Tag: Konsultasi Skripsi

Higgins (2007) dalam Waruwu dan Amin(2014) menjabarkan
siklus hidup perusahaan sebagai pertumbuhan perusahaan dari tahap
mulai pendirian, berkembang, dewasa hingga tahap penurunan. Masa
waktu dari setiap tahapan tersebut bervariasi berdasarkan jenis industri
dan perbedaan dari masing-masing perusahaan. Masa waktu dari setiap
tahapan tersebut juga dibedakan berdasarkan karakteristik yang terkait
dengan profitabilitas dari keuntungan dan kebutuhan pendanaan
perusahaan.
Tahap pendirian merupakan tahap pertama yang mana perusahaan
dalam tahap ini biasanya akan merugi, sedang mengembangkan
produk, dan berjuang untuk mengamankan posisi di pasaran.
Perusahaan lebih mengutamakan mempercepat keberlangsungan untuk
mengambil posisi dipasar. Perusahaan akan lebih memilih keputusan
untuk menahan laba dari pada membagikannya. Hal tersebut
dikarenakan biaya untuk mencapai level yang lebih tidaklah sedikit.
Perusahaan akan mencapai tahap selanjutnya jika bisa merealisasikan
laba ditahan dengan baik melalui keputusan yang diambil untuk
pertumbuhan cepat dan menguasai pasar.
Tahap berikutnya adalah tahap pertumbuhan atau perkembangan
cepat, pada tahap ini perusahaan mulai menghasilkan keuntungan
sedikit demi sedikit. Tahap ini juga ditandai dengan memperluas
wilayah pasar produknya yang cepat dan meningkatnya kebutuhan dan
ketergantungan pada pendanaan dari luar untuk mempertahankan
pertumbuhan dan perkembangan cepat. Pertumbuhan ini juga diikuti
oleh semakin banyak pihak investor yang tertarik. Perusahaan pada
tahap ini akan memberikan keputusan membagikan dividen lebih
sedikit dari laba yang diperoleh, dikarenakan perusahaan juga masih
membutuhkan dana dari laba untuk mengelola aktivitas operasional
perusahaan menuju tahap selanjutnya.
Tahap ketiga adalah kedewasaan, dalam tahap ini pertumbuhan
atau perkembangan dan memperluas wilayah pasar produknya
melambat dan kebutuhan untuk sumber-sumber dari luar dan subsidi
modal semakin rendah. Perusahaan dalam tahap ini menghasilkan
keuntungan dan arus kas yang cukup untuk berivenstasi pada semua
proyek yang tersedia. Akan lebih banyak pihak pasar yang tertarik
pada perusahaan tahap ini. Dalam hal itu perusahaan sudah memiliki
laba ditahan lebih dan keuntungan untuk dibagikan lebih,sehingga
kemakmuran pihak eksernal maupun internal bisa seimbang. Tidak ada
presepsi untuk menggunakan laba dari keuntungan untuk membiayai
sepenuhnya aktivitas perusahaan.

Beberapa faktor berikut yang perlu dipertimbangkan dalam
penentuan kebijakan dividen :
1) Kesempatan Investasi
Semakin besar kesempatan investasi maka dividen yang
bisa dibagikan akan semakin sedikit. Kebijakan dividen
perusahaan jangan sampai mengorbankan proyek yang dapat
meningkatkan value pemegang saham dimasa mendatang. Akan
lebih baik jika dana ditanamkan pada investasi yang
menghasilkan Net Present Value (NPV) yang positif,Mamduh
(2014:375).
2) Profitabilitas dan Likuiditas
Kebijakan dividen perusahaan sebaiknya memperhitungkan
aliran kas dan profitabilitas.Aliran kas dan profitabilitas yang
baik memunculkan probabilitas perusahaanbisa membayarkan
dividen atau meningkatkan dividen, Mamduh (2014:375). Arus
kas perusahaan merupakan aset lancar dalam posisi likuiditas.
Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan memenuhi
kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu secara
keseluruhan. Sehingga terdapat asumsi seberapa banyak aset
lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek
yang segera jatuh tempo, (Fahmi, 2011). Sedangkan profitabilitas
mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang
ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh
dalam hubungannya dengan penjualan mapun investasi. Semakin
baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan
kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan,
(Fahmi, 2011).
3) Leverage
Perusahaan yang menunjukkan penggunaan dana ekternal
yang kurang baik maka pembayaran dividen akan rendah. Dana
eksternal ini berupa utang yang digunakan perusahaan. Semakin
tinggi penggunaan utang untuk operasional perusahaan maka
kewajiban semakin besar. Leverage merupakan kemampuan
perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Penggunaan utang yang terlalu
tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan
masuk dalam kategori extreme leverage. Artinya perusahaan
terjebak dalam tingkat utang tinggi dan sulit untuk melepaskan
beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus
menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari
mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang
(Fahmi, 2011).

a) Dividen Dibayar Tinggi (Bird In the Hand Theory)
Argumen ini mengatakan bahwa pembayaran dividen
mengurangi ketidakpastian, yang berarti mengurangi risiko,
yang pada giliran selanjutnya mengurangi tingkat keuntungan
yang diisyaratkan oleh pemegang saham (kas, atau biaya modal
saham). Myron Gordon dan John Lintner berpendapat bahwa
kas akan naik apabila pembagian dividen dikurangi, karena para
investor lebih yakin terhadap penerimaan dari pembagian
dividen daripada kenaikan nilai modal (capital gains) yang akan
dihasilkan dari laba ditahan. Gordon dan Lintner mengatakan
bahwa sesungguhnya investor jauh lebih menghargai uang yang
diharapkan dari dividen daripada uang yang diharapkan dari
kenaikan nilai modal karena komponen hasil dividen.
b) Teori dividen residual
Teori dividen residual menjelaskan bahwa suatu perusahaan
akan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi
yang menguntungkan habis dibiayai. Artinya dividen akan
dibayarkan tersebut dengan menggunakan dana sisa setelah
semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai
(Mamduh, 2014;372).

Ada kecenderungan harga saham akan naik jika ada pengumuman
kenaikan dividen, dan sebaliknya harga saham akan turun jika ada
pengumuman penurunan dividen. Ada argumen yang mengatakan bahwa
dividen meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi ada argumen lain yang
lebih masuk akal. Menurut argumen tersebut, dividen itu sendiri tidak
menyebabkan kenaikan (penurunan) harga, tetapi prospek perusahaan,
yang ditunjukkan oleh meningkatnya (menurunnya) dividen yang
dibayarkan, yang menyebabkan perubahan harga saham. Teori ini disebut
dengan teori signal atau isi informasi dividen (Mamduh:2014:371).
Menurut signaling theory tersebut, dividen digunakan sebagai
sinyal untuk merespon pihak pasar oleh perusahaan. Jika perusahaan
merasa bahwa prospek di masa mendatang dalam kondisi baik,
pendapatan dan aliran kas perusahaan meningkat atau diperoleh pada
tingkat dimana dividen yang meningkat tersebut bisa dibayarkan, maka
perusahaan akan meningkatkan dividen. Pasar akan merespon positif
mengenai kenaikan pembayaran dividen. Hal yang sebaliknya akan
terjadi. Jika perusahaan merasa prospek dimasa mendatang mengalami
penurunan, maka perusahaan akan menurunkan pembayaran dividennya.
Pasar akan merespon negatif mengenai pengumuman tersebut. Karena
menurut teori signal, dividen mempunyai kandungan informasi yaitu
prospek perusahaan dimasa mendatang.

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara pemegang
saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen
merupakan pihak yang didelegasi atau ditugasi oleh pemegang saham
untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka
dipilih, maka pihak manejemen harus mempertanggungjawabkan semua
pekerjaannya kepada pemegang saham. Pekerjaannya berupa
pengambilan keputusan atas hasil aktivitas perusahaan.
Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan
sebagaisuatu kontrak dimana satu atau lebih orang sebagai prinsipal
memerintah orang lain sebagai agen untuk melakukan suatu jasa atas
nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat
keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut
mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan,
maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan
kepentingan prinsipal.
Hubungan keagenan tidaklah luput dari timbulnya masalah.
Masalah keagenan berpotensi tinggi terjadi apabila bagian kepemilikan
oleh manajer atas saham perusahaan dibawah lima puluh persen atau
seratus persen. Dengan tingkat kepemilikan atas saham perusahaan yang
hanya sebagian tersebut membuat manajer cenderung bertindak untuk
kepentingan pribadi dan bukan untuk memberikan hasil kerja yang sesuai
dengan kepentingan para pemegang saham. Masalah inilah yang nantinya
akan menyebabkan biaya keagenan (agency cost) muncul. Hampir
tidaklah mungkin jika suatu perusahaan memiliki zerro cost atau biaya
keagenan nol. Karena biaya keagenan merupakan suatu dana yang
dikeluarkan oleh pihak pemegang saham yang digunakan untuk
melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer sebagai agen.
Pengawasan dilakukan agar manajer yang bertindak sebagai agen
melakukan pekerjaanya sesuai yang diinginkan oleh pihak investor atau
pemagang saham dan untuk menghindari manajer bertindak yang hanya
sesuai dengan kepentingan pribadinya.

Perusahaan dengan Investment Opportunity Set (IOS) yang1tinggi
cenderung akan memanfaatkan peluang investasi untuk memperoleh
keuntungan besar. Keuntungan yang lebih tinggi dari investasi tersebut
dapat meningkatkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh
karena itu, semakin tinggi Investment Opportunity Set (IOS) perusahaan,
penghindaran pajak (Azharrudin, 2016) dalam Yolawanty et al. (2022).
Hal ini terkait dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa dengan IOS
yang tinggi, manajer (agen) akan memiliki berbagai pilihan investasi
yang menguntungkan, yang selaras dengan kepentingan pemilik
perusahaan (prinsipal) yang menginginkan pertumbuhan kekayaan
dalam jangka panjang (Dwi Laksono & Firmansyah, 2020).

Political connections pada1dasarnya dilakukan dengan melibatkan
pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pemerintah, baik yang
terlibat dalam struktur organisasi perusahaan sebagai komisaris atau
bagian dari partai politik. Dengan adanya political connections yang
kuat, perusahaan dapat memperoleh kemudahan dalam mengajukan
pinjaman bank, bahkan mendapatkan pengecualian dari audit pajak
pemerintah (Firmansyah et al., 2022). Berdasarkan teori agensi, ketika
terjadi ketidaksesuaian antara keinginan principal dan agen, hal ini dapat
menimbulkan konflik yang dikenal dengan masalah agensi. Dewan
komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja manajemen,
dan mereka akan mencatat setiap tindakan yang dianggap bertentangan
dengan kebijakan perusahaan (Hidayatul & Wawan, 2024).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elvira dan Erma (2024),
Pratama & Kusuma (2022), Nurrahmi & Rahayu (2020), serta Sawitri et
al. (2022), yang menyatakan bahwa political connections tidak
berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, temuan ini tidak konsisten
dengan penelitian Alya & Sri Rahayu (2020) serta A. D. Nurrahmi dan
S. Rahayu (2020), yang menyatakan bahwa political connections
berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Penelitian lain oleh N.
Khoirunnisa dan L. Venusita (2020), Hidayatul dan Wawan (2024), Ni
Luh & Yusli (2024), serta I G. A. Desy dan Devi Anggun (2024)
menyatakan bahwa political connections berpengaruh positif terhadap
tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan masih
terlibat dalam praktik tax avoidance

Negara yang sengaja menerapkan kebijakan pajak yang sangat rendah,
seperti tarif pajak yang minim atau bahkan tidak ada pajak sama sekali,
bertujuan untuk memberikan insentif pajak yang menguntungkan bagi
investor asing (Widodo et al., 2020). Pada teori agensi manajer sebagai
agen cenderung memilih untuk membuka cabang di negara dengan
potensi pasar besar, meskipun mereka juga harus mempertimbangkan
biaya-biaya lain, seperti biaya politik. Biaya ini dapat diimbangi dengan
penghematan pajak yang diperoleh dari praktik penghindaran pajak. Oleh
karena itu, perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak
mereka dengan memanfaatkan negara yang dikenal sebagai tax haven
(Tania et al., 2021).

Dampak Opportunity Investment Set menurut para ahli keuangan:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
   Aswath Damodaran (Ahli Keuangan dan Profesor di NYU
   Stern): Menyatakan bahwa investasi adalah pendorong utama
   pertumbuhan ekonomi. Investasi yang berkelanjutan dapat
   meningkatkan kapasitas produksi dan, pada gilirannya,
   meningkatkan PDB suatu negara.
2. Optimalisasi Sumber Daya
   Richard Brealey dan Stewart Myers (Penulis “Principles of
   Corporate Finance”): Mereka menekankan pentingnya alokasi
   sumber daya yang efisien. Investasi yang baik memastikan bahwa
   sumber daya digunakan untuk proyek yang memberikan nilai
   terbaik.
3. Penciptaan Lapangan Kerja
   Michael Porter (Ahli Strategi Bisnis): Menyatakan bahwa
   investasi baru tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung
   tetapi juga menciptakan lapangan kerja tidak langsung melalui
   efek pengganda (multiplier effect) dalam ekonomi.
4. Inovasi dan Teknologi
   Clayton Christensen (Ahli Inovasi): Menunjukkan bahwa
   investasi dalam R&D adalah kunci untuk inovasi. Perusahaan
   yang berinvestasi dalam teknologi baru dapat memperoleh
   keunggulan kompetitif yang signifikan.
5. Risiko dan Diversifikasi
   Harry Markowitz (Penemu Teori Portofolio Modern):
   Menyatakan bahwa opportunity investment set harus dievaluasi
   dalam konteks risiko. Diversifikasi investasi dapat membantu
   mengelola risiko dan meningkatkan hasil yang diharapkan.
6. Dampak Sosial dan Lingkungan
   John Kay (Ekonom dan Penulis): Menekankan pentingnya
   investasi berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak
   sosial dan lingkungan. Investasi yang bertanggung jawab dapat
   meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan manfaat
   jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut McGuire et al. (2014) dalam David & Amrie (2022) Faktor –
faktor yang memengaruhi Investment Opportunity Set (IOS) meliputi:

1. Pajak: Pajak menjadi salah satu aspek penting yang dapat
   memengaruhi keputusan investasi perusahaan. Insentif pajak atau
   tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong perusahaan untuk
   memanfaatkan peluang investasi dengan nilai bersih positif (NPV).
2. Political Connections : Hubungan politik yang dimiliki perusahaan
   dapat memberikan keuntungan strategis dan akses ke peluang
   investasi tertentu, sehingga memengaruhi pilihan dan strategi
   investasi.
3. Aset yang Dimiliki dan Peluang Investasi Masa Depan: IOS
   merupakan kombinasi dari aset yang sudah ada dan peluang
   investasi di masa depan yang memiliki potensi menghasilkan NPV
   positif. Kombinasi ini memungkinkan perusahaan memilih investasi
   dengan tingkat pengembalian maksimal dan risiko minimal.
4. Beragam Aktivitas Investasi: IOS mencakup berbagai aktivitas,
   seperti:
   a. Investasi baru pada aset berwujud maupun tidak berwujud.
   b. Akuisisi perusahaan lain.
   c. Pemeliharaan serta penggantian aset.
   d. Peningkatan kapasitas produksi.
   e. Proyek ekspansi usaha.
   f. Pengembangan merek.

Menurut Amrie et al. (2022), perusahaan dapat dikatakan memiliki
political connections apabila pemegang saham yang memiliki minimal
10% dari total saham, atau salah satu direktur/komisaris perusahaan,
adalah individu yang memiliki hubungan dengan politik atau
pemerintahan. Kriteria-kriteria tersebut meliputi:

1. Anggota atau mantan anggota parlemen,
2. Menteri atau anggota kabinet, atau mantan menteri/anggota kabinet,
3. Anggota atau mantan anggota partai politik, atau
4. Pejabat atau mantan pejabat pemerintah pusat/daerah, termasuk
   anggota angkatan bersenjata.
   Keberadaan hubungan politik ini menunjukkan adanya political
   connections yang dapat memengaruhi kebijakan dan keputusan
   perusahaan terkait dengan pemerintahan atau pengambilan keputusan
   bisnis

Gabriel A. Almond menjelaskan kegiatan politik dalam dua kategori
utama, yaitu fungsi masukan (Input Function) dan fungsi keluaran
(Output Function). Fungsi-fungsi masukan mencakup:

1. Sosialisasi Politik, proses sosial yang memungkinkan individu untuk
   menjadi bagian dari kelompok tertentu. Dalam konteks politik,
   sosialisasi politik mengajarkan individu tentang budaya politik
   kelompok dan bagaimana mereka bertindak sesuai dengan nilai dan
   norma politik tersebut.
2. Rekrutmen Politik, proses seleksi untuk memilih individu yang akan
   menduduki posisi politik dan administratif. Setiap sistem politik
   memiliki metode yang berbeda dalam merekrut warga untuk posisi
   tersebut.
3. Artikulasi Kepentingan, proses di mana individu atau kelompok
   menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga politik atau
   pemerintah, baik secara langsung kepada pejabat atau melalui
   kelompok kepentingan yang dibentuk bersama pihak-pihak dengan
   kepentingan serupa.
4. Agresi Kepentingan, proses penyusunan alternatif kebijakan melalui
   penggabungan atau penyesuaian kepentingan yang telah
   diartikulasikan, atau dengan merekrut calon pejabat yang
   mendukung kebijakan tertentu.
5. Komunikasi Politik, fungsi ini menjadi sarana penting untuk
   menjalankan fungsi-fungsi politik lainnya, karena memungkinkan
   interaksi dan pertukaran informasi antar pihak dalam proses
   sosialisasi politik.
   Sedangkan, fungsi keluaran (Output Functions) terdiri dari:
6. Pembuatan Peraturan, input yang diterima dari berbagai pihak
   diterjemahkan menjadi kebijakan umum atau peraturan berdasarkan
   dukungan dan pengaruh dari lingkungan sosial maupun eksternal.
7. Penerapan Peraturan, Setelah kebijakan atau peraturan terbentuk,
   langkah selanjutnya adalah melaksanakan peraturan tersebut dalam
   kehidupan masyarakat.
8. Pengawasan Peraturan, lembaga pengawas berfungsi untuk
   memastikan bahwa peraturan yang telah dibuat diterapkan dengan
   benar serta menyelesaikan perselisihan terkait penerapan peraturan.

Political connections mengacu pada hubungan yang terjalin antara
perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam politik,
yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan
kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Perusahaan yang
memiliki political connections biasanya memperoleh perlindungan dari
pemerintah, mendapatkan akses lebih mudah ke pinjaman modal, serta
memiliki risiko audit pajak yang lebih rendah. Hal ini mendorong
perusahaan untuk lebih agresif dalam merencanakan pajak, yang dapat
mengurangi transparansi keuangan mereka. Bahkan dalam kondisi krisis
finansial, perusahaan dengan political connections sering kali
mendapatkan bantuan dari pemerintah (Kim & Zhang, 2016 dalam Sahrir
et al., 2021).
Political connections ini juga dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi
tax avoidance dalam perusahaan. Koneksi tersebut sering kali terwujud
melalui penunjukan individu yang memiliki hubungan dekat dengan
pemerintah di posisi-posisi strategis dalam organisasi perusahaan, baik
itu sebagai komisaris atau direksi. Koneksi yang kuat mempermudah
perusahaan dalam mengajukan pinjaman bank dan menghindari audit
pajak dari pemerintah (Firmansyah et al., 2022).
Maidina & Wati (2020) menggambarkan perusahaan dengan political
connections sebagai perusahaan yang memiliki ikatan dengan politisi
32
atau pemerintah yang dapat memperlancar segala urusan terkait
pemerintahan Hubungan antara politik dan ekonomi tidak dapat
dipisahkan, karena keduanya saling mempengaruhi. Perusahaan yang
terhubung secara politis memiliki akses ke hubungan istimewa dengan
pemerintah (Pranoto & Widagdo, 2016) dalam (Safii et al., 2019).
Political connections bertujuan untuk mendukung kepentingan
perusahaan, termasuk yang terkait dengan perpajakan (Zulkarnain &
Mirawati, 2019). Di negara berkembang, political connections sering kali
melibatkan penempatan individu yang dekat dengan pemerintah dalam
posisi-posisi penting di perusahaan, memengaruhi struktur organisasi
seperti dewan komisaris dan direksi (Tanujaya & Kaslianto, 2021). Kim
et al. (2021) menyatakan bahwa political connections dapat melindungi
perusahaan dari risiko terdeteksinya praktik tax avoidance yang agresif.
Kekuatan political connections perusahaan berhubungan langsung
dengan kemungkinan terjadinya tax avoidance. Penelitian Fajri (2019)
menunjukkan bahwa political connections memengaruhi tax avoidance,
pengurangan kewajiban pajak, dan memberikan informasi terkait
peraturan pajak.
Abdul Wahab (2017) dalam (Sahrir et al., 2021) mengungkapkan bahwa
kebijakan yang tumpang tindih antara dimensi publik dan pribadi dari
political connections memberikan bantuan berupa keringanan pajak dan
kemungkinan mendapat dana talangan tanpa pajak. Perusahaan dengan
political connections dapat memanfaatkan hubungan mereka, terutama di
negara dengan tingkat korupsi tinggi.
Evalestine Patriarini (2020) menjelaskan bahwa perusahaan dengan
political connections mendapatkan berbagai keuntungan, termasuk
perlindungan atau sanksi dari politisi. Namun, hubungan politik ini juga
dapat menimbulkan kesan keberpihakan, yang dapat merusak reputasi
33
perusahaan dan mengakibatkan dampak negatif pada kinerja dan
stabilitas keuangan perusahaan (I.Gusti et al., 2024).

Political connections dalam konteks perusahaan merujuk pada hubungan yang
dimiliki perusahaan dengan politisi dan pemerintah. Koneksi ini dianggap
sebagai aset yang menguntungkan, karena dapat memberikan perlindungan
dari otoritas serta mengurangi transparansi dalam laporan keuangan (Nositalya
& Shinta, 2022). Pihak manajemen dan pemilik perusahaan sering kali
menggunakan political connections untuk mengevaluasi hubungan dengan
pemangku kepentingan dan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memicu
tax avoidance. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan
antara hubungan politik dan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko
pajak untuk mengurangi potensi tax avoidance (Elvira & Erma, 2024).

Penggunaan tax haven oleh individu atau perusahaan asing dapat
memberikan dampak besar terhadap ekonomi suatu negara, antara lain:

1. Tax Avoidance: Penggunaan tax haven memungkinkan
   penghindaran pajak karena negara-negara ini menawarkan fasilitas
   seperti tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tanpa pajak sama
   sekali.
2. Ketidakseimbangan Pembayaran Pajak: Praktik penggunaan tax
   haven dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pembayaran
   pajak antar negara, yang dapat merugikan negara-negara
   berkembang yang lebih bergantung pada pajak untuk pendapatan
   mereka.
3. Kurangnya Transparansi dan Pertukaran Informasi: Penggunaan tax
   haven dapat menyebabkan minimnya pertukaran informasi dan
   transparansi dalam transaksi keuangan, yang menyulitkan otoritas
   negara dalam memantau aliran dana dan kegiatan ekonomi yang
   terjadi.
4. Penurunan Pendapatan Negara: Negara yang terlibat dalam tax
   haven berisiko mengalami penurunan pendapatan pajak, karena
   perusahaan dan individu yang memanfaatkan tax haven tidak
   berkontribusi pada pajak di negara asal mereka.
   Dampak negatif dari pemanfaatan tax haven ini dapat merugikan negaranegara yang mengalami defisit pendapatan pajak, terutama negara
   berkembang. Hal ini dapat mengganggu pengelolaan keuangan negara
   dan menghambat pelaksanaan program pembangunan (Meilani, 2022)

Menurut Meilani Puji Lestari (2022), negara-negara yang berstatus
sebagai tax haven memperoleh sejumlah keuntungan dan kerugian dari
peranannya sebagai tempat menarik bagi individu dan perusahaan dalam
mengelola pajak. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh negara tax
haven antara lain:

1. Pendapatan dari Sektor Keuangan: Negara tax haven sering
   berfungsi sebagai pusat keuangan internasional, menarik berbagai
   lembaga keuangan, manajer investasi, dan perusahaan multinasional
   untuk membuka cabang atau badan hukum di wilayah tersebut. Hal
   ini menghasilkan pendapatan melalui biaya registrasi, administrasi,
   dan layanan keuangan lainnya.
2. Peningkatan Aktivitas Ekonomi: Kehadiran perusahaan dan individu
   yang beroperasi di negara tax haven dapat merangsang aktivitas
   ekonomi lokal, antara lain melalui pengeluaran konsumen,
   pembayaran sewa properti, dan penciptaan lapangan kerja.
3. Peningkatan Investasi Asing: Negara tax haven dengan berbagai
   insentif pajak dapat menarik investasi asing langsung, yang
   mendukung perkembangan sektor-sektor tertentu dalam ekonomi
   mereka.
4. Pengembangan Infrastruktur: Pendapatan yang diperoleh dari
   layanan keuangan dan investasi asing dapat dimanfaatkan untuk
   pengembangan infrastruktur, seperti transportasi, pendidikan, dan
   layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
   kualitas hidup masyarakat lokal.
5. Peningkatan Citra Internasional: Bagi beberapa negara, status
   sebagai pusat keuangan internasional dapat memperbaiki citra
   mereka di mata dunia, memperkuat reputasi sebagai negara yang
   ramah terhadap bisnis dan perdagangan internasional.
   Namun, di balik keuntungan-keuntungan tersebut, negara tax haven
   sering kali menghadapi kritik dari negara-negara lain yang menilai
   praktik tersebut merugikan keadilan pajak global. Selain itu, negaranegara tax haven juga berisiko mengalami kerugian dari pembatasan
   pajak internasional atau tekanan politik yang mengarah pada peningkatan
   transparansi pajak.
   Beberapa kerugian yang dapat dialami negara tax haven antara lain:
6. Kehilangan Pendapatan Pajak: Dengan tarif pajak yang sangat
   rendah atau bahkan tidak ada, negara tax haven berisiko kehilangan
   pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk
   membiayai layanan publik dan pembangunan ekonomi.
7. Reputasi Negatif: Status sebagai tax haven dapat merusak reputasi
   negara dalam hal transparansi keuangan dan memicu kritik dari
   masyarakat internasional mengenai keadilan pajak dan pengelolaan
   keuangan yang bertanggung jawab.
8. Ketergantungan pada Sektor Keuangan: Ketergantungan yang
   berlebihan pada sektor keuangan tanpa adanya diversifikasi ekonomi
   yang memadai menjadikan negara tax haven rentan terhadap
   guncangan ekonomi global atau perubahan regulasi internasional
   yang memengaruhi industri keuangan.
9. Risiko Terkait Kejahatan Keuangan: Negara tax haven berisiko
   menjadi tempat bagi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan
   penyelundupan uang, yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan
   reputasi internasional negara tersebut.

Untuk menentukan apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai tax
haven, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan menurut The United
States Government Accountability Office (Sri & Zubir, 2023), yaitu:

Negara tersebut mempromosikan dirinya sebagai pusat keuangan
yang aman dan terpercaya.
Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, negara-negara tax haven
menjadi pilihan menarik bagi individu dan perusahaan yang ingin
mengoptimalkan pengelolaan pajak mereka serta mengurangi beban
pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, negara tax haven menarik bagi
pengusaha internasional yang ingin menghindari pajak yang tinggi di
negara asal mereka

Tidak ada beban pajak yang dikenakan.

Informasi terkait pajak di negara tersebut tidak disebarluaskan ke
negara lain.

Pelaksanaan peraturan perpajakan tidak transparan.

Badan usaha tidak diwajibkan memiliki kehadiran fisik di negara
tersebut.

Negara tersebut dipromosikan sebagai pusat keuangan.
Sementara itu, Zain (2005) dalam Amor et al. (2020) juga
mengidentifikasi lima karakteristik utama dari negara tax haven, yaitu:

Negara tidak memungut pajak atau menerapkan tarif pajak yang
sangat rendah jika ada pajak yang dikenakan.

Negara tersebut memiliki aturan ketat terkait kerahasiaan bank atau
bisnis dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak
lain, meskipun hal tersebut bisa diungkapkan berdasarkan perjanjian
internasional.

Negara menyediakan fasilitas komunikasi modern yang
memungkinkan hubungan tanpa hambatan dengan seluruh dunia.

Pengawasan yang longgar terhadap lalu lintas devisa, termasuk
deposito yang berasal dari luar negeri, baik untuk individu maupun
badan usaha.

Tax haven, atau surga pajak, adalah wilayah hukum yang menyediakan
kemudahan bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan
cara memindahkan laba dari negara dengan pajak tinggi ke negara
dengan pajak rendah (Devi dan Noviari, 2022). Gracia dan Sandra (2022)
menjelaskan bahwa negara suaka pajak adalah negara yang menerapkan
tarif pajak sangat rendah atau bahkan tidak memungut pajak sama sekali.
Pemanfaatan tax haven sering kali dilakukan oleh perusahaan dengan
mendirikan anak perusahaan di negara-negara tersebut. Triyono (2022)
menambahkan bahwa negara tax haven adalah negara dengan tarif pajak
rendah, yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap uang yang disimpan
serta menjaga kerahasiaan nasabahnya. Hal ini menyulitkan negara lain
yang ingin melakukan investigasi terhadap aktivitas kriminal yang terjadi
di negara tersebut.
Atwood dan Lewellen (2019) mendeskripsikan “perusahaan tax haven “
sebagai kelompok perusahaan yang terorganisir, di mana perusahaan
induknya beroperasi di negara yang dikenal sebagai tax haven, tetapi
sebagian besar kantor pusat atau operasi utama berada di negara lain.
Negara-negara tax haven k memiliki fitur yang mendukung penggunaan
mereka untuk tax avoidance, seperti prioritas terhadap kerahasiaan data,
pembatasan pertukaran informasi dengan negara lain, serta
ketidaktransparanan dalam hal pengaturan keuangan dan perpajakan.
Negara ini juga mengenakan pajak penghasilan yang sangat rendah atau
bahkan tidak ada sama sekali untuk perusahaan asing, memungkinkan
perusahaan untuk secara signifikan mengurangi beban pajak mereka
dengan mengalihkan pendapatan dari negara lain ke afiliasi yang
berlokasi di negara tax haven (Dharmapala, 2008; Taylor dan
Richardson, 2013; Richardson et al., 2013) dalam L. Kurniasih et al.,
(2022).
Secara umum, tax haven merujuk pada negara atau wilayah yang
memberlakukan tarif pajak yang sangat rendah, bahkan mencapai 0%,
atau tidak mengenakan pajak sama sekali, sambil memberikan
perlindungan terhadap kerahasiaan aset yang dimiliki. Klasifikasi negara
tax haven ini mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh Atwood
dan Lewellen (2019), yang mengadaptasi dari Dyreng dan Lindsey
(2009). Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai tax haven jika tiga
dari empat sumber berikut mengidentifikasinya sebagai tax haven:

1. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)
2. Undang-Undang Penghentian Penyalahgunaan Tax Haven AS
3. (Dana Moneter Internasional (IMF)
4. Organisasi Penelitian Pajak.
   Penggunaan tax haven sering kali dilakukan dengan mendirikan entitas
   hukum seperti trust atau perusahaan cangkang (shell company).
   Perusahaan cangkang ini merupakan entitas legal yang didirikan secara
   formal, namun tidak memiliki aktivitas operasional yang nyata.
   Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam mengalihkan
   beban pajak dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif
   pajak lebih rendah yang termasuk dalam kategori tax haven. Dengan cara
   ini, tax haven berfungsi sebagai sarana untuk memindahkan kewajiban
   pajak dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah
   (Devi dan Noviari, 2022). Sima (2018) dalam Sri & Zubir (2023)
   mengungkapkan bahwa sumber pendapatan utama bagi negara tax haven
   berasal dari biaya pendirian perusahaan, biaya tahunan, dan biaya untuk
   layanan tambahan lainnya.

Tax avoidance memiliki dampak yang dapat dirasakan secara langsung
maupun tidak langsung. Dampak langsungnya adalah terhambatnya
pertumbuhan ekonomi dan lambatnya perputaran roda perekonomian
negara akibat berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak secara
signifikan. Sementara itu, dampak tidak langsungnya meliputi
berkurangnya alokasi dana atau subsidi pemerintah yang seharusnya
dialokasikan untuk masyarakat yang membutuhkan (Moeljono, 2020).
Menurut Mangoting (1999) dalam Fabia et al. (2019), tindakan tax
avoidance yang merugikan negara sering dilakukan melalui cara-cara
ilegal, seperti agresivitas pajak (tax aggressiveness), yang mencakup
manipulasi atau pemalsuan dokumen. Meskipun metode ini memiliki
risiko tinggi, praktik semacam itu hanya menguntungkan sebagian kecil
pihak tertentu, namun sangat merugikan negara dan bertentangan
dengan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh peran pajak
sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh (Lanis dan Richardson, 2013) dalam Tri
Dyah dan Yeti (2023).

Tax Avoidance dapat dikelompokkan menjadi dua jenis kategori (Alya
dan Sri, 2020):

1. Acceptable Tax Avoidance
   Merupakan upaya tax avoidance pajak oleh wajib pajak yang
   dapat diterima secara hukum. Praktik ini disebut demikian karena
   memiliki tujuan yang dianggap baik serta tidak melibatkan
   transaksi palsu dalam pelaksanaannya.
2. Unacceptable Tax Avoidance
   Merupakan upaya tax avoidance oleh wajib pajak yang tidak
   dapat diterima secara hukum. Praktik ini tidak dapat
   dikategorikan sebagai tindakan legal karena memiliki tujuan yang
   tidak baik dan melibatkan transaksi palsu untuk menghindari
   kewajiban membayar pajak

Menurut Tandean (2016) dalam Sisilia dan Eko (2020), komite fiskal
dari Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) mengidentifikasi tiga karakteristik tax avoidance, yaitu:

1. Terdapat elemen artifisial di mana pengaturan tertentu tampak
   seperti ada, padahal sebenarnya tidak, dan hal ini dilakukan karena
   tidak adanya faktor pajak.
2. Memanfaatkan celah (loopholes) dalam undang-undang atau
   menerapkan ketentuan hukum untuk tujuan yang tidak sesuai dengan
   maksud sebenarnya dari pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menyarankan cara atau strategi untuk melakukan tax
   avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan secara
   maksimal (Cahyono et al., 2016) dalam Luluk dan Dhini (2022).
   Secara umum, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan diukur
   berdasarkan besar kecilnya penghematan pajak (tax saving),
   penghindaran pajak (tax avoidance), dan penyelundupan pajak (tax
   evasion), yang semuanya bertujuan untuk mengurangi beban pajak
   (Fitriya & Adhitya, 2022).
   Sementara itu, Ronen Palan (2008) dalam Hafez dan Reni (2023)
   mengidentifikasi beberapa ciri dari tax avoidance, antara lain:
4. Wajib pajak berupaya membayar pajak lebih sedikit daripada yang
   seharusnya terutang dengan memanfaatkan interpretasi hukum
   pajak yang dianggap wajar.
5. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang
   dilaporkan (declared) dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya
   diperoleh.
6. Wajib pajak mencari cara untuk menunda pembayaran pajak.

Perusahaan memiliki beberapa strategi untuk mengoptimalkan efisiensi
pajak yang harus dibayarkan. Strategi tersebut meliputi:

Penggelapan pajak (tax evasion), yaitu tindakan yang bertujuan
untuk menekan kewajiban pajak secara tidak sah (unlawful)
dengan melanggar aturan perpajakan yang telah ditetapkan
(Suandy, 2011:7) dalam Nurul & Luh (2024).
Selain itu, menurut Mutiah dan Shinta (2019), tax avoidance dilakukan
dengan memanfaatkan celah-celah atau area abu-abu (grey area) dalam
undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah
pajak yang harus dibayar. Indikator tingkat tax avoidance dapat diamati
melalui rasio antara kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dan
laba sebelum pajak.

Penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu usaha yang dilakukan
secara sah (lawful) untuk mengurangi kewajiban pajak dengan
mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Tax avoidance merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak
untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan
memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan (Ngadiman et
al., 2014; Prasetyo, 2017 dalam Aprianti et al., 2024). Hanlon dan
Heitzman (2010 dalam Nanik dan Sucrita, 2019) mendefinisikan tax
avoidance secara luas sebagai setiap upaya yang mengurangi pajak
eksplisit melalui transaksi yang memengaruhi kewajiban pajak
perusahaan. Tax avoidance juga bertujuan untuk menekan besaran
pajak yang dibayarkan, bukan secara keseluruhan, melainkan hanya
sebagian tanpa menimbulkan restitusi pajak di kemudian hari.
Menurut (Pohan 2017) dalam (Yohana dan Irawan, 2023), tax
avoidance adalah upaya sah dan aman yang dilakukan wajib pajak
dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang
perpajakan (grey area) untuk mengurangi kewajiban pajak yang
terutang. Dyreng et al. (2008) menjelaskan bahwa tax avoidance
mencakup semua aktivitas yang memengaruhi kewajiban pajak, baik
yang diperbolehkan oleh aturan pajak maupun yang dirancang khusus
untuk mengurangi beban pajak. Aktivitas ini sering memanfaatkan
kelemahan hukum perpajakan dengan cara yang terkesan wajar dan
tidak melanggar hukum (Maidina & Wati, 2020).
Anwar (2016) dalam (Yeyet & Suripto, 2021) mendefinisikan tax
avoidance sebagai usaha sah yang dilakukan wajib pajak dengan
memanfaatkan celah dalam peraturan untuk mengurangi kewajiban
pajak yang terutang. Widodo et al. (2020) juga menekankan bahwa tax
avoidance adalah upaya perusahaan untuk menekan biaya pajak guna
memaksimalkan laba. Meski sering dianggap negatif, tax avoidance
tidak selalu melanggar hukum karena aturan perpajakan bersifat prinsip
(principle-based). Wanda dan Halimatusadiah (2021) menambahkan
bahwa tax avoidance adalah strategi legal untuk mengoptimalkan laba
perusahaan dengan meminimalkan biaya pajak sesuai aturan
perpajakan.

Tax avoidance merupakan metode yang sah yang sering digunakan oleh wajib
pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Ini adalah tindakan yang
dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan strategi
perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hartoto, 2018) dalam
Jesika et al., (2024). Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008,
Perusahaan dikategorikan melakukan Tax Avoidance apabila CETR kurang
dari 25% namun apabila nilai CETR diatas 25% perusahaan dikategorikan
tidak melakukan Tax Avoidance.

Teori Keagenan (Agency Theory) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan
Meckling (1976). Teori ini merupakan salah satu penerapan game theory, di
mana terdapat kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang terlibat, yaitu agen
dan prinsipal. Prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk mengambil
keputusan atas nama mereka. Prinsipal juga bertugas memastikan bahwa agen
melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak kerja
yang disepakati bersama. Hak dan tanggung jawab kedua belah pihak diatur
secara jelas dalam kontrak kerja yang telah disetujui oleh keduanya (Risma dan
Dian, 2024).
Teori keagenan berlandaskan pada tiga asumsi mendasar mengenai sifat
manusia, yaitu: manusia cenderung mementingkan diri sendiri dan
mengutamakan kepentingannya, memiliki kemampuan kognitif yang terbatas
atau rasionalitas yang terbatas dalam menghadapi ketidakpastian di masa
depan, serta menunjukkan karakteristik penghindaran risiko (Eisenhardt,
1989). Sifat-sifat ini dapat memengaruhi agen untuk bertindak tidak selaras
dengan harapan utama prinsipal. Agen, yang mewakili manajemen bisnis,
diharapkan bertanggung jawab dan memiliki kompetensi. Namun, dalam
praktiknya, agen dapat menunjukkan kelemahan dalam menjalankan tugasnya
sehingga cenderung bertindak demi kepentingan pribadi dengan
mengorbankan kepentingan prinsipal. Ketidakseimbangan ini memicu
perbedaan kepentingan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat (Angela &
Nugroho, 2020).
Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Hafez dan Reni (2023), konflik
kepentingan yang memunculkan biaya disebut sebagai biaya keagenan, yang
terbagi menjadi tiga jenis:

1. Biaya Pengawasan (Monitoring Costs): Merupakan biaya yang dikeluarkan
   untuk memantau aktivitas agen guna memastikan mereka menjalankan
   tugasnya sesuai dengan kesepakatan. Biaya ini menjadi tanggung jawab
   principal.
2. Biaya Penjaminan (Bonding Costs): Merupakan biaya yang dikeluarkan
   untuk memberikan jaminan bahwa agen tidak akan melakukan tindakan
   yang merugikan principal. Biaya ini ditanggung oleh agen.
3. Biaya Kehilangan Residual (Residual Loss): Biaya ini diukur berdasarkan
   pengurangan kesejahteraan principal, yang setara dengan nilai uang yang
   hilang akibat perbedaan kepentingan antara principal dan agen.
   Manajer dapat memanfaatkan asimetri informasi untuk melakukan berbagai
   aktivitas yang bertujuan memaksimalkan keuntungan pribadi. Dengan
   memiliki akses terhadap informasi perusahaan yang lebih lengkap, manajer
   dapat menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan laba, salah
   satunya dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) agar kinerja
   keuangan terlihat lebih baik. Namun, di sisi lain, pemilik modal seringkali
   tidak menyetujui peningkatan laba yang diperoleh melalui tax avoidance.
   Hal ini disebabkan oleh risiko yang menyertainya, seperti kerusakan
   reputasi, permasalahan hukum, hingga sanksi perpajakan (Suparna &
   Fitriyan, 2021).

Nilai perusahaan sangat penting untuk menarik minat
investor terhadap suatu bisnis. Hal ini dikarenakan investor dan
pasar menggunakan nilai perusahaan sebagai pengukuran untuk
menilai bisnis secara keseluruhan. Kepercayaan pemangku
kepentingan terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi
persyaratan tertentu tercermin dalam nilainya, yang merupakan hasil
dari semua operasi bisnis sejak perusahaan didirikan hingga saat ini
(Dzikir Nurul et al., 2020). Suatu perusahaan dikatakan bernilai baik
jika kinerjanya juga baik. Nilai suatu perusahaan dapat tercermin
dari harga sahamnya. Jika nilai saham tinggi maka dapat di katakan
nilai perusahaan juga baik. Karena menurut Fana & prena (2021)
tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah meningkatkan nilai
perusahaan dengan meningkatkan kemakmuran pemilik atau
pemegang sahamnya.

Teori keagenan membahas dinamika antara berbagai pihak
dalam suatu perusahaan, khususnya prinsipal dan agen. Teori
mendefinisikan hubungan kontraktual yang ada antara prinsipal yang
merupakan pemilik atau pemegang saham dan agen, yang merupakan
manajemen perusahaan yang diberi wewenang (Wardoyo et al., 2022).
Teori agensi ini mendefinisikan hubungan kontraktual antara agen,
yang merupakan manajemen perusahaan yang berwenang, dan
prinsipal, yang merupakan pemilik atau pemegang saham. Gagasan
teori keagenan menerapkan hubungan keagenan antara prinsipal
(investor) dan agen (manajemen). Teori ini menjelaskan bagaimana
proses pengambilan keputusan perusahaan dipisahkan dari kepemilikan
saham. Prinsipal suatu korporasi beradaptasi dengan manajer.
Sementara agen adalah orang yang diberi wewenang untuk
menjalankan bisnis, pemilik adalah orang yang memberi instruksi
kepada agen tentang cara bertindak atas nama pemilik. Singkatnya,
pemilik akan mendelegasikan kendali kepada agen dan melakukan yang
terbaik untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Erawati &
Cahyaningrum, 2021).

Rasio likuiditas yaitu CR mengisyaratkan kesanggupan perusahaan
dalam membayar kewajiban jangka pendek pada saat ditagih secara
keseluruhan (Kasmir, 2010). Nilai CR hendaknya lebih dari pada 1, sebab
nilai CR di bawah 1 merupakan gejala kesulitan likuiditas karena
perusahaan tidak berada posisi mampu membayar utang jangka pendek,
sedangkan rasio yang terlampau tinggi mengindikasikan modal kerja tidak
dimanfaatkan secara efisien (Agha, et al., 2014). Berpijak pada gagasan ini,
CR yang terlampau tinggi menandakan besarnya dana menganggur yang
tidak digunakan secara optimal bagi kepentingan bisnis sehingga dapat
menurunkan profitabilitas.
BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, setiap Rapat
Dewan Gubernur bulanan dan di implementasikan pada operasi moneter
yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar
uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (Jayanti, et al.,
2016)

Sudah sewajarnya bank di seluruh Indonesi patuh dan taat kepada Bank
Indonesia (BI) yang berperan sebagai bank sentral yang mempunyai otoritas
moneter, perbankan dan sistem pembayaran negara.Bank Indonesia
memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui
instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.Kebijakan moneter
melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat
mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Kenaikan BI rate
mengakibatkan ketatnya likuditas perbankan, sehingga pihak bank kesulitan
mendapatkan dana murah dari pihak ketiga (giro, tabungan, deposito). Hal
ini mengakibatkan cost of fund bank bertambah/tinggi. Akibatnya, ketika
terjadi peningkatan bunga kredit yang tinggi, nilai usaha nasabah sudah
tidak sebanding lagi dengan pembiayaan yang diberikan. Apabila nasabah
sudah mulai keberatan dengan adanya suku bunga yang tinggi maka akan
menaikkan kemungkinan kredit macet.

Rasio likuiditas atau rasio lancar merupakan rasio yang digunakanuntuk
mengukur seberapa besar likuiditas perusahaan. Rasio lancar merupakan
perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio ini dapat
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka
pendeknya (Horne dan Wachowicz, 2009).
Sebuah perusahaan dalam menjalankan operasinya membutuhkan dana
yang sangat besar, baik untuk produksi maupun untuk investasi. Kebutuhan
dana ini tidak dapat sepenuhnya dipenuhi menggunakan modal sendiri. Oleh
karena itu, perusahaan harus melakukan peminjaman dana ke pihak lain
ataupu melakukan penundaan pembayaran beberapa kewajiban. Utang yang
dimiliki oleh perusahaan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak
menambahbeban bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menyebabkan
kerugian. Rasio utang dalam sebuah laporan keuangan menunjukkan
seberapa besar aset yang dibiayai dengan utang. Rasio ini menekankan
pada peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan
menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan
utang (Horne dan Wachowicz, 2009). Dengan mengetahui seberapa besar
persentase utang yang dimiliki, perusahaan dapat mencegah terjadinya gagal
bayar. Semakin besar rasio lancar, maka menunjukkan semakin besar
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal
ini menunjukkan perusahaan melakukan penempatan dana yang besar pada
sisi aktiva lancar. Penempatan dana yang terlalu besar pada sisi aktiva
memiliki dua efek yang sangat berlainan. Di satu sisi, likuiditas perusahaan
semakin baik. Namun di sisi lain, perusahaan kehilangan kesempatan untuk
mendapatkan tambahan laba, karena dana yang seharusnya digunakan untuk
investasi yang menguntungkan perusahaan, dicadangkan untuk memenuhi
likuiditas. Semakin besar rasio ini,semakin besar likuiditas perusahaan.
Menurut Horne dan Wachowicz (2009) likuiditas perusahaan berbanding
terbalik dengan profitabilitas. Maksudnya, semakin tinggi likuiditas
perusahaanmaka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba semakin
rendah.

Trade-off theory menjelaskan pertukaran antara manfaat pajak dengan
pengorbanan yang ditimbulkan sebagai dampak dari penggunaan utang
sebagai pendanaan perusahaan (Bringham dan Houston, 2011). Pendanaan
perusahaan yang bersumber dari utang memiliki keuntungan berupa
penghematan pajak, namun terdapat pula kelemahannya yaitu beban bunga
atau biaya kebangkrutan yang harus ditanggung perusahaan (Butt, et al.,
2013) Teori ini berasumsi bahwa perusahaan akan menggunakan utang
sampai tingkat tertentu guna memaksimalkan nilai perusahaan dengan
memanfaatkan pajak akibat dari penggunaan utang (Setiawati dan Putra,
2015). Perusahaan diyakini akan terus menambah jumlah utangnya selama
manfaat yang diperoleh lebih besar dari pada beban yang ditanggung oleh
perusahaan.
Pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dapat tercermin dari
DER, yang menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi
seluruh kewajibannya (Putra dan Suardikha, 2016). Babalola dan Abiola
(2013) berpendapat bahwa perbandingan DER yang bisa diterima yaitu 2:1,
artinya maksimal jumlah utang yang disarankan yaitu dua kali banyak
modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang pendanaannya yang
lebih banyak bersumber dari utang akan menerima manfaat berupa
pengurangan bunga utang pada perhitungan penghasilan kena pajak
memeperkecil proporsi beban pajak sehingga proporsi laba bersih menjadi
lebih besar atau tingkat profitabilitasnya semakin tinggi (Sartono, 2014).

Menurut Kasmir (2016), bahwa: “rasio solvabilitas merupakan rasio
yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai
dengan utang..Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan debt to
assets ratio, debt to equity ratio dan times interest earned ratio. Menurut
Fred Weston dalam Kasmir rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi
sebagai berikut :
a. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik)
sebagai marjin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana
yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung
oleh kreditor.
b. Dengan pengadaan dana melalui hutang, pemilik memperoleh
manfaat, berupa tetap dipertahannannya penguasaan atau
pengendalian perusahaan.
c. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang
dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus
dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar.( Kasmir ,
2016).
Apabila dari hasil perhitungan, perusahaan tenyata memiliki solvabilitas
yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar,
tetapi juga ada kesempatan mendapat laba besar. Apabila perusahaan
memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian
lebih kecil, terutama pada perekonomian menurun. Dampak ini juga
mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat
perekonomian tinggi. (Kasmir,2016)

Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan asset
dengan melihat tingkat aktivitas aset. Rasio aktivitas mengukur seberapa
efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber dayang yang dimiliki.
Dalam financial ratio analysis ini, aktivitas yang rendah pada tingkat
penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang
tertanam pada aktiva. Di dalam menganalisis efektifitas persediaan
terdapat beberapa masalah yang perlu diketahui. Pertama, penjualan
dilakukan menurut harga pasar. Kedua, penjualan terjadi sepanjang
periode (tahun dan sebagainya), sedangkan persediaan menunjukkan posisi
pada suatu tanggal tertentu. Penggunaan persediaan rata-rata antara awal
dan akhir periode dalam analisis efektivitas persediaan akan lebih baik
Rasio yang digunakan. Umumnya meliputi rasio- rasio sebagai berikut
dengan rumus dari rasio efisiensi:
 Sales to Liquid Assets adalah rasio yang membandingkan antara
totalPenjualan dengan Aktiva liquid.
 Sales to Receivable adalah rasio yang membandingkan antara
totalPenjualan dengan Piutang.
 Sales to Inventories adalah rasio yang membandingkan antara
totalPenjualan dengan Persediaan Barang.
 Sales to Current Assets Adalah rasio yang membandingkan
antaratotal Penjualan dengan Aktiva Lancar.
 Sales to Fixed Assets adalah rasio yang membandingkan antara
totalPenjualan dengan Aktiva Tetap.
 Sales to Total Assets adalah rasio yang membandingkan antara
totalPenjualan dengan Total Aktiva.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan gambaran tentang tingkat
efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini sebagai
ukuran apakah pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh tingkat
pengembalian yang pantas atas investasinya yang melihat kemampuan
perusahaan menghasilkan laba. Menurut pendapat dari Werner (2013) Rasio
profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
keuntungan. Rasio laba ini pada umumnya diambil dari laporan keuangan
laba-rugi. Profitabilitas mendapat tempat tersendiri dalam penilaian perusahaan.
Hal ini mudah dipahami karena secara sadar perusahaan didirikan memang untuk
memperoleh laba. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba dengan tingkat penjualan, aset, dan tindakan tertentu dalam
jangka waktu tertentu. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menunjukan
bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan tinggi (Devi dan Dewi, 2019).
Rasio yang digunakan. Umumnya meliputi rasio-rasio sebagai berikut:
 Return on Equity (ROE)
Return on Equity adalah rasio yang membandingkan antara Laba
bersih setelah pajak dengan Modal sendiri. Return on Equity
merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi
ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini
digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih
yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam
total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih
terhadap ekuitas. Return on Equity merupakan kemampuan dalam
menghasilkan laba atas modal sendiri (pemegang saham).
 Net profit margin (NPM)
Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.
Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap
penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil
pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan
beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum
pajak penghasilan di sini adalah laba operasional ditambah
pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan
beban dan kerugian lain-lain. Net profit margin adalah rasio yang
membandingkan antara Laba bersih setelah pajak dengan
Penjualan.
 Return on Investment (ROI)
Menurut Syamsudin (2011) mengartikan singkatan ROI atau
Return on Investment adalah skala perbandingan antara laba
bersih setelah pajak dengan total. Menurut Kasmir (2015)
mengatakan rumus ROI sebagai rasio pengembalian atau hasil
(return) atas aktiva yang digunakan suatu pihak dalam perusahaan.
Di samping itu, ROI adalah skala pengukur efektivitas manajemen
suatu transaksi investasi.

Pada dasarnya rasio keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima)
macam kategori, Menurut Halim (2016) Rasio keuangan dapat
dikelompokkan sebagai berikut :
a. Rasio Likuiditas
Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas menunjukkan tingkat
kemudahan relative suatu aktiva untuk segera dikonversi ke dalam kas
dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai; serta tingkat kepastian tentang
jumlah kas yang dapat diperoleh. Kas merupakan suatu aktiva yang
paling likuiditas. Menurut Kasmir (2015), Rasio likuiditas ialah
kemampuan sebuah perusahaan dalam hal memenuhi kewajibankewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Likuiditas, secara
spesifik mencerminkan tersedianya dana yang dimiliki oleh perusahaan
untuk memenuhi seluruh hutang yang akan jatuh tempo. Antara lain:
 Current ratio (CR).
Current ratio adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi
jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi
kebutuhan hutang jangka pendek ketika jatuh tempo
 Quick Rasio (QR)
Quick Rasio adalah rasio cepat dimana ukuran uji solvensi jangka
pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar karena
pembilangnya mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva
lancar yang sedikit tidak likuid dan kemungkinan menjadi sumber
kerugian.
 Cash Ratio
Cash Ratio adalah rasio kas dan Bank dengan Hutang lancar,
untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang
lancarnya tanpa menggunakan piutang dan persediaan.
Di dalam penelitian ini, saya memilih indikator Current Rasio (CR) sebagai
Rasio Likuiditas.
b. Rasio Solvabilitas
Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan
memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Analisis solvabilitasperusahaan
berbeda dengan analisis likuiditas. Pada analisis likuiditas jangka waktu
biasanya pendek untuk peramalan arus kas dan untuk analisis solvabilitas
menggunakan jangka waktu yang panjang untuk peramalanya. Menurut
Kasmir (2018) Rasio solvabilitas digunakan sejauh mana aktiva
perusahaan dibiayai dengan hutang,Artinya seberapa besar beban utang
yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.
Rasio ini memaparkan jumlah asset perusahaan yang dimiliki oleh
pemegang saham dibandingkan dengan asset yang dimiliki oleh kreditor
(pemberi utang). Pendapat lain dari ahli yang memberikan pendapatnya
mengenai arti dari Rasio Solvabilitas adalah Werner, dalam
bukunya Werner (2013) menyebutkan Rasio solvabilitas adalah
rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaaan dalam mengelola
dan melunasi kewajibanya. Rasio solvabilitas (leverage) terdiri dari 8,
antara lain ;
 Debt To Equity Ratio (DER)
Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang
yang dipakai untuk membiayai asset perusahaan. Tingkat rasio
yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi
utang terhadap modal semakin kecil.Rasio ini memperlihatkan
bahwa dana pinjaman yang segera jatuh tempo akan ditagih
dibanding modal yang dimiliki. Batas terendah dari rasio ini
adalah 100% atau 1 : 1.
 Debt to Total Asset (DAR)
Debt ratio menurut Kasmir (2019) merupakan rasio utang yang
digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang
dengan total aset. Dengan kata lain, seberapa besar aset
perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang
perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Dimana ratio
ini disebut sebagai rasio yang melihat perbandingan hutang
perusahaan.
 Time Interst Earned
Times Interest Earned atau jumlah kali perolehan bunga menurut
Kasmir (2019) merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana
pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa
malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya.
Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga, dalam jangka
panjang menghilangkan kepercayaan dari para kreditor. Bahkan
ketidakmampuan menutup biaya tidak menutup kemungkinan
akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari kreditor. Lebih
dari itu, kemungkinan perusahaan menuju ke arah pailit semakin
besar. Rasio kelipatan atas kemampuan membayar bunga,
semakin banyak rasio kelipan membayar bunga, maka perusahaan
mampu untuk membayar bunga dengan baik

Rasio keuangan adalah analisis yang menggunakan data dalam
laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Rasio ini
digunakan untuk menilai saham mana yang layak dibeli dan mana yang
layak dijual. Berbagai jenis rasio keuangan digunakan untuk menilai
perusahaan dari berbagai aspek. Investor dapat menganalisis perusahaan
secara komprehensif. Pinntek.com
Menurut Halim (2016) analisis rasio keuangan merupakan rasio yang
pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka didalam atau
antara laporan laba-rugi dan neraca. Kasmir (2016). Rasio keuangan
merupakan
kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan
dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat
dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan
keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan.
Akuntansi poliban,

Laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan , dan arus kan eitas yang bermanfaat bagai
sebagaian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan
keputusan ekonomis. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang
dipercayakan kepada mereka, Dalam rangka mencapai tujuan tersebut
laporan keuangan menyajikan informasi mengenai etiitas yang meliputi;
aset, liabilitas, ekuitas ,pendapaatan dan beban. Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan sesuai PSAK 1, PSAK 2, PSAK 3, PSAK 25 dan ISAK 17

Menurut Supriyono, (2018) Konsep teori keagenan (Agency Theory)
yaitu hubungan kontraktual atara prinsipal dan agen. Hubungan ini
dilakukan untuk suatu jasa dimana princial memberi wewenang kepada
agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan
mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan
sehingga memanimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan
penghindaran pajak
Teori Keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang
berhubungan dengan perjanjian antar anggota diperusahaan .Teori ini
menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan
memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Hubungan keagenan
merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal)
memerintah orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal
serta memberi wewenan kepada agen membuat keputusan yang terbaik
bagi prisipal, Ichsan (2013). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang
sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang
diperintahkan oleh prinsipal .
Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal
untuk kepentingannya sendiri. Dalam penelitian ini, pemerintah adalah prinsipal
sedangkan perusahaan adalah agen. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal
memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan
perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih
mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga
meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran
pajak. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk pengambilan
keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya
dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer
perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan
kebijakannya untuk meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan
mempertimbangkan berbagai macam hal seperti sales growth atau leverage.
Teori keagenan-hestanto
Sales growth yang semakin meningkat tentunya menggambarkan
laba yang semakin meningkat pula sehingga manajer akan berfikir untuk
memaksimalkan labanya dengan cara apapun. Begitu juga dengan leverage,
kebijakan leverage yang digunakan oleh para manajer untuk memperoleh
pendanaan dari eksternal demi kelangsungan operasional akan
meningkatkan bunga namun memperkecil beban pajak karena semakin
besar perlindungan pajak. Kedua hal tersebut menjadipertimbangan manajer
dalam memutuskan kebijakan untuk memaksimalkan labanya. Teori
keagenan-hestant

Menurut teori ketergantungan sumber daya (Resource Dependence Theory)
yang dikemukakan oleh Pfeffer dan Salancik (1978), organisasi tidak beroperasi
secara mandiri, melainkan bergantung pada sumber daya eksternal seperti
informasi, modal, tenaga kerja, dan dukungan stakeholder untuk kelangsungan dan
pertumbuhannya. Keberagaman gender dalam dewan direksi dipandang sebagai
aset strategis yang krusial bagi perusahaan untuk mengelola ketergantungan sumber
daya eksternal dan meningkatkan legitimasi. Kehadiran perempuan dalam dewan
direksi dapat memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan. Pertama, perempuan
cenderung membawa gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan partisipatif,
yang dapat meningkatkan kualitas diskusi dan deliberasi dalam pengambilan
keputusan strategis (Adams & Ferreira, 2009). Kedua, keberagaman gender dapat
meningkatkan efektivitas monitoring karena penelitian menunjukkan bahwa
perempuan cenderung lebih teliti, risk-averse, dan memiliki standar etika yang lebih
tinggi dalam pengawasan manajemen (Carter et al., 2003). Ketiga, keberagaman
gender dapat meningkatkan legitimasi perusahaan di mata stakeholder dan
memperluas akses ke sumber daya eksternal melalui network yang lebih beragam.
Dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia, board gender diversity
dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Profitabilitas. Industri
manufaktur menghadapi kompleksitas operasional yang tinggi, persaingan yang
ketat, dan tekanan untuk terus berinovasi. Keberagaman perspektif yang dibawa
oleh female directors dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang
pasar baru, mengelola risiko operasional dengan lebih baik, dan meningkatkan
hubungan dengan stakeholder yang semakin baik.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme corporate
governance yang dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan
pemegang saham untuk mengurangi konflik keagenan. Berdasarkan teori agensi
Jensen & Meckling, (1976), konflik kepentingan antara principal (pemilik) dan
agent (manajemen) terjadi karena manajer cenderung bertindak oportunistik untuk
memaksimalkan utilitas pribadi mereka, seperti memperoleh kompensasi
berlebihan, menghindari risiko bisnis yang menguntungkan, atau menggunakan
sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya dapat
menurunkan nilai perusahaan dan merugikan pemegang saham. Konflik ini dapat
diminimalkan ketika manajemen juga memiliki kepemilikan saham dalam
perusahaan, karena ketika manajer memiliki saham, mereka akan ikut andil untuk
meningkatkan kinerja perusahaan karena mereka juga akan mendapat keuntungan
dari sana, sehingga terjadi keselarasan kepentingan (alignment of interest) antara
manajer sebagai pengelola dan manajer sebagai pemilik perusahaan. Menurut
Komang et al., n.d. (2018) mekanisme corporate governance yang baik dapat
mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang lebih berhati-hati dan
transparan dalam pelaporan keuangan, serta cenderung meningkatkan motivasi
manajerial untuk mendorong profitabilitas perusahaan.

Menurut teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling, (1976),
terdapat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen
(agent), di mana agent cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi seperti
peningkatan gaji atau diversifikasi risiko yang tidak selaras dengan maksimalisasi
nilai pemegang saham, sehingga menimbulkan biaya agensi (agency costs) berupa
pengeluaran monitoring, bonding, dan residual loss. Dalam konteks ini,
kepemilikan institusional muncul sebagai mekanisme utama untuk mengurangi
biaya agensi tersebut, karena investor institusional seperti dana pensiun, reksa dana,
atau perusahaan asuransi yang memiliki saham dalam jumlah besar dapat
melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas manajemen guna melindungi nilai
investasi mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Shleifer & Vishny (1997), investor
institusional tidak hanya memiliki keahlian analisis keuangan yang mendalam,
sumber daya riset yang melimpah, serta akses informasi internal yang lebih luas
dibandingkan investor ritel, tetapi juga kemampuan untuk memengaruhi keputusan
strategis melalui hak suara di rapat pemegang saham. Pengawasan yang efektif ini
pada akhirnya mendorong manajemen untuk lebih fokus pada efisiensi operasional,
pengelolaan risiko yang optimal, dan penciptaan nilai jangka panjang, yang
tercermin dalam peningkatan indikator Profitabilitas seperti Return on Assets
(ROA).

Board gender diversity mengacu pada representasi perempuan dalam
dewan direksi perusahaan, yang mencerminkan keberagaman gender dalam
struktur pengambilan keputusan strategis. Dewan direksi berperan penting dalam
menyediakan sumber daya bagi perusahaan melalui empat fungsi utama. Pertama,
memberikan saran atau masukan kepada manajemen berdasarkan pengalaman dan
wawasan mereka. Kedua, menjadi perwakilan yang meningkatkan reputasi dan
kredibilitas perusahaan di mata stakeholders. Ketiga, berfungsi sebagai jembatan
antara perusahaan dengan pihak eksternal seperti investor, mitra bisnis, dan
komunitas industri. Keempat, memberikan akses terhadap dukungan, komitmen,
serta sumber daya strategis dari pihak luar seperti lembaga keuangan, pemasok,
dan pelanggan (Hillman & Dalziel, 2003).
Keberadaan perempuan dalam dewan direksi diharapkan dapat
memperkuat fungsi-fungsi tersebut melalui perspektif yang lebih beragam, seperti
peningkatan sensitivitas sosial, dan gaya kepemimpinan yang kolaboratif. Oleh
karena itu, penelitian ini menempatkan board gender diversity sebagai variabel
moderasi yang diduga mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara
kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dengan Profitabilitas
Perusahaan.

Menurut Putri & Prabowo (2025) kepemilikan institusional adalah jumlah
kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, perusahaan asing, dan lembaga
keuangan seperti asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi profesional
lainnya. Afrika & Author, (2021) sebagai pihak yang memiliki kekuatan modal
dan akses terhadap informasi, institusi memiliki kemampuan untuk menekan
perilaku oportunistik manajer melalui pengawasan yang lebih intensif. Septiana
dkk., (2025) menegaskan bahwa keberadaan kepemilikan institusional dapat
menjadi alat kontrol eksternal yang penting terhadap keputusan-keputusan yang
berdampak pada aspek kepatuhan. Erawati dan Wahyuni (2019) menjelaskan
bahwa besarnya kepemilikan institusional mempengaruhi kekuatan institusi untuk
mengawasi dan mendorong manajer untuk mengoptimalkan Profitabilitas
perusahaan. Disisi lain Anisah dan Hartono (2022) menjelaskan bahwa jenis
perusahaan yang sangat terdesentralisasi memiliki masalah keagenan antara agen
dan prinsipal

Resource Dependence Theory yang dikembangkan oleh Pfeffer &
Salancik (1978) menjelaskan bahwa organisasi tidak dapat memenuhi kebutuhan
sumber dayanya secara mandiri dan harus bergantung pada lingkungan eksternal
untuk bertahan dan berkembang. Teori ini memandang memerlukan kerja sama
dengan pihak eksternal untuk memperoleh sumber dayanya seperti modal,
informasi, legitimasi, dan akses ke pasar. Pfeffer & Salancik (1978) berpendapat
bahwa ketergantungan organisasi terhadap sumber daya eksternal menciptakan
kondisi ketidak pastian yang dapat mempengaruhi kinerja maupun pengambilan
keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Untuk mengurangi
ketergantungan dan mengelola sumber dayanya sendiri, perusahaan dapat
menggunakan berbagai strategi seperti membuka cabang, merger, dll termasuk
pembentukan board of director yang dapat menyediakan akses ke resources dan
networks yang dibutuhkan. Hillman, Withers, dan Collins (2009) mereka
menemukan bahwa board diversity dalam berbagai dimensi termasuk gender,
pengalaman, dan network connections dapat meningkatkan kemungkinan
Perusahaan untk bergantung pada sumber daya eksternal.
Resource Dependence Theory memberikan landasan untuk memahami
peran board gender diversity sebagai sumber daya strategis yang dapat
meningkatkan Profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini, gender diversity
tidak hanya dipandang sebagai isu keadilan sosial atau hanya sekedar patuh
terhadap regulasi, tetapi sebagai sumber daya untuk perusahaan yang membawa
manfaat nyata terhadap perusahaan. Female directors yang cenderung lebih teliti
dalam analisis risiko, lebih waspada terhadap potensi masalah, dan memiliki gaya
kepemimpinan yang lebih kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas monitoring
dan kualitas keputusan strategis yang pada akhirnya berdampak positif terhadap
Profitabilitas. Ketika dikombinasikan dengan struktur kepemilikan yang optimal,
diversity dapat memperkaya sumber daya perusahaan dan meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan

Agency Theory pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling, (1976)
untuk menjelaskan hubungan keagenan yang terjalin antara pemilik modal
(principal) dan manajer (agent). Konsep dasar teori ini adalah adanya kontrak
implisit maupun eksplisit antara principal dan agent, di mana agent diberi
wewenang untuk mengambil keputusan atas nama principal dengan harapan agent
akan bertindak demi kepentingan terbaik principal.
Asumsi fundamental Agency Theory adalah bahwa setiap individu bertindak
rasional dan berusaha memaksimalkan utilitas pribadi mereka. Dalam hubungan
keagenan, terdapat tiga asumsi utama pertama, konflik kepentingan antara principal
dan agent karena perbedaan tujuan kedua, perbedaan informasi di mana agent
memiliki informasi lebih lengkap tentang operasi perusahaan dibandingkan
principal dan ketiga, agent cenderung risk-averse sementara principal lebih riskneutral. Berdasarkan teori ini bahwa perilaku oportunistik agent dapat
diminimalkan melalui desain kontrak yang tepat, sistem insentif yang selaras, dan
mekanisme monitoring yang efektif (Jensen & Meckling, 1976).

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja
manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional
maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi
tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Investor institusional dapat
mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga
mengurangi peluang terjadinya tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan.
Menurut Annisa (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik
institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan
mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa
manajer untuk meminimalkan tindakan tax avoidance. Kepemilikan institusional
berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan
tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat
pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan meminimalkan
beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin
besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam
jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan
lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar
kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Rachmawati
dan Triatmoko, 2007).
Richardson dan Lanis (2007) menyatakan hubungan negatif antara ukuran
perusahaan dengan tindakan meminimalkan pajak. semakin besar perusahaan maka
akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan
besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat
suatu perencanaan pajak yang baik (political power theory).

Komite audit bertugas melakukan control dalam proses penyusunan laporan
keuangan perusahaan untuk menhindari kecurangan pihak manajemen.
Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada
perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung good corporate
governance (Andriyani, 2008).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pohan, 2008) menemukan bahwa jika
jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI
yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang maka akan meningkatkan tindakan
meminimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Menurut Annisa dan Kurniasih
(2012), Dewi dan Jati (2014) dalam penelitiannya bahwa keberadaan komite audit
memiliki pengaruh terhadap tax avoidance dengan menunjukkan bahwa semakin
banyak komite audit yang ada dalam suatu perusahaan maka dapat meminimalkan
praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Pengaruh corporate governance yang diproksikan ke dewan komisaris
dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memengaruhi pihak manajemen
untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005). Komisaris
Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan
perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Kehadiran
komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan
kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka
pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat
oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar
meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan
manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi
biaya-biaya termasuk pajak dengan begitu manajemen akan berusaha untuk
meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Diharapkan semakin besar proporsi
komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah
penghematan pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari,
2005) .

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan.
Tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik
dan kreditur corporate governance dalam proses insentif yang membentuk
motivasi manajer. Pemilik akan berusaha membuat berbagai strategi untuk
mencapai tujuan perusahaan, setelah strategi ditentukan maka langkah selanjutnya
akan mengimplementasi strategi dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki
perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kesemua tahapan tersebut tidak
terlepas dari peran pemilik dapat dikatakan bahwa peran pemilik sangat penting
dalam menentukan keberlangsungan perusahaan. Dalam hal ini struktur
kepemilikan dibedakan menjadi dua yaitu kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional.
Kepemilikian institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan
besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga
biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk
mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara
profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian
terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Gusti,
2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khurana, 2009) adalah besar kecilnya
konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan
meminimalkan pajak perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan
besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan cara tertentu. Menurut (Rinaldi ,
2015) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan
untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang memiliki total aset besar
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu
menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total
aset sedikit atau rendah. Menurut Darmadi (2013), ada dua cara penghitungan
nilai kekayaan perusahaan yaitu dengan melihat total aset atau total nilai
perusahaan. Total aset adalah total nilai buku dari aset menurut catatan akuntansi
dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur
keuangan.

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan
publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk
oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik
merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Bahkan perusahaan-perusahaan
yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban
untuk membentuk komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit
eksternal berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal.
Pohan (2008) menyebutkan sejak direkomendasi corporate governance di
Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum
dalam struktur corporate governance perusahaan publik. Komite ini berfungsi
sebagai pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua entimen untuk
membentuk dan memiliki komite audit yang di ketuai oleh komisaris independen.
Komite audit bertugas untuk melakukan control dalam proses penyusunan laporan
keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen.
Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada
perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik.
Jenis tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang diangkat sebuah
perusahaan yang satu tidak pernah sama persis dengan perusahaan yang lain. Hal
ini disebabkan adanya perbedaan skala, jenis usaha, kebutuhan dan domisili
masing- masing perusahaan. Walaupun demikian, tugas dan tanggung jawab
Komite Audit tidak boleh menyimpang dari tugas dan tanggung jawab Board of
commissioner.
Wewenang Komite Audit harus meliputi:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan.
3. Mengusahakan saran hukum dan saran professional lainnya yang
   independen apabila dipandang perlu.
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai,
   apabila dianggap perlu

Komisaris independen didefenisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi
dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan
afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur
pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut paraturan
yang di keluarkan di BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan
jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai
pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya
tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu
komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan
merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham
(Pohan, 2008)

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya
keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat
adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan
pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai
hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah
semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus)
dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara
untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal.
Penghindaran pajak secara legal disebut dengan tax avoidance.
Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang masih berada didalam
bingkai perundang-undangan perpajakan. Tax avoidance adalah upaya efisiensi
beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang
bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Pengertian tax avoidance atau
penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak
dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2002) dalam
(Budiman dan Setiyono, 2012).
Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk
meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelamahan
(loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Lim (2011) mendefinisikan tax
avoidance sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan
ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban
pajak. Zain (2007) menyatakan bahwa tax avoidance merupakan pengaturan untuk
meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan
akibat pajak yang ditimbulkannya. Tax avoidance bukan pelanggaran
undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi,
menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara
yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.
Tax avoidance telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak
yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara
(Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam konteks perusahaan, Tax Avoidance
Sengaja dilakukan oleh perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat
pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan cash flow
perusahaan. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha
dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi
masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Dalam bukunya
perencanaan pajak (2008). Suandy memaparkan beberapa faktor yang memotivasi
wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus
   dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar,
   semakin besar pula cenderungan wajib pajak untuk melakukan
   pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus,
   semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu
   pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak
   untuk melakukan pelanggaran, dan besar sanksi, semakin ringan sanksi
   yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar
   kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas terutama untuk yang
telah terdafatar dipasar modal, seringkali terjadi pemisahan antara pengelola
perusahaan (pihak manajemen) dengan pemilik perusahaan (pemegang saham). Di
samping itu untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tanggung
jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya apabila
perusahaan mengalami kebangrutan, maka modal sendiri yang telah disetorkan
oleh para pemilik perusahaan mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi
pemilik tidak akan diikutsertakan untuk menutup kerugian tersebut. Dengan
demikian memungkinkan munculnya masalah-masalah keagenan (agency
problem).
Masalah keagenan muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik
perusahaan dengan pihak manajemen, dan antara pemegang saham dengan
pemegang obligasi. Tujuan normatif pengambilan keputusan keuangan yang
menyatakan bahwa keputusan diambil untuk memaksimumkan kemakmuran
pemilik perusahaan, hal tersebut benar apabila pengambilan keputusan keuangan
pihak manajemen memang mengambil keputusan dengan maksud untuk
kepentingan para pemilik perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2012). Problem
keagenan antara pemegang saham dengan pihak manajer potensial terjadi bila
manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran
pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk
memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri terjadilah conflict of interest. Untuk
meyakinkan bahwa manajer bekerja mengeluarkan biaya yang disebut agency cost
yang meliputi antara lain: Pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi
yang meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan, serta
oportunity cost yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera
mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham (Atmaja, 2008).
Penerapan corporate governance didasarkan pada teori agensi. Teori agensi
mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang
ada. Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan
dengan pengendali perusahaan atau masalah keagenan. Corporate governance
diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dengan
manajer. Dengan kata lain yakni corporate governance diharapkan akan dapat
berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keuangan.
Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas
kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal hanya tertarik
kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan.
Dengan adanya kompensasi yang diberikan atas kerugian fiskal selama lima tahun
berturut-turut maka akan membuat perusahaan tersebut terhindar dari tingginya
pembayaran beban pajak. Sehingga, terhadap perusahaan mengenai adanya
pemberian kompensasi rugi fiskal dapat menguntungkan pihak principal atau
pemegang saham dan manajemen.

Pengendalian internal sangat penting bagi perusahaan, dengan pengendalian
yang baik maka sangat sulit bagi pihak-pihak lain untuk dapat melakukan suatu
tindakan Fraud. Good Corporate Governance adalah merupakan suatu tata Kelola
perusahaan yang baik yang perlu diterapkan perusahaan dalam menjalankan
kegiatannya agar terhindar dari praktik kecurangan. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Sukadwilinda, Ratnawati, (2014) yang menyatakan bahwa
pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.
Hal ini sejalan dengan penelitian Rusman Soleman (2013) menjelaskan bahwa
Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Hal
ini menunjukan bahwa pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengeleminsasi
faktor-faktor pendorong terjadinya kecurangan dengan menerapkan prinsip prinsip
Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran,
integritas dan partisipasi.

Good Corporate Governance adalah merupakan ssebuah tata kelola pada
perusahaan yang baik dengan tujuan agar setiap perusahaan dapat terstruktur serta
terhindar dari adanya kecurangan. Dilansir soocadesign.com (2015), apabila Good
Corporate Governance dijalankan secara optimal dapat berpengaruh terhadap
proses pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja serta pemahaman
menyeluruh dari pihak manajemen perusahaan. Penerapan Good Corporate
Governance yang berkelanjutan juga dapat mengarahkan perusahaan dalam
memitigasi risiko, menjaga standar kualitas produk, dan meningkatkan akses
investasi dan pendanaan

Pengendalian internal merupakan kebijakan yang perlu diterapkan didalam
suatu perusahaan dengan tujuan untuk melindungi seluruh asset perusahaan tersebut
sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Fuad (2015) menyampaikan
bahwa terdapat tiga hal yang dapat dijadikan latar bekalang individu untuk
melakukan perilaku kecurangan (fraud) atau yang dikenal pada masyarakat dengan
istilah fraud triangle. Pada fraud triangle terdapat 3 hal penting, yaitu kesempatan
(opportunity), tekanan (pressure) dan sikap pembenaran atas perilaku maupun
tindakan yang dilakukan (rationalization). Perusahaan yang mengalami fraud
memungkinkan seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi
laporang keuangan.

Menurut (Anugerah, 2014) Good Corporate Governance adalah suatu tata
kelola perusahaan yang baik, setiap bisnis yang dijalankan tentu ingin memiliki tata
kelola yang baik agar dapat terhindar dari praktik kecurangan. Good Corporate
Governance sangat penting di lakukan agar tujuan dari perusahaan dapat terstruktur
dengan nilai-nilai perusahaan yang berlandaskan moral, etika, dan budaya. Tunggal
(2013) mengungkapkan bahwa Good Corporate Governance adalah merupakan
sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola, mengawasi dan mengatur pada
proses pengendalian kegiatan usaha yang memiliki tujuan untuk menaikkan harga
atau nilai saham perusahaan, sekaligus berfungsi sebagai sikap atau bentuk
perhatian perusahaan kepada karyawan, masyarakat sekitar dan pemangku
kepentingan atau para pemilik saham dan modal. Sedangkan Agoes (2012)
menyampaikan bahwa Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem
yang berkaitan dengan hubungan antara peran jajaran komisaris peran dari direksi,
stakeholders, dan investor. Proses yang transparan kerap dikaitkan dengan tata
kelola perusahaan yang baik yang berfungsi untuk menentukan tujuan serta arah
perusahaan, target dan penilaian kinerjanya.
Menurut Kusmastuti (2013), Good Corporate Governance merupakan
sistem tentang tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua
faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang
berkaitan dengan regulator atau aturan-autran perusahaan yang akan diterapkan.
Sutedi (2015) menyampaikan, bahwa Good Corporate Governance adalah sebuah
proses dan sebuah struktur yang dapat digunakan oleh pihak internal perusahaan
(komisarsi, direksi, dewan pengawas atau board of director, investor dan
stakeholder lainnya) untuk terus meningkatkan kemajuan usaha dan akuntabilitas
pada perusahaan berguna untuk mewujudkan nilai para pemegang saham dan
pemangku kepentingan dalam waktu yang lama dengan tetap memberikan perhatian
pada kepentingan stakeholder lainnya, yang berlandaskan berdasarkan peraturan
perundang- undangan serta nilai etika yang berlaku.

Pengendalian Internal
Menurut Hery (2013) Dalam pengendalian internal terdapat 4 struktur
organisasi yang di cakup olehnya, yaitu, metode dan ukuran yang dikordinasi
bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian serta keandalan
data pada bidang akuntansi, mendorong terciptanya efisiensi dan dipatuhinya
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh menjemen. Selain itu fungsi pengendalian
internal juga harus memberikan keyakinan serta kepastian atas :

1. Transaksi yang dicatat adalah benar dan ada eksistensi. Tidak dapat
   menyajikan atau memberikan transaksi yang fiktif dan yang sebenarnya
   tidak ada pada catatan akuntansi.
2. Seluruh transaksi yang ada atau terjadi, harus dicatat. Perusahaan harus
   memiliki prosedur untuk memiliki pengendalian dari pencegahan
   penghilangan transaksi.
3. Setiap transaksi yang sudah dicatat harus disajikan sesuai dengan nilai
   aslinya. Hal ini dilakukan demi menjaganya ke akuratan informasi pada
   setiap transaksi akuntansi.
4. Transaksi harus diklasifikasikan pada perkiraan yang sesuai. Hal ini
   bertujuan agar perusahaan dapat mengklasifikasikan yang sesuai dengan
   perkiraan didalam jurnal laporan keuangan agar dapat dinyatakan dengan
   wajar.
5. Seluruh transaksi harus dicatat pada waktunya. Hal ini bertujuan agar
   mencegah adanya keterlambatan pencatatan yang dapat mengakitbatkan
   perbedaan nilai antara yang dicatat dengan nilai yang sebenarnya dan dapat
   mengakibatkan terjadinya laporan keuangan yang terdapat unsur salah saji.
   Pengendalian internal adalah merupakan suatu susunan yang terstruktur
   mengenai pengawasan kegiatan dan perencanaan sebuah entitas yang berfungsi
   untuk mengawasi dan menyusun strategi dalam mengukur apakah perusahaan
   sudah melakukan kegiatannya dalam ketentuan yang berlaku. (Mulyadi, 2013).
   Sedangkan menurut (Valery, 2014), pengendalian internal adalah suatu cara untuk
   mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumberdaya suatu organisasi.
   Pengendalian internal memiliki peran penting untuk mencegah dan mendeteksi
   terjadinya fraud dan berfungsi untuk melindungi sumber daya organisasi baik yang
   berwujud maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merk
   dagang).

Menurut organisasi The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
yang bergerak dalam bidang pemeriksaan atas kecurangan membagi fraud
(kecurangan) dalam tiga tingkatan yang disebut Fraud Tree, yaitu sebagai berikut
(Albrech, 2009) :
a. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation)
Asset misappropriation atau penyimpangan atas asset adalah kegiatan yang
meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset dan harta perusahaan maupun
pihak terkait. Penympangan atas asset ini adalah suatu bentuk kecurangan
yang sangat mudah terdeteksi, hal ini karena sifatnya yang dapat diukur
ataupun dihitung.
b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement)
Jenis Fraud ini adalah merupakan jenis kecurangan yang meliputi tindakan
pejabat atau ekskutif perusahaan dan instansi pemerintah yang berguna untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Kondisi keuangan yang
sebenarnya direkayasa agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dinilai
baik di mata publik maupun pemangku kepentingan lainnya.
c. Korupsi (corruption)
Jenis fraud korupsi adalah jenis kecurangan yang paling banyak di temui di
Indonesia. Korupsi sangat susah di deteksi karena dalam tindakan korupsi
melibatkan banyak pihak lain. Salah satu jenis korupsi yang paling banyak
ditemukan pada negara-negara berkembang adalah kasus suap. Hal tersebut
dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran,
integritas dan tata kelola. Adapula tindakan-tindakan yang masih termasuk
dalam korupsi, yaitu, suap, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan
pemerasan ekonomi.

Nilai perusahaan sangat penting untuk menarik minat
investor terhadap suatu bisnis. Hal ini dikarenakan investor dan
pasar menggunakan nilai perusahaan sebagai pengukuran untuk
menilai bisnis secara keseluruhan. Kepercayaan pemangku
kepentingan terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi
persyaratan tertentu tercermin dalam nilainya, yang merupakan hasil
dari semua operasi bisnis sejak perusahaan didirikan hingga saat ini
(Dzikir Nurul et al., 2020). Suatu perusahaan dikatakan bernilai baik
jika kinerjanya juga baik. Nilai suatu perusahaan dapat tercermin
dari harga sahamnya. Jika nilai saham tinggi maka dapat di katakan
nilai perusahaan juga baik. Karena menurut Fana & prena (2021)
tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah meningkatkan nilai
perusahaan dengan meningkatkan kemakmuran pemilik atau
pemegang sahamnya

Teori keagenan membahas dinamika antara berbagai pihak
dalam suatu perusahaan, khususnya prinsipal dan agen. Teori
mendefinisikan hubungan kontraktual yang ada antara prinsipal yang
merupakan pemilik atau pemegang saham dan agen, yang merupakan
manajemen perusahaan yang diberi wewenang (Wardoyo et al., 2022).
Teori agensi ini mendefinisikan hubungan kontraktual antara agen,
yang merupakan manajemen perusahaan yang berwenang, dan
prinsipal, yang merupakan pemilik atau pemegang saham. Gagasan
teori keagenan menerapkan hubungan keagenan antara prinsipal
(investor) dan agen (manajemen). Teori ini menjelaskan bagaimana
proses pengambilan keputusan perusahaan dipisahkan dari kepemilikan
saham. Prinsipal suatu korporasi beradaptasi dengan manajer.
Sementara agen adalah orang yang diberi wewenang untuk
menjalankan bisnis, pemilik adalah orang yang memberi instruksi
kepada agen tentang cara bertindak atas nama pemilik. Singkatnya,
pemilik akan mendelegasikan kendali kepada agen dan melakukan yang
terbaik untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Erawati &
Cahyaningrum, 2021).

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh
kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Solvabilitas
mengacu pada jumlah pendanaan yang berasal dari utang perusahaan kepada
assets. Rasio solvabilitas yang tinggi dapat berdampak buruk bagi kondisi
keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio solvabilitas, semakin menunjukkan
kinerja keuangan perusahaan yang buruk dan dapat menimbulkan
ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Halini menyebabkan
perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit going concern.
Penelitian Rudyawan dan Badera (2008) dalam penelitian Sutra, et al
(2016) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap opini audit
going concern. Perusahaan dengan leverage tinggi cenderung memiliki risiko
kegagalan membayar hutang perusahaan, sehingga menimbulkan keraguan
yang signifikan untuk mempertahan perusahaan di masa mendatang.

Auditee yang menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya
akan dianggap memiliki masalah kelangsungan hidup, sehingga semakin besar
kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit going concern pada
tahun berjalan. Menerima opini audit pada perusahaan tahun lalu kepada salah
satu penilaian auditor dalam memberikan opini audit perusahaan (Tamba, 2009)
dalam penelitian (Muammar, 2015). Ramadhany (2004) dalam penelitoan
Muammar (2015) memberikan bukti bahwa setelah auditor mengeluarkan opini
audit going concern, perusahaan harus menunjukkan peningkatan keuangan
yang signifikan untuk mendapatkan opini yang bersih di tahun depan, atau
perusahaan sebagai imbalan menerima opini audit going concern. Penelitian
Ramadhany (2004) dalam penelitian Muammar (2015) memperkuat bukti
tentang opini audit going concern yang diterima sebelum opini audit tahun
berjalan. Jika tahun sebelumnya perusahaan menerima opini audit going
concern, auditor kemungkinan akan menerbitkan kembali opini audit going
concern di tahun berikutnya.

Pengukuran kualitas audit masih merupakan sesuatu yang tidak jelas,
tetapi pengguna reguler laporan keuangan terkait dengan reputasi auditor.
Auditor yang memiliki reputasi baik akan cenderung menjaga kualitas audit
sehingga reputasinya terjaga dan tidak kehilangan klien. Namun, jika reputasi
auditor dapat digunakan sebagai proksi yang dapat dipercaya untuk kualitas
audit dipertanyakan karena audit kegagalan tinggi yang terungkap akhir-akhir
ini.
Reputasi auditor sering digunakan sebagai proxy untuk kualitas audit,
namun dalam banyak kompetensi penelitian dan independensi masih jarang
digunakan untuk melihat seberapa besar kualitas audit yang sebenarnya
(Rahmadany, 2004) dalam penelitian (Muammar, 2015). Reputasi auditor
didasarkan pada keyakinan bahwa pengguna jasa auditor memiliki pemantauan
daya secara umum tidak dapat diamati. Tamba (2009) dalam penelitian
Muammar (2015) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki lebih banyak
insentif untuk menghindari kritik terhadap reputasi reputasi auditor daripada
skala kecil. Auditor dalam skala besar juga lebih mungkin untuk
mengekspresikan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat untuk
menghadapi risiko litigasi. Argumen ini berarti bahwa auditor berskala besar
memiliki lebih banyak insentif untuk mendeteksi dan melaporkan masalah yang
menjadi perhatian klien.
Hasil audit ditunjukkan oleh kualitas dan transparansi informasi keuangan
yang dapat diandalkan (Ramadhani, 2009) dalam penelitian (Muammar, 2015).
Seringkali kualitas audit diproksikan oleh reputasi auditor. Tamba (2009)
(Muammar, 2015) menyatakan bahwa klaim KAP WHO untuk menjadi hebat
(seperti yang dilakukan Big Four) akan berusaha untuk mempertahankan nama
tersebut, jadi ini akan berdampak pada layanan yang diberikan oleh perusahaan.
Muammar (2015) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan
signifikan terhadap opini audit going concern. Menurut Sutra, et al (2016)
menunjukkan kualitas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini
audit going concern. Sedangkan menurut penelitian Riyanto (2018)
menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan opini audit going concern.

Indikator yang menjadi perhatian banyak digunakan dalam mencapai
opini audit auditor keputusan gagal memenuhi kewajiban utangnya, atau
default (Ramadhany, 2004) dalam penelitian (Muammar, 2015). Salah satu fitur
yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha adalah ketidakmampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Restrukturisasi
utang sebagai indikator potensial bersamaan dengan penerbitan opini going
concern.
Kegagalan memenuhi kewajiban atau bunga utang merupakan indikator
kelangsungan usaha yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai
kelangsungan hidup suatu perusahaan. Tamba (2009) dalam penelitian
Muammar (2015) menyatakan bahwa status hutang perusahaan adalah faktor
pertama yang harus diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan
perusahaan. Ketika jumlah utang perusahaan sangat besar, maka arus kas
perusahaan tentu banyak dialokasikan untuk menutup utang, sehingga akan
mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Jika utang tidak dapat dilunasi,
pemberi pinjaman akan memberikan status default.
Status default dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan
laporan yang sedang berlangsung. Sebagaimana dinyatakan dalam PSA 30
indikator yang menjadi perhatian banyak digunakan dalam mencapai opini
audit auditor keputusan gagal memenuhi kewajiban utangnya (default). Muammar (20015) menunjukkan bahwa default berpengaruh positif terhadap
opini audit going concern. Menurut Randy dan Wahyu (2015) menunjukkan
bahwa debt default berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit
going concern. Penelitian yang dilakukan Riyanto (2018) juga menunjukkan
bahwa debt default berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit
going concern

Opini audit sebelumnya didefinisiskan sebagai opini audt yang diterima
oleh auditee pada tahun sebelumnya. Opini audit going concern tahun
sebelumnya ini akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor ntuk
mengeluarkan kembali opini audit going concern pada tahun sebelumnya.
Opini Auditor (opini audit) adalah bagian dari laporan audit yang merupakan
informasi utama laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui
beberapa tahapan audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas
pendapat yang harus diberikan kepada laporan keuangan tersebut diaudit. Opini
audit tahun sebelumnya. Opini audit tahun sebelumnya merupakan opini yang
diterima oleh perusahaan pada periode atau tahun sebelumnya. Carcello dan
Neal (2000) dalam penelitian Bernandus, et al (2014) mengatakan opini audit
going concern yang diterima tahun sebelumnya dengan opini audit yang
diterima pada waktu berjalan cenderung akan sama

Auditor yang memiliki reputasi baik akan cenderung menjaga kualitas
audit sehingga reputasinya terjaga dan tidak kehilangan klien. DeAngelo (1981)
dalam Muammar (2015) menyimpulkan bahwa semakin besar perusahaan dapat
menghasilkan kualitas audit lebih baik daripada perusahaan akuntansi kecil.
Selain itu, KAP berskala besar memiliki insentif yang lebih besar untuk
menghindari kerusakan reputasi kritik daripada KAP skala kecil. KAP berskala
besar lebih mungkin mengungkapkan masalah yang ada karena mereka lebih
kuat menghadapi risiko litigasi. Argumen ini menunjukkan bahwa KAP besar
memiliki lebih banyak insentif untuk mendeteksi dan melaporkan masalah
kelangsungan bisnis klien.
Tamba (2009) dalam penelitian Muammar (2015) mendefinisikan kualitas
audit sebagai probabilitas kesalahan dan penyimpangan yang dapat dideteksi
dan dilaporkan. Probabilitas deteksi dipengaruhi oleh isu-isu yang mengacu
pada audit yang dilakukan oleh auditor untuk menghasilkan opini. Masalah
yang terkait dengan masalah audit adalah kompetensi auditor, persyaratan yang
berkaitan dengan audit dan persyaratan pelaporan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa KAP besar akan berusaha menyajikan kualitas audit lebih
besar daripada KAP yang lebih kecil.

Opini audit going concern merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh
auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan
kelangsungan hidupnya. Opini audit going concern merupakan opini audit
dengan paragraf penjelas mengenai pertimbangan auditor bahwa terdapat
ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup
perusahaan dalam menjalankan operasinya pada masa mendatang.
Menurut Belkaoui (2006) dalam penelitian Muammar (2015) going
concern adalah proposisi yang menyatakan bahwa suatu entitas akan berjalan
terus beroperasi dalam jangka waktu cukup lama untuk mewujudkan proyek,
tanggung jawab, dan aktivitas yang tidak ada habisnya. Argumen ini
menggambarkan bahwa entitas diharapkan beroperasi dalam suatu periode yang
tidak terbatas atau tidak diarahkan menuju likuidasi. Operasi berkelanjutan dan
berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan konsekuensi bahwa laporan
keuangan dikeluarkan dalam periode bersifat sementara, karena masih
merupakan rangkaian laporan keuangan yang berkelanjutan.
Menurut Kuno (2006) menurut penelitian Muammar (2015) adalah salah
satu asumsi kelangsungan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan
suatu entitas ekonomi. Asumsi ini mensyaratkan bahwa ekonomi operasional
dan keuangan entitas memiliki kemampuan untuk mempertahankan
kelangsungan hidup atau kelangsungan hidup. Menurut Harahap (2007) dalam
penelitian Muammar (2015), kelangsungan adalah dalil yang mengasumsikan
bahwa perusahaan akan terus melakukan operasinya selama proses
penyelesaian proyek, perjanjian dan kegiatan yang sedang berlangsung.
Perusahaan dianggap tidak dapat dihentikan, ditutup atau dilikuidasi di masa
depan, perusahaan dianggap hidup dan beroperasi untuk waktu yang tidak
terbatas.
Suatu entitas dianggap kelangsungan hidup jika perusahaan dapat
melanjutkan operasinya dan memenuhi kewajibannya. Jika perusahaan dapat
melanjutkan usahanya untuk memenuhi kewajibannya dengan menjual aset
dalam jumlah besar, memperbaiki operasi yang dipaksa dari luar,
merestrukturisasi utang, atau kegiatan serupa lainnya. Situasi seperti itu akan
menimbulkan keraguan yang cukup besar terhadap kelangsungan bisnis
perusahaan. Senilai perusahaan yang dianggap layak atau berjalan tidak akan
sebanding dengan nilai perusahaan atau lembaga yang akan dilikuidasi.
Biasanya harga atau nilai aset perusahaan yang telah dinyatakan terlarut atau
dilikuidasi akan jauh lebih murah daripada harga atau nilai aset perusahaan
yang masih berjalan (Harahap, 2007) dalam penelitian (Muammar, 2015).

Teori agensi merupakan teori menggambarkan hubungan antara dua
individu yang berbeda kepentingan yaitu prinsipal (pemilik usaha) dan agen
(manajemen suatu usaha). Menurut Jensen dan Mackling (1976) dalam
penelitian Feri (2015) di dalam hubungan keagenan (agency relationship)
terhadap suatu kontrak dimana satu orang atau lebih prinsipal memerintah
orang lain untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi
wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.
Dalam kaitan teori agensi dengan penerimaan opini audit going concern,
agen bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan
keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban manajemen. Laporan
keuangan ini yang nantinya akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan
dan digunakan oleh prinsipal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
Manajer sebagai pengeola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi
internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan
pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, manajer mempunyai kewajiban
memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik.sinyal yang
diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti
laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan dimaksud untuk digunakan
oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan. Namun yang paling
berkepentingan dengan laporan keuangan adalah para pengguna eksternal (di
luar manajemen) karena pengguna laporan keuangan diluar manajemen di luar
berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastian. Sedangkan para
pengguna internal (manajemen perusahaan) memiliki kontak langsung dengan
perusahaan dan mengetahui peristiwa yang terjadi sehingga tingkat
ketergantungan terdapat informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna
eksternal.

Struktur modal merupakan salah satu aspek didalam perusahaan
khusus dalam hal pendanaan. Pada prinsip pemenuhan kebutuhan modal
suatu perusahaan dapat disediakan melalui penerbitan hutang atau modal
sendiri dengan melalui penerbitan saham (Sudaryo & Pratiwi, 2016).
Kinerja keuangan adalah cerminan dari seberapa baik pengelolaan
perusahaan yang mengacu pada laporan keuangan yang telah
dipublikasikan pada suatu periode tertentu dan diukur dari aspek
kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan dalam Aziz &
Hartono, 2017).
Agency theory menjelaskan bahwa keberadaan struktur modal
dipercaya mampu menekan agency problem. Agency problem dapat
dikurangi dengan keberadaan hutang dan lebih mengutamakan
penggunaan pendanaan eksternal berupa hutang untuk mengurangi konflik
keagenan (agency cost) dengan jumlah yang cukup besar. Agen tidak akan
merugikan pemilik, dan residual loss, yaitu kemakmuran dalam nilai mata
uang yang turun sebagai akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal
dengan agen (Lestari, 2015).
Struktur modal dapat dinilai merugikan jika perusahaan tidak
mampu mengelola modal karena mempunyai tingkat utang semakin
meningkat dan mempunyai kinerja keuangan yang menurun. Disebabkan
karena perusahaan lebih suka menggunakan dana eksternal dari pada dana
internal untuk melakukan suatu investasi.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang
tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,
dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris yang lain,
direksi dan pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat
mempengaruhi kemampuan dewan direksi untuk bertindak independen.
Proporsi dewan komisaris independen dilihat dengan melakukan
perbandingan antar jumlah anggota komisaris independen dengan total
dewan komisaris di dalam perusahaan (Hasan & Hermanto, 2020).
Hubungan antara dewan komisaris independen dan kinerja keuangan
juga didukung oleh perspektif bahwa dengan kinerja komisaris independen
diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan
secara objective dan independen, sehingga menjamin pengelolaan yang
bersih pada saat operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja
perusahaan (Jones dalam Purno & Khafid, 2013). Hubungan dewan
komisaris independen dengan teori keagenan yaitu, bahwa semakin besar
proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan menyebabkan
manajemen tidak dapat melakukan tindakan kecurangan sehingga kinerja
keuangan dan operasional bagus dan sehat (Christiawan, 2015).

Ukuran perusahaan merupakan kepemilikan total dari aset yang
dimiliki suatu perusahaan (Rudangga & Sudiarta, 2016). Menurut Wedari
dalam Putri (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah
peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan besar akan memiliki
kapitalisasi, nilai buku dan laba yang tinggi. Pada perusahaan yang kecil
akan memiliki kapitalisasi, nilai buku dan laba yang rendah.
Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki mempunyai
pengaruh yang berbeda terhadap kinerja dan nilai perusahaan, jika
perusahaan yang memiliki total aset yang besar, pihak manajemen lebih
leluasa dalam mempergunakan aset, kebebasan manajemen ini sebanding
dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas aset (Putri, 2018).
Menurut Addyah dalam Gunawan, dkk (2019) ukuran perusahaan
merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan karena
menjadi dasar besar kecil suatu perusahaan dan menjadi salah satu kriteria
yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi.
Hubungan ukuran perusahaan dengan teori agensi menyatakan
bahwa perusahaan besar memiliki kekuatan finansial yang lebih besar
dalam menunjang kinerja tetapi disisi lain perusahaan dihadapkan pada
masalah keagenan lebih besar pula. Ukuran perusahaan yang besar akan
mencerminkan tinggi rendah suatu aktivitas operasi perusahaan sehingga
perusahaan dengan ukuran besar diharapkan mampu meningkatkan skala
ekonomi dan mengurangi biaya pengumpulan dan pemrosesan informasi.

Struktur modal merupakan salah satu faktor pertimbangan investasi
yang cukup penting, karena berkaitan dengan risiko dan pendapatan yang
akan diterima investor. Struktur modal adalah fungsi pendanaan yang
harus dibuat oleh manajemen dalam rangka pembiayaan investasi untuk
mendukung kinerja dan operasional perusahaan, dalam perspektif
manajemen keuangan perusahaan memiliki peran penting untuk
menentukan bagaimana cara perusahaan dalam menciptakan dan menjaga
nilai ekonomis atau kekayaan (Yuliani, 2021).
Struktur modal didefinisikan sebagai komposisi modal perusahaan
dilihat dari sumber khusus dan menunjukkan porsi dari modal perusahaan
yang berasal dari sumber utang (kreditur) dan sekaligus porsi modal yang
berasal dari pemilik sendiri (owners’ equity) (Yuliani, 2021). Gitman dan
Zutter dalam Yuliani (2021) mengatakan bahwa struktur modal
perusahaan merupakan kumpulan dana yang digunakan dan dialokasikan
oleh perusahaan dimana dana tersebut diperoleh dari hutang jangka
panjang dan modal sendiri. Struktur modal diukur menggunakan debt to
equity ratio dapat didefinisikan sebagai ukuran yang dipakai dalam
menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besar jaminan yang
tersedia untuk kreditur.
Teori agensi menjelaskan bahwa biaya agensi yang lebih tinggi
dialami oleh bisnis yang struktur modal perusahaan didominasi oleh
hutang. Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi lebih
berkewajiban untuk melaksanakan pemenuhan persyaratan informasi
kreditur jangka panjang

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk
melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang baik. Hal
tersebut dapat dilihat dari fungsi dewan komisaris yang menjamin
pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan
dalam mengelola perusahaan, serta melaksanakan akuntabilitas. Dewan
komisaris yang memberikan petunjuk dan arahan serta pengawasan kepada
pengelola perusahaan, maka perusahaan akan lebih baik lagi dalam
menjalankan kegiatan operasional (Firmansyah & Idayati, 2021).
Dewan komisaris merupakan inti dari good corporate governance
yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan,
mengawasi manajemen dalam mengelola serta mewajibkan pelaksanaan
akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi
dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan.
Manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya
saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertugas mengawasi
manajemen dan juga menjadikan pusat ketahanan dan kesuksesan
perusahaan (Arjunaidi & Nisa, 2022).

Menurut Fahmi (2013) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang
dilakukan suatu perusahaan yang telah melaksanakan dengan
menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.
Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan
suatu perusahaan yang dianalisis dengan analisis keuangan, sehingga dapat
diketahui mengenai baik buruk keadaan keuangan suatu perusahaan yang
mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Penilaian kinerja
sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam
menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan
salah satu cara untuk dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat
memenuhi kewajiban terhadap para penyandang dana dan juga untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam
mengelola keuangan dan gambaran dari pencapaian keberhasilan yang
telah dicapai atas berbagai aktivitas operasional. Pengertian kinerja
keuangan menunjukkan kaitan yang cukup erat dengan penilaian mengenai
sehat atau tidak suatu perusahaan (Erawati & Wahyuni, 2019). Kinerja
keuangan diukur menggunakan Return on Asset (ROA). ROA bertujuan
untuk mengukur atau mengevaluasi pencapaian laba dari aset yang
digunakan, sehingga investor memperoleh gambaran tentang tingkat
pengembalian terhadap investasi yang telah dilakukan perusahaan (Arisadi
dkk, 2013).
Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan kinerja keuangan
perusahaan terhadap pengungkapan informasi keuangan. Perusahaan yang
memiliki kinerja keuangan sangat baik tentu akan meningkatkan laba
perusahaan dan berpengaruh pada pengungkapan informasi keuangan
sehingga dapat mengurangi biaya keagenan (Firmansyah & Idayati, 2021).
Besar laba yang dimiliki oleh perusahaan akan membuat manajemen
termotivasi dalam memperluas pengungkapan informasi perusahaan
karena biaya pengungkapan yang dapat dipenuhi. Pengungkapan informasi
yang luas akan membuat principal terpenuhi dalam informasi yang
dibutuhkan. Prinsipal hanya tertarik pada keuntungan atas investasi yang
ditanamkan, sedangkan agen akan merasa puas atas penerimaan
kompensasi keuangan dengan syarat yang menyertai (Aziz & Hartono,
2017).

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara principal
dengan agent. Principal mengacu pada pemilik, sedangkan agent mengacu
pada pengelola. Pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat
kepada agen agar bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen adalah
pihak yang diberi mandat oleh pemilik dalam menjalankan perusahaan.
Dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan suatu usaha, pemilik akan
memberikan wewenang kepada pihak lain (agent) untuk mengelola
perusahaan yang sedang berjalan dengan harapan agent akan memberikan
yang terbaik untuk mencapai tujuan dari pemilik yakni memaksimalkan
nilai dari perusahaan (Jensen dan Meckling dalam Erawati & Wahyuni,
2019).
Jensen dan Meckling dalam Azis & Hartono (2017) menjelaskan
hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara pemilik (principal)
yang menyewa orang lain (agent) untuk melakukan jasa atas nama pemilik
yang meliputi pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan.
Hubungan agency terjadi ketika satu orang atau lebih pemegang saham
(principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan jasa dan
kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang
akan datang pasti lebih diketahui oleh agent sebagai pengelola perusahaan
dibandingkan dengan pemegang saham (principal).
Agent sebagai pengelola perusahaan mempunyai kewajiban untuk
memberikan sinyal kepada pemilik mengenai kondisi perusahaan. Timbul
asimetris informasi (information asymmetric) yang disampaikan kepada
pemilik, artinya ada ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan
dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Jensen dan Meckling dalam
Azis & Hartono, 2017). Menurut Aziz & Hartono (2017) ada dua
permasalahan dalam asimetris informasi (information asymmetric)
dikarenakan pemilik kesulitan mengontrol dan memonitor tindakantindakan yang dilakukan oleh manajer. Permasalahan tersebut adalah:
a. Adverse selection, keadaan dimana pemilik tidak dapat mengetahui
apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajer benar-benar
didasarkan atas informasi yang diperoleh, atau terjadi sebagai suatu
kelalaian dalam menjalankan tugas.
b. Moral hazard, yaitu permasalahan yang timbul ketika agen tidak
melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Investment Opportunity Set (IOS) adalah suatu bentuk alternatif keputusan
investasi oleh investor atau perusahaan yang berasal dari pihak luar
perusahaan dalam bentuk investasi yang bervariasi (Wulanningsih &
Agustin, 2020). Investment Opportunity Set (IOS) merupakan salah satu hal
yang dilakukan berdasarkan keputusan agen untuk mencapai tujuan
perusahaan, diduga keputusan tersebut dapat menjadi acuan pihak eksternal
maupun investor dalam menilai kinerja perusahaan.
Dalam agency theory, Investment Opportunity Set (IOS) menjadi salah satu
aspek penting yang memengaruhi pengambilan keputusan agen (manajer)
dalam mengelola perusahaan. Namun, konflik keagenan (agency problem)
dapat muncul dalam proses ini. Agen, yang memiliki kontrol atas keputusan
investasi, mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan
prinsipal. Konflik keagenan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan atau
ketidakefisienan dalam pemanfaatan peluang investasi, sehingga berpotensi
menurunkan nilai perusahaan dan merugikan kepentingan prinsipal. Dalam
konteks agency theory, manajemen IOS yang baik dapat dicapai jika konflik
keagenan diminimalkan.

Kepemilikan manjerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki
manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelola
(Krisnando & Sakti, 2019). Kepemilikan manajerial adalah situasi
dimana pihak manajer turut memiliki sejumlah saham di suatu
perusahaan sehingga dapat dikatakan bahwa manajer tersebut sekaligus
pemilik perusahaan. Keadaan ini ditunjukkan dalam laporan keuangan
dengan besaran presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer.
Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa ada kemungkinan permasalahan
yang akan timbul antara principal dan agen atau antara pemegang saham
dan manajer. Masalah tersebut dapat disebabkan karena kecilnya
kepemilikan oleh agen di perusahaan, hal ini dapat menjadi dimana
manajer bertindak hanya untuk menguntungkan dan mementingkan diri
sendiri. Sehingga manajer mengelola perusahaan tidak sesuai dengan apa
yang diinginkan principal. Dengan adanya kepemilikan manajerial,
maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan.
Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan
yang diambilnya, namun juga akan menanggung risiko secara langsung
bila keputusan itu salah.
Dalam kerangka agency theory, salah satu cara untuk meminimalkan
konflik keagenan (agency problem) adalah dengan meningkatkan
kepemilikan saham oleh manajer atau yang dikenal sebagai kepemilikan
manajerial. Konflik keagenan terjadi ketika terdapat perbedaan
kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer), di
mana manajer cenderung bertindak untuk kepentingannya sendiri
daripada memaksimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial
dianggap sebagai salah satu mekanisme Good Corporate Governance
(GCG) yang efektif untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal
dan agen. Dengan memiliki saham di perusahaan, manajer menjadi
bagian dari pemilik (prinsipal), sehingga kepentingan pribadi mereka
akan selaras dengan kepentingan pemegang saham.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan
good corporate governance bagi bank umum mendefinisikan Good
Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan
prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),
pertanggung jawaban (responbility), independensi (independency), dan
kewajaran (fairness). Sedangkan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, Good Corporate Governace
dapat didefinisikan salah suatu proses yang digunakan oleh organ BUMN
untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memerhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan perundangan
dan nilai-nilai etika.
Good corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang
digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal,
Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna untuk mewujudkan
nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangundangan dan nilai etika (Nurhidayah, 2020).
Konsep Good Corporate Governance di Indonesia dapat diartikan sebagai
konseppengelolaan perusahaan yang baik (Fitrianingsih & Asfaro, 2022).
Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu :
a. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan
benar (akurat) dan tepat waktunya.
b. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure)
secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi
kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholders.

Investment Opportunity Set (IOS) adalah suatu bentuk alternatif keputusan
investasi oleh investor atau perusahaan yang berasal dari pihak luar
perusahaan dalam bentuk investasi yang bervariasi (Jabar et al., 2024).
Investment Opportunity Set merupakan keputusan investasi berwujud
perpaduan aset yang dimiliki dan opsi kesempatan investasi masa depan
dengan nilai bersih sekarang (net present value) positif serta akan
berdampak pada nilai perusahaan (Carolina et al., 2022).
Investment Opportunity Set memberikan kontribusi penting terhadap kinerja
keuangan karena perusahaan akan berupaya untuk menyajikan kinerja yang
positif sebagai pilihan investasi di masa depan, sehingga Investment
Opportunity Set tersebut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan
(Carolina et al., 2022). IOS merupakan keputusan investasi dalam bentuk
kombinasi dari aktiva yang dimiliki (assets in place) dan opsi investasi di
masa yang akan datang, dimana IOS tersebut akan mempengaruhi nilai dan
kinerja suatu perusahaan (Carolina et al., 2022).
IOS (Investment Opportunity Set) merupakan kesempatan perusahaan untuk
tumbuh. IOS digunakan sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi
pertumbuhan di masa depan. Bagi perusahaan yang memiliki set
kesempatan investasi tinggi senantiasa melakukan ekspansi dalam strategi
bisnisnya, maka akan semakin membutuhkan dana eksternal. Perusahaan
yang memiliki set kesempatan investasi atau investment opportunity set
(IOS) tinggi memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi yang akan
mempengaruhi perubahan tingkat laba dan menentukan kualitas informasi
laba (Kurniawan & Aisah, 2020).

Current Ratio adalah salah satu rasio likuiditas yang merupakan indikator
yang mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban
jangka pendeknya seperti upah dan utang. Current ratio merupakan rasio
keuangan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan dapat
membayar kewajiban (utang) jangka pendeknya pada saat ditagih (Liza et
al., 2022).

Kinerja perusahaan atau firm performance adalah salah satu indikator yang
dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam
menjalankan aktivitas operasionalnya. Helfert (1996) menjelaskan bahwa
kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang
dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Sedangkan menurut Sutrisno,
2009 menjelaskan bahwa informasi dan gambaran perkembangan keuangan
atau kinerja perusahaan dapat diperoleh dengan mengadakan interpretasi
dari laporan keuangan, yaitu menghubungkan elemen-elemen yang ada
dalam laporan keuangan seperti elemen-elemen dari berbagai aktiva satu
dengan lainnya, elemen-elemen pasiva yang satu dengan lainnya, elemen-
elemen aktiva dengan pasiva, elemen-elemen neraca dengan elemen-elemen
laba-rugi, akan dapat diperoleh banyak gambaran mengenai kondisi
keuangan atau kinerja suatu perusahaan.
Kinerja perusahaan merupakan hasil dari kegiatan manajemen dan
merupakan gambaran atau kondisi perusahaan yang mana kondisi
tersebut merupakan hasil dari kegiatan manajemen (Nubellla, 2021).
Kinerja perusahaan menggambarkan tentang baik buruknya kondisi suatu
perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai oleh investor ataupun kresitur
dengan menganalisa rasio keuangan entitas dari sisi profitabilitas (Silaban
& Harefa, 2021).
Kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan penghasilan bersih (laba)
atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return
on invesment) atau pengahasilan persaham. Dalam pengukurannya, kinerja
keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan suatu
perusahaan melalui analisis rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan
adalah suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan
yang berperan selaku perlengkapan ukur dalam memperhitungkan keadaan
serta kinerja keuangan. Rasio keuangan didapatkan dengan membandingkan
antara satu pos leporan keuangan dengan pos yang lain yang memiliki ikatan
yang relevan serta signifikan.
Dalam konteks kinerja perusahaan, agency theory menggarisbawahi bahwa
konflik keagenan dapat berdampak negatif pada efektivitas dan efisiensi
pengelolaan sumber daya perusahaan. Ketika agen tidak sepenuhnya
bertindak untuk kepentingan prinsipal, keputusan yang diambil dapat
mengarah pada inefisiensi, seperti pengeluaran yang tidak produktif,
pengambilan risiko yang tidak bijak, atau penurunan motivasi agen untuk
mencapai target perusahaan. Akibatnya, kinerja perusahaan menjadi kurang
optimal.

Teori keagenan (agency theory) pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan
Meckling (1976). Teori keagenan menggambarkan hubungan antara
manajemen sebagai agen dan investor sebagai principal, keduanya memiliki
tugas masing – masing dalam menjalankan suatu bisnis. Pengaturan ini tidak
akan bekerja dengan baik ketika agen membuat keputusan yang tidak sejalan
dengan kepentingan principal. Konflik yang timbul antara agen dan principal
dimana agen cenderung lebih mementingkan tujuan individu dibandingkan
dengan tujuan perusahaan disebut agency problem. Salah satu penyebab
timbulnya agency problem adalah adanya asimetri informasi (asymmerrical
information).
Menurut (Eisenhardt, 1989) teori agensi dijelaskan dengan tiga asumsi yaitu
(1) manusia pada umumnya bersifat individualis (self interest), (2) manusia
memiliki keterbatasan berfikir mengenai persepsi masa mendatang (bounded
rationality), dan (3) manusia ingin terhindar dari resiko (risk averse). Adanya
asumsi sifat dasar manusia tersebut, tidak menutup kemungkinan manajer
sebagai manusia akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu
individualis.
Jenis – jenis agency problem diantaranya adalah sebagai berikut (Panda dan
Leepsa, 2017) :

1. Tipe 1 (Principal – Agent Problem)
   Permasalahan tipe ini adalah permasalahan yang terjadi diantara
   pemilik (investor) dan manajer di dalam organisasi yang disebabkan
   oleh pemisahan kepemilikan atas kontrol perusahaan (Berle dan Means,
   1932). Pemilik menugaskan manajer untuk mengelola perusahaan
   dengan harapan bahwa manajer akan bekerja untuk keuntungan
   pemilik.
2. Tipe 2 (Principal – Principal Problem)
   Tipe kedua ini diasumsikan bahwa adanya permasalahan agensi yang
   disebabkan oleh adanya konflik diantara mayoritas pemegang saham
   dan minoritas pemegang saham perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa
   pemegang saham yang lebih besar (mayoritas) memiliki hak yang lebih
   besar daripada pemegang saham yang lebih kecil (minoritas).
3. Tipe 3 (Principal – Creditor Problem)
   Tipe 3 ini merupakan permasalahan agensi yang terjadi diantara
   principal dan creditor. Konflik ini muncul karena keputusan yang
   dilakukan yang diambil oleh shareholder (Damodaran, 1997). Dimana
   shareholder mencoba untuk menginvestasikan uang mereka untuk
   sesuatu yang lebih beresiko (risk – taker investor), dan investor
   berharap pada return yang tinggi pula. Risiko ini bisa menyebabkan
   meningkatknya biaya – biaya keuangan dan menurunkan nilai hutang
   yang akan berdampak pada kreditor.
   Pada penelitian ini, jenis agency problem yang terjadi adalah tipe 1, dimana
   terjadi permasalahan antara principal dan agent. Hal ini dapat terjadi ketika
   keputusan – keputusan yang diambil oleh agent atau manajer terkadang tidak
   sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh principal.
   Teori keagenan bertujuan agar pihak principal dan pihak agen mengetahui
   perannya dalam mengelola perusahaan yang dijalankan. Principal memberikan
   pendanaan dan mengharapkan imbal balik, sehingga agen berperan dalam
   memberikan return yang positif terhadap apa yang principal harapkan. Teori
   keagenan memiliki peran sentral pada tata kelola perusahaan. Posisi paling atas
   yang akan memegang penuh kendali perusahaan dan posisi paling bawah yang
   akan terdampak akan efek kekayaan.

Teori sinyal memberikan penjelasan mengenai alasan suatu
perusahaan memberikan informasi terkait dengan laporan keuangan
perusahaan kepada pihak eksternal. Alasan yang mendorong perusahaan
memberikan informasi laporan keuangan karena adanya asimetri informasi
antara perusahaan dan pihak eksternal yang berkepentingan. Perusahaan
dinilai lebih banyak mengetahui informasi tentang perusahaan dan prospek
masa depan daripada pihak eksternal (Wisti et al., 2021).
Keterkaitan penelitian ini dengan teori sinyal terletak pada tindakan
manajemen yang memberikan informasi kepada para investor mengenai
prospek perusahaan di masa depan. Informasi tersebut disampaikan oleh
manajemen melalui laporan keuangan yang akan menjadi sinyal bagi para
investor untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan
untuk menanamkan modalnya. Hal ini tentu akan memiliki dampak pada
kenaikan maupun penurunan nilai perusahaan

Teori Keagenan merupakan suatu teori yang menunjukkan
hubungan antara dua belah pihak yaitu pihak agen dan juga prinsipal.
menggambarkan bahwa suatu perusahaan menjadi titik temu antara
pemegang saham (principal) dengan manajemen (agent) di mana masingmasing pihak memiliki kepentingan tertentu (Zahra & Fidiana, 2022).
Pemegang saham memiliki kepentingan untuk mencari kesejahteraan
perusahaan, sedangkan manajemen berkepentingan untuk mencari
kekuasaan dan kesejahteraan. Kemungkinan adanya tindakan agent yang
tidak sesuai dengan keinginan principal tentu akan memicu adanya konflik.
Pihak manajemen memiliki kebebasan dalam mengakses semua divisi dan
hal ini menyebabkan pihak manajemen memiliki lebih banyak informasi
tentang bagaimana kondisi dan situasi internal perusahaan (Sudarsi & Irsad,
2019).
Hubungan teori agensi dengan penelitian ini yaitu pemegang saham
yang berperan sebagai (principal) yang memerintahkan manajemen (agent)
untuk membayar beban pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang
berlaku. Tetapi, yang terjadi adalah manajemen lebih mementingkan untuk
mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalkan beban pajak
perusahaan dengan cara melakukan perencanaan pajak. Upaya
meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan agar
laba perusahaan tetap besar dan pengeluaran pajak yang dibayarkan
tergolong sedikit.

Menurut Mulyadi (2017), penjualan kredit adalah sistem penjualan yang dilakukan oleh
perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan
untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut.
Sistem penjualan kredit lebih diminati oleh sebagian pelanggan, karna terdapat keringanan
dalam jangka waktu pembayaran. Pelaksanaan penjualan kredit memerlukan adanya dukungan
pengendalian intern yang baik agar terciptanya suatu sistem akuntansi penjualan kredit yang
berjalan dengan baik serta menjaga kelangsungan pelaksanaan bisnis perusahaan.
Fungsi yang terkait dalam penjualan kredit menurut Mulyadi (2017), fungsi yang terkait
dalam sistem penjualan kredit antara lain:

1. Fungsi penjualan
   Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order
   dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada
   pada surat order tersebut. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat “back order”
   pada saat diketahui tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan.
2. Fungsi kredit
   Fungsi ini berada di bawah fungsi keuangan yang dalam transaksi penjualan kredit,
   bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi
   pemberian kredit kepada pelanggan.
3. Fungsi Gudang
   Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan
   oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman.
4. Fungsi pengiriman
   Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman
   yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa
   tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang.
5. Fungsi Penagihan
   Fungsi ini dilaksanakan oleh bagian penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat
   dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi
   kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi.
6. Fungsi Akuntansi
   Fungsi ini dilaksanakan oleh bagian piutang sebagai penyelenggara kartu piutang, bagian
   jurnal sebagai penyelenggara jurnal penjualan dan pembuatan laporan penjualan, dan bagian
   kartu persediaan sebagai penyelenggara kartu persediaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk
   mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan
   pernyataan piutang kepada para debitur, membuat laporan penjualan, serta mencatat harga
   pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan