusahaan fintech peer to peer lending
di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal
usaha, pinjaman kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan
(KTA), kredit perumahan rakyat (KPR), pinjaman renovasi
rumah, biaya pernikahan, pinjaman persalinan, dan pinjaman
perjalanan umroh.
3) Account Aggregator
Perusahaan financial technology account aggregator
ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi
seluruh transaksi perbankan tersebut melalui satu platform
saja. Pengguna platform ini diberikan kemudahan dalam
melakukan verifikasi transaksi pelaporan keuangan karena
prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen
yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan
akunnya ke dalam platform ini, yang kemudian dapat
digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan
melalui satu platform tersebut.
4) Information and Feeder Site
Perusahaan financial technology ini memberikan
layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para
calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan
layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan
dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku
bunga, reksa dana, premi asuransi, dan sebagainya. Sistem
dari perusahaan financial technology ini dapat memfilter
maupun menyajikan informasi yang diinginkan oleh calon
konsumen. Perusahaan ini juga memberikan layanan
pendaftaran hingga pembelian produk dan/atau layanan
sektor keuangan, seperti pembelian premi asuransi.
5) Personal Finance
Perusahaan financial technology personal finance
melalui platform-nya dapat membantu konsumen dari mulai
pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan
pengelolaan dana yang bijaksana, sehingga menghemat
waktu dan akan mendapatkan laporan sistem pembukuan
yang komprehensif. Dalam perkembangannya di Indonesia,
perusahaan-perusahaan financial technology dalam bidang
ini belum mencapai tingkatan sebagaimana financial
technology robo-adviser seperti yang ada di negara-negara
maju

Pengertian Financial Technology (skripsi dan tesis)

Perkembangan teknologi digital turut serta mengubah pola
hidup masyarakat termasuk dalam hal bertransaksi, kini masyarakat
dapat menikmati layanan jasa keuangan dimana saja dan kapanpun
hanya dalam satu genggaman melalui smartphone, dimana
masyarakat dapat melakukan beragam hal seperti pembayaran,
melakukan investasi, asuransi hingga mengajukan pinjaman uang.
Hadirnya produk layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini, kini
mulai populer dimasyarakat dengan istilah financial technology atau
teknologi finansial (Bachman, 2011).
Menurut International Organization of Securities
Commision (IOSCO) istilah financial technology digunakan untuk
menggambarkan berbagai model bisnis yang inovatif dan teknologi
yang muncul yang memiliki potensi untuk mengubah industri jasa
keuangan (Vieqi Rakhma Wulan, 2017:178). Berdasarkan Pasal 1
angka (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial:
“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam
sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan,
teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak
pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau
efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem
pembayaran” (Jurnal Pagaruyuang, Vol. 2, Juli 2018:25).
Proses financial technology berkisar dari menciptakan software
untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan
untuk meningkatkanpengalaman konsumen dan mempersingkat
proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau memungkinkan
konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (Ian Pollar,
2016:15).
Menurut The National Digital Research Centre (NDRC),
financial technology adalah istilah yang digunakan untuk menyebut
suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal
dari kata “financial” dan “technology” yang mengacu pada inovasi
finansial dengan melalui teknologi modern (Ernama Santi,
Budiharto, Hendro Saptono, 2017:2). Transaksi keuangan melalui
financial technology ini meliputi pembayaran, investasi, pinjaman
uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan.
Industri financial technology merupakan salah satu metode layanan
jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Sektor
inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan
masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang
memiliki akses kepada layanan keuangan (Huaiqing, 2015).
Financial technology merupakan implementasi dan
pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan
dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan
(start-up) yang memanfaatkan teknologi software, internet, dan
komunikasi (Nofie Iman, 2016). Pengaturan dan pengawasan bisnis
financial technology di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga
negara independen yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.1, September 2017:346)

Teori Perlindungan Hukum (skripsi dan tesis)

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan
alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Pengertian
perlindungan adalah tempat untuk berlindung, hal perbuatan dan sebagainya
(KBBI, 2008:841), sedangkan pengertian hukum adalah keseluruhan asas
dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan
bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan
proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam
hukum (Mochtar, 2002:2). Secara sederhana perlindungan hukum
merupakan bentuk aturan atau kaidah yang bertujuan untuk melindungi atau
memberikan perlindungan berupa hukum. Sedangkan terkait dengan teori
perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang bahasan
ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Phillipus M. Hadjon dan
Lily Rasyidi.
Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond
bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas
kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan
dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan
hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum
memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang
perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan
yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala
peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya
merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan
perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan anatara perseorangan
dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat
(Satjipto Rahardjo, 2000:53).
Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi
rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan reprensif.
Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang
reprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk
penanganannya di lembaga peradilan (Satjipto Rahardjo, 2000:54).
Selanjutnya Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang
dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar
dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto
Rahardjo, 2000:69). Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra
bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang
sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan
antipatif (Lily & I.B. Wysa, 1993:118).
Berdasarkan uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa
perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang
diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang
bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang
secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan
hukum.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari adanya suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara pihak-pihak yang terlibat. Hubungan kontraktual yang lahir dari suatu perjanjian pada umumnya diawali proses negosiasi diantara para pihak. Terhadap penggunaan istilah “perjanjian” dan “kontrak” seringkali masih dipahami secara rancu hingga saat ini. Dalam perspektif Burgerlijk Wetboek dapat dipahami bahwa perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang sama dimana antara perjanjian atau persetujuan (overeenkomst) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (contract). Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau kontrak yang dibuat akan menimbulkan perikatan. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1233 KUHPerdata bahwa perjanjian atau kontrak merupakan sumber perikatan. Dengan demikian kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Adapun definisi perikatan menurut doktrin (para ahli) ialah Hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi itu.13 Dengan kata lain, perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Adapun pengertian perjanjian menurut Wirjono Projodikoro bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, dan phak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut15 . Selain itu KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Pengertian lain yang dikemukakan Subekti bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat para pihak terhadap satu sama lain. Pinjam Meminjam Uang sebagai kegiatan yang merupakan suatu perjanjian. Adapun Pengaturan perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdata. Definisi perjanjian pinjam meminjam uang menurut Pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Objek perjanjian pinjam meminjam dalam pasal 1754 diatas berupa barang-barang yang habis karna pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian pinjam meminjam karena termasuk barang yang habis karna pemakaian dimana fungsi uang sebagai alat tukar. Adapun fungsi atau arti penting dari suatu kontrak atau perjanjian menurut Agus Yudha ialah : 1. Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan); 2. Kontrak sebagai aturan main; 3. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum; 4. Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (win-win solution; efisiensiproftit). Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi informasi mengalami perkembangan pesat sehingga menciptakan terobosan-terobosan yang lebih mudah dan praktis. Terobosan ini diantaranya ialah lahirnya kontrak elektronik atau biasa disebut dengan istilah e-contract. Sehingga merubah paradigma media penggunaan kertas (paperbased) menjadi media elektronik (paperless based). Dimana salah satu kontrak eletronik atau yang sedang berkembang saat ini adalah Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online. Pengaturan mengenai kontrak elektronik ini dapat ditemukan dalam Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun yang dimaksud dengan kontrak elektronik sebagaimana yang termaktub dalam UU ITE Pasal 1 Angka 17 adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Pengertian lain dikemukakan oleh Deliana dan Edmon Makarim bahwa kontrak elektronik merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi yang berbasiskan komputer (computer based information system) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (telecomunication based) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (network of network). Sedangkan menurut Minter Ellison Rudd Watts dalam Rosa Agustina, mengemukakan bahwa Kontrak elektronik sebagai “…a contract formed by transmitting electronic messages between computers”. Kontrak elektronik terjadi tanpa bertemunya para pihak secara langsung melainkan terjadi melalui jaringan internet. Teori berkaitan dengan terjadinya perjanjian tanpa bertemunya para pihak secara langsung dikemukakan oleh R. Setiawan yaitu : a) Teori Ucapan (Uitingstheorie) Menurut teori ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut. b) Teori Pengiriman (Verzendingstheorie) Menurut beberapa sarjana terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban. Diterangkan selanjutnya bahwa dengan dikirimkannya surat tersebut maka si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula saat pengiriman dapat ditentukan secara tepat. c) Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie) Teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui. d) Teori Penerimaan (Ontvangsttheorie) Menurut teori ini, bahwa persetujuan ini terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan. Melalui penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech tidaklah berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPerdata namun perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech ini dilakukan menggunakan sistim elektronik.

Perlindungan Hukum Indonesia (skripsi dan tesis)

sebagai negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara yang menegakan supremasi hukum dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan kata lain hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Namun demikian pemberian hak ini terukur keluasan dan kedalamannya. Hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat mempunyai tujuan yakni menciptakan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam hal tercapainya ketertiban dan keseimbangan diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi demi terwujudnya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara, adapun prinsip-prinsip tersebut ialah :  1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama. 2. Prinsip Negara Hukum. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum. Setiono berpendapat perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum

Jenis Financial Technology (skripsi dan tesis)

1. Digital Payment Perusahaan Fintech digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha (B2B).  2. Peer To Peer Lending dan Crowd Funding Perusahaan Fintech P2P lending memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan Fintech P2P lending di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan. 3. Account Aggregator Bagi konsumen yang memerlukan dan menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan, jenis Fintech Account Aggregator ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu platform saja. Pengguna platform ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya ke dalam platform ini, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu platform tersebut. 4. Information and Feeder Site Perusahaan Fintech jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya. 5. Personal Finance Kebutuhan akan perencanaan keuangan pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, beberapa perusahaan fintech di Indonesia mengembangkan jenis Fintech yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Perusahaan fintech personal finance melalui platform-nya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana.

