Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar yang
dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: Standar Umum, Standar
Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan.
Berikut ini adalah rincian Standar Auditing yang berlaku umum:
1. Standar Umum
1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian
yang akan dilakukan.
3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit.
3. Standar Pelaporan
1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
2) Laporan Auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada
ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan

Arens, Elder, Beasley (2011:3) mengungkapkan pengertian auditing dalam
bukunya yang berjudul Auditing dan Pelayanan yaitu :
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information
to determine and report on the degree of correspondence between the
information and established criteria. Auditing shpuld be done by a
competent, independent person”.
Konrath (2002:5) mengungkapkan pengertian audit dalam bukunya yang
berjudul Auditing: A Risk Analysis Approach yaitu :
“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan
mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan – kegiatan ekonomi
untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria
yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak –
pihak yang berkepentingan”.
Agoes (2012:4) mengungkapkan pengertian audit dalam bukunya yang
berjudul Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik
yaitu :
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
management, beserta catatan – catatan pembukuan dan bukti – bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Mulyadi (2013:9) mengungkapkan pengertian audit dalam bukunya yang
berjudul Auditing yaitu :
“Proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Mulyadi (2016:4) bahwa prosedur merupakan urutan klerikal
yang melibatkan beberapa pihak dalam suatu departemen, yang dibuat
dengan tujuan sebagai jaminan atas penanganan transaksi perusahaan yang
terjadi berulang-ulang.
Prosedur audit kas merupakan langkah – langkah untuk menilai suatu
kebenaran atas bukti – bukti yang berkaitan dengan kas serta melaporkan
apakah bukti – bukti kas tersebut telah sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan. Adapun uji substantif yang dilakukan untuk melaksanakan
prosedur kas dan setara kas. Tujuan dari pengujian substantif atas kas dan
setara kas adalah:
1. Mendapat keyakinan mengenai keandalan informasi catatan akuntansi
yang terkait dengan kas
2. Membuktikan bahwa keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang
berkaitan dengan kas yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan.
3. Membuktikan bahwa akun kas yang terdapat di dalam laporan posisi
keuangan benar – benar milik klien.
4. Membuktikan kewajaran atas penilaian, penyajian, dan pengungkapan
kas yang terdapat di laporan posisi keuangan.

1. Untuk mengecek apakah terdapat internal kontrol yang baik terhadap
kas dan setara kas beserta transaksi atas penerimaan dan pengeluaran
kas bank.
2. Untuk mengecek apakah saldo atas kas dan setara kas yang berada di
neraca per tanggal neraca benar – benar ada dan dimiliki perusahaan
(existence).
3. Untuk mengecek apakah semua transaksi yang ada benar – benar terjadi
dan tidak ada transaksi yang dibuat – buat (occurance).
4. Untuk mengecek apakah transaksi dan waktunya telah dicatat secara
tepat dalam buku penerimaan dan pengeluaran kas sehingga tidak ada
transaksi yang dihapus atau dihilangkan (completeness).
5. Untuk mengecek bahwa tidak ada kesalahan dalam perhitungan
sistematis, tidak ada kesalahan dalam memposting kedalam buku
penerimaan dan pengeluaran kas, klasifikasi (accuracy, posting, and
summarization, and classification).
6. Untuk mengecek apakah terdapat adanya pembatasan untuk penggunaan
saldo kas dan setara kas.
7. Untuk mengecek jika ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing,
apakah saldo tersebut telah di ubah atau dikonversikan ke dalam Rupiah
dan menggunakannya dalam kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi telah dibebankan atau
dikreditkan ke dalam laba rugi komprehensif tahun berjalan.
8. Untuk mengecek apakah penyajiannya dalam neraca telah sesuai dengan
standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS)

Untuk menjaga kas dan untuk memastikan keakuratan catatan akuntansi
kas, perusahaan memerlukan pengendalian internal yang efektif atas kas.
Adapun perlakuan internal kontrol yang baik terhadap kas dan setara kas
serta transaksi atas penerimaan dan pengeluaran kas bank, yaitu:
a. Melakukan pembagiaan tugas dan tanggung jawab antara yang
mengeluarkan dan menerima kas dengan yang melakukan pencatatan,
pengeluaran dan penerimaan kas bank.
b. Dalam membuat rekonsiliasi bank, karyawannya harus berbeda dengan
karyawan yang mengerjakan buku bank. Dan rekonsiliasi bank harus
dibuat setiap bulannya dan kepala bagian akuntansi akan mereview.
c. Saat mengelola kas kecil, menggunakan metode imprest fund system.
d. Saat penyetoran ke bank, penerimaan kas, cek dan giro harus dalam
jumlah yang seutuhnya dan paling lambar disetorkan keesokan harinya.
e. Menyimpan kas perusahaan pada tempat yang aman seperti brangkas,
box, atau bisa juga disimpan dibank.
f. Untuk memberikan hasil yang optimal pada kas, dan jika ada kas yang
menganggur atau terlalu banyak disimpan di rekening giro alangkah
baiknya disimpan dalam deposito berjangka panjang dan bisa juga di
belikan surat berharga agar sewaktu-waktu dapat dicairkan sehingga
bisa menghasilkan dividen.
g. Saat akan penandatangan cek dan giro lebih baik menuliskan atas nama
beserta mlampirkan bukti – bukti pedukung yang lengkap. Dan untuk
menghindari penyalahgunaan, cek dan giro ditandatangani oleh 2 orang.
h. Menggunakan kwitansi yang bernomor urut tercetak (prenumbered).
i. Untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran dua kali (double
payment), maka bukti – bukti pengeluaran kas yang telah dibayar harus
di stempel lunas.

Kas merupakan aset yang mudah berpindah tangan dan sering terjadi
penyelewengan dan penggelapan oleh oknum yang tidak bertanggung
jawab. Maka dari itu perlu diadakan pengawasan yang baik terhadap
jalannya kas.
1. Penerimaan Kas
Perusahaan menerima uang dari berbagai sumber seperti dari pelunasan
piutang atau pinjaman dan penjualan tunai. Pengawasan kas bisa
dilakukan dengan cara :
1. Melakukan pembagian tugas sesuai dengan fungsi penerimaan,
penyimpanan dan pencatatan kas
2. Jika terjadi penerimaan kas segera dicatat dan dibuatkan bukti atas
penerimaan kas tersebut lalu disetorkan ke bank
3. Bedakan setiap fungsi antara pengelolaan dan pencatatan kas
4. Selalu membuat laporan kas setiap harinya
5. Mengadakan pemeriksaan kas secara intern tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu
2. Pengeluaran kas
Pengeluaran kas digunakan ketika perusahaan melakukan suatu
pembayaran dengan berbagai macam transaksi. Maka pengawasan yang
dapat dilakukan pada pengeluaran kas yaitu:
1. Jika pengeluaran yang jumlahnya relatif besar harus menggunakan
cek
2. Membuat laporan kas setiap harinya
3. Bedakan anatara yang menandatangani cek, menulis cek dan
mencatat cek
4. Mengadakan pengeluaran kas kecil yang jumlahnya relatif sedikit
dan sifatnya rutin
5. Melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan
3. Pemeriksaan Kas
Pemeriksaan kas dilakukan secara mendadak tanpa memberitahukan
terlebih dahulu, yaitu dengan cara :
a. Mencocokkan catatan saldo kas perusahaan dengan bukti fisik uang
yang dipegang perusahaan
b. Menyelenggarakan pengujian atas catatan – catatan dengan kegiatan
– kegiatan perusahaan seperti cek pengeluaran dengan setoran ke
bank.
4. Perhitungan Kas
Pengawasan terhadap perhitungan kas dapat dilakukan oleh saksi – saksi
yang tidak bersangkutan dengan pengelolaan kas yang telah ditunjuk
sebagai petugas untuk melakukan dan melaporkan perhitungan kas
secara terperinci dan jumlahnya harus sama dengan laporan kas,
kemudian akan dibuatkan berita acara

Dikarenakan kas merupakan aset yang bersifat likuid dan sering terjadi
perpindahan, maka kas juga mempunyai beberapa karakteristik yang
berbeda dengan aset lainnya, yaitu :
a. Kas biasa digunakan untuk basis perhitungan dan pengukuran
b. Kas juga bisa digunakan sebagai alat pertukaran yang paling umum
c. Kas merupakan salah satu aset perusahaan yang sifatnya paling llikuid

Kas terbagi menjadi beberapa jenis pada perusahaan, diantara lain :
1. Kas Kecil (Petty Cash)
Kas kecil merupakan kas yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan
operasional yang sering digunakan setiap waktu dengan jumlah yang
relatif kecil. Ada dua metode yang digunakan untu mencatat transaksi
dana kas kecil yaitu sistem dana tetap (imperst fund system) yang dimana
untuk membentuk kas kecil, harus menyerahkan jumlah sebesar cek
kepada kasir kas kecil dan saldonya selalu tetap. Sedangkan sistem dana
berubah (fluctuation fund system) yaitu terjadi setiap pengeluaran uang
dari kas kecil langsung dicatat dan saldonya tidak tetap tetapi
berfluktuasi sesuai jumlah pengisian kembali dan pengeluaran –
pengeluaran lainnya dari kas kecil.
2. Kas di Bank (Cash in Bank)
Kas di bank merupakan kas perusahaan yang disimpan di bank dengan
jumlah yang relatif besar, biasanya dalam berbentuk giro. Dikarenakan
jumlah yang besar maka sangat rentan akan kecurangan dan diperlukan
internal kontrol yang lebih baik.
3. Pelaporan kas
Pelaporan kas dapat dilakukan secara langsung. Dalam pelaksaannya
biasanya sering terjadi beberapa kendala, yaitu bank overdrafts yang
dimana nasabah menuliskan cek melebihi jumlah yang berada di dalam
rekeningnya dan diakui sebagai utang sehingga dapat dilaporkan,
restricted cash biasanya perusahaan memisahkan kas khusus yang akan
digunakan untuk membayar utang yang nilainya besar di masa yang
akan datang, dan cash equivalents yang biasa disebut setara kas yang
berada pada kelompok aset dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.

Menurut Kieso et al (2018:419) dalam buku yang berjudul Akuntansi
Keuangan Menengah, kas yang merupakan aset yang paling likuid adalah
media standar pertukaran dan dasar untuk mengukur dan mencatat item –
item lain. Sedangkan setara kas (cash equivalents) merupakan investasi
jangka pendek dan sangat likuid yang mudah dikonversikan menjadi kas dan
sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga tidak ada risiko signifikan dari
perubahan suku bunga.
Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk
membiayai kegiatan umum perusahaan. Bank adalah sisa rekening giro
perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai
kegiatan umum perushaan (Agoes, 2017:230).
Jadi kas bisa didefinisikan juga sebagai aset yang mudah dicairkan yang
digunakan dalam jangka waktu yang pendek dan menjadi alat tukar yang
selalu digunakan setiap orang ketika bertransaksi dalam bentuk uang tunai
baik berupa uang logam, uang kertas ataupun alat pembayaran lainnya yang
sah.
Kas dan setara kas berada diposisi awal neraca pada bagian aset lancar
dan kas ini dilaporkan berdasarkan biaya perolehan yang diamortiasi atau
nilai wajar. Biaya perolehan disesuaikan dengan amortisasi serta penurunan
nlai yang terjadi.

Pengendalian internal yaitu kerangka kerja yang menguraikan lima
komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan
oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan
pengendaliannya akan tercapai (COSO, 2013). Komponen pengendalian
internal menurut COSO, antara lain :
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen
pengendalian internal yang membentuk dispilin dan terstruktur.
Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen
dan karyawan terhadap pentingnta pengendalian yang ada di organisasi.
2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan
menganalisis risiko – risiko yang sesuai dengan GAAP. Auditor akan
mendapatkan informasi tentang proses penilaian risiko dan
mendiskusikannya dengan manajemen untuk mengevaluasi
kemungkinan terjadinya risiko itu sehingga dapat memutuskan
tindakan apa yang diperlukan untuk menanganinya.
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan yang membantu untuk
memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah digunakan untuk
mencegah terjadinya kesalahan guna mencapai tujuan perusahaan.
Aktivitas pengendalian meliputi :
1. Pemisahan tugas yang memadai.
2. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas.
3. Dokumen dan catatan yang memadai.
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.
5. Pemeriksaan kinerja secara independen.

Pengendalian internal bisa menyebabkan salah saji yang material pada
laporan kauangan. Untuk mengatasi masalahnya, auditor harus melaporkan
dan menilai keefektifannyaaatas pelaporan keuangan selain audit atas
laporan keuangan. Auditor juga diharuskan memahami pegendalian internal
serta mengumpulkan bukti agar mendukung penilaian atas komponen resiko
tersebut.
Pengendalian internal adalah suatu tindakan yang mengawasi dan
mengontrol suatu sumber daya berwujud ataupun tidak berwujud untuk
mencapai suatu tujuan untuk mencegah terjadinya penggelapan atau adanya
kecurangan (fraud).
Menurut Arens et al (2015:340) terdapat 3 tujuan utama dalam
pengendalian internal yang efektif, diantaranya :
1. Reliabilitas PelaporanpKeuangan
Manajemen bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan bagi para
investor,kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen juga memikul
tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa informasi yang
disajikan secara wajar sudah sesuai dengan persyaratan pelaporan
seperti peinsip akuntansi yang belaku umum.
2. Efisiensiidan EfektifitasiOperasi
Mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk
mengoptimalkan sasaran – sasaran perusahaan. Tujuan yang paling
penting dari pengendalian ini adalah untuk pengambilan keputusan,
auditor diharuskan mendapatkan informasi keuangan dan nonkeuagan
yang akurat tentang operasi perusahan.
3. Ketaatankpada Hukum daniPeraturan
Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan
laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendaliann internal atas
pelaporan keuangan.

