Tag: Judul Psikologi

Menurut Ikhsan (2008) tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi
lingkungan adalah sebagai alat manajemen lingkungan yang digunakan untuk menilai
keefektifan kegiatan konservasi lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan
masyarakat yang digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan,
kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik.
Akuntansi Lingkungan secara spesifik mendefinisikan dan menggabungkan
semua biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Bila biaya-biaya
tersebut secara jelas teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil
keuntungan dari peluang-peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. Adapun
manfaat-manfaat mengadopsi akuntansi lingkungan, yaitu :

1. Perkiraan yang lebih baik dari biaya sebenarnya pada perusahaan untuk
   memproduksi produk atau jasa. Ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki harga
   dan profitabilitas.
2. Mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya dari produk, proses, sistem, atau
   fasilitas dan menjabarkan biaya-biaya tersebut pada tanggungjawab manajer.
3. Membantu manajer untuk menargetkan area operasi bagi pengurangan biaya dan
   perbaikan dalam ukuran lingkungan dan kualitas.
4. Membantu dengan penanganan keefektifan biaya lingkungan atau ukuran
   perbaikan kualitas.
5. Memotivasi staf untuk mencari cara yang kreatif untuk mengurangi biaya-biaya
   lingkungan.
6. Mendorong perubahan dalam proses untuk mengurangi penggunaan sumberdaya
   dan mengurangi, mendaur ulang, atau mengidentifikasi pasar bagi limbah.
7. Meningkatkan kepedulian staf terhadap isu-isu lingkungan, kesehatan dan
   keselamatan kerja.
8. Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk atau jasa perusahaan dan
   sekaligus meningkatkan daya kompetitif.
   Beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan untuk
   mengadopsi akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan,
   antara lain :
9. Memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan.
10. Memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mungkin
    mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup
    lainnya, serta keberhasilan bisnis perusahaan.
11. Diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang lebih akurat terhadap produk
    dari proses lingkungan yang diinginkan.
12. Memungkinkan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang mengharapkan
    produk/jasa lingkungan yang lebih bersahabat.
    Menurut Aniela (2011) terdapat beberapa alasan yang mendukung
    pelaksanaan akuntansi lingkungan, yaitu :
13. Biaya lingkungan jika tidak mendapatkan perhatian khusus akan menjadi tidak
    jelas dan masuk dalam akun overhead atau bahkan diabaikan.
14. Banyak perusahaan telah menemukan bahwa biaya lingkungan dapat diimbangi
    dengan menghasilkan pendapatan melalui penjualan limbah sebagai suatu produk.
15. Pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan perbaikan
    kinerja lingkungan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan
    manusia serta keberhasilan perusahaan.
16. Memahami biaya lingkungan dan kinerja proses dan produk dapat mendorong
    penetapan biaya dan harga produk lebih akurat dan dapat membantu perusahaan
    dalam mendesain proses produksi, barang, dan jasa yang lebih ramah lingkungan
    untuk masa depan.
17. Akuntansi untuk biaya lingkungan dan kinerja lingkungan dapat mendukung
    perkembangan perusahaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan secara
    keseluruhan

Istilah akuntansi lingkungan mempunyai banyak arti dan kegunaan. Akuntansi
lingkungan dapat mendukung pendapatan, akuntansi keuangan maupun bisnis
internal akuntansi manajerial. Akuntansi lingkungan (Environmental Accounting atau
EA) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan
(environmental costs) ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga
pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun
non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi
kualitas lingkungan.
Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States
Environment Protection Agency (US EPA) akuntansi lingkungan adalah : “suatu
fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah menggambarkan biaya-biaya
lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu
mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-
biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.
Badan perlindungan Amerika Serikat atau United States Environmental
Protection Agency (EPA) menambahkan bahwa istilah akuntansi lingkungan dibagi
menjadi dua dimensi utama. Pertama, akuntansi lingkungan merupakan biaya yang
secara langsung berdampak pada perusahaan secara menyeluruh (dalam hal ini
disebut “biaya pribadi”). Kedua, akuntansi lingkungan juga meliputi biaya-biaya
individu, masyarakat maupun lingkungan suatu perusahaan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Akuntansi lingkungan juga merupakan suatu bidang yang terus berkembang
dalam mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan mengkomunikasikan biaya-
biaya aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya. Biaya ini meliputi
biaya-biaya pembersihan atau perbaikan tempat-tempat terkontaminasi, biaya
pelestarian lingkungan, biaya hukuman dan pajak, biaya pencegahan polusi teknologi
dan biaya manajemen pemborosan.
Regulasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah
diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi dampak lingkungan dari
aktivitas perusahaan juga telah diatur SAK. PSAK No. 1 Paragraf 9 telah
memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan berikut :
“Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup
(atau nilai tambah) khususnya bagi industri dengan sumber daya terkait dengan
lingkungan hidup (atau karyawan dan stakeholder lainnya sebagai pengguna
laporan keuangan penting)”.
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi
lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas berkaitan dengan
aktivitas lingkungan dengan tujuan untuk menambah referensi para stakeholder
dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya memperhatikan laba dari suatu
entitas, tetapi juga dengan memperhatikan dari aspek lingkungannya

Teori ini menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi
merupakan catatan penting suatu perusahaan baik di masa lalu, saat ini maupun di
masa yang akan datang. Teori Sinyal menunjukkan adanya asimetris informasi antara
manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi
tersebut dan mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyal-
sinyal kepada pengguna laporan keuangan.
Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan
sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman
tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada
waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar.
Menurut Prasetyanigrum (2008) teori sinyal (signaling theory) menjelaskan
mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan laporan keuangan kepada
pihak eksternal. Dorongan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat
asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar (investor).
Roida (2008) menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleah pasar
atau yang diterima oleh pasar merupakan sebuah sinyal yang dapat bermakna positif
atau negatif, tergantung preferensi atas sinyal tersebut. Informasi jika dilihat dalam
konteks sinyal dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga sinyal merupakan
biaya untuk mendapatkan return (tingkat keuntungan) yang diharapkan oleh
perusahaan. Salah satu corporate action yang merupakan informasi sekaligus tanda
(signal) adalah perusahaan yang mengumumkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh
perusahaan yang bersangkutan.
Roida (2008) juga menegaskan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan
kebijakan formal berupa CSR akan mengirimkan sinyal positif bagi pasar. Namun
jika dihubungkan dengan apa yang dijalankan saat ini dengan reputasi perusahaan di
masa lampau seperti perusakan lingkungan (Newmont di Minahasa, Freeport di
Papua, dan Shell di Nigeria), eksplotasi buruh (Nike, GAP), melakukan suap untuk
mendapatkan proyek, dan melakikan rekayasa keuangan, maka program CSR ini
hanya menjadi alat untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mempertahankan
sahamnya.
Pencitraan sebagai perusahaan dengan budi pekerti yang baik merupakan
sebuah metode untuk mentrasnfer rival costs yang harus dikeluarkan perusahaan
untuk menghadapi pesaing pada industri sejenis. Sebagai contoh PT H.M Sampoerna,
tbk. yang mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang menjalankan CSR melalui
kepedulian pada pendidikan yang mana hasilnya diharapkan nilai perusahaan akan
mengalami peningkatan atau dengan kata lain tujuan finansial perusahaan akan
tercapai (Roida, 2008)

Pada dasarnya, konsepsi terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda
dengan konesp tanggung jawab pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada
sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna
tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti liability. Sedangkan teori tanggung
jawab sosial (social responsibility theory) sendiri lahir dari kebebasan positif yang
menekankan tanggung jawab dalam makna responsibility.
Filosofi utama dari tanggung jawab sosial sungguh radikal, karena membatasi
kebebasan dalam makna positif. Tetapi, dalam praktiknya teori ini sangat familiar,
karena “responsibility” sendiri berate keadaan yang dipertanggungjawabkan, di mana
keaadaan yang dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tangan negara,
sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejarah kaum libertarian
Bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka
dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian
perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas daripada sekedar
kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial
lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan
usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di
mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya.
Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan
aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-
pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung
makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga
dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan untuk itu, harus
ada regulasi sebagai acuan penerapan CSR

Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat
bagi stakeholder-nya (Ghazali dan Chariri : 2007). Konsep stakeholder pertama kali
dikembangkan oleh Freeman (1984) untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan
(corporate behaviour) dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013).
Warsono dkk. (2009) mengemukakan argumen bahwa dasar dari teori
kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan
masyarakat menjadi sangat pervasive sehingga perusahaan perlu melaksanakan
akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan bukan hanya kepada
pemegang saham saja.
Stakeholder suatu perusahaan terdiri dari pemegang saham. Kreditor,
konsumen, pemasok, karyawan dan komunitas lain seperti masyarakat yang
merupakan bagain dari lingkungan sosial. Stakeholder pada dasarnya mengendalikan
atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan.
Menurut Jones dalam Solihin (2009) menjelaskan bahwa stakeholders dibagi
dalam dua kategori, yaitu :
a) Inside Stakeholders : terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside stakeholders adalah
pemegang saham (stockholders), manajer, dan karyawan.
b) Outside stakeholders : terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan
pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan
perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi
oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang
termasuk dalam kategori outside stakeholders adalah pelanggan (customers),
pemasok (supplier), pemerintah (government), masyarakat lokal, dan masyarakat
secara umum.
Menurut Soedaryanto (2008) seperti halnya pemegang saham yang
mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan.
Teori Stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial
perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para
stakeholder-nya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk
memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus
memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian dari operasi
perusahaan itu sendiri

Teori legitimasi (Legitimacy Theory) berfokus pada interaksi antara
perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian
dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan
karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin
legitimate (sah).
Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori
legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan demikian,
legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu
perusahaan.
Grey et al., (1997) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat
(society), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini
adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika
masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan
dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.
Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan
diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh
masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan
dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan
terhadap masyarakat.
Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas
dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan
tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga
mereka diterima oleh masyarakat.
Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus
mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan
lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai
bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan legitimasi yang
telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013)

Pengungkapan sosial perusahaan diwujudkan melalui kinerja ekonomi,
lingkungan dan sosial. Semakin baik kinerja yang dilakukan perusahaan didalam
memperbaiki lingkungannya (kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial), maka nilai
perusahaan semakin meningkat sebagai akibat dari para investor yang
menanamkan sahamnya pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan para investor
lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya pada korporasi yang ramah
lingkungan. Corporate Social Responsibility akan meningkatkan nilai perusahaan
pada saat Return On Asset perusahaan meningkat.
Hasil penelitian Tjipto dan Juniarti (2016) bahwa Corporate Social
Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan
dan hasil penelitian Handriyani (2013:13), bahwa pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai
perusahaan.
Penelitian yang menguji hubungan antara beberapa ukuran kinerja sosial
perusahaan dan ukuran-ukuran kinerja keuangan jangka panjang dengan
menggunakan ukuran-ukuran akuntansi atau keuangan pada profitabilitas. Rasio
profitabilitas yang sering digunakan untuk melihat hubungan antara CSR dan
kinerja keuangan adalah return on asset. Apabila pengungkapan CSR yang
dilakukan perusahaan memberikan pengaruh terhadap return on asset, sehingga
akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga aktivitas Corporate Social
Responsibility (CSR) oleh perusahaan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan

Menurut Zuredah (2010) pengukuran kinerja keuangan merupakan salah
satu faktor yang sangat penting perusahaan, karena pengukuran tersebut
digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan, yang
dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan dan
memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang penting
mengenai aset yang digunakan untuk membuat keputusan yang menyalurkan
kepentingan perusahaan.
Pada dasarnya, kinerja keuangan perusahaan menggambarkan baik atau
buruknya kondisi keuangan perusahaan dan mencerminkan pencapaian prestasi
perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode tertentu yang diukur
dengan menggunakan alat pengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan
perusahaan juga digunakan sebagai media pengukuran subjektif yang
menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam
menjalankan bisnis utama dan meningkatkan pendapatannya
Hasil penelitian Dewa, dkk (2014/0, bahwa profitabilitas berpenngaruh
signifikan terhadap Tobin‟s Q dan penelitian Wahyu dan Wardoyo (2014), bahwa
Return on Asset memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan,
dan hasil penelitian Anthony dan Nanik (2015), bahwa retun on Asset mempunyai
pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q.
Semakin tinggi kinerja keuangan yang biasanya diproksikan dengan rasio
keuangan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Melalui Return on Asset
dapat dilihat seberapa berhasilnya manajemen perusahaan mengelola aset dan
46
modal yang dimilikinya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Penilaian
prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu
menghasilkan laba. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan
elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan
di masa yang akan datang.

Kinerja perusahaan sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek salah
satunya adalah tingkat profitabilitas sebagai ukuran kinerja keuangan suatu
perusahaan. Saat ini para investor mulai melirik perusahaan-perusahaan yang
menjalankan tanggung jawab sosial serta memiliki laporan keuangan yang baik.
Hasil penelitian Gantino (2016:30), menunjukkan bahwa Corporate
Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap return on
asset (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan
Corporate Social Responsibility dapat memberikan dampak positif bagi
perusahaan, dimana dengan melakukan aktivitas Corporate Social Responsibility
(CSR) perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk
perusahaan, sehingga reputasi perusahaan juga meningkat dimata masyarakat.
Melalui teori legitimasi, perusahaan yang melakukan Corporate Social
Responsibility (CSR) lebih berperan dalam meningkatkan legitimasi yang akan
berpengaruh kepada sikap konsumen terhadap produk perusahaan. Hal ini akan
memicu keuangan perusahaan menjadi lebih baik sehingga laba perusahaan
meningkat dan akan diikuti oleh kenaikan ROA perusahaan di tahun berikutnya.
Namun berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marissa Yaparto, dkk
(2013:15), menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak
berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA)
Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan erat dengan
profitabilitas perusahaan (Return On Asset). Hal ini dapat dilihat pada perusahaan-
perusahaan yang menjalankan dan mengungkapkan aktivitas Corporate Social
Responsibility (CSR). Perusahaan-perusahaan yang dapat menjalankan dan
mengungkapkan aktivitas CSR dengan baik dapat meningkatkan reputasi serta
dapat mengurangi biaya atas kemungkinan tuntutan atau protes yang akan terjadi,
sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat.
Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan
profitabilitas perusahaan telah diyakini mencerminkan pandangan bahwa reaksi
sosial memerlukan gaya manajerial yang sama dengan gaya manajerial yang
dilakukan pihak manajemen untuk membuat suatu perusahaan memperoleh
keuntungan,

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar.
Karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara
maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Menurut Tjipto dan
Juniarti (2016:27), Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran
pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal
menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Suatu perusahaan dapat
dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai
perusahaan dapat tercermin dari tingginya harga saham perusahaan, jika nilai
sahamnya tinggi dapat dikatakan nilai perusahaan juga baik (Handriyani, 2013:5).
Setiap perusahaan yang didirikan menginginkan harga saham yang dijual
memiliki potensi harga tinggi sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor
karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan
juga akan meningkat. Karena tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah
mengoptimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan
menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya.
Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor untuk menilai
perusahaan secara keseluruhan (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Nilai perusahaan
dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan
pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya,
seperti manajer maupun komisaris.
Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar
perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai
penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya
36
dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah
satunya Tobin‟s Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik,
karena dalam Tobin‟s Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham
perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan
yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Jadi semakin besar nilai
Tobin‟s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang
baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan
dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan
investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan
tersebut

Menurut Brigham and Houston (2009:109), Return on Asset (ROA) adalah
salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur
kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas
operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan
aktiva yang dimilikinya. Return on Asset diperoleh dengan cara membandingkan
net income terhadap total asset

Kinerja Keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya
menghasilkan angka laba yang lebih unggul di bandingkan arus kas untuk
mengevaluasi kinerja keuangan . Pengakuan pendapatan memastikan bahwa
semua pendapatan yang di hasilkan dalam suatu periode telah di akui . Pengaitan
memastikan bahwa beban yang dicatat pada suatu periode hanya beban yang
terkait dengan periode tersebut (Subramayam dan Wild, 2010).
Menurut Gantino (2016:23), Pada dasarnya, kinerja keuangan perusahaan
menggambarkan baik atau buruknya kondisi keuangan perusahaan dan
mencerminkan pencapaian prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba pada
suatu periode tertentu yang diukur dengan menggunakan alat pengukur kinerja
keuangan. Kinerja keuangan perusahaan juga digunakan sebagai media
pengukuran subjektif yang menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh
sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis utama dan meningkatkan
pendapatannya.
Kinerja keuangan merupakan bagian penting dari perusahaan karena
merupakan dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun
eksternal perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengukuran
terhadap kinerja keuangannya. Menurut Ratih dan Setyarini (2014), Kinerja
perusahaan adalah istilah untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam
menjalankan usahanya. Rasio pengukur kinerja keuangan perusahaan sebenarnya
sangat banyak, dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu rasio
profitabilitas sebagai proksi kinerja keuangan perusahaan, yaitu ROA (Return on
Assets)

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005), juga
dijelaskan sebagai proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari
kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan
terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Tujuan pengungkapan tanggungjawab sosial adalah sebagai bentuk
kepedulian perusahaan baik kepada shareholder maupun kepada stakeholder.
Tingkat pengungkapan informasi tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) pada
perusahaan-perusahaan yang diteliti dinilai melalui luas pengungkapan yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk mengukur Corporate Social
Responsibility Disclosure digunakan indeks pengungkapan sosial atau CSR index
yang merupakan luas pengungkapan relative setiap perusahaan sampel atas
pengungkapan sosial yang dilakukannya.
Terdapat 2 indikator yang dipakai perusahaan dalam melaporkan kegiatan
Corporate Social Responsibility (CSR). Pertama yaitu indikator yang diterapkan
oleh GRI (GlobalReporting Initiative). GRI menyatakan pengungkapannya dalam
79 item pengukapan yang terdiri dari indikator ekonomi (9 item), lingkungan (30
item), dan sosial yang mencakup tenaga kerja (14 item) hak asasi manusia (9
item) sosial (8 item) dan produk (9 item). Kedua yaitu indikator yang terdiri dari
78 item pengungkapan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.
Hal ini disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM no.VIII G.2, berdasarkan
tentang laporan tahunan dan kesesuaian item untuk diaplikasikan di Indonesia.
Dimana dalam pengungkapannya terdiri dari indikator lingkungan (13 item),
Energi (7 item), kesehatan dan keselamatan kerja (8 item),lain-lain tenaga kerja
(29 item), Produk (10 item), keterlibatan masyarakat (9 item) dan umum (2 item).
Dengan laporan pertanggungjawaban sosial, masyarakat akan mengetahui
aktivitas-aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini penting
mengingat masyarakat merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak dari
aktivitas perusahaan, terutama dampak negative yang mungkin timbul akibat
aktivitas perusahaan. Dengan melakukan praktik dan pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR), perusahaan akan mendapatkan manfaat antara lain,
peningkatan penjualan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik
perusahaan di mata investor dan analisis keuangan.
Menurut Murtanto (2006) dalam Media Akuntansi, pengungkapan kinerja
perusahaan sering kali dilakukan secara sukarela (voluntary disclosure) oleh
perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial
secara sukarela yaitu :

1. Internal Decision Making
   Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas
   informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan.
   Walaupun sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara
   sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali
2. Product Differentiation
   Manajer perusahaan memiliki intensif untuk membedakan diri dari
   pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat.
   Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan
   manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga
   perusahaan yang tidak peduli sosial akan terlihat lebih sukses daripada
   perusahaan yang peduli. Hal ini mendorong perusahaan yang peduli
   sosial untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat
   dapat membedakan mereka dari perusahaan lain
3. Enlightened Self Interest
   Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan
   sosialnya dengan para stakeholder karena mereka dapat mempengaruhi
   pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.
   Pertanggungjawaban sosial berhubungan juga dengan social contract
   theory. Menurut teori tersebut, diantara bisnis perusahaan dan masyarakat terdapat
   suatu kontrak sosial yang secara implisit maupun eksplisit. Dimana dalam kontrak
   sosial, akuntansi sosial digunakan sebagai serangkaian teknik pengumpulan dan
   pengungkapan data sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi
   kinerja sosial organisasi dalam memberi penilaian mengenai kelayakan operasi
   organisasi. Disamping itu pertanggung jawaban perusahaan diperlukan untuk
   menilai apakah kegiatan perusahaa telah memenuhi ketentuan, standar dan
   peraturan yang berlaku, misalnya mengenai polusi, kesehatan dan keselamatan,
   bahaya penggunaan bahan-bahan yang beracun.
   Di Indonesia praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh
   Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
   (PSAK) No. 1 Paragraf 9 yang menyatakan bahwa :
   “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai
   lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya
   bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting
   da bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan
   yang memegang peranan penting”.
   Pengungkapan tanggungjawab sosial ini juga terdapat dalam keputusan
   Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-38/PM/1996 peraturan
   No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Peraturan ini berisi mengenai kebebasan
   bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan umum mengenai perusahaan,
   selama hal tersebut tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang
   disajikan dalam bagian lainya. Penjelasan umum tersebut dapat berisi uraian
   mengenai keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, program
   kemasyarakatan, amal, atau bakti sosial lainya serta uraian mengenai program
   perusahaan dalam rangka pengembangan SDM.
   Kegiatan tanggung jawab sosial yang dulunya bersifat sukarela yaitu tanpa
   paksaan. Berubah menjadi wajib (mandatory) bagi perusahaan yang memiliki
   kriteria seperti disebutkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan
   Terbatas pasal 74 menyatakan bahwa, “Perseroan yang menjalankan usahanya di
   bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
   tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan
   tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
   sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan
   kepatuhan dan kewajaran. Jika perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban
   tanggung jawab sosial akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
   undang-undang”.
   Penelitian ini menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) sebagai
   pedoman pengungkapan CSR menggunakan versi GRI Index 3.1 yang telah di
   lakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya (Evelyn dan Juniarti, 2015;
   Anggara, 2015). Pengukuran ini dipilih karena konsep pelaporan CSR yang
   digagas oleh GRI adalah konsep sustainablity report, dalam sustainability report
   digunakan metode triple bottom line yang tidak hanya melaporkan dari perspektif
   ekonomi saja, melainkan dari perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indeks
   pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI (Global Reporting Initiative), yaitu
   sebagai berikut :
4. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator)
5. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator)
6. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (labor practices performance indicator)
7. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (human rights performance
   indicator)
8. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator)
9. Indikator Kinerja Produk (product responsibility performance
   indicator)
   Dalam menentukan indeks pengungkapan digunakan teknik tabulasi
   untuk setiap perusahaan berdasarkan daftar atau checklist pengungkapan
   lingkungan . Penilaian yang dilakukan dalam mengukur luas pengungkapan CSR
   33
   dengan pemberian skor 0 dan 1. Dimana nilai 0 untuk item yang tidak
   diungkapkan dan nilai 1 untuk item yang diungkapkan oleh perusahaan. Apabila
   perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR secara penuh maka nilai maksimal
   yang dicapai yakni 79. Berikut rumus perhitungan CSRI :
   Keterangan:
   CSDIj = Corporate Social Responsibility Disclosure Indeks Perusahaan
   Xij = 0 : Jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar
   pertanyaan ;
   1 : Jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar
   pertanyaan
   nj = Jumlah item untuk perusahaan j, nj = 79 (Skor maksimal)
   Dengan demikian, 0 < CSRIj ≤ 1