Pengertian Financial Technology (skripsi dan tesis)

Perkembangan teknologi digital merupakan hal yang niscaya terjadi dan tidak dapat dihindari. Revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, selalu menyebabkan perubahan tatanan industri yang mempengaruhi hampir setiap bidang, baik mempengaruhi secara negatif maupun maupun positif. Industri selanjutnya yang akan terdisrupsi adalah industri jasa keuangan, yang kemudian dikenal sebagai Financial Technology (Fintech) atau teknologi finansial (Tekfin).1 Fintech sendiri merupakan momentum global di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025. Dengan kelompok masyarakat berpendapatan menengah (middle income) yang terus tumbuh, potensi faktor demografi (porsi penduduk usia produktif yang besar), populasi pengguna teknologi digital yang makin besar, dan jumlah pengguna internet yang diperkirakan akan mencapai 200 juta pada tahun 2020, membuat peluang untuk tumbuhnya industri Fintech di Indonesia menjadi semakin prospektif. Adapun yang dimaksud dengan Financial Technology (Fintech) menurut The National Digital Research Centre (NDRC) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi Finansial (Fintech) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa fintech merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan Fintech yang cukup signifikan di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Pengawasan OJK terhadap Pelaksanaan Fintech (skripsi dan tesis)

Seiring dengan perkembangan fintech yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya fintech. Fintech startup termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan  pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Untuk merespon permasalahan fintech saat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku fintech dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai fintech yaitu Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Perkembangan Fintech di Indonesia (skripsi dan tesis)

Perkembangan fintech di Indonesia saat ini berdasarkan jumlah perusahaan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimulai dari kisaran tahun 2013-2014 yang hanya berjumlah 40 perusahaan meningkat dalam kisaran tahun 2015-2016 yang meningkat menjadi 165 perusahaan. Pelaku fintech Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding, dan lain-lain. Besarnya potensi yang dimiliki membuat fintech perlu diberikan ruang untuk tumbuh. Perlu pengaturan yang memadai mengingat resiko yang mungkin ditimbulkan, untuk itu disinilah peran penting OJK dalam memberikan pengawasan. Fintech yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019, yakni sebagai berikut: a. Kontributif Mengoptimalkan Peran OJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. b. Stabil Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. c. Inklusif Membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat

Pengertian Fintech (skripsi dan tesis)

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang fintech yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan fintech yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya Cek Ibid. 27 Aja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku

Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (skripsi dan tesis)

a. Penyelenggara Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. b. Penerima Pinjaman Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat- 23 syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. c. Pemberi Pinjaman Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjma berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. d. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam peminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantaraan penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para pemberi pinjaman. e. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi. Karena penjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman dan penerima pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman. Perjanjian penyelenggaran tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kewajiban penyelenggara salah satunya adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat : 1) jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman; 2) tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman; 3) besaran bunga pinjaman; dan 4) jangka waktu pinjaman. Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam formulir pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara. f. Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan online. Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (marketplace) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (skripsi dan tesis)

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara lansung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal  POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi: a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka  POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) wajib paling sedikit memuat: a. nomor perjanjian; b. tanggal perjanjian; c. identitas para pihak; d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; e. jumlah pinjaman; f. suku bunga pinjaman; g. besarnya komisi; h. jangka waktu; i. rincian biaya terkait; j. ketentuan mengenai denda (jika ada); k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan l. mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman. Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat: a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman; b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman; c. besaran bunga pinjaman; dan d. jangka waktu pinjaman. Sedangkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam Pasal, dijelaskan lebih lanjut bahwa perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik, yang wajib paling sedikit memuat: a. nomor perjanjian; b. tanggal perjanjian; c. identitas para pihak d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; e. jumlah pinjaman; f. suku bunga pinjaman; g. nilai angsuran; h. jangka waktu; i. objek jaminan (jika ada); j. rincian biaya terkait; k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan l. mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman. Dijelaskan dalam Pasal , bahwa Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman,  Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrowaccount Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.

Pengertian Perjanjian Online (skripsi dan tesis)

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjianperjanjian online atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya. Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanan perjanjian dilakukan secara online. Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir. Secara teoritis, Peer-to-peer lending atau P2P Lending adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan e-commerce, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan ecommerce. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam peer lending, kegiatan dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan peer lending. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. Peer lending tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentukbentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, peer lending dikategorikan sebagai produk finansial alternatif. Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.

Tujuan Pemberian Kredit (skripsi dan tesis)

Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development, adalah sebagai berikut: a. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan. b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat. c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka mempertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain yaitu prinsip 5C (character, capacity, capital, condition of economy dan collateral) dan prinsip 7P (personality, party purpose, prosfect, payment, profitability, protection).

Unsur-Unsur Kredit (skripsi dan tesis)

Dalam pemberian kredit, terdapat beberapa unsur terkait yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit, adalah sebagai berikut : a. Kepercayaan Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang di berikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. b. Kesepakatan Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dapat dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. c. Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati. d. Risiko Semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. e. Balas Jasa Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga

Pengertian Kredit (skripsi dan tesis)

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat
11), “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan kesepkatan bersama antara pihak debitur dengan pihak
kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.
Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana
kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan
fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang
No. 10 Tahun 1998 selanjutnya di sebut UU Perbankan, perbankan Indonesia
bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit membantu
masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan
oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat
sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada
perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban
masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu
hubungan kontraktual serta meletakan hak dan kewajiban terhadap para pihak
sesuai dengan yang disepakati bersama. Dalam praktek perbankan perjanjian
kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku

Peraturan Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Peraturan diadakan untuk mengatur jalannya sesuatu agar tidak terjadi kecurangan. Untuk menunjang pelaksanaan Good Corporate Governance institusi – institusi pemerintah, maka pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah peraturan yang terkait Good Corporate Governance, diantaranya : a. UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Anti KKN) b. UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d. UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) e. UU Nomor 7 Tahun 2006 Tantang Pengesahan United Convention Against Corruption Tahun 2003 f. Kumpulan UU pemberantasan tindak pidana korupsi, edisi pertama tahun 2006 g. Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Corporate Governance) Perusahaan.

Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Penerapan Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Menurut Tjager dkk (2003) dalam (Sukrino dan Cenik, 2014:106) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan Good Corporate Governance itu bermanfaat yaitu : a. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Mc. Kinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan – perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. b. Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi ketertarikan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepenjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. c. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. d. Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis , sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. e. Secara teoretis praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Surya dan Yustiavandana (2007) dalam (Sukrisno dan I Cenik, 2014:106) mengemukakan bahwa tujuan dan manfaat penerapan Good Corporate Governance yaitu : a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. b. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah. c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Prinsip – prinsip Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 dan lembaga ini telah menerbitkan pedoman umum untuk Good Corporate Governance (GCG) yang berisi lima prinsip dasar sebagai berikut : a. Transparansi Transparansi (tranparency), merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi yang relevan dan material penting bagi pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengetahui keadaan keuangan, pengelolaan serta kepemilikan perusahaan / perseroan. Dalam hal ini perusahaan atau perseroan harus memiliki inisiatif untuk mengungkapkan masalah timbul baik dari perubahan perundang – undangan maupun untuk pertimbangan pengambilan keputusan oleh petinggi perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan stakeholders lainnya. KNKG (2011) (Hamdani. 2016:73) mengemukakan implementasi tranparansi dalam praktek bisnis yaitu sebagai berikut : 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi : visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan, dan kompensi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan Good Corporate Governance serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidakmengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, rahasia jabatan, dan hak – hak pribadi. 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemaangku kepentingan. b. Akuntabilitas Akuntabilitas (accountability), menurut Wibowo, E. (2010) dalam (Hamdani. 2016: 74) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainya. Karena vitalnya peran akuntabilitas yang merupakan prasyarat untuk melakukan kinerja yang berkesinambungan, maka akuntabilitas harus dipastikan menjamin tersedianya mekanisme dan tanggung jawab para jajaran tinggi manajemen perusahaan atas semua keputusan yang diambil dan kebijakan yang telah dirumuskan maka harus dipastikan kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan professional. Menurut (Hamdani. 2016:74) Akuntabilitas dapat di implementasikan dalam praktis bisnis sebagai berikut : 1) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing – masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi nilai – nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. 2) Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance 3) Perusahaan menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 4) Perushaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaan perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). 5) Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada karyawan tingkat bawah. c. Tanggung Jawab Tanggung jawab (Responsibility), (Hendro. 2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan tingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. Menurut (Hamdani. 2016:75) Prinsip tanggung jawab dalam praktik bisnis sebagai berikut : 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati- hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by – laws). 2) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial diantaranya kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. d. Independensi Independensi (Independency), menurut (Hendro. 2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Menurut (Hamdani, 2016:76) pedoman pelaksanaan independensi diantaranya : 1) Masing – masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpegaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interenst) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secra objektif. 2) Masing – masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu sama dengan yang lain. e. Kewajaran dan Kesetaraan Kewajaran dan Kesetaraan (Fairnes abd Equality), menurut (Hamdani. 206:76) merupakan kewajiban perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Menurut Wibowo (2010) dalam (Hamdani. 2016:76) Kedua unsur ini mengandung unsur keadilan yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki tujuan yang smauntuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termsuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas. Menurut Khomsiyah (2005) dalam (Hamdani. 2016:76) terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan tindakan kecurangan. Menurut (Hamdani, 2016:77) pedoman pelaksanaan kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis sebagai berikut : 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi. 2) Perusahan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 3) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Cadbury Committee of United Kingdom (Sukrisno dan I Cenik, 2014:101) “A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the goverment, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.” [Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perushaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal dan eksternallainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan]. Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi (Hendro. 2017:98). The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan Good Corporate Governance atau lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem atau aturan yang mengatur bagaimana mengelola perusahaan dengan baik dengan memperjelas hak – hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dimulai dari dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham yang memiliki kepentingan internal dan eksternal juga para stakeholders

Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundangundangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). 1 Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau staftrechtspolitiek.2 Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti antara lain: 1. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara; 2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara. Menurut Mahfud, politik hukum sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah yang meliputi : 4 1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; 2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. “Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut: Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari ius contitutum yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun Ius constituendum atau hukum pada masa yang akan datang”.5 “Menurut Utretch, politik hukum menyelidiki perubahanperubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu Ius constituendum (hukum yang akan berlaku) dan berusahan agar Ius constituendum itu pada suatu hari berlaku sebagai Ius constitutum (hukum yang berlaku yang baru).6 “ Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (Ius constituendum). 7 Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.8 Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum adalah: 1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; 2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.9 Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.10 “Menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”. 11 Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.12 Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diatara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana. Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam mengadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.