Bukti sangat diperlukan ketika auditor akan melakukan kegiatan
pengauditan. Auditor harus memperoleh bukti yang dinyatakan sesuai
dengan kriteria yang sudah ditetapkan dengan kualitas dan jumlah yang
mencukupi. Bukti audit ini memiliki banyak bentuk yang berbeda, berikut
beberapa tipe bukti audit :
1. Pemeriksaan Fisik (Physical Examination)
Pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap aktiva berwujud, tetapi
juga bisa digunakan dalam aktiva tidak berwujud. Pemeriksaan ini
merupakan cara yang objektif untuk mengetahui kuantitas maupun
deskripsi aktiva dan berguna untuk mengevaluasi kondisi aktiva.
2. Konfirmasi (Confirmation)
Konfirmasi ini merupakan jenis bukti yang sering digunakan, karena
klien meminta pihak ketiga yang independen untuk meresponsnya
secara langsung kepada auditor. Biasanya auditor memperoleh respons
secara tertulis daripada konfirmasi lisan, karena lebih praktis.
3. Dokumentasi (Documentation)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas dokumen dan catatan
klien untuk memperkuat informasi yang atau harus tersaji dalam
laporan keungan. Terdapat dua dokumen yaitu dokumen internal dan
eksternal. Dokumen internal dapat diandalkan jika disiapkan dan
diproses dalam kondisi pengendalian internal yang baik. Dokumen
eksternal merupakan bukti yang lebih dapat diandalkan daripada
dokumen internal, karena dokumen ini berada di tangan klien maupun
pihak lain yang terlibat transaksi dan kedua belah pihak telah sepakat
tentang informasi yang dinyatakan dalam dokumen.
4. Prosedur Analitis (Analytical Procedures)
Bukti ini merupakan penggunaan perbandingan dan hubungan untuk
menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak masuk akal.
5. Wawancara dengan Klien (Inquiries of the Client)
Bukti yang diperoleh untuk mendapatkan informasi secara tertulis atau
lisan dari klien sebagai respons atas pertanyaan yang spesifik selama
audit.
6. Rekalkulasi (Recalculation)
Pengecekan ulang atas sampel perhitungan yang dilakukan klien,
termasuk keakuratan setiap transaksi dan jumlah serta penjumlahan
jurnal dan catatan pendukung.

Prosedur audit merupakan kegiatan terperinci untuk mengumpulkan
berbagai jenis bukti audit. Auditor akan mengumpulkan bukti – bukti audit
yang akan digunakan sebagai dasar pengungkapan pendapat atas laporan
keuangan auditan. Menurut Arens et al (2015:221) prosedur audit adalah
langkah – langkah yang terinci yang biasanya ditulis dalam bentuk instruksi,
untuk mengumpulkan delapan jenis bukti audit, prosedur audit ini harus
cukup jelas agar semua anggota tim audit dapat memahami apa yang akan
dilakukan
Adapun teknik yang digunakan untuk melakukan prosedur audit yaitu,
sebagai berikut :
1. Inspeksi (Inspecting)
Inspeksi ini merupakan kegiatan yang terperinci atas catatan, dokumen
dan pemeriksaan fisik untuk menentukan fakta – fakta serta keaslian
dokumen tersebut.
2. Scanning
Prosedur ini untuk me-review yang kegiatannya tidak terlalu terinci
guna mendeteksi dokumen, apakah dokumen tersebut terdapat hal – hal
yang tidak biasa dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
3. Mengamati (Observing)
Suatu proses pengamatan yang dilakukan auditor untuk melihat
sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan serta mengaitkan
tindakan tersebut dengan jenis bukti audit yang didefinisikan sebagai
observasi.
4. Mengkonfirmasi (Confirming)
Tindakan yang dilakukan auditor untuk mendapatkan konfirmasi
langsung dari pihak ketiga.
5. Mengajukan Pertanyaan (Inquiring)
Dalam prosedur ini auditor melakukan tanya jawab kepada sumber
intern yang berada didalam perusahaan dengan secara lisan dan tertulis.
6. Menghitung (Counting)
Prosedur yang dilakukan atas penghitungan fisik terhadap sumber
barang yang berwujud dan formulir yang bernomor urut cetak.
7. Menelusur (Tracing)
Prosedur ini dilakukan untuk menelusuri ulang suatu dokumentasi sejak
pertama kali data direkam pada dokumen serta melacak pengolahan data
tersebut dalam proses akuntansi. Auditor juga harus menyatakan dari
mana dan ke mana penelusuran itu dilakukan.
8. Mencocokan ke Dokumen (Vouching)
Dalam prosedur ini auditor akan melihat catatan akuntansi lalu
menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk memeriksa
kebenaran pada suatu bukti yang mendukung transaksi yang dicatat.
9. Melaksanakan Ulang (Reperforming)
Prosedur ini merupakan pelaksanaan ulang yang dilakukan auditor
untuk menghitung kembali serta membuat rekonsiliasi yang sudah
dilakukan oleh klien untuk menentukan apakah perhitungan tersebut
sudah benar.
10. Teknik Audit Berbantuan Komputer (Computer Assisted Audit
Techniques)
Auditor akan menggunakan suatu bantuan audit software, jika
perusahaan menggunakan catatan akuntansinya dalam media elektronik.

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2020) yang menyatakan
bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi
standar auditing dan standar pengendalian mutu.
Standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdiri dari :
1. Standar Umum
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus
dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat,
saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui
inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi
sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas
laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi

Pada umumnya tujuan audit yaitu untuk menentukan integritas dan
keandalan pada informasi keuangan. Auditor akan memberikan opini
apakah pada laporan keuangan yang material telah disusun sesuai dengan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Adapun tujuan audit yaitu,
sebagai berikut :
a. Kelengkapan (Completeness)
Untuk memastikan bahwa transaksi yang telah terjadi sudah tercatat
sesuai atau belum ke dalam jurnal beserta kelengkapannya.
b. Ketetapan (Accurancy)
Kegiatan audit ini bertujuan untuk memastikan semua saldo dan
transaksi yang terjadi telah diperhitungkan dengan benar, jumlahnya
tepat dan sesuai serta diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi.
c. Eksistensi (Existence)
Kegiatan audit ini bertujuan untuk meyakini bahwa keberadaan suatu
aset dan kewajiban perusahaan yang dimiliki telah sesuai pada periode
akuntansi atau transaksi yang telah terjadi sesuai dengan kejadian yang
sebenarnya.
d. Penilaian (Valuation)
Penilaian ini bertujuan untuk meyakini bahwa perusahaan telah
menggunakan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum sudah
digunakan dengan benar pada laporan keuangannya.
e. Klasifikasi (Classification)
Tujuan audit ini untuk memastikan bahwa transaksi yang telah dicatat
digolongkan kedalam jenis transaksi yang tepat.
f. Pisah Batas (Cut – Off)
Tujuan pisah batas ini adalah memastikan apakah transaksi yang telah
dicatat sesuai dengan periode yang tepat.
g. Pengungkapan (Disclosure)
Tujuan pengungkapan adalah memastikan saldo akun dan semua
persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah ditempatkan dengan
tepat pada laporan keuangan tersebut

Audit merupakan suatu sistem pemeriksaan pembukuan atau sistem
pemeriksaan data, bukti serta melampirkan dokumen pendukung lainnya
untuk membuktikan validitas dan reliabilitas atas suatu informasi.
Pemeriksaan tersebut guna mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi
adanya tindak kecurangan atau fraud.
Pengertian audit menurut Mulyadi (2016:8) adalah suatu proses
sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi,
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan –
pernyataan tersebut kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil
– hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut profesi
akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan
keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk
menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan
atau organisasi tersebut.
Menurut Miller dan Bailley dalam Abdul Halim (2015:3) audit adalah
tinjauan metode dan pemeriksaan objektif atas suatu item, termasuk
verifikasi informasi spesifik sebagaimana ditentukan oleh auditor atau
ditetapkan praktik umum, tujuannya untuk menyatakan pendapat atau
mencapai kesimpulan tentang apa yang diaudit.
Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh manajemen beserta catatan – catatan pembukuan dan
bukti – bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. (Agoes, 2017:4).
Arens et al (2015:2) dalam buku yang berjudul Auditing dan Jasa
Assurance mendefinisikan audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti
tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian
antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus
dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.
Menurut PSAK, pengertian audit adalah suatu proses sistematik yang
bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau
asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian – kejadian dan melihat
tingkat hubungan antara penyataan atau asersi dengan kenyataa, serta
mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

SPM 1 (2013) menyatakan bahwa Standar Pengendalian Mutu (SPM)
mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP) atas sistem
pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asurans. Tujuan
SPM yaitu memberikan ketentuan yang ditetapkan dan ditujukan untuk
membantu KAP dalam memahami hal yang perlu dicapai dan memutuskan
ada tidaknya hal-hal lain yang harus dilakukan agar mencapai tujuan
tersebut.
SPM 1 (2013) menyatakan tujuan KAP dalam menetapkan dan
memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan
keyakinan bahwa KAP dan personelnya mematuhi standar profesi, serta
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan laporan yang diterbitkan
oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.
Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus ditetapkan dan dipelihara
oleh setiap KAP, harus mencakup sebagai berikut (SPAP SPM 1, 2013):
a. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu
b. Ketentuan etika profesi yang berlaku
c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan
tertentu
d. Sumber daya manusia
e. Perlaksanaan perikatan
f. Pemantauan

Kode Etik Akuntan Publik terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian A
Bagian B dan Bagian C. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi dan
memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut.
Bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual
tersebut pada situasi tertentu atau mengatur penerapan prinsip dasar etika
profesi bagi setiap Certified Public Accountant of Indonesia (CPA) yang
berpraktik melayani publik seperti akuntan publik dan KAP, serta bagian
C yang mengatur penerapan prinsip dasar etika profesi bagi CPA yang
bekerja di perusahaan. (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2

Standar Profesional Akuntan Publik adalah standar yang digunakan
sebagai acuan KAP dalam melaksanakan kegiatannya. Sampai saat ini
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan standarstandar yang digunakan sebagai acuan KAP. Standar ini disebut Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP). Saat ini, SPAP yang digunakan di
Indonesia telah mengadopsi International Standards on Auditing (ISA).
Berikut merupakan standar-standar yang terdapat di dalam SPAP (IAPI,
2019): Terdapat lima tipe Standar Profesional yaitu Kode Etik Profesi
Akuntan Publik, Kerangka untuk Perikatan Asurans, Standar Audit (SA),
Standar Pengendalian Mutu (SPM), dan Standar Perikatan Reviu (SPR)

Tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan menurut
Standar Auditing (SA) 300 yaitu auditor harus mengembangkan
suatu rencana audit yang harus mencangkup hal-hal sebagai berikut
(2019):
a. Sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang
direncanakan, yaitu pengidentifikasian dan penilaian
risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman
atas entitas dan lingkungannya
b. Sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan yang
direncanakan pada tingkat asersi, yaitu tanggapan auditor
terhadap risiko yang telah dinilai (SA 330).
c. Prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus
dilakukan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan
yang disyaratkan oleh SA.
Menurut Tuanakotta (2013) perencanaan audit terdiri dari empat
langkah berikut ini:
a. Memutuskan untuk menerima, melanjutkan, atau
menolak penugasan atau perikatan audit.
b. Merencanakan audit yaitu menentukan materialitas,
melakukan pertemuan dengan tim audit dalam rangka
perencanaan dan merumuskan strategi audit menyeluruh
c. Melaksanakan prosedur penilaian risiko
1. Menentukan dan menilai risiko bawaan
2. Menentukan dan menilai risiko pengendalian
3. Mengomunikasikan kelemahan dan kekurangan
yang ditemukan
d. Dokumentasikan temuan dan segala perubahan atas
rencana audit semula.

Berdasarkan tahap-tahap audit atas laporan keuangan, salah satu
tahap yang terpenting ialah melakukan perencanaan audit. Standar
Audit (SA) 300 menyatakan bahwa, perencanaan suatu audit
melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk
perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan
yang cukup bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam
beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut (SPAP SA 300,
2019):
a. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat
terhadap area yang penting dalam audit.
b. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah yang potensial secara tepat waktu.
c. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola
perikatan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
d. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan
tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon
risiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat
kepada mereka.
e. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan
penelaahan atas pekerjaan mereka.
f. Membantu, jika relevan, dalam pengoordinasian hasil pekerjaan
yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar.

Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi (2002),
dibagi menjadi empat tahap:
1. Penerimaan perikatan audit
2. Perencanaan audit
3. Pelaksanaan pengujian audit
4. Pelaporan audit
Tahapan-tahapan audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penerimaan perikatan audit, langkah awal pekerjaan audit
laporan keuangan adalah pengambilan keputusan untuk
menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau
untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien.
Tahap penerimaan perikatan audit yang dilakukan auditor
menempuh suatu proses yang meliputi evaluasi integritas
manajemen, identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa,
menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai
independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan
keseksamaan, serta membuat surat perikatan audit.
2. Perencanaan Audit, keberhasilan penyelesaian perikatan audit
sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat
auditor. Dalam perencanaan audit, seorang auditor dituntut
untuk memahami bisnis dan industri klien, serta memahami
pengendalian intern klien.
3. Pelaksanaan pengujian audit, pada langkah pelaksanaan
pengujian audit ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan.
Tujuan utama pelaksanaan pengujian audit untuk memperoleh
bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan
kewajaran laporan keuangan klien. Dalam tahap ini, langkah
awal yang dilakukan auditor adalah membuat program audit
yang digunakan untuk pengujian pengujian pengendalian intern
klien dan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Setelah
program audit selesai dilaksanakan, auditor melakukan evaluasi
dan menilai hasil dari pelaksanaan program audit tersebut yang
dituangkan dalam kertas kerja.
4. Pelaporan Audit, Pada langkah akhir pekerjaan audit atas
laporan keuangan berupa pelaporan audit, terdapat dua tahap
penting:
1). Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil
pengujian dan menarik simpulan,
2). menerbitkan laporan audit. Dari hasil pelaksanaan
pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor
menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan
pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Proses
ini sangat subyektif sifatnya, yang sangat tergantung pada
pertimbangan profesional auditor.

