Tag: Judul Akutansi

Profitabilitas merepresentasikan salah satu parameter mendasar dalam
mengukur performa keuangan suatu perusahaan. Tujuan utamanya ialah menilai
kemampuan entitas dalam menghasilkan laba melalui efektivitas pengelolaan
pendapatan, optimalisasi aset, serta pengaturan modal ekuitas yang dimiliki secara
efisien. Rasio ini mengindikasikan tingkat efisiensi dan efektivitas operasional
dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna menciptakan keuntungan
dalam suatu periode tertentu. Bagi kalangan investor berorientasi jangka panjang,
analisis terhadap profitabilitas memiliki urgensi tersendiri karena memberikan
gambaran mengenai potensi imbal hasil di masa depan, termasuk kemungkinan
distribusi dividen kepada pemegang saham (Zulfia & Widijoko, 2019)
Secara konseptual, profitabilitas menggambarkan sejauh mana perusahaan
mampu menciptakan laba, dan kerap dijadikan tolok ukur utama dalam
mengevaluasi keberhasilan operasional. Aspek ini tergolong elemen fundamental
yang memiliki implikasi strategis, sebab tak hanya menarik minat investor dalam
menanamkan modal, tetapi juga memperlihatkan sejauh mana efektivitas dan
efisiensi penggunaan sumber daya dalam aktivitas bisnis. Kian besar laba yang
berhasil diraih oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula daya tarik investasi
terhadap entitas tersebut, yang secara simultan akan berdampak pada peningkatan
nilai perusahaan (Ramdhonah dkk 2019). Penelitian ini, profitabilitas diproksikan
menggunakan rasio Net Profit Margin (NPM) sebagai indikator kinerjanya

Teori legitimasi pertama kali diperkenalkan oleh Dowling & Pfeffer (1975),
yang menitikberatkan pada adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dan
komunitas sosial di sekitarnya. Teori ini mengasumsikan bahwa keberlangsungan
operasional suatu perusahaan sangat bergantung pada penerimaan serta legitimasi
yang diberikan oleh masyarakat, yang memiliki kewenangan normatif dalam
menentukan kesesuaian tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.
Oleh sebab itu, perusahaan akan senantiasa berupaya untuk memperoleh pengakuan
serta mempertahankan keselarasan hubungan dengan lingkungan sosial tempat ia
beraktivitas. Apabila suatu perusahaan gagal memenuhi ekspektasi norma dan
aturan sosial yang berlaku, maka legitimasi yang diberikan masyarakat dapat
dicabut kapan saja. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perusahaan perlu
menjalankan aktivitas bisnis yang selaras dengan ketentuan normatif agar
keberlanjutan usahanya tetap terpelihara.
Legitimasi mencerminkan suatu mekanisme sosial yang menuntut
perusahaan agar menunjukkan sensitivitas terhadap kepentingan masyarakat.
Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai elemen strategis yang
memengaruhi kelangsungan entitas bisnis. Oleh karena itu, perusahaan dituntut
menjalin interaksi yang konstruktif dengan lingkungan sosial dan komunitas
sekitarnya. Untuk memenuhi ekspektasi tersebut, diperlukan kontribusi yang
sejalan dengan nilai-nilai serta harapan publik. Dengan cara ini, perusahaan dapat
menjaga eksistensi dan mendukung perwujudan visi jangka panjangnya. Hal ini
memperlihatkan bahwa keberlanjutan suatu perusahaan sangat erat kaitannya
dengan bagaimana entitas tersebut membangun dan memelihara relasi dengan
masyarakat serta lingkungan sosialnya (Putri & Mardenia, 2019).
Salah satu representasi konkret dari hubungan timbal balik tersebut
terwujud dalam implementasi Corporate social responsibility, yakni bentuk
tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan terhadap komunitas sekitar.
Praktik Corporate social responsibility mencerminkan penerapan prinsip-prinsip
dalam teori legitimasi, karena melalui aktivitas ini perusahaan diharapkan dapat
berperilaku sesuai dengan norma sosial dan batasan nilai yang dianut oleh
masyarakat tempat ia beroperasi (Safira & Widajantie, 2021).

Teori sinyal pertama kali diinisiasi oleh Spence (1973), yang
mengemukakan bahwa pihak yang menguasai informasi (disebut pengirim) dapat
menyampaikan sinyal tertentu berupa informasi relevan guna mencerminkan
kondisi aktual perusahaan kepada pihak penerima, yakni investor. Penyampaian
sinyal tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi investor dalam melakukan
pengambilan keputusan ekonomi secara lebih rasional.
Ketika manajemen puncak memiliki pengetahuan yang lebih mendalam
terkait kondisi intrinsik perusahaan, mereka cenderung terdorong untuk
mengomunikasikan informasi tersebut sebagai bentuk sinyal positif kepada calon
investor. Penyampaian sinyal semacam ini berpotensi membentuk persepsi yang
lebih optimis terhadap prospek perusahaan, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan nilai pasar saham perusahaan secara signifikan (Purba, 2023).
Teori sinyal menegaskan bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai
medium utama dalam mengomunikasikan sinyal, baik yang bersifat positif maupun
negatif, kepada seluruh pengguna informasi. Substansi dan mutu pengungkapan
informasi di dalam laporan tersebut menjadi penentu utama dari sinyal yang
ditransmisikan. Melalui perspektif teori ini, pihak manajemen selaku agen, investor
selaku prinsipal, serta pihak eksternal lainnya dapat menggunakan laporan
keuangan berkualitas sebagai sarana untuk menekan tingkat asimetri informasi
yang terjadi. Penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban bagi setiap
entitas usaha, karena laporan ini menjadi instrumen krusial dalam menilai posisi
keuangan serta kinerja operasional perusahaan secara menyeluruh. Informasi yang
termuat di dalamnya memegang peranan vital dalam mengantisipasi potensi
kegagalan usaha di masa mendatang. Bagi investor, kualitas pengungkapan
informasi dalam laporan keuangan memiliki daya pengaruh yang signifikan
terhadap proses penilaian serta pengambilan keputusan investasi. Investor akan
menganalisis dan menafsirkan informasi tersebut secara kritis sebagai representasi
sinyal yang mencerminkan kondisi perusahaan. Apabila informasi yang
dipublikasikan mengandung sinyal positif, maka hal itu akan memperkuat minat
serta komitmen investasi. Sebaliknya, jika sinyal yang ditampilkan bersifat negatif,
maka investor cenderung menarik investasinya dan mengalihkan perhatian pada
perusahaan lain yang dinilai memiliki informasi yang lebih kredibel dan prospektif
(Sutra & Mais, 2019).

Landasan konseptual dari teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh
Jensen dan Meckling. Menurut pandangan Jensen & Meckling (1976), hubungan
keagenan terbentuk ketika individu atau sekelompok entitas yang bertindak sebagai
prinsipal memberikan arahan kepada pihak lain, yang disebut sebagai agen, untuk
melaksanakan suatu aktivitas atau jasa tertentu, sembari mendelegasikan sebagian
kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam hal ini,
agen merupakan pihak yang menjalankan aktivitas operasional perusahaan,
sedangkan pemilik saham atau investor berperan sebagai prinsipal.
Relasi keagenan ini ditandai dengan adanya pemisahan fungsi antara
pengelola (manajemen) dan pemilik modal. Pemisahan fungsi tersebut berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan, karena manajemen tidak senantiasa bertindak
sejalan dengan kepentingan pemilik. Ketidaksinkronan tujuan antara agen dan
prinsipal inilah yang menjadi akar dari konflik keagenan. Dalam konteks ini, biaya
keagenan mencerminkan pengeluaran ekonomi yang dikeluarkan oleh prinsipal
sebagai upaya untuk mengimplementasikan mekanisme kontrol dan pembatasan
terhadap tindakan manajerial, yang ditujukan untuk memitigasi risiko dari
ketidaksamaan kepentingan tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara
keputusan manajemen yang seharusnya memberikan hasil optimal bagi pemilik
namun justru merugikan, maka akan timbul kerugian yang dikenal sebagai kerugian
residual, yakni nilai ekonomi yang hilang akibat deviasi keputusan tersebut (Purba,
2023).
Menurut teori keagenan, interaksi antara pemilik dan manajemen
melahirkan hubungan yang bersifat kontraktual. Ketika pemilik memperkerjakan
agen untuk menyelenggarakan layanan tertentu, maka hubungan keagenan secara
otomatis terbentuk. Karena terdapat disparitas antara tujuan pemilik dan agen dalam
mengelola kinerja perusahaan, maka potensi terjadinya konflik keagenan menjadi
semakin besar (Anggraini & Fidiana, 2021).
Upaya untuk mereduksi konflik tersebut dapat dilakukan melalui penerapan
mekanisme kontrol yang efektif, salah satunya melalui struktur kepemilikan dan
pengawasan internal. Pendekatan yang diyakini mampu menekan
ketidakharmonisan tersebut adalah dengan menerapkan Good corporate
governance. Penerapan Good corporate governance berfungsi sebagai instrumen
pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku manajemen (agent) agar tetap
selaras dengan kepentingan pemilik (principal). Dengan demikian, kemungkinan
timbulnya konflik dapat diminimalisir. Good corporate governance juga
memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa dana yang mereka
investasikan akan dikelola secara akuntabel, dan bahwa para agen bertindak sesuai
dengan tanggung jawabnya serta demi keberlangsungan perusahaan.

Komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh dewan
komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor
dalam mempertahankan independensinya. Tugas dari komite audit adalah
mengawasi penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari kesalahan atau
kecurangan dan diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen untuk
memanipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan. Komite audit
berperan dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.
Keberadaan komite audit akan membuat laporan keuangan terus terkendali
sehingga kinerja keuangan juga akan semakin membaik (Anggraini, 2018).
Menurut Sari dan Setiyowati (2017), Agatha et al., (2020) dan Gill dan
Obradovich (2012) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan
sekaligus memberikan nasihat kepada manajemen. Diadakannya
pengawasan dewan komisaris terhadap kinerja manajemen, dapat
meminimalisir tindakan kecurangan dalam perusahaan sekaligus
memastikan apakah manajemen sudah bertindak demi kepentingan
perusahaan. Menurut Nurcahya et al., (2018), Sari dan Setiyowati (2020)
serta Al-Amameh (2018) mengatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer
dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa
disebut agency conflict. Perusahaan yang dimiliki secara manajerial,
manajer yang juga pemegang saham tentu saja akan menggabungkan
kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang
saham. Pada saat yang sama, dalam perusahaan tanpa kepemilikan
manajemen, manajer yang bukan pemegang saham mungkin hanya
mementingkan kepentingan pribadi. Maka dari itu semakin meningkat
proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja
keuangan perusahaan (Saifi, 2019).
Kepemilikan manajerial digunakan sebagai pengukur hasil kinerja
keuangan sebuah perusahaan dimana perusahaan akan untung apabila
kepemilikan saham manajer itu sebanding dengan saham yang dimiliki oleh
publik, maka manajer juga akan memiliki kepentingan yang sama dengan
pemilik saham yang lain sehingga tidak merugikan para pemilik saham
(Anggraini, 2018).

Komite audit memiliki tugas secara terpisah dalam membantu dewan
komisaris untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam
memberikan pengawasan secara menyeluruh (Anandamaya, 2021).
Pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), komite
audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk menjamin bahwa: 1)
laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku, 2) struktur pengendalian internal perusahaan
dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum, 3)
menindaklanjuti temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen.
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 komite
audit adalah pihak independen yang mengevaluasi pelaksanaan audit intern
dalam rangka menilai kecakupan pengendalian intern termasuk mencakup
proses pelaporan keuangan. Keanggotaan komite audit minimal diisi oleh
seseorang komisaris independen, seorang pihak independen yang memiliki
keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang pihak independen yang
memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
Hubungan komite audit dengan teori keagenan, yaitu semakin tinggi
tingkat pengawasan yang dilakukan komite audit dalam perusahaan, maka
dapat meminimalisir terjadinya permasalahan antara pihak agensi dan
principal, sehingga kinerja keuangan akan lebih baik. Hal tersebut akan
menarik para investor untuk melakukan investasi dan merupakan prestasi
pihak manajer sehingga posisi manajer perusahaan akan tetap dipertahankan
dan pihak principal akan memberikan bonus atas prestasi pihak agen

Hermayanti dan Sukartha (2019) menyatakan kepemilikan manajerial
merupakan persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen.
Kepemilikan saham oleh manajemen dapat digunakan untuk mengurangi
biaya keagenan yang dikeluarkan, karena dengan memiliki saham
perusahaan diharapkan manajer dapat merasakan langsung manfaat dari
setiap keputusan yang diambil.
Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka
manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena
manajemen memiliki tanggungjawab untuk memenuhi keinginan dari
pemegang saham yang tidak lain adalah dirirnya sendiri. Manajemen akan
lebih berhati – hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen
akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil.
Selain itu, manajemen akan ikut menanggungjawab apabila keputusan yang
diambil itu salah (Anandamaya, 2021).

Kinerja perusahaan merupakan hasil yang dapat diukur dan
menggambarkan kondisi empiris perusahaan dengan ukuran yang berbeda.
Evaluasi kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah
satunya yaitu dilakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Salah satu
faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan dan meningkatkan nilai
perusahaan adalah kondisi keuangan perusahaan yang digambarkan dengan
kinerja keuangan perusahaan tersebut (Setyaningsih dan Aufa, 2022).
Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang
dipertimbangkan oleh investor ketika akan mengambil keputusan dalam
berinvestasi. Kinerja keuangan perusahaan yang baik mencerminkan
kemampuan perusahaan dalam mengelola asset perusahaan. Oleh karena itu,
analisis kinerja keuangan perusahaan sangat penting bagi investor
mengingat risiko dan jumlah investasi yang cukup besar (Januarty, 2019).
Hubungan teori agensi dengan kinerja keuangan berkaitan dengan
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu literatur akuntansi
tentang pengungkapan sendiri seringkali mengacu pada konsep keagenan
dalam mennyediakan dorongan untuk melakukan pengungkapan wajib
maupun sukarela terhadap laporan keuangan. Dorongan tersebut yang
ditunjukkan oleh literatur sebagai alat penggerak yang digunakan untuk
mengurangi asimetri informasi antara principal dan agen. Oleh sebab itu
mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan
pengembangan lebih lanjut dari teori keagenan yang menunjukkan adanya
perbedaan pandangan dan kepentingan anatara principal dan agen
(Anggraini, 2018)

Teori keagenan adalah teori yang mengungkapkan hubungan antara
pemilik (principal) dengan manajemen (agent). Jensen & Meckling (1976),
mengemukakan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengendalian
perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik
kepentingan yang disebut konflik keagenan. Hubungan keagenan
mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (information asymmetry),
dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi
mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas
daripada pemilik (Ardana dan Sujana, 2018).
Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan
untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen
dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah
kontrak antara manajer (agent) dengan pemegang saham (principal).
Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara
manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah
makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan
diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda
dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibatnya yang
terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham
menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas
investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan
kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif
yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan
(Faishal, 2019).

Leverage atau rasio solvabilitas merupakan pengunaan aktiva untuk
menutup atau membayar beban tetap. Menurut Riyandi (2019) leverage adalah
kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau
kewajiban-kewajibannya apabila dilikuidasi. Leverage tersebut harus menunjukan
proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya.
Yohana (2021) menyatakan ratio leverage adalah rasio yang digunakan
untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya
berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan
aktivanya. Rasio solvabilitas dalam arti luas digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan (dilikuidasi).
Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya
utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan
aktivitas operasinya. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka
semakin banyak jumlah beban bunga yang diderita oleh perusahaan, sehingga dapat
mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat
mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Putri,
2023).

Perusahaan yang baik memiliki tingkat likuiditas yang cukup untuk
menjalankan perusahaannya. Perusahaan yang tidak memiliki dana yang cukup
untuk menutupi utang yang jatuh tempo dapat mengganggu hubungan baik dengan
pemegang saham. Artinya pada akhirnya perusahaan akan memperoleh krisis
kepercayaan dari berbagai pihak yang selama ini membantu kelancaran perusahaan
Menurut Kasmir (2018), likuiditas merupakan rasio yang mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik
kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan.
Menurut Tarihoran (2023), likuiditas adalah suatu indikator mengenai
kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek pada
saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancarnya. Likuiditas tidak hanya
berkenaan dengan keadaan keseluruhan, keuangan perusahaan, tetapi juga
berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi
uang kas.
Menurut Sudjiman (2022) rasio likuiditas adalah kemampuan suatu
perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio ini
sangatlah penting karena jika perusahaan megalami kegagalan dalam membayar
kewajiban jangka pendeknya dapat menyebabkan menurunnya suatu nilai
perusahaan atau dapat menurunkan minat para investor. Menurut Ridhawati (2023)
definisi rasio likiuiditas yaitu “rasio likuiditas menunjukkan kemampuan untuk
membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas
perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang bisa
diubah menjadi kas suatu perusahaan yang meliputi kas, surat berharga, piutang,
persediaan.”

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk
mendapatkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun
modal sendiri (Irianti, 2021). Menurut Hidayah (2022), rasio profitabilitas
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan selama
periode waktu tertentu. Profitabilitas digunakan untuk memantau perkembangan
keuntungan yang diperoleh perusahaan.
Menurut Pradista (2022) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan
untuk mendapatkan laba yang dinyatakan dalam presentase. Profitabilitas dinilai
sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Tingginya profitabilitas dapat
mendukung kegiatan operasional perusahaan secara maksimal.

Agency theory atau teori agensi merupakan teori yang menjelaskan
hubungan antara pemilik modal (Principal) yaitu investor dengan manajer (Agent).
Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik (Principal) dan
manajer (Agent) sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan
(conflict of interest) (Stephanus, 2018).
Perbedaan kepentingan antara Principal dengan Agent dapat menimbulkan
permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi. Keadaan asimetri informasi
terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak sama antara Principal dan
Agent. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi). Asimetri
informasi dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena adanya
kesulitan Principal memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan
agen (Dini, 2022).
Teori agensi atau teori keagenan muncul ketika terdapat dua pihak yang
saling terkait dimana pihak pertama setuju untuk memakai jasa pihak tertentu. Teori
keagenan merupakan sekelompok gagasan mengenai pengendalian organisasi yang
didasarkan pada keyakinan bahwa pemisahan kepemilikan dengan manajemen
menimbulkan potensi bahwa keinginan pemilik diabaikan ketika pemilik (manajer)
mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan ada pihak lain, terdapat hubungan
keagenan antara kedua belah pihak (Heryatno, 2019).
Wardoyo (2021) menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan
pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen
merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi
kepentingan pemegang saham. Manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk
membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu,
manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang
saham.
Saragih (2018) menyatakan satu elemen kunci dari teori keagenan adalah
bahwa prinsipal dan agen mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan. Teori agensi
mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka. Para
agen diasumsikan menerima kepuasan bukan saja dari kompensasi keuangan tetapi
juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan agensi, seperti kemurahan
jumlah waktu luang, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel.
Prinsipal diasumsikan tertarik hanya pada hasil keuangan yang bertambah dari
investasi mereka dalam perusahaan.
Menurut Brigham dan Houston (2018:26) hubungan keagenan dapat timbul
di antara:

1. Pemegang Saham dengan Manajer
   Masalah keagenan dapat timbul jika manajer menempatkan tujuan dan
   kesejahteraan mereka sendiri pada posisi yang lebih tinggi dari kepentingan
   pemegang saham. Menurut Herawaty (2019), masalah keagenan potensial
   terjadi bila proporsi kepemilikan atas saham perusahaan kurang dari seratus
   persen sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar
   kepentingannya sendiri dan bukan memaksimalkan nilai perusahaan dalam
   mengambil keputusan pendanaan. Tindakan manajer yang oportunistik
   tersebut akan mempertinggi biaya perusahaan dan mengurangi kemakmuran
   pemegang saham.
2. Pemegang saham (melalui Manajer) dengan Kreditur
   Kreditur memiliki klaim atas sebagian dari arus kas perusahaan untuk
   pembayaran bunga dan pokok utang. Mereka memiliki klaim atas aset
   perusahaan saat perusahaan mengalami kebangkrutan (Herawaty, 2019). Pada
   saat perusahaan mengalami kebangkrutan, keputusan harus segera diambil
   untuk mengatasi kondisi tersebut, yaitu apakah akan melikuidasi perusahaan
   dengan menjual seluruh aset atau melakukan reorganisasi. Manajemen perlu
   segera bertindak dan khususnya manajer memilih mereorganisasi dengan
   tujuan mempertahankan pekerjaannya. Keputusan manajer ini tentu saja
   berdampak pada pemegang saham atau kreditur atau kedua belah pihak
   tersebut.

Hasil penelitian Purwanto dan Wikartika (2014) menyatakan profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan keuangan.
Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi
pengungkapan sukarela karena dianggap penekanan pada keuntungan atau laba yang
diperoleh tidak mencerminkan kelejasan terhadap penerimaan yang diharapkan
investor. Sehingga besar kecilnya profitabilitas suatu perusahaan tidak akan
mempengaruhi tingkat keluasan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan
mereka.
Penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil peneilitian Saputra (2012)
menyatakan adanya pengaruh profitabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan
sukarela pada laporan keuangan. Menurutnya, perusahaan dalam kondisi good news
dapat ditandai dengan perolehan profitabilitas tinggi. Hal ini dikarenakan para investor
kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, dengan
harapan perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang tinggi pula
(Saputra, 2012) . Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suta &
Laksito (2012). Diikuti pula dengan penelitian pada tahun berikutnya yaitu Fitriana
(2014) menyatakan bahwa profitabiltas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.
Hal ini didasari oleh alasan yaitu kinerja perusahaan yang baik, dapat dicerminkan
melalui tingkat profitabilitas yang akan diperoleh dari waktu ke waktu (Widianto,
2011). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin
besar pengungkapan informasi yang dilakukan. Perusahaan dengan tingkat
pengembalian yang tinggi dari investasi, akan menggunakan hutang yang relatif
kecil.
Dengan tingginya tingkat profitabilitas inilah yang dapat mengurangi
masalah keagenan, karena diharapkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi
diiringi juga dengan pengungkapan yang tinggi. Semakin tinggi profitabilitas
perusahaan maka semakin besar pula tingkat perusahaan dalam menarik perhatian
stakeholder.

Hasil penelitian Saputra (2012) mengungkapkan bahwa likuiditas tidak
berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Menurut Daniel (2013) tingkat
likuiditas yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga
cendrung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak
luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel. Namun
perusahaan dengan likuiditas rendah akan melakukan pengungkapan yang lebih luas
sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen. Apabila kelemahan
kinerja manajemen perusahaan dapat terdeteksi maka manajemen perusahaan dapat
membuat keputusan untuk melakukan perbaikan agar kinerja manajemen dapat
ditingkatkan sehingga likuiditas dapat naik dan perusahaan terlihat lebih likuid.

Adhi dan Mutmainah (2012) meneliti bahwa tingkat leverage berpengaruh
negative dan signifikan. Hal ini berarti semakin besar leverage maka semakin sedikit
luas pengungkapan sukarela. Alasan yang mendasari hasil penelitian ini karena
semakin tinggi leverage perusahaan menunjukkan semakin tinggi tingkat hutang
perusahaan tersebut dan akan berdampak pada timbulnya beban bunga yang dapat
menurunkan laba kotor dan berpengaruh terhadap earnings per share (EPS). Menurut
(Bringham dan Houston dalam Suta dan Laksito, 2012) para investor lebih meminati
saham yang memiliki EPS tinggi dibandingkan saham yang memiliki EPS rendah.
Dengan kondisi tersebut leverage yang tinggi manajemen perusahaan akan
cenderung bersikap hati-hati dalam melakukan pengungkapan informasi karena
khawatir penilaian investor terhadap kemampuan perusahaan dalam pengembalian
hutang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriana (2014) yang menunjukkan
hubungan negatif signifikan antara kedua variabel tersebut.
Berbeda dengan hasil penelitian Saputra (2012) yang menyatakan tingkat
leverage perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Tingkat
leverage sendiri menggambarkan tingkat kemampuan bertahan hidup perusahaan dilihat
dari sisi jangka panjang (Saputra, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2013),
luas pengungkapan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat leverage dari sebuah perusahaan.
Semakin besar tingkat leverage maka perusahaan akan semakin komprehensif dalam
mengungkapkan laporan keuangannya, itu dikarenakan timbul biaya pengawasan yang
lebih tinggi pula.

Menurut Fitriana (2014) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap
Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan hal ini disebabkan karena
perusahaan besar rata-rata cenderung berpotensi besar atas public demand karena
publik banyak menginginkan informasi perusahaan tersebut seperti informasi tentang
inovasi teknologi, strategi, rencana, dan taktik untuk mencapai target pasar yang
baru. Hal inilah yang menjadikan manajemen enggan melakukan pengungkapan
secara lebih luas karena informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesaing untuk
mengetahui strategi perusahaan yang justru dapat berdampak melemahkan posisi
perusahaan dalam persaingan.
Penelitan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Suta dan Laksito (2012)
serta Adhi dan Mutmainah, (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Perusahaan
besar cenderung memiliki agency cost yang lebih besar karena semakin besar ukuran
perusahaan, maka semakin meningkat pula jumlah stakeholder yang terlibat di
dalamnya. Agency cost dapat diminimalisasi dengan adanya pengungkapan informasi
yang lebih memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Selain itu,
perusahaan besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks, sehingga
menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Oleh karena itu, perusahaan besar dituntut untuk mengungkapkan informasi lebih
luas sebagai bentuk pertanggungjawabannya daripada perusahaan kecil.

Teori lain yang mendukung penelitin ini adalah teori stakeholder. Widianto
(2011) berpendapat Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah
suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus
memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelangsungan hidup
perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus
dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.
Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi
(Widianto, 2011)
Perusahaan dapat berkembang salah satunya membutuhkan dukungan dari
para stakeholder-nya. Para stakeholder membutuhkan berbagai informasi terkait
dengan aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memberikan berbagai informasi yang
dimiliki untuk menarik dan mencari dukungan dari para stakeholder-nya. Masingmasing perusahaan akan menarik atau mencari dukungan stakeholder-nya salah
satunya dengan melakukan pengungkapan. Pengungkapan informasi dapat dibagi
menjadi dua yakni yang sifatnya wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary).
Melalui pengungkapan tersebut perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih
cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi
masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri dalam Widiantoro, 2011).

Agency Theory atau teori keagenan mendasari praktek pengungkapan laporan
tahunan oleh perusahaan terhadap para pemegang saham. Teori keagenen Jensen and
Meckling (1976) memiliki asumsi bahwa para pemegang saham tidak memiliki
cukup informasi tentang kinerja dan kondisi perusahaan. Agen memiliki lebih
banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek perusahaan
secara keseluruhan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal
(Hidayat, 2017). Inilah yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi
yang dimiliki antara prinsipal dan agen, sehingga mengakibatkan asimetri infomrasi.
Munculnya masalah keagenan terjadi karena ada pihak-pihak yang memiliki
perbedaan kepentingan pribadi namun saling bekerja sama dalam pembagian
wewenang yang berbeda. Masalah keagenan ini dapat merugikan prinsipal karena
pihak prinsipal tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tidak memiliki
cukup akses dalam mengelola perusahaan.
Meisser et al, (2006:7) mengemukakan bahwa hubungan keagenan ini dapat
mengakibatkan munculnya permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya asimetri informasi (information asymmetry), yaitu kondisi
   dimana manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai
   keadaan kondisi perusahaan serta posisi keuangan yang sebenarnya
   terjadi disbanding principal
2. Munculnya konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini
   diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan, dimana manajemen
   bertindak tidak selalu sejalan dengan kepentingan principal.
   Kepentingan tersebut salah satunya adaalah kepentingan ekonomis
   yang saling berbeda, sehinga dimungkinkan manajemen mengambil
   keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal.
   Untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini akan timbul biaya
   keagenan yang ditanggung oleh principal dan agen. Jensen dan Meckling
   (1976) membagi biaya keagenan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:
3. Monitoring cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh
   principal. Biaya ini dikeluarkan untuk melakukan monitoring perilaku
   agen, yaitu untuk mengukur serta mengamati dan mengontrol perilaku
   agen.
4. Bonding cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh agen.
   Biaya ini dikeluarkan untuk jaminan agen bahwa agen bertindak sesuai
   dengan kepentingan principal.
5. Residual loss, yaitu berkurangnya kemakmuran principal sebagai
   pengorbanan akibat dari perbedaan keputusan antara agen dan
   principal.
   Untuk mengurangi biaya agensi, maka diperlukan alat kontrol yang dapat
   mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan, yaitu
   laporan keuangan. Para pemilik modal menggunakan informasi yang ada pada
   laporan keuangan sebagai sarana transparansi dari akuntabilitas manajer. Diharapkan
   dengan adanya pengungkapan yang luas dapat mengurangi asimetri informasi antara
   pihak agen dan principal.

Laba / rugi tahun berjalan suatu perusahaan adalah besarnya laba/rugi yang
didapatkan perusahaan selama tahun operasi perusahaan tersebut. Besarnya
laba/rugi tahun berjalan didapat dari hasil penjualan total, dikurangi dengan
biaya produksi, biaya lain-lain, serta pajak. Jika hasilnya surplus, maka
perusahaan mendapatkan laba, namun sebaliknya jika hasilnya defisit, maka
perusahaan mengalami rugi di tahun tersebut.

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala yang digunakan
untuk menilai besar kecilnya suatu perusahaan.Ukuran perusahaan dapat
diukur berdasarkan total asset, rata-rata total asset, jumlah penjualan, serta
rata-rata total penjualan dan ekuitas. Menurut Kartika (2009:14), perusahaan
yang memiliki ukuran besar lebih konsisten dalam ketepatan waktu pelaporan
audit dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Menurut Lawrence dan Briyan dalam Yulianti (2011:25), keterlambatan
audit (audit report lag) adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk
menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun
buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. Keterlambatan audit
atau dalam beberapa penelitian disebut sebagai audit report lag didefinisikan
sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal
diterbitkannya laporan audit. Sedangkan menurut Juanita dan Satwiko (2012:32)
audit report lag sebagai “rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit
hingga tanggal diterbitkannya laporan audit”. Audit report lag diukur berdasarkan
satuan hari. Perhitungan audit report lag diperoleh dari lama hari yang dibutuhkan
untuk memperoleh laporan auditor independen, yaitu sejak tanggal tutup buku 31
Desember hingga tanggal yang tertera pada laporan auditor independen
Carmelia Putri dalam Apriliane (2015:16) menyatakan kriteria
keterlambatan atau lag dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Preliminary Lag, adalah
interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya
laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal. (2) Auditor’s Signature Lag,
adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai tanggal yang tercantum di
dalam laporan auditor. Dari definisi tersebut Auditor’s signature lag merupakan
salah satu nama lain dari keterlambatan audit. (3) Total lag, adalah interval antara
berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan
tahunan publikasi oleh pasar modal. Berdasarkan defenisi diatas, dapat
disimpulkan secara singkat bahwa audit report lag adalah selisih waktu yang
terjadi antara tanggal penerbitan laporan audit oleh auditor independen dengan
tanggal penerbitan laporan keuangan oleh perusahaan.
Widati dan Septy (2008:175) menyatakan bahwa lama waktu penyelesaian
audit hingga penyajian opini atas laporan tahunan merupakan proses utama yang
dapat mempengaruhi proses penyajian laporan keuangan ke publik. Ketepatan
waktu berpengaruh pada nilai laporan keuangan, dimana keterlambatan informasi
dapat menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi keuangan
perusahaan digunakan oleh investor sebagai salah satu dasar pengambilan
keputusan untuk membeli atau menjual saham, sehingga juga dapat
mempengaruhi harga saham.

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan
untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena
terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan (agent)
mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang
daripada pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya informasi pihak luar
menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah.
Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri
informasi. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan
memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan
yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek
perusahaan yang akan datang (Jama’an, 2008).
Teori Signalling berakar pada teori akuntansi pragmatik yang
memusatkan perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan
perilaku pemakai informasi. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal
adalah pengumuman informasi dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh
suatu emiten. Pengumuman ini nantinya dapat mempengaruhi naik turunnya harga
sekuritas perusahaan emiten yang melakukan pengumuman kepada publik.
Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan
sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan
dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal
tersebut efektif, maka harus dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan baik, serta
tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk (Wijaya, 2012 dalam
Dewangga, 2015).

Teori keagenan (agency theory) menjadi dasar bagi perusahaan dalam
memahami corporate governance. Manajer mempunyai kewajiban memberikan
sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat
dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi yaitu laporan keuangan
perusahaan. Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai
pihak, termasuk manajemen perusahaan. Namun yang paling berkepentingan
dengan laporan keuangan adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen).
Hal ini dikarenakan pengguna laporan keuangan di luar manajemen berada dalam
kondisi ketidakpastian. Situasi ini akan memicu timbulnya suatu kondisi yang
disebut sebagai asimetri informasi, yaitu suatu kondisi dimana manajemen tidak
secara penuh menyampaikan semua informasi yang dapat mempengaruhi nilai
perusahaan ke pasar modal. Untuk menghindari asimetris informasi, perusahaan
harus memberikan informasi sebagai sinyal kepada investor. Asimetris informasi
perlu diminimalkan, sehingga perusahaan go public dapat menginformasikan
keadaan perusahaan secara transparan kepada investor. Informasi laporan
keuangan yang disampaikan secara tepat waktu akan mengurangi asimetri
informasi yang erat kaitannya dengan teori agency (Kim dan Verrechia, 1994)
dalam Kadir (2011). Sehingga dalam hubungan keagenan, manajemen diharapkan
dalam mengambil kebijakan perusahaan terutama kebijakan keuangan yang
menguntungkan pemilik perusahaan.

Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk
dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu, Hartono
(2014). Penundaan konsumsi di masa sekarang yang dilakukan perusahaan
menandakan adanya kesempatan investasi perusahaan yang dilakukan
sedang gencar untuk meningkatkan keuntungan dimasa yang akan datang.
Salah satu persamaan antara kebijakan dividen dan kesempatan
investasi adalah sama-sama bersumber dari laba yang diperoleh
perusahaan. Laba perusahaan yang digunakan sebagian untuk dibayarkan
kepada pemegang saham dan sisanya digunakan untuk investasi
perutumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Perusahaan yang
masih cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dimasa depan
mengutamakan kesempatan investasi. Sebaliknya, perusahaan yang
mengalami pertumbuhan lambat maka pihak manajemen cenderung
membagikan dividen lebih tinggi untuk mengatasi masalah investasi yang
berlebihan.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang menjadi
pertimbangan dalam pembayaran dividen. Mamduh (2014) menyatakan
bahwa perusahaan akan membayarkan dividen untuk memberikan sinyal
kepada pemegang saham mengenai keberhasilan perusahaan dalam
memperoleh laba. Pembayaran dividen mengandung informasi terkait
prospek perusahaan dimasa yang akan datang.
Prospek perusahaan yang baik di masa mendatang ditunjukkan
dengan tingginya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang
memperoleh laba tinggi cenderung akan membayar porsi keuntungannya
lebih besar kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Artinya,
pembayaran dividen dipengaruhi seberapa tinggi keuntungan yang
diperoleh perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh
perusahaan maka perusahaan tersebut mampu membayarkan dividen juga
semakin besar. Jadi, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pembayaran
dividen.
Sunarya (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Penelitian
tersebut menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2011. Alat ukur yang digunakan
adalah ROA.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan cara lain dalam
mengurangi permasalahan agensi adalah dengan meningkatkan utang.
Pengurangan konflik masalah keagenan ini terjadi karena kebijakan utang
dapat membuat pemegang saham yakin bahwa manajer membiayai kegiatan
usahaanya tidak dengan menggunakan kekayaan yang dimilikinya.
Sementara itu manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan tanpa
kendala keterbatasan pembiayaan. Dengan demikian tujuan keduanya
tercapai tanpa terjadi konflik kepentingan. Namun, jika terlalu besar
nilainya, utang yang sama juga bisa membuat kondisi keuangan perusahaan
menjadi tidak sehat

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi
kewajiban jangka pendeknya tepat waktu, (Fahmi, 2011). Likuiditas erat
kaitannya dengan arus kas perusahaan, komponen aktiva lancar lainnya
dan kewajiban lancarnya. Tingginya rasio likuiditas menunjukkan semakin
besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka
pendeknya. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham merupakan
salah satu kewajiban jangka pendek perusahaan. Perusahaan dengan
tingkat likuiditas yang baik dapat membagikan dividen yang tinggi kepada
pemegang saham.
Mawarni dan Ratnadi (2014) menyatakan bahwa adanya
peningkatan jumlah kas dan setara kas dalam perusahaan dapat
meningkatkan dividend payout ratio. Meningkatnya cash ratio dapat juga
meningkatkan harapan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam
membagikan dividen. Hal ini dikarenakan pembayaran dividen merupakan
aliran kas keluar, sehingga aliran kas bebas yang tinggi akan
memungkinkan perusahaan lebih berfokus pada pembayaran dividen yang
tinggi begitupula sebaliknya. Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep
teori signal.
Dividen dipakai sebagai signal oleh perusahaan. Apabila prospek
perusahaan dimasa mendatang baik maka pendapatan dan aliran kas
diharapkan meningkat atau diperoleh pada tingkat dimana dividen yang
meningkat tersebut bisa dibayarkan, maka perusahaan akan meningkatkan
pembayaran dividen,sehingga pasar akan merespon positif informasi
tersebut (Mamduh, 2014). Jadi semakin tinggi likuiditas maka semakin
tinggi dividen yang dibayarkan.

Higgins (2007) dalam Waruwu dan Amin(2014) menjabarkan
siklus hidup perusahaan sebagai pertumbuhan perusahaan dari tahap
mulai pendirian, berkembang, dewasa hingga tahap penurunan. Masa
waktu dari setiap tahapan tersebut bervariasi berdasarkan jenis industri
dan perbedaan dari masing-masing perusahaan. Masa waktu dari setiap
tahapan tersebut juga dibedakan berdasarkan karakteristik yang terkait
dengan profitabilitas dari keuntungan dan kebutuhan pendanaan
perusahaan.
Tahap pendirian merupakan tahap pertama yang mana perusahaan
dalam tahap ini biasanya akan merugi, sedang mengembangkan
produk, dan berjuang untuk mengamankan posisi di pasaran.
Perusahaan lebih mengutamakan mempercepat keberlangsungan untuk
mengambil posisi dipasar. Perusahaan akan lebih memilih keputusan
untuk menahan laba dari pada membagikannya. Hal tersebut
dikarenakan biaya untuk mencapai level yang lebih tidaklah sedikit.
Perusahaan akan mencapai tahap selanjutnya jika bisa merealisasikan
laba ditahan dengan baik melalui keputusan yang diambil untuk
pertumbuhan cepat dan menguasai pasar.
Tahap berikutnya adalah tahap pertumbuhan atau perkembangan
cepat, pada tahap ini perusahaan mulai menghasilkan keuntungan
sedikit demi sedikit. Tahap ini juga ditandai dengan memperluas
wilayah pasar produknya yang cepat dan meningkatnya kebutuhan dan
ketergantungan pada pendanaan dari luar untuk mempertahankan
pertumbuhan dan perkembangan cepat. Pertumbuhan ini juga diikuti
oleh semakin banyak pihak investor yang tertarik. Perusahaan pada
tahap ini akan memberikan keputusan membagikan dividen lebih
sedikit dari laba yang diperoleh, dikarenakan perusahaan juga masih
membutuhkan dana dari laba untuk mengelola aktivitas operasional
perusahaan menuju tahap selanjutnya.
Tahap ketiga adalah kedewasaan, dalam tahap ini pertumbuhan
atau perkembangan dan memperluas wilayah pasar produknya
melambat dan kebutuhan untuk sumber-sumber dari luar dan subsidi
modal semakin rendah. Perusahaan dalam tahap ini menghasilkan
keuntungan dan arus kas yang cukup untuk berivenstasi pada semua
proyek yang tersedia. Akan lebih banyak pihak pasar yang tertarik
pada perusahaan tahap ini. Dalam hal itu perusahaan sudah memiliki
laba ditahan lebih dan keuntungan untuk dibagikan lebih,sehingga
kemakmuran pihak eksernal maupun internal bisa seimbang. Tidak ada
presepsi untuk menggunakan laba dari keuntungan untuk membiayai
sepenuhnya aktivitas perusahaan.

Beberapa faktor berikut yang perlu dipertimbangkan dalam
penentuan kebijakan dividen :
1) Kesempatan Investasi
Semakin besar kesempatan investasi maka dividen yang
bisa dibagikan akan semakin sedikit. Kebijakan dividen
perusahaan jangan sampai mengorbankan proyek yang dapat
meningkatkan value pemegang saham dimasa mendatang. Akan
lebih baik jika dana ditanamkan pada investasi yang
menghasilkan Net Present Value (NPV) yang positif,Mamduh
(2014:375).
2) Profitabilitas dan Likuiditas
Kebijakan dividen perusahaan sebaiknya memperhitungkan
aliran kas dan profitabilitas.Aliran kas dan profitabilitas yang
baik memunculkan probabilitas perusahaanbisa membayarkan
dividen atau meningkatkan dividen, Mamduh (2014:375). Arus
kas perusahaan merupakan aset lancar dalam posisi likuiditas.
Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan memenuhi
kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu secara
keseluruhan. Sehingga terdapat asumsi seberapa banyak aset
lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek
yang segera jatuh tempo, (Fahmi, 2011). Sedangkan profitabilitas
mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang
ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh
dalam hubungannya dengan penjualan mapun investasi. Semakin
baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan
kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan,
(Fahmi, 2011).
3) Leverage
Perusahaan yang menunjukkan penggunaan dana ekternal
yang kurang baik maka pembayaran dividen akan rendah. Dana
eksternal ini berupa utang yang digunakan perusahaan. Semakin
tinggi penggunaan utang untuk operasional perusahaan maka
kewajiban semakin besar. Leverage merupakan kemampuan
perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Penggunaan utang yang terlalu
tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan
masuk dalam kategori extreme leverage. Artinya perusahaan
terjebak dalam tingkat utang tinggi dan sulit untuk melepaskan
beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus
menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari
mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang
(Fahmi, 2011).

a) Dividen Dibayar Tinggi (Bird In the Hand Theory)
Argumen ini mengatakan bahwa pembayaran dividen
mengurangi ketidakpastian, yang berarti mengurangi risiko,
yang pada giliran selanjutnya mengurangi tingkat keuntungan
yang diisyaratkan oleh pemegang saham (kas, atau biaya modal
saham). Myron Gordon dan John Lintner berpendapat bahwa
kas akan naik apabila pembagian dividen dikurangi, karena para
investor lebih yakin terhadap penerimaan dari pembagian
dividen daripada kenaikan nilai modal (capital gains) yang akan
dihasilkan dari laba ditahan. Gordon dan Lintner mengatakan
bahwa sesungguhnya investor jauh lebih menghargai uang yang
diharapkan dari dividen daripada uang yang diharapkan dari
kenaikan nilai modal karena komponen hasil dividen.
b) Teori dividen residual
Teori dividen residual menjelaskan bahwa suatu perusahaan
akan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi
yang menguntungkan habis dibiayai. Artinya dividen akan
dibayarkan tersebut dengan menggunakan dana sisa setelah
semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai
(Mamduh, 2014;372).

Ada kecenderungan harga saham akan naik jika ada pengumuman
kenaikan dividen, dan sebaliknya harga saham akan turun jika ada
pengumuman penurunan dividen. Ada argumen yang mengatakan bahwa
dividen meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi ada argumen lain yang
lebih masuk akal. Menurut argumen tersebut, dividen itu sendiri tidak
menyebabkan kenaikan (penurunan) harga, tetapi prospek perusahaan,
yang ditunjukkan oleh meningkatnya (menurunnya) dividen yang
dibayarkan, yang menyebabkan perubahan harga saham. Teori ini disebut
dengan teori signal atau isi informasi dividen (Mamduh:2014:371).
Menurut signaling theory tersebut, dividen digunakan sebagai
sinyal untuk merespon pihak pasar oleh perusahaan. Jika perusahaan
merasa bahwa prospek di masa mendatang dalam kondisi baik,
pendapatan dan aliran kas perusahaan meningkat atau diperoleh pada
tingkat dimana dividen yang meningkat tersebut bisa dibayarkan, maka
perusahaan akan meningkatkan dividen. Pasar akan merespon positif
mengenai kenaikan pembayaran dividen. Hal yang sebaliknya akan
terjadi. Jika perusahaan merasa prospek dimasa mendatang mengalami
penurunan, maka perusahaan akan menurunkan pembayaran dividennya.
Pasar akan merespon negatif mengenai pengumuman tersebut. Karena
menurut teori signal, dividen mempunyai kandungan informasi yaitu
prospek perusahaan dimasa mendatang.

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara pemegang
saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen
merupakan pihak yang didelegasi atau ditugasi oleh pemegang saham
untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka
dipilih, maka pihak manejemen harus mempertanggungjawabkan semua
pekerjaannya kepada pemegang saham. Pekerjaannya berupa
pengambilan keputusan atas hasil aktivitas perusahaan.
Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan
sebagaisuatu kontrak dimana satu atau lebih orang sebagai prinsipal
memerintah orang lain sebagai agen untuk melakukan suatu jasa atas
nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat
keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut
mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan,
maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan
kepentingan prinsipal.
Hubungan keagenan tidaklah luput dari timbulnya masalah.
Masalah keagenan berpotensi tinggi terjadi apabila bagian kepemilikan
oleh manajer atas saham perusahaan dibawah lima puluh persen atau
seratus persen. Dengan tingkat kepemilikan atas saham perusahaan yang
hanya sebagian tersebut membuat manajer cenderung bertindak untuk
kepentingan pribadi dan bukan untuk memberikan hasil kerja yang sesuai
dengan kepentingan para pemegang saham. Masalah inilah yang nantinya
akan menyebabkan biaya keagenan (agency cost) muncul. Hampir
tidaklah mungkin jika suatu perusahaan memiliki zerro cost atau biaya
keagenan nol. Karena biaya keagenan merupakan suatu dana yang
dikeluarkan oleh pihak pemegang saham yang digunakan untuk
melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer sebagai agen.
Pengawasan dilakukan agar manajer yang bertindak sebagai agen
melakukan pekerjaanya sesuai yang diinginkan oleh pihak investor atau
pemagang saham dan untuk menghindari manajer bertindak yang hanya
sesuai dengan kepentingan pribadinya.

Perusahaan dengan Investment Opportunity Set (IOS) yang1tinggi
cenderung akan memanfaatkan peluang investasi untuk memperoleh
keuntungan besar. Keuntungan yang lebih tinggi dari investasi tersebut
dapat meningkatkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh
karena itu, semakin tinggi Investment Opportunity Set (IOS) perusahaan,
penghindaran pajak (Azharrudin, 2016) dalam Yolawanty et al. (2022).
Hal ini terkait dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa dengan IOS
yang tinggi, manajer (agen) akan memiliki berbagai pilihan investasi
yang menguntungkan, yang selaras dengan kepentingan pemilik
perusahaan (prinsipal) yang menginginkan pertumbuhan kekayaan
dalam jangka panjang (Dwi Laksono & Firmansyah, 2020).

Political connections pada1dasarnya dilakukan dengan melibatkan
pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pemerintah, baik yang
terlibat dalam struktur organisasi perusahaan sebagai komisaris atau
bagian dari partai politik. Dengan adanya political connections yang
kuat, perusahaan dapat memperoleh kemudahan dalam mengajukan
pinjaman bank, bahkan mendapatkan pengecualian dari audit pajak
pemerintah (Firmansyah et al., 2022). Berdasarkan teori agensi, ketika
terjadi ketidaksesuaian antara keinginan principal dan agen, hal ini dapat
menimbulkan konflik yang dikenal dengan masalah agensi. Dewan
komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja manajemen,
dan mereka akan mencatat setiap tindakan yang dianggap bertentangan
dengan kebijakan perusahaan (Hidayatul & Wawan, 2024).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elvira dan Erma (2024),
Pratama & Kusuma (2022), Nurrahmi & Rahayu (2020), serta Sawitri et
al. (2022), yang menyatakan bahwa political connections tidak
berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, temuan ini tidak konsisten
dengan penelitian Alya & Sri Rahayu (2020) serta A. D. Nurrahmi dan
S. Rahayu (2020), yang menyatakan bahwa political connections
berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Penelitian lain oleh N.
Khoirunnisa dan L. Venusita (2020), Hidayatul dan Wawan (2024), Ni
Luh & Yusli (2024), serta I G. A. Desy dan Devi Anggun (2024)
menyatakan bahwa political connections berpengaruh positif terhadap
tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan masih
terlibat dalam praktik tax avoidance

Negara yang sengaja menerapkan kebijakan pajak yang sangat rendah,
seperti tarif pajak yang minim atau bahkan tidak ada pajak sama sekali,
bertujuan untuk memberikan insentif pajak yang menguntungkan bagi
investor asing (Widodo et al., 2020). Pada teori agensi manajer sebagai
agen cenderung memilih untuk membuka cabang di negara dengan
potensi pasar besar, meskipun mereka juga harus mempertimbangkan
biaya-biaya lain, seperti biaya politik. Biaya ini dapat diimbangi dengan
penghematan pajak yang diperoleh dari praktik penghindaran pajak. Oleh
karena itu, perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak
mereka dengan memanfaatkan negara yang dikenal sebagai tax haven
(Tania et al., 2021).

Dampak Opportunity Investment Set menurut para ahli keuangan:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
   Aswath Damodaran (Ahli Keuangan dan Profesor di NYU
   Stern): Menyatakan bahwa investasi adalah pendorong utama
   pertumbuhan ekonomi. Investasi yang berkelanjutan dapat
   meningkatkan kapasitas produksi dan, pada gilirannya,
   meningkatkan PDB suatu negara.
2. Optimalisasi Sumber Daya
   Richard Brealey dan Stewart Myers (Penulis “Principles of
   Corporate Finance”): Mereka menekankan pentingnya alokasi
   sumber daya yang efisien. Investasi yang baik memastikan bahwa
   sumber daya digunakan untuk proyek yang memberikan nilai
   terbaik.
3. Penciptaan Lapangan Kerja
   Michael Porter (Ahli Strategi Bisnis): Menyatakan bahwa
   investasi baru tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung
   tetapi juga menciptakan lapangan kerja tidak langsung melalui
   efek pengganda (multiplier effect) dalam ekonomi.
4. Inovasi dan Teknologi
   Clayton Christensen (Ahli Inovasi): Menunjukkan bahwa
   investasi dalam R&D adalah kunci untuk inovasi. Perusahaan
   yang berinvestasi dalam teknologi baru dapat memperoleh
   keunggulan kompetitif yang signifikan.
5. Risiko dan Diversifikasi
   Harry Markowitz (Penemu Teori Portofolio Modern):
   Menyatakan bahwa opportunity investment set harus dievaluasi
   dalam konteks risiko. Diversifikasi investasi dapat membantu
   mengelola risiko dan meningkatkan hasil yang diharapkan.
6. Dampak Sosial dan Lingkungan
   John Kay (Ekonom dan Penulis): Menekankan pentingnya
   investasi berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak
   sosial dan lingkungan. Investasi yang bertanggung jawab dapat
   meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan manfaat
   jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut McGuire et al. (2014) dalam David & Amrie (2022) Faktor –
faktor yang memengaruhi Investment Opportunity Set (IOS) meliputi:

1. Pajak: Pajak menjadi salah satu aspek penting yang dapat
   memengaruhi keputusan investasi perusahaan. Insentif pajak atau
   tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong perusahaan untuk
   memanfaatkan peluang investasi dengan nilai bersih positif (NPV).
2. Political Connections : Hubungan politik yang dimiliki perusahaan
   dapat memberikan keuntungan strategis dan akses ke peluang
   investasi tertentu, sehingga memengaruhi pilihan dan strategi
   investasi.
3. Aset yang Dimiliki dan Peluang Investasi Masa Depan: IOS
   merupakan kombinasi dari aset yang sudah ada dan peluang
   investasi di masa depan yang memiliki potensi menghasilkan NPV
   positif. Kombinasi ini memungkinkan perusahaan memilih investasi
   dengan tingkat pengembalian maksimal dan risiko minimal.
4. Beragam Aktivitas Investasi: IOS mencakup berbagai aktivitas,
   seperti:
   a. Investasi baru pada aset berwujud maupun tidak berwujud.
   b. Akuisisi perusahaan lain.
   c. Pemeliharaan serta penggantian aset.
   d. Peningkatan kapasitas produksi.
   e. Proyek ekspansi usaha.
   f. Pengembangan merek.

Menurut Amrie et al. (2022), perusahaan dapat dikatakan memiliki
political connections apabila pemegang saham yang memiliki minimal
10% dari total saham, atau salah satu direktur/komisaris perusahaan,
adalah individu yang memiliki hubungan dengan politik atau
pemerintahan. Kriteria-kriteria tersebut meliputi:

1. Anggota atau mantan anggota parlemen,
2. Menteri atau anggota kabinet, atau mantan menteri/anggota kabinet,
3. Anggota atau mantan anggota partai politik, atau
4. Pejabat atau mantan pejabat pemerintah pusat/daerah, termasuk
   anggota angkatan bersenjata.
   Keberadaan hubungan politik ini menunjukkan adanya political
   connections yang dapat memengaruhi kebijakan dan keputusan
   perusahaan terkait dengan pemerintahan atau pengambilan keputusan
   bisnis

Gabriel A. Almond menjelaskan kegiatan politik dalam dua kategori
utama, yaitu fungsi masukan (Input Function) dan fungsi keluaran
(Output Function). Fungsi-fungsi masukan mencakup:

1. Sosialisasi Politik, proses sosial yang memungkinkan individu untuk
   menjadi bagian dari kelompok tertentu. Dalam konteks politik,
   sosialisasi politik mengajarkan individu tentang budaya politik
   kelompok dan bagaimana mereka bertindak sesuai dengan nilai dan
   norma politik tersebut.
2. Rekrutmen Politik, proses seleksi untuk memilih individu yang akan
   menduduki posisi politik dan administratif. Setiap sistem politik
   memiliki metode yang berbeda dalam merekrut warga untuk posisi
   tersebut.
3. Artikulasi Kepentingan, proses di mana individu atau kelompok
   menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga politik atau
   pemerintah, baik secara langsung kepada pejabat atau melalui
   kelompok kepentingan yang dibentuk bersama pihak-pihak dengan
   kepentingan serupa.
4. Agresi Kepentingan, proses penyusunan alternatif kebijakan melalui
   penggabungan atau penyesuaian kepentingan yang telah
   diartikulasikan, atau dengan merekrut calon pejabat yang
   mendukung kebijakan tertentu.
5. Komunikasi Politik, fungsi ini menjadi sarana penting untuk
   menjalankan fungsi-fungsi politik lainnya, karena memungkinkan
   interaksi dan pertukaran informasi antar pihak dalam proses
   sosialisasi politik.
   Sedangkan, fungsi keluaran (Output Functions) terdiri dari:
6. Pembuatan Peraturan, input yang diterima dari berbagai pihak
   diterjemahkan menjadi kebijakan umum atau peraturan berdasarkan
   dukungan dan pengaruh dari lingkungan sosial maupun eksternal.
7. Penerapan Peraturan, Setelah kebijakan atau peraturan terbentuk,
   langkah selanjutnya adalah melaksanakan peraturan tersebut dalam
   kehidupan masyarakat.
8. Pengawasan Peraturan, lembaga pengawas berfungsi untuk
   memastikan bahwa peraturan yang telah dibuat diterapkan dengan
   benar serta menyelesaikan perselisihan terkait penerapan peraturan.

Political connections mengacu pada hubungan yang terjalin antara
perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam politik,
yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan
kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Perusahaan yang
memiliki political connections biasanya memperoleh perlindungan dari
pemerintah, mendapatkan akses lebih mudah ke pinjaman modal, serta
memiliki risiko audit pajak yang lebih rendah. Hal ini mendorong
perusahaan untuk lebih agresif dalam merencanakan pajak, yang dapat
mengurangi transparansi keuangan mereka. Bahkan dalam kondisi krisis
finansial, perusahaan dengan political connections sering kali
mendapatkan bantuan dari pemerintah (Kim & Zhang, 2016 dalam Sahrir
et al., 2021).
Political connections ini juga dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi
tax avoidance dalam perusahaan. Koneksi tersebut sering kali terwujud
melalui penunjukan individu yang memiliki hubungan dekat dengan
pemerintah di posisi-posisi strategis dalam organisasi perusahaan, baik
itu sebagai komisaris atau direksi. Koneksi yang kuat mempermudah
perusahaan dalam mengajukan pinjaman bank dan menghindari audit
pajak dari pemerintah (Firmansyah et al., 2022).
Maidina & Wati (2020) menggambarkan perusahaan dengan political
connections sebagai perusahaan yang memiliki ikatan dengan politisi
32
atau pemerintah yang dapat memperlancar segala urusan terkait
pemerintahan Hubungan antara politik dan ekonomi tidak dapat
dipisahkan, karena keduanya saling mempengaruhi. Perusahaan yang
terhubung secara politis memiliki akses ke hubungan istimewa dengan
pemerintah (Pranoto & Widagdo, 2016) dalam (Safii et al., 2019).
Political connections bertujuan untuk mendukung kepentingan
perusahaan, termasuk yang terkait dengan perpajakan (Zulkarnain &
Mirawati, 2019). Di negara berkembang, political connections sering kali
melibatkan penempatan individu yang dekat dengan pemerintah dalam
posisi-posisi penting di perusahaan, memengaruhi struktur organisasi
seperti dewan komisaris dan direksi (Tanujaya & Kaslianto, 2021). Kim
et al. (2021) menyatakan bahwa political connections dapat melindungi
perusahaan dari risiko terdeteksinya praktik tax avoidance yang agresif.
Kekuatan political connections perusahaan berhubungan langsung
dengan kemungkinan terjadinya tax avoidance. Penelitian Fajri (2019)
menunjukkan bahwa political connections memengaruhi tax avoidance,
pengurangan kewajiban pajak, dan memberikan informasi terkait
peraturan pajak.
Abdul Wahab (2017) dalam (Sahrir et al., 2021) mengungkapkan bahwa
kebijakan yang tumpang tindih antara dimensi publik dan pribadi dari
political connections memberikan bantuan berupa keringanan pajak dan
kemungkinan mendapat dana talangan tanpa pajak. Perusahaan dengan
political connections dapat memanfaatkan hubungan mereka, terutama di
negara dengan tingkat korupsi tinggi.
Evalestine Patriarini (2020) menjelaskan bahwa perusahaan dengan
political connections mendapatkan berbagai keuntungan, termasuk
perlindungan atau sanksi dari politisi. Namun, hubungan politik ini juga
dapat menimbulkan kesan keberpihakan, yang dapat merusak reputasi
33
perusahaan dan mengakibatkan dampak negatif pada kinerja dan
stabilitas keuangan perusahaan (I.Gusti et al., 2024).

Political connections dalam konteks perusahaan merujuk pada hubungan yang
dimiliki perusahaan dengan politisi dan pemerintah. Koneksi ini dianggap
sebagai aset yang menguntungkan, karena dapat memberikan perlindungan
dari otoritas serta mengurangi transparansi dalam laporan keuangan (Nositalya
& Shinta, 2022). Pihak manajemen dan pemilik perusahaan sering kali
menggunakan political connections untuk mengevaluasi hubungan dengan
pemangku kepentingan dan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memicu
tax avoidance. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan
antara hubungan politik dan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko
pajak untuk mengurangi potensi tax avoidance (Elvira & Erma, 2024).

Penggunaan tax haven oleh individu atau perusahaan asing dapat
memberikan dampak besar terhadap ekonomi suatu negara, antara lain:

1. Tax Avoidance: Penggunaan tax haven memungkinkan
   penghindaran pajak karena negara-negara ini menawarkan fasilitas
   seperti tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tanpa pajak sama
   sekali.
2. Ketidakseimbangan Pembayaran Pajak: Praktik penggunaan tax
   haven dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pembayaran
   pajak antar negara, yang dapat merugikan negara-negara
   berkembang yang lebih bergantung pada pajak untuk pendapatan
   mereka.
3. Kurangnya Transparansi dan Pertukaran Informasi: Penggunaan tax
   haven dapat menyebabkan minimnya pertukaran informasi dan
   transparansi dalam transaksi keuangan, yang menyulitkan otoritas
   negara dalam memantau aliran dana dan kegiatan ekonomi yang
   terjadi.
4. Penurunan Pendapatan Negara: Negara yang terlibat dalam tax
   haven berisiko mengalami penurunan pendapatan pajak, karena
   perusahaan dan individu yang memanfaatkan tax haven tidak
   berkontribusi pada pajak di negara asal mereka.
   Dampak negatif dari pemanfaatan tax haven ini dapat merugikan negaranegara yang mengalami defisit pendapatan pajak, terutama negara
   berkembang. Hal ini dapat mengganggu pengelolaan keuangan negara
   dan menghambat pelaksanaan program pembangunan (Meilani, 2022)

Menurut Meilani Puji Lestari (2022), negara-negara yang berstatus
sebagai tax haven memperoleh sejumlah keuntungan dan kerugian dari
peranannya sebagai tempat menarik bagi individu dan perusahaan dalam
mengelola pajak. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh negara tax
haven antara lain:

1. Pendapatan dari Sektor Keuangan: Negara tax haven sering
   berfungsi sebagai pusat keuangan internasional, menarik berbagai
   lembaga keuangan, manajer investasi, dan perusahaan multinasional
   untuk membuka cabang atau badan hukum di wilayah tersebut. Hal
   ini menghasilkan pendapatan melalui biaya registrasi, administrasi,
   dan layanan keuangan lainnya.
2. Peningkatan Aktivitas Ekonomi: Kehadiran perusahaan dan individu
   yang beroperasi di negara tax haven dapat merangsang aktivitas
   ekonomi lokal, antara lain melalui pengeluaran konsumen,
   pembayaran sewa properti, dan penciptaan lapangan kerja.
3. Peningkatan Investasi Asing: Negara tax haven dengan berbagai
   insentif pajak dapat menarik investasi asing langsung, yang
   mendukung perkembangan sektor-sektor tertentu dalam ekonomi
   mereka.
4. Pengembangan Infrastruktur: Pendapatan yang diperoleh dari
   layanan keuangan dan investasi asing dapat dimanfaatkan untuk
   pengembangan infrastruktur, seperti transportasi, pendidikan, dan
   layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
   kualitas hidup masyarakat lokal.
5. Peningkatan Citra Internasional: Bagi beberapa negara, status
   sebagai pusat keuangan internasional dapat memperbaiki citra
   mereka di mata dunia, memperkuat reputasi sebagai negara yang
   ramah terhadap bisnis dan perdagangan internasional.
   Namun, di balik keuntungan-keuntungan tersebut, negara tax haven
   sering kali menghadapi kritik dari negara-negara lain yang menilai
   praktik tersebut merugikan keadilan pajak global. Selain itu, negaranegara tax haven juga berisiko mengalami kerugian dari pembatasan
   pajak internasional atau tekanan politik yang mengarah pada peningkatan
   transparansi pajak.
   Beberapa kerugian yang dapat dialami negara tax haven antara lain:
6. Kehilangan Pendapatan Pajak: Dengan tarif pajak yang sangat
   rendah atau bahkan tidak ada, negara tax haven berisiko kehilangan
   pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk
   membiayai layanan publik dan pembangunan ekonomi.
7. Reputasi Negatif: Status sebagai tax haven dapat merusak reputasi
   negara dalam hal transparansi keuangan dan memicu kritik dari
   masyarakat internasional mengenai keadilan pajak dan pengelolaan
   keuangan yang bertanggung jawab.
8. Ketergantungan pada Sektor Keuangan: Ketergantungan yang
   berlebihan pada sektor keuangan tanpa adanya diversifikasi ekonomi
   yang memadai menjadikan negara tax haven rentan terhadap
   guncangan ekonomi global atau perubahan regulasi internasional
   yang memengaruhi industri keuangan.
9. Risiko Terkait Kejahatan Keuangan: Negara tax haven berisiko
   menjadi tempat bagi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan
   penyelundupan uang, yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan
   reputasi internasional negara tersebut.

Untuk menentukan apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai tax
haven, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan menurut The United
States Government Accountability Office (Sri & Zubir, 2023), yaitu:

Negara tersebut mempromosikan dirinya sebagai pusat keuangan
yang aman dan terpercaya.
Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, negara-negara tax haven
menjadi pilihan menarik bagi individu dan perusahaan yang ingin
mengoptimalkan pengelolaan pajak mereka serta mengurangi beban
pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, negara tax haven menarik bagi
pengusaha internasional yang ingin menghindari pajak yang tinggi di
negara asal mereka

Tidak ada beban pajak yang dikenakan.

Informasi terkait pajak di negara tersebut tidak disebarluaskan ke
negara lain.

Pelaksanaan peraturan perpajakan tidak transparan.

Badan usaha tidak diwajibkan memiliki kehadiran fisik di negara
tersebut.

Negara tersebut dipromosikan sebagai pusat keuangan.
Sementara itu, Zain (2005) dalam Amor et al. (2020) juga
mengidentifikasi lima karakteristik utama dari negara tax haven, yaitu:

Negara tidak memungut pajak atau menerapkan tarif pajak yang
sangat rendah jika ada pajak yang dikenakan.

Negara tersebut memiliki aturan ketat terkait kerahasiaan bank atau
bisnis dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak
lain, meskipun hal tersebut bisa diungkapkan berdasarkan perjanjian
internasional.

Negara menyediakan fasilitas komunikasi modern yang
memungkinkan hubungan tanpa hambatan dengan seluruh dunia.

Pengawasan yang longgar terhadap lalu lintas devisa, termasuk
deposito yang berasal dari luar negeri, baik untuk individu maupun
badan usaha.

Tax haven, atau surga pajak, adalah wilayah hukum yang menyediakan
kemudahan bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan
cara memindahkan laba dari negara dengan pajak tinggi ke negara
dengan pajak rendah (Devi dan Noviari, 2022). Gracia dan Sandra (2022)
menjelaskan bahwa negara suaka pajak adalah negara yang menerapkan
tarif pajak sangat rendah atau bahkan tidak memungut pajak sama sekali.
Pemanfaatan tax haven sering kali dilakukan oleh perusahaan dengan
mendirikan anak perusahaan di negara-negara tersebut. Triyono (2022)
menambahkan bahwa negara tax haven adalah negara dengan tarif pajak
rendah, yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap uang yang disimpan
serta menjaga kerahasiaan nasabahnya. Hal ini menyulitkan negara lain
yang ingin melakukan investigasi terhadap aktivitas kriminal yang terjadi
di negara tersebut.
Atwood dan Lewellen (2019) mendeskripsikan “perusahaan tax haven “
sebagai kelompok perusahaan yang terorganisir, di mana perusahaan
induknya beroperasi di negara yang dikenal sebagai tax haven, tetapi
sebagian besar kantor pusat atau operasi utama berada di negara lain.
Negara-negara tax haven k memiliki fitur yang mendukung penggunaan
mereka untuk tax avoidance, seperti prioritas terhadap kerahasiaan data,
pembatasan pertukaran informasi dengan negara lain, serta
ketidaktransparanan dalam hal pengaturan keuangan dan perpajakan.
Negara ini juga mengenakan pajak penghasilan yang sangat rendah atau
bahkan tidak ada sama sekali untuk perusahaan asing, memungkinkan
perusahaan untuk secara signifikan mengurangi beban pajak mereka
dengan mengalihkan pendapatan dari negara lain ke afiliasi yang
berlokasi di negara tax haven (Dharmapala, 2008; Taylor dan
Richardson, 2013; Richardson et al., 2013) dalam L. Kurniasih et al.,
(2022).
Secara umum, tax haven merujuk pada negara atau wilayah yang
memberlakukan tarif pajak yang sangat rendah, bahkan mencapai 0%,
atau tidak mengenakan pajak sama sekali, sambil memberikan
perlindungan terhadap kerahasiaan aset yang dimiliki. Klasifikasi negara
tax haven ini mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh Atwood
dan Lewellen (2019), yang mengadaptasi dari Dyreng dan Lindsey
(2009). Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai tax haven jika tiga
dari empat sumber berikut mengidentifikasinya sebagai tax haven:

1. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)
2. Undang-Undang Penghentian Penyalahgunaan Tax Haven AS
3. (Dana Moneter Internasional (IMF)
4. Organisasi Penelitian Pajak.
   Penggunaan tax haven sering kali dilakukan dengan mendirikan entitas
   hukum seperti trust atau perusahaan cangkang (shell company).
   Perusahaan cangkang ini merupakan entitas legal yang didirikan secara
   formal, namun tidak memiliki aktivitas operasional yang nyata.
   Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam mengalihkan
   beban pajak dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif
   pajak lebih rendah yang termasuk dalam kategori tax haven. Dengan cara
   ini, tax haven berfungsi sebagai sarana untuk memindahkan kewajiban
   pajak dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah
   (Devi dan Noviari, 2022). Sima (2018) dalam Sri & Zubir (2023)
   mengungkapkan bahwa sumber pendapatan utama bagi negara tax haven
   berasal dari biaya pendirian perusahaan, biaya tahunan, dan biaya untuk
   layanan tambahan lainnya.

Tax avoidance memiliki dampak yang dapat dirasakan secara langsung
maupun tidak langsung. Dampak langsungnya adalah terhambatnya
pertumbuhan ekonomi dan lambatnya perputaran roda perekonomian
negara akibat berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak secara
signifikan. Sementara itu, dampak tidak langsungnya meliputi
berkurangnya alokasi dana atau subsidi pemerintah yang seharusnya
dialokasikan untuk masyarakat yang membutuhkan (Moeljono, 2020).
Menurut Mangoting (1999) dalam Fabia et al. (2019), tindakan tax
avoidance yang merugikan negara sering dilakukan melalui cara-cara
ilegal, seperti agresivitas pajak (tax aggressiveness), yang mencakup
manipulasi atau pemalsuan dokumen. Meskipun metode ini memiliki
risiko tinggi, praktik semacam itu hanya menguntungkan sebagian kecil
pihak tertentu, namun sangat merugikan negara dan bertentangan
dengan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh peran pajak
sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh (Lanis dan Richardson, 2013) dalam Tri
Dyah dan Yeti (2023).

Tax Avoidance dapat dikelompokkan menjadi dua jenis kategori (Alya
dan Sri, 2020):

1. Acceptable Tax Avoidance
   Merupakan upaya tax avoidance pajak oleh wajib pajak yang
   dapat diterima secara hukum. Praktik ini disebut demikian karena
   memiliki tujuan yang dianggap baik serta tidak melibatkan
   transaksi palsu dalam pelaksanaannya.
2. Unacceptable Tax Avoidance
   Merupakan upaya tax avoidance oleh wajib pajak yang tidak
   dapat diterima secara hukum. Praktik ini tidak dapat
   dikategorikan sebagai tindakan legal karena memiliki tujuan yang
   tidak baik dan melibatkan transaksi palsu untuk menghindari
   kewajiban membayar pajak

Menurut Tandean (2016) dalam Sisilia dan Eko (2020), komite fiskal
dari Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) mengidentifikasi tiga karakteristik tax avoidance, yaitu:

1. Terdapat elemen artifisial di mana pengaturan tertentu tampak
   seperti ada, padahal sebenarnya tidak, dan hal ini dilakukan karena
   tidak adanya faktor pajak.
2. Memanfaatkan celah (loopholes) dalam undang-undang atau
   menerapkan ketentuan hukum untuk tujuan yang tidak sesuai dengan
   maksud sebenarnya dari pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menyarankan cara atau strategi untuk melakukan tax
   avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan secara
   maksimal (Cahyono et al., 2016) dalam Luluk dan Dhini (2022).
   Secara umum, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan diukur
   berdasarkan besar kecilnya penghematan pajak (tax saving),
   penghindaran pajak (tax avoidance), dan penyelundupan pajak (tax
   evasion), yang semuanya bertujuan untuk mengurangi beban pajak
   (Fitriya & Adhitya, 2022).
   Sementara itu, Ronen Palan (2008) dalam Hafez dan Reni (2023)
   mengidentifikasi beberapa ciri dari tax avoidance, antara lain:
4. Wajib pajak berupaya membayar pajak lebih sedikit daripada yang
   seharusnya terutang dengan memanfaatkan interpretasi hukum
   pajak yang dianggap wajar.
5. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang
   dilaporkan (declared) dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya
   diperoleh.
6. Wajib pajak mencari cara untuk menunda pembayaran pajak.

Perusahaan memiliki beberapa strategi untuk mengoptimalkan efisiensi
pajak yang harus dibayarkan. Strategi tersebut meliputi:

Penggelapan pajak (tax evasion), yaitu tindakan yang bertujuan
untuk menekan kewajiban pajak secara tidak sah (unlawful)
dengan melanggar aturan perpajakan yang telah ditetapkan
(Suandy, 2011:7) dalam Nurul & Luh (2024).
Selain itu, menurut Mutiah dan Shinta (2019), tax avoidance dilakukan
dengan memanfaatkan celah-celah atau area abu-abu (grey area) dalam
undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah
pajak yang harus dibayar. Indikator tingkat tax avoidance dapat diamati
melalui rasio antara kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dan
laba sebelum pajak.

Penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu usaha yang dilakukan
secara sah (lawful) untuk mengurangi kewajiban pajak dengan
mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Tax avoidance merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak
untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan
memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan (Ngadiman et
al., 2014; Prasetyo, 2017 dalam Aprianti et al., 2024). Hanlon dan
Heitzman (2010 dalam Nanik dan Sucrita, 2019) mendefinisikan tax
avoidance secara luas sebagai setiap upaya yang mengurangi pajak
eksplisit melalui transaksi yang memengaruhi kewajiban pajak
perusahaan. Tax avoidance juga bertujuan untuk menekan besaran
pajak yang dibayarkan, bukan secara keseluruhan, melainkan hanya
sebagian tanpa menimbulkan restitusi pajak di kemudian hari.
Menurut (Pohan 2017) dalam (Yohana dan Irawan, 2023), tax
avoidance adalah upaya sah dan aman yang dilakukan wajib pajak
dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang
perpajakan (grey area) untuk mengurangi kewajiban pajak yang
terutang. Dyreng et al. (2008) menjelaskan bahwa tax avoidance
mencakup semua aktivitas yang memengaruhi kewajiban pajak, baik
yang diperbolehkan oleh aturan pajak maupun yang dirancang khusus
untuk mengurangi beban pajak. Aktivitas ini sering memanfaatkan
kelemahan hukum perpajakan dengan cara yang terkesan wajar dan
tidak melanggar hukum (Maidina & Wati, 2020).
Anwar (2016) dalam (Yeyet & Suripto, 2021) mendefinisikan tax
avoidance sebagai usaha sah yang dilakukan wajib pajak dengan
memanfaatkan celah dalam peraturan untuk mengurangi kewajiban
pajak yang terutang. Widodo et al. (2020) juga menekankan bahwa tax
avoidance adalah upaya perusahaan untuk menekan biaya pajak guna
memaksimalkan laba. Meski sering dianggap negatif, tax avoidance
tidak selalu melanggar hukum karena aturan perpajakan bersifat prinsip
(principle-based). Wanda dan Halimatusadiah (2021) menambahkan
bahwa tax avoidance adalah strategi legal untuk mengoptimalkan laba
perusahaan dengan meminimalkan biaya pajak sesuai aturan
perpajakan.

Tax avoidance merupakan metode yang sah yang sering digunakan oleh wajib
pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Ini adalah tindakan yang
dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan strategi
perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hartoto, 2018) dalam
Jesika et al., (2024). Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008,
Perusahaan dikategorikan melakukan Tax Avoidance apabila CETR kurang
dari 25% namun apabila nilai CETR diatas 25% perusahaan dikategorikan
tidak melakukan Tax Avoidance.

Teori Keagenan (Agency Theory) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan
Meckling (1976). Teori ini merupakan salah satu penerapan game theory, di
mana terdapat kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang terlibat, yaitu agen
dan prinsipal. Prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk mengambil
keputusan atas nama mereka. Prinsipal juga bertugas memastikan bahwa agen
melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak kerja
yang disepakati bersama. Hak dan tanggung jawab kedua belah pihak diatur
secara jelas dalam kontrak kerja yang telah disetujui oleh keduanya (Risma dan
Dian, 2024).
Teori keagenan berlandaskan pada tiga asumsi mendasar mengenai sifat
manusia, yaitu: manusia cenderung mementingkan diri sendiri dan
mengutamakan kepentingannya, memiliki kemampuan kognitif yang terbatas
atau rasionalitas yang terbatas dalam menghadapi ketidakpastian di masa
depan, serta menunjukkan karakteristik penghindaran risiko (Eisenhardt,
1989). Sifat-sifat ini dapat memengaruhi agen untuk bertindak tidak selaras
dengan harapan utama prinsipal. Agen, yang mewakili manajemen bisnis,
diharapkan bertanggung jawab dan memiliki kompetensi. Namun, dalam
praktiknya, agen dapat menunjukkan kelemahan dalam menjalankan tugasnya
sehingga cenderung bertindak demi kepentingan pribadi dengan
mengorbankan kepentingan prinsipal. Ketidakseimbangan ini memicu
perbedaan kepentingan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat (Angela &
Nugroho, 2020).
Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Hafez dan Reni (2023), konflik
kepentingan yang memunculkan biaya disebut sebagai biaya keagenan, yang
terbagi menjadi tiga jenis:

1. Biaya Pengawasan (Monitoring Costs): Merupakan biaya yang dikeluarkan
   untuk memantau aktivitas agen guna memastikan mereka menjalankan
   tugasnya sesuai dengan kesepakatan. Biaya ini menjadi tanggung jawab
   principal.
2. Biaya Penjaminan (Bonding Costs): Merupakan biaya yang dikeluarkan
   untuk memberikan jaminan bahwa agen tidak akan melakukan tindakan
   yang merugikan principal. Biaya ini ditanggung oleh agen.
3. Biaya Kehilangan Residual (Residual Loss): Biaya ini diukur berdasarkan
   pengurangan kesejahteraan principal, yang setara dengan nilai uang yang
   hilang akibat perbedaan kepentingan antara principal dan agen.
   Manajer dapat memanfaatkan asimetri informasi untuk melakukan berbagai
   aktivitas yang bertujuan memaksimalkan keuntungan pribadi. Dengan
   memiliki akses terhadap informasi perusahaan yang lebih lengkap, manajer
   dapat menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan laba, salah
   satunya dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) agar kinerja
   keuangan terlihat lebih baik. Namun, di sisi lain, pemilik modal seringkali
   tidak menyetujui peningkatan laba yang diperoleh melalui tax avoidance.
   Hal ini disebabkan oleh risiko yang menyertainya, seperti kerusakan
   reputasi, permasalahan hukum, hingga sanksi perpajakan (Suparna &
   Fitriyan, 2021).

Nilai perusahaan sangat penting untuk menarik minat
investor terhadap suatu bisnis. Hal ini dikarenakan investor dan
pasar menggunakan nilai perusahaan sebagai pengukuran untuk
menilai bisnis secara keseluruhan. Kepercayaan pemangku
kepentingan terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi
persyaratan tertentu tercermin dalam nilainya, yang merupakan hasil
dari semua operasi bisnis sejak perusahaan didirikan hingga saat ini
(Dzikir Nurul et al., 2020). Suatu perusahaan dikatakan bernilai baik
jika kinerjanya juga baik. Nilai suatu perusahaan dapat tercermin
dari harga sahamnya. Jika nilai saham tinggi maka dapat di katakan
nilai perusahaan juga baik. Karena menurut Fana & prena (2021)
tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah meningkatkan nilai
perusahaan dengan meningkatkan kemakmuran pemilik atau
pemegang sahamnya.

Teori keagenan membahas dinamika antara berbagai pihak
dalam suatu perusahaan, khususnya prinsipal dan agen. Teori
mendefinisikan hubungan kontraktual yang ada antara prinsipal yang
merupakan pemilik atau pemegang saham dan agen, yang merupakan
manajemen perusahaan yang diberi wewenang (Wardoyo et al., 2022).
Teori agensi ini mendefinisikan hubungan kontraktual antara agen,
yang merupakan manajemen perusahaan yang berwenang, dan
prinsipal, yang merupakan pemilik atau pemegang saham. Gagasan
teori keagenan menerapkan hubungan keagenan antara prinsipal
(investor) dan agen (manajemen). Teori ini menjelaskan bagaimana
proses pengambilan keputusan perusahaan dipisahkan dari kepemilikan
saham. Prinsipal suatu korporasi beradaptasi dengan manajer.
Sementara agen adalah orang yang diberi wewenang untuk
menjalankan bisnis, pemilik adalah orang yang memberi instruksi
kepada agen tentang cara bertindak atas nama pemilik. Singkatnya,
pemilik akan mendelegasikan kendali kepada agen dan melakukan yang
terbaik untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Erawati &
Cahyaningrum, 2021).

Rasio likuiditas yaitu CR mengisyaratkan kesanggupan perusahaan
dalam membayar kewajiban jangka pendek pada saat ditagih secara
keseluruhan (Kasmir, 2010). Nilai CR hendaknya lebih dari pada 1, sebab
nilai CR di bawah 1 merupakan gejala kesulitan likuiditas karena
perusahaan tidak berada posisi mampu membayar utang jangka pendek,
sedangkan rasio yang terlampau tinggi mengindikasikan modal kerja tidak
dimanfaatkan secara efisien (Agha, et al., 2014). Berpijak pada gagasan ini,
CR yang terlampau tinggi menandakan besarnya dana menganggur yang
tidak digunakan secara optimal bagi kepentingan bisnis sehingga dapat
menurunkan profitabilitas.
BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, setiap Rapat
Dewan Gubernur bulanan dan di implementasikan pada operasi moneter
yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar
uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (Jayanti, et al.,
2016)

Sudah sewajarnya bank di seluruh Indonesi patuh dan taat kepada Bank
Indonesia (BI) yang berperan sebagai bank sentral yang mempunyai otoritas
moneter, perbankan dan sistem pembayaran negara.Bank Indonesia
memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui
instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.Kebijakan moneter
melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat
mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Kenaikan BI rate
mengakibatkan ketatnya likuditas perbankan, sehingga pihak bank kesulitan
mendapatkan dana murah dari pihak ketiga (giro, tabungan, deposito). Hal
ini mengakibatkan cost of fund bank bertambah/tinggi. Akibatnya, ketika
terjadi peningkatan bunga kredit yang tinggi, nilai usaha nasabah sudah
tidak sebanding lagi dengan pembiayaan yang diberikan. Apabila nasabah
sudah mulai keberatan dengan adanya suku bunga yang tinggi maka akan
menaikkan kemungkinan kredit macet.

Rasio likuiditas atau rasio lancar merupakan rasio yang digunakanuntuk
mengukur seberapa besar likuiditas perusahaan. Rasio lancar merupakan
perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio ini dapat
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka
pendeknya (Horne dan Wachowicz, 2009).
Sebuah perusahaan dalam menjalankan operasinya membutuhkan dana
yang sangat besar, baik untuk produksi maupun untuk investasi. Kebutuhan
dana ini tidak dapat sepenuhnya dipenuhi menggunakan modal sendiri. Oleh
karena itu, perusahaan harus melakukan peminjaman dana ke pihak lain
ataupu melakukan penundaan pembayaran beberapa kewajiban. Utang yang
dimiliki oleh perusahaan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak
menambahbeban bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menyebabkan
kerugian. Rasio utang dalam sebuah laporan keuangan menunjukkan
seberapa besar aset yang dibiayai dengan utang. Rasio ini menekankan
pada peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan
menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan
utang (Horne dan Wachowicz, 2009). Dengan mengetahui seberapa besar
persentase utang yang dimiliki, perusahaan dapat mencegah terjadinya gagal
bayar. Semakin besar rasio lancar, maka menunjukkan semakin besar
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal
ini menunjukkan perusahaan melakukan penempatan dana yang besar pada
sisi aktiva lancar. Penempatan dana yang terlalu besar pada sisi aktiva
memiliki dua efek yang sangat berlainan. Di satu sisi, likuiditas perusahaan
semakin baik. Namun di sisi lain, perusahaan kehilangan kesempatan untuk
mendapatkan tambahan laba, karena dana yang seharusnya digunakan untuk
investasi yang menguntungkan perusahaan, dicadangkan untuk memenuhi
likuiditas. Semakin besar rasio ini,semakin besar likuiditas perusahaan.
Menurut Horne dan Wachowicz (2009) likuiditas perusahaan berbanding
terbalik dengan profitabilitas. Maksudnya, semakin tinggi likuiditas
perusahaanmaka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba semakin
rendah.

Trade-off theory menjelaskan pertukaran antara manfaat pajak dengan
pengorbanan yang ditimbulkan sebagai dampak dari penggunaan utang
sebagai pendanaan perusahaan (Bringham dan Houston, 2011). Pendanaan
perusahaan yang bersumber dari utang memiliki keuntungan berupa
penghematan pajak, namun terdapat pula kelemahannya yaitu beban bunga
atau biaya kebangkrutan yang harus ditanggung perusahaan (Butt, et al.,
2013) Teori ini berasumsi bahwa perusahaan akan menggunakan utang
sampai tingkat tertentu guna memaksimalkan nilai perusahaan dengan
memanfaatkan pajak akibat dari penggunaan utang (Setiawati dan Putra,
2015). Perusahaan diyakini akan terus menambah jumlah utangnya selama
manfaat yang diperoleh lebih besar dari pada beban yang ditanggung oleh
perusahaan.
Pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dapat tercermin dari
DER, yang menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi
seluruh kewajibannya (Putra dan Suardikha, 2016). Babalola dan Abiola
(2013) berpendapat bahwa perbandingan DER yang bisa diterima yaitu 2:1,
artinya maksimal jumlah utang yang disarankan yaitu dua kali banyak
modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang pendanaannya yang
lebih banyak bersumber dari utang akan menerima manfaat berupa
pengurangan bunga utang pada perhitungan penghasilan kena pajak
memeperkecil proporsi beban pajak sehingga proporsi laba bersih menjadi
lebih besar atau tingkat profitabilitasnya semakin tinggi (Sartono, 2014).

Menurut Kasmir (2016), bahwa: “rasio solvabilitas merupakan rasio
yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai
dengan utang..Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan debt to
assets ratio, debt to equity ratio dan times interest earned ratio. Menurut
Fred Weston dalam Kasmir rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi
sebagai berikut :
a. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik)
sebagai marjin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana
yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung
oleh kreditor.
b. Dengan pengadaan dana melalui hutang, pemilik memperoleh
manfaat, berupa tetap dipertahannannya penguasaan atau
pengendalian perusahaan.
c. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang
dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus
dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar.( Kasmir ,
2016).
Apabila dari hasil perhitungan, perusahaan tenyata memiliki solvabilitas
yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar,
tetapi juga ada kesempatan mendapat laba besar. Apabila perusahaan
memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian
lebih kecil, terutama pada perekonomian menurun. Dampak ini juga
mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat
perekonomian tinggi. (Kasmir,2016)