Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Organisasi PerangkatDaerah


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari
karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu:

  1. Relevan
    Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di
    dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu
    mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi
    masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa
    lalu. Informasi yang relevan:
    a. Memiliki manfaat umpan balik
    Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi
    ekspektasi mereka di masa lalu.
    b. Memiliki manfaat prediktif
    Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
    datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
    c. Tepat waktu
    Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna
    dalam pengambilan keputusan.
    d. Lengkap
    Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin
    yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang sesuai dengan standar.
  2. Andal
    Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan
    dan kesalahan material,menyajian setiap fakta secara jujur, serta dapat
    diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :
    a. Penyajian Jujur
    Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang
    seharusnya disajikan secara wajar.
    b. Dapat diverifikasi
    Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila
    pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya
    tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
    c. Netralitas
    Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak.
  3. Dapat dibandingkan
    Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
    dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
    laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat
    dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat
    dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari
    tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas
    yang diperbandingkan menerapkan kebijaan akuntansi yang sama.
  4. Dapat dipahami
    Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
    pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan
    batas pemahaman serta pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki
    pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas
    pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi
    yang dimaksud.

Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Organisasi PerangkatDaerah


Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, “laporan keuangan merupakan
laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Fahmi (2014:2) menyatakan “laporan
keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu
perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran
kinerja keuangan perusahaan tersebut”, Sedangan harahap (2013:146),”Kualitas
laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan
yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan
keuangan”.

Proses Auditor Internal


Menurut Tunggal (2012), terdapat lima proses atau tahapan audit internal,
yaitu sebagai berikut:

  1. Perencanaan audit
    Alam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang
    seharusnya dilakukan, di mana, dan kapan dilakukan. Berdasarkan poin
    penting dalam tahap ini adalah menganalisis penilaian audit,
    mengumpulkan fakta tentang wilayah audit, analisis risiko kinerja,
    mengidentifikasi bukti audit, menuliskan secara detail objek yang diaudit,
    mengembangkan program kerja audit, menentukan jadwal serta membagi
    pekerjaan kepada staf.
  2. Survei pendahuluan
    Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap
    wilayah audit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit.
    Poin penting dalam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi,
    menelusuri wilayah aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan
    dokumentasi, dan menggunakan hasil survei secara efektif.
  3. Mengaudit pekerjaan lapangan
    Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal
    dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan
    tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu:
    mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.
  4. Temuan Audit dan Rekomendasi
    Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal
    dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan
    tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu:
    mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.
  5. Pelaporan
    Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit
    internal. Banyak yang mampu menulis sebuah report, tapi tak satupun yang
    mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini:
    outline report, menulis draf awal, mengedit draf dan menuliskan final
    report.

Tanggung Jawab Pelaksanaan Peran Auditor Internal


Tanggung jawab pelaksanaan Peran Auditor Internal terletak pada manajemen.
Dalam organisasi pemerintahan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Menurut (AAIPI,2013) “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan
pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya”.Berdasarkan pengertian tersebut Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) terdiri atas:

  1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
    pengawasan intern
  3. Inspektorat Provinsi atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
    pengawasan inten di tingkat Pemerintah Provinsi, dan
  4. Inspektorat Kabupaten/Kota atau nama lain yang secara fungsional
    melaksanakan pengawasan intern di tingkat Kabupaten/Kota

Pengertian Peran Auditor Internal


Menurut Hery (2017 : 28 ), audit internal adalah suatu fungsi penelitian yang
dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi
kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi ataupun
perusahaan. Peran internal audit atau inspektorat sebagai aparat pengawas internal
pada pemerintah daerah melaksanakan fungsi kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan
pemantauan terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolak ukur yang telah ditetapkan serta memberikan saran-saran
perbaikannya (AAIPI, 2013).
Sedangkan menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI), audit internal
adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang
dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi
organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya,
melalui pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas pengendalian resiko, pengendalian dan proses governance.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disintesakan bahwa Peran Auditor
Internal adalah suatu proses pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan
sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan
serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara atau
organisasi.

Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi


Menurut Wardani dan Ika (2017) menyatakan bahwa indikator pemanfaatan
teknologi informasi adalah sebagai berikut :

  1. Proses kerja secara elektronik, dimaksud untuk mengetahui apakah
    instansi memiliki komputer yang cukup dan apakah proses kerja sudah
    dilakukan secara elektronik.
  2. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan, dimaksud untuk mengetahui
    bagaimana proses pengelolaan data oleh instansi.
  3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet, dimaksud untuk
    mengetahui bagaimana pengelolaan Informasi dengan memanfaatkan
    internet.
  4. Sistem Manajemen, dimaksud untuk mengetahui infromasi yang
    dihasilkan memiliki integrasi.
  5. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer, dimaksud untuk
    mengetahui jadwal pemeliharaan barang elektronik, perbaikan pada
    peralatan yang rusak dan pengunaan antivirus pada komputer

Manfaat Teknologi Informasi


Menurut Hamzah (2009 : 29) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi
tersebut mencakup adanya (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem
manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (2) pemanfaatan kemajuan
teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah
oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini

Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi


Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi (Undang-Undang RI Tentang ITE, 2008 : 2). Teknologi yang
digunakan dalam teknologi informasi adalah teknologi komputer, teknologi
telekomunikasi dan teknologi yang mampu memberikan nilai tambah untuk
suatu organisasi (Hastha Dewa Putranta, 2004 : 24). Sedangkan menurut Aji
Supriyanto,(2005 : 243) informasi adalah data yang telah diolah menjadi
bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil
keputusan saat ini atau mendatang.
Menurut Mulyanto (2009 : 43) teknologi informasi merupakan perkembangan
teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi
informasi menurut Lantip (2011:1), merupakan ilmu pengetahuan yang mencakup
berbagai hal seperti sistem komputer hardware dan software , Local area network
(LAN), Metropolitan area network (MAN), Wide area network (MAN). Menurut
Widuri (2010 : 27) pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan
teknologi informasi bersangkutan oleh pengguna melalui sistem informasi
berbasis komputer dalam rangka menyelesaikan berbagai tugas dan masalah yang
dihadapi pengguna dalam menjalankan pekerjaannya untuk meningkatkan kualitas
dan produktivitas, baik secara individual, kelompok maupun organisasi, dengan
memfokuskan pada level individu, khususnya end user computing.

Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia


Kompetensi menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2013 adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.
Standar kompetensi mencakup tiga hal yaitu :

  1. Pengetahuan (Knowledge)
    Pengetahuan (Knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai
    untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang
    digelutinya. Ilmmu atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat
    digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan
    pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang
    dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang
    cukup meningkatkan efisiensi perusahaan atau organisasi.
  2. Keterampilan (Skill)
    Keterampilan (Skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas
    dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan atau organisasi kepada
    seseorang pegawai dengan baik dan maksimal, Misalnya keterampilan
    bekerja sama dengan memahami dari memotivasi orang lain, Baik secara
    individu atau kelempok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai
    yang sudah menduduki jabatan tertentu karena keterampilan ini dalam
    berkomunikasi,memotivasi dan mendelegasi.
  3. Sikap (Attitude)
    Sikap (Attitude) merupakan pola tingkah seseorang pegawai dalam peran
    melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan.
    Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi,
    Maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan
    dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia


Menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 (10) tentang
Ketenagakerjaan,Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, Keteram pilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar yang ditetapkan. Menurut Sedarmayanti (2018 : 226), Kompetensi adalah
karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung
terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik, Sedangkan
menurut Martin (2017 : 92),”Kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang
membuatnya dapat memperlihatkan kinerja superior dan efektif”.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disintesakan bahwa kompetensi
merupakan suatu keahlian atau kepandaian seseorang dalam melakukan sesuatu
sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

Dimensi Komitmen Organisasi


Menurut Wibowo (2017 : 215) dimensi komitmen organisasi dibagi menjadi
tiga, yaitu :

  1. Komitmen efektif (Affectif commitment)
    Komitmen afektif, yaitu sebuah keterikatan emosional terhadap organisasi dan
    kepercayaan akan nilai-nilainya. Indikator yang digunakan dalam dimensi
    komitmen afektif adalah keterikatan emosi terhadap organisasi dan setuju
    dengan tujuan dan nilai organisasi.
  2. Komitmen berkelanjut (Continuance commitment)
    Komitmen berkelanjutan, yaitu sebuah keinginan untuk tetap menjadi anggota
    sebuahorganisasi. Indikator yang digunakan dalam dimensi komitmen
    berkelanjutan adalah kesadaran akan biaya yang terkait dengan meninggalkan
    organisasi.
  3. Komitmen normatif (Normative commitment)
    Komitmen normatif, yaitu kewajiban untuk tetap didalam organisasi untuk
    alasan moral atau etika. indikator yang digunakan dalam dimensi komitmen
    normatif adalah merasa berkewajiban melanjutkan pekerjaan.

Manfaat Komitmen Organisasi


Menurut Juniarari (2011) mengemukakan bahwa manfaat dari komitmen
organisasi yaitu di antaranya (1) Karyawan yang serius dalam menunjukkan
komitmen tinggi kepada organisasi memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi
untuk menunjukkan tingkat keikutsertaan yang tinggi dalam sebuah organisasi, (2)
Memiliki kemauan yang kuat untuk tetap bekerja di organisasi yang sekarang dan
selalu memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan, (3) Dengan kesungguhan
terlibat dengan pekerjaan, karena pekerjaan tersebut ialah mekanisme kunci dan
saluran individu untuk memberikan sumbangan untuk tercapainya tujuan
organisasi.

Pengertian Komitmen Organisasi Perangkat Daerah


Menurut Zurnali C (2010 : 127) “Komitmen organisasi adalah sebuah
keadaan psikologi yang mengkarateristikan hubungan karyawan dengan
organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap
bertahan dalam organisasi tau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga komponen
yakni komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif”.
Sedangkan, Menurut Wibowo (2017 : 188) mengatakan “Komitmen organisasi
berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka
bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut serta kesediaan
orang untuk meningkatkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena
mersakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi”. Carsten dan Spector dalam
Adifitya (2014 : 837) mengatakan “Bahwa semakin tinggi komitmen organisasi
maka akan berdampak pada karyawan akan tetap tinggal dalam organisasi dan
akan selalu meningkatkan kinerjanya”. Kinerja karyawan yang tinggi akan
menghasilakan laporan keuangan yang andal.

Pengaruh Komitmen Organisasi dan Cyberloafing Terhadap Kinerja


Kinerja adalah tingkat pencapaian seseorang dari waktu tertentu sampai
batas waktu tertentu, komitmen organisasi dan cyberloafing adalah salah satu faktor
yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, komitmen organisasi seseorang di sini
mempengaruhi perilaku cyberloafing dan semakin rendah komitmen organisasi
maka semakin banyak perilaku cyberloafing yang di lakukan yang memungkinkan
mempengaruhi kinerja seseorang. Menurut Rika Wahyuni, Hadi Irfani, Rina
Mariana, (2020) Perilaku cyberloading dan komitmen organisasi secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kota Padang.
Tinggi rendahnya kinerja pegawai dipengaruhi oleh perilaku cyberloading dan
komitmen organisasi.

Pengaruh Cyberloafing Terhadap Kinerja


Berdasarkan penelitian Mirza. Thaybatan AR. Harri Santoso, (2019)
menunjukan bahwa dari 100 orang sampel karyawan Pemerintah Kota Banda Aceh
ditemukan bahwa 63 orang atau 63% melakukan perilaku cyberloafing pada saat
jam kerja tengah berlangsung, hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Rika
Wahyuni, dkk (2020) yang menunjukan bahwa perilaku cyberloafing berpengaruhu
negatif terhadap kinerja pegawai dinas Pendidikan kota Padang. Ini menjelaskan
bahwa cyberloafing berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan, dan ini
perlu diwaspadai oleh berbagai instansi dan pemilik perusahaan untuk mulai
mempertimbangkan dampak dari penggunaan internet dalam pekerjaan, karena
tidak selamanya internet memberikan manfaat dalam sebuah pekerjaan tetapi
memiliki sisi negatif yang bila tidak di awasi penggunaaanya akan berdampak pada
kinerja karyawan serta perusahaan itu sendiri.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja


Kinerja karyawan merupakan modal utama bagi suatu perusahaan untuk
dapat mempertahankan eksistensinya dalam dunia industri. Banyak hal yang
mendukung bagi sumber daya manusia untuk memiliki kualitas dan kinerja yang
baik, salah satunya adalah komitmen dari karyawan yang bersangkutan terhadap
perusahaan. Nydia (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh komitmen
organisasi terhadap kinerja karyawan lapangan SPBU Coco Pertamina MT
Haryono menyebutkan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja, dan komponen komitmen normatif merupakan
komponen komitmen organisasi yang paling dominan pengaruhnya terhadap
kinerja karyawan.

Indikator Kinerja


Menurut Edison (2016), indikator kinerja adalah sebagai berikut :

  1. Hasil kerja, menyatakan hasil yang diperoleh oleh objek yang berwujud
    atau tak berwujud sebagai bagian dari suatu kewajiban karyawan kepada
    perusahaan.
  2. Kecepatan kerja, menyatakan tingkat penyelesaian aktivitas pada awal
    waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil serta
    memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
  3. Inisiatif, adanya gagasan dari dalam diri anggota organisasi untuk
    melakukan pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa
    menunggu perintah dari atasan atau menunjukkan tanggung jawab
    dalam pekerjaan yang sebagaimana sudah kewajiban seorang karyawan.
  4. Disiplin kerja, sikap taat aturan yang mencerminkan besarnya rasa
    tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan
    kepadanya.
  5. Tanggung jawab, menunjukkan seberapa besar karyawan menerima dan
    melaksanakan pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja
    serta sarana dan prasarana yang digunakan dan juga perilaku kerjanya
    setiap hari.
  6. Kerjasama tim, kemampuan karyawan melakukan tugasnya dengan
    rekan kerjanya dan kesediaannya untuk berpartisipasi dengan karyawan
    lain secara vertikal dan horizontal dalam pekerjaan.
  7. Keterampilan kerja pada bidangnya, kemampuan karyawan dalam
    bekerja sesuai jabatannya.
  8. Tingkat pengendalian emosi dalam bekerja, kemampuan karyawan
    dalam mengedepankan urusan pekerjaan daripada urusan pribadi

Definisi Kinerja


Kinerja adalah pencapaian seseorang pada jangka waktu tertentu sesuai
dengan tanggung jawab yang di berikan. Menurut Sutrisno (2016) kinerja adalah
kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat di capai
oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau entang bagaimana seseorang
diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah di
bebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang di gnakan dalam
menjalankan tugas.
Rivai dalam Muhammad Sandy (2015) memberikan pengertian bahwa
kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara
keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan
dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau
kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.
Menurut Edison (2016) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu
dan di ukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Lita Wulantika (2019) Karyawan dituntut mampu melaksanakan
tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik, yaitu dengan mengoptimalkan
waktu kerja, disiplin, dan kejujuran untuk berprestasi bekerja dengan kualitas dan
kuantitas yang tinggi.

Indikator Cyberloafing


Menurut Blanchard dan Henle dalam Salim dan Doorn (2018) cyberloafing
terbagi menjadi dua tingkatan yaitu:
a. Minor Cyberloafing
Minor cyberloafing merupakan tipe cyberloafing dimana pegawai terlibat dalam
berbagai bentuk perilaku penggunaan internet umum yang tidak berkaitan dengan
pekerjaan. Minor cyberloafing terdiri dari penggunaan e-mail atau browsing situs
hiburan. Contoh-contoh dari minor cyberloafing yaitu mengirim dan menerima email pribadi, mengunjungi situs olah raga, memperbarui status jejaring sosial, serta
berbelanja online. Minor cyberloafing mirip dengan perilaku umum lain yang tidak
sepenuhnya ditoleransi di tempat kerja, seperti mengangkat telpon pribadi atau
mengobrol hal-hal yang bersifat pribadi saat sedang bekerja.
b. Serious Cyberloafing
Serious cyberloafing merupakan tipe cyberloafing dimana pegawai terlibat dalam
berbagai bentuk perilaku penggunaan internet yang bersifat lebih berbahaya karena
melanggar norma perusahaan dan berpotensi ilegal. Contoh-contoh dari perilaku
serious cyberloafing adalah judi online, mengelola situs milik pribadi, serta
membuka situs yang mengandung pornografi

Definisi Cyberloafing


Cyberloafing adalah tindakan seorang pegawai yang menghabiskan waktu
atau berseluncur di internet saat sedang bekerja. Menurut Ardilasari & Firmanto
(2017) cyberloafing adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang pegawai yang
menggunakan akses internet perusahaan untuk tujuan pribadi yang tidak ada
hubungannya dengan pekerjaan di waktu jam kerja seperti hiburan, belanja online,
internet messaging, memposting ke newsgroups dan mengunduh file yang tidak
berhubungan dengan pekerjaan sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan
untuk menyelesaikan tugas-tugas utama pekerjaan.
Lim, Thompson, dan Loo dalam Ramadhan (2017) menyebutkan bahwa
cyberloafing adalah suatu perilaku sadar yang dilakukan karyawan dalam
menggunakan berbagai jenis gadget, baik fasilitas dari perusahaan ataupun milik
pribadi dengan tujuan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ditempat dan jam
kerja.
Menurut Blanchard dan Henle dalam Doorn (2018) cyberloafing
didefinisikan sebagai penggunaan email dan internet organisasi untuk kegiatan
yang tidak berkaitan dengan pekerjaan selama jam kerja.
Menurut Askew (2014) menjelaskan bahwa cyberloafing merupakan
seperangkat perilaku di tempat kerja di mana seorang karyawan terlibat dalam
kegiatan yang di mediasi secara elektronik melalui penggunaan internet yang
dianggap tidak terkait dengan pekerjaanya.

Indikator Komitmen Organisasi


Aspek komitmen organisasi, antara lain menurut Meyer dan Allen dalam
Yusuf dan Syarif, (2018):

  1. Komitmen efektif (effective comitment): Keterikatan emosional karyawan,
    dan keterlibatan dalam organisasi,
  2. Komitmen berkelanjutan (continuence commitment): Komitmen
    berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari
    organisasi. Hal ini mungkin karena kehilangan senioritas atas promosi atau
    benefit.
  3. Komitmen normatif (normative commiment): Perasaan wajib untuk tetap
    berada dalam organisasi karena memang harus begitu; tindakan tersebut
    merupakan hal benar yang harus dilakukan.

Definisi Komitmen Organisasi


Komitmen organisasi yaitu suatu sikap atau tingkah laku seseorang kepada
organisasi berupa loyalitas dan tercapainya visi, misi serta tujuan organisasi.
Menurut Meyer dan Allen dalam Yusuf dan Syarif (2018) Komitmen organisasi
adalah konstruk psikologis sebagai karakteristik hubungan anggota organisasi
dengan organisasinya, serta berimplikasi terhadap keputusan individu untuk
melanjutkan keberadaannya sebagai anggota dalam organisasi.
Menurut Yusuf dan Syarif (2018) mengemukakan komitmen organisasi
sebagai sikap loyalitas pegawai terhadap organisasi dengan cara tetap bertahan
dalam organisasi, membantu mencapai tujuan organisasi, dan tidak memiliki
keinginan untuk meninggalkan organisasi dengan alasan apapun.
Menurut Kreitner dan Kinicki (2014) komitmen organisasi adalah tingkatan
dimana pegawai mampu mengenali organsiasinya dan terikat pada tujuan-tujuan
organisasi tersebut. Ini adalah sikap kerja yang penting karena orang-orang yang
memiliki komitmen diharapkan bisa menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih
keras demi mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk
tetap bekerja di suatu organisasi.
Menurut Indra Kharis (2010) komitmen organisasi adalah suatu keadaan
dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan
keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi
keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang
individu

Aspek-aspek Kepuasan Kerja


Spector (1985) menjelaskan terdapat sembilan dimensi kepuasankerjakaryawan untuk menilai puas atau tidak puas karyawan terhadappekerjaannya yang diatur dalam Job Satisfactional Survei (JSS), antara lain;
a) Pay (Gaji)
Aspek ini mengukur kepuasan pekerja sehubungan dengangaji
yang diterima, adanya kenaikan gaji serta remunerasi. b) Promotion (Promosi)
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan sehubungan dengankebijakan promosi, kesempatan yang sama setiap karyawan untukmendapat promosi. c) Supervision (Supervisi)
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan terhadap atasannya. Sikap yang diberikan oleh atasan baik positif maupun negatif akanmempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Karyawan lebih menyukai
bekerja dengan atasan yang bersikap mendukung, penuh pengertian, bersahabat dan memusatkan perhatian kepada karyawan, daripadabekerja pada atasan yang bersifat acuh tak acuh dan kasar.
d) Fringed Benefits (Tunjangan tambahan)
Aspek ini mengukur sejauh mana individu merasa puasterhadap benefits yang diterima karyawan secara adil dan sebanding. Tunjangan tambahan tersebut bukan berbentung uang, melainkantunjangan seperti asuransi kesehatan, transportasi kantor, beasiswadari organisasi, cuti dan sebagainya. e) Contingent Rewards (Penghargaan)
Aspek ini mengukur kepuasan karyawan yang berbentukapresiasi, pengakuan dan penghargaan yang diberikan berdasarkanhasil kerja pekerja tersebut. Adanya contingent rewards ini makamereka akan merasa bahwa apa yang telah dicapai oleh pekerjadihargai oleh manajemen sehingga dapat meningkatkan semangat
kerja untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi. f) Operating Procedures (Prosedur dan Peraturan Kerja)
Aspek ini mengukur kepuasan berkaitan dengan prosedur ataukebijakan dan peraturan di tempat kerja, hal ini berhubungan denganbirokrasi dan beban kerja, misalnya peraturan dan disiplin kerja. Apabila kebijakan yang disediakan memadai maka akan menjadi
sumber kepuasan, begitu pula sebaliknya, jika terlalu ketat dantidaksesuai dengan kemampuan pekerja maka akan menjadi penyebabpekerja merasa bosan dan lelah dalam bekerja.
g) Co-Workers (Rekan Kerja)
Aspek ini mengukur kepuasan kerja berkaitan hubungan denganrekan kerja. Rekan kerja yang rukun dan saling mendukungsertamelengkapi dapat meningkatkan kepuasan kerja seorang pekerja. Selain itu, rekan kerja adalah kesempatan bagi pekerja untuk bekerjadengan pekerja lainnya, sehingga dapat saling bertukar pikirandalam menghadapi permasalahan dalam pekerjaan. h) Nature of Work (Pekerjaan itu sendiri)
Aspek ini mengukur kepuasan kerja terhadap hal-hal yangberkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Hal tersebut meliputi variasi
tugas, kesempatan untuk menyibukkan diri, peningkatanpengetahuan, otonomi serta kompleksitas kerja sejauh manapekerjaan itu tidak bertentangan dengan hati nurani. i) Comunication (Komunikasi)
Berhubungan dengan komunikasi yang berlangsung dalamorganisasi. Komunisasi yang terjalin dalam suatu organisasi, pekerjamenjadi lebih paham terhadap tugas-tugas, kewajiban-kewajibandan segala sesuatu yang terjadi didalam perusahaan.

Pengertian Kepuasan Kerja


Robbins (Sopiah, 2008) bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umumyang seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Hal serupa diungkapkanolehSpector (2008) bahwa kepuasan kerja merupakan variabel sikap yangmerefleksikan bagaimana seseorang merasakan tentang pekerjaan merekasecara keseluruhan serta tentang berbagai aspek dari pekerjaan tersebut. Tiffin (As’ad, 2001) berpendapat bahwa kepuasan kerja berhubunganerat dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dengan karyawan. Sedangkan menurut Blum(As’ad, 2001) mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umumyang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor– faktor
pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan sosial individu diluar kerja. Vroom (dalam Aziri, 2011) mendefinisikan bahwa kepuasan kerjaberfokus pada peran karyawan di tempat kerjanya sebagai bentuk orientasi
afektif dari individu terhadap peran kerja yang saat ini mereka hadapi. Sopiah(2008) menyimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu tanggapanemosional baik berupa perasaan positif maupun negatif sseorang terhadapsituasi dan kondisi kerja yang dirasakan setelah karyawan tersebut
7membandingkan antara apa yang dia harapkan akan dia dapatkan dari hasil
kerjanya dengan apa yang sebenarnya dia peroleh dari hasil kerjanya.

Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi


Komitmen karyawan pada organisasi dapat ditentukan oleh beberapafaktor. Steers (Sopiah, 2008) mengidentifikasi terdapat tiga faktor yaitu(1)
ciri pribadi pekerja, (2) ciri pekerjaan dan (3) pengalaman kerja. Selanjutnya Stum (1998) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwaterdapat beberapa faktor atau kondisi yang dapat mempengaruhi komitmenorganisasi, antara lain:
a. Budaya keterbukaan
Berdasar studi yang berhubungan dengan lingkungan, faktor budayaketerbukaan memiliki korelasi tinggi dengan tindakan sejauh manaorganisasi mendorong pegawai untuk bertindak. Dapat berbicara sertaberbicara melawan status quo hanya mungkin terjadi dalambudayadimana tidak ada rasa takut pegawai akan retribusi. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara menilai kemauan dan kemampuan untuk terbuka, jujur dan faktor keberhasilan konfrontasi. b. Kepuasan kerja
Kepuasan kerja menjadi pendorong kinerja organisasi. Sama seperti
hal nya kepuasan kerja mempengaruhi produktifitas, kualitas dan moral
pegawai di organisasi, pegawai akan merasa puas karena berada di posisi
yang tepat dengan kemampuan dan orientasi yang sesuai. c. Kesempatan pegawai untuk berkembang
Setiap pegawai ingin berkembang dan belajar. Hal ini bukan berarti
hanya program pelatihan formal, pegawai berkembang dapat ditemukandi pembagian kerja, satuan tugas, konfreansi serta tanggung jawabyangdiperluas. Kesempatan yang diberikan oleh organisasi dapaat
mempengaruhi komitmen pegawai untuk tetap berada di organisasi. d. Arah organisasi
Karyawan saat ini ingin percaya dan memiliki kepercayaandiri
terhadap masa depan perusahaan tempat mereka bekerja. Kepercayaanbahwa semua akan baik bagi perusahaan pendorong utama untuk retensi
e. Kebutuhan pengakuan kerja/keseimbangan kehidupan
Faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap komitmenpegawai adalah “pengakuan manajemen akan pentingnya kehidupanpribadi dan keluarga.” pegawai ingin mengamati pengakuandankesadaran dari atasan mereka bahwa keluarga dan kehidupan pribadi itupenting.

Aspek Komitmen Organisasi


Meyer dan Allen (1990) mengemukakan tiga aspek komitmen organisasi, anatar lain:
a. Komitmen Afektif
Komitmen afektif yaitu keterikatan emosional, identifikasi danketerlibatan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini individu menetapdalam suatu organisasi karena keinginannya sendiri. b. Komitmen Kontinuan
Komitmen kontinuan yaitu komitmen individu yang didasarkanpadapertimbangan tentang apa yang harus dikorbankan bila akanmeninggalkan organisasi. Umam (Sianipar dan Haryanti, 2014)
menjelaskan pada dimensi ini, anggota organisasi memiliki kesadaranbahwa ia akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Sehingga, individu memutuskan menetap pada suatu organisasi karenamenganggapnya sebagai suatu pemenuhan kebutuhan. c. Komitmen Normatif
Komitmen normatif yaitu keyakinan individu tentang tanggungjawab terhadap organisasi. Individu tetap tinggal pada suatu organisasi
karena merasa wajib untuk loyal pada organisasi tersebut. Umam(Sianipar dan Haryanti, 2014) menjelaskan bahwa anggota organisasi
dengan komitmen normatif yang tinggi akan terus menjadi anggotaoraganisasi karena merasa dirinya harus berada dalamorganisasi tersebut
sehingga akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa adanyasuatu kewajiban atau tugas.

Pengertian Komitmen Organisasi


Komitmen organisasi dipandang sebagai suatu orientasi nilai terhadaporganisasi yang menunjukkan individu sangat memikirkan danmengutamakan pekerjaan dan organisasinya. Individu akan berusahamemberikan segala usaha yang dimilikinya dalam rangka membantuorganisasi mencapai tujuannya. Berikut ini adalah beberapa defenisi komitmen organisasi menurut paraahli. Griffin (2004) menjelaskan, komitmen organisasi merupakan sikapyangmencerminkan sejauh mana seseorang individu atau pegawai mengenal danterikat pada organisasinya. Robbins dan Judge (2007) bahwa komitmenorganisasi adalah suatu keadaan dimana seorang pegawai memihak kepadatujuan-tujuan organisasi serta berkeyakinan untuk tetap menjadi anggota dari
organisasi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Meyer dan Allen (1990)
menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah keyakinan yang kuat danpenerimaan nilai-nilai serta tujuan organisasi, dengan melibatkan diri danloyal untuk terus berada di organisasi. Begitupula dengan Mathis dan Jackson dalam (Sopiah, 2008) menyatakankomitmen organisasi sebagai keadaan dimana karyawan percaya dan maumenerima tujuan-tujuan organisasi. Namun, intensitas komitmen antarakaryawan yang satu dengan lainnya terhadap organisasinya berbeda-beda
2karena adanya pengaruh dari berbagai sumber. Porter (SetiawandanGhozali, 2005) mendefenisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan relatif
individual terhadap suatu organisasi dan keterlibatannya dalamorganisasi
tertentu, yang dicirikan oleh tiga faktor psikologis yaitu; (1) Keinginanyangkuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, (2) Keinginan untukberusaha sekuat tenaga demi organisasi, dan (3) Kepercayaan yang pasti danpenerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Indikator Kinerja


Mathis dan Jackson (2002, p. 78) dalam Amelia dan Handayani (2020)
mengatakan bahwa kinerja karyawan, yaitu:
(1) Kuantitas
Merupakan jumlah yang dihasilkan dari kinerja. istilah yang sering didengar
seperti jumlah pendapatan dan jumlah aktivitas yang dihasilkan.
(2) Kualitas
Kualitas kerja diukur dari tanggapan pimpinan terhadap kualitas hasil
pekerjaan. serta keterampilan dan kemampuan yang dimiliki karyawan.
(3) Rentang waktu
Merupakan tingkat aktivitas diselesaikannya pekerjaan dalam waktu
tertentu yang sudah ditetapkan sebagai standar pencapaian waktu
penyelesaian pekerjaan.
(4) Kecakapan bersosial
Kemampuan dalam bersosialisasi dan membangun koneksi dan cepat
beradaptasi dengan rekan kerja adalah indikator dalam kemampuan ini
adalah efektif ketika mengarahkan perubahan yang persuasif dan pakar
untuk membangun suatu tim.
(5) Kehadiran Karyawan
Tingkat kehadiran karyawan dalam jangka waktu yang telah dihitung
berdasarkan indikator tingkat kehadiran dan tingkat absensi

Karakteristik Kinerja


Mangkunegara dalam Silaen, Novia Ruth dkk, (2021) mengemukakan bahwa
orang yang mempunyai Kinerja yang baik mempunyai karakteristik sebagai
berikut:
(1) Memiliki Komitmen tinggi
(2) Berani ambil resiko
(3) Memiliki tujuan realistis dan ingin mewujudkannya
(4) Hasil dari seluruh kegiatan kerja dapat dimanfaatkan

Faktor yang Memengaruhi Kinerja


Armstrong dalam Sopiah dan Sangadji (2018:352) mengemukakan ada lima
faktor yang memengaruhi kinerja, yaitu:
(1) Faktor Individu
Faktor individu berhubungan dengan Komitmen, keahlian dan pengalaman.
(2) Faktor Kepemimpinan
Faktor kepemimpinan berhubungan dengan kualitas dukungan, komunikasi
dan kualitas pengarahan dari pimpinan, manajer, atau ketua divisi kerja.
(3) Faktor Rekan Kerja
Faktor rekan kerja berkaitan dengan suasana kerja yang diberikan di
lingkungan rekan kerja.
(4) Faktor Sistem
Faktor sistem berhubungan dengan metode dan fasilitas yang ada didalam
organisasi.
(5) Faktor Situasi
Faktor situasi berhubungan dengan tekanan dan perubahan suasana
lingkungan kerja, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Pengertian Kinerja


Kinerja adalah hasil suatu pekerjaan yang telah dicapai
seseorang maupun kelompok yang berada di dalam suatu instansi sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing yang telah dipercayakan kepada masing
masing individu untuk mencapai tujuan organisasi secara baik dan tidak
melanggar hukum dan moral. (Afandi 2018:83)

Indikator Kepuasan Kerja


Menurut Afandi, (2018:82) terdapat 5 (lima) indikator yang dapat digunakan
untuk menilai kepuasan kerja, antara lain:
(1) Pekerjaan
Pekerjaan yang diberikan cepat selesai, kesempatan untuk memahami, dan
kesempatan menerima tanggung jawab
(2) Pendapatan
Sejumlah imbalan yang diterima dan dipandang sebagai hal yang pantas
dengan pekerjaannya didalam organisasi.
(3) Kesempatan promosi
Kesempatan untuk maju dalam pekerjaan atau organisasi.
(4) Pengawasan
Meliputi kemampuan pengawasan untuk memberikan bantuan teknis dan
dukungan perilaku.
(5) Rekan kerja
Rekan kerja secara teknis mendukung secara sosial di dalam lingkungan
tempat kerja.

Dampak Kepuasan dan Ketidakpuasan Kerja


Menurut Afandi, (2018 : 79), dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja
sebagai berikut :
a. Produktivitas
Produktifitas yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan dari kepuasan
kerja jika tenaga kerja memiliki persepsi bahwa apa yang telah dicapai
perusahaan sesuai dengan apa yang mereka terima.
b. Loyalty
Kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja dapat di lihat dari kesetiaan
suatu individu terhadap organisasi, karena bentuk dari ketidakpuasan itu
pasif dan kondisi ini sangat mempengaruhi kerja.
c. Ketidakhadiran
Ketidakhadiran bentuk tindakan yang menggambarkan ketidakpuasan
bekerja seorang karyawan.
d. Keluarnya pekerja
Berhentinya karyawan dari pekerjaannya adalah gambaran jelas
berhubungan dengan ketidakpuasan kerja yang ada didalam perusahaan
ditujukan untuk mencari posisi baru dengan cara mengundurkan diri.

Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Kerja


Menurut Edy Sutrisno (2019, P.77) mengemukakan ada beberapa faktor yang
memengaruhi kepuasan kerja, yaitu:
(1) Kesempatan berkembang
Faktor individu berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dan lainlain. Dalam hal ini ada atau tidaknya kesempatan untuk memperoleh
pengalaman selama kerja.
(2) Keamanan kerja
Faktor keamanan kerja bisa dikatakan sebagai penunjang Kepuasan Kerja
karyawan karena kondisi kerja yang aman berpengaruh pada perasaan
karyawan ketika sedang bekerja.
(3) Pendapatan
Faktor pendapatan banyak menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang
menunjukan Kepuasan Kerjanya dengan sejumlah gaji yang diperoleh.
(4) Kondisi kerja
Termasuk kondisi ruangan kerja, ventilasi, fasilitas, pantry dan tempat parkir.
(5) Komunikasi dan Pengawasan
Komunikasi antar karyawan dengan pihak manajemen banyak dipakai untuk
beralasan menyukai jabatannya dalam hal ini perlu adanya kesediaan dari pihak
atasan agar mau mendengarkan dan memahami serta mengakui pendapat dari
karyawannya yang memiliki peran dalam menimbulkan rasa puas terhadap kerja
atasannya karena supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan Turn Over.

Pengertian Kepuasan Kerja


Menurut Edy Sutrisno (2019, P.74) Kepuasan Kerja adalah suatu sikap
yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaan meliputi situasi/suasana kerja,
kerjasama antar sesama karyawan, imbalan yang diterima, dan hal-hal yang
bersangkutan dengan faktor fisik dan psikologis

Indikator Komitmen Organisasi


Indikator Komitmen Organisasi menurut Busro (2018:86) yaitu :
(1) Komitmen Afektif (Affective Commitment) meliputi :
(a) Kepercayaan kuat dalam menerima nilai tujuan dari organisasi
(b) Loyal dalam organisasi
(c) Rela berkorban untuk kepentingan organisasi.
(2) Komitmen Kelanjutan (Continuance Commitment) meliputi :
(a) mengasumsikan keuntungan untuk menetap dalam organisasi
(b) mengasumsikan kerugian ketika meninggalkan organisasi
(3) Komitmen Normatif (Normative Commitment) meliputi :
(a) Rasa ingin bekerja
(b) Rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memajukan organisasi.
(c) Kehidupan sosial di luar pekerjaan pergaulan yang dimiliki individu
yang bisa membuat individu mampu meningkatkan performa dalam
tempat kerja

Faktor Faktor yang berpengaruh dalam Komitmen Organisasi


Sopiah dalam Jufrizen (2021:20) mengemukakan ada empat faktor yang
memengaruhi komitmen organisasi, yaitu:
(1) Faktor Personal
Seperti usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pengalaman kerja.
(2) Karakteristik Pekerjaan
Misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran dalam
pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan, dan lain-lain
(3) Karakterstik Struktur
Bentuk organisasi seperti sentralisasi atau desentralisasi, kehadiran pekerja
dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan.
(4) Pengalaman Kerja
Pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen
karyawan pada organisasi bisa di lihat Karyawan yang baru beberapa tahun
bekerja dengan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja tentu memiliki
tingkat Komitmen yang berbeda.

Aspek Komitmen Organisasi


Steers dalam Ferine dan Sembiring (2018:49) mengemukakan bahwa
komitmen organisasi memiliki (3) tiga aspek tetap, yaitu:
(1) Indentification
Tercermin dalam perilaku seperti adanya rasa kepercayaan dalam menerima
seperangkat nilai-nilai dan tujuan organisasi untuk masuk ke dalam
kebijakan organisasi serta kebanggaan menjadi bagian dari organisasi. Yang
di maksud aspek identifikasi ini adalah bertujuan untuk memasukkan
beberapa tujuan perusahaan untuk bisa masuk juga kedalam kebutuhan
pribadi karyawan di organisasi tujuan ini untuk menghasilkan suasana yang
saling support antar karyawan di organisasi dan selanjutnya akan tercipta
suasana seakan akan membawa karyawan agar rela berkorban untuk
pencapaian organisasi, karena karyawan telah menerima tujuan organisasi
yang diyakini telah disusun dalam rangka memenuji kebutuhan pribadi
mereka juga.
(2) Dedikasi
Loyalitas karyawan artinya ke siapan seseorang dalam mendekatkan hubungannya
dengan organisasi, jika perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadi demi
mencapai kesuksesan dan keberhasilan pelaksaan organisasi. kesediaan karyawan
untuk membela diri mereka bekerja di perusahaan penting dalam mendukung
komitmen organisasi terhadap organisasi tempat mereka bekerja, hal ini ditempuh
bila karyawan merasakan kepuasan dalam organisasi di mana ia bergabung untuk
bekerja.
(3) Partisipasi
Rasa ingin memajukan perusahaan dalam upaya karyawan untuk melaksanakan
setiap tugas dan kewajiban yang diberikan dan karyawan tidak hanya
melaksanakan tugas tetapi juga harus berusaha untuk melebihi Batasan minimum
yang diberikan oleh organisasi karena karyawan akan didorong juga untuk
melakukan tugas-tugas di luar pekerjaan dan perannya jika bantuan yang
dibutuhkan oleh organisasi. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk memancing
dengan iming-iming keterlibatan karyawan adalah partisipasi mereka dalam
berbagai kesempatan pembuatan keputusan, yang dapat menumbuhkan
kepercayaan karyawan bahwa apa yang telah diputuskan adalah keputusan
bersama.

