Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Feminisme merupakan gerakan para perempuan yang memperjuangkan
keadilan hak, serta emansipasi dengan laki-laki. Littlejhon (2017) memberikan
definisi feminisme sebagai perkembangan yang bermaksud untuk membuka pintu
bagi artikulasi diri dan pertunjukan diri dengan sedikit memperhatikan orientasi
atau kualitas yang berbeda. Sebagian besar, feminisme memang berurusan dengan
beberapa kombinasi gender, penindasan, dan penentuan nasib. Kemudian, Creswell
(2014) mengatakan bahwa pendekatan penelitian yang berfokus pada feminis
berfokus pada dan mempelajari kondisi berbagai permasalahan perempuan dan
pembentukan dari institusi. Adapun topik yang dapat diangkat mencakup isu-isu
kebijakan terkait pencapaian keadilan sosial untuk perempuan dalam konteks
tertentu dan pemahaman tentang penindasan perempuan.
Menurut Mujianto dalam (Artificianti, 2012), penyebab utama munculnya
feminisme karena adanya pandangan yang sebelah mata terhadap perempuan,
kemudian disertai juga hal-hal buruk yang distereotipekan pada perempuan serta
citra negatif. Teori feminis melihat pendekatan wacana partiarkal melalui
pengaitannya dengan masalah perempuan dan permasalahan yang lebih luas atau
dalam kata lain jangkauan publik. Seiring perkembangannya, terdapat aliran
feminisme yang terbagi menjadi delapan, yaitu:
1. Feminisme Liberal
Berfokus kebebasan terhadap individu sepenuhnya dari perempuan. Hak-
hak sipil individu, seperti hak pilih perempuan dan ekspresi diri. Selain itu,
ada kesetaraan dan keadilan.
2. Feminisme Radikal
Feminisme radikal berfokus pada akar penyebab ketidaksetaraan di antara
perempuan. Feminisme lahir di Barat pada tahun 1960-an, dengan
kelompok pengikut radikal yang percaya bahwa penindasan terhadap
perempuan disebabkan oleh patriarki.
3. Feminisme Marxis
Aliran ini meyakini bahwa akar feminisme adalah penindasan terhadap
perempuan, yang bersumber dari eksploitasi kelas dan metode produksi.
Feminisme Marxis berfokus pada pembebasan perempuan dari pembagian
kelas, gender, patriarki, dan kapitalisme (Jonesy, 2021).
4. Feminisme Sosialis
Feminisme sosialis, komitmen untuk perempuan dapat terjadi di setiap
ruang belajar dan menggunakan kelas dan ujian orientasi untuk
mengetahuinya. Perusahaan swasta dan masyarakat yang dikendalikan laki-
laki umumnya merupakan kekuatan pendukung.
5. Feminisme Postmodern
Dikenal sebagai “feminisme akademis”, ini menantang untuk dipahami dan
dianggap tidak terlibat dengan pertempuran progresif sejati seperti
perkelahian, daftar hitam, dan pameran. Bagian ini membuat sesuatu terjadi
dengan memuji penyalahgunaan (Jonesy, 2021)
6. Feminisme Psikoanalisis
Usulan feminis ini bergerak menuju masyarakat androgini, yang berarti
masyarakat secara keseluruhan merupakan perpaduan antara karakteristik
perempuan dan laki-laki.
7. Feminisme Multikultural dan Global
Feminisme ini menawarkan pandangan bahwa perempuan adalah heterogen
tetapi memiliki komponen yang saling terkait seperti usia, status sosial
ekonomi, agama, pendidikan, budaya, lokasi, dan kewarganegaraan. Karena
pengalaman dan identitas yang berbeda, setiap kelompok perempuan
mengalami penindasan secara berbeda.
8. Ekofeminisme
Fokus terhadap hubungan spiritual perempuan dengan ekologi di sekitarnya.
Dalam aliran ini, status perempuan sebagai “perawat” lebih dibutuhkan
daripada laki-laki, dan mereka lebih dekat dan peka terhadap alam. Seperti
perempuan, alam “dipelihara”, “dieksploitasi”, dan “diperkosa” oleh
kapitalisme yang dominannya laki-laki. (Jonesy, 2021).
Pada penelitian ini, feminisme terlihat pada ketidakadilan bagi perempuan
korban kekerasan seksual yang secara pemberitaan ditempatkan sebagai objek.
Artinya, masih ada media yang tidak memberikan keadilan pada perempuan sebagai
korban

Budaya patriarki merupakan salah satu dari berbagai budaya di Indonesia
yang masih berkembang hingga saat ini. Budaya patriarki adalah fenomena di mana
kurang meratanya kekuasaan dalam berbagai aspek tertentu yang ada di masyarakat
antara perempuan dan laki-laki. Budaya patriarki ini bisa ditemukan di semua aspek
dan ruang lingkungan pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan lainnya. Bagi
kebanyakan orang, patriarki adalah bentuk utama feminisme, yang dicirikan oleh
sistem sosial yang secara kurang adil mensubordinasi, menindas atau
mendiskriminasi perempuan.
Secara garis besar, dalam budaya patriarki sebenarnya ada tiga hal yang
perlu diketahui, yaitu:
1. Gender dan Seks
Gender adalah hubungan sosial di antara orang-orang. Gender menyinggung
hubungan antara orang-orang, pria dan wanita muda, dan seperti apa
hubungan sosial ini diatur. Pekerjaan orientasi bersifat dinamis atau berubah
dalam jangka panjang. Sebagai aturan, perempuan biasanya berperan dalam
mengarahkan penggandaan, penciptaan, dan masyarakat. Laki-laki lebih
khawatir tentang penciptaan dan masalah legislatif sosial.
Sedangkan seks adalah pembedaan yang wajar atau alamiah di antara
manusia. Misalnya, perempuan dapat mengandung anak dan laki-laki
menghasilkan sperma.
2. Feminis dan Maskulin
Feminisme adalah perkembangan sosial, perkembangan politik, dan filosofi
dengan tujuan bersama untuk mencirikan, menunjukkan, dan mencapai
orientasi dalam politik, moneter, individu, dan sosial. Feminisme
mengkonsolidasikan kebutuhan masyarakat ke perspektif laki-laki dan di
mana perempuan tidak diperlakukan secara tulus dalam lingkungan
masyarakat itu.
Sementara kata maskulin berasal dari kata muscle atau otot, yang merupakan
kualitas yang semata-mata didasarkan pada kekuatan otot (tubuh). Karakter
jantan ini digambarkan dengan kecenderungan serius, penyelesaian diri, dan
presentasi kekuatan. Atribut anggun dan jantan ini dimiliki oleh semua
orang, semua jenis orang. Seorang individu yang hanya membina
pribadinya yang maskulin akan melihat orang lain bukan sebagai kaki
tangan melainkan bersaing untuk keuntungannya sendiri, atau akan
kehilangan nilai identitasnya yang sehat ketika orang lain melihatnya
dengan cara yang tidak terduga.
3. Domestik dan Publik
Keluarga sangat dekat dengan latihan dalam keluarga. Dengan asumsi dia
memasang, kesempatannya dibatasi oleh status setengahnya yang lebih
baik, misalnya, dia tidak memiliki kesempatan berharga untuk melanjutkan
sekolahnya atau mengembangkan bakat dan kemampuannya. Mayoritas dari
mereka adalah ibu rumah tangga dan seringkali tidak berguna dengan cara
apa pun. Posisi mereka hanya berputar di sekitar pakaian, memasak,
membersihkan rumah tanpa henti.
Pekerjaan diliputi oleh pria di arena terbuka dan wanita hanya di lingkaran
rumahan. Dengan demikian, wanita dibatasi pada lingkaran rumahan,
sedangkan pria dapat memasuki arena terbuka.
Sylvia Walby dalam bukunya berjudul Teorisasi Patriarki membagi
patriarki ke dalam beberapa struktur (Walby, 2014):
1. Patriarki dalam produksi keluarga, berupa perempuan mengerjakan
pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak.
2. Patriarki di tempat kerja, honor dalam bentuk pembagian gender dan
perbedaan honor.
3. Patriarki dalam negara adalah perempuan tidak ada dalam posisi yang
penting di pemerintahan serta peran perempuan yang terbatas dalam politik
dan hukum.
4. Patriarki seksual adalah dimana perempuan sebagai penyedia seks dan
pemberi kasih sayang atau cinta.
5. Patriarki yang berkaitan berupa kekerasan yang oleh laki-laki berupa secara
verbal, non-verbal, maupun psikis.
6. Patriarki dalam budaya, diwujudkan sebagai desakan “perempuan ideal”
seorang perempuan dalam pendidikan, keluarga, media massa ataupun
dalam agama.
Keenam hal yang telah disebutkan Sylvia Walby dalam bukunya berjudul
Teorisasi Patriarki tersebut mengacu pada tiga inti hal penting dalam budaya
patriarki, yaitu gender dan seks, feminis dan maskulin, serta domestik dan
publik.Dalam penelitian ini, budaya patriarki digambarkan oleh kekuasaan laki-laki
itu lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam hal ini, perempuan dianggap lebih
lemah, dan laki-laki lebih memiliki power

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari
persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada
struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh.
Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas
atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan
sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim.
Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis
kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan
payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti
jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami
menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.8 Sedangkan untuk kata
“wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah
dewasa.9
Perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar’ah, jamaknya al-
nisaa’ sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu
lawan jenis pria. Kata an-nisaa’ berarti gender perempuan, sepadan

dengan kata arab al-Rijal yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam
bahasa Inggris adalah woman (bentuk jamaknya women) lawan dari kata
man.10
Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan
manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk
melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat
untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan
mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat
(ketentuan Tuhan).”11
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan
memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat
memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat
khas kewanitaan

Menurut Sutrisno (2019:104) produktivitas merupakan hal yang sangat
penting bagi para karyawan yang ada di perusahaan. Dengan adanya
produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien
dan efektif, sehingga ini semua akhirnya sangat diperlukan dalam
pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Sutrisno (2019:104)
Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator,
sebagai berikut:
1. Kemampuan
Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan
seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang
dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini
memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang
diembannya kepada mereka.
2. Meningkatkan hasil yang dicapai
Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan
salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan
maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk
memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat
dalam suatu pekerjaan.
3. Semangat kerja
Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator
ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu
hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya.
4. Pengembangan diri
Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan
kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan
dan harapan dengan apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat
tantangannya, pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga
harapan untuk menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat
berdampak pada keinginan karyawan untuk meningkatkan
kemampuan.
5. Mutu
Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang
telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat
menunjukkan kualitas kerja seorang karyawan. Jadi, meningkatkan
mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang terbaik yang pada
gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan dirinya sendiri.
6. Efisiensi
Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber
daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek
produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan
bagi karyawan

Bahwa peningkatan produktivitas kerja dapat dilihat sebagai masalah
keperilakuan, tetapi juga dapat mengandung aspel-aspek teknis.
Mengatasi hal itu perlu pemahaman yang tepat tentang faktor-faktor
penentu keberhasilan meniangkatkan produktivitas kerja. Adapun
faktor-faktor tersebut menurut Sutrisno (2019:105) adalah sebagai
berikut:
1. Perbaikan terus menerus. Dalam upaya meningkatkan produktivitas
kerja, salah satu implikasinya ialah bahwa seluruh komponen
organisasi harus melakukan perbaikan secara terus menerus.
2. Peningkatan mutu hasil pekerjaan. Berkaitan erat dengan upaya
melakukan perbaikan secara terus menerus ialah peningkatan mutu
hasil pekerjaan oleh semua orang dan segala komponen organisasi.
3. Pemberdayaan sumber daya manusia. Bahwa sumber daya manusia
merupakan unsur yang paling strategis dalam organisasi. Karena itu
memberdayakan SDM merupakan etos kerja yang sangat mendasar
yang harus dipegang teguh oleh eselon manajemen dalam hierarki
organisasi.

Menurut Sutrisno (2019:102) ada beberapa faktor yang mempengaruhi
produktivitas kerja karyawan, yaitu:
1. Pelatihan. Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan
dengan keterampilan dan cara yang tepat untuk menggunakan
peralatan kerja. Untuk itu, latihan kerja diperlukan bukan saja
sebagai pelengkap akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-
dasar pengetahuan.
2. Mental dan kemampuan fisik karyawan. Keadaan mental dan fisik
karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi
perhatian bagi organisasi sebab keadaan fisik dan mental
mempunyai hubungan yang erat dengan produktivitas kerja
karyawan.
3. Hubungan antara atasan dan bawahan. Hubungan atasan dan
bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari.
Bagaimana pandangan atasan terhadap karyawan, sejauh mana
karyawan diikutsertakan dalam penentuan tujuan

Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan
keberhasilan suatu industri atau perusahaan dalam persaingan dunia
usaha yang semakin ketat.Tingkat produktivitas yang dicapai
merupakan indikator seberapa efisien perusahaan dalam
mengkombinasikan sumber daya ekonomisnya saat ini. Menurut
Sutrisno (2019:99) Produktivitas Kerja terdiri dari tiga aspek, yaitu:
pertama, Produktivitas adalah keluaran fisik per unit dari usaha
produktif; kedua, Produktivitas merupakan tingkat keefektifan dari
manajemen industri di dalam penggunaan fasilitas-fasilitas untuk
produksi; dan ketiga, Produktivitas adalah keefektifan dari penggunaan
tenaga kerja dan peralatan. Tetapi intinya semua mengarah pada tujuan
yang sama, bahwa Produktivitas Kerja rasio dari hasil kerja dengan
waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga
kerja. Produktivitas merupakan kemampuan karyawan mencapai
tugas tertentu sesuai dengan standar, kelengkapan, biaya, dan
kecepatan sehingga pemanfaatan SDM yang efisien dan efektif
dalam suatu organisasi (Hanaysha, 2016:5615). Produktivitas kerja
merupakan tantangan penting dalam organisasi terutama dalam
mengelola SDM. Keberhasilan organisasi tergantung pada
produktivitas kerja karyawan. Perusahaan pasti menginginkan
karyawan yang memiliki produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja.
Menurut Ardika (2016:42) bahwa produktivitas karyawan adalah
kemampuan seseorang dalam menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih
banyak dari pada ukuran biasanya yang telah umum. Seorang karyawan
dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau
jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau
tepat.

Gender sering diartikan sebagai jenis kelamin. Menurut Fakih
(2016:112) Gender merupakan penggolongan secara gramatikal
terhadap kata-kata dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya yang
secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin
atau kenetralan. Gender juga berkaitan dengan pembedaan peran, fungsi
dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan
atau hasil bentukan masyarakat. Gender juga merupakan suatu
konstruksi budaya yang sifatnya terbuka bagi segala perubahan
(Juditha, 2015:2). Menurut Hungu (2016:43) jenis kelamin adalah
perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak
seorang itu dilahirkan. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki
dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan
fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan yang ada di muka
bumi. Seperti pada fakta lapangan yang sering kita temui saat ini,
banyak sekali tenaga kerja bagian lapangan pada umumnya didominasi
oleh laki-laki, sedangkan pada bagian kantor suatu perusahaan pada
umumnya didominasi oleh wanita. Hal tersebut bukanlah merupakan
suatu kebetulan, melainkan adanya berbagai macam pertimbangan yang
dilakukan oleh sebuah perusahaan berkaitan dengan spesifikasi dari
masing-masing gender atau jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ikut
menentukan tingkat partsipasi dan produktivitas seseorang dalam
bekerja. Tenaga kerja pada dasarnya tidak dapat dibedakan berdasarkan
pada jenis kelamin. Tetapi pada umumnya laki-laki akan lebih produktif
untuk pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik. Namun dalam
keadaan tertentu kadang produktivitas perempuan bisa lebih tinggi
daripada laki-laki, dikarenakan perempuan lebih teliti, sabar, dan tekun.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal
dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah,
mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan
berarti pemeliharaan dan penjagaan. Perlindungan hak perempuan
didasarkan atas persamaan hak perempuan sebagai manusia. Bahkan
perempuan mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh laki-laki.
Dengan demikian semua hak perempuan ditujukan untuk
melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam
pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang
konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan
gender

Berhasil tidaknya kinerja yang dicapai oleh organisasi bergantung
pada tingkat kinerja individua atau tim karyawan. Dengan asumsi bahwa
semakin baik kinerja karyawan makan akan semakin baik pula kinerja
organisasinya. Menurut Setiawan (2014:147) dalam Mangkunegara,
(2016) untuk mengukur kinerja dapat digunakan indikator sebagai
berikut :
a. Ketetapan Penyelesaian Tugas
Pengelolaan waktu kerja dan ketetapan pekerjaan yang
dilakukan oleh karyawan.
b. Kesesuaian Jam Kerja
Karyawan bersedia untuk mematuhi peraturan perusahaan
terkait dengan kehadiran masuk dan keluar, tepat waktu ke tempat
kerja.
c. Tingkat Kehadiran
Banyaknya perusahaan yang absen dalam kurun waktu
tertentu.
d. Kerjasama Antar Karyawan
Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain
untuk menyelesaikan tugas tertentu untuk mencapai efesiensi dan
efektivitas maksimum.
e. Kepuasan Kerja
Karyawan merasa puas dengan jenis pekerjaan yang menajdi
tanggung jawab mereka di perusahaan

Menurut Mangkunegara, (2016:67) faktor – faktor yang
mempengaruhi kinerja karyawan yaitu :
a. Faktor kemampuan
Secara psikologis, kemamapuan (kapabilitas) karyawan terdirti
dari potensi kapabilitas (IQ) yang lebih tinggi dari rata-rata ( IQ 110-
120 ), memiliki pendidikan kerja yang sesuai dengan kemampuan
kerja sehari-hari yang terampil, sehingga mereka lebih cenderung
mencapai ekspektasi kerja.
b. Faktor Motivasi
Motivasi muncul dalam bentuk sikap karyawan terhadap situasi,
motivasi yang merupakan kondisi karyawan menjadi sasaran untuk
mencapai tujuan perusahaan (tujuan pekerjaan).
Sikap spiritual merupakan salah stau bentuk sikap spiritual yang
dapat mendorong karyawan untuk berusaha mencapai prestasi kerja
yang maksimal. Sikap mental yang dimiliki karyawan harus siap
secara psikologis ( secara psikologis, fisik, tujuan dan situasi yang
disiapkan ) artinya karyawan harus siap secara mental dan fisik serta
memahami tujuan utama yang ingin dicapai dan tujuan kerja

Menurut Edison dkk (2016:195) dalam Mangkunegara, (2016:65)
dimensi kineja terdiri dari :
a. Target
Merupakan indikator terhadap jumlah barang, jumlah waktu,
banyaknya pekerjaan atau jumlah uang yang dihasilkan oleh
karyawan tersebut.
b. Kualitas
Kualitas merupakan faktor penting, karena kualitas yang
dihasilkan menjadi kekuatan untuk menjaga loyalitas pelanggan.
c. Waktu penyelesaian
Penyelesaian pekerjaan tepat waktu dapat memastikan
kepastian penugasan dan pengiriman pekerjaan.
d. Taat Asas
Tidak hanya mencapai tujuan, kualitas dan ketetapan waktu,
tetapi juga harus dilakukan dengan benar, transparan dan bertanggung
jawab

Penilaian kerja yang dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan
dapat memberikan mamfaat yang besar bagi kinerja karyawan menurut
(Suparyadi, 2015:332) seperti berikut ini :
a. Program Pelatihan
Informasi tentang kualitas perilaku kerja yang dimiliki
karyawan, terlepas dari apakah perilaku tersebut memenuhi
kebutuhan untuk bekerja sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.
b. Program Pengembangan
Akan dapat menentukan bahwa suatu hari karyawan mungkin
memiliki potensi pengembangan yang lebih tinggi, dan dapat
memegang posisi yang lebih tinggi.
c. Keputusan Penempatan
Karyawan ditugaskan untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan
kemampuannnya.
d. Desain Pekerjaan
Desain pekerjaan akan berdampak pada penentuan kemampuan
untuk melakukan pekerjaan tersebut.
e. Proses Seleksi dan Pengujian
Penentuan kemampuan yang dibutuhkan dan ketidaksesuaian
antara kemampuan dan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh
karyawan mungkin disebabkan oleh bias dalam proses pemilihan dan
pengujian.
f. Keputusan Promosi
Suatu bentuk penghargaan kepada karaywan yang memenuhi
syarat untuk posisi yang lebih tinggi.
g. Keputusan Kompensasi
Suatu bentuk penghargaan kepada karaywan seperti kenaikan
gaji, dan bonus.
h. Perbaikan Kinerja
Pekerjaan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja
karyawan.
i. Peningkatan Daya Saing Organisasi
Dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai secara
sistematis dan berkelanjutan.

Menurut Suparyadi, (2015:303) karyawan mampu berkinerja sesuai
dengan kebutuhan organisasi dan tujuan karyawan agar dapat dicapai.
Antara lain :
a. Tujuan Organisasi
1) Mendukung Strategi
Organisasi atau perusahaan menetapkan startegi kepuasan
pelanggan, dan perusahaan akan berusaha keras untuk memenuhi
kebutuhan dan persyaratan pelanggan untuk kualitas produk dan
pelayanan.
2) Pelatihan dan Pengembangan Karyawan
Evaluasi atau penilaian kinerja karyawan antara lain akan
menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu apakah kinerja karyawan
tersebut sesuai dengan target yang diharapkan.
3) Administratif
Evaluasi kinerja karyawan akan menarik kesimpulan tentang
pencapaian karyawan dan potensi manajernya. karyawan yang
berprestasi akan diberikan penghargaan agar termotivasi dalam
melaksanakan pekerjaannya.
b. Tujuan Individu Karyawan
1) Karier yang Tinggi
Dengan jabatan yang tingi, mereka tidak hanya memiliki
kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuannya, tetapi
juga memiliki otoritas dan rasa tanggung jawab yang lebih besar.
2) Hidup Sejahtera
Semakin tinggi posisinya maka karyawan tersebut akan
digaji lebih baik dari sebelumnya.
c. Status
Keinginan karyawan untuk mencapai status sosial yang lebih
tinggi di dalam suatu organisasi atau perusahaan juga mendorong
posisi dalam struktur organisasi tersebut.

Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan
oleh seorang karyawan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya.
Mangkunegara, (2016:67). Menurut Edison, (2016:190) dalam
Mangkunegara Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang
direferensikan dan diukur dalam jangka waktu tertentu berdasarkan syarat
atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Moeheriono
kinerja atau performa adalah tinjauan tingkat implementasi rencana kegiatan
untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi untuk perencaan suatu
organisasi.
Sedangkan menurut Abdullah, (2014:3) Kinerja merupakan hasil kerja
organisasi, yang dilakukan karena instruksi yang diberikan oleh pemimpin
(manajer), atas kemampuan karyawan. Kinerja karyawan merupakan masalah
sentral dalam kehidupan suatu organisasi atau perusahaan karena dapat
tidaknya organisasi atau perusahaan bisa mencapai tujuannya, hal tersebut
sebenarnya sangat bergantung pada kinerja karyawan tersebut. Kinerja
karyawan merupakan salah satu kegiatan dalam seluruh rangkauan kegiatan
pengelola sumber daya manusia, sehingga kegiatan ini tidak dapat
dipisahkan, bahkan memiliki mamfaat yang sinergis dengan kegiatan
pengelola sumber daya manusia lainnya. Suparyadi, (2015:300).
1. Prinsip Dasar Kinerja Karyawan
Menurut Suparyadi, (2015:301) pada kinerja karyawan terdapat
prinsip dasar kinerja karyawan meliputi :
a. Perencanaan
Proses kinerja karyawan memiliki aktivitas utama yaitu
mengevaluasi atau mengevaluasi pekerjaan karyawan, melakukan
proses umpan balik dan melakukan aktivitas tindak lanjut.
b. Memperbaiki Kinerja
Penilaian kinerja dan kegiatan umpan balik harus dapat
menentukan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan atau
ketidakpuasan terhadap standar kinerja karyawan.
c. Kejujuran
Pelaksanaan proses harus berdasarkan kejujuran, terutama
berdasarkan kegiatan evaluasi kinerja karyawan dan proses kegiatan
umpan balik.
d. Keberlanjutan
Organisasi atau menetapkan standar kinerja khusus untuk
setiap karyawan dan setiap unit kerja, dan harus menjaga standar
kinerja tersebut agar tujuan yang tetapkan dapat tercapai.
e. Pembudayaan
Pentingnya hasil kerja yang berkualitas, bekerja tepat waktu
serta menumbuhkan kreativitas dan kemampuan lain pada setiap
karyawan.
f. Sistematik
Kinerja karyawan harus melibatkan sistem yang mencakup
karyawan individu, manajerm alat evaluasi dan prosedur evaluasi,
serta rencana dan periode waaktu evaluasi kerja

Beban kerja kualitatif akan dikaitkan dengan kemampuan pekerja
untuk melakukan pekerjaan yang mampu mereka selesaikan.
a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi beban kerja menurut
Purba & Langgeng Ratnasari, (2018:184) :
1) Tugas fisik
Ruang kerja, sikap kerja, atau tugas-tugas yang bersifat psikologis
2) Organisasi kerja
Misalnya lamamya jam kerja, waktu istirahat, jam istirahat dan
penugasan.
3) Lingkungan pekerjaan
Lingkungan pekerjaan fisik, lingkungan kimia, lingkungan
pekerjaan psikologis.
Menurut Koesomowidjojo Suci R Mar’ih, (2017:24) faktor-
faktor yang mempengaruhi beban kerja dibagi menajdi dua yaitu :
a) Faktor Internal
Faktor internal yang mempengaruhi beban kerja adalah faktor
internal yang disebabkan oleh respon beban kerja eksternal (seperti
jenis kelamin, usia, postur tubuh, kesehatan, dan motivasi,
keinginan, kepuasan atau persepsi).
b) Faktor Eksternal
Faktor eksternal di lingkungan kerja yang dapat
mempengaruhi beban kerja karyawan adalah faktor eksternal yang
berada diluar dari karyawan seperti :
I. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja yang nyaman tentunya akan
mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam menyelesaikan
pekerjaannnya.
II. Tugas – Tugas Fisik
Tugas fisik terkait dengan alat dan alat bantu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, tanggung jawab
pekerjaan, dan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam
menyelesaikan pekerjaan.
III. Organisasi Kerja
Tentunya karyawan membutuhkan jadwal kerja yang
teratur, sehingga lamanya jam kerja, shift kerja, istirahat,
rencana karir dan pengupahan juga dapat menambah beban
kerja.
b. Indikator Beban Kerja
Dalam penelitian indikator Beban Kerja Menurut
Koesomowidjojo Suci R Mar’ih, (2017:33) yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar beban kerja yang harus dicapai oleh
karyawan. Antara lain :
1) Kondisi Pekerjaan
Kondisi kerja yang dimaksud adalah seberapa baik
karyawan memahami pekerjaan tersebut.
2) Penggunaan Waktu Kerja
Waktu kerja yang sesuai dengan SOP akan meminimalisir
beban kerja karyawan.
3) Target yang Harus Dicapai
Tujuan kerja yang ditargetkan oleh perusahaan tentunya akan
berpengaruh langsung terhadap beban kerja karyawan.
c. Aspek Beban Kerja
Menurut Koesomowidjojo Suci R Mar’ih, (2017:36)
Kemampuan kerja yang berbeda antara satu karyawan dengan
karyawan lainnya membuat organisasi melakukan perhitungan beban
kerja dan dapat dipandang dari 2 aspek yaitu :
1) Aspek Beban Kerja Fisik
Untuk beban kerja fisik, organisasi akan melakukan
pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap karyawan,
yaitu fungsi sistem fisiologis, detak jantung, pernapasan dan
perasaan pada tubuh karyawan.
2) Aspek Beban Kerja Psikologis
Beban kerja psikologis karyawan adalah beban kerja yang
disebabkan ketika karyawan melakukan aktivitas psikologis
dilingkungan kerja.
d. Manfaat Beban Kerja
Menurut Koesomowidjojo Suci R Mar’ih, (2017:91) untuk
dapat memperbaiki kualitas SDM, suatu organisasi melakukan
analisis beban kerja yang memiliki mamfaat sebagai berikut :
1) Penetuan Jumlah Kebutuhan Karyawan
Menunjukkan untuk menentukan jumlah karyawan yang
dibutuhkan agar organisasi mengetahui dasar untuk menambah
atau mengurangi tenaga kerja untuk unit kerja tersebut.
2) Melakukan Proses yang Terorganisir dalam Melakukan
Penambahan Atau Pengurangan Karyawan
Peningkatan atau penurunan yang terorganisir yang
diharapkan dapat diatur sesuai dengan kualifikasi dan Pendidikan
karyawan.
3) Melakukan Penyempurnaan Tugas dalam Jabatan-Jabatan
yang Ada Pada Setiap Organisasi
Untuk mencapai kinerja organisasi yang prima,
penempatan sumber daya manusia akan disesuaikan dengan
kemampuannya.
4) Melakukan Perhitungan Beban Kerja Karyawan dalam Satu
Periode Tertentu
Dengan menghitung beban kerja karyawan dalam kurun
waktu tertentu, dapat mengetahui apakah menutuhkan suatu unit
kerja.
5) Penyempurnaan SOP ( Standard Operating Procedure )
Setelah mendapatkan hasil analisis beban kerja, SOP akan
dioptimalkan.
6) Penyempurnaan Struktur Organisasi
Karyawan yang bekerja di dalamnya dapat bekerja sesuai
kemampuannya.
7) Pengukuran Waktu Kerja dan Melakukan Penentuan
Standar Waktu dalam Menyelesaikan Tugas
Standar penetapan jam kerja tentunya akan disesuaikan
dengan kemampuan karyawan.
8) Penentuan Jumlah Kebutuhan Pelatihan Bagi Karyawan
Dengan bantuan analisis beban kerja, perusahaan akan
mengetahui kebutuhan karyawan yang ditentukan.
e. Perhitungan Beban Kerja
Perhitungan Persiapan pekerjaan menurut Koesomowidjojo
Suci R Mar’ih, (2017:101) yang terkait dengan kebutuhan karyawan
dapat mencakup tanggung jawab utama dan fungsi karyawan dalam
organisasi, analisis dan penggantian karyawan, peta permintaan
karyawan, dan analisis beban kerja karyawan.
1) Tahap Persiapan
Dalam hal ini, analisis beban kerja adalah ahli sumber daya
manusia, yang dapat berasal dari dalam organisasi, sebaliknya
konsultan sumber daya manusia yang akan menentukan :
a) Struktur organisasi dan alur kerja setiap organisasi.
b) Frekuensi dan satuan kerja yang muncul di masing-masing
satuan kerja.
c) Jumlah dan komposisi pekerjaan dalam organisasi.
d) Jumlah karyawan dan kemampuan karyawan di setiap unit
organisasi.
2) Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini, tim analis yang bekerja sama dengan masing-
masing unit kerja telah mengumpulkan dsta kepegawaian, seperti
jumlah hari kerja, uraian tugas pegawai dimasing-masing satuan
kerja, kemampuan kerja, hari libur dan libur nasional, Pendidikan
pegawai, pelatihan dan kemampuan serta waktu kerja dan absen
masing-masing karyawan.
3) Tahap Penetapan
Pada tahap ini ahli SDM yang akan bertindak sebagai analisis
SDM akan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan dan data yang
dikumpulkan antara lain :
a) Tingkat efesiensi dan efektivitas masning-masing jabatan dan
masing-masing unit.
b) Waktu standar untuk penyelesaian pekerjaan.
c) Jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh unit kerja atau jabatan.

Menurut Soedarti, Raharjo (2001:16) menjelaskan bahwa
Kesetaraan Gender memiliki standar tujuan dalam pekerjaan. Dijelaskan
melalui indikator sebagai berikut :
1) Perencanaan
Untuk mengetahui tujuan pekerjaan antara perempuan dan laki-
laki agar tidak terjadi perselisihan sesuai dengan tanggung jawab yang
telah disetujui sejak awal.
2) Pelaksanaan
Untuk memastikan bahwa setaip karyawan memiliki startegi
yang adil bagi perempuan dan laki – laki, dan tidak memberatkan satu
sama lain pada pekerjaan.
3) Pemantauan
Untuk megukur kemajuan partisipasi dan potensi karyawan
pada saat bekerja antara laki – laki dan perempuan.
4) Evaluasi
Untuk mengetahui peningkatan pada pelaksanaan kegiatan yang
dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan perusahaan
antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Soedarti, Raharjo (2001:17) tujuan gender adalah untuk
mengetahui bahwa tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki –
laki. Dijelaskan melalui tujuan gender sebagai berikut :
1) Meningkatkan peluang dan keuntungan yang ada agar tidak ada
diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.
2) Untuk mengupayakan agar tidak ada permasalahan dan kebutuhan
antara laki-laki dan perempuan.
3) Untuk meningkatkan peran dan partisipasi antara laki-laki perempuan.

1) Menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan
tidak bisa menjaga diri
Istilah ini terkenal dengan perempuan tidak di inzinkan pergi
jauh dari keluarga. Perempuan adalah makhluk lemah, jadi dia tidak
bisa jadi pemimpin jadi diasumsikan perempuan lemah secara fisik
dari pada laki-laki.
2) Diskriminasi perempuan pada aspek kehidupan
Seperti diskriminasi melakukan kegiatan di luar ruangan,
seperti : belajar dan bekerja (mencari nafkah). Diskriminasi dalam
pembelajaran yang terjadi pada perempuan tidak bisa melanjutkan
pendidikannya karena posisi perempuan tidak boleh lebih dari laki-
laki. Perempuan dianggap lemah dan tidak bisa.
3) Kelebihan beban
Perempuan yang bekerja di luar rumah akan merasa kelebihan
beban atau normal yang disebut beban ganda. Hal ini karena dengan
adanya asumsi pekerjaan rumah adalah tanggung jawab perempuan
dan perempuan tidak bisa membantu suaminya mencari nafkah.
4) Membatasi Peran Gender
Banyaknya perempuan yang tidak membutuhkan bantuan dari
laki-laki karen perempuan berpikir bisa melakukan pekerjaan laki-
laki.

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan karena
terbentuknya perbedaan gender hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu
bersosialisasi, memperkuat, bahkan berhubungan dengan baik secara sosial
dan budaya. Oleh karena itu, perbedaan gender harus diperhatikan dan
dipahami sebagai laki-laki dan perempuan. Gender merupakan ciri yang
melekat pada laki-laki dan perempuan terdiri dari faktor sosial dan budaya
masyarakat, begitupun peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan.
Pembentukan kegiatan sosial untuk laki-laki dan perempuan (termasuk
perempuan) yang dikenal sebagai makhluk lemah lembut, dan pada laki-laki
dianggap sebagai makhluk yang emosional, kuat, dan rasional (Ni Nyoman
& Ayu I Gst, (2016:2 )
Gender adalah struktur “tidak adil” yang disebabkan oleh peran gender
dan pada perbedaan ini menunjukan bahwa banyaknya ketidakadilan yang
ditemukan. (Fakih & Mansour, (2010:78-79). Gender adalah konsep yang
digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Perbedaan ini mengacu pada karakteristik sosial, dimana hubungan antara
laki-laki dan perempuan diatur agar berbeda antara waktu dan tempat.
Ketidakadilan yang dialami perempuan berkaitan dengan hipotesis karena
perempuan memiliki sifat emosional, sehingga perempuan tidak boleh
pemimpin atau pengelola. (Hartaroe, mardani, malavia abs dan khoirul.,
(2016:49).
Gender adalah laki-laki dan perempuan didasarkan pada nilai-nilainya
(Marwawi , Mardiah & Zulhaida, (2018:83). Nilai-nilai yang dimasud disini
berkaitan dengan peran mereka dalam masyarakat, misalnya perempuan
biasanya menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki mencari
nafkah diluar. Pada saat yang sama, kesetaraan, keseimbangan dan harmoni
dalam rasio laki-laki terhadap perempuan dan siklus sosial. Keadaan ini
biasanya tercapai jika laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil.
Pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan situasi dan
persoalan situasional, tidak berdasarkan perhitungan yang sistematis, dan
tidak universal. Konsep gender adalah segala sesuatu yang dapat
dipertukarkan perbedaan antara sifat laki-laki dan perempuan dapat berubah
dari waktu ke waktu, dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain, atau dari
satu kategori ke kategori lainnya.
Gender tidak hanya mendefinisikan sebagai perbedaan antara laki-laki
dan perempuan secara biologis. Rasio jenis kelamin, aspek sosial dan cara
mereka menghadapinya dan memperoses informasi yang diterima
melaksanakan pekerjaan dan mengambil keputusan. Rosadi & Waluyo,
(2017:73). Dalam teori gender antara lain yaitu :
1. Kesenjangan Gender
Kesenjangan gender adalah perbedaan kondisi dan kondisi
pencapaian hak-hak dasar warna negara seperti kesehatan, pendididkan,
ekonomi, dan politik. Kesenjangan gender disebabkan oleh prasangka
gender, peluang, partisipasi, keputusan berdasarkan jenis kelamin dan peran
gender seseorang. Siti, Abdillah, Himayah dan Masse (2016:16).
2. Diskriminasi Gender
Diskriminasi gender merupakan perbedaan partisipasi atau
ketidakadilan antara pihak laki-laki dan perempuan oleh karena itu negara
harus mengadakan kebijakan yang harus dikembangkan untuk
menghilangkan kesenjangan gender untuk mencapai keadilan dan
kesetaraan gender. Siti, Abdillah, Himayah dan Masse (2016:16).
3. Kesetaraan Gender
Kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama laki-laki dan
perempuan dalam kondisi yang sama akan mendapatkan kesempatan untuk
berpartisipasi dan pengambilan keputusan yang bermamfaat bagi
kesejahteraan. Kesetaraan gender adalah kondisi untuk laki-laki dan
perempuan akses pada peluang dan hak asasi manusia agar bisa berfungsi
dan berpartisipasi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan aktivitas
nasional. Siti, Abdillah, Himayah dan Masse (2016:16).
4. Keadilan Gender
Keadilan gender adalah proses mendapatkan hak asasi manusia posisi,
peran atau posisi yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Keadilan gender
adalah proses yang adil untuk laki-laki dan perempuan (Siti, Abdillah,
Himayah dan Masse (2016:17

Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang
suatu hal, dengan perspektif orang akan memandang sesuatu hal berdasarkan cara-
cara tertentu dan cara-cara tersebut berhubungan dengan asumsi yang menjadi
dasarnya, unsur-unsur pembentuknya dan ruang lingkup apa yang dipandangnya.
Perspektif membimbing setiap orang untuk menentukan bagian yang relevan
dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara
rasional. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah kerangka kerja
konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif
manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam konteks situasi tertentu (Yesmil
Anwar dan Adang, 2013:10).
Dalam konteks sosiologi, perspektif didasarkan pada sekumpulan asumsi,
nilai dan gagasan yang melingkupi proses sosial yang terjadi dalam mengamati
perubahan ekonomi, politik dan sosial. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat
empat perspektif dalam sosiologi, yaitu: perspektif struktural fungsional, perspektif
konflik, perspektif evolusi dan perspektif interaksionalisme simbolik.
Penulis memfokuskan pada perspektif struktural fungsional, karena perspektif
ini lebih relevan dengan masalah penelitian. Seperti yang dinyatakan Robert Nisber
bahwa fungsionalisme sturktural adalah satu bangunan teori yang paling besar
pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Sedangkan Kingsley Davis
berpendapat bahwa fungsionalisme struktural adalah sinonim dengan sosiologi
(George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2012:117).
Aliran fungsionalisme struktural atau sering disebut aliran fungsionalisme
adalah aliran arus utama (mainstream) dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh
Talcott Parsons dan Robert King Merton. Teori ini tidak secara langsung
menyinggung persoalan perempuan, akan tetapi penganut aliran ini berpendapat
bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan
(agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga) dan masing-masing bagian
selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan (equilibirium) dan keharmonisan,
sehingga dapat menjelaskan posisi kaum perempuan (Fakih, 2013:80). Teori ini
berkembang untuk menganalisis tentang struktur sosial masyarakat yang terdiri dari
berbagai elemen yang saling terkait meskipun memiliki fungsi yang berbeda.
Perbedaan fungsi tersebut justru diperlukan untuk saling melengkapi sehingga suatu
sistem yang seimbang dapat terwujud. Oleh karena itu, konsep gender menurut teori
struktural fungsional dibentuk menurut pembagian peran dan fungsi masing-masing
laki-laki dan perempuan secara dikotomi agar tercipta keharmonisan laki-laki dan
perempuan.
Menurut penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner, sehingga
konflik dalam masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan
keseimbangan. Teori ini memandang harmoni dan integrasi sebagai fungsional,
bernilai tinggi dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti dihindarkan. Jadi, teori
ini menentang setiap upaya yang akan menggoncang status quo, termasuk hubungan
antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat selama ini (Fakih, 2013:347).
Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dapat dianggap sebagai
perpindahan dari teori fungsionalisme tradisional ke suatu model sistem yang umum.
Fungsionalisme struktural merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori
sistem umum dimana pendekatakan fungsinalisme yang diadopsi dari ilmu alam
khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara
mengorganisasikan dan mempertahankan sistem.
Pendekatan fungsionalisme struktural sebagaimana yang telah dikembangkan
oleh Parsons dapat kita kaji melalui sejumlah masalah anggapan dasar mereka seperti
bahwa masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari pada bagian-bagian yang
saling berhubungan satu sama lain. dengan demikian hubungan pengaruh dan
mempengaruhi diantara baagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal
balik (Nasikun, 2012:13).
Menurut teori fungsionalisme struktural berbagai struktur dan pranata dalam
masyarakat cenderung berhubungan secara selaras. Masyarakat dipandang sebagai
berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur tetapi tetap dalam
keseimbangan. Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan
konflik serta perubahan-perubahan dalam masyarakat (George Ritzer, 2009:88).
Parsons melihat sistem sosial sebagai satu dari tiga cara dimana tindakan
sosial bisa terorganisir. Disamping itu, terdapat dua sistem tindakan lain yang saling
melengkapi yaitu sistem kultural yang mengandung nilai dan simbol-simbol serta
sistem kepribadian para pelaku individual. Parsons sangat terikat sekali dengan teori
sistem sosial. Parsons memandang masyarakat adalah sebagai sistem sosial yang
dilihat secara total. Dia memandang sistem sosial tersebut sebagai sistem parsial,
maka masyarakat itu dapat berupa setiap jumlah dari sekian banyak sistem yang
kecil-kecil (Margareth M. Poloma, 2007:171). Yang pokok dari perspektif ini adalah
pengertian sistem, yang diartikan sebagai suatu himpunan atau kesatuan dari unsur-
unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu tertentu, atas dasar pola tertentu
(Yesmil Anwar dan Adang, 2013:392).
Menurut Parsons sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan atau
stabilitas. Dengan kata lain keteraturan merupakan norma sistem. Bilamana terjadi
kekacauan norma-norma, maka sistem akan mengadakan penyesuaian dan mencoba
kembali mencapai keadaan normal. Sistem sosial yang diasumsikan Talcott Parsons
adalah untuk memunculkan sui generis, yaitu masyarakat memiliki suatu realitas
independen untuk melintasi eksistensi individu sebagai suatu sistem interaksi.
Menurutnya, sistem sosial sebaiknya terdiri dari empat subsistem yaitu komunitas\
masyarakat atau norma-norma integratif, pola pertahanan atau nilai-nilai integratif,
bentuk pemerintahan dan ekonomi atau adaptasi (Graham C. Kinloch, 2009:189).
Jika melihat kepada teori fungsionalisme strukturalnya Parsons dapat terlihat
bahwa masyarakat adalah bagian dari keseluruhan sistem kehidupan. Seperti yang
diungkapkan oleh Parsons mengenai AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration
dan Lattency Maintanancy). Masyarakat memiliki sistem sosial yang didasarkan pada
norma-norma yang mengikat individu dan masyarakatnya melalui integrasi normatif,
memiliki sitem budaya, nilai generalisasi, memiliki sistem kepribadian atas basis
pembedaan dan sistem ekonomi.
AGIL sebagai suatu fungsi yaitu kumpulan kegiatan yang ditunjukan ke arah
pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Suatu sistem harus memiliki
empat fungsi ini:
1. Adaptation (adaptasi), yaitu sebuah sistem harus menanggulangi situasi
eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan
dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Goal attainment (pencapaian tujuan), yakni sebuah sistem harus
mendefinisikan dan mencapai tujuannya.
3. Integration (integrasi), yaitu sebuah sistem harus mengatur antar
hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus
mengelola antar hubungan tiga fungsi lainnya (A, G, L).
4. Latency Maintanancy (Latensi atau pemeliharaan pola), yaitu sebuah
sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi
individual maupun pola-pola kultural yang diciptakan dan menopang
motivasi (Ritzer dan Goodman, 2012:121).
Konsep AGIL bisa juga dibentuk secara hirarki menjadi LIGA, dimana pola-
pola nilai dalam sistem kultural (L), mengendalikan sistem-sistem sosial (I), yang
kemudian mengendalikan motif-motif dalam sistem pesonal (G), yang
mengendalikan sistem baru, yakni relasi antara organisme-organisme yang berprilaku
(yang akhirnya menjadi sistem) dengan lingkungan fisiknya (A) (Peter Beilharz,
2005:297).
Demikian menurut fungsionalisme struktural, faktor yang paling penting
untuk mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus antara para anggota
masyarakatnya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Sistem nilai ini
memiliki tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar terhadap sebagian besar anggota
masyarakat yang menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang mutlak.
Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan
berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang
menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri (Nasikun, 2012:14-15)

Salah satu bentuk keluarga di Indonesia adalah keluarga petani. Menurut
Badan Pusat Statistik (2013), keluarga petani merupakan keluarga yang salah satu
atau lebih anggota keluarganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian
atau seluruhnya dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil atau milik
orang lain dengan menerima upah dalam hal ini termasuk jasa pertanian. Keluarga
petani umumnya memiliki ketergantungan yang kuat dengan sektor pertanian sesuai
dengan komoditas yang dikembangkannya.

Menurut Rodjak (2002:95), petani adalah orang yang melakukan kegiatan
bercocok tanam hasil bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh
kehidupan dari kegiatannya itu. Pengertian lain diungkapkan oleh Abu Ahmadi
(2007:230), petani adalah mereka yang hidup dari pengusahaan sawah di desa yang
suasana kehidupan dalam masyarakat ditandai oleh sifat kekeluargaan

Keluarga merupakan fokus umum dari pola lembaga sosial. Dalam suatu
masyarakat, keluarga merupakan pusat kehidupan secara individual dan di dalamnya
terdapat hubungan yang intim dalam derajat yang tinggi. Terlepas dari persoalan yang
intim ini, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:
1. Fungsi melanjutkan keturunan atau reproduksi.
2. Fungsi afeksi (kasih sayang).
3. Fungsi sosialisasi menunjukkan kepada peranan keluarga dalam
membentuk kepribadian anak.
4. Fungsi ekonomi.
5. Fungsi pengawasan atau kontrol sosial.
6. Fungsi proteksi, keluarga pada dasarnya akan melindungi keluraganya
sehingga memperoleh ketentraman lahir dan batin (Zulkaidah, 2007:47).

Secara historis keluarga terbentuk atas satuan sosial yang terbatas, yaitu dua
orang (laki-laki dan perempuan) yang mengadakan ikatan tertentu yang disebut
perkawinan. Secara berangsur-angsur anggota keluarga semakin meluas, yaitu dengan
kelahiran adopsi anak-anak. Pada saatnya anak-anak itupun akan melangsungkan
ikatan perkawinan sehingga terbentuk keluarga baru (Zulkaidah, 2007:43).
Pengertian lain mengenai keluarga, dalam (Abu Ahmadi, 2007:221)
mendefinisikan keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam
masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan
laki-laki dan perempuan, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk
menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni
merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang
belum dewasa.
Fitzpatrick seperti dikutip dalam Lestari (2012:7), memberikan pengertian
keluarga dengan meninjaunya berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu:
1. Penegertian Keluarga Secara Struktural
Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota
keluarga, seperti orang tua, anak dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada
siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian
tentang keluarga sebagai asal-usul (families of origin), keluarga sebagai wahana
melahirkan keturunan (families of procreation) dan keluarga batih (extended family).
2. Pengertian Keluarga Secara Fungsional
Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan
fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi
pada anak, dukungan emosi, materi dan pemenuhan peran-peran tertentu.
3. Pengertian Keluarga Secara Transaksional
Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman
melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family
identity), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.
Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya
(Lestari, 2012 : 7-9).
Hotman M. Siahaan (2010:428) mengemukakan bahwa ada tiga tipe keluarga,
yaitu keluarga batih (nuclear), keluarga luas (extended) dan persekutuan kelompok
keturunan. Keluarga batih adalah suatu unit kekerabatan yang terdiri dari pasangan
suami istri yang menikah dan keturunan langsung mereka, yang memelihara suatu
rumah tangga bersama dan bertindak bersama-sama sebagai suatu satuan sosial.
Keluarga luas (extended family) ialah suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari
sejumlah keluarga batih yang bertalian menjadi satu dan bertindak sebagai satu
kesatuan. Keluarga luas itu biasanya terdiri dari jaringan-jaringan kerabat yang tidak
begitu besar. Akan tetapi dalam banyak masyarakat ikatan-ikatan kekerabatan
selanjutnya dapat diperluas sehingga mencakup sejumlah besar individu dalam satu
lingkungan kekerabatan. Apabila hal ini terjadi, maka sering terbentuklah
persekutuan kelompok-kelompok keturunan (corporate descent groups).

Salah satu perwujudan konsep gender adalah peran gender. Hubeis (2010:25)
mendefinisikan peran gender (gender role) sebagai peran perempuan atau peran laki-
laki yang diaplikasikan dalam bentuk nyata menurut kultur setempat yang dianut dan
diterima. Sementara itu Mugniesyah (2006:51), mengemukakan bahwa peran gender
adalah suatu perilaku yang diajarkan dalam masyarakat, komunitas dan kelompok
sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab
tertentu dipersepsikan berdasarkan umur, kelas, ras, etnik, agama, lingkungan
geografi, ekonomi dan sosial. Definisi ini menunjukkan bahwa peran gender di suatu
wilayah akan berbeda dari peran gender lainnya sesuai dengan karakteristik
wilayahnya.
Walaupun peran gender pada tiap wilayah berbeda, namun peran ini dapat
digolongkan ke dalam beberapa tipe secara universal. Moser (1993) dalam Hubeis
(2010:26), mengemukakan tiga tipe peran gender, yakni peran reproduktif, peran
produktif dan peran masyarakat (sosial). Peran reproduktif adalah peran yang
dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan
pemeliharaan sumber daya insani (SDI) dan tugas dalam keluarga seperti menyiapkan
makanan, menyiapkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan
keluarga dan mengasuh serta mendidik anak. Peran produktif merupakan pekerjaan
yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Peran ini
memperhitungkan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam aktivitas
kesehariannya. Sementara itu, peran masyarakat (sosial) merupakan kegiatan jasa dan
partisipasi politik. Peran jasa masyarakat seringkali dilakukan oleh kaum wanita,
sementara peran politik seringkali dilakukan oleh kaum pria.
Scanzoni dan Supriyantini (2002) dalam Rachmawati (2010:16),
mengemukakan bahwa peran gender juga dapat digolongkan menjadi dua bagian,
yakni peran gender tradisional dan peran gender modern. Peran gender tradisional
adalah pembagian tugas atau kerja dibedakan secara tegas berdasarkan jenis kelamin.
Sementara itu, peran gender modern merupakan pembagian tugas atau kerja tidak
dibedakan secara kaku berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan berada
dalam posisi seimbang atau sejajar, baik dalam minat maupun kepentingannya.
Oposisi gender tradisional sangat terkait dengan pembagian kerja pada setiap
strata dalam masyarakat. Pembagian kerja berarti pembagian nilai (mengingat
beberapa pekerjaan dan jangkauan yang dimilikinya mengandung prestise lebih di
bidang lainnya). Pada berbagai masyarakat, pembagian kerja bergender melibatkan
kekuatan dan status diferensial. Pekerjaan laki-laki (atau yang lebih dikenal sebagai
wilayah laki-laki) memiliki kekuatan kemasyarakatan yang lebih besar dan masuk
melalui penempatan barang, jasa, serta kontrol ritual (Sugihastuti dan Itsna Hadi
Saptiawan, 2010:54).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender
adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman Agama
Faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan gender terkait dengan
pemahaman agama adalah pandangan dari religion feminist, yakni feminis yang
memiliki backround studi agama atau pengetahuan keagamaan berpandangan bahwa
interpretasi terhadap agama memberikan kontribusi terhadap tumbuh dan
lenggengnya ketimpangan di masyarakat (Rohmaniyah, 2014:33). Agama selalu
dianggap kambing hitam atas terjadinya ketimpangan gender, karena banyaknya
pemahaman yang keliru yang dipengaruhi oleh kultur yang dikenal dengan kultur
patriarki.
2. Konstruksi Budaya Patriarki
Menurut kaum feminis penyebab dari munculnya kesenjangan gender adalah
kultur patriarki (Rohmaniyah, 2014:32). Budaya patriarki adalah sistem budaya yang
menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala
aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Keberadaan budaya ini telah
memberikan keistimewaan pada jenis kelamin laki-laki, budaya inilah yang kemudian
mewujudkan garis keturunan berdasarkan garis laki-laki.
3. Kebijakan yang Bias Gender
Kebijakan di sini diartikan sebagai struktur masyarakat yang menomorduakan
atau menempatkan perempuan sebagai kelompok tertindas dan kelas nomor dua di
bawah kelompok laki-laki. Pandangan ini lahir dari kelompok feminis marxis
(Rohmaniyah, 2014:32). Kebijakan pemerintah yang bias gender, mengakibatkan
ketimpangan gender khususnya untuk perempuan menjadi mapan. Kebijakan
pemerintah yang bias gender salah satunya adalah sedikitnya peluang untuk
perempuan bekerja di ranah politik dan pembangunan.
4. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Penyebab dari langgengnya kesenjangan gender khususnya yang menimpa
kaum perempuan, menurut kelompok feminis liberal disebabkan oleh persoalan yang
ada pada perempuan sendiri sebagai agensi yang pewerless (tidak berdaya)
(Rohmaniyah, 2014:33). Ketimpangan gender khususnya terhadap kaum perempuan
akan terus terjadi jika kaum permpuan sendiri tidak mau berubah. Berubah berarti
meningkatkan kualitas diri dengan salah satu caranya adalah menempuh jenjang
pendidikan yang tinggi serta berani untuk bersuara di depan publik

Perbedaan yang dikonstruksikan masyarakat sebagai gender tidak akan
menimbulkan masalah apabila perbedaan ini tidak berubah menjadi suatu pembedaan.
Apabila salah satu pihak dirugikan dari perbedaan gender tersebut, maka dapat
dipastikan bahwa terjadi suatu permasalahan gender. Permasalahan gender inilah
yang sering disebut sebagai kesenjangan gender. Kesenjangan gender ini tidak
semata-mata muncul akibat pembedaan gender saja, melainkan juga oleh persepsi
identitas peran gender yang dicampuradukkan dengan perbedaan jenis kelamin oleh
masyarakat (Mugniesyah, 2006:26). Adapun definisi dari kesenjangan gender (gender
gap) adalah menunjukkan adanya perbedaan dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan
dan hak berpolitik (memberi suara) dan bersikap antara laki-laki dan perempuan
(Hubeis, 2010:33).
Sementara itu, Fakih (2013:10) menggunakan istilah kesenjangan gender
dengan istilah ketidakadilan gender. Menurut Fakih, ketidakadilan gender adalah
suatu sistem dan struktur dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban sistem
tersebut. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak
melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun, yang menjadi
persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan, baik bagi kaum
laki-laki dan perempuan.
Adapun ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu
sebagai berikut:
1. Gender dan Marginalisasi Perempuan
Marginalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan atas satu jenis
kelamin tertentu dalam hal ini perempuan disebabkan oleh perbedaan gender. Ada
beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme
marginalisasi perempuan karena perbedaan gender. Dari aspek sumber misalnya,
marginalisasi atau pemiskinan perempuan dapat bersumber dari kebijakan
pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi atau kebiasaan bahkan asumsi ilmu
pengetahuan. Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, akan tetapi
juga terjadi di semua tingkat seperti dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan
bahkan sampai pada tingkat negara.
2. Gender dan Subordinasi
Subordinasi adalah penomorduaan terhadap salah satu jenis kelamin. Adanya
anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu emosional, irasional dalam
berfikir, perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin (sebagai pengambil
keputusan), maka akibatnya perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting
dan tidak strategis.
3. Gender dan Stereotip
Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap pihak tertentu yang selalu
berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Menurut Amir
(2007:6), stereotip adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak
sesuai dengan kenyataan empiris yang ada atau disebut pelabelan negatif. Salah satu
stereotip yang dikenalkan dalam bahasan ini adalah stereotip yang bersumber pada
pandangan gender yang terjadi terhadap salah satu jenis kelamin sehingga
mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan berbagai ketidakadilan yang merugikan.
Misalnya, pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki, bahwa laki-laki adalah
manusia yang keras. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang lemah, irasional
dan emosional.
4. Gender dan Kekerasan
Kekerasan (violence) adalah serangan (assault) baik terhadap fisik maupun
integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi
karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber
pada anggapan gender. Kekerasan semacam itu disebut gender-related violence, yang
pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam
masyarakat. Ada beberapa kategori jenis kekerasan gender yaitu, pemerkosaan
terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik, bentuk kekerasan yang
mengarah kepada alat kelamin (genital mutilation), kekerasan dalam bentuk
pelacuran (prostution), pornogrofi, pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana
dan molestation atau kejahatan terselubung, ini biasanya terjadi di dalam bis atau di
tempat pekerjaan memegang bagian tubuh seseorang tanpa seizin pemilik tubuh.
5. Gender dan Beban ganda
Beban ganda adalah adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat
memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga, berakibat
bahwa semua pekerjaan domestik keluarga menjadi tanggung jawab kaum perempuan
(J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2004:341-344).
Dalam kaitannya dengan beban ganda tersebut, Moser (1999, dalam Narwoko,
2010:345) menyebutkan bahwa perempuan tidak saja berperan ganda, akan tetapi
perempuan memiliki triple role (triple burden) yakni: peran reproduksi, yaitu peran
yang berhubungan dengan peran tradisional di sektor domestik; peran produktif, yaitu
peran ekonomis di sektor publik; dan peran sosial, yaitu peran di komunitas

Istilah gender pada awalnya dikembangkan sebagai suatu analisis ilmu sosial
oleh Ann Oakley (1972, dalam Fakih, 2013:8), dan sejak saat itu menurutnya gender
lantas dianggap sebagai alat analisis yang baik untuk memahami persoalan
diskriminasi (ketimpangan) terhadap kaum perempuan secara umum. Gender berbeda
dengan jenis kelamin (seks). Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan
secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, konsep jenis
kelamin digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis dan
anatomi tubuh (Tuttle, Lisa, Encyclopedia of Feminism, 1986 dalam Narwoko,
2010:334).
Menurut Fakih (2013:8) jenis kelamin (seks) merupakan pensifatan atau
pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat
pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah
manusia yang memiliki penis, jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma.
Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, memproduksi telur,
memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis
melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara
biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan secara permanen dan merupakan
ketentuan (kodrat) Tuhan.
Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk
menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan
(ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Seringkali orang
mencampuradukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (tidak berubah) dengan
yang bersifat non-kodrati (gender) yang bisa berubah dan diubah (Sasangko, 2009:6).
Sunarto (2012:305) menyatakan bahwa gender adalah pembedaan sifat atau peran
sosial antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perbedaan biologis dan
dikonstruksi oleh masyarakat.
Menurut BKKBN (2009:6) gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan
tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi
sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan seks adalah
perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik
sebagai alat reproduksi. Oleh karena itu, seks merupakan kodrat atau ketentuan
Tuhan sehingga bersifat permanen dan universal.
Gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan
antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan
perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.
Margert Mead (Sex and Temperament in Three Primitive Societies, 1935)
menyatakan bahwa jenis kelamin adalah biologis dan perilaku gender adalah
konstruksi sosial. Menurut Oakley (1972, dalam Fakih, 2013:10), gender adalah
pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.
Misalnya, perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan lain
sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan sebagainya.
Sifat-sifat tersebut bukan kodrat, karena tidak selamanya dan dapat pula
dipertukarkan. Artinya, laki-laki ada yang emosional, lemah lembut, keibuan dan
sebagainya, sebaliknya perempuan juga ada yang kuat, rasional, perkasa dan
sebagainya (Narwoko, 2010:334).
Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan
atau memisahkan) fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, yang terjadi
melalui proses sosialisasi, penguatan konstruksi sosial, kultural, keagamaan dan
melalui kekuasaan Negara. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan
perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau
kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing
dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian gender sebagai suatu konsep
merupakan hasil pemikiran atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat
sehingga gender bersifat dinamis dapat dibedakan melalui perbedaan adat istiadat,
budaya, agama dan sistem nilai dari bangsa (Narwoko, 2010:335).
Istilah gender memiliki beberapa pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh
Heddy Shri Ashima Putra (2000) dalam Mufidah (2004:4), sebagai berikut:
1. Gender sebagai Suatu Istilah Asing dengan Makna Tertentu
Gender berasal dari istilah asing gender yang maknanya tidak banyak
diketahui secara benar, sehingga wajar jika istilah gender menimbulkan kecurigaan
tertentu pada sebagian orang yang mendengarnya. Seringkali orang memandang
perbedaan gender disamakan dengan perbedaan seks (jenis kelamin) sehingga
menimbulkan pengertian yang salah.
2. Gender sebagai Suatu Fenomena Sosial Budaya
Perbedaan jenis kelamin (seks) adalah alami dan kodrati dengan ciri-ciri yang
jelas dan tidak dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, diskriminasi gender tanpa
mengindahkan perbedaan jenis kelamin yang ada, sama halnya dengan mengingkari
suatu kenyataan.
Sebagai fenomena sosial, gender bersifat relatif dan kontekstual. Gender yang
dikenal dalam masyarakat Bali misalnya, berbeda dengan yang dikenal di masyarakat
Minang, demikian juga dalam masyarakat Jawa. Hal ini sebagai akibat dari
konstruksi sosial budaya yang membedakan peran berdasarkan jenis kelamin.
3. Gender sebagai Suatu Kesadaran Sosial
Konsep gender dalam wacana akademik dimaknai sebagai suatu kesadaran
sosial. Pembedaan sexual dalam masyarakat merupakan suatu konstruksi sosial.
Berawal dari sinilah kemudian masyarakat menyadari bahwa pembedaan tersebut
merupakan produk sejarah dan interaksi warga dengan komunitasnya. Hal inilah yang
melahirkan kesadaran bahwa ada banyak hal yang perlu diubah agar hidup ini
menjadi lebih baik, harmonis dan berkeadilan. Masyarakat sadar akan adanya jenis
kelamin tertentu yang lebih unggul sehingga terjadi dominasi jenis kelamin terhadap
jenis kelamin yang lain dan di sini gender menjadi persoalan budaya.
4. Gender sebagai Suatu Persoalan Sosial Budaya
Pembedaan laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan menjadi masalah bagi
sebagian besar masyarakat. Pembedaan tersebut menjadi masalah ketika melahirkan
ketidakadilan dan ketimpangan, karena jenis kelamin tertentu memiliki kedudukan
yang lebih tinggi dari jenis kelamin yang lain. Oleh karena itu, untuk mengahpus
ketidakadilan gender tidak mungkin dilakukan tanpa melihat akar permasalahannya,
yaitu pembedaan atas dasar jenis kelamin.
5. Gender sebagai Sebuah Konsep untuk Analisis
Fakih (2013:3) menyebutkan bahwa pemahaman dan perbedaan antara konsep
jenis kelamin dan gender sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk
memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan.
Menurutnya, hal ini disebabkan ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (gender
differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur
ketidakadilan masyarakat secara luas.
6. Gender sebagai Sebuah Perspektif untuk Memandang Suatu Kenyataan
Dalam kaitan ini, gender menjadi sebuah paradigma atau kerangka teori
lengkap dengan asumsi dasar, model dan konsep-konsepnya. Peneliti menggunakan
ideologi gender untuk mengungkap pembagian peran atas dasar jenis kelamin beserta
implikasi-implikasi sosial budaya yang ditimbulkannya

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya
apabila seseorang telah melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran.
Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung,
artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran (J. Dwi Narwoko
dan Bagong Suyanto, 2004:158). Sedangkan menurut Abu Ahmadi (2007:106) peran
adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus
bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.
Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola
pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peran seseorang menentukan apa
yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan
oleh masyarakat kepadanya. Suatu peran menyebabkan seseorang pada batas tertentu
dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, karena peran diatur oleh norma-
norma yang berlaku di masyarakat (Soerjono Soekanto, 2012:213).
Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau
tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat
(social-position) merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu dalam
organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya
seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu
peran. Soerjono Soekanto (2012:213) menjelaskan bahwa suatu peran mencakup tiga
hal berikut:
1. Suatu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.
Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran
sendiri adalah sebagai berikut:
1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan
pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat
melestarikan kehidupan masyarakat.
Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, suatu peran dapat dibedakan
sebagai berikut:
1. Peran bawaan (ascribed roles), yaitu peran yang diperoleh secara
otomatis, bukan karena usaha, misalnya peran sebagai nenek, anak dan
sebagainya.
2. Peran pilihan (achives role), yaitu peran yang diperoleh atas dasar
keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk
memilih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Airlangga dan menjadi mahasiswa program studi Sosiologi (J. Dwi
Narwoko dan Bagong Suyanto, 2004:160)

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil,
dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta
kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang – undang. Kriteria
perusahaan di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1 – 4 orang sebagai
usaha rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5 – 19 sebagai usaha
kecil, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20 – 99 sebagai industri
menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang
sebagai usaha besar (Suhardjono: 33) dalam Lestari (2010).
Ciri-ciri usaha kecil menengah: Martin (2000:54) dalam Lestari
(2010)
a. Pendidikan formal yang rendah
b. Modal usaha kecil
c. Miskin
d. Upah rendah
e. Kegiatan dalam skala kecil.
Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam
kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi:
a. Penyediaan barang dan jasa
b. Penyerapan tenaga kerja
c. Pemerataan pendapatan
d. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah
e. Peningkatan taraf hidup masyarakat
Adapun Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dinyatakan sebagai berikut
(Raja, 2010: 2):
a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
– Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
– Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
– Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
– Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah).
c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
– Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
– Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 sampai dengan
19, hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 dan tidak lebih
dari Rp 2.500.000.000,00 serta nilai kekayaan bersih (aset) lebih dari Rp
50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00. Sedangkan usaha
menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99, hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp
50.000.000.000,00 serta nilai kekayaan bersih (aset) lebih dari Rp
500.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (Tambunan,
2009:11)

Kinerja Keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada
suatu periode tertentu dilaporkan dalam laporan keuangan yang terdiri
dari laba rugi dan neraca (Rizky, 2012).
Kinerja Keuangan adalah prestasi keuangan yang tergambar
dalam laporan keuangan perusahaan yaitu neraca laba-rugi dan kinerja
keuangan menggambarkan usaha perusahaan (operation income).
Profitability suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan
keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan
kekayaan assets yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi
yang dapat dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatuperiode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Di
sisi lain kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan
suatu perusahaan dan sejauh mana aset yang tersedia, perusahaan
sanggup meraih keuntungan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan
manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan
secara efektif dan efisien (Anwar. 2011).
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja
keuangan dapat diukur dengan melihat keuntungan (Profit)
perusahaan, karena Profit menggambarkan hasil akhir dari proses
kinerja perusahaan. Pentingnya melakukan hasil penilaian kinerja
perusahaan yaitu untuk (Rivai, 2005: 52) :
a. Meninjau ulang kinerja masa lalu;
b. Memperoleh data yang pasti, sistematis dan factual dalam
penentuan “nilai” suatu pekerjaan;
c. Memeriksa kemampuan perusahaan;
d. Menyusun target masa depan;
e. Memungkinkan manajemen mengukur dan mengawasi biaya yang
dikeluarkan oleh perusahaan secara lebih akurat.
Selain itu, terdapat juga manfaat dalam penilaian kinerja yaitu
sebagai berikut (Rivai, 2005: 57):
a. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan;
seperti, peningkatan kamampuan dan kemauan menejer untuk
menggunakan keterampilan atau keahlian memimpinnya untuk
memotivasi karyawan dan mengembangkan kemauan dan
keterampilan karyawan;
b. Harapan dan pandangan jangka panjang yang dapat dikembangkan;
c. Kemampuan menemukenali setiap permasalahannya;
d. Jika penilaian kinerja ini telah melambangkan dan keuntungan
yang diperoleh perusahaan menjadi lebih besar, penilaian kinerja
kan menjadi salah satu sarana yang paling utama dalam
meningkatkan kinerja perusahaan

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan
pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari
pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai
suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku
yang lebih tinggi (Tahar, 2012).
Pengalaman kerja menunjukkan suatu kemampuan tau
keterampilan yang dimiliki seseorang. Seseorang yang sudah memiliki
pengalaman kerja pasti akan lebih mudah untuk memahami suatu
pekerjaan yang serupa daripada orang yang belum memiliki
pengalaman. Pengalaman kerja menurut pendapat Alwi (2001 : 717)
“Masa kerja atau pengalaman kerja adalah Jangka waktu atau lamanya
seseorang bekerja pada suatu instansi, kantor atau sebagainya”.
Banyak perusahaan yang dalam perekrutan tenaga kerjanya dipilih
yang sudah mempunyai pengalaman kerja, karena pengalaman kerja
seseorang dianggap sebagai salah satu kualitas tenaga kerja, sehingga
tenaga kerja yang berpengalaman sangat dibutuhkan dalam dunia
usaha. Banyaknya pengalaman kerja seseorang ditentukan oleh masa
kerja atau lamanya seseorang itu bekerja (Basuki, 2009).
Menurut JL Wetik (1983:55) dalam Kusumadewi (2004) ada
sifat yang membedakan antara pekerja yang berpengalaman dengan
yang tidak berpengalaman adalah sebagai berikut :
a. Menunjukkan gerak yang lancar dan mantap;
b. Mempunyai irama gerak;
c. Lebih cepat menanggapi;
d. Dapat menduga kemungkinan timbulnya kesulitan dan untuk
mengatasinya;
e. Melakukan tugas tanpa perlu memaksakan perhatian dan karenanya
kelihatan lebih tenang.
Dari uraian beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta
keterampilan seseorang yang dapat diukur dari masa kerja seorang.
Sehingga semakin lama seseorang bekerja semakin bertambah
pengalamannya terhadap pekerjaannya. Dengan banyaknya
pengalaman kerja yang dimiliki seseorang pekerja maka orang tersebut
akan lebih menguasai pekerjaannya, sehingga dapat menyelesaikan
pekerjaannya dengan baik ini berarti orang tersebut mempunyai
efektifitas kerja baik (Basuki, 2009).
Oleh karena itu pengalaman seseorang akan mempengaruhi hasil
kinerjannya, pernyataan ini di dukung oleh penelitian Srini Poerwati
(2003) dalam Ulfa (2011) menyatakan bahwa pengalaman kerja
berpengaruh positif terhadap kinerja, juga didukung oleh Alex S.
Nitisemito (1992:59) dalam Kusumadewi (2004) dengan pengalaman
kerja yang banyak berarti keahliannya juga cukup tinggi atau dengan
pengalaman yang cukup panjang dan cukup banyak maka dapat
diharapkan mereka akan mempunyai kemampuan yang lebih besar
daripada yang tanpa pengalaman

Konstruksi gender yang berkembang di masyarakat dapat
mempengaruhi pembentukan keluarga. Keluarga yang memegang erat
budaya patriarkhis yang bias gender terhadap kecenderungan lahirnya
diskriminasi gender. Pada umumnya perempuan dipandang memiliki
status, peran dan tanggung jawab serta hak-hak lebih rendah dari laki-
laki. Sebaliknya konstruksi keluarga yang dibangun atas dasar
kesetaraan dan keadilan gender dapat menghapus gender stereotype,
subordinasi, marjinalisasi, beban ganda, dan kekerasan dalam keluarga.
Menurut analisis gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika
di dalam keluarga dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan
gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan
kondisi dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya,
sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang
dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, saling membantu
dalam kehidupan keluarga.
Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam
keluarga telah setara dan berkeadilan, maka dapat dilihat pada
(Mufidah, 2008 : 52) :
a. Seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan
baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau
perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan
keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.
b. Seberapa besar akses dan kontrol serta pengusaan
perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun
sumberdaya alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak
waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan,
jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan sebagainya.
c. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari
hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku
maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasil dari aktifitas
dalam keluarga.
Dengan demikian sampailah pada kesimpulan bahwa perlu
melakukan adaptasi dan perubahan keluarga bias gender menuju
keluarga berkesetaraan gender sebagai upaya mewujudkan tujuan
perkawinan yaitu membangun keluarga bahagia, sakinah, mawadah wa
rahma sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam Islam

Diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap
individu secara berbeda dengan didasarkan pada gender, ras, agama,
umur, atau karakteristik yang lain. Diskriminasi juga terjadi dalam
peran gender. Sebenarnya inti dari diskriminasi adalah perlakuan
berbeda. Akibat pelekatan sifat-sifat gender tersebut, timbul masalah
ketidakadilan atau diskriminasi gender ( Tahar, 2012).
Gender yang dikonstruksi secara sosial telah mengakibatkan
berbagai ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam
masyarakat. Ketidaksetaraan tersebut pada akhirnya melahirkan
ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak, kebetulan terutama
perempuan. Ketidaksetaraan gender antara lain disebabkan oleh mitos
yang berlangsung turun temurun di masyarakat. Mitos tersebut pada
masyarakat jawa misalnya dikuatkan dengan ungkapan yang seolah
sudah merupakan rumus umum di masyarakat misalnya: Perempuan
(istri) adalah “kanca wingking” (baca: konco wingking), yang artinya
perempuan adalah teman di belakang. Bagian belakang dari struktur
bangunan rumah tradisional adalah dapur. Kata teman di bagian
belakang mempunyai makna jika di dalam rumah urusan perempuan
adalah di sekitar dapur dan berbagai urusan pekerjaan rumah tangga
lainnya. Ungkapan lain yang menguatkan mitos tersebut adalah “wong
wadon nggone nang pawon” (perempuan tempatnya di dapur).
Ungkapa ini seringkali digunakan sebagai alasan orang tua untuk tidak
menyekolahkan anak perempuan tinggi-tinggi, karena pada akhirnya
ketika mereka menikah adalah hanya berada di dapur (Relawati, dkk.,
2011: 6).
Berbagai mitos dari budaya masyarakat lain pasti ada, banyak
mitos lain yang lebih umum juga menjadi penyebab keditakadilan
gender, misalnya laki-laki selalu dianggap bertindak berdasarkan
rasional, sedangkan kaum perempuan selalu mendahulukan perasaan.
Kebanyakan mitos-mitos yang muncul di masyarakat akan
menguntungkan kaum laki-laki dan mendiskreditkan kaum perempuan.
Adanya mitos tersebut disebabkan budaya patriarkhi (budaya yang
lebih mementingkan laki-laki), dalam keluarga yang berkuasa adalah
bapak, Jadi budaya patriarkhi juga telah menjadi penyebab berbagai
ketidaksetaraan gender di masyarakat. Patriarkhi menggambarkan
dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya.
Patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas
semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer,
pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama dan
sebagainya (Relawati, dkk., 2011: 7).
Faktor lain yang ikut membentuk ketidaksetaraan gender
adalah sistem kapitalis yang berlaku, yaitu siapa yang mempunyai
modal besar itulah yang menang. Implikasi dari sistem kapitalis ini
telah diperluas tidak hanya terkait bisnis tetapi juga dalam ranah
kehidupan lainnya. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada
perempuan sehingga akan mempunyai peran dan fungsi yang lebih
besar dalam berbagai aspek kehidupan. Lihat saja dalam hal politik
praktis misalnya, meskipun caleg perempuan sudah diberi kuota 30%
sejak pemilu tahun 2004, namun dalam persaingan kalah dengan laki-
laki selama sudah berada di peran publik dan berkesempatan
memperoleh banyak uang. Sedangkan caleg perempuan banyak yang
muncul sebagai pemain pemula bahkan bisa jadi sebelumnya mereka
adalah ibu rumah tangga tidak berpenghasilan. Karena peran sosial
perempuan di organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan maka
mereka dimunculkan sebagai caleg, namun kemampuan kapitalisnya
sangat lemah sehingga dalam meraih pemilih mereka kalah. Sudah
rahasia umum bahwa pemilih sering dapat „dibeli‟ dengan sedikit uang
dalam amplop, tentu „pembeli‟ suara caleg dengan kapitalisasi besar
(Relawati, dkk., 2011: 7).
Dalam setiap masyarakat yang telah diteliti, kaum laki-laki dan
perempuan memiliki peran gender yang berbeda. Terdapat perbedaan
pekerjaan yang dilakukan mereka dalam komunitasnya, dan status
maupun kekuasaan mereka di dalam masyarakatnya boleh jadi berbeda
pula. Perbedaan jalan perkembangan peran gender dalam masyarakat
disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari lingkungan alam,
hingga cerita dan mitos-mitos yang digunakan untuk memecahkan
teka-teki perbedaan jenis kelamin, mengapa perbedaan itu tercipta dan
bagaimana yang dua orang yang berlainan jenis kelamin dapat
berhubungan baik satu dengan yang lainnya dan dengan sumber daya
alam di sekitarnya (Mosse, 2007: 5).
Adanya implikasi ketidakadilan (diskriminasi) gender termasuk
dalam hal pekerjaan antara laki-laki dan perempuan akan
mempengaruhi kinerja keuangan yang akan dihasilkan. Karena dengan
pembagian kerja yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akan
menyebabkan perbedaan pula pada kinerja keuangan yang akan
dihasilkan. Sebagai contoh masyarakat yang memiliki pembagian kerja
berdasarkan gender (gender division of labor), terdapat keberagaman
kerja yang dilakukan laki-laki dan perempuan seperti, masyarakat Bali,
masyarakat mbuti di Afrika, memiliki peran gender yang benar-benar
tumpang-tindih. Di kalangan orang kerdil dalam masyarakat mbuti,
terburu bisa melibatkan laki-laki maupun perempuan; laki-laki
menangkap udang dan mencari kacang bila mereka menemukannya;
dan laki-laki maupun perempuan terlibat aktif dalam pengasuhan anak.
Sebaliknya, di kalangan orang amhara normalnya adalah ayah jarang
menyentuh anak-anaknya selama dua tahun pertama kehidupan, dan
setelah usia dua tahun mengharapkan kepatuh sepenuhnya dari anak-
anaknya. Dari ilustrasi ini, menunjukkan bahwa pekerjaan yang
dilakukan laki-laki dan perempuan memiliki hasil kinerja yang
berberbeda (Mosse, 2007: 5).
Implikasi ketidakadilan gender terjadi pada kaum laki-laki dan
perempuan secara turun menurun dengan mapannya, sehingga
ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan yang akhirnya peran
gender diyakini sebagai kodrat dan diterima masyarakat secara umum.
Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan dan kerancauan makna
gender. Konsep yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya
merupaka konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat yang
berarti ketentuan Tuhan. Misalnya pekerjaan domestik, seperti
merawat anak dan merawat rumah sangat melekat pada tugas
perempuan, yang akhirnya dianggap sebagai kodrat. Padahal
sebenarnya pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah konstruksi sosial yang
dibentuk, sehingga dapat dipertukarkan atau dapat dilakukan baik oleh
laki-laki maupun perempuan (Relawati, dkk.,2011: 7)

Kata „gender‟ telah digunakan di Amerika tahun 1960-an
sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun
agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian
melahirkan kesadaran gender (Mufidah, 2008: 1).
Gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab
antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial
budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman
(Mufidah, 2008: 3).
Sebagaimana ditulis oleh seorang antropolog, “manusia tidak
menemukan jalan baru untuk diikuti oleh laki-laki dan perempuan dari
satu generasi ke generasi berikutnya”. Malah, kaum muda tak
terelakkan terbelenggu oleh gaya hidup menurut jenis kelamin orang
tuanya. Tidak jadi soal bagaimana mereka berusaha keras untuk
berbeda, kaum muda akhirnya mengalami perjalanan pasang dalam
kultur dan sejarahnya (Mosse, 2007: 7).
Dalam bahasa arab sebagai bahasa al-Qur‟an tidak disebutkan
kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata al-dzakar dan
untsa, dengan kata al-rijal dan al-nisa‟ yang biasa digunakan untuk
menunjuk laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi bahasa arab kata al-
dzakar berarti mengisi, menuangkan, menyebutkan, mengingat. al-
dzakirah berarti mempelajari, al-dzikru jama‟nya al-dzukur bermakna
laki-laki atau jantan. Al-dzakar berkonotasi pada persoalan biologis
(seks) sebagai lawan kata al untsa, dalam bahasa inggris disebut male
lawan dari female, digunakan pada jenis manusia, binatang dan
tumbuh-tumbuhan. Kata dzakar disebut dalam al-Qur‟an sebanyak 18
kali lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari
faktor biologis (seks). Kata al-untsa berarti lemas, lembek, halus.
Lafadh untsa pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dan aspek
biologis. Dengan demikian lafadh al-dzakaru dan al-untsa
dipergunakan untuk menunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek
biologis (Mufidah, 2008: 6).
Kata gender, secara persis tidak didapati dalam al-Qur,an,
namun kata yang dipandang dekat dengan kata gender jika ditinjau dari
peran fungsi dan relasi adalah kata al-rijal dan al-nisa‟. Kata al-rijal
bentuk jama‟ dari kata rajulun diartikan dengan laki-laki, lawan
perempuan. Kata al-rajul umumnya dugunakan untuk laki-laki yang
sudah dewasa, dalam bahasa inggris sama dengan “man”. Kata rajul
mempunyai kriteria tertentu, bukan hanya mengacu pada jenis
kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat
kejantanan (manculinity). Oleh karena itu tradisi bahasa arab menyebut
perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan dengan rijlah. Kata al-
rijal jama‟ dari al-rajul menggambarkan kualitas moral dan budaya
seseorang. Kata al-rujul dalam al-Qur‟an disebut sebanyak 55 kali.
Mempunyai berbagai makna, antara lain berarti gender laki-laki
tertentu dengan kapasitas tertentu pula, seperti; pelindung, pemimpin,
orang laki-laki maupun perempuan. Kata al-nisa‟ adalah bentuk jama‟
dari al-mar‟ah brarti perempuan yang tidak matang atau dewasa,
sepadan dengan kata al-rijal. Dalam bahasa Inggris disebut dengan
woman, jamaknya women, lawan kata dari man. Dalam al-qur‟an kata
al-nisa‟ dengan berbagai pecahannya terulang sebanyak 59 kali.
Dengan makna gender adalah perempuan atau istri-istri. Penggunaan
kata al-nisa‟ lebih terbatas dibandingkan dengan katar al-rijal. Pada
umumnya nisa‟ digunakan untuk perempuan yang sudah dewasa,
berkeluarga, janda bukan perempuan dibawah umur dan lebih banyak
digunakan dalam konteks tugas-tugas reproduksi perempuan dengan
demikian al-rajul dan al-nisa‟ berkonotasi laki-laki dan perempuan
dalam relasi gender (Mufidah, 2008: 7)

Menurut Kifle dan Desta (2012) dalam Putri et al (2016:102) menyatakan
bahwa perempuan memiliki kepuasan kerja lebih tinggi dari laki-laki, dikarenakan
perempuan lebih bisa berinteraksi dengan rekan kerja sehingga tercipta
komunikasi dan kerja sama dengan baik.

Menurut Luthans (2006), Dimensi indikator dari kepuasan kerja adalah:
1. Pekerjaan itu sendiri adalah terkait dengan karakteristik pekerjaan
dan kompleksitas pekerjaan yang dijalankan itu menyenangkan dan
memuaskan serta memberikan tantangan kepada karyawan.
2. Kesempatan promosi adalah proses perubahan dari suatu pekerjaan
ke pekerjaan lain dalam hierarki wewenang dan tanggung jawab yang
lebih tinggi daripada wewenang dan tanggung jawab yang telah
diberikan pada waktu sebelumnya, dengan kata lain diberikan kesempatan
untuk maju dalam organisasi tersebut.
3. Pengawasan adalah hubungan antara setiap karyawan dengan
atasan langsung.
4. Rekan kerja adalah teman kerja dalam organisasi dan interaksinya
yang bersifat kerjasama dalam pekerjaan

Griffin (2003) membuat generalisasi umum untuk sikap karyawan dan
balas jasa, yaitu sebagai berikut:
1. Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh banyaknya balas jasa yang
diterima dan berapa banyak balas jasa yang menurut tiap-tiap individu
terima.
2. Kepuasan kerja dipengaruhi besar balas jasa yang diterima oleh orang
lain.
3. Karyawan sering salah menilai balas jasa yang diterima oleh orang lain.
4. Kepuasan kerja secara keseluruhan dipengaruhi oleh seberapa puasnya
karyawan terhadap balas jasa, baik ekstrinsik maupun intrinsic, yang
dihasilkan dari pekerjaan mereka berdasarkan teori kepuasan dan teori
pengharapan.

Husein ( 2008 : 213 ), menyatakan bahwa: ”Kepuasan kerja adalah
perasaan dan penilaian seorang atas pekerjaannya, khususnya menegenai kondisi
kerjanya, dalam hubungannya dengan apakah pekerjaannya mampu memenuhi
harapan, kebutuhan, dan keinginannya”
Menurut Marihot Tua Effendi Hariandja (2009:290) berpendapat bahwa
: ”Kepuasan kerja adalah merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam
organisasi. Hal ini di sebabkan kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku kerja
seperti malas, rajin, produktif, dan lain – lain, atau mempunyai hubungan
beberapa jenis perilaku yang sangat penting dalam organisasi. ”
Menurut T.Hani Handoko (2007:193), menyatakan bahwa: ”Kepuasan
kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan
dimana para karyawan memanadang pekerjaan mereka.”
Menurut Luthans (2006) kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi
karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai
penting.
Menurut Locke yang dikutip oleh Fredluthans terjemahan V.A.Yuwono,
dkk (2006:243) dalam Peni Tunjungsari (2011) menyatakan bahwa “kepuasan
kerja adalah:Keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari
penilaian pekerjaan atau Pengalaman kerja seseorang”. Pada dasarnya kepuasan
kerja menjadi hal yang bersifat indivdual sebab setiap indvidu memiliki tingkat
kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan karkteristik yang berlaku pada diri
seseorang. permasalahan kepuasan kerja penting diperhatikan, sebab kepuasan
yang tinggi akan menciptakan suasana kerja yang mendorong karyawan untuk
berprestasi.

Kalbers, et al. (1995) dalam Palma (2006) mengemuk akan lima dimensi
profesion alisme antara lain:
1. Hubungan dengan sesama profesi (community affiliation). Elemen ini
berkait an dengan pentingnya menggunakan ikatan profesi sebagai acuan,
termasuk didalamnya organisasi form al dan kelompok-kelompok kolega
informal sumber ide utama pekerjaan.,
2. Kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand), yaitu suatu pandangan
menyatakan seseorang yang professional harus mampu membuat
keputusan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien
atau yang bukan anggota profesi)
3. Keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi (belief self regulation),
maksudnya bahwa yang paling berwenang dalam penilaian pekerjaan
professional adal ah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak
mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
4. Dedikasi pada profesi (dedication). Elemen ini merupakan pencermin an
dari dedikasi professional dengan menggunakan pengetahuan dan
kecakapan yang dimiliki untuk tetap teguh dalam melaksanakan pekerjaan
nya meskipun imbalan ekstrinsik yang diterima dikurangi.
Menurut Hall et al. (2005), komitmen profesional bukanlah suatu konstruk
yang bersifat unidimensional tetapi bersifat multi dimensional karena konsep
komitmen profesional dikembangkan dari konsep yang lebih mapan yaitu konsep
komitmen organisasi. Mereka mengajukan dimensi komitmen profesional sebagai
berikut :
1. Komitmen profesi afektif, merupakan keterikatan emosional terhadap
profesi dimana individu mengindentifikasikan diri dengan profesi dan
menikmati keanggotaan dalam profesi. Komitmen afektif individu
terhadap profesinya dibangun melalui pertukaran pengalaman positif dan
negatif dari profesinya.
2. Komitmen profesi kontinuan, merupakan keterikatan terhadap profesi yang
dibangun individu dengan mempertimbangkan biaya yang dirasakan jika
meninggalkan profesi.
3. Komitmen profesi normatif merupakan suatu kesetiaan pada profesi karena
merasakan suatu kewajiban (tanggung jawab) untuk tetap berada dalam
profesi.

Aranya, dkk (1981) dalam Nadiyya (2014:16) mempelopori dan
mengembangkan komitmen profesi dengan mengadaptasi dari konsep unidimensi
komitmen organisasional yang dikemukakan oleh Porter, et al(1974).
Terdapat tiga karakeristik yang berhubungan dengan komitmen profesi
(Aranya,dkk1981 dalam Nadiyya, 2014) sebagai berikut:“
1. Suatu kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan serta nilai-
nilai dari organisasi dan atau profesi.
2. Suatu kemauan dan keterlibatan untuk melakukan usaha yang sungguh-
sungguh gunakepentingan organisasi dan atau profesi.
3. Suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan
atau profesi.”
Adapun penjelasan dari ketiga karakteristik komitmen profesi adalah sebagai
berikut:
1. Dengan adanya kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan serta
nilai-nilai dari organiasai dan atau profesi, para anggota profesi akan
melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang ditetapkan bagi
profesinya tanpa adanya paksaan.
2. Para anggota profesi akanselalu berusaha melakukan sesuatu semaksimal
mungkin untuk kemajuan profesi yang digelutinya.
3. Suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan
atau profesi. Karena para anggota profesi merasa bahwa profesi tersebut
merupakan wadah atau tempat bagi mereka untuk menyalurkan atau
mencurahkan aspirasi dan kemampuan yang dimilikinya sehingga
mampu menampilkan sikap loyal terhadap profesinya

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan
perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini
mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi
yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi
(Soekidjan, 2009)
Pengertian profesionalisme menurut Arens,dkk (2012:117) dalam yaitu:
“Profesionalisme means a responbility for conduct that extended beyond
statisfying individual responbilities and beyond the requirement of our society low
and regulator.” Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diterjemahkan bahwa
profesionalisme adalah tanggungjawab untuk bereprilaku yang lebih dari sekedar
memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar
memenuhi undang-undang peraturan masyarakat.
Komitmen profesional dapat didefinisikan sebagai : (1) sebuah
kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari
profesi, (2) sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh
guna kepentingan profesi, (3) sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan
dalam profesi (Aranya et al. 1981,dalam Trisnaningsih, 2001). Dengan
menunjukkan komitmen terhadap profesional yang dijalani maka karyawan
mengharapkan adanya pengakuan sebagai profesional oleh organisasi dan
masyarakat. Pengakuan sebagai profesional oleh organisasi dan masyarakat akan
menimbulkan perasaan bangga dan mendorong timbulnya kepuasan kerja
(Badjuri, 2009).
Komitmen profesional dapat didefinisikan sebagai :
1. Sebuah kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan
nilai-nilai dari profesi.
2. Sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna
kepentingan profesi,
3. Sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam profesi (Aranya
et al. 1981,dalam Trisnaningsih, 2001).
Menurut Larkin (2000) menyatakan bahwa: “Komitmen professional adalah
tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu
tersebut.” Menurut Spector (2000) definisi komitmen profesi adalah: “Komitmen
Profesi merupakan sebuah variabel yang mencerminkan derajat hubungan yang
dianggap dimiliki oleh individu terhadap profesi tertentu dalam organisasi”.
Komitmen professional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya
seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Perlunya untuk belajar
komitmen professional karena karir seseorang merupakan bagian utama dari
hidupnya dan komitmen professional mempunyai implikasi penting di tingkat
individu dan organisasi. Tingkat komitmen professional mungkin merupakan
refleksi hubungan auditor dengan lingkungan industri atau professional, hal
tersebut dikarenakan salah satu aspke komitmen professional adalah penerimaan
norma-norma professional dan tujuan (Aranya dkk., 1981 dalam Nadiyya,
2014:15).
Komitmen profesional adalah sebuah kekuatan identifikasi dan keterlibatan
pada sebuah profesi tertentu, yang mempertahankan keanggotaan pada profesi
yang bersangkutan (Hall et al.2005).
Menurut Aranya, et al (1981) dalam Nadiyya (2014:16) pengukuran komitmen
professional dioperasionalisasikan dengan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-
nilai dari profesi, kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sunggu guna
kepentinganprofesi, dan memiliki kepentingan untuk memelihara keanaggotaan
dalam profesi. Penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai profesi mengacu kepada
identifikasi individu pada profesi, idntifikasi individu atas tujuan dan nilai-nilai
profesi membutuhkan kesepakatan atau keyakinan individu tersebut pada tujuan
dan nilai-nilai profesinya, individu yang telah memiliki tingkat kesepakatan yang
tinggi akan tujuan, nilai dan kebijakan mapun peraturan oganisasi akan memiliki
kepuasan, kebanggan, serta kesetiaan terhadap profesinya.
Komitmen professional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya
seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut.Komitmen professional
mendasari perilaku sikap dan orientasi professional seseorang dalam menjalankan
tugas atau pekerjaannya. Norma aturan dan kode etik profesi yang berfungsi
sebagai suatu mekanisme pengendalian akan dapat menentukan kualitas pekerjaan
seorang professional (Badjuri, 2009).
Komitmen profesional dapat didefinisikan sebagai : (1) sebuah kepercayaan
pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari profesi, (2)
sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna
kepentingan profesi, (3) sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam
profesi (Aranya et al. 1981,dalam Trisnaningsih, 2001). Dengan menunjukkan
komitmen terhadap profesional yang dijalani maka karyawan mengharapkan
adanya pengakuan sebagai profesional oleh organisasi dan masyarakat.
Pengakuan sebagai profesional oleh organisasi dan masyarakat akan menimbulkan
perasaan bangga dan mendorong timbulnya kepuasan kerja ( Badjuri, 2009 ).
Suatu komitmen profesional pada dasarnya merupakan presepsi yang
berintikan loyalitas, tekaddan harapan seseorang dengan dituntun oleh sistem nilai
atau norma yang akan mengarahkan orang tersebut untuk bertindak atau bekerja
sesuai prosedur-prosedur tertentu dalam upaya menjalankan tugasnya dengan
tingkat keberhasilan yang tinggi (Larkin, 1990 dalam Badjuri, 2009)

Menurut Mulia (2004:4) indikator gender, yaitu :
a. Perilaku, yaitu mengenai perbedaan tingkah laku atasan pria dan wanita.
b. Peran, merupakan ideology gender di masa lalu dan sekarang.
c. Karakteristik emosional, mengenai sifat atasan pria dan wanita dalam
membimbing bawahannya
d. Mentalitas, merupakan kekuatan mental pria dan wanita saat berada
dibawah tekanan.

Dalam Fakih (2013:13-21) menyatakan ketidakadilan gender merupakan
sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi
korban dari sistem tersebut. Berikut bentuk ketidak adilan gender:
1. Marginalisasi (pemingggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan
kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang
seperti swasembada pangan atau revolusi hijau (green revolution) secara
ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya
sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program revolusi hijau
dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan
pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak
memungkinkan lagi panenandan ani-ani, padahal alat tersebut melekar dan
digunakan oleh banyak kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi,
yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan
di sawah pada musim panen. Berarti program revolusi hijau dirancang
tanpa mempertimbngkan aspek gender.
2. Subordinasi merupakan anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau
emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat
munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi tidak penting.
Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk
yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.
3. Stereotipe merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok
tertentu. Stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidak-adilan,
salah satu jenis stereotipe itu adalah yang bersumber dari pandangan
gender.banyak sekali ketidak-adilan terhadap jenis kelamin tertentu,
umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotipe).
4. Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun
integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh
bias gender ini disebut gender-related violence. Pada dasarnya kekerasan
gender disebabkan oleh ketidak-setaraan kekuatan yang adadalam
masyarakat.
5. Beban kerja pandangan atau keyakinan di masyarakat sebagai jenis
“pekerjaan perempuan”, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan
dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap
sebagai “pekerjaan lelaki”, serta dikategorikan sebagai “bukan produktif”
sehingga tidak diperhitungkan dalam statistikekonomi negara

Gender adalah suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan
kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan (H. T. Wilson)
dalam Sex and Gender dalam Adhitio (2014:2). Konsep lain mengenai gender,
yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang
dikontruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu
dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementaralaki-laki
dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa (Fakih, 2013:8).
Persoalan gender berarti persoalan mengenai permasalahan perempuan dan
juga aki-laki dalam kehidupan masyarakat. Membahas tentang gender, kesetaraan
dan keadilan gender dikenal ada 2 aliran atau teori yaitu teori nurture dan teori
nature (Sasongko, 2009:17-20) dalam buku Konsep dan Teori Gender. Namun
seiring perkembangan dan perubahan zaman disamping kedua aliran tersebut
terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium).
a. Teori Nurture
Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada
hakikatnya adalah hasil konstruksi social budaya sehingga menghasilkan
peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan
selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Konstruksi sosial
menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas.Laki-laki
diidentikan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.
b. Teori Nature
Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah
kodrat, sehingga harus diterima.Perbedaan biologis itu memberikan indikasi
dan implikasi nbahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran
dan tugas yang berbeda.Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi
ada yang tidak bisakarena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.Dalam
proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep
nurture yang dirasa tidak menciptkan kedamaian dan keharmonisan dalam
kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidak-adilan
gender, maka beralih ke teori nature. Agregat ketidak-adilan gender dalam
berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, nemun ketidak-
adilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki.
c. Teori Equilibrium
Disamping kedua aliran tersebut terdapat paham kompristis yang dikenal
dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep
kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-
laki.Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-
laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan
dalamkehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.Karena itu,
penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah
konstekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional
(sesuai situasi atau keadaan, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis
(jumlah atau quota) dan tidak bersifat universal.

a. Bias Gender
Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dengan pembedaan peran
dan posisi sebagaimana realita yang ada pada dunia dewasa ini tidak akan
menjadi masalah selama itu adil. Namun dalam kenyataan yang ada perbedaan
peran tersebut membatasi gerak keduanya sehingga melahirkan ketidakadilan.
Terlebih kepada perempuan, dalam realita yang ada, penulis banyak sekali
menyaksikan kejadian-kejadian yang merujuk pada ketidakadilan terhadap
perempuan. Seorang anak perempuan diasumsikan tidak perlu sekolah tinggi,
tidak perlu pendidikan lanjut karena pada ujungnya hanya berkutat pada
pekerjaan domestik saja.
Dari kisah yang hanya beberapa dari banyak kisah ketidakadilan gender
seringkali perempuanlah yang menjadi korban ketidakadilan gender bermula
dari adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan terutama

dalam akses terhadap pendidikan dan ekonomi, pendapat ini didukung dengan
adanya pengertian.
Menurut Fikih (1998), bias gender adalah suatu sistem dan struktur yang
menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut.
Mosse (1996) dan Irohmi (1990), mengatakan bahwa bias gender terutama
dialami perempuan. Sebagai gambaran laki-laki diakui dan dikukuhkan untuk
menguasai perempuan. Kemudian hubungan perempuan dan laki-laki yang
hirarkis, dianggap sudah benar dan diterima sebagai hal yang normal.
Ketidakadilan gender tersebut terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan, yaitu
dalam wilayah negara, masyarakat, organisasi atau tempat kerja, keluarga dan
diri sendiri.
Dalam pengertian positif yang ingin dicapai adalah keadilan gender.
Keadilan gender adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar
proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud diperlukan
langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan
menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki secara berbeda.
Oleh karena itu, keadilan gender tidak berfokus pada perlakuan yang sama tetapi
lebih mementingkan sebagai hasilnya pada kesetaraan sebagai hasilnya.
Menurut Fakih (2008) bias gender tersebut dapat berbentuk subordinasi,
marginalisasi, stereotip, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja ganda.
Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan berpengaruh satu
dengan lainya, diantaranya bentuk-bentuk ketidakadilan gender sebagai berikut.
1) Subordinasi
Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang
dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dari yang
lain. Dengan kata lain sebuah posisi atau peran yang merendahkan nilai peran
yang lain. Salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting, utama, dan tinggi
dibandingkan jenis kelamin lainnya. Misalnya, laki-laki sebagai pemimpin.
2) Marjinalisasi (Peminggiran)
Marjinalisai artinya suatu proses peminggiran atau menggeserkan kepinggiran,
teliti maka anak perempuan diarahkan sekolah guru, perawat, sekretaris.
Ironis pekerjaan-pekerjaan tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan dengan
pekerjaan lain yang bersifat maskulin.
3) Beban Ganda
Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin
lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Masuknya perempuan di
sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di
dalam rumah tangga. Peran ganda yang tetap harus dijalankan baik didomain
publik maupun domestik. Akibat dari perbedaan sifat dan peran, maka semua
pekerjaan domestik dibebankan kepada perempuan, tuntutan ekonomi
keluarga selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus
bekerja di kebun, ke pasar mencari nafkah bagi keluarga. Perempuan masuk
ke dunia politik akan tetapi beban domestiknya tidak berkurang. Akibatnya
perempuan memiliki beban kerja ganda, bahkan sering dituduh mengabaikan

tanggung jawab di dalam rumah tangga dan juga tidak berprestasi di dunia
publik. Ketidakadilan tampak ketika sekalipun curahan tenaga kerja dan
waktu cukup panjang ternyata dihargai rendah dibandingkan pekerjaan
publik.
4) Stereotipe
Stereotip artinya pemberian lebel atau cap yang dikenakan kepada seseorang
atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat.
Pelabelan atau pandangan terhadap suatu kelompok/seks tertentu yang sering
kali bersifat negatif dan secara umum melahirkan ketidakadilan. Pelabelan
juga menunjukan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang
yang bertujuan untuk menaklukan atau menguasai pihak lain. Pelabelan yang
sering dijumpai adalah pelabelan negatif yang ditujukan kepada perempuan.
Misalnya, perempuan suka berdandan, dianggap untuk menarik perhatian
laki-laki. Dengan demikian cocok diberi tugas sebagai penerima tamu.
Perempuan sebagai pendamping suami sehingga tidak perlu dipromosi
menjadi ketua atau kepala, sebab dianggap bukan pencari nafkah utama yang
akan menopang ekonomi keluarga. Perempuan dianggap cengeng suka
menggoda, sehingga tidak dapat dipercayakan menduduki jabatan
penting/strategis.
5) Kekerasan
Kekerasan Artinya bentuk perilaku baik verbal maupun nonverbal yang
dilakukan seseorang atau sekelompok orang sehingga menyebabkan efek
negative secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi
sasarannya. Indikasi bahwa perempuan mengalami kekerasan dapat dilihat
dari contoh pemukulan terhadap istri, pelecehan seksual, eksploitasi seks
terhadap perempuan masih tetap tinggi baik di dalam maupun luar rumah
(Masdudi.2003).
b. Kesetaraan Gender
Kesetaraan gender termuat dalam Lampiran Inpres No.9 Tahun 2000,
menyatakan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap
laki-laki dan perempuan. Gender ini dimaksudkan untuk mengatasi
ketidakadilan gender yang terjadi yang meliputi marginalisasi, subordinasi,
stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut
masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh
secara dialektik.
Adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dan
menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Dengan kata lain studi gender
hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan
tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat. Keadilan gender biasanya
merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesempatan yang
sama antar laki-laki dan perempuan. Keadilan di sini tidak berarti bahwa
laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segala hal, namun yang dimaksud
adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada
perbedaan jenis kelamin. Keadilan gender dengan demikian, dapat diartikan

bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan
hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan
politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari
perkembanga itu.
Di antara gambaran dan indikasi adanya upaya untuk mewujudkan keadilan
gender adalah (1) menerima dan memandang secara wajar perbedaaan pada
laki-laki dan perempuan, karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk
wujud dari ketidakadilan gender. 2) Mendiskusikan bagaimana cara merombak
struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan
perempuan, serta berupa menyeimbangkannya. 3) Meneliti kemampuan dan
bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk
terlibat dalam pembangungan masyarakat, memecahkan problem-problemnya
dan memepersiapkan masa depannya. 4) Memperjuangkan secara terus menerus
hak asasi manusia, dimana gender merupakan salah satu dari bagiannya yang tak
terpisahkan. 5) Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan
pemerintahan yang baik dalam semua institusi msyarakat, dengan melibatkana
perempuan dalam semua levelnya. 6) Pendidikan merupakan kunci bagi keadilan
gender, karena merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma,
pengentahuan, dan kemampuan mereka

Menurut kementerian Peranan Wanita dalam Nasution (2015) Istilah sex (jenis
kelamin) konsentrasi pada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi
kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologi
lainnya. Sementara, gender lebih menekankan pada aspek sosial, budaya, psikologi,
dan aspek nonbioloogis lainnya.

