Person-organization fit berhubungan positif dan signifikan terhadap identifikasiorganisasi

Person-organization fit dipandang sebagai kunci dalam mempertahankan karyawan
dengan komitmen organisasi dan fleksibilitas yang tinggi dimana hal tersebut diperlukan untuk
memenuhi tantangan kompetitif. Person-organization fit yang tinggi mengarah pada hasil
organisasi yang baik, jika tingkat kesesuaian karyawan di dalam organisasi rendah maka
menghasilkan hasil yang tidak maksimal, salah satunya adalah keinginan karyawan untuk
berhenti. Menurut Astakhova (2016) organisasi merekrut individu yang memiliki kemampuan
beradaptasi yang tinggi terhadap organisasi. Dalam studi lain, ditemukan bahwa person-
organization fit antara nilai-nilai individu dengan nilai-nilai organisasi akan menyebabkan
peningkatan identifikasi (Ozcan, 2012 dalam Cinar, 2019). Jika person-organization fit
memiliki nilai yang tinggi maka karyawan dapat mengidentifikasi diri karyawan itu sendiri
untuk organisasi.

Daya Tarik Organisasi
Daya tarik organisasi adalah suatu yang akan melekat pada organisasi seperti reputasi
organisasi, keyakinan terhadap organisasi, skill serta pengalaman, lokasi yang strategis, dan
fasilitas pendukung yang dapat di berikan organisasi. Daya tarik organisasi membantu
membangun pengalaman kerja dan komunikasi yang lebih konsisten (EB Insights, 2011). Daya
tarik organisasi sebagai pemberi kerja menunjukkan manfaat yang diharapkan yang dilihat oleh
calon karyawan dalam bekerja untuk organisasi tertentu (Berthon dkk., 2005 dalam Cinar,
2019). Menurut Ehrhart dan Ziegert (2005) dalam Cinar (2019), telah mendefinisikan daya
tarik organisasi sebagai “mendapatkan kandidat” untuk melihat organisasi sebagai tempat yang
positif untuk bekerja dan memeriksanya dari perspektif karyawan. Daya tarik organisasi
sebagai pemikiran afektif dan sikap karyawan secara individu tentang perusahaan sebagai
tempat kerja yang potensial.
Organisasi berusaha untuk merekrut karyawan berbakat dan mempertahankan mereka
dalam organisasi (Joseph dkk. 2014 dalam Cinar, 2019). Dalam hal ini pemimpin dalam
perusahaan berusaha membuat organisasi menarik bagi karyawan yang berbakat sehingga
individu menjadi anggota organisasi yang baik. Tumpang tindih antara nilai dan kepribadian
individu dan atribut organisasi akan membuat organisasi lebih menarik bagi para kandidat
(Umphress dkk. 2007 dalam Cinar, 2019). Daya tarik organisasi adalah konsep yang sangat
penting bagi organisasi yang bertujuan untuk menarik karyawan yang memiliki potensi tinggi
atau berkualitas. Menurut (Syaebani dkk., 2015) positif persepsi daya tarik organisasi sangat
terkait dengan niat mengejar pekerjaan. Terdapat dimensi dalam daya tarik organisasi menurut
Darsono, dalam Wawan (2016), yaitu: (1) Reputasi organisasi di masyarakat atau pemerintah
(brand image), (2) Layanan yang telah di berikan seperti informasi dsb (believability), (3)
keahlian yang terampil di bidangnya masing-masing (creadibility), (4) Lokasi kantor yang
strategis dan terjangkau (location), (5) Fasilitas-fasilitas kantor yang dapat membantu dalam
meningkatkan kualitas bekerja (facility)

Person-organization Fit


Gagasan mengenai “kesesuaian” atau “fit” dalam perekrutan dan pemilihan pelamar
kerja telah lama menjadi landasan psikologi organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
Kesesuaian dalam hal nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma organisasi disebut person-
organization fit atau (P-O Fit). Person-organization fit (P-O Fit) secara umum didefinisikan
sebagai kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai individu (Kristof, 1996 dalam
Cinar, 2019). Kesesuaian kerja yang baik mengarah pada hasil kerja yang positif, sedangkan
kesesuaian kerja yang buruk mengarah pada hasil kerja yang negatif. Hal tersebut merupakan
asumsi dasar teori fit. Donald dan Pandey (2007) dalam (Astuti, 2010), mendefinisikan person-
organization fit adalah adanya kesesuaian/kecocokan antara individu dengan organisasi,
ketika: a) setidak-tidaknya ada kesungguhan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain, atau b)
memiliki karakterisitik dasar yang serupa. Manfaat fit di tempat kerja menjadikan fit sebagai
pengejaran yang menarik baik bagi individu maupun organisasi. Organisasi dan anggotanya
memiliki kepentingan mendasar dalam kecocokan antara organisasi dengan karakteristik yang
dimiliki oleh karyawan secara individu. Organisasi melakukan upaya dalam merekrut serta
mempertahankan karyawan dengan tingkat kesesuaian yang tinggi. Hal tersebut juga berlaku
bagi karyawan, dimana karyawan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan
organisasi.
Kesesuaian di tempat kerja sangat penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan
untuk memahami hubungan antara kesesuaian dengan hasil kinerja. Menurut Lam, Huo, &
Chen (2018) menyesuaikan karyawan dengan lingkungan organisasi sehingga mereka menjadi
‘best-fitting’ atau paling pas merupakan kunci keberhasilan organisasi. Tidak ada organisasi
yang menginginkan karyawannya menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, organisasi selalu
berusaha untuk menciptakan kompatibilitas yang tinggi antara karyawan dengan organisasi
yang dimana hal ini juga menguntungkan bagi organisasi itu sendiri untuk tidak mengeluarkan
biaya yang besar untuk mencari kandidat pengganti.
Menurut Kristof (1996) dalam Mahardika (2006), person-organization fit (P-O Fit)
dapat diartikan dalam empat konsep yaitu:

  1. Kesesuaian nilai (value congruence) yaitu kesesuaian antara nilai intrinsik individu
    dengan organisasi.
  2. Kesesuaian tujuan (goal congruence) yaitu kesesuaian antara tujuan individu dengan
    organisasi dalam hal ini adalah pemimpin dan rekan sekerja.
  3. Pemenuhan kebutuhan karyawan (employee need fulfillment) yaitu kesesuaian antara
    kebutuhan-kebutuhan karyawan dan kekuatan yang terdapat dalam lingkungan kerja
    dengan sistem dan struktur organisasi.
  4. Kesesuaian karakteristik kultur-kepribadian (culture personality congruence) yaitu
    kesesuaian antara kepribadian (non nilai) dari setiap individu dan kultur organisasi.
    Vianen (2000), menjelaskan konsep person-organization fit dari perspektif
    supplementary fit dan complementary fit. Supplementary fit terjadi apabila individu memiliki
    karakteristik (preferences dan attitudes) yang serupa dengan karakteristik yang dimiliki oleh
    individu-individu lain dalam orgnaisasi yang bersangkutan. Sedangkan complementary fit
    terjadi apabila karakteristik yang dimiliki oleh individu dapat ditambahkan untuk melengkapi
    karakteristik yang tidak dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Hal ini dapat terjadi apabila
    individu tersebut memiliki skills khusus yang berguna untuk meningkatan kesuksesan sebuah
    kerja tim.
    Perspektif person-organization fit juga dibedakan menurut French dkk. (1982) dalam
    Vianen (2000), menjadi dua yaitu supplies-values fit dan demands-abilities fit. Perspektif
    supplies-values fit, person-organization fit tercapai apabila organisasi mampu memuaskan
    nilai-nilai yang dimiliki oleh individu atas jasa dan kontribusi mereka pada suatu pekerjaan
    (misalnya, gaji, tunjangan, dan pelatihan). Hal ini dianggap penting sebagai bagian dari
    motivasi dasar bagio individu untuk mendapatkan reward yang ditawarkan organisasi sebagai
    imbal-balik. Jika seorang karyawan memiliki preferensi yang tinggi terhadap pertumbuhan
    (growth), maka fit bisa terjadi jika organisasi memberikan kesempatan pada individu tersebut
    untuk terus berkembang. Sedangkan perspektif demand-abilities fit memandang person-
    organization fit bisa tercapai jika individu memiliki skills dan abilities untuk memenuhi
    tuntutan atau permintaan organisasi. Person-organization fit yang tinggi memberikan
    pemahaman yang lebih baik tentang harapan organisasi dan realisasi individu tugas mereka
    (Gregory dkk., 2010).
    Menurut Bowen dkk. (1991) dalam El-Sakka (2016), terdapat manfaat potensial jika
    menerapkan person-organizational fit dalam organisasi, yaitu:
  5. Pekerja memiliki sikap yang baik (contoh: kepuasan kerja yang tinggi, komitmen
    organisasi dan semangat kelompok).
  6. Perilaku individu yang lebih baik (contoh: kinerja sangat baik dan rendahnya turnover).
  7. Memperkuat desain organisasi (contoh: dukungan rancangan kerja dan budaya
    organisasi)

Identifikasi Organisasi


Identifikasi organisasi merupakan persepsi tentang keutuhan dan kesertaan pada
organisasi, sebagai contoh ketika seorang karyawan mengidentifikasi diri dengan organisasi,
konsep dirinya tidak hanya terlibat pada identitas diri melainkan juga pada identitas organisasi
(Li dkk., 2015). Identifikasi organisasi terjadi ketika karyawan merasakan kesatuan dengan
organisasi dan merasa bahwa karyawan secara individu mampu dan memenuhi keinginan
organisasi. Identifikasi organisasi didefinisikan sebagai hubungan psikologis antara individu
dan organisasi di mana individu merasakan definisi diri yang mendalam ikatan afektif dan
kognitif dengan organisasi sebagai entitas sosial (Edwards dan Peccei, 2007 dalam Cinar,
2019). Menurut Jones dan Volpe (2011) dalam Ismail dkk. (2016), identifikasi organisasi
adalah ketika karyawan merasa mereka adalah bagian penting dari organisasi, dan mengalami
“kesatuan” dengan perusahaan mereka.
Identifikasi organisasi merupakan kondisi penting untuk efisiensi organisasi, hal ini
mengacu pada identifikasi karyawan sebagai bagian dari organisasi untuk mengidentifikasi
dengan organisasi itu sendiri (Kaifi dkk., 2013) . Studi telah menunjukkan bahwa identifikasi
organisasi memainkan peran positif dalam meningkatkan kinerja (Ang et al., 2013; Bobbio &
Manganelli, 2015; Tummers, Groeneveld, & Lankhar, 2013). Menurut Galvin dkk. (2015),
mendefinisikan identifikasi organisasi di tingkat eksekutif sebagai “sejauh mana identitas para
eksekutif itu sendiri dan persepsinya” apakah organisasi tersebut terikat bersama atau tumpang
tindih. Identifikasi organisasi mengarah pada keselarasan tujuan untuk menjadi organisasi yang
lebih efektif.

Pengaruh Perceived Organizational Support terhadap KomitmenOrganisasi


Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heru Santosa (2016) yang
berjudul “Perceived Organizational Support , Karakteristik Tim, Quality Of Work
Life dan Komitmen Organisasi: Studi pada pegawai Universitas Negeri Jakarta”
Menemukan hasil bahwa Perceived organizational support berpengaruh langsung
positif terhadap komitmen organisasi. Hal ini berarti bahwa perceived
organizational support yang kuat,mengakibatkan peningkatan komitmen
organisasi;
Adapun penelitian yang dilakukan Gian Casimir et al (2014) yang berjudul
“The relationships amongst leader-member exchange, perceived organizational
support, affective commitment, and in-role performance”. Menemukan hubungan
positif dan signifikan antara perceived organizational support terhadap komitmen
afektif.
Selanjutnya penelitian Sihar Tambun etal.,, (2019) yang berjudul Pengaruh
Perceived Organizational Support dan Job Satisfaction terhadap Turnover
Intention melalui Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi. Menemukan hasil
bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi perceived organizational
support dalam turnover intention. Hal ini menunjukan bahwa moderasi komitmen
organisasi dalam pertama perceived organizational support yang diciptakan oleh
perusahaan tidak dapat mempengaruhi turnover intention

Pengaruh Person-Organization Fit terhadap Komitmen Organisasi


Penelitian dalam keilmuan sumber daya manusia mengenai person-
organization fit telah banyak membuktikan bagaimana meningkatkan kesesuaian
antara nilai karyawan dengan nilai organisasi. Beberapa penelitian terdahulu
menerangkan bahwa person-organization fit dihubungkan secara positif dengan
komitmen organisasi ( Astakhova, 2015; Mahardhika, 2006; Oka, 2015; Bangun,
Supartha, & Subudi, 2017)
Penelitian yang dilakukan Sih Darmi Astuti (2010) dalam hasil
penelitiannya yang berjudul “Model Person-organization fit (P-O Fit Model)
Terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan
Karoseri Laksana Ungaran”mengemukakan hasil bahwa person-organization fit
dihubungkan secara positif dengan komitmen organisasi.
Selanjutnya, Prabawa & Rozak, (2016) yang berjudul Pengaruh Leader
Member Exchange(LMX) dan Person-Organization Fit (Po-Fit) terhadap
Organization Citizenship Behaviour(OCB) dengan Komitmen Organisasional Dan
Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening. dalam hasil penelitiannya
mengemukakan hasil bahwa person-organization fit dihubungkan secara positif
dengan komitmen organisasi

Pengaruh Human Capital terhadap Komitmen Organisasi


Berdasarkan hasil temuan Chen, Wang, S., & Sun, (2012) yang berjudul
“Intellectual Capital and Organizational Commitment Evidence from Cultural
Creative Industries in Taiwan.” Menemukan hasil pengaruh human capital
personal dan modal intelektual terhadap komitmen organisasi, merumuskan
bahwa human capital personal merupakan actecedents dari komitmen organisasi.
Penelitian human capital oleh Sukarti & Kistyanto (2014) yang berjudul
pengaruh Human Capital dan Person-Environment Fit terhadap Komitmen
Organisasi pada PT. Aplikanusa Lintasarta Surabaya memberikan hasil bahwa
human capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi.
Human capital juga berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi
hasil penelitian dari Mavis Yi-Ching Chen, Yung Shui Wang dan Vicky Sun
(2012). Penelitian ini menjadikan human capital seperti pendidikan, usia personal
dan kepemilikan organisasi sebagai salah satu untuk mewujudkan komitmen
organisasi

Manfaat penilaian Komitmen Organisasi


Menurut Juniarari (2011) menyatakan bahwa manfaat dari komitmen
organisasi yaitu:

  1. Para pegawai yang serius menunjukkan komitmen tinggi kepada organisasi
    memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat
    keikutsertaan yang tinggi dalam organisasi.
  2. Mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja di organisasi yang
    sekarang dan bisa terus memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan..
  3. Secara penuh terlibat dengan pekerjaan, karena pekerjaan tersebut merupakan
    mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangan dalam
    pencapaian tujuan organisasi

Indikator Komitmen Organisasi


Menurut Darmawan (2016) komitmen organisasi memiliki tiga indikator
yaitu:
a. Kemauan karyawan, dimana adanya keinginan karyawan untuk mengusahakan
agar tercapainya kepentingan organisasi.
b. Kesetiaan karyawan, yang mana karyawan berkeinginan untuk
mempertahankan keanggotaannya untuk terus menjadi salah satu bagian dari
organisasi.
c. Kebanggaan karyawan, ditandai dengan karyawan merasa bangga telah
menjadi bagian dari organisasi yang diikutinya dan merasa bahwa organisasi
tersebut telah menjadi bagian dalam hidupnya.

Definisi Komitmen Organisasi


Mustika (2012) komitmen adalah sikap loyal pekerja yang ditunjukkan oleh
keterlibatan pekerja terhadap pencapaian tujuan organisasi. Steers dan Porter
dalam Angelia (2013) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai perasaan dan
sikap individu tentang organisasi secara keseluruhan. Komitmen organisasi ini
ditunjukkan oleh loyalitas terhadap organisasi, adanya penerimaan terhadap
tujuan dan nilai-nilai dalam organisasi, adanya keinginan sungguhsungguh untuk
bekerja demi kepentingan organisasi, dan adanya keinginan untuk tetap berada di
dalam organisasi.
Darmawan (2016) memberikan pendapat mengenai komitmen organisasional
yaitu sikap loyal yang ditunjukkan oleh kebanggaan anggota, kesetiaan anggota,
dan kemauan anggota pada organisasi.
Menurut Amstrong (Isniar Budiarti, et. al 2018:147) menyatakan bahwa
“Pengertian komitmen mempunyai ada 3 (tiga) area perasaan atau perilaku terkait
dengan perusahaan tempat seseorang bekerja diantaranya : Kepercayaan, pada
area ini seseorang melakukan penerimaan bahwa organisasi tempat bekerja atau
tujuantujuan organisasi didalamnya merupakan sebuah nilai yang diyakini
kebenarannya. Keinginan, untuk bekerja atau berusaha di dalam organisasi
sebagai kontrak hidupnya pada konteks ini orang akan memberikan waktu,
kesempatan dan kegiatan pribadinya untuk bekerja diorganisasi atau dikorbankan
ke organisasi tanpa mengharapkan imbalan personal. Dan terakhir keinginan
untuk bertahan dan menjadi bagian dari organisasi.”
Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen
organisasi bersumber pada rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai
organisasi), keterlibatan (kesediaan berusaha sebaik mungkin demi kepentingan
organisasi) dan loyal ( keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang
bersangkutan)

Indikator Perceived Organizational Support


Rhoades dalam Dharmawan (2017) mengemukakan tiga indikator dari
Perceived Organizational Support (POS) yaitu fairness, supervisory support, dan
organizational reward and job conditions. Berikut penjelasan dari ketiga indikator
tersebut

  1. Fairness (Keadilan)
    Dimana organisasi dapat bersikap adil kepada karyawan-karyawannya dalam
    berbagai hal. Seperti contohnya pengalokasian sumber daya sesuai dengan quality
    yang organisasi miliki.
  2. Supervisory Support (Dukungan Supervisor)
    Dukungan dan dorongan dari atasan yang berkontribusi dan peduli terhadap
    pekerjaan bawahannya. Sebagai seorang atasan,ia tidak hanya bertugas untuk
    memerintah namun juga ikut turun tangan untuk membantu bawahannya.
  3. Organizational Reward and Job Conditions (Penghargaan Organisasi dan
    Kondisi Kerja)
    Merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan
    karena organisasi telah bekerja dengan baik dan menghasilkan pekerjaan yang
    memuaskan

Definisi Perceived Organizational Support


Menurut Robbins & Judge dalam Anggraheni (2016), perceived
organizational support merupakan persepsi atau penafsiran emosional karyawan
bahwa organisasi memberikan penghargaan atas kontribusi mereka dan peduli
terhadap kesejahteraan fisiologis dan psikologis karyawan.
Selanjutnya Robbins dan Judge (2015), mendefinisikan POS sebagai
keyakinan individu mempercayai bahwa organisasi memperhatikan kesejahteraan
karyawan dan menilai apa yang sudah dilakukan individu bagi organisasi.
Menurut Shukla dan Rai (2015), POS didefinisikan sebagai penilaian mengenai
kepedulian organisasi terhadap kebutuhan sosial emosional, usaha, komitmen dan
loyalitas dari pegawai.
Rhoades dalam Dharmawan (2017) mengungkapkan persepsi Perceived
Organizational Support didefinisikan sebagai identifikasi karyawan mengenai
organisasinya, mengetahui penilaian organisasi yang berkaitan dengan
kontribusinya dan kepedulian organisasi tentang kesejahteraan setiap individu.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Percived
Organizational Support merupakan persepsi seorang karyawan terhadap
bagaimana dukungan dari sebuah organisasi atau bagaimana organisasi
menghargai atas kontribusi yang telah diberikan karyawan berupa kesejahteraan
mereka

Manfaat Person- Organization Fit


Menurut Bowen dalam Afianty (2005) terdapat manfaat potensial yang dapat
diperoleh dengan menerapkan person-organization fit dalam organisasi, yaitu:

  1. Pekerja memiliki sikap yang baik (seperti: kepuasan kerja yang tinggi,
    komitmen organisasi dan semangat kelompok).
  2. Perilaku individu yang lebih baik (seperti: kinerja lebih baik dan rendahnya
    turnover).
  3. Memperkuat desain organisasi (seperti: dukungan rancangan kerja dan budaya
    organisasi).