Pengertian Kendaraan Bermotor (skripsi dan tesis)

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Sedangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diberikan beberapa pengertian sebagai berikut:  1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 2. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 3. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 4. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan (skripsi dan tesis)

Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana pemudahan ini diatur dalam Bab XXX KUHPidana. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHPidana yang menyatakan : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan. Ke-1 barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,  mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan Ke-2 barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Bahwa apabila diperhatikan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana ini meliputi dua macam bentuk tindak pidana penadahan, yaitu : a. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. b. Karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibgi kedalam dua bentuk, yaitu : 1. Penadahan sebagai kebiasaan Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHPidana yang menyatakan : (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  (2) Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. 2. Penadahan ringan Jenis tidak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidana yang menyatakan : Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangakan dalam Pasal 364, 373 dan 379. Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan. Bentuk-bentuk dari Pemidaan atas Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan Masalah pokok dalam hukum pidana adalah pemidanaan, disamping tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu tahap legislatif (kebijakan formulatif), tahap yudikatif (kebijakan aplikatif) dan tahap eksekutif (kebijakan administratif). Pemidanaan merupakan sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana, dan dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersbut, maka dikatakan, bahwa penegakan hukum pidana  bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat yudikatif sebagai pemegang kebijakan aplikatif, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Satjipto Rahardjo dalam kaitan ini menyatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Menurut Sudarto, pemidanaan itu kerap kali sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentanghukum (berechten) . Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau voorwadelijk veroordeeld yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau pidana bersyarat. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana itu mempunyai dua arti, yaitu : 1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto) 2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (pemberian pidana in concreto). Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Jerome Hall dalam M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut : 1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup 2. Ia memaksa dengan kekerasan 3. Ia diberikan atas nama Negara, ia “diotorisasikan” 4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentunnya, yang diekspresikan didalam putusan 5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika 6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diperingan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya. Terhadap pelaku tindak pidana pencurian maupun penadahan, penerapan sanksi pidananya mengacu kepada ketentuan Hukum Pidana Indonesia yang hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHPidana terjemahan resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, disebutkan Pidana terdiri: a. Pidana Pokok : 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda 5. Pidana tutupan b. Pidana Tambahan 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian (skripsi dan tesis)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada bermacam-macam pencurian dalam bentuk khusus, antara lain adalah pencurian dengan kekerasan, adapun pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP yang mempunyai empat ayat dimana akan penyusun pokokkan pada ayat 3 dan 4 dari pasal 365 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan ; 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3. Dari perumusan pasal 365 KUHP tersebut diatas dapatlah disebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut : Pasal 365 ayat (1) memuat unsur-unsur : a. Unsur Obyektif : Pencurian dengan ; 1) Didahului 2) Disertai 3) Diikuti : a) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. b. Unsur subyektif : 1) Dengan maksud untuk 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau 3) Jika tertangkap tangan atau memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu : a) Untuk melarikan diri b) Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya. Pasal 365 ayat (2) memuat unsur-unsur : Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 KUHP ayat (2) KUHP disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu : 1) Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Di jalan umum. Di dalam kereta api yang sedang berjalan. 2) Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. 3) Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara : a) Membongkar b) Memanjat c) Merusak d) Anak kunci palsu e) Pakaian jabatan palsu. Pasal 365 ayat (3) memuat unsur-unsur : Perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya seseorang. Dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan. Pasal 365 ayat (4) memuat unsur-unsur : Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu : 1) Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang 2) Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih 3) Disertai salah satu masalah tersebut dalam nomor 1 dan nomor 3 : a) Nomor 1 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah. Di jalan umum. Di dalam kereta api yang sedang berjalan. b) Nomor 3 : Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara : Membongkar. Memanjat. Memakai anak kunci palsu. Memakai perintah palsu. Memakai pakaian jabatan palsu.

Pelaku Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

“Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.  Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut : (1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; 2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya. Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu : 1. Orang yang melakukan (dader or doer) 2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) 3. Orang yang turut serta melakukan (mededader) 4. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker) 5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige).18 Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu : 1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang. 2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik. 3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.  Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

Jenis-jenis Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

 

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah rechtsdelicten, yaitu: “perbuatanperbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah wetsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.12 Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut : “kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”. “pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum crimes). 14 Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa : a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja. b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa. c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60). d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun. e. Dalam hal perbarengan (concursus) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).   Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalama. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP). d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP). e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah

Unsur-Unsur Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). a. Menurut Moeljatno Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut: 1) Kelakuan dan akibat perbuatan 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 4) Unsur melawan hukum yang obyektif 5) Unsur melawan hukum yang subyektif. 6 b. Menurut Yulies Tiena Masriani Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu: 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh UndangUndang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.  c. Menurut Wirdjono Prodjodikoro Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut : 1) Subjek tindak pidana 2) Perbuatan dari tindak pidana 3) Hubungan sebab-akibat (causaal verban) 4) Sifat melanggar hukum (onrechtmatigheid) 5) Kesalahan pelaku tindak pidana 6) Kesengajaan (opzet).  d. Unsur-unsur perbuatan pidana 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik 3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan pengahapus pidana.9 Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif. a. Unsur pokok subyektif : Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu : 1) Kesengajaan sebagai maksud 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu : 1) Tidak berhati-hati 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu b. Unsur pokok obyektif Unsur obyektif terdiri dari : 1) Perbuatan manusia 2) Akibat dari perbuatan manusia 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.10 Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutif oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu : 1) Suatu tindakan 2) Suatu akibat 3) Keadaan b. Unsur subyektif dari perbuatan 1) Dapat dipertanggungjawabkan 2) Kesalahan

Pengertian Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “straftbaar feit” atau “delict”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan straftbaar feit atau delict itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” .  Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)

Pengertian Tindak Pidana menurut KUHP (skripsi dan tesis)

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu stafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan stafbaarfeit karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.  Perlu dijelaskan terlebih dahulu adanya penafsiran yang sama atau yang berbeda mengenai pengertian “perbuatan pidana” dan “tindak pidana”. Selain pengertian yang diajukan oleh Jonkers, juga telah dikembangkan pengertian perbuatan pidana, sebagaimana diterapkan oleh Prof. Moeljatno. Sebaliknya pengertaian tindak pidana belum diungkap secara jelas pemisahannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dapat dianggap bahwa tindak pidana termasuk di dalamnya unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertian tindak pidana berbeda dengan dengan pengertian perbuatan pidana. Apabila pengertian tindak pidana terpisah dari pertanggungjawaban pidana, maka dapat diartikan bahwa istilah tindak pidana dianggap sama dengan perbuatan pidana. Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Prof. Moeljiatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.  Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.  Hal ini berbeda dengan hukum pidana, sedangkan pengertian Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang : a) Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanki. b) Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar. c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim).  Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.  Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis (2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan mendaji tindak pidana tertentu dalam pasalpasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu pebuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah : a) Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya. b) Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat. c) Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalanpersoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya

Kebijakan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

 

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah policy dalam bahasa Inggris atau politiek dalam bahasa Belanda. Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyususnan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara).  Menurut Barda Nawawi kata kebijakan berasal dari bahasa inggris “ Policy” secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penysunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat atau warga negara. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto , politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan perturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Istilah politik hukum dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai 3(tiga) arti dalam batasan pengertiannya, yaitu:  a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan); b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menagani suatu masalah) kebijakan Mahfud MD menjelaskan hubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai dependent variable (varibel terpengaruh) sedangkan politik sebagai indepnden variable (variable berpengaruh). Dengan asumsi seperti itu Mahfud MD merumuskan  politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihal konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat impertatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.   Menurut pendapat Mahfud MD, politik hukum sebagai legal Policy yang akan atau telah dilakukan secara nasional oleh pemerintah, yang meliputi: a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Politik hukum pidana merupakan tindakan dalam menciptakan atau menyusun perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenruhi syarat keadilan dan daya guna bagi masyarakat, untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.  Penanggulangan kejahatan tentunya tidak terlepas dengan adanya politik kriminal itu sendiri. Menurut sudarto, politik kriminal merupakan usaha rasional yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal menanggulangi kejahatan. Pada hakekatnya kebijakan atau upaya penagulangan kejahatan merupakan bagian intergral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahateraan masyarakat (social welfare). Dari hal itu dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari politik kriminal itu adalah perlindungan masyarakat dan juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal merupakan bagian intergral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skemantis dapat digambarkan sebagai berikut:  Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan, pendekatan kebijakan tersebut dalam arti adanya keterpaduan intergralitas antara politik kiriminal dan politik sosial dan adanya keterpaduan intergralitas antara upaya penangulangan kejahatan dengan “penal” dan nonpenal. Menurut pendapat Marc Ancel, penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang

Mekanisme atau Teknis Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanganan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika (skripsi dan tesis)

Mekanisme untuk mencapai tujuan rehabilitasi bagai pecandu narkotika langkah-langkah awal sesuai dengan pasal 6 PP No.25 tahun 2011 tentang wajib lapor dimaksudkan bahwa : (1). Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. (2). Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskanya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pihak BNN setelah menerima wajib lapor tenaga tim kesehatan dan tenaga psikologis melakukan assesmen terhadap pecandu sehingga proses penerimaan wajib lapor itu didasari oleh diri sendiri atau voluntary (sukarela), bagi pecandu yang sudah cukup umur dan juga bisa dilaporkan oleh keluarga pecandu yang sudah cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor, untuk pecandu Narkotika yang belum cukup umur dalam  melaksanakan wajib lapor dilakukan atau dilaporkan oleh orang tua / wali pecandu Narkotika. Proses kedua mekanisme pelaksanaan rehabilitasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), yakni pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan lembaga rehabilitasi berperan sebagai penerima laporan khusus menangani laporan dari wajib lapor yang selanjutnya dengan proses assesmen untuk mengetahui hasil-hasil dari test terhadap pecandu Narkotika dengan tahapan assesmen dengan menggunakan formulir assesmen oleh tim medis, dokter dan tenaga kesehatan, selanjutnya pecandu di tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada/tidaknya narkotika dalam tubuh pecandu. Alat yang digunakan setidaknya dapat mendeteksi 4 (empat) jenis Narkotika, yaitu opiat, ganja, metamfetamin dan methylenedioxy methamphetamine (MDMA). Apabila dalam proses ini diketahui adanya kandungan zat Narkotika didalam tubuh pecandu selanjutnya akan dilakukan tahapan pemberian konseling dasar adiksi narkotika, yang ditujukan untuk mengkaji pemahamannya akan pemulihan. Pemberian konseling dasar juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku kearah yang lebih positif. Proses pemberian rekomendasi ini mengacu pada penentuan tempat rehabilitasi yang sudah ditunjuk oleh menteri baik menteri kesehatan bagi tempat rehabilitasi medis sesuai Kemenkes No.1305 Tahun 2011 dan menteri sosial bagi tempat rehabilitasi sosial dalam pemulihan dibidang   sosial yang diperuntukan bagi pecandu narkotika, dalam proses ini BNN mengirimkan surat rujukan ke pusat rehabilitasi sebagai surat rekomendasi untuk memasukan atau mengirimkan pecandu narkotika ke pusat rehabilitasi.

Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika (skripsi dan tesis)

 

Pada bagian kedua UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 menyatakan bahwa; Pecandu Narkotika dan Pecandu penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjelasan pada pasal 54 adalah; setiap orang yang ketergantungan Narkotika wajib untuk dapat reabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi Narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan/atau diancam untuk mengunakan narkotika. Yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Implementasi terhadap pasal 54, yakni memwajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu dan pecandu dari penyalahgunaan narkotika yang ketergantungan dengan narkotika terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh BNN bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkotika. Dalam proses rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini dibagi atas dua terapi yakni secara medis dan terapi secara sosial. Dalam pasal 56 dimaksudkan mengenai tempat yang diperuntukan sebagai tempat rehabilitasi medis, yang menyatakan bahwa; Pasal 56 1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri; 50 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan menteri; Dalam proses rehabiliatasi medis ada proses yang telah dilakukan oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) proses penyembuhan yang mengunakan zat subtitusi atau penganti yakni zat subutek namun zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang tidak mempunyai efek ketergantungan, zat metadon diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin serta Penguna Napza Suntik (PENASUN). Dengan kata lain Injeksi Drug User (IDU). Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh bahwa terjerat dalam lingkup bahaya narkotika yang ada dikehidupan bermasyarakat, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi). Seperti bunyi pasal 57, 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut; Pasal 57; Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, pemyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. 51 Mengenai pasal 57 BNN mengimplementasikan bahwa semua elemen masyarakat diberi kesempatan untuk mengadakan, memiliki dan mendirikan suatu kegiatan yang mengacu pada aspek rehabilitasi pembinaan sosial, baik dari segi keagamaan, keterampilan secara tradisional guna memberikan pemulihan serta penyembuhan pecandu narkotika yang ketergantungan, dengan persetujuan menteri kesehatan yang merujuk pada Kemenkes no 1305 dan 2171. Sehingga semua elemen masyarakat dituntut aktif guna membantu pemerintah dalam hal penangganan pecandu narkotika khususnya dalam lingkup wilayah hukum Kota/ Kabupaten dengan adanya sarana rehabilitasi yang di dirikan oleh elemen masyarakat. Pasal 58; Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Penjelasan dalam pasal 58 adalah sebagai berikut; Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternative lainya. Sebagai ketentuan yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Artinya BNN merehabilitasi selama 1 tahun, 6 bulan pertama proses rehabilitasi medis untuk pemulihan, penyembuhan dan 6 bulan sebagai pasca rehabilitasi adalah rehabilitasi sosial yang mana ada pendekatan keagamaan, 52 tradisional dan pendekatan alternative mencetak pecandu yang sembuh agar dapat kembali ketengah kehidupan bermasyarakat. Pasal 59 (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan peraturan menteri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. BNN sudah melaksanakan dengan mendirikan tempat rehabilitasi yakni Lido yang ada di Bogor dan Makasar, sebagai hal nyata yang sudah ada dalam fasilitas penanganan rehabilitasi pecandu narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. BNN melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan Keputusan Menteri yang ada serta adanya kesinambungan dalam kementerian sosial membantu rehabilitasi di bidang sosial. Pentingnya rehabilitasi baik dari aspek sosial terutama hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup hal ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan tanpa adanya ancaman bahaya narkotika ditengah masyarakat, BNN berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan serta memberikan advokasi agar masyarakat tahu akan bahaya narkotika dengan mengisyarakatkan untuk adanya pembinaan dalam lingkup keluarga hingga lingkup bermasyarakat. Rehabilitasi berkelanjutan adalah tahapan bina lanjut (after care) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi penyalahguna/pecandu narkotika pasca menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial). Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral dalam 53 rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkotika dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang berdiri sendiri, hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif

Hukum Pidana Militer (skripsi dan tesis)

 

Pada lingkup ilmu hukum, dikenal berbagai cabang ilmu hukum lainnya di antaranya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Angaria, Hukum Islam, Hukum Militer dan sebagainya. Setiap cabang ilmu hukum tersebut dibentuk sebagai payung hukum bagi mereka yang menjalankan kegiatan-kegiatan dalam bidang yang diatur. Seperti halnya hukum militer yang berlaku bagi mereka yang termasuk anggota militer maupun orang-orang yang terhadapnya dinyatakan oleh undang-undang berlaku hukum militer. Militer dipahami dari asal kata “militer” yang pada hakekatnya berasal dari istilah “miles” yang dalam bahasa yunani memiliki makna sebagai seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau  peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Menurut Moch. Faisal Salam, militer merupakan orang yang bersenjata yang siap betempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atu ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Meskipun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur disebut militer, Hal tersebut dikarenakan militer memiliki ciri-ciri sendiri. Ciri-ciri yang dimiliki militer adalah adanya organisasi teratur, mengenakan pakaian seragam, memiliki disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat dikategorikan militer, melainkan lebih tepat disebut gerombolan bersenjata.  Pengertian militer secara yuridis dapat dilihat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam Pasal 46,47, 49,50, dan 51. Pengertian lain mengenai militer terdapat pula dalam ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menggunakan istilah militer Indonesia dengan sebutan prajurit. Pada Pasal 1 butir 42 dinyatakan bahwasanya prajurit merupakan warga negara yang memenuhi persyarakat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa dan raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer

Teori Pemidanaan (skripsi dan tesis)

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, meliputi :   1) Teori Absolut atau Teori Pembelasan (Vergeldings Theorien) Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu. penjatuhan pidana bagi pejahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktifs tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembelasan) 2) Teori Relative atau Teori Tujuan (Doel Theorien) Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori inipun sering disebut sebagai teori tujuan (utilitarian theory)  Menurut Karl.O Christiansen karakteristik dari teori utilitarian adalah:  a. Tujuan dari pidana adalah pencegahan (prevention) b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana, d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan, e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 3) Teori Gabungan (wernegings theoriem) Teori ini disebut sebagai teori gabungan dikarenakan teori ini menggabungkan antara pembalasan terhadap pelaku dan pencegahan terjadinya kejahatan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa teori gabungan ini merupakan penggabungan dari teori pertama dan teori kedua.

Sebagaimana dijelaskan oleh Vos yang dikutip oleh Bambang Poernomo  dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu : a. Teori gabungan menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan perlindungan kepentingan masyarakat. Sejalan dengan teori tersebut, dalam RUU KUHP Tahun 2012, Pasal 54 ayat (1) disebutkan mengenai tujuan dari penjatuhan pidana atau pemidanaan itu sendiri, yaitu : a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakn pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna  c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana Melihat sebagaimana penjelasan dari Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2012, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan yang terdapat dalam RUU KUHP menggunakan teori gabungan yang melihat pemidanaan haruslah melihat pada aspek pencegahan, perbaikan dan menjaga ketertiban di masyarakat serta mampu membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pemidanaan (skripsi dan tesis)

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (stratfsoort), lamanya pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus). KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:  a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok. c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie. Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu : a. Pidana Mati Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetangan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabilita pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum. b. Pidana Penjara Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu  :  Pensylvanian system, yaitu terpidana menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan Celluraire system.  Auburn System, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan silent system  Progressive system, cara pelasanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan English/Ire system. c. Pidana Kurungan Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun. d. Pidana Denda Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam bukum I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan penggati, maksimum pidana kurungan pengganti adalah   6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan , perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.43 e. Pidana Tutupan Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undangundang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. DI dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi system pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.  Selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pemidanaan di Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri memiliki sifat fakultatif, di mana pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang namun bukan suatu keharusan. Sifat fakultatif yang melekat pada pidana tambahan memberi ketentuan bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, yang berarti bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok Menurut Roeslan Saleh penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undangundang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini imperatif.  Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam system pemidanaan di Indonesia adalah : a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu Tentang pencabuatan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dala Pasal 35 KUHP, yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdi pada angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri, dan hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.   b. Perampasan Barang-Barang Tertentu Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Buku kedua KUHP, terutama dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu pidana juga tindakan kepolisian bahkan sering tampak adalah politioneelnya. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.   c. Pengumuman Putusan Hakim Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut. Terkait dengan hal di atas, beberapa pidana pokok seringkali secara alternative diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini diartikan bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum ini hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara

Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

 

Menurut Adam Chazawi , tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu Strafbaarfeit yang terdiri dari tiga kata, yaitu starf, baar, dan feit. Starf diartikan sebagai pidana, baar berarti dapat atau boleh, feit yaitu perbuatan. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melangarnya maka harus dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai Srafbaarfeit para pakar pidana memberikan definisi sebagai berikut a) Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata Strafbaarfeit diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.   b) R. Tresna menjelaskan bahwa tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu perubuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman c) Hazewinkel memberi pengertian bahwa tindak pidana atau starfbaarfeit merupakan suatu prilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak, dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. 38 Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tidak pidana meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Teguh Prasyto39 unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakantindakan sipelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas sipelaku, dan kausalitas. Adapun unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur tersebut meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, merencanakan terlebih dahulu dan perasaan takut. Bekenaan dengan dua macam unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana, tindak pidaan menunjuk pada larangan perbuatan saja dan tidak menunjukkan pada orang yang melakukan tindak pidana. Pada umumnya sifat melawan hukum suatu perbuatan ditentukan oleh faktor objektif yang ada di uar sipelaku (persoonheid van de dader). Dan sifat melawan hukum ini akan terhapus apabila dipengaruhi oleh unsur-unsur positif yang subjektif

Pengertian Pidana (skripsi dan tesis)

 