Pengertian Komitmen Organisasi


Jamal (2021) Komitmen organisasi adalah sikap karyawan untuk tetap berada di
organisasi dan keterlibatan dalam mencapai nilai-nilai dan tujuan dari organisasi
serta orientasi nilai terhadap organisasi yang menunjukkan individu yang
mengutamakan pekerjaan dalam organisasi.

Dimensi- dimensi Kepuasan Kerja


Luthans (2015):212) mengatakan ada 5 dimensi dalam kepuasan kerja, yakni :
a. Pekerjaan itu sendiri, seberapa besar beban kerja dilihat menarik dan dapat
memberikan kesempatan untuk belajar, mampu memperoleh peningkatan
kemampuan dan pengalaman dan menerima kwajiban selama bekerja.
b. Gaji atau upah, yakni banyaknya yang diterima meliputi gajinya dan kecocokan
antara pekerjaan dengan gaji.
c. Kesempatan promosi, yaitu yang berhubungan dengan pengembangan karir
dengan masalah kenaikan jabatan dan kesempatan untuk maju
d. Pengawasan, yaitu termasuk hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja,
pemantauan kerja dan kualitas/performa kerja.
e. Rekan kerja, hubungan seberapa tinggi sesama karyawan.
Menurut Gibson, dkk (2012:108) dimensi kepuasan kerja ada 5:
a. Pay, jumlah ekuitas yang dirasakan saat diberikan kepada pekerja
b. Job, yaitu seberapa kwajiban pekerjaan dianggap menyenangkan dan dapat
memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima beban tanggung jawab
c. Promotion, yakni memberikan karyawan berkesepatan untuk lebih baik
d. Supervisior, yaitu kemampuan memantau untuk menunjukan keinginan karyawan
untuk menunjukan minat dan kepedulian karyawan.
e. Co-Workers, yakni melihat sejauh mana sahabat kerja ramah, mendukung dan
kompeten
Ivancevich, Komopaske dan Matteson (2008:70)) menyatakan bahwa “Dimensi Kepuasan
Kerja, meliputi:
a. Imbalan
b. Pekerjaan itu sendiri
c. Kesempatan promosi
d. Supervise
e. Rekan kerja
f. Kondisi pengerjaan
g. Keamanan Pekerjaan

Pengertian Kepuasan Kerja.


Gibson dalam Hamali, (2018:201) mengatakan bahwa kepuasan kerja sebagai sikap yang
dimiliki pekerja tentang pekerjaan yang dilakukan. Menurut Robbins dalam Widodo,
(2015:170) mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan
seseorang, yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan
jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Menurut Blum dalam Daryanto,
(2017:90) mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil
dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan
sosial individu diluar kerja. Siagian dalam Widodo, (2015:170) mengatakan bahwa kepuasan
kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat
negatif tentang pekerjaannya. Banyak faktor yang perlu mendapat perhatian dalam menganalisis
kepuasan kerja seseorang.
Sutarto Wijono (2015:89) mengatakan kepuasan kerja adalah sikap positif
pekerja/pegawai berkaitan dengan pekerjaannya, menonjol berlandaskan penilain terhadap
salah satu pekerjaannya. Pekerja yang puas lebih senang dengan kondisi pekerjaannya dari pada
pekerja lain yang tidak merasa puas dengan pekerjaannya. Menurut Indrasari (2017:38)
mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah respon afrektif atau emosional terhadap berbagai segi
atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal.
Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau
lebih aspek lainnya. Howell dan Dipboye dalam Munandar (2014:350) menyatakan bahwa
kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak suka atau tidak
sukanya tenaga kerja terhadap bebrbagai aspek dari pekerjaannya. Kritner dan Kinicki dalam
Hamali, (2018:201) mendefinisikan bahwa kepuasan merupakan respons afektif atau emosional
terhadap sebagai segi pekerjaan seseorang. Keith Davis dalam Mangkunegara (2009:117)
mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak
menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi
dirinya.

Faktor-faktor Memengaruhi Komitmen Organisasi


Stun dalam Sopiah (2008 : 164) mengatakan ada 5 (lima) faktor yang dapat memengaruhi
komitmen organisasi yaitu :
a. Keterbukaan budaya
b. Kepuasan kerja
c. Peluang individu untuk lebih memperbaiki dari sebelumnya
d. Haluan organisasi
e. Pemberian apresiasi sesuai kebutuhan kerja
Menurut Steers dalam Sopiah (2008 :156), komitmen organisasi dilihat dari (tiga) faktor :
a. Kepercayaan dan penerimaan.
b. Kemauan
c. Keinginan.
Steers dalam Sopiah (2011:82), menyatakan 3 faktor yang memengaruhi komitmen
seseorang karyawan antara lain:
a. Ciri cara pribadi saat bekerja.
b. Ciri pekerjaan
c. Pengalaman kerja.

Dimensi-dimensi Komitmen Organisasi.


Wilson Bangun (2014:312) menyatakan tiga (3) dimensi komitmen organisasi yaitu:
a. Komitmen Afektif
Sikap karyawan kepada organisasi berupa perasaan emosional kepada organisasi dalam
nilai dan keyakinan. Contoh keterlibatannya dengan perusahaan dan binatang besar
mungkin karyawan mempunyai komitmen aktif.
b. Komitmen Berkelanjutan
Bertahan dalam perusahaan/organisasi terdapat nilai ekonomis jika dibandingkan dengan
keluar dari perusahan/organisasi. Pekerja akan mematuhi bosnya atau pemilik PT karena
pekerja dibayar dan kalau pekerja keluar dari pekerjaan tersebut ekonomi keluarga akan
turun
c. Komitmen Normatif
Alasan moral menjadikan karyawan bertahan di dalam suatu organisasi merupakan perintah
yang harus dilakukan. Ketika karyawan bertahan dengan pemilik kerja/ pemberi pekerjaan
pekerja merasa telah meninggalkan keluarganya saat kondisi susah
Katner (dalam Sopiah, 2008:158) mengatakan ada tiga (3) dimensi komitmen organisasi
yaitu:
a. Komitmen berkesinambungan (continuance commitment ), yaitu komitmen yang berkaitan
dengan dedikasi anggota dalam melanjutkan kelangsungan hidup organisasi dan
menghasilkan orang yang mau berkorban dan berinvestasi pada organisasi.
b. Komitmen terpadu (cohesion commitment), yaitu komitmen anggota terhadap organisasi
sebagai akibat adanya hubungan sosial dengan anggota lain didalam organisasi. Hal ini
terjadi karena kepercayaan karyawan pada norma-norma yang dianut organisasi merupakan
norma-norma yang bermanfaat.
c. Komitmen terkontrol (control commitment), yaitu komitmen anggota pada norma organisasi
yang memberikan perilaku ke arah yang diinginkannya. Sebab norma-norma tersebut sesuai
dalam memberikan sumbangan terhadap perilaku yang diinginkannya.
Menurut Aranya et.al (Gomes, 2009:281) dimensi komitmen organisasi sebagai:
a. Nilai organisasi dan penerimaan tujuan dan keyakinan.
b. Bekerja dalam kepentingan perusahaan atau kemauan dalam berusaha
c. keinginan dapat menjaga keanggotaan didalam lingkungan

Pengertian Komitmen Organisasi


Kaitan sekelompok organisasi dengan organisasinya manjadikan komitmen
organisasi sebagai konstruk psikologis, dan anggotanya ketika dalam berorganisasi
menjadikan implikasi sebagai suatu ketetapan seseorang untuk melanjutkannya.
(Allen dan Meyer dalam Darmawan, 2013:169). Komitmen organisasi yang tinggi
menjadikan karyawan memiliki tujuan positif dan memiliki performa yang bagus
untuk organisasinya (Porter dalam Handoko 2011:384).
Robbins (2015:70) komitmen organisasi adalah sejauh mana seorang
karyawan mengidentifikasi dengan organisasi tertentu dan mempertahankan
keanggotaannya dalam organisasi. McCarthy (2013: 151) Komitmen Organisasi
mengacu pada karyawan keterikatan emosional dengan identifikasi dan keterlibatan
secara khusus..
Menurut Narimawati dalam McCarthy (2013: 151 komitmen organisasi
sebagai sikap yaitu ada berbagai macam definisi dan ukuran komitmen organisasi,
sebagai sikap, keinginan kuat untuk menjaga anggotanya dan kemaun untuk
mengrahkan upaya tingkat tinggi atas nama organisasi, dan keyakinan yang pasti
dalam serta penerimaan nilai dan tujuan organisasi
Meyer dkk dalam Luthans, (2011), Robbins & judge (2013) dalam kaswan (2017:225)
mengatakan komitmen organisasional ada tiga (3) Elemen, yakni: 1. Affective commitment,
terjadi apabila dikarenakan adanya hubungan emosional pegawai berkeinginan ikut serta dalam
bagian organisasi tersebut; 2. Continuance commitment, bila pekerja tetap menetap pada
organisasi dikarenakan membutuhkan keuntungan lain dan gaji, atau tidak adanya mendapatkan
lapangan pekerjaan baru lain; 3. Normative commitment, nilai-nilai yang tumbuh didalam diri
pegawai. Komitmen organisasi merupakan hal yang seharusya dijalankan/diterapkan
dikarenakan mempunyai kesadaran terhadap organisasinya.
Menurut McShane & Glinow (2010) dan hill & McShane (2008) dalam Kaswan (2017:
232) faktor yang memengaruhi komitmen organisasional adalah sebagai berikut :
1) Kepercayaan
Rasa bangga karyawan bisa bergabung dengan organisasinya tentu karyawan tersebut
memiliki komitmen dalam berorganisasi. Kepercayaan pekerja merasakan bahwa
organisasi dapat mefasilitasi kebutuhan yang di perlukan.
2) Kemauan
Pekerja yang mau bekerja keras untuk organisasinya memperlihatkan bahwa pekerja
memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya. Tanggung jawab pada
perusahaan kemauan pekerja dipergunakan untuk memperkirakan sikap pekerja.
3) Kesetiaan
Tanggung jawab, kesadaran serta melaksanakan dan mengamalkan menunjukan tekad
dan kerelaan mematuhi. Kesanggupan pekerja ketika menjalankan tugas/pekerjaan
tercermin dari sikap kesetiaan yang baik ke perusahaan

Dimensi Self-Efficacy


Menurut Bandura (dalam Ghufron, 2010:88), efikasi diri pada diri sendiri akan
beda antar individu dengan individu lain berlandaskan 3 dimensi yakni:
a. Tingkat (Level), Dimensi ini berhubungan atas taraf kesusahan kewajiban
saat pribadi merasakan bisa buat menjalankannya. Bila pribadi ditemukan
terhadap kewajiban-kewajiban yang ditata taraf kesusahannya, sehinga
efikasi diri pribadi bisa jadi terrbatas atas kewajiban-kewajiban yang
mudah, sedang, ataupun sangat sulit, sama dengan batasan keahliannya
yang dirasa buat mencukupi permintaan perilaku yang diperlukan atas
masng-masing taraf. Dimensi ini mempunyai implikasi pada penentuan
kelakuan yang merasa bisa dikerjakannya serta menghindar kelakuan yang
berada diluar batasan keahlian yang dirasakannya.
b. Kekuatan (strength), Dimensi ini berhubungan atas taraf kuatan dari
kemampuan ataupun harapan pribadi tentang keahliannya. Harapan yang
lebihmudah dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan yang bukan
mendorong. Baliknya, harapan yang tinggi mendukung pribadi terus tinggal
didalam upayanya. Namun bisa jadi ditemui pengetahuan yang kurang
mendukung. Dimensi ini biasa berhubungan langsung pada dimensi level,
yakni semakin tinggi level tingkat kesusahan kewajiban, semakin rendah
kepercayaan yang dirasa buat membereskannya.
c. Generalisasi (geneality), Dimensi ini berhubungan pada besar wujud
perilaku yang dimana pribadi merasakan percaya akan keahliannya. Pribadi
bisa merasakan percaya pada keahlian diri sendiri.
Gibson, dkk (dalam Wibowo, 2013: 161) berpendapat bahwa
efikasi diri memiliki 3 aspek-aspek yakni:
a. Magnitude merupakan tingkat kesulitan tugas yang diyakini seseorang
dapat dijangkau.
b. Strength menunjukkan pada pendirian berdasar besaran sebagai kuat atau
lemah.
c. Gaenerality menunjukkn tingkatan dimana harapan digeneralisir disemua
situasi.

Pengertian Self-Efficacy


Berdasarkan Bandura (dalam Feist & Roberts, 2017:517) mendefinisikan selfefficacy yakni kepercayaan seorang didalam keahliannya buat menjalankan sebuah
wujud control pada peran individu serta kejadiian didalam lingkungan. Menurut
Bandura (1994:2) pula menjelaskan Self-Efficacy untuk penentuan memotivasi diri
sendiri, berfikir, individu merasa, serta perilaku.
Efikasi diri yakni sesuatu wujud pemahaman untuk diri ataupun self
knowwledge yang sangat pengaruh didalam kebiasaan seharian. Yang mana
diakibatkan efikasi diri yang dipunyai turut memengaruhi orang didalam memilih
langkah yang mau dilakukan untuk mewujudkan sesuatu target termasuk
didalamnya kiraan bermacam peristiwa yang nantinya ditemui. Efikasi diri yaitu
kepercayaan yang mana seorang dapat mengusai keadaan serta memperoleh
hasilyang positif. Menurut Alwisol (2014:287) menjelaskan efikasi diri hubungan
atas kepercayaan yang mana diri sendiri mempunyai keahlian menjalankan
langkah yang diinginkan seperti halnya bisa ataupun tidak bisa mengerjakan tugas
sesuai dengan yang diharapkan.
Berdasarkan Hidayat (2011:156) efikasi diri yakni penilitian terhadap
kemampuan sendiri buat mengaturkan serta menjalankan langkah yang
dibutuhkan buat menggapai kerja yang sudah tetapkan. Menurut Aliftulahtin
(2014:12) menyatakan bahwa self-efficacy yakni kepercayaan seorang mengenal
peluang buat melakukan tugasnya yang sesuai.
Menurut Alwisol (2009:287), menjelaskan bahwa efikasi diri yakni persepsi
diri tentang berapa baik diri bisa berguna didalam keadaan trtentu, efikasi diri
hubungan atas kepercayaan yang mana diri mempunyai keahlian menjalankan
sesuatu yang diinginkan. Pendapat Alwisol (2009:288) efikasi diri bisa didapat,
diganti, ditinggikan ataupun direndahkan, dengan komposisi 4 sumber, yaitu
pengetahuan mengusai suatu kinerja, persuasi sosial, pengetahuan vikarius serta
bangkitan. Pengetahuan performansi yakni prestasi yang sudah diperoleh pada
waktu yang lampau. Pengetahuan vikarius didapat dengan model sosial. Persuasi
sosial yakni kepercayaan pada memberi persuasi, serta sifat realistik atas yang
dipersusikan.
Menurut Woolfolk (dalam Anwar, 2009:23) bahwa self efficacy yakni
pengukuran seorang pada diri sendiri ataupun taraf kepercayaan tentang berapa
tinggi keahliannya didalam menjalankan sebuah kewajiban buat menggapai hasil.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Karyawan


Menurut Steers (dalam Sunarto, 2005:20) menjelaskan 3 faktor yang
memengaruhi komitmen seseorang karyawan yakni:
a. Ciri pribadi pekerja, termasuk pula waktu jabatannya pada kelompok serta
variasi keperluan serta harapan yang tidak sinkron atas setiap pekerja.
b. Ciri pekerjaan, misalnya: bukti diri kewajiban serta peluang berkomunikasi
pada teman kerja.
c. Pengalaman kerja, misalnya: keteladanan kelompok diwaktu lalu serta cara
para karyawan yang lain membicarakan serta menjelaskan perasaan terkait
kelompok.
Menurut Minner (dalam Sopiah, 2008:165) menjelaskan 4 factor yang
memengaruhi komitmen karyawan yakni
a. Faktor personal, seperti pengalaman kerja, jenis kelamin, usia, pendidikan
serta kepribadian.
b. Karakteristik pekerjaan, seperti konflik peran, tantangan tugas, lingkup
jabatan, taraf kesusahan didalam tugas.
c. Karakteristik struktur, seperti kehadiran serikat pekerjaan, ukuran
kelompok, wujud kelompok, serta taraf pengawasan yang dijalankan
kelompok pada pekerja.
d. Pengalaman kerja, pengalaman kerjaan seseorang pekerja sangatlah
pengaruh pada taraf komitmen karyawan terhadap kelompok. Pekerja yang
hanya beberapa masa kerja serta pekerja yang telah lama kerja didalam
kelompok pasti mempunyai taraf komitmen yang berbeda.
Menurut Steers dan Poter (dalam Sopiah, 2008:164) menjelaskan sebagian
factor yang memengaruhi komitmen karyawan terhadap kelompok yakni:
a. Faktor Personal seperti: job choice factors,psychological contract,
karakteristik personal, job expectations. Keseluruhan faktor ini akan
membentuk faktor awal.
b. Faktor Organisasi seperti: supervision, job scope, goal consistency
organizational, inittial work experience. Segala factor ini akan
membentukkan serta memperlihatkan tanggungjawab.
c. Non-Organizational Factors seperti:avaibility of alternative jobs. Yakni
factor yang tidak berawal atas didalam kelompok