Stakeholder merupakan semua pihak yang keberadaannya sangat
mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, seperti: karyawan, masyarakat,
perusahaan pesaing dan pemerintah. Daud dan Abrar (2008), berpendapat bahwa
kelompok tersebut menjadi pertimbangan paling penting untuk perusahan
mengungkapkan informasinya.
Menurut Ghozali dan Chariri (2007:409), teori Stakeholder merupakan teori
yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi
untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh
stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah,
masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi
bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak
suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut.
Menurut Anthony dan Nanik (2015:47), teori stakeholder merupakan teori
yang menjelaskan bagaimana manajemen memenuhi atau mengelola harapan para
stakeholder. Hal ini menunjukkan perusahaan tidak hanya beroperasi untuk
kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya,
dimana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Corporate
Social Responsibility (CSR) sebagai strategi bisnisnya. Para stakeholders akan
memberikan dukungan penuh kepada aktivitas perusahaan apabila pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dilakukan dengan baik yaitu
melakukan pengungkapan informasi lingkungan dan sosial secara sukarela,
senantiasa peduli terhadap lingkungan dengan mendasarkan kegiatan usaha pada
prinsip triple bottom lines sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan
kinerja dan mencapai laba dapat tercapai.
Keberadaan perusahaan itu tergantung oleh dukungan yang diberikan oleh
stakeholder-nya. Oleh sebab itu, dukungan dari stakeholder sangat mempengaruhi
keberadaan suatu perusahaan. Keputusan manajemen harus memperhatikan
stakeholder-nya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Stakeholder juga
mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan, seperti halnya pemegang saham, Stakeholder merupakan semua
pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi
oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Handriyani,
2013:3).
Kaitannya dengan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah segala
informasi yang diberikan perusahaan mengenai kinerja perusahaan kepada
stakeholder tidak hanya didasarkan pada kinerja keuangan saja. Corporate Social
Responsibility (CSR) mampu memberikan informasi tambahan mengenai
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan yang
nantinya juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Corporate Social
Responsibility (CSR) mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada
stakeholder dan melaporkan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh
perusahaan.

Agency Theory yang dikembangkan oleh Michael Johson, seorang professor
dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para
pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya
sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang
saham sebagaimana diasumsikan dalam stewardship model (Tjipto dan Juniarti,
2016:2).
Brigham & Houston (2004:26), menjelaskan hubungan keagenan (agency
relationship) terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai principal
membayar atau memanfaatkan individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai
agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk
membuat keputusan kepada agen tersebut. Hubungan keagenan utama terjadi
antara pemegang saham (principal) dengan manajer (agent).
Menurut Murwaningsih (2009:3), Teori keagenan mengasumsikan bahwa
semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemilik perusahaan
sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang
bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen
diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan. Karena perbedaan
kepentingan ini, masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi
diri sendiri. Agency theory memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai
agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi
kepentingannya sendiri (self-interest) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana
serta adil terhadap pemegang saham

Gray et. Al, (Handriyani, 2013:3) berpendapat bahwa legitimasi merupakan
“ a systems-oriented view of organization and society permits us to focus on the
role of information and disclosure in the relationship between organizations, the
state, indivisuals and group”.
Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat
(society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu
sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan
harus kongruen dengan harapan masyarakat.
Menurut Hermawan dan Maf‟ulah (2014:3), Teori legitimasi menyatakan
bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat ditempat dia berada
merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang dimiliki oleh
masyarakat. Organisasi mungkin menghadapi ancaman terhadap legitimasinya.
Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan
bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat
atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha memastikan
bahwa aktifitas perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah”.
Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung
jawab perusahaan harus sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja perusahaan
dapat diterima oleh masyarakat. Guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata
masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan
pengungkapan informasi lingkungan (Febriani, 20).
Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi
bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan
yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan
dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi
perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor
yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.
Menurut Handriyani (2013:3), pada dasarnya pengungkapan tanggungjawab
sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas
sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat
sekitar. Legitimasi perusahaan dimata stakeholder dapat dilakukan dengan
integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis (business ethics integrity) serta
meningkatkan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)

Menurut hasil penelitian dari Rahmadoni, (2021), jika GCG berdampak positif
pada kinerja keuangan. Peneliti lain yang mendukung pendapat ini Maryanti & Fithri,
(2017), GCG, dewan komisaris serta komisaris independen secara signifikan
mempengaruhi kinerja keuangan. Searah bersama penelitian yang dilaksanakan
Ikhwani et al., (2019); Ilma, (2021), mengatakan dewan komisaris dan jumlah rapat
komite audit berdampak positif signifikan pada kinerja keuangan perusahaan.
Nugraha & Hwihanus, (2019) melakukan penelitian terhadap industri
perbankan, bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Deposan
secara positif menyadari bank yang beroperasi dengan tanggung jawab serta
akuntabilitas, keamanan menyimpan uang di bank dijamin keamanannya oleh bank.
Debitur pun merasa diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan, serta pengelolaan bank
yang dikerjakan secara independen dari berbagai pihak yang tidak berwenang.
Dengan menerapkan GCG di bank bisa meminimalkan risiko yang muncul dari
kegiatan perbankan dan bisa menurunkan potensi kerugian serta memperoleh
keuntungan yang optimal.
Menurut Suryanto & Refianto, (2019), penerapan GCG yang diwakili komite
audit, komisaris independen, kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial
berpengaruh positif pada kinerja perusahaan

Menurut Ariantika & Geraldina, (2019), kinerja keuangan perusahaan dapat
dioptimalkan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini didukung oleh
pernyataan Bukhori & Sopian, (2017), mengatakan jika pelaporan keberlanjutan,
termasuk indikator kinerja ekonomi, lingkungan serta sosial, berdampak positif
signifikan pada kinerja keuangan. Serupa dengan penelitian Jayantini & Sujana,
(2018), kinerja keuangan perusahaan berdampak positif pada pengungkapan laporan
keberlanjutan.
Farhana & Adelina, (2019), meyakini pengungkapan laporan keberlanjutan
berdampak positif pada nilai perusahaan. Perihal tersebut menginformasikan jika
publikasi laporan keberlanjutan mempunyai relevansi nilai yang dapat menggerakkan
harga saham dan mengoptimalkan nilai pasar perusahaan.
Serupa dengan penelitian dari Insani, (2019), pengungkapan laporan
keberlanjutan berdampak signifikan pada kinerja keuangan, serta keluaran penelitian
ini pun membuktikan jika indikator ekonomi berdampak signifikan pada kinerja
keuangan suatu perusahaan. Pengungkapan performa ekonomi dalam laporan
keberlanjutan menumbuhkan keyakinan pemangku kepentingan dan investor serta
meningkatkan citra dan kinerja keuangan perusahaan.

Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini mengaplikasikan teknik
EVA. EVA adalah parameter kemampuan manajemen dalam memberikan tambahan
nilai pada bisnisnya. Diasumsikan bahwa kinerja bisnis yang sehat dan efektif (diukur
dari sudut pandang pertambahan nilai) tercermin dari kenaikan harga saham
perusahaan. EVA secara transparan mempertimbangkan biaya modal dan
mempertimbangkan bahwa biaya modal lebih besar daripada biaya utang karena
tingginya tingkat risiko yang dihadapi pemilik modal (Segoro & Agustina, 2021).
EVA merupakan pendekatan untuk mengukur kinerja yang memperhitungkan
kebutuhan penyandang dana dan investor. EVA adalah sisa keuntungan sesudah
dikurangi biaya modal yang diinvestasikan untuk mencapai keuntungan tersebut.
Nilai EVA yang positif bermakna manajemen perusahaan sudah merealisasikan
tujuan. Sebaliknya, nilai EVA negatif bermakna perusahaan belum merealisasikan
nilai tambah ekonomis (Susmonowati, 2018).
EVA dapat didefinisikan sebagai kriteria yang berguna untuk menentukan
kompensasi manajemen di semua tingkatan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan saat
ini mengaplikasikan EVA sebagai dasar utama dalam menentukan kompensasi
manajemen. Mengingat indikator-indikator yang ada dalam laporan keberlanjutan dan
salah satunya adalah aspek ekonomi, maka nilai tambah ekonomi dinilai
mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan. Keputusan
untuk mengungkapkan informasi sosial mungkin memerlukan biaya pengungkapan,
yang dapat mengurangi pendapatan (Armandani, 2022). Pada prinsipnya, EVA akan
meningkat jika manajemen dapat mengoptimalkan kinerja tanpa tambahan modal.
EVA ditentukan oleh dua faktor: tingkat pendapatan bersih dan biaya ekuitas, yang
merupakan hasil dari penciptaan nilai dalam perusahaan. EVA mendukung manajer
untuk meyakinkan bahwa unit usaha menghasilkan nilai pemegang saham. Di lai
sisi, penyandang dana dapat mengaplikasikan EVA untuk mengidentifikasi saham
yang menambah nilai (Brigham & Houston, 2001).
Pendekatan EVA diharapkan dapat lebih realistis dalam menghitung nilai
ekonomi perusahaan, dan peningkatan EVA akan memudahkan investor untuk
menanamkan modalnya pada perusahaan (Abdullah, 2003). Manfaat menerapkan
model EVA pada bisnis adalah (Handini, 2020):