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi angoota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.   Agar mampu memberikan gambaran yang luas akan pengertian pidana, berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli hukum pidana sebagai berikut :  a. Prof Sudarto S.H menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu b. Prof Roeslan Saleh, Pidana dalah reaksi atas delik, dan itu berwujud duatu netapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut. c. Ted Honderich menjelaskan bahwa Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :31 a. Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatanperbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undangundang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas nellum delictum nulla poena sine praevia lege poenali seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana. Roeslan Saleh merumuskan bahwa sesorang yang mampu bertanggung jawab haruslah memenuhi tiga syarat yaitu : a. Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan maysrakat c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan Terkait dengan hal tersebut, hak dalam menjatuhkan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, Beysens berpendapat bahwa Negara berhak memidana dengan dasar bahwa : a. Sudah menjadi kodrat alam, Negara bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban Negara dari sinilah menjadi dasar bahwa pemerintah benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan. b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatanperbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang kerena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya

Prinsip Hukum Keimigrasian Indonesia (skripsi dan tesis)

Hukum Keimigrasian adalah Hukum yang mengatur terkait dengan lalu lintas masuk dan keluarnya orang. Dalam pengaturan ini harus dengan sungguhsungguh memperhatikan secara seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan global. Untuk menjamin keseimbangan tersebut, dalam melaksanakan fungsi keimigrasian perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut: 1. Prinsip bahwa Indonesia adalah non immigrant state. Prinsip ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi apalagi menolak kehadiran orang asing di wilayah Indonesia. Prinsip ini bermaksud membatasi semaksimal mungkin pertambahan penduduk (warganegara) melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian. 2. Prinsip Selective Policy Fasilitas keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguhsungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha pembangunan dan usaha mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. 3. Prinsip keseimbangan antara welfare (prosperity) dan security Adalah prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan. Orang asing adalah tamu, dan karena itu harus diperlakukan secara layak baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun dalam hubungan sosial. Namun demikian hal tersebut harus tidak mengurangi kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan kepentingannya, sehingga kepentingan security bagi masyarakat dan Negara senantiasa terlaksana secara wajar. 4. Prinsip the right of movement. Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan Negara yang khusus. 5. Bahwa keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, pada prinsip ini Keimigrasian harus senantiasa berjalan di atas asasasas umum penyelenggaraan Negara yang layak (general principle of good administration). Bahwa pada hakikatnya keimigrasian Indonesia bertujuan untuk kesejahteraan warga Indonesia umumnya dan warga negara as ing khususnya sebagaimana dituangkan dalam Konsidrens dari Undang-undang nomor 6 tahun 2011 antara lain menerangkan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 begitu juga dengan perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi manusia, sehingga diundangkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 2011.

Pengertian Paspor (skripsi dan tesis)

Dalam perlintasan orang antar negara, atau untuk memasuki wilayah negara lain, biasanya atau mutlak harus dilengkapi dengan suatu keterangan jalan yang biasa disebut surat perjalanan atau paspor. Surat perjalanan atau paspor yang selanjutnya kita sebut saja dengan paspor pada umumnya mempunyai ciri-ciri yang sama dari sebagian besar negara-negara yang mengeluarkan paspor, baik jenis, maupun ciri-ciri yang ada dalam paspor dengan beberapa kelainan sesuai dengan kebijaksanaan dari pemerintah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No. 6 Tahun 201 tentang Keimigrasian Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Saat ini beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut e-paspor atau elektronik paspor. E-paspor merupakan pengembangan dari paspor kovensional saat ini dimana pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegangnya beserta data biometrik-nya, data biometrik ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor tersebut. Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan. Jenis-jenis paspor yang dikenal adalah: 1. Paspor Diplomatik (diplomatic passport) yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri RI 2. Paspor Dinas (service passport) yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri RI 3. Paspor biasa (ordinary passport) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI 4. Paspor Haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI 5. Paspor Biasa untuk orang asing (alien passport) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI 6. Surat Perjalanan Laksana Paspor (in lieu of passport ) untuk WNI yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI 7. Surat Perjalanan Laksana Paspor (in lieu of passport) untuk WNA yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI 8. Surat Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri RI Disamping jenis-jenis paspor tersebut, masih ada jenis paspor lainnya yang dikeluarkan untuk kepentingan perjalanan tertentu, seperti surat perjalanan yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal sebagai Lasser Passer untuk staf pegawai PBB dan paspor pengungsi (refugee passport}. Ciri-ciri yang terdapat dalam suatu Surat Perjalanan atau paspor pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. Lambang dari negara yang mengeluarkan paspor. 2. Nomor paspor yang umumnya sudah dicetak bersamaan dengan percetakan blanko dalam bentuk perforasi dan/atau dengan bentuk cetakan atau ditulis kemudian. 3. Identitas pemegang paspor yang umumnya terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, bentuk badan, ciri-ciri badan lainnya, terkadang juga alamat, pekerjaan dan Iain-lain yang diperlukan untuk menjelaskan identitas dari pemegang paspor yang bersangkutan. 4. Tempat dan tanggal dikeluarkannya paspor. 5. Tanggal berlakunya paspor, dinyatakan dengan jelas atau dinyatakan masa berlaku paspor berlaku sekian tahun dari tanggal pengeluaran. 6. Pejabat yang mengeluarkan paspor, biasanya dengan tanda tangan yang dibubuhkan pada paspor. 7. Pasfoto dan tanda tangan / cap jari dari pemegang. 8. Halaman khusus untuk catatan resmi (catatan atau endorsement). 9. Halaman-halaman kosong yang biasanya diberi nama halaman visa untuk diisi oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan perjalanannya, seperti untuk visa, tanda untuk bertolak, izin masuk dan lain-lain yang berhubungan dengan perjalanannya. 10. Jumlah halaman paspor yang dinyatakan untuk menetapkan paspor tersebut berhalaman sekian dan tidak boleh ditambah secara tidak sah. . Ada negara yang mencantumkan pernyataan permohonan kepada negaranegara yang akan dilalui oleh pemegang paspor untuk memberi kemudahan-kemudahan dalam perjalanan yang bebas sebagai suatu perlindungan terhadap warga negaranya dinegara lain. Ada negara yang membatasi berlakunya paspor untuk negara-negara tertentu atau tidak memberlakukan paspor tersebut untuk negara-negara tertentu. Setiap paspor memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Paspor resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terdiri atas 3 jenis paspor, sesuai dengan institusi atau departemen pemerintah yang mengeluarkannya, yaitu: 1. Paspor Umum Paspor umum dikenal juga dengan paspor hijau. Paspor ini hanya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham. Paspor ini diterbitkan dalam dua jenis, yaitu: paspor elektronik dan non- elektronik. Paspor non-elektronik merupakan paspor biasa yang terdiri dari halaman-halaman tentang identitas seseorang serta halaman pengesahan dari pemerintah negara asalnya dan juga pengesahan dari pemerintah negara yang ia datangi. Adapun paspor elektronik, terdapat tambahan perangkat elektronik (chip) yang ditanamkan dalam buku paspor tersebut. Chip tersebut bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan dan juga mencegah terjadinya pemalsuan paspor. Dalam pembuatan paspor umum ini, terbagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis sesuai dengan tujuan kepemilikannya, yaitu: a. Paspor biasa: Untuk warga negara yang ingin pergi keluar negeri untuk tujuan pribadi. Terdiri atas 48 halaman dan 24 halaman. b. Paspor khusus: Untuk warga negara yang ingin bekerja di luar negeri dengan atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan jasa ketenagakerjaan. Terdiri atas 48 halaman dan 24 halaman. c. Paspor khusus jemaah haji: Untuk para calon jemaah haji yang akan pergi ke tanah suci. Paspor umum hanya berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya. Jika lembar halaman pengesahan telah habis, paspor hilang ataupun rusak, maka pemilik paspor dapat meminta penggantian paspor baru ke kantor imigrasi terdekat. Khusus untuk paspor haji, biasanya hanya berlaku selama musim keberangkatan haji dan paling lama selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan. 2. Paspor Diplomatik Paspor diplomatik dikenal juga dengan paspor hitam. paspor ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada para pejabat dan pegawai pemerintah yang ditugaskan ke luar negeri dalam rangka kepentingan pemerintah, tugas pendidikan yang dibiayai oleh negara dan sebagai pelaksana tugas wakil pemerintah di luar negeri. Pemegang paspor diplomatik mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan pemegang paspor biasa, yaitu imunitas politik ataupun kekebalan hukum di negara tujuan. 3. Paspor Kedinasan Paspor kedinasan dikenal juga dengan paspor biru. Paspor ini diberikan kepada pegawai administrasi dan kalangan pegawai khusus lainnya yang ditugaskan di luar negeri atas nama negara, akan tetapi tidak bersifat diplomatik, seperti kunjungan para anggota dewan dalam rangka studi banding atau undangan resmi lainnya. Masa berlaku paspor dinas ini hanya selama masa tugas tersebut berjalan dan tidak lebih dari 5 tahun. Cara pembuatan paspor adalah:80 1. Paspor Umum a. Paspor Biasa Kunjungi kantor imigrasi sesuai dengan membawa data kartu identitas diri yang dimiliki. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk membuat paspor biasa yaitu: – Kartu tanda penduduk yang masih berlaku – Kartu keluarga – Akta kelahiran, buku nikah atau ijazah pemohon Apabila semua syarat telah lengkap, sebagai pemohon dapat mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas imigrasi setempat. Setelah itu, serahkan formulir yang telah diisi kepada petugas loket disertai dengan dokumen persyaratan. Jika dalam hal ini tidak terdapat kekurangan dokumen persyaratan ataupun pencegahan dari keimigrasian, maka akan menerima tanda terima permohonan pengajuan pembuatan paspor baru. Selanjutnya, pemohon akan diarahkan menuju loket bendahara untuk melakukan pembayaran administrasi. Di loket bendahara pemohon akan menerima kuitansi pembayaran dan juga nomor perforasi paspor. Selanjutnya, cukup menunggu panggilan untuk melakukan pengambilan foto wajah dan sidik jari. Apabila tahap-tahap di atas telah selesai, pemohon akan menuju tahap tahap wawancara. Pada tahap wawancara pemohon wajib membawa dokumen persyaratan dan identitas diri asli untuk kelengkapan dan proses identifikasi pemohon. Setelah semua tahap dan kelengkapan telah selesai, silakan menunggu panggilan pengambilan paspor. Biasanya pengambilan paspor ini dapat diberikan tidak lebih dari 4 (empat) hari setelah tahap wawancara. Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemohon paspor umum sekitar Rp 200.000 dan untuk paspor elektronik sebesar Rp 600.000 serta biaya tambahan jasa untuk penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor biometrik sebesar Rp55.000. Namun, harga ini dapat berubah sewaktu-waktu. b. Paspor Calon Tenaga Kerja Calon tenaga kerja dapat mengajukan permohonan pembuatan paspor secara perseorangan maupun secara kolektif melalui perusahaan penyalur tenaga kerja. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain: – Kartu tanda penduduk yang masih berlaku – Kartu keluarga – Akta kelahiran, buku nikah atau ijazah yang berlaku – Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan domisili pemohon. Biaya administrasi yang dikenakan kepada pemohon, sesuai dengan PP No. 38 tahun 2009 adalah sebesar Rp. 105.000 untuk paspor 24 halaman dan Rp. 255.000 untuk paspor 48 halaman. c. Paspor Calon Jamaah Haji Para calon jemaah haji harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: – Kartu tanda penduduk yang masih berlaku – Kartu keluarga – Akta kelahiran, buku nikah, ijazah atau surat keterangan dari Direktur Pelayanan Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berisi tentang identitas jemaah haji – Surat rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama setempat Paspor yang akan diterima oleh para calon jemaah haji terdiri dari 48 halaman dan berlaku paling lama 6 bulan terhitung pada saat keberangkatan dan dapat dipergunakan untuk kegiatan ibadah haji. 2. Paspor Diplomatik dan Paspor Kedinasan Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: – Surat perintah atau persetujuan penugasan dari Pimpinan diatasnya  – Kartu pegawai atau kartu tanda anggota. – Surat pengantar dari biro kepegawaian Kementerian Luar Negeri dan surat keputusan Menteri Luar Negeri (bagi pelaksana perwakilan Pemerintah). Setelah semua syarat telah dipenuhi, pemohon mengisi formulir permohonan pelayanan paspor dan ditujukan kepada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri. Semua permohonan pembuatan paspor diplomatik atau paspor dinas ini tidak dipungut biaya sama sekali.

