Tag: Akutansi

Menurut Indrawan (2011), bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam
menjalankan usahanya ada 3 komponen penting yaitu konsep 3P (Triple bottom line).
Jhon Elkington memperkenalkan konsep Triple bottom line (TBL) atau juga 3P
(profit,people dan planet) pada tahun 1988. Teori Triple bottom line (TBL)
merupakan suatu konsep yang memberikan pandangan bahwa jika perusahaan ingin
mempertahankan kelangsungan hidupnya perusahaan, maka perusahaan tidak hanya
mengerjar laba atau profit semata, tetapi perusahaan juga harus melihat kesejahteraan
masyarakat dan menjamin lingkungan yang terbebas dari dampak negatif dimana
perusahaan berada. Konsep ini merupakan pilar untuk mengukur kesuksesan suatu
perusahaan dengan kriterianya yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. konsep 3p
(Triple bottom line) meliputi :

1. Ekonomi (Profit)
   Fokus utama perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis adalah memproleh
   laba yang tinggi selain itu tujuan dari perusahaan juga adalah mencapai
   keuntungan. Dalam kegiatan operasional perusahaan, dengan perolehan laba
   perusahaan dapat mengalokasikan laba yang diperoleh untuk biaya pertumbuhan
   dan pengembangan usaha perusahaan kedepannya, memeberikan deviden kepada
   para pemegang saham, dan membayar pajak kepada pemerintah.
2. Lingkungan (planet)
   Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar dengan
   memberikan perhatian kepada lingkungan, perusahaan ikut andil berpartisipasi
   melalui pelestarikan lingkungan, melakukan usaha pencegahan terjadinya bencana
   serta meminimalisir dampak bencana demi kesejahteraan masyarakat jangka
   panjang. Dengan cara mengelolah dengan baik sumber daya alam dan mengurangi
   limbah hasil produksi dengan mengolah kembali limbah tersebut menjadi limbah
   yang aman bagi lingkungan.
3. Sosial atau masyarakat (people)
   Suatu konsep yang mementingkan perlindungan kepada masyarakat.
   Menurut Suarta (2010) perusahaan perlu melakukan kegiatan yang dapat
   menyentuh kebutuhan masyarakat. Masyarakat merupakan steakholder yang
   penting bagi perusahaan. Karena perusahaan memerlukan dukungan dari
   masyarakat untuk kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.
   Oleh karena itu perusahaan perlu memberikan perhatian kepada masyarakat.
   Perhatian kepada masyarakat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas
   dan pembuatan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki
   diberbagai bidang seperti pemberiaan beasiswa bagi pelajar disekitar perusahaan
   dan mendirikan sarana pendidikan dan kesehatan. Dengan melaksanakan tanggung
   jawab sosial perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek tetapi
   juga memberikan kontribusi kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat
   serta lingkungan dalam jangka panjang

Menurut Enawam (2011:160) perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban
ekonomis dan legal (kepada pemegang steakholder) tapi juga kewajiban terhadap
pihak lain yang berkepenting (steakholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban
diatas, karena perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan
tanpa bantuan pihak lain. Corporate Sosial Responsibility merupakan suatu konsep
bahwa perusahaan memiliki berbagai tanggung jawab terhadap steakholder yang
terkait seperti konsumen, karyawan, investor, masyarakat dan lingkungan dalam
segala bentuk aktivitas operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial
dan lingkungan seperi polusi dan limbah hasil produksi perusahaan, keamaan produk
dan tenaga kerja atau karyawan di dalam dalam perusahaan. Corporate Sosial
Responsibility (CSR) dapat dikatakan sebagai suatu bentuk tanggung jawab
perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan perusahaan dengan
meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif .
CSR berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana perusahaan
dalam mengelolah usahanya tidak hanya melihat aspek laba atau ekonomi saja tetapi
juga melihat aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan
yaitu aspek sosial dan lingkungan, baik untuk jangka pendek maupun jangka yang
lebih panjang. Menurut Ramadhani (2012), elemen-elemen dari CSR dapat
dirangkum sebagai aktivitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan aspek
ekonomi, lingkungan dan sosial tanpa mengesampingkan ekspetasi para pemegang
saham (menghasilkan profit). CSR sendiri diatur dalam UU No.40 Tahun 2007
tentang perseroan terbatas, kewajiban pemberian CSR hanya terbatas pada perseroan
atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam (SDA).
Ada pun manfaat dari CSR itu sendiri seperti memberikan citra positif bagi
perusahaan dimata investor dan menghasilkan serta menjual produk yang ramah
lingkungan.

Biaya lingkungan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan
berkaitan dengan kerusakaan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan .
Perlakuan akuntansi atas biaya lingkungan sebagai beban periodik yang dicatat pada
kelompok biaya administrasi dan umum pada laporan laba rugi. Sistem akuntansi
yang didalamnya mengungkapkan akun-akun terkait dengan biaya lingkungan disebut
sebagai akuntansi lingkungan atau green accounting. Biaya lingkungan mencakup
biaya internal yang berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk
mengurangi dampak pada lingkungan, dan biaya eksternal yang berhubungan dengan
perbaikan kerusahan lingkungan akibat limbah hasil produksi perusahaan (susenohaji
2013). Menurut (Suseno haji, 2003; Moedjanarko & Frisko, 2013; Debora &
Ismail,2013) cakupan dari biaya lingkungan yakni :

1. Biaya pencegahan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk produksi limbah dan
   sampah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Contoh biaya
   pencegahan yaitu biaya sleksi pemasok, biaya sleksi alat pengendali polusi, biaya
   trening karyawan dll.
2. Biaya deteksi lingkungan, biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas dalam
   menentukan apakah aktivitas perusahaan, produk dan proses telah memenuhi
   standar lingkungan atau tidak. Contohnya biaya pengukuran tingkat pencemaran,
   pengujian pencemaran, pemeriksaan dan proses. Dll
3. Biaya kegagalan internal lingkungan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas
   yang dilakukan karena diproduksinya limbah, namun tidak membuang limbah ke
   lingkungan luar. Contoh: biaya operasional peralatan mengurangi atau menghilang
   polusi, pengolahan dan pembuangan limbah, pemeliharaan peralatan, daur ulang
   sisa bahan, dll
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk
   aktivitas yang dilakukan akibat hasil limbah atau sampah yang dibuang ke dalam
   lingkungan.
   a. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasikan yaitu biaya yang harus
   dikeluarkan dan dibayarkan oleh perusahaan. Contohnya biaya untuk
   membersikah danau atau tanah yang tercemar dan hilangnya penjualan karena
   reputasi perusahaan yang buruk.
   b. Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasi atau biaya sosial, yaitu biaya
   sosial yang disebabkan oleh perusahaan tetapi dibayarkan atau dialami oleh
   pihak-pihak luar. Contohnya biaya perawatan medis karena kerusakan
   lingkungan, rusaknya ekosistem, hilangnya lapangan pekerjaan

Ada dua fungsi green accounting, yaitu fungsi internal dan eksternal:

1. Fungsi Internal
   Berfungsi sebagai alat manajemen yang digunakan oleh manajer dan unit
   bisnis terkait. Fungsi internal ini untuk menganalisis biaya lingkungan dengan
   manfaatnya dan mengatur konservasi lingkungan dan meningkatkan efektifitas dan
   efisiensi aktivitas konservasi lingkungan terkait dengan keputusan yang dibuat.
2. Fungsi Eksternal
   Fungsi eksternal membantu perusahaan untuk mempengaruhi keputusan
   steakholder dengan mengungkapkan hasil pengukuran konservasi lingkungan.
   Keputusan steakholder seperti pelangan, mitra bisnis, investor dan masyarakat.
   Menurut Hamid (2002 dalam