1. Praktik model EVA dapat bermanfaat sebagai parameter kemampuan suatu
   perusahaan ketika dasar pertimbangan kinerja yaitu pada pembentukan
   nilai (value creation).
2. Evaluasi kinerja keuangan pada model EVA telah menarik minat pengelola
   sejalan bersama kebutuhan pemilik saham. Berdasarkan EVA, pengelola
   bertugas sebagai pemegang saham dengan menentukan investasi yang
   menumbuhkan keuntungan dan mengurangi beban modal kemudian nilai
   perusahaan bisa dioptimalkan.
3. EVA mengoptimalkan perusahaan agar menambah pengawasan kualitas
   modalnya.
4. Investor bisa menggunakan EVA untuk menandai proyek atau aktivitas
   yang menawarkan besaran pengembalian yang lebih tinggi dibanding biaya
   modalnya.
   Namun, EVA memiliki kelemahan dalam mengukur pendapatan saja. Tetapi,
   EVA tetap berguna sebagai acuan karena merupakan pertimbangan berupa biaya
   modal yang mengimbangi dana yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut
   (Aisyiah et al., 2013)

Kinerja keuangan yaitu pengkajian yang dijalankan guna menentukan
seberapa baik dan akurat suatu perusahaan menerapkan kerangka peraturan keuangan
(Chandra & Delvianti, 2020). Kinerja keuangan suatu perusahaan erat kaitannya
dengan fungsi serta peran manajemen dan menggambarkan salah satu parameter
untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi untuk memperoleh target
utamanya (Setyawan, 2019).
Hasil kinerja keuangan perusahaan adalah keberhasilan yang diperoleh
perusahaan sepanjang kurun waktu tertentu, serta menggambarkan performa
perusahaan sebagai prospek yang baik atau potensial, perkembangan dan
pertumbuhan perusahaan di masa depan (Bukhori & Sopian, 2017). Kinerja keuangan
yang sehat akan mengoptimalkan keyakinan bagi penyandang dana. Peningkatan nilai
suatu perusahaan mewakili kekayaan pemegang saham, sehingga menjadi harapan
perusahaan (Maryanti & Fithri, 2017).
Pengukuran serta evaluasi kinerja perusahaan erat kaitannya dengan kinerja
keuangan. Ukuran keberhasilan digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan
aktivitas usahanya agar mampu berkompetisi bersama perusahaan lainnya (Indriati,
2018). Analisa rasio keuangan yaitu suatu alat yang bisa dipergunakan pada
pengukuran kinerja keuangan. Rasio keuangan mengacu pada dua angka akuntansi di
laporan keuangan dan mengklasifikasi satu angka bersama angka lainnya (Handini,
2020).
Umumnya analisa rasio keuangan digolongkan menjadi 5 rasio: rasio
likuiditas, rasio operasi, rasio leverage, rasio profitabilitas dan rasio pasar (Aisyiah et
al., 2013; Handini, 2020).
Analisa rasio keuangan dalam praktiknya harus berhati-hati karena
mempunyai sejumlah keterbatasan yang membuat ekspektasi keuntungan yang
berbeda tidak dapat diprediksi. Keterbatasan utamanya adalah tidak
memperhitungkan biaya dan pemanfaatan modal (cost of capital), sehingga belum
mampu mempresentasikan kinerja yang diharapkan dan tidak mengetahui bahwa
modal yang diajukan bisa memberikan keuntungan (rate of return). Dalam memenuhi
batasan tersebut diperlukan pengukuran lain yaitu dengan menggunakan metode
EVA. Metode EVA yaitu nilai tambah pada pemilik saham oleh manajemen pada
waktu tertentu (Ningtias et al., 2014).
Kelebihan metode EVA diantaranya sebagaimana berikut (Rudianto, 2013):
a. EVA mampu menyeimbangkan kebutuhan manajemen dengan harapan
pemegang saham bila diaplikasikan sebagai indikator operasional
keberhasilan manajemen dalam mewujudkan nilai pada pemegang saham.
b. EVA menyampaikan prinsip manajemen guna menumbuhkan keuntungan
aktivitas, mengekspor dan menginvestasikan kredit (piutang) dan
mencapai pengembalian yang tinggi tanpa tambahan modal.
c. EVA adalah prosedur manajemen keuangan yang mampu menyelesaikan
permasalahan bisnis, dimulai dari kebijakan mobilitas hingga putusan
operasional rutin

Organ pendukung yaitu lembaga yang membantu entitas dalam menjalankan
misi dan wewenangnya, terutama dalam penerapan GCG. Organ pendukung
mencakup:

1. Komite-komite yang membantu tugas Dewan Komisaris
   Komite Komisaris yaitu anggota yang disusun oleh Dewan Komisaris
   yang dipandang perlu untuk menyelesaikan keputusan yang berlaku atau
   membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
   a. Komite Audit
   Peran Komite Audit adalah mendukung Dewan Komisaris
   meyakinkan untuk;
   i. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang
   berlaku.
   ii. Pengendalian internal, manajemen risiko serta GCG sudah
   diterapkan oleh perusahaan.
   iii. Menjalankan fungsi audit eksternal dan internal sesuai rencana.
   b. Komite Remunerasi
   Komite Remunerasi yaitu komite yang disusun untuk mendukung
   Dewan Komisaris dalam mengawasi serta menyampaikan pendapat
   atas kompensasi Direksi dan Komisaris, termasuk proses
   penetapannya.
   c. Komite lainnya, berdasarkan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
   d. Uraian fungsi komite serta hal lainnya terkait dengan implementasi
   tugasnya disusun dalam Anggaran Dasar tiap komisi.
2. Satuan Pengawasan Intern (SPI)
   SPI adalah lembaga penunjang penerapan GCG, dan merupakan lembaga
   independen yang bertujuan untuk menambah nilai dengan mengukur
   efektivitas manajemen risiko internal serta mengoptimalkan aktivitas
   perusahaan dengan prosedur yang teratur.
3. Sekretaris Perusahaan
   Sekretaris Perusahaan merupakan tugas yang dibuat untuk berkomunikasi
   antara pemilik saham dengan pemangku kepentingan lainnya, memelihari
   image perusahaan, dan berperan mengurus dokumen perusahaan.
   Sekretaris Perusahaan memperoleh akses langsung pada Direksi dan
   bekerja sama dengan departemen lain guna memperoleh laporan yang
   diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
   Berdasarkan penjelasan dari organ pelaksana GCG, penelitian ini menetapkan
   variabel Dewan Komisaris dan variabel Komite Audit. Dewan komisaris bertanggung
   jawab penuh melaksanakan pengawasan, meningkatnya jumlah anggota dewan
   komisaris, secara otomatis meningkatkan pengawasan yang terlaksana. Komite audit
   berperan penting karena pengawasan yang dilakukan dapat mempengaruhi kinerja
   perusahaan secara keseluruhan. Apabila perusahaan mempunyai Komite audit yang
   meningkat, maka semakin menjamin pencegahan serta pengendalian proses akuntansi
   dan keuangannya, yang berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan (Azizah
   & NR, 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
organisasi perseroan ialah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan
Komisaris dan Direksi. Korporasi ini pun disebut sebagai badan utama GCG karena
memiliki pengaruh yang besar terhadap penerapan GCG.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   a. Pemegang saham perseroan ialah perusahaan investasi yang
   memperoleh izin untuk berdagang sebagai perantara pedagang efek
   dan tidak mempunyai ikatan langsung mapun tidak langsung
   terhadap perusahaan lain yang memiliki 20% hak suara mereka.
   b. RUPS berwenang mengangkat anggota komite dan anggota dewan
   setelah menerima hasil uji tuntas dan penilaian kepatuhan.
2. Dewan Komisaris
   a. Dewan Komisaris berperan selaku pengawas umum dan ataupun
   khusus serta memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan
   anggaran dasar.
   b. Penunjukan dan/atau pembaruan anggota Komisi dilaksanakan oleh
   RUPS sesudah lulus uji kompetensi serta kepatuhan yang
   dilaksanakan oleh Komisi yang dibangun oleh Ketua Bapepam LK.
   c. Dewan Komisaris terdiri dari jumlah yang tepat untuk melaksanakan
   tugas pengawasannya secara mandiri dan memastikan pengambilan
   ketentuan yang efektif.
   d. Susunan dan persyaratan total panitia mengacu pada peraturan
   Bapepam LK yang berlaku.
   e. Tanggung jawab pokok Dewan Komisaris yaitu memantau ketetapan
   Direksi serta menyampaikan rekomendasi pada Direksi terhadap
   tindakan perusahaan.
3. Direksi
   a. Direksi berwenang mewakili perseroan secara hukum dan diluar
   hukum sebanding dengan Anggaran Dasar, dan berkewajiban penuh
   atas operasional perusahaan.
   b. Penunjukan dan/atau pembaruan anggota dewan dilaksanakan pada
   RUPS setelah melalui pemeriksaan kompetensi serta kepatuhan yang
   dilaksanakan oleh komite yang dibangun oleh Ketua Bapepam LK.
   c. Direksi terdiri dari jumlah yang diperlukan untuk menjalankan fungsi
   yang ditugaskan dan meninjau keefektifan ketetapan.
   d. Susunan dan total direksi mengacu pada ketentuan Bapepam LK
   yang berlaku.
   e. Tugas utama direksi adalah mengurus perusahaan untuk keperluan
   perusahaan dan sesuai dengan harapan perusahaan.