Indikator Person- Organizational Fit


Menurut Kristof dalam Astuti (2010) Person-Organization Fit (P-O Fit)
dapat diartikan dalam empat indikator yaitu :

  1. Kesesuaian nilai (value congruence)
    adalah kesesuaian antara nilai instrinsik individu dengan organisasi
  2. Kesesuaian tujuan (goal congruence),
    adalah kesesuaian antara tujuan individu dengan organisasi dalam hal ini
    adalah pemimpin dan rekan sekerja
  3. Pemenuhan kebutuhan karyawan (employee need fulfillment)
    adalah kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan karyawan dan kekuatan yang
    terdapat dalam lingkungan kerja dan struktur organisasi
  4. Kesesuaian karakteristik kultur-kepribadian (culture personality congruence)
    adalah kesesuaian antara kepribadian (non nilai) dari setiap individu dan iklim
    atau kultur organisasi

Definisi Person- Organization Fit


Person-organization fit telah didefinisikan dalam beberapa cara termasuk
kesesuaian nilai, kesesuaian sasaran, dan kecocokan antara kebutuhan karyawan
(Ahmadi et al., 2014).
Menurut Edwards & Bilsberry (2010), person-organization fit yaitu
kecocokan karyawan dengan organisasi yang berhubungan dengan ukuran nilai-
nilai dan perilaku seseorang terhadap kesesuaian dengan budaya organisasi atau
perusahaan. Kristof menulis dalam personel psychology tentang apa yang disebut
kesesuaian dengan organisasi adalah “kompabilitas (keadaan penyesuaian diri)
yang terjadi ketika satu entitas menghidangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh
pihak lain, saling berbagi karakteristik yang serupa, atau gabungan dari
keduanya.” (Bakrie dkk., 2014).
Selanjutnya, Kristof dalam Astuti (2010) mengartikan kesesuaian tersebut ke
dalam empat konsep, yaitu kesesuaian nilai (value congruence), kesesuaian tujuan
(goal congruence), pemenuhan kebutuhan karyawan (employee need fulfillment),
dan kesesuaian karakteristik kultur-kepribadian (culture personality congruence).
Berdasarkan beberapa definisi person-organiation fit, dapat disimpulkan
bahwa person-organizational fit merupakan kesesuaian nilai antara individu
dengan organisasi juga karakteristik individu dengan organisasi

Tujuan dan Manfaat Penilaian Human Capital


Menurut Fitz-Enz dalam Endri (2011), Tujuan yang ingin dicapai dalam
melakukan pengukuran human capital adalah untuk:

  1. Mengkomunikasikan harapan kinerja yang spesifik
  2. Mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam organisasi
  3. Mengidentifikasi gap kinerja yang harus dianalisis dan dieliminasi
  4. Mengetahui kontribusi modal manusia dalam bereproduksi
  5. Memberikan umpan balik dengan membandingkan kinerja terhadap standar
  6. Mendukung keputusan berkaitan dengan alokasi sumber daya, proyeksi, dan
    jadwal
    Manfaat yang diperoleh melakukan penilaian menurut Armstrong (2012)
    dapat digunakan sebagai dasar untuk:
  7. Merencanakan, mengorganisasi, memonitor dan mengukur keefektikan
    sumber daya manusia di dalam organisasi
  8. Merencanakan pengelolaan sumber daya manusia ke masa depan
  9. Menyusun strategi dan metode yang tepat dalam mengembangkan sumber
    daya manusia
  10. Mengukur, mengefisienkan dan keefektifan program bagian pengembangkan
    sumber daya manusia
  11. Mengukur keefektifan strategi bisnis dengan performance
  12. Mengukur modal manusia dengan performance

Indikator Human Capital


Yang dan Lin dalam Ramanda (2015) menemukan bahwa human capital
merupakan asset inti dalam sebuah organisasi yang memiliki komponen penting.
Komponen Human Capital tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Pengetahuan
    Pengetahuan adalah informasi yang di dapat untuk memperoleh pemahaman,
    pembelajaran dan pengalaman. Pengetahuan adalah hasil “tahu” melalui panca
    indera manusia : Indera penglihatan, pendengaran , penciuman , rasa dan raba.
    Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena
    pengalaman. Anggit NP (2015) .
  2. Keterampilan
    Menurut Muzni Ramanto, Soemarjadi, Wikdati Zahri dalam Sinau (2018)
    Kata keterampilan identik dengan kata kecekatan. Orang yang dikatakan terampil
    adalah orang yang dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya secara
    cepat dan benar.
  3. Pengalaman
    Handoko (2009 : 27) menyatakan bahwa Pengalaman kerja seseorang
    menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan seseorang yang
    memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih
    baik selama jangka waktu tertentu.
  4. Kompetensi
    Menurut Isniar Budiarti (2013) Kompetensi merupakan kemampuan yang ada
    dalam diri seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang akan
    membedakan prestasi antara seorang individu dengan individu lainnya.
  5. Sikap
    Menurut Robbins (2006) sikap adalah pernyataan evaluatif-baik yang
    menguntungkan atau tidak menguntungkan-mengenai objek, orang, atau peristiwa

Definisi Human Capital


Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk
menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-
orang yang ada dalam perusahaan tersebut dan akan meningkat jika perusahaan
mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya (Baron dan
Amstrong, 2013).
Human capital didefinisiskan menurut Kong and Thomson,Snell and Dean Jr
(Isniar Budiarti 2017).
“Human capital contends knowledge, human skills, competency,
attitude, behaviour and personal experiences as employee. It exists in
human resources in the form of cumulative tacit knowledge and human
skills through a sequence of HRM functions such as employee selection,
development and deployment.”
Yang dan Lin (dalam Ramanda 2015) menemukan bahwa human capital
merupakan asset inti dalam sebuah organisasi, yang mencakup pengetahuan,
kecakapan, pengalaman, kompetensi, dan sikap. human capital merupakan segala
sesuatu mengenai manusia dengan segala kapabilitas yang dimilikinya, sehingga
dapat menciptakan nilai bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Sukoco dan
Prameswari (2017).
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa human capital merupakan kemampuan
kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan
yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut, dimana akan
meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh
karyawannya

Hubungan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan


Komitmen merupakan derajat dimana seorang karyawan
mengidentifikasi dirinya dengan organisasi tertentu beserta tujuannya dan
berkeinginan untuk mempertahankan keanggotannya di dalam organisasi
tersebut (Robbins & Judge, 2010).
Peningkatan komitmen, kemampuan dan keterampilan sumber daya
manusia sangat dibutuhkan untuk peningkatan kinerja karyawan, oleh karena
itu sangat diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mendukung hal
tersebut.Hasil penelitian terdahulu oleh Hidayat (2018) menyatakan bahwa
komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan. Artinya semakin baik komitmen karyawan terhadap
organisasi, maka akan meningkat kinerja karyawan

Hubungan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Karyawan


Peningkatan kinerja karyawan juga dapat dicapai dapat dilihat apabila
lingkungan kerja dapat menunjang terhadap kinerja para anggotanya.Lingkup
organisasi menyangkut seluruh aspek lingkungan sosial, baik formal maupun
informal yang dirasakan oleh para anggota organisasi dan lingkungan tersebut
dapat mempengaruhi pekerjaannya.Suasana lingkungan kerja yang dirasakan
oleh masing-masing individu dalam sebuah organisasi sering disebut iklim
organisasi.
Iklim organisasi yang kondusif memberikan rasa aman dan
memungkinkan para karyawan untuk dapat bekerja optimal (Simamora,
2010).Dibutuhkan iklim organisasi yang kondusif untuk menunjang
pelaksanaan tugas karyawan.Iklim organisasi merupakan faktor yang penting
dalam usaha peningkatan kinerja karyawan di perusahaan.
Hasil dari beberapa penelitian Roselina, dkk(2013) dan Sumarningsih,
dkk(2013) menemukan bahwa iklim organisasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi pengaruh iklim organisasi maka
semakin meningkat kinerja karyawan.

Hubungan Iklim Organisasi terhadap Komitmen Organisasi


Komitmen organisasional adalah suatu syarat dalam peningkatan kerja
dan prestasi kerja organisasi, sehingga secara tidak langsung adanya
komitmen tersebut akan berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi.
Hal itu terjadi karena apabila karyawan memiliki komitmen yang tinggi
terhadap organisasi maka akan muncul loyalitas kepada organisasi dan
menjalin hubungan aktif dan saling mendukung dalam mencapai tujuan
organisasi yang bersangkutan. Pegawai akan bekerja, bersikap, dan
berperilaku baik dank eras untuk organisasi maka akan memiliki kmitmen
yang tinggi terhadap organisasi (Luthans, 1998). Dari penjelasan tersebut
dapat dikatakan bahwa iklim organisasi berpengaruh terhadap kmitmen
organisasional.
Hasil penelitian terdahulu Widiarti dan Dewi (2016)menemukan
bahwa iklim organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisas

Hubungan antara Person-Organizational Fit terhadap KomitmenOrganisasi


Person-organization fit berhubungan secara positif dengan komitmen
organisasi, bahwa kesesuaian nilai-nilai individu dengan nilai-nilai organisasi
telah memberikan yang mendalam tentang meningkatkan kesesuaian antara
karyawan dengan perusahaan, mempertahankan karyawan dalam jangka
panjang dengan meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan
Kristof (1996) dalam Dian Hidayat (2018).
Penelitian dalam keilmuan sumber daya manusia mengenai person-
organization fit telah banyak membuktikan bagaimana meningkatkan
kesesuaian antara nilai karyawan dengan nilai organisasi. Beberapa penelitian
terdahulu menerangkan bahwa person-organization fit dihubungkan secara
positif dengan komitmen organisasi (Ahmadi et al, 2014).
Hasil penelitian terdahulu Istanti (2018) menemukan bahwa person-
organization fit berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen
organisasi

Indikator Komitmen Organisasi


Komitmen adalah keterlibattan antara karyawan dan organisasi secara
keseluruhan: Karyawan memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan ketika
mereka puas dengan pekerjaan mereka, dan kondisi kerja yang nyaman untuk
mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian karyawan.
Karyawan sangat membutuhkan kondisi kerja, jam kerja dan
partisipasi aktif dalam organisasi agar dapat bekerja dengan sukses. Organisasi
harus memastikan bahwa karyawan menunjukkan komitmen tingkat tinggi
Robbins & Judge(2009) menjelaskan 3 item yang digunakan untuk
mengukur komitmen karyawan pada organisasi, yaitu :
a. Komitmen afektif (Affective commitment).
Terjadi karena karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi
karena adanya ikatan emosional.
b. Komitmen Berkelanjutan (Continuance commitment)
timbul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi
karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau
karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain.
c. Komitmen Normatif (Normative commitment)
Timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan.Karyawan bertahan
menjadi anggota organisasi karena kesadaran bahwa komitmen
terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi


Luthans (2006) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi
komitmen organisasi diantaranya, yaitu :

  1. Variabel Orang. Variabel orang ini meliputi usia, kedudukan, nilai
    individu dalam organisasi dan di posisi seperti efektivitas positif
    atau negative, atau atribusi kontrol internal dan eksternal.
  2. Variabel Organisasi. Variabel organisasi meliputi desain pekerjaan,
    nilai, dukungan, kondisi internal organisasi dan gaya
    kepemimpinan penyelia.
  3. Variabel non-organisasi. Variabel non-organisasi yaitu adanya
    alternatif lain setelah memutuskan untuk bergabung dengan
    organisasi akan mempengaruhi komitmen selanjutnya

Definisi Komitmen Organisasi


Komitmen adalah tingkat di mana karyawan mengidentifikasi dengan
organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya dan ingin mempertahankan
keanggotaannya dalam organisasi (Robbins & Judge, 2010).
Dengan menyediakan suasana yang nyaman bagi karyawan, mereka
dapat berkontribusi secara efektif dan efisien.Dalam suatu organisasi, setiap
karyawan harus selalu bersikap ramah terhadap kepemimpinan dan antara
karyawan. Tanpa komitmen yang baik, karyawan tidak akan memberikan
kontribusi maksimal kepada organisasi.
Meidina (2015) Komitmen karyawan adalah tingkatan dimana seorang
pekerja mengidentifikasi diri dengan perusahaan dan tujuan-tujuannya dan
berkeinginan untuk memelihara keanggotaannya dalam perusahaan.Komitmen
karyawan didorong dengan kondisi lingkungan kerja yang adil untuk
karyawan, semakin tinggi karyawan dihargai, semakin tinggi juga komitmen
karyawan pada perusahaan tersebut.
Robbins (2001) dalam Muhammad Fauzan Baihaqi (2010), komitmen
pegawai pada suatu organisasi adalah suatu kondisi dimana karyawan
memihak kepada organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta bernniat
menjaga keanggotannya dalam organisasi itu.
Komitmen terhadap organisasi atau komimen karyawan adalah suatu
perilaku yang dapat diartikan sebagai :
a. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan
tujuan organisasi
b. Ketersediaan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk
kepentingan organisasi.
c. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaannya
dalam organisasi

Dimensi dan Indikator Iklim Organisasi


Stringer dalam Wirawan (2010) bahwa karakteristik atau dimensi iklim
organisasi bisa mempengaruhi motivasi anggota organisasi untuk
berperilaku demikian. Ia juga mengatakan enam dimensi yang di perlukan
yaitu :

  1. Struktur. Struktur membuat perasaan bahwa karyawan di
    organisasi dengan baik dan mempunyai definisi yang jelas
    mengenai peran dan tanggung jawab mereka Indikator struktur
    terdiri atas :
    a. Peran yang jelas dalam pekerjaan
    b. Tanggung jawab pekerjaan
  2. Standar-standar. Mengukur perasaan tekanan untuk
    memperbaiki kinerja dan derajat kebanggaan yang dimiliki
    karyawan dalam melakukan pekerjaannya dengan baik.
    Indikator standar terdiri atas :
    a. Derajat kebanggaan pada perusahaan dan pekerjaan
    b. Mempengaruhi perasaan karyawan
  3. Tanggung jawab. Mempengaruhi perasaan karyawan bahwa
    mereka menjadi seorang yang lebih unggul dan tidak pernah
    meminta pendapat mengenai keputusannya dari orang lain.
    Iindikator tanggung jawab ialah : kemandirian dalam
    menyelesaikan pekerjaan.
  4. Pengakuan. Perasaan memberi karyawan imbalan yang layak
    setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Indikator
    pengakuan ialah : imbalan atau upah yang di terima karyawan
    setelah menyelesaikan pekerjaan.
  5. Dukungan. Mempengaruhi perasaan karyawan mengenai
    kepercayaan dan saling mendukung yang berlaku dikelompok
    kerja. Indikator dukungan ialah :
    a. Hubungan dengan rekan kerja yang lain
    b. Hubungan dengan atasan
  6. Komitmen. Mempengaruhi perasaan bangga dan berkomitmen
    sebagai anggota organnisasi. Meliputi pemahaman karyawan
    mengenai tujuan yang ingin di capai perusahaan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Organisasi


a. Karakteristik internal
Terdiri dari kondisi dalam organisasi yang diatur dan ditentukan
dalam mencapai tujuan organisasi. Karakteristik internal dikenal oleh
berbagaidimensi :
1.Formalisasi, yaitu tingkat penggunaan dokumentasi tertulis
2.Spesialisasi, yaitu derajat pembagian tugas
3.Sentralisasi, yaitu berupa pembagian kekuasaan dan proses
pengambilan keputusan
4.Otoritas, yaitu berupa pembagian tugas dan pengambilan keputusan
5.Profesionalisme, yaitu menggambarkan tingkat pendidikan anggota
6.Konfigurasi, yaitu menunjukkan pembagian anggota ke dalam
bagian-bagian
b. Karakteristik organisasi secara keseluruhan
Organisasi yang memiliki karakteristik tertentu sebagai sistem
terbuka untuk mencapai tujuan dapat, secara keseluruhan, dipahami
dengan memahami ukuran organisasi, teknologi dan lingkungan yang
digunakan, faktor organisasi umum, ukuran organisasi, teknologi, dan
lingkungan yang mendukung organisasi.Mempengaruhi iklim
anggota, anggota berinteraksi secara langsung atau tidak langsung
dengan faktor-faktor tertentu.
c. Karakteristik individu
Seperti disebutkan di atas, iklim organisasi ini muncul dari
hasil interaksi individu dalam organisasi. Iklim adalah atmosfer yang
dirasakan oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Dengan
demikian, karakteristik individu seperti persepsi, sifat, kemampuan
mempengaruhi iklim organisasi. Demikian pula, harapan dan nilai-
nilai yang telah diadopsi setiap individu di masa lalu akan
mempengaruhi proses interaksi. Karakteristik individu berbeda satu
sama lain, memberi warna pada iklim yang terbentuk

Definisi Iklim Organisasi


Iklim organisasi adalah pemahaman anggota organisasi (secara
individul dan kelompok) dan mereka secara tetap berkaitan dengan organisasi
(misalnya konsumen, pemasok, konsultan dan kontraktor) menegenai apa
yang terjadi di lingkungan dalam organisasi secara rutin, yang mempengaruhi
perilakudan sikap organisasi dan kinerja anggota organisasi yang kemudian
menentukan kinerja organisasi (Wirawan, 2010).
Luthans dalam Simamora (2011) iklim organisasi adalah lingkungan
dalam atau ilmu organisasi.Iklim organisasi mempengaruhi penerapan dan
kebijakan SDM yang diterima oleh anggota organisasi. Perlu diketahui bahwa
setiap organisasi akan memliki iklim organisasi yang berbeda. Berbagai
pekerjaan yang diatur dalam organisasi, atau tipe orang yang hadir yang ada
akan menggambarkan perbedaan tersebut.
Iklim adalah hasil akhir dari perilaku sekelompok orang dalam suatu
organisasi.Iklim organisasi juga dapat dianggap sebagai kepribadian
organisasi, karena karakteristik lingkungan kerja hanya dirasakan dan
mempengaruhi perilaku anggota, dan iklim organisasi muncul sebagai akibat
dari kegiatan dalam organisasi.
Ada beberapa teori iklim organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Teori Steers
    Steers (1977) mempresentasikan hubungan antara beberapa
    faktor penentu iklim, hasil individu, dan efektivitas organisasi, dengan
    faktor penentu iklim organisasi adalah kebijakan dan praktik
    manajemen, struktur organisasi, teknologi, dan lingkungan eksternal.
  2. Teori Likert
    Likert (1986) mengembangkan instrumen yang sesuai dengan
    kondisi perilaku dan gaya kepemimpinan yang diterapkan. Fitur dari
    skala Likert adalah kepemimpinan, motivasi, interaksi, komunikasi,
    penetapan tujuan, pengambilan keputusan dan kontrol.
  3. Teori Litwin dan Stringer
    Litwin dan Stringer (1968) menggunakan teori McClelland
    tentang tiga kebutuhan (prestasi, afiliasi, dan kekuasaan) sebagai
    motivasi utama untuk menentukan bahwa ketiga kebutuhan
    dipengaruhi oleh iklim organisasi. Ada juga sembilan dimensi iklim
    organisasi: struktur, tanggung jawab, penghargaan, risiko, kebaikan,
    kehangatan hati, dukungan, standar, konflik, dan identifikasi.
    Dari beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, para ahli
    memiliki konsep iklim organisasi yang berbeda-beda. Namun teori yang
    berbeda tersebut memiliki karakteristik yang menggambarkan iklim
    organisasi dan berbeda dari konsep yang lain.
    Adapun karakteristik adalah sebagai berikut:
  4. Iklim secara umum dapat berubah kapan saja
  5. Lingkungan adalah persepsi dan bagian dari anggota organisasi
    yang dapat membentuk konsensus di antara individu.
  6. Terdiri dari pengaruh global anggota organisasi melalui interaksi
    dengan kebijakan, struktur, dan proses organisasi lainnya dan
    organisasi.
  7. Persepsi iklim lebih menggambarkan peristiwa dan kondisi
    lingkungan daripada penilaiannya.
  8. Iklim mungkin dapat mempengaruhi perilaku individu.

Iklim Organisasi


Setiap organisasi atau perusahan mempunyaicara sendiri dalam
mengelola usahanya. Sebabitu, organisasi mempunyai iklim berbeda dengan
iklim organisasi lainnya.kondisi bisa bersifat menekan, netral maupun bisa
bersifat mendukung, tergantung bagaimana cara mengaturnya, sebab itu setiap
organisasi mempunyai kondisi kerja yang berbeda dan unik. Organisasi
biasanya selalu bisa mempertahankan individ-individu yang sesuai dengan
iklimnya, sehingga dalam tingkatan tertentu dapat bertahan.
Iklim organisasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting
sebagai fungsi MSDM yaitu fungsi pemeliharaan karyawan agar tujuan
organisasi bisa tercapai

Indikator Person-Organization Fit


Adapun indikator-indikator person-organization fit sebagai berikut
Kristof (1996) dalam Dian Hidayat (2018) mengemukakan ada empat konsep
yang dijadikan indikator adalah :

  1. Kesesuaian Nilai
    Kesesuaian antara nilai yang menyatu antara individu dengan
    organisasi, Robbins (2008) bahwa untuk menghubungkan kepribadian
    dan nilai seorang individu didasarkan pada kesesuaian antara karakter.
  2. Kesesuaian Tujuan
    Kesesuaian antara tujuan individu dengan organisasi dalam hal ini
    adalah pemimpin dan rekan sekerja. Organisasi mempunyai tujuan
    tertentu, begitu pula orang-orang yang ada didalam organisasi juga
    memiliki tujuan tertentu.
  3. Keaesuaian Pemenuhan Kebutuhan karyawan
    Kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan karyawan dan kekuatan yang
    terdapat dalam lingkungan kerja dengan system dan struktur
    organisasi.
  4. Kesesuaian karakteristik kultur-kepribadian
    Kesesuaian antara kepribadian (non nilai) dari setiap individu dan
    iklim atau kultur organisasi. Maksud kultur atau budaya organisasi
    adalah norma, nilai, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi

Definisi Person Organization Fit


Person Organization Fit (P-O Fit) adalah kesesuaian antara nilai-nilai
individu dengan organisasi (Kristof, 1996). Pada penelitian mengenai seleksi
karyawan, person organization fit dapat diartikan sebagai kecocokan atau
kesesuaian antara calon karyawan dengan karakter organisasai.
Person Organization Fit didasarkan pada dugaan keinginan individu
untuk menjaga kesesuaian mereka dengan nilai-nilai organisasi. Kristof-
Brown dan Billsberry (2013) Person-Organization Fit sebagai kesesuaian
antara personal dan organisasi, yang terjadi ketika satu pihak memberikan
kebutuhan pihak lainnya, atau kedua pihak berbagi kepriadian yang sama.
Person-organization fit telah diartikan dalam beberapa cara termasuk
kesesuian nilai, kesesuaian sasaran, dan kecocokan antara kebutuhan
karyawan (Ahmadi et al.,2014). Edwards & Billsberry (2010), person-
organization fit yaitu kecocokan karyawan dengan organisasi yang
berhubungan dengan ukuran nilai-nilai dan karakter seseorang terhadap
kesesuaian dengan budaya organisasi atau perusahaan.
Dari beberapa pengertian person organization fit tersebut dapat
diambil kesimpulan bahwa person-organization fit adalah kesamaan perilaku
individu dengan organisasi, yang memiliki fungsi setara dengan iklim
organisasi dalam membangun komitmen individu dan sebagai pedoman
individu dalam organisasi

Person-Organization Fit


Kesesuaian nilai-nilai karyawan atau individu di dalam organisasi
terdapat dalam pemahaman person-organization fit (P-o Fit). P-O Fit
merupakan variabel pembantu bagi organisasi untuk menemukan sumberdaya
manusia memliki kesesuaian karakteristik dengan organisasinya dan secara
bersama-sama mampu membentuk pengalaman untuk memperkuat kesesuaian
nilai tersebut.
Kesesuaian nilai-nilai dan kecocokan karyawan dengan organisasi,
secara dapat meningkatkan hubungan lebih baik dengan komitmen
organisasikarena terjadi suatu keterikatan positif antara karyawan dengan
organisasi.Nilai-nilai individu atau karyawan dapat dijabarkan lebih lanjut
sebagai kebutuhan karyawan yang diinginkan terhadap organisasinya

Indikator Kinerja Karyawan


Adapun indikator dari kinerja karyawan sebagai berikut
(Mangkunegara A. , 2011) :

  1. Kualitas Kerja
    Seberapa baik seorang karyawan melaksanakan pekerjaan yang
    seharusnya dikerjakan
  2. Kuantitas Kerja
    Seberapa banyak bekerja seseorang karyawan dalam sehari-
    harinya.
  3. Pelaksanaan Tugas
    Seberapa jauh kemampuan melaksanakan pekerjaannya dengan
    akurat tanpa melakukan kesalahan.
  4. Tanggung Jawab
    Kesadaran akan kewajiban melaksanakan pekerjaan dengan akurat
    atau tidak ada kesalahan.
    Adapun indikator yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
    Jombang, berdasarkan data dan informasi peneliti memperoleh untuk
    mengukur kinerja karyawan khusunya perawat IGD pada Rumah Sakit Umum
    Daerah Jombang dipergunakan instrumen khusu yang ditetapkan oleh
    Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, yang disebut dengan Evaluasi
    Kinerja Karyawan. Ada beberapa item yang terdiri dari sebagai berikut :
  5. Pengetahuan tentang pekerjaan. Pengetahuan tentang pekerjaan ini
    mencangkup: memahami tugas dan tanggungjawab, memiliki
    pengetahuan di bidangnya, menggunakan informasi dengan tepat dan
    benar, mengikuti perkembangan pengetahuan.
  6. Kualitas kerja. Kualitas kerja ini mencangkup : kecermatan dan ketelitian
    dalam pekerjaan, mematuhi peraturan dan prosedur, memilih tindakan
    yang tepat.
  7. Produktifitas. Produktifitas ini mencangkup : menyelesaikan, tugas
    secara konsisten, menggunakan waktu secara efisien, memelihara tempat
    kerja secara teratur sesuai fungsinya.
  8. Adaptasi dan fleksibilitas. Adaptasi dan fleksibilitas ini mencangkup :
    menyesuaikan diri dengan segala perubahan dalam lingkungan kerja,
    menunjukkan hasil kerja yang baik meskipun dibawah tekanan kerja.
  9. Inisiatif dan pemecahan masalah. Inisiatif dan pemecahan masalah ini
    mencangkup : mempunyai inisiatif, menghasilkan tindakan dan
    pemecahan yang inovatif, mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi,
    mencari tantangan baru dan kesempatan untuk pengembangan diri.
  10. Kerjasama. Kerjasama ini mencangkup : memelihara hubungan kerja,
    dapat bekerjasama secara tim, memberikan bantuan kepada orang lain,
    mengakui kesalahan sendiri dan ma belajar dari kesalahan.
  11. Disiplin. Disiplin ini mencangkup beberapa hal : hadir secara rutin dan
    tepat waktu, bekerja secara mandiri, menyelesaikan tugas dan memenuhi
    tanggung jawab sesuai waktu yang ditentukan.
  12. Kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi ini mencangkup :
    dapat berkomunikasi secara jelas baik lisan dan tulis, selalu memberikan
    informasi kepada orang lain, dapat berinteraksi dengan orang lain dan
    berbagi jenis pekerjaan, memberikan sikap yang baik dan profesional,
    mau menerima masukan dari orang lain

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan


Kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik
faktor eksternal maupun fakor internal dari karyawan tersebut.Simamora
(dalam Mangkunegara, 2012). Mengatakan bahwa kinerja pada umumnya
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :
a. Faktor individual yang terdiri dari :
1) Kemampuan dan keahlian
2) Latar belakang
3) Demografi
b. Faktor Psikologis yang terdiri dari :
1) Persepsi
2) Attitude
3) Personality (nilai, karakter, perilaku)
4) Pembelajaran
5) Motivasi
c. Faktor Organisasi yang terdiri dari :
1) Sumberdaya
2) Kepemimpinan
3) Penghargaan
4) Struktur (meliputi ikim organisasi)
5) Komitmen
Person organization fit juga termasuk salah satu faktor penting yang
memiliki keterkaitan dalam kinerja karyawan. Robbins dan Judge (2015)
pada dasarnya orang tertarik dan memilih masuk menjadi organisasi yang
sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka akan meninggalkan
organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya

Definisi Kinerja Karyawan


Kinerja karyawan merupakan tujuan akhir dan merupakan cara bagi
manajer untuk memastikan bahwa aktivitas karyawan dan output yang
dihasilkan sesuai dengan potensi yang dimiliki seorang karyawan sesuai
dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Kinerja ini menggambarkan sejauh
mana aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
telah ditetapkan.(Robbins S. P., 2008)
Kinerja merupakan dampak kerja secara kualitas maupun kuantitas
yang dicapai seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan
tanggungjawab yang diberikan kepadanya(Mangkunegara A. , 2011).
Kerja merupakan usaha yang ditunjukkan untuk menghasilkan sesuatu
atau hasil yang dicapai. Sedangkan pekerjaan adalah pengelompokan tugas,
kewajiban dan tanggungjawab yang merupakan penugasan kerja total untuk
karyawan (Malthis & Jackson, 2012).
Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Kinerja merupakan output kerja baik itu secara kualitas dan
kuantitas yang telah dicapai karyawan, dalam menjalankan kewajiban tugas
dengan sesuai yang diberikan organisasi atau perusahaan, melalui kriteria dan
standart kinerja dari hasil kerjanya tersebut sesuai dengan hasil kerja yang
diharapkan organisasi atau perusahaan

Pengaruh Person-organization fit dan Dukungan Atasan Langsungterhadap Kepuasan Kerja


Person-organization fit atau kecocokan nilai-nilai yang dimiliki perusahaan
dengan nilai-nilai yang dimiliki karyawan dapat memengaruhi dukungan atasan
langsung yang dirasakan karyawan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh
Gurkan et al. (2015). Atasan langsung (supervisor) merupakan orang yang
mewakili atau mencerminkan nilai-nilai atau budaya organisasi. Atasan langsung
akan bersikap, berperilaku, dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di
perusahaan, sehingga nilai-nilai perusahaan akan tersampaikan dengan baik kepada
karyawan.
Smith dan Shields (2013) dalam penelitiannya menyatakan pengalaman
yang dialami karyawan dan supervisor secara signifikan berpengaruh terhadap
kepuasan kerja, dan memainkan peran dalam meningkatkan kepuasan kerja
karyawan. Penelitian Maden dan Kabaskal (2014) menunjukkan dukungan atasan
langsung menjadi mediator pada hubungan antara P-O Fit dan kepuasan kerja

Pengaruh Dukungan Atasan Langsung terhadap Kepuasan Kerja


Karyawan sangat mementingkan umpan balik dan dukungan dari orang-
orang yang dekat dengannya (Kottke dan Sharafinski, 1998 dalam Chen et al.,
2016). Menurut Eisenberger et al. (2001) dalam Chen et al. (2016) ketika karyawan
merasa didukung oleh organisasi, maka karyawan akan membalas dengan
menunjukkan sikap kerja dan perilaku yang positif terhadap organisasi. Penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Sia et al., (2012) menyatakan dukungan organisasi
yang dirasakan karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja.
Dukungan-dukungan yang diberikan oleh perusahaan memiliki peran penting untuk
membangun rasa puas para karyawan. Jika dukungan organisasional berdampak
positif maka kepuasan kerja karyawan akan tinggi.
Dukungan atasan langsung yang tinggi menimbulkan efek tidak langsung
terhadap kepuasan kerja. Menurut Hsu (2011) dalam Gurkan et al. (2015), semakin
tinggi dukungan atasan langsung yang dirasakan karyawan, maka semakin tinggi
juga kepuasan kerja karyawan. Wnuk (2016) menyatakan beberapa penelitian
mengkonfirmasi atasan langsung merupakan kunci utama dalam menjalankan
fungsi subordinate di tempat kerja, dengan menciptakan atmosfir kerja, membentuk
hubungan dengan karyawan, menetapkan tujuan, memonitor kinerja, memotivasi,
dan mengevaluasi. Semua aspek tersebut akan menimbulkan pengaruh yang besar
terhadap kepuasan kerja

Pengaruh Person-organization Fit terhadap Dukungan AtasanLangsung


Kecocokan antara karyawan dan supervisor juga merupakan komponen
yang penting dalam P-O Fit berdasarkan salah satu dimensi P-O Fit yakni person-
supervisor fit. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Wnuk et al., (2016)
menyatakan P-O Fit berhubungan secara langsung dengan dukungan atasan
langsung. Dukungan organisasional dapat dirasakan oleh karyawan melalui P-O Fit
yakni konsistensi antara nilai-nilai yang dimiliki karyawan dan organisasi tersebut.
Semakin tinggi keyakinan karyawan mengenai nilai yang dimilikinya konsisten
dengan nilai yang dimiliki perusahaan, karyawan merasa memiliki dukungan yang
semakin besar dari perusahaan

Pengaruh Person-organization Fit terhadap Kepuasan Kerja


Person-organization fit yang tinggi dipandang sebagai kunci dalam
mempertahankan karyawan dengan fleksibilitas yang tinggi dan komitmen
organisasi yang diperlukan untuk memenuhi tantangan kompetitif. P-O Fit sebagai
indikator terhadap sikap kerja seseorang seperti kepuasan kerja, komitmen
organisasi, dan turnover intention. Penelitian terdahulu telah memberikan penilaian
teoritis dan bukti empiris yang membuktikan P-O Fit memiliki pengaruh yang
positif terhadap kepuasan kerja (Mahardika, 2006) P-O Fit merupakan
kompatibilitas nilai-nilai individu karyawan dan nilai-nilai organisasi. Karyawan
tentu saja ingin bekerja di organisasi yang memiliki nilai-nilai organisasi selaras
dengan nilai-nilai karyawan dan juga organisasi akan mencoba untuk merekrut
karyawan yang nilainya konsisten dengan nilai-nilai organisasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Chatman (1991) mengemukakan adanya
pengaruh positif antara P-O Fit dengan kepuasan kerja di mana individu yang
sesuai dengan organisasi maka karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya.
Autry dan Daugherty (2003) juga telah melakukan penelitian mengenai hubungan
P-O Fit dan kepuasan kerja dan menyimpulkan adanya pengaruh yang kuat antara
dimensi-dimensi P-O Fit (person-company value fit dan person-supervisor fit)
dengan kepuaan kerja.