Pengertian Penegakan Hukum (skripsi dan tesis)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security. Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan day a paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘/aw enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Tugas utama penegakan hukum adalah unruk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad AH biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur mated ‘hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

Pengertian Pemalsuan (skripsi dan tesis)

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas: 1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat. 2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.68 Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasalpasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk diperguna-kannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah pebuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaakeri) dan memalsu (vervalsen). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHAP.

Pengertian Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana
banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :
1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan. 4. Tindak pidana.45 Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.46 Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain”47 Simons, merumuskan bahwa een strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/ perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (pnrechmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 48 Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu: 1. Perbuatan yang dilarang. Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana. 2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang. 3 Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.49 Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “StraafbaarfeiF yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “Straqfbaarfeit”.50 Perkataan “feif itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeele van werkwlijkheid” sedang “straaf baar ” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “straajbaarfeit'” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Utrech menyalin istilah strafbaar fit menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah felt secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana”Hazewmkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “straqfbaarfeit” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pdana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan seterusnya.Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi straqfbaarfeit adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban hukum), terhada[ mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Simons memberi defenisi “straafbaarfeit” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum. Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan straq/baarfeit, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab. Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungj awabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nullapoena sine culpa). Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungj awabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungj awabkan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu: a. Simons, Van Hamel dan Vos dalam Andi Hamzah Semua merumuskan delik (strqfbaar feit) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya si satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain. b. Van Hamel dalam EY Kanter dan SR Sianturi Van Hamel menyatakan merumuskan strafbaar feit itu adalah sama yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat diduga. c. Satochid Kartanegara dalam EY Kanter dan SR Sianturi Menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (actieve handeling) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passieve handeling).59 Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: 1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijveri) “dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingeri) dimuat dalam buku III. 2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicteri) dan tindak pidana materiil (materieel delicteri). 3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicteri) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (culpose delicteri). 4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis), 5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. 7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu). 8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicteri) dan tindak pidana aduan (klacht delicteri). 9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicteri), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicteri) dan tindak pidana yang diperingan (gequalifeceerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicteri). 10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya. 11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (ekelovoudige delicteri) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicteri). Walaupun dasaf pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang kerana dimuatnya dalam undang-undang. Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang. Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara. tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara  Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu: 1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran. 2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahtan, dan tidak dalam hal pelanggaran. 3. Azas persorialiteif hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diwilayah hukum RI yang menurut hukum’ pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana. 4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan. 5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran. 6. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek daripada kejahatan. 7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja. 8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undangundang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas. 9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran. 10. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja. dan bukan dari pelanggaran. 11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan. 12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan anatara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak berganturig pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Pengertian Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut: Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objek tif atau strqfrecht in objectieve zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strqfrecht in subjectieve zin. Hukum pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale?  sebagai: 1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; 2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan; 3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: 1. Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu; 2. Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (ius puniendi) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objek tif (ius poenale). Dengan kata lain ius puniendi harus berdasarkan kepada iuspoenale. W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.  Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan ‘larangan atau tindakan keha-rusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana danpelaksanaan pidana demi tegaknya hnkumyang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan. Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempe-ngaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemu-kan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyara-kat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan. Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya meru-pakan hukum yang mengatur tentang: 1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana; 3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik); 4. Cara rnempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Pengertian Kekerasan Seksual (skripsi dan tesis)

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.Sementara kata sexual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.Sehingga istilah sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kata ini didefinisikan sebagai “improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group’ (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami   individu maupun kelompok).Sedangkan kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut : 1) Pemerkosaan. Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. 2) Incest. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. 3) Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.39 Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut : 1) Untuk tujuan obyek seksual a) Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual. b) Incest c) Hiperseksualitas d) Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis. 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya. 3) Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksesif dan bersivat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut : 1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar 2) Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral 3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral41 Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut : 1) Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari. 2) Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi. 3) Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi. 4) Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.  Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005, hlm. 70 41Ibid, hlm. 15 33 5) Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan. Secara umum faktor Kekerasan Seksual terjadi dilihat dari niat pelakunya adalah: 1. Seductive Rape Kekerasan Seksual terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahinya dan biasanya Kekerasan Seksual ini terjadi pada mereka yang sudah saling mengenal. 2. Sadistic Rape Kekerasan Seksual yang dilakukan secara sadis, yang mana pelaku akan mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh. Namun mendapatkan kepuasan dari cara penyiksaan terhadap korban yang tidak didapatkan dalam hubungan seksual secara normal. 3. Anger Rape Kekerasan Seksual yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa marahnya pada korban.Kepuasan seksual bukan tujuan utama yang diharapkan pelaku. Namun sekedar untuk melampiaskan rasa marahnya pada korban 4. Domination Rape Kekerasan Seksual ini hanya ingin menunjukkan dominasinya pada korban dan pelaku hanya ingin menguasai korban secara seksual. 5. Exploitation Rape Kekerasan Seksual yang terjadi karena ada rasa ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun social.Dan biasa kasus ini terjadi tanpa adanya kekerasan oleh pelaku terhadap korban. Faktor terjadinya Kekerasan Seksual bisa dipengaruhi oleh lingkungan, motif pelaku Kekerasan Seksual, situasi dan kesempatan, faktor ekonomi dan pergaulan seseorang. Kekerasan Seksual merupakan bentuk diskriminasi seks dan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Secara umum definisi Kekerasan Seksual setiap tindakan/perilaku/gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.Kekerasan Seksual dapat terjadi antara orang-orang berlainan maupun sesama jenis. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 80 dan pasal 83 mengatur tentang kekerasan yang menyebabkan kekerasan secara fisik,kemudian kekerasan yang menyebabkan kekerasan secara psikis diatur dalam ketentuan pasal 76A yang menjelaskan bahwa memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnyaatau memperlakukan anak penyandang disabilitysecara diskriminatif

Perlindungan Hukum terhadap Anak (skripsi dan tesis)

Konvensi Internasional tentang Anak Convention on the Right of The Child) menjelaskan secara bulat melalui Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 desember 1989.Bahwa anak mendapatkan perhatian khusus dalam standart Internasional. Yang dideklarasikan pada 20 November 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2, dan Asas 9, yang pada prinsipnya Antara lain mengatakan bahwa: 1. Asas 1. “ Anak hendaknyamenikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau social, kekayaan, kelahiran, atau status social lainnya, baik dirinya maupun keluarganya”. 2. Asas 2, “Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalah kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama”. 3. Asas 9, “ Anak harus dilindungi dari semua bentuk kesalahan, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya”. Menurut Madhe Sadhi Astuti ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaanya bersama-sama. Anak mempunyai hak Antara lain; Tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; Mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara. Anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. Mereka harus dibina sedini mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban. Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Arif Gosita memberikan beberapa Rumusan tentang Hukum Perlindungan Anak sebagai berikut: 1. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan social, yang beraspek mental, fisik, dan social. 2. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interelasi Antara fenomena yang ada saling memengaruhi. 3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakaan individu yang dipengaruhi unsur-unsur social tertentu atau masyarakat tertentu. 4. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum yang mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. 5. Hukum perlindungan anak hanya dapat melindungi anak. Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara yuridis anak belum dibebani kewajiban.Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.Agar anak-anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai hak asasinya. Bismar Siregar mengatakan bahwa: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.Masalahnya tidak sematamata bias didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, social, dan budaya.” Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjelasannya, yang dimaksud perlindungan hukum bagi anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis

Pengertian Anak (skripsi dan tesis)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Menurut Psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Definisi anak menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of Child Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak dtentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Beijing Rules menggunakan istilah a juvenile untuk menyebut anak tanpa meyebutkan usianya. “A juvenile is a child or young person who under the respective legal system, maybe dealt with for an offence in a manner which is different from an adult” (anak nakal adalah seorang anak atau manusia muda yang jika melakukan suatu pelanggaran hukum disuatu negara akan diperlakukan secara berbeda dari cara yang berlaku bagi orang dewasa). Pengertian anak secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan anak-anak atau juvenile adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Di Indonesia, definisi anak menurut beberapa Undang-undang yang mengatur tentang anak berbeda-beda pengertiannya.Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. sedangkan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang–Undang Nomr 4 Tahun 1979 Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Didalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. lalu Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keternagakerjaan sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 angka 26 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang  lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara subtansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Pertanggung jawaban Pidana dan Sanksi Pidana (skripsi dan tesis)

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Kemampuan bertanggung jawab dalam istilah Bahasa Belanda adalah Toerekeningsvatbaar.Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Tanggung jawab pidana dalam istilah asing disebut juga sebagai criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.Untuk dapat dipidana harus ada  tanggung jawab pidana.Pertanggung jawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objectif terhadap perbbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana, Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan, kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negative) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan pasal 44 KUHP. Pertanggungjawaban pidana adalahMenyangkut persoalan, apakah orang yang melakukan perbuatan (tindak pidana) dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tindak pidana yang telah dilakukan).Pertanggungjawaban pidana melekat pada orang bukan pada perbuatan atau tindak pidana.Dikatakan dapat mempertanggungjawabkan, apabila orang tersebut punya kesalahan. Menurut Simons “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan”. Selanjutnya seorang pelaku Tindak Pidana mampu bertanggung jawab apabila: 1. Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.  2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran. Selanjutnya Menurut Van Hamel yang dimaksud dengan toerekeningsvatbaarheid itu merupakan een staat van psyhische normaliteit en rijpheid welke drieerlei geshiktheid medebrengt (suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan), sebagai berikut: 1. Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan 2. Mampu untuk menyadari bahwa tindakanya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyaraka; dan 3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan. Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana.Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti pidana pada penindaknya, akan tetapi ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidak mampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya. Pengertian daritoerekeningsvatbaarheid(Pertanggungjawaban Pidana), menurut Satochid Kartanegara berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, dimana keadaan jiwa seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat agar disebut toerekeningsvatbaarheid , sebagai berikut: 1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya. 2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu. 3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila. Ketiga syarat diatas harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab, sehingga ia dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut satochid kertanegara, seorang anak yang masih muda adalah tidak dapat diharapkan untuk mengerti akan segala akibat daripada perbuatannya, dan tidak dapat pula diharapkan untuk mengerti akan nilainilai dari pada perbuatannya. Demikian pula, terhadap orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat menyadari akan perbuatan yang dilakukan itu dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun susila. Setelah menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana, berikut ini akan diuraikan tentang pengertian sanksi pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), mengatur tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana.Dalam Buku I Bab II pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut: 1. Pidana Pokok, meliputi: a. Pidana Mati b. Pidana Penjara c. Pidana Kurungan d. Denda e. Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946) 2. Pidana Tambahan, meliputi: a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu b. Perampasan beberapa barang yang tertentu c. Pengumuman putusan hakim Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-unang. Adapun pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembenar untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita Kemudian pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Anselm von Feuerbach dalam Teori Relatif adalah sanksi pidana bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi pelaku. Selanjutnya pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut teori Gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjaminketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku.Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak.Menurut teori gabungan ini mengakui bahwa penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya.Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.30 Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syaratseseorang dapat dijatuhi pidana.

Tinjauan Umum Suporter Sepak Bola (skripsi dan tesis)

Suporter adalah orang-orang yang memberikan dukungan kepada tim yang dibela. Suporter harus berafiliasi dengan klub sepak bola yang didukungnya sehingga perbuatan suporter akan berpengaruh terhadap klub yang dibelanya. Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (spectator crowds). Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada spectator crowds adalah kerumunan penonton tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak terkendalikan. Sedangkan suatu kelompok manusia tidak hanya tergantung pada adanya interaksi di dalam kelompok itu sendiri, melainkan juga karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepak bola yang didukung dan dibelanya. Apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepak bola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal. Kelompok suporter atau suporter (panggilan kelompok suporter sepak bola) memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap pemain sebuah tim, seperti daya juang, semangat dan konsentrasi pemain meningkat saat para suporter hadir memberikan dukungan langsung. Kehadiran suporter bagi klub sepak bola Indonesia sangat penting karena hasil penjualan tiket masuk suporter adalah sumber dana pemasukan terbesar klub. Tetapi selain pengaruh positif, pengaruh negatif dari suporter juga ada yaitu saat terjadi aksi kekerasan. Kekerasan terjadi ketika sekelompok suporter mendukung tim yang di sukai dan berharap menang, namun ketika tim tersebut kalah, suporter seringkali tidak dapat menerima kekalahan pada pertandingan sepak bola yang di dukungnya. Dalam pembentukan suporter sepak bola sendiri telah ada beberapa regulasi yang mengatur adanya suporter. Berdasarkan peraturan dari PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) yang merupakan induk organisasi  sepak bola di Indonesia, didalam sebuah suporter setidaknya harus terdiri dari: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Koordinator Suporter e. Koordinator Humas f. Koordinator Keamanan g. Koordinator Peralatan dan Perlengkapan h. Koordinator Transportasi Selain dalam pembentukan suporter, untuk keanggotaan suporter juga terdapat regulasi yang mengaturnya. Untuk keanggotaan dari suporter diatur dalam peraturan yang dikeluarkan BLI (Badan Liga Indonesia) yang mengatakan sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai anggota suporter dalam organisasi suporter. b. Terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh suporter yang bersangkutan. c. Anggota membayar iuran bulanan yang jumlahnya ditentukan oleh organisasi suporter. d. Anggota mendapat kartu suporter yang didalamnya terdapat nomor keanggotaan suporter yang bersangkutan e. Lama berlakunya keanggotaan ditentukan oleh suporter yang bersangkutan. f. Anggota dapat membeli tiket dari pengurus suporter dengan potongan harga. g. Dengan menjadi anggota suporter, anggota mendapatkan keuntungan-keuntungan yang ditentukan dalam peraturan keanggotaan suporter yang bersangkutan. Negara Indonesia memiliki jumlah suporter yang tergolong besar hamper di setiap daerah di Indonesia memiliki klub sepak bola dengan basis suporter yang besar. Surakarta salah satunya, Kota Surakarta memiliki klub bernama Persis Solo yang didukung oleh kelompok suporter Pasoepati. Dalam penelitian ini lebih menggunakan istilah suporter dikarenakan suporter lebih terlibat secara langsung dalam pertandingan sepak bola dari pada penonton. Suporter lebih mempunyai ikatan emosional dengan klub sepak bola yang didukungnya dan memilih fanatisme yang lebih. Keterikatan emosional dengan klub yang didukung dan fanatisme yang dimiliki inilah yang membedakan suporter sepak bola dengan pendukung cabang olahraga yang lain.

Teori-Teori tentang Kerusuhan (skripsi dan tesis)