Pemerintah merubah UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
dengan UU No. 40 Tahun 2007. Perubahan undang-undang ini bertujuan untuk
mendukung penerapan GCG. Kebijakan GCG mengacu kepada UU No. 40 Tahun

2007. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menerapkan 5 prinsip GCG
      yang diketahui sebagai prinsip TARIF (Transparancy, Accountability, Responsibility,
      Independency, and Fairness) (Hasnati, 2014):
      18
2008. Transparansi, ialah kejelasan ketika melakukan prosedur pengambilan
      putusan dan kredibilitas dalam menyajikan informasi penting dan
      bermanfaat bagi perusahaan.
2009. Akuntabilitas, ialah ketetapan tugas organisasi, pelaksanaan, dan
      pertanggungjawaban agar tata kelola perusahaan terwujud secara efisien.
2010. Tanggung jawab, ialah ketaatan terhadap tata kelola perusahaan atas aturan
      undang-undang yang berlaku serta standar bisnis yang baik.
2011. Independensi, ialah kondisi dimana perusahaan dilaksanakan dengan
      kompeten dan tidak terpengaruh kepentingan serta paksaan dari berbagai
      kelompok yang tidak searah dengan aturan undang-undang yang sah dan
      dasar kaidah bisnis.
2012. Kewajaran, ialah pelaksanaan wewenang pemangku kepentingan harus
      seimbang dan sesuai dengan kesepakatan serta undang-undang yang sah

Good Corporate Governance (GCG) yaitu metode pemantauan dan
pengendalian operasi bisnis guna mewujudkan tolok ukur bagi semua pemangku
kepentingan. Di Indonesia, prinsip GCG dapat diinterpretasikan sebagai wujud
manajemen perusahaan yang baik. GCG menegaskan pada dua pendapat. Pertama,
mendasarnya wewenang pemilik saham atas laporan yang terperinci serta tepat
waktu. Kedua, perusahaan wajib mengungkapkan keseluruhan informasi tentang
kinerja keuangan perusahaan, kewenangan dan pihak-pihak terkait secara lengkap,
tepat waktu, dan terbuka untuk umum (Rosafitri, 2017).
Good Corporate Governance (GCG) sebagai satu faktor non-finansial (non-
keuangan) serta perlu diawasi oleh suatu perusahaan dalam rangka mengoptimalkan
laba dan kinerja keuangannya. GCG adalah tata kelola perusahaan yang
mempraktikkan landasan keterbukaan, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab
serta ketidakberpihakan (Setyawan, 2019)

Standar tersebut mengklasifikasikan standar pengungkapan khusus dalam 3
bagian: ekonomi, lingkungan juga sosial. Kelompok sosial terbagi lagi menjadi empat
subkategori: implementasi kepegawaian dan keamanan beraktivitas, hak asasi
manusia, publik serta tanggung jawab akan produksi.
Informasi laporan keberlanjutan organisasi berisi tentang elemen material,
dimana dampak elemen dianggap krusial oleh organisasi. Elemen material yaitu
elemen yang menggambarkan pengaruh ekonomi, sosial dan lingkungan organisasi
yang relevan pada penilaian pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan.
Penelitian ini memilih menggunakan pengungkapan standar khusus, dimana
penelitian ini dilakukan secara komprehensif terhadap ketiga aspek dalam
pengungkapan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan memiliki fungsi yang
beragam. Dari sisi perusahaan, hal ini merupakan tolak ukur pencapaian kinerja
perusahaan, dan investor dapat melihat laporan keberlanjutan sebagai sarana
monitoring kinerja perusahaan dan dapat menjadi media pengambilan keputusan.
Bagi pemangku kepentingan, komitmen perusahaan bahwa pengungkapan laporan
keberlanjutan mendukung perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan
(Chandra & Delvianti, 2020).

Informasi pedoman umum penting bagi sejumlah organisasi yang
menghasilkan laporan keberlanjutan. Unit bisnis harus mendefinisikan informasi
standar umum yang dapat dideklarasikan. Informasi umum standar dibagi menjadi
tujuh bagian:

1. Ketentuan dan penjabaran,
2. Gambaran organisasi,
3. Masalah material dan batasan yang dipersepsikan
4. Interaksi dengan pemangku kepentingan,
5. Bentuk laporan,
6. Manajemen, dan
7. Kepatuhan juga kejujuran

Global Reporting Initiative (GRI) yaitu lembaga yang menciptakan standar
pelaporan keberlanjutan global pertama, yang disebut Standar GRI. GRI didirikan di
tahun 1997 bertempat di Boston. Pedoman ini d untuk dapat dipergunakan secara
umum bagi perusahaan di berbagai negara. Standar pedoman GRI terus diperbarui
agar mencerminkan situasi aktual. GRI G4 adalah tolok ukur pelaporan baru yang
dipublikasikan GRI di tahun 2013. Memperbarui panduan GRI3 ke GRI4 bertujuan
untuk mendukung perusahaan mengembangkan laporan keberlanjutan dengan
mempresentasikan informasi penting tentang masalah organisas. Indikator Kinerja
GRI G4 tersusun kedalam tiga kategori utama: ekonomi, lingkungan serta sosial
(Mauludy & Faiqoh, 2018).
Laporan keberlanjutan berdasarkan prinsipnya terbagi atas dua kelompok ,
yaitu (GRI, 2013):

1. Prinsip-prinsip untuk menetapkan isi laporan.
   Prinsip definisi isi laporan menggambarkan tahapan prosedur yang
   digunakan organisasi untuk menentukan isi mana yang akan dilaporkan
   dan didiskusikan, serta aktivitas, dampak, harapan, dan kepentingan
   pemangku kepentingannya.
2. Prinsip-prinsip dalam menetapkan kompetensi laporan.
   Prinsip-prinsip dalam menetapkan kompetensi laporan menawarkan
   panduan tentang bagaimana meyakinkan kualitas pengungkapan laporan
   keberlanjutan, tercakup tampilan yang akurat. Kualifikasi informasi
   16
   menjadi relevan agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil
   keputusan yang tepat

Laporan keberlanjutan (sustainability report) yaitu informasi yang tidak
sekadar mencakup penjelasan kinerja keuangan, melainkan bersama penjelasan non-
keuangan termasuk laporan tentang kegiatan sosial serta lingkungan yang
mengharuskan operasi bisnis berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan adalah animo
penting untuk pengungkapan non-keuangan dan mencakup empat elemen pokok:
lanskap bisnis, kebijakan, keterampilan, sumber daya dan kinerja (Bukhori & Sopian,
2017).
Menurut Karyawati et al., (2017) pelaporan keberlanjutan adalah bagian dari
implementasi yang konsisten dari praktik tanggung jawab lingkungan dan sosial
sukarela perusahaan. Pengungkapan sukarela adalah keputusan pengelolaan untuk
menginformasikan akuntansi serta informasi lainnya dan dapat mempengaruhi
kepercayaan pengguna laporan keuangan. Ini termasuk pelaporan keuangan dan
pelaporan keberlanjutan sebagai penilaian pertama kredibilitas perusahaan. Pedoman
pelaporan keberlanjutan yang dilegalkan menurut internasional mengacu pada standar
GRI, yang bertujuan bertujuan untuk mengukur kinerja bisnis, menentukan tujuan
dan mengatasi perubahan sebagai kerangka kerja yang berkelanjutan (Pratama et al.,
2020).
Laporan keberlanjutan perusahaan menjelaskan performa organisasi dari
perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Laporan keberlanjutan juga dilihat oleh
perusahaan sebagai peningkatan kinerja keberlanjutan dengan memperkenalkan dan
memperkuat prinsip-prinsip keberlanjutan diseluruh organisasi dengan meningkatkan
integrasi ke dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (Fauzi, 2021)

Stakeholder yaitu sejumlah pemangku kepentingan internal ataupun eksternal
dan berkaitan langsung atau tidak langsung bersama perusahaan. Tidak hanya
bertanggung jawab pada pemilik saham, perusahaan pun bertanggung jawab pada
pemangku kepentingan (karyawan, kreditor, pelanggan, distributor, pemerintah,
publik, dan pemangku kebijakan lainnya) (Ghozali, 2020). Mulanya didalam
pelaporan keuangan hanya menilai tanggung jawab perusahaan terhadap aspek
ekonomi (economic focus), sekarang perusahaan perlu mempertimbangkan aspek
sosial (social aspek) bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal
(Karyawati et al., 2017).
Menurut Wati, (2019), teori stakeholder merupakan rangkaian prosedur dan
penerapan yang terkait dengan upaya komunitas bisnis untuk berkontribusi pada
pemangku kepentingan, norma, ketaatan terhadap peraturan, pengakuan terhadap
masyarakat dan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan. Freeman, (2001)
menyatakan pada dasarnya teori ini adalah menggambarkan pihak-pihak yang
menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan perlu menjalin interaksi dengan
pemangku kepentingan, terutama yang memiliki kewenangan atas kesiapan sumber
daya yang dipergunakan dalam menjalankan usahanya, seperti: pekerja, produk
perusahaan, pangsa pasar serta lainnya (Chariri & Ghozali, 2007).
Menurut Jones & Wicks, (1999) mendeskripsikan stakeholder ke dalam dua
kelompok:

1. Pemangku kepentingan internal yang terdiri dari sekelompok orang yang
   tertarik dan mengklaim kapabilitas perusahaan dan berkedudukan di
   dalam organisasi. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah pemilik
   saham, manajemen dan pegawai.
2. Pemangku kepentingan eksternal, termasuk mereka yang bukan pemilik
   perusahaan dan mereka yang terlibat bukanlah eksekutif perusahaan atau
   karyawan perusahaan, tetapi tertarik pada perusahaan dan dipengaruhi
   oleh keputusan dan tindakan perusahaan. Pihak-pihak yang masuk
   kedalam kelompok ini yaitu klien (customer), penyuplai (supplier),
   pemerintah, komunitas, dan kelompok lainnya.
   Perusahaan tidak hanya harus bertindak bagi kepentingannya sendiri,
   melainkan juga menguntungkan pemangku kepentingannya (pemilik saham, kreditor,
   pelanggan, penyalur, pemerintah, publik, analis, dan pemangku kepentingan lainnya).
   Satu cara yang ada agar perusahaan memelihara interaksi bersama pemangku
   kepentingan ialah melalui penerbitan laporan keberlanjutan dan memberikan
   informasi tentang performa ekonomi, sosial dan lingkungan (Sejati & Prastiwi, 2015).
   Pengungkapan ini diharapkan dapat melengkapi tujuan informasi perusahaan,
   mengelola pemangku kepentingan, serta mendapatkan sokongan dari pemangku
   kepentingan yang mempengaruhi kesinambungan perusahaan (Wati, 2019).
   Alasan menggunakan teori pemangku kepentingan sebagai tinjauan pustaka
   dalam penelitian ini adalah karena teori pemangku kepentingan menjelaskan
   pentingnya interaksi antara perusahaan dengan pihak lain dan memiliki
   ketergantungan antara pemangku kepentingan dan perusahaan. (Pratama et al., 2020).
   Melalui salah satu prinsip GCG yaitu kewajaran, diharapkan perusahaan mampu
   memperhitungkan kepentingan pemilik saham juga pemangku kepentingan lainnya
   secara seimbang (Wawondos & Mustamu, 2014)

Legitimasi yaitu kapasitas psikis yang berpihak pada individu dan sekelompok
orang yang sebenarnya rentan dengan pengaruh lingkungan, fisik maupun non fisik.
Legitimasi merupakan metode manajemen bisnis yang dirancang agar berdiri
berdampingan dengan masyarakat, kelompok masyarakat serta pemerintah
(Karyawati et al., 2017). Perusahaan atau organisasi perlu menerapkan legitimasi
sebagai batasan yang dititkberatkan atas adat dan norma masyarakat. Sehingga dalam
mengatasi batasan tersebut menjadi penting untuk menganalisis perilaku organisasi
yang relevan dengan lingkungan (Ghozali, 2020).
Menurut Wardhani & Cahyonowati, (2011) teori legitimasi adalah asumsi
umum bahwa kegiatan perusahaan didasarkan pada dan mematuhi konsep
masyarakat, nilai-nilai, keyakinan, dan keputusan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa
bisnis harus menetapkan tujuan yang sejalan dengan masyarakat. Untuk mendapatkan
legitimasi dari masyarakat, satu hal yang bisa dilaksanakan perusahaan yaity
menerbitkan laporan keberlanjutan yang memaparkan kewajiban sosial beserta
lingkungannya. Perusahaan terus mengupayakan legitimasi melalui penerbitan
laporan keberlanjutan berharap unitnya tetap bertahan dan diterima masyarakat
(Adhipradana & Daljono, 2014).
Kartini, (2013) menyatakan bahwa teori legitimasi merupakan perhatian yang
diberikan pada norma sosial masyaraka karena organisasi merupakan komponen dari
masyarakat, maka perusahaan dapat dibenarkan dengan mematuhi norma-norma
sosial. Artinya, teori ini merupakan dasar pada pelaku bisnis dengan mengingat
kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan nilai-nilai perusahaan dengan aturan
sosial yang legal di kawasan perusahaan beroperasi.
Mendasari teori legitimasi yaitu perjanjian sosial yang terbentuk antara bisnis
dan komunitas bahwa bisnis berproses dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi
(Chariri & Ghozali, 2007). Apa yang disampaikan masyarakat terhadap perusahaan
dan apa yang dibutuhkan perusahaan dari masyarakat dapat dikaji melalui legitimasi.
Ketika suatu perusahaan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa bahwa
eksistensi dan aktivitas perusahaan dapat diberi “status” (legal) dari masyarakat atau
lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Ghozali, 2020).
Teori legitimasi mendorong perusahaan agar memastikan bahwa kegiatan
serta kinerja mereka mampu diakui secara sosial. Perusahaan mengaplikasikan
laporan tahunannya untuk menciptakan persepsi tentang kewajiban lingkungan, serta
perusahaan dapat diakui masyarakat. Setelah diakuinya komunitas baru, diharapkan
bisa menumbuhkan performa perusahaan, serta mengoptimalkan keuntungan
perusahaan (Aziza, 2014). Legitimasi ini mampu memotivasi atau meyakinkan
investor untuk membuat putusan investasi (Tommy et al., 2015).
Alasan memakai teori legitimasi sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini
adalah, perusahaan akan konsisten memastikan bahwa praktik operasinya diterima
bagi masyarakat. Selain itu, pengungkapan ini akan bermanfaat dan memenuhi
harapan stakeholders (Fauzi, 2021)

Leverage merujuk pada rasio hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan
termasuk sumber pendanaan eksternal. Antoro dan Hermuningsih (2018)
mengungkapkan bahwa leverage sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar
utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Leverage merupakan
rasio yang menunjukkan sejauh mana aktivitas bisnis perusahaan yang dibiayai
oleh hutang. Semakin tinggi tingkat leverage maka akan mengurangi nilai
perusahaan karena dianggap dapat menimbulkan resiko kebangkrutan maupun
kesulitan keuangan (financial distress). Perusahaan yang terlalu banyak
melakukan pembiayaan dengan hutang dapat menurunkan laba dan menimbulkan
stigma negatif di kalangan investor, dimana hutang dapat mempengaruhi return
yang diterima oleh investor. Hal itu berkaitan dengan kesejahteraan investor yang
menjadi salah satu tolak ukur penilaian perusahaan. Oleh karena itu, investor akan
lebih berhati-hati untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Tentunya
hal ini akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar suatu perusahaan dan
berdampak pula pada harga saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kondisi
seperti ini dapat mengikis legitimasi stakeholder terhadap perusahaan dan
menimbulkan asumsi bahwa perusahaan tidak dapat menjamin kesejahteraan para
stakeholder, sehingga nilai perusahaan tentunya akan terpengaruh.
Untuk mendukung asumsi tersebut, maka dilakukan penelitian terkait
leverage, diantaranya dilakukan oleh Safitri, Abrar, dan Santoso (2017), Setiawati
dan Lim (2018), Putra dan Wiagustini (2013), Silvia, Lie, Jubi, dan Ervina (2018),
Novarianto dan Dwimulyani (2019), Ramadhani, Akhmadi, dan Kuswantoro
(2018), Wiarningsih, Junaedi, dan Panjaitan (2019), Khumairoh, Kalbuana, dan
Mulyati (2016) dan Harjadi, Fajarwati, dan Fatmasari (2018). Mereka
menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Laporan keberlanjutan merupakan bentuk pelaporan atas aktivitas bisnis
yang beretika oleh suatu perusahaan sebagai wujud pertanggungjawabannya
terhadap stakeholder dengan mengungkap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pengungkapan laporan keberlanjutan bertujuan agar perusahaan mampu
menghadapi tantangan ekonomi, sosial, maupun lingkungan di masa mendatang.
Perusahaan yang mampu menghadapi tantangan tersebut dengan siap, tepat, dan
tanggap akan mampu bertahan di masa mendatang. Oleh karena itu, perusahaan
yang melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan dinilai memiliki kredibilitas
yang lebih tinggi di mata stakeholder. Dengan hal tersebut, maka memungkinkan
perusahaan untuk mendapatkan legitimasi stakeholder, sehingga dapat
mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan yaitu jaminan bertahan (going
concern) dan stabilitas usaha. Legitimasi tersebut didapat apabila ada kesesuaian
antara pengharapan masyarakat dengan operasional perusahaan. Strategi
operasional yang tepat akan menempatkan kepentingan perusahaan, masyarakat,
dan lingkungan secara seimbang yang tentunya dapat memunculkan nilai positif
bagi perusahaan.
Laporan keberlanjutan mengungkapkan informasi relevan yang dibutuhkan
oleh stakeholder serta mengandung keselarasan atas aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Informasi tersebut dianggap dapat memenuhi harapan stakeholder,
sehingga dikatakan sebagai sinyal positif yang dapat menunjang nilai perusahaan.
Salah satu motif perusahaan melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan
adalah untuk mendapatkan sinyal positif baik secara langsung maupun tidak
langsung, salah satunya yaitu memikat investor untuk membeli saham perusahaan.
Dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar, tentunya harga saham
perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Harga saham yang tinggi membuat
nilai perusahaan juga tinggi, sehingga hal tersebut akan dapat meningkatkan
kepercayaan pasar terhadap perusahaan mengenai prospek perusahaan saat ini
maupun di masa mendatang. Oleh karena itu, perusahaan berharap dapat
memaksimalkan nilai perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai
perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan.
Untuk mendukung asumsi tersebut, maka dilakukan penelitian terkait
pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan seperti yang telah
dilakukan oleh Kusuma dan Priantinah (2018), Fatchan dan Trisnawati (2016),
Hafni dan Priantinah (2018), Latifah dan Luhur (2017), serta Sari, Artinah, dan
Safriansyah (2017) yang menyimpulkan bahwa laporan keberlanjutan
berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi para investor terhadap perusahaan
yang sering dikaitkan dengan harga saham, dimana hal itu menjadi indikator
keberhasilan perusahaan. Nilai perusahaan mengikhtisarkan penilaian kolektif
investor tentang seberapa baik keadaan suatu perusahaan, baik kinerja saat ini
maupun proyeksi masa depan (Setiawati dan Lim, 2018).
Nilai perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kepercayaan
stakeholder maupun shareholder kepada suatu perusahaan, tidak hanya tentang
kinerja perusahaan saai ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa
mendatang. Khumairoh, Kalbuana, dan Mulyati (2016) menyatakan bahwa
pertumbuhan perusahaan yang mudah terlihat adalah adanya penilaian yang tinggi
dari eksternal perusahaan terhadap aset perusahaan maupun pertumbuhan pasar
saham. Kondisi harga saham suatu perusahaan dapat menjadi indikator penilaian
suatu perusahaan. Harga saham terbentuk atas permintaan dan penawaran
investor, sehingga harga saham tersebut dapat dijadikan proksi nilai perusahaan.
Apabila harga saham mengalami penurunan maka nilai perusahaan juga akan
mengalami penurunan, jadi nilai perusahaan dengan harga saham berbanding
lurus. Nilai perusahaan menunjukkan kesejahteraan pemegang saham. Maka dari
itu, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan.
Nilai perusahaan itu sifatnya penting karena merupakan cerminan dari
kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor. Jenis nilai
perusahaan meliputi nilai pasar, nilai nominal, nilai intrinsik, nilai buku, dan nilai
likuidasi. Pengukuran nilai perusahaan dapat menggunakan price to book value
(PBV), market to book ratio (MBR), market to book assets ratio, market value of
equity (MVE), enterprise value (EV), price earnings ratio (PER), dan Tobin’s Q

Hafni dan Priantinah (2018) mengungkapkan bahwa sustainability
reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur,
mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang
akuntabel bagi stakeholders guna mencapai tujuan perusahaan yang
berkelanjutan. Konsep sustainability report didasarkan atas teori Triple-Bottom
Line yang dikemukakan oleh Jon Elkington tahun 1997. Berdasarkan teori triple
bottom line, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak hanya mengejar
keuntungan (profit) saja, namun juga memperhatikan lingkungan (planet) dan
kemakmuran masyarakat (people). Dengan konsep ini maka akan tercipta bisnis
yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan akan menjamin
keberlangsungan suatu bisnis.
Sustainability reporting merupakan upaya yang dilakukan organisasi
dalam memantau dan mengkomunikasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
pada aktivitas bisnisnya sehingga dapat memberi daya tarik terhadap para
pemegang saham mengenai visi jangka panjang perusahaan dan memberi nilai
lebih pada perusahaan. Dalam melakukan aktifitasnya, perusahaan tentuya akan
berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Tentunya hal ini akan menimbulkan
adanya tuntutan timbal balik antara kedua pihak, dimana tuntutan tersebut
berimplikasi pada timbulnya dampak-dampak sosial akibat kegiatan operasi
perusahaan di lingkungan sosialnya. Maka dari itu, perusahaan memiliki tanggung
jawab yang harus dipenuhi tidak hanya dari segi ekonomis melainkan juga non
ekonomis yang berkaitan dengan lingkungan dan kesejahteraan stakeholder.
Sustainability report dapat juga digunakan sebagai alat kontrol dan media
tolak ukur pembangunan berkelanjutan. Selain itu laporan ini sebagai pelengkap
laporan keuangan, namum disajikan secara terpisah dari laporan keuangan
perusahaan. Pengungkapan laporan sustainability report sesuai Global Reporting
Initiative (GRI).
Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi internasional
independen yang memberikan pedoman pengungkapan laporan keberlanjutan,
mendefinisikan pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung
jawab sosial atas aktivitas perusahaan dalam mewujudkan tujuan pembangunan
berkelanjutan. Kerangka kerja GRI untuk pelaporan keberlanjutan membantu
perusahaan mengidentifikasi, mengumpulkan dan melaporkan informasi dengan
cara jelas dan dapat dibandingkan. Menurut GRI ada tiga indikator pengungkapan
tanggung jawab sosial yaitu indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja
lingkungan, dan indikator kinerja sosial.
GRI ini sendiri didirikan pada tahun 1997 di Boston, Amerika Serikat oleh
United Nations Environment Programme (UNEP), Coalition for Environmentally
Responsible Economies (CERES), dan Tellus Institute. GRI meluncurkan panduan
laporan keberlanjutan untuk pertama kalinya pada tahun 2000 yang dinamai GRI-
G1. Selanjutnya pada tahun 2002 meluncurkan GRI-G2, tahun 2006 meluncurkan
GRI-G3, GRI-G3.1 diluncurkan pada tahun 2011, dan dua tahun setelah itu
tepatnya pada 2013 diluncurkan GRI-G4. Transformasi GRI-G3.1 ke GRI-G4
memiliki perubahan yang cukup signifikan dalam hal penyusunan laporan
keberlanjutan, yaitu pada konsep application level. GRI-G3.1 masih mengusung
konsep tersebut, sedangkan GRI-G4 sudah meniadakannya. Pada tahun 2015, GRI
membentuk Global Sustainability Standard Board (GRI GSSB) yang secara
spesifik bertugas menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan.
Menjelang kuartal keempat tahun 2016, GRI GSSB mulai memperkenalkan GRI
Standards yang diluncurkan di Indonesia tahun 2017 dan mulai efektif berlaku
pada tanggal 1 Juli 2018.
Ikhtisar rangkaian GRI Standards dibagi menjadi standar universal dan
standar topik spesifik. Standar universal dikelompokkan menjadi tiga seri meliputi
GRI 101, GRI 102, dan GRI 103. Standar topik spesifik dikelompokkan menjadi
tiga seri yaitu meliputi seri 200. Seri 300, dan seri 400. Total indikator
pengungkapan GRI Standards adalah 157 indikator

Antoro dan Hermuningsih (2018) mengungkapkan bahwa leverage sebagai
rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang
dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap
pengelolaan aktiva. Irfandani, Kusumaningtyas, dan Suparwati (2017)
menyatakan jika leverage merupakan penaksir dari resiko pada suatu perusahaan.
Leverage dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perusahaan yang dibiayai
dari hutang. Apabila total hutang lebih besar daripada total asetnya, maka dapat
dikatakan perusahaan yang tidak solvable. Pada dasarnya hutang dapat
mendukung kegiatan atau aktifitas perusahaan, baik dalam kegiatan operasional
maupun yang lainnya. Namun, apabila hutang perusahaan terlalu tinggi juga
dinilai tidak baik.
Hutang dapat mempengaruhi return yang diterima oleh investor. Setiawati
dan Lim (2018) menyebutkan bahwa utang meningkatkan return kepada
pemegang saham pada masa baik dan mengurangi return pada saat buruk. Oleh
sebab itu, perusahaan perlu juga mengelola tingkat leverage sesuai batas
kewajaran. Perusahaan seharusnya dapat lebih mengupayakan pendanaan internal
sebelum memilih pendanaan dari pihak eksternal. Pengukuran rasio leverage
dapat dilakukan dengan berbagai cara seberti dengan perhitungan debt to assets
ratio (DAR), debt to equity ratio (DER), long term debt to equity ratio, times
interest earned (TIE), dan fixed charge coverage (FCC)

Menurut Fatchan dan Trisnawati (2016), teori signalling menjelaskan
tentang sinyal yang sengaja dikeluarkan oleh perusahaan dengan profit yang
tinggi, dengan harapan bahwa pasar mampu membedakan perusahaan yang
berkualitas baik dan buruk. Yang dimaksudkan sinyal dalam teori ini adalah
terkait dengan informasi yang disampaikan perusahaan atas aktivitas bisnis yang
dilakukannya, dimana informasi ini dapat mempengaruhi persepsi publik. Selain
itu, tujuan manajemen mengungkapkan informasi perusahaan adalah mengurangi
adanya asimetri informasi antara pihak perusahaan dengan publik.
Teori ini memiliki arti bahwa perusahaan dituntut untuk dapat memberikan
informasi kepada pihak eksternal dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang
tercermin dari perubahan harga saham perusahaan karena pasar akan merespon
informasi tersebut sebagai sebuah sinyal (Nurhayati dkk, 2019). Dengan kata lain,
manajemen memberikan petunjuk mengenai prospek perusahaan kepada investor.
Informasi yang disampaikan perusahaan tidak hanya mengenai aspek keuangan
saja melainkan juga aspek non keuangan. Suryati dkk (2019) menyatakan bahwa
sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa
perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Informasi yang
diungkapkan dalam laporan keberlanjutan diharapkan mampu memenuhi harapan
publik, sehingga hal ini dianggap sebagai sinyal positif yang dapat menunjang
nilai perusahaan.

(Deegan, 2004) dikutip oleh Fatchan dan Trisnawati (2016) menyatakan
teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan
bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat
atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk
memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai
suatu yang “sah”. Salah satu cara perusahaan dapat meyakinkan masyarakat
mengenai keberadaan dan aktivitasnya dengan membuat laporan keberlanjutan
sebagai wujud pertanggungjawabannya, sehingga mereka akan mendapat
pengakuan di masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi.
Perusahaan dapat memperkuat legitimasinya dengan mengungkapkan pencapaian-
pencapaian perusahaan dari berbagai aspek. Legitimasi merupakan faktor penting
dan berpengaruh bagi perusahaan karena dianggap sebgai faktor yang strategis
dalam perkembangan perusahaan yang mendukung kelangsungan bisnis
perusahaan.
Teori legitimasi menekankan bahwa perusahaan seharusnya mengurangi
expectation gap dengan masyarakat agar dapat memperkuat legitimasi
(pengakuan) masyarakat terhadap keberadaan maupun aktivitas perusahaan. Hal
ini dimaksudkan agar perusahaan dapat menjaga reputasinya dengan menggeser
pola orientasi yang semula hanya bertumpu pada shareholder orientation menjadi
stakeholder orientation. Dengan menjaga legitimasi dari stakeholder, maka akan
dapat mendukung pencapian atas tujuan perusahaan yaitu mengenai stabilitas
usaha dan eksistensi di masa mendatang. Stabilitas dan eksistensi usaha dapat
meminimalkan resiko gulung tikar dan dapat membuat perusahaan bertahan hidup
(going concern)

Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) merupakan teori yang
menjelaskan bentuk pertanggung jawaban perusahaan atas aktivitas bisnisnya
akan ditujukan kepada pihak mana saja. Teori ini menegaskan bagaimana
manajemen perusahaan memenuhi harapan para stakeholder serta mengelola
hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan stakeholder. Menurut
Suhardiyah dkk (2018) menjelaskan bahwa pemegang saham mempunyai kendali
penuh terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, dalam hal
ini stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan.
Dalam teori stakeholder ini berarti perusahaan mempunyai kewajiban
dalam memenuhi tuntutan dan harapan para stakeholder. Para pemangku
kepentingan disini meliputi suppliers, kompetitor, pemerintah, masyarakat,
konsumen, inverstor, bank dan asuransi, organisasi di luar pemerintahan, kreditor,
perusahaan itu sendiri, serta pihak lain yang berkepentingan. Perusahaan yang
memiliki great tinggi, tentunya akan lebih berpengaruh pada masyarakat sehingga
kemungkinan pemegang sahamnya akan lebih memperhatikan program sosial
yang dibuat perusahaan. Hal ini pastinya akan mempengaruhi luas pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan.
Tuntutan dan harapan dari stakeholder tergambarkan dalam laporan
keberlanjutan atau yang biasa disebut sustainability report, dimana memenuhi
aspek keuangan dan non keuangan. Dengan informasi yang diungkapkan tersebut,
maka stakeholder dapat menentukan keputusan yang tepat karena informasi
tersebut dianggap dapat mempengaruhi tingkat kepuasan stakeholder. Sehingga
hal ini akan meningkatkan kepercayaan stakeholder dan perusahaan akan
mendapat legitimasi dari stakeholder. Output tersebut tentunya akan berimbas
pada meningkatnya nilai perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu
perusahaan (Adawiyah, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya
informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan
sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak.
Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk
investor dalam pengambilan keputusan terkait dengan investasi dalam
perusahaan tersebut semakin banyak. Penelitian terdahulu telah membuktikan
bahwa tingkat pengungkapan perusahaan akan semakin meningkat seiring
dengan semakin besarnya ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan tidak hanya
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela tetapi juga
terhadap tingkat pengungkapan wajib (Ayu, 2010)

Rasio Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar suatu
perusahaan dibiayai dengan utang. Perusahaan dengan rasio leverage yang
tinggi mengakibatkan pengawasan yang tinggi dilakukan oleh debtholders
terhadap aktivitas perusahaan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen
perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi
pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi
sorotan dari para debt holders (Zanirah, 2016). Dalam penelitian ini variabel
leverage diproksikan oleh Debt to Equity Ratio(DER). Debt to Equity Ratio
merupakan rasio yang digunakan untuk melihat utang dengan ekuitas. Rasio
ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan debitur
untuk perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui jumlah modal
sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang perusahaan. Semakin tinggi
rasio leverage menunjukan komposisi utang semakin besar dibanding
dengan total modal sendiri dan menunjukan semakin besar kemampuan
perusahaan

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang
dimilikinya, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun
penggunaan modal. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk
mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas mengukur
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan
operasional. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi kinerja
perusahaan tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan. Perusahaan
yang memiliki profit lebih tinggi memiliki kecendurangan untuk merdorong
mengungungkapkan informasi lebih rinci dalam laporan tahunan dalam
rangka menunjukkan kinerja keuangan kepada publik

Global Reporting Initiative (GRI) didirikan pada tahun 1997 oleh sejumlah
perusahaan dan organisasi yang tergabung dalam Coalition for
Environmentally Responsible Economies (CERES) dengan misi
mengembangkan pedoman pelaporan berkelanjutan yang berlaku secara global
untuk memberi petunjuk pembuatan laporan berkelanjutan dengan
memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, pada awalnya
pedoman ini hanya dipakai oleh beberapa perusahaan tetapi saat ini telah
berkembang bahkan hingga lembaga non profit pemerintah atau non-
pemerintah.
Organisasi GRI berisi perwakilan dari beberapa perusahaan di berbagai
negara, LSM dan badan PBB United Nations Enviroment Program (UNEP).
Tahun 2000, untuk pertama kalinya GRI mempublikasikan guideline nya
diikuti publikasi untuk expanded version pada bulan Agustus 2002. Saat ini
tidak kurang dari 460 perusahaan dari 45 negara mengadopsi total atau
sebagian dari GRI untuk digunakan sebagai sustainability report guideline
pada perusahaannya.
Laporan berkelanjutan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI
mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan
tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan
manajemennya. Laporan dapat digunakan untuk tujuan berikut:

1. Perbandingan dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang
   menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif
   mereka.
2. Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan
   dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan
   berkelanjutan.
3. Membadingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan diantara
   berbagai organisasi dalam waktu tertentu.
   Setelah dibentuk, GRI melahirkan panduan laporan keberlanjutan untuk
   pertama kalinya pada tahun 2000. GRI kemudian melakukan revisi terhadap
   panduan laporan keberlanjutan dalam kurun waktu tertentu dan pada
   umumnya menggunakan penamaan atau pengkodean yang spesifik. GRI G2
   atau versi 2 diterbitkan pada tahun 2002. Kemudian GRI G3, GRI G3.1, GRI
   G4 diluncurkan berurutan pada tahun 2006, 2011, dan 2013. Pada tahun 2015,
   GRI membentuk Global Sustainability Standard Board (GRI GSSB) yang
   secara spesifik bertugas menangani pengembangan standar laporan
   keberlanjutan. Menjelang kuartal keempat tahun 2016, GRI GSSB mulai
   memperkenalkan GRI Standards yang kemudian diluncurkan di Indonesia
   pada tahun 2017. GRI Standards akan mulai efektif berlaku pada tanggal 1
   Juli 2018.
   Dalam Standar GRI terdapat dua kategori pengungkapan, yaitu Standar
   Universal dan Standar Topik Spesifik. Pengungkapan standar universal
   panduan bagi pelapor dalam menggunakan Standar, melaporkan informasi
   kontekstual organisasi yang relevan, dan melaporkan cara pengelolaan topik
   materialnya. Standar topik spesifik digunakan untuk melaporkan informasi
   tentang dampak material organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan dan
   sosial. Dari masing-masing topik tersebut dijelaskan mengapa aspek tersebut
   material, bagaimana dampaknya dikelola dan bagaimana pengelolaan topik ini
   dievaluasi. Standar GRI terlebih dulu menguji isu-isu material untuk
   dilaporkan. Untuk topik-topik yang dianggap material, organisasi dapat
   memberikan penjelasan naratif tentang alas an atau latar belakang suatu topik
   dianggap material (penting), tempat terjadinya dampak atau batasan topik, dan
   cara perusahaan mengelola dampak tersebut. GRI memberikan pilihan dalam
   menyiapkan laporan sesuai Standar GRI yakni Inti dan Komprehensif. Inti
   berarti laporan berisi informasi minimal yang diperlukan untuk memahami
   hakikat organisasi, topik materialnya, dampak terkait, dan bagaimana hak
   tersebut dikelola. Sedangkan Komprehensif mewajibkan pengungkapan
   tambahan tentang strategi, etika dan integritas, serta tata kelola organisasi,
   mewajibkan melaporkan seluruh pengungkapan topik spesifik untuk setiap
   topik material yang dicakup dalam Standar GRI.
   Penggunaan GRI Standards mungkin tidak akan berdampak signifikan
   bagi perusahaan yang telah membuat laporan keberlanjutan berbasiskan GRI
   G4. Secara umum, isi keduanya tidak jauh berbeda. Hanya ada 2 indikator
   spesifik yang “discontinued” dan total 42 yang direvisi. Selebihnya
   mengalami perubahan minor atau perubahan klasifikasi indikator. Baik GRI
   G4 maupun GRI Standards juga memiliki penekanan yang sama. Keduanya
   sama-sama memperhatikan isu kesetaraan gender dan keterlibatan value
   chain dalam setiap aspek keberlanjutan. Prinsip-prinsip laporan keberlanjutan
   juga masih sama. Materiality dan boundary masih menjadi landasan dalam
   menentukan isi laporan. Kemudian, GRI G4 dan GRI Standards juga tetap
   mendorong proses assurance oleh pihak independen atas laporan
   keberlanjutan yang diterbitkan. Pilihan core dan comprehensive dalam
   menyusun laporan juga masih berlaku. GRI Standards mengusung perubahan
   signifikan dalam hal struktur dokumen dan penggunaan bahasa. Pertama, GRI
   Standards menggunakan skema dokumen modular dengan total 36 modul.
   Dengan demikian, setiap modul dapat ditambah, dikurangi atau diubah kapan
   saja sesuai dengan dinamika aspek keberlanjutan. Misalnya, jika GRI ingin
   menambah indikator pada topik energi, maka GRI akan menerbitkan GRI 302-
   6, GRI 302-7 dan seterusnya.
   Perkembangan standar GRI dapat digambarkan sebagai berikut:
   Gambar 2.2 : Perkembangan Standar GRI
   Dikutip dari https://www.globalreporting.org/standards/media/g4- to-the-
   gri-standards-disclosures-track-chandes.pdf Perbedaan yang menonjol adalah
   dari GRI 4 menjadi GRI Standards adalah adanya perubahan signifikan terkait
   dengan struktur dokumen dan penggunaan bahasa. Pertama, GRI Standards
   menggunakan skema modular dengan total 36 modul. Dengan begitu, setiap
   modul dapat ditambah, dikurangi atau diubah kapan saja sesuai dengan
   dinamika aspek keberlanjutan. Yang kedua, GRI Standards mengubah
   penggunaan kata dan gaya bahasa agar lebih mudah dimengerti oleh para
   pemangku kepentingan. Misalnya penggunaan kata disclosure dibandingkan
   dengan indicator, menggunakan kata topic daripada aspect dan menggunakan
   kata management approach dibandingkan dengan menggunakan istilah
   disclosure of management approach atau DMA. Hal lainnya adalah
   penempatan pembahasan mengenai management approach pada GRI 103
   bersama dengan pembahasan tentang materiality dan boundary yang pada
   sebelumnya disebut sebagai DMA dibahas khusus dan tersebar pada berbagai
   indikator sehingga menyulitkan bagi pengguna untuk memenuhi ketentuan
   DMA ini pada setiap indikator. Sedangkan untuk struktur penulisan, GRI
   Standards dengan jelas membedakan klausul yang harus dipenuhi
   (requirements) dan yang direkomendasikan (Recommendations) yang
   bertujuan agar memudahkan penyusun laporan keberlanjutan untuk
   menentukan prioritas penulisan data dan informasi pada hal-hal requirements
   terlebih dahulu

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tentu harus
memperhatikan nilai-nilai dan norma yang ada di lingkungan dimana
perusahaan tersebut berada agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat
(Deegan, 2004). Menurut Syakirli, dkk., (2019:279), perusahaan memerlukan
pengakuan dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat
agar mampu memperthankan kelangsungan hidupnya atau hal ini biasa disebut
dengan legitimasi. Perusahaan dianggap dapat membuktikan rasa tanggung
jawabnya dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat dengan melakukan
kegiatan sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut dengan tanggung
jawah sosial, yang nantinya terdapat dalam pengungkapan sustainability
reporting (Noerkholiq dan Muslih, 2021). Dengan teori legitimasi ini,
perusahaan dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan operasionalnya
dengan memperhatikan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat,
sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosialnya, agar
perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Karena perusahaan tau,
kelangsungan hidup dari perusahaan juga bergantung pada pemangku
kepentingan yang ada di sekitar lingkungan perusahaan

Teori keagenan memegang peran penting dalam praktik bisnis perusahaan.
Teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan
antara principal dan agen. Principal sebagai pemegang saham dan agen
sebagai manajer. Jensen dan Meckling (1976) mendefinsikan teori keagenan
(agency theory) sebagai kontrak antara satu atau lebih principal (pemilik)
dengan agent (manajer). Teori keagenan memaparkan bahwa manajer
perusahaan dengan profit yang lebih tinggi kemungkinan akan melakukan
pengungkapan yang lebih luas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
pribadi, seperti promosi jabatan dan kompensasi. Sebaliknya, apabila profit
perusahaan menurun, manajer akan cenderung mengurangi informasi yang
diungkapkan dengan tujuan untuk menyembunyikan alasan-alasan mengapa
profit perusahaan mengalami penurunan Jensen dan Meckling (1976).
Konsep teori keagenan (agency theory) menurut Supriyono (2018) yaitu
hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan
untuk suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai
pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan
kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir
beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.
Teori keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan
dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang
pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara
kelompok tersebut. Konsep Agency Theory menurut Scott (2015) adalah
hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah
pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan
principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan
principal. Hubungan kedua pihak tersebut diharapkan terjadi harmonisasi
peran yang dikenal sebagai corporate governance, Mulyadi dan Anwar (2015)
mendefinisikan corporate governance sebagai mekanisme yang mengontrol
sebuah perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif dalam memenuhi
kedua kepentingan pemangku. Dari beberapa pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa teori keagenan (agency theory) adalah model ataupun
rancangan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan
agen dalam terjadi potensi konflik kepentingan

Pada konsep pembangunan berkelanjutan, dunia usaha tidak lagi hanya
dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line (SBL)
atau nilai perusahaan (corporate value) dilihat dari segi kondisi ekonominya
(financial) saja. Dikutip dalam Elkington (1998) memperkenalkan konsep
Triple Bottom Line (TBL atau 3BL) atau juga 3P – People, Planet and Profit.
Secara singkat, ketiganya merupakan pilar yang mengukur nilai kesuksesan
suatu perusahaan dengan tiga kriteria: ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Pendekatan ini telah banyak digunakan sejak awal tahun 2007 seiring
perkembangan pendekatan akuntansi biaya penuh (full cost accounting) yang
banyak digunakan oleh perusahaan sektor publik. Istilah triple bottom line
semakin dipahami oleh dunia usaha. Sekarang dunia usaha tidak hanya
memperhatikan laporan keuangan perusahaan saja (single bottom line),
melainkan sudah meliputi aspek keuangan sosial dan lingkungan hidup yang
biasa disebut triple bottom line (TBL). Sinergi ketiga elemen tersebut
merupakan kunci dari konsep Laporan Berkelanjutan.
Pengertian TBL dikutip Putra dan Larasdiputra (2019) adalah intisari dari
keberlanjutan dengan mengukur dampak dari kegiatan organisasi di dunia,
termasuk profitabilitas dan pemegang saham, sosial, masyarakat, dan
lingkungan. Sedangkan Aristini dan Semara (2019) menyatakan bahwa
Konsep (TBL) diharapkan mampu berkontribusi untuk ikut serta membangun
masyarakat dan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya serta tidak hanya
berorientasi pada laba.
Nurhidayat, Junaid dan Kamase (2020) menjelaskan keterkaitan mengenai
ketiga aspek TBL yaitu: Profit, merupakan pendapatan tambahan yang
digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Profit dapat
dikatakan sebagai ideologi perusahaan, dalam arti bahwa kelangsungan hidup
perusahaan tidak akan tercapai tanpa ada laba. Akan tetapi dalam
perkembangannya lingkungan bisnis semakin menyadari bahwa laba bukan
suatu bagian parsial sehingga laba sebagai pilar harus dikaitkan dengan pilar
yang lainnya. Aspek berikutnya adalah People, masyarakat yang menjadi
salah satu unsur pendukung yang menentukan manusia berhubungan dengan
sentuhan humanisme yang dikelola untuk perusahaan, manusia juga berkaitan
dengan variabel-variabel sosial contohnya seperti tingkat partisipasi dalam
pengambilan keputusan dan Planet yang merupakan lingkungan yang
memiliki hubungan sebab-akibat dengan perusahaan,. Pilar selanjutnya yaitu
lingkungan mencerminkan simbiosis dengan perusahaan contohnya berkaitan
dengan kualitas udara, air, dan biodervisity