Aspek-Aspek Komitmen Karyawan


Menurut Kaswan (2017:225-226) tingkat komitmen karyawan rata-rata
berdasarkan aspek, adalah:
a. Komitmen afektif, memperlihatkan kuatnya kemauan emosional pekerja
buat menyesuaikan diri menggunakan nilai – nilai yang terdapat supaya visi
serta kemauannya buat permanen pada kelompok bisa tercapai.
b. Komitmen berkelanjutan, yakni komitmen yang dilandasi atas ke
khawatiran seseorang pada kehilangan sesuatu yang sudah didapat semasa
ini didalam kelompok, misalnya fasilitas, gaji, serta lainnya.
c. Komitmen normatif, memperlihatkan tanggungjawab moral pekerja buat
terus berada didalam kelompok.
Menurut Mayer dan Allen (dalam Sutrisno, 2010: 292-293) aspek-aspek
yang mungkin menentukan komitmen adalah :
a. Affective commitment, Komitmen keterikatan secara psikologis dengan
kelompok berlandaskan seberapa baik perasaan tentang kelompok.
Komitmen pada jenis ini ada serta berkembang atas dukungan adanya
keamanan, kenyamanan, serta kegunaan lainnya yang dijalani pada sebuah
kelompok yang belum didapatnya atas tempat ataupun kelompok lainnya.
Semakin nyaman serta besar manfaatnya yang didapatkan untuk anggota,
meningkat komitmen seseorang didalam kelompok yang dipilih. Sebagai
biaya yang harus diterima apabila keluar ataupun meninggalkan kelompok
serta komitmen menjadi wajib buat tetap didalam kelompok.
b. Continuance commitment, menjadi keterikatan anggota secara psikologis
dalam kelompok dikarenakan biaya yangg ditanggung menjadi dampak
meninggalkan kelompok. Didalam kaitan dengan ini peserta akan
menghitung kegunaan serta pengorbann atas keikutsertaan pada ataupun
sebagai peserta sebuah kelompok. Peserta akan lebih mempunyai daya
tahan ataupun komitmen yang besar didalam kepesertaan apabila
pengorbaanan dampak meninggalkan kelompok semakin besar.
c. Normative commitment, keterikatan anggota secara psikologis pada
kelompok dikarenakan kewajiban moral buat memelihara interaksi pada
kelompok. Didalam hubungan ini suatu yang mendukung pesar buat terus
tinggal serta menaruh sumbangan dalam eksistensi sebuah kelompok, baik
non materi ataupun materi, yakni dengan adanya kewajiban moral, yang
mana seorang akan merasakan kurang nyaman serta bersalah bila belum
menjalankan hal.
Menurut Allen dan Mayer (dalam Anwar, 2013:714) menjelaskan dari
3 aspek-aspek yang berhubungan atas kondisi psikologi:
a. Komitmen afektif, yakni keterkaitan emosional positif pekerja pada
kelompok lokasi bekerja. Komitmen afektif yakni elemen ingin ataupun
kemauan. Para pegawai yang secara afektif menghubungkan kuat dirinya
atas visi kelompok diidentifikasikan dirinya untuk visi- visi kelompok serta
berkeinginan buat selalu jadi bagian kelompok. Mereka mengingatkan diri
atas kelompok dikarenakan mau mengikat diri pada kelompok.
b. Komitmen berkelanjutan, yaitu elemen keperluan ataupun memperoleh
dengan kehiilangan bekerja didalam kelompok. Invesmen yakni mendapati
kehilanggan keanggotaan organisasi.
c. Komitmen normatif, yakni seseorang individu terus bekerja serta jadi
kelompok dikarenakan perasan kewajiiban moral. Perasaan ini bermula atas
sebuah ancaman pada individu setelah serta sebelum jadi peserta kelompok.
d. Komitmen antara, jika komitmen kelompok berkelanjutan, afektif, normatif
relatif bersifatkan tetap didalam kewajiban ataupun bisa disebutkan sebagai
batu loncatan seorang jadi bagian ataupun bekerja buat sebuah kelompok
sejak awal hari jadi bagian sebuah kelompok keinginannya hanya
bersifatkan sementra

Pengertian Komitmen Karyawan


Kaitan sekelompok organisasi dengan organisasinya menjadikan komitmen
sebagai konstruk psikologis, serta anggotanya ketika dalam berorganisasi
menjadikan implikasi sebagai suatu ketetapan seseorang untuk melanjutkannya.
Menurut Handoko (2008:44) Komitmen karyawan yakni strata dimana
seseorang karyawan mengidentifikasi diri menggunakan instansi serta tujuantujuannya serta berkemauan buat menjaga kepesertaannya didalam instansi.
Komitmen karyawan didorong menggunakan syarat lingkungan kerja yg adil
buat pekerja, meningkat pekerja dihargai, meningkat pula komitmen karyawan
dalam instansi.
Berdasarkan Robbins (2015:70) komitmen karyawan yakni sejauh mana
orang menyesuaikan dengan kelompok tertentu serta menjaga anggotanya
didalam kelompok. Pendapat Lincoln (Sopiah, 2008:155) komitmen karyawan
meliputi kesenangan, kesetiaan serta kemauan peserta atas kelompok.
Sementara itu menurut Blau & Boal (Sopiah, 2008:155) menjelaskan komitmen
selaku berpihak serta keloyalan pekerja pada kelompok serta visi kelompok.
Menurut Mowday (Sopiah, 2008:156) menjelaskan Komitmen menjadi
dimensi konduite krusial yang bisa dipakai buat mengukur kesamaan karyawan
buat bertahan menjadi bagian kelompok serta bersedia berupaya keras atas
pencapaian visi kelompok. Komitmen karyawan berlandaskan Kepmenpan
Nomor: 25/KEP/M. PAN/04/2002 yakni keyakinan hati, memiliki ambisi yang
besar serta janji guna membereskan kewajiban.
Menurut Wibowo (2012:371) Komitmen karyawan yakni perasaan
penyesuaian, loyal serta keikutsertaan yang diperlihatkan pada karyawan untuk
kelompok ataupun elemen kelompok. Komitmen karyawan pada kelompok
melibat 3 sikap yakni: (1) perasaan penyesuaian atas visi kelompok, (2)
perasaan keikutsertaan didalam kewajiban kelompok, (3) perasaan loyal buat
kelompok. Menurut Luthans (2006:249) menjelaskan komitmen kerap kali
diartikan sebagai kemauan yang kuat guna tetap menjadi anggota kelompok
tertentu, semangat guna berupaya keras sesuai kemauan kelompok, serta
kepercayaan tertentu, perolehan nilai serta tujuan kelompok. Menurut Yuwono,
dkk (2005: 134) berpendapat bahwa komitmen karyawan ditandai melalui
bentuk loyal serta penyesuaian pada kelompok. Komitmen atas kelompok
bukan cuma terkait atas keloyalan pekerja untuk organisasi yang bersifat positif,
namun serta menyertakan relasi yang aktif terhadap kelompok, yang mana
pekerja kesanggupan atas keinginan sendiri guna mengasihkan semua sesuatu
yang ada dalam diri buat membanntu mewujudkan visi serta perkembangan
kelompok.
Menurut Kaswan (2017: 216) komitmen karyawan yakni sikap kerja
didalam bentuk loyal, dedikasi, kemauan, keinginan, serta keyakinan yang
tinggi untuk memperlihatkan kemauan tetap jadi elemen bagian kelompok
dengan mau mendapat nilai serta visi kelompok, serta bekerja untuk keperluan
kelompok. Pendapat Griffin (2004:15) komitmen yakni perilaku yang
menggambarkan sejauh mana seseorang pribadi memahami serta terikat untuk
kelompoknya. Pekerja yang merasaa lebih komitmen atas kelompok
mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang dapat dipercaya, berniat buat lebih lama
tinggal didalam kelompok.

Teori Agensi


Teori agensi merupakan hubungan kagenan sebagai kontrak kerja sama
(nexus of contract) di mana satu atau lebih principal (pemimpin) menggunakan
pihak lain (agen) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Principal yang
dimaksud adalah pihak pemegang saham, baik pemilik maupun investor.
Sedangkan yang dimaksud agen adalah mereka yang ditunjuk dan dipercaya oleh
pihak principal sebagai manajer untuk melaksanakan tugas yang diberikan untuk
memenuhi suatu tujuan yang ingin dicapai. Adanya pemisahan antara pemilik
dengan pihak manajemen perusahaan dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu
adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan
keinginan atau kepentingan principal. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan
oleh (Shapiro, 2005) bahwa manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan
kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan
pribadi. Hal tersebutlah yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara
pemegang saham dan manajemen. Konflik keagenan yang terjadi antara agen dan
prinsipal dapat diminimalkan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan
pengungkapan corporate governance (Evianisa, 2014). Menurut Forum for
Corporate Governance in Indonesia (FCGI) pengertian corporate governance
adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegeng saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para
pemegeng kepentingan intern dan eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak-hak
dan kewajiban mereka. Corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris
dan komite audit. Hal ini juga akan mempengaruhi keputusan manajer ketika
perusahaan mengalami financial distress. Pada saat perusahaan sedang mengalami
kesulitan keuangan atau financial distress manajer akan berusaha sekuat tenaga,
bahkan memanfaatkan cara yang ada namun aman, agar perusahaan tetap berdiri
sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Salah satu cara yang
dilakukan oleh manajer untuk mempertahankan tanggung jawabnya kepada
pemimpin dan pemegang saham adalah dengan melakukan praktik tax avoidance.
Disinilah peran penting dari corporate governance. Keputusan yang diambil oleh
seorang manager yang memiliki saham dalam perusahaan yang dikelolanya akan
berbeda dengan sorang manajer yang tidak memiliki saham. Manajer yang
mempunyai saham akan merasa lebih memiliki perusahaan tersebut dan lebih
berhati-hati dalam mengambil keputusan

Pengaruh ROE terhadap Nilai Perusahaan


Hasil dari penelitian Ali & Faroji (2021) menunjukkan bahwa ROE
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal itu
menunjukkan bahwa tingkat pengembalian ekuitas dan nilai perusahaan satu arah,
artinya kenaikan ROE akan diikuti dengan kenaikan yang signifikan terhadap nilai
perusahaan, begitupun sebaliknya. Profitabilitas dapat diukur dengan ROE yang
menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap modal
yang disetorkan kepada perusahaan tersebut, sehingga apabila suatu perusahaan
memiliki nilai ROE yang tinggi, maka hal itu akan meningkatakan return penyetor
modal dalam hal ini adalah pemegang saham. Perusahaan yang memiliki Return
yang tinggi yang paling diminati oleh para investor.

Pengaruh ROA terhadap Nilai perusahaan


Hasil dari penelitian Mubyarto (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
langsung yang positif dan signifikan antara ROA terhadap Nilai Perusahaan.
Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya untuk
menghasilkan laba yang lebih tinggi. Dengan peningkatan nilai ROA yang positif
menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik, dan hal ini mendorong
investor untuk menginvestasikan dananya melalui surat berharga dan saham.
Disarankan agar perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba harus
terus ditingkatkan sebagai hal yang diperlukan untuk meningkatkan nilai
perusahaan, dan karena itu juga dapat memberikan gambaran citra perusahaan
yang lebih baik terhadap para investor.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai perusahaan


Hasil dari penelitian Faley & Muslichah (2020) menyatakan bahwa Komisaris
Independen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Dikarenakan Komisaris
Independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pembuatan dan
publikasi laporan keuangan dan meminimalisir kecurangan penyalahgunaan
keuangan. Sehingga laporan keuangan disajikan lebih berkualitas dan tidak ada
penyimpangan dalam penyajian informasi kepada publik, dan akan meningkatkan
reputasi perusahaan sehingga para investor berminat untuk menanamkan modal
dalam perusahaan dan mempengaruhi naiknya nilai saham dan nilai perusahaan
ikut meningkat.

Profitabilitas


Beberapa tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi
pihak diluar perusahaan menurut (Kasmir 2018:199) yaitu untuk mengukur atau
menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, sebagai
penilaian perkembangan laba dari waktu ke waktu, dan mengukur produktivitas
dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun
modal sendiri.

  1. Return On Asset (ROA)
    Titman et al. (2018:101) menyatakan rasio profitabilitas yang di wakili
    oleh ROA adalah sebuah rasio untuk mengetahui tingkat return yang
    diperoleh dari total aset perusahaan yang dihasilkan dari pendapatan
    operasional dengan acuan semakin tinggi angkanya semakin besar return
    yang diperoleh dari operasional perusahaan.
    Toni & Silvia (2021:5) ROA memberikan pengukuran dalam kinerja
    keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang
    digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan, dan ROA yang
    meningkat menunjukkan kinerja perusahaan berhasil memperoleh
    keuntungan yang optimal sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan
    menghasilkan keuntungan maka memberikan pengaruh citra baik untuk
    perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh juga dalam meningkatnya
    nilai perusahaan.
    Menurut Ross et al. (2019:52) Profitabilitas merupakan variabel yang
    berperan penting dalam semua aspek bisnis salah satunya adalah
    penghitungan ROA, karena dapat menunjukkan seberapa efisien
    perusahaan dalam mengelola operasionalnya melalu seluruh aset yang
    dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan..
    ROA = ???? ?????ℎ
    ????? ????
    ……………………………………..(2.5)
  2. Return On Equity (ROE)
    Titman et al. (2018:101) menyatakan bahwa rasio profitabilitas yaitu
    ROE bertujuan untuk mengukur return yang diperoleh dari ekuitas
    pemegang saham di perusahaan. Semakin tinggi angkanya, semakin besar
    return yang diperoleh untuk pemegang saham perusahaan.
    Menurut Sondakh et al. (2019) nilai ROE yang tinggi menandakan
    kinerja perusahaan semakin baik atau efisien, nilai ekuitas perusahaan
    akan meningkat dengan peningkatan rasio ROE, dan kemampuan
    perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dikaitkan dengan
    pembayaran dividen semakin meningkat dan akan terjadi kecenderungan
    naiknya harga saham.
    Kasmir (2018:206) ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih
    sesudah pajak dengan modal sendiri, dengan menggunakan ROE
    menunjukan efisiensi bagaimana perusahaan dapat mengelola penggunaan
    modal sendiri tersebut untuk meningkatkan laba

Teori Agensi


Jensen dan Meckling dalam (Sudarmanto et al. 2021:12) mengembangkan
agency theory untuk perkembangan Tata kelola di tahun 1976. Teori ini
didasarkan terhadap konflik antara agen dengan principal. Di mana agen
merupakan pihak yang dipercayakan oleh principal untuk mengoperasikan
perusahaan, sedangkan principal adalah pihak yang dipercayakan oleh agen untuk
bertindak atas nama principal. Menurut teori agensi, pihak agen harus mengambil
tindakan yang wajar untuk kepentingan klien mereka, dan agen harus
menggunakan pengetahuan secara profesional, bijaksana, ketulusan, serta keadilan
untuk memimpin perusahaan.
Moeljadi (2022:4) menjelaskan hubungan agensi memiliki dampak pada
beberapa hal, yaitu adanya konflik dimana kepentingan antara kedua belah pihak
saling bertentangan, dan munculnya biaya yang harus ditanggung oleh pemilik,
selain itu perbedaan pilihan tindakan dalam menentukan preferensi terhadap
masalah pembagian risiko dan itu terjadi apabila sikap principal terhadap risiko
berbeda dengan sikap dari pihak agen sehingga tindakan mereka akan berbeda dan
mengakibatkan konflik tersebut terjadi.

Indikator Pengukuran Good Corporate Governance

Indikator Pengukuran Good Corporate Governance yaitu:

  1. Kepemilikan Manajerial
    Ghofar & Islam (2014:32) Kepemilikan manajerial merupakan saham
    yang dimiliki oleh pihak manajemen, dengan adanya kepemilikan
    manajerial diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan manajer dan
    kepentingan pemegang saham. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat
    mengurangi moral hazard manajer yang berupa keengganan untuk
    memberikan upaya yang memadai, dan bahkan penyelewengan atau
    penipuan. Dengan adanya kepemilikan tersebut, manajerial akan
    termotivasi untuk menunjukkan upaya yang cukup dalam meningkatkan
    kinerja dan nilai perusahaan.
    Nguyen et al. (2020) Kepemilikan saham pihak manajemen yang
    secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, semakin banyak saham
    yang dimiliki oleh manajemen maka semakin banyak pula kesamaan
    kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham.
    Dengan adanya kepemilikan manajerial akan menimbulkan konflik
    dengan pemegang saham yang dikenal sebagai konflik keagenan, dan
    ketika kepemilikan manajemen rendah kemungkinan akan ada terjadinya
    perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer akan meningkat
    (Andini et al. 2021:16).
    KM =
    ?????ℎ ??ℎ?? ????? ??????????
    ????? ????????ℎ?? ??ℎ?? ???????
    ……………………………………..(2.3)
  2. Komisaris Independen
    Berdasarkan Surat Edaran dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
    Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris emiten
    atau perusahaan publik, disebutkan bahwa:
    1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
    tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
    mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu
    6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai
    Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode
    berikutnya.
    2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada
    Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
    3) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan
    Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham
    utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
    4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung
    yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik
    tersebut.
    Komisaris Independen menurut Hasnati (2014:44) adalah komisaris
    yang bukan termasuk anggota manajemen, pemegang saham mayoritas,
    pejabat ataupun seseorang yang berhubungan secara langsung ataupun
    tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan.
    Maksud dibentuknya Komisaris Independen diharapkan akan menciptakan
    iklim perusahaan yang lebih objektif, independen, dan memberikan
    keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan
    perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.
    Komisaris Independen yang bertindak untuk mengawasi setiap
    pengambilan kebijakan serta memberikan kajian ulang atas implementasi
    strategi jangka panjang kepada pihak manajemen. Sehingga harapan
    dengan adanya Komisaris Independen bisa menjadi fungsi monitoring
    untuk tujuan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (Putri &
    Rahmini 2021:12)
    KI =
    ?????ℎ ????????? ??????????
    ?????ℎ ????? ????????�

Tata Kelola Perusahaan (GCG)


Tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa perusahaan mengelola
sumber daya mereka secara lebih efisien, mengarahkan pada pengambilan
keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan hubungan dengan pekerja, kreditur,
dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya tata kelola perusahaan
mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan akan ditetapkan dan dicapai,
bagaimana risiko dipantau, dinilai, dan bagaimana kinerja dioptimalkan sehingga
dapat meningkatkan nilai saham dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
Maka dari itu secara umum tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai
kewajiban perusahaan terhadap pemegang saham, pengusaha, pelanggan,
pemasok, kreditur, pajak, dan otoritas pengawas lainnya, dan fungsi dari adanya
tata kelola perusahaan adalah untuk menetapkan aturan tentang bagaimana
organisasi harus dikelola (Lessambo 2014:3).
Konsep dasar tata kelola menurut (Gunawan 2021:7) yaitu menjelaskan
pendekatan manajemen secara keseluruhan di mana eksekutif senior mengarahkan
dan mengelola seluruh organisasi, memastikan bahwa informasi manajemen kunci
yang mencapai tim eksekutif sudah lengkap dan akurat untuk pengambilan
keputusan selanjutnya oleh pihak manajemen secara tepat dan memberikan
mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa strategi, arah, dan instruksi dari
manajemen dilakukan secara sistematis dan efektif.
Berdasarkan ketentuan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21
/POJK.04/2015 Tentang penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Pasal 1
(1) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pedoman
Tata Kelola, adalah pedoman tata kelola perusahaan bagi Perusahaan Terbuka
yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan praktik
tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani.
(2) Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek,
prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 2
(1) Perusahaan Terbuka wajib menerapkan Pedoman Tata Kelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
(2) Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak menerapkan Pedoman Tata Kelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menjelaskan
alasan tidak diterapkannya Pedoman Tata Kelola tersebut.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam
(Firmansyah & Estutik 2021:21) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan
sebagai keterkaitan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen
perusahaan, serta pemangku kepentingan lainnya, dan tata kelola perusahaan juga
memberikan struktur yang sesuai dengan tujuan suatu perusahaan yang telah
ditetapkan sebelumnya, dan juga strategi yang diperlukan dalam pencapaian
tujuan tersebut melalui pengawasan dan pengontrolan kualitas kerja yang telah
ditentukan.
Prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang menjadi indikator,
sebagaimana dijelaskan oleh OECD dalam (Rahayu et al. 2020) adalah:

