Tag: Judul Psikologi

Semakin tinggi indeks pengungkapan SR yang dilakukan perusahaan,
berpengaruh secara signifikan pada peningkatan net profit margin (NPM) yang
diperoleh perusahaan. Dengan perusahaan melaksanakan SR maka akan
meningkatkan biaya yang tinggi sehingga mengakibatkan NPM menurun. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Candrayanthi dan Saputra
(2013) yang menyatakan adanya hubungan yang kuat antara pengungkapan SR
terhadap NPM.
Fungsi dari laporan keberlanjutan yaitu untuk memberikan informasi
cerminan kinerja organisasi dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.
Laporan berkelanjutan adalah sebuah bukti pertanggungjawaban perusahaan
terhadap para pemangku kepentingan dan membuktikan bahwa perusahaan
memiliki batasan dalam peraturan yang telah dibuat. Perusahaan memerlukan
laporan berkelanjutan untuk mendapatkan kepercayaan para stakeholder, karena
dalam aktivitas bisnis perusahaan sangat memerlukan kepercayaan dari para
stakeholder. Kepercayaan yang berasal dari para pemangku kepentingan berupa
investasi, melakukan kerjasama yang dapat meningkatkan produktivitas dan
penjualan perusahaan. Hal ini dapat memberikan pengaruh pada tingkat laba
bersih perusahaan, dimana meningkatnya laba bersih perusahaan akan
meningkatkan nilai ROA pada perusahaan. Apabila nilai ROA mengalami
peningkatan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan
meningkat.
Menurut Susanto dan Tarigan (2013) menyimpulkan bahwa
pengungkapan laporan berkelanjutan memiliki hubungan yang signifikan dan
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat membuktikan
bahwa laporan berkelanjutan dapat memberi pengaruh positif terhadap kinerja
perusahaan, karena semakin terpenuhinya indeks pengungkapan maka kinerja
perusahaan juga akan meningkat.
Dimensi sosial berkelanjutan menyangkut dampak sebuah organisasi
pada sistem sosial itu beroperasi. Kinerja tenaga kerja dan pekerjaan layak yang
akan dibagi menjadi empat aspek yaitu praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang
layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggungjawab produk. Informasi yang
akan diungkapkan akan sama seperti kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan
dimana terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan, kebijakan, tanggungjawab
pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, dan informasi
kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan berdasarkan hubungan aspek
sosial (GRI, Keberlanjutan Pedoman Pelaporan).
Dimensi lingkungan (EN) berkelanjutan adalah dampak yang dihasilkan
melalui aktifitas produksi perusahaan terhadap lingkungan yang meliputi bahan
yang digunakan, energi dan konsumsinya, ekosistem, tanah, udara dan air dan
konsumsinya, pembuangan emisi pelepasan limbah (cair, padat, gas), transport.
Maka dari itu perlunya diungkapkan sustainability report untuk menjawab
tuntutan dari para stakeholder. Sehingga stakeholder dapat mengetahui kinerja
perusahaan yang peduli akan lingkungan dan dapat memberikan respon positif
dengan memberikan pendanaan bagi perusahaan yang akan digunakan untuk
meningkatkan produksi dan penjualan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas
perusahaan.
Menurut Nnamani et al., (2017) menyatakan bahwa laporan
berkelanjutan memberi dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
dari sudut pandang stakeholder. Hasil penelitian Kasbun et al., (2016)
menyatakan laporan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan diukur menggunakan Return on Asset (ROA)
dan Return on Equity (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa diduga laporan
berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan.

Dewan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan
pada perusahaan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun
2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk
perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota
Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan
komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang
tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen
merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah
pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang
saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan
perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang
terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk
dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006). Komisaris Independen diatur dalam
peraturan 12 BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan
keputusan No:KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan
publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola
perusahaan yang baik.
Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan
peranan dewan komisaris sehingga tercipta good corporate governance dalam
suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan
Muhammad Saifi (2017), Yulia dan P. Basuki (2014) yang menunjukkan
komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
(NPM).
Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat
mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik.
Puspitasari dan Ernawati (2010) yang menyatakan bahwa, dewan komisaris
dengan lebih banyak anggota independen cenderung akan memberikan
pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen untuk
meningkatkan kinerja perusahaan (ROA). Berdasarkan hasil ini maka dapat
dikatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap return on asset.
Terdapat pengaruh dijelaskan, semakin besar proporsi komisaris independen yang
berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam, akan
memungkinkan menyebabkan kenaikan kemampuan komisaris independen dalam
melakukan pengawasan karena muncul masalah koordinasi, komunikasi dan
pembuatan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Helfina et al., (2016), yang menyatakan bahwa Komisaris
Independen berpengaruh terhadap Return On Asset. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 (OJK, 2014)
menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas
untuk melakukan pengawasan secara umum dan harus sesuai dengan ketentuan
anggaran serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Yasser (2011) menemukan
bahwa jumlah komisaris independen yang lebih besar dapat meningkatkan
profitabilitas perusahaan karena komisaris independen dapat meningkatkan
efektivitas perusahaan dan juga dapat mencegah terjadinya agency problem yang
dapat terjadi di perusahaan. Organisasi mampu menjalankan fungsinya masing- masing secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh peran dari komisaris
independen yang bersikap netral dan dapat menjadi penengah dalam memecahkan
masalah diantara pemegang saham yang mengalami konflik kepentingan.
Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tetty dan Imam
(2012) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang artinya semakin
tinggi komisaris independen akan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas
perusahaan (ROE). Dewan komisaris memainkan peran penting dalam penerapan
tata kelola perusahaan yang baik karena dewan ini adalah inti dari tata kelola
perusahaan untuk memastikan implementasi strategi perusahaan, untuk
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan mewajibkan
akuntabilitas yang efektif. Sehingga kinerja proporsi pengurus independen, jumlah
komisaris, keuntungan perusahaan juga akan semakin meningkat

Dewan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan
pada perusahaan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun
2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk
perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota
Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan
komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang
tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen
merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah
pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang
saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan
perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang
terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk
dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006). Komisaris Independen diatur dalam
peraturan 12 BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan
keputusan No:KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan
publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola
perusahaan yang baik.
Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan
peranan dewan komisaris sehingga tercipta good corporate governance dalam
suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan
Muhammad Saifi (2017), Yulia dan P. Basuki (2014) yang menunjukkan
komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
(NPM).
Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat
mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik.
Puspitasari dan Ernawati (2010) yang menyatakan bahwa, dewan komisaris
dengan lebih banyak anggota independen cenderung akan memberikan
pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen untuk
meningkatkan kinerja perusahaan (ROA). Berdasarkan hasil ini maka dapat
dikatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap return on asset.
Terdapat pengaruh dijelaskan, semakin besar proporsi komisaris independen yang
berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam, akan
memungkinkan menyebabkan kenaikan kemampuan komisaris independen dalam
melakukan pengawasan karena muncul masalah koordinasi, komunikasi dan
pembuatan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Helfina et al., (2016), yang menyatakan bahwa Komisaris
Independen berpengaruh terhadap Return On Asset. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 (OJK, 2014)
menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas
untuk melakukan pengawasan secara umum dan harus sesuai dengan ketentuan
anggaran serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Yasser (2011) menemukan
bahwa jumlah komisaris independen yang lebih besar dapat meningkatkan
profitabilitas perusahaan karena komisaris independen dapat meningkatkan
efektivitas perusahaan dan juga dapat mencegah terjadinya agency problem yang
dapat terjadi di perusahaan. Organisasi mampu menjalankan fungsinya masing- masing secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh peran dari komisaris
independen yang bersikap netral dan dapat menjadi penengah dalam memecahkan
masalah diantara pemegang saham yang mengalami konflik kepentingan.
Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tetty dan Imam
(2012) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang artinya semakin
tinggi komisaris independen akan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas
perusahaan (ROE). Dewan komisaris memainkan peran penting dalam penerapan
tata kelola perusahaan yang baik karena dewan ini adalah inti dari tata kelola
perusahaan untuk memastikan implementasi strategi perusahaan, untuk
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan mewajibkan
akuntabilitas yang efektif. Sehingga kinerja proporsi pengurus independen, jumlah
komisaris, keuntungan perusahaan juga akan semakin meningkat

Komite audit merupakan komite penunjang dewan komisaris yang
bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan
disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan
audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang
berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen
(KNKG, 2006). Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang
dimiliki perusahaan (Noviawan dan Septiani, 2013).
Jumlah anggota komite audit yang cukup dan sesuai dengan kompleksitas
perusahaan akan membantu peningkatan efektifitas pengambilan keputusan.
Komite audit yang lebih besar akan meningkatkan jumlah rapat dan menghasilkan
lebih banyak lagi pengawasan yang efektif (Raghunandan et al., 2001). Rezaei
dan Abbasi (2015) menunjukkan bahwa ukuran komite audit perusahaan
mempengaruhi kinerja perusahaan. Ukuran komite audit akan mempengaruhi
kinerja perusahaan melalui adanya lebih banyak spesialis dengan berbeda
pengetahuan dan ide-ide dalam komite audit dapat mengontrol keakuratan teknik
akuntansi dan meningkatkan tingkat kinerja ekonomi perusahaan.

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan
manajemen perusahaan (Brigrham & Houston, 2009). Dengan demikian dapat
dikatakan profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi.
Seringkali pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat
pengembalian yang tinggi atas investasi perusahaan yang memperoleh laba yang
besar, maka dapat dikatakan berhasil atau memiliki kinerja yang baik, sebaliknya
kalau laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil atau menurun dari periode
sebelumnya, maka dapat dikatakan perusahaan kurang berhasil atau memiliki
kinerja yang kurang baik.
Laba yang menjadi ukuran kinerja perusahaan harus dievaluasi dari suatu
periode ke periode berikutnya dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan
laba yang direncanakan. Apabila seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil
meningkatkan penjualan sementara biaya tidak berubah, maka laba harus
meningkat melebihi periode sebelumnya yang mengisyaratkan keberhasilan.
Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan
Aplikasi Edisi 4 Rasio profitabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan
memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun
modal sendiri. Semakin tinggi nilai persentase rasio profitabilitas, semakin baik
perusahaan. Adapun rasio – rasio tersebut antara lain :

1. Net Profit Margin
   Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi
   Edisi 4 Net Profit Margin merupakan rasio yang dapat mengukur suatu tingkat
   keuntungan dalam mengelola perusahaan pada tingkat penjualan. Apabila gross
   profit margin selama satu periode tidak berubah sedangkan net profit margin
   mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar
   daripada peningkatan penjualan. Menurut Sitanggang (2014 : 29) menyatakan
   bahwa rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat
   keuntungan bersih perusahaan dari setiap penjualannya, artinya rasio ini telah
   memperhatikan biaya operasi, bunga dan pajak perusahaan. Rumus Net Profit Margin : =
   ℎ
   100%
2. Return On Equity
   Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi
   Edisi 4 Return On Equity (rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
   memperoleh laba yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan). rasio ini
   digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba
   yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi
   oleh besar kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi hutang makin besar maka
   rasio ini juga akan makin besar.
3. Return on Asset
   Return on Asset (ROA) rasio untuk mengetahui kemampuan manajemen
   perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui semua kemampuan sumber
   aset yang dimilikinya. Menurut Lestari dan Nugroho (2010) rasio ini digunakan
   untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari
   seluruh kemampuan sumber aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin
   tinggi rasio tersebut, maka semakin efektif penggunaan aktiva tersebut.

Fahmi (2012 : 2) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah
melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan
baik dan benar. Menurut Jumingan (2011 : 239) kinerja keuangan merupakan
gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu diukur dengan
indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Menurut
Mahmudi (2010 : 87) keberhasilan kinerja dapat dinilai dari aspek ekonomi terkait
dengan ketercapaian target. Pentingnya analisis kinerja perusahaan Menurut
Jumingan (2011 : 239) memiliki tujuan yaitu :
a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama
kondisi likuidasi, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam
tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua
aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007, 4) analisis kinerja keuangan
bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus
kas dari sumber daya yang ada dan bermanfaat dalam perumusan pertimbangan
tentang efektivitas perusahaan.

Dalam GRI – Standards 2016 terdapat dua jenis standar, yaitu
pengungkapan umum dan pengungkapan khusus. Pengungkapan umum berisi
tentang strategi dan analisis perusahaan, profil perusahaan, identifikasi aspek
material bagi perusahaan, hubungan dengan pemangku kepentingan, prinsip
pelaporan dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan khusus mengenai kinerja
ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial.
Didalam GRI Standards 2016 terdapat prinsip-prinsip pelaporan. Adapun
prinsip pelaporan itu untuk menentukan isi laporan dan untuk menentukan
kualitas laporan.
a. Adapun prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan antara lain :

1. Inklusivitas pemangku kepentingan atau organisasi
   Pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan
   menjelaskan cara organisasi menanggapi ekspetasi dan kepentingan yang masuk
   akal dari para pemangku kepentingan.
2. Konteks keberlanjutan
   Laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks
   keberlanjutan yang lebih luas.
3. Materialitas
   Mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi signifikan
   organisasi pelapor atau secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan
   dari para pemangku kepentingan konteks keberlanjutan.
4. Kelengkapan
   Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang
   cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang
   siignifikan, dan untuk menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan.
   b. Adapun prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan antara lain :
5. Akurasi
   Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para
   pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor.
6. Keseimbangan
   Informasi yang dilaporkan harus mencerminkan aspek positif dan negatif
   dari kinerja organisasi pelapor untuk memungkinkan penilaian beralasan atas
   kinerja secara keseluruhan.
7. Kejelasan
   11
   Organisasi pelapor harus membuat informasi yang tersedia dengan cara
   yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang
   menggunakan informasi tersebut
8. Keterbandingan
   Organisasi pelapor harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi
   secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang
   memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan
   kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang bisa mendukung analisis relatif
   terhadap organisasi lainnya.
   A. Standar Universal atau standar umum seri 100 antara lain :
9. GRI 101 berisi landasan atau titik awal untuk penggunaan rangkaian Standar
   GRI. GRI 101 menetapkan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi dan
   mutu laporan.
10. GRI 102 berisi pengungkapan umum yang digunakan untuk melaporkan
    informasi kontekstual tentang sebuah organisasi dan praktik pelaporan
    keberlanjutannya. Ini termasuk informasi tentang profil, strategi, etika dan
    integritas, tata kelola, praktik keterlibatan pemangku kepentingan, proses
    pelaporan organisasi.
11. GRI 103 berisi pendekatan manajemen yang digunakan untuk melaporkan
    informasi tentang bagaimana sebuah organisasi mengelola topik material.
    B. Standar topik spesifik yaitu Seri 200 (Topik ekonomi), Seri 300 (Topik
    lingkungan), Seri 400 (Topik Sosial). Adapun penjabaran pengungkapan dari
    masing-masing Seri dalam GRI diantaranya :
12. Pengungkapan Seri 201 Kinerja ekonomi
    a. Pengungkapan 201-1 Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan.
    b. Pengungkapan 201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat
    dari perubahan iklim.
    c. Pengungkapan 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program
    pensiun lainnya.
    d. Pengungkapan 201-4 Bantuan finansial yang diterima oleh pemerintah.
13. Pengungkapan Seri 202 Keberadaan pasar
    a. Pengungkapan 202-1 Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan
    jenis kelamin terhadap upah minimum regional.
    b. Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal.
14. Pengungkapan Seri 203 Dampak ekonomi tidak langsung
    a. Pengungkapan 203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan.
    b. Pengungkapan 203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan.
15. Pengungkapan Seri 204 Praktik pengadaan
    Pengungkapan 204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal.
16. Pengungkapan Seri 205 Anti korupsi
    a. Pengungkapan 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait
    korupsi.
    b. Pengungkapan 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan
    prosedur anti korupsi.
    c. Pengungkapan 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
17. Pemgungkapan Seri 206 Perilaku anti persaingan
    Pengungkapan 206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan,
    praktik anti trust dan monopoli.
18. Pengungkapan Seri 301 Material
    a. Pengungkapan 301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume.
    b. Pengungkapan 301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan. c. Pengungkapan 301-3 Produk reclaimed dan material kemasannya. 8. Pengungkapan Seri 302 Energi
    a. Pengungkapan 302-1 Konsumsi energi dalam organisasi. b. Pengungkapan 302-2 Konsumsi energi diluar organisasi. c. Pengungkapan 302-3 Intensitas energi.
    d. Pengungkapan 302-4 Pengurangan konsumsi energi.
    e. Pengungkapan 302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk
    dan jasa. 9. Pengungkapan Seri 303 Air
    a. Pengungkapan 303-1 Pengambilan air berdasarkan sumber.
    13
    b. Pengungkapan 303-2 Sumber air yang signifikan dipengaruhi oleh
    pengambilan air.
    c. Pengungkapan 303-3 Daur ulang dan penggunaan air kembali.
19. Pengungkapan Seri 304 Keanekaragaman hayati
    a. Pengungkapan 304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau
    berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai
    keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung.
    b. Pengungkapan 304-2 Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada
    keanekaragaman hayati.
    c. Pengungkapan 304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi.
    d. Pengungkapan 304-4 Spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar
    konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi.
20. Pengungkapan Seri 305 Emisi
    a. Pengungkapan 305-1 Emisi GRK Cakupan 1 langsung.
    b. Pengungkapan 305-2 Emisi energi GRK Cakupan 2 tidak langsung.
    c. Pengungkapan 305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya. d. Pengungkapan 305-4 Intensitas emisi GRK. e. Pengungkapan 305-5 Pengurangan emisi GRK. f. Pengungkapan 305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS). g. Pengungkapan 305-7 Nitrogen Oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi
    udara signifikan lainnya. 12. Pengungkapan Seri 306 Air limbah (efluen) dan Limbah
    a. Pengungkapan 306-1 Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan.
    b. Pengungkapan 306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
    c. Pengungkapan 306-3 Tumpahan yang signifikan.
    d. Pengungkapan 306-4 Pengangkutan limbah berbahaya.
    e. Pengungkapan 306-5 Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau
    limpahan air. 13. Pengungkapan Seri 307 Kepatuhan lingkungan
    Pengungkapan 307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
    tentang lingkungan hidup.
21. Pengungkapan Seri 308 Penilaian lingkungan pemasok
    a. Pengungkapan 308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan
    kriteria lingkungan.
    b. Pengungkapan 308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan
    tindakan yang telah diambil. 15. Pengungkapan Seri 401 Kepegawaian
    a. Pengungkapan 401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan.
    b. Pengungkapan 401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan
    purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau
    paruh waktu. c. Pengungkapan 401-3 Cuti melahirkan. 16. Pengungkapan Seri 402 Hubungan tenaga kerja
    Pengungkapan 402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan
    operasional. 17. Pengungkapan Seri 403 Kesehatan dan keselamatan kerja
    a. Pengungkapan 403-1 Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan
    manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan.
    b. Pengungkapan 403-2 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja,
    penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah
    kematian terkait pekerjaan.
    c. Pengungkapan 403-3 Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit
    berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka.
    d. Pengungkapan 403-4 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam
    perjanjian resmi dengan serikat buruh.
22. Pengungkapan Seri 404 Pelatihan dan pendidikan
    a. Pengungkapan 404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan.
    b. Pengungkapan 404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan
    dan program bantuan peralihan.
    c. Pengungkapan 404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin
    terhadap kinerja dan pengembangan karier.
23. Pengungkapan Seri 405 Keanekaragaman dan kesempatan setara
    15
    a. Pengungkapan 405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan.
    b. Pengungkapan 405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan
    dibandingkan laki-laki.
24. Pengungkapan Seri 406 Non – diskriminasi
    Pengungkapan 406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang
    dilakukan.
25. Pengungkapan Seri 408 Pekerja anak
    Pengungkapan 408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap
    insiden pekerja anak.
26. Pengungkapan Seri 409 Kerja paksa atau wajib kerja
    Pengungkapan 409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap
    insiden kerja paksa atau wajib kerja.
27. Pengungkapan Seri 410 Praktik keamanan
    Pengungkapan 410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan
    atau prosedur hak asasi manusia. 24. Pengungkapan Seri 411 Hak – hak masyarakat adat
    Pengungkapan 411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak
    masyarakat adat. 25. Pengungkapan Seri 412 Penilaian hak asasi manusia
    a. Pengungkapan 412-1 Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi
    manusia atau penilaian dampak.
    b. Pengungkapan 412-2 Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur
    hak asasi manusia.
    c. Pengungkapan 412-3 Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang
    memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui
    penyaringan hak asasi manusia. 26. Pengungkapan Seri 413 Masyakat lokal
    a. Pengungkapan 413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian
    dampak, dan program pengembangan. b. Pengungkapan 413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi
    memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal.
28. Pengungkapan Seri 414 Penilaian sosial pemasok
    a. Pengungkapan 414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria
    sosial. b. Pengungkapan 414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan
    tindakan yang telah diambil.
29. Pengungkapan 415 Kebijakan publik
    Pengungkapan 415-1 Kontribusi publik
30. Pengungkapan 416 Kesehatan dan keselamatan pelanggan
    a. Pengungkapan 416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari
    berbagai kategori produk dan jasa. b. Pengungkapan 416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak
    kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa. 30. Pengungkapan 417 Pemasaran dan pelabelan
    a. Pengungkapan 417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan
    jasa.
    b. Pengungkapan 417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi
    produk dan jasa.
    c. Pengungkapan 417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran.
31. Pengungkapan 418 Privasi pelanggan
    Pengungkapan 418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran
    terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. 32. Pengungkapan 419 Kepatuhan sosial ekonomi
32. Pengungkapan 419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
    di bidang sosial dan ekonomi

Teori legitimasi adalah suatu teori yang digunakan oleh suatu perusahaan
beroperasi dengan izin dari masyarakat, dimana teori ini dapat ditarik apabila
masyarakat menilai bahwa perusahaan tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan
kepadanya. Legitimasi sangat penting bagi perusahaan, mengingat keberadaan
perusahaan berada di lingkungan sosial atau komunitas sosial yang harus
berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan perusahaan. Hal ini juga berkaitan
dengan kelangsungan perusahaan sendiri. Menurut Luthfia (2012) teori legitimasi
adalah sebuah teori yang digunakan oleh sebuah organisasi secara
berkesinambungan akan melakukan operasi sesuai dengan batas – batas dan nilai
yang diterima oleh masyarakat disekitar perusahaan dalam usaha.
Legitimasi merupakan konsep penting bagi organisasi, karena
dapat berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Untuk mendapatkan
legitimasi, organisasi dalam berperilaku perlu melakukan penyesuaian
terhadap nilai, norma, aturan dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat
(Blanco – González, 2013). Tanpa legitimasi, akan ada timbulnya potensi
risiko berkurang atau hilangnya dukungan para pemangku kepentingan
yang dapat menyulitkan organisasi dalam menjalankan usahanya.

Menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) yaitu :

1. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) – internal Perusahaan.
   Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan yaitu :
   a. Pemegang saham
   b. Direksi
   c. Dewan Komisaris
   d. Manajer
   e. Karyawan
   f. Sistem remunerasi berdasar kinerja
   g. Komite audit

Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas
pengawasan pengelolaan perusahaaan. Keberadaan komite audit sangat penting
bagi perusahaan, selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara
pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam
menangani masalah pengendalian. Dalam Pedoman GCG Indonesia (KNKG,
2008) dijelaskan bahwa, Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris
untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum.

1. struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
   pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan
   standar audit yang berlaku.
2. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
   Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK. 04/2015 tentang
   pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Adapun persyaratan
   menjadi anggota komite audit, tugas komite audit dan wewenang komite audit
   adalah sebagai berikut :
   a. Syarat menjadi anggota Komite Audit :
3. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman
   sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait
   dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses
   audit, manajemen resiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
   modal serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 anggota yang berlatarbelakang pendidikan dan
   keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.
6. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota
   direksi, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
   b. Tugas Komite Audit :
7. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten
   atau perusahaan publik kepada public dan pihak otoritas antara lain laporan
   keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan
   emiten atau perusahaan publik.
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan
   keuangan emiten atau perusahaan publik.
9. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen resiko yang
   dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki
   fungsi pemantau resiko dibawah dewan komisaris.
   6
10. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan
    keuangan emiten atau perusahaan publik.
    c. Wewenang Komite Audit :
11. Mengakses dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik
    tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
12. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang
    menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko dan akuntan terkait tugas
    dan tanggung jawab komite audit.
13. Melibatkan pihak independen di luar angggota komite audit yang diperlukan
    untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
14. Melalukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
    d. Dewan Komisaris
    Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan
    pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa
    perusahaan melaksanakan good corporate governance. Namun dewan komisaris
    tidak boleh turut serta dalam mengambil kegiatan operasional.
    Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007,
    pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan
    Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan
    Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non
    independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari
    pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang
    terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai
    hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota
    direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan
    anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan,
    untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006).
    Komisaris Independen diatur dalam peraturan 12 BAPEPAM No: KEP- 315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan keputusan No:KEP-339/BEJ/07- 2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris
    independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
    7
    Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak
    diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan
    perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan
    melindungi pemegang saham. Setidaknya jumlah komisaris independen dalam
    perusahaan adalah 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen
    diukur dari presentase jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dari seluruh
    jumlah dewan komisaris (Ujiyantho dan Pramuka, 2007:10) dalam Rimardhani,
    dkk (2016).

Adapun Tujuan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) adalah
sebagai berikut :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non pemegang
   saham.
3. Meningkatnya nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau Board of
   Directors dengan manajemen senior perusahaan.

Menurut Mardiansya dalam Wardani (2012) dengan adanya penerapan
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dalam suatu perusahaan
akan menghasilkan beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
   keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
   dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih
   meningkatkan pelayanan kepada shareholder. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena
   faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3. Meningkatnya nilai saham perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan citra
   perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
2. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
   Indonesia.
   Menurut forum of corporate governance in Indonesia (FCGI) penerapan
   Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) akan menghasilkan
   beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :
3. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan
   yang baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih
   meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 2. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan dan sekaligus
   akan meningkatkan stakeholder value dan deviden

Secara topografis Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah kawasan yang
dilaui sistem aliran air yang bermula di bagian hulu (upstream) dan berakhir di
bagian hilir (downstream) pada suatu titik yang disebut outlet. Definisi lebih rinci
dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah No. 37
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai berikut:
Pasal 1
1) Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.
2) Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan
timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS
dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian
ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi
manusia secara berkelanjutan.
Mencermati definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa DAS bukan
sekedar batas-batas topografis atau unit hidrologis semata, tetapi juga merupakan
unit-unit politik dan sosial-ekonomi dimana sumber daya alam dapat dikelola
untuk memperoleh kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial, secara
seimbang, selaras, dan berkelanjutan. Selain itu, DAS adalah unit perencanaan
penting dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sebab DAS merupakan lanskap
kawasan dengan heterogenitas spasial dan temporal yang dipengaruhi oleh
variabilitas iklim (Emanuel et al., 2011).
Menyikapi hal ini, maka tujuan dari pengelolaan DAS pada dasarnya
adalah membangun kesadaran aktor, stakeholder, dan komunitas mengenai
pentingnya mengembangkan partisipasi dan kolaborasi dalam mengelola DAS
untuk menciptakan linkungan DAS produktif secara ramah lingkungan, agar
kuantitas, kualitas, dan kelestarian air tetap optimal (Narendra et al., 2021).
Konsep pengelolaan DAS sudah dikenal sejak 2000 SM (Wang et al.,
2016). Konsep ini berevolusi sepanjang waktu sejalan dengan perkembangan
teknologi dan peradaban manusia. Bertambahnya populasi meningkatkan
kebutuhan dan mengubah pola permintaan akan tanah dan air. Sejalan dengan itu,
muncul sejumlah problem kritis pada DAS yang meliputi: alih fungsi lahan,
degradasi kuantitas dan kualitas air, pendangkalan dan penyempitan sungai,
deforestasi, banjir fluvial, krisis area tangkapan air, dan sebagainya (Halengkara et
al., 2012). Hal itu memunculkan tuntutan untuk mengintegrasikan antara
dinamika pembangunan sosial-ekonomi dengan isu-isu tatakelola lingkungan
yang baik.
Pengelolaan DAS (PDAS) adalah bentuk upaya manajemen yang
merupakan bagian dari tatakelola lingkungan (environmental governance) secara
keseluruhan (Benson & Jordan, 2012). Pada prinsipnya, pengelolaan DAS harus
melibatkan aspek sosial- ekonomi, manusia, kelembagaan dan hubungan antar
sumber daya seperti: biofisik tanah dan air, penggunaan lahan (land use),
hubungan antara pengelolaan daerah hulu dan hilir sungai. Secara singkat dapat
dijelaskan bahwa pengelolaan DAS merupakan studi tentang karakteristik yang
relevan dari daerah aliran sungai dengan bertujuan untuk memelihara
keberlanjutan sumber daya tanah, air, dan hayati (Wang et al., 2016). Prinsip
dalam pengelolaan DAS berdasarkan fungsi konservasi sumber daya dan
pemanfaatan terdiri dari: memanfaatkan lahan berdasarkan kemampuan lahan;
melindungi permukaan tanah; mengurangi pendangkalan sumber daya air;
menjaga vegetasi tutupan; konservasi air hujan; memenuhi fasilitas drainase yang
tepat untuk kelebihan air; meningkatkan penyimpanan air tanah; menjaga
kelestarian ekosistem serta mempraktikkan sistem penggunaan lahan alternatif
(Gurjar et al., 2017).

Pengelolaan bertujuan agar seluruh aset dan sumber daya yang tersedia
dapat didayagunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh luaran (output)
maupun hasil (outcome) yang diharapkan. Tujuan pengelolaan dapat dianggap
tercapai atau berhasil apabila luaran maupun hasil yang diperoleh adalah sesuai
dengan 8 indikator tatakelola yang baik (good governance), yaitu: berdasarkan
hukum (rule of law), akuntabel, transparan, responsif, inklusif & berkeadilan,
konsensus, partispatif, efisien dan efektif (Florentina & Vasile Lotos, 2018).
Setidaknya terdapat tiga tujuan umum dari pengelolaan sebagai berikut:
1) Mewujudkan visi dan misi organisasi, institusi atau kegiatan;
2) Memelihara keseimbangan dan meredam konflik diantara tujuan-tujuan,
kepentingan atau sasaran yang saling bertentangan di dalam organisasi;
3) Menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat dicapai kinerja
yang optimal.
Agar tujuan-tujuan pengelolaan tersebut dapat dicapai, diperlukan
langkah-langkah manajemen sebagai berikut:
1) Menyusun strategi;
2) Membuat batasan wewenang & tanggung jawab, uraian tugas, dan daftar
personil;
3) Menetapkan indikator, ukuran, target capaian, kriteria penilaian hasil &
kualitas, dan batasan waktu;
4) Melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan rencana aksi;
5) Membuat Standar Prosedur Operasi (SPO);
6) Menetapkan standar kerja berbasis efisiensi dan efektifitas;
7) Membuat kiriteria penilaian;
8) Melakukan kegiatan kontrol, monitoring dan evaluasi;
14
9) Pelaksanaan;
10) Melakukan benchmarking.

Fungsi pengelolaan dimaknai sebagai kumpulan fungsi-fungsi yang
terdapat di dalam rangkaian proses untuk mencapai tujuan organisasi, institusi
atau kegiatan (birokrasi pemerintahan, perusahaan, pengelolaan lingkungan, dan
lain-lain) yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pemanfaatan sumber daya
yang ada termasuk sumber daya manusia (Tihanyi et al., 2014).
Terdapat empat fungsi utama dari pengelolaan menurut Lloyd & Aho
(2020), yaitu:
a. Planning (perencanaan)
Proses penyusunan rencana yang meliputi penetapan tujuan, prosedur, target, dan
pemilihan alternatif atau opsi terbaik;
b. Organizing (Pengorganisasian)
Proses penggolongan, pembentukan kelompok, penyusunan uraian tugas dan
tanggung jawab, pembagian kerja, mengatur berbagai aktifitas yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan, menempatkan personil pada tiap kegiatan, menyediakan
sarana prasarana, dan mendistribusikan wewenang kepada orang yang diberi
tugas. Pengorganisasian adalah upaya menciptakan relasi inter-personal dan
perilaku efektif di dalam organisasi agar tiap individu dapat bekerjasama di dalam
tim guna mencapai tujuan organisasi, dan pada wakru yang sama tiap orang
mendapatkan kepuasan kerja;
c. Directing, Activating, Leading (mengarahkan, menggerakkan, memimpin)
Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota-anggota organisasi atau
staf agar bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi;
d. Controling (mengendalikan)
13
Mengendalikan berbagai hubungan & interaksi serta kinerja tim agar sesuai
dengan rencana, Standar Prosedur Operasional (SPO) sehingga luaran maupun
hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada fungsi kontrol ini termasuk
kegiatan mengukur, mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan
dalam pelaksanaan kerja

Tatakelola (governance) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses
penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam
mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan
melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan
sektor ketiga yaitu civil society. Governance merupakann sistem interaksi dimana
proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara
demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan
stakeholder (Asaduzzaman, 2020).
Menurut Kaufmann et al., (2000), tatakelola (governance) bersangkutpaut
dengan tiga perspektif, yaitu: (i) proses dengan mana pemerintah suatu
pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan
diganti; (ii) kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien,
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan (iii) ruang
publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan. Di dalam pengertian praktisnya, governance dimaknai sebagai
suatu proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan itu
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (United Nations E-Government, 2014).
Keputusan yang dimaksud dalam hal ini berupa kebijakan publik, termasuk
diantaranya kebijakan Pengelolaan DAS (PDAS) dan/atau kebijakan Pengelolaan
SDA (PSDA). Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak,
hal itu termasuk dalam lingkup pengertian tatakelola (governance).
Good governance (tatakelola yang baik) didefinisikan sebagai sistem
tatakelola yang mencakup tatacara. mekanisme, dan prosedur yang baik dalam
menyelenggarakan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif berdasarkan
prinsip-prinsip dan ukuran akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan),
transparan, efisien, efektif, dan integritas (Pacific, 2000). Terdapat delapan
indikator good governance yang meliputi: (i) Berdasarkan hukum (rule of law);
(ii) Akuntabel; (iii) Transparansi; (iv) Inklusif dan berkeadilan; (v) Partisipatif;
(vi) Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus; (vii) Responsif; dan (viii)
Efisien & Efektif.

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola atau to manage yang
berarti mengatur, menyelenggarakan atau menjalankan, dan mengendalikan suatu
pemerintahan, perusahaan, program atau proyek melalui suatu tatanan dan proses
untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Appel-Meulenbroek & Danivska, 2021).
Pengelolaan adalah rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sumadi &
Ma‘ruf, 2020).
Pengelolaan berarti perbuatan, cara atau proses mengelola, sedangkan
mengelola berarti menyelenggarakan atau menjalankan, mengurus dan
mengendalikan. Pengelolaan merupakan upaya pengorganisasian sumber-sumber
daya yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber daya tersebut dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Pengertian pengelolaan dapat
disamakan dengan pengertian manajemen (https://kbbi. web.id/kelola).
Manajemen didefinisikan sebagai rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan untuk menetapkan dan
mencapai tujuan organisasi atau institusi melalui pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya (Das et al., 2018)

Teori perilaku terencana merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (2005) yang merupakan penyempurnaan dari reason action theory.  Fokus utama dari teori perilaku terencana   adalah intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Teori perilaku terencana didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara yang bijaksana, seseorang akan mempertimbangkan informasi yang tersedia, baik secara implisit maupun eksplisit untuk mempertimbangkan dampak dari perilaku yang dilakukan.

a. Sikap konsumen terhadap perilaku membeli

Evaluasi seseorang tentang suatu benda berasal dari keyakinan orang tersebut tentang benda itu. Menurut teori perilaku berencana, sikap seseorang terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku tersebut dan evaluasi dari hasil terkait dengan perilaku. Seseorang yang yakin bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut akan memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya. Sehingga apabila individu yakin perilaku membeli yang dilakukan akan menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku membeli, begitupun sebaliknya saat individu yakin perilaku membeli yang dilakukan akan menghasilkan outcome yang negatif, maka individu tersebut memiliki sikap yang negatif terhadap perilaku membeli.

1. Norma subjektif terhadap perilaku membeli

Norma subjektif diasumsikan sebagai fungsi dari keyakinan bahwa individu tertentu dari kelompok menyetujui atau menolak untuk melakukan suatu perilaku, atau bahwa referent sosial sendiri terlibat atau tidak terlibat di dalamnya. Aspek ini berkenaan dengan harapanharapan yang berasal dari referent atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (significant others) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat. Individu yang yakin bahwa kebanyakan referent akan menyetujui dirinya menampilkan perilaku membeli, dan adanya motivasi untuk melakukan perilaku membeli pada suatu norma subjektif produk, maka hal ini akan menyebabkan individu tersebut memiliki yang menempatkan tekanan pada dirinya untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk.

• Kontrol perilaku terhadap perilaku membeli  

Kontrol perilaku merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku. Dalam hal ini, contoh dari faktor-faktor yang memfasilitasi adalah misalnya adanya uang yang dapat digunakan individu untuk membeli suatu produk. Contoh lainnya adalah adanya transportasi dan waktu yang memungkinkan individu untuk membeli suatu produk. Contoh faktor-faktor yang menghalangi individu untuk membeli suatu produk adalah tidak adanya dana, waktu dan habisnya suatu produk yang ingin dibeli seseorang

Menurut Ajzen (2005), intensi dapat dijelaskan melalui teori perilaku terencana yang merupakan pengembangan dari teori tindakan beralasan. Intensi merefleksikan kesediaan individu untuk mencoba melakukan suatu perilaku tertentu. Intensi memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku, oleh karena itu dapat digunakan untuk meramalkan perilaku. Berdasarkan uraian di atas, maka intensi adalah suatu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu

Menurut Kotler dan Keller (2012), minat beli adalah suatu keinginan yang muncul dari dalam diri seorang atau yang diberikan dari seorang pencetus dalam keputusan pembelian, dimana orang tersebut yang pertama kali mengusulkan gagasan kepada orang lain untuk membeli suatu produk atau jasa. Minat beli merupakan keinginan yang muncul dalam diri konsumen terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan dan pembelajaran konsumen atau individu tersebut terhadap suatu produk.

Assael (2012) mendefinisikan intensi membeli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Howard dan Sheth (2009) mendefinisikan intensi membeli sebagai kemungkinan seorang konsumen berencana membeli produk tertentu pada jangka waktu tertentu dan hal itu terjadi setelah konsumen menyimpan informasi yang relevan untuk menentukan keputusan membeli.

Banyak literatur yang menyampaikan bahwa loyalitas pelanggan sama halnya dengan loyalitas  merek (Rowley dan Dawes 1999). Dharmmesta (1999) menunjukkan bahwa merek sering dipandang sebagai objek yang loyal, mengingat itu mewakili produk atau identitas perusahaan mudah dikenali oleh pelanggan. Secara umum, ada tiga pendekatan khusus untuk mengukur loyalitas yaitu melalui pengukuran perilaku, pengukuran sikap, dan pengukuran komposit. Dimana pengukuran perilaku mempertimbangkan pembelian yang konsisten dan berulang dapat dianggap sebagai bagian dari loyalitas merek.  Namun demikian pengukuran melalui pembelian berulang ternyata bertentangan dengan pemikiran bahwa   pembelian berulang tidak tentu hasil dari komitmen psikologis terhadap merek (TePeci 1999 sebagaimana dikutip oleh Bowen dan Chen 2001). Sementara itu, pengukuran sikap menggunakan data sikap untuk mencerminkan emosi dan keterikatan psikologis yang melekat pada kesetiaan. Pengukuran sikap berkaitan dengan rasa loyalitas, keterlibatan, dan kesetiaan (Bowen dan Chen 2001).

Afiliasi yang tinggi dengan suatu merek dikenal sebagai loyalitas merek (Naghibi & Sadeghi, 2011). Keinginan pelanggan untuk membeli Kembali produk lagi dan lagi adalah loyalitas merek, meskipun merek pesaing mungkin juga tersedia (Rajagopal, 2010). Tapi aspek ini perilaku konsumen sangat berbeda dalam budaya yang berbeda, beberapa masyarakat lebih sadar merek daripada yang lain (Mooij & Hofstede, 2011). Menurut Tong & Hawley (2009) inti dari ekuitas merek adalah loyalitas merek. Padahal, dalam sebuah penelitian Kim dkk., (2008) mengklaim bahwa loyalitas merek seperti dedikasi yang dipegang teguh untuk mendapatkan atau menggunakan produk atau layanan yang disukai lagi dan lagi di waktu-waktu yang akan datang. Keputusan pembelian konsumen terhadap produk yang sama sebagian besar dipengaruhi oleh loyalitas konsumen tersebut merek tertentu (Wahid dkk., 2011). Ling dkk.,., (2014) menyatakan bahwa Loyalitas mensyaratkan bahwa pelanggan setia mungkin ingin menerima harga apapun yang diberikan oleh merek tersebut dan mengandung biaya peralihan menara ke merek lain. Jadi untuk meningkatkan ekuitas merek, maka harus meningkatkan Loyalitas (Mishra & Datta, 2011)

Dalam penelitian ini maka pengertian loyalitas merek yang digunakan adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali atau mendukung kembali merek yang disukai konsisten di masa depan, meskipun pengaruh situasi dan upaya pemasaran telah potensi untuk menyebabkan perilaku beralih

Berdasarkan uraian dalam pengertian konsumen mengenai kualitas menunjukkan posisi penting dalam penelitian perilaku konsumen. Namun demikian pengukuran persepsi konsumen mengenai kualitas sendiri masih sangat perlu dikembangkan. Hal ini mengingat perkembangan perilaku konsumen serta perkembangan produksi barang dan jasa yang terus mengalami perubahan.  Hal inilah yang kemudian menjadikan mengapa konstruksi persepsi konsumen mengenai kualitas sangat  sulit dipahami serta sering disalahartikan sebagai kata sifat yang tidak tepat seperti “kebaikan, atau kemewahan, atau kilau, atau bobot” (Crosby 1979). Dalam hal lain, indikator kualitas jaringan termasuk akses jaringan, akses layanan, integritas layanan, jangkauan, dan tidak ada penurunan panggilan merupakan aspek penting yang mempengaruhi  persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan telepon seluler (Sutherland, 2007). Karena konstruk persepsi konsumen mengenai kualitas yang  sulit, maka peneliti sering bergantung pada ukuran laporan diri unidimensional untuk menangkap konsep (McConnell 1968) dan dengan demikian harus mengasumsikan makna bersama di antara konsumen.

Dalam penelitian ini akan menggunakan konstruk pengukuran berdasarkan persepsi konsumen terhadap kualitas (CPQ) diukur dengan menggunakan skala empat item yang diadaptasi dari Spry dkk (2011).

Persepsi konsumen mengenai kualitas menjadi dasar penting bagi perilaku konsumen untuk memilih suatu produk barang dan jasa (Bishop, 1984). Tsiotsou (2006) menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan memiliki menarik minat banyak praktisi pemasaran dan peneliti karena diyakini memiliki manfaat berpengaruh pada kinerja pemasaran. Aaker (1996) mengidentifikasi kualitas yang dirasakan sebagai salah satu dimensi ekuitas merek. Kualitas menjadi salah satu atribut merek yang dapat memengaruhi niat beli konsumen dan loyalitas merek (Olsen, 2002). Menurut Olsen (2002), persepsi kualitas mengarah pada kepuasan yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku pembelian. Persepsi kualitas adalah dasar pendorong niat pembeli di berbagai kategori baik di pasar barang maupun jasa (Brady & Cronin, 2001). Antara lain, konsumen mungkin lebih memilih untuk membeli merek tertentu karena kualitas yang dirasakan dan bahwa mereka biasanya berkomitmen untuk membeli; mereka juga dapat merujuknya ke orang lain.

  Secara khusus, kualitas yang dirasakan dapat didefinisikan sebagai penilaian pelanggan tentang produk keunggulan atau keunggulan keseluruhan (Zeithaml 1988). Zeithaml (1988) berpendapat bahwa ada dua bentuk kualitas: (1) kualitas objektif dan (2) kualitas yang dirasakan. Kualitas objektif mengacu pada keunggulan teknis yang sebenarnya atau keunggulan produk. Di dalam cara, kualitas objektif dapat diverifikasi menggunakan beberapa terukur yang telah ditentukan standar atau standar ideal. Maynes (1976) sebagai dikutip oleh Zeithaml (1988) mengklaim bahwa kualitas objektif tidak ada, dan bahwa semua evaluasi kualitas bersifat subjektif. Argumen ini mendukung bentuk kualitas kedua, kualitas yang dirasakan. Zeithaml (1988) mendefinisikan persepsi kualitas sebagai penilaian konsumen tentang keunggulan atau keunggulan produk secara keseluruhan

Berdasarkan uraian tersebut maka pengertian persepsi konsumen akan kualitas adalah pernyataan keyakinan  yang dimiliki konsumen akan kinerja atribut  suatu produk.

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa selebriti telah didefinisikan sebagai seseorang yang “dikenal publik karena prestasinya” di area yang tidak terkait dengan kelas produk yang didukung” (Friedman et al., 1976).) Biasanya selebriti memiliki berbagai profesi, seperti atlet, aktor atau aktris, atau artis. Selebriti dianggap mampu menarik perhatian dalam sebuah iklan karena hobi atau daya tarik fisiknya (Erdogan, 2001). Diyakini bahwa keterikatan yang kuat pada seorang selebriti akan menarik dan memotivasi orang untuk mengikuti apa yang dilakukan selebriti tersebut (McCuthceon, Lange, and Houran, 2002). Sedangkan pengertian endorser  merupakan setiap individu yang menikmati pengakuan publik dan siapa yang menggunakan pengakuan ini atas nama konsumen baik dengan tampil dengannya dalam sebuah iklan” (McCracken, 1989).

Menurut Shimp (2014) endorser selebriti  adalah seorang aktor atau artis, entertainer atau atlet yang mana dikenal atau diketahui umum atas keberhasilannya dibidang masing-masing untuk mendukung sebuah produk yang di iklan di media-media, mulai dari media cetak, media sosial, maupun media televisi.  Menurut Roy (2016) bahwa endorser merupakan    bintang iklan untuk mempromosikan sebuah produk. Dalam membuat sebuah iklan yang dapat menarik khalayak banyak orang dibutuhkan sosok seorang figur sebagai penyokong dalam iklan agar dalam penyamapaian informasi produk yang diiklankannya dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak yang biasanya dikenal dengan istilah endorser. Dalam pernyataan lain juga disebutkan bahwa endorser sering disebut sebagai “pesan langsung” yaitu seorang pengantar pesan atau pembicara yang mengantarkan pesan dan memperagakan sebuah produk ataupun jasa (Belch , 2009)

  McCracken (1989) memiliki pendapat bahwa endorser selebriti membawa makna simbolis yang dapat langsung ditransfer kepada konsumen melalui proses endorsement. Dibuat berdasarkan ‘individu’ interpretasi citra publik selebriti. Makna ini pertama-tama dapat diteruskan ke produk yang didukung dan kemudian ditransfer ke konsumen. Pengertian endorser selebriti adalah kepribadian online dengan banyak pengikut, di satu atau lebih platform media sosial (misalnya, YouTube, Instagram, Snapchat, atau blog pribadi), yang memiliki pengaruh pada pengikut mereka (Agrawal 2016; Varsamis 2018).

Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka dalam penelitian ini menggunakan pengertian selebriti endorser adalah sosok seorang figur    yang menikmati pengakuan publik dan siapa yang menggunakan pengakuan ini atas nama konsumen baik dengan tampil dengannya dalam sebuah iklan

Masing-masing individu memiliki gambaran tentang dirinya. Tindakan individu termasuk keputusan pembelian tergantung pada selfconcep individu tersebut. Persepsi mengenai diri sangat erat hubungannya dengan kepribadian, dimana orang cenderung membeli produk dan jasa serta menjadi pelanggan perusahaan ritel yang mempunyai citra atau “kepribadian” yang cocok dengan citra-diri mereka sendiri dan pada dasarnya, para konsumen berusaha menggambarkan diri mereka ke dalam berbagai pilihan merek (Schiffman dan Kanuk, 2007 ). Dengan kata lain, persepsi diri seorang konsumen menjadi salah satu dasar yang digunakan konsumen untuk menentukan seberapa cocok keribadian mereka dengan produk atau merek tertentu  (Sirgy dkk, 2009).

 Dengan demikian, ada dua komponen yang membentuk kongruensi citra diri, yaitu citra merek dan citra diri. Menurut Kotler dan Keller (2012) citra merek merupakan“extrinsic properties of the products or service, including the ways in which the brand attempts to meet customer’s psychological or social needs.” Sedangkan citra diri atau konsep diri merupakan kepercayaan yang dipegang seseorang mengenai atributnya sendiri dan bagaimana ia mengevaluasi dirinya pada kualitas-kualitas tertentu (Solomon, 2009). Dengan demikian dalam teori kongruensi diri terdapat empat komponen yaitu kongruensi citra, kongruensi diri, kongruensi diri, dan kongruensi citra diri adalah konsep yang dapat dipertukarkan (Hosany dan Martin, 2012),. Sebagai contoh, Lee et al. (2009b) berpendapat bahwa “teori dis-identifikasi menunjukkan bahwa orang dapat mengembangkan konsep diri mereka dengan mengidentifikasi diri dengan merek yang dianggap tidak konsisten dengan citra mereka sendiri” (p. 174).

Sirgy (1982) mengidentifikasi empat motif konsep diri yaitu konsistensi diri, harga diri, konsistensi social dan persetujuan sosial. Empat motif ini berkorelasi dengan empat tipe kongruensi diri yaitu aktual, ideal, sosial dan ideal sosial. Kongrunesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nilai  perilaku pra konsumsi dan pasca konsumsi karena kongruensi diri akan mengarah pada kepuasan kebutuhan konsep diri yaitu kebutuhan akan konsistensi diri, harga diri dan kebutuhan akan konsistensi sosial serta persetujuan sosial. Kongruensi diri aktual adalah mekanisme bagi konsumen untuk merasakan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan konsistensi diri misalkan kebutuhan untuk mengeksresikan diri melalui konsumsi brand tertentu. Serupa dengan itu, kongruensi diri juga adalah mekanisme bagi konsumen untuk merasakan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan harga diri misalkan kebutuhan mengekspresikan diri melalui pengkonsumsian merek tertentu. Kongruensi diri sosial dimotivasi oleh kebutuhan konsistensi sosial, sebaliknya kongruensi diri ideal dimotivasi oleh kebutuhan akan persetujuan sosial.

Menurut Sirgy (2018) bahwa teori kongruitas diri menjadi lebih banyak diperlukan untk dikaji karena perilaku konsumen yang menjadi sangat terlibat dengan pembelian dan konsumsi barang atau layanan. Namun demikian, menurut Gorbaniuk & Kolańska (2016) merekomendasikan untuk melakukan kajian kongruensi dalam pendekatan penelitian yang berbeda.

     Pemilihan metode PLS_SEM didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat variable laten/eksogen yang dibentuk dengan indicator reflektif maupun formatif dan membentuk efek moderating. Model reflektif mengasumsikan bahwa konstruk atau variable laten mempengaruhi indicator, dimana arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indicator atau manifest. Model formatif mengasumsikan bahwa indikator-indikator mempengaruhi konstruk, dimana arah hubungan kausalitas dari indikator ke konstruk (Ghozali, 2017a)

 Pendekatan PLS didasarkan pada pergeseran analisis dari pengukuran estimasi parameter model menjadi pengukuran prediksi yang relevan, sehingga focus analisis bergeser dari hanya estimasi dan penafsiran signifikan parameter menjadi validitas dan akurasi prediksi.

Menurut (Ghozali, 2017b) Pendugaan paramaeter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu : 

1). Weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variable laten

2). Estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan antar variable laten dan estimasi loading antara variable laten dengan indikatornya

3). Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) untuk indicator dan variable laten

     Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS mempergunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi.Tahap pertama menghasilkan penduga bobot (weight estimate), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).Pada dua tahap pertama proses iterasi dilakukan dengan pendekatan deviasi (penyimpangan) dari nilai means (rata-rata). Pada tahap ketiga, estimasi bias didasarkan pada matriks data asli dan hasil penduga bobot dan koefisien jalur pada tahap kedua, tujuannya untuk menghitung dan lokasi parameter (Ghozali, 2017a).

Kepemilikan psikologis melibatkan pengenalan batas organisasi yang menunjukkan keanggotaan organisasi dan memungkinkan individu di dalam batas untuk berbagi informasi atau pengetahuan satu sama lain (Masterson et al., 2000). Artinya, individu yang mengamati keanggotaan organisasi mungkin memiliki rasa kepemilikan psikologis dan karenanya memiliki tanggung jawab atau kewajiban timbal balik terhadap objek tersebut. Semangat altruistik anggota organisasi kemungkinan besar dianjurkan dalam situasi seperti itu, yang dapat lebih restoratif terhadap perilaku ekstra-peran (Masterson dan Stamper, 2003). Penelitian sebelumnya mendukung hubungan positif kepemilikan psikologis dengan prestasi kerja dan kepuasan kerja (Han et al., 2010). Van Dyne dan Pierce (2004) menyimpulkan bahwa kepemilikan psikologis dan komitmen organisasi berhubungan positif dan dapat menimbulkan semangat altruistik, berkontribusi pada perilaku peran ekstra seperti perilaku berbagi pengetahuan. Misalnya, kepemilikan psikologis karyawan dapat memotivasi serangkaian perilaku konstruktif dan perasaan psikologis. Literatur juga menunjukkan pengaruh positif kepemilikan psikologis pada perilaku berbagi pengetahuan (Han et al., 2010) dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemilikan psikologis secara positif mempengaruhi perilaku berbagi pengetahuan umum (Li et al., 2015). Seperti yang dikemukakan Van Dyne dan Pierce (2004), karyawan yang memiliki rasa kepemilikan psikologis dapat menunjukkan semangat altruistik, yang telah dipandang sebagai salah satu anteseden penting bagi perilaku berbagi pengetahuan. Oleh karena itu dihipotesiskan bahwa:

Meskipun berbagi pengetahuan memiliki banyak manfaat, orang umumnya enggan berbagi pengetahuan dengan mudah (Lu et al., 2012). Salah satu alasan potensial dari keengganan tersebut adalah ketidakadilan organisasi yang dirasakan. Ketika karyawan merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil oleh organisasinya, timbul kurangnya kepercayaan antara organisasi dan anggotanya. Oleh karena itu, karyawan menjadi enggan untuk membagi pengetahuannya dengan anggota organisasi lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi aktivitas inovatif dalam organisasi. Perlakuan yang adil diperlukan dalam bentuk keadilan distributif, prosedural, interaksional, temporal dan spasial. Karyawan yang menerima perlakuan adil dan dapat dengan mudah mengumpulkan dan menyumbangkan pengetahuan, lebih terikat dengan organisasinya secara psikologis dan cenderung berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif melalui kinerja dan perilaku kerja yang lebih baik (Pignata, Winefield, Provis, & Boyd , 2016). Hasil penelitian (Akram et al., 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara keadilan organisasi terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ni adalah:

Perilaku   berbagi   pengetahuan   adalah    pertukaran    pengetahuan antara dua atau lebih individu, dimana salah satu pihak mengkomunikasikan pengetahuan yang ia miliki dan pihak lain mengasimilasi pengetahuan     tersebut     sehingga     secara bersama-sama  terciptalah  pengetahuan  baru (Tran, 2022). Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa Perilaku   berbagi   pengetahuan   adalah aktivitas mentransfer pengetahuan tasit maupun implisit dari satu individu, kelompok, atau organisasi pada pihak lain (Pereira & Mohiya, 2021).

(Kumar, 2021) menyatakan bahwa aktivitas perilaku   berbagi   pengetahuan   akan menciptakan “value-added benefits” pada organisasi. (Ishrat & Rahman, 2020) menyampaikan bahwa perilaku   berbagi   pengetahuan   merupakan alat bagi organisasi dalam rangka menghasilkan inovasi (Ishrat & Rahman, 2020) menyatakan aktivitas perilaku   berbagi   pengetahuan   membantu organisasi dalam mentransfer ide-ide baru dan solusi-solusi. Selain itu, (Baker, 2022) menyebutkan bahwa perilaku   berbagi   pengetahuan   memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, mempromosikan, dan menyebarkan  praktik-praktik karyawan dalam mendukung kinerja terbaik.

Persepsi dukungan organisasi didefinisikan sebagai keyakinan umum karyawan tentang sejauh mana organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli tentang kesejahteraan mereka (Eisenberger et al., 2001) Persepsi Dukungan organisasi yang meningkat dapat membuat karyawan merasa memiliki kewajiban untuk berkontribusi dan peduli akan kesejahteraan organisasi serta membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya (Eisenberger et al., 2001)

 Pengalaman kerja yang positif dapat menciptakan karyawan dengan tingkat persepsi dukungan organisasi yang baik pula (Mascarenhas et al., 2022). Tidak semua organisasi bisa dan mampu memberikan dukungan kepada karyawan secara penuh, maka dari itu muncullah solusi salah satunya dengan peningkatan kemampuan kerja dimana dapat meminimalisir timbulnya Perceived Organizational Support (POS) yang rendah dari karyawan, yang berdampak pada keinginan karyawan untuk meninggalkan (Maan et al., 2020) Penyediaan dukungan organisasi kepada karyawan cenderung menghasilkan perasaan bertanggung jawab terhadap organisasi, memperkuat ikatan antara atasan dan karyawan, yang pada gilirannya, meningkatkan perasaan kewajiban untuk berkontribusi lebih terhadap organisasi (Wen et al., 2019)