Pengertian Organisasi (skripsi dan tesis)

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Berikut ini peneliti akan kemukakan beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Menurut Robbins (1994: 4) mengatakan, bahwa: “Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.” Selanjutnya Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Ciri-ciri organisasi dikemukakan Ferland yang dikutip oleh Handayaningrat (1985:3) sebagai berikut : 1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal 2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan 3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya / tenaganya 4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan 5. Adanya suatu tujuan Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

Hubungan Antara Perilaku Organisasi dengan Kinerja Pegawai (skripsi dan tesis)

Keterkaitan dari perilaku organisasi dengan kinerja pegawai, yaitu perilaku organisasi merupakan suatu fungsi dari interaksi sesama individu dengan lingkungannya yang dapat mempengaruhi terhadap efektivitas kerja. Didalam organisasi yang efektif seorang pemimpin mempunyai kewajiban untuk dapat memahami setiap perilaku pegawai, karena hasil dari setiap perilaku organisasi yang diharapkan adalah hasil kerja yang efektif artinya setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan standar waktu yang ditentukan. Peneliti mengutip dari para ahli mengenai teori yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi yaitu perilaku organisasi menurut P. Robbins dan  A. Judge (2008:12) perilaku organisasi adalah : “Studi mengenai apa yang dilakukan individu dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja perusahaan”. Melalui perilaku organisasi pimpinan dituntut untuk memberikan kepercayaan yang lebih besar pada kecakapan dan pengetahuan pegawai, dan meniadakan rintangan-rintangan yang dikiranya adalah terbangunnya suatu tim kerja dimana pegawai menjadi sumber daya manusia yang dimanfaatkan secara penuh. Kinerja pegawai merupakan bagian dari kelompok yang pada akhirnya menjadi bagian dari kinerja organisasi. Didalam organisasi yang efektif, seorang pimpinan mempunyai kewajiban untuk dapat memahami setiap pegawai karena hasil yang diharapkan dari setiap perilaku organisasi adalah kinerja. Teori administrasi yang merupakan suatu teori yang mendasar pada perilaku kerja sama manusia didalam kelompok-kelompok kerja, pada akhirnya ada dalam lingkungan organisasi yang disebut perilaku organisasi. Tercapai atau tidaknya tujuan organisasi akan ditentukan oleh sejauhmana pemahaman dan penerimaan pegawai tentang tujuan organisasi.

Aspek-aspek Kinerja (skripsi dan tesis)

Dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, pimpinan melakukan tugas-tugasnya dibantu oleh pegawai. Keberhasilan pimpinan melaksanakan tugasnya akan dipengaruhi oleh kontribusi pihak lain. Untuk mengetahui kinerja perlu dilakukan pengukuran. Untuk mengetahui hal itu diperlukan penentuan aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja. Adapun aspek-aspek yang meliputi kinerja yang dapat dijadikan ukuran kinerja seseorang menurut Mitchell dalam Sedarmayanti (2009:51) yaitu : a. Quality of work (kualitas kerja) : yaitu mutu hasil kerja, ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan oleh para pegawai, serta perbaikan dan peningkatan mutu hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan b. Promptness (ketepatan waktu) : berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan sebelumnya dan juga berkaitan dengan disiplin kerja atau kehadiran yang tepat waktu c. Initiative (inisiatif) : semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan mempunyai kebebasan untuk berinisiatif agar pegawai aktif dalam menyelesaikan pekerjaannya d. Capability (kemampuan) : setiap pegawai harus benar-benar mengetahui pekerjaan yang ditekuninya serta mengetahui arah yang diambil organisasi sehingga jika telah menjadi keputusan, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan e. Communication (komunikasi) : proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain baik dengan atasan, maupun dengan sesama pegawai dengan maksud agar dapat diterima dan dimengerti serta seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dahulu dan memberikan kesempatan kepada bawahannya mengemukakan saran dan pendapatnya

Kinerja tidak terjadi dengan sendirinya, dengan kata lain terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Adakalanya kinerja dipengaruhi oleh faktor individu, adapula dipngaruhi oleh lingkungannya seperti yang dikemukakan oleh William Stern yang dikutip oleh Mangkunegara (2014:16) menyatakan bahwa faktor-faktor penentu kinerja adalah sebagai berikut : a. Faktor Individu Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmani). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. b. Faktor Lingkungan Organisasi Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relative memadai.

Pengertian Kinerja Pegawai (skripsi dan tesis)

Organisasi pemerintah maupun swasta, sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dibandingkan dengan faktor-faktor lain karena bagaimanapun struktur organisasi yang baik, canggihnya teknologi dan tersedianya biaya yang begitu besar tidak ada artinya bila tidak digerakan oleh manusia itu sendiri. Manusia merupakan mahluk yang memiliki kemampuan  tersendiri dibandingkan dengan mahluk-mahluk lain. Kemampuan atau keterampilan manusia itulah yang mengendalikan, mengatur, mengarahkan semua sumber yang tersedia. Manajemen yang diarahkan pada kinerja yang mempunyai pengertian kemampuan kerja atau hasil kerja. Kemampuan kerja atau hasil kerja diukur dari tersedianya berbagai sumber-sumber yang ada. Peneliti akan mengemukakan pengertian kinerja individu menurut Sedarmayanti (2009:53) yaitu sebagai berikut : Kinerja individu adalah bagaimana seorang pegawai melaksanakan pekerjaannya atau untuk kerjanya. Kinerja pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi atau meningkatkan prestasi organisasi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat dicapai. Pengertian kinerja pegawai menurut Mangkunegara (2005:69) menyebutkan bahwa : “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Pendapat lain tentang kinerja pegawai menurut Mahsun (2006:93) mengemukakan sebagai berikut : Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Berdasarkan pengertian di atas, kinerja menunjukkan suatu hasil kerja yang dihasilkan seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Hasil kerja yang dicapai oleh pegawai tersebut dinilai berdasarkan kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja dalam penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan pengetahuan dan kreativitas yang dimiliki pegawai intinya, pegawai yang  memiliki kinerja yang tinggi antara lain ditunjukkan dapat bekerjasama, memiliki kesadaran, dapat dipercaya, memiliki kepribadian yang baik, dapat melakukan ide-ide baru dan berpartisipasi dalam segala kegiatan

Prinsip-prinsip Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Perilaku Organisasi (skripsi dan tesis)

 

Salah satu tantangan yang paling penting dan berbasis luas yang sekarang ini di hadapi oleh organisasi adalah beradaptasi dengan individu-individu yang berbeda. Perilaku organisasi memberikan banyak tantangan dan peluang bagi para pemimpin. Perilaku organisasi juga menghargai perbedaan dan membantu pemimpin melihat manfaat dari keragaman angkatan kerja dan praktik yang mungkin perlu diubah ketika bekerja. Perilaku organisasi bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai dengan memberi tahu para pemimpin cara memberikan wewenang kepada orangorang, merancang dan mengimplementasikan program-program perubahan, meningkatkan layanan pelanggan dan membantu pegawai menangani konflik kehidupan pegawai. Perilaku organisasi hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individuindividu dalam organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripadanya.

Menurut Thoha (2014:36) bahwa terdapat prinsipprinsip perilaku organisasi antara lain : a. Manusia berbeda perilakunya, karena kemampuannya tidak sama. b. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. c. Orang berpikir tentang masa depan, dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. d. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya. e. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. f. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang.

Prinsip-prinsip tersebut untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan secara terperinci, sebagai berikut :

1. Manusia berbeda perilakunya, karena kemampuannya tidak sama Prinsip dasar kemampuan ini amat penting diketahui untuk memahami mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan yang lain. Karena terbatasnya kemampuan ini, seseorang bisa menjahit satu celana dalam waktu 10 menit, sedangkan orang lain memerlukan 3 hari dalam hal yang sama. Terbatasnya kemampuan ini yang membuat seseorang bertingkah laku yang berbeda. Perbedaan kemampuan ini ada yang beranggapan karena disebabkan sejak lahir manusia ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Ada pula yang  beranggapan bukan disebabkan sejak lahir melainkan karena perbedaannya menyerap informasi dari suatu gejala. Oleh karenanya kecerdasan merupakan salah satu perwujudan dari kemampuan seseorang, atau berasal dari pembawaan sejak lahir, ada pula yang beranggapan karena didikan dan pengalaman. Lepas dari setuju ata tidak dari perbedaan-perbedaan tersebut ternyata bahwa kemampuan seseorang dapat membedakan perilakunya, dan karena perbedaan kemampuannya ini maka dapat kiranya dipergunakan untuk memprediksi pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam suatu organisasi tertentu.

2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda Ahli-ahli ilmu perilaku umumnya membicarakan bahwa manusia ini berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan. Dengan kebutuhan ini dimaksudkan adalah beberapa pernyataan di dalam diri seseorang (internal state) yang menyebabkan seseorang itu berbuat untuk mencapainya sebagai suatu obyek atau hasil. Kebutuhan seseorang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Seorang karyawan yang didorong untuk mendapatkan tambahan gaji supaya bisa hidup 1 bulan dengan keluarganya, tingkah perilakunya jelas akan berbeda dengan karyawan yang didorong oleh keinginan memperoleh kedudukan agar mendapatkan harga diri di dalam masyarakat. Pemahaman kebutuhan yang berbeda dari seseorang ini amat bermanfaat untuk memahami konsep perilaku seseorang di dalam organisasi. Hal ini bisa 30 dipergunakan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku yang berorientasi tujuan di dalam kerjasama organisasi.

3. Orang berpikir tentang masa depan, dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak Kebutuhan-kebutuhan manusia dapat dipenuhi lewat perilakunya masingmasing. Di dalam banyak hal, seseorang dihadapkan dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya. Misalnya, seseorang diberikan pilihan pada dua hal dan harus dapat memutuskan salah satu dari kedua keputusan tersebut dan harus dapat menerima resiko yang diambil. Cara untuk menjelaskan bagaimana seseorang membuat pilihan di antara sejumlah besar rangkaian pilihan perilaku yang terbuka baginya, adalah dengan mempergunakan penjelasan teori expectancy. Teori ini berdasarkan atas proposisi yang sederhana yakni bahwa seseorang memilih berperilaku sedimikian karena ia yakin dapat mengarahkan untuk mendapatkan sesuatu hasil tertentu (misalnya mendapatkan hadiah atau upah, dan dikenal atasan yang menarik baginya karena sesuai dengan tuntutan kebutuhannya). Perlu kiranya dicatat bahwa teori ini tidak bisa digunakan untuk meramal bahwa seseorang akan berperilaku yang terbaik dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Model ini hanya membuat asumsi-asumsi bahwa seseorang membuat suatu keputusan yang rasional itu berdasarkan pada persepsi terhadap lingkungannya.

4. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif, dimana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Proses yang aktif ini melibatkan seseorang individu mengakui secara selektif aspek-aspek yang berbeda dari lingkungan, menilai apa yang dilihatnya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan mengevaluasi apa yang dialami itu dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, pengalaman dari seseorang sangatlah penting di dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan bagaimana seseorang bertindak di dalam suatu organisasi. Jadi lingkungan sangat banyak memberikan obyek dan peristiwa ketimbang dengan kemampuan manusia yang dimilikinya untuk memahami obyek dan peristiwa tersebut, aspek-aspek yang sudah diketahui atau yang sudah berjalan dapat dijadikan pengalaman oleh seseorang untuk bertindak.

5. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang Orang-orang jarang bertindak netral mengenai sesuatu hal yang mereka ketahui dan alami, dan mereka cenderung untuk mengevaluasi sesuatu yang mereka alami dengan cara senang atau tidak senang. Selanjutnya, evaluasinya itu merupakan salah satu faktor yang teramat sulit di dalam mempengaruhi perilakunya di masa yang akan datang. Perasaan senang dan tidak senang ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Seseorang bisa puas mendapatkan gaji tertentu karena bekerja di suatu tempat tertentu, orang lain pada tempat yang sama merasa tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan ini ditimbulkan karena adanya perbedaan dari sesuatu yang diterima dengan sesuatu yang diharapkan seharusnya diterima. Oleh karena itu salah persepsi ini merupakan gejala yang umum dan merupakan bidang yang amat penting diketahui, maka amatlah sulit bagi pimpinan organisasi untuk mendistribusikan beberapa penghargaan seperti misalnya kenaikan gaji dan promosi pada suatu cara yang dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak.

6. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang Telah disinggung di atas beberapa yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu terangsang untuk berperilaku dan telah ditekankan pula bahwa kemampuan seseorang adalah suatu pengaruh yang amat penting di dalam pelaksanaan pekerjaan. Organisasi sebenarnya bisa mempengaruhi perilaku seseorang dengan cara mengubah satu atau lebih faktor-faktor penentu dari perilaku individu, hanya mudah diubah. Tetapi semuanya terbuka untuk dipengaruhi. Perilaku seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor. Adakalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, ada pula karena kebutuhannya dan ada juga yang karena dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya. Oleh karena banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, maka seringkali sesuatu organisasi akan menghadapi kesulitan di dalam menciptakan suatu keadaan yang memimpin kearah tercapainya efektivitas pelaksanaan kerja. Didapatkan suatu hasil dari penelitian bahwa seseorang dalam organisasinya, perilaku untuk menciptakan efektivitas kerja banyak ditentukan karena kebutuhannya maka pimpinan dapat merancang suatu rencana kerja yang mengarah pada terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kalau seandainya disebabkan karena kemampuan karyawan, maka pimpinan dapat merencanakan peningkatan kemampuan tersebut baik dengan jalan latihan jabatan atau disekolahan. Dilihat dari prinsip-prinsip di atas dapat disimpulkan prinsip tersebut berlaku untuk pemimpin begitu pula untuk para pegawai.

Oleh karena itu menurut Sofyandi & Garniwa (2007:4) mengemukakan bahwa perilaku organisasi tidak hanya dilakukan oleh pegawai, namun dapat dilakukan oleh pemimpin sehingga terdapat unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku organisasi :

a. Aspek psikologis tindakan manusia itu sendiri sebagai hasil studi psikologis

b. Adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dalam organisasi

c. Perilaku organisasi sebagai suatu disiplin, mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi diatur dan siapa yang mengawasi mereka. Oleh sebab itu, struktur organisasi memegang peranan penting dalam membahas perilaku organisasi d. Walau disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, perilaku organisasi lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan

Selain unsur-unsur tersebut terdapat tiga perbedaan antara perilaku organisasi dengan disiplin lainnya menurut Cummings dalam Thoha (2014:7) yaitu :

a. Perbedaan antara Perilaku Organisasi dengan psikologi organisasi, antara lain : psikologis organisasi membatasi konstruksi penjelasannya pada tingkat psikologi saja, akan tetapi perilaku organisasi konstruksi penjelasannya berasal dari multi disiplin. Keasamaan keduanya ialah kedua bidang tersebut menjelaskan perilaku orang-orang di dalam suatu organisasi.

b. Perbedaan antara Perilaku Organisasi dengan teori organisasi didasarkan pada dua perbedaan antaranya unit analisisnya dan pusat variabel tak bebas. Perilaku organisasi dirumuskan di dalam suatu organisasi dan penerapan dari ilmu pengetahuan tertentu. Teori organisasi adalah studi tentang susunan, proses dan hasil-hasil dari organisasi itu sendiri.

c. Perbedaan antara Perilaku Organisasi dengan Personnel dan Human Resources adalah, bahwa Perilaku Organisasi lebih menekankan pada orientasi konsep, sedangkan Personnel dan Human Resources (P&HR) menekankan pada teknik dan teknologi. Variabel-variabel tak bebas, seperti misalnya tingkah laku dan reaksi-reaksi yang efektif dalam organisasi, seringkali muncul pada keduanya. P&HR nampaknya berada pada permukaan antara organisasi dan individu dengan menekankan pada pengembangan dan pelaksanaan system pengangkatan, pengembangan dan motivasi dari individu-individu di dalam suatu organisasi. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dalam organisasi akan banyak dijumpai kelompok-kelompok ini. Hampir pada umumnya manusia yang menjadi anggota dari suatu organisasi besar atau kecil adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok-kelompok tertentu. Dimulai dari adanya kesamaan tugas pekerjaan yang dilakukan, kedekatan tempat kerja, seringnya berjumpa, dan barangkali adanya kesamaan kesenangan bersama, maka timbullah kedekatan satu sama lain. Mulailah mereka berkelompok dalam organisasi tertentu.

Adapun bentuk-bentuk kelompok itu menurut Thoha (2014:85) yaitu :

a. Kelompok Primer Yaitu kelompok yang disifati dengan adanya keakraban, kerjasama dan hubungan tatap muka dan merupakan dasar dalam pembentukan sifat social dan cita-cita individu.

b. Kelompok Formal dan Informal Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan  bentuk dari kelompok formal ini. Contoh dari kelompok formal ini antaranya komite atau panitia, unit-unit kerja tertentu seperti bagian laboratorium riset dan pengembangan, tim manajer, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat, keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok informal ini sering timbul berkembang dalam kelompok formal, karena adanya beberapa anggota secara tertentu mempunyai nilai-nilai yang sama yang perlu ditularkan (shared) sesama anggota lainnya.

c. Kelompok Terbuka dan Tertutup Kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara ajeg mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaharuan. Sedangkan kelompok tertutup adalah kecil kemungkinannya menerima perubahan dan pembaharuan, atau mempunyai kcenderungan tetap menjaga kestabilan. Kelompok terbuka berbeda dengan kelompok tertutup dilihat dari empat dimensi berikut ini, yaitu : perubahan keanggotaan kelompok, kerangka referensi, perspektif waktu dan keseimbangan.

d. Kelompok Referensi Suatu kecenderungan yang positif dari perilaku manusia ini ialah adanya usaha untuk mencari umpan balik (feedback) tentang dirinya. Sehingga manusia berkeinginan untuk menilai dirinya, apakah di dalam menjalankan tugas pekerjaan berhasil atau tidak. Kelompok referensi ini ialah setiap kelompok dimana seseorang melakukan referensi atasnya. Orang ini mempergunakan kelompok tersebut sebagai suatu ukuran (standard) untuk evaluasi dirinya dan ata sebagai sumber dari nilai dan sikap pribadinya. Kelompok ini dapat dikatakan memberikan dua fungsi bagi seseorang untuk evaluasi diri. Dua fungsi itu antara lain : fungsi perbandingan sosial (Social Comparison) dan fungsi pengesahan sosial (Social Validation).

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (skripsi dan tesis)

 

Menurut Sadili Samsudin (2005:22) mengatakan pengertian manajemen sumber daya manusia sebagai berikut : “Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis”. Sedangkan menurut M. Manullang (2004:198) mengemukakan definisi MSDM sebagai berikut : “Manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan SDM sehingga tujuan perusahaan dapat di realisasikan secara daya guna dan kegairahan kerja dari semua kerja.” Menurut Sadili Samsudin (2005:23) mengemukakan hal-hal penting yang berkenaan dengan manajemen sumber daya manusia, adalah sebagai berikut : a. Penekanan yang lebih dari biasanya terhadap pengintegrasian berbagai kebijakan sumber daya manusia dengan perencanaan. b. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi menjadi tanggung jawab manajer khusus, tetapi manajemen secara keseluruhan. c. Adanya perubahan dari hubungan serikat pekerja manajemen menjadi hubungan manajemen karyawan. d. Terdapat aksentuasi pada komitmen untuk melatih para manajer agar dapat berperan optimal sebagai penggerak dan fasilitator

Konsep Administrasi Negara (skripsi dan tesis)

 

Beberapa pengertian dari Administrasi Negara menurut para ahli adalah sebagai berikut : Jhon M Pfiffner dalam buku Public Administration yang dikutip oleh Sukarna (1986:13), mengemukakan : “Administrasi Negara adalah pelaksanaan kebijakan Negara yang telah digariskan oleh badan-badan politik yang representaif”. Leonard D. White dalam buku Introduction of the Study of Public Administration yang dikutip oleh Sukarna (1986:14) mengemukakan : “Administrasi Negara terdiri dari semua/seluruh aktivitas/kegiatan yang brtujuan pemenuhan atau pelaksanaan kebijakan Negara”. Inu Kencana Syafiie (2003:32) mengemukakan ada 7 (tujuh) hal khusus dari administrasi Negara, yaitu : a. Tidak dapat dielakan (unavoidable) b. Senantiasa mengharapkan ketaatan (expect obedience) c. Mempunyai prioritas (has priority) d. Mempunyai pengecualian (has exceptional) e. Puncak pimpinan politik (top management political) f. Sulit diukur (difficult to measure) g. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi publik(more is expected of public administration) Kesimpulan dari pengertian di atas bahwa administrasi Negara adalah suatu kegiatan dan prilaku aparatur negara yang berupa melakukan pelayanan kepada Negara untuk tercapainya sebuah tujuan Negara

Konsep Administrasi (skripsi dan tesis)

Sebagai ilmu pengetahuan administrasi merupakan suatu fenomena masyarakat yang baru, karena baru timbul sebagai suatu cabang daripada ilmuilmu sosial, termasuk perkembangannya di Indonesia, dengan membawa prinsipprinsip yang universal, akan tetapi dalam prakteknya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi sebagai suatu disiplin ilmiah yang berdiri sendiri. Pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan-kegiatan beberapa orang melalui proses kerjasama baik dalam suatu organisasi maupun antar organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang di kemukakan oleh menurut Leonard D. White yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat (1981:2), memberikan definisi administrasi sebagai berikut : “Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, Negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil dan sebagainya”. H.A Simon dalam bukunya Public Administration yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat memberikan definisi administrasi sebagai berikut : “Administrasi adalah sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama”. Setelah mengetahui beberapa definisi administrasi, maka Handayaningrat (1981:3) mengemukakan ciri-ciri administrasi yang dapat digolongkan, yaitu: a. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih b. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut c. Adanya kegiatan/proses/usaha d. Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan e. Adanya tujuan

Konsep Organisasi (skripsi dan tesis)

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang yang dipakai untuk melihat organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur sistem kerja sama, orang yang berkerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, manusia harus berorganisasi dalam hal ini merupakan suatu alat organisasi yang diperlukan dalam masyarakat, karena tujuan tertentu hanya dapat dicapai lewat tindakan yang harus dilakukan dengan kerjasama . Ada beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai organisasi. Menurut Mc. Farland yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat (1981:42) menyatakan definisi organisasi adalah sebagai berikut : “Organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan”. Sedangkan menurut Dimock yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat (1981:42) menyatakan definisi organisasi sebagai berikut : “Organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk  suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah di tentukan”.

Dari penjelasan diatas maka organisasi merupakan sarana atau alat bagi orang-orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang di dalamnya terdapat hubungan kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan definisi-definisi diatas Soewarno Handayaningrat (1981:43) menyatakan ciri-ciri organisasi sebagai berikut : 1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal. 2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan. 3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya. 4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan. 5. Adanya suatu tujuan. Berdasarkan teori-teori diatas maka pada dasarnya didalam suatu organisasi terdapat pola-pola hubungan yang saling berkaitan satu sama lain dan setiap individu dalam organisasi tersebut harus mampu menyumbangkan usahanya dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi setiap individu dituntut untuk memiliki kemampuan sumber daya manusia karena faktor utama dari organisasi adalah sumber daya manusia

Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Kinerja keuangan dianggap salah satu indikator yang penting dalam menilai baik buruknya perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh kinerja keuangan merupakan penilaian kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan (Dwipartha, 2012). Penilaian kondisi keuangan dapat dilihat dari data laporan keuangan yang dipublikasi. Dengan adanya transparansi data laporan keuangan perusahaan, investor akan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Menurut Harahap dalam mahendra (2012), laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Informasi keuangan tersebut mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, penggambaran terhadap indikator keberhasilan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Menurut Mahendra (2012) Para pelaku pasar modal seringkali menggunakan informasi tersebut sebagai tolakukur atau pedoman dalam melakukan transaksi jual-beli saham suatu perusahaan. Apabila perusahaan dapat memaksimalkan kegiatan operasional dengan memanfaatkan aset yang dimiliki dengan efektif dan efisien perusahaan akan memperoleh keuntungan. Hal tersebut akan menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan semakin baik 27 sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan. Tingginya minat investor akan berakibat positif berupa naiknya harga saham yang selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Pada penelitian Mardiyati dkk. (2012) dan Himatul (2014) kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan

Kebijakan Investasi dan Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Kebijakan investasi merupakan keputusan dalam menanamkan dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan tingkat risiko tertentu. Pencapaian tujuan tersebut hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan yang dapat memberikan sinyal tentang pertumbuhan pendapatan perusahaan yang diharapkan di masa mendatang. Sesuai dengan Signaling theory, peluang investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa mendatang, sehingga dapat meningkatkan harga saham sebagai   indikator nilai perusahaan. Menurut Fama dalam Wijaya dkk. (2010), nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan investasi merupakan salah satu keputusan yang penting dalam fungsi keuangan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dkk. (2010) mengatakan bahwa keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan mencerminkan kesempatan investasi di masa yang akan datang (investment opportunity). Myers (1977) memperkenalkan Investment Opportunity Set (IOS) pada studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan keputusan investasi dimana IOS memberikan petunjuk yang lebih luas dengan nilai perusahaan tergantung pada pengeluaran perusahaan di masa mendatang. IOS didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva yang dimiliki (assets in place) dan pilihan investasi di masa yang akan datang dengan net present value positif. (Wijaya dkk., 2010). Apabila perusahaan dapat memaksimalkan kegiatan operasional dengan memanfaatkan aset yang dimiliki maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Hal tersebut akan direspon positif oleh para investor dimana investor akan membeli saham perusahaan. Semakin banyak investor yang berinvestasi pada perusahaan akan menyebabkan harga saham perusahaan naik dan akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Pada penelitian Qureshi (2006), Wijaya dkk. (2010), Sari (2013), dan Himatul (2014) menyatakan bahwa kebijakan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Kebijakan hutang merupakan keputusan pendanaan perusahaan yang bersumber dari dana eksternal perusahaan. Perusahaan dengan hutang yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki kemungkinan nilai perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki hutang yang rendah maupun perusahaan yang tidak memiliki hutang. Menurut Brigham dan Houston dalam Wijaya dkk (2010), peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal ini akan direspon positif oleh pasar. Kebijakan hutang berkaitan dengan struktur modal karena hutang merupakan salah satu komposisi dalam struktur modal. Dalam pandangan tradisional menyatakan bahwa struktur modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Salah satu teori yang mewakili pandangan tradisional yaitu Trade-off Theory. Dalam Trade-off Theory struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor lain yaitu pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan. Tingkat hutang yang optimal tercapai pada saat penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap kesulitan keuangan tetapi tetap 24 mempertahankan asumsi efesiensi pasar dan asimetri informasi sebagai pertimbangan penggunaan hutang. Sesuai dengan Trade off theory semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan menandakan bahwa semakin baik perusahaan tersebut dalam membayar kembali hutangnya. Hal ini akan menarik minat para investor untuk menanamkan dananya dalam bentuk hutang yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Tingginya minat investor di sini dapat berakibat positif berupa naiknya harga saham yang akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Pada penelitian Murhardi (2008), Sudiyatno dan Puspitasari (2010), dan Wijaya dkk. (2010) menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

 

Pada penelitian Mardiyati dkk. (2012) menemukan bahwa kebijakan dividen sering dianggap sebagai signal bagi investor dalam menilai baik buruknya perusahaan. Menurut signaling theory, investor menganggap cash dividend yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan signal prospek perusahaan di masa mendatang. Perusahaan yang merasa bahwa prospek di masa mendatang baik akan meningkatkan pembayaran dividennya, sehingga pasar akan merespon positif mengenai kenaikan dividen tersebut. Hal ini dikarenakan pengumuman kenaikan dividen dapat dijadikan penangkal isu yang tidak diharapkan oleh perusahaan di masa mendatang. Dalam Bird in the hand tehory menjelaskan bahwa investor lebih menyukai dividen dibayarkan tinggi karena dianggap dapat mengurangi risiko ketidakpastian dibanding dengan capital gain. Tingginya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan mencerminkan keuntungan yang diperoleh perusahaan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan. Tingginya minat investor akan berakibat positif berupa naiknya harga saham yang akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Sesuai dengan kebijakan dividen relevan, perusahaan bersedia membayar dividen yang besar kepada para investor karena dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pada penelitian Wijaya dkk. 23 (2010), Sari (2013), dan Ustiani (2015) menyatakan bahwa dividen berpengaruh postif terhadap nilai perusahaan

Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Kinerja Keuangan merupakan penilaian kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan (Dwipartha dan Made, 2013). Selain itu, kinerja keuangan juga merupakan salah satu bagian dari kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah hasil kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional di dalam laporan keuangan ditunjukkan oleh pencapaian laba bersih. Laba merupakan selisih antara revenue dengan expenses. Dalam mengelola perusahaan manajer akan berusaha memaksimalkan revenue dan menekan expenses. Kegiatan memaksimalkan revenue disebut juga peningkatan profitabilitas, sedangkan menekan expenses disebut juga peningkatan efisiensi (Christiawan dan Tarigan, 2007). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Menurut Harahap (2004) dalam mahendra (2012) kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah 19 perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan agar saham tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Informasi keuangan tersebut mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, penggambaran terhadap indikator keberhasilan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan . Menurut Mahendra (2012) Para pelaku pasar modal seringkali menggunakan informasi tersebut sebagai tolak-ukur atau pedoman dalam melakukan transaksi jual-beli saham suatu perusahaan

Kebijakan Investasi (skripsi dan tesis)

 

Menurut Jogiyanto kebijakan investasi adalah penanaman modal dengan harapan akan memperoleh keuntungan di masa yang  akan datang (Himatul, 2014). Kebijakan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan perusahaan. Fama (1978) menyatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh kebijakan investasi. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan investasi itu penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan kemakmuran pemegang saham hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan (Hidayat, 2010). Tujuan kebijakan investasi adalah memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Keuntungan yang tinggi disertai dengan risiko yang bisa dikelola, diharapkan akan menaikkan nilai perusahaan, yang berarti menaikkan kemakmuran pemegang saham. Dengan kata lain, bila dalam berinvestasi perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya perusahaan secara efisien, maka perusahaan akan memperoleh kepercayaan dari calon investor untuk membeli sahamnya. Dengan demikian semakin tinggi keuntungan perusahaan semakin tinggi nilai perusahaan. Yang berarti semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan (Hidayat, 2010). Myers (1977) dalam Wijaya dkk.. (2010) memperkenalkan Investment Opportunity Set (IOS) pada studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan keputusan investasi. IOS memberikan petunjuk yang lebih luas dengan nilai perusahaan tergantung pada pengeluaran 18 perusahaan di masa yang akan datang, sehingga prospek perusahaan dapat ditaksir dari Investment Opportunity Set. IOS didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva yang dimiliki (assets in place) dan piliha investasi di masa yang akan datang dengan net present value positif

Kebijakan Hutang (skripsi dan tesis)

 

Kebijakan hutang merupakan suatu keputusan untuk menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan. Ada beberepa teori mengenai kebijakan hutang terkait dengan nilai perusahaan. 15 a. Pendekatan Modigliani dan Miller (MM) Pada awal tahun 1960-an kedua ekonom memasukkan faktor pajak ke dalam analisis mereka. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa nilai perusahaan dengan hutang lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan tanpa hutang. Kenaikan nilai tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan hutang. b. Trade Off Theory Menurut teori trade off nilai perusahaan dengan hutang akan semakin meningkat dengan meningkatnya hutang. Tetapi nilai tersebut mulai menurun pada titik tertentu. Pada titik tersebut, tingkat hutang merupakan tingkat yang optimum. c. Packing Order Theory Teori packing order manajer keuangan tidak memperhitungkan tingkat hutang yang optimal. Kebutuhan dana ditentukan oleh kebutuan investasi. Jika ada kesempatan, maka perusahaan akan mencari dana untuk mendanai kebutuhan investasi tersebut. d. Pendekatan Teori Keagenan (Agency Approach) Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun sedemikian rupa untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Jika manajemen tidak mempunyai saham di perusahaan, maka ketrlibatan manajer akan semakin berkurang. Dalam situasi tersebut manajer akan cenderung mengammbil tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Konflik  16 antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free-cash flow. Ada kecenderungan manajer ingin menahan sumber daya (termasuk free-cash flow) sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Hutang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan free-cash flow tersebut. Jika perusahaan menggunakan hutang, maka manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan. Jika manajer tidak membayar bunga tersebut, manajer bisa mengalami kebangkrutan. e. Teori signaling Ross (1977) mengembangkan model dimana struktur modal (penggunaan hutang) merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik, dan karenanya ingin agar harga saham meningkat, ia ingin mengomunikasikan hal tersebut ke investor. Perusahaan yang meningkatkan hutang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Investor diharapkan akan menangkap signal tersebut, signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik. Dengan demikian hutang merupakan tanda atau signal positif

Kebijakan Dividen (skripsi dan tesis)

 

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan dimana laba yang diproleh akan diberikan kepada para pemegang saham ataukah akan disimpan dalam bentuk laba ditahan sebagai modal investasi jangka panjang. Menurut Mardiyati dkk.. (2012) kebijakan dividen sering dianggap sebagai signal bagi investor dalam menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena kebijakan dividen membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Beberapa faktor dalam kebijakan dividen yaitu kesempatan investasi, profitabilitas dan likuiditas, akses ke pasar keuangan, stabilitas pendapatan serta pembatasan-pembatasan. Ada beberapa teori mengenai kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan : a. Kebijakan Dividen Tidak Relevan Miller dan Modigliani (1961) mengajukan argumen bahwa kebijakan dividen tidak relevan. Ada beberapa asumsi yang dikemukakan oleh dua ekonom tersebut yaitu : 1) Tidak ada pajak atau biaya lainnya. Pelaku pasar tidak bisa mempengaruhi harga sekuritas. Pasar diasumsikan sempurna (perfect). 2) Semua pelaku pasar mempunyai pengharapan yang sama terhadap investasi, keuntungan, dan dividen di masa datang.

Pengharapan investor dikatakan homogen.  3) Kebijakan investasi ditentukan lebih dulu, kebijakan dividen tidak mempengaruhi kebijakan investasi. b. Kebijakan Dividen yang Relevan 1) Bird In the Hand Theory mengasumsikan bahwa pembayaran dividen mengurangi ketidakpastian, yang berarti mengurangi risiko, yang pada giliran selanjutnya mengurangi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemgang saham. Ada beberapa argumen yang mendukung pembayaran dividen dibayar tinggi. Myor dan John Litner berpendapat bahwa biaya modal saham (ks) akan naik karena investor merasa lebih pasti dengan pendapatan dividen dibandingkan pendapatan capital gain. 2) Dividen Dibayar Rendah Pada teori ini nerpendapat bahwa sebaiknya dividen dibayar rendah. Variabel pajak dan flotation cost mendasari argumen tersebut. Di negara tertentu, pajak untuk capital gain lebih rendah dibandingkan dengan pajak untuk dividen. Di samping itu, pajak atas capital gain akan efektif jika capital gain tersebut direalisir. Dengan kata lain pajak efektif atas capital gain bias ditunda. Sedangkan pajak dividen akan dibayarkan pada saat dividen diterima. Berdasarkan argument tersebut, dividen akan dibayar rendah karena akan menghemat pajak. Jika perusahaan membayarkan dividen dan 11 kemudian menerbitkan saham, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya emisi saham. Biaya modal saham eksternal lebih besar dibandingkan biaya modal internal, karena adanya biaya emisi, biaya transaksi, dan biaya underpricing saham. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih baik membayarkan dividen rendah sehingga tidak harus menerbitkan saham baru (Hanafi, 2014). c. Isi Informasi Dividen ( Information Content of dividend) Menurut Hanafi (2014) ada kecenderungan harga saham akan naik jika ada pengumuman kenaikan dividen, dan harga saham akan turun jika ada pengumuman penurunan dividen. Dividen itu sendiri tidak menyebabkan kenaikan (penurunan) harga, tetapi prospek perusahaan, yang ditunjukkan oleh meningkatnya (menurunnya) dividen yang dibayarkan, yang menyebabkan perubahan harga saham. Teori tersebut dikenal sebagai teori signal atau isi informasi dari dividen. Menurut teori signaling tersebut, dividen dipakai sebagai signal oleh perusahaan. Jika perusahaan merasa bahwa prospek di masa mendatang baik, pendapatan, aliran kas diharapkan meningkat atau diperoleh pada tingkat dimana dividen yang meningkat tersebut bisa dibayarkan, maka perusahaan akan meningkatkan dividen. Pasar akan merespon positif pengumuman kenaikan dividen tersebut. Jika perusahaan 12 di masa mendatang menurun, perusahaan akan menurunkan pembayaran dividennya. Pasar akan merespon negatif pengumuman tersebut. Menurut teori tersebut, dividen mempunyai kandungan informasi, yaitu propek perusahaan di masa mendatang. d. Efek Klien (Clientele Effect) Kebijakan dividen seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebuthan segmen investor tertentu. Menurut Hanafi (2014) kebijakan dividen yang berubah-ubah akan mengacaukan efek klien tersebut, menyebabkan harga saham berubah. Clientele effect adalah kecenderungan perusahaan untuk menarik jenis investor yang menyukai kebijakan dividennya. Argumen Miller dan Modigliani menyatakan bahwa suatu perusahaan menetapkan kebijakan pembagian dividen khusus, yang selanjutnya menarik sekumpulan peminat atau clientele yang terdiri dari para investor yang menyukai kebijakan dividen khusus tersebut (Weston dan Brigham dalam Mardiyati dkk., 2012). Kebijakan dividen berpengaruh atas sikap para investor. Para pemegang saham memandang negatif perusahaan yang memotong dividen, karena pemotongan seperti itu mereka mengaitkan pada kesulitan keungan. Dalam menetapkan suatu kebijakan deviden, manajer keuangan harus menentukan dan memenuhi sasaran pemilik; bila tidak, para pemegang saham dapat 13 menjual saham mereka, yang pada gilirannya mendorong harga saham ke bawah. Ketidakpuasan pemegang saham membuka kemungkinan kendali perusahaan direbut oleh kelompok di luar perusahaan. Kebijakan dividen berdampak pada program pendanaan dan anggaran modal perusahaan. Kebijakan dividen juga mempengaruhi arus kas perusahaan. Perusahaan dengan kedudukan likuiditas buruk dapat dipaksa untuk membatasi pembayaran dividennya. Kebijakan tersebut menurunkan ekuitas pemegang saham karena dividen dibayar dari laba yang ditahan. Hal ini mengakibatkan rasio hutang terhadap ekuitas menjadi lebih tinggi. Suatu penambahan dalam laba perusahaan tidak secara otomatis manaikkan dividen, biasanya ada kesenjangan waktu antara peningkatan laba dan pembayaran dividen lebih tinggi. Hanya apabila manajer keuangan merasa optimis bahwa peningkatan laba itu akan berlanjut maka ia akan menaikkan dividen.bila dividen itu dinaikkan, dividen itu harus terus berlanjut diberikan pada tingkat lebih tinggi karena pemegang saham sudah terbiasa dengan tingkat itu dan bereaksi negatif terhadap penurunan dalam pembayaran. 14 e. Teori Dividen Residual (Residual Theory Of Dividend) Menurut Hanafi (2014) perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa (residual) setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Menurut teori tersebut manajer akan akan melakukan langkah-langkah berikut ini. 1) Menetapkan penganggaran modal yang optimum. Semua usulan investasi yang mempunyai NPV yang positif akan diterima. 2) Menentukan jumlah saham yang diperlukan untuk membiayai investasi baru tersebut sambil menjaga struktur modal yang ideal. 3) Menggunakan dana internal untuk mendanai kebutuhan dana dari saham tersebut. 4) Membayarkan dividen hanya jika ada sisa dari dana internal, setelah semua usulan investasi dengan NPV positif didanai.

Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Masyarakat menilai dengan bersedia membeli saham perusahaan dengan harga tertentu sesuai dengan persepsi dan keyakinannya. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat (Sudiyatno,2010). Silveira dan Barros (2007) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai apresiasi/penghargaan investor terhadap sebuah perusahaan. Nilai tersebut tercermin pada harga saham perusahaan. Investor yang menilai perusahaan memiliki prospek yang baik di masa depan akan cenderung membeli saham perusahaan tersebut. Akibatnya permintaan saham yang tinggi menyebabkan harga saham meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga saham yang meningkat menunjukan bahwa investor memberikan nilai yang tinggi terhadap perusahaan. 7 8 Dengan meningkatnya harga saham pemegang saham akan mendapatkan keuntungan melalui capital gains. Aspek utama yang menyebabkan investor memberikan nilai lebih terhadap perusahaan adalah kinerja perusahan yang tercermin dalam angka laba. Secaca umum investor menilai laba yang tinggi menunjukan prospek yang baik di masa depan. Laba yang tinggi menunjukan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan. Namun demikian, investor tidak semata-mata menilai angka laba yang dilaporkan perusahaan namun juga menilai bagaimana laba itu dilaporkan (secara prinsip akuntansi) dan bagaimana tata kelola perusahaan (corporate governance) sehingga dapat menghasilkan angka laba yang seperti tercantum dalam laporan keuangan (Nuraina, 2012). Apabila perusahaan diperkirakan sebagai perusahaan yang mempunyai prospek pada masa yang akan datang, maka nilai sahamnya menjadi tinggi. Sebaliknya, apabila perusahaan dinilai kurang memiliki prospek maka harga saham menjadi rendah (Usunariyah dalam Mardiyati dkk., 2012). Menurut Hasnawati (2005) nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional (Himatul, 2014).

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Devidend Per Share (DPS), dan Return On Asset (ROA) terhadap Harga Saham (skripsi dan tesis)

 

Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh yang negatif terhadap harga saham sebab Debt to Equity Ratio (DER) yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu mengelola hutang secara baik dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Brealey, Myers dan Marcus (2010:7) menyebutkan jelas bahwa utang juga dapat meningkatkan atau mengurangi tingkat pengembalian bagi pemegang ekuitas, dalam masa sulit tingkat pengembalian bagi pemegang ekuitas berkurang melalui penggunaan utang tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat pengembalian meningkat, hal ini lah yang berdampak terhadap harga saham. Sedangkan Earning Per Share (EPS), Devidend Per Share (DPS), dan Return On Asset (ROA) secara individu berpengaruh positif terhadap harga saham. Earning Per Share (EPS) yang tinggi akan meningkatkan minat investor terhadap suatu saham sehingga permintaan akan saham inilah yang akan mengakibatkan harga saham juga akan ikut naik. Earning Per Share (EPS) yang  53 tinggi memberikan arti seberapa besar jumlah keuntungan yang diperoleh investor setiap lembar sahamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Dharmastuti (2004:19) bahwa Earning Per Share (EPS) merupakan salah satu indikator dari keberhasilan perusahaan. Earning Per Share (EPS) adalah laba perlembar yang merupakan keuntungan yang dapat dihasilkan dari perubahan setiap unit selama periode tertentu. Apabila Earning Per Share (EPS) mengalami kenaikan maka kemungkinan akan diikuti oleh kenaikan harga saham perusahaan tersebut, hal ini terjadi karena pergerakkan harga saham dipengaruhi pendapatan perlembar saham, sedangkan laba perlembar saham dipengaruhi oleh pendapatan dari perusahaan. Peningkatan Earning Per Share (EPS) menandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan kemakmuran para investor. Begitupun Devidend Per Share (DPS) yang tinggi akan membuat investor bereaksi atau merespon perusahaan dengan baik karena apabila deviden yang dibagikan tinggi maka harga saham perusahaan tersebut naik, karena investor menganggap dengan adanya pengumuman pembagian deviden perusahaan tersebut memberi sinyal bahwa mereka memiliki prosepek usaha yang baik di masa yang akan datang dan menunjukkan kemampuan pengelolaan perusahaan yang baik. Dan dari hal tersebut akan mendorong investor untuk menambah jumah modal yang ditanamkan pada perusahaan. Dan Return On Asset (ROA) yang tinggi juga akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya terhadap suatu saham perusahaan karena berarti perusahaan tersebut semakin produktif dan semakin efektif menggunakan 54 aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba, laba yang meningkat juga akan meningkatkan tingkat pengembalian kepada investor

Kegunaan Return On Asset (ROA) (skripsi dan tesis)

 

Return On Asset (ROA) berguna untuk keperluan kontrol untuk keperluan perencanaan, misalnya Return On Asset (ROA) dapat digunakan sebagian dasar 52 untuk pengembalian keputusan jika perusahaan akan mengadakan ekspansi. Return On Asset (ROA) juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan (Munawir, 2014)

Return On Asset (ROA) (skripsi dan tesis)

Menurut Mohamad Samsul (2015:174) mengemukakan Return On Asset (ROA) sebagai berikut: “Return On Asset (ROA) yaitu rasio perbandingan antara laba usaha (operating profit) terhadap total aset. Return diartikan sebagai laba usaha alih-alih laba bersih. Hal ini dikarenakan laba usaha diperoleh dari kegiatan normal perusahaan.” Menurut Harahap (2010:305): “Return On Asset (ROA) menggambarkan perputaran aktiva diukur dari penjualan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik dan hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. Jadi, semakin tinggi persentase rasio Return On Asset (ROA), maka semakin baik penggunaan aset secara efisien unuk memperoleh keuntungan bersih dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini selanjutnya meningkatkan daya tarik perusahaan yang menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat perolehan pengembalian atas investasi aset akan semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah persentase rasio ini dari rasio rata-rata maka daya tarik investor semakin menurun, karena membuat tingkat perolehan pengembalian atas investasi akan semakin kecil.” Return On Asset (ROA) merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan. Informasi Return On Asset (ROA) berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba  dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Informasi Return On Asset (ROA) juga merupakan informasi yang dianggap mendasar dan berguna karena merupakan indikator keberhasilan perusahaan di masa lalu dan harapana di masa yang akan datang. Return On Asset (ROA) termasuk dalam rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek earning atau profitabilitas. Semakin tinggi Return On Asset (ROA) akan semakin tinggi pula keuntungan dihasilkan perusahaan, yang akan menjadikan investor tertarik akan nilai saham. Apabila dikaitkan dengan harga saham, maka semakin tinggi Return On Asset (ROA) semakin tinggi pula harga saham perusahaan tersebut karena tingkat keuntungan yang tinggi. Selain untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, Return On Asset (ROA) kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam suatu perusahaan multidivisional. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Return On Asset (ROA) menunjukkan keefisienan perusahaan dalam mengelola seluruh aktivanya untuk memperoleh pendapatan. Return On Asset (ROA) dapat dijadikan indikator untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan memperoleh laba yang optimal dilihat dari posisi aktivanya

Kegunaan Devidend Per Share (DPS) (skripsi dan tesis)

Seorang investor membeli dan mempertahankan saham suatu perusahaan dengan harapan akan memperoleh dividen atau Nor Hadi (2015:126) menyebutkan: Dividen merupakan keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham yang bersumber dari kemampuan emiten mencetak laba bersih dari operasinya sehingga laba biasanya menjadi dasar penentuan pembayaran dividen karena dividen merupakan bagian laba dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dan juga dapat mempengaruhi kenaikan nilai saham di masa mendatang. Oleh karena itu, para pemegang saham biasanya tertarik dengan angka EPS yang dilaporkan perusahaan

Devidend Per Share (DPS) (skripsi dan tesis)

Menurut I Made Sudana (2015:106) mengemukakan Devidend Per Share (DPS) sebagai berikut: “Devidend Per Share (DPS) yaitu total deviden yang dibagikan pada tahun buku sebelumnya, deviden saham merupakan pembayaran deviden dibagi jumlah saham beredar dalam bentuk saham kepada pemegang saham, deviden dari sudut pandang perusahaan tidak lebih dari rekapitulasi perusahaan, artinya pembagian deviden saham tidak mengubah jumlah modal perusahaan, tetapi hanya terjadi perubahan struktur modalnya saja.” Deviden saham hanya menunjukkan perubahan pembukuan dalam perkiraan ekuitas pemegang saham pada neraca perusahaan. Proporsi kepemilikan saham dalam perusahaan tetap sama. Akuntansi membedakan deviden saham menjadi deviden saham persentase kecil dan deviden saham persentase besar. Salah satu yang menjadi alasan investor berinvestasi adalah mengharapakan pengembalian dalam bentuk deviden yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham, maka pihak manajemen perusahaan perlu memperhatikan kebijakan deviden yang akan diterapkan dalam rangka menarik minat investor saham. Ini menjadi kebijakan perusahaan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana diputuskan apakah perusahaan pada periode tersebut akan membagikan deviden atau menahannya, tentunya perusahaan 49 mempunyai alasan yang jelas dalam pengambilan keputusan ini karena apabila perusahaan terus-menerus menahan pembagian deviden mereka, hal ini akan berpengaruh kepada jumlah investor mereka. Devidend Per Share (DPS) menggambarkan besarnya jumlah pendapatan per lembar saham yang akan disistribusikan pada para pemegang saham biasa. Devidend Per Share (DPS) merupakan rasio yang mengukur sebarapa besar deviden yang dibagikan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar pada tahun tertentu

Kegunaan Earning Per Share (EPS) (skripsi dan tesis)

Seorang investor membeli dan mempertahankan saham suatu perusahaan dengan harapan akan memperoleh dividen atau Nor Hadi (2015:126) menyebutkan: Dividen merupakan keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham yang bersumber dari kemampuan emiten mencetak laba bersih dari operasinya sehingga laba biasanya menjadi dasar penentuan pembayaran dividen karena dividen merupakan bagian laba dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dan juga dapat mempengaruhi kenaikan nilai saham di   masa mendatang. Oleh karena itu, para pemegang saham biasanya tertarik dengan angka EPS yang dilaporkan perusahaan. Eduardus (2010: 365) mengemukakan: “Bagi para investor, informasi EPS merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna, karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan dimasa depan”. Hal inilah yang menjadi pemicu naiknya penawaran terhadap suatu saham, sehingga memungkinkan harga saham cenderung berubah-ubah. Ryan dan William (2017:166) menyebutkan: “Kinerja suatu perusahaan yang mencapai target atau melebihi menjadi sebuah rapor bagus apalagi pada saat itu harga sahamnya memiliki EPS yang juga menarik. Hal itu menajadi dua poin baik dalam keputusan berinvestasi ataupun menambah jumlah saham.” Dengan meningkatnya harga saham perusahaan, maka return saham yang akan diperoleh investor juga akan semakin tinggi. Jika nilai EPS naik maka harga saham mengalami kenaikan, return sahamnya juga mengalami kenaikan. Pendapatan per saham (Earning per share/EPS) perusahaan biasanya menjadi perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham dan manajemen

Earning Per Share (EPS) (skripsi dan tesis)

 

Earning Per Share (EPS) merupakan komponen penting pertama yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan. Informasi Earning Per Share (EPS) suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan untuk semua pemegang saham perusahaan.Menurut Kasmir (2017:207): “Earning Per Share (EPS) adalah laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dibagi jumlah lembar saham perusahaan, rasio laba per saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi kesejahteraan pemegang saham meningkat.” Menurut Nor Hadi (2015:134) “Earning Per Share (EPS) adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak pada tahun buku terhadap saham yang diterbitkan perusahaan.” Dengan demikian, laba per lembar saham (EPS) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mendistribusikan laba yang diraih perusahaan kepada pemegang saham. Laba per lembar saham (EPS) dapat dijadikan sebagai indikator tingkat nilai peusahaan. Eduardus (2010:365) Pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik pada Earning Per Share (EPS), karena hal ini menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa dan menggambarkan prospek Earning perusahaan di masa depan. Para calon pemegang saham tertarik dengan Earning Per Share (EPS) yang besar, karena hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan. Dengan meningkatnya harga saham perusahaan, maka return saham yang akan diperoleh investor juga akan semakin tinggi. Jika nilai Earning Per Share (EPS) naik maka harga saham mengalami kenaikan, return sahamanya juga mengalami kenaikan. Pendapatan per saham perusahaan biasanya menjadi 45 perhatian pemegang saham pada umunya atau calon pemegang saham dan manajemen. Secara singkat penulis dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai Earning Per Share (EPS) tentu saja akan menyenangkan pemegang saham, karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham. Besarnya Earning Per Share (EPS) suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan langsung atau dapat dihitung berdasarkan laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Kadang-kadang pada laporan keuangan terdapat dua Earning Per Share (EPS), yaitu „EPS dasar‟ dan „EPS dilusi. Jikalau begitu, ambil „EPS dilusi‟ karena EPS dilusi adalah Earning Per Share (EPS) yang dihitung berdasarkan jumlah saham terbaru, sebab jumlah saham yang beredar sebuah emiten bisa saja berubah dari waktu ke waktu, karena right issue dan lain-lain. Informasi Earning Per Share (EPS) merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna, karena merupakan indikator keberhasilan perusahaan di masa yang lalu dan harapan di masa yang akan datang, namun Earning Per Share (EPS) juga bukan satu-satunya alat penilai keberhasilan perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2010:23), faktor-faktor penyebab kenaikan dan penurunan Earning Per Share (EPS) adalah: 1. Faktor penyebab kenaikan Earning Per Share (EPS): a. Laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. b. Laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. c. Laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. 46 d. Persentase kenaikan laba bersih lebih besar dari pada persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar. e. Persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar dari pada persentase penurunan laba bersih. 2. Sedangkan penurunan Earning Per Share (EPS) dapat disebabkan karena: a. Laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. b. Laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. c. Laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. d. Persebtase penurunan laba bersih lebih besar dari pada persentase penurunan jumlah lembar sahambiasa yang beredar. e. Persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar dari pada persentase kenaikan laba bersih. Jadi bagi suatu badan usaha nilai laba per saham akan meningkat apabila persentase kenaikan laba bersihnya lebih besar dari pada persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar

Debt to Equity Ratio (DER) (skripsi dan tesis)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio antara total hutang yang
dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur
proporsi dana dari hutang.
Menurut Kasmir (2017:157-158):
“Debt To Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk memulai
hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan
antara seluruh hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.
Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan
peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio
ini berfungsi untuk mengetahui setiap jumlah rupiah modal sendiri yang
dijadikan untuk jaminan hutang dan menggambarkan sampai sejauh mana
modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar.”
Menurut Lukman (2011:121) “Debt To Equity Ratio (DER) adalah
mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup sebagian atau seluruh
utang-utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana
yang berasal dari modal sendiri.”
Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar total pasiva yang
terdiri atas persentase modal sendiri dibandingkan dengan besarnya hutang.
Semakin besar Debt to Equity Ratio (DER) suatu perusahaan menunjukkan
semakin besarnya penggunaan hutang perusahaan dibandingkan dengan modal
sendiri yang dimiliki perusahaan. Penggunaan hutang diharapkan akan menaikkan
tingkat pengembalian bagi pemegang saham.
Untuk mengembangkan perusahaan dalam menghadapi persaingan, maka
diperlukan adanya suatu pendanaan yang bisa digunakan untuk memenuhi
kebutuhan tersebut. Sumber-sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh dari
perusahaan (internal) dan dari luar perusahaan (eksternal). Pada prakteknya, danadana yang dikelola perusahaan harus dikelola dengan baik, karena masing-masing
sumber dana tersebut mengandung kewajiban pertanggungjawaban kepada
pemilik dana. Proporsi antara modal sendiri (internal) dan modal pinjaman
(eksternal) harus diperhatikan, sehingga dapat diketahui beban perusahaan
terhadap para pemilik modal tersebut. Dalam manjemen keuangan proporsi antara
jumlah dana dari luar lazim disebut sebagai struktur pendanaan atau struktur
modal (capital structure). Dalam mengembangkan capital structure perlu
dilakukan analisis dari banyak faktor dengan mempertimbangkan kondisi
keuangan perusahaan. Sumber dana dari pihak luar diperoleh dari pinjaman
hutang, sedangkan sumber dana dari pihak internal diperoleh dari modal saham
dan laba tak dibagi.
Dalam mengukur risiko, perhatian kreditor jangka panjang terutama
difokuskan pada prospek laba dan perkiraan arus kas. Meskipun demikian tetap
memperhatikan keseimbangan antara proporsi aktiva yang didanai oleh kreditor
dan pemilik perusahaan, dan semakin rendah nilai Debt to Equity Ratio (DER)
suatu perusahaan semakin aman bagi investor untuk menginvestasikan uangnya
dan semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan tingginya
ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban
perusahaan juga semakin berat. Dengan kata lain, Debt to Equity Ratio (DER)
berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Maka dari kerangka pikiran
tersebut, penulis menyimpulkan apabila semakin tinggi Debt to Equity Ratio
(DER) maka akan semakin berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan

Analisis Rasio (skripsi dan tesis)

Faktor fundamental perusahaan memegang peranan penting dalam proses
pengambilan keputusan. Penilaian saham secara akurat dapat meminimalkan
resiko sekaligus membantu investor mendapatkan keuntungan wajar, mengingat
investasi saham di pasar modal merupakan jenis investasi berisiko tinggi
meskipun menjanjikan keuntungan relatif besar. Pendekatan fundamental
memfokuskan pada anlisis-analisis untuk mengetahui kondisi fundamental
perusahaan yang pada gilirannya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada
umumnya.
Analisis rasio merupakan salah satu analisis keuangan yang paling populer
dab banyak digunakan. Meskipun perhitungan rasio hanyalah merupakan operasi
aritmatika sederhana, namun hasilnya memerlukan interpretasi yang tidak mudah.
Agar hasil perhitungan rasio menjadi bermaksa, sebuah rasio sebaiknya mengacu
pada hubungan ekonomis yang penting. Rasio harus diinterpretasikan denganhatihati karena faktor-faktor yang mempengaruhi pembilang dapat berkorelasi dengan
faktor-faktor yang mempengaruhi penyebut (Hery, (2014:22).
Rasio adalah alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan
antara dua macam data finansial. Rasio keuangan merupakan informasi yang
menggambarkan hubungan antara berbagai macam akun (accounts) dari laporan
keuangan yang mencerminkan keadaan keuangan serta hasil operasional
perusahaan.
Analisis rasio keuangan terbagi menjadi lima bagian (Harmono,
20017:106), yaitu:
1. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam
melunasi sejumlah uang jangka pendek, umunya kurang dari satu tahun.
Dimensi konsep likuiditas tersebut mencerminkan ukuran-ukuran kinerja
manajemen ditinjau dari sejauh mana manajemen mampu mengelola modal
kerja yang didanai dari utang lancar dan saldo kas perusahaan.
2. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas adalah rasio keuangan perusahaan yang mencerminkan
perputaran aktiva mulai dari kas dibelikan persediaan, untuk perusahaan
manufaktur persediaan tersebut diolah sebagai bahan baku sampai produk jadi
kemudian dijual baik secara krediat ataupun tunai yang pada akhirnya
kembali menjadi kas lagi. Perputaran tersebut mencerminkan aktivitas
perusahaan. Dengan demikian, rasio aktivitas dapat diukur menggunakan
tingkat perputaran aktiva perusahaan.
3. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas imenunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi
kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas ini menggambarkan profitabilitas perusahaan, analisis
profitabilitas ini juga menggambarkan kinerja fundamental perusahaan
ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam
memperoleh laba.
5. Rasio Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan
perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang
tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan
pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada
prospek perusahaan di masa mendatang. Perusahaan yang dipandang baik
oleh investor adalah perusahaan dengan laba dan arus kas yang aman serta
terus mengalami pertumbuhan.
Dalam penelitian ini, ada empat rasio keuangan yang digunakan untuk
mengukur kinerja perusahaan yaitu:
a. Debt to Equity Ratio (DER)
b. Earning Per Share (EPS)
c. Devidend Per Share (DPS)
d. Return On Asset (ROA)

Harga Saham (skripsi dan tesis)

Menurut Brigham & Houston (2010:7) mengemukakan definisi harga
saham adalah sebagai berikut:
“Harga saham adalah harga saham menentukan kekayaan pemegang
saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi
maksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu
tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa
depan oleh investor rata-rata jika investor membeli saham.”
Sedangkan menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:102) harga saham
dapat diartikan sebagai berikut:
“Harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham bisa
berubah naik atau pun turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Ia
dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah dalam hitungan
detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung dengan permintaan
dan penawaran antara pembeli saham dengan penjual saham.”
Harga saham merupakan faktor yang sangat penting dan harus
diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi karena harga saham
menunjukkan prestasi emiten, pergerakkan harga saham dengan kinerja emiten.
Apabila emiten mempunyai prestasi yang semakin baik maka keuntungan yang
dapat dihasilkan dari operasi usaha semakin besar. Pada kondisi yang demikian,
nilai saham merupakan indeks yang tepat untuk efektifitas perusahaan. Sehingga
sering kali dikatakan memaksimumkan nilai perusahaan juga berarti
memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Dengan semakin tinggi harga
saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dn sebaliknya.
Oleh karena itu, setiap perusahaan yang menerbitkan saham sangat
memperhatikan harga sahamnya. Harga yang terlalu rendah sering diartikan
bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Namun bila harga saham terlalu tinggi
mengurangi kemampuan investor untuk membeli sehingga menimbulkan harga
saham sulit untuk meningkat lagi. Dengan perubahan posisi keuangan hal ini akan
mempengaruhi hargasaham perusahaan. Laporan keuangan dirancang untuk
membantu para pemakai laporan untuk menginetifikasi hubungan variabelvariabel dari laporan keuangan.
Pengaruh harga saham terhadap pihak investor dan manajemen perusahaan
menurut Horne (2012:5) menyebutkan bahwa harga pasar bertindak sebagai
barometer dari kinerja bisnis. Harga pasar menunjukan seberapa baik manajemen
menjalankan tugasnya atas nama para pemegang saham. Oleh karena itu
manajemen selalu berada dalam pengawasan, para pemegang saham yang tidak
puas dengan kinerja manajemen dapat menjual saham yang mereka miliki dan
menginvestasikan uangnya di perusahaan lain. Tindakan-tindakan tersebut jika
dilakukan oleh pemegang saham akan dapat mengakibatkan turunnya harga saham
di pasar. Pada dasarnya tinggi rendah harga saham lebih banyak dipengaruhi oleh
penimbangan pembeli dan penjual tentang kondisi internal dan eksternal
perusahaan. Hal ini berkaitan dengan analisis sekuritas yang umumnya dilakukan
investor sebelumnya membeli atau menjual saham.
Dapat disimpulkan bahwa penyebab adanya perubahan harga saham di
pasar modal yaitu terdiri dari:
1. Adanya tingkat permintaan dan penawaran terhadap harga saham itu sendiri.
2. Kondisi keuangan suatu perusahaan.
3. Tingkat suku bunga.
4. Valuta asing dan dana asing yang terdapat di bursa efek.
5. Indeks harga saham gabungan (IHSG)
Taufik (2010:27) menyebutkan ada beberapa jenis harga saham, yaitu:
1. Harga Nominal Saham
Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang diterbitkan untuk menilai
setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan
arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan
nilai nominal.
2. Harga Perdana Saham
Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek.
Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi
(underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga
saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan
harga perdana.
3. Harga Pembukaan Saham
Harga pembukaan yaitu harga saham yang berlaku saat pasar saham dibuka
pada hari itu.
4. Harga Pasar Saham
Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Transaksi disini
tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut
sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili
harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil
sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga
yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau
media lain adalah harga pasar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakkan saham menurut Ali
(2007:115) mengemukakan: “untuk memperkirakan kapan harga sebuah saham
akan nik dan turun bukanlah hal yang mudah”. Berikut ini faktor yang harus
disadari oleh setiap investor, ada 2 faktor yaitu:
1. Faktor yang bersifat makro
Faktor yang bersifat makro yaitu faktor penyebab yang berdampak dapa
semua saham termasuk juga perekonomian secara menyeluruh. Menurut William
(2016:177): “kondisi makro ekonomi berarti apa saja yang sedang terjadi di
lapangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dan masa depan
perusahaan.
2. Faktor yang kedua bersifat mikro
Faktor yang kedua yang bersifat mikro yaitu faktor-faktor yang dampaknya
hanya terhadap beberapa jenis saham.
(Ali, 2007:115) secara garis besarnya, faktor-aktor yang mempengaruhi
harga saham ada 2 yaitu:
1. Penawaran dan Permintaan
Harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar, dalam arti tergantung pada
permintaan dan penawaran (saham mengalami likuid). Jumlah permintaan dan
penawaran mencerminkan kekuatan pasar. Jika penawaran lebih besar dari pada
permintaan, pada umumnya kurs harga akan turun. Sebaliknya, jika penawaran
lebih kecil dari pada permintaan, pada umumnya kurs akan naik. Kekuatan pasar
dapat juga dlihat dari data mengenai sisa beli atau jual. Bagi investor yang
memerlukan investasi jangka panjang maupun jangka pendek, perlu
memperhatikan apakah sekuritas tersebut diminati atau tidak diminati.
2. Efisiensi Pasar Modal
Efisiensi pasar modal merupakan pasar modal yang harga sekuritassekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Efisiensi pada
dasarnya meliputi efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal dapat
mempengaruhi harga saham, apabila biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas
semakin rendah, jika efisiensi dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan
pembelian atau penjualan sekuritas. Kemudian efisiensi eksternal dapat
mempengaruhi harga, ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga sekuritas di
pasar modal terhadap informasi baru. Informasi yang ada kemudian diserap oleh
investor untuk digunakan dalam menghasilkan keputusan

Jenis Saham (skripsi dan tesis)

Ada beberapa jenis saham Darmadji & Fakhruddin (2011:6) yaitu:
1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham
terbagi atas:
a. Saham biasa (common stock), yaitu merupakan saham yang
menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan
hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut
dilikuidasi. Dalam pengertian lain saham merupakan efek yang paling
sering digunakan oleh emiten dalam memperoleh dana dari masyarakat
dan jugamerupakan efek yang paling dikenal di pasar modal. Saham
biasa memiliki karakteristik seperti:
 Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan
dilikuidasi.
 Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan
lain yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS)
 Deviden, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di
RUPS.
 Hak tanggung jawab yang terbatas.
 Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut
ditawarkan kepada masyarakat.
b. Saham preferen (preferred stock), merupakan saham yang memiliki
karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa
menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa
tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor. Saham
preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (hybrid)
anatar obligasi (bond) dan saham biasa, seperti obligasi yang
membayarkan harga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan
hasil yang tetap berupa deviden preferen seperti saham biasa dalam hal
likuidasi klaim pemegang saham biasa, saham preferen mempunyai
beberapa hak yaitu hak atas deviden tetapdan hak pembayaran terlebih
dahulu jika terjadi likuidasi.
2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi:
a. Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham tersebut tidak tertulis
nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke
investor lain.
b. Saham atas nama (registered stock), merupakan saham yang ditulis
dengan jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus
melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan
menjadi:
a. Saham unggulan (blue-chip stock), yaitu saham biasa dari suatu
perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri
sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar
dividen.
b. Saham pendapatan (income stock), yaitu saham biasa dari suatu emiten
yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata
dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
c. Saham pertumbuhan (growth stock-well known), yaitu saham-saham dari
emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai
leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu
terdapat juga growthstock lesser known, yaitu saham dari emiten yang
tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock.
d. Saham spekulatif (speculative stock), yaitu saham suatu perusahaan yang
tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa
mendatang, meskipun belum pasti.
e. Sahamsiklikal (counter cyclical stock), yaitu saham yang tidak
terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara
umum.
Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang
paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan
ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham
merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih parainvestor karena saham
mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan
sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu
perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka
pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset
perusahaan, dan berhak hadir dalam RUPS.
Saham adalah bukti kepemilikan setelah investor menginvestasikan
sejumlah uang kepada perusahaan. Ada dua analisis saham yang digunakan untuk
menghargai hargasaham, yaitu analisis terknikal dan analisis fundamental. Hal ini
dapat memberikan wawasan kepadainvestor mengenai harga saham dan akan
membantu investor dalam membuat keputusan.
Dalam konteks teori untuk melakukan analisis dan memilih saham
terdapat dua pendekatan dasar yaitu:
1. Analisis Fundamental
(Husnan, 2015:315) Analisis fundamental ini merupakan upaya untuk
memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan cara:
a. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga
saham di masa yang akan datang
b. Menetapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh
taksiran harga saham. Analisis ini bertolak dari anggapan dasar bahwa
setiap investor adalah makhluk rasional. Karena itu, seorang
fundamentalis mencoba mempelajari hubungan antara harga saham
dengan kondisi atau kinerja perusahaan. Argumentasi dasarnya adalah
nilai saham mewakili nlai perusahaan.
Analisis fundamental lebih menekankan pada penentuan nilai instrinsik
dari suatu saham. Untuk melakukan analisis yang bersifat fundamental, amalisis
perlu memahami variabel-variabel yang mempengaruhi nilai instrinsik saham.
Nilai inilah yang diestimasi oleh investor, dan hasil dari estimasi ini dibandingkan
dengan nilai pasar sekarang (current market price) sehingga dapat diketahui
saham-saham yang overprice maupun underprice. Karena banyak faktor yang
mempengaruhi harga saham dalam hal ini (DER, EPS, DPS dan ROA) maka
beberapa tahapan analisis untuk melakukan analisis fundamental yaitu:
a. Analisis Ekonomi
Analisis ini menyangkut penilaian umum perekonomian dan pengaruh
potensialnya terhadap hasil sekuritas.
b. Analisis Industri
Analisis industri akan memberikan pemahaman tentang sifat dan operasi
dari suatu industri yang dapat digunakan untuk memperkirakan prospek
pertumbuhan insustri perusahaan-perusahaan di dalamnya serta prestasi
saham-sahamnya.
c. Analisis Kondisi Spesifik Perusahaan
Analisis ini menyangkut penilaian keuangan perusahaan. Alat
yangdigunakan dalam analisis ini yaitu analisis laporan keuangan.
2. Analisis Teknikal
Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham
(kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga tersebut di waktu yang lalu
(Husnan, 2015:349).
Model analisis teknikal lebih menekankan pada tingkah laku pemodal di
masa yang akan datang berdasarkan kebiasaan di masa lalu. Di dalam analisis
teknikal informasi tentang harga dn volume perdagangan merupakan alat utama
untuk analisis. Misalnya, peningkatan atau penurunan harga biasanya berkaitan
dengan peningkatan atau penurunan volume perdagangan. Analisis teknikal pada
dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli atau menjual
saham, dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis ataupun menggunakan
analisis grafis

Pengertian Saham (skripsi dan tesis)

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati
investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat
didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak (badan usaha)
dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal
tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim
atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham
(RUPS).
Menurut Mohamad Samsul (2015:59) pengertian saham adalah sebagai
berikut:
“Saham adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham
disebut juga pemegang saham (shareholder atau stockholder). Bukti bahwa
seseorang atau pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham apabila
seseorang atau suatu pihak sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam
buku yang disebut daftar pemegang saham.”
Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011:5) pengertian saham adalah
sebagai berikut:
“Saham (stock) merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang
atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham
berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas
tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga
tersebut.”
Sedangkan menurut Fahmi (2015:80) pengertian saham adalah sebagai
berikut:
“Saham merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada
suatu perusahaan. Saham berwujud selembar kertas yang tercantum
dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan
kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Serta merupakan
persediaan yang siap untuk dijual.”
Berdasarkan pengertian para ahli diatas saham merupakan surat bukti
tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal,
nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada
setiap pemegangnya.

Manfaat Pasar Modal (skripsi dan tesis)

Melalui fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan tempat atau fasilitas
yang mempertemukan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana
(investor) dan pihak yang memerlukan dana (emiten). Melalui pasar modal, maka
pihak emiten dapat memperoleh sejumlah dana dari investor dan investor
mengharapkan adanya imbal hasil (return). Emiten dapat memanfaatkan dana
yang didapat tersebut untuk keperluan operasi maupun investasi perusahaan tanpa
harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Melalui fungsi
keuangan, pasar modal memberikan kesempatan untuk memperoleh return bagi
investor, sesuai dengan investasi yang dipilih.
Manfaat keberadaan pasar modal di Indonesia, yaitu:
1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor.
3. Menyediakan indikator utama bagi tren ekonomi negara.
4. Menciptakan lapangan kerja.
5. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek.
6. Menjadi alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan
risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan
diversifikasi investasi.

Fungsi Pasar Modal (skripsi dan tesis)

Secara umum fungsi dari pasar modal adalah sebagai berikut:
1. Untuk Menambah Modal Usaha
Perusahaan bisa mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar
modal. Saham-saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan
lain lembaga atau pemerintah.
2. Untuk Pemerataan Pendapatan
Dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan
memberikan deviden atau bagian dari keuntungan perusahan terhadap para
pembelinya. Untuk itu, penjualan saham dengan pasar modal bisa dianggap
sebagai sarana pemerataan pendapatan.
3. Untuk Sarana Menciptakan Tenaga Kerja
Adanya pasar modal bisa menjadi pendorong muncul dan berkembangkan
industri lain yang dampaknya bisa untuk menciptakan lapangan kerja baru.
4. Untuk Sarana Meningkatkan Pendapatan Negara
Masing-masing deviden yang diberikan kepada para pemegang saham akan
dikenai pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan dengan pajak
ini akan meningkatkan pendapatan untuk negara.
5. Untuk Indikator Perekonomian Negara
Kegiatan dan volumen penjualan atau pembelian di pasar modal yang
meningkat (padat) dapat memberikan indikasi bahwa kegiatan bisnis
perusahaan dapat berjalan dengan baik. Begitu sebaliknya

Jenis Pasar Modal (skripsi dan tesis)

Adapun jenis-jenis dari pasar modal antara lain (Mohamad Samsul, 2015:61)
1. Pasar Perdana (primary market/initial public offering).
Pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang pertama kali
menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Dikatakan tempat,
sebab secara fisik masayarakat pembeli dapat bertemu dengan penjamin emisi
atau agen penjual untuk menempatkan pesanan sekaligus membayar uang
pesanan. Dikatakan sarana, sebab si pembeli dapat memesan melalui telepon
dari rumah untuk memesan dan membayar dengan cara mentransfer uang
melalui bank ke rekening agen penjual. Pasar perdana ini sering disebut
dengan permintaan perdana (initial public offering-IPO). Penawaran umum
perdana ini mengubah bentuk perusahaan perseroan menjadi Tbk.
2. Pasar Kedua atau Sekunder (secondary market).
Pasar sekunder adalah tempat efek yang telah dicatat pada bursa efek
diperjualbelikan, dikatakan juga sebagai tempat atau sarana transaksi jual-beli
antarinvestor dan harga yang dibentuk oleh investor melalui perantara efek.
Pasar sekunder menawarkan sebuah kesempatan pada para investor untuk
membeli atau menjual efek yang sudah tercatat di bursa, setelah terlaksana
penawaran perdana.
3. Pasar Ketiga
Pasar ketiga adalah sarana transkasi jual-beli efek antara pedagang efek dan
investor dimana harga dibentuk oleh maker market.
4. Pasar Keempat
Pasar keempat adalah sarana transaksi jual-beli antara investor jual dan
investor beli tanpa lewat perantara efek

Pengertian Pasar Modal (skripsi dan tesis)

Pengertian pasar modal menurut Mohamad Samsul (2015:57) adalah
“Pasar modal terdiri dari kata pasar dan modal, jadi pasar modal dapat
didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap
modal; baik bentuk ekuitas maupun jangka panjang.”
Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal,
mendefinisikan pengertian pasar modal sebagai berikut:
“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran
umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan
efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan
efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat
berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan
investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari
efek.”
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, mendefinisikan pengertian pasar modal sebagai berikut:
“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran
Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan
Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan
dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai
pasar modal.”
Darmadji & Fakhruddin (2011:1) juga dikemukakan dari sudut pandang
ekonomi sebagai berikut:
“Pasar modal adalah tempat diperjualbelikannya instrumen
keuangan jangka panjang seperti utang, ekuitas (saham), instrumen
derivatif dan instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan
bagi perusahaan maupun institusi lainnya (misalnya pemerintah), dan
sebagai sarana kegiatan berinvestasi.”
Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa pasar modal memiliki
peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi khususnya sebagai tempat
bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, pembelian dan
penjualan saham dan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dan pihak
yang memerlukan dana.

Pengertian Information/Knowledge Sharing (skripsi dan tesis)

Information Sharing menurut Ward dan Peppard (2002, p.490)
dapat didefinisikan dimana ada sebuah salinan informasi (copy of a pieces
of information) yang dipegang oleh seseorang yang mempunyai otoritas
tertentu untuk mengaksesnya, dan information sharing biasanya dilakukan
melalui satu unit bisnis tertentu, satu divisi atau diluar divisi di dalam
sebuah perusahaan maupun dengan eksternal perusahaan.
Menurut Probst et. al. (2000, p.169) terdapat beberapa keuntungan
dari knowledge sharing antara lain :
a. Waktu dan kualitas
Dengan knowledge sharing akan membuat organisasi untuk
menjaga kualitas yang tetap bagus dan membuat penggunaan
waktu lebih efisien.
b. Distributing knowledge
Mempermudah dalam menyebarkan knowledge sehingga dapat
membantu organisasi dalam mendapatkan profit.
c. Direct benefit
Knowledge sharing memberikan keuntungan kepuasan pada
pelanggan atas kualitas yang bagus.
Raskov (2007) memberi pengertian knowledge sharing adalah
knowledge sharing terjadi antar individu dalam suatu komunitas, dimana
individu berinteraksi dan berbagi pengetahuan dengan individu lain
melalui ruang maya atau tatap muka. Hooff dan Ridder (2004)
mendefinisikan bahwa knowledge sharing adalah proses dimana para
individu saling mempertukarkan pengetahuan mereka (tacit knowledge
dan explicit knowledge).
Knowledge Sharing adalah kegiatan melalui pengetahuan (yaitu
informasi, keterampilan atau keahlian) dipertukarkan antara orang-orang,
teman, atau anggota keluarga, sebuah komunitas (misalnya Wikipedia)
atau sebuah organisasi.Organisasi telah mengakui bahwa pengetahuan
(knowledge) merupakan asset tak berwujud yang berharga untuk
menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.Pengetahuan
kegiatan berbagi umumnya didukung oleh sistem manajemen
pengetahuan.Namun, teknologi merupakan hanya salah satu dari banyak
faktor yang mempengaruhi berbagai pengetahuan dalam organisasi, seperti
budaya organisasi, kepercayaan, dan insentif.Knowledge sharing
merupakan tantangan utama dalam bidang manajemen pengetahuan karena
beberapa karyawan cenderung untuk menolak berbagi pengetahuan
mereka dengan seluruh organisasi.
Salah satu kendala menonjol adalah ide bahwa pengetahuan adalah
milik dan kepemilikan demikian sangat penting. Dalam rangka untuk
melawan hal ini, individu harus diyakinkan bahwa mereka akan men erima
beberapa jenis insentif bagi mereka yang menciptakan knowledge baru.
Namun, Dalkir (2005) mengidentifikasikan risiko dalam berbagi
pengetahuan adalah bahwa individu-individu yang paling sering dihargai
untuk apa yang mereka diketahui, bukan apa yang mereka berbagi. Jika
pengetahuan tidak dibagi, konsekuensi negatif seperti isolasi dan
resistensi terhadap ide-ide terjadi. Pengetahuan bersama menawarkan
sudut pandang yang berbeda dan solusi yang mungkin untuk
masalah.Untuk mempromosikan berbagi pengetahuan dan menghilangkan
hambatan berbagi pengetahuan, budaya organisasi harus mendorong
penemuan dan inovasi. Hal ini akan menghasilkan dalam penciptaan
budaya organisasi.
Dalam perusahaan, pengetahuan sistematik berbentuk laporan,
prosedur standar, foto dan gambar, serta dokumentasi yang
menggambarkan proses-proses penting perusahaan. Pengetahuan ini
dengan mudah dapat dipindahkan kepada pihak lain dalam organisasi tentu
saja melalui akses yang diberikan kepada anggota organisasi. Sementara
itu,
tacit knowledge
berada dalam konteks pengalaman
individual.Mengelola kedua bentuk pengetahuan merupakan tugas penting
bagi organisasi. Paling tidak, diperlukan mekanisme yang mendorong
pemindahan antar bentuk-bentuk pengetahuan yang dimiliki organisasi
agar mendapatkan kekuatan kolektif dari proses pembelajaran.
Keengganan setiap anggota organisasi untuk berbagi pengetahuan
merupakan hambatan bagi kemajuan pembentukan daya saing organisasi
itu sendiri.
Davenport dan Prusak (1998) memberikan metode mengubah
informasi menjadi pengetahuan melalui kegiatan yang dimulai dengan
huruf C :Comparation, Consequences, Connections dan Conversation.
Dalam organisasi, knowledge diperoleh dari individu-individu atau
kelompok orang-orang yang mempunyai pengetahuan, atau kadangkala
dalam rutinitas organisasi, knowledge diperoleh melalui media yang
terstruktur seperti: buku, dokumen, hubungan orang ke orang yang
berkisar dari pembicaran ringan sampai ilmiah. Knowledge merupakan
suatu yang eksplisit sekaligus tacit, beberapa pengetahuan dapat dituliskan
di kertas, diformulasikan dalam bentuk kalimat-kalimat, atau
diekspresikan dalam bentuk gambar. Namun ada pula pengetahuan yang
terkait erat dengan perasaan, keterampilan, dan bentuk bahasa utuh,
presepsi pribadi, pengalaman fisik, petunjuk praktis, dan intuisi, dimana
tacit knowledge secara efektif tergantung pada konteks yang
memungkinkan terjadinya penciptaan pengetahuan yang dimunculkan oleh
hubungan/interaksi.
Seringkali ada berbagai asumsi yang salah tentang knowledge
management, tiga diantara asumsi itu adalah
1). jika infrastruktur teknologi informasi sudah dibangun, maka dengan
senang hati dapat berbagi pengetahuan antar sesama, 2). teknologi
informasi dapat menggantikan kekuatan percakapan langsung dan
memperlancar pertukaran pengetahuan, 3). sebuah organisasi harus
terlebih dahulu membangun infrastruktur teknologi dan kultur belajar.
Ketiga asumsi itu seringkali mengabaikan kenyataan bahwa Knowledge
Management sesungguhnya berawal dari satu kata yaitu berbagi bersama
(share).
Tidak seluruh pengetahuan dengan serta merta dibagi bersama.
Pengetahuan yang paling sering dibagi bersama adalah pengetahuan
praktis (know-how) sebuah organisasi , bukan pengetahuan teoritis (know-
what). Berbagi bersama pengetahuan praktis ini sangat berguna jika
dilakukan dalam konteks kegiatan bersama (team-work). Sangatlah
penting bagi suatu organisasi untuk membedakan, mana pengetahuan
pribadi mana pengetahuan kolektif yang diperlukan untuk kepentingan
bersama. Secara umum ada lima jenis kegiatan berbagi pengetahuan,
yaitu:
▪ Di dalam satu kelompok untuk pekerjaan rutin yang serupa dan
terus menerus.
▪ Antar dua atau lebih kelompok yang berbeda tetapi melakukan
pekerjaan yang hampir sama.
▪ Antar dua atau lebih kelompok, tetapi yang dibagi bersama adalah
pengetahuan tentang pekerjaan non-rutin.
▪ Antar organisasi dalam rangka kelangsungan hidup bersama.
▪ Dari luar kelompok, ketika menghadapi persoalan yang belum
pernah mereka jumpai.
Transformasi pengetahuan ini bergantung dengan mental dan
budaya untuk setiap individu sehingga aktualisasi aktivitas di dalam
organisasi akan dilandasi pada keyakinan baru sebagai kesepakatan
bersama. Berdasarkan model mental organisasai yang disepakati bersama
inilah mereka kemudian mengaktualisasikan pengetahuannya menjadi
strategi, program, sistem/dokumen baru sebagai pedoman kerja seluruh
anggota.
Faktor yang penting dalam implementasi Knowledge Management/
knowledge sharing, adalah sebagai berikut :
1. Manusia
Baik berupa tacit knowledge ataupun explicit knowledge yang
mampu disharing/transfer dalam insititusi atau organisasi.
2. Leadership
Keberhasilan Knowledge Management didukung peran pemimpin
dalam membangun visi yang kuat dengan menggalang dan
mengarahkan partisipasi semua anggota organisasi dalam
mewujudkan visinya.
3. Teknologi
Dukungan infrastruktur yang kuat dalam penyebaran informasi
pada orang yang tepat dan waktu yang tepat pula.
4. Organisasi
Aspek pengaturan yang jelas dalam hal ini termasuk reward yang
berpartisipasi dalam penyebaran informasi.
5. Learning
Kemauan belajar untuk setiap individu sehingga muncul ide-ide,
inovasi dan knowledge baru, yang menjadi komoditas utama dalam
Knowledge Management
Hal yang esensial dalam knowledge management adalah
terbentuknya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga para pekerja
termotivasi untuk terus belajar yang kondusif, sehingga para pekerja
termotivasi untuk terus belajar, memanfaatkan informasi atau pengetahuan
yang disediakan perusahaan/organisasi dan menumbuhkembangkan
pengetahuan individualnya serta pada akhirnya mau berbagi pengetahuan
baru yang didapatnya untuk menjadi pengetahuan organisasi atau dengan
kata lain knowledge management focus agar manusia didalamnya
produktif untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan mau berbagi
pengetahuan yang dimilikinya.
Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan
produktivitas penemuan pengetahuan (mempermudah proses pengelolaan
pengetahuan) serta mempercepat proses implementasinya, sehingga
organisasi untuk menginstitusionalkan dan mendistribusikan pengetahuan
yang berasal dari individu anggota organisasi sesuai dengan kebutuhan
dan perkembanganny

 

Pengertian Knowledge Management System (skripsi dan tesis)

Menurut Turban et al. (2001, p.26), Knowledge Management
System adalah sistem informasi berbasis pengetahuan yang mendukung
kreasi, pengaturan dan penyebaran dari ilmu pengetahuan bisnis kepada
para pekerja dan manajer dalam perusahaan secara keseluruhan.
Sedangkan menurut O’Brien (2000, p.26), Knowledge
Management System merupakan sistem informasi berbasis ilmu
pengetahuan (knowledge) yang dapat mendukung hasil cipta (kreasi),
pengaturan dan penyebaran dari ilmu pengetahuan bisnis kepada para
pekerja dan manajer perusahaan

Pengertian Knowledge Management (skripsi dan tesis)

Menurut Bateman dan Snell (2008, p.8), knowledge management
adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan dan
memanfaatkan sumber daya intelektual di dalam suatu organisasi,
knowledge management bertujuan untuk menemukan, menyimpan,
membagikan dan membagi secara luas sumber daya yang sangat penting
yang dimiliki oleh suatu organisasi.
Sedangkan menurut Laudon dan Laudon (2002, p. 373), knowledge
management adalah kumpulan proses yang dikembangkan didalam
organisasi, untuk menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, memelihara
dan menyebutkan pengetahuan suatu perusahaan.
Menurut Buckman (2004), knowledge management adalah system
approach to help information and knowledge emerge and flow to the right
people at the right time to create value artinya adalah sistem manajemen
pengetahuan adalah pendekatan untuk membantu informasi dan
pengetahuan muncul dan mengalir ke orang lain yang tepat pada waktu
yang tepat untuk menciptakan nilai.
Menurut Honeycutt (2005, p.15) definisi knowledge management
adalah suatu disiplin yang memperlakukan modal intelektual sebagai asset
yang dikelola.Knowledge management bukan suatu database terpusat yang
berisi sebuah informasi yang diketahui oleh semua karyawan. Hal ini
merupakan ide untuk mendapatkan ilham pencerahan bisnis dari berbagai
sumber termasuk database, website, pegawai dan mitra bisnis dan
menggali informasi dimanapun berada.
Menurut Tiwana (2000, p.5), knowledge management adalah
organisasi untuk menciptakan nilai bisnis dan membangun keuntungan
kompetitif.Knowledge management juga dapat memungkinkan pembuatan,
komunikasi dan aplikasi dari jenis knowledge untuk mencapai sasaran
bisnis, knowledge juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk
menangkap (to capture), menyimpan (to stay) dan mendistribusi (to
distribute).
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Knowledge
Management adalah suatu teknik atau cara untuk menciptakan,
mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan atau menyebarkan
pengetahuan yang ada pada organisasi yang digunakan untuk
memperlancar proses bisnis organisasi

 

Pengertian Knowledge (skripsi dan tesis)

Menurut Davenport dan Prusak (1998) dalam membedakan
pengertian antara data, informasi dan pengetahuan yaitu :“knowledge is
neither data or information, though it related to both, and the difference
between these terms are often a matter of degree”. Pengetahuan bukan
sekedar data atau informasi, akan tetapi berhubungan dengan keduanya
dan perbedaan antara istilah-istilah ini seringkali adalah derajat
kemasterannya.
Knowledge yang tersimpan pada kepala manusia tidak dapat secara
mutlak diformulasikan dalam sekumpulan dokumen.Knowledge dibagi
menjadi dua tipe, tipe pertama adalah Tacit knowledge yaitu pengetahuan
yang tersimpan pada kepala orang, atau melekat pada diri seseorang yang
diperolehnya melalui pengalaman dan pekerjaannya dalam bentuk indah,
skill, value dan belief yang tidak mudah untuk memformulasikan dalam
bentuk dokumen dan disebarkan kepada orang lain. Tipe kedua adalah
Explicit Knowledge yaitu pengetahuan yang sudah terkodifikasi dalam
bentuk dokumen atau bentuk lainnya yang disusun secara sistematis.
Banyak organisasi yang belum memahami potensi knowledge yang
tersembunyi yang dimiliki karyawannya. Riset Delphi Consulting group
menunjukkan bahwa knowledge dalam organisasi tersimpan dalam
struktur :
– 42% dipikiran (otak) karyawan
– 26% dokumen kertas
– 20% dokumen elektronik
– 12% knowledge base elektronik
Data ini menceritakan bahwa porsi knowledge yang paling besar
(42%) tersimpan dalam otak saja.Knowledge semacam ini disebut dengan
tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang tersembunyi.Sedangkan
materialisasi knowledge berbentuk dokumen kertas (26%), dokumen
elektronik (20%) dan benda elektronik berbasis knowledge (12%). Potensi
tacit knowledge tersebut harus digali untuk kemudian dieksplisitkan untuk
kemudian diorganisir bersama komponen knowledge yang lain supaya bisa
ditransfer kepada orang lain

 

Data, Informasi dan knowledge (skripsi dan tesis)

Data, informasi, dan knowledge pada dasarnya merupakan konsep
yang saling berhubungan. Menurut Bergeron (2003), yang dimaksud data,
informasi dan knowledge dibedakan sebagai berikut, data adalah angka
atau atribut yang bersifat kuantitatif yang berasal dari hasil observasi,
eksperimen, atau kalkulasi. Informasi adalah data di dalam satu
konstektual tertentu merupakan kumpulan data dan terkait dengan
penjelasan, interpretasi dan berhubungan dengan materi lainnya mengenai
objek, peristiwa atau proses tertentu. Knowledge adalah informasi yang
telah diorganisasi, disintesiskan, diringkaskan untuk meningkatkan
pengertian, kesadaran atau pemahaman.
Lain halnya menurut Davidson and Voss (2002), untuk memahami
perbedaan antara data, informasi dan knowledge, harus dapat
digarisbawahi nilai hierarkinya. Informasi merupakan data yang disaring
(distilled) dan dimaknai, demikian pula knowledge adalah informasi yang
disaring dan dimaknai. Dengan cara yang sama, data diberi dimakna
sehingga berubah menjadi informasi. Informasi ditambahkan tujuan untuk
diubah menjadi knowledge yang dapat dituliskan kedalam bentuk
persamaan, yaitu :

Knowledge = informasi + tujuan
Pengertian knowledge masih diperdebatkan, tidak ada definisi
tunggal tentang arti knowledge.Definisi knowledge dapat dipandang dari
segi praktis hingga konseptual serta dari ruang lingkup yang sempit hingga
ruang lingkup yang luas. Secara garis besar, knowledge dibagi menjadi dua
jenis, yaitu Tacit Knowledge (pengetahuan implicit) dan Explicit
Knowledge (pengetahuan eksplisit)

Konsep Negara Hukum (skripsi dan tesis)

Sejak dulu kala orang telah mencari arti negara hukum, diataranya Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan konsep nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal tetang pemikiran negara hukum.13 Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang diartikannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait pada “polis”.  Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaaanlah yang menetukan baik buruknya suautu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”. 15 Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, nampaknya sangat erat dengan “keadilan”, bahkan negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Artinya bahwa, konsepsi pemikiran tersebut mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit. Dikarenakan tujuan negara hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal terbut dinamakan teori ethis, sebab menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak aidil.16 Lebih lanjut para ahli yang menganut paham ini, berpendapat bahwa hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formil diundangan oleh badan legislatif suatu negara. Hukum (kedaulatan sebagai aspeknya) bersumberkan perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan hukum adalah sumber dan merupakan pencipta hukum. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan ini. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum.17 Menurut teori kedaulatan negara segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum tidak lain dari kemauan negara itu sendiri yang dikonkretkan.18 Dalam perkembangannya para ahli menganggap bahwa kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Pada akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Aliran ini lebih memperhatikan realitas dengan kenyataan-kenyataan sejarah. Bahkan lebih ekstrim lagi kita dapat melihat prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh Hans Kalsen, dimana beliau mengatakan bahwa pada hakekatnya negara indentik dengan hukum, maka dari itu tertib hukum tidak ada bedanya dengan tertib negara. Hukum berlaku souverein, hukum berlaku objektif, terlepas dari pengakuan rakyat, terlepas dari penerimaan rakyat dan terlepas dari psycholgische wortel. 19Pandangan-pandangan Hans Kalsen di atas merupakan pandangn paling ekstrim dari beberapa pengikut paham kedaulatan hukum. Pada dasarnya konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan. Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum rechtsstaat dan konsepsi negara hukum the rule of law yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupkan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan indivisualisme. Bagi konsepsi negara hukum rechtsstaat penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan pahamegisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara hukum the rule of law, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. Ada dua tokoh yang mengambangkan unsur negara hukum yaitu Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur negara hukum rechtsstaat ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain: a. Hak-hak asasi manusia; b. Pemisahan/Pembagian kekuasaan; c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada; d. Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri.20 Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu: a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum. b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara. erjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusankeputusan pengadilan.21 Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok atau pilar utama suatu negara hukum (the rule of law maupun rechtsstaat). a. Pertama; Supermasi hukum (supermacy of law), yakni adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supermasi hukum, artinya semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. b. Kedua; Persamaan dalam hukum (equality before the law). Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris. c. Ketiga; Asas legalitas (due process of law). Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas, yakni segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tsb harus ada lebih dahulu dari perbuatan atau tindakan administrasi. d. Keempat; Pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal. Hal ini dimaksudkan bisa terjadi checks and balances dan tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan. e. Kelima; Organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan, harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti: bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dll, juga lembaga- lembaga baru seperti komisi HAM, komisi pemilihan umum dll, dimana sebelumnya dianggap sepenuhnya di tangan kekuasaan eksekutif, sekarang berkembang menjadi independen. f. Keenam; Peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada di dalam negara hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik (jabatan) maupun kepentingan ekonomi (uang). Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan. g. Ketujuh; Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara. PTUN dianggap dapat menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusankeputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. h. Kedelapan; Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi). Disamping adanya PTUN negara hukum modern mengadopsikan gagasan adanya 15 Mahkamah Konstitusi. Pentingnya lembaga ini adalah dalam upaya memperkuat sistem check and balance antara cabang-cabang kekuasaan misalnya dengan wewenang memutus sengketa antar lembaga negara. i. Kesembilan; Perlindungan Hak Asasi Manusia. Setiap manusia sejak dilahirkan menyandang hak-hak yang bersifat asasi. Negara tidak dibenarkan membatasi/mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia itu. Adanya perlindungan Ham merupakan pilar penting dalam setiap negara hukum. j. Kesepuluh; Bersifat Demokratis. Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diterapkan mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara sepihak. k. Kesebelas; Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Sebagaimana citi-cita nasional Indonesia yang dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Negara hukum Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan atau mencapai ke empat tujuan negara tersebut. l. Keduabelas; Transparasi dan Kontrol Sosial. Adanya transparansi dan 16 kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga kelemahan/kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung). Sistem perwakilan di parlemen tidak dapat diandalkan sebagai saluran aspirasi rakyat, karena perwakilan fisik belum tentu mencerminkan perwakilan gagasan (aspirasi). Dalam lingkup kekuasaan pemerintah, maka tipe negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu hukum formal dan negara hukum material, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep welfare state yang kemudian melahirkan tipe negara kesejahteraan. Negara hukum materil merupakan pengertian negara hukum dalam arti luas, yang sering disebut dengan negara hukum modern (modern rechtsstaat). Pada tipe negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undangundang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh konsep legal state telah bergeser kearah gagasan baru, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh 17 bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam semata melainkan harus terlibat aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Demokrasi diberikan pengertian secara luas, dalam gagasan baru ini, mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan dapat memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama dalam mengatasi ketidak merataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan inilah yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum welfare state (negara kesejahteraan). Dengan merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi. Hukum dijadikan aturan main dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah serta untuk mengatur hubungan hukum penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia

Pengertian Negara Hukum (skripsi dan tesis)

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een binding van rechter administatie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.)9 A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.10 Menurut Philipus M. Hadjon, ide rechsstaat cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.11 Dalam negara hukum segala sesuautu harus dilakukan menurut hukum (evrithing must be done according to law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah

Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran (skripsi dan tesis)

Instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran adalah kantor catatan sipil yang berada di bawah pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota.54 Untuk memperoleh akta kelahiran Lembaga Catatan Sipil dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undangundang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Proses untuk memperoleh akta kelahiran tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak, yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapan. Adapun proses pembuatan seperti akta kelahiran ini tidaklah sulit, melalui persyaratan administrasi seperti fotocopy/salinan KTP kedua orang tua atau salinan KTP ibu si anak yang telah lahir jika orang tuanya belum atau tidak menikah, kemudian salinan surat nikah/akta perkawinan orang tua si anak yang dilahirkan (jika orang tunya sudah menikah), serta kartu keluarga (KK) ibu anak yang dilahirkan. Setelah lengkap, kemudian ibu yang melahirkan anak atau suaminya memohon kepada pihak rumah sakit, bidan, kepala dusun atau pihak lain yang berwenang dengan menuliskan nama lengkap yang akan diberikan kepada si anak yang telah lahir. Biasanya setelah mendapat rekomendasi dari bidan, dokter, dukun bayi atau pihak berwenang lainnya, surat kelahiran dapat langsung diterbitkan. Namun tidak semua pihak berwenang mengeluarkan surat kelahiran, beberapa lembaga atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat kelahiran adalah sebagai berikut: 1. Komandan perang. Misalnya sang ibu merupakan anggota tentara atau pengungsi yang sedang berada di wilayah komando perang, atau bisa juga anak tersebut lahir di wilayah militer, seperti di suatu bataliyon. Surat kelahiran yang demikian ini banyak dijumpai orang-orang yang hidup pada zaman revolusi. 2. Kepala desa/kepala dusun yaitu bayi yang dilahirkan sendiri atau dengan bantuan dukun bayi atau orang lain di rumah, tanpa bantuan medis dari dokter. 3. Kepala rumah sakit/bidan yaitu bagi-bayi yang dilahirkan di rumah sakit/klinik. 4. Pilot pesawat. Walaupun jarang terjadi kasus kelahiran bayi di pesawat, namun pilot yang bertugas juga berwenang mengeluarkan surat kelahiran bagi bayi yang lahir selama penerbangan. 5. Kapten kapal yaitu bagi bayi yang lahir dalam perjalanan dengan menggunakan kapal laut.

Manfaat Akta Kelahiran (skripsi dan tesis)

Akta kelahiran mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat
penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan
manfaat bagi individu dan pemerintah. Adapun manfaat akta kelahiran
adalah sabagai berikut:
a. Bagi Pribadi/individu:
1. Menentukan status hukum seseorang
2. Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim
3. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri
b. Bagi Pemerintah:
1. Meningkatkan tertib administrasi Negara
2. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan
3. Pengawasan dan pengendalian
Manfaat akta kelahiran secara umum adalah sebagai berikut:
a. Bagi diri pemilik
1. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan
hukum seseorang.
2. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau
peristiwa yang dicatatatkan.
3. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembutian
sempurna di depan hakim.
b. Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan.
c. Bagi pemerintah untuk mempelancar aktivitas di bidang kependudukan
atau administrasi kependudukan.
a. Menunjang tertib administrasi kependudukan
b. Menunjang perencanaan pembangunan
c. Pengawasan dan penngendalian penduduk
Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua aktaakta di daftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai
kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta
yang dibuat oleh Lembaga Catatan Sipil adalah mengikat terhadap mereka
yang berkepentingan. Kita ketahui pula suatu Negara yang merupakan
Negara hukum (rechstaats). Maka akan menghendaki pula adanya
masyarakat yang teratur, tertib, aman, dan tentram. Memberikan kepastian
hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatatkan

Fungsi Akta Kelahiran

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang
dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi, yaitu
sebagai berikut.
1. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah
di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu
dari si anak.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang
dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini,
anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak
kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan,
hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.
Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak
tersebut. Baik formal maupun material ini sangat penting untuk mencegah
terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan
dibawah umur, pekerja anak. Fungsi lainnya untuk kepastian umur untuk
sekolah, paspor, KTP, dan hak politik pada pemilu.
Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak
secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna
menyusun data statistik Negara yang dapat menggambarkan demografi,
kecenderungan dan karaktaristik penduduk serta arah perubahan sosial yang
terjadi. Bagi mereka yang lewat 60 hari s/d 1 tahun masih dapat membuat
akta kelahiran asal disetujui oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bila sudah lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan
pengadilan, yang biayanya tidak sedikit.

Jenis Akta Kelahiran (skripsi dan tesis)

Akta kelahiran dapat dibedakan menjadi empat jenis, sebagaimana
di kemukakan sebagai berikut.
1. Akta kelahiran umum
Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan
berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang
ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa
kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Inti dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari
kerja sejak kelahiran.
2. Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan
berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas
waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Batas waktu yang dilampau adalah melebih 60 hari.
3. Akta kelahiran luar biasa
Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh
Kantor Catatan Sipil pada Zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai
dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah
hukum Kantor Catatan Sipil setempat.
4. Akta kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1
Januari 1967 s.d. 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb. 1920 No.751 jo.
1927 No. 564 dan Stb. 1933 No.75 jo. 1936 No. 607.
Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai akta
kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau
mendapat kepastian hukum terhadap kedudukan hukum seseorang, maka
perlu adanya bukti-buktii yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat
dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Pengertian Akta Kelahiran (skripsi dan tesis)

Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting
seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat
hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau
pihak ketiga. Dengan adanya akta sebuah akta akan membawa kejelasan dan
kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas diri anak
yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Menurut R. Subekti dan
Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “acta” merupakan
bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa Latin dan berarti
perbuatan-perbuatan.
Akta sebagai surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai
sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa
surat itu dibuat.
Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat
peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan,
yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian Bertitik tolak
dari defenisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat
disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syaratsyarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus
dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah :
1. Surat itu harus ditandatangani
Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut
akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi;
“suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya
pegawai termasuk di atas, atau karena suatu cacat dalam
bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik,
namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah
tangan, jika ditandatangani oleh pihak.”
Dari bunyi Pasal tersebut di atas, jelas bahwa suatu surat untuk
dapat disebut akta, harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu adalah bukan akta. Dengan
demikian jelaslah bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani
diperuntukkan untuk pembuktian, seperti kereta api dan lain-lain disebut
akta. Tujuan dari keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat
disebut akta adalah memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah
akta, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri khas
tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.
2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau
perikatan
Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian
demi kepastian siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan
sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa
hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat
pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang disebut dalam
surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu
sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi
dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab
tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.
3. Surat itu diturunkan sebagai alat bukti
Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu
harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu surat dibuat untuk
menjadi bukti, tidak selalu dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai
surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang
pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat untuk
pembuktian.
Akta kelahiran dicatat dan disimpan di kantor Catatan Sipil dan
Kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri
seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu sendiri. Mengenai
pelaporan kelahiran, diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24
tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Dari penjelasan Pasal 27 Undang-undang No. 24 tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan, akta kelahiran itu begitu besar
manfaatnya, karena dapat kita lihat hampir setiap urusan kita
membutuhkan akta kelahiran, namun demikian masih banyak
masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering
menunda pengurusannya karena malas. Bahkan masih ada yang tidak
mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta
kelahiran dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak persalinan.
Dengan demikian setiap kelahiran harus dilaporkan dengan cepat,
sehingga mendukung upaya pencacatan kependudukan secara akurat,
sebagaimana diamanahkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013.
Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan jenis akta
kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Misalnya untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun
dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
Adapun persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran anak
yaitu:
1. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
2. Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan
kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang
tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya,
didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita
Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
3. Pencatataan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan
dengan memenuhi syarat berupa :
1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
2. Nama dan identitas saksi kelahiran.
3. KK orang tua.
4. KTP orang tua.
5. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
4. Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukaan dengan memperhatikan:
1. Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia.
2. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara
Indonesia.
3. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing.
4. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing.
5. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan.
6. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang
tuanya.
5. Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh pemohon
dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Kepala Desa/Lurah
berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran
kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan kutipan Akta
Kelahiran. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD
Instansi Pelaksana mencatatn dalam Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada
Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.
6. Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan
dengan tata cara:
a. Penduduk warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat
Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau
bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran.
7. Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau
keberadaan orang tuanya dilakukan dengan tata cara:47
a. Pelaporan/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran
dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran. Pencatatan kelahiran anak, memberikan keadilan terhadap
anak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut hukum.48 Dan pada
prinsipnya pencatatan kelahiran adalah hanya sebuah catatan
administratif dianggap penting karena data yang ada di dalam akta
kelahiran dapat digunakan sebagai bukti jati diri bagi si anak,
sehubungan dengan hak waris atau klaim asuransi dan pengurusan hal
administratif lainnya seperti tunjangan keluarga, paspor, KTP, SIM,
pengurusan perkawinan, perizinan, mengurus beasiswa dan lain-lain.
Pada dasarnya aspek hukum pencatatan kelahiran dalam usaha
perlindungan anak merupakan suatu wujud dari kekuataan suatu
pembuktian tentang status seorang anak yang baru dilahirkan. Dimana
dengan status tersebut maka diketahui siapa orang tuanya yang memiliki
kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya.
Dengan demikian maka aspek hukum pelaksanaan pencatatan
dalam usaha perlindungan anak memberikan suatu keadaan bahwa
pencatatan tersebut akan memberikan bukti kedudukan anak baik itu
statusnya, maupun juga orang tua dan keluarganya. Sehingga
pelaksanaan pencatatan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk akta
yaitu akta kelahiran.
Dan tanpa akta kelahiran, seseorang tidak “ada” secara hukum,
dengan demikian tidak memiliki akses legal yang memberikannya hak
perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa

Implementasi Kebijakan (skripsi dan tesis)

Ahli mengatakan bahwa : policy implementation is essentially a
practical activity, as distinguished from policy fomulation, which is
essentilly theoretical. (implementasi kebijakan pada dasarnya adalah
kegiatan praktis dibedakan dari perumusan kebijakan yang essentilly
teoritis). Sehubungan dengan sifat paktis yang ada dalam proses
implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini
berkaitan dengan proses politik dan administrasi.
Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan
dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk
perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin
dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses
implementasinya.
Kemudian menurut George C. Edward III dalam Mulyadi,
mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi
kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.35
a. Komunikasi
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya. Apa yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada
kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi.
b. Sumberdaya
Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia,
yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya
adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa
sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
c. Disposisi
Disposisi merupakan sifat, watak dan karakteristik yang
dimiliki oleh seorang implementor. Contohnya seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis seorang implementor. Apabila seorang
implementor memiliki sifat disposisi yang baik, maka dia dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi
tidak efektif.
d. Struktur Birokrasi
Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard
operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap
implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang
akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape,
yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya
menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keempat
variabel tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan
saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan
implementasi kebijakan perlu dilakukan secara sinergi dan intensif.
Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran
telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan
telah disalurkan untuk mencapai sasaran.36 Berdasarkan pendekatan
kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan   kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan
proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu ;
1. Kepatuhan implementor mengikuti apa yang perintahkan oleh atasan,
2. Kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai
keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non
organisasional atau pendekatan faktual.
Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa agar pelaksanaan
implemetasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu
dilakukan persiapan yang matang dengan tersusunya program kegiatan dan
tersedianya keuangan yang cukup serta tersalur dengan baik serta kesiapan
para implementor dilapangan dalam menghadapi penolakan-penolakan dari
masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi (skripsi dan tesis)

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III
(dalam Agustino), the are for critical factories to policy implementation they
are : communication, resources, disposition, and bureauratic structure.
Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi
oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan
lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan
ini mencangkup :
1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh,
masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air
bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;                               4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
Variabel lingkungan kebijakan mencakup :
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh
para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Dalam rangka mengupayakan suatu keberhasilan kebijakan maka
tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi dengan sedini mungkin.
Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak
variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat
individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu
program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi
perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan
dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik,
kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan suatu pemerintah
yang sesuai dengan kebutuhannya.
Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh
banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan
proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks,
baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masingmasing variabel pengaruh tersebut juga tetap saling berinteraksi satu dengan
yang lain.
Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana
tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Di sini proses implementasi bermula.
Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang
dilaksanakan. Keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik
sebuah kebijakan, struktur dan hubungan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi kebijakan tersebut sehingga proses implementasi akan
mengalami perbedaan.
Mengutip tulisan Van Meter dan Van Horn yang disebutkan dalam
buku karangan Winarno, Van Meter dan Van Horn telah menggolongkan
kebijakan-kebijakan tersebut kedalam beberapa karakteristik yang berbeda
antara satu dengan yang lainn, yaitu : jumlah perubahan yang terjadi dan
sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerentah serta dalam
proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik
yang paling penting setidaknya dalam dua hal:
a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan
menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini,
perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan
tanggapan positif daripada perubahan-perubahan derastis (rasional),
seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang
didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya
merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan
terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada
mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda
dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih
berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang
terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat
kebujakan akan sangat besar.
b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi
yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi
jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakaukan progenisasi secara
derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari
meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan
prosedur-prosedur administratif yang ada.

Pengertian Implementasi (skripsi dan tesis)

Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan
pada posisi yang berbeda, namun pada dasarnya setiap kebijakan publik
selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.
Implementasi
dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam
proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan bahwa
tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan
berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas
yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahan yang sah dari suatu
kebijakan yang meliputi upaya dalam mengelola input untuk menghasilkan
output atau outcomes bagi suatu masyarakat.
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, konsep implementasi intinya
adalah bentuk kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to
deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada
kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan suatu
kebijakan
Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang
dinamis, yang dapat berlaku sesuai dengan kondisinya, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya
akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari
dibuatnya kebijakan tersebut Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai faktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Pengertian Amandemen Dalam Suatu Konstitusi (skripsi dan tesis)

Secara etimologis, amandemen berasal dari Bahasa Inggris: to amend (untuk mengubah) diartikan sebagai to make better (untuk menjadikan baik), to remove the faults (untuk menghapus kesalahan). Selanjutnya amandement diartikan sebagai a change for the better; a correction of error etc (sebuah perubahan yang lebih baik, koreksi kesalahan dll. Betapa pun sebuah konstitusi dibuat dengan teliti dan menurut keadaan yang ada, namun konstitusi hanyalah undang-undang yang dibuat oleh manusia dan terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, setiap konstitusi berpeluang untuk di amandemen. Walaupun ada konstitusi yang tergolong sangat kaku terhadap perubahan. Akhirnya, faktor yang paling menentukan dalam sebuah amandemen adalah kekuatan politik. Konstitusi merupakan konsep yang dinamis, yang berarti konstitusi harus dapat mengikuti perkembangan dan situasi sosial suatu negara. Ramano Prodi sebagaimana dikutip oleh Denny Indrayana menyatakan bahwa konstitusi yang tidak dapat diubah adalah konstitusi yang lemah, karena konstitusi tidak bisa beradaptasi dengan realitas, padahal sebuah konstitusi harus bisa diadaptasikan dengan realitas yang terus berubah.37 Berdasarkan pendapat Ramano Prodi tersebut realitas kehidupan manusia akan terus berubah disisi lain suatu teks konstitusi harus dapat mengukuti perubahan tersebut, maka perubahan konstitusi merupakan suatu keniscayaan. Sri Soemantri, menyatakan, bahwa perubahan konstitusi pada dasarnya merupakan keniscayaan, karena: pertama, generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang. Kedua, hukum konstitusi hanyalah salah satu bagian dari hukum tata negara. Ketiga, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar selalu dapat diubah.38 Bahkan menurut Venter, konstitusi yang final itu tidak ada, karena konstitusi nasional itu sama hidupnya dengan negara, terdiri dari begitu banyak manusia yang berfikir, yang untuk itulah konstitusi itu ada. Ide tentang sebuah konstitusi yang (keberadaannya) tidak bisa diganggugugat tidak mungkin konsisten dengan dalil-dalil negara konstitusional modern. Menurut Sujatmiko, amandemen yang pokok itu tidak serampangan dan merupakan hal yang serius. Konstitusi itu merupakan aturan tertinggi bernegara. Beliau berpendapat bahwa konstitusi di negara kita belum sepenuhnya sempurna. Jika ingin menyempurnakan konstitusi satu-satunya pilihan ialah amandemen. Dari beberapa referensi di atas amandemen haruslah difahami sebagai penambahan, atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah aslinya, dan diletakkan pada dokumen yang bersangkutan. Pemahaman lebih lanjut adalah amandemen bukan sekedar menyisipkan kata-kata atau perihal baru dalam teks. Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian. Mengganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan konstitusi baru mencakup hal-hal mendasar seperti mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan. Jadi pada dasarnya amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu agar lebih relevan dan konsisten untuk keadaan dan kondisi yang terjadi saat ini.

Pengertian Sistem Ketatanegaran (skripsi dan tesis)

Secara epistemologi menurut J.H.A Logeman sebagaimana dikutip A.Ahsin Tholari, 26mendefenisikan sistem ketatanegaraan sebagai perangkat unsur ketatanegaraan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang mencakup beberapa hal antara lain: 1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya 2. Penunjukan para pejabat 3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas yang terikat pada jabatan 4. Wibawa, wewenang hukum, yang terikat pada jabatan 5. Lingkungan daerah dan personil, atas nama tugas dan wewenang jabatan itu meliputinya. 6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain 7. Peralihan jabatan 8. Hubungan antara jabatan dan pejabat. Sedangkan menurut T. Koopmans, yang termasuk dalam hukum tatanegara adalah ajaran-ajaran yang berkaitan dengan beberapa hal.Pertama, kekuatan hukum mengikatnya peraturan perundang-undangan.Kedua, pembagian tugas diantara lembaga-lembaga negara.Ketiga, perlindungan terhadap hak-hak individu.27 Berbicara mengenai sistem ketatanegaraan, maka para pakar hukum tatanegara membagi sistem ketatanegaraan dalam dua sudut pandang:  Pertama, sistem ketatanegaraan menurut sifatnya.Kedua, sistem ketatanegaraan menurut pembagian kekuasaan. Pembahasan berikut akandikaji hanya mengenai sistem ketatanegaraan berdasarkan pembagian kekuasaan. Secara umum, suatu sistem ketatanegaraan berdasarkan pembagian kekuasaan, membagi kekuasaan pemerintahan kedalam “trichotomy system” yang terdiri dari eksekutif, legislative dan yudikatif.Dan biasa disebut dengan Trias politica.Pembagian ini sering kali ditemui, kendatipun batas pembagian itu tidak selalu sempurna. Berbicara tentang pembagian kekuasaan selalu dihubungkan dengan Montesqieu menurutnya, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, dimana ketiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun alat perlengkapan yang melakukannya28.Maka menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh mempengaruhi, antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya, masing –masing terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda itu.Oeh karena itu Montesqieu disebut pemisah kekuasaan, artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang menanganinya. Menurut Wade dan Philips, 29 ahli-ahli hukum tatanegara Inggris yang terkemuka, mengajukan tiga pertanyaan untuk menentukan apakah dalam suatu konstitusi terdapat pemisah kekuasaan dalam hubungan antara badan legilslatif dan eksekutif.Pertama, apakah seorang (suatu badan) yang sama merupakan bagian dari kedua badan legislative dan eksekutif? Menurut Undang-Undang Dasar Amerika badan eksekutif sama sekali terlepas dari badan legislatif. Berbeda dengan di Amerika Serikat, pelaksanaan sistem pemerintahan cabinet di Inggris tergantung kepada Konvensi ketatanegaraan yang menentukan, bahwa menterimenteri haruslah anggota dari salah satu majelis-majelis parlemen. Kedua, apakah badan legislatif yang mengontrol badan eksekutif ataukah badan eksekutif yang mengontrol badan legislatif? Dibawah sistem presidensil di Amerika Serikat, Presidennya dipilih untuk waktu tertentu, sehingga praktis ia tidak dapat diganti meskipun terbukti tidak efisien, tidak popular ataupun kebijakan politiknya tidak dapat diterima masyarakat, kecuali tiba waktu pemilihan baru. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tungga Presiden (eksekutif) kepada pemilih-pemilihnya, bukan kepada kongres (legislative). Dengan kata lain, bahwa sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat tidak dikenal control legislative terhadap eksekutif. Keadaan ini disertai pula tidak adanya control eksekutif terhadap kongres sementara sistem ketatanegaraan di Inggris adalah berdasarkan pertanggungjawaban menteri. House of Commons (badan legislatif) memiliki otoritas untuk mengontrol kinerja eksekutif.Dengan demikian sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan pemerintah yang tak memperoleh lagi dukungan atau untuk membubarkan parlemen. Ketiga, adakan badan legislatif melaksanakan fungsi eksekutif dan badan eksekutif melaksanakan fungsi legislatif? Baik di Amerika Serikat maupun di Inggris, kebutuhan akan perintahan yang modern telah memaksa badan legislative untuk mendelegasikan kepada eksekutif kekuasaan untuk menetapkan peraturanperaturan yang mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian terlihat bahwa badan eksekutif ikut campur tangan dalam pekerjaan legislative artinya, di Ameriika dan Inggris badan eksekutif melaksanakan fungsi yang menurut sifatnya termasuk tugas badan legislatif. Dalam kenyataannya menurut Ismail Suny, pembagian kekuasaan pemerintahan tersebut tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sama lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling pengaruh-mempengaruhi30 . bahkan Doctrin pemisahan kekuasaan di Inggris dan di Amrika Serikat sebagai mana dipaparkan diatas yang dianggap melukiskan, bahwa kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang ditentukan padanya masing-masing. Sebenarnya tidak berlaku di Inggris yang bersistem parlementer31 dan Amerika Serikat yang bersistem presidansill.32 Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah: bagaimanakah sistem ketatanegaraan yang dianut di Indonesia? Berbicara mengenai sistem ketatanegaraan di Indonesia, merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut UUD 1945 merupakan sistem unik yang mungkin merupakan sistem tiada duanya di Dunia.33 Sehingga dengan sistem yang demikian, sering kali orang tersesat dalam usaha memahami lembagalembaga negara menurut UUD 1945 hal ini disebabkan karena landasan pijaknya mungkin dari luar, baru kemudian memaksakan suatu sistem yang lain kepada sistem yang dianut berdasarkan UUD 1945. Seperti yang dikatakan oleh Gabriel A. Almond dalam karyanya comparative politics to day sebagaimana dikutip Philipus M Hadjonmengatakan,34 bahwa a political culture is a particular distribution in a particular nation of people having similar or different political attitudes, values, feeling, information, and skills. Dengan demikian, untuk dapat memahami sistem ketatanegaraan yang dianut Indonesia, landasan kita adalah bumi yang kita pijak Negara Republik Indonesia baru memandang keluar, membandingkan dengan negara lain dan kemudian mencocokkannya kembali dengan sistem yang kita anut sesuai dengan culture politik dan watak bangsa kita. Adapun untuk menganalisis permasalahan asas pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia, pertama kali yang perlu dipersoalkan adalah mengenai hakikat kekuasaan yang diorganisasikan dalam sturkur kenegaraan.Apa dan siapakah yang sesungguhnya memegang kekuasaan tertinggi atau yang biasa disebut sebagai pemegang kekuasaan (sovereighty) dalam negara Indonesia. Terdapat lima teori yang mendasari sekaligus memperdebatkan mengenai persoalan kedaulatan, yaitu kedaulatan tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat, atau kedaulatan negara. Sejak Indonesia merdeka dan para pendiri negara telah resmi memilih bentuk republic dan meninggalkan ide kerajaan, karena itu konsep kedaulatan raja tidak perlu dibahas lagi.Demikian pula konsep kedaulatan negara yang biasa dipahami dalam konteks hubungan internasional, juga tidak perlu dipersoalkan.Yang penting adalah konsep kedaulatan Tuhan, Hukum, dan Rakyat, yang mana yang sesungguhnya menjadi konsep kunci dalam sistem pemikiran mengenai kekuasaan dalam keseluruhan konsep kenegaraan Indonesia Menurut Jimly Asshiddiqie, kedaulatan Tuhan, hukum, dan rakyat ketiganya berlaku secara simultan dalam pemikiran bangsa Indonesia tentang kekuasaan, yaitu bahwa kekuasaan kenegaraan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia pada pokok nya adalah derivat dari kesadaran kolektif bangsa Indonesia mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. 36keyakinan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa ini selanjutnya di manifestasikan dalam paham kedaulatan hukum dan sekaligus kedaulatan rakyat yang diterima sebagai dasar-dasar berpikiran sistematik dalam konstruksi UUD suatu negara. Prinsip kedaulatan hukum diwujudkan dalam gagasan rechtsstaat atau the rule of law serta perinsip supremasi hukum yang selalu didengung-dengungkan setiap waktu.Di Indonesia dalam perwujudannya, perumusan hukum yang dijadikan pegangan tertinggi itu disusun sedemikian rupa melalui mekanisme demokrasi yang lazim sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.Sebaliknya, konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui instrument-instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara dan pemerintahan sebagai institusi hukum yang tertib.Oleh sebeb itu, produk-produk hukum yang dihasilkan selain mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat.Setiap produk hukum yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan cita Ketuhanan Bangsa Indonesia yang dijamin dalam Pancasila, tetapi produk hukum tersebut bukanlah penjelmaan lansung dari keyakinan keyakinan umat beragama terhadap hukum-hukum ilahiyah. Proses terbentuknya hukum nasional yang disepakati itu haruslah dilakukan melalui proses permusyawaratan sesuai prinsip, demokrasi perwakilan sebagai pengejawantahan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip kedaulatan rakyat itu selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dari berfingsinya sistem demokrasi. Mengingat bahwa di Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi, maka dalam menganalisis sistem ketatanegaraan Indonesia akan dipaparkan sistem ketatanegaraan berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS 1949, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca-amandemen

Perubahan Dan Macam-Macam Perubahan Konstitusi (skripsi dan tesis)

Dari segi tata bahasa kata Amandemen sama dengan amandement. Secara harfiah amandement dalam bahasa Indonesia berarti mengubah. Mengubah maupun perubahan berasal dari kata dasar ubah yang berarti lain atau beda. Mengubah mengandung arti menjadi lain sedang perubahan diartikan hal berubahnya sesuatu; pertukaran atau peralihan. Dapat kita jabarkan bahwa perubahan yang oleh John M Echlos dan Hasan Shadily juga disebut amandemen tidak saja berarti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan dalam UUD, akan tetapi juga mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD yang sebelumnya tidak terdapat didalamnya. Menurut KC Wheare konstitusi itu harus bersifat kaku dalam aspek perubahan. Empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan Konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya adalah:19 1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki) Agar rakyat mendapat kesempatan untukmenyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan. 3. Agar kekuasaan Negara serikat dan kekuasaan Negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri. 4. Agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan. Apabila kita amati mengenai sistem pembaharuan konstitusi di berbagai Negara , terdapat dua system yang berkembang yaitu renewel (pembaharuan) dan Amandement (perubahan). System renewel adalah bila suatu konstitusi dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan) maka yang berlaku adalah konstitusi baru secara keseluruhan. System ini dianut di Negara-negara Eropa Kontinental. System Amandement adalah bila suatu konstitusi yang asli tetap berlaku sedang hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusi asli. Sistem ini dianut di Negara-negara Anglo Saxon.20 Faktor utama yang menentukan pembaharuan UUD adalah berbagai pembaharuan keadaan di masyarakat. Dorongan demokrasi, pelaksanaan paham Negara kesejahteraan (welfare state), perubahan pola dan sistem ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi kekuatan (forces) pendorong pembaharuan UUD. Demikian pula dengan peranan UUD itu sendiri. Hanya masyarakat yang berkendak dan mempunyai tradisi menghormati dan menjunjung tinggi UUD yang akan menentukan UUD dijalankan sebagaimana semestinya.2 Menurut KC Wheare, perubahan UUD yang timbul akibat dorongan kekuatan (forces) dapat berbentuk: 1. Kekuatan tertentu dapat melahirkan perubahan keadaan tanpa mengakibatkan perubahan bunyi tertulis dalam UUD. Yang terjadi adalah pembaharuan makna. Suatu ketentuan UUD diberi makna baru tanpa mengubah bunyinya. 2. Kekuatan kekuatan yang melahirkan keadaan baru itu mendorong perubahan atas ketentuan UUD, baik melalui perubahan formal, putusan hakim, hukum adat maupun konvensi.22 Secara Yuridis, perubahan konstitusi dapat dilakukan apabila dalam konstitusi tersebut telah ditetapkan tentang syarat dan prosedur perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang ditetapkan dalam konstitusi disebut perubahan secara formal (formal amandement). Disamping itu perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui cara tidak formal yaitu oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, penafsiran oleh pengadilan dan oleh kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan. Menurut CF Strong ada empat macam cara prosedur perubahan konstitusi, yaitu:23 1. Melalui lembaga legislatif biasa tetapi dibawah batasan tertentu.( By the ordinary legislature, but under certain restrictions) Ada tiga cara yang diizinkan bagi lembaga legislatif untuk melakukan amandemen konstitusi. 1. Untuk mengubah konstitusi siding legislatif harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah keseluruhan anggota lembaga legislatif. Keputusan untuk mengubah konstitusi adalah sah bila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. 2. Untuk mengubah konstitusi, lembaga legislatif harus dibubarkan lalu diselenggarakan Pemilu. Lembaga legislatif yang baru ini yang kemudian melakukan amandemen konstitusi. 3. Cara ini terjadi dan berlaku dalam sistem dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar harus mengadakan sidang gabungan. Sidang inilah yang berwenang mengubah konstitusi sesuai dengan syarat cara kesatu. 2. Melalui rakyat lewat referendum. (By the people through a referendum) Apabila ada kehehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga Negara yang berwenang m,engajukan usul perubahan kepada rakyat melalui referendum. Dalam referendum ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi. 3. Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada Negara federal.( By a majority of all units of a federal state). Cara ini berlaku pada Negara federal. Perubahan terhadap konstitusi ini harus dengan persetujuan sebagian besar Negara bagian. Usul perubahan konstitusi diajukan oleh Negara serikat tetapi keputusan akhir berada di tangan Negara bagian. Usul perubahan juga dapat diajukan oleh Negara bagian. 4. Melalui konvensi istimewa.( By a special conventions) Cara ini dapat dijalankan pada Negara kesatuan dan Negara serikat. Bila terdapat kehendak untuk mengubah UUD maka sesuai ketentuan yang berlaku dibentuklah suatu lembaga khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi.usul perubahan dapat berasal dari masing-masing lembaga kekuasaan dan dapat pula berasal dari lembaga khusus tersebut. Bila lembaga khusus tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai selesai dengan sendirinya dia bubar. Pada dasarnya dua metode amandemen konstitusi yang paling banyak dilakukan di Negara-negara yang menggunakan konstitusi kaku: pertama dilakukan oleh lembaga legislatif dengan batasan khusus dan yang kedua, dilakukan rakyat melalui referendum. Dua cara yang lain dilakukan pada Negara federal. Meski tidak universal dan konvensi istimewa umumnya hanya bersifat permisif (dapat dipakai siapa saja dan dimana saja). Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa konstitusi dari berbagai Negara dapat dikemukaka hal-hal yang diatur dalam konstitusi mengenai perubahan konstitusi, yaitu:24 1. Usul inisiatif perubahan konstitusi. 2. Syarat penerimaan atau penolakan usul tersebut menjadi agenda resmi bagi lembaga pengubah konstitusi. 3. Pengesahan rancangan perubahan konstitusi. 4. Pengumuman resmi pemberlakuan hasil perubahan konstitusi. 5. Pembatasan tentang hal-hal yang tidak boleh diubah dalam konstitusi hal-hal yang hanya boleh diubah melalui putusan referendum atau klausula khusus. 7. Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi, seperti parlemen, Negara bagian bersama parlemen, lembaga khusus, rakyat melalui referendum. Perubahan Konstitusi menurut K.C.Wheare :25 1. Some primary forces, Didorong oleh beberapa kekuatan yang muncul di dalam masyarakat. Contoh: di Filipina, Cori terhadap pemerintahan Marcos. 2. Formal amandement, Secara formal – sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusi, dalam hal ini didalam konstitusi kita diatur dalam pasal tentang perubahan yaitu pasal 37. 3. Judicial interpretation, Perubahan dilakukan oleh hukum, dalam hal ini biasanya adalah oleh MA – melalui penafsiran MA. Sebagai contoh; dengan menafsirkan pasal II Tap MPR No. VII/ MPR/2000 tentang Kewenangan presiden untuk mengangkat memberhentikan Kapolri, dimana menurut pasal ini sebelum Presiden mengangkat Kapolri harus dengan persetujuan DPR yang ketentuannya diatur dalam UU, tapi UUnya sendiri belum ada sedang situasi dan kondisi menghendaki pergantian tersebut di saat seperti itu maka yang semestinya dilakukan penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden dengan mengangkat Kapolri baru tanpa persetujuan DPR adalah penafsiran MA dengan menafsirkan Tap tersebut yaitu pasal 10 Usage and convention, Berangkat dari aturan dasar yang tidak tertulis

Substansi Konstitusi (skripsi dan tesis)

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and unwritten constitution). suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa satu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan banyak di pengaruhi oleh tradisi konvensi. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan document. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan dokument. 2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution). Yang dimaksud dengan konstitusi yang fleksibel adalah konstitusi yang diamandemen tanpa adanya prosedur khusus sedangkan konstitusi yang kaku adalah konstitusi yang mensyaratkan suatu adanya prosedur khusus dalam melakukan amandemen.  Dikatakan konstitusi itu flexibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan msyarakat (contoh konstitusi inggris dan selandia baru). Sedangkan konstitusi itu dikatakan kaku atau rigid apabila konstitusi itu sulit diubah sampai kapanpun (contoh : USA, Kanada, Indonesia dan Jepang).  Ciri-ciri pokok, antara lain: a. Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah b. Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang  Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain: a. Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang b. Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution).17 4. Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi 5. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution). 6. Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukean tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi.18 7. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution). Dalam sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain: a. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan b. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih c. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum Konstitusi dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri (Sri Soemantri) : a. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen b. Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen c. Presiden dengan saran atau nasihat Perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum

Tujuan Konstitusi (skripsi dan tesis)

Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau UndangUndang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan: 1. Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya. 2. Hubungan antar lembaga Negara. 3. Hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan. 4. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia serta. 5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman

Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)

Pengertian pelayanan umum atau pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Kepentingan umum dengan pelayanan umum saling berkaitan. Pelayanan publik dalam perkembangan lebih lanjut dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi. Melengkapi 10 uraian tersebut, ada beberapa pengertian pelayanan publik. Menurut Dwiyanto bahwa pelayanan publik adalah: “Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau pelanggan yang dimaksud menurutnya di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya”. Pelayanan publik merupakan serangkaian aktifitas yang diberikan oleh suatu organisasi atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan publik dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan. Pelayanan umum merupakan kegiatan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok dengan landasan melalui sistem atau prosedur yang telah ditentukan untuk usaha memenuhi kepentingan masyarkat. Pelayanan umum harus mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, karena pelayanan umum berfungsi memenuhi kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan. Hanif Nurcholis dalam bukunya Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengemukakan pelayanan publik sebagai: “Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat”34 . Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat banyak. Pelayanan publik diberikan oleh negara melalui organisasi atau perusahaan maupun instansi pemerintah demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut John Wilson yang dikutip oleh Hanif Nurcholis mengemukakan bahwa: Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Pelayanan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN atau BUMD. Ketiga komponen yang menangai sektor publik tersebut menyediakan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, bantuan sosial dan penyiaran”. Pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat melibatkan kedua belah pihak untuk saling bekerjasama. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, yakni dengan memenuhi aturan dengan kesadaran dan menghargai administrator publik yang memberikan pelayanan. Suatu instansi pemerintah merasa dihargai dan akan bekerja dengan penuh tanggungjawab dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Sinambela di dalam bukunya bahwa pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Negara 46 didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”35 . Pelayanan publik dapat dikatakan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah. Pelayanan publik juga merupakan serangkaian atau sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena pemerintah dan negara didirikan oleh masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik memiliki lima karakteristik yaitu: 1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna. 2. Posisi tawar pengguna. Semakin tinggi posisi tawar pengguna atau klien, maka akan semakin tinggi pula peluang untuk meminta pelayanan yang lebih baik. 3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna. 4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan. 5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan. Masyarakat akan merasa puas apabila pelayanan yang diberikan sangat baik. Adaptasi layanan sudah sesuai dengan permintaan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Posisi tawar pengguna, tipe pasar, lokus control dan sifat pelayanan sebagai karakteristik dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. 1. Asas-Asas Pelayanan Publik Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itu setidaknya mengandung asas-asas antara lain: 1. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya. 2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitasnya. 3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat 48 untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun Asas Pelayanan publik meliputi: a. Transparansi Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. b. Akuntabilitas Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-perundangan. c. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas. d. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Kesamnaan Hak Tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan , gender, dan status ekonomi. f. Keseimbangan hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak 49 Pelayanan publik akan berkualitas apabila memenuhi asas-asas diantaranya hak dan kewajiban; pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum; dan apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban “memberikan peluang” kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Teori Efektivitas (skripsi dan tesis)

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Mengutip   Ensiklopedia administrasi , menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki” Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “Law and Society”, yang dikutip oleh Soerjono (Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa), efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah: 1. Substansi Hukum Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri. 2. Struktur Hukum Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut. 3. Budaya Hukum Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud. Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali26 berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto27 adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto  ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah: 1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto29 bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut: 1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. 2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. 3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. 4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto30 memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah: 1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. 2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya. 3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. 4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. 5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. 6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: 1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. 2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya 42 dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita31 yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto32 efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat33 .

Tinjauan Kebebasan Beragama dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (skripsi dan tesis)

 

Indonesia sebagai negara yang mengakui dan sedang terus berusaha menghormati dan melindungi hak asasi warga negaranya terus melakukan diseminasi23 dan meng-HAM-kan setiap sektor kehidupan bermasyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kelompok minoritas di atas dapat tetap dilayani dan dicatat dalam database administrasi kependudukan. Berdasarkan Pasal 64 ayat (5), terhadap penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan, elemen data penduduk tentang agama dapat tidak diisi pada dokumen kependudukan khususnya KTP elektronik. Sehingga, tiada hambatan bagi setiap penduduk untuk melengkapi dokumen kependudukannya. Hal tersebut merupakan langkah progresif Pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan dan penghormatan HAM warga negaranya. Walaupun, jika dikaji lebih mendalam tidak diiisinya kolom agama pada kartu tanda penduduk bagi penduduk yang agama atau kepercayaannya yang belum diakui oleh negara adalah bentuk nyata diskriminasi administrasi kependudukan. Karena negara kita adalah negara eufimis , mungkin sebaiknya “diskriminasi” tersebut harus kita maknai sebagai bentuk kebijaksanaan Pemerintah terhadap kelompok minoritas agar tidak mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen kependudukan atau tidak memaksa mereka untuk berbohong perihal agamanya yang dipeluknya di hadapan negara. Ketiadaan Peraturan Pelaksanaan dan Berpotensi Menyuburkan Atheisme secara Legal Diperkenankannya oleh negara untuk mengosongkan kolom agama pada KTP bagi penduduk yang agama dan kepercayaannya yang belum diakui oleh negara ternyata masih terdapat hambatan. Hambatan tersebut berupa ketiadaan peraturan pelaksanaan yang mengatur kriterium agama dan kepercayaan apa saja yang diakui untuk belum diakui di Indonesia. Ketidakjelasan regulasi karena ketiadaan peraturan pelaksanaan yang mengatur dan menjabarkan substansi dari materi UU Administrasi Kependudukan yang sangat umum dapat menimbulkan kerawanan dalam penerapannya. Bahkan terdapat potensi penyuburan faham atheis dengan menggunakan instrumen yang legal. Mengingat negara ini dibentuk berdasarkan by law dan by constitution maka hendaknya Pemerintah membentuk peraturan pelaksanaan. Sehingga dalam aspek substansi hukum (legal substance) tidak terdapat celah yang digunakan sebagai sarana yang legal untuk menyuburkan atheisme. Apalagi mengingat Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan. Konsep keseimbangan dalam ber-HAM di Indonesia telah diatur secara jelas pada Konstitusi, negara wajib menghormati dan melindungi hak asasi warga negaranya. Di sisi lain warga negara harus menundukkan diri pada pembatasan oleh Undang-undang. Dengan demikian, dapatlah dimaknai prinsip penghormatan hak asasi dan kesetaraan di depan hukum (equality before the law) bukan hanya redaksi pemanis dalam konstitusi dan bukan pula alibi untuk latah dan bebas berekspresi dengan kata “asasi”. Selanjutnya Pasal 34 ayat (4) menyatakan bahwa pelaporan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan. Adanya aturan yang tegas terhadap umat Islam ini memang sesuai dengan kondisi yuridis faktual bahwa KUA adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan kutipan Akta Perkawinan. Akan halnya penduduk di luar Islam justru terkesan tidak diatur dengan jelas. Bagaimana sesungguhnya perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk aliran Kepercayaan atau masyarakat adat yang belum mempunyai agama. Apakah mereka dapat dengan mudah memperoleh kutipan akta perkawinan tersebut dari kantor catatan sipil. Selama aturan tersebut tidak tegas dan jelas mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diterima oleh seluruh warga negara maka Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat dikatakan tidak memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga. Sampai sejauh ini pemerintah baru mengakui keberadaan Khonghucu sebagai agama dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negri No 470/336/SJ pada tanggal 24 Februari 2006 tentang pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut Khonghucu. Dengan adanya Surat Edaran tersebut maka Pemerintah Daerah wajib melayani administrasi kependudukan kepada penganut Khonghucu. Selain itu mengingat komposisi penduduk di Indonesia yang terdiri dari macam suku dan mempunyai agama yang berbeda pula, seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi negara di dalam mengatasi hal ini. Pengaturan tentang perkawinan campuran / perkawinan antar agama melalui prosedur pengadilan tentu mengakibatkan kesulitan sejumlah warga. Pengaturan tentang perkawinan campuran / perkawinan antar agama seperti yang terdapat pada pasal 35 melalui penetapan pengadilan tentu mengakibatkan kesulitan sejumlah warga. Dengan menggunakan prosedur pengadilan tentu masalah biaya dan waktu menjadi pertimbangan sendiri bagi warga. Perkawinan sebagai hak bagi warganegara 34 yang akan melaksanakannya dalam hal ini perkawinan antar agama telah direduksi sedemikian rupa sehingga bagi pemerintah seolah-olah menjadi persoalan hukum. Bagi pemerintah, segala tindakan hukum yang diambil baik dalam melakukan tindakan hukum berupa pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling) maupun penerbitan ketetapan atau keputusan (beschiking), harus menjamin sesorang bebas menentukan pilihannya terhadap agama yang di yakininya serta memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanan hak beragama itu, bukan menimbulkan pelanggaran terhadap pelaksanaan hak dimaksud. Namun banyak tindakan pemerintah yang dinilai membatasi seseorang untuk melaksanakan hak beragamanya. Dari isi pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan ideologi negara Indonesia dalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu besifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri. Berikutnya, dari isi pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk 35 memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara dan pemerintah tidak boleh untuk melarang orang beribadah yakni sesuai dengan isi pasal 22 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Beragama. Pemahaman mengenai freedom of religion, baik dalam arti positif maupun negatif seperti diungkapkan Sir Alfred Denning bahwa kebebasan beragama berarti bebas untuk beribadah atau tidak beribadah, meyakini adanya Tuhan atau mengabaikannya, beragama Kristen atau agama lain atau bahkan tidak beragama. Pengertian kebebasan beragama seperti yang ada dalam deklarasi umum PBB tentu saja bersifat sangat liberal, dan nampak didominasi budaya Barat. Ini berbeda dengan konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengandung konotasi positif.

Konsep Negara Hukum Indonesia (skripsi dan tesis)

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan21 . Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan ada tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara Indonesia. Jelas bahwa cita-cita Negara hukum (rule of law) yang tekandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukalah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekeuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (just law), yang didasarkan pada keadilan  bagi rakyat. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid22 . Dengan demikian rechtsstaat memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan. Di samping itu, konsep rechtsstaat menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri

Substansi Konstitusi (skripsi dan tesis)

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and unwritten constitution). suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa satu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan banyak di pengaruhi oleh tradisi konvensi.14 Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan document. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan dokument. 2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution). Yang dimaksud dengan konstitusi yang fleksibel adalah konstitusi yang diamandemen tanpa adanya prosedur khusus sedangkan konstitusi yang kaku adalah konstitusi yang mensyaratkan suatu adanya prosedur khusus dalam melakukan amandemen.15 Dikatakan konstitusi itu flexibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan msyarakat (contoh konstitusi inggris dan selandia baru). Sedangkan konstitusi itu dikatakan kaku atau rigid apabila konstitusi itu sulit diubah sampai kapanpun (contoh : USA, Kanada, Indonesia dan Jepang).16 Ciri-ciri pokok, antara lain: a. Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah b. Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang

Tujuan Konstitusi (skripsi dan tesis)

Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau UndangUndang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan: 1. Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya. 2. Hubungan antar lembaga Negara. 3. Hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan. 4. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia serta. 5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman

Unsur-Unsur Negara Hukum (skripsi dan tesis)

Menurut Ridwan. HR, Konsepsi Negara Hukum dalam pengembangannya telah mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya: i. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; ii. Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; iii. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); iv. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; v. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; vi. Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; vii. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. a. Supremasi Hukum Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman teertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. b. Persamaan dalam Hukum Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan deskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang di namakan affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. c. Asas Legalitas Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus di dasarkan atas peraturan perundang-undanganyang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis. Peraturan perundangundangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebihh dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures (regels) . 25 d. Pembatasan Kekuasaan Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecendrungan untuk berkembang menjadi sewenangwenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena itu kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. e. Organ-organ Eksekutif yang Independen Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di era sekarang berkembang pula tentang pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi tersebut, sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen, sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seseorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. 26 f. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak Adanya Peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang mensuarakan perasaan hukum dan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. g. Peradilan Tata Usaha Negara Meskipun Peradilan Tata Usaha Negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara. h. Peradilan Tata Negara Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara 27 hukum modern lazim juga mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya mahkamah konstitusi (constitutional courts), adalah dalam upaya untuk memperkuat system checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja di pisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya Mahkamah ini di beri fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antarlembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. i. Perlindungan Hak Asasi Manusia Adanya perlindungan konstitusional terahadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya telah menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karenanya, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara 28 adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. j. Bersifat Demokratis Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip demokrasi. Oleh karena hukum memang bukan hanya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali. k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. l. Transparansi dan Kontrol Sosial Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara 29 komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Prinsip-Prinsip Negara Hukum (skripsi dan tesis)

Prof. Bagir Manan, mengatakan bahwa konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Menurut Thahir Azhary, 20dalam kepustakaan ditemukan lima macam konsep negara hukum yaitu: i. Nomokrasi Islam adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam. ii. Rechtsstaat, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, antara lain misalnya: Belanda, Jerman, Prancis. iii. Rule of Law, adalah knsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, seperti: Inggris, USA. iv. Sosialist Legality adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis v. Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

Pengertian Konstitusi (skripsi dan tesis)

Konstitusi merupakan document social dan politik bangsa Indonesia yang memuat konstatasi dasar tatanan bernegara. Di samping itu, konstitusi juga merupakan dokument hukum yang kemudian dipelajari secara khusus menjadi hukum konstitusi (hukum tata negara) yang merupakan hukum yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara,  Sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara tentu mempunyai konstitusi, meskipun mungkin tidak tertulis. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, materiil, maupun konstitusionil. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupa nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara. Ia selalu mencerminkan semangat yang oleh penyusunnya ingin diabadikan dalam konstitusi tersebut sehingga mewarnai seluruh naskah konstitusi tersebut. A. Pengertian konstitusi menurut para ahli: 1. Koernimanto soetopawiro Istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarati bewrsama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama. 2. Lasalle Konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik. 3. Herman heller Konstitusi mempunyai arti luas daripada uud. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis 4. K. C. Wheare Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang mmbentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

Pengertian Negara Hukum (skripsi dan tesis)

Perspektif historis, embrio tentang gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang di buat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, politeia dan politicos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.14 Pemikiran Plato tentang Negara Hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hakhak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenangwenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat. Gagasaan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika di dukung oleh Aristoteles (murid Plato), yang menuliskannya dalam buku Politica. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu sebagai berikut: a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan padda ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenangwenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; c. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik (satu penguasa); Konsep Rechtsstaat di Jerman dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant berkembang di negara-negara civil law system dan dari Albert Venn Dicey dengan konsep rule of law yang berkembang di negaranegara penganut common law/anglo saxon. Menurut Philipus M. Hadjon,15 bahwa kemunculan negara dalam konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “Modern Roman Law”, sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut “common law”. Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan (kemutlakan) conditio sine quanon. Menurut Sri Soemantri, 16tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai Konstitusi atau undang-undang dasar, Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Budiono Kusumohamidjojo, 17berpendapat lalu mengemukakan bahwa pada babak sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum. Setiap negara yang tidak mau dkucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit secara formal akan memaklumkan dirinya sebagai negara hukum. Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik. Dengan demikian, hukum tidak mengabdi kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita dalam kerangka kenegaraan. Menurut Bothling, negara hukum adalah 18“de staat, waarin de wilsvriheid van gezagdragers is beperket door grnezen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudakan dengan cara, “Enerzids in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang)

Asas Negara Kesatuan (skripsi dan tesis)

Apabila dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1), negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (local government). 40 Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusanurusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal (local government) sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat.41 Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, di dalam terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusa

Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi (skripsi dan tesis)

Dianutnya ajaran kedaulatan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat pula diterangkan secara filosofis dalam hubungannya dengan Kedaulatan Tuhan maupun Kedaulatan Rakyat. menurut Ismail Suny, 38 kedaulatan itu pertama-tama pada hakikatnya dipegang oleh Allah SWT. Dalam kehidupan kenegaraan, kedaulatan Tuhan terwujuddalam kedaulatan rakyat. Selanjutnya, rakyatlah yang memegang dan melaksanakan kedaualtan itu melalui mekanisme kenegaraan. Artinya, kedaulatan rakyat Indonesia adalah berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 itu, pada hakikatnya, adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba tuhan. Pelaksanaan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimusyawarahkan oleh rakyat melalui perantaraan wakil-wakilnya. Hasil permusyawaratan rakyat itu merupakan kesadaran hukum rakyat yang ditetapkan oleh MPR dalam bentuk ketetapanketetapannya, dan oleh DPR bersama-sama Presiden dalam bentuk undang-undang. Artinya, kedaulatan rakyat itu dalam kenyataannya tercermin dalam produk-produk MPR dan produl kekuasaan legislatif lain yang dijalankan oleh Presiden bersama-sama DPR

Asas Negara Hukum (skripsi dan tesis)

Istilah rechtstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah the rule of law mulai populer dengan terbitnyaa sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul Introduction to the Study of Law of The Constitution. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep rechtstaat dengan konsep the rule of law, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.33 Konsep rechtstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria rechstaat dan kriteria rule of the law. Konsep rechtstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law, sedangkan konsep rule of the law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial. 34 Salah satu asas penting negara hukum adalah legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang undang. 35 Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum (het democratish ideal en het rechstaats ideal).36 Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip ‘the Rule of Law, and not of Man’, yang sejalan dengan pengertian ‘nomocratie’, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, ‘nomos’.

Asas Hukum Tata Negara (skripsi dan tesis)

1) Asas Pancasila Pada waktu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rapat-rapatnya mencari philosofische grondslag untuk Indonesia yang akan merdeka, Pancasila diputuskan sebagai dasar negara. Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara itu.31 Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materiik. Oleh karena itu, setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika hal itu terjadi peraturan itu harus segera dicabut. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dapat diketahui bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung empat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut : Pokok pikiran pertama: “Negara” – begitu bunyinya – “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam pembukaan ini, diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Pokok pikiran kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.  Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UndangUndang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawratan perwakilan. Pokok pikiran yang ketiga ini menunjukkan bahwa di dalam negara Indonesia, yang berdaulat adalah rakyat Indonesia sehingga kedaulatan ada di tangan rakyat. Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang uhur. Pokok pikiran yang keempat ini menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, adanya cita kemanusiaan dan cita keadilan dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia bahkan semua itu menjadi dasar negara yang mengikat, baik pemerintah maupun rakyatnya. Dengan mengungkap keempat pokok pikiran ini, dapatlah kita gambarkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila

Sumber Hukum Tata Negara (skripsi dan tesis)

Istilah sumber hukum itu mempunyai banyak arti yang sering menimbulkan kesalahan-kesalahan, kecuali kalau diteliti dengan saksama mengenai arti tertentu yang diberikan kepadanya dalam pokok pembicaraan tertentu pula.21 Jadi, untuk mengetahui sumber hukum itu terlebih dahulu harus ditentukan dari sudut mana sumber hukum itu dilihat, apakah dari sudut ilmu hukum, ilmu ekonomi, filsafat atau ilmu kemasyarakatan. Bahkan van Apeldoorn22 dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandsrecht” menyatakan bahwa perkataan sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat, dan formil. Sumber hukum materiil tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Sumber hukum tata negara mencakup sumber hukum dalam arti materiil ini23 diantaranya: 1) Dasar dan pandangan hidup bernegara; 2) Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara; Sumber hukum dalam arti formal terdiri dari : Hukum perundang-undangan ketatanegaraan; 2) Hukum adat ketatanegaraan; 3) Hukum kebiasaan ketatanegaraan, atau konvensi ketatanegaraan; 4) Yurisprudensi ketatanegaraan; 5) Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan; 6) Doktrin ketatanegaraan. Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (legislator).24 Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis, namun tumbuh dan dipertahankan dalam persekutuan masyarakat hukum adat. Hukum adat diakui sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku. Hukum adat ketatanegaraan adalah hukum asli bangsa Indonesia di bidang ketatanegaraan adat. Hukum tata negara adat semakin berkurang peranannya. Walaupun dalam beberapa hal masih tampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti rembug desa (musyawarah desa), hukum adat tata negara berangsur-angsur diganti oleh hukum perundang-perundangan dan konvensi. Contoh dari hukum tata negara adat yang berasal dari zaman dahulu adalah: ketentuan-ketentuan mengenai swapraja (kedudukannya, struktur pemerintahannya, organisasi jabatan-jabatan yang ada di dalamnya, dan sebagainya), mengenai persekutuan-persekutuan hukum kenegaraan asli lainnya (desa, kuria, gompong, dan sebagainya), dan mengenai peradilan agama. Konvensi atau (hukum) kebiasaan ketatanegaran adalah (hukum) yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.25 Yurisprudensi, yaitu kumpulan keputusankeputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang setelah disusun secara teratur memberikan kesimpulan tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan-badan pengadilan Kumpulan keputusan pengadilan mengenai perkara yang serupa atau yurisprudensi mengenai suatu jenis perkara sehingga memperkuat arti keputusan pengadilan itu sebagai sumber hukum. Walaupun dalam sistem hukum nasional Indonesia keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuaran yang mengikat, paling tidak kumpulan keputusan pengadilan atau yurisprudensi mempunyai kekuatan yang cukup meyakinkan (persuasive). 27 Traktat atau perjanjian internasional ialah persetujuan yang diadakan oleh Indonesia dengan negaranegara lain, di mana Indonesia telah mengikat diri untuk menerima hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang diadakannya itu, traktat merupakan sumber hukum yang penting. Untuk itu, tidak cukup traktat atau perjanjian ditandatangani oleh Indonesia, namun harus pula diratifikasi (mendapatkan pengesahan) sebelum perjanjian itu mengikat. Di samping traktat (treaty), ada perjanjian internasional biasa yang diadakan pemerintah atau badan eksekutif (executive agreement) dengan pemerintah lain yang tidak memerlukan pengesahan (ratifikasi).28 Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan meskipun termasuk dalam bidang Hukum Internasional sepanjang perjanjian itu menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang terikat di dalamnya, dapat menjadi sumber hukum formal dari hukum tata negara.29 Doktrin ketatanegaraan adalah ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran saksama berdasarkan logika formal yang berlaku

Pengertian Hukum Tata Negara (skripsi dan tesis)

Istilah hukum tata negara di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu staatsrecht. 13 Hukum di Indonesia mengadaptasi hukum Belanda dalam bentuk civil law, maka istilah-istilah bahasa Belanda banyak digunakan dalam sistematika hukum Indonesia. Penjelasan lebih lanjut istilah hukum tata negara juga ditemukan dalam bahasa Jerman, Verfassungrecht yang berarti hukum tata negara adalah keseluruhan kaidah dan norma-norma hukum untuk mengatur bagaimanakah sesuatu negara itu harus dibentuk, diatur atau diselenggarakan termasuk badan-badan pemerintahan, lembaga-lembaga negara termasuk juga peradilannya dengan ketentuan batas-batas kewenangan antar kekuasaan satu badan pemerintahan dengan lainnya. 14 Telah menjadi kesatuan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda untuk membedakan antara “hukum tata negara dalam arti luas” (staatsrecht in ruime zin) dan “hukum tata negara dalam arti sempit” (staatsrecht in enge zin), dan untuk membagi hukum tata negara dalam arti luas itu atas dua golongan hukum, yaitu:15 1) Hukum tata negara dalam arti sempit (stattsrecht in enge zin) atau singkatnya dinamakan hukum tata negara (staatsrecht); 2) Hukum tata usaha negara (administratief recht). 16 Menurut J.H.A. Logemann, hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengani lingkungan berlakunya (gebeid) hukum dari suatu negara. Pribadi hukum jabatan adalah pengertian yang meliputi serangkaian persoalan mengenai subjek kewajiban, subjek nilai (waardensubject), personifikasi, perwakilan, timbul dan lenyapnya kepribadian, serta pembatasan wewenang. Pengertian lingkungan berlakunya ialah lingkungan kekuasaan atas daerah (wilayah), manusia dari sesuatu negara, dan lingkungan waktu.17 Dalam bukunya College-aantekeningen over het Staatsrecht van Nederlands Indie, Logemann mengatakan bahwa ilmu hukum tata negara mempelajari sekumpulan kaidah hukum yang di dalamnya tersimpul kewajiban dan wewenang kemasyarakatan dari organisasi negara, dari pejabat-pejabatnya ke luar, dan di samping itu kewajiban dan wewenang masing-masing pejabat negara di dalam perhubungannya satu sama lain atau dengan kata lain kesatuan (samenhaag) dari organisasi. Ilmu hukum tata negara dalam arti sempit menyelidiki hal-hal antara lain:18 1) Jabatan-jabatan apa yang terdapat di dalam susunan kenegaraan tertentu; 2) Siapa yang mengadakannya; 3) Bagaimana cara memperlengkapi mereka dengan pejabatpejabat; 4) Apa yang menjadi tugasnya (lingkungan pekerjaannya); 5) Apa yang menjadi wewenangnya; 6) Perhubungan kekuasaannya satu sama lain; 7) Di dalam batas-batas apa organisasi negara (dan bagianbagiannya) menjalankan tugasnya. Menurut Logemann, hukum tata negara itu adalah hukum organisasi negara atau hukum keorganisasian negara atau dengan kata lain hukum mengenai organisasi (tata susunnya) negara. Hukum ini dapat dibagi atas dua golongan, yaitu sebagai berikut: 1) Hukum mengenai persoalan kepribadian hukum dari jabatan-jabatan negara memungkinkan kumpulan jabatan-jabatan itu disatukan lebih lanjut dalam satu kepribadian hukum. Hukum ini terdiri dari persoalanpersoalan perwujudan kepribadian hukum dalam (atau menjadi) jabatan, kumpulan jabatan, timbul dan lenyapnya jabatan, kumpulan jabatan dan soal kualitas pejabat, pembatasan wewenang dari jabatan atau kumpulan jabatan, serta hukum keorganisasian. 2) Hukum mengenai (luasnya) lingkungan kekuasaan negara, yaitu suatu lingkungan di mana kaidah-kaidah hukum negara mempunyai kekuatan yang berlaku. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan manusia tertentu, dan lingkungan wilayah tertentu, dan lingkungan waktu tertentu.19 Maurice Duverger berpendapat bahwa istilah hukum tata negara (droit constitutionnel) sesungguhnya sama dengan hukum kenegaraan (droit politique), yaitu hukum mengenai susunan (organisasi) umum (dalam garisgaris besar) dari negara, cara menjalankan pemerintahannya, dan susunan pemerintahannya. Objek hukum tata negara, misalnya: pemilihan umum, parlemen, menteri-menteri, kepala pemerintahan, dan sebagainya. Jadi, hukum tata negara itu tidak lain daripada hukum mengenai lembaga-lembaga kenegaraan (Le droit constitutionnel c’est le droit qui s’applique aux institutions politiques).

Asas-asas Kewarisan Islam (skripsi dan tesis)

Sebagai hukum positif yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengandung berbagai asas yang yang mencerminkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Asas-asas tersebut ialah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang. a. Asas ijbari, yaitu secara khusus asas ijbari ini mengatur mengenai cara peralihan harta warisan yang dengan sendirinya harus diberikan kepada ahli waris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi; “Sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. b. Asas bilateral, dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan kakek (golongan lakilaki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan sudah dapat dipastikan menganut asas bilateral. c. Asas individual, asas ini tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang didapatkan ahli waris sesuai dengan Pasal 176 sampai dengan Pasal 180. d. Asas keadilan berimbang, asas ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui penyelesaian secara ‟aul dan radd. Didalam asas keadilan berimbang juga dimasukan persoalan waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.

Dasar Hukum Kewarisan Islam (skripsi dan tesis)

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu, “Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih “. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Pengertian hukum waris menurut Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Hukum waris Islam berdasarkan pada Al-Qur‟an yaitu sumber hukum tertinggi, kemudian As-Sunnah sebagai sumber kedua dan hasil-hasil Ijtihad para ahli hukum Islam yang dituangkan dalam suatu kompilasi melalui keputusan pemerintah, seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.9 Kitab suci Al Qur’an telah menjelaskan semua ketentuan hukum mengenai pewarisan dengan keterangan yang luas dan menyeluruh, sehingga tidak seorang pun dari ahli waris yang tidak memperoleh bagian dalam pembagian warisan. Al-Qur’an menegaskan secara terperinci ketentuan ahli waris yang disebut furudul-muqaddarah (bagian yang ditentukan), atau bagian ashabah serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Hukumhukum waris tersebut bersumber pada: a. Al-Qur’an, Al-Qur‟an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan faraid tiap-tiap ahli waris,seperti tercantum pada: Q. S. An-Nisa’ (4) ayat 7, yang artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. Ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan Q. S. An-Nisa'(4) ayat 11, yang artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anakanakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalka, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.” Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan dan menegaskan agar bersikap adil dalam pembagian warisan kepada anak-anak baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan. Q. S. An-Nisa’ (4) ayat 12, yang artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 10 ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” Pembagian waris pada ayat di atas boleh dilakukan setelah wasiat si peninggal ditunaikan dan hutang-hutangnya dilunasi. Dan syarat wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan untuk menghalangi seseorang mendapat bagiannya dari harta tersebut atau untuk mengurangi bagian ahli waris yang lain, yaitu seperti berwasiat dengan lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkannya. Pembagian waris yang dimaksud dalam surat An Nisa’ ayat 11, 12 di atas, setelah dikeluarkan wasiat dan hutang. Q. S. An-Nisa’ (4) ayat 176, yang artinya: 11 “Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunayai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Ayat ini menjelaskan agar manusia tidak salah dalam pembagian warisan atau tidak terjadi kezaliman pada salah satu atau sebagian ahli waris terutama bila di dalamnya terdapat anak-anak yatim, orang-orang miskin dan wanita. b. Salah satu contoh dasar hukum Islam menurut Sunnah Rasul dan AlHadits Rasulullah bersabda : “Suatu wasiat tidak di perbolehkan untuk orang yang menerima pusaka (harta warisan) kecuali para ahli waris menghendakinya” (HR Ad-Daru Quthny) Hadits Rasulullah dari Datuk Umar bin Syu‟aib menceritakan bahwa Rasulullah bersabda : “Laki-laki yang berzina dengan seorang pelacur sampai perempuan itu melahirkan anak, maka anak yang lahir dari perbuatan zina itu tidak mewarisinya dan tidak diwarisinya. 11 Hadits yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW bersabda yang artinya: 1. “Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.” (HR.Bukahari Muslim). 2. Dalam satu riwayat disebutkan: “Bagilah harta warisan di antara para ahli waris yang berhak berdasarkan kitab Allah. Adapun sisanya dari harta warisan maka untuk orang laki-laki yang berhak.” (HR. Bukhari Muslim). Rasulullah SAW memerintahkan orang yang berhak membagi harta warisan agar membaginya kepada orang-orang yang berhak menerima bagian harta warisan itu secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat seperti yang dikehendaki Allah SWT. Para ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya di dalam kitab Allah adalah 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, dan 1/8. jika masih ada sisa setelah pembagian itu, maka diberikan kepada orang laki-laki yang paling dekat hubungan darahnya dengan mayit. Karena mereka merupakan pangkal dalam ta’shib, sehingga mereka didahulukan menurut urutan-urutan kedudukan dan kekerabatan mereka dengan mayit. a. Salah satu contoh dasar hukum Islam menurut Ijtihad Sebenarnya, Al-qur‟an dan As-sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Para Mujtahid dalam menjalankan kegiatan ijtihat pada garis besarnya dapat dikelompokkan pada tiga masalah. Pertama, masalah yang timbul, sementara Al-qur‟an dan Sunnah ayat yang berkenaan dengan keadaan atau peristiwa tersebut masih bersifat zanni yang masih terbuka kemungkinannya ubtuk ditafsirkan. Kedua, masalah yang timbul, tetapi tidak ada nash-nya sama sekali. Ketiga, masalah yang timbul sementara sudah ada nash qath‟i. Contoh-contoh mengeni Ijtihad dalam soal kewarisan misalnya,mengenai bagian warisan banci,harta warisan yang tidak hapus kepada siapa sisanya diberikan. Demikian juga Ijtihad yang dilakukan Zaid bin Tsabit dalam soal pembagian warisan dalam kasus ahli waris terdiri dari Ibu Bapak dan salah seorang dari suami istri sudah mati. Dalam hal ini Zaid membagi sepertiga untuk ibu setelah suami atau istri mengambil bagiannya.12 ijtihad merupakan dasar hukum alternative sebagai akibat dinamisnya kehidupan manusia umumnya dan umat islam pada khususnya Ijma‟ Ijma yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadits, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat atau ijma’ adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara’ mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW

Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam (skripsi dan tesis)

Suatu definisi biasanya dikemukakan untuk mendalami bidang yang didefisikan itu, artinya mempelajari sesuatu tak cukup hanya mengetahui definisi sesuatu itu. Begitu juga dengan hukum kewarisan, definisi-definisi yang diuraikan dibawah ini memberikan gambaran mengenai hukum kewarisan, sehingga suatu definisi merupakan langkah awal yang perlu dan penting sebelum mempelajari dan membahas tentang hukum kewarisan. Pengertian hukum kewarisan Islam atau Hukum waris Islam adalah hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur‟an, Sunnah Rosul, dan Fikih sebagai hasil ijtihad para fuqaha dalam memahami ketentun Al-Qur‟an dan Sunnah Rosul. Pengertian Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti : faraidl, Fiqih Mawaris, dan lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) dikemukan sebagai berikut: a. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah: 6 Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiaptiap waris dan cara membaginya.6 b. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu fara‟id ialah: Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.7 c. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu: Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masingmasing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur‟an, hadist dan ijtihad para ahli. Hukum kewarisan Islam menrut Muhammad Ali Daud adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan denan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga dengan hukum Faraidh jamak dari kata farida, erat hubungannya dengan fard yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumbernya adalah Al-Qur‟an terutama surat An-Nisa‟: 11, 12, 176 dan Hadits yang memuat Sunnah Rosul yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli hukum fikih Islam melalui Ijtihad orang yang memenuhi syarat sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempat berijtihad

Pengertian Waris (skripsi dan tesis)

Menurut Adat Hukum waris adat meliputi aturan-aturan yang keputusan-keputusan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi. Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat diwariskan sebagai berikut: a. Hak purba/pertuanan/ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si pelaku meninggal. c. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh ahli waris. d. Struktur pengelompokan wangsa/anak, demikian pula dalam bentuk perkawinan turut bentuk dan isi perkawinan. e. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal/modal berumah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris. Hukum waris dalam arti luas yaitu penyelenggaraan, pemindahtanganan, dan pemeliharaan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.  Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menuraikan tentang waris dalam hubungannya denga ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.  Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan ahli waris serta acara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris Hukum waris sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. 28 Menurut Hilman Hadikusuma, digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Minangkabau, hukum waris Batak, hukum waris Jawa dan sebagainya.29 Terdapat beberapa pengertian mengenai hukum waris adat menurut para ahli, sebagai berikut:  a. Hukum waris adat menurut Soepomo merupakan peraturan yang memuat pengaturan mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. b. Hukum waris adat menurut Ter Haar merupakan peraturan yang meliputi peraturan hukum yagn bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materil dan immateril dari satu generasi kepada turunannya. Pengertian mengenai hukum waris adat tersebut di atas mengantarkan pada suatu pernyataan bahwa hukum waris adat adalah suatu proses mengenai pengalihan dan penerusan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun immateril dimana pengalihan dan penerusan harta kekayaan tersebut dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Pembagian Harta Waris di Indonesia (skripsi dan tesis)

Hukum waris adalah semua aturan yang mengatur tentang pemindahan hak atas kekayaan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya dan atau yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris. Hal-hal yang menyangkut hukum waris adalah:  1. Pewaris adalah orang yang meninggal yang meninggalkan hartanya untuk diwariskan. Dalam Pasal 830 KUHPdt dinyatakan “Pewarisan hanya terjadi karena kematian” Pewaris yang meninggal secara bersamaan tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu maka diantara mereka tidak saling mewarisi. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 831 KUHPdt: Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, memnggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya.  3. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan baik karena hubungan kekeluargaan maupun akibat penunjukan/wasiat. “Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini” (pasal 836 KUHPdt).   4. Janin yang ada dalam kandungan dianggap hidup dan mendapat warisan bila kepentingan si anak menghendaki, tetapi apabila lahir mati maka dianggap tidak pernah ada. 5. Wasiat adalah keinginan pewaris secara lisan maupun tulisan untuk memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak tertentu baik itu keluarga maupun yang lain. 6. Warisan adalah harta kekayaan (hak dan kewajiban) yang dimiliki oleh pewaris baik materil maupun immaterial yang diwariskan. 7. Syarat terjadinya waris adalah: a. Ada yang meninggal dunia (syarat mutlak) Pasal 830 KUHPdt a ahli waris (syarat umum) Pasal 836 KUHPdt c. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan (syarat umum) Pasal 1100 “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”. 8. Azas yang dimiliki Ahli waris a. Azas seketika atau Le Mort Saisit Levit dikenal dengan Hak Seisin Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. (Pasal 833 [1] KUHPdt).   b. Azas Heriditas Petition adalah hak menuntut pihak ketiga yang menguasai harta warisan untuk dikembalikan ke harta asal/Boedel. Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. (Pasal 834 KUHPdt).   9. Sistem yang ada dalam hukum waris Barat adalah: a. Sistem perderajatan (keluarga terdekat menutup bagian keluarga terjauh) b. Sistem perorangan (head to head) c. Sistem bilateral yang terkandung dalam Pasal 854 dan 857 KUHPdt. 24 10. Sikap ahli waris terhadap warisan a. Menerima dengan bulat b. Menolak c. Menerima dengan syarat

Pewaris Pengganti (skripsi dan tesis)

Perihal pewaris pengganti, KHI mengaturnya dalam pasal 185 sebagai berikut: a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dan yang diganti

Sebab-sebab Seseorang Tidak Berhak Mendapatkan Warisan (skripsi dan tesis)

a. Hamba. Seorang hamba tindakan mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. b. Pembunuh. Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya. Rasulullah Saw bersabda “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuhnya” (HR Nasai) c. Murtad. Orang yang murtad tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih beragama Islami d. Orang non muslim. Orang non muslim tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam dan begitu pula sebaliknya,  orang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non muslim (kafir)

Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Warisan (skripsi dan tesis)

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu: a. Kekeluargaan b. Perkawinan c. Karena memerdekakan budak d. Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.

Bagian-bagian Ahli Waris (skripsi dan tesis)

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu: a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah b. Wasiat dari orang yang meninggal c. Hutang piutang sang mayit. Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak. Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum utnuk menjadi ahli waris”. 8 Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu: a. Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris. b. Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu. 1) Perkawinan yang sah 2) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong. Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu al-dzawil furudl, „ashabah, dan dzawil arham. 9 Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).10 a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh (1/2) 1) Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri). 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal. 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan. 5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.11 b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat (1/4) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya. 1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan. 2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.  c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan (1/8) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga (2/3). a. Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris). b. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cuc tersebut tidak memiliki saudara laki-laki. c. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki. d. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyaun anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.14 e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga (1/3) 1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan). 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih

Syarat dan Rukun Waris (skripsi dan tesis)

Pada dasarnya pesoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.  Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:   a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri. b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing. Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachtur Rahman, Ilmu Waris, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu: Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benarbenar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu: 1) Mati Haqiqy (mati sejati) Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata. 2) Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya. 3) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum 14 racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya. b. Waris (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benarbenar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi. c. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasia

Pengertian Harta Waris (skripsi dan tesis)

Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (al-mawarits kata tunggalnya al-mirats) lazim juga disebut dengan fara‟idh, yaitu jamak dari kata faridhah diambil dari kata fardh yang bermakna “ketentuan atau takdir”. Al-fardh dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.  Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.  Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing

Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris (skripsi dan tesis)

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:  1. menurut ketentuan undang-undang (ab intestato); ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undangundang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau testament adalah “suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal.”   Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan apabila pembuat wasiat meninggal dunia, surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris ab intestato). Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara ab intestato.

Warisan dalam Sistem Hukum Waris BW (skripsi dan tesis)

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, di mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:33 a. Hak memungut hasil (vruchtgebruik); b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk maatschap menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero. Di atas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yaitu “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.” Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut saisine. Adapun yang dimaksud dengan saisine yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.35 Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 BW yaitu “Undang-undang tak memandang akan sifat atau asal dari barangbarang dalam sesuatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya.” Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem BW tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya, yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya

Hukum Waris Menurut BW (skripsi dan tesis)

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Pitlo menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu: “Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik 28 dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.” 29 Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu: 1. ada seseorang yang meninggal dunia; 2. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia; 3. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.” 30 Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.” 31 Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:32 1. Dalam hal seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, orang itu tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya; 2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu; 3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertangguhkan selama waktu tertentu; 4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu. Dari ketentuan Pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan ahli waris

Ahli Waris yang Tidak Patut dan Tidak Berhak Mendapat Warisan (skripsi dan tesis)

Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:  1. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya; 2. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya

Ahli Waris dalam Islam (skripsi dan tesis)

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu: 1. Ahli waris menurut Al-Qur’an atau yang sudah ditentukan di dalam AlQur’an disebut dzul faraa’idh, yaitu ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah; 2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut ashabah. Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi’i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah dzul faraa’idh, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur’an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada ashabah. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris dzul faraa’idh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh ashabah. Akan tetapi jika ahli waris dzul faraa’idh itu ada, maka sisa bagian dzul faraa’idh menjadi bagian ashabah. 3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam. Arti kata dzul arhaam adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.”   Hazairin memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu “semua orang yang bukan dzul faraa’idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.

Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris (skripsi dan tesis)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur’an, yaitu: Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam QS. AnNissa: 7, 11, 12, 33, dan 176; 2. Hubungan semenda atau pernikahan; 3. Hubungan persaudaraan karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur’an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS. Al-Ahzab: 6); 4. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. AlAnfaal: 75)

Warisan dalam Sistem Hukum Waris Islam (skripsi dan tesis)

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih.” Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.”

Hukum Waris dalam Al-Qur’an (skripsi dan tesis)

 

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah AlQur’an. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur’an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur’an, masing-masing tercantum dalam surat An-Nissa (QS. IV), surat Al-Baqarah (QS. II), dan terdapat pula pada dalam surat Al-Ahzab (QS. XXXIII). Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam AlQur’an, sebagian besar terdapat dalam surat An-Nissa (QS. IV) di antaranya sebagai berikut:22 1) QS. IV: 7; “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris. 2) QS. IV: 11; “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan ebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anakanakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Dari ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, di samping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris. 3) QS. IV: 12; “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 23 dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu…” Di dalam ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda. 4) QS. IV: 33; “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewarispewarisnya.” Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nissa di atas, Allah menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu-bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara seperjanjian. Selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan. 5) QS. IV: 176; “…katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta peninggalan kalalah, yaitu 24 seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak

Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia (skripsi dan tesis)

Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah “hukum warisan.” Hazairin, mempergunakan istilah “hukum kewarisan” dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris.”   Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.  Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidahkaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hakhak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:  1. Waris; Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. 2. Warisan; Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. 3. Pewaris; Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. 4. Ahli waris; Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris; 5. Mewarisi; Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya. 6. Proses pewarisan; Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu: a. berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan b. berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.”   Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi di antaranya penulis sajikan sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:  “Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.” Menurut Soepomo, “Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barangbarang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.” Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan “Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.” B. Ter Haar Bzn dalam bukunya “Azas-azas dan Susunan Hukum Adat” yang dialihbahasakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: “Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”   “Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya sesorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.” 18 Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa “Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.”   Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:   1. seorang yang meninggalkan warisan (erflater), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan; 2. seorang atau beberapa orang ahli waris (erfenaam), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu; 3. harta warisan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. Unsur ke-1 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada. Unsur ke-2 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris. Unsur ke-3 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:21 a. bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut di atas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan; b. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam; c. bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum warisan dari agama Islam; d. bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari Burgerlijk Wetboek (BW) Buku II titel 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s/d 1130. Bertolak dari uraian pengertian hukum waris ini, paparan dalam sub-sub bab selanjutnya akan berkisar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam masing-masing ketentuan hukum waris yang secara bersama-sama berlaku di Indonesia

Unsur Passing Off (skripsi dan tesis)

Untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan passing off harus memenuhi tiga unsur yaitu: 1) Penggugat harus mempunyai reputasi. Jika penggugat tidak memiliki reputasi di daerah/negara tempat tindakan passing off terjadi, maka penggugat tidak akan berhasil dalam kasus passing off. 2) Adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (misleading) atau terjadi kebingungan (confusion) dalam memiliih produk yang dinginkan. 3) Kerugian. terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (public misleading).

Pengaturan Passing Off dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (skripsi dan tesis)

Merek terkenal merupakan obyek dari passing off khususnya yang tidak terdaftar karena adanya reputasi atau nama baik atau goodwill didalam suatu merek terkenal dan reputasi memiliki nilai ekonomis. Merek terkenallah yang harus diberikan perlindungan hukum dari perbuatan produsen pemakai merek yang tidak jujur, curang dengan membonceng reputasi merek terkenal, menampilkan seakan-akan barangnya adalah barang merek terkenal yang diboncengnya. Pengaturan mengenai passing off ini terdapat dalam peraturan-peraturan negara yang menganut sistem hukum Common Law, hukum tentang persaingan curang. Namun pengaturan mengenai pemboncengan reputasi yang berlaku di negara dengan sistem hukum umum (Common Law) tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia menganut Civil Law system (disebut juga sistem hukum Eropa Kontinental) yaitu hukum yang berlaku adalah berupa peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pembuat undang-undang bukan berdasar pada pendapat hakim (hakim berperan aktif menemukan hukum atas suatu perkara di pengadilan). Di negara common law, yang dapat diminta dalam tuntutan atas dasar pemboncengan reputasi adalah injunction (penetapan hakim) yang berisi : 1) Penghentian perbuatan tergugat yang menyesatkan dan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, berupa: a. Penarikan dari peredaran barang atau jasa yang menyesatkan tergugat untuk diserahkan atau dihancurkan; b. Permintaan ganti rugi materiil atas kerugian nyata yang diderita dan sejumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh, termasuk biaya pengacara dan biaya perkara. 2) Permintaan ganti rugi yang bersifat immaterial akibat kerusakan reputasinya. Dalam gugatan pemboncengan reputasi tidak dapat dituntut adanya sanksi fisik atau denda yang bersifat punitive (hukuman). Upaya hukum terhadap pemboncengan reputasi adalah upaya perdata sehingga yang dapat dituntut adalah ganti kerugian dan penghentian pemakaian  karakter atau merek. Sekarang ini, pemboncengan reputasi diperluas ke berbagai bentuk praktek perdagangan curang dan praktek persaingan curang di mana kegiatan seseorang menimbulkan kerugian atau membahayakan reputasi milik orang. Menurut McManis dalam Simandjuntak, Pemboncengan reputasi dilihat dari sifat perbuatan tidak terlepas dari sifat-sifat umum perbuatan persaingan curang, di antaranya :37 1) Menipu dalam penjualan berkenaan dengan merek dan barang; 2) Penggelapan nilai-nilai yang sulit diraba; 3) Bersifat jahat. Selain itu, perbuatan pembonceng reputasi ini didentifikasi melalui 3 (tiga) unsur atau yang dikenal dengan sebutan classical trinity, yaitu: 1. Goodwill or reputation (nama baik atau reputasi); 2. Misrepresentation (presentasi yang salah); 3. Damage (dampak). Kasus passing off yang terjadi di Indonesia dibilang cukup banyak. Namun karena tidak ada undang-undang yang khusus mengenai persaingan curang, maka Dirjen HKI hanya menangani kasus passing off yang juga terindikasi pelanggaran merek. Istilah passing off atau pemboncengan reputasi sendiri memang tidak dikenal di Indonesia, tetapi bukan berarti perbuatan seperti itu tidak diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia hanya saja aturan-aturan mengenai perbuatan tersebut tidak diatur secara jelas dan khusus, ada yang dimasukkan ke dalam persaingan curang, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak merek. Jenis perbuatan passing off itu ada didalam Undang-Undang Merek 2001 tetapi tidak dinamakan passing off, perbuatan itu masuk ke dalam pelanggaran merek. Oleh karena belum adanya undang-undang mengenai persaingan curang yang diantaranya mengenai passing off , maka passing off dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran merek, khususnya merek terkenal dan kita akan melihat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan merek adalah Undang-Undang Merek 2001. Namun undang-undang ini tidak mempunyai ketentuan yang memberikan batasan tentang merek terkenal secara tegas maupun ketentuan mengenai passing off, padahal sebagai anggota dari WIPO maupun WTO, Indonesia sudah seharusnya memasukkan ketentuan yang telah diatur dalam konvensi-konvensi organisasi tersebut ke peraturan perundang-undangan nasionalnya. Dari penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001 di atas dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan merek terkenal sebagai berikut : 1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan; 2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar- besaran; 3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; 4. Merek terkenal dapat dibuktikan dengan adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. 52 Selain itu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain Pasal 1 menyebutkan, merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Merek 2001 menganut sistem konstitutif, artinya merek terdaftarlah yang akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara berupa pemberian hak eksklusif kepada pemilik/pemegang merek terdaftar. Pendaftaran itu sendiri berfungsi: 1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan; 2. Sebagai dasar penolakan terhadap terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis; 3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis. Pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan, tetapi tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Dirjen HKI karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu: 1. Tidak dapat didaftarkan; 2. Harus ditolak pendaftarannya; 3. Diterima/didaftarkan. 53 Ketiga kemungkinan tersebut dapat diketahui pada saat pemeriksaan substantif oleh pemeriksa pada Dirjen HKI terhadap suatu pemohon pendaftaran merek. Pemeriksaaan substantif ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20, pasal 21 dan Pasal 22 dalam waktu paling lama sembilan bulan.

Persamaan passing off Pada Pokoknya (skripsi dan tesis)

Suatu perbuatan dikatakan passing off apabila terdapat persamaan pada pokoknya dalam sebuah merek dagang maupun jasa. Terdapat kriteria persamaan pada pokoknya dari berbagai Perundang-undangan yaitu: 46 a. Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Konvensi Paris dan TRIPs Sebagai pedoman yang bersifat internasional, di dalam Persetujuan TRIPs yang mengatur mengenai aspek-aspek dagang HKI termasuk di dalamnya perdagangan mengenai barang-barang tiruan, diatur mengenai kriteria persamaan pada pokoknya. Pasal 16 angka 1 TRIPs Agreement menyatakan bahwa: Pemilik dari merek dagang yang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh ijinnya untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang atau jasa yang sejenis atau mirip dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian. Dalam hal penggunaan suatu lambang yang sama untuk barang atau jasa yang sejenis, kemungkinan timbulnya ketidakpastian tersebut dianggap telah terjadi. Hak yang diuraikan diatas tidak mengurangi keabsahan hak yang sudah ada, dan tidak mengurangi kemungkinan bagi Anggota untuk menetapkan bahwa pemberian hak tersebut tergantung dari penggunaannya. Hal yang sama juga diatur dalam Konvensi Paris, di mana secara jelas terdapat Pasal 6 bis yang menyatakan bahwa Negara anggota menerima secara ex officio, jika perundang-undangan merekamembolehkan atau atas permohonan pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan juga melarang pemakaian suatu merek yang merupakan suatu  reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan (to create confusion) dari suatu merek yang telah dianggap oleh “competent authority” di mana merek didaftarkan atau dipakai sebagai merek terkenal di negara tersebut.34 b. Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Pengaturan persamaan pokoknya telah diatur dalam Pasal 6 angka1 Undang-Undang Hak Merek Tahun 2001 yaitu: Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: 1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya yang termaktub pada lampiran penjelasan Undang-Undang Merek Tahun 2001 adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Unsur dalam penilaian persamaan pada pokoknya yang paling menjadi pertimbangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf UU Merek 2001 adalah secara visual, konseptual, dan fonetik.35 Persamaan visual dapat dinilai dari penampilan merek tersebut yang terdiri dari persamaan bentuk, penempatan, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut menimbulkan kesan persamaan yang dapat membuat kekeliruan pada konsumen. Persamaan konseptual dinilai dari persamaan makna atau filosofi dari merek tersebut. Sementara itu persamaan fonetik dinilai dari persamaan pengucapan atau bunyi yang dapat menimbulkan kesan persamaan

Klasifikasi Kemashuran Merek (skripsi dan tesis)

Pada tindakan passing off sering terdapat persamaan pada pokoknya pada merek terkenal agar merek tersebut dapat terkenal dengan instan. Pengertian merek terkenal pun tidak dijelaskan pada Undang-Undang Merek Tahun 2001 namun terdapat tingkat kemashuran merek, yaitu Merek biasa (normal mark) Merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat ‟biasa‟ ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. b. Merek Terkenal (well-known mark) Meskipun dalam bahasa Indonesia kata asing “well-known mark” diterjemahkan menjadi merek terkenal begitu juga kata “famous mark” sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti “famous mark” dan “well-known mark”. Merek terkenal (well-known mark) merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, serta merek ini mempunyai tingkatan di atas derajat merek biasa. c. Merek Termashur (famous mark) Merupakan merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai ‟merek aristorkat dunia‟

Pengertian Passing Off (skripsi dan tesis)

 Menurut Djumhana dan Djubaedillah pengertian Passing off adalah  “Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memiripmiripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi. Ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun hak cipta”. Sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah menyatakan: The Action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendandt may make himself liable to this action by publishing a work under the same title as the plaintiff’s, or by the plaintiff’s work as to deceive the public into the belief that is the plaintiff’s work, or is associated or connected with the plaintiff. Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dilakukan ketika tergugat telah menampilkan kepada masyarakat bahwa barang atau bisnisnya adalah barang atau bisnis penggugat. Tergugat mungkin harus bertanggungjawab atas tindakannya memproduksi produk dengan nama yang sama dengan penggugat, atau memproduksi produk di mana kemasannya menyerupai produk penggugat sehingga menipu masyarakat sehingga percaya bahwa ini adalah produk penggugat, atau berkaitan atau berhubungan dengan penggugat). Pemboncengan reputasi berkembang dalam berbagai bentuk seiring perkembangan teknologi. Pemakaian merek dalam perdagangan menempatkan merek dengan reputasi tinggi pada posisi strategis alat penguasaan pasar mengingat sifatnya sebagai alat pembeda barang dan jasa. Persaingan tidak sehat dengan membonceng reputasi merek orang lain berlangsung bersamaan dengan keberadaan merek di dalam sejarah.

Dapat digolongkan perilaku pemboncengan reputasi sebagai berikut: a. Perilaku pemboncengan reputasi yang melanggar hak orang lain; b. Perilaku pemboncengan reputasi yang merupakan perilaku tidak jujur dan beritikat tidak baik yang pada hakikatnya tindakan persaingan curang. Merek yang menjadi sasaran pemboncengan pihak lain umumnya adalah merek terkenal. Ada kecenderungan yang ditiru bukan bagian atau tanda merek yang terdaftar melainkan bagian-bagian tertentu dari representasi keseluruhan merek dan produk yang belum terdaftar atau memang tidak dapatt didaftar sebagai merek tetapi nyata-nyata mempunyai daya pembeda atau setidaktidaknya dapat berdaya membedakan produk di dalam perdagangan. Berbagai bentuk-bentuk (passing off) pembocengan reputasi dapat dibagi dalam dua bentuk tipe antara lain: a. (Passing off) pemboncengan reputasi klasik, yaitu ketika seorang memberi gambaran bahwa produknya adalah produk orang lain b. (Passing off) pemboncengan reptuasi dalam arti luas, yaitu ketika seseorang menggunakan gambaran yang salah pada produknya sehingga mempunyai keterkaitan atau seolah-olah ada keterkaitan dengan sumber lain yang sudah dikenal. Reputasi atau goodwill meskipun bersifat intangible menjadi kunci keberhasilan dalam dunia usaha. Pengusaha yang dengan susah payah berusaha memupuk reputasi dengan memberikan kualitas produk ataupun jasa terbaik didukung promosi produk yang memerlukan biaya tidak sedikit. Reputasi itu tertanam pada 44 konsumen dengan mengenali merek pada produk sebagai pembeda terhadap produk lainnya. Hukum berfungsi melindungi pemilik reputasi dari pihak lain yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak jujur dengan cara membonceng reputasi. Lingkup perlindungan merek tidak terlepas dari isi kententuan hukumnya. Dari definisi merek dan sistem hukum merek yang dianut serta prinsip-prinsip yang terkandung terlihat dan menjadi pedoman batas-batas perlindungan merek Keberhasilan tort of passing off (gugatan passing off) harus memenuhi tiga elemen dasar pemboncengan reputasi yaitu: a. Ada reputasi atau goodwill (reputation or goodwill) dimiliki penggugat berkaitan dengan tanda, nama atau gaya maupun cara atas produknya; b. Ada penggambaran yang palsu atau menyesatkan (misrepresentation) yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesesatan masyarakat hasil perbuatan tergugat memakai merek, tanda atau indikasi yang mempunyai persamaan dengan milik penggugat; c. Kerugian (damages) yang ditimbulkan dari perbuatan pemboncengan reputasi oleh tergugat

Pelanggaran Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek (skripsi dan tesis)

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu dalam Pasal 76 ayat (1) , seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama. Setelah itu, Pengadilan Niagalah yang berwenang menyidangkan kasus tersebut (Pasal 76 ayat (2) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Putusan dari Pengadilan Niaga dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 79 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Pasal 84 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pilihan penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa

Perlindungan Terhadap Merek dan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar (skripsi dan tesis)

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut. 1. Perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (l0) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (filling date) yang bersangkutan. 2. Perlindungan hukum represif Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi: ”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.” Bunyi Pasal tersebut berarti bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. 41 Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama.

Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Merek (skripsi dan tesis)

Pembatalan pendaftaran merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Pasal 5  dan Pasal 6   UUM 2001. Pemilik merek tersebut juga dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal walaupun tidak terdaftar, hal itu berdasarkan Pasal 76 Ayat (2) UUM 200130. Gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan Kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai hukum tetap. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Selain alasan pembatalan tersebut, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pada ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan pembaharuan belaka dari ketentuan Pasal 5 Undang-undang Merek tahun 1961, bahkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Merek 1961 lebih jelas dan terperinci serta penerapannya telah pula “diukir” sedemikian rupa oleh yurisprudensi kita. Namun demikian dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut terdapat elemen tambahan berupa : nama orang terkenal; foto; merek dan nama badan hukum merek orang lain yang sudah terkenal; dan ciptaan orang lain yang dilindungi oleh hak cipta tanpa persetujuan dari yang berhak, permintaan pendaftaran merek akan ditolak. Jika ternyata sudah sempat diterima permohonannya maka itu akan menjadi alasan untuk pembatalannya.

Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pendaftaran Merek (skripsi dan tesis)

Pendaftaran merek diatur dalam UUM 2001 sedangkan pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 s.d Pasal 10 UUM 2001. Agar merek dapat didaftarkan, pemilik merek harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek sebagai berikut ini: 1) Tanda yang mempunyai daya pembeda (capable of distinguishing). Tanda yang tidak mempunyai daya pembeda karena terlalu sederhana, seperti sepotong garis, sebuah titik atau karena terlalu rumit, seperti lukisan benang kusut, tidak dapat dijadikan merek; 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum (morality and public order). Lukisan atau perkataan yang melanggar kesopanan, menyinggung rasa keagamaan atau melanggar ketertiban yang hidup dalam masyarakat, seperti lukisan porno, kata vagina tidak dapat dijadikan merek;  3) Bukan milik umum (not becoming public property). Lukisan jempol yang dikenal umum sebagai pujian, sudah menjadi milik umum, sehingga tidak dapat dijadikan merek; 4) Bukan keterangan mengenai barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Lukisan nanas untuk sirup yang mengandung rasa nanas, lukisan susu untuk minuman susu tidak dapat dijadikan merek; 5) Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis yang termasuk dalam 1 (satu) kelas, barang atau jasa yang tidak sejenis; 6) Bukan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 7) Bukan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 8) Bukan merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Surat permohonan pendaftaran merek tersebut harus diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan dilengkapi:

 Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya; 2) Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia; 3) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum; 4) Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain; 5) Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek (Direktorat Merek), yang telah ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat permintaan pendaftaran merek tercantum: 1) Tanggal, bulan dan tahun; 2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon; 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; 4) Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
Suatu merek dapat menjadi merek terdaftar harus melalui prosedur pendaftaran merek yang ada. Merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, kantor merek akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (bulan) hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.  Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Pasal 6 UUM 2001 tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak. Setelah berakhirnya masa pengumuman dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah disetujui, maka kantor merek: 1) Mendaftar merek tersebut dalam Daftar Umum Merek; 2) Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek 3) Memberikan sertifikat merek; 4) Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pendaftaran merek dapat dimintakan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa secara bersamaan. Prosedur demikian ini memberikan kemudahan kepada pemilik merek dan pemeriksa merek karena administrasi dan penanganan pemeriksaannya lebih sederhana, dan pula tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap orang atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan. Merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat bagi pemilik merek memperoleh hak atas merek. Pemilik merek diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu pemilik merek harus konsekuen dengan merek yang telah terdaftar tersebut. Konsekuensinya pemilik merek harus tetap menggunakan mereknya untuk berdagang dengan tetap memproduksi objek sesuai dengan kelasnya sebagaimana dalam pendaftaran merek.
Apabila pemilik merek pasif, tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang telah terdaftar, maka akibatnya merek tidak mendapat perlindungan hukum untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu : 1) Pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek; 2) Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran merek Mengenai pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek adalah sudah sangat logis karena mereknya saja tidak digunakan dalam perdagangan, tidak ada gunanya pemilik merek diberi kesempatan untuk memperpanjang masa perlindungan mereknya. Kalaupun dilakukan perpanjangan masa perlindungannya merupakan pekerjaan yang sia-sia karena tidak ada gunanya sama sekali. Merek yang demikian walaupun tetap dilindungi hukum akan tetapi tidak ada nilainya. Merek terdaftar yang tidak dugunakan oleh pemiliknya sudah tepat apabila pendaftaran mereknya dihapuskan. Merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut akan dihapuskan dari pendaftarannya. Pemiliknya saja sudah tidak lagi menggunakannya dan untuk apa harus tetap dilindungi oleh hukum. Dengan dilakukan penghapusan pendaftaran merek oleh Ditjen HKI dapat mencegah perbuatan pelanggaran merek oleh pihak lain yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak waja

Fungsi dan Manfaat Merek (skripsi dan tesis)

 Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek tersebut adalah sebagai berikut : a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan; b. Sarana promosi dagang (means of trade promotion). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya;  c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantee). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen; d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah atau negara asalnya.
 Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek dibagi menjadi tiga (3), yaitu: 1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional; 2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas, khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi; 3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.20 Fungsi-fungsi merek yang tersebut di atas mengakibatkan perlindungan terhadap sebuah merek menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, merek memberikan manfaat-manfaat yang positif baik bagi produsen, pelaku usaha/pedagang, dan konsumen, yaitu sebagai berikut. 1. Bagi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya terutama mengenai kualitas dan pemakaiannya; agi pedagang, merek digunakan untuk memperlancar promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar; 3. Bagi konsumen, merek dijadikan alat untuk memilih produk yang akan dibeli. Masing-masing merek mewakili masing-masing kualitas dari suatu produk.