Tatakelola (governance) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses
penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam
mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan
melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan
sektor ketiga yaitu civil society. Governance merupakann sistem interaksi dimana
proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara
demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan
stakeholder (Asaduzzaman, 2020).
Menurut Kaufmann et al., (2000), tatakelola (governance) bersangkutpaut
dengan tiga perspektif, yaitu: (i) proses dengan mana pemerintah suatu
pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan
diganti; (ii) kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien,
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan (iii) ruang
publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan. Di dalam pengertian praktisnya, governance dimaknai sebagai
suatu proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan itu
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (United Nations E-Government, 2014).
Keputusan yang dimaksud dalam hal ini berupa kebijakan publik, termasuk
diantaranya kebijakan Pengelolaan DAS (PDAS) dan/atau kebijakan Pengelolaan
SDA (PSDA). Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak,
hal itu termasuk dalam lingkup pengertian tatakelola (governance).
Good governance (tatakelola yang baik) didefinisikan sebagai sistem
tatakelola yang mencakup tatacara. mekanisme, dan prosedur yang baik dalam
menyelenggarakan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif berdasarkan
prinsip-prinsip dan ukuran akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan),
transparan, efisien, efektif, dan integritas (Pacific, 2000). Terdapat delapan
indikator good governance yang meliputi: (i) Berdasarkan hukum (rule of law);
(ii) Akuntabel; (iii) Transparansi; (iv) Inklusif dan berkeadilan; (v) Partisipatif;
(vi) Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus; (vii) Responsif; dan (viii)
Efisien & Efektif.
Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola atau to manage yang
berarti mengatur, menyelenggarakan atau menjalankan, dan mengendalikan suatu
pemerintahan, perusahaan, program atau proyek melalui suatu tatanan dan proses
untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Appel-Meulenbroek & Danivska, 2021).
Pengelolaan adalah rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sumadi &
Ma‘ruf, 2020).
Pengelolaan berarti perbuatan, cara atau proses mengelola, sedangkan
mengelola berarti menyelenggarakan atau menjalankan, mengurus dan
mengendalikan. Pengelolaan merupakan upaya pengorganisasian sumber-sumber
daya yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber daya tersebut dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Pengertian pengelolaan dapat
disamakan dengan pengertian manajemen (https://kbbi. web.id/kelola).
Manajemen didefinisikan sebagai rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan untuk menetapkan dan
mencapai tujuan organisasi atau institusi melalui pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya (Das et al., 2018)