  1. Transparansi (Transparancy). Transparansi yaitu keterbukaan atas
    kebijakan dan tindakan yang diambil dalam suatu informasi secara tepat
    waktu, jelas dan dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut
    keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga
    keyakinan dalam menjalankan bisnis, perusahaan wajib menyediakan
    informasi yang relevan dan dapat dipahami oleh para pemakai
    kepentingan.
  2. Akuntabilitas (Accountability). Akuntabilitas adalah kejelasan dari fungsi,
    struktur, sistem dan pertanggung-jawaban elemen-elemen perusahaan,
    dimana dalam hal ini memperlukan terciptanya pengawasan yang efektif
    berdasarkan pembagian wewenang antara komisaris, direksi, dan
    pemegang saham. Apabila prinsip ini diterapkan secara baik maka akan
    ada kejelasan pada fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung
    jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.
  3. Pertanggungjawaban (Responsibility). Merupakan bentuk dari
    pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap
    peraturan yang berlaku, diantaranya: masalah pajak, hubungan industrial,
    perlindungan lingkungan hidup, memelihara dan menjaga agar
    menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan
    sebagainya. Dengan diterapkan nya prinsip ini diharapkan akan
    menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya
    perusahaan juga memiliki peran untuk bertanggung jawab kepada
    shareholder juga kepada stakeholders lainnya.
  4. Independen (Independency). Inti dalam prinsip ini bermaksud agar
    perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan
    dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai
    dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
  5. Keadilan (Fairness). Prinsip keadilan merupakan prinsip perlakuan yang
    adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai
    perlakuan yang sama yang diterima oleh para pemegang saham, terutama
    kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari
    adanya tindak kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam
    melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan
    pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan
    kesetaraan.
    Manfaat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan oleh OECD dalam
    (Sudarmanto et al. 2021:30) yaitu:
  6. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Hak-hak pemegang
    saham meliputi:
  • Memperoleh informasi secara teratur dan tepat waktu
  • Berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS
  • Memilih anggota komisaris dan direksi
  • Memperoleh bagian keuntungan perusahaan
  1. Persamaan perlakuan terhadap pemegang saham.
  2. Peranan shareholders yang terkait dengan perusahaan.
  3. Pengungkapan dan transparansi.
  4. Akuntabilitas dewan komisaris.
    Menurut Cadbury Committee of United Kingdom dalam (Sudarmanto et al.
    2021:73) tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur hubungan antara
    pengurus perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan,
    dan pemegang kepentingan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka. Selain itu juga didefinisikan sebagai suatu sistem
    pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko
    yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset
    perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka
    panjang.
    Choughri (2018) menyatakan untuk mengelola risiko dalam suatu organisasi
    adalah dengan menanamkan tata kelola yang baik dan praktik terbaik manajemen
    risiko dalam budaya organisasi. Dengan kata lain, penerapan tata kelola
    perusahaan merupakan faktor keberhasilan yang penting dan perusahaan harus
    mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik demi tercapainya tujuan
    organisasi yang baik

Nilai Perusahaan


Menurut Astuti et al. (2021:134) nilai perusahaan dapat disebut juga nilai
wajar suatu perusahaan yang mewakili persepsi investor terhadap emiten yang
bersangkutan yang diartikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan tersebut
dibentuk melalui indikator nilai pasar saham yang merupakan cerminan dari nilai
suatu aset perusahaan yang sesungguhnya, dan juga dipengaruhi oleh peluang
investasi. Dengan adanya peluang investasi tersebut diharapkan dapat
memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan
datang dan dapat menjadi faktor peningkatan nilai perusahaan tersebut.
Mipo (2022) perusahaan dengan nilai PBV yang tinggi menunjukkan bahwa
prospek pertumbuhan perusahaan semakin baik dan hal ini memberikan peluang
lebih besar bagi para investor untuk membeli saham di perusahaan tersebut.
Franita (2018:7) menyatakan Semakin tinggi harga saham berarti semakin
tinggi tingkat pengembalian kepada investor dan itu berarti semakin tinggi juga
nilai perusahaan terkait dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri yaitu
memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham. Salah satu indikator yang
memengaruhi nilai perusahaan adalah Price to Book Value (PBV) yang
memberikan gambaran atas seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham
suatu perusahaan, dan juga PBV memberi arahan seberapa jauh sebuah
perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan. Penggunaan PBV memiliki
beberapa keunggulan, yaitu:

  1. Nilai buku memiliki ukuran yang relatif stabil yang dapat dibandingkan
    dengan harga pasar.
  2. Nilai buku memberikan standar konsistensi untuk semua perusahaan,
    karena PBV dapat dibandingkan antara perusahaan-perusahaan yang sama
    sebagai petunjuk apakah perusahaan itu under atau overvaluation.
  3. Perusahaan dengan penghitungan earning yang negatif tidak bisa
    digunakan menggunakan perhitungan PER, maka dapat dihitung dengan
    menggunakan PBV

Laporan Berkelanjutan Terhadap Kinerja Keuangan


Semakin tinggi indeks pengungkapan SR yang dilakukan perusahaan,
berpengaruh secara signifikan pada peningkatan net profit margin (NPM) yang
diperoleh perusahaan. Dengan perusahaan melaksanakan SR maka akan
meningkatkan biaya yang tinggi sehingga mengakibatkan NPM menurun. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Candrayanthi dan Saputra
(2013) yang menyatakan adanya hubungan yang kuat antara pengungkapan SR
terhadap NPM.
Fungsi dari laporan keberlanjutan yaitu untuk memberikan informasi
cerminan kinerja organisasi dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.
Laporan berkelanjutan adalah sebuah bukti pertanggungjawaban perusahaan
terhadap para pemangku kepentingan dan membuktikan bahwa perusahaan
memiliki batasan dalam peraturan yang telah dibuat. Perusahaan memerlukan
laporan berkelanjutan untuk mendapatkan kepercayaan para stakeholder, karena
dalam aktivitas bisnis perusahaan sangat memerlukan kepercayaan dari para
stakeholder. Kepercayaan yang berasal dari para pemangku kepentingan berupa
investasi, melakukan kerjasama yang dapat meningkatkan produktivitas dan
penjualan perusahaan. Hal ini dapat memberikan pengaruh pada tingkat laba
bersih perusahaan, dimana meningkatnya laba bersih perusahaan akan
meningkatkan nilai ROA pada perusahaan. Apabila nilai ROA mengalami
peningkatan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan
meningkat.
Menurut Susanto dan Tarigan (2013) menyimpulkan bahwa
pengungkapan laporan berkelanjutan memiliki hubungan yang signifikan dan
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat membuktikan
bahwa laporan berkelanjutan dapat memberi pengaruh positif terhadap kinerja
perusahaan, karena semakin terpenuhinya indeks pengungkapan maka kinerja
perusahaan juga akan meningkat.
Dimensi sosial berkelanjutan menyangkut dampak sebuah organisasi
pada sistem sosial itu beroperasi. Kinerja tenaga kerja dan pekerjaan layak yang
akan dibagi menjadi empat aspek yaitu praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang
layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggungjawab produk. Informasi yang
akan diungkapkan akan sama seperti kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan
dimana terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan, kebijakan, tanggungjawab
pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, dan informasi
kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan berdasarkan hubungan aspek
sosial (GRI, Keberlanjutan Pedoman Pelaporan).
Dimensi lingkungan (EN) berkelanjutan adalah dampak yang dihasilkan
melalui aktifitas produksi perusahaan terhadap lingkungan yang meliputi bahan
yang digunakan, energi dan konsumsinya, ekosistem, tanah, udara dan air dan
konsumsinya, pembuangan emisi pelepasan limbah (cair, padat, gas), transport.
Maka dari itu perlunya diungkapkan sustainability report untuk menjawab
tuntutan dari para stakeholder. Sehingga stakeholder dapat mengetahui kinerja
perusahaan yang peduli akan lingkungan dan dapat memberikan respon positif
dengan memberikan pendanaan bagi perusahaan yang akan digunakan untuk
meningkatkan produksi dan penjualan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas
perusahaan.
Menurut Nnamani et al., (2017) menyatakan bahwa laporan
berkelanjutan memberi dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
dari sudut pandang stakeholder. Hasil penelitian Kasbun et al., (2016)
menyatakan laporan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan diukur menggunakan Return on Asset (ROA)
dan Return on Equity (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa diduga laporan
berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan.

Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan


Dewan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan
pada perusahaan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun
2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk
perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota
Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan
komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang
tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen
merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah
pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang
saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan
perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang
terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk
dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006). Komisaris Independen diatur dalam
peraturan 12 BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan
keputusan No:KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan
publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola
perusahaan yang baik.
Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan
peranan dewan komisaris sehingga tercipta good corporate governance dalam
suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan
Muhammad Saifi (2017), Yulia dan P. Basuki (2014) yang menunjukkan
komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
(NPM).
Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat
mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik.
Puspitasari dan Ernawati (2010) yang menyatakan bahwa, dewan komisaris
dengan lebih banyak anggota independen cenderung akan memberikan
pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen untuk
meningkatkan kinerja perusahaan (ROA). Berdasarkan hasil ini maka dapat
dikatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap return on asset.
Terdapat pengaruh dijelaskan, semakin besar proporsi komisaris independen yang
berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam, akan
memungkinkan menyebabkan kenaikan kemampuan komisaris independen dalam
melakukan pengawasan karena muncul masalah koordinasi, komunikasi dan
pembuatan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Helfina et al., (2016), yang menyatakan bahwa Komisaris
Independen berpengaruh terhadap Return On Asset. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 (OJK, 2014)
menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas
untuk melakukan pengawasan secara umum dan harus sesuai dengan ketentuan
anggaran serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Yasser (2011) menemukan
bahwa jumlah komisaris independen yang lebih besar dapat meningkatkan
profitabilitas perusahaan karena komisaris independen dapat meningkatkan
efektivitas perusahaan dan juga dapat mencegah terjadinya agency problem yang
dapat terjadi di perusahaan. Organisasi mampu menjalankan fungsinya masing- masing secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh peran dari komisaris
independen yang bersikap netral dan dapat menjadi penengah dalam memecahkan
masalah diantara pemegang saham yang mengalami konflik kepentingan.
Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tetty dan Imam
(2012) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang artinya semakin
tinggi komisaris independen akan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas
perusahaan (ROE). Dewan komisaris memainkan peran penting dalam penerapan
tata kelola perusahaan yang baik karena dewan ini adalah inti dari tata kelola
perusahaan untuk memastikan implementasi strategi perusahaan, untuk
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan mewajibkan
akuntabilitas yang efektif. Sehingga kinerja proporsi pengurus independen, jumlah
komisaris, keuntungan perusahaan juga akan semakin meningkat

Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan


Dewan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan
pada perusahaan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun
2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk
perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota
Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan
komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang
tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen
merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah
pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang
saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan
perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang
terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk
dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006). Komisaris Independen diatur dalam
peraturan 12 BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan
keputusan No:KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan
publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola
perusahaan yang baik.
Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan
peranan dewan komisaris sehingga tercipta good corporate governance dalam
suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan
Muhammad Saifi (2017), Yulia dan P. Basuki (2014) yang menunjukkan
komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
(NPM).
Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat
mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik.
Puspitasari dan Ernawati (2010) yang menyatakan bahwa, dewan komisaris
dengan lebih banyak anggota independen cenderung akan memberikan
pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen untuk
meningkatkan kinerja perusahaan (ROA). Berdasarkan hasil ini maka dapat
dikatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap return on asset.
Terdapat pengaruh dijelaskan, semakin besar proporsi komisaris independen yang
berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam, akan
memungkinkan menyebabkan kenaikan kemampuan komisaris independen dalam
melakukan pengawasan karena muncul masalah koordinasi, komunikasi dan
pembuatan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Helfina et al., (2016), yang menyatakan bahwa Komisaris
Independen berpengaruh terhadap Return On Asset. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 (OJK, 2014)
menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas
untuk melakukan pengawasan secara umum dan harus sesuai dengan ketentuan
anggaran serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Yasser (2011) menemukan
bahwa jumlah komisaris independen yang lebih besar dapat meningkatkan
profitabilitas perusahaan karena komisaris independen dapat meningkatkan
efektivitas perusahaan dan juga dapat mencegah terjadinya agency problem yang
dapat terjadi di perusahaan. Organisasi mampu menjalankan fungsinya masing- masing secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh peran dari komisaris
independen yang bersikap netral dan dapat menjadi penengah dalam memecahkan
masalah diantara pemegang saham yang mengalami konflik kepentingan.
Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tetty dan Imam
(2012) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang artinya semakin
tinggi komisaris independen akan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas
perusahaan (ROE). Dewan komisaris memainkan peran penting dalam penerapan
tata kelola perusahaan yang baik karena dewan ini adalah inti dari tata kelola
perusahaan untuk memastikan implementasi strategi perusahaan, untuk
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan mewajibkan
akuntabilitas yang efektif. Sehingga kinerja proporsi pengurus independen, jumlah
komisaris, keuntungan perusahaan juga akan semakin meningkat

Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan


Komite audit merupakan komite penunjang dewan komisaris yang
bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan
disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan
audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang
berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen
(KNKG, 2006). Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang
dimiliki perusahaan (Noviawan dan Septiani, 2013).
Jumlah anggota komite audit yang cukup dan sesuai dengan kompleksitas
perusahaan akan membantu peningkatan efektifitas pengambilan keputusan.
Komite audit yang lebih besar akan meningkatkan jumlah rapat dan menghasilkan
lebih banyak lagi pengawasan yang efektif (Raghunandan et al., 2001). Rezaei
dan Abbasi (2015) menunjukkan bahwa ukuran komite audit perusahaan
mempengaruhi kinerja perusahaan. Ukuran komite audit akan mempengaruhi
kinerja perusahaan melalui adanya lebih banyak spesialis dengan berbeda
pengetahuan dan ide-ide dalam komite audit dapat mengontrol keakuratan teknik
akuntansi dan meningkatkan tingkat kinerja ekonomi perusahaan.

Profitabilitas


Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan
manajemen perusahaan (Brigrham & Houston, 2009). Dengan demikian dapat
dikatakan profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi.
Seringkali pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat
pengembalian yang tinggi atas investasi perusahaan yang memperoleh laba yang
besar, maka dapat dikatakan berhasil atau memiliki kinerja yang baik, sebaliknya
kalau laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil atau menurun dari periode
sebelumnya, maka dapat dikatakan perusahaan kurang berhasil atau memiliki
kinerja yang kurang baik.
Laba yang menjadi ukuran kinerja perusahaan harus dievaluasi dari suatu
periode ke periode berikutnya dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan
laba yang direncanakan. Apabila seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil
meningkatkan penjualan sementara biaya tidak berubah, maka laba harus
meningkat melebihi periode sebelumnya yang mengisyaratkan keberhasilan.
Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan
Aplikasi Edisi 4 Rasio profitabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan
memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun
modal sendiri. Semakin tinggi nilai persentase rasio profitabilitas, semakin baik
perusahaan. Adapun rasio – rasio tersebut antara lain :

  1. Net Profit Margin
    Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi
    Edisi 4 Net Profit Margin merupakan rasio yang dapat mengukur suatu tingkat
    keuntungan dalam mengelola perusahaan pada tingkat penjualan. Apabila gross
    profit margin selama satu periode tidak berubah sedangkan net profit margin
    mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar
    daripada peningkatan penjualan. Menurut Sitanggang (2014 : 29) menyatakan
    bahwa rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat
    keuntungan bersih perusahaan dari setiap penjualannya, artinya rasio ini telah
    memperhatikan biaya operasi, bunga dan pajak perusahaan. Rumus Net Profit Margin : =
    ℎ
    100%
  2. Return On Equity
    Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi
    Edisi 4 Return On Equity (rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
    memperoleh laba yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan). rasio ini
    digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba
    yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi
    oleh besar kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi hutang makin besar maka
    rasio ini juga akan makin besar.
  3. Return on Asset
    Return on Asset (ROA) rasio untuk mengetahui kemampuan manajemen
    perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui semua kemampuan sumber
    aset yang dimilikinya. Menurut Lestari dan Nugroho (2010) rasio ini digunakan
    untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari
    seluruh kemampuan sumber aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin
    tinggi rasio tersebut, maka semakin efektif penggunaan aktiva tersebut.

Kinerja Keuangan


Fahmi (2012 : 2) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah
melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan
baik dan benar. Menurut Jumingan (2011 : 239) kinerja keuangan merupakan
gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu diukur dengan
indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Menurut
Mahmudi (2010 : 87) keberhasilan kinerja dapat dinilai dari aspek ekonomi terkait
dengan ketercapaian target. Pentingnya analisis kinerja perusahaan Menurut
Jumingan (2011 : 239) memiliki tujuan yaitu :
a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama
kondisi likuidasi, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam
tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua
aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007, 4) analisis kinerja keuangan
bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus
kas dari sumber daya yang ada dan bermanfaat dalam perumusan pertimbangan
tentang efektivitas perusahaan.

Global Reporting Initiative (GRI)


Dalam GRI – Standards 2016 terdapat dua jenis standar, yaitu
pengungkapan umum dan pengungkapan khusus. Pengungkapan umum berisi
tentang strategi dan analisis perusahaan, profil perusahaan, identifikasi aspek
material bagi perusahaan, hubungan dengan pemangku kepentingan, prinsip
pelaporan dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan khusus mengenai kinerja
ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial.
Didalam GRI Standards 2016 terdapat prinsip-prinsip pelaporan. Adapun
prinsip pelaporan itu untuk menentukan isi laporan dan untuk menentukan
kualitas laporan.
a. Adapun prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan antara lain :

  1. Inklusivitas pemangku kepentingan atau organisasi
    Pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan
    menjelaskan cara organisasi menanggapi ekspetasi dan kepentingan yang masuk
    akal dari para pemangku kepentingan.
  2. Konteks keberlanjutan
    Laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks
    keberlanjutan yang lebih luas.
  3. Materialitas
    Mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi signifikan
    organisasi pelapor atau secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan
    dari para pemangku kepentingan konteks keberlanjutan.
  4. Kelengkapan
    Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang
    cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang
    siignifikan, dan untuk menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan.
    b. Adapun prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan antara lain :
  5. Akurasi
    Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para
    pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor.
  6. Keseimbangan
    Informasi yang dilaporkan harus mencerminkan aspek positif dan negatif
    dari kinerja organisasi pelapor untuk memungkinkan penilaian beralasan atas
    kinerja secara keseluruhan.
  7. Kejelasan
    11
    Organisasi pelapor harus membuat informasi yang tersedia dengan cara
    yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang
    menggunakan informasi tersebut
  8. Keterbandingan
    Organisasi pelapor harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi
    secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang
    memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan
    kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang bisa mendukung analisis relatif
    terhadap organisasi lainnya.
    A. Standar Universal atau standar umum seri 100 antara lain :
  9. GRI 101 berisi landasan atau titik awal untuk penggunaan rangkaian Standar
    GRI. GRI 101 menetapkan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi dan
    mutu laporan.
  10. GRI 102 berisi pengungkapan umum yang digunakan untuk melaporkan
    informasi kontekstual tentang sebuah organisasi dan praktik pelaporan
    keberlanjutannya. Ini termasuk informasi tentang profil, strategi, etika dan
    integritas, tata kelola, praktik keterlibatan pemangku kepentingan, proses
    pelaporan organisasi.
  11. GRI 103 berisi pendekatan manajemen yang digunakan untuk melaporkan
    informasi tentang bagaimana sebuah organisasi mengelola topik material.
    B. Standar topik spesifik yaitu Seri 200 (Topik ekonomi), Seri 300 (Topik
    lingkungan), Seri 400 (Topik Sosial). Adapun penjabaran pengungkapan dari
    masing-masing Seri dalam GRI diantaranya :
  12. Pengungkapan Seri 201 Kinerja ekonomi
    a. Pengungkapan 201-1 Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan.
    b. Pengungkapan 201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat
    dari perubahan iklim.
    c. Pengungkapan 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program
    pensiun lainnya.
    d. Pengungkapan 201-4 Bantuan finansial yang diterima oleh pemerintah.
  13. Pengungkapan Seri 202 Keberadaan pasar
    a. Pengungkapan 202-1 Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan
    jenis kelamin terhadap upah minimum regional.
    b. Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal.
  14. Pengungkapan Seri 203 Dampak ekonomi tidak langsung
    a. Pengungkapan 203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan.
    b. Pengungkapan 203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan.
  15. Pengungkapan Seri 204 Praktik pengadaan
    Pengungkapan 204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal.
  16. Pengungkapan Seri 205 Anti korupsi
    a. Pengungkapan 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait
    korupsi.
    b. Pengungkapan 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan
    prosedur anti korupsi.
    c. Pengungkapan 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
  17. Pemgungkapan Seri 206 Perilaku anti persaingan
    Pengungkapan 206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan,
    praktik anti trust dan monopoli.
  18. Pengungkapan Seri 301 Material
    a. Pengungkapan 301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume.
    b. Pengungkapan 301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan. c. Pengungkapan 301-3 Produk reclaimed dan material kemasannya. 8. Pengungkapan Seri 302 Energi
    a. Pengungkapan 302-1 Konsumsi energi dalam organisasi. b. Pengungkapan 302-2 Konsumsi energi diluar organisasi. c. Pengungkapan 302-3 Intensitas energi.
    d. Pengungkapan 302-4 Pengurangan konsumsi energi.
    e. Pengungkapan 302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk
    dan jasa. 9. Pengungkapan Seri 303 Air
    a. Pengungkapan 303-1 Pengambilan air berdasarkan sumber.
    13
    b. Pengungkapan 303-2 Sumber air yang signifikan dipengaruhi oleh
    pengambilan air.
    c. Pengungkapan 303-3 Daur ulang dan penggunaan air kembali.
  19. Pengungkapan Seri 304 Keanekaragaman hayati
    a. Pengungkapan 304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau
    berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai
    keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung.
    b. Pengungkapan 304-2 Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada
    keanekaragaman hayati.
    c. Pengungkapan 304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi.
    d. Pengungkapan 304-4 Spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar
    konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi.
  20. Pengungkapan Seri 305 Emisi
    a. Pengungkapan 305-1 Emisi GRK Cakupan 1 langsung.
    b. Pengungkapan 305-2 Emisi energi GRK Cakupan 2 tidak langsung.
    c. Pengungkapan 305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya. d. Pengungkapan 305-4 Intensitas emisi GRK. e. Pengungkapan 305-5 Pengurangan emisi GRK. f. Pengungkapan 305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS). g. Pengungkapan 305-7 Nitrogen Oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi
    udara signifikan lainnya. 12. Pengungkapan Seri 306 Air limbah (efluen) dan Limbah
    a. Pengungkapan 306-1 Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan.
    b. Pengungkapan 306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
    c. Pengungkapan 306-3 Tumpahan yang signifikan.
    d. Pengungkapan 306-4 Pengangkutan limbah berbahaya.
    e. Pengungkapan 306-5 Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau
    limpahan air. 13. Pengungkapan Seri 307 Kepatuhan lingkungan
    Pengungkapan 307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
    tentang lingkungan hidup.
  21. Pengungkapan Seri 308 Penilaian lingkungan pemasok
    a. Pengungkapan 308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan
    kriteria lingkungan.
    b. Pengungkapan 308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan
    tindakan yang telah diambil. 15. Pengungkapan Seri 401 Kepegawaian
    a. Pengungkapan 401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan.
    b. Pengungkapan 401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan
    purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau
    paruh waktu. c. Pengungkapan 401-3 Cuti melahirkan. 16. Pengungkapan Seri 402 Hubungan tenaga kerja
    Pengungkapan 402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan
    operasional. 17. Pengungkapan Seri 403 Kesehatan dan keselamatan kerja
    a. Pengungkapan 403-1 Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan
    manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan.
    b. Pengungkapan 403-2 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja,
    penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah
    kematian terkait pekerjaan.
    c. Pengungkapan 403-3 Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit
    berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka.
    d. Pengungkapan 403-4 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam
    perjanjian resmi dengan serikat buruh.
  22. Pengungkapan Seri 404 Pelatihan dan pendidikan
    a. Pengungkapan 404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan.
    b. Pengungkapan 404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan
    dan program bantuan peralihan.
    c. Pengungkapan 404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin
    terhadap kinerja dan pengembangan karier.
  23. Pengungkapan Seri 405 Keanekaragaman dan kesempatan setara
    15
    a. Pengungkapan 405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan.
    b. Pengungkapan 405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan
    dibandingkan laki-laki.
  24. Pengungkapan Seri 406 Non – diskriminasi
    Pengungkapan 406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang
    dilakukan.
  25. Pengungkapan Seri 408 Pekerja anak
    Pengungkapan 408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap
    insiden pekerja anak.
  26. Pengungkapan Seri 409 Kerja paksa atau wajib kerja
    Pengungkapan 409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap
    insiden kerja paksa atau wajib kerja.
  27. Pengungkapan Seri 410 Praktik keamanan
    Pengungkapan 410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan
    atau prosedur hak asasi manusia. 24. Pengungkapan Seri 411 Hak – hak masyarakat adat
    Pengungkapan 411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak
    masyarakat adat. 25. Pengungkapan Seri 412 Penilaian hak asasi manusia
    a. Pengungkapan 412-1 Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi
    manusia atau penilaian dampak.
    b. Pengungkapan 412-2 Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur
    hak asasi manusia.
    c. Pengungkapan 412-3 Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang
    memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui
    penyaringan hak asasi manusia. 26. Pengungkapan Seri 413 Masyakat lokal
    a. Pengungkapan 413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian
    dampak, dan program pengembangan. b. Pengungkapan 413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi
    memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal.
  28. Pengungkapan Seri 414 Penilaian sosial pemasok
    a. Pengungkapan 414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria
    sosial. b. Pengungkapan 414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan
    tindakan yang telah diambil.
  29. Pengungkapan 415 Kebijakan publik
    Pengungkapan 415-1 Kontribusi publik
  30. Pengungkapan 416 Kesehatan dan keselamatan pelanggan
    a. Pengungkapan 416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari
    berbagai kategori produk dan jasa. b. Pengungkapan 416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak
    kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa. 30. Pengungkapan 417 Pemasaran dan pelabelan
    a. Pengungkapan 417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan
    jasa.
    b. Pengungkapan 417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi
    produk dan jasa.
    c. Pengungkapan 417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran.
  31. Pengungkapan 418 Privasi pelanggan
    Pengungkapan 418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran
    terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. 32. Pengungkapan 419 Kepatuhan sosial ekonomi
  32. Pengungkapan 419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
    di bidang sosial dan ekonomi

Teori Legitimasi


Teori legitimasi adalah suatu teori yang digunakan oleh suatu perusahaan
beroperasi dengan izin dari masyarakat, dimana teori ini dapat ditarik apabila
masyarakat menilai bahwa perusahaan tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan
kepadanya. Legitimasi sangat penting bagi perusahaan, mengingat keberadaan
perusahaan berada di lingkungan sosial atau komunitas sosial yang harus
berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan perusahaan. Hal ini juga berkaitan
dengan kelangsungan perusahaan sendiri. Menurut Luthfia (2012) teori legitimasi
adalah sebuah teori yang digunakan oleh sebuah organisasi secara
berkesinambungan akan melakukan operasi sesuai dengan batas – batas dan nilai
yang diterima oleh masyarakat disekitar perusahaan dalam usaha.
Legitimasi merupakan konsep penting bagi organisasi, karena
dapat berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Untuk mendapatkan
legitimasi, organisasi dalam berperilaku perlu melakukan penyesuaian
terhadap nilai, norma, aturan dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat
(Blanco – González, 2013). Tanpa legitimasi, akan ada timbulnya potensi
risiko berkurang atau hilangnya dukungan para pemangku kepentingan
yang dapat menyulitkan organisasi dalam menjalankan usahanya.

Komite Audit


Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas
pengawasan pengelolaan perusahaaan. Keberadaan komite audit sangat penting
bagi perusahaan, selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara
pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam
menangani masalah pengendalian. Dalam Pedoman GCG Indonesia (KNKG,
2008) dijelaskan bahwa, Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris
untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum.

  1. struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
    pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan
    standar audit yang berlaku.
  2. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
    Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK. 04/2015 tentang
    pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Adapun persyaratan
    menjadi anggota komite audit, tugas komite audit dan wewenang komite audit
    adalah sebagai berikut :
    a. Syarat menjadi anggota Komite Audit :
  3. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman
    sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
  4. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait
    dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses
    audit, manajemen resiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
    modal serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
  5. Wajib memiliki paling sedikit 1 anggota yang berlatarbelakang pendidikan dan
    keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.
  6. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota
    direksi, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
    b. Tugas Komite Audit :
  7. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten
    atau perusahaan publik kepada public dan pihak otoritas antara lain laporan
    keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan
    emiten atau perusahaan publik.
  8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan
    keuangan emiten atau perusahaan publik.
  9. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen resiko yang
    dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki
    fungsi pemantau resiko dibawah dewan komisaris.
    6
  10. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan
    keuangan emiten atau perusahaan publik.
    c. Wewenang Komite Audit :
  11. Mengakses dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik
    tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
  12. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang
    menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko dan akuntan terkait tugas
    dan tanggung jawab komite audit.
  13. Melibatkan pihak independen di luar angggota komite audit yang diperlukan
    untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
  14. Melalukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
    d. Dewan Komisaris
    Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan
    pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa
    perusahaan melaksanakan good corporate governance. Namun dewan komisaris
    tidak boleh turut serta dalam mengambil kegiatan operasional.
    Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007,
    pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan
    Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan
    Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non
    independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari
    pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang
    terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai
    hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota
    direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan
    anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan,
    untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006).
    Komisaris Independen diatur dalam peraturan 12 BAPEPAM No: KEP- 315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan keputusan No:KEP-339/BEJ/07- 2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris
    independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
    7
    Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak
    diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan
    perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan
    melindungi pemegang saham. Setidaknya jumlah komisaris independen dalam
    perusahaan adalah 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen
    diukur dari presentase jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dari seluruh
    jumlah dewan komisaris (Ujiyantho dan Pramuka, 2007:10) dalam Rimardhani,
    dkk (2016).

Tujuan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)


Adapun Tujuan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) adalah
sebagai berikut :

  1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
  2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non pemegang
    saham.
  3. Meningkatnya nilai perusahaan dan para pemegang saham
  4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau Board of
    Directors dengan manajemen senior perusahaan.

Manfaat Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)


Menurut Mardiansya dalam Wardani (2012) dengan adanya penerapan
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dalam suatu perusahaan
akan menghasilkan beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

  1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
    keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
    dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih
    meningkatkan pelayanan kepada shareholder. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena
    faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3. Meningkatnya nilai saham perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan citra
    perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
  2. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
    Indonesia.
    Menurut forum of corporate governance in Indonesia (FCGI) penerapan
    Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) akan menghasilkan
    beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :
  3. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan
    yang baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih
    meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 2. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan dan sekaligus
    akan meningkatkan stakeholder value dan deviden

Definisi Tata Kelola Perusahaan


Menurut Organization for Economic Corporation and Development
(OECD) yaitu sebagai sebuah struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, saran
untuk mencapai tujuan tersebut serta menentukan pengawasan atas kinerja
perusahaan. Tata Kelola Perusahaan merupakan mekanisme pengendalian untuk
mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan
kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk
menunjukkan shareholders value (Nuryaman, 2009).
Suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur dan
mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan
prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka
panjang (Velnampy, 2013). Sistem tata kelola perusahaan mengarah kepada
sebuah kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen
untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Oleh karena
itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbesar kesempatan untuk
meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan secara jangka panjang bagi para
pemegang saham (Onasis, 2016).

Pengertian dan Konsep PDAS


Secara topografis Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah kawasan yang
dilaui sistem aliran air yang bermula di bagian hulu (upstream) dan berakhir di
bagian hilir (downstream) pada suatu titik yang disebut outlet. Definisi lebih rinci
dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah No. 37
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai berikut:
Pasal 1
1) Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.
2) Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan
timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS
dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian
ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi
manusia secara berkelanjutan.
Mencermati definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa DAS bukan
sekedar batas-batas topografis atau unit hidrologis semata, tetapi juga merupakan
unit-unit politik dan sosial-ekonomi dimana sumber daya alam dapat dikelola
untuk memperoleh kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial, secara
seimbang, selaras, dan berkelanjutan. Selain itu, DAS adalah unit perencanaan
penting dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sebab DAS merupakan lanskap
kawasan dengan heterogenitas spasial dan temporal yang dipengaruhi oleh
variabilitas iklim (Emanuel et al., 2011).
Menyikapi hal ini, maka tujuan dari pengelolaan DAS pada dasarnya
adalah membangun kesadaran aktor, stakeholder, dan komunitas mengenai
pentingnya mengembangkan partisipasi dan kolaborasi dalam mengelola DAS
untuk menciptakan linkungan DAS produktif secara ramah lingkungan, agar
kuantitas, kualitas, dan kelestarian air tetap optimal (Narendra et al., 2021).
Konsep pengelolaan DAS sudah dikenal sejak 2000 SM (Wang et al.,
2016). Konsep ini berevolusi sepanjang waktu sejalan dengan perkembangan
teknologi dan peradaban manusia. Bertambahnya populasi meningkatkan
kebutuhan dan mengubah pola permintaan akan tanah dan air. Sejalan dengan itu,
muncul sejumlah problem kritis pada DAS yang meliputi: alih fungsi lahan,
degradasi kuantitas dan kualitas air, pendangkalan dan penyempitan sungai,
deforestasi, banjir fluvial, krisis area tangkapan air, dan sebagainya (Halengkara et
al., 2012). Hal itu memunculkan tuntutan untuk mengintegrasikan antara
dinamika pembangunan sosial-ekonomi dengan isu-isu tatakelola lingkungan
yang baik.
Pengelolaan DAS (PDAS) adalah bentuk upaya manajemen yang
merupakan bagian dari tatakelola lingkungan (environmental governance) secara
keseluruhan (Benson & Jordan, 2012). Pada prinsipnya, pengelolaan DAS harus
melibatkan aspek sosial- ekonomi, manusia, kelembagaan dan hubungan antar
sumber daya seperti: biofisik tanah dan air, penggunaan lahan (land use),
hubungan antara pengelolaan daerah hulu dan hilir sungai. Secara singkat dapat
dijelaskan bahwa pengelolaan DAS merupakan studi tentang karakteristik yang
relevan dari daerah aliran sungai dengan bertujuan untuk memelihara
keberlanjutan sumber daya tanah, air, dan hayati (Wang et al., 2016). Prinsip
dalam pengelolaan DAS berdasarkan fungsi konservasi sumber daya dan
pemanfaatan terdiri dari: memanfaatkan lahan berdasarkan kemampuan lahan;
melindungi permukaan tanah; mengurangi pendangkalan sumber daya air;
menjaga vegetasi tutupan; konservasi air hujan; memenuhi fasilitas drainase yang
tepat untuk kelebihan air; meningkatkan penyimpanan air tanah; menjaga
kelestarian ekosistem serta mempraktikkan sistem penggunaan lahan alternatif
(Gurjar et al., 2017).

Tujuan Pengelolaan


Pengelolaan bertujuan agar seluruh aset dan sumber daya yang tersedia
dapat didayagunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh luaran (output)
maupun hasil (outcome) yang diharapkan. Tujuan pengelolaan dapat dianggap
tercapai atau berhasil apabila luaran maupun hasil yang diperoleh adalah sesuai
dengan 8 indikator tatakelola yang baik (good governance), yaitu: berdasarkan
hukum (rule of law), akuntabel, transparan, responsif, inklusif & berkeadilan,
konsensus, partispatif, efisien dan efektif (Florentina & Vasile Lotos, 2018).
Setidaknya terdapat tiga tujuan umum dari pengelolaan sebagai berikut:
1) Mewujudkan visi dan misi organisasi, institusi atau kegiatan;
2) Memelihara keseimbangan dan meredam konflik diantara tujuan-tujuan,
kepentingan atau sasaran yang saling bertentangan di dalam organisasi;
3) Menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat dicapai kinerja
yang optimal.
Agar tujuan-tujuan pengelolaan tersebut dapat dicapai, diperlukan
langkah-langkah manajemen sebagai berikut:
1) Menyusun strategi;
2) Membuat batasan wewenang & tanggung jawab, uraian tugas, dan daftar
personil;
3) Menetapkan indikator, ukuran, target capaian, kriteria penilaian hasil &
kualitas, dan batasan waktu;
4) Melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan rencana aksi;
5) Membuat Standar Prosedur Operasi (SPO);
6) Menetapkan standar kerja berbasis efisiensi dan efektifitas;
7) Membuat kiriteria penilaian;
8) Melakukan kegiatan kontrol, monitoring dan evaluasi;
14
9) Pelaksanaan;
10) Melakukan benchmarking.

Fungi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan dimaknai sebagai kumpulan fungsi-fungsi yang
terdapat di dalam rangkaian proses untuk mencapai tujuan organisasi, institusi
atau kegiatan (birokrasi pemerintahan, perusahaan, pengelolaan lingkungan, dan
lain-lain) yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pemanfaatan sumber daya
yang ada termasuk sumber daya manusia (Tihanyi et al., 2014).
Terdapat empat fungsi utama dari pengelolaan menurut Lloyd & Aho
(2020), yaitu:
a. Planning (perencanaan)
Proses penyusunan rencana yang meliputi penetapan tujuan, prosedur, target, dan
pemilihan alternatif atau opsi terbaik;
b. Organizing (Pengorganisasian)
Proses penggolongan, pembentukan kelompok, penyusunan uraian tugas dan
tanggung jawab, pembagian kerja, mengatur berbagai aktifitas yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan, menempatkan personil pada tiap kegiatan, menyediakan
sarana prasarana, dan mendistribusikan wewenang kepada orang yang diberi
tugas. Pengorganisasian adalah upaya menciptakan relasi inter-personal dan
perilaku efektif di dalam organisasi agar tiap individu dapat bekerjasama di dalam
tim guna mencapai tujuan organisasi, dan pada wakru yang sama tiap orang
mendapatkan kepuasan kerja;
c. Directing, Activating, Leading (mengarahkan, menggerakkan, memimpin)
Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota-anggota organisasi atau
staf agar bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi;
d. Controling (mengendalikan)
13
Mengendalikan berbagai hubungan & interaksi serta kinerja tim agar sesuai
dengan rencana, Standar Prosedur Operasional (SPO) sehingga luaran maupun
hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada fungsi kontrol ini termasuk
kegiatan mengukur, mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan
dalam pelaksanaan kerja

Pengertian Tatakelola (Governance), Good Governance dan Pengelolaan


Tatakelola (governance) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses
penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam
mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan
melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan
sektor ketiga yaitu civil society. Governance merupakann sistem interaksi dimana
proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara
demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan
stakeholder (Asaduzzaman, 2020).
Menurut Kaufmann et al., (2000), tatakelola (governance) bersangkutpaut
dengan tiga perspektif, yaitu: (i) proses dengan mana pemerintah suatu
pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan
diganti; (ii) kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien,
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan (iii) ruang
publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan. Di dalam pengertian praktisnya, governance dimaknai sebagai
suatu proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan itu
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (United Nations E-Government, 2014).
Keputusan yang dimaksud dalam hal ini berupa kebijakan publik, termasuk
diantaranya kebijakan Pengelolaan DAS (PDAS) dan/atau kebijakan Pengelolaan
SDA (PSDA). Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak,
hal itu termasuk dalam lingkup pengertian tatakelola (governance).
Good governance (tatakelola yang baik) didefinisikan sebagai sistem
tatakelola yang mencakup tatacara. mekanisme, dan prosedur yang baik dalam
menyelenggarakan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif berdasarkan
prinsip-prinsip dan ukuran akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan),
transparan, efisien, efektif, dan integritas (Pacific, 2000). Terdapat delapan
indikator good governance yang meliputi: (i) Berdasarkan hukum (rule of law);
(ii) Akuntabel; (iii) Transparansi; (iv) Inklusif dan berkeadilan; (v) Partisipatif;
(vi) Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus; (vii) Responsif; dan (viii)
Efisien & Efektif.

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola atau to manage yang
berarti mengatur, menyelenggarakan atau menjalankan, dan mengendalikan suatu
pemerintahan, perusahaan, program atau proyek melalui suatu tatanan dan proses
untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Appel-Meulenbroek & Danivska, 2021).
Pengelolaan adalah rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sumadi &
Ma‘ruf, 2020).
Pengelolaan berarti perbuatan, cara atau proses mengelola, sedangkan
mengelola berarti menyelenggarakan atau menjalankan, mengurus dan
mengendalikan. Pengelolaan merupakan upaya pengorganisasian sumber-sumber
daya yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber daya tersebut dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Pengertian pengelolaan dapat
disamakan dengan pengertian manajemen (https://kbbi. web.id/kelola).
Manajemen didefinisikan sebagai rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan untuk menetapkan dan
mencapai tujuan organisasi atau institusi melalui pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya (Das et al., 2018)

Dimensi Dalam Intensi Pembelian

Teori perilaku terencana merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (2005) yang merupakan penyempurnaan dari reason action theory.  Fokus utama dari teori perilaku terencana   adalah intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Teori perilaku terencana didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara yang bijaksana, seseorang akan mempertimbangkan informasi yang tersedia, baik secara implisit maupun eksplisit untuk mempertimbangkan dampak dari perilaku yang dilakukan.

a. Sikap konsumen terhadap perilaku membeli

Evaluasi seseorang tentang suatu benda berasal dari keyakinan orang tersebut tentang benda itu. Menurut teori perilaku berencana, sikap seseorang terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku tersebut dan evaluasi dari hasil terkait dengan perilaku. Seseorang yang yakin bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut akan memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya. Sehingga apabila individu yakin perilaku membeli yang dilakukan akan menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku membeli, begitupun sebaliknya saat individu yakin perilaku membeli yang dilakukan akan menghasilkan outcome yang negatif, maka individu tersebut memiliki sikap yang negatif terhadap perilaku membeli.

  1. Norma subjektif terhadap perilaku membeli

Norma subjektif diasumsikan sebagai fungsi dari keyakinan bahwa individu tertentu dari kelompok menyetujui atau menolak untuk melakukan suatu perilaku, atau bahwa referent sosial sendiri terlibat atau tidak terlibat di dalamnya. Aspek ini berkenaan dengan harapanharapan yang berasal dari referent atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (significant others) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat. Individu yang yakin bahwa kebanyakan referent akan menyetujui dirinya menampilkan perilaku membeli, dan adanya motivasi untuk melakukan perilaku membeli pada suatu norma subjektif produk, maka hal ini akan menyebabkan individu tersebut memiliki yang menempatkan tekanan pada dirinya untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk.

  • Kontrol perilaku terhadap perilaku membeli  

Kontrol perilaku merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku. Dalam hal ini, contoh dari faktor-faktor yang memfasilitasi adalah misalnya adanya uang yang dapat digunakan individu untuk membeli suatu produk. Contoh lainnya adalah adanya transportasi dan waktu yang memungkinkan individu untuk membeli suatu produk. Contoh faktor-faktor yang menghalangi individu untuk membeli suatu produk adalah tidak adanya dana, waktu dan habisnya suatu produk yang ingin dibeli seseorang

Intensi Pembelian

Menurut Ajzen (2005), intensi dapat dijelaskan melalui teori perilaku terencana yang merupakan pengembangan dari teori tindakan beralasan. Intensi merefleksikan kesediaan individu untuk mencoba melakukan suatu perilaku tertentu. Intensi memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku, oleh karena itu dapat digunakan untuk meramalkan perilaku. Berdasarkan uraian di atas, maka intensi adalah suatu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu

Menurut Kotler dan Keller (2012), minat beli adalah suatu keinginan yang muncul dari dalam diri seorang atau yang diberikan dari seorang pencetus dalam keputusan pembelian, dimana orang tersebut yang pertama kali mengusulkan gagasan kepada orang lain untuk membeli suatu produk atau jasa. Minat beli merupakan keinginan yang muncul dalam diri konsumen terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan dan pembelajaran konsumen atau individu tersebut terhadap suatu produk.

Assael (2012) mendefinisikan intensi membeli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Howard dan Sheth (2009) mendefinisikan intensi membeli sebagai kemungkinan seorang konsumen berencana membeli produk tertentu pada jangka waktu tertentu dan hal itu terjadi setelah konsumen menyimpan informasi yang relevan untuk menentukan keputusan membeli.

Loyalitas Merek

Banyak literatur yang menyampaikan bahwa loyalitas pelanggan sama halnya dengan loyalitas  merek (Rowley dan Dawes 1999). Dharmmesta (1999) menunjukkan bahwa merek sering dipandang sebagai objek yang loyal, mengingat itu mewakili produk atau identitas perusahaan mudah dikenali oleh pelanggan. Secara umum, ada tiga pendekatan khusus untuk mengukur loyalitas yaitu melalui pengukuran perilaku, pengukuran sikap, dan pengukuran komposit. Dimana pengukuran perilaku mempertimbangkan pembelian yang konsisten dan berulang dapat dianggap sebagai bagian dari loyalitas merek.  Namun demikian pengukuran melalui pembelian berulang ternyata bertentangan dengan pemikiran bahwa   pembelian berulang tidak tentu hasil dari komitmen psikologis terhadap merek (TePeci 1999 sebagaimana dikutip oleh Bowen dan Chen 2001). Sementara itu, pengukuran sikap menggunakan data sikap untuk mencerminkan emosi dan keterikatan psikologis yang melekat pada kesetiaan. Pengukuran sikap berkaitan dengan rasa loyalitas, keterlibatan, dan kesetiaan (Bowen dan Chen 2001).

Afiliasi yang tinggi dengan suatu merek dikenal sebagai loyalitas merek (Naghibi & Sadeghi, 2011). Keinginan pelanggan untuk membeli Kembali produk lagi dan lagi adalah loyalitas merek, meskipun merek pesaing mungkin juga tersedia (Rajagopal, 2010). Tapi aspek ini perilaku konsumen sangat berbeda dalam budaya yang berbeda, beberapa masyarakat lebih sadar merek daripada yang lain (Mooij & Hofstede, 2011). Menurut Tong & Hawley (2009) inti dari ekuitas merek adalah loyalitas merek. Padahal, dalam sebuah penelitian Kim dkk., (2008) mengklaim bahwa loyalitas merek seperti dedikasi yang dipegang teguh untuk mendapatkan atau menggunakan produk atau layanan yang disukai lagi dan lagi di waktu-waktu yang akan datang. Keputusan pembelian konsumen terhadap produk yang sama sebagian besar dipengaruhi oleh loyalitas konsumen tersebut merek tertentu (Wahid dkk., 2011). Ling dkk.,., (2014) menyatakan bahwa Loyalitas mensyaratkan bahwa pelanggan setia mungkin ingin menerima harga apapun yang diberikan oleh merek tersebut dan mengandung biaya peralihan menara ke merek lain. Jadi untuk meningkatkan ekuitas merek, maka harus meningkatkan Loyalitas (Mishra & Datta, 2011)

Dalam penelitian ini maka pengertian loyalitas merek yang digunakan adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali atau mendukung kembali merek yang disukai konsisten di masa depan, meskipun pengaruh situasi dan upaya pemasaran telah potensi untuk menyebabkan perilaku beralih

Pengukuran Persepsi Konsumen Mengenai Kualitas

Berdasarkan uraian dalam pengertian konsumen mengenai kualitas menunjukkan posisi penting dalam penelitian perilaku konsumen. Namun demikian pengukuran persepsi konsumen mengenai kualitas sendiri masih sangat perlu dikembangkan. Hal ini mengingat perkembangan perilaku konsumen serta perkembangan produksi barang dan jasa yang terus mengalami perubahan.  Hal inilah yang kemudian menjadikan mengapa konstruksi persepsi konsumen mengenai kualitas sangat  sulit dipahami serta sering disalahartikan sebagai kata sifat yang tidak tepat seperti “kebaikan, atau kemewahan, atau kilau, atau bobot” (Crosby 1979). Dalam hal lain, indikator kualitas jaringan termasuk akses jaringan, akses layanan, integritas layanan, jangkauan, dan tidak ada penurunan panggilan merupakan aspek penting yang mempengaruhi  persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan telepon seluler (Sutherland, 2007). Karena konstruk persepsi konsumen mengenai kualitas yang  sulit, maka peneliti sering bergantung pada ukuran laporan diri unidimensional untuk menangkap konsep (McConnell 1968) dan dengan demikian harus mengasumsikan makna bersama di antara konsumen.

Dalam penelitian ini akan menggunakan konstruk pengukuran berdasarkan persepsi konsumen terhadap kualitas (CPQ) diukur dengan menggunakan skala empat item yang diadaptasi dari Spry dkk (2011).

Pengertian Persepsi Konsumen Mengenai Kualitas

Persepsi konsumen mengenai kualitas menjadi dasar penting bagi perilaku konsumen untuk memilih suatu produk barang dan jasa (Bishop, 1984). Tsiotsou (2006) menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan memiliki menarik minat banyak praktisi pemasaran dan peneliti karena diyakini memiliki manfaat berpengaruh pada kinerja pemasaran. Aaker (1996) mengidentifikasi kualitas yang dirasakan sebagai salah satu dimensi ekuitas merek. Kualitas menjadi salah satu atribut merek yang dapat memengaruhi niat beli konsumen dan loyalitas merek (Olsen, 2002). Menurut Olsen (2002), persepsi kualitas mengarah pada kepuasan yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku pembelian. Persepsi kualitas adalah dasar pendorong niat pembeli di berbagai kategori baik di pasar barang maupun jasa (Brady & Cronin, 2001). Antara lain, konsumen mungkin lebih memilih untuk membeli merek tertentu karena kualitas yang dirasakan dan bahwa mereka biasanya berkomitmen untuk membeli; mereka juga dapat merujuknya ke orang lain.

  Secara khusus, kualitas yang dirasakan dapat didefinisikan sebagai penilaian pelanggan tentang produk keunggulan atau keunggulan keseluruhan (Zeithaml 1988). Zeithaml (1988) berpendapat bahwa ada dua bentuk kualitas: (1) kualitas objektif dan (2) kualitas yang dirasakan. Kualitas objektif mengacu pada keunggulan teknis yang sebenarnya atau keunggulan produk. Di dalam cara, kualitas objektif dapat diverifikasi menggunakan beberapa terukur yang telah ditentukan standar atau standar ideal. Maynes (1976) sebagai dikutip oleh Zeithaml (1988) mengklaim bahwa kualitas objektif tidak ada, dan bahwa semua evaluasi kualitas bersifat subjektif. Argumen ini mendukung bentuk kualitas kedua, kualitas yang dirasakan. Zeithaml (1988) mendefinisikan persepsi kualitas sebagai penilaian konsumen tentang keunggulan atau keunggulan produk secara keseluruhan

Berdasarkan uraian tersebut maka pengertian persepsi konsumen akan kualitas adalah pernyataan keyakinan  yang dimiliki konsumen akan kinerja atribut  suatu produk.

Pengertian Endorser Selebriti

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa selebriti telah didefinisikan sebagai seseorang yang “dikenal publik karena prestasinya” di area yang tidak terkait dengan kelas produk yang didukung” (Friedman et al., 1976).) Biasanya selebriti memiliki berbagai profesi, seperti atlet, aktor atau aktris, atau artis. Selebriti dianggap mampu menarik perhatian dalam sebuah iklan karena hobi atau daya tarik fisiknya (Erdogan, 2001). Diyakini bahwa keterikatan yang kuat pada seorang selebriti akan menarik dan memotivasi orang untuk mengikuti apa yang dilakukan selebriti tersebut (McCuthceon, Lange, and Houran, 2002). Sedangkan pengertian endorser  merupakan setiap individu yang menikmati pengakuan publik dan siapa yang menggunakan pengakuan ini atas nama konsumen baik dengan tampil dengannya dalam sebuah iklan” (McCracken, 1989).

Menurut Shimp (2014) endorser selebriti  adalah seorang aktor atau artis, entertainer atau atlet yang mana dikenal atau diketahui umum atas keberhasilannya dibidang masing-masing untuk mendukung sebuah produk yang di iklan di media-media, mulai dari media cetak, media sosial, maupun media televisi.  Menurut Roy (2016) bahwa endorser merupakan    bintang iklan untuk mempromosikan sebuah produk. Dalam membuat sebuah iklan yang dapat menarik khalayak banyak orang dibutuhkan sosok seorang figur sebagai penyokong dalam iklan agar dalam penyamapaian informasi produk yang diiklankannya dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak yang biasanya dikenal dengan istilah endorser. Dalam pernyataan lain juga disebutkan bahwa endorser sering disebut sebagai “pesan langsung” yaitu seorang pengantar pesan atau pembicara yang mengantarkan pesan dan memperagakan sebuah produk ataupun jasa (Belch , 2009)

  McCracken (1989) memiliki pendapat bahwa endorser selebriti membawa makna simbolis yang dapat langsung ditransfer kepada konsumen melalui proses endorsement. Dibuat berdasarkan ‘individu’ interpretasi citra publik selebriti. Makna ini pertama-tama dapat diteruskan ke produk yang didukung dan kemudian ditransfer ke konsumen. Pengertian endorser selebriti adalah kepribadian online dengan banyak pengikut, di satu atau lebih platform media sosial (misalnya, YouTube, Instagram, Snapchat, atau blog pribadi), yang memiliki pengaruh pada pengikut mereka (Agrawal 2016; Varsamis 2018).

Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka dalam penelitian ini menggunakan pengertian selebriti endorser adalah sosok seorang figur    yang menikmati pengakuan publik dan siapa yang menggunakan pengakuan ini atas nama konsumen baik dengan tampil dengannya dalam sebuah iklan

Teori Kongruensi

Masing-masing individu memiliki gambaran tentang dirinya. Tindakan individu termasuk keputusan pembelian tergantung pada selfconcep individu tersebut. Persepsi mengenai diri sangat erat hubungannya dengan kepribadian, dimana orang cenderung membeli produk dan jasa serta menjadi pelanggan perusahaan ritel yang mempunyai citra atau “kepribadian” yang cocok dengan citra-diri mereka sendiri dan pada dasarnya, para konsumen berusaha menggambarkan diri mereka ke dalam berbagai pilihan merek (Schiffman dan Kanuk, 2007 ). Dengan kata lain, persepsi diri seorang konsumen menjadi salah satu dasar yang digunakan konsumen untuk menentukan seberapa cocok keribadian mereka dengan produk atau merek tertentu  (Sirgy dkk, 2009).

 Dengan demikian, ada dua komponen yang membentuk kongruensi citra diri, yaitu citra merek dan citra diri. Menurut Kotler dan Keller (2012) citra merek merupakan“extrinsic properties of the products or service, including the ways in which the brand attempts to meet customer’s psychological or social needs.” Sedangkan citra diri atau konsep diri merupakan kepercayaan yang dipegang seseorang mengenai atributnya sendiri dan bagaimana ia mengevaluasi dirinya pada kualitas-kualitas tertentu (Solomon, 2009). Dengan demikian dalam teori kongruensi diri terdapat empat komponen yaitu kongruensi citra, kongruensi diri, kongruensi diri, dan kongruensi citra diri adalah konsep yang dapat dipertukarkan (Hosany dan Martin, 2012),. Sebagai contoh, Lee et al. (2009b) berpendapat bahwa “teori dis-identifikasi menunjukkan bahwa orang dapat mengembangkan konsep diri mereka dengan mengidentifikasi diri dengan merek yang dianggap tidak konsisten dengan citra mereka sendiri” (p. 174).

Sirgy (1982) mengidentifikasi empat motif konsep diri yaitu konsistensi diri, harga diri, konsistensi social dan persetujuan sosial. Empat motif ini berkorelasi dengan empat tipe kongruensi diri yaitu aktual, ideal, sosial dan ideal sosial. Kongrunesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nilai  perilaku pra konsumsi dan pasca konsumsi karena kongruensi diri akan mengarah pada kepuasan kebutuhan konsep diri yaitu kebutuhan akan konsistensi diri, harga diri dan kebutuhan akan konsistensi sosial serta persetujuan sosial. Kongruensi diri aktual adalah mekanisme bagi konsumen untuk merasakan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan konsistensi diri misalkan kebutuhan untuk mengeksresikan diri melalui konsumsi brand tertentu. Serupa dengan itu, kongruensi diri juga adalah mekanisme bagi konsumen untuk merasakan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan harga diri misalkan kebutuhan mengekspresikan diri melalui pengkonsumsian merek tertentu. Kongruensi diri sosial dimotivasi oleh kebutuhan konsistensi sosial, sebaliknya kongruensi diri ideal dimotivasi oleh kebutuhan akan persetujuan sosial.

Menurut Sirgy (2018) bahwa teori kongruitas diri menjadi lebih banyak diperlukan untk dikaji karena perilaku konsumen yang menjadi sangat terlibat dengan pembelian dan konsumsi barang atau layanan. Namun demikian, menurut Gorbaniuk & Kolańska (2016) merekomendasikan untuk melakukan kajian kongruensi dalam pendekatan penelitian yang berbeda.

metode PLS_SEM

     Pemilihan metode PLS_SEM didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat variable laten/eksogen yang dibentuk dengan indicator reflektif maupun formatif dan membentuk efek moderating. Model reflektif mengasumsikan bahwa konstruk atau variable laten mempengaruhi indicator, dimana arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indicator atau manifest. Model formatif mengasumsikan bahwa indikator-indikator mempengaruhi konstruk, dimana arah hubungan kausalitas dari indikator ke konstruk (Ghozali, 2017a)

 Pendekatan PLS didasarkan pada pergeseran analisis dari pengukuran estimasi parameter model menjadi pengukuran prediksi yang relevan, sehingga focus analisis bergeser dari hanya estimasi dan penafsiran signifikan parameter menjadi validitas dan akurasi prediksi.

Menurut (Ghozali, 2017b) Pendugaan paramaeter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu : 

1). Weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variable laten

2). Estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan antar variable laten dan estimasi loading antara variable laten dengan indikatornya

3). Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) untuk indicator dan variable laten

     Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS mempergunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi.Tahap pertama menghasilkan penduga bobot (weight estimate), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).Pada dua tahap pertama proses iterasi dilakukan dengan pendekatan deviasi (penyimpangan) dari nilai means (rata-rata). Pada tahap ketiga, estimasi bias didasarkan pada matriks data asli dan hasil penduga bobot dan koefisien jalur pada tahap kedua, tujuannya untuk menghitung dan lokasi parameter (Ghozali, 2017a).

pengaruh antara kepemilikan psikologis terhadap perilaku berbagi pengetahuan

Kepemilikan psikologis melibatkan pengenalan batas organisasi yang menunjukkan keanggotaan organisasi dan memungkinkan individu di dalam batas untuk berbagi informasi atau pengetahuan satu sama lain (Masterson et al., 2000). Artinya, individu yang mengamati keanggotaan organisasi mungkin memiliki rasa kepemilikan psikologis dan karenanya memiliki tanggung jawab atau kewajiban timbal balik terhadap objek tersebut. Semangat altruistik anggota organisasi kemungkinan besar dianjurkan dalam situasi seperti itu, yang dapat lebih restoratif terhadap perilaku ekstra-peran (Masterson dan Stamper, 2003). Penelitian sebelumnya mendukung hubungan positif kepemilikan psikologis dengan prestasi kerja dan kepuasan kerja (Han et al., 2010). Van Dyne dan Pierce (2004) menyimpulkan bahwa kepemilikan psikologis dan komitmen organisasi berhubungan positif dan dapat menimbulkan semangat altruistik, berkontribusi pada perilaku peran ekstra seperti perilaku berbagi pengetahuan. Misalnya, kepemilikan psikologis karyawan dapat memotivasi serangkaian perilaku konstruktif dan perasaan psikologis. Literatur juga menunjukkan pengaruh positif kepemilikan psikologis pada perilaku berbagi pengetahuan (Han et al., 2010) dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemilikan psikologis secara positif mempengaruhi perilaku berbagi pengetahuan umum (Li et al., 2015). Seperti yang dikemukakan Van Dyne dan Pierce (2004), karyawan yang memiliki rasa kepemilikan psikologis dapat menunjukkan semangat altruistik, yang telah dipandang sebagai salah satu anteseden penting bagi perilaku berbagi pengetahuan. Oleh karena itu dihipotesiskan bahwa:

pengaruh antara keadilan organisasi terhadap perilaku berbagi pengetahuan

Meskipun berbagi pengetahuan memiliki banyak manfaat, orang umumnya enggan berbagi pengetahuan dengan mudah (Lu et al., 2012). Salah satu alasan potensial dari keengganan tersebut adalah ketidakadilan organisasi yang dirasakan. Ketika karyawan merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil oleh organisasinya, timbul kurangnya kepercayaan antara organisasi dan anggotanya. Oleh karena itu, karyawan menjadi enggan untuk membagi pengetahuannya dengan anggota organisasi lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi aktivitas inovatif dalam organisasi. Perlakuan yang adil diperlukan dalam bentuk keadilan distributif, prosedural, interaksional, temporal dan spasial. Karyawan yang menerima perlakuan adil dan dapat dengan mudah mengumpulkan dan menyumbangkan pengetahuan, lebih terikat dengan organisasinya secara psikologis dan cenderung berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif melalui kinerja dan perilaku kerja yang lebih baik (Pignata, Winefield, Provis, & Boyd , 2016). Hasil penelitian (Akram et al., 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara keadilan organisasi terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ni adalah:

Perilaku Berbagi Pengetahuan

Perilaku   berbagi   pengetahuan   adalah    pertukaran    pengetahuan antara dua atau lebih individu, dimana salah satu pihak mengkomunikasikan pengetahuan yang ia miliki dan pihak lain mengasimilasi pengetahuan     tersebut     sehingga     secara bersama-sama  terciptalah  pengetahuan  baru (Tran, 2022). Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa Perilaku   berbagi   pengetahuan   adalah aktivitas mentransfer pengetahuan tasit maupun implisit dari satu individu, kelompok, atau organisasi pada pihak lain (Pereira & Mohiya, 2021).

(Kumar, 2021) menyatakan bahwa aktivitas perilaku   berbagi   pengetahuan   akan menciptakan “value-added benefits” pada organisasi. (Ishrat & Rahman, 2020) menyampaikan bahwa perilaku   berbagi   pengetahuan   merupakan alat bagi organisasi dalam rangka menghasilkan inovasi (Ishrat & Rahman, 2020) menyatakan aktivitas perilaku   berbagi   pengetahuan   membantu organisasi dalam mentransfer ide-ide baru dan solusi-solusi. Selain itu, (Baker, 2022) menyebutkan bahwa perilaku   berbagi   pengetahuan   memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, mempromosikan, dan menyebarkan  praktik-praktik karyawan dalam mendukung kinerja terbaik.

Persepsi Dukungan Organisasi

Persepsi dukungan organisasi didefinisikan sebagai keyakinan umum karyawan tentang sejauh mana organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli tentang kesejahteraan mereka (Eisenberger et al., 2001) Persepsi Dukungan organisasi yang meningkat dapat membuat karyawan merasa memiliki kewajiban untuk berkontribusi dan peduli akan kesejahteraan organisasi serta membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya (Eisenberger et al., 2001)

 Pengalaman kerja yang positif dapat menciptakan karyawan dengan tingkat persepsi dukungan organisasi yang baik pula (Mascarenhas et al., 2022). Tidak semua organisasi bisa dan mampu memberikan dukungan kepada karyawan secara penuh, maka dari itu muncullah solusi salah satunya dengan peningkatan kemampuan kerja dimana dapat meminimalisir timbulnya Perceived Organizational Support (POS) yang rendah dari karyawan, yang berdampak pada keinginan karyawan untuk meninggalkan (Maan et al., 2020) Penyediaan dukungan organisasi kepada karyawan cenderung menghasilkan perasaan bertanggung jawab terhadap organisasi, memperkuat ikatan antara atasan dan karyawan, yang pada gilirannya, meningkatkan perasaan kewajiban untuk berkontribusi lebih terhadap organisasi (Wen et al., 2019)

Kepemilikan Psikologis

Kepemilikan psikologis bertujuan untuk menjelaskan asumsi dimana karyawan seharusnya memiliki perasaan akan memiliki (sense of ownership) sehingga karyawan akan memberikan energi dan usaha yang lebih terhadap perusahaan (Dai et al., 2021)).  (Delyara & Suhariadi, 2021) menyarankan bahwa kepemilikan memanifestasikan dirinya sebagai fenomena hukum, dan juga disadari bahwa kepemilikan sebagai sebuah keadaan psikologis yang penting. Menurut (Pierce et al., 2001) bahwa kepemilikan psikologis diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang merasa bahwa suatu benda atau target adalah sebagai bagian dari diri mereka. Seseorang yang mempunyai rasa memiliki terhadap sesuatu hal akan mendapatkan kepuasan tersendiri atas hal yang dimilikinya. Olckers dan Plessis (2012) juga menambahkan bahwa orang akan lebih peduli dan menjaga miliknya sendiri.

Kepemilikan psikologis telah terbukti mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku terhadap entitas target (Peck dan Shu 2018). Penelitian telah mengidentifikasi banyak konsekuensi positif dari kepemilikan psikologis yang diarahkan pada entitas target (Pierce et al. 2003;   Pierce dan Peck 2018). Misalnya, studi tentang efek endowmen (atau “kepemilikan belaka efek, “Beggan 1992) menunjukkan bahwa penilaian individu terhadap nilai suatu objek bervariasi tergantung pada kepemilikan, sehingga orang percaya suatu objek lebih berharga jika mereka pikir mereka memilikinya (Beggan 1992; Dommer dan Swaminathan 2013; Morewedge et al. 2009; Peck dan Shu 2009). Shu dan Peck (2011) menemukan bahwa perasaan memiliki terhadap suatu objek menimbulkan keterikatan emosional untuk objek.   Kepemilikan psikologis juga diasumsikan menimbulkan kesediaan karyawan untuk melakukan  pengelolaan entitas target tersebut (Van Dyne dan Pierce 2004)

Keadilan Organisasi

Keadilan organisasi (organizational justice) adalah istilah untuk mendeskripsikan kesamarataan atau keadilan di tempat kerja yang berfokus bagaimana para pekerja menyimpulkan apakah mereka diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya dan bagaimana kesimpulan tersebut kemudian mempengaruhi variabel-variabel lain yang berhubungan dengan pekerjaan(Jang et al., 2021). (Donglong et al., 2020a)   mendefinisikan keadilan organisasional sebagai suatu tingkat di mana seorang individu merasa diperlakukan sama di organisasi tempat dia bekerja. Definisi lain mengatakan bahwa keadilan organisasional adalah persepsi adil dari seseorang terhadap keputusan yang diambil oleh atasannya (Colquitt et al., 2001)

(Moorman, 1991) membagi keadilan organisasional menjadi tiga, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. (Colquitt et al., 2001) mengemukakan bahwa keadilan organisasional mempunyai empat tipe, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interpersonal, dan keadilan informasional. Menurut (Hameed et al., 2019) menyebutkan bahwa   keadilan organisasi dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:

  1. Keadilan Distributif yaitu merupakan persepsi karyawan tentang keadilan pendistribusian sumber daya organisasi dengan memperhatikan beberapa aturan distributif, yang merupakan hasil dari keputusan alokasi, misalnya standar gaji.  
  2. Keadilan Prosedural yaitu merupakan keadilan yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk mendistribusikan hasil dan sumber daya organisasi kepada anggotanya.
  3. Keadilan Interaksional merupakan perlakuan interaksional yang diambil oleh pembuat keputusan (decision maker) antar personal dalam organisasi

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara terpisah atau parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas nilai perusahaan, dan tingkat laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan yang merupakan variabel dependennya. Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

  1. Bila probabilitas < 0,05, maka H1 diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
    1. Bila probabilitas > 0,05, maka H1 ditolak, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Gujarati & Porter, 2015). Menurut Gujarati & Porter (2015) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H₀ ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H₀ diterima.

Nilai Pasar Perusahaan (X)

Rasio ini dikembangkan oleh (Tobin, 1967). Rasio ini merupakan konsep berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Jika rasio-q             di atas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini merangsang investasi baru. Jika rasio-q dibawah satu, investasi dalam aktiva tidaklah menarik. Nilai Tobin’s q dihitung dengan persamaan :

Keterangan:

MVE        =

Harga penutupan saham x jumlah saham yang beredar

DEBT        = Total utang perusahaan

TA           = Total aktiva

Tingkat laba (profitabilitas) berpengaruh terhadap Kesukarelaan Pengungkapan Karbon Emisi Perusahaan

Perusahaan modern memiliki mekanisme yang menyebabkan mereka mempertimbangkan dan menundukkan diri pada hutang (Fama dan French, 2002;  Studi lain menemukan bahwa liabilitis adalah tidak statis. Hal ini dikarenakan perusahaan dalam pengelolaannya bisa saja berubah dari waktu ke waktu sehingga kebutuhan akan hutang akan berbeda sepanjang tahun. Dalam hal ini perusahaan yang memiliki leverage akan memperkuat mekanisme pengungkapan karbon emisi (Hennessy dan Whited, 2005).  Hal inilah yang menjadi hasil dalam penelitian  ((Alarussi & Alhaderi, 2018 & Luo et al., 2012)  bahwa. perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyakkegiatan, termasuk emisi karbon  Hal ini menunjukkan bahwa leverage bisa menjadi variabel moderasi pengaruh Tingkat laba dan profitabilitas terhadap Kesukarelaan Pengungkapan Karbon Emisi Perusahaan

Market value berpengaruh terhadap Kesukarelaan Pengungkapan Karbon Emisi Perusahaan

Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dianggap mampu secara finansial untuk melakukan pengungkapan karbon emisi yang lebih detail. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas akan mampu melakukan upaya-upaya untuk mengurangi gas emisi serta melakukan pengungkapan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Sari (2016) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Dalam penelitian lainnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula peluang perusahaan tersebut untuk mengungkapkan emisi karbon Choi et al (2013) dan (Bae Choi et al., 2013a). Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kesukarelaan pengungkapan karbon emisi perusahaan

Peran Pemerintah

Penelitian (Rodrigue, 2014) mengenai peran pemerintah dalam kesukarelaan karbon emisi menambah tema penelitian sebelumnya mengenai tekanan yang dilakukan oleh stakeholder. Pemerintah merupakan salah satu agen yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap kebijakan perusahaan dalam melaksanakan kesukarelaan pengungkapan karbon emisi. Pemerintah memberikan mekanisme melalui memberikan pengaruh pada perusahaan yang terdaftar melalui pembuatan kebijakan, hukuman dan tindakan lainnya.(Liesen et al., 2015) Instansi pemerintah dapat mengenakan denda pada perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan atau bahkan memerintahkan mereka untuk menutup usahanya. (Buchholz & Rosenthal, 2004)  berpendapat bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan melalui regulasi.

Leverage

Terdapat dua macam leverage yaitu operating leverage dan financial leverage dalam teori keuangan. Operating leverage adalah kombinasi relatif antara biaya tetap dan biaya variabel yang diperlukan untuk memproduksi sebuah barang atau jasa. Financial leverage adalah pendanaan aset perusahaan dengan utang atau dengan kata lain jumlah utang yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini hanya membahas tentang financial leverage (atau disebut leverage saja) sehingga teori tentang operating leverage tidak akan dijelaskan (Keown, 2010)

Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap (hutang dan saham preferen) dan resiko keuangan adalah tambahan resiko bagi pemegang saham biasa akibat penggunaan leverage keuangan. Pembiayaan dengan utang umumnya akan meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk suatu investasi, tetapi utang juga meningkatkan tingkat resiko investasi bagi pemilik perusahaan, yaitu para pemegang saham biasa (Brigham & Ehrhardt, 2013)

Leverage keuangan (financial leverage) melibatkan penggunaan pendanaan biaya tetap. Menariknya, leverage keuangan diperoleh 7 karena pilihan sendiri, akan tetapi leverage operasional kadang kala tidak. Jumlah leverage operasional (jumlah fisik operasional tetap) yang digunakan oleh perusahaan kadang ditentukan oleh kebutuhan dalam aset tetap (pabrik dan peralatan) akan memiliki komponen biaya operasional tetap yang besar yaitu beban depresiasi. Leverage keuangan, dilain pihak, akan selalu merupakan pilihan. Tidak ada perusahaan yang disyaratkan untuk memiliki utang jangka panjang apapun atau pendanaan dengan saham prefern. Sebagai alternatif, perusahaan dapat membiayai pengeluaran operasional dan modalnya dari sumber-sumber internal dan penerbitan saham biasa. Akan tetapi, jarang ada perusahaan yang tidak memiliki leverage keuangan (van Horne & Wachowicz, 2017)

Leverage dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets or funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan. Selain itu leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Subramanyam, 2017)

Market Value

Nilai perusahaan sangat penting karena semakin tinggi nilai perusahaan sejalan dengan semakin tinggi kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham maka nilai perusahaan juga semakin tinggi (Brigham & Ehrhardt, 2013). Keinginan pemegang saham adalah meningkatkan nilai perusahaan karena meningkatnya nilai perusahaan menunjukkan kemakmuran pemegang saham yang lebih tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan disajikan oleh harga saham sebagai cerminan dari keputusan investasi, keuangan, dan manajemen aset.

Pengukuran nilai perusahaan dalam model tradisional dikaitkan dengan nilai pemegang saham. Untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memaksimalkan nilai pemegang saham. Namun, konsep konvensional nilai pemegang saham sebagai penjelasan nilai perusahaan juga ditantang oleh sekelompok peneliti. Mereka percaya bahwa nilai perusahaan tidak boleh didasarkan pada pemegang saham tetapi harus mencakup semua kelompok pemangku kepentingan (Lonkani, 2018).

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan price to book value (PBV), yaitu perbandingan antara harga saham dengan nilai buku persaham (Brigham & Ehrhardt, 2013). PBV menunjukkan bagaimana perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan, karena semakin tinggi PBV maka semakin tinggi pula kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan dalam meningkatkan kemakmuran pemegang saham yang tinggi.

Menurut Keown (2010), nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga utang dan ekuitas peusahaan yang beredar. Berikut rumus nilai perusahaan dengan menggunakan Price Earning Ratio yaitu nilai harga per lembar saham, indikator ini secara praktis telah diaplikasikan dalam laporan keuangan laba rugi bagian akhir dan menjadi bentuk standar pelaporan keuangan bagi perusahaan publik. Nilai perusahaan yang tinggi akan menciptakan return yang tinggi sehingga membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan dimasa depan.

Nilai perusahaan juga dapat diukur dengan Tobin’s q yaitu indikator batas nilai pasar terendah dari perusahaan. Q Tobin dihitung sebagai tingkat antara nilai pasar perusahaan dan biaya penggantian aset dalam aset. Ini adalah hasil bagi dari nilai pasar modal (aktivitas, saham atau modal riil) dan biaya reproduksi untuk modal tertentu. Perusahaan, aktivitas, atau saham biasanya dibeli ketika biaya pembelian lebih rendah daripada biaya-biaya konstruksi awal (Josheski & Sopova, 2013)

Tingkat Laba (Profitabilitas)

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) dalam suatu periode tertentu. Seperti tujuan utama sebuah perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas, semakin baik menggambarkan kemampuan menghasilkan keuntungan yang tinggi (Kasmir, 2016). Artinya perusahaan akan lebih mudah menentukan kegiatan perusahaan karena tersedianya dana. Sejalan dengan penelitian Luo et al. (2013) bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik memiliki kemampuan finansial untuk membuat keputusan lingkungan. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik dapat membeli sumber daya tambahan yang diperlukan untuk pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik (Choi et al., 2013)

Kesukarelaan Pengungkapan Karbon Emisi Perusahaan

Pengungkapan emisi karbon merupakan isu yang mulai berkembang di berbagai negara terkait dampak perubahan iklim terhadap kelangsungan hidup organisasi, tidak terkecuali Indonesia. Pengungkapan emisi karbon perusahaan dapat ditemukan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Suatu perusahaan jika kurang peduli terhadap lingkungannya maka akan mendapatkan kerugian, baik yang terjadi secara langsung saat itu maupun yang terjadi di masa yang akan datang (Chai et al., 2015). Menurut (Zhang & Liu, 2020b) informasi-informasi yang diungkapkan perusahaan pada laporan tahunannya diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian prospek perusahaan di masa mendatang. Dengan adanya pengungkapan informasi terkait aktivitas perusahaan pada laporan tahunan perusahaan, hal itu dapat digunakan sebagai pengalihan perhatian masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan perusahaan dari aktivitas operasinya (Li et al., 2020)

Khususnya di Indonesia, pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari laporan tambahan yang disebutkan dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) paragraf dua, yaitu: “Entitas juga dapat menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan lingkungan dan laporan nilai tambah pernyataan, terutama untuk industri di mana faktor lingkungan memegang peranan penting dan untuk industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang berperan penting. Laporan tambahan tersebut berada di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan. “Pengungkapan merupakan salah satu faktor yang dianggap   terkait dengan kepedulian terhadap perusahaan  (Jamaluddin, 2018)

Pengungkapan emisi karbon dikembangkan sebagai perlakuan akuntansi terhadap isu, dengan menghadirkan pendekatan perusahaan terhadap karbon yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu cara yang ditempuh perusahaan untuk melegitimasi aktivitasnya Perusahaan bertanggung jawab atas kinerja lingkungan, salah satunya adalah pengungkapan emisi gas rumah kaca dalam laporan perusahaan Transparansi penting untuk sebuah perusahaan dalam menghadapi berbagai persaingan usaha.Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan sebagai bentuk pengungkapan kegiatan lingkungan perusahaan adalah pengungkapan emisi (Febriani & Davianti, 2018)

Secara praktik, untuk wilayah Indonesia maka pengungkapan emisi karbon   belum banyak diterapkan. Hal ini dikarenakan untuk pengungkapan tersebut masih bersifat sukarela. Berbeda halnya dengan CSR yang sudah bersifat mandatory (Abdullah et al., 2020) Pengungkapan laporan terkait aktivitas lingkungan  termasuk dalam jenis informasi nonkeuangan   Dengan adanya Pengungkapan   berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan, dan pengungkapan ini merupakan salah satu laporan sebagai salah satu indikator keberhasilan perusahaan dan stakeholder menganggap ini merupakan salah satu langkah yang positif yang dapat menjaga nama baik perusahaan  (Garzón-Jiménez & Zorio-Grima, 2021)