Kepuasan Kerja


Kepuasan kerja merupakan orientasi individu yang berpengaruh terhadap
peran dalam bekerja dan karakteristik dari pekerjaannya. Davis dan Newton (1996)
dalam Mahardika (2006) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan
emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ketika para karyawan
memandang pekerjaannya. Kepuasan adalah keadaan yang sifatnya subyektif yang
merupakan hasil kesimpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan mengenai
apa yang diterima karyawan dari pekerjaannya dibandingkan dengan yang
diharapkan, diinginkan, dan dipikirkannya sebagai hal yang pantas atau berhak
atasnya.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut
As’ad (2004) dalam Melani (2012) antara lain:

  1. Faktor Psikologis
    Faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat,
    ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, dan perasaan kerja.
  2. Faktor Fisik
    Faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik
    pegawai, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, perlengkapan
    kerja, sirkulasi udara, dan kesehatan pegawai.
  3. Faktor Finansial
    Faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai,
    yang meliputi sistem penggajian, jaminan sosial, besarnya tunjangan,
    fasilitas yang diberikan, promosi dan lain-lain.
  4. Faktor Sosial
    Faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sesama
    karyawan, dengan atasannya, maupun karyawan yang berbeda jenis
    pekerjaannya.
    Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu
    akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan sistem yang berlaku
    dalam dirinya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pada masing-masing
    individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan
    individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan, dan sebaliknya

Dukungan Atasan Langsung


Dukungan atasan langsung (supervisor) diartikan sebagai sejauh mana para
pemimpin menghargai kontribusi karyawan dan peduli tentang kesejahteraan
karyawan (Bhate (2013) dalam Adhitian (2017). Supervisor dianggap sebagai
perwakilan organisasi dan memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan
mengevaluasi kinerja bawahan yang mana karyawan akan melihat hal tersebut
sebagai indikasi dukungan organisasi (Eisenberger et al., 2002).
Dukungan atasan langsung memiliki peran yang sangat penting dalam
membantu karyawan untuk mencapai keseimbangan peran pekerjaan. Menurut
Feinberg (2013), dukungan atasan langsung dapat ditunjukkan dengan perilaku
sebagai berikut:

  1. membantu menetapkan tujuan untuk menerapkan pelatihan,
  2. memberikan bantuan ketika mencoba perilaku baru,
  3. feedback pada kinerja tugas.
    Supervisor bertanggung jawab untuk memantau kinerja karyawan,
    melakukan penilaian berkala, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan
    kontribusi pegawai dan komitmen terhadap organisasi. Menurut Humphrey (2002,
    dalam Adhitian 2017) supervisor yang simpatik dan memberikan kebutuhan
    karyawan secara khusus menghasilkan respon karyawan yang antusias. Karyawan
    akan menciptakan sudut pandang terhadap supervisor mengenai sejauh mana
    supervisor mengakui dedikasi dan menunjukkan simpati terhadap kesejahteraan
    karyawan. Indikator dukungan supervisor menurut Chen (2003) dalam Nurdiana
    (2014) terdiri atas:
  4. keterlibatan supervisor dalam menjelaskan ekspektasi kinerja setelah
    penelitian,
  5. mengidentifikasi peluang untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan
    baru,
  6. menetapkan tujuan realistis didasarkan pada pelatihan,
  7. bekerja sama dengan individu pada saat menghadapi masalah dalam
    menerapkan keterampilan baru,
  8. memberikan umpan balik ketika individu berhasil menerapkan kemampuan
    baru

Person-organization Fit


Person-organization fit (P-O Fit) secara umum didefinisikan sebagai
kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai individu (Kristof, 1996).
Sementara Donald dan Pandey (2007) dalam Astuti (2010) mendefinisikan person-
organization fit adalah adanya kesesuaian/kecocokan antara individu dengan
organisasi, ketika: a) setidak-tidaknya ada kesungguhan untuk memenuhi
kebutuhan pihak lain, atau b) memiliki karakteristik dasar yang serupa. Dalam
melakukan perekrutan karyawan, perusahaan sering menggunakan pendekatan
kesesuaian antara individu dengan pekerjaan yang ditawarkan (Person-Job Fit).
Kristof (1996) berpendapat pendekatan person-job fit ini kurang baik dalam proses
seleksi karyawan, efektivitas organisasi tidak hanya didukung oleh kesuksesan
tugas pekerjaan karyawan tetapi perlu memperhatikan perilaku karyawan secara
luas.
Beberapa peneliti, Chatman (1989), O’ Reilly, et al. (1991) dalam Astuti
(2010) berpendapat individu dan organisasi saling tertarik manakala terdapat
kesesuaian antara satu dengan yang lain, hal ini sangat berpengaruh terhadap
organisasi dalam merekrut karyawan dan juga sikap karyawan untuk memilih
pekerjaan tersebut.
Menurut Kristof (1996) dalam Mahardika (2006), person-organization fit
(P-O Fit) dapat diartikan dalam empat konsep yaitu:

  1. Kesesuaian nilai (value congruence) yaitu kesesuaian antara nilai intrinsik
    individu dengan organisasi.
  2. Kesesuaian tujuan (goal congruence) yaitu kesesuaian antara tujuan
    individu dengan organisasi dalam hal ini adalah pemimpin dan rekan
    sekerja.
  3. Pemenuhan kebutuhan karyawan (employee need fulfillment) yaitu
    kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan karyawan dan kekuatan yang
    terdapat dalam lingkungan kerja dengan sistem dan struktur organisasi.
  4. Kesesuaian karakteristik kultur-kepribadian (culture personality
    congruence) yaitu kesesuaian antara kepribadian (non nilai) dari setiap
    individu dan iklim atau kultur organisasi.
    Vianen (2000) menjelaskan konsep P-O Fit dari perspektif supplementary
    fit dan complementary fit. Supplementary fit terjadi apabila individu memiliki
    karakteristik (preferences dan attitudes) yang serupa dengan karakteristik yang
    dimiliki oleh individu-individu lain dalam organisasi/lingkungan yang
    bersangkutan. Sedangkan complementary fit terjadi apabila karakteristik yang
    dimiliki oleh individu dapat ditambahkan untuk melengkapi karakteristik yang
    tidak dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi apabila
    individu tersebut memiliki skills khusus yang berguna untuk peningkatan
    kesuksesan sebuah kerja tim.
    Perspektif person-organization fit juga dibedakan menurut French et al.,
    (1982) dalam Vianen (2000) menjadi dua yaitu supplies-values fit dan demands-
    abilities fit. Dari perspektif supplies-values fit, P-O Fit tercapai apabila organisasi
    mampu memuaskan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu. Jika seorang karyawan
    memiliki preferensi yang tinggi terhadap pertumbuhan atau perkembangan
    (growth), maka fit dapat terjadi apabila organisasi memberikan kesempatan pada
    individu tersebut untuk terus berkembang. Sedangkan perspektif demands-abilities
    fit memandang P-O Fit dapat tercapai apabila individu memiliki skills dan abilities
    yang dibutuhkan oleh organisasi yang bersangkutan.
    Menurut Bowen et al., (1991), terdapat manfaat potensial yang dapat
    diperoleh dengan menerapkan person-organization fit dalam organisasi, yaitu:
  5. Pekerja memiliki sikap yang baik (seperti: kepuasan kerja yang tinggi,
    komitmen organisasi dan semangat kelompok).
  6. Perilaku individu yang lebih baik (seperti: kinerja lebih baik dan rendahnya
    turnover).
  7. Memperkuat desain organisasi (seperti: dukungan rancangan kerja dan
    budaya organisasi)

Kekuatan dan Kelemahan Street Level Bureaucracy


Para birokrat yang berhubungan langsung dengan masyarakat ini tentunya
mempunyai kekuatan dan kelemahan sebagai pemberi pelayanan. Michael Lipsky
(1980) mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh street level
bureaucracy.
Kekuatan street level bureaucracy :
 Street level bureaucracy sebagai pemberi pelayanan secara langsung artinya
bahwa para birokrat ini yang memberikan pelayanan langsung kepada para
customernya (publik). Contohnya adalah perawat, dokter-dokter praktek,
polisi lalulintas, atau aparat birokrasi lainnya yang terjun langsung kepada
publik dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan publik dalam
batasan aturan lembaga mereka masing-masing.
 Sebagai birokrat yang memberikan sanksi dan membatasi kehidupan
masyarakat sesuai dengan kebijakan atau prosedur-prosedur yang telah
ditetapkan. Para birokrat ini mengarahkan orang bertindak dalam konteks
kehidupan sosial.
 Mereka menentukan kelayakan warga negara untuk tunjangan pemerintah
dan sanksi. Mereka mengawasi pelayanan (servis) warga dalam menerima
program tersebut. Jadi, secara tersirat street level bureaucracy memediasi
aspek hubungan konstitusional warga negara. Singkatnya, mereka
memegang kunci ke dimensi kewarganegaraan.
Kelemahan street level bureaucracy :
 Perekrutan pegawai dikalangan street level bureaucracy yang
mengedepankan perwakilan komposisi sosial masyarakat disekitar
birokrasi, membuat birokrasi mengabaikan merit sistem dan objektifitas
berdasarkan kualifikasi standar yang telah ditetapkan dalam perekrutan
pegawai. Oleh sebab itu dalam perekrutan anggota birokrasi sering muncul
istilah putra daerah. Putra daerah yang mewakili belum tentu memiliki
kapasitas yang memadai untuk menduduki suatu jabatan dalam pelayanan
publik. Hal tersebut dapat membuat kinerja birokrasi kurang maksimal
atau bisa dikatakan tidak profesional.
 Orientasi street level bureaucracy terhadap peraturan dan prosedur amat
tinggi dan menjadikannya sebagai barometer pelayanan yang
mengakibatkan rendahnya kemampuan street level bureaucracy dalam
merespon perubahan, tidak adanya inisiatif dan pengembangan kreatifitas
dalam mengendalikan perubahan sehingga rutinitas dianggap sesuatu yang
wajar dan benar.
 Kinerja street level bureaucracy menjadi instrumen penguasa. Sistem
kekuasaan yang cenderung sentralistik dan paternalistik mengakibatkan
kinerja street level bureaucracy terkonsentrasi pada pejabat atasan.
Kepentingan penguasa yang cenderung sentral dan menggusur
kepentingan publik mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap birokrasi
publik.

Konflik Interaksi Street Level Bureaucracy dengan Warga


Lipsky telah menyatakan bahwa street level bureaucracy menimbulkan
kontroversi karena mereka harus melakukan reformulasi jika kebijakan
berubah. Alasan kedua street level bureaucracy cenderung menjadi fokus
kontroversi publik adalah kedekatan interaksi mereka dengan warga negara dan
dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Keputusan street level bureaucracy
cenderung mendistribusikan serta alokatif. Dengan menentukan kelayakan untuk
manfaat mereka meningkatkan pernyataan beberapa warga untuk barang dan jasa
pemerintah dengan mengorbankan pembayar pajak umum dan mereka yang klaim
ditolak. Dengan kata lain, dalam memberikan kebijakan street level bureaucracy
membuat keputusan tentang orang-orang yang mempengaruhi peluang hidup
mereka. Singkatnya, kebenaran pekerjaan street level bureaucracy hampir tidak
bisa jauh dari ideal birokrasi detasemen impersonal dalam pengambilan
keputusan. Sebaliknya, pada obyek street level bureaucracy kritis keputusan
(orang) benar-benar berubah sebagai akibat dari keputusan. street level
bureaucracy juga fokus dari reaksi warga karena kebijaksanaan mereka membuka
kemungkinan bahwa mereka akan merespon baik atas nama rakyat. Diskusi ini
membantu menjelaskan kontroversi lanjutan atas street level bureaucracy di
tingkat persediaan dana pelayanan individual. Akhirnya, street level bureaucracy
memainkan peran penting dalam mengatur tingkat konflik kontemporer
berdasarkan peran mereka sebagai agen kontrol sosial. Warga negara yang
menerima manfaat publik berinteraksi dengan agen orang yang membutuhkan
perilaku tertentu dari mereka. Fungsi kontrol sosial street level bureaucracy
membutuhkan komentar dalam diskusi tentang tempat pekerja pelayanan publik
dalam masyarakat yang lebih besar. Sektor pelayanan publik memainkan peran
penting dalam pelunakan dampak dari sistem ekonomi mereka yang tidak
penerima manfaat utama dan merangsang orang untuk menerima mengabaikan
ketidakmampuan institusi ekonomi dan sosial utama. Kontroversi Publik juga
fokus pada jenis yang tepat dari kontrol sosial. Dari sudut pandang warga negara,
peran street level bureaucracy luas yaitu sebagai fungsi pemerintahan dan
intensif. Sebagai rutinitas sehari-hari mengharuskan mereka untuk berinteraksi
dengan pendidikan, penyelesaian sengketa, dan layanan kesehatan. Sebagai
individu, street level bureaucracy mewakili harapan warga untuk perlakuan yang
adil dan efektif oleh pemerintah bahkan saat mereka diposisikan untuk melihat
dengan jelas keterbatasan intervensi yang efektif dan kendala pada respon yang
telah ditimbulkan

Pengertian Street Level Bureaucracy


Street level bureaucracy merupakan aparat birokrasi yang langsung bersentuhan
dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang
melakukan akses langsung dengan publik atau melakukan pelayanan publik .
Menurut Michael Lipsky pada tahun 1980 berpendapat bahwa street level
bureaucracy adalah mereka yang menjalankan tugas dan berhubungan langsung
dengan masyarakat. Lipsky juga berpendapat bahwa praktek street level
bureaucracy tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit,
yaitu sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustatif antara besarnya permintaan
pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Apalagi dalam
kenyataannya permintaan peningkatan pelayanan seperti tidak pernah berhenti.
Lipsky (1980) menjelaskan bahwa street level bureaucracy mempraktekkan
pemberian diskresi atas dispensasi manfaat atau alokasi sanksi. Terjadi konflik
antara pembuat kebijakan dan street level bureaucracy sebagai pelaksana
kebijakan. Konsep street level bureaucracy ini telah diperkenalkan oleh Michael
Lipsky pada tahun 1980 bahwa street level bureaucracy adalah sebagai orang
yang “Public Service secara langsung” dan “Pelaksana dari kebijakan
Penguasa”.Public Service secara langsung artinya bahwa para birokrat ini yang
memberikan pelayanan langsung kepada para customernya (publik). Contohnya
adalah perawat, dokter-dokter praktek, polisi lalulintas, atau aparat birokrasi
lainnya yang terjun langsung kepada publik dan memberikan pelayanan sesuai
dengan permintaan publik dalam batasan aturan lembaga mereka masing-masing.
Pelaksana dari kebijakan penguasa bermakna bahwa para birokrat ini yang
menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa mereka dan mereka pula
yang menguatkan kebijakan yang dikeluarkan

Mekanisme Akuntabilitas


Mekanisme akuntabilitas merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman
dalam menerapkan akuntabilitas. Secara ringkas, mekanisme akuntabilitas
mencakup hal-hal berikut:
a) Pembuatan sebuah keputusan dan laporan harus dibuat secara tertulis dan
tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan,
b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang
berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders,
c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai
dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku,
d) Adanya ketentuan untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan
konsekuensi ketentuan pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak
terpenuhi,
e) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah
ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut (Dra.Loina
Lalolo Krina P, 2003)

Pengertian Akuntabilitas


Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan
pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89).
Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya
pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk
pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di
pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya
kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan
upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas,
inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan,
pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum,
akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-
perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang
transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan
tersebut pada laporan tahunan.
Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir
dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib
dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para
pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pertanggungjawaban kepada masyarakat disamping merupakan kewajiban adalah
juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan
dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi
yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah
mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan pemerintah
dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat
dipertanggungjawabkan

Mekanisme Partisipasi


Mekanisme partisipasi merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman dalam
menerapkan partisipasi. Secara ringkas, mekanisme partisipasi mencakup hal-hal
berikut:
a) Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik,
b) Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan
masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara
dalam kegiatan publik,
c) Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik
seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan
masyarakat dan layanan publik (Dra.Loina Lalolo Krina P, 2003)

Pengertian Partisipasi


Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan
kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada
keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana
pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan
dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan
keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga
negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan
dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan
kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam
menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290).
Partisipasi berarti bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi
yang mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu
pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta
masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara
aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap
persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga
pengembangan atau perluasannya

Mekanisme Transparansi


Mekanisme transparansi merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman
dalam menerapkan transparansi. Secara ringkas, mekanisme transparansi
mencakup hal-hal berikut:
a) Adanya suatu jaminan dalam sistem keterbukaan dan standarisasi dari
semua proses-proses pelayanan publik
b) Memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan
dan pelayanan publik maupun proses-proses didalam sektor publik
c) Adanya fasilitas pelaporan maupun penyebaran informasi publik
(kebijakan atau program kerja) maupun penyimpangan tindakan aparat
publik didalam kegiatan melayani (Dra.Loina Lalolo Krina P, 2003)

Indikator Transparansi


Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka
terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat
menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and
balance antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah
membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana
pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan,
terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan
hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang
memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan
yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada
masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi
kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:289)

Pengertian Transparansi


Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam
Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses
atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut
Transparancy International, undang-undang Fredom of Information (FOI) bukan
hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga
menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. Krina
(2003: 19)

Kendala Mewujudkan Good Governance


Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan
masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari
solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan
wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap
kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih
jauh dari harapan. Banyaknya permasalah birokrasi tersebut belum sepenuhnya
teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal (Sedarmayanti, 2009: 310-311).
Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak
pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait
dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam
kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata kepemerintahan
yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta
taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan
masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan
kewenangan, dan banyaknya praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi
dan revolusi teknologi informasi (e-government) merupakan tantangan tersendiri
dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal
tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan
faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat
(Sedarmayanti, 2009: 310-311).
Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih
muncul. Rakyat masih belum merasa terwakili oleh keberadaan wakilnya di
DPR(D) karena partisipasinya hanya pada saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggal
dalam proses pengambilan kebijakan. Rendahnya partisipasi dalam masyarakat
mengurangi tingkat legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan
yang kuat ditingkat lokal maupun pusat masih dalam cita-cita (Nugroho, 2001
dalam Sedarmayanti, 2009: 311)

Prinsip-Prinsip Good Governance


Kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima
karakteristik yaitu:
a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan
masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi,
sosial, dan politik.
b. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan
kontribusi terhadap kualitas hasil.
c. Proses penguatan sendiri, adalah kunci keberadaan dan kelangsungan
keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan
perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan
menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk
kreativitas dan stabilitas berbagai aspek kepemerintahan yang baik.
d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang
menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerja sama untuk pertumbuhan dan
pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata
untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar, dan
masyarakat madani.
Lima karakteristik dalam good governance mencerminkan terjadinya proses
pengambilan keputusan yang melibatkan stakeholders dengan menerapkan prinsip
good governance yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan,
kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan
Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) mengungkapkan prinsip-prinsip
good governance antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan,
supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan,
profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.
Mustopadidjaja (1997) mengatakan prinsip-prinsip good governance adalah
demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabiiltas,
partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan konsistensi kebijakan dan kepastian
hukum (Sedarmayanti, 2009:282-287).
Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik
sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar
lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-
18
prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi,
dan partisipasi (Sedarmayanti, 2009:289)

Aktor-aktor Good Governance


Aktor-aktor good governance menurut Sedarmayanti (2009: 280), antara lain:

  1. Negara/pemerintah: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-
    kegiatan kenegaraan, tetapi labih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta
    dan kelembagaan masayarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan
    publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat
    dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-
    dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur
    governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor
    publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam
    memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan
    yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.
  2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif
    dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan,
    perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang
    pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah
    swasta.
  3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada
    dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan
    perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok
    masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam
    bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan
    lembaga independent yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota
    dan DPRD.
    Good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di
    atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas good governance, ada yang
    disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi
    distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan
    kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di
    masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam
    pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan
    untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pengertian Good Governance


Padanan kata governance dalam bahasa Indonesia adalah penadbiran, yang berarti
pemerintahan, pengelolaan (Billah, 2001). Dasar kata penadbiran adalah tadbir,
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) berarti perihal mengurus atau
mengatur (memimpin/mengelola), pemerintahan, dan administrasi. Sedangkan
penadbir berarti pengurus atau pengelola. Kata government dalam bahasa
Indonesia diterjemahkan sebagai pemerintah, dengan demikian sama maknanya
dengan penadbir (Sedarmayanti, 2009: 273).
Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara
pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut.
Sedangkan arti good dalam kepemerintahan yang baik (good governance)
mengandung pemahaman:
a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat
meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian,
pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan
tugas untuk mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2009: 274).
c. Kepemerintahan (governance) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman
(1993) adalah governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial
politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas
kepentingan-kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2009: 273).
Secara umum, governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah
dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, private sectors (sektor swasta/
dunia usaha), dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, good governance sektor
publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan
melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik,
dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan
manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas
keadialan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (World
Conference on Governance, UNDP, 1999 dalam Sedarmayanti, 2007: 2).
Sedangkan OECD dan World Bank mengartikan good govenance sebagai
penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang
sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif,
menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan
hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedarmayanti, 2009: 273)

Standar Pelayanan Publik


Setiap Instansi Pemerintah yang salah satu tugasnya untuk melayani publik
harus melakukannya sesuai standar yang berlaku salah satunya menurut Keputusan
Menpan Nomor 63 Tahun 2003 mengenai standar pelayanan publik, antara lain :

  1. Prosedur
  2. Waktu Penyelesaian
  3. Biaya Pelayanan
  4. Produk Pelayanan
  5. Sarana dan Prasarana
  6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
    Penjelasan mengenai standar pelayanan publik, sebagai berikut :
  7. Prosedur Pelayanan
    Prosedur pelayanan pemberi dan penerima pelayanan termasuk
    pengaduan.
  8. Waktu Penyelesaian
    Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
    sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
  9. Biaya Pelayanan
    Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam
    proses pemberian pelayanan.
  10. Produk Pelayanan
    Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
    ditetapkan.
  11. Sarana dan Prasarana
    Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
    penyelenggara pelayanan publik.
  12. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
    Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
    berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku
    yang dibutuhkan.
    Maka dari itu dengan adanya standar pelayanan publik yang telah dibuat maka
    diharapkan penyelenggara pelayanan publik atau instansi pemerintah dapat
    melaksanakan tugasnya yaitu melayani publik secara optimal, efektif serta efisien
    dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri.
    2.1.2.5 Bentuk – bentuk Pelayanan Publik
    Bentuk – bentuk pelayanan publik menurut Moenir (2002 : 160-166) terdapat
    tiga bentuk pelayanan, sebagai berikut :
  13. Pelayanan Lisan
  14. Pelayanan dengan Tulisan
  15. Pelayanan Bentuk Perbuatan
    Penjelasan mengenai bentuk – bentuk pelayanan publik, sebagai berikut :
  16. Pelayanan dengan lisan
    Maksud dari bentuk pelayanan ini adalah dilaksanakan oleh petugas –
    petugas yang berada di bidang hubungan masyarakat (humas), bidang
    layanan informasi dan bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan
    atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan
    yang tersedia. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pelaku
    pelayanan lisan, sebagai berikut :
    a. Memahami benar masalah – masalah yang termasuk kedalam bidang
    tugasnya.
    b. Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan
    lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka
    yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
    c. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.
    d. Dilakukan dalam keadaan yang tenang dan sepi, tidak diperkenankan
    berbicara dengan sesama pegawai pada saat melaksanakan tugas.
  17. Pelayanan dengan Tulisan
    Pelayanan ini dapat diberikan berupa pemberian penjelasan kepada
    masyarakat dengan penerapannya berupa tulisan suatu informasi mengenai
    hal atau masalah yang sedang terjadi. Terdapat dua macam pelayanan
    tulisan, sebagai berikut :
    a. Layanan berupa petunjuk, memberikan informasi yang sejenis yang
    ditujukan kepada orang – orang yang berkepentingan agar mereka
    mudah melakukan urusan dengan lembaga atau instansi pemerintah.
    b. Pelayanan berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan, keluhan,
    pemberitahuan, dan sebagainya.
  18. Pelayanan Bentuk Perbuatan
    Pelayanan ini diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan,
    bukan hanya kesanggupan yang diucapkan secara lisan melainkan
    pembuktian dan pertanggungjawaban dari apa yang telah dilaksanakan.
    Dalam Keputusan Menpa Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik dibagi
    dalam tiga kelompok, antara lain kelompok pelayanan administratif, kelompok
    layanan barang, dan kelompok pelayanan jasa.
  19. Kelompok pelayanan administratif adalah bentuk pelayanan yang
    menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang diperlukan oleh
    masyarakat atau publik.
  20. Kelompok layanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
    macam bentuk atau jenis barang yang digunakan publik. Contohnya yaitu
    listrik, saluran telepon, air, dan lain – lain.
  21. Kelompok pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai
    bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Contohnya yaitu pelayananan
    kesehatan, transportasi, dan pendidikan

Kualitas pelayanan Publik


Kualitas pelayanan publik menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry
(2005: 219) bahwa terdapat lima indikator kinerja pelayanan yang dapat dilakukan
oleh pemerintah, sebagai berikut :

  1. Kenampakan fisik (Tangible)
  2. Kehandalan (Reliability)
  3. Ketanggapan (Responsiveness)
  4. Kompetensi (Competence)
  5. Kesopanan (Courtesy)
    Penjelasan mengenai kualitas pelayanan publik, sebagai berikut :
  6. Kenampakak fisik (Tangible)
    Kenampakan fisik, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan
    komunikasi.
  7. Kehandalan (Reliability)
    Kehandalan, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan
    pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
  8. Ketanggapan (Responsiveness)
    Ketanggapan, kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab
    terhadap mutu layanan yang diberikan.
  9. Kompetensi (Competence)
    Kompetensi, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan
    yang oleh aparatur dalam memberikan layanan.
  10. Kesopanan (Courtesy)
    Kesopanan, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap
    keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi

Azas Pelayanan Publik


Azas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun
2003, sebagai berikut :

  1. Transparansi
  2. Akuntabilitas
  3. Kondisional
  4. Partisipatif
  5. Kesamaan Hak
  6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
    Penjelasan mengenai azas pelayanan publik, sebagai berikut :
  7. Transparansi
    Bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang
    membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
  8. Akuntabilitas
    Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang – undangan.
  9. Kondisional
    Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
    dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas.
  10. Partisipatif
    Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
    publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
    masyarakat.
  11. Kesamaan hak
    Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
    gender, dan status ekonomi.
  12. Keseimbangan hak dan kewajiban
    Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
    kewajiban masing – masing pihak.
    Instansi pemerintah harus mengacu kepada prinsip – prinsip dan azas
    pelayanan publik yang dijadikan pedoman untuk menjalankan publik serta dapat
    21
    menjadi suatu indikator penilaian yang digunakan pemerintah untuk menjadi suatu
    tolak ukur kualitas pelayanan publik yang telah diberikan

Prinsip – prinsip Pelayanan Publik


Prinsip – prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63
Tahun 2003, sebagai berikut :

  1. Kesederhanaan Prosedur
  2. Kejelasan
  3. Kepastian Waktu
  4. Akurasi
  5. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
  6. Keamanan
  7. Tanggung Jawab
  8. Kemudahan Akses
  9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
  10. Kenyamanan
    Penjelesan mengenai prinsip – prinsip pelayanan publik dijelaskan sebagai
    berikut :
  11. Kesederhanaan Prosedur
    Prosedur pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus sederhana hingga
    mudah dipahami serta dilaksanakan oleh publik.
  12. Kejelasan
    Kejelasan dalam pelayanan publik sebagai berikut :
    a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
    b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
    memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan/sengketa
    dalam pelaksanaan pelayanan publik.
    c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
  13. Kepastian Waktu
    Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
    telah ditentukan.
  14. Akurasi
    Produk pelayanan publik diterima secara benar, tepat, dan sah.
    18
  15. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
    Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung
    lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi
    dan informatika.
  16. Keamanan
    Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian
    hukum.
  17. Tanggung Jawab
    Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
    bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
    keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  18. Kemudahan Akses
    Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau
    oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan
    informatika.
  19. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
    Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta
    memberikan pelayanan dengan ikhlas.
  20. Kenyamanan
    Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang
    nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, dan sehat serta dilengkapi
    dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan
    lain – lain.
    Pendapat lain mengenai prinsip pelayanan publik menurut Moenir (2006 :
    164) yaitu meliputi penetapan standar pelayanan, terbuka, memperlakukan seluruh
    masyarakat sebagai pelanggan secara adil, mempermudah akses kepada seluruh
    masyarakat pelanggan, membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal
    tersebut menyimpang, menggunakan semua sumber-sumber yang digunakan untuk
    melayani masyarakat pelanggan secara efisien dan efektif dan selalu mencari
    pembaharuan dan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan

Pengertian Pelayanan Publik


Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi secara langsung maupun tidak
langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan
kepuasan pelanggan (Sampara dalam Sinambela, 2006 : 5). Maka dari itu menurut
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003
dalam pedoman umum dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang –
undangan. Sedangkan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24
tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang – undangan dan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Sinambela (2006 : 5) mengartikan pelayanan publik sebagai
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan.
Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada
penyelenggaraan Negara.
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga yang sah untuk memenuhi
kebutuhan serta keingininan masyarakat yang berdasarkan atau sesuai dengan standar
atau peraturan yang berlaku hingga publik mendapatkan haknya secara adil dan
merasa puas atas apa yang diberikan oleh pemerintah

Prinsip – prinsip Good Government Governance


Good Government Governance menurut Tim Pengembangan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik (BPKP) dalam Sari (2012 : 723), mengemukakan bahwa
karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik
(good government governance) adalah:

  1. Partisipasi (participation)
  2. Transparansi (transparency)
  3. Akuntabilitas (acountibility)
  4. Kemandirian (independency)
  5. Pertanggungjawaban (responsibility)
    Penjelasan mengenai prinsip-prinsip good government governance akan
    dijelaskan, sebagai berikut :
  6. Partisipasi (participation)
    Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara
    yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung
    maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan
    aspirasinya.
  7. Transparansi (transparency)
    Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai
    proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh
    mereka yang membutuhkan, dan informasi harus dapat disediakan secara
    memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat
    monitoring dan evaluasi.
  8. Akuntabilitas (acountibility)
    Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga
    Negara madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana
    halnya kepada stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda,
    tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau
    eksternal.
  9. Kemandirian (independency)
    Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya pemerintah harus
    bebas dari segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menimbulkan
    benturan kepentingan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa
    pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala
    bentuk tekanan pihak lain.
  10. Pertanggungjawaban (responsibility)
    Organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
    melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
    sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang,
    serta setiap individu bertanggung jawab atas segala tindakanya sesuai
    dengan tugas yang telah ditetapkan

Prinsip – prinsip Good Governance


Untuk terwujudnya tata kepemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip –
prinsip good governance sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menurut
Lembaga Administrasi Negara (2003 : 7) prinsip – prinsip Good Governance,
sebagai berikut :

  1. Partisipasi masyarakat
  2. Tegaknya Supremasi Hukum
  3. Transparansi
  4. Peduli pada Stakeholder
  5. Berorientasi pada Kasus
  6. Kesetaraan
  7. Efektivitas dan Efisien
  8. Akuntabilitas
  9. Visi Strategis.
    Partisipasi Masyarakat yaitu masyarakat memiliki hak suara baik secara
    langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah dalam
    pengambilan keputusan. Tegaknya Supremasi Hukum menjelaskan bahwa
    kerangka hukum yang dimiliki oleh suatu Negara harus adil dan tidak ada
    diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman suatu Negara mengatur jalannya
    kepemerintahan yang baik. Transparansi dibangun untuk memberikan informasi
    secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di Pemerintahan harus dapat
    secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah dimengerti. Peduli pada
    Stakeholder ini yaitu lembaga – lembaga harus melayanai semua pihak yang
    berkepentingan sesuai standar yang berlaku. Berorientasi pada Konsensus yaitu
    menjadi suatu jembatan untuk kepentingan – kepentingan atau bidang – bidang yang
    berbeda guna terbangunnya masa depan yang baik untuk sekelompok masyarakat
    terutama dalam kebijakan dan prosedur. Kesetaraan yaitu semua masyarakat berhak
    mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan mensejahterahkan diri mereka
    sendiri. Efektifitas dan Efisiensi yaitu suatu proses pemerintahan harus mengelola
    sumber – sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai
    kebutuhan yang diperlukan. Akuntabilitas yaitu dapat terjadi di semua organisasi
    yaitu bentuk suatu pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh suatu
    organisasi. Pertanggungjawabannya yaitu bisa dalam bentuk laporan yang dibuat oleh
    pemerintah setiap tahunnya. Visi strategis yaitu prinsip ini diutamakan untuk para
    pemimpin dan masyarakat untuk memikirkan perspektif yang jauh ke depan untuk
    tata kepemerintahan yang baik serta kepekaan untuk mewujudkannya (Lembaga
    Administrasi Negara, 2003:7)
    Prinsip – prinsip good governance menurut Ganie (2000 : 145) yaitu terdapat
    4 prinsip utama good governance, sebagai berikut :
  10. Akuntabilitas publik
  11. Value for money
  12. Transparansi
  13. Efektivitas manajemen sumber daya manusia
    Penjelasan mengenai prinsip – prinsip good governance akan dijelaskan di
    bawah ini :
  14. Akuntabilitas
    Pengertian Akuntabilitas Publik Menurut Hadi (2006 : 150) akuntabilitas
    yaitu para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta
    serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas)
    kepada publik sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan. Sedangkan
    menurut Rasul ( 2002 : 8 ) Akuntabilitas adalah kemampuan memberi
    jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau
    sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
  15. Value for money
    Menurut Mardiasmo ( 2009 : 131 ) value for money adalah suatu konsep
    pengelolaan yang didasarkan pada tiga elemen utama, sebagai berikut :
    a. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu
    pada harga yang terendah, ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi
    sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan dengan
    menghindari pengeluaran yang boros.
    b. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu
    atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu,
    c. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang
    ditetapkan.
  16. Transparansi
    Menurut Mustopadidjaja (2003 : 261) transparansi yaitu keterbukaan
    pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui
    oleh masyarakat. Transparansi berujung menciptakan akuntabilitas
    diantara rakyat dengan pemerintah. Sedangkan menurut Lalolo (2003 :
    13) transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan
    untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
    pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses, serta hasil yang
    dicapai.
  17. Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia
    Menurut Samsudin (2006 : 22) menjelaskan mengenai manajemen
    sumber daya manusia yaitu aktivitas – aktivitas yang dilaksanakan untuk
    memenuhi sumber daya manusia dalam organisasi dapat didayagunakan
    secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan”. Sedangkan
    menurut Wahyudi (2002 : 9) menjelaskan bahwa manajemen sumber
    daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
    dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian balas
    jasa, pengintergrasian, pemeliharaan dan pemisahan sumber daya manusia
    ke suatu titik akhir dimana tujuan – tujuan perorangan, organisasi dan
    masyarakat terpenuhi

