Pengertian dan Konsep PDAS

Secara topografis Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah kawasan yang
dilaui sistem aliran air yang bermula di bagian hulu (upstream) dan berakhir di
bagian hilir (downstream) pada suatu titik yang disebut outlet. Definisi lebih rinci
dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah No. 37
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai berikut:
Pasal 1
1) Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.
2) Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan
timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS
dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian
ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi
manusia secara berkelanjutan.
Mencermati definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa DAS bukan
sekedar batas-batas topografis atau unit hidrologis semata, tetapi juga merupakan
unit-unit politik dan sosial-ekonomi dimana sumber daya alam dapat dikelola
untuk memperoleh kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial, secara
seimbang, selaras, dan berkelanjutan. Selain itu, DAS adalah unit perencanaan
penting dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sebab DAS merupakan lanskap
kawasan dengan heterogenitas spasial dan temporal yang dipengaruhi oleh
variabilitas iklim (Emanuel et al., 2011).
Menyikapi hal ini, maka tujuan dari pengelolaan DAS pada dasarnya
adalah membangun kesadaran aktor, stakeholder, dan komunitas mengenai
pentingnya mengembangkan partisipasi dan kolaborasi dalam mengelola DAS
untuk menciptakan linkungan DAS produktif secara ramah lingkungan, agar
kuantitas, kualitas, dan kelestarian air tetap optimal (Narendra et al., 2021).
Konsep pengelolaan DAS sudah dikenal sejak 2000 SM (Wang et al.,
2016). Konsep ini berevolusi sepanjang waktu sejalan dengan perkembangan
teknologi dan peradaban manusia. Bertambahnya populasi meningkatkan
kebutuhan dan mengubah pola permintaan akan tanah dan air. Sejalan dengan itu,
muncul sejumlah problem kritis pada DAS yang meliputi: alih fungsi lahan,
degradasi kuantitas dan kualitas air, pendangkalan dan penyempitan sungai,
deforestasi, banjir fluvial, krisis area tangkapan air, dan sebagainya (Halengkara et
al., 2012). Hal itu memunculkan tuntutan untuk mengintegrasikan antara
dinamika pembangunan sosial-ekonomi dengan isu-isu tatakelola lingkungan
yang baik.
Pengelolaan DAS (PDAS) adalah bentuk upaya manajemen yang
merupakan bagian dari tatakelola lingkungan (environmental governance) secara
keseluruhan (Benson & Jordan, 2012). Pada prinsipnya, pengelolaan DAS harus
melibatkan aspek sosial- ekonomi, manusia, kelembagaan dan hubungan antar
sumber daya seperti: biofisik tanah dan air, penggunaan lahan (land use),
hubungan antara pengelolaan daerah hulu dan hilir sungai. Secara singkat dapat
dijelaskan bahwa pengelolaan DAS merupakan studi tentang karakteristik yang
relevan dari daerah aliran sungai dengan bertujuan untuk memelihara
keberlanjutan sumber daya tanah, air, dan hayati (Wang et al., 2016). Prinsip
dalam pengelolaan DAS berdasarkan fungsi konservasi sumber daya dan
pemanfaatan terdiri dari: memanfaatkan lahan berdasarkan kemampuan lahan;
melindungi permukaan tanah; mengurangi pendangkalan sumber daya air;
menjaga vegetasi tutupan; konservasi air hujan; memenuhi fasilitas drainase yang
tepat untuk kelebihan air; meningkatkan penyimpanan air tanah; menjaga
kelestarian ekosistem serta mempraktikkan sistem penggunaan lahan alternatif
(Gurjar et al., 2017).