Menurut Horton dan Hunt kerusuhan mencakup pameran kekuatan, penyerangan terhadap kelompok yang tidak disenangi, perampasan dan pengerusakan harta benda, terutama milik kelompok yang dibenci. Setiap kerusuhan memberikan dukungan kerumunan dan kebebasan dari tanggung jawab moral, dengan demikian orang dapat menyalurkan dorongan hati. Secara psikologis orang berada dalam kerumunan merasa bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan dan mengenalnya. Dalam kerumunan orang banyak, orang menjadi mudah meniru perbuatan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan menjadi lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang melakukan tindakan agresif dan destruktif. Berdasarkan pendapat Gustave Le Bon didalam Sarwono Sarlito bahwa kelompok memang lebih agresif dari pada individu, sebab jiwa kelompok lebih irasional, lebih impulsive (meledak-ledak), dan lebih kekanak-kanakan dari pada jiwa individu sebagai perorangan. Adapun beberapa teori tentang kerusuhan, diantaranya: a. Teori Faktor Individual Menurut beberapa ahli, setiap perilaku kelompok, termasuk kekerasan dan konflik selalu berawal dari tindakan perorangan atau individual. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu adalah agresivitas yang dilakukan oleh individu secara sendirian, baik secara spontan maupun direncanakan, dan perilaku kekerasan yang dilakukan secara bersama atau kelompok. Menurut MacPhail, kekerasan atau kerusuhan masal walaupun terjadi di tempat ramai dan melibatkan banyak orang, namun sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-rang tertentu saja. Tidak semua orang dalam kelompok itu adalah pelaku kerusuhan. Misalnya kerusuhan para suporter sepak bola yang sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, namun akhirnya mampu memengaruhi pihak lain untuk melakukan hal serupa.Kerusuhan dalam pertandingan sepak bola, sangtlah mungkin kekerasan itu berasal dari faktor individual seperti meminum minuman keras, menusuk suporter lawan, melawan polisi, mengejek suporter lain, dan saling lempar antar suporter secara perorangan. b. Teori Faktor Kelompok Banyak ahli yang kurang sepakat dengan teori faktor individu sehingga muncullah kelompok ahli mengemukakan pandangan lain, yaitu individu membentuk kelompok dan tiap-tiap kelompok memiliki identitas kelompok. Identitas kelompok sering dijadikan alasan pemicu kerusuhan adalah identitas rasial dan etnik. Penelitian yang banyak dilakukan membuktikan kekerasan terjadi jika terjadi deprivasi (hasil perbandingan antara harapan dan kenyataan) relatif. Semakin besar kesenjangan antara keduanya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perilaku agresif (kekerasan).46 Dalam pertandingan sepak bola yang berakhir dengan kekerasan, biasanya suporter tidak terima dengan kenyataan tim yang didukung kalah atau tidak sesuai harapan. Hal ini menimbulkan perilaku agresif sebagai bentuk kekecewaan berwujud kekerasan. c. Teori Dinamika Kelompok 1) Teori Deprivasi Relatif Teori ini berusaha menjelaskan bahwa perilaku agresif kelompok dilakukan oleh kelompok kecil maupun besar. Para ahli mengatakan bahwa negara yang mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat mengakibatkan rakyatnya harus menghadapi perkembangan perekonomian masyarakart yang jauh lebih maju dibandingkan perkembangkan ekonomi dirinya sendiri. Keterkejutan ini akan menimbulkan deprivasi, karena kemampuan setiap anggota masyarakat untuk mengikuti pertumbuhan yang sangat cepat ini berbeda-beda, dan ini akan menjadi awal terjadinya pergolakan sosial yang dapat berujung pada kekerasan. 2) Teori Kerusuhan Massa Kemunculan teori ini sebenarnya untuk melengkapi Teori Deprivasi Relatif yang tidak menyinggung tahapan-tahapan yang menyertai munculnya kekerasan atau konflik. Ahli yang mengemukakan teori ini adalah N.J. Smelser yang menjelaskan tahap-tahap terjadinya kekerasan massa. Menurutnya, ada lima tahapan yang menyertai munculnya kekerasan ini, yaitu sebagai berikut:  a) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan atau kekerasan akibat struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya saluran yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya media untuk mengungkapkan aspirasi-aspirasi, dan komunikasi antar mereka. Dalam kasus kekerasan pertandingan sepak bola penyebabnya adalah serbuan ratusan suporter dari kedua tim sepak bola berada di luar control sistem yang ada. Para suporter memang datang dengan sikap prasangka buruk terhadap tim lawan dan suporternya. b) Kejengkelan atau tekanan sosial, yaitu kondisi sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai-nilai dan norma yang sudah dilanggar. Dalam kasus kekerasan pertandingan sepak bola, suporter salah satu tim merasa jengkel melihat suporter lawannya yang bertindak kasar, mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki sehingga melakukan agresivitas sebagai perlawanan atas perilaku tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kejengkelan atau tekanan sosial tidak cukup untuk menimbulkan kerusuhan atau kekerasan fisik, tetapi telah mendorong kemungkinan terjadinya kekerasan yang sebenarnya. c) Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu, contohnya terhadap pemerintah, kelompok ras atau kelompok agama tertentu, dan suporter atau pemain pihak lawan. Sasaran kebencian ini berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa tertentu yang mengawali atau memicu suatu kerusuhan. Misalnya, nyanyian sindiran, ejekan dengan kata-kata kasar, saling lempar botol, atau lemparan petasan, yang akhirnya meledak menjadi kerusuhan yang merusak fasilitas stadion tempat pertandingan. d) Mobilisasi massa untuk beraksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan pecahnya kekerasan massa. Sasaran aksi ini bisa ditujukan kepada pihak yang memicu kerusuhan atau di sisi lain dapat dilampiaskan pada objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan tersebut. Sasaran aksi ini sendiri ada dua, yaitu ditujukan kepada objek yang langsung yang memicu kekerasan (dalam hal ini suporter pihak lawan) dan objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan (misalnya polisi, panitia, para penonton lainnya, dan fasilitas stadion). e) Kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Semakin kuat kontrol sosial, semakin kecil kemungkinan untuk terjadi kerusuhan. Dalam hal ini, control social terlihat jelas pada upaya polisi dan pihak keamanan dari panitia pelaksana untuk meredakan kerusuhan yang telah terjadi. d. Teori Alternatif 1) Teori Lingkungan Sosial Menurut teori ini, hal yang terpenting ketika terjadi kekerasan adalah kondisi lingkungan sosial tempat kerusuhan itu terjadi. Di sebuah sekolah, kenakalan atau bahkan kekerasan yang dilakukan oleh siswa bukan tergantung pada kemampuan para guru dan aparat keamanan sekolah menjaga ketertiban sekolah, tetapi kuncinya ada pada manajemen atau pengelolaan sekolah itu sendiri. Jika manajemen sekolah mampu mencegah gangguan, baik terhadap siswa maupun para guru dan staf, serendah mungkin, kemungkinan timbulnya kekerasan atau kekacauan akan semakin kecil juga. Dalam hal ini, faktor lingkungan fisik seperti kondisi sekolah yang kurang memadai, siswa terlalu banyak, kekurangan ruang belajar, tidak tersedianya fasilitas bermain atau lingkungan sekolah tidak dipagar dengan baik, tidak terlalu berpengaruh selama kendali sosial masih di tangan manajemen (pimpinan) sekolah. Jadi singkatnya, menurut teori ini, kekacauan atau kekerasan akan terjadi di sekolah jika kepemimpinan kepala sekolah tidak memadai/buruk. Hal ini berlaku juga pada semua lingkungan sosial, tidak hanya di sekolah. Apabila lingkungan sosial tempat individu atau kelompok masyarakat berada tidak kondusif, bisa menjadi pendorong terjadinya kekerasan. 2) Teori Ideologi Menurut T.R. Gurr, kekerasan yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh ideologi Kekerasan yang sangat besar pengaruhnya mungkin saja hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki ideologi berbeda. Perbedaan idelogi antar kelompok kecil dalam masyarakat dapat memunculkan kekerasan, apabila tidak ada media atau wahana yang digunakan untuk menyalurkan peran sertanya dalam kelompok yang lebih luas.

Pengertian Kerusuhan (skripsi dan tesis)

Kerusuhan adalah suatu keadaan yang kacau, ribut, gaduh, dan huru-hara. Kerusuhan merujuk pada aksi kolektif yang spontan, tidak terorganisasi, tidak bertujuan, dan biasanya melibatkan penggunaan kekerasan, baik untuk menghancurkan, menjarah barang, atau menyerang orang lain. Kerusuhan ialah kekacauan (chaos) fisik yang menimpa masyarakat sipil dengan gejala kasat mata berupa bentrokan antar manusia, dari perkelahian massal sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan berbagai sarana dan prasarana, baik fasilitas pribadi (perumahan, mobil pribadi) maupun fasilitas umum (tempat perbelanjaan, gedung pemerintah, kendaraan umum) ataupun tindak pidana lain. Singkatnya, kerusuhan adalah engertian Kerusuhan Kerusuhan adalah suatu keadaan yang kacau, ribut, gaduh, dan huru-hara. Kerusuhan merujuk pada aksi kolektif yang spontan, tidak terorganisasi, tidak bertujuan, dan biasanya melibatkan penggunaan kekerasan, baik untuk menghancurkan, menjarah barang, atau menyerang orang lain. Kerusuhan ialah kekacauan (chaos) fisik yang menimpa masyarakat sipil dengan gejala kasat mata berupa bentrokan antar manusia, dari perkelahian massal sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan berbagai sarana dan prasarana, baik fasilitas pribadi (perumahan, mobil pribadi) maupun fasilitas umum (tempat perbelanjaan, gedung pemerintah, kendaraan umum) ataupun tindak pidana lain. Singkatnya, kerusuhan adalahanksi dari organisasi PSSI yang berwujud denda maupun hukuman larangan menggelar pertandingan dengan penonton.

Subjek Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Subjek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan
perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang
berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana.
Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi
(persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan
hukum.

Jenis-Jenis Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Adapun beberapa jenis tindak pidana diantaranya:
a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran
Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (recht
delicten) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau
sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada
tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak
pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang
terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan.
Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni perbuatan
yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.
b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan
pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang
dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil
adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari
perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat
materiil.
c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan
Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang
terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan
atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak
pidana.
d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya
berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak
pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan
absolut dan tindak pidana aduan relatif.
Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan
jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah
tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai
hubungan dekat.
e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak
Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa
Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang pleh
undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan
adanya aktifitas.
Tindak pidana ommisionis itu berupa perbuatan pasif atau negative
dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan
undang-undang. Tindak pidana commissionis per omisionem commissa
adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi
dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu
yang bukan kewajibannya. f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus
Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang
itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus
adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan
keadaan terlarang yang berlangsung lama.
g. Delik Tunggal dan Delik Berganda
Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan
perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang
baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya
Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan
dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).
Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan
(Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat
Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang
bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang
dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya
ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang
dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik
Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang
atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak
pidana yang termasuk dalam masalah politik.

Unsur-unsur Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat
dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis
dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat
para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari
sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan
perundang-undangan yang ada.
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
1) Perbuatan
2) Yang dilarang (oleh aturan hokum)
3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3) Diadakan tindakan penghukuman.
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang
Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka
dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:
1) Unsur tingkah laku
2) Unsur melawan hokum
3) Unsur kesalahan
4) Unsur akibat konstitutif
5) Unsur keadaan yang menyertai
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Pengertian Tindak Pidana (skripsi dan tesis)

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang
dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain
perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya
dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak
berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.
Menurut Barda
Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:
a. Tindak pidana materil (materiel delict)
Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana
(straf) dalam hal ini sirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan
suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah
yang disebut tindak pidana material (materiel delict).
b. Tindak pidana formal (formeel delict)
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai
wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh
perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (formeel delict). Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti
(strafbaarfeit) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:
Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan
kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh
kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang
menimbulkan kejadian itu.
Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan
formil sebagai berikut:
a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam
dengan hukum pidana.
b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan
itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum
pidana.
c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum
acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum
pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang
memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang
berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak
guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum
pidana.
Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua
definisi, yaitu:
a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma
yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam
dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan
menyelamatkan kesejahteraan umum.  b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang
dapat dihukum.
Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah strafbaar
feit bersama dengan delict. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negaranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah criminal act
an offence. Konsep pemidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga
memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan.
Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “An act does not
make a person guility, unless his mind is guility”. Berdasarkan adagium ini,
seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap
bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan.
Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku
karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab
(mengerti benar konsekuensi perbuatan).

Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap
yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja
direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu
jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai
dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.
Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:
a. Tahap Formulasi
Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat
undang undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu
tahap perumusan peraturan hukum pidana.
b. Tahap Aplikasi
Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai
dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan
yudikatif.
c. Tahap Eksekusi
Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparataparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan
eksekutif atau administratif.

Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sacipto Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi: a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya. b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana (skripsi dan tesis)

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:  a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat; b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional; c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memeliharakan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa: a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa: 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri. 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa: 1) Tindakan administrasi. 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain: a) Penyidikan; b) Penuntutan; c) Pemeriksaan oleh pengadilan; d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Komponen Penegakan Hukum (skripsi dan tesis)

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). a. Struktur hukum (legal structure) Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum. b. Substansi hukum (legal substance) Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis c. Budaya hukum (legal culture) Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian Penegakan Hukum(skripsi dan tesis)

Pidana Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (law enforcement). Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:  1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);

Hukum Pidana dan Karakteristiknya (skripsi dan tesis)

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.1 Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.2 Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.3 W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.4 Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. 5 Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas6 . Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.7 Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi’atnya (represif).8 Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut: 1) Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat 2) Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri‟ atau sebagai „pedang bermata dua‟, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair,artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:11 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S), sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahanperubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masingmasing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.  2) Hukum pidana adat Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. 3) Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh  penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.