Tujuan Good Governance


Tujuan Good Governance menurut Kurniawan (2005 : 12), sebagai berikut :
“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan
bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan
interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan
masyarakat”.
Maka dari itu tujuan good governance tercapai di suatu Negara bila dilihat
dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur. Untuk mengimplementasikan good
governance bukanlah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala-kendala yang
melanda suatu Negara untuk bisa mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
diantaranya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan
oleh orang internal sendiri yang membuat suatu permainan yang dibuat untuk
menguntungkan dan mementingkan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu untuk
tercapainya tujuan good governance, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri
harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada Negara agar
terwujudnya kepemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standar
yang telah ditetapkan

Pengertian Good Governance


Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah
didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia. Salah satu lembaga
tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen
kebijakannya yang berjudul “Governance for sustainable human development”
(1997) mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan
konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan society (Dwiyanto, 2005 : 82).
Pengertian governance menurut UNDP (United Nation Development Program)
yang dikutip oleh Sedarmayanti (2003 : 5) terdapat tiga model tata kepemerintahan
yang baik, sebagai berikut :

  1. Politcal Governance yang mengacu pada proses pembuatan keputusan untuk
    merumuskan kebijakan (policy/strategy formulation).
  2. Economic Governance yang meliputi proses pembuatan keputusan yang
    memfasilitasi terhadap equity (kekayaan), proverty (properti), serta quality of
    life (kualitas hidup).
  3. Administrative Governance yang mengacu pada sistem implementasi
    kebijakan
    Menurut Ganie (2000 : 142) menjelaskan pengertian good governance,
    sebagai berikut :
    “Good Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan
    sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalam
    suatu usaha kolektif”.
    Bila dilihat dari beberapa pengertian Good Governance menurut para ahli,
    maka dapat disimpulkan mengenai Good Governance lebih berfokus pada
    pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang
    dimiliki suatu Negara dengan tata kelola kepemerintahan yang baik secara efektif dan
    efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab sejalan dengan
    peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri
    sendiri seperti korupsi, kolusi, serta nepotisme

Faktor-faktor Pengungkapan Intellectual Capital


Perusahaan-perusahaan melakukan pengungkapan intellectual capital karena
berbagai alasan. Menurut Widjanarko (2006) dalam Heni Oktaviani dan Wahidahwati
(2014) lima alasan perusahaan-perusahaan melaporkan intellectual capital yaitu
sebagai berikut:

  1. “Pelaporan intellectual capital dapat membantu organisasi merumuskan
    strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan intellectual
    capital suatu organisasi untuk mendapatkan competitive advantage;
  2. Pelaporan intellectual capital dapat membawa pada pengembangan indikator-
    indikator kunci prestasi perusahaaan yang akan membantu mengevaluasi
    hasil-hasil pencapaian strategi;
  3. Pelaporan intellectual capital dapat membantu mengevaluasi merger dan
    akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan harga yang dibayar oleh
    perusahaan pengakuisisi;
  4. Menggunakan pelaporan intellectual capital nonfinancial dapat dihubungkan
    dengan rencana intensif dan kompensasi perusahaan. Alasan pertama sampai
    dengan keempat, merupakan alasan internal dari perusahaan dalam
    melaporkan intellectual capital;
  5. Alasan ini merupakan alasan eksternal perusahaan yaitu mengkomunikasikan
    pada stakeholder eksternal tentang intellectual property yang dimiliki
    perusahaa

Definisi pengungkapan intellectual capital


Menurut Ihyaul Ulum (2009:148) Pengungkapan intellectual adalah: :
“Dapat dikatakan bahwa disclousure intellectual capital suatu laporan yang
dimaksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi penggunan yang dapat
memerintahkan persiapan laporan, sehingga dapat memenuhi seluruh
kebutuhan mereka”.
Kemudian pengungkapan intellectual capital lainnya menurut Ihayul Ulum
(2009:148) pengungkapan intellectual capital sebagai berikut :
“Disclosure intellectual capital dalam suatu laporan keuangan sebagai salah
suatu cara untuk mengungkapkan bahwa laporan tersebut menggambarkan
aktifitas perusahaan yang kredibel, terpadu ( kohesif) serta “true and fair”.
Menurut Klaudia Julindra dan Liana Susanto (2015) pengungkapan
Intellectual capital adalah :
“Pengungkapan adalah merupakan cara bagi suatu perusahaan untuk
menyampaikan informasi dalam bentuk annual report. Pengungkapan modal
intelektual berguna untuk memberikan informasi kepada stakeholder sumber
daya intelektual yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan dapat meminimalkan
asimetri informasi”.
Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengungkapan
intellectual capital adalah suatu laporan yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan
informasi yang berguna bagi stakeholder tentang aktivitas maupun sumber daya
intellectual yang dimiliki perusahaan sehingga mengurangi asimetri informasi.
Adapun yang dimaksud dengan ntellectual capital sendiri adalah
Menurut Ihyaul Ulum (2009:23) mendefinisikan intellectual capital sebagai
berikut :
“Seringkali intellectual capital didefinisikan sebagai sumber daya
pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi yang mana
perusahaan dapat menggunakannya dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan”.
Menurut Organisation for Economic Cooperation and Depelopment (1999)
dalam Ihyaul Ulum (2009:21) mendefinisikan intellectual capital sebagai berikut :
“Intellectual Capital sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tak
berwujud”.
Adapun menurut Jessika Oktavia s. Jacub (2012) ntellectual capital yaitu :
“Intellectual capital merupakan sumber kekuatan perusahaan untuk bersaing
sehingga mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang dapat mengelola
intellectual capital-nya dengan baik, akan meningkatkan persepsi pasar
terhadap nilai perusahaan tersebut”.
Menurut Stewart (1997) dalam Indrie Handayani (2015 intellectual capital
adalah :
“modal intelektual sebagai materi intelektual yaitu pengetahuan, informasi,
kekayaan intelektual, pengalaman yang digunakan untuk menciptakan
kesejahteraan”.
Dari uraian tersebuti tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa intellectual
capital adalah pengetahuan, karywan,teknologi, maupun pelanggan yang digunakan
oleh perusahaan dalam penciptaan nilai dan agar mampu bersaing sehingga mencapai
keunggulan kompetitif.

Jenis-Jenis Pengukuran Rasio Profitabilitas


Beberapa perhitungan rasio profitabilitas menurut Agus Sartono (2012:123)
ada 5(lima) yaitu :
a. “Gross Profit Margin (marjin laba kotor),
b. Net Profit Margin (Marjin Laba Bersih),
c. Return On Assets (ROA)/ROI
d. Return On Equity (ROE)
e. Earning Power.”
Berikut penjelasan dari kelima rasio profitabilitas yaitu:
a. Gross Profit Margin
Menurut Agus Sartono (2012:123) Gross Profit Margin dapat dihitung
menggunakan formula :
Gross Profit Margin=
Agus Sartono (21012:123)
Menurut Agus Sartono (2012:123) gross profit sangat dipengaruhi oleh harga
pokok penjualan ketika harga pokok penjualan naik maka gross profit margin akan
menurun dan begitupun sebaliknya.
Adapun Gross Profit Margin Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:60)
mendefinisikan
“jika gross profit Margin adalah perbandingan penjualan bersih dikurangi
harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor
dengan penjualan bersih”.
Menurut Irham Fahmi (2015:80) gross profit margin adalah :
“Presentase dari sisa penjualan setelah sebuah perusahaan membayar
barangnya, juga disebut margin keuntungan kotor (gross profit margin)”.
b. Net Profit Margin
Menurut Agus Sartono (2012:123) Net profit Margin dapat dihitung
menggunakan formula :
Net Profit Margin =
Agus Sartono (2012:123)
Menurut Irham Fahmi (2015:81) Rasio net profit Margin disebut juga dengan
rasio pendapatan terhadap penjualan.
Menurut Martono dan Agus Harijito (2014:60) net profit margin adalah:
“Net Profit Margin merupakan ratio antara laba bersih yaitu penjualan
sesudah dan dikurangi seluruh expense termasuk pajak dibandingkan dengan
penjualan. maka Semakin tinggi net profit Margin, semakin baik operasi suatu
perusahaan”.
Menurut Agus Sartono (2012:123) mengenai gross profit margin yaitu:
“Apabila Gross profit margin selama suatu periode tidak berubah sedangkan
net profit marginnya mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya
meningkat relative lebih besar daripada peningkatan penjualan”.
c. Tingkat Pengembalian Aktiva (ROA= Return On Assets)
Menurut Agus Sartono (2012: 123) ROA atau ROI dapat dihitung dengan
menggunakan formula :
Return On Asset =
Agus Sartono (2012:123)
Menurut Kasmir (2015:201) ROA/ROI merupakan ratio yang menunjukan
hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Maka ROA juga
merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dengan mengelola
investasinya.
Kemudian menurut Agus Sartono (2012:123) yaitu :
“Return on investment atau return on assets menunjukan kemampuan
perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan”.
d. Tingkat Pengembalian Ekuitas ( ROE= Return on Equity)
Menurut Agus Sartono (2012:124) ROE dapat dihitung dengan menggunakan
formula
ROE =
Agus Sartono (2012:124)
Menurut Agus Sartono (2012:124 ROE yaitu :
“ROE yaitu mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang
tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh
besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka
rasio ini juga akan makin membesar”.
Menurut Agus Harjito dan Martono (2014:61) ROE yaitu :
“Return on equity sering disebut rentabilitas modals sendiri dimaksudkan
untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjajdi hak pemilik
modal sendiri”.
Adapun menurut Kasmir (2015:204) ROE sebagai berikut :
“Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal
sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan
modal sendiri”.
e. Earning Power
Menurut Agus Sartono (2012:124) earning power dapat dihitung dengan
menggunakan formula :
Earning Power =
Agus Sartono (2012:124)
Menurut Agus Sartono (2012:125) mengemukakan bahwa:
“Earning power merupakan tolak ukur kemampuan perusahan dalam
menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini juga menunjukan
pula tingkat efisiensi investasi yang Nampak pada tingkat perputaran aktiva.
Apabila perputaran aktiva meningkat dan net profit margin tetap maka
earning power juga akan meningkat. Dua perusahaan mungkin akan
mempunyai earning power yang sama meskipun perputaran aktiva dan net
profit margin keduanya berbeda”.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan ROA dalam menuntukan
profitabilitas Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti,
karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan
keuntungan. Semakin tinggi ROA maka semakin baik perusahaan dalam
memperoleh laba.

Pengertian Profitabilitas


Menurut Agus Sartono (2012:122) profitabilitas adalah:
“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan
demikian bagi investor jangka panjang akan akan sangat berkepentingan
denan analisis profitabilitas ini Misalnya bagi pemegang saham akan melihat
keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen”.
Menurut Kasmir (2015:196) profitabilitas adalah :
“Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas
manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan
dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya dalah penggunaan rasioni
menunjukan efisiensi perusahaan”.
Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:19) pengertian profitabilitas adalah:
“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari
modal yang digunakan untuk menghasilkan data tersebut”.
Kemudian profitabilitas menurut Samryn (2013 :417) adalah sebagai berikut :
“Profitabilitas adalah suatu model analisis yang berupa perbandingan data
keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti”.
Adapun profitabilitas menurut Mahduh Hanafi dan Abdul Halim (2009:83)
adalah:
“Profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu”.
Dari uraian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas penjulannya guna
agar memberikan informasi kepada para pemegang saham.
Menurut Kasmir (2015:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi
perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu :

  1. “Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode
    tertentu.
  2. Untuk emnilai posisi perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
  3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
  4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
  5. Untuk mengukur produktifitasnya seluruh dana perusahaan yang digunakan
    baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
  6. Untuk mengukur Produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
    baik modal sendiri,
  7. Tujuan lainnya”.
    Sementara itu, menurut Kasmir (2015:198) manfaat yang diperoleh adalah untuk:
  8. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu
    perusahaan,
  9. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
    sekarang,
  10. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu,
  11. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modals endiri,
  12. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
    baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
  13. Manfata lainnya”.

Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage


Menurut Kasmir (2015:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan
menggunakan rasio leverage yaitu :

  1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak
    lainnya (kreditor),
  2. Untuk menilai keammpuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang
    bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
  3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
    dengan modal,
  4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang,
  5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap
    pengelolaan aktiva,
  6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri
    yang dijadikan jaminan utang jangka panjang,
  7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian
    kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan
  8. Tujuan lainnya”.
    Sementara itu menurut Kasmir (2015:154) manfaat rasio leverage adalah sebagai
    berikut :
  9. “Untuk menganalisa kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban
    kepada pihak lainnya,
  10. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang
    bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman dan bunga),
  11. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
    dengan modal,
  12. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang,
  13. Untuk menganalissi seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap
    pengelolaan aktiva,
  14. Untuk menganalissi atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal
    sendiri yang diajdikan jaminan utang jangka panjang,
  15. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada
    terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan
  16. Manfaat lainnya”

Jenis-jenis Pengukuran Rasio Leverage


Menurut Agus Sartono (2012:121) ada beberapa jenis pengukuran leverage
yaitu :
„‟1. Debt Ratio

  1. Debt to Equity Ratio
  2. Time Interest Earned Ratio
  3. Fixed Charge Coverage
  4. Debt Service Coverage”
    Berikut penjelasan mengenai beberapa ratio leverage sebagai berikut:
  5. Debt Ratio
    Formula :
    Debt Ratio =
    Agus Sartono (2012:121)
    Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan
    investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang
    tinggi juga menunjukan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai
    aktiva.
  6. Debt to Equity Ratio
    Formula :
    Debt to Equity Ratio=
    Agus Sartono (2012:121)
    Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara seluruh hutang
    perusahaan baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek dengan
    modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan
    semakin besar total utang terhadap total ekuitasnya. Debt to equity ratio
    digunakan untuk mengukur total shareholders’ equity yang dimiliki
    perusahaan
  7. Time Interest Earned Ratio
    Formula :
    Time Interest Earned Ratio=
    Agus Sartono (2012:121)
    Time interest earned ratio, adalah rasio antara laba sebelum bunga dan
    pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan
    perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur
    seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan
    karena tidak mampu membayar bunga.
  8. Fixed Charge Coverage
    Formula :
    Fixed Charge Coverage =
    Agus Sartono (2012:122)
    Fixed charge coverage ratio, mengukur berapa besar keamampuan
    perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen
    saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan, sewa. Karena tidak
    jarang perusahaan menyewa aktivanya dari perusahaan lising dan harus
    membayar angsuran tertentu.
  9. Debt service coverage
    Formula :
    Debt service coverage =
    ( )
    Agus Sartono (2012:122)
    Debt service coverage, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi
    beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan
    leverage yang lain, hanya dengan memasukan angsuran pokok pinjaman.
    Berdasarkan uraian tersebut, penulis menggunakan debt to equity ratio dalam
    menentukan tingkat leverage. Rasio ini sering digunakan para analis dan para
    investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas
    yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Jika nilai DER semakin
    tinggi maka dapat diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi
    terhadap kemampuan melunasi hutang jangka pendeknya

Definisi Leverage


Menurut Agus Sartono (2012:120) leverage sebagai berikut :
“Financial leverage menunjukan proporsi atas penggunaan utang untuk
membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti
menggunakan modal sendiri 100%”.
Adapun menurut Kasmir (2015:151) leverage adalah:
“Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan
dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.
Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan
dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila
perushaaan dibubarkan (dilikuidasi)”.
kemudian menurut Irham Fahmi (2015:72) leverage adalah:
“ Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai
dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan
perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage
(utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan
sulit untuk melepaskan beban utang tersebut”.
Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Leverage merupakan
pemakaian utang oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan
atau dalam melakukan kegiatan investasi guna memberikan gambaran terhadap
keadaan perusahaan kepada pemegang saham.

Definisi Ukuran Perusahaan


Menurut Brigham & Houston (2010:4) ukuran perusahaan adalah sebagai
berikut :
“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan
yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba,
beban pajak dan lain-lain”.
Menurut Hartono (2008:14) ukuran perusahaan (firm size) adalah sebagai
berikut :
“besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/ besar harta
perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.
Kemudian ukuran perusahaan menurut Torang (2012:93) adalah :
“Ukuran organisasi adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan
dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”.
Kemudian menurut Consoladi et al. dalam Heni Oktaviani (2014)
mengatakan bahwa:
“ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja sosial perusahaan karena
perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih
berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan”.
Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan
merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang ditunjukan oleh total aset, total
penjualan, jumlah laba, sehingga mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan
menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan

Rasio Likuiditas


Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk
menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, rasio-rasio ini dapat dihitung
melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan
hutang lancar (Sofyan Syafri Harahap, 2001:301). Menurut Sutrisno (2009)
ukuran rasio likuiditas terdiri dari tiga alat ukur yaitu :

  1. Current Ratio
    Current Ratio adalah rasio yang membandingkan antara aset lancar yang
    dimiliki perusahaan dengan utang jangka pendek. Aset lancar disini meliputi
    kas, piutang dagang, persediaan, dan aktiva lancar lainya. Sedangkan utang
    jangka pendek meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank, utang gaji,
    dan utang lainnya yang segera harus dibayar.
    Rumus untuk menghitung current ratio yaitu :
    ??????? ????? = Aktiva Lancar
    Kewajiban Lancar
  2. Quick Ratio
    Quick Ratio merupakan rasio antara aset lancar sesudah dikurangi persediaan
    dengan utang lancar. Rasio ini menunjukan besarnya alat likuid yang paling
    cepat yang bisa digunkan untuk melunasi utang lancar. Formulasi untuk
    menghitung Quick Ratio adalah:
    ????? ????? = Aktiva Lancar − Persediaan
    Hutang Lancar
  3. Cash Ratio
    Cash Ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aset lancar yang
    bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Rasio ini akurat dalam
    mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek
    karena hanya memperhitungkan komponen aset lancar yang paling likuid.
    Dengan demikian rumus untuk menghitung cash ratio adalah sebagai berikut :
    ???ℎ ????? = Kas + Efek
    Aktiva Lancar
    Likuiditas lebih baik diukur dengan menggunakan rumus current ratio (CR)
    dibandingkan dengan rumus rasio lainya, current ratio dipilih berdasarkan
    pertimbangan bahwa rasio ini melibatkan inventory di dalamnya (Lisa dan Jogi,
    2013). Menurut Kasmir (2012) likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk
    mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya adalah current
    ratio. Rumus untuk menghitung likuiditas adalah sebagai berikut :
    ??????? ????? = Aktiva Lancar
    Kewajiban Lancar

Cara Meningkatkan Likuiditas


Menurut Riyanto (2001:28) cara mengukur tingkat likuiditas dengan
menggunakan current ratio sebagai alat ukurnya, maka tingkat likuiditas atau
current ratio suatu perusahaan dapat ditingkatkan dengan jalan sebagai berikut:

  1. Dengan utang lancar (current liabilities) tertentu, diusahakan untuk
    menambah aktiva lancar (current asset).
  2. Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi jumlah utang
    lancar.
  3. Dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dngan mengurangi
    aktiva lancar

Pengertian Likuiditas


Pengertian Likuiditas adalah sebagai berikut31 :
“Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban financial jangka pendeknya” (Munawir, 2004)
Selain itu definisikan likuiditas sebagai berikut :
“Likuiditas adalah rasio untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik
kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun
di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan)” (Kasmir, 2012:129).
Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas
atau kemampuan untuk memperoleh kas. Jangka pendek secara konvensional
dianggap periode hingga satu tahun meskipun jangka waktu ini dikaitkan dengan
siklus operasi normal suatu perusahaan periode waktu yang mencakup siklus
pembelian, produksi, penjualan, dan penagihan (Wild Jhon, 2005:185).
Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada
waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “likuid”, artinya perusahaan
mempunyai aktiva lancar lebih besar dari pada hutang lancar. Tetapi jika terjadi
sebaliknya, berarti perusahaan dalam keadaan “ilikuid” (Riyanto, 2001:25).
Likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya adalah Rasio Lancar (Current Ratio).
“Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh
tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa
banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka
pendek yang segera jatuh tempo” (Kasmir, 2012:133)

Metode Penyajian Laporan Arus Kas


Metode penyajian laporan arus kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia
(2007) yaitu :
a. Metode Langsung (direct method)
Metode langsung yaitu perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari
aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung
dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas
masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung.
Dengan menggunakan metode langsung informasi mengenai penerimaan kas
bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh. Hal ini sangat berguna bagi
para pemakai laporan keuangan karena dapat menjelaskan aliran kas masuk
dan kas keluar secara jelas.
b. Metode Tidak Langusng (indirect method)
Dengan menggunakan metode tidak langsung, penyajian laporan arus kas
dimulai dari laba rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan menambah
atau mengurangi perubahan pos-pos yang mempengaruhi kegiatan operasional
seperti penyusutan, naik turun pos aktiva dan utang lancar.

Prosedur Penyusunan Laporan Arus Kas


Penyusunan laporan arus kas memerlukan empat langkah utama menurut
Kieso dan Weygant (2005:159) yaitu:
1) Menetukan arus kas bersih dari kegiatan operasi.
2) Menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan pendanaan.
3) Menentukan perubahan (kenaikan atau penurunan) arus kas bersih selama satu
periode.
4) Lakukan rekonsiliasi perubahan kas antara kas awal dan kas akhir.

Klasifikasi Laporan Arus Kas


Arus kas masuk dan kas keluar perusahaan selama suatu periode dalam
laporan arus kas diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas yaitu operasi, investasi dan
pendanaan. Klasifikasi ini di definisikan sebagai berikut:

  1. Aktivitas Operasi (Operating Activities)
    Definisi aktivitas operasi adalah:
    ”Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan
    perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain
    yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan”
    (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007).
    Arus kas dari aktivitas operasi Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan
    (PSAK 2004 No.2, paragraf 13) menyatakan bahwa jumlah arus kas yang
    berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah
    dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk
    melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar
    deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber
    pendanaan dari luar. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi menurut
    (PSAK 2004 No.2, paragraf 13) adalah:
    a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.
    b) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain.
    c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
    d) Pembayaran kas kepada karyawan.
    e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan
    dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya.
    f) Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika
    dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas
    pendanaan dan investasi.
    g) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk
    tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
  2. Aktivitas Investasi (Investing Activities)
    Definisi Aktivitas Investasi adalah :
    “Aktivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang
    serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas” (Ikatan Akuntansi
    Indonesia, 2007).
    Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2004 No.2, paragraf 15)
    menyatakan bahwa pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari
    aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan
    penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang
    bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
    Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi menurut PSAK
    2004 No.2, paragraf 15 adalah:
    a) Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tidak berwujud dan
    aktiva jangka panjang lainnya, termasuk biaya pengembangan yang
    dikapitalisasikan, dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.
    b) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva
    tidak berwujud dan aktiva jangka panjang lain.
    c) Perolehan saham atau instrument keuangan perusahaan lain.
    d) Uang muka pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta
    pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan).
    e) Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts,
    option contracts dan swap contracts. Kecuali apabila kontrak tersebut
    dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila
    pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.Arus
    kas investasi pada penelitian ini diproksi menggunakan selisih antara arus
    kas investasi masuk dengan arus kas investasi keluar.
  3. Aktivitas Pendanaan ( Financing Activities)
    Definisi Aktivitas Pendanaan adalah:
    “Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan
    perubahan dalam sejumlah serta komposisi modal dan pinjaman
    perusahaan” (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007).
    Menurut Munawir (2002:159) sumber penerimaan kas dalam suatu
    perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari :
    1) Hasil penjualan investasi jangka panjang tetap baik yang berwujud
    maupun yang tidak berwujud (intangible assets) atau adanya penurunan
    aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas.
    2) Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal
    oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas.
    3) Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek (wesel) maupun
    hutang jangka panjang (hutang obligasi, hutang hipotetik atau jangka
    panjang lain) serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan
    penerimaan kas.
    4) Kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya. Adanya
    penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi
    dengan adanya penerimaan kas, misalnya ada penurunan piutang karena
    adanya penerimaan pembayaran, berkurangnya persediaan barang
    dagangan karena adanya penjualan dan sebagainya.
    5) Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari
    investasinya, sumbangan atau hadiah maupun dana pengembalian. Arus
    kas operasi pada penelitian ini diproksi menggunakan selisih antara arus
    kas pendanaan masuk dengan arus kas pendanaan keluar.
    Cara menghitung Cash Flow menurut IAI (2007) yaitu :
    CF = Arus Kas Keluar – Arus Kas Masuk

Manfaat dan Tujuan Laporan Arus Kas


Menurut Prastowo dan Juliaty (2005 : 29) Laporan arus kas mempunyai
manfaat memberikan informasi untuk :

  1. Mengetahui perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan kemampuan
    mempengaruhi kas.
  2. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas.
  3. Mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang
    arus kas masa depan dari berbagai perusahaan.
  4. Dapat menggunakan arus kas historis sebagai indikator jumlah waktu, dan
    kepastian arus kas masa depan.
  5. Meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan dan menentukan hubungan
    antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.
    Menurut Harahap (2008 : 257) analisis arus kas memiliki kegunaan dengan
    melakukan analisis arus kas dapat mengetahui :
  6. Kemampuan perusahaan menghasilkan kas, merencanakan, mengontrol
    jumlah kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu.
  7. Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan,
    termasuk kemampuan membayar dividen dimasa yang akan datang.
  8. Informasi bagi investor, kreditor memproyeksikan return dari sumber
    kekayaan perusahaan.
  9. Kemampuan perusahaan untuk memasukan kas keperusahaan dimasa yang
    akan datang.
  10. Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan
    pengeluaran kas.
  11. Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap
    posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu

Pengertian Laporan Arus Kas


Pengertian laporan arus kas adalah sebagai berikut:
“Laporan arus kas adalah laporan yang bertujuan untuk menyajikan
informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh kas dan
menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu
periode akuntansi” (Abdul Halim, 2004:142).
“Laporan aliran kas (Cash flow statement) adalah suatu laporan keuangan
yang menunjukkan sumber-sumber kas dan penggunaan kas yang masuk
atau keluar dalam suatu bisnis” (Ardiyos, 2004:172).
Menurut Harahap (2008 : 257) Kegunaan laporan arus kas untuk mengetahui:
a. Kemampuan suatu perusahaan menghasilkan kas, merencanakan, mengontrol
arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu.
b. Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih
perusahaan, termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan
datang.
c. Informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan return dan
sumber kekayaan perusahaan.
d. Kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang
akan datang.
e. Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan
pengeluaran kas.
f. Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap
posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu

Pengertian Arus Kas


Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) Pengertian arus Kas yaitu :
“Arus masuk dan arus keluar atau setara kas”
Pengertian arus kas masuk dan arus kas keluar adalah Aliran kas masuk
(cash flow) merupakan aliran sumber-sumber darimana kas diperoleh sedangkan
arus kas keluar (cash outflow) merupakan kebutuhan kas untuk pembayaran-
pembayaran (Martono dan Harjito, 2002:116)

Pengertian Kas


Pengertian kas yaitu sebagai berikut:
“Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat
likuiditasnya” (Riyanto, 2001:94).
Sedangkan pengertian kas menurut (Martono dan Harjito, 2002:116) adalah :
“Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling
lancar (paling likuid) dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu
transaksi. Transaksi tersebut misalnya untuk pembayaran gaji atau upah
kerja, membeli aktiva tetap, membayar hutang, membayar dividen, dan
transaksi lain yang diperlukan perusahaan

Analisis Laporan Arus Kas


Analisis Arus kas adalah suatu metode analisa ekonomi yang memasukan
pergerakan kas yang positif (aliran kas masuk) dan pergerakan kas yang negatif
(aliran kas keluar) yang disebabkan oleh aktivitas untuk menentukan kebutuhan
relatif dari aktivitas tersebut. Termasuk di dalamnya metode aliran kas yang
dikontrol (Joel dan Jae, 2000:148).

Komponen Modal Kerja


Unsur-unsur modal kerja dalam suatu perusahaan yang berasal dari aktiva
lancer dan utang lancar:

  1. Aktiva Lancar
    Pengertian aktiva lancar menurut para ahli yaitu :
    “Aktiva lancar adalah Aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam
    proses produksi, dan proses perputaranya adalah dalam jangka waktu yang
    pendek yaitu kurang dari satu tahun” (Riyanto, 2008).
    Sedangkan pengertian aktiva lancar menurut Munawir (2004) adalah:
    “Aktiva lancar adalah uang kas atau aktiva lainnya yang dapat diharapkan
    untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau
    dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam
    perputaran kegiatan perusahaan normal)”.
    kelompok aktiva lancar menurut Munawir (2004) adalah
    “Kas, Investasi jangka pendek, Piutang wesel, Piutang dagang, Persediaan,
    Piutang penghasilan yang masih harus diterima, Persekot atau biaya yang
    dibayar dimuka”.
  2. Hutang Lancar
    Unsur modal modal kerja adalah hutang lancar diantarnya yaitu hutang lancar
    atau hutang jangka pendek adalah hutang-hutang yang pelunasanya akan
    memerlukan penggunan sumber-sumber yang digolongkan dalam aktiva
    lancar (Badriwan, 2000). Selain itu hutang jangka pendek adalah :
    “Kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasanya atau pembayaranya
    akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca)
    dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan”
    (Munawir, 2004

Jenis-jenis modal kerja


Menurut Riyanto (2001) Jenis-jenis modal kerja dapat digolongkan kedalam:

  1. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada
    perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal
    kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha, yang
    dibedakan sebagai berikut:
    a) Modal kerja primer, yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada
    perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
    b) Modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk
    menyelenggarakan luas produksi yang normal.
  2. Modal kerja variabel, yaitu jumlah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah
    sesuai dengan perubahan keadaan, yang dapat dibedakan dalam :
    a) Modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah
    disebabkan fluktuasi musim.
    b) Modal kerja siklus, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah
    disebabkan karena fluktuasi konjungtur.
    c) Modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah
    karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya

Fungsi Modal Kerja


Menurut Tunggal (1995) Fungsi modal kerja antara lain sebagai berikut :

  1. Modal kerja itu menampung kemungkinan akibat buruk yang ditimbulkan
    karena penurunan nilai aktiva lancar seperti penurunan nilai piutang yang
    diragukan dan yang tidak dapat ditagih atau penurunan nilai persediaan.
  2. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk membayar semua
    utang lancarnya tepat pada waktunya dan untuk memanfaatkan potongan tunai
    jika menggunakan potongan tunai maka jumlah yang akan dibayarkan untuk
    pembelian barang menjadi berkurang.
  3. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk memelihara credit
    standing perusahaan yaitu penilaian pihak ketiga, misalnya bank dan para
    kreditor akan kelayakan perusahaan untuk memelihara kredit akan kelayakan
    perusahaan untuk memelihara kredit. Selain itu, memungkinkan perusahaan
    untuk mengadapi situasi darurat seperti : pemogokan, banjir.
    Fungsi Modal kerja adalah menutupi jarak antara saat dikeluarkan utang tunai
    (kas) untuk membayar / membeli persediaan bahan baku dan biaya lainya dengan
    sat diterimanya hasil penjualan. Jarak yang dimaksud disebut perputaran modal
    kerja (working capital turnover period) atau suatu kegiatan operasi suatu kas
    diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai kembali lagi
    menjadi kas. Semakin pendek periode tersebut berarti semakin cepat perputaran
    (turnover) atau makin tinggi tingkat perputaran (Ahmad, 2002) Perputaran modal
    kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

    WTCO (??????? ??????? ????????) = ????? ?????
    ??? ?????? ???????

Sumber Modal Kerja


Kenaikan dalam modal kerja terjadi apabila aktiva menurun atau dijual serta
karena kenaikan dalam utang jangka panjang dan modal sedangkan penurunan
dalam modal kerja timbul akibat aktiva tidak lancar naik atau dibeli atas jangka
panjang naik (Sofyan Syafri Harahap, 2001:288).
Menurut Munawir (2002:120) sumber-sumber modal kerja adalah sebagai
berikut:

  1. Hasil operasi perusahaan yaitu jumlah laba bersih yang nampak dalam laporan
    laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukan
    jumlah mdal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. dengan adanya
    keuntungan dan laba dari perusahaan, dan apabila laba tersebut tidak diambil
    oleh pemilik perusahaan, maka laba tersebut akan menambah modal
    perusahaan yang bersangkutan.
  2. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Dengan adanya penjualan
    surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal
    kerja yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi uang kas. Keuntungan
    yang diperoleh dari penjualan surat berharga ini merupakan suatu sumber
    untuk bertambahnya modal kerja.
  3. Penjualan aktiva tidak lancar. Modal kerja dapat bertambah dari penjualan
    aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainya yang tidak
    diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dan aktiva ini menjadi kas atau
    piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan
    tersebut.
  4. Penjualan saham atau obligasi untuk menambah dana atau modal kerja yang
    dibutuhkan perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau
    meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya,
    disamping itu perusahaan dapat pula mengeluarkan obligasi atau bentuk
    hutang jangka panjang lainya gunanya memenuhi kebutuhan modal kerjanya.
    Menurut Munawir (2002:123) Dari uraian tentang sumber-sumber modal kerja
    tersebut maka menyimpulkan modal kerja akan bertambah apabila :
  5. Adanya kenaikan setor modal baik yang berasal dari laba maupun adanya
    pengeluaran modal saham / tambahan investasi dari pemilik perusahaan.
  6. Adanya pengurangan / penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan
    bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva tetap maupun
    melalui proses depresiasi.
  7. Adanya penambahan hutang jangka panjang baik dalam bentuk obligasi,
    hipotik atau hutang jangka panjang lainya yang diimbangi dengan
    bertambahnya aktiva tetap

Pengertian Modal Kerja


Modal kerja adalah asset lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja juga
bisa dianggap sebagai dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam asset tidak
lancar atau untuk membayar utang tidak lancar (Sofyan Syafri Harahap,
2007:288). Definisi modal kerja yaitu:
“ Keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula
dimaksudkan sebagai dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan
operasi sehari-hari” (Sawir Agnes,2005)
“Dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan
operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku,
pembayaran upah buruh, membayar hutang, dan pembayaran lainnya”
(Sutrisno, 2007:39).
Modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek yaitu
kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, persediaan, dan piutang usaha (Brigham,
2001:30). Modal kerja selalu diperlukan untuk membiayai kegiatan perusahaan
sehari-hari dan menjaga kontinuitas perusahaan selama masih beroperasi (Wild,
2005:186).
Menurut Munawir (2007) modal kerja dapat dibagi dalam konsep sebagai
berikut:
a. Konsep Kuantitatif
Konsep ini menitikberatkan kepada kuantum yang diperlukan untuk
mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang
bersifat rutin, atau menunjukan jumlah dana (fund) yang tersedia untuk
tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa
modal kerja adalah jumlah aktiva lancar (gross working capital).
b. Konsep Kualitatif
Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja, dalam konsep ini
pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang
jangka pendek (net working capital) yaitu jumlah aktiva lancar yang
berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik
perusahaan.
c. Konsep Fungsional
Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka
yang menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok perusahaan, tetapi
tidak semua dana digunakan dalam periode ini (current income) ada
sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan
laba dimasa yang akan datang. Misalnya : bangunan, mesin-mesin, pabrik,
alat-alat kantor dan aktiva tetap lainnya.
Menurut Munawir (2002:125) Penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang
mengakibatkan turunnya modal kerja adalah sebagai berikut:
a. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan, meliputi
pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, supplies
kantor dan pembayaran biaya-biaya lainnya.
b. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan
surat berharga atau efek, maupun kerugian yang insidentil lainnya.
c. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-
tujuan tertentu dalam jangka panjang.
d. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang
atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva
lancar atau timbulnya utang lancar yang berakibat berkurangnya modal
kerja.
e. Pembayaran utang-utang jangka panjang yang meliputi utang hipotik,
utang obligasi maupun bentuk utang jangka panjang lainnya.
f. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk
kepentingan pribadi (prive) atau adanya pengambilan bagian keuntungan
oleh pemilik dalam perusahaan perseorangan dan persekutuan atau adanya
pembayaran dividen dalam perseroan terbatas.
Menurut Munawir (2002:129) Disamping penggunaan aktiva lancar yang
mengakibatkan berkurangnya modal kerja tersebut, pemakaian aktiva lancar yang
tidak merubah jumlahnya baik jumlah modal kerjanya maupun jumlah aktiva
lancarnya itu sendiri. Menurut Djarwanto (2004) pemakaian atau penggunaan
modal kerja / aktiva lancar yang hanya menyebabkan berubahnya bentuk aktiva
lancar (modal kerja tidak berkurang), misalnya:
a. Pembelian efek (marketable securities) secara tunai.
b. Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara tunai.
c. Perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang yang lain, misalnya
dari piutang dagang (account receivable) menjadi piutang wesel (notes
receivable). Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam
suatu perusahaan.
Menurut Jumingan (2009) Modal kerja adalah kelebihan asset lancar
terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih (net
working capital). Rumus untuk mencari modal kerja dapat digunakan sebagai
berikut :
Modal Kerja = Aktiva Lancar – Hutang Lancar

Pengertian Modal


Ada beberapa pengertian modal menurut beberapa ahli akuntansi dan
pemeriksaan, diantaranya:
“Modal yaitu hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang
ditunjukan dalam pos modal, surplus, dan laba yang ditahan” (Munawir,
2007).
“ Modal adalah baik yang berupa barang-barang konkrit yang masih ada
dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat dineraca sebelah debit,
maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang
tercatat dineraca sebelah kredit” ( Riyanto, 2008).
Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan untuk
menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Periode perputaran modal kerja
(working capital turnover period) dihitung sejak suatu kas diinvestasikan dalam
komponen–komponen modal kerja sampai kembali lagi menjadi kas (Ahmad
,2002)

Faktor-Faktor Intellectual Capital Disclosure


Perusahaan-perusahaan melakukan pengungkapan intellectual capital
karena berbagai alasan. Menurut Heni Oktaviani dan Wahidahwati (2014) lima
alasan perusahaan-perusahaan melaporkan intellectual capital yaitu sebagai
berikut :

  1. “Pelaporan intellectual capital dapat membantu organisasi
    merumuskan strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan
    mengembangkan intellectual capital suatu organisasi untuk
    mendapatkan competitive advantage;
  2. Pelaporan intellectual capital dapat membawa pada pengembangan
    indikator-indikator kunci prestasi perusahaaan yang akan membantu
    mengevaluasi hasil-hasil pencapaian strategi;
  3. Pelaporan intellectual capital dapat membantu mengevaluasi merger
    dan akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan harga yang
    dibayar oleh perusahaan pengakuisisi;
  4. Menggunakan pelaporan intellectual capital nonfinancial dapat
    dihubungkan dengan rencana intensif dan kompensasi perusahaan.
    Alasan pertama sampai dengan keempat, merupakan alasan internal
    dari perusahaan dalam melaporkan intellectual capital;
  5. Alasan ini merupakan alasan eksternal perusahaan yaitu
    mengkomunikasikan pada stakeholder eksternal tentang intellectual
    property yang dimiliki perusahaan”

Komponen Intellectual Capital


Definisi-definisi tentang Intellectual Capital sebagaimana disajikan di
bagian sebelumnya telah mengarahkan beberapa peneliti untuk mengembangkan
komponen spesifik atas Intellectual Capital. Ulum (2017:86) menyatakan bahwa
secara umum, para peneliti mengidentifikasi tiga konstruk utama dari IC, yaitu:
human capital (HC), structural capital (SC), dan customer capital (CC).

  1. Human Capital / Modal Manusia (HC)
    Menurut Ulum (2017:86), Human Capital / Modal Manusia (HC)
    sebagai berikut :
    “Secara dari genetic inheritance; education; experience and attitude
    tentang kehidupan sederhana HC mempresentasikan individual
    knowledge stock suatu organisasi yang direpresentasikan oleh
    karyawannya. HC merupakan kombinasi dan bisnis.”
    Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa human capital
    (modal manusia) bersumber dari pengetahuan, pengalaman, keahlian,
    etika/sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh orang-orang yang
    tergabung dalam suatu perusahaan.
  2. Structural Capital / Modal Structural (SC)
    Menurut Ulum (2017: 86) Structural Capital / Modal Structural adalah
    sebagai berikut :
    “SC meliputi seluruh non-human storehouses of knowledge dalam
    organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah database, organisational
    charts, process manuals, strategies, routines dan segala hal yang
    membuat nilai perusahaan lebih besar dari pada nilai materialnya.”
    Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa structural capital
    menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi aktivitas
    operasionalnya sehari-hari dan merupakan infrastruktur yang
    mendukung modal manusia untuk menjalankan aktivitas penciptaan
    nilai organisasi atau perusahaan.
  3. Customer Capital / Relational Capital / Modal Pelanggan(CC)
    Menurut Ulum (2017: 87) customer capital adalah sebagai berikut :
    “Customer Capital adalah pengetahuan yang melekat dalam marketing
    channels dan customer relationship dimana suatu organisasi
    mengembangkannya melalui jalannya bisnis.”
    Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa suatu
    hubungan yang terjalin dengan baik antara perusahaan dengan
    pelanggan, pemasok, pemerintah maupun masyarakat merupakan salah
    satu komponen Intellectual Capital yang dimiliki perusahaan. Customer
    capital juga dapat diartikan kemampuan perusahaan untuk
    mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar sehingga
    menghasilkan hubungan baik dengan pihak luar.

Pengertian Intellectual Capital Disclosure


Menurut Ihyaul Ulum (2015:23) intellectual capital sebagai berikut :
“Seringkali intellectual capital didefinisikan sebagai sumber daya
pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi
yang mana perusahaan dapat menggunakannya dalam proses penciptaan
nilai bagi perusahaan”.
Menurut Organisation for Economic Cooperation and Depelopment
dalam Ihyaul Ulum (2015:21) intellectual capital sebagai nilai ekonomi dari dua
kategori aset tak berwujud.
Adapun menurut Jessika Oktavia Jacub (2012) intellectual capital yaitu :
“Intellectual capital is a source of company strength to compete so as to
achieve competitive advantage. Companies that can manage their
intellectual capital well will increase the market perception of the value of
the company”.
Dari uraian tersebuti tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa
intellectual capital adalah sumber daya pengetahuan dalam bentuk pengetahuan,
karyawan, teknologi, maupun pelanggan yang digunakan oleh perusahaan dalam
penciptaan nilai dan agar mampu bersaing sehingga mencapai keunggulan
kompetitif.
Menurut Klaudia Julindra dan Liana Susanto (2015) pengungkapan
Intellectual capital adalah :
“Pengungkapan adalah merupakan cara bagi suatu perusahaan untuk
menyampaikan informasi dalam bentuk annual report. Pengungkapan modal
intelektual berguna untuk memberikan informasi kepada stakeholder
sumber daya intelektual yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan dapat
meminimalkan asimetri informasi”.
29
Menurut Ihyaul Ulum (2015:148) intellectual capital disclousure adalah:
“Dapat dikatakan bahwa intellectual capital disclousure suatu laporan yang
dimaksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi penggunan yang dapat
memerintahkan persiapan laporan, sehingga dapat memenuhi seluruh
kebutuhan mereka”.
Menurut Sunitha Devi (2017) intellectual capital disclosure merupakan
tingkat pengungkapan atas modal intelektual yang dimiliki oleh suatu perusahaan
yang telah diidentifikasi sebagai seperangkat aset tak berwujud yang mendorong
penciptaan nilai karena kemampuannya dalam mendorong kinerja perusahaan
memiliki motivasi untuk mengungkapkan intellectual capital secara sukarela
dengan harapan bahwa informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya
perusahaan dalam memaksimalkan kinerja perusahaan.
Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengungkapan
intellectual capital adalah suatu laporan yang dimaksud untuk memenuhi
kebutuhan informasi yang berguna bagi stakeholder tentang aktivitas maupun
sumber daya intellectual yang dimiliki perusahaan sehingga mengurangi asimetri
informasi untuk mengungkapkan intellectual capital secara sukarela dengan
harapan bahwa informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya perusahaan
dalam memaksimalkan kinerja perusahaan

Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan


Pengungkapan laporan keuangan yang memadai bisa ditempuh melalui
penerapan informasi yang baik. Untuk menyelenggarakan informasi yang baik bagi
pelaku pasar modal, maka pemerintah menunjuk Badan Pengawas Pasar Modal dan
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Peraturan mengenai pos-pos laporan keuangan
minimum yang harus diungkap dalam laporan keuangan diatur secara rinci di dalam
SK Bapepam.
Ada dua pengungkapan dalam pelaporan keuangan tahunan yang telah
ditetapkan oleh Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-38/PM/1996
(kemudian direvisi dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-
134/BL/2006), dan berdasarkan ketentuan dari IAI tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu :

  1. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yaitu informasi yang
    harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal
    di suatu negara
  2. Voluntary disclosure yaitu pengungkapan yang dilakukan secara
    sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada.
    Perusahaan akan melakukan pengungkapan melebihi kewajiban
    pengungkapan minimal jika tidak ingin ketinggalan praktik-praktik
    pengungkapan kompetitif yang dapat memberikan manfaat bagi
    perusahaan.
    Di Indonesia, ketentuan pengungkapan wajib (mandatory disclosure)
    ditetapkan oleh pembuat kebijakan akuntansi yaitu Bapepam dan IAI, salah satunya
    dalam peraturan Nomor VIII. G. 7 berdasarkan SK Ketua Bapepam Nomor Kep-
    97/PM/1996 pada tanggal 28 Mei 1996 yang telah diperbaharui ke dalam SK Ketua
    Bapepam Nomor Kep-06/PM/2000 pada tanggal 13 Maret 2000. Peraturan ini
    dijelaskan kembali ke dalam Surat Edaran No. SE- 02/PM/2002 pada tanggal 27
    Desember 2002. Namun, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan
    keuangan perusahaan dan setiap perusahaan juga perlu untuk melakukan
    pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).

Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage


Menurut Kasmir (2015:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan
menggunakan rasio leverage yaitu :

  1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada
    pihak lainnya (kreditor).
  2. Untuk menilai keammpuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
    yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
  3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
    dengan modal.
  4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
  5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap
    pengelolaan aktiva.
  6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal
    sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
  7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat
    sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki
  8. Tujuan lainnya”.
    Sementara itu menurut Kasmir (2015:154) manfaat rasio leverage yaitu :
  9. “Untuk menganalisa kemampuan posisi perusahaan terhadap
    kewajiban kepada pihak lainnya.
  10. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban
    yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman dan bunga).
  11. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva
    tetap dengan modal.
  12. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh
    utang.
  13. Untuk menganalissi seberapa besar utang perusahaan berpengaruh
    terhadap pengelolaan aktiva.
  14. Untuk menganalissi atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah
    modal sendiri yang diajdikan jaminan utang jangka panjang.
  15. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada
    terdapat sekian kalinya modal sendiri
  16. Manfaat lainnya”

Jenis-Jenis Pengukuran Rasio Leverage


Menurut Kasmir (2016:156) ada beberapa jenis pengukuran leverage
yaitu :

  1. Debt to Asset Ratio
  2. Debt to Equity Ratio
  3. Time Interest Earned Ratio
  4. Fixed Charge Coverage
  5. Debt Service Coverage
    Berikut penjelasan mengenai beberapa ratio leverage sebagai berikut:
  6. Debt to Asset Ratio
    Formula :
    Debt to Assets Ratio = Total Utang
    Total Asset
    Debt to Assets Ratio menurut Kasmir (2016: 156) adalah rasio utang
    yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang
    dengan total asset. Dengan kata lain, seberapa besar asset perusahaan
    dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh
    terhadap pengelolaan asset. Rasio ini menunjukkan besarnya total
    hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.
  7. Debt to Equity Ratio
    Formula :
    Debt to Equity Ratio = Total Utang (debt)
    Ekuitas (Equity)
    Debt to Equity Ratio (DER) menurut Kasmir (2016: 156) merupakan
    rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, perbandingan
    antara seluruh hutang perusahaan baik hutang jangka panjang maupun
    hutang jangka pendek dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan
    atau dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang
    lancar dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi DER menunjukkan
    semakin besar total utang terhadap total ekuitasnya. Debt to equity ratio
    digunakan untuk mengukur total shareholders equity yang dimiliki
    perusahaan.
    Bagi bank atau kreditor, semakin besar rasio ini akan semakin tidak
    menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang ditanggung atas
    kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan
    justru semakin besar rasio akan semakin baik.
  8. Time Interest Earned Ratio
    Formula :
    Time Interest Earned Ratio = Laba sebelum bunga dan pajak
    Beban Bunga
    Time interest earned ratio menurut Kasmir (2016: 156) adalah rasio
    antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio
    ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa
    bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa
    perusahaan mengalami kesulitan karena tidak mampu membayar bunga.
  9. Fixed Charge Coverage
    Formula :
    Fixed Charge Coverage = EBIT+Bunga+Pembayaran Sewa
    Bunga+Pembayaran Sewa
    Fixed charge coverage ratio menurut Kasmir (2016: 156) merupakan
    mengukur berapa besar keamampuan perusahaan untuk menutup beban
    tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga,
    angsuran pinjaman, dan, sewa. Karena tidak jarang perusahaan
    menyewa aktivanya dari perusahaan lising dan harus membayar
    angsuran tertentu.
  10. Debt service coverage
    Formula :
    Debt service coverage = Laba sebelum bunga dan pajak
    Bunga+Sewa+ Angsuran Pokok Pinjaman
    (1-tarif pajak)
    Debt service coverage menurut Kasmir (2016: 156) merupakan
    mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk
    angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan leverage yang lain, hanya
    dengan memasukan angsuran pokok pinjaman.
    Berdasarkan uraian tersebut, penulis menggunakan debt to Asset ratio
    dalam menentukan leverage yang digunakan oleh perbankan, karena bagi bank atau
    kreditur biasanya memilih debt to asset ratio yang rendah karena kondisi
    perusahaan aman sehingga berpeluang lebih tinggi tidak akan bangkrut. Semakin
    meningkatknya DAR, maka semakin meningkatnya juga asset yang dibiayai hutang
    dan meningkat juga resiko keuangannya sehingga kreditur lebih menyukai apabila
    nilai DAR rendah. Tingkat rasio yang rendah berati kondisi perusahaan semakin
    aman dan utang yang dihitung dalam hal ini adalah semua utang perusahaan baik
    jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, jika tingkat rasio ini semakin tinggi
    maka jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditur dalam
    jangka panjang semakin terjamin.

Pengertian Leverage


Leverage merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan
keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan yang menggunakan hutang
mempunyai kewajiban atas beban bunga dan beban pokok pinjaman yang
menunjukan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam
rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali
utangnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban-kewajibannya dalam jangka panjang (Bagus Prakoso dan Kiswanto,
2020).
Adapun menurut Kasmir (2016:114) leverage adalah :
“leverage ratio merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh
mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar
beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan
aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa leverage ratio digunakan
untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila
perusahaaan dibubarkan (dilikuidasi)”.
Kemudian menurut Irham Fahmi (2015:72) leverage adalah:
“Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai
dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan
perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme
leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang
yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut”.
Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Leverage
merupakan pemakaian utang oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan
operasional perusahaan dalam melakukan kegiatan investasi guna memberikan
gambaran terhadap keadaan perusahaan kepada pemegang saham

Pengukuran Umur Perusahaan


Dalam melakukan suatu pengukuran terhadap umur perusahaan dihitung
dari tahun dimana perusahaan tersebut terdaftar atau listing di Bursa Efek
Indonesia. Hal ini dikarenakan pada suatu perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dan go public, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan
keuangan mereka kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar
informasi yang terkandung didalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak
yang membutuhkan tersebut (Puspitarini dan Panjaitan, 2018).
Umur Perusahaan = (Tahun Annual Report yang Diteliti – Tahun Pendirian
Perusahaan terdaftar di BEI)
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti dalam penelitian ini umur
perusahaan diukur mulai tanggal beroperasinya perusahaan (tahun berdiri) di Bursa
Efek Indonesia hingga tahun annual report yang diteliti. Umur perusahaan
menunjukan seberapa lama perusahaan mampu bertahan. Semakin lama umur
perusahaan, maka semakin banyak informasi yang telah diperoleh tentang
perusahaan tersebut. Investor secara khusus akan lebih percaya terhadap
perusahaan yang sudah terkenal dan lama berdiri dibandingkan dengan perusahaan
yang relatif baru.

Pengertian Umur Perusahaan


Umur perusahaan merupakan awal perusahaan saat akan melakukan
aktivitas operasionalnya hingga perusahaan tersebut dapat mempertahankan
eksistensinya didalam dunia bisnis. Umur perusahaan juga dapat menunjukkan
seberapa jauh perusahaan bisa mampu bertahan, mampu bersaing, dan
memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian dan seberapa lama
perusahaan telah melaporkan laporan keuangan secara go public (Puspitarini dan
Panjaitan, 2018).
Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri berdasarkan
akta pendirian sampai penelitian dilakukan. Sedangkan menurut Muslim A Djalil
(2020) bahwa :
“The company will become inefficient over time. Companies that aging
should reduce cost due to effects of learning within the company and the
learn from other companies with the same or different industry.”
Menurut Rahmawati (2012:187) umur perusahaan dapat menunjukkan
bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing.
Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa umur perusahaan awal perusahaan saat akan melakukan aktivitas
operasionalnya hingga perusahaan tersebut dapat mempertahankan eksistensinya
didalam dunia bisnis, mampu bersaing dalam dunia usaha dan mampu
mempertahankan kesinambungan usahanya dan umur perusahaan bagian dari
dokumentasi yang menunjukan tentang apa yang tengah dan akan diraih perusahaan
sejak perusahaan berdiri hingga saat ini