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai
dengan status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut
diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial
tertentu yang dipersepsikan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Peran
laki-laki dan perempuan dibedakan atas peran produktif, reproduktif dan sosial.
b. Peran Produktif
Peran Produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan
pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan (Kamla Bhasin, 2000). Semua
pekerjaan di pabrik, kantor, pertanian dan lainnya yang kategori aktivitasnya
dipakai untuk menghitung produksi nasional bruto suatu negara. Meskipun
perempuan dan laki-laki keduanya terlibat di dalam ranah publik lewat aktivitas
produktif, namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah adalah laki-laki.
Contoh di sebuah kantor, bila terjadi PHK maka seringkali perempuanlah yang
dikorbankan karena dianggap kegiatan laki-laki yang menghasilkan uang. Bila
merujuk pada definisi kerja sebagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan
baik dalam bentuk uang maupun barang maka ativitas perempuan dan laki-laki
baik di sektor formal maupun informal, di luar rumah atau di dalam rumah
sepanjang menghasilkan uang atau barang termasuk peran produktif. Contoh
peran produktif perempuan yang dijalankan di dalam rumah misalnya usaha
menjahit, catering, salon dan yang lain. Contoh peran produktif yang dijalankan
di luar rumah, sebagai guru, buruh, pedagang, pengusaha.
c. Peran Reproduktif
Peran reproduktif dapat dibagi mejadi dua jenis, yaitu biologis dan sosial.
Reproduksi biologis merujuk kepada melahirkan seorang manusia baru, sebuah
aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Reproduksi sosial
merujuk kepada semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk
menjamin pemeliharaan dan bertahannya hidup (Kamla Bhasin, 2000). Dengan
demikian, aktivitas reproduksi ialah aktivitas yang mereproduksi tenaga kerja
manusia. Merawat anak, memasak, memberi makan, mencuci, membersihkan,
mengasuh dan aktivitas rumah tangga lainnya masuk dalam kategori ini.
Walaupun hal-hal tersebut penting untuk bertahannya hidup manusia,
aktivitas tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan atau aktivitas ekonomi
sehingga tidak terlihat, tidak diakui dan tidak dibayar. Kerja reproduktif
biasanya dilakukan oleh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak di kawasan
rumah domestik. Pertanyaannya mengapa peran reproduktif secara alamiah
menjadi tanggung jawab perempuan. Jawaban yang sering muncul adalah karena
perempuan melahirkan maka merawat, memelihara anak menjadi tannggung
jawabnya. Pelabelan tersebut menjadi sirna bila mengerti apa itu seks/jenis
kelamin dan apa itu gender. Laki-laki pun melakukan peran reproduktif, baik
reproduktif biologis (membuahi) dan reproduktif sosial kerena memelihara anak
dan mengasuh anak tidak menggunakan rahim.
d. Peran Sosial (Kemasyarakatan)
Kegiatan kemasyarakatan merujuk kepada semua aktivitas yang diperlukan
untuk menjalankan dan mengorganisasikan kehidupan masyarakat. Peran
kemasyarakatan yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktivitas yang
digunakan bersama, misalnya pelayanan kesehatan di Posyandu, partisispasi
dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan (kerja bakti, gotong royong,
pembuatan jalan kampung, dll). Semua kegiatan tersebut biasanya dilakukan
secara sukarelawan. Sedangkan peran sosial yang dilakukan laki-laki biasanya
pada tingkatan masyarakat yang diorganisasikan, misalnya menjadi RT, RW,
Kepala Desa

Konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara
perempuan dan laki-laki, pada perbedaan tubuh antara laki-laki dan perempuan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Moore dan Sinclair (1995: 117) “ Sex reffers to
biological deferencer between man and woman, the result of differences in the
chromosomes of the embryo”. Definisi konsep seks tersebut menekankan pada
perbedaan yang disebabkan perbedaan kromosom pada janin. Sebagaimana
dikemukakan oleh Keshtan 1995, jenis kelamin bersifat biologis dan dibawa sejak
lahir sehingga tidak dapat diubah. Sebagai contoh, hanya perempuan yang dapat
hamil dan hanya laki-laki yang menjadikan perempuan hamil. Seks adalah
karakteristik biologis seseorang yang melekat sejak lahir dan tidak bisa diubah
kecuali dengan operasi. Alat-alat tersebut menjadi dasar seseorang dikenali jenis
kelaminnya sebagai perempuan atau laki-laki.
Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis merupakan pensifatan atau
pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat
permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak
lahir dan merupakan pemberian Tuhan sebagai seorang laki-laki atau seorang
perempuan.
Melalui penentuan jenis kelamin secara biologis ini maka dikatakan bahwa
seseorang akan disebut berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki penis, jakun, kumis,
janggut, dan memproduksi sperma. Sementara seseorang disebut berjenis kelamin
perempuan jika ia mempunyai vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, memiliki
alat untuk menyusui (payudara) dan mengalami kehamilan dan proses melahirkan.
Ciri-ciri secara biologis ini sama di semua tempat, di semua budaya dari waktu ke
waktu dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

Pengertian gender menurut Muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan
sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial
berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih (2008: 8) mendefinisikan gender sebagai
suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi
secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks. Oakley, ahli
sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua
istilah itu (Saptari dan Halzner, 1997: 88).
Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan
berdasarkan kontruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan
perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin
laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi
dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan
dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin
secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan
(Abdullah, 2004 : 11).
Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi
manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan
jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia
mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial
kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki.
Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau
keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat
itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang
emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional
dan perkasa ( Hadiati, 2010 : 15).
Dari berbagai pendapat di atas peneliti menyimpuilkan bahwa istilah gender
merujuk pada nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat berdasarkan jenis kelamin.
Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat
dipertukarkan. Itu terjadi karena gender tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada
pelabelan masyarakat.

Bias gender berlangsung dan disosialisasikan melalui proses
serta sistem pembelajaran di sekolah dan dalam lingkungan keluarga
(Mulia, 1996:7). Jika ibu atau pembantu rumah tangga (perempuan) yang
selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan
menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan
domestik memang menjadi pekerjaan perempuan. Lebih jauh, dalam
dunia pembelajaran di sekolah seperti buku ajar misalnya, banyak
ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan
kesetaraan gender. Sebut saja gambar seorang pilot selalu laki-laki
karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan
yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Sementara gambar guru yang sedang
mengajar di kelas selalu perempuan karena guru selalu diidentikkan
dengan tugas mengasuh atau mendidik. Ironisnya siswa pun melihat
bahwa meski guru-gurunya lebih banyak berjenis kelamin perempuan,
tetapi kepala sekolahnya umumnya laki-laki. Dalam upacara bendera di
sekolah bisa dipastikan bahwa pembawa bendera adalah siswa
perempuan. Siswa perempuan itu dikawal oleh dua siswa laki-laki. Hal
demikian tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi bahkan di tingkat
nasional. Paskibraka yang setiap tanggal 17 Agustus bertugas di istana
negara, selalu menempatkan dua perempuan sebagai pembawa bendera
pusaka dan duplikatnya. Hal ini sesungguhnya menanamkan pengertian
kepada siswa dan masyarakat pada umumnya bahwa tugas pelayanan
seperti membawa bendera, lebih luas lagi, membawa baki atau pemukul
gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas perempuan.
Semuanya ini mengajarkan kepada siswa tentang apa yang layak dan
tidak layak dilakukan oleh laki-laki dan apa yang layak dan tidak layak
dilakukan oleh perempuan. Tidak sedikit perempuan yang masih berusia
sekolah terpaksa harus bekerja, baik itu sebagai pelayan toko maupun
buruh pabrik. Dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak
memungkinkan, memaksa orang tua menyuruh anak prempuannya
bekerja untuk menambah ekonomi keluarga. Dalam keadaan demikian,
pihak orang tua lebih rela mengorbankan anak perempuannya untuk
bekerja membantu orang tua, sedangkan anak laki-lakinya tetap
melanjutkan sekolah. Laki-laki dipandang lebih penting dalam mencari
ilmu, sebab kelak kaum laki-laki yang akan menafkahi keluarga,
sedangkan perempuan tetap akan menjadi ibu rumah tangga. Dari
anggapan ini, pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum
perempuan. Pandangan seperti inilah yang terlihat tidak adil bagi salah
satu pihak, khusunya pihak perempuan. Mereka mengalami diskriminasi
dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan. Di samping itu mereka
dieksploitasi untuk bekerja membantu orang tua, padahal seumuran
mereka seharusnya masih menikmati masa anak-anak atau masa remaja
mereka (Maiyyah, 2014:152-153).
8. Diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pendidikan
Dalam kondisi masyarakat Indonesia saat ini di pandang telah
berlangsung kesenjanga gender di berbagai sektor, apabila telah terjadi
kesenjangan gender pada sektor pendidikan maka akan mengakibatkan
terjadinya kesenjangan pada sektor-sektor lain. Artinya apabila
perempuan yang berpendidikan jumlahnya lebih sedikit di banding laki-
laki maka perempuan yang terserap dalam lapangan pekerjaan tertentu
jumlahnya sedikit, akibatnya perempuan lulusan pendidikan yang
mampu mengakses ke sektor ekonomi juga semakin kecil (Suryadi dan
Idris, 2010:93).
Seringkali perempuan dinomorduakan dalam keluarga, misalnya
dalam hal pendidikan. Bagi keluarga yang ekonominya lemah, tentu
akan berdampak pada nasib perempuan. Ketika kondisi ekonomi
keluarga tidak memungkinkan, pihak orang tua akan lebih
mendahulukan anak laki-lakinya untuk melanjutkan sekolah daripada
anak perempuannya. Kaum laki-laki dianggap kelak akan menjadi
kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menafkahi
keluarganya, sehingga pendidikan lebih diutamakan untuk mendukung
perannya. Sedangkan perempuan dianggap hanya akan menjadi ibu
rumah tangga yang bekerja di dalam rumah untuk mengurus anak,
suami, dan rumahnya. Dari pandangan ini, maka dinilai pendidikan
tinggi tidak begitu penting bagi kaum perempuan. Sebenarnya anggapan
seperti itu tidak selalu benar, jika perempuan tidak memiliki kualitas
pendikan yang memadai, maka dapat dipastikan perempuan tidak dapat
menjalankan perannya untuk menggantikan peran laki-laki dalam
keluarga. Dia akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk
mencukupi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perempuan juga
memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan guna
mengantisipasi kondisi demikian (Maiyyah, 2014:154-155).
9. Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap pendidikan kesetaraan
gender
Perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi dalam
seluruh aspek kehidupan manusia membawa pengaruh yang tidak kecil
terhadap pola relasi gender, terutama kaitannya dengan posisi
perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam
pembangunan di semua bidang kehidupan termasuk pendidikan.
Terkait dengan pemikiran KH. Husein Muhammad beliau telah
memberikan kontribusi terhadap pendidikan sehingga menurut beliau
pendidikan saat ini sudah mengedepankan kesetaraan gender, pendidikan
kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun
perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam memperoleh
pendidikan. Sebagai manusia, perempuan memiliki seluruh potensi
kemanusiaan sebagaimana dimiliki laki-laki.
Dengan mendirikan Fahmina Institute yang terletak di Jln.
Swasembada, Majasem No 15, Karyamulya, Kesambi, Kota Cirebon,
Jawa Barat. Ini merupakan salah satu kontribusi KH. Husein
Muhammad terhadap pendidikan umum. Konsep pendidikan kesetaraan
gender menurut KH. Husein Muhammad adalah tidak membedakan
antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan, sehingga terciptanya
relasi antar agama yang baik apabila tidak ada diskriminasi, oleh sebab
itu perempuan sekarang punya hak untuk sekolah setinggi-tingginya,
bahkan jika melanggar perempuan untuk sekolah itu merupakan
pelanggaran hak asasi manusia.
Di Fahmina Institute, selain sebagai pendiri, KH. Husein
sampai sekarang selalu berada diposisi ketua dewan kebijakan. Fahmina
Institute sendiri awalnya dibidani oleh empat orang pada tahun 1999,
KH Husein Muhammad, Affandi Mukhtar, Marzuki Wahid dan
Faqihuddin Abdul Kodir. Selain sebagai orang yang paling sepuh dari
sisi usia, KH. Husein juga memiliki kedalaman pemahaman ilmu dalam
hal keagamaan. Pendirian LSM ini Bermula dari pergumulan intelektual
muda yang resah terhadap etos sosial yang tidak lagi diperankan
pesantren, mereka membuat serangkaian diskusi keliling ke berbagai
pesantren dengan mengusung kajian kontekstualisasi kitab kuning.
Forum yang didukung oleh kyai sepuh seperti KH. Syarief Usman
Yahya Kempek dan KH. Fuad Hasyim Buntet ini, kemudian
memunculkan aktifitas sosial untuk melakukan pembelaan terhadap
kaum marjinal (Aktifitas diskusi keliling tersebut tergabung dalam Klub
Kajian Bildung dan Lakpesdam Kabupaten Cirebon. Lih. Sejarah
Fahmina, http://www.fahmina.or.id/ ) di akses pada tanggal 10 Maret
2019 pukul 14.30.
Selain itu KH. Husein juga menjadi inspirator bagi Fahmina
Institute, karena setiap kali diskusi selalu ada saja pemikiran-pemikiran
beliau yang cerdas dan inovatif, dan itu membuat teman-teman senang.
Posisi KH. Husein Muhammad sejak Fahmina berdiri hingga sampai
sekarang beliau menjadi Ketua Dewan Kebijakan Fahmina dan menjadi
Ketua Pembina Yayasan yang itu menjadi sangat strategis di Fahmina.
Sejak awal berdiri beliau selalu menemani teman-teman di Fahmina
untuk berdiskusi dalam meningkatkan kapasitasnya dan menjadi
narasumber di berbagai kegiatan yang berhubungan dengan isu-isu
perempuan dan juga dengan isu-isu keislaman, baik di pesantren maupun
di masyarakat.
Kemudian beliau berkontribusi juga dalam pendidikan
pesantren yaitu pondok pesantren Dar-Altauhid yang terletak di Jl. KH.
Syatori No. 10-36, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat 45162. Pondok
pesantren ini didirikan oleh KH.A. Syatori yang merupakan ayahanda
dari istri KH. Husein, di pesantren Dar-Attauhid beliau pernah menjadi
ketua 1 yayasan di pesantren Dar-Attauhid dan sekarang beliau menjadi
di pengasuh pesantren Dar-Attauhid (wawancara dengan KH. Husein
Muhammad, Rabu 27 maret 2019 pukul 15.26)

Kesetaraan berasal dari kata setara. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia kata setara berarti sejajar atau sama tingkatannya. Artinya tidak
ada perbedaan kedudukan dari salah satu pihak. Masalah kaum perempuan
adalah pemahaman terhadap konsep seks (jenis kelamin) dan konsep
gender. Perbedaan terhadap kedua konsep tersebut perlu dilakukan agar
tidak ada keracunan dalam pemahaman tentang gender dan ketidakadilan
gender. Ketidakjelasan makna seks dan gender mengakibatkan timbulnya
kekeliruan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam
masyarakat. Seks (jenis kelamin) menpunyai arti pensifataan atau
pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis
yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Tabroni,et All: 2007, 228).
Perbedaan jenis kelamin tersebut meliputi perbedaan komposisi
kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik
biologis. Seks (jenis kelamin) dibedakan berdasarkan faktor-faktor
biologis hormonal dan patologis sehingga muncul dikotomi laki-laki dan
perempuan. Jenis kelamin laki-laki ditandai dengan adanya penis, testis,
dan sperma sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum
dan rahim, perbedaan biologis tersebut bersifat kodrati atau pemberian
tuhan dan tidak dapat dirubah. Konsep seks, gender dipahami sebagai
suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan
perempuan pada kebudayaan dan kehidupan. Sehingga gender juga dapat
dipahami sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi
perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan
budaya non biologis (Umar, 2001: 35).
Tap MPR No 1V/1999 tentang GBHN mengamanatkan tentang
kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam
kehidupannya berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional
yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan
terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan
dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta
historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha
pemerdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
(Tap MPR No IV 1999).
Tap MPR No 1V/1999 tersebut mendukung untuk meningkatkan
peran dan kedudukan perempuan perlu dikembangkan kebijakan nasional
yang diemban oleh suatu lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan
dan keadilan gender serta mampu meningkatkan kualitas peran dan
kemandirian organisasi perempuan. Berdasarkan Tap MPR No IV tahun
1999 menegaskan bahwa gender merupakan konsep yang mengacu pada
peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dan
dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Usaha meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan
jenjang pendidikan dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal bila
proses pembelajaran berlangsung dalam suasana kelas yang kondusif serta
dibina dan dibimbing oleh guru yang profesional. Melalui pendidikan
diharapkan dapat tercipta manusia berkualitas yang mampu membangun
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hal ini guru
dapat membantu siswa yaitu melalui kegiatan belajar yang efektif, karena
proses pembelajaran yang efektif dapat membawa hasil belajar yang
efektif pula dimana guru sebagai pengelolah proses pembelajaran dikelas.
Bahwa guru adalah semua orang yang berwewenang dan bertanggung
jawab terhadap pendidikan siswa-siswanya baik secara individual maupun
klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini berarti seorang guru
perlu memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan
kemampuan dalam menjalankan tugas. Keadilan dan kesetaraan adalah
gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai
kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Jumlah penduduk
perempuan hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia dan
merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai kemajuan dan
kehidupan yang lebih berkualitas. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai
manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,
ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan pertahanan dan keamanan
nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Musawa,
2015:161-162).
Undang-Undang Dasar 1945 Bab X tentang warga negara, pasal 27
ayat (1) berbunyi ”Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan
pemerintahan itu tidak kecualinya”. Pasal tersebut jelas menentukan
semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum dan
pemerintah tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sejak
tahun 1945 prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sebenarnya telah
diakui, terbukti dalam ketentuan Undang-undang dasar 1945 tentang
pengakuan warga negara dan penduduk jelas tidak membedakan jenis
kelamin.
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak
adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka bisa
mengakses kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan dan
memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara
historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di
sepanjang zaman, dimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-
laki. Dari sinilah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.
(Enginer, 1994:55.)

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum
laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut, untuk
memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan
gender dapat dilihat dari manifestasi ketidakadilan gender sebagai berikut:
a. Gender dan marginalisasi perempuan
Menurut Fakih (1996:13-14) proses marginalisasi yang
mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam
masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan,
dan disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran,
bencana alam. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu
jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan disebabkan oleh
gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu
serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena
perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya berasal dari kebijakan
pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan
kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.
Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat
pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur
dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi
sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga
laki-laki maupun perempuan. Marginalisasi diperkuat oleh adat-istiadat
maupun tafsir keagamaan, misalnya: banyak diantara suku-suku di
Indonesia yang tidak memberi hak pada kaum perempuan untuk
mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi
hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan
(Fakih, 1996:15).
Menurut Suryadi dan Idris (2010:75) marginalisasi perempuan
berkaitan dengan budaya patriatisme yang memerankan perempuan di
sektor domestik, dan laki-laki pada sektor publik. Namun dengan
demikian masalah gaji atau materi turut menentukan, karena walaupun
pekerjaan domestik yang seharusnya dikerjakan oleh perempuan, akan
tetapi apabila pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan
publik dengan upah yang tinggi maka pekerjaan tersebut akan menjadi
pekerjaan laki-laki. Sebagai contoh pekerjaan memasak yang biasanya
telah menjadi pekerjaan perempuan, tetapi juru masak di restoran atau
hotel berbintang, bukan oleh perempuan lagi tetapi juru masaknya laki-
laki. Pekerjaan tadi tidak menjadi milik perempuan, melainkan sudah
di dominasi oleh tenaga profesional yaitu laki-laki.
b. Gender dan subordinasi
Pandangan gender bisa menimbulkan subordinasi terhadap
perempuan, anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional
sehingga perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, sehingga
munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang
tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala
macam bentuk yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke
tempat. Misalnya: di Jawa, dulu beranggapan bahwa perempuan tidak
perlu sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya akan ke dapur juga, bahkan
dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga
sangat terbatas dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan
anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama.
Praktik seperti ini sesungguhnya berangkat dari kesadaaran gender
yang tidak adil (Fakih, 1996:15-16).
c. Gender dan sterotipe
Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap
suatu kelompok tertentu, stereotipe ini selalu merugikan dan
menimbulkan ketidakadilan yang bersumber dari pandangan gender.
Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya
perempuan yang bersumber dari stereotipe. Misalnya: penandaan
perempuan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek
adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenis, maka setiap
ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan
stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang di alami oleh
perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya,
masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan
adalah melayani suami, stereotipe ini berakibat wajar sekali jika
pendidikan kaum perempuan di nomor duakan (Fakih, 1996:16-17).
Sterotipe sering kali negatif dan bisa dikemas dalam prasangka dan
diskriminasi. Seksisme adalah prasangka dan diskriminasi terhadap
satu individu karena jenis kelamin seseorang. Seseorang yang
mengatakan wanita tidak bisa menjadi insinyur yang kompeten, sedang
mengungkapkan seksisme. Begitu pula seseorang yang menyatakan
bahwa pria tidak bisa menjadi guru anak-anak yang kompeten.
Pemberian sterotipe gender berubah sesuai tingkat perkembangannya
(Ruble dan Barenbaum, 2006:69).
Ketika anak-anak memasuki sekolah dasar, mereka mempunyai
banyak pengetahuan tentang aktivitas yang berkaitan dengan menjadi
laki-laki atau perempuan. Sampai usia sekita 7-8 tahun, pemberian
sterotipe gender itu luas mungkin karena anak-anak tidak mengenal
variasi individual dalam maskulinitas dan feminitas. Pada usia 5 tahun,
baik laki-laki maupun perempuan memberikan sterotipe pada anak
laki-laki sebagai seseorang yang kuat dan dalam istilah yang lebih
negatif seperti jahat, dan perempuan dalam istilah positif seperti baik
hati (Miller dan Ruble, 2005:80)
d. Gender dan kekerasan
Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault)
terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang,
kekerasan terhadap sesama mausia pada dasarnya berasal dari berbagai
sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin
tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang
disebabkan oleh bias gender ini disebut gender-related violence. Pada
dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan
yang ada dalam masyarakat. Banyak macam bentuk kejahatan yang
bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender diantaranya: Pertama,
bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan
dalam perkawinan. Pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan
paksaan untuk mendapatka pelayanan seksual tanpa kerelaan yang
bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan
karena disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya: ketakutan, malu,
keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural). Kedua, tindakan
pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga
(domestic violence). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk
penyiksaan terhadap anak-anak (child abuse). Ketiga, bentuk
penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (digital
mutilation). Misalnya: penyunatan terhadap anak perempuan, berbagai
alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan
ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias
gender di masyarakat yakni untuk mengontrol kaum perempuan.
Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran
merupakan bentuk kekerasan terhadap perempua yang diselenggaraka
oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan,
setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda
terhadap pekerja seksual ini. Kelima, kekerasan dalam bentuk
pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap
perempuan, jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, yakni
pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan
dijadikan objek demi keuntungan seseorang (Fakih, 1996:17-19).
e. Gender dan beban kerja
Menurut Fakih (1996:21-23) adanya anggapan bahwa kaum
perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok
untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan
domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab semua perempuan.
Konsekunesinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras
dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangganya,
mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci,
mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Dikalangan
keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh
perempuan sendiri, terlebih jika perempuan tersebut harus bekerja
sehingga ia memikul beban kerja ganda. Bagi kelas menengah dan
golongan kaya, beban kerja itu dilimpahkan kepada pembantu rumah
tangga (domestic workers). Sesungguhnya mereka ini telah menjadi
korban dari bias gender di masyarakat sehingga mereka bekerja lebih
lama dan berat. Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk
marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban
kerja tersebut terjadi diberbagai tingkatan diantaranya: Pertama,
manifestasi ketidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat negara baik
pada satu negara maupun organisasi antar negara, banyak kebijakan
dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang
masih mencerminkan sebagia dari manifestasi ketidakadilan gender.
Kedua, manifestasi tersebut tejadi di tempat kerja, organisasi,
pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan
keorganisasian serta kurikulum pendidikan yang masih
melanggengkan ketidakadilan gender. Ketiga, manifestasi
ketidakadilan gender juga terjadi dalam adat istiadat masyarakat dalam
kultur suku-suku atau tafisran keagamaan, bagaimanapun mekanisme
interaksi dan pengambilan keputusan di masyarakat masih banyak
mencerminkan ketidakadilan gender tersebut. Keempat, manifestasi
ketidakadilan gender tejadi di lingkungan rumah tangga. Bagaimana
proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar
anggota keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari dilaksanakan
dengan menggunakan asumsi bias gender. Oleh karena itu, rumah
tangga menjadi tempat kritis dalam mensosialisasikan ketidakadilan
gender, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manifestasi
ketidakadilan gender ini telah mengakar mulai dalam keyakinan
masing-masing orang, keluarga hingga ketingkat negara yang bersifat
global.

Gender sering diartikan dengan jenis kelamin (sex), padahal gender
berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai
pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata
demikian. Secara etimologis kata „gender‟ berasal dari bahasa Inggris yang
berarti „jenis kelamin‟ (M. Echols dan Shadily, 1983: 265).
Menurut Fakih (1996,:8-9) Gender adalah suatu sifat yang melekat
pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun
kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional,
dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan,
perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan
sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat
terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga
perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang
berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan
laki-laki yang bisa bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas. Sejarah
perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan
Gender terbentuk oleh banyak hal yang disosialisasikan, diajarkan, yang
kemudian diperkuat dengan mengkonstruksinya baik secara sosial maupun
kultural. Melalui proses panjang tersebut pada akhirnya diyakini sebagai
sesuatu yang kodrati baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan, hal ini
kemudian direfleksikan sebagai sesuatu yang dianggap alami dan menjadi
identitas gender yang baku. Identitas gender adalah definisi seseorang
tentang dirinya, sebagai laki-laki atau perempuan, yang merupakan
interaksi kompleks antara kondisi biologis dan berbagai karakteristik
perilaku yang dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasi.
Pengertian gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional
dikemukakan oleh Nasarudin Umar bahwa gender adalah konsep kultural
yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran,
perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di
dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial (Umar, 2001: 35).
Dalam konsep gender, pembedaan antara laki-laki dengan
perempuan berdasarkan konstruksi secara sosial maupun budaya. Perilaku
yang menjadi identitas laki-laki maupun perempuan dibentuk melalui
proses sosial dan budaya yang telah diperkenalkan sejak lahir. Ketika
terlahir bayi laki-laki maka orang tua akan mengecat kamar bayi dengan
warna biru, dihiasi dengan gambar mobil-mobilan dan pesawat, serta
memberikannya mainan seperti bola, robot-robotan, dan tamia. Apabila
terlahir bayi perempuan maka orang tua akan mengecat kamar bayinya
dengan warna merah jambu, menghiasinya dengan gambar hello kitty, dan
menyiapkan boneka-boneka lucu untuk putrinya. Watak sosial budaya
selalu mengalami perubahan dalam sejarah, gender juga berubah dari
waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Sementara jenis kelamin
sebagai kodrat Tuhan tidak mengalami perubahan dengan konsekuensi-
konsekuensi logisnya (Muawanah, 2009: 8).
Dengan demikian gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan
dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan
biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang
membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan
mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki
membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan
ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat
dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman. Namun demikian,
kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan
biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya
berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati
manfaat dari sumberdaya dan informasi. Akhirnya tuntutan peran, tugas,
kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau
perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan
sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Ada
sebagian masyarakat yang sangat kaku membatasi peran yang pantas
dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, misalnya tabu bagi
seorang laki-laki masuk ke dapur atau mengendong anaknya di depan
umum dan tabu bagi seorang perempuan untuk sering keluar rumah untuk
bekerja. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang fleksibel
dalam memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas
sehari-hari, misalnya perempuan diperbolehkan bekerja sebagai kuli
bangunan sampai naik ke atap rumah atau memanjat pohon kelapa,
sedangkan laki-laki sebagian besar menyambung ayam untuk berjudi
(Puspitawati, 2012:2)
Sesungguhnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah
selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi
persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai
ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum
perempuan (Fakih, 1996:12).

a. Pendidik
Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut
memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan
kegiatan dalam bidang mendidik.
Seorang pendidik hendaknya mengetahui bagaimana cara
murid belajar dengan baik dan berhasil, oleh karena itu unsur-unsur
yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik yang meliputi:
kegairahan dan kesediaan untuk belajar, membangkitkan minat
belajar, menumbuhkan sikap dan bakat yang baik, mengatur proses
belajar, berpindahnya pengaruh belajar dan pelaksanaanya ke
dalam kehidupan nyata, hubungan manusiawi dalam proses belajar
(Daradjat, 2005:15-16). Menurut Ahmad Tafsir (2007:74-75) orang
yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik
adalah orangtua (ayah da ibu) anak didik. Tanggung jawab itu
sekurang kurangnya oleh dua hal: pertama kodrat, yaitu karena
orangtua ditakdirkan menjadi orangtua anaknya, dan karena itu
ditakdirkan pula bertanggungjawab mendidik anaknya; kedua,
karena kepentingan orangtua, yaitu orangtua berkepentingan
terhadap kemajuan perkembangan anaknya, sukses anaknya,
adalah sukses orangtua juga. Namun, karena perkembangan
pengetahuan, keterampilan, sikap serta kebutuhan hidup sudah
sedemikian luas, dalam, dan rumit, maka orangtua tidak mampu
lagi melaksanakan sendiri tugas-tugas dalam mendidik anak. Oleh
karena itu, tugas-tugas orangtua diserahkan kepada sekolah. Dalam
hal ini guru sebagai tenaga pendidik menggantikan orangtua di
rumah untuk mendidik anak agar menjadi manusia dewasa.
b. Peserta didik
Menurut Marimba (1989:30-31) peserta didik adalah
seseorang yag belum dewasa baik secara jasmani maupun rohani.
Ia mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi yang
tidak dapat ia penuhi sendiri, melainkan masih bergantung kepada
orang lain dalam hal ini pendidik. Jadi bisa disimpulkan peserta
didik adalah manusia yang belum dewasa dan memerlukan bantuan
orang lain untuk membimbingnya supaya dapat mecapai
kedewasaan.
c. Kurikulum
Di dalam pendidikan, kegiatan yang dilakukan siswa dapat
memberikan pengalaman belajar atau dianggap sebagai
pengalaman belajar, seperti berkebun, olahraga, pramuka dan
Pergaulan selain mempelajari bidang studi. Semua itu merupakan
pengalaman belajar yang bermanfaat. Pandangan modern
berpendapat bahwa semua pengalaman belajar itulah kurikulum.
Atas dasar ini maka inti kurikulum adalah pengalaman belajar.
Ternyata pengalaman belajar yang bayak pengaruhnya dalam
pendewasaan anak, tida haya mempelajari mata pelajaran, interaksi
sosial di lingkungan sekolah, kerja sama dalam kelompok, interaksi
dengan lingkungan fisik juga merupakan pengalaman belajar
(Tafsir, 2007:53).
d. Proses belajar mengajar
Martinis Yamin (2006:59) berpendapat bahwa proses
belajar mengajar merupakan proses yang sistematik, artinya proses
yang dilakukan oleh guru atau siswa di tempat belajar dengan
melibatkan sub-sub, bagian, komponen-komponen atau unsur-
unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.
e. Metode pembelajaran
Sudjana (2005:76-77) berpendapat bahwa metode
merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan
materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian
yang bertentangan, dan semua berdasarkan pada suatu pendekatan
tertentu, penggunaan metode pembelajaran sangat penting karena
dengan metode guru dapat merencanakan proses pembelajaran
yang utuh dan bersistem dalam menyajikan materi pembelajaran.

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar manusia untuk
mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan
berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu agar pendidikan dapat
dimiliki oleh seluruh manusia maka pendidikan adalah tanggung jawab
keluarga, masyarakat dan pemerintah. Adapun definisi Pendidikan
menurut para ahli adalah sebagai berikut:
a. Dewey (2003:69), Pendidikan adalah proses pembentukan
kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual yang tidak
ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya
pada masa dewasa.
b. Lavengeld mengartikan pendiikan sebagai usaha, pengaruh,
perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak yang
ditunjukan kepada pendewasaan anak atau lebih tepat membantu
anak agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.
Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa dan ditunjukan kepada
orang yang belum dewasa (Tanlain, 1992:65).
c. Syah (2010:10), Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini
mendapat awalan “me” sehingga menjadi “mendidik” artinya,
memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi
latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan
mengenai ahlak dan kecerdasan fikiran.
Berdasarkan UU bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya
untuk mencerdaskan anak secara intelektual semata, tapi mengembangkan
kepribadian mereka secara utuh. Tantangan kehidupan global sekarang ini,
justru membutuhkan anak-anak, generasi muda dan mausia yang memiliki
kepribadian, kemandirian, kreativitas, dan semangat untuk melakukan
adaptasi dan peruahan kehidupan, bukan sekedar generasi muda yang
menguasai pengetahuan teknikal, tetapi lemah kepribadiannya. Hal penting
bagi praktik pendidikan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern
dan global tersebut adalah dibutuhkannya landasan paradigma pendidikan
yang bersifat transformasional, pendidikan yang membagun perubahan
pada diri anak, seluruh aspek kehidupan dirinya, perasaan, emosi, fikiran,
nilai-nilai dan kepribadiannya yang mendorong untuk perbaikan
kehidupan (Kuntoro, 2006:1-2).
Dalam praktik pendidikan, John Dawey menekankan konsep sosial
pendidikan yang melihat, berfikir, dan melakukan sebagai satu kesatuan
yang mengalir dari pengalaman yang berkesinambungan. Antara berfikir
(thinking) dan melakukan (doing) tidak dapat dipisahkan. Berfikir tidak
lengkap apabila tidak diuji dengan pengalaman. Berfikir dalam kehidupan
sehari-hari tidak hanya terjadi dalam otak, tetapi dengan melakukan
sesuatu atas objek tertentu, maka manusia berfikir (Kuntoro, 2006:5).

Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik adalah termasuk Hak
Asasi Manusia, karena adanya kesetaraan gender yang berarti perempuan
dan laki-laki memiliki status dan kondisi yang sama untuk menggunakan
hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan
konstribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan
masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Perjuangan kesetaraan gender
adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya
kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun
perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu
sendiri. Adanya penekanan yang jelas mengenai kesetaraan dan keadilan
gender dalam rekrutmen politik dan juga dalam pendidikan politik
merupakan terobosan bagi peningkatan kualitas dan pemberdayaan kaum
perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi harapan baru
bagi kaum perempuan untuk mengambil lebih banyak peran dalam dunia
politik. Selama ini rekrutmen politik lebih mengutamakan kaum laki-laki
daripada kaum perempuan, meskipun kaum laki-laki dan perempuan
sebenarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam ranah politik.
Pelibatan perempuan dalam partai politik merupakan startegi pemajuan
dan pemberdayaan perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan gender.
Pemberdayaan perempuan merupakan kebijakan pembangunan yang
dikukuhkan melalui Tap MPR No. IV/TAP/MPR.1978 tentang
peningkatan peranan wanita dalam pembangunan. Ketentuan ini
merupakan penguatan kerangka hukum perlindungan terhadap perempuan
melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan. (Musdah, 2005:35).

Dalam mencapai tujuan yang diharapkan, maka partai politik harus
mepersiapkan berbagai perencanaan yang baik dan tepat dalam
pelaksanaan kampanye dan perencanaan dan strategi ini dituangkan
dalam strategi kampanye. Menurut Kotler dan Roberto Cangara,
(2009:284)
Campaign is an organized effort conducted by one group (the
chang agent) which intends to persuade others (the target
adopter) to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes,
practices, and behavior.” (Kampanye adalah sebuah upaya
yang dikelola oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang
ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima,
memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).
Menurut Larson dalam Cangara (2009:249) kampanye sendiri dibagi
dalam 3 kategori yakni :
a. Product-oriented campaigns (commercial campaigns atau
corporate campaigns) atau kampanye yang berorientasi pada
produk umumnya terjadi di lingkungan bisnis
b. Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi
pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih
kekuasaan politik.
c. Ideologically or cause oriented campaigns adalah jenis
kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat
khusus dan seringkali berdimensi perubahan social.
Merunjuk dari semua definisi-definisi yang ada di atas maka sebuah
kampanye mengandung beberapa hal yaitu :
a. Tindakan kampanye yang ditunjukan untuk memberikan efek
atau dampak tertentu.
b. Jumlah khalayak sasaran yang luas.
c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu yang tertentu
d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.
(Antar, 2004:7-8)
Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, kampanye telah
ditentukan antara lain:
a. Kampanye pemilu dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya,
pertemuan terbatas, penyiaran melalui radio dan atau televisi,
penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dan rapat
umum.
b. Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang
sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan
materi kampanye pemilu.
c. Peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye juga melakukan
pemasangan alat peraga kampanye.
Dalam studi perencanaan komunikasi dikenal beberapa langkah yang
harus ditempuh dalam pelaksanaan sebuah kampanye. Assifi dan
French dalam Cangara (2009:287) terdapat delapan langkah yang
dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi untuk kampanye,
yakni:
a. Menganalisis masalah
b. Menganalisis khalayak
c. Merumuskan tujuan (objective)
d. Memilih media
e. Mengembangkan pesan
f. Merencanakan produksi media
g. Merencanakan manajemen program
h. Monitoring dan evaluasi.

Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik, ialah merawat
ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan
seseorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam
masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi
politik. selain itu, diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga
dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih
media politik.
a. Merawat Ketokohan
Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik
dan kekuasaan. Dengan kata lain, ketokohan sama dengan ethos,
yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan.
Kredibilitas adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-
sifat komunikator.
Menurut Berlo dalam Arifin (2011:237) menjelaskan bahwa
kredibilitas seseorang dapat timbul jika memiliki:
1. Communication skill yaitu keterampilan berkomunikasi
2. Knowledge yaitu pengetahuan yang luas tentang substansi
yang disampaikan
3. Attitude yaitu sikap jujur dan bersahabat
4. Social and cultural system yaitu mampu beradatasi dengan
sistem social budaya.
Menurut McCroskey dalam Arifin (2011:237-238) menjelaskan
bahwa kredibilitas seorang komunikator dapat dimiliki karena:
1. Competence, yaitu kemampuan atau penguasaan terhadap
substansi yang disampaikan.
2. Attitude yaitu sikap tegas terhadap prinsip
3. Intention tujuan yang baik
4. Personality yaitu kepribadian yang hangat dan bersahabat
5. Dynamism yaitu dinamika yang menunjukkan cara penyajian
yang menarik dan tidak membosankan.
Dapat disimpulkan bahwa komunikator yang mampu
mempengaruhi khalayak adalah komunikator yang memiliki
ketokohan dan kepemimpinan (leadership) yang mampu
menggerakkan dan mempengaruhi orang banyak.
b. Memantapkan kelembagaan
Menetapkan kelembagaan merupakan faktor yang mendasar
dalam komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan
kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum. Lembaga
yang dimaksud adalah wadah kerjasama beberapa orang untuk
mencapai tujuan bersama. Dalam dunia politik lembaga itu dapat
berupa partai politik, parlemen, dan pemerintahan atau
birokrasi.(Arifin, 2011:241)
Komunikasi politik berkaitan erat dengan partai politik, karena partai
politik di negara demokrasi menyelenggarakan fungsi sebagai sarana
komunikasi politik. Selain itu partai politik juga berfungsi sebagai
sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Partai politik dapat
dibedakan dalam beberapa bentuk basis sosiologis yang dimiliki,
yaitu:
1. Partai massa
2. Partai kader
3. Partai lindungan
4. Partai ideology.
Salah satu esensi sosialisasi politik yang harus dijalankan oleh partai
politik, ialah mewariskan ideologi, nilai-nilai dan gagasan-gagasan
vital, serta memupuk identitas nasional dan memperkuan integrasi
nasional. Ada beberapa jenis sistem kepartaian (party system) yang
ada di dunia. Duverger dalam Arifin (2011:31), mengklasifikasikan
berdasarkan tiga kategori, yaitu:
1. Sistem partai tunggal
2. Sistem dwipartai
3. Sistem multipartai

Menurut Prihatmoko dan Moesafa dalam Menang Pemilu di Tengah
Oligarki Partai (2008:158) strategi adalah segala rencana dan tindakan
yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu.
Strategi mencakup berbagai kegiatan diantaranya menganalisa
kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, juga untuk
mengetahui metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih.
Agar suatu kontestan dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus
dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya. Hal ini
hanya akan dapat dicapai apabila kontestan memperoleh dukungan
yang luas dari pemilih, dan metode dan cara yang dapat digunakan
oleh kontestan yaitu apakah dan bagaimana marketing dapat
membantu politikus dalam mengembangkan hubungan dengan
pemilih. Menurut Newman and Sheth dalam Nursal (2004: 159-160)
ada beberapa strategi yang harus dilakukan yaitu:
a. Strategi penguatan (Reinforcement strategy), strategi ini dapat
dilakukan oleh kandidat yang telah dipilih dengan cara
membuktikan janji-janji politiknya pada saat kampanye.
Formulasi dan implementasi kebijakan pro-publik, anggaran
berorientasi gender, dan sebagainya bisa digunakan untuk
menguatkan image kandidat untuk pilkada selanjutnya
b. Strategi rasionalisasi (Rationalization strategy), strategi ini
diambil ketika kinerja kandidat/partai tidak sesuai dengan citra
yang telah dibangunnya. Rasionalisasi strategi perlu diambil agar
tidak mematikan citra di mata para pemilih (voters) pada saat
pilkada.
c. Strategi bujukan (Inducement strategy), diterapkan manakala
citra kandidat tidak sesuai dengan persepsi warga walau
kinerjanya baik di mata pemilih.
d. Strategi konfrontasi (Confrontation strategy), strategi ini harus
diterapkan oleh para kandidat yang salah membangun citra. Citra
yang dibangun ternyata tidak sesuai dengan kinerjanya, oleh
karena itu ia harus merombak habis citra dan kinerjanya dalam
pilkada berikutnya agar dapat dipilih oleh pemilih yang semakin
cerdas dan kritis

Menurut Cangara dalam komunikasi politik (2009:291-292) istilah
strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu “stratos” yang
artinya tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Dengan
demikian, strategi diaksud adalah memimpin tentara. Lalu muncul
kata strategos yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni
seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.
Menurut Arifin dalam komunikasi politik (2011:69) strategi adalah
pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan
gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun
waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim
kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai
dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien
dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara
efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup
yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada
umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut.
Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja
tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti
strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur,
ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi.
Menurut Clausewit dalam Schroder dalam Nursal (2004:55)
berpendapat bahwa pengertian strategi adalah pengetahuan tentang
penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam
abad modern ini, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada
konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah
digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. Dalam
pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat kemenangan
atau pencapaian tujuan.
Menurut Hamel dan Prahalad dalam Nursal (2004:57) pengertian
strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa
meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut
pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa
depan. Strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi dan bukan
dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar
yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan komptensi inti
(core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di
dalam bisnis yang dilakukan.
Menurut Kaplan dan Norton dalam Nursal (2004:59) Strategi adalah
seperangkat hipotesis dalam model hubungan cause dan effect, yaitu
suatu hubungan yang dapat diekspresikan melalui kaitan antara
pernyataan if-then.
Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa strategi
adalah ilmu dan seni tentang penggunaan kekuatan-kekuatan politik,
yang memungkinkan dukungan maksimal kepada kebijakan yang
telah ditetapkan

Menurut Surbakti dalam memahami ilmu politik (1999:139)
Pemilihan umum legislatif dianggap salah satu ciri demokrasi modern
di tingkat lokal atau pesta demokrasi dan merupakan bagian dari
pemilihan umum di tingkat lokal, pemilihan berarti prosedur yang
diakui oleh aturan-aturan organisasi, memilih sejumlah orang atau
satu orang untuk memegang suatu jabatan dalam suatu organisasi.

a. Fungsi menentukan policy (kebijaksanaan) dan perundang – undangan
yang dimaksud fungsi perundang-undangan adalah membentuk
undang-undang, untuk melaksanakan fungsi ini DPR diberi hak
inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan
undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget.
Dalam hal membuat undang-undang biasa seperti: Undang-Undang
kewarganegaraan, Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang
tentang APBN, selain itu meratifikasi perjanjian-perjanjian dengan
luar negeri dan sebagainya.
b. Fungsi pengawasan ialah fungsi yang dilakukan oleh lembaga
perwakilan atau legilslatif (DPR) untuk mengawasi atau mengontrol
eksekutif atau pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah
dapat berfungsi sesuai dengan undang-undang yang dibentuk oleh
lembaga perwakilan dan untuk melaksanakan fungsi dari lembaga
perwakilan maka lembaga ini mempunyai beberapa hak seperti:
1) Hak meminta keterangan (interpelasi)
2) Hak mengadakan penyelidikan (angket)
3) Hak bertanya
4) Hak mengadakan perubahan RUU (amandemen)
5) Hak mengajukan rancangan undang-undang (usul inisiatif)
6) Hak Mengajukan atau menganjurkan seseorang bila ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan
7) Hak protokol dan Hak keuangan atau administrasi
c. Fungsi sebagai sarana pendidikan yang dimaksud dengan sarana
pendidikan politik, artinya bahwa rakyat dididik untuk mengetahui
persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan-
pembahasan, pembicaraan-pembicaraan serta kebijakan-kebijakan
yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dimuat dalam media
massa atau melalui pemberitaan di media elektronik, agar rakyat
mengetahui dengan sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung
jawabnya sebagai warga negara.(Budiardjo 2010:322-323)

Di Indonesia sudah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum
sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2009. Sistem pemilihan
umum yang dianut oleh Indonesia dari tahun 1945-2009 adalah sistem
pemilihan proporsional. Sistem proporsional lahir untuk menjawab
kelemahan dari sistem distrik.
Menurut Budiardjo dalam dasar-dasar ilmu politik (2010: 209) sistem
proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi
atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu
daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan,
daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang
lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitu pun sebaliknya. Sistem
proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang
diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi
kursi yang diperoleh partai politik tersebut.
Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum
dengan berbagai variasinya, menurut Surbakti dalam memahami ilmu
politik (1999:44) sistem pemilihan umum berkisaran pada dua prinsip
pokok, yaitu:
a. Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu
wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
b. Multi-member constituenty ( satu daerah pemilihan memilih beberapa
wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem
Proporsional.
Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pemilihan
umum merupakan tempat dimana masyarakat dapat memilih langsung
dan ikut berpartisipasi untuk memilih pemimpin, baik pemimpin Negara
maupun daerah yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat

Menurut Ranney dalam Tim (2012:38) Fungsi pemilihan umum yang
pokok adalah sebagai berikut.
a. Pemilihan umum adalah sarana untuk menyalurkan hak politik warga
negara sesuai dengan pilihan agar aspirasinya dapat tersalur melalui
wakilnya yang terpilih.
b. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat
dalam suatu negara.
c. Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan
pemerintahan yang demokratis karena melalui Pemilu rakyat dapat
memilih para wakilnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia

Tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (general election)
menurut Jimly dalam Pengantar Hukum Tata Negara (2011:415) dapat
dirumuskan dalam empat bagian yakni:
1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan
pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan
mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008 pemilu di Indonesia,
menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari, “Langsung,
Umum, Bebas dan Rahasia”. Pemilu dengan asan “Luber” sudah dipakai
sejak zaman Orde Baru. Hal tersebut berarti :
a. Langsung, memiliki arti yaitu untuk setiap pemilih diwajibkan untuk
memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan
oleh siapapun.
b. Umum, berarti pemilihan umum yang diselenggarakan dapat diikuti
seluruh warga negara, yang sudah memiliki hak suara untuk memilih
tanpa terkecuali.
c. Bebas berarti pemilihan umum akan dijalankan secara bebas untuk
memilih, dan dapat memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari
pihak mana pun.
d. Rahasia, berarti suara pemilih yang diberikan bersifat rahasia hanya
diketahui oleh si pemilih itu sendiri dan tidak mungkin bisa diketahui
oleh pihak lain.
Lalu pada era reformasi, asas pemilu sering disebut “Jurdil’ yakni
singkatan dari Jujur dan Adil
a. Jujur, memiliki arti bahwa pemilihan umum di Indonesia, harus
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang belaku. Hal tersebut,
untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memiliki
hak memilih, dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada
perbedaan untuk setiap nilai suara pemilih terhadap wakil rakyat yang
dipilih.
b. Adil, yakni memberikan perlakuan yang sama pada setiap peserta
pemilu, tanpa ada pengecualian terhadap peserta atau pemilih tertentu.
Dalam asas jujur dan adil hal tersebut akan mengikat. Jadi, tidak hanya
pada peserta pemilu, tetapi juga terhadap penyelenggara pemilu.
Kemudian sampai pada pemilihan umum Indonesia yang dilakukan
setelah amandeman keempat UUD 1945 ini, asas pemilu tersebut semua
dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil

Menurut Rudy dalam Anugerah (2009:87) Pemilihan umum adalah
sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum
adalah pengejawantahan system demokrasi. Melalui pemilihan umum
rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur
pemerintahan.
Menurut Ranney dalam Tim (2012:34) pemilihan umum dikatakan
demokratis apabila memenuhi criteria sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan secara periodic
b. Pilihan yang bermakna
c. Kebebasan untuk mengusulkan calon
d. Hak pilihan umum bagi kaum dewasa
e. Kesetaraan bobot suara
f. Kebebasan untuk memilih
g. Kejujuran dalam perhitungan suara dan perolehan hasil.
Pemilihan umum saat ini telah menjadi syarat penting bagi kehidupan
Negara Indonesia, dalam pemilihan umum masyarakat menggunakan hak
pilihnya serta ikut berpartisipasi secara langsung. Pentingnya pemilihan
umum di Indonesia mengharuskan masyarakat cermat dalam memilih.
Karena, masyarakat yang akan menentukan siapa yang akan memimpin
suatu negara.
Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari
demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana
keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat,
dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi
masyarakat.

Konsep dalam gender terbagi menjadi 2, yaitu: konsep nature dan konsep
nurture
a. Nature
Secara etimologi nature diartikan sebagai karakteristik yang melekat
atau keadaan bawaan pada seseorang atau sifat dasar manusia. Nature
juga dapat diartikan sebagai suatu faktor kepribadian tentang
kekuatan biologis yang mengatur perkembangan manusia. Nature
dapat diartikan sebagai faktor kepribadian yang terkembang secara
alami dan dipengaruhi oleh genetic.
Dalam kajian gender, nature diartikan sebagai teori atau argumen
yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan
bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis. Dinyatakan sebagai teori
nature karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah
natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan
berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat pada laki-laki dan
perempuan secara alami.
b. Nurture
Secara etimologi nurture berarti kegiatan perawatan atau
pemeliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor-faktor
lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang nampak.
Nurture dapat diartikan sebagai suatu faktor kepribadian tentang
kekuatan lingkungan yang mengatur perkembangan manusia. Nurture
dapat berupa lingkungan keluarga, masyarakat bahkan faktor ekonomi
dan budaya.
Dalam kajian gender, nurture sebagai teori atau argumen yang
menyatakan bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminim bukan
ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan konstruk sosial dan
pengaruh faktor budaya. Dinyatakan sebagai teori nurture karena
faktor-faktor social dan budaya menciptakan atribut gender serta
membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi
selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat terulang secara
turun temurun. (Lippa, 2005:24-26).

Menurut Soejipto dalam Pengarustamaan Gender di Parlemen, Studi
Terhadap DPR dan DPD (2010:86) kesetaraan gender berarti kesamaan
kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan
serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya,
pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta
kesamaan dalam pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi
penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap
laki-laki maupun perempuan.
Keadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap
perempuan dan laki-laki. Keadilan gender terjadi bila peluang yang
diberikan baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengejar berbagai
minat, karir, gaya hidup dan kebutuhan spesifik perempuan atau laki-laki.
Keadilan gender tercapai ketika upaya dan kebijakan khusus dibuat untuk
memberikan peluang yang setara bagi kaum laki-laki dan kaum
perempuan. Dengan demikian, semua perempuan dan laki-laki memiliki
peluang yang sama untuk mengembangkan segenap keterampilan dan
bakatnya.
Untuk mmbangun keadilan dan kesetaraan gender maka pemerintah telah
mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan adanya
rancangan undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU
KKG).
Pengurusutamaan Gender (PUG)
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program
yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang
kehidupan dan pembangunan. (Soejipto,2010:48)
Inpres No.9 Tahun 2000 merumuskan PUG sebagai suatu strategi untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan
program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan
permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan
program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.
Sementara itu, UN. Escol, 1997 dalam Soejipto (2010:48) menyatakan
“Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi untuk
memasukkan isu dan pengalaman perempuan dan laki-laki ke
dalam satu dimensi yang integral dalam rancangan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program dalam setiap
bidang agar perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang
sama.”
Lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi seluruh perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan
program pembangunan nasional. Oleh karena itu, PUG penting dalam
mendukung kebijakan pemerintah. Beberapa hal yang dapat dicapai
dengan penerapan pengarusutamaan gender: Pemerintah dapat bekerja
lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik
yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-
laki dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-
undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat
yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki.
2. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan
laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan
penghargaan yang sama di asyarakat.
3. PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya
PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.
4. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik
dan ekonomi suatu bangsa.
Dasar Hukum pelaksanaan PUG, selain UU No. 25/2000 Tentang
PROPENAS dan Inpres No. 9/2000 Tentang Pelaksanaan PUG Dalam
Pembangunan, terdapat pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan di daerah.
Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU
KKG)
Indonesia telah mengakui pentingnya kesetaraan dan keadilan gender
sejak disahkannya Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan atau yang dikenal dengan CEDAW,
pada tahun 1984. Sejak saat itu hingga sekarang beberapa kebijakan telah
dibuat oleh pemerintah Indonesia, namun pelaksanaannya tidak dapat
dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari 2 indikator yaiu: Gender
Inequality Index (GII) dan persentase keterwakilan perempuan di
parlemen nasional yang masih mengkhawatirkan. CEDAW merupakan
instrumen hukum internasional pertama dan utama yang mengatur secara
khusus mengenai penegakan hak asasi perempuan, Demikian pula
pertama kali menegaskan adanya dan penting dihapusnya “diskriminasi
terhadap perempuan” (“discrimination against women”). Pendefinisian
ini menegaskan makna diskriminasi berbasis gender yang pada faktanya
menimpa perempuan.
RUU KKG diharapkan menjadi bagian dari pertangungjawaban Negara
dalam upaya pemenuhan hak perempuan untuk terbebas dari segala
perlakukan diskriminasi serta berhak mendapat perlakuan dan
perlindungan hukum yang sama tanpa adanya pembedaan

Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis,
Charles Fourier pada tahun 1837 yang berpusat di Eropa dan berkembang
pesat sejak publikasi John Stuart Mill dengan judul “Perempuan sebagai
Subyek” ( The Subjection of Women ) pada tahun 1869. Pada awalnya
gerakan ini ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap
kebebasan perempuan. Secara umum kaum perempuan merasa dirugikan
dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki dalam
bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik.
Menurut Bhasin dan Khan dalam Lippa (2005:20) feminisme adalah
suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan
dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan
sadar perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut.
Menurut Ilyas dalam Lippa (2005:21) feminisme adalah kesadaran akan
ketidakadilan jender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam
keluarga maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan
maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut.
Tahun 1960, merupakan awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan
selanjutnya ikut ranah politik kenegaraan dengan diikutsertakan
perempuan dalam hak suara parlemen. Adapun aliran feminisme yang
akan mendukung kaum perempuan dalam kesetaraan gender, yaitu:
a. Feminis Liberal
Menurut Wolf dalam Friedan (1963:38) Feminisme liberal ialah
pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan
secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan
dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia
pribadi dan public karena, setiap manusia mempunyai kapasitas untuk
berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan.
Teori feminis liberal bertumpu pada kebebasan dan kesetaraaan
rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya
sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga
dengan laki-laki.
Menurut Mill dan Taylor dalam Tong (2004:7) pemikiran feminisme
liberal pada abad ke-19 beranggapan bahwa:
“Jika masyarakat ingin mancapai kesetaraan seksual dan
keadilan gender, maka masyarakat harus memberikan
perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang
sama yang dinikmati oleh laki-laki.”
Menurut Tong dalam Feminist Thought (2004: 16) Feminism liberal
berupaya untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang
opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau
pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak
memberikan tempat sama sekali bagi perempuan, baik didalam
akademi, forum maupun pasar. Feminis liberal menekankan bahwa
masyarakat patriaki mencampuradukkan seks dan gender, dan
mengganggap hanya pekerjaan-pekerjaan yang dihubungkan dengan
kepribadian feminism yang layak untuk perempuan.
Dari penjelasan diatas maka penggunaan feminis liberal sesuai
dengan penelitian ini karena,feminism liberal bersikeras bahwa laki-
laki dan perempuan harus diperlakukan sama sebagai seseorang yang
setara, sebagai manusia yang sama berharganya untuk dicintai dan
feminis liberal memberikan kesempatan untuk kaum perempuan
untuk terlibat langsung dalam dunia politik.

Kata gender berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin.
Menurut Cixous dalam Tong (2004:41), gender diartikan sebagai
“perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari
segi nilai dan tingkah laku”. Sedangkan menurut Kristeva dalam Tong
(2004:42) dijelaskan bahwa gender adalah “suatu konsep cultural yang
merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan
perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan social budaya”.
Gender merupakan aturan atau norma prilaku yang berhubungan dengan
jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat, karena gender sering kali
diidentikkan dengan jenis kelamin atau seks.(http://kamusq-definisi-
gender.com)
Menurut Muhtar dalam Froom (2002:56) gender dapat diartikan sebagai
“jenis kelamin social aau konotasi masyarakat untuk menentukan peran
social berdasarkan jenis kelamin”. Sedangkan menurut Fakih dalam
Analisis Gender dan Transformasi Sosial (2008:8) mendefinisikan gender
sebagai “suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun
perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural”
Dari beberapa definisi tentang gender dapat ditarik kesimpulan bahwa
gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara
kultural dan emosional namun memiliki hak yang sama

Pria metroseksual adalah women-oriented men (Kartajaya dkk., 2004). Secara
lebih jauh pria metroseksual dideskripsikan sebagai laki-laki yang cinta setengah mati
tak hanya terhadap dirinya, tetapi juga gaya hidup kota besar yang dijalaninya
(Simpson dalam Kartajaya dkk., 2004).
Pria metroseksual juga digambarkan sebagai sosok yang normal atau straight,
sensitive dan terdidik, hanya saja mereka lebih mengedepankan sisi feminin yang
mereka miliki (Jones, dalam Hudiandy, 2006)
Beberapa ciri pria metroseksual dikemukakan oleh Kartajaya dkk. (2004),
yaitu:
1. Pada umumnya hidup dan tinggal di kota besar di mana hal ini tentu saja
berkaitan dengan kesempatan akses informasi, pergaulan dan gaya hidup yang
dijalani dan secara jelas akan mempengaruhi keberadaan mereka.
2. Berasal dari kalangan berada dan memiliki banyak uang karena banyaknya
materi yang dibutuhkan sebagai penunjang gaya hidup yang dijalani.
3. Memiliki gaya hidup urban dan hedonis.
4. Secara intens mengikuti perkembangan fesyen di majalah-majalah mode pria
agar dapat mengetahui perkembangan fesyen terakhir yang mudah diikuti, dan
Umumnya memiliki penampilan yang klimis, dandy dan sangat memperhatikan
penampilan serta perawatan tubuh.
Dikutip dari penelitian sebelumnya, Hudiandy (2006) menyatakan bahwa ada
beberapa definisi lain tentang Metroseksual:
1. Menurut rubrik Fashion & style di New York Times:
Metroseksual di definisikan sebagai lelaki yang menggemari busana bagus
dan benda bagus lain pada umumnya, serta begitu berpretensi sebagai macho mereka
tidak harus diasosiasikan sebagai homoseksual melainkan lelaki yang tampil pada
pose seksi pada majalah-majalah popular pria.
2. Menurut situs Word Spy.com:
Metroseksual didefinisikan sebagai laki-laki perkotaan yang memiliki daya
estetika tinggi, memiliki waktu dan uang untuk penampilan dan gaya hidupnya.
3. Menurut situs Askmen.com:
Metroseksual adalah pria modern yang pada umumnya masih lajang
(walaupun tidak harus) dan merasa nyaman akan dirinya dan sisi femininnya

Menurut Kertajaya (2004) ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku
konsumen dalam proses perilaku pembelian.
Berdasarkan konteks pria metroseksual maka berikut ini adalah
penjabarannya, yaitu
1. Kelas sosial atau divisi masyarakat yang relative permanen dan teratur
dengan para anggotanya yang menganut nilai-nilai, minat dan tingkah laku
yang serupa dan diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan,
pendidikan, kekayaan dan lain-lain. Dalam hal ini pria metroseksual sudah
seperti kelas sosial baru dalam struktur sosial yang ada dalam masyarakat
modern yang berbasis kapitalis. Oleh karena itu wajar jika mereka memiliki
perilaku konsumtif yang berbeda dan khas dibandingkan dengan yang lain.
2. Peran dan status sosial. Kebanyakan pria metroseksual adalah individu-
individu dengan posisi yang baik, bagus dan “berkelas” dalam masyarakat.
Peran dan status sosial tersebut secara tidak langsung menuntut mereka untuk
memiliki penampilan yang sangat menunjang keberadaan mereka.
3. Pekerjaan pria metroseksual kebanyakan adalah eksekutif muda. Masalah
penampilan jelas terlihat dari pakaian dengan segala atributnya seperti dasi,
sepatu sampai parfum dan sebagainya. Faktor yang relevan dengan sisi
penampilan juga ditambah dengan perawatan tubuh mulai dari salon, spa dan
klub fitnes;
4. Situasi ekonomi pria metroseksual biasanya berasal dari kalangan dengan
penghasilan ekonomi yang besar. Oleh karena itu besarnya materi yang
dikeluarkan untuk menunjang perilaku konsumtif yang mereka lakukan
bukan menjadi masalah.
5. Gaya hidup. Gaya hidup pria metroseksual jelas berbeda dibandingkan pria
kebanyakan. Mereka biasa melakukan pleasure shopping dibandingkan
purpose shopping, mereka biasa berinteraksi dari café ke café (social
butterflies) yang jelas tidak mungkin hanya menghabiskan biasa yang sedikit
dan masih banyak gaya hidup lainnya.
Gabungan antara motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap dari
pria metroseksual itu sendiri. Semua hal ini dipengaruhi iklan, pergaulan, keadaan
dan suasana lingkungan kerja, respon klien, konsumsi dunia hiburan dan masih
banyak hal lain. Gabungan faktor-faktor ini semakin memperjelas betapa pria
metroseksual benar-benar target market yang potensial untuk dibidik

Menurut Bem (dalam Wathani 2009), gender merupakan karakteristik
kepribadian, seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya dan
dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi yaitu maskulin, feminin, androgini dan tak
terbedakan. Konsep Gender dan peran gender merupakan dua konsep yang berbeda,
gender merupakan istilah biologis, orang-orang dilihat sebagai pria atau wanita
tergantung dari organ-organ dan gen-gen jenis kelamin mereka. Sebaliknya menurut
Basow (1992) dalam Wathani (2009), peran gender merupakan istilah psikologis dan
kultural, diartikan sebagai perasaan subjektif seseorang mengenai ke-pria-an
(maleness) atau kewanitaan (femaleness).
Brigham (1986) dalam Naully (2003) lebih menekankan terhadap konsep
stereotipe di dalam membahas mengenai peran gender, dan menyebutkan bahwa
peran gender merupakan karakteristik status, yang dapat digunakan untuk mendukung
diskriminasi sama seperti yang digunakan untuk mendukung diskriminasi sama
seperti yang digunakan terhadap status-status yang lain seperti ras, kepercayaan, dan
usia.
Sementara peran gender sendiri sebagai sebuah karakteristik memiliki
determinan lingkungan yang kuat dan berkaitan dengan dimensi maskulin versus
feminine, Stewart & Lykes, dalam Saks dan Krupat, (1998). Ketika berbicara
mengenai gender, beberapa konsep berikut ini turut terlibat di dalamnya :
a. Gender role (peran gender), merupakan definisi atau preskripsi yang berakar pada
kultur terhadap tingkah laku pria atau wanita.
b. Gender identity (identitas gender), yaitu bagaimana seseorang mempersepsi dirinya
sendiri dengan memperhatikan jenis kelamin dan peran gender.
c. Serta sex role ideology (ideologi peran-jenis kelamin), termasuk di antaranya
stereotipe-stereotipe gender, sikap pemerintah dalam kaitan antara kedua jenis
kelamin dan status-status relatifnya, Segall, Dasen, Berry, & Poortinga, dalam
Wathani (2009).

Pada dasarnya kehidupan bermasyarakat selalu mengalami perubahan
tertentu, tidak selalu dengan keadaan yang sama melainkan selalu bergerak
menuju arah yang dinamis. Perubahan sendiri adalah proses modifikasi yang di
dalamnya menunjukkan suatu keadaan yang berbeda dari sebelumnya baik
adanya sebuah pertumbuhan atau pengurangan hingga penghilangan. Perubahan
sosial itu sendiri merupakan proses modifikasi kepada seluruh aspek kehidupan
sosial dalam berbagai tingkatan mulai dari tingkat individu sampai tingkat
global (Lauer, 1993: 3-8). Perubahan sosial merupakan proses perubahan yang
terjadi pada sebuah lembaga kemasyarakatan dalam suatu lingkungan
masyarakat yang sudah mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya
berupa nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola pikir dan perilaku di antara
kelompok bermasyarakat (Lumintang, 2015: 15). Sedangkan perubahan sosial
budaya merupakan suatu gejala yang telah terjadi dengan ditandai adanya
perubahan pada struktur sosial dan pola kebudayaan suatu lingkungan
bermasyarakat, terjadi di setiap kehidupan manusia yang telah mengacu pada
hakikat dan sifat dasar bahwa setiap umat manusia selalu bisa berubah karena
telah merasa bosan dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki
serta menginginkan perubahan sepanjang kehidupannya (Baharuddin, 2005:
180-181).
Perubahan sosial selalu dikaitkan dengan perubahan sosial budaya dalam
artian perubahan yang terjadi menyangkut struktur, proses dan fungsi termasuk
adaptasi nilai- nilai sosial. Sulit sekali menjelaskan garis pemisah antara
perubahan-perubahan sosial dengan perubahan-perubahan kebudayaan.
Perbedaanya terletak antara pengertian tentang masyarakat dan pengertian
tentang kebudayaan. Akan tetapi dapat dipahami bahwa setiap masyarakat
otomatis memiliki kebudayaan dan sebaliknya kebudayaan muncul dan
menjelma dalam suatu masyarakat.
Kingsley Davis mengemukakan pendapatnya bahwa perubahan sosial
ialah perubahan kebudayaan yang meliputi perubahan ilmu pengetahuan,
kesenian, peralatan hidup atau teknologi, fisafat, bentuk dan aturan dalam
organisasi sosial serta perubahan yang mencakup semua bagian kebudayaan.
Perubahan kebudayaan ruang lingkupnya lebih luas (Setiadi dan Kolip, 2010:
642). Perubahan sosial merupakan proses sosial yang terjadi dan dialami oleh
warga masyarakat disertai oleh komponen-komponen kebudayaan beserta
sistem sosial, dimana dalam kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh
berbagai faktor dari luar, pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama
akan ditinggalkan dan menjalankan serta menyesuaikan dengan pola-pola
kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru (Burhan, 2009: 91).
Perubahan yang terjadi dalam setiap masyarakat menyangkut seluruh
aspek kehidupan baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan
maupun teknologi. Salah satu yang menjadi pusat perhatian penyusun yaitu
pada aspek sosial dan ekonomi. Perubahan ekonomi berkaitan dengan
perubahan yang terjadi pada aktivitas-aktivitas perekonomian masyarakat
sebagai sistem mata pencaharian dalam pemenuhan kebutuhan. Mata
pencaharian masyarakat mengalami perubahan, artinya mengalami peralihan
dari yang tadinya pertanian menjadi berdagang atau melakukan urbanisasi ke
kota untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut berdampak pada ketahanan tradisi-
tradisi lokal masyarakat.
Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat kita ketahui dan
analisis melalui ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri dari perubahan sosial yang
bisa diamati dalam suatu masyarakat adalah ketika terjadi suatu perubahan-
perubahan pada lembaga kemasyarakatan tertentu yang akan diikuti oleh
perubahan-perubahan pada lembaga lainnya. Perubahan sosial tersebut selalu
mencakup pada bidang spiritual dan material yang kait mengait secara timbal
balik yang kuat dan apabila perubahan ini terjadi secara cepat biasanya akan
menimbulkan terjadinya yang sementara sifatnya dalam proses penyesuaian
diri. Disorganisasi sosial ini akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang
mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru yang berbeda
dengan sebelumnya (Setiadi dan Kolip, 2010: 643).
Ciri-ciri perubahan sosial menurut Jacobus Ranjabar di antaranya:
diferensiasi sosial organisasi, kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang mendorong perubahan dalam pemikiran ideologi, politik dan
ekonomi, mobilitas, kebudayaan, konflik, dan perubahan yang telah
direncanakan dan tidak direncanakan serta adanya kontroversi atau
pertentangan (Ranjabar, 2008: 58).
Dari ciri-ciri tersebut, kita dapat mengenali serta memahami sebuah
gejala perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Perubahan itu sejatinya
terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Biasanya ketika perubahan terjadi di
dalam suatu bidang maka bidang yang juga akan mengikuti perubahan tersebut
karena keterkaitan satu sama lain.
Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat secara
otomatis ada alasan dan faktor-faktor penyebab perubahan itu terjadi. Menurut
ahli sosiologi Robert MZ Lawang (dalam Abdul Syani) secara umum
perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor
tertentu, baik faktor yang datang dari dalam tubuh masyarakat (internal)
maupun faktor yang datang dari luar lingkungan masyarakat (eksternal).
Beberapa faktor tersebut adalah penyebab perubahan yang terjadi pada
masyarakat menurut Robert Mz Lawang: a. Faktor internal, meliputi: adanya
penemuan baru; gerak sosial dapat terjadi karena adanya peluang kegagalan
institusi, adanya kehidupan pribadi, dan adanya alternatif yang baru; serta
terdapatnya perencanaan sosial secara lebih matang. b. Faktor eksternal, di
antaranya: pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk; terjadinya
perubahan terhadap lingkungan alam; dan adanya kekuatan- kekuatan suatu
kelompok yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat yang
bersangkutan; serta faktor kebudayaan. (Syani, 1995, hlm. 90-91).
Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya perubahan sosial
dan perubahan kebudayaan di antaranya:
1. Dalam hidupnya manusia senantiasa menghadapi berbagai masalah
baru yang lebih rumit. Kerumitan ini mendorong manusia untuk
senantiasa mencari solusi dari permasalahan yang menghampirinya.
Misalnya, untuk mengangkut barang-barang yang berat dalam jumlah
yang banyak tidak mungkin diangkut satu persatu hanya dengan
menggunakan tenaga manusia. Mulai saat itulah manusia berpikir
untuk menggunakan tenaga kuda untuk menarik kereta, tenaga kuda
untuk menarik pedati. Persoalan demi persoalan dihadapi manusia
yang kemudian manusia terus berpikir untuk mencari jalan keluar dari
permasalahannya tersebut.
2. Hubungan anggota masyarakat yang bergantung pada pewaris
kebudayaan. Dalam kenyataannya bertambahnya bentuk-bentuk
kebudayaan yang berpola dalam suatu masyarakat sangat bergantung
pada hubungan antarwarga masyarakat yang mewariskan kebudayaan
inti. Artinya tidak semua orang memiliki sikap dan pandangan yang
sama terhadap kebudayaan yang ada di dalam kelompok masyarakat
ini.
3. Perubahan lingkungan. Manusia dan alam merupakan salah satu unsur
yang memiliki hubungan saling ketergantungan, sehingga batasan
manakah yang lebih dominan antara manusia dan alam dalam
mengubah lingkungan. Perubahan alam yang terjadi dan berimplikasi
kepada perubahan sosial tidak akan pernah terlepas dari ulah manusia
itu sendiri terutama bagaimana ia mengelola alam lingkungannya
(Setiadi dan Kolip, 2010: 630-632).
Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
perubahan dalam masyarakat itu ada faktor internal dan faktor ekternal. Faktor
internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri
sementara faktor ekternal berasal dari luar yang masuk ke dalam masyarakat.
Faktor internal dan eksternal dapat dijadikan analisis pada perubahan sosial,
khususnya bidang pendidikan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini
mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki
dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan (Aziz,
2007: 78). Sekarang ini banyak yang mendefinisikannya sebagai pembedaan
terhadap hak hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan
laki laki. Feminisme merupakan sebuah faham untuk menyadarkan posisi kaum
perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan untuk memperbaiki
dan mengubah keadaan tersebut (Saptari dan Holzner, 1997: 47). Posisi
perempuan selama ini di masyarakat selalu berada di bawah atau di belakang
laki-laki. Posisi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan untuk
mengembangkan dirinya. Feminisme menjadi bergerak bagi perubahan posisi
perempuan di masyarakat.
Lahirnya gerakan Feminisme yang telah dipelopori oleh kaum perempuan
telah terbagi menjadi dua bagian dan pada masing-masing bagian ini memiliki
perkembangan yang pesat (Fitalaya, 1997: 115). Gelombang pertama,
perkenalkan istilah feminism, menurut Ritzer, kata feminisme sendiri pertama
kali dikreasikan oleh aktivis sosialis utopis yaitu Charles Fourier pada tahun
1837. Kemudian pergerakan yang berpusat di Eropa ini pindah ke Amerika dan
berkembang pesat sejak adanya publikasi buku yang berjudul the subjection of
women (1869) karya John Stuart Mill, dan perjuangan ini menandai kelahiran
gerakan feminisme pada gelombang pertama. Gerakan ini sangat diperlukan
pada saat itu abad 18 karena banyak terjadi pemasungan dan pengekangan akan
hak-hak perempuan (Ritzer, 2012: 522-523). Sejarah dunia menunjukkan
bahwa secara universal kaum perempuan atau feminisme merasa sangaat
dirugikan pada semua bidang dan menjadi dinomor dua oleh kaum laki- laki
atau maskulin terutama dalam hal masyarakat patriaki, yaitu sebuah sistem
sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan
mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan
penguasaan properti.
Di dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan dan politik, hak-
hak perempuan biasanya lebih inferior dann terrtinggal ketimbang apa yang
dinikmati oleh kaum laki-laki Situasi ini mulai mengalami sebuah perubahan
ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan telah terjadi Revolusi Perancis
di abad ke-18 di mana perempuan sudah mulai berani menempatkan diri
mereka sepadan dengan kaum laki-laki yang sering di luar rumah. Sedangkan
pada gelombang kedua, setelah berakhirnya perang dunia kedua, yang ditandai
dengan lahirnya sebuah negara-negara baru yang telah terbebas dari penjajahan
Eropa maka lahirlah gerakan feminisme gelombang kedua tahun 1960. Dimana
fenomena ini mencapai puncaknya dengan diikut sertakannya kaum perempuan
dengan hak suara perempuan dalam hak suara sebuah parlemen. Pada tahun ini
merupakan awal dari kaum perempuan mendapatkan hak pilih, kemudian
selanjutnya ikut terjun dalam ranah politik kenegaraan. Dengan keberhasilan
tersebut, perempuan dunia pertama kali melihat bahwa mereka sangat perlu
menyelamatkan perempuan lainnya yang ikut menderita di dunia ketiga, dengan
asumsi tersebut bahwa semua kaum perempuan di dunia ini adalah sama.
Dalam kajian serta penelitian khusus tentang wanita, menurut pendapat
Fredrick Engels sendiri yaitu merupakan sahabat Marx, menurutnya bahwa
perempuan telah sangat banyak mengalami kekerasan yang dilakukan oleh
pihak kapitalis dan para kaum lelaki dengan budaya patriakinya (Ollenburger,
2002: 34) Hal ini terjadi karena para perempuan khususnya kalangan menengah
kebawah harus menanggung beban penderitaan yang banyak dengan bekerja
untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan tidak bisa meninggalkan sektor
domestik yang telah dibebankan oleh perempuan karena budaya patriarki yang
tumbuh subur.
Selain itu kaum perempuan yang bergelut pada urusan domestik saja juga
mengalami sebuah tindak kekerasaan, yang disebabkan oleh suami yang bekerja
dan mencari nafkah cenderung merasa lebih berkuasa dan berkedudukan tinggi
karena bisa mencarinafkah untuk keluarga, sementara sang istri akan
diposisikan menjadi inferior karena menurut kaum laki laki sektor domestik
tidak lebih penting dari sektor publik. Kapitalisme dan juga budaya patriaki
telah bergandengan tangan.
Prestasi besar dari sebuah teori feminis bukan hanya tentang suatu
pemahaman, tetapi juga tentang sebuah tindakan. Feminisme sendiri, dapat
membentuk sebuah kesadaran yang dibangun dari pengalaman kaum
perempuan yang memiliki kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan. Feminisme
juga tidak hanya diterima sebagai identitas yang secara tercela dan tidak perlu
diberi ruang (Dzuhayatin, 2000: 235). Hal ini tidak dapat menyurutkan dan
memusnahkan munculnya suatu gerakan feminis itu sendiri. Kesadaran penting
akan ketertindasan muncul di berbagai belahan dunia manapun. Mau diakui
atau tidak, feminisme menjadi fenomena yang telah mendesak kaum patriakal
yang cenderung mendiskriditkan martabat kemanusiaan kaum perempuan.
Teori feminisme itu sendiri selama ini telah digunakan untuk
menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan yang berfokus kepada peran dan
posisi kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Teori ini juga
digunakan sebagai senjata terhadap ketimpangan yang telah terjadi antara
perempuan dan laki-laki. Setelah berabad-abad lamanya diabaikan, disingkirkan
dan kemudian diremehkan oleh patriarkhi, kaum perempuan berusaha masuk
menjadi bahan objek penyelidikan. Teori-teori tradisional sering dimodifikasi
oleh kaum feminis untuk menerangkan tentang penindasan perempuan. Dengan
memusatkan dan mengarah kepada persamaan kaum perempuan ke dalam
kerangka teoritik masa lalu, dan kesamaan-kesamaan perempuan dan laki-
laki.(Gross, 1986: 194).
Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan (dua orang feminis Asia
Selatan) sangat tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme agar dapat
diterima atau diterapkan pada semua feminis dalam waktu yang tidak terbaatas
dan di semua tempat. Karena feminisme tidak mengambil dasar pemikiran
teoritis dari rumusan teori tunggal maka definisi tersebut berubah-ubah sesuai
dengan perbedaan realitas sosiokultural yang melatarbelakangi lahirnya paham
ini, dan pada perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang
dilakukan oleh para feminis itu sendiri (Bashin dan Khan, 1995: 14) Meskipun
demikian hal tersebut tetap harus didefinisikan.
Sementara pendapat Yunahar (gerakan) feminism dapat didefinisikan
dengan bentuk kesadaran akan ketidakadilan gender yang telah menimpa
perempuan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat,
serta suatu tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah suatu
keadaan dan kondisi tersebut. Sehingga yang menarik disini adalah, dari
berbagai pendefinisian yang ada diatas, bisa kita lihat adanya kelonggaran yang
memungkikan kaum laki-laki sebagai partner simpatik dalam sebuah persoalan
feminis. Sehingga seorang feminis itu tidak selamanya harus tentang kaum
perempuan.
Selain sebuah gerakan, feminisme juga telah menjadi sebuah metode
analisis atau cara pandang untuk menilai suatu keberadaan kaum wanita dalam
lingkungan masyarakat serta pola relasinya. Pada dasarnya tujuan dari
feminism itu sendiri ialah meratakan kedudukan atau deraja kaum perempuan
dan kaum laki-laki. Feminisme telah memperjuangkan hak kemanusiaan kaum
perempuan, memperjuangkan perempuan sebagai manusia yang merdeka dalam
hal apapun secara utuh. Feminisme sendiri berbeda dengan emansipasi, Sofia
dan Sugihastuti (2003: 24) emansipasi lebih menekankan terrhadap partisipasi
perempuan dalam mewujudkan suatu pembagunan tanpa mempersoalkan hak
dan kepentingan pribadi sendiri yang dinilai tidak adil serta tidak seimbang.
Sedangkan feminisme sendiri merpakan cara pandang kaum perempuan untuk
memiliki aktivitas dan inisiatif sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya dan
kepentingan tersebut dalam berbagai gerakan apapun. Paham feminism telah
timbul di kalangan kaum wanita untuk menjadi lebih mandiri sebagai subjek,
baik berdasarkan kodrat yang telah dikehendaki ataupun berdasarkan
kemandirian individualisme.
Feminisme di Indonesia sendiri bukan tanpa adanya pro dan kontra. Tidak
sedikit pula dari kalangan yang menganggap gerakan feminisme tidak cocok
untuk diterapakan di Indonesia yang menganut kebudayaan timur yang patriarki
dan fanatisme agama yang sangat kuat. Mereka takut dengan diterapkannya
feminisme akan mendoktrin pemikiran para kaum perempuan Indonesia yang
pada akhirnya akan membuat mereka lupa terhadap tugasnya sebagai seorang
wanita.
Feminisme sendiri bukan pemberontakan kaum perempuan terhadap
kaum laki-laki, serta upaya untuk melawan pranata sosial, seperti institusi
dalam rumah tangga dan perkawinan atau upaya untuk mengingkari sebuah
kodrat sebagai wanita, melainkan upaya untuk mengakhiri keterpasungan diri,
penindasan, penjajahan dan eksploitasi kaum perempuan (Fakih, 2008: 5).
Feminisme sendiri muncul akibat prasangka buruk terhadap jender yang
menomorduakan perempuan. Anggapan tersebut bahwa secara universal kaum
laki-laki berbeda dan derajatnya dan lebih tinggi dari kaum perempuan
mengakibatkan perempuan menjadi dinomorduakan. Perbedaan tersebut tidak
hanya pada kriteria sosial dan budaya saja. Dari asumsi tersebut membuat kaum
feminis memperjuangkan hak-hak kam perempuan dari segala aspek kehidupan
dengan tujuan agar kaum perempuan mendapatkan hak yang sama dan
kedudukan yang sederajat dengan kaum laki-laki.

Gender merupakan sebuah sifat yang telah ada dan melekat pada kaum
laki-laki serta kaum perempuan yang telah dikonstruksi secara sosial maupun
kultural (Fakih, 2008: 8). Dengan istilah lain gender merupakan konstruksi sosial
yang dapat memberikan stereotype (penanda) kepada kaum laki-laki dan kaum
perempuan. Hal yang sama dikatakan pula oleh Narwoko dan Suyanto (2007:
287-289), gender berarti kelompok atribut dan sebuah perilaku yang dibentuk
secara kultural pada laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial dan kultural yang
menghasilkan gender menjadi satu pembeda antara kaum laki-laki dan
perempuan secara sosial. Di dalam masyarakat, peran gender harus sesuai
dengan budaya dan masyarakat yang mempunyai nilai yang telah dibentuk
dengan sedemikian rupa sehingga terwujud sebuah peran yang dapat dimainkan
oleh kaum laki-laki dan terdapat sebuah peranan yang diberikan kepada
perempuan. Peranan publik yang mampu menghasilkan materi (uang),
kedudukan yang berpengaruh dan kekuasaan yang diberikan kepada kaum laki-
laki. Akibat dari pembagian kerja tersebut terjadilaah ketimpangan peran yang
terjadi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Laki-laki menjadi semakin
berkuasa dan menghasilkan pundi-pundi uang, sedangkan perempuan tidak
menghasilkan uang dan dianggap tidak berpengaruh. Dengan demikian, lahirlah
ketimpangan gender dan ketidakadilan gender.
Gender dan marginalisasi kaum perempuan sangat erat hubungannya
dengan ketimpangan gender. Proses marginalisasi mulai terbentuk dengan
adanya keyakinan masyarakat terhadap kurangnya kemampuan kaum perempuan
dalam bidang publik dan sosial sehingga tidak adanya kepercayaan terhadap
sebuah kekuasaan terhadap suatu hal yang bersifat kepemimpinan. Marginalisasi
adalah suatu proses dari bentuk pengabaian hak-hak yang seharusnya diterima
oleh kaum perempuan sebagai pihak yang yang dirugikan dan menjadi
termarginalkan (Murniati, 2004: 20). Hal ini didukung oleh Fakih yang
mengatakan bentuk ketidak adilan gender berupa sebuah proses marginalisasi
perempuan merupakan suatu proses pemiskinan hak, terhadap satu jenis kelamin
tertentu. Dalam hal ini merujuk kepada kaum perempuan yang menjadi peranan
utamanya dan diperkuat lagi oleh adat istiadat dan tafsir keagamaan.
Marginalisasi kaum perempuan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja seperti
dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di masyarakat atau kultur dan negara
(Fakih, 2008: 13-14).
Pandangan dari gender juga dapat menimbulkan suatu subordinasi
terhadap kaum perempuan, anggapan bahwa pola piker perempuan adalah
irrasional atau emosional sehingga dapat berimbas pada stigma ketidakmampuan
untuk tampil dan memimpin, berakibat munculnya suatu sikap bahwa perempuan
berada disisi yang tidak penting dan tidak strategis (second person) (Fakih, 2008:
15). Kedudukan sebagai “Liyan” atau orang lain, mempengaruhi segala bentuk
eksistensi sosial dan kultural perempuan (Cavallaro, 2004: 202). Sedangkan
stereotype menurut Fakih (2008: 16), merupakan pemberian citra baku atau
pelabelan atau penandaan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu yang
sering kali menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan ini sering diberikan kepada
perempuan yang dianggap memiliki sifat rajin sehingga, perempuan dibebankan
dengan tanggung jawab dalam pekerjaan domestik rumah tangga (Fakih, 2008:
21).
Ketidakadilan gender dapat berupa wujud kekerasan. Kekerasan
merupakan bentuk serangan fisik atau mental yang dilakukan salah satu jenis
kelamin atau kelompok terhadap fisik maupun integritas mental dan psikologis
seseorang. Kekerasan yang sering terjadi kepada jenis kelamin tertentu yaitu
perempuan, kekerasan ini terjadi karna disebabkan oleh ketidaksetaraan
kekuatan. Banyak contoh kekerasan gender yang terjadi diantaranya bentuk
pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dalam rumah tangga,
kekerasan dalam bentuk pelecehehan bahkan pelacuran dimana wanita dijadikan
sebagai mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan, dan kekerasan
non fisik dalam bentuk pornografi dimana perempuan dijadikan obyek untuk
kekerasan seksual terhadap perempuan (Fakih, 2008: 18). Tindakan kekerasan
apapun bentuknya akan mengakibatkan hak-hak dasar sesorang teraniaya, bentuk
kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan, mengigit, menampar dan
pencederaan fisik lainnya, penganiayaan non fisik yang bertujuan merendahkan
citra dan kepercayaan diri seorang, melalui kata-kata atau perbuatan yang tidak
disukai oleh korban, tindakan kekerasan psikologis yang merupakan tindakan
terselubung yang mengakibatkan hak dasar manusia diabaikan, sebab seorang
manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama sehingga mereka
juga berhak untuk memperoleh perlakuan yang baik (Zuhriah, 2012: 1).
Diskriminasi kepada kaum perempuan sudah terjadi seajak zaman dahulu
dan sekitar ratusan tahun yang lalu. Hal tersebut dibuktikan ketika pada masa
dahulu sekitar abad ke-18, kaum laki-laki saja yang berhak mendapatkan
pendidikan yang tinggi. ketika masa tersebut, bukan negara-negara berkembang
saja yang terjadi tetapi, di negara maju pun seperti halnya negara Barat dan
negara Jepang juga turut merasakan hal yang serupa. Pada hakikatnya
diskriminasi merupakan perbebedaan sebuah perlakuan yang dituju kepada
sekumpulan masyarakat tertentu saja. Diskriminasi merupakan sebuah perliku
ketidak adilan yang tujuannya agar membedakan terhadap suatu perorangan, atau
kelompok, berdasarkan sesuatu, yang bersifat kategorikal, atau karna atribut-
atribut khas, seperti berdasarkan ras, golongongan dan kesukubangsaan, agama,
atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Futhoni, 2009: 8).
Diskriminasi gender merupakan sebuah tindakan memperlakukan suatu
kelompok atau individu dengan berbeda karena jenis kelaminnya. Istilah
diskriminasi gender merupakan salah satu jenis kelamin yang sudah mempunyai
batasan dibandingkan dengan yang lainnya, yang didasarkan tidak pada
kemampuan dan kebutuhan, tetapi kepada peran stereotip gendernya. Persoalan
ini sudah menjadi sebuah pemberitaan yang sangat sensitif apabila dikait-kaitkan
kepada sebuah masalah tentang agama. Perlu adanya kebijakan dalam
memikirkan isu gender ini, sebenarnya hal ini hanya terkait dengan kesetaraan
yang dialami oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hal ini menjadi penting
karena dengan diberikan sebuah akses yang mudah maka kaum perempuan
mendapat tempat yang sama untuk bisa meningkatkan potensi yang dimiliki yang
terdapat pada dirinya. Hal Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan dan kaum
laki-laki memiliki ruang lingkup yang sama untuk bisa berpartisipasi.
Isu-isu terkait dengan gender ini, bisa berubah dengan berjalannya waktu
dan budaya yang terus berkembang di lingkungan masyarakat. Perlu adanya
perubahan mindset dan pola pikir yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, yang
masih mengganggap kaum perempuan itu sangat lemah tidak berdaya dan hanya
mengurus urusan rumah sedangkan kaum laki-laki berurusan pada ruang publik.
Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kodrat kaum perempuan itu hanya
memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mengurus anak. Padahal kodrat
merupakan sesuatu hal yang diberikan dari Tuhan dan tidak dapat dirubah
misalnya saja mengandung dan melahirkan. Perlu ditekankan lagi bahwa
mencuci, memasak dan mengurus anak adalah bukan kodrat tetapi sebuah
keterampilan yang bisa dilatih. Namun bukan berarti kaum perempuan bisa
melupakan tugasnya sebagai seorang ibu yang harus mengurus dan menghormati
suaminya. Dalam urusan rumah tangga antara suami dan istri bisa saling
membantu dan saling bahu membahu satu sama lain. Budaya dan pola pikir
inilah yang harus diubah, bahwa ketika seorang laki-laki melakukan pekerjaan
rumah akan dianggap menyalahi kodrat sebagai seorang laki-laki.
Konsep gender bukan hanya milik kaum perempuan tetapi juga milik
kaum laki-laki. Feminis juga bukan hanya milik perempuan tetapi laki-laki juga,
adanya pematenan tunggal dari sebuah lingkungan sosial bahwa perempuan itu
feminis dan laki-laki maskulinitas, sehingga muncul sebuah pelabelan yang
terjadi di lingkungan sosial. Hal ini menjadikan harus ada yang dikendarai
perempuan untuk bisa memperlihatkan kualitas dirinya. Misalnya ketika ada
kebijakan bahwa 70% beasiswa akan diberikan kepada kaum perempuan,
kebijakan itu yang diambil untuk menyetarakan persamaan derajat antara kaum
perempuan dan kaum laki-laki dalam bidang akademis, dan bidang apapun.
Dengan begitu tidak akan menyalahkan kodrat yang ada. Perlu adanya
keterbukaan antara agama dan juga konteks sosial, karena dalam kesetaraan
gender ini tidak ada yang dirugikan. Inti dari kesetaraan adalah tidak ada yang
mendominasi dan tidak ada yang didominasi. Keduanya harus saling memberi,
intinya keadilan gender itu sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh
keduanya. Jadi ketika seorang istri memutuskan untuk berhenti bekerja atas
kemauannya, hal itu bukan permasalahan gender lagi, tetapi ketika itu ada
paksaan inilah yang kemudian menjadi tidak ada keadilan. Yang terpenting saat
ini perlu adanya pengetahuan yang baik karena pengetahuan merupakan kunci
dari segalanya.

Tahap distribusi iklan pada media disebut sebagai media placement yang
melibatkan divisi media departemen. Divisi media departemen mempunyai tugas
untuk mengevaluasi, merencanakan, dan memilih media yang sesuai, waktu yang
tepat untuk menampilkan iklan, serta frekuensi pemuatan atau penayangan agar
klien mendapatkan hasil maksimal. Dalam proses ini terdapat divisi yang terkait
antara lain:
1. Media Director, mempunyai peran strategis untuk negosiasi serta menjaga
relasi dengan media.
2. Media Manager, berperan menjaga relasi dengan klien.
3. Media Planner, berperan untuk menyusun strategi, perencanaan,
penjadwalan, pemilihan media, serta besaran anggaran yang dibutuhkan.
4. Media Buyer, berperan untuk negosiasi pemesan dan pembelian ruang iklan
pada media.
5. Media Monitoring, berperan melakukan pengawasan serta memonitor
jadwal tayangan iklan sesuai kesepakatan dan memberikan data yang
dibutuhkan media planner

Proses ini merupakan kelanjutan dari tahap proses pra produksi atau proses
kreasi. Dalam proses ini akan memvisualisasikan iklan sesuai draf serta konsep
yang disepakati oleh klien. Proses ini terdapat beberapa divisi yang terkait, antara
lain:
1. Account Executive Department, dalam proses produksi divisi bertugas
sebagai pengawas serta koordinasi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh
creative department.
2. Creative Department, dalam divisi ini dipimpin oleh creative director yang
bertanggung jawab atas karya iklan yang dibuat oleh tim kreatif serta
memastikan klien setuju atau puas dengan hasil karya iklan tersebut. Dalam
divisi ini terdapat orang-orang kreatif yang terlibat jalannya produksi iklan
antara lain:
a. Copywriter, merupakan kegiatan pengembangan konsep kreatif yang
dihasilkan oleh copywriter bersama dengan art director untuk
menghasilkan tema atau copy platform iklan.
b. Art Director, tokoh yang mengepalai sebuah studio. Tokoh ini
mengepalai tim visualizer dan typographer.
c. Visualizer, mempunyai tugas untuk memvisualisasikan skenario yang
disepakati dalam brief yang ditulis oleh copywriter.

Proses ini dapat disebut sebagai proses pra produksi. Dalam proses ini
terjadi kesepakatan antara pemesan iklan atau klien dengan agensi periklanan.
Kesepakatan tersebut berupa storyboard, shoting board, casting tape, musik,
rekomendasi busana serta properti, rekomendasi tempat syuting atau foto, dan
jadwal produksi iklan. Dalam perusahaan periklanan yang berskala besar, biasanya
pada proses kreasi ini terdapat divisi-divisi yang terlibat, terdiri dari:
1. Account Executive Department, divisi ini bertugas mencari klien serta
menjaga relasi antara perusahaan dengan klien.
2. Creative Department, divisi ini berperan untuk mengubah ide-ide abstrak
ke dalam bentuk yang mudah dipahami oleh khalayak. Pada proses kreasi,
divisi ini akan memvisualisasikan keinginan klien yang dituangkan dalam
bentuk draf serta konsep yang akan diproduksi.
3. Media Department, divisi ini mempunyai tugas untuk menyusun serta
menyiapkan strategi perencanaan media yang akan digunakan

Sebagai sebuah bentuk komunikasi satu arah, iklan mengandung pesan atau
informasi di dalamnya. Pesan iklan ini dapat bercermin pada suatu kondisi sosial
atau budaya masyarakat. Iklan yang bercermin pada kondisi masyarakat ini juga
membuat pesan iklan lebih efektif. Menurut Kriyantono (2015:30), dalam bukunya
manajemen periklanan, mengungkapkan bahwa pesan iklan harus efektif, syarat
pertama agar efektif adalah mudah dimengerti oleh khalayak. Salah satu cara agar
pesan mudah dimengerti adalah dengan menampilkan kondisi sosial atau budaya
masyarakatnya. Dengan fungsi replikasinya ini, iklan mampu menggambarkan
realitas ketidakadilan gender (seksisme) ataupun keadilan gender (kesetaraan
gender) ke dalam psikologis khalayaknya (Kusumastutie dan Faturochman, 2004).
Iklan kecap ABC dengan judul “Suami Sejati Mau Masak, Terima Kasih
Kecap ABC” ini juga bercermin pada kondisi sosial masyarakatnya. Pada
masyarakat Indonesia yang mayoritas patriarki, perempuan lekat dan identik
dengan peran domestik yang meliputi 3M memasak, merias, melahirkan
(Handayani & Sugiarti, 2006:10). Dalam iklan ini penggambaran seorang
perempuan yang bekerja atau menikmati peran produktifnya, tetap saja tidak dapat
lepas dari peran reproduktif. Adegan dalam iklan ini perempuan masih saja
mengurusi area domestik yaitu bangun pagi dan memasak. Hal tersebut
menandakan meskipun sudah bekerja, pihak perempuan tidak dapat lepas peran
domestiknya. Berbeda dengan penggambaran laki-laki dalam iklan yang
ditampilkan peran produktifnya yang hanya bekerja, serta tidak ikut dalam peran
domestik. Sehingga perempuan dalam iklan ini semakin menanggung ketidakadilan
gender beban ganda, dengan penggambaran lekatnya peran domestik pada
perempuan

Realitas dalam iklan kecap ABC merupakan sebuah hasil konstruksi
beberapa pihak. Realitas dalam iklan ini umumnya mengacu pada kondisi sosial
yang ada di masyarakat. Pada iklan kecap ABC suami sejati mau masak, terima
kasih kecap abc ini, terdapat realitas masyarakat pekerja perkotaan. Di mana laki-
laki serta perempuan saling berpartisipasi pada peran produktif. Pada masyarakat
inilah, ranah gender dibedakan secara tegas antara ranah publik yang produktif dan
ranah domestik yang reproduktif (azisah, 2016:10).
Munculnya masyarakat pekerja perkotaan ini bersamaan dengan
modernisasi dan industrialisasi yang menciptakan daerah perkotaan dengan
berbagai produktifitasnya berbasis pada gaji atau upah. Pada masyarakat ini
memunculkan bentuk budaya baru yang bersifat modern dengan mulai
meninggalkan atau melonggarkan budaya patriarki (Azisah, 2016:10). Awal
mulanya budaya patriarki mengkotak-kotakkan identitas laki-laki serta perempuan.
Misalnya, suami sebagai pencari nafkah utama beridentitas rasional, maskulin dan
publik. Sedangkan istri sebagai sosok ibu rumah tangga beridentitas emosional,
feminin dan domestik (Kiranantika, 2016). Namun pada masyarakat pekerja
perkotaan, budaya patriarki mulai mengalami pelonggaran yang mengikuti
perubahan sosial yang ada di masyarakat. Dengan terbukanya akses pendidikan
yang sama antara laki-laki dan perempuan, menjadikan pihak perempuan juga dapat
berperan pada sektor publik (bekerja).
Budaya patriarkis pada realitas iklan kecap ABC masih memengaruhi
pembagian peran antara gender laki-laki dan perempuan. Meski laki-laki serta
perempuan saling berpartisipasi pada peran publik (bekerja), dalam iklan kecap abc
ini terdapat pembagian peran yang tidak setara, sehingga menyebabkan salah satu
jenis kelamin menanggung beban peran ganda. Hal ini terjadi disebabkan suami dan
istri sama-sama bekerja pada sektor publik, akan tetapi pada sektor domestik
pekerjaan ini tidak dijalankan sama-sama. Hal ini terjadi disebabkan suami dan istri
sama-sama bekerja pada sektor publik, akan tetapi pada sektor domestik pekerjaan
ini tidak dijalankan sama-sama. Perempuan (Bunda) dalam iklan ini menjalani
pekerjaan ganda meliputi publik (bekerja) dan domestik (memasak, bangun pagi).
Hal tersebut menempatkan, tugas domestik sebagai peran atau pekerjaan statis pada
istri

Media massa tidak hanya alat penyalur informasi kepada khalayak. Akan
tetapi media massa juga membentuk sebuah informasi tentang sebuah peristiwa
lewat konstruksinya. Menurut Eriyanto (2002:255), media adalah sebuah agen
konstruksi sosial yang membentuk realitas. Pandangan Eriyanto tersebut
menganggap bahwa media merupakan sebuah agen yang ikut serta dan secara aktif
untuk menentukan, membentuk, dan mengarahkan suatu isu untuk diangkat atau
diberitakan sehingga dapat membentuk sebuah realitas baru pada khalayak.
Konstruksi sebuah peristiwa hingga menjadi sebuah realitas yang ada dalam
media massa dipengaruhi oleh peran-peran individu yang terdapat dalam sebuah
media. Realitas dalam media massa mempunyai realitas yang objektif sekaligus
subjektif. Realitas objektif adalah sesuatu yang dialami, berada di luar individu
bersifat eksternal. Sedangkan realitas subjektif ini meliputi interpretasi, makna serta
hasil individu dan objek. Setiap orang mempunyai pengetahuan, lingkungan serta
latar belakang sejarah yang berbeda-beda, bisa jadi menghasilkan penafsiran
berbeda juga ketika melihat atau berhadapan dengan suatu objek (Eriyanto,
2002:19).
Iklan televisi sebagai bagian dari media massa, mempunyai keunggulan
dalam segi komunikasinya yang audio visual atau dapat dipandang sekaligus
didengar. Selain itu iklan televisi telah mengangkat medium iklan ke sebuah
konteks yang rumit tapi jelas, berimajinasi tapi sesuai kontekstual, dan dipenuhi
fantasi tapi nyata (Bungin, 2015:107). Keunggulan tersebut menjadikan iklan
televisi dalam mengomunikasikan pesannya lebih hidup sekaligus nyata.
Iklan televisi selain mempunyai keunggulan dalam segi komunikasinya,
juga mempunyai kekuatan dalam memindahkan realitas sosial pada medium iklan
sehingga menimbulkan realitas baru. Menurut Bungin (2015:42), melalui kekuatan
itu, media dapat memindahkan realitas sosial masuk ke dalam pesan media. Baik
setelah dimodifikasi citranya, kemudian media memindahkannya melalui replikasi
citra ke dalam realitas sosial yang baru di masyarakat, seakan-akan realitas itu
sedang hidup di masyarakat.
Konstruksi sosial pada iklan televisi merupakan sebuah cara bagaimana
media memunculkan realitas baru melalui hasil interaksi simbolis serta persamaan
budaya dalam realitas intersubjektif serta proses pelembagaan realitas baru.
Menurut Parera dalam Bungin (2015:3), terciptanya konstruksi sosial dalam iklan
melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
Eksternalisasi merupakan bagian dari penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural
sebagai produk manusia, sedangkan objektivasi sebagai interaksi sosial dalam
dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi,
dan internalisasi merupakan upaya atau organisasi sosial tempat individu menjadi
anggotanya. Sebagai media konstruksi realitas sosial, iklan secara simultan melalui
ketiga momen dialektis tersebut. Iklan merupakan sebuah penyesuaian pada dunia
sosiokultural. Iklan juga dapat diterima melewati proses institusionalisasi, dan
akhirnya iklan terinternalisasi pada individu yang mengidentifikasikan dengan
lembaga sosialnya.
Konstruksi realitas sosial dalam iklan merupakan sebuah komunikasi antara
produsen dengan penonton. Menurut Bungin (2015:135), konstruksi sosial dalam
iklan, adalah proses komunikasi antara pencipta iklan dengan pemirsa televisi, di
mana proses ini, iklan televisi mengonstruksi image pemirsa terhadap suatu produk.
Konstruksi tersebut merupakan sebuah hasil dari kerja sama pihak produsen dengan
sebuah agensi periklanan, yang mempunyai peran membuat, membentuk atau
mengonstruksi sebuah iklan, dan menyebarkan iklan tersebut pada media massa.
Produsen merupakan klien dari sebuah agensi periklanan.
Konstruksi sosial dalam iklan terasa hidup dalam kognisi pemirsa. Hal
tersebut sesungguhnya dipengaruhi oleh Copywriter dan visualizer, yang paling
besar perannya dalam memberi nuansa hidup pada iklan televisi
(Bungin;2015:107). Peran tersebut mempunyai andil besar dalam membentuk
nuansa hidup dan nyata serta mengonstruksi realitas subjektif sekaligus objektif.
Copywriter dan visualizer dalam mengonstruksi pesan iklan dapat mengambil
realitas sosial, membentuk realitas, bahkan memproduksi realitas sosial, dan
dikomunikasikan kepada khalayak menggunakan bahasa informasi. Sehingga
realitas tersebut bukan hanya realitas dalam iklan televisi, tetapi menjadi realitas
informasi-komunikasi yang sarat akan muatan-muatan konstruksi sosial, dan setiap
saat dapat membentuk kognisi pemirsa.
Copywriter dan visualizer memang berperan penting dalam memilih realitas
sosial dan mengonstruksi realitas dalam iklan. Tetapi realitas dalam iklan tersebut
harus sesuai pesan yang disepakati oleh pemesan iklan yakni produsen. Produsen
di sini bekerja sama dengan agensi periklanan yang di dalamnya terdapat
copywriter dan visualizer.

Televisi sebagai alat komunikasi massa, menjadi pilihan favorit untuk
beriklan. Televisi menjadi favorit karena mempunyai keunggulan dibandingkan
dengan media massa lain. Keunggulan televisi yakni format yang audio visual,
jangkauan pesan luas, waktu tertentu, kreativitas dan efeknya.
Keunggulan televisi tersebut dapat ditinjau dari sifat-sifat yang dimilikinya.
Sifat-sifat televisi ada tiga macam, pertama immediacy, di mana daya
penyampaiannya langsung tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Kedua intimacy,
yakni siarannya dapat diikuti serta ditonton dalam lingkungan keluarga, sehingga
menjadikan komunikasi yang terjalin dalam suasana keakraban. Ketiga pictorial,
seperti halnya film, televisi adalah medium yang bersifat komunikasi dengan
tambahan gambar-gambar bergerak diikuti suara sekaligus ditujukan pada layar
(kaca) atau melakukan penerjemahan alam pikiran dan kata-kata ke dalam bahasa
gambar sehingga memudahkan pemahaman orang-orang yang buta huruf
(Suhandang, 2016:91). Sifat-sifat televisi tersebut melahirkan keunggulan
dibandingkan dengan media massa lain. Selain itu, dengan keunggulan televisi
tersebut juga menguntungkan bagi pemasang iklan.