Tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa perusahaan mengelola
sumber daya mereka secara lebih efisien, mengarahkan pada pengambilan
keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan hubungan dengan pekerja, kreditur,
dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya tata kelola perusahaan
mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan akan ditetapkan dan dicapai,
bagaimana risiko dipantau, dinilai, dan bagaimana kinerja dioptimalkan sehingga
dapat meningkatkan nilai saham dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
Maka dari itu secara umum tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai
kewajiban perusahaan terhadap pemegang saham, pengusaha, pelanggan,
pemasok, kreditur, pajak, dan otoritas pengawas lainnya, dan fungsi dari adanya
tata kelola perusahaan adalah untuk menetapkan aturan tentang bagaimana
organisasi harus dikelola (Lessambo 2014:3).
Konsep dasar tata kelola menurut (Gunawan 2021:7) yaitu menjelaskan
pendekatan manajemen secara keseluruhan di mana eksekutif senior mengarahkan
dan mengelola seluruh organisasi, memastikan bahwa informasi manajemen kunci
yang mencapai tim eksekutif sudah lengkap dan akurat untuk pengambilan
keputusan selanjutnya oleh pihak manajemen secara tepat dan memberikan
mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa strategi, arah, dan instruksi dari
manajemen dilakukan secara sistematis dan efektif.
Berdasarkan ketentuan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21
/POJK.04/2015 Tentang penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Pasal 1
(1) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pedoman
Tata Kelola, adalah pedoman tata kelola perusahaan bagi Perusahaan Terbuka
yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan praktik
tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani.
(2) Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek,
prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 2
(1) Perusahaan Terbuka wajib menerapkan Pedoman Tata Kelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
(2) Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak menerapkan Pedoman Tata Kelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menjelaskan
alasan tidak diterapkannya Pedoman Tata Kelola tersebut.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam
(Firmansyah & Estutik 2021:21) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan
sebagai keterkaitan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen
perusahaan, serta pemangku kepentingan lainnya, dan tata kelola perusahaan juga
memberikan struktur yang sesuai dengan tujuan suatu perusahaan yang telah
ditetapkan sebelumnya, dan juga strategi yang diperlukan dalam pencapaian
tujuan tersebut melalui pengawasan dan pengontrolan kualitas kerja yang telah
ditentukan.
Prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang menjadi indikator,
sebagaimana dijelaskan oleh OECD dalam (Rahayu et al. 2020) adalah:
- Transparansi (Transparancy). Transparansi yaitu keterbukaan atas
kebijakan dan tindakan yang diambil dalam suatu informasi secara tepat
waktu, jelas dan dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut
keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga
keyakinan dalam menjalankan bisnis, perusahaan wajib menyediakan
informasi yang relevan dan dapat dipahami oleh para pemakai
kepentingan. - Akuntabilitas (Accountability). Akuntabilitas adalah kejelasan dari fungsi,
struktur, sistem dan pertanggung-jawaban elemen-elemen perusahaan,
dimana dalam hal ini memperlukan terciptanya pengawasan yang efektif
berdasarkan pembagian wewenang antara komisaris, direksi, dan
pemegang saham. Apabila prinsip ini diterapkan secara baik maka akan
ada kejelasan pada fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung
jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. - Pertanggungjawaban (Responsibility). Merupakan bentuk dari
pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap
peraturan yang berlaku, diantaranya: masalah pajak, hubungan industrial,
perlindungan lingkungan hidup, memelihara dan menjaga agar
menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan
sebagainya. Dengan diterapkan nya prinsip ini diharapkan akan
menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya
perusahaan juga memiliki peran untuk bertanggung jawab kepada
shareholder juga kepada stakeholders lainnya. - Independen (Independency). Inti dalam prinsip ini bermaksud agar
perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan
dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan-peraturan yang berlaku. - Keadilan (Fairness). Prinsip keadilan merupakan prinsip perlakuan yang
adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai
perlakuan yang sama yang diterima oleh para pemegang saham, terutama
kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari
adanya tindak kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam
melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan
pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan.
Manfaat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan oleh OECD dalam
(Sudarmanto et al. 2021:30) yaitu: - Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Hak-hak pemegang
saham meliputi:
- Memperoleh informasi secara teratur dan tepat waktu
- Berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS
- Memilih anggota komisaris dan direksi
- Memperoleh bagian keuntungan perusahaan
- Persamaan perlakuan terhadap pemegang saham.
- Peranan shareholders yang terkait dengan perusahaan.
- Pengungkapan dan transparansi.
- Akuntabilitas dewan komisaris.
Menurut Cadbury Committee of United Kingdom dalam (Sudarmanto et al.
2021:73) tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur hubungan antara
pengurus perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan,
dan pemegang kepentingan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka. Selain itu juga didefinisikan sebagai suatu sistem
pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko
yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset
perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka
panjang.
Choughri (2018) menyatakan untuk mengelola risiko dalam suatu organisasi
adalah dengan menanamkan tata kelola yang baik dan praktik terbaik manajemen
risiko dalam budaya organisasi. Dengan kata lain, penerapan tata kelola
perusahaan merupakan faktor keberhasilan yang penting dan perusahaan harus
mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik demi tercapainya tujuan
organisasi yang baik