Fungsi – Fungsi Political Connections


Gabriel A. Almond menjelaskan kegiatan politik dalam dua kategori
utama, yaitu fungsi masukan (Input Function) dan fungsi keluaran
(Output Function). Fungsi-fungsi masukan mencakup:

  1. Sosialisasi Politik, proses sosial yang memungkinkan individu untuk
    menjadi bagian dari kelompok tertentu. Dalam konteks politik,
    sosialisasi politik mengajarkan individu tentang budaya politik
    kelompok dan bagaimana mereka bertindak sesuai dengan nilai dan
    norma politik tersebut.
  2. Rekrutmen Politik, proses seleksi untuk memilih individu yang akan
    menduduki posisi politik dan administratif. Setiap sistem politik
    memiliki metode yang berbeda dalam merekrut warga untuk posisi
    tersebut.
  3. Artikulasi Kepentingan, proses di mana individu atau kelompok
    menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga politik atau
    pemerintah, baik secara langsung kepada pejabat atau melalui
    kelompok kepentingan yang dibentuk bersama pihak-pihak dengan
    kepentingan serupa.
  4. Agresi Kepentingan, proses penyusunan alternatif kebijakan melalui
    penggabungan atau penyesuaian kepentingan yang telah
    diartikulasikan, atau dengan merekrut calon pejabat yang
    mendukung kebijakan tertentu.
  5. Komunikasi Politik, fungsi ini menjadi sarana penting untuk
    menjalankan fungsi-fungsi politik lainnya, karena memungkinkan
    interaksi dan pertukaran informasi antar pihak dalam proses
    sosialisasi politik.
    Sedangkan, fungsi keluaran (Output Functions) terdiri dari:
  6. Pembuatan Peraturan, input yang diterima dari berbagai pihak
    diterjemahkan menjadi kebijakan umum atau peraturan berdasarkan
    dukungan dan pengaruh dari lingkungan sosial maupun eksternal.
  7. Penerapan Peraturan, Setelah kebijakan atau peraturan terbentuk,
    langkah selanjutnya adalah melaksanakan peraturan tersebut dalam
    kehidupan masyarakat.
  8. Pengawasan Peraturan, lembaga pengawas berfungsi untuk
    memastikan bahwa peraturan yang telah dibuat diterapkan dengan
    benar serta menyelesaikan perselisihan terkait penerapan peraturan.