Tujuan audit laporan keuangan dibagi atas 2 yaitu:
1. Tujuan Umum
Menurut SA 200 IAPI, (2019), Tujuan suatu audit adalah
untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan
keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu
opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun,
dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka
pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal ini kerangka
bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan
keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan
berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan
auditor untuk merumuskan opini.
2. Tujuan Khusus
Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat
oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Asersi
(assertions) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di
dalam komponen laporan keuangan. Asersi manajemen yang
disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan
berdasarkan penggolongan besar berikut ini:
a. Keberadaan atau keterjadian (existence or accurrence),
Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan
dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal
tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi
selama periode tertentu.
b. Asersi kelengkapan (completeness), Asersi tentang
kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi
dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan
keuangan.
c. Asersi Hak dan Kewajiban (rights and obligation), Asersi ini
berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak
perusahaan dan hutang merupakan kewajiban perusahaan
pada tanggal tertentu.
d. Penilaian atau alokasi (valuation or allocation), Asersi ini
berhubungan dengan apakah komponen-komponen aset,
kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam
laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
e. Penyajian atau pengungkapan (presentation or disclosure)
Asersi ini berhubungan dengan apakah komponenkomponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan,
dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.

Arens (2015) menyatakan Audit laporan keuangan adalah suatu
bentuk pemberian jasa atestasi dimana auditor mengeluarkan laporan
tertulis yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan
keuangan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku.
Sedangkan menurut Boynton dan Johnson (2006) Audit laporan keuangan
berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang
penyajian entitas terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas
dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan
tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku, yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Menurut Jusup (2001) Subyek suatu audit laporan keuangan berupa
data akuntansi yang ada dalam buku, catatan, dan laporan keuangan dari
entitas yang diaudit. Kebanyakan bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi
auditor terdiri dari data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Asersiasersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang
menjadi perhatian utama auditor seringkali merupakan asersi tentang
transaksi-transaksi akuntansi dan kejadian akuntansi lainnya, serta saldo
rekening yang merupakan hasil dari transaksi dan kejadian tersebut. Selain
itu, kriteria yang ditetapkan untuk asersi akuntansi pada umumnya adalah
kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu
seorang akuntan pada suatu perusahaan tidak harus mengerti tentang
auditing, tetapi seorang auditor harus memahami tentang akuntansi.
Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting
lainnya, sedangkan auditing biasanya tidak menghasilkan data akuntansi,
melainkan meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan proses akuntansi
dengan cara melakukan penilaian secara kritis atas informasi tersebut dan
memberikan hasil penilaian kritis tersebut kepada pihak yang
berkepentingan. Auditing didasarkan pada asumsi bahwa data laporan
keuangan bisa diverifikasi. Data bisa diverifikasi apabila dua orang
berkualifikasi tertentu atau lebih melakukan pemeriksaan secara
independen satu dengan lainnya serta diperoleh kesimpulan yang sama
dari data yang diperiksanya. Dengan kata lain data dikatakan bisa
diverivikasi apabila pemeriksa bisa membuktikan tanpa keraguan bahwa
data benar atau salah. Auditor hanya membutuhkan dasar yang memadai
untuk menyatakan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan.
Dalam melakukan pemeriksaan, auditor mengumpulkan bukti untuk
menentukan validitas dan ketepatan perlakuan akuntansi atas transaksitransaksi dan saldo-saldo.
Audit laporan keuangan adalah jasa assurance yang paling umum
dilakukan oleh suatu KAP, dimana pada jasa ini auditor melakukan
evaluasi bukti tentang penyajian entitas terhadap laporan keuangan dan
menilai kewajaran atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar
akuntansi dan standar auditing yang berlaku

Menurut Undang-Undang Akuntan Publik (UU AP), Kantor Akuntan
Publik menyediakan berbagai jasa yaitu Jasa Asurans dan jasa non
asurans. Jasa asurans meliputi jasa audit, jasa review, dan jasa asurans
lainnya sedangkan jasa non asurans meliputi jasa perpajakan, jasa
konsultasi manajemen serta jasa akuntansi dan pembukuan.
Berikut merupakan aktivitas umum atau jasa-jasa audit Kantor Akuntan
Publik:
1. Jasa Asurans
Menurut UU AP (2011), Jasa asurans adalah jasa Akuntan Publik
yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil
evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan
berdasarkan suatu kriteria. Perikatan asurans berarti suatu perikatan
yang didalamnya seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang
dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang
dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil
pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan kriteria.
Selanjutnya jasa asurans ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1) Jasa Audit atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan
asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang
bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan
kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif.
Jenis audit ini meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi
bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang membuat
asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Berdasarkan audit
tersebut, KAP memberikan pernyataan pendapat “positif”
tentang apakah laporan tersebut telah menyajikan secara wajar
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informasi
keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan,
bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan keuangan yang
dilampirkan dalaam suatu laporan keuangan.
2) Jasa Reviu atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan jasa
asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang
bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan
kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyatan negative.
Jasa reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan dari
manajemen entitas serta analisis komparatif atas informasi
keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila
dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan
reviu adalah untuk memberikan “keyakinan negatif” sebagai
lawan dari pernyataan posotif yang diberikan pada suatu audit.
3) Jasa Asurans lainnya yaitu perikatan asurans selain jasa audit
atau riviu atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa
asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan
evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas
efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi
keuangan prospektif, penerbitan comfort letter untuk penawaran
umum. KAP memberikan jasa asurans lainnya yang biayanya
merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan, ini
dikarenakan para pemakai laporan keuangan membutuhkan
jaminan independen tentang informasi lainnya. Contohnya
yakni penjaminan mengenai pengendalian intern.
2. Jasa perpajakan
Kantor akuntan menyusun surat pemberitahuan pajak dari
perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan kliennya maupun
yang bukan. Selain itu banyak kantor akuntan yang mengurus pajak
tanah, pajak hadiah, perencanaan perpajakan dan lain-lain (konsultasi
pajak). Jasa tersebut memegang peranan penting penghasilan KAP,
karena dengan jasa tersebut KAP akan mendapatkan penghasilan
dengan proporsi yang lebih besar.
3. Konsultasi Manajemen
Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat
manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki
sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko,
teknologi informasi dan desain sistem e-commerce, uji tuntas merger
dan akuisisi, penilaian bisnis, serta konsultasi manfaat aktuaria.
4. Jasa akuntansi dan pembukuan
Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan
pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan. Ada kalanya
kantor akuntan tersebut juga menyelenggarakan audit setelah jasa
administrasi pembukuannya selesai, namun ada kalanya pula tugasnya
hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja tanpa
melaksanakan audit.

Kantor akuntan publik merupakan badan usaha yang sudah
memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi akuntan
publik memberikan jasa. Dalam memberikan jasa, Akuntan Publik harus
memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 bulan setelah izin
diterbitkan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam tempo
lebih dari 6 bulan akan dicabut izinnya. Menurut Undang-undang Nomer
5 (2011), Pasal 1 ayat 11 yaitu Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib
dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. Selanjutnya
pada Pasal 25 Ayat (2) yaitu Akuntan Publik dalam memberikan jasanya
wajib:
a. Melalui KAP
b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan
c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja
tersebut.
Menurut Undang-undang Nomer 5 Pasal 11, Izin Akuntan Publik
dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. Akuntan Publik meninggal dunia
b. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:
a. mengajukan permohonan pengunduran diri
b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin
c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih
d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
e. berada dalam pengampuan
f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau
pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan
izin Akuntan Publik.

Akuntan Publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa
akuntansinya sebagai seseorang yang profesional dan telah mempunyai
izin negara untuk melakukan tugasnya kepada perusahaan dengan bayaran
tertentu. Menurut IAPI (2019) Akuntan Publik adalah orang yang
memiliki izin akuntan publik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang
Nomer 5 pasal 6 (2011) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Untuk menjadi seorang Akuntan Publik harus memiliki
sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah
b. berpengalaman praktik memberikan jasa
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
izin Akuntan Publik
f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang
ditetapkan oleh Menteri, dan tidak berada dalam pengampuan.

1) Akuntan Publik Bersertifikat atau auditor independen yang
bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh
perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya.
2) Auditor Pemerintah (Government Auditor), adalah auditor yang bekerja
pada sektor-sektor pemerintahan. Contohnya di Indonesia terdapat
beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara
fungsional atas pengawasan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan
(BAPEKA) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), di Amerika Serikat sendiri terdapat General Accounting Office
(GAO).
3) Auditor Intern, yaitu auditor yang bekerja disuatu perusahaan untuk
melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, auditor
internal umumnya bertanggung jawab langsung pada presiden direktur,
pimpinan tertinggi diperusahaan atau bahkan kepada komite audit dari
dewan direksi.
4) Auditor Pajak, yaitu auditor yang melakukan audit pada para wajib
pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan
kewajiban perpajakan. Contohnya adalah Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPKA)

Jenis-jenis audit menurut Agoes (2012). Ditinjau dari luasnya
pemeriksaan audit bisa dibedakan atas:
1. General Audit (Pemeriksaan Umum) merupakan suatu pemeriksaan
umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang
independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan keseluruhan. Pemeriksaan
tersebut harus dilakukan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) dan memerhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah
disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus) merupakan suatu pemeriksaan
terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh
KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak
perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan
secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan oleh auditor
independen terbatas pada masalah tertentu yang diperiksa, oleh
karena itu prosedur audit yang dilakukan juga terbatas

Audit atau auditing merupakan suatu kegiatan pengumpulan dan
pemeriksaan bukti terkait suatu informasi berhubungan dengan laporan
keuangan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen
untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan
serta menjadi faktor pengambilan keputusan dalam perusahaan. Auditor
adalah orang yang mempunyai kualifikasi tertentu dalam melakukan
audit atas laporan keuangan dan kegiatan pada suatu perusahaan atau
organisasi.
Pengertian auditing menurut para ahli:
1. Menurut The American Accounting Association’s Committee on
Basic Auditing Concept (2001) Auditing adalah suatu proses yang
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan tersebut dengan keteria yang telah ditetapkan serta
menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
2. Menurut Mulyadi (2002) Auditing adalah suatu proses sistematik
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai
pernyataan-pernyatan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaitan antara
pernyatan tersebut dengan keteria yang telah ditetapkan dan
penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
3. Konrath (2002) menyatakan Auditing adalah suatu proses sistematis
yang secara objektif digunakan untuk mendapatkan dan
mengevaluasi bukti tentang asersi mengenai kegiatan dan kejadian
ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut
dan keteria yang telah ditetapkan dan melakukan komunikasi dari
hasilnya kepada yang berkepentingan.
4. Menurut Meisser (2003) Auditing adalah proses yang sistematik
dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian
ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan
keteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut
dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.
5. Arens dan Loebbecke (2003) menyatakan bahwa Auditing adalah
proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang
dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi.
6. Sawyer (2005) mengatakan Audit adalah sebuah penilaian yang
sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor (orang yang
melakukan audit) terhadap operasi dan control yang berbeda dalam
suatu organisasi.
7. Menurut PSAK-Tim sukses UKT Akuntansi (2006) Auditing adalah
suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi
tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian serta melihat
bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan
kenyataan dan melakukan kumunikasi dari hasilnya kepada yang
berkepentingan.
8. Arens, Beasly, dan Elder (2011) mengatakan bahwa auditing adalah
akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan
dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi serta keteria
yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang
kompeten dan independen.
9. Agoes (2012) menyatakan Auditing adalah suatu pemeriksaan yang
dilakukan secara kristis dan sistematis oleh pihak yang independen
terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak
manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya
dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut.
10. Whittington et.al (2012) menyatakan bahwa Audit adalah
pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan
public yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari
catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan
tersebut. Dengan mendapatkan pemahaman tentang pengendalian
internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati
aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan
melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti
yang dibutuhkan untuk menentukan apakah laporan keuangan
menyediakan dengan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi
keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.
11. Alvin et.al (2015). Audit adalah suatu proses mengumpulan dan
mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan
kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang
kompeten dan independen.

Menurut R.K. Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:
64-65) menekankan tiga jenis dari Independensi sebagai berikut:
1. Independensi Penyusunan Program (Programming Independence)
Programing Independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian
atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk
memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan
prosedur audit itu diterapkan..
2. Independensi Investigasi (Investigative Independence)
Investigative Indepenence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian
atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk
memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial
yang akan diperiksa. ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang
legitimate (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. Independensi Pelaporan (Reporting Independence)
Reporting Inedependence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian
atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk
menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian
rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.
Berdasarkan ketiga dimensi independensi tersebut di atas, Mautz dan Sharaf
mengembangkan petunjuk yang mengindikasikan apakah ada pelanggaran atas
independensi. Mautz dan Sharaf menyarankan:
a. Programing Independence
1) Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang
dimaksudkan untuk menghilangkan (eliminate) apapun dalam
audit.
2) Bebas dari intervensi apapun atau dari sikap tidak koperatif yang
berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
b. Investigative Independence
1) Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, dan sumber
informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan.
2) Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau
mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat
diterimanya suatu evidential metter (sesuatu yang mempunyai nilai
pembuktian).
c. Reporting Independence
1) Menghindari peraktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari
laporan formal dalam bentuk apapun.
2) Menghindari penggunaan Bahasa yang tidak jelas (kabur,smarsamar) baik yang disengaja maupun yang tidak dalam pernyataan
fakta.
Adapun jenis-jenis independensi lainnya menurut Hekinus Manao dkk
dalam filosofi auditing BPKP (2007) yaitu:
1.Independensi program
Independensi program adalah kebebasan auditor dari pengaruh dan
kendali pihak manapun termasuk kliennya, dalam penentuan sasaran dan
ruang lingkup pengujiannya, dalam hal penerapan prosedur audit yang
dipandang perlu, dan dalam hal ini pemilihan teknik audit yang hendak
digunakan. Independensi ini harus nyata pada seluruh tahap perencanaan
dengan upaya mencegahkeinginan manajemen klien yang cenderung
menghindari cakupan audit pada bidang-bidang yang sensitive atau hanya
menginginkan dilaksanakannya prosedur atau teknik pemeriksaan tertentu.
2.Independensi Investigasi
Independensi investigasi adalah kebebasan auditor dari pengaruh atau
kendali pihak lain., termasuk manajemen audit dalam melakukan aktivitas
pembuktian yang diperlukannya, termasuk dalam hal akses terhadap
semua sumber data atau informasi yang diperlukan, dukungan teknis dari
pihak audit dalam rangka pemeriksaan lapangan atau pengujian fisik, dan
pemerolehan keterangan dari setiap pejabat atau personel organisasi
3.Independensi Pelaporan
Independensi pelaporan dimaksudkan agar auditor memiliki kebebasan
tanpa pengaruh dan kendali klien atau pihak lain dalam mengemukakan
fakta yang telah diuji, atau dalam menetapkan judgement serta
simpulannya. Maupun dalam menyampaikan opini serta rekomendasinya.
Termasuk dalam hal ini adalah kebebasan dari pengaruh auditan dalam
pemilihan bahasa atau kata-kata, maupun urutan temuan sebagimana
hendak dimuat dalam laporan. Dengan demikian, harus ada jaminan penuh
bahwa klien tidak mempengaruhi materi laporan audit.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa setiap
auditor harus memelihara agar independensinya terjaga dan waspada terhadap
kemungkinan pengaruh pihak lain, teruama pihak klien yang berkepentingan untuk
mengarahkan tindakan-tindakan serta isi laporan audit agar sesuai dengan
kemauannya. (BPKP 2007)

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di
dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan
audit.
Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:40) independensi
adalah sebagai berikut :
“Independen artinya tidak mudah di pengaruhi, karena auditor
melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak
dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun”.
Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialih bahasakan
Amir Abadi Jusuf (2012:74) meyatakan bahwa :
”Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak
biasa dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, dan
penerbitan laporan audit”.
Sedangkan menurut Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta
(2011:64) menyatakan bahwa independensi yaitu:
“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah
pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan
keputusan”
Selanjutnya menurut Soekrisno Agoes (2012:34-35) pengertian independen
bagi akuntan publik (eksternal auditor dan internal auditor) dibagi menjadi 3 (tiga)
jenis independensi adalah sebagai berikut :
1. “Independence in fact (independensi dalam kenyataan/dalam
menjalankan tugasnya).
In fact, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam
menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga
integritas dan selalu mentaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan
publik, dan standar professional akuntan publik. Jika tidak demikian,
akuntan publik in fact tidak independen. In fact internal auditor bisa
independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik
internal auditor dan jasa professional practice framewrok of internal
auditor, jika tidak demikian internal audior in fact tidak independen.
2. Independence in appearance (independensi dilihat dari penampilannya
di struktur organisasi perusahaan).
In appearance, akuntan publik adalah independen karena merupakan
pihak luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen
karena merupakan pegawai perusahaan.
3. Independence in mind (independensi dalam pikiran).
In mind, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang
memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit
adjusment yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan
findings tersebut untuk memeras auditee walaupun baru pikiran, belum
dilaksanakan. In mind auditor sudah kehilangan independensinya. Hal
ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa
independensi merupakan salah satu komponen yang harus dijaga atau dipertahankan
oleh akuntan publik. Independensi dimaksudkan seorang auditor mempunyai
kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan
pihak luar terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi bertujuan untuk
menambah kreedibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika
akuntan tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan
tambahan apapun

Sebenarnya penyusunan suatu kriteria khusus yang dapat dipakai oleh
semua perusahaan dalam memilih KAP adalah sulit. Masing-masing perusahaan
memiliki kriteria yang berbeda-beda yang didasarkan pada kebutuhannya. Tetapi ada
faktor penting yang umumnya bias digunakan untuk memilih kantor akuntan yang
baik.
Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan terhadap
Kantor Akuntan Publik, dapat diperkirakan apa yang menjadi keinginan perusahaan
terhadap akuntan publik, agar hubungan kerja antara klien dan akuntan publik terus
berlanjut.
Menurut Agus Muhammad (1989) faktor-faktor yang mempengaruhi
perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut :
1. Reputasi Kantor Akuntan
Biasanya, para pemakai laporan keuangan akan segera mengenal
bahwa suatu kantor akuntan yang dipilih memang benar-benar
mempunyai kecakapan yang cukup dan integritas yang tinggi
memberikan jaminan kepada para baner yang eksekutif lembaga
keuangan lainnya, atau calon investor untuk bahan masukan kepada
mereka sebelum suatu keputusan dikeluarkan.
2. Kualitas Personel yang Ditugaskan
Kualitas personel yang ditugaskan untuk menyelesaian pekerjaan di
suatu perusahaan merupakan faktor yang paling penting. Latar
belakang pendidikan dan pengalaman sebelumnya individu-individu
tersebut merupakan unsur penting dalam proses penilaian.
3. Macam Jasa yang ditawarkan
Selain memberikan jasa audit yang berkaitan dengan pemeriksaan atas
kewajaran laporan keuangan yang telah disusun pihak manajemen
perusahaan, akuntan publik juga dapat memberikan jasa-jasa lainnya
pada perusahaan. Macam-macam jasa tersebut antara lain meliputi
konsultasi manajemen, konsultasi pajak, pelayanan akuntansi dan
pelayanan akuntansi pembukuan. Oleh sebab itu, pemilikan suatu
kantor akuntan yang mau memberikan pelayanan jasa untuk keperluan
sekarang dan dimasa yang akan datang mungkin merupakan salah satu
faktor yang perlu dipertimbangkan.
5. Keahlian Dalam Industri Tertentu
Suatu kantor akuntan yang memiliki keahlian khusus dalam bidang
industri tertentu, akan lebih mampu untuk memberikan jasa yang lebih
baik dibandingkan kantor lain yang belum pernah sama sekali
menangani bidang tersebut. Pengalaman dalam bidang khusus tersebut
akan meningkatkan efisiensi pelayanan atas jasa yang diberikan. Hal ini
juga akan meningkatkan jaminan bahwa perusahaan akan mendapatkan
kualitas jasa yang lebih baik terutama dalam kenaikan saran-saran
perbaikan sistem pengendalian intern perusahaan.
6. Sikap Bebas Tidak Memihak
Sikap independen atau sering kita artikan sebagai suatu sikap bebas
tidak memihak merupakan salah satu faktor lain yang tidak boleh kita
tinggalkan dalam proses pemilihan ini. Adanya hubungan bisnis antara
kantor akuntan dengan pegawai, direktur, pemegang saham utama dari
perusahaan yang akan diperiksa kadang-kadang menimbulkan kerugian
piak luar mengenai sikap bebas kantor akuntan tersebut. sikap bebas
tidak memihak (independen) ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai
berikut :
a. Independen dalam kenyataan
Artinya auditor mempertahankan sikap bebas tidak memihak dalam
melaksanakan pekerjaannya,
b. Independen dalam penampilan
Artinya para pemakai menganggap auditor bertindak independen
dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya independensi
akuntan publik, diharapkan akan menghasilkan hasil pemeriksaan
atas kewajaran laporan keuangan yang dapat menimbulkan
keercayaan semua pihak yang berkepentingan dalam laporan
keuangan tersebut. Menurut Mulyadi (1992:36) tanpa adanya
jaminan independensi yang objektif dari profesi akuntan publik,
masyarakat akan meragukan pendapat yang diberikan atas
kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya.
7. Tarif jasa yang diberikan
Tarif jasa yang dimaksud adalah honorarium yang diterima akuntan
publik atas jasa audit yang diberikan atau yang biasa disebut audit
fee. Tarif akuntan publik yang lebih rendah akan mempengaruhi
penilaian perusahaan terhadap KAP. Hal ini sesuai dengan konsep
produksi yang dinyatakan oleh Kotler (1992:24) bahwa para
langganan akan menyukai produk-produk yang tersedia secara luas
dan murah.
8. Kesulitan Keuangan
Scwatz dan Menon (1984) meneliti faktor kesulitan keuangan
sebagai pendorong perusahaan untuk berpindah auditor. Dalam
penelitian tersebut sampel yang di ambil dari perusahaan go public
di New York Stock Exchange (NYSE) dan American Stock Exchange
(AMSE) yang terancam bangkrut. Kelompok pengendali yang
digunakan dalam penelitian Scwatz dan Menon tersebut di atas
adlah perushaan yang sehat, sebanyak perusahaan yang terancam
bangkrut. Perusahaan tersebut mempunyai tendensi yang kuat untuk
berpindah auditor dibandingkan dengan perusahaan yang sehat.
9. Jarak Antara Kantor Akuntan Dengan Klien
Faktor jarak antara kantor akuntan dengan tempat perusahaan akan
mempengaruhi perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik.
Dalam hal ini apakah jarak yang jauh atau jarak yang dekat akan
berpengaruh terhadap kantor akuntan karena jarak satu lokasi
dengan lokasi lain yang berjauhan akkan membuat seseorang
enggan untuk mengunjungi atau untuk melakukan hubungan
tertentu dibandingkan dengan jarak yang berdekatan.
10. Pengalaman Kantor Akuntan di masa lalu
Pengalaman Kantor Akuntan akan memberikan jaminan bahwa
perusahaan akan mendapatkan kualitas jasa yang lebih baik
terutama dalam kaitan saran-saran perbaikan sistem pengendalian
internal perusahaan.
11. Hubungan Kantor Akuntan Publik Dengan Klien
Faktor hubungan kantor akuntan dengan perusahaan dengan
kliennya akan mempengaruhi perusahaan dalam memilih Kantor
Akuntan Publik. Hubungan klien dengan kantor akuntan merupakan
variabel yang berpengaruh terhadap Kantor Akuntan Publik.
12. Terlambat menyerahkan Laporan Hail Audit
Seringkali kantor akuntan sngat sibuk, tetapi tidak mau menambah
pegawai baru dengan alas an antara lain ingin untung lebih besar.
Penugasan tenaga yang ada seperti di paksakan seingga tidak cukup
waktu. Dalam keadaan seperti ini biasanya klien-klien kecil kurang
diperhatikan, akibatnya laporan akuntan atas laporan keuangan
terlambat diselesaikan diserahkan.
Pernyataan ini didukung leh Amin Wijaya Tunggal (1994:4) yang
dinyatakan sebagai berikut :
“Ketepatan waktu (Timeliness). Ini sebenarnya lebih dariada keinginan
suatu klien. Ia diharapkan sebagai suatu bagian yang normal dari jasa
akuntan. Sebab itu suatu keharusan bagi setiap akuntan. Akan tetapi
disayangkan, beberapa akuntan tidak dapat dapat menyelesaikan pekerjaan
pada saat diperlukan”.

Menurut Arens et al. (2012:32) kategori ukuran Kantor Akuntan Publik
adalah sebagai berikut :
1. Kantor Internasional Empat Besar. Keempat KAP terbesar di Amerika
Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “Big Four”.
Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan
seluruh dunia. Kantor “Big Four” mengaudit hampir semua perusahaan
besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga
perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor Nasional. Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional,
karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor
nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “Big Four” dan
bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap
kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan
karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional .
3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar. Terdapat kurang dari
200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian
hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien–klien dalam
jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa
cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam
radius yang lebih jauh.
4. Kantor Lokal Kecil. Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai
kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya
memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki
satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal
kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi
serta perpajakan bagi klien-kliennya.”
Sedangkan menurut Messier et al. (2014:41) kategori ukuran Kantor
Akuntan Publik adalah sebagai berikut :
“Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor
yang terbesar adalah kantor akuntan publik “Big 4”: Deloitte, Ernst &
Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.”
Pada Buku Direktori IAI (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang
beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu:
1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing.
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.
Dari beberapa kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori ukuran
KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf intenasional,
maka ukuran KAP dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. KAP Nasional yang berafiliasi denagan KAP Internasional big four,
yaitu KAP asing big four yang membuka KAP cabang di Indonesia
atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan
KAP asing big four, yakni Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan
Pricewaterhouse Coopers.
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional non big four,
yaitu KAP asing non big four yang membuka KAP cabang di Indonesia
atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan
KAP asing non big four, yakni Kreston International, PKF
International, dan sebagainya.
3. KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri,
terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka
cabang di kota-kota besar utama di Indonesia
4. KAP Regional dan Lokal Besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri
sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di
Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang
terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di
dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yang lainnya memiliki
beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar di
Indonesia.
5. KAP Lokal Kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka
cabang, dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesiona

Auditor independen atau auditor eksternal melaksanakan kegiatannya di
bawah suatu kantor akuntan publik.
Menurut Halim (2008:17-18), hierarki staff organisasi kantor akuntan publik
pada umumnya adalah sebagai berikut:
2. Partner, merupakan top legal client relantionship yang bertugas mereview pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui
masalah fee dan penagihannya, dan penanggungjawab atas segala hal
yang berkaitan dengan pekerjaan audit.
3. Manager, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien,
mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, mer-review lebih
rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas fee.
4. Akuntan senior, merupakan staf yang bertanggungjawab langsung
terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, dan mereview
pekerjaan para akuntan yunior yang dibawahinya.
5. Akuntan junior, merupakan staf pelaksana langsung dan
bertanggungjawab atas pekerjaan lapangan. Para yunior ini
penugasannya dapat berupa bagian-bagian dari pekerjaan audit, dan
bahkan bila memungkinkan memberikan pendapat atas bagian yang
diperiksa.
Dari pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa hirarki auditor di KAP
dalam hal penugasan audit sangat jelas dengan adanya tingkatan-tingkatan di dalam
KAP itu sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan
Publik pada pasal menyebutkan bahwa “Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah
badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-undang ini”.
Di Indonesia persyaratan untuk menjalankan praktik sebagai akuntan
publik yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.423/KMK.06/2002 tentang jasa Akuntan Publik
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.359/KMK.06/2003 dinyatakan tidak memadai lagi sehingga perlu
mengatur kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.01/2008 Bab
III (perizinan) pasal 5 persyaratan untuk menjadi akuntan publik adalah sebagai
berikut:
a. Memiliki nomor Registrasi Negara untuk Akuntan
b. Memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP)
yang diselenggarakan oleh IAPI.
c. Dalam hal tanggal kelulusan USAP sebagaimana dimaksud pada huruf b telah
melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti
program pendidikan berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh)
satuan kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir.
d. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling
sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan paling sedikit
500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan
audit umum, yang disahkan oleh pemimpin RekanKAP.
e. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
f. Memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).
g. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik; dan
h. Membuat surat permohonan, melengkapi formulir permohonan izin Akuntan
Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup
yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar
dengan menggunakan lampiran I sebagaimana terlampir dalam Peraturan
Menteri Keuangan ini

KAP boleh memiliki kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing
(KAPA) dan Organisasi Akuntan Asing (OAA) setelah mendapat persetujuan dari
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Di dalam dunia profesi akuntan
publik Indonesia dikenal KAP kelompok besar, yaitu 4 KAP yang berafiliasi dengan
KAPA BIG 4 (Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG International, Ernst & Young
Global Limited, dan PricewaterhouseCoopers) yang selanjutnya KAP tersebut juga
disebut BIG 4. Empat KAPA ini memiliki jaringan luas yang hampir ada disetiap
Negara, di Indonesia sendiri rata-rata perusahaan berskala besar diaudit oleh keempat
KAP ini. Selain keempat KAP ini sering disebut KAP Sedang dan KAP Kecil,
sebenarnya pengelompokan ini bersifat informal dan lebih banyak diukur bukan dari
jumlah penghasilannya tetapi dari jumlah auditornya Sedangkan Non-Big Four Firms
terdapat perusahaan lapis kedua yang disebut second-tier accounting firms yang
memiliki jaringan internasional, meskipun tidak cukup besar seperti jaringan Big
Four. Menurut Tuanakotta, yang termasuk pada second-tier accounting firms yaitu
BDO Seidmana, Grant Thornton, McGladrey & Pullen, dan Crowe Chizek.
Adityasih (2010) mengelompokkan KAP Indonesia berdasarkan jumlah
auditornya yaitu KAP BIG 4, KAP Menengah, dan KAP Kecil:
a. KAP BIG 4 (KAP First Tier) Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai
jumlah Profesional Staff diatas 400 orang yang terdiri dari
PricewaterhouseCooper, deloitte, KPMG, dan Ernst & Young. KAP tersebut
adalah KAP asing yang bekerjasama dengan KAP Indonesia berupa network
maupun asosiasi.
b. KAP Menengah (KAP Second Tier) Kelompok ini adalah KAP yang
mempunyai jumlah profesional staff antara 100-400 orang.
c. KAP kecil (KAP Third Tier) Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai
jumlah profesional staff dibawah 100 orang.
Berdasarkan direktori PPAJP Kementrian Keuangan RI tahun 2012 terdapat
387 KAP yang menyampaikan laporan tahunan. Di dalam laporan tahunannya KAP
wajib menyampaikan kegiatannya selama satu periode termasuk di dalamnya laporan
keuangan, kerjasama dengan KAPA dan OAA, jumlah klien, dan jumlah staff. Hasil
pengelompokan KAP berdasarkan jumlah professional staff sebagai berikut:
a. KAP First Tier Kelompok ini merupakan kelompok KAP yang memiliki
jumlah professional staff diatas 400 orang. KAP yang masuk dalam kelompok
ini berjumlah 4 yang semuanya merupakan kelompok KAP BIG 4.
b. KAP Second Tier Kelompok ini merupakan kelompok KAP yang memiliki
jumlah professional staff antara 100-400 orang, yang masuk dalam kelompok
ini berjumlah 13 KAP.
c. KAP Third Tier Kelompok ini merupakan kelompok KAP yang memiliki
jumlah professional staff dibawah 100 orang, yang masuk dalam kelompok ini
berjumlah 370 KAP. Terdiri dari 327 KAP dengan professional staff dibawah
25 orang, 32 KAP dengan professional staff antara 26-50 orang, dan 11 KAP
dengan professional staff antara 51-100 orang.

Menurut Andra (2012) dalam Firyana (2014) Pengertian Ukuran Kantor
Akuntan Publik adalah sebagai berikut :
“Ukuran KAP adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan besar
kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP dapat dikatakan besar
jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan klienya
perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga professional di atas
25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika
tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan klienya
perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang.”
Sedangkan menurut Arsih (2015) ukuran KAP adalah sebagai berikut:
“Ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya KAP, semakin besar KAP
maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan
mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk
meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya.”
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Ukuran Kantor
Akuntan Publik (KAP) adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan
suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan
perusahaan. Jika dihubungkan keberadaannya KAP yang ada di Indonesia, maka
ukuran KAP terbesar yakni KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yang tergolong
Big 4

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011, Kantor
Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik
yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan
penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan
program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa organisasi
yang dibentuk untuk memberikan jasa akuntansi professional termasuk audit, pada
umumnya didirikan sebagai kepemilikan pribadi atau persekutuan.

Terdapat beberapa alasan secara logis yang bisa diungkapkan untuk
menjelaskan peranan hubungan klien dan KAP tersebut menurut Flint (1988) dalam
Wijayanti (2010:2) dalam Finna Fauzia Atika (2018) diantaranya adalah sebagai
berikut:
a. Klien dan KAP menjalin hubungan yang lama;
Maka klien bisa memahami dengan baik karakteristik auditor yang
ditugaskan oleh KAP. Klien yang bisa memahami dengan baik
kepribadian maupun karakteristik dari auditor, maka klien akan mampu
melakukan berbagai bentuk pendekatan kepada auditor, sehingga klien
bisa mempengaruhi auditor atas hasil audit yang dilakukan.
b. Auditor yang ditugaskan KAP telah lama menjalin hubungan dengan
klien;
Maka terdapat interaksi yang semakin kuat bahkan di luar jasa audit
KAP. Jalinan atau hubungan yang semakin intensif antara klien dan
auditor, maka tingkat ketergantungan auditor terhadap klien semakin
besar. Kondisi seperti ini menjadi kekuatan penawaran bagi klien untuk
bisa mendesak auditor baik secara langsung atau tidak langsung,
sehingga bisa mempengaruhi hasil audit yang dilakukan.
c. Auditor menjalin hubungan yang lama dengan KAP;
Maka akan terdapat ikatan emosional yang semakin kuat antara auditor
dan klien. Ketika terdapat ikatan emosional, maka auditor secara mental
ikut memikirkan nasib klien sebagai dampak dari hasil audit yang
dilakukan. Dalam situasi demikian, maka penilaian auditor tidak
obyektif atas hasil audit karena mempertimbangkan nasib klien jika hasil
auditor dinilai merugikan klien.
Menurut Ruchjat Kosasih (2010:47-48) ada empat jenis risiko yang dapat
merusak independensi akuntan publik , yaitu :
a. Self interest risk, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat
dari keterlibatan keuangan klien.
b. Self review risk, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan
penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang
dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang
mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi
informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa
keyakinan.
c. Advocacy risk, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi
terlalu erat kaitanya dengan kepentingan klien.
d. Client influence risk, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai
hubungan erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi
yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramahtamahan
(familiarity) yang berlebihan dengan klien.
Menurut Johnson et.al (2002), telah mengembangkan model masa perikatan
audit (tenure) dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang
disajikan oleh Johnson et.al (2002), dalam penelitian ini dijadikan sebagai faktorfaktor masa perikatan audit tenure, yaitu :
“1. Audit firm tenure
a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. Audit partner tenure
a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
b. Lamanya partner melakukan pergantiandalam pekerjaan audit”.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tenure
kantor akuntan publik menunjukan lama hubungan kinerja terhadap kliennya dalam
melaksanakan kegiatan audit. Yang mengatur pemberian jasa audit atas laporan
keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima)
tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun
bertutut-turut

Di Indonesia, masalah kerja auditor dengan klien sudah diatur pada pasal 3
dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.
Peraturan menteri tersebut membatasi masa kerja Auditor paling lama untuk 3 (tiga)
tahun berturut-turut untuk klien yang sama, sedangkan untuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut. Pembatasan ini agar jarak antara
auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbulkan skandal
akuntansi yang akan mempengaruhi sikap independensi (Tuanakotta, 2011). Untuk
mengetahui lama hubungan auditor dengan klien digunakan indikator “lama
mengaudit klien”.
Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang bertentangan
mengenai lamanya hubungan dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Kasidi
(2007) bahwa lamanya hubungan audit antara auditor yang mengaudit dengan klien
yang diaudit tidak mempengaruhi independensi auditor. Pada temuan ini mengartikan
bahwa lamanya hubungan antara auditor dengan klien tidak mempengaruhi
independensi sehingga kualitas audit tetap terjaga. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Yuvisa, Rohman, Handayani (2008) menemukan bahwa lamanya
hubungan keterikatan antara auditor dengan klien (Auditor Tenure) dapat semakin
mempererat hubungan antara auditor dengan pihak klien. Hubungan yang terjalin
lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas
akan kinerja yang dilakukannya, melakukan prosedur audit yang kurang tegas, dan
ketergantungan atas penyataan manajemen, yang menjadikan kualitas audit menurun

Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang Audit Tenure adalah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KMK.06/2002, yang
mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas
dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan
oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa jangka waktu
di Indonesia ketentuannya telah dimuat dalam Peraturan Menteri Keuagan

Menurut Johnson et.al (2002) Audit Tenure adalah sebagai berikut:
“Tenure KAP adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP
dengan auditee yang sama”.
Tenure KAP diukur dengan menghitung tahun dimana KAP yang sama
telah melakukan prikatan dengan auditee dalam batas regulasi yang telah
ditentukan oleh pemerintah. Masa perikatan audit dibagi menjadi tiga
kategori. Kategori pertama adalah pendek, yaitu satu sampai tiga tahun,
kategori kedua adalah medium atau sedang yang panjang perikatannya
empat sampai delapan tahun dan kategori ketiga adalah panjang, yaitu lebih
dari delapan tahun.
Rick hayes et al (2005:51) menyatakan bahwa :
“Salah satu ciri dari panjang masa audit (Audit Tenure) adalah keterlibatan
tahun pertama audit masa Audit Tenure pendek dianggap kurang
menyeluruh (kurang mendalam) karena hal ini membutuhkan waktu
beberapa waktu untuk mengidentifikasi semua risiko audit potensial untuk
klient baru, sehingga mengurangi kualitas audit”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa Audit
Tenure adalah masa perikatan antara suatu Kantor Akuntan Publik dengan klien
terkait jasa audit yang disepakati

Terdapat faktor-faktor penentu besarnya biaya audit. Dalam faktor tersebut
sangat memengaruhi biaya audit pada seorang auditor. Menurut Abdul Halim
(2008:107) ada tiga faktor dominan yang menentukan besarnya Audit Fee, yaitu
sebagai berikut :
1. Karakteristik Keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva,
modal, dan lain-lain.
2. Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lainlain.
3. Kegiatan Eksternal Auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi
dengan internal auditor dan lain-lain.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa faktor-faktor
tersebut sangat mendukung untuk menentukan besarnya pembayaran biaya audit.
Misalkan jika seorang auditor memiliki pengalaman yang banyak diantara auditor
yang lain maka kemungkinan auditor tersebut akan menerima biaya atau Audit Fee
sesuai dengan kualitas audit yang dihasilkan auditor tersebu

Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan,
praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai.
Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang
satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode
etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika
profesi dapat terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan (Standar
Profesional Akuntan Publik Seksi 240.1).
Ancaman tergantung dari beberapa faktor, seperti besaran imbalan jasa
profesional yang diusulkan, serta jenis dan lingkup jasa professional yang diberikan.
Sehubungan dengan potensi ancaman tersebut, pencegahan yang tepat harus
dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut antara lain :
a. Membuat klien menyadari persyaratan dan kondisi perikatan, terutama dasar
penentuan imbalan jasa profesional, serta jenis dan lingkup jasa professional yang
diberikan.
b. Mengalokasikan waktu yang memadai dan menggunakan staf yang kompeten
dalam perikatan tersebut (Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.1)
Imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen telah digunakan secara luas
untuk jasa profesional tertentu selain jasa asuansi. Namun demikian, dalam situasi
tertentu imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen dapat menimbulkan
ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, yaitu ancaman
kepentingan pribadi terhadap objektivitas. Signifikansi ancaman tersebut akan
tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut :
a. Sifat perikatan;
b. Rentang besaran imbalan jasa profesional yang dimungkinkan;
c. Dasar penetapan besaran imbalan jasa profesional;
d. Ada tidaknya penelaahan hasil pekerjaan oleh pihak ketiga yang independen
(Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.3).
Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan jika ancaman tersebut
merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka
pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan
ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan
tersebut anatara lain :
a. Perjanjian tertulis dengan klien yang dibuat di muka mengenai dasar penentuan
imbalan jasa profesional.
b. Pengungkapan kepada pihak pengguna hasil pekerjaan praktisi mengenai dasar
penentuan imbalan jasa profesional.
c. Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.
d. Penelahaan oleh pihak ketiga yang objektif terhadap hasil pekerjaan praktisi
(Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.4)
Dalam situasi tertentu, seorang praktisi dapat menerima imbalan jasa
profesional rujukan atau komisi (Fee Referal) yang terkait dengan diterimanya suatu
perikatan. Apabila praktisi tidak memberikan jasa profesional tertentu yang
dibutuhkan, maka imbalan jasa dapat diterima oleh praktisi tersebut sehubungan
dengan penujukan klien yang berkelanjutan (continuing client) tersebut kepada
tenaga ahli atau praktisi yang lain. Praktisi dapat menerima komisi dari pihak ketiga
sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien. Penerimaan imbalan
jasa profesional rujukan atau komisi tersebut dapat menimbulkan ancaman
kepentingan pribadi terhadap objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan
kehati-hatian profesional (Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.5).
Setiap praktisi tidak boleh membayar atau menerima imbalan jasa
profesional rujukan atau komisi, kecuali jika praktisi telah menerapkan pencegahan
yang tepat untuk mengurangi ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat
diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain :
a. Mengungkapkan kepada klien mengenai perjanjian pembayaran atau penerimaan
imbalan jasa profesional rujukan kepada praktisi lain atas suatu perikatan.
b. Memperoleh persetujuan di muka dari klien mengenai penerimaan komisi dari
pihak ketiga atas penjualan barang atau jasa kepada klien (Standar Profesional
Akuntan Publik Seksi 240.7)

Menurut Sukrisno Agoes (2012:54) ada beberapa Fee di luar Fee utama
diterima seorang auditor asalkan Fee tersebut tidak mengurangi independensi auditor,
di antaranya yaitu:
A. Komisi
Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk
lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain
untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain.
B. Fee Referal
Fee referal adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama
penyedia jasa profesional akuntan publik.
Sedangkan Mulyadi (2008:65) membedakan antara komisi dan fee referal
sebagai berikut :
A. Komisi
Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk
lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk
memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak
diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila
pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.
B. Fee Referal (Rujukan)
Fee Referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima
kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.Fee Referal
(rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa selain biaya
audit terdapat juga biaya lainnya. Berdasarkan biaya lainnya yang telah dikemukakan
di atas, maka seorang auditor bisa mendapatkan biaya lain di luar biaya utama.
Dengan adanya biaya lain ini maka diharapkan sikap independensi dari seorang
auditor terjaga, sehingga klien atau pihak lain yang berkepentingan percaya kepada
KAP dan auditor tersebut.

Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia
Nomor : KEP.024/IAPI/VII/2008 mengenai panduan penetapan imbal jasa (fee) audit
adalah sebagai berikut :
“ 1. Prinsip dasar dalam menetapkan imbal jasa:
a. Kebutuhan klien;
b. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties);
c. Tingkat keahlian (level of expertise) dan tanggung jawab yang
melekat pada pekerja yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas
pekerjaan;
d. Independensi;
e. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh
anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan
f. Basis penetapan fee yang disepakat.
2. Penetepan tarif imbal jasa
a. Tarif imbal jasa (charge-out rate) harus menggambarkan remunerasi
yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan
kualifikasi dan pengalaman masing-masing;
b. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
– Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang
kompeten dan berkeahlian;
– Imbalan lain diluar gaji;
– Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan
pengembangan staf, serta riset dan pengembangan;
– Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (project chargeout
time) untuk staf profesional dan staf pendukung; dan
– Marjin laba yang pantas
c. Tarif imbal jasa per-jam (hourly charge-out rates) yang ditetapkan
berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staf atau
untuk setiap kelompok staf (junior, senior, supervisor, manajer) dan
partner. “
Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia
PP No.2/IAPI/III/2016 mengenai panduan penetapan imbal jasa (fee) audit adalah
sebagai berikut :
 Prinsip Dasar
1. Dalam menetapkan imbalan jasa audit, Anggota harus mempertimbangkan:
a. Kebutuhan klien dan ruang lingkup perkejaan;
b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit;
c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties);
d. Tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat
pada pekerjaan yang dilakukan;
e. Tingkat kompleksitas pekerjaan;
f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif
digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan;
g. Sistem Pengendalian Mutu Kantor; dan
h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.
2. Imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk
menyelesaikan pekerjaan dan banyaknya staf yang dilibatkan pada berbagai
tingkatan atau sesuai dengan ruang lingkup dan kompleksitas penugasan, nilai
jasa yang diberikan bagi klien atau bagi Kantor Akuntan Publik yang
bersangkutan.
a. Dalam hal imbalan jasa tidak dikaitkan dengan banyaknya waktu
pekerjaan, Anggota harus menyampajkan Surat Perikatan (Engagement
Letter) yang setidaknya memuat:
 Tujuan lingkup pekerjaan serta pendekatan dan metodologinya; dan
 Basis penetapan dan besaran imbalan jasa (atau estimasi besaran
imbalan jasa) serta cara dan/atau termin pembayarannya.
b. Anggota agar selalu:
 Memelihara dokumentasi lengkap mengenai proses perhitungan dan
penentuan imbalan jasa; dan
 Menjaga agar basis pengenaan imbalan jasa yang disepakati konsisten
dengan praktik yang lazim berlaku.
3. Imbalan jasa audit harus mencerminkan secara wajar pekerjaan yang
dilakukan untuk klien dan seluruh faktor yang dikemukakan dalam Paragraf 4
diatas (Dalam hal ini Anggota harus memperhatikan Kode Etik yang mengatur
mengenai Independensi). Anggota tidak diperkenankan menetapkan imbalan
jasa berbasis kontinjensi baik langsung atau tidak langsung.
4. Sebelum perikatan disepakati, Anggota sudah harus menjelaskan kepada
klien, basis pengenaan imbalan jasa, cara dan termin pembayaran, dan total
imbalan jasa yang akan dikenakan.
5. Dalam hal kemungkinan besar imbalan jasa akan meningkat secara substansial
di masa datang, klien harus sudah diberitahukan sebelumnya dan alasan
kenaikan imbalan jasa.
6. Imbalan jasa atas pekerjaan pertama yang diberikan kepada klien tidak boleh
didiskon sebagai imbalan jasa perkenalan, dengan maksud untuk mengenakan
imbalan jasa lebih tinggi atau pemberian jasa lainnya di masa datang.
7. Anggota harus dapat menunjukkan bahwa pekerjaannya dilakukan secara
profesional dan memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan, dan
memenuhi kebutuhan klien.
8. Anggota dimungkinkan untuk mengenakan imbalan jasa minimum sepanjang
imbalan jasa tersebut menutupi biaya pokok jasa dan tidak mengurangi
kecukupan prosedur dalam pelaksanaan audit sesuai SPAP dan Kode Etik.
9. Untuk mempertahankan independensinya, Anggota sudah harus menerima
imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya,
sebelum memulai pekerjaan untuk periode berikutnya.
10. Anggota yang imbalan jasanya belum dibayar boleh menahan dokumen
tertentu milik klien yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan
boleh menolak untuk meneruskan informasi yang dimilikinya kepada klien,
pihak lain, atau auditor/akuntan penerus sebelum imbalan jasanya dibayar.
11. Anggota tidak diperkenankan menerima perikatan apabila klien belum
membayar lunas kewajiban kepada auditor terdahulu.
 Penetapan Tarif Imbalan Jasa
12. Tarif imbalan jasa (charge out rate) harus menggambarkan remunerasi yang
pantas bagi Anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualitikasi dan
pengalarnan masing masing.
13. Tarif imbalan jasa harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
a. Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten
dan berkeahlian;
b. Imbalan lain diluar gaji;
c. Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan
pengembangan akuntan publik beserta staf, serta riset dan pengembangan;
d. Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (projected charge-out
time) untuk akuntan publik, staf profesional dan staf pendukung; dan
e. Marjin laba yang pantas.
 Pencatatan Waktu
14. Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan time sheet yang sesuai
perlu dilakukan secara teratur untuk dapat menghitung imbalan jasa secara
akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga eflsiensi dan efektifltas
pekerjaan. Time sheet sekaligus berfungsi sebagaj kartu kendali staf dan dasar
dari pengukuran kinerja.
 Penagihan Bertahap
15. Praktik yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas
pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan. Penagihan
harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu

Menurut Sukrisno Agoes (2012:18) Audit Fee adalah sebagai berikut:
“Besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa
yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa
tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan
professional lainnya.”
Indikator dari fee audit dapat di ukur dari:
1. Besaran fee bergantung pada resiko penugasan
Sebagai sebuah profesi yang beresiko terhadap pertanggung jawaban
kerjaannya maka resiko penugasan menjadi pertimbangan besar
kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan.
2. Besaran fee bergantung Kompleksitas jasa yang diberikan
Semakin sulit tugas audit yang diberikan, maka akan semakin besar
pula biaya yang dikeluarkan oleh sebuah audit.
3. Besaran fee bergantung pada Tingkat keahlian
Tingkat keahlian yang yang diperlukan untuk melaksanakan jasa
tersebut.
4. Besaran fee bergantung pada struktur biaya KAP
Sebagai sebuah bidang ahli yang sejajar dengan profesi khusus
lainnya, pertimbangan nilai seorang auditor akan disesuaikan dengan
profesi khusus lainnya.
Dalam Jurnal JAAI Vol 12. 2 Desember 2008 dalam Y.Putri 2016. Iskak
mendefinisikan Audit Fee sebagai berikut:
“Audit Fee adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada
perusahaan auduitee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap
laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP
berdasarkan biaya perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri
dari biaya langsung dan tidak langsung”
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa yang
dimaksud Audit Fee ialah besaran biaya audit yang bergantung pada risiko
penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan jasa tersebut

Menurut Arens et.al (2011:19) jenis-jenis auditor adalah sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan
historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka,
kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan
serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil.
b. Auditor Internal Pemerintah
Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melayani
kebutuhan pemerintah.
c. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan badan yang
didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia.
d. Auditor Pajak
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk
memberlakukan peraturan pajak salah satu utama Ditjen Pajak adalah
mengaudit SPT wajib pajak untuk memberlakukan apakah SPT itu
adalah untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni
bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaaan ini
disebut auditor pajak.
e. Auditor Internal
Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit
bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR.
Sedangkan menurut Mulyadi (2003:29) jenis-jenis auditor adalah sebagai
berikut :
“Orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokan
menjadi tiga golongan yaitu:
1. Auditor Independen
2. Auditor Pemerintah
3. Audit Intern”.
Jenis-jenis auditor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Auditor Independen.
Yang dimaksud dengan Audit Independen yaitu sebagai berikut:
“Audit independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya
kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan
keuangan yang dibuat oleh kliennya”.
Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai
informasi keuangan seperti: kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan
instansi pemerintahan (terutama instansi pajak).
Pihak yang memanfaatkan jasa auditor independen terutama adalah pihak
selain kliennya. Oleh karena itu, independensi auditor dalam melaksanakan keahlian
merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut dibayarkan oleh klien karena
jasa yang diberikan tersebut.
Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang
praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor
harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan
dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban
mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaankeadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya.
2. Auditor Pemerintah
Yang dimaksud dengan Auditor Pemerintah yaitu sebagai berikut :
“Auditor Pemerintah adalah audit professional yang bekerja di instansi
pemerintah yang bekerja di instansi pemerintahan yang tugas pokoknya
melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh
unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban
keuangan yang ditujukan pada pemerintah”.
Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah,
namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), serta instansi pajak.
3. Auditor Intern
Auditor Intern bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi
kepentingan manajemen perusahaan, seperti halnya auditor pemerintah bagi
pemerintah. Yang dimaksud dengan Auditor intern yaitu sebagai berikut:
“Auditor intern adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan
negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan
efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan
informasi yang dihasilakn oleh berbagai bagian organisasi”.
Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa pada umumnya
pemakai jasa auditor adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, audit intern harus berada di luar fungsi lini
suatu organisasi, tetapi tidak lepas dari hubungan bawahan atasan seperti hubungan
lainnya. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen
untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
Kebutuhan akan adanya audit internal di dalam suatu perusahaan semakin
meningkat sejalan dengan meningkat operasi perusahaan. Pentingnya audit internal
sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan bertambah kompleknya sistem
akuntansi. Dengan semakin besarnya organisasi perusahaan, untuk itu diperlunya
pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang ini diperlukan karena tidak
mungkin semua wewenang dan berbagai departemen, bagian seksi, ataupun satuan
organisasi lainnya berada dan dipegang oleh satu orang . mengingat akan hal tersebut,
maka diperlukan adanya bagian yang disebut dengan audit internal. (Sumaryatir,
2006)

Menurut Sukrisno Agoes (2012) jenis-jenis audit adalah sebagai berikut :
1. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
a. Pemeriksaan Umum
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan
oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan.
b. Pemeriksaan Khusus
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang
dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir
pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap
kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
a. Manajemen Audit
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan,
termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah
ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan
operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan
ekonomis.
b. Pemeriksaan ketaatan
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan
sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang
berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan
(manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal
(Pemerintah, Bapepam-LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal
Pajak, dan lain-lain).
c. Pemeriksaan Intern, Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian
internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan
catatan akuntansi, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen
yang telah ditentukan.
d. Computer Audit
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data
akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing
(EDP) System.
Sedangkan menurut Elder, Beasley dan Arens, yang dialih bahasakan oleh
Jusuf (2012:6) jenis-jenis audit adalah sebagai berikut :
Audit Laporan Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh data
mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat
memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum (GAAP).
1. Audit Kepatuhan
Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa
bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi
suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan peraturan
tertentu.
2. Audit operasional
Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi
bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas
dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.”
Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari berbagai jenis
audit yang dilakuan kecuali laporan audit keuangan, keseluruhan audit memiliki
tujuan yang (hampir) sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoperasikan
perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi proses
dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK).

Proses auditing dilakukan berdasarkan standar auditing yang berlaku umum.
Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung
jawab profesionalnya. Seorang auditor professional dalam melaksanakan audit,
memiliki tujuan tersendiri.
Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) tujuan audit adalah
sebagai berikut :
“Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah
untuk menyatakan pendapat atas kewajaran. Dalam semua hal yang
material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan sarana
bagi auditor yang menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan
mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapatnya. Baik
dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak
memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah
dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia
mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya, laporan
keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan
menunjukkan keadaan-keadaan yang dalam prinsip tersebut tidak secara
konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan
dihubungkan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode
sebelumnya”.
Sedangkan menurut Alvin A. Arens (2012:104) berdasarkan seksi PSA 02
(SA 110) tujuan audit adalah sebagai berikut:
“Tujuan umum audit atas laporan keuangan oleh auditor independen
merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut telah
disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan,
hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia”.
Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak
mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka
auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada pengguna laporan
keuangan melalui laporan auditnya.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa auditing
dilakukan oleh para Auditor yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan
keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan
berlaku secara umun.

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka semua tahap kegiatan yang akan dilaksanakan
harus direncanakan, dianalisa dan teliti secara seksama telebih dahulu oleh mereka
yang bertanggung jawab.
Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada
perusahaan, maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajemen
semakin bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu yang
dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksankannya. Salah
satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama manajemen, fungsi pengawasan
dan pengendalian adalah aktivitas audit.
Pengertian Audit menurut Arens Alvin., Mark S. Beasley dan Randal J.
Elder (2011:4) adalah sebagai berikut :
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information
to determine and report on degree of correspondence between the
information and established criteria. Auditing should be done by a
competent, independent person”.
Sedangkan pengertian Audit menurut Sukrisno Agoes (2012:3) secara
umum yaitu:
“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah
disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti
pendukung dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut.”
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa audit
merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak kompeten dan independen
terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajamen dengan mengumpulkan
catatan pembukuan serta bukti pendukung dengan tujuan memberikan pendapat
mengenai kewajaran atas laporan keuangan. Proses pelaksanaan audit tidak biasa
dilakukan oleh sembarang orang, auditor harus mempunyai latar belakang pendidikan
dan pengetahuan yang memadai sehubungan dengan pelaksaan audit. Selain itu
auditor harus bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menjalankan kode etik profesi

Baik buruknya kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor
disebabkan oleh beberapa faktor. Kualitas audit yang baik adalah
dimana auditor berhasil untuk menemukan dan menganalisis salah saji
material yang terdapat pada keuangan perusahaan. Kualitas audit tiap
negara tentunya memiliki perbedaan diikuti juga dengan peraturan yang
berbeda – beda mengenai jasa audit.
Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang serumpun dimana
diantara keduanya memiliki beberapa kesamaan mengenai kepedulian
terhadap kewajiban rotasi audit sehingga kedua negara tersebut
mengeluarkan kebijakan mengenai aturan rotasi wajib audit. Tidak
menutup kemungkinan dengan adanya perbedaan lamanya kebijakan
tersebut di Indonesia dengan Malaysia memiliki kualitas audit yang
berbeda.
Dengan adanya perbedaan dari segi lamanya kebijakan seperti
rotasi audit dapat menyebabkan adanya perbedaan kualitas audit antara
Indonesia dengan Malaysia. Jika melihat dari sisi audit fee berdasarkan
penelitian komparatif yang dilakukan Chintya (2015) maka Indonesia
lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Hal tersebut diketahui dari
penentuan audit fee pada laporan keuangan perusahaan Malaysia dan
Indonesia. Data penentuan audit fee di Indonesia berupa professional
fees dimana sudah terdapat campuran biaya konsultasi lainnya
sedangkan, Malaysia berupa audit remuneration yang menggambarkan
audit fee sebenarnya. Perbedaan tersebut mengenai audit fee juga dapat
memengaruhi perbedaan kualitas audit di kedua negara

Berdasarkan pada upaya peningkatan kualitas audit, peraturan
yang mengatur mengenai kewajiban rotasi audit perlu untuk diuji dan
dibuktikan keefektifannya. Adanya beberapa pihak menyatakan bahwa
akan adanya peningkatan audit fee yang signifikan akibat terjadi rotasi
audit karena seakan auditor terus dihadapkan pada tahun awal dari
pelaksanaan jasa auditnya yang membutuhkan investasi sumber daya
untuk mempelajari sifat bisnis kliennya yang unik.
Kewajiban mengenai rotasi audit dalam perspektif teori agensi
dimana teori tersebut menggambarkan keberadaan perusahaan. Untuk
meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna laporan keuangan
maka perusahaan berusaha untuk bisa meningkatkan laporan keuangan
auditan yang berkualitas juga. Oleh karena itu, rotation mandatory audit
partner perlu untuk dilakukan agar kepercayaan pengguna laporan
keuangan meningkat.
Penelitian sebelumnya memberikan hasil rotasi audit berpengaruh
positif terhadap kualitas audit. Seperti pada penelitian Mgbame (2012),
Dianti (2014), Pratistha dan Widhiyani (2014), serta Kurniasih dan
Rohman (2014) menunjukkan bahwa rotasi audit berpengaruh positif
terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan
bahwa kebijakan mengenai rotasi audit memiliki efek yang baik
terhadap kualitas audit karena dapat memungkinkan untuk
mengembalikan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap
fungsi audit

Pada suatu perusahaan yang rasional, seorang manajer tersebut tidak
akan memilih auditor dengan kualitas audit yang tinggi serta audit fee
yang tinggi ketika, kondisi keuangan perusahaan tersebut sedang tidak
baik. Hal tersebut terjadi dengan adanya anggapan auditor yang
memiliki kualitas audit yang tinggi dapat mendeteksi salah saji material
pada kondisi perusahaan yang kurang baik lalu menyampaikannya
kepada pengguna laporan keuangan. Pada penelitian Fitriany, et al
(2013) menunjukkan hasil bahwa ketika auditor mendapatkan fee yang
rendah menyebabkan auditor memberikan peluang bagi manajemen
dalam melakukan manajemen laba sehingga laporan keuangan menjadi
bias, hal tersebut menunjukkan ketika audit fee yang rendah mengurangi
independensi auditor yang menyebabkan kualitas audit juga berkurang.
Sehingga, ketika auditor diberikan audit fee yang tinggi akan
memunculkan keinginan auditor untuk memberikan hasil kualitas audit
yang baik dan meningkatkan kualitas auditnya.
Audit fee yang didapat oleh akuntan publik dari kliennya
merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan publik
tersebut atau bisa jadi hanya sebagian kecil dari pendapatan kantor
akuntan publik. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh beberapa peneliti
dan mendapatkan hasil audit fee memiliki pengaruh positif terhadap
kualitas audit. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti
(2011), Kurniasih dan Rohman (2014), serta Pratistha dan Widhiyani
(2014) membuktikan audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas
audit. Apabila audit fee tinggi akan berpengaruh terhadap auditor dalam
meningkatkan kualitas auditnya. Audit fee yang diberikan selama satu
tahun serta estimasi biaya operasional yang dibutuhkan selama
pelaksanaan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit yang
dihasilkan.

Adanya isu antara auditor dengan klien yang terjadi, berdampak
pada kepercayaan publik mengenai profesi seorang auditor menjadi
berkurang. Pihak pengguna laporan keuangan menganggap bahwa
akuntan publik memiliki independensi yang cukup rendah ketika
memiliki perikatan audit dengan klien yang terlampau lama sehingga,
berkurangnya objektivitas seorang auditor pada saat mereka melakukan
penugasan audit kliennya.
Lamanya tenure yang terjadi dapat menimbulkan semakin eratnya
hubungan antara auditor dengan klien yang dapat memicu auditor untuk
harus mengikuti keinginan kliennya agar laporan keuangan tersebut
dinilai dengan pendapat auditor yang baik, hal tersebutlah yang akan
menurunkan sikap objektifitas seorang auditor dan karenanya auditor
harus tetap menjaga sikap skeptis pada dirinya.
Penelitian yang dilakukan oleh Al-Thuneibat (2011) mengenai
hubungan audit tenure dengan kualitas audit, kesimpulan yang dapat
diambil dari penelitiannya adalah audit tenure memiliki pengaruh
negatif terhadap kualitas audit. Apabila jumlah tahun tenure semakin
meningkat maka independensi auditor menurun dan kualitas audit juga
akan berkurang.
Didukung oleh penelitian Panjaitan (2014), Giri (2010), Mgbame
(2012), serta Paramita dan Latrini (2015) audit tenure berpengaruh
negatif terhadap kualitas audit. Dari beberapa hasil penelitian tersebut
maka peneliti menyimpulkan bahwa audit tenure yang berlangsung
dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan auditor akan
semakin percaya diri dengan pendekatan audit yang digunakan
sehingga, tidak adanya pengembangan strategi serta inovasi yang
dilakukan auditor untuk mencapai kualitas audit yang berkualitas.

Agar independensi akuntan publik dapat terlindungi, maka dari itu
di beberapa negara telah ditetapkan peraturan mengenai adanya rotasi
akuntan publik. Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk melakukan
rotasi akuntan publik yang diatur pada Sarbanes-Oxley Act. Peraturan
tersebut mewajibkan akuntan publik yang mengaudit kliennya di rotasi
setiap 7 (tujuh) tahun sekali.
Terdapatnya isu tentang Enron yang melibatkan Kantor Akuntan
Publik (KAP) International Arthur Anderson (AA), maka dari itu di
Indonesia dan Malaysia melakukan peraturan wajib rotasi auditor.
Dilakukannya peraturan tersebut dengan tujuan agar dapat lebih
meningkatkan dan menjaga independensi auditor baik secara tampilan
maupun dari segi fakta. Rotation Mandatory ini diharapkan dapat
berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan audit yang dilakukan
seorang auditor sehingga independensinya tetap terjaga. Pemberian jasa
audit kepada klien atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP paling
lama 6 (enam) tahun buku secara berurut dan untuk seorang akuntan
publik selama – lamanya adalah 3 (tiga) tahun buku berturut – turut.
Seorang akuntan publik dan KAP dapat menerima kembali penugasan
yang diberikan oleh klien setelah 1 (satu) tahun buku berurut tanpa
memberikan jasa audit atas laporan keuangan kepada kliennya

Audit fee merupakan imbalan atas jasa audit yang dilakukannya.
Hingga sekarang ini belum adanya peraturan yang jelas mengenai aturan
audit fee yang harus ditagih KAP kepada kliennya. Pada saat penugasan
untuk penetapan audit fee tidak kalah penting di dalam penugasan,
tentunya seorang auditor bekerja untuk memperoleh penghasilan yang
mencukupi untuknya. Oleh karenanya, penentuan tentang audit fee perlu
segera disepakati antara auditor dan klien agar tidak timbul perang tarif
yang nantinya dapat merusak kredibilitas akuntan publik
(Kurniasih,2014).
Chintya (2015) mendefiniskan audit fee merupakan pembayaran
yang illegal atas jasa audit yang dilakukan atau jumlah dari pembayaran
kepada auditor dalam rangka memberikan jasanya selain dari jasa audit.
Besar kecilnya audit fee dipengaruhi oleh beberapa faktor. Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik (2000) menyebutkan bahwa besarnya
audit yang diterima oleh auditor dapat beragam dan dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya resiko pada penugasan auditnya,
kompleksitas jasa audit, tingkat keahlian yang digunakan, struktur biaya
pada KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional yang lain.

Tenure merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dengan
klien terkait pada jasa audit yang telah disetujui kedua belah pihak.
Tenure menjadi sebuah perdebatan masalah ketika tenure yang terjadi
dilakukan secara singkat maupun dilakukan dalam jangka waktu yang
lama. Tenure yang singkat mengakibatkan pemahaman auditor terhadap
operasi perusahaan maupun organisasi perusahaan kurang, sedangkan
tenure yang terlampau lama berakibat pada berkurangnya independensi
auditor dalam menjalankan tugasnya.
Kurniasih dan Rohman (2014) mengemukakan bahwa dengan
adanya audit tenure yang singkat ketika auditor memperoleh klien yang
baru akan membutuhkan waktu bagi auditor untuk menyesuaikan dan
memahami kliennya di lingkungan bisnis. Tenure yang singkat akan
berimbas pada terbatasnya pemerolehan informasi dan bukti – bukti,
sehingga ketika auditor mendapatkan data yang hilang ataupun sengaja
dihilangkan oleh pihak manajemen akan susah untuk ditemukan.
Begitupun dengan sebaliknya, audit tenure dengan jangka waktu yang
lama akan menimbulkan adanya hubungan emosional atau kedekatan
diantara auditor dengan kliennya. Hal tersebut dapat mengakibatkan
menurunnya sikap independensi seorang auditor. Adanya harapan pada
pemulihan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan, maka
dengan audit tenure yang singkat dapat lebih meningkatkan kompetensi
dari seorang auditor agar dapat menghasilkan kualitas audit yang bisa
diandalkan oleh penggunanya

Pada PSAK Kerangaka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan (2007) kualitas laba ialah karakteristik kualitatif yang
membuat informasi pada laporan keuangan dapat berguna untuk
penggunanya yang berkepentingan serta dijadikan sebagai dasar
pembuat keputusan yang tepat. Laba yang memiliki kualitas baik
apabila laba dapat dijadikan sebagai indikator yang baik untuk laba di
masa yang mendatang.
FASB menyatakan bahwa laba akan berkualitas ketika laba
tersebut memiliki karakteristik yang kualitatif sesuai dengan kerangka
konseptual dalam FASB, dimana laporan keuangan harus relevan dan
reliabel. Sedangkan PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan mengatakan bahwa ada empat karakteristik yaitu
dapat dipahami, andal, relevan, dan dapat dibandingkan (Kartikasari,
2012).
Proksi kualitas audit yaitu kualitas laba akan diukur dengan
menggunakan nilai total akrual. Dari tinggi rendahnya nilai akrual
biasanya digunakan untuk mengukur apakah manajer melakukan
manajemen laba di perusahaannya atau tidak. Hartadi (2009)
mengemukakan bahwa tingginya rendahnya total akrual pada
perusahaan menunjukkan tinggi atau rendahnya tingkat manajemen laba
yang dilakukan

Dalam sebuah perusahaan, audit merupakan hal yang penting
untuk perusahaan karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan
kepada perusahaan. Masa depan perusahaan berada pada laporan
keuangan yang di audit. Apabila dalam pelaksanaan audit terdapat salah
saji material yang disengaja maka dapat berimbas pada kewajaran
laporan keuangan perusahaan. Audit merupakan proses pemeriksaan
dan memberikan informasi yang akurat mengenai kegiatan ekonomi
perusahaan. Dalam melakukan audit harus dilakukan oleh pihak yang
berkompeten yaitu auditor. Pada saat pengambilan keputusan audit,
auditor memiliki peranan yang sangat penting.
Terdapat beberapa pandangan mengenai definisi kualitas audit.
Salah satunya Sinaga (2012) menyatakan bahwa dari sisi auditor,
kualitas audit dilihat ketika auditor bekerja berdasar pada standar
profesional yang ada serta melakukan penilaian resiko bisnis audit yang
baik sedangkan, dari sisi entitas dan pengguna kualitas audit dilihat
ketika auditor bisa memberikan jaminan mengenai tidak adanya fraud
yang ada pada laporan keuangan auditan. Sedangkan dari sisi auditor
memiliki pandangan bahwa kualitas audit terjadi ketika auditor bekerja
sesuai dengan standar profesional yang ada serta dapat menilai resiko
bisnis audit dengan baik dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya
resiko litigasi dan menghindari terjadinya kejatuhan reputasi auditor.

Teori Keagenan dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976),
yaitu sebuah organisasi ialah suatu hubungan maupun perjanjian di
antara principal dan agent. Teori agen ini muncul ketika satu orang atau
lebih (principal) mendelegasikan sebagian dari wewenangnya kepada
agen. Teori ini berhubungan dengan utility maximizers dimana adanya
peluang besar pada setiap pihak untuk mengoptimalkan kepentingannya
(Kurniasih, 2014).
Panjaitan (2014), pada dasarnya teori keagenan (agency theory)
membahas mengenai adanya kesepakatan diantara pemegang saham
dengan manajer dalam urusan pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya
dalam keberhasilan bidang operasional di perusahaan manajer memiliki
tanggung jawab yang besar. Apabila terjadi kegagalan dalam
operasional perusahaan, maka jabatan dan fasilitas sebagai taruhannya.
Dengan adanya alasan tersebut mendasari mengapa seorang manajer
ingin melakukan manjemen laba untuk memenuhi kepentingannya
sendiri tanpa memikirkan orang lain

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang menyatakan besar atau kecilnya
sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui berbagai proksi, antara
lain total aset, total penjualan bersih, kapitalisasi pasar dan jumlah karyawan. Semakin
besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin banyak modal yang ditanam.
Semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan laba perusahaan.
Semakin tinggi kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan tersebut dikenal
dalam masyarakat (Darya dan Puspitasari, 2012).
Ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi 3 yaitu perusahaan kecil (small
firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan besar (large firm). Menurut
Paramita dan Latrini (2015) menyatakan bahwa perusahaan kecil memiliki informasi
dengan sistem pengawasan yang lemah dan kurang diperhatikan oleh pemegang
sahamnya, sehingga perusahaan ini akan menghasilkan kualitas audit yang lebih
berkualitas karena peningkatan kualitas audit akan lebih terlihat pada perusahaan kecil.
Sedangkan pada perusahaan besar (large firm) memiliki sistem pengendalian internal
yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Oleh karena itu pada
perusahaan besar peningkatan kualitas audit tidak begitu berpengaruh (Nugrahanti,
2014).
Ukuran perusahaan yang besar memiliki aset yang besar pula sehingga
perusahaan cenderung memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi
baik dan menawarkan fee audit yang tinggi untuk mendapatkan kualitas audit yang
lebih baik daripada perusahaan kecil. Perusahaan kecil biasanya lebih memilih KAP
yang kecil untuk mengaudit perusahaannya untuk menekan cost yang dikeluarkan akan
tetapi kualitas audit yang dihasilkan tetap baik namun tidak sebanding dengan kualitas
audit yang dihasilkan KAP besar

Audit tenure adalah jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari
kantor akuntan publik dengan auditee yang sama (Werastuti, 2013). Audit tenure juga
dapat mempengaruhi kualitas audit dilihat dari jangka waktu perikatan auditor dengan
auditee. Audit tenure yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun
tenure yang panjang juga dapat menyebabkan adanya hubungan emosional antara klien
dengan auditor sehingga dapat menurunkan independensi auditor yang dapat
mempengaruhi kualitas audit (Lee dan Sukartha, 2017). Perusahaan saat ini mulai
dilema dengan adanya ketentuan dari pemerintah mengenai lamanya masa ikatan atau
tenure, perusahaan dilema untuk mengambil keputusan apakah mengganti auditor atau
ingin membangun dan mempertahankan hubungannya (Fierdha et al, 2015). Masa
perikatan audit juga menjadi perbedaan setelah dikeluarkannya peraturan mengenai
Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK. 01/2008 tentang jasa akuntan publik (Lee
dan Sukartha, 2017). Didalam penyempurnaan, Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01/2017 tentang Jasa Akuntan Publik yang
merupakan penyempurnaan atas Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003
dan 17/PMK.01/2008 dengan alasan demi menjaga kualitas auditor dengan cara
melakukan pembatasan masa pemberian jasa akuntan publik.

Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang berkualitas tinggi
yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. De Angelo (1981) menjelaskan bahwa
kualitas audit adalah probabilitas dari seorang auditor untuk menemukan dan
melaporkan suatu kecurangan dalam sistem akuntansi klien. Menurut Bawono dan
Singgih (2010) kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan
kompetensi. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa audit yang berkualitas adalah
audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor yang memiliki kompeten yang baik dan
bersikap independen (tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun).
Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi,
memahami dan melaksanakan prosedur audit dengan benar, memahami dan
menggunakan metode yang benar. Sedangkan auditor yang independen adalah auditor
yang jika menemukan pelanggaran akan secara independen melaporkan pelanggaran
tersebut. Sementara kegagalan untuk memperbaiki salah saji mencerminkan auditor
tersebut tidak memiliki sikap independen dan kualitas audit yang rendah. Kualitas audit
yang rendah diakibatkan karena auditor masih ragu dalam memberikan opini sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya dan belum bisa menjalankan peraturan yang telah
ditetapkan.
Kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas suatu
laporan keuangan bagi perusahaan. Oleh karena itu, auditor yang berkualitas tinggi
diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, Sehingga laporan keuangan
yang diaudit oleh auditor yang berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan yang
berintegritas.

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara
dua pihak yaitu manajer dengan pemilik modal dalam suatu perusahaan. Menurut
Jensen dan Meckling (1976) hubungan agensi merupakan suatu kontrak yaitu pihak
(principal) mengikat pihak lain (agent) untuk melalukan suatu pekerjaan dan kemudian
mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada (agent) tersebut. Manajer
mempunyai tanggung jawab yang lebih besar jika dengan dibandingkan pemegang
saham karena manajer mengelola perusahaan secara langsung sedangkan pemegang
saham sulit memperoleh informasi secara efektif tentang operasionalisasi perusahaan.
Manajer memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang
saham, namun pada sisi lain manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan
kesejahteraan dirinya sendiri. Maka diperlukan adanya keselarasan tujuan. Ketika
manajer mengalami suatu kegagalan maka yang menjadi taruhannya adalah jabatan dan
fasilitas yang dimiliki. Hal tersebut mengakibatkan manajer akan berani mengambil
kebijakan untuk melakukan manajemen laba guna melaraskan antara kepentingan
dirinya sendiri dan kepentingan pihak pemegang saham. Keselarasan tujuan atas
kepentingan pihak-pihak yang terkait seringkali menimbulkan permasalahan yang dapat
disebut dengan masalah keagenan.

Fee audit dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang
dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan. Besarnya fee audit
dapat bervariasi tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang
diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut,
struktur biaya Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan pertimbangan
profesional lainnya. Anggota akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan
klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi dan tidak
diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen, jika di tetapkan maka dapat
mengurangi independensi auditor tersebut (Ardani, 2017).
Fee audit adalah biaya audit atau besaran jasa audit yang dikeluarkan oleh
pihak penerima jasa (klien) kepada pihak pemberi jasa (auditor), sebagai tanggung
jawab penerima jasa atas hasil kerja pemberi jasa (auditor). Menurut Sukrisno
Agoes (2012:18) dalam (Pramesti and Wiratmaja, 2017) mendefinisikan Fee
Audit sebagai berikut: “Besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan jasa tesebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik yang
bersangkutan dan pertimbangan professional lainya”. Fee audit ditetapkan ketika
sudah terjadi kontrak antara auditor dengan klien berdasarkan kesepakatan dan
biasanya sudah ditentukan sebelum melakukan proses audit (Kurniasih dan
Rohman, 2014).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat
diklasifikasikan menjadi perusahaan yang besar atau kecil dengan berbagai cara,
antara lain: total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. (Sudarmadji, (2007) dalam
(Aldona, 2016). Peneliti menggunakan total asset sebagai ukuran perusahaan
karena diantara tiga proksi tersebut, total aktiva dinilai lebih stabil dibandingkan
dengan penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total asset yang dimiliki
perusahaan maka akan semakin banyak pula modal yang ditanam. Semakin
banyak melakukan penjualan maka semakin banyak perputaran uang yang
dilakukan dan semakin banyak laba perusahaan. Semakin tinggi kapitalisasi pasar
maka akan semakin besar perusahaan tersebut untuk lebih dikenal oleh
masyarakat

Menurut (Kurniasih, 2014) Tenure Audit merupakan masa perikatan antara
auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu
hubungan auditor dengan klien. Sedangkan menurut (Aldona, 2016) Tenure audit
adalah lamanya hubungan antara auditor atau Kantor Akuntan Publik dengan
kliennya dalam melakukan pekerjaan audit secara berturut-turut yang diukur
berdasarkan jumlah tahunnya. Tenure antara auditor atau Kantor Akuntan Publik
dengan klien yang sama telah menjadi perbincangan, salah satunya ketika
perusahaan mengalami dilema dalam mengambil keputusan apakah akan
mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik setelah beberapa periode waktu
atau mempertahankan hubungan jangka panjang dengan auditor atau Kantor
Akuntan Publik yang sama sedangkan tenure yang panjang dapat menimbulkan
temuan yang diperdebatkan.
Di Indonesia ketentuan yang terkait tenure audit telah diatur dalam PMK
nomor 17/PMK.01/2008 yang mengatur masa perikatan Kantor Akuntan Publik
dari tiga tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun buku berturut-turut dan
untuk Akuntan Publik masih sama yaitu tiga tahun berturut-turut. Dengan
dikeluarkannya keputusan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan
atau kesalahan yang diakibatkan karena adanya kedekatan antara auditor dengan
klien

Di dalam perusahaan, audit memang dibutuhkan karena opini auditor
sebagai pihak ketiga berperan penting dalam menentukan kredibilitas laporan
keuangan yang dihasilkan pihak manajemen. Secara umum audit adalah suatu
proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan
tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan adalah
laporan keuangan yang berkualitas (Halim, 2008). Untuk menghasilkan kualitas
audit yang baik, maka dalam prosesnya audit tidak boleh dilaksanakan oleh
sembarang orang melainkan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang
berkompeten, independen serta professional. Audit adalah akumulasi dan evaluasi
bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian
antara informasi dan kriteria yang telah di tetapkan.

Teori signalling (Ross, 1977) menyatakan bahwa pihak eksekutif
perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan untuk
menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Dakam teori sinyal
dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan
mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki informasi yang baik. Dengan
menginformasikan pada calon investor tentang keadaan mereka, akan memberikan
sinyal bagi investor dalam proses pengambilan keputusan investasi.
Dalam teori signaling, kualitas audit memberikan sinyal kualitas dari
perusahaan baik berupa sinyal positif (Good News) dan sinyal negatif (Bad News).
Kualitas audit akan membantu meyakinkan investor untuk berinvestasi dalam
perusahaan. Jika sinyal manajemen mengindikasikan good news, maka dapat
meningkatkan kualitas audit. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen
mengindikasikan bad news dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit. Oleh
karena itu, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi
perusahaan kepada pihak eksternal. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui
pengungkapan informasi akuntansi seperti publikasi laporan keuangan. Manajer
melakukan publikasi laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada
pasar. Investor dapat melakukan pengambilan keputusan, jika informasi yang
disampaikan oleh manajemen perusahaan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan
yang sebenarnya. Sehingga terjadi asimetris informasi dimana manajer
perusahaan lebih menguasai informasi dibanding pihak lain, maka pihak
manajemen wajib membuat struktur pengendalian internal yang mampu menjaga
dan menjamin penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Febrianty,
2011)

Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem
pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada suatu
KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan
kebijakan dan prosedur yang memungkinkan:
a. Setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan standar profesi
Akuntan Publik, kode etik, dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam
melaksanakan setiap perikatan
b. Laporan perikatan yang diterbitkan tepat sesuai kondisinya.

Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil
Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan
Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara
kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan
oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang
cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan/atau menyetujui prosedur
signifikan suatu perikatan audit. Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan
merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan KAP terhadap kualitas.

Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting
dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit. Ketentuan
independen berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP. Dalam setiap
perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikiran
(independent of mind) dan penampilan (independent in appearance). Kepatuhan
terhadap ketentuan etika dan independensi dalam suatu perikatan audit memerlukan
pemahaman yang memadai setiap auditor terhadap ketentuan etika dan independensi,
serta komitmen dan dukungan dari pimpinan

Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam
menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersamasama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan
Publik, kode etik dan ketentuan hokum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat
diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi,kegiatan
pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian
dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja. Sertifikasi profesi
merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Auditor harus
senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan
berkelanjutan. Pengukuran kompetensi seorang auditor tidak mudah. Pada umumnya
auditor merupakan lulusan program pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi di
Indonesia atau luar negeri. Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu
indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi, sehingga idealnya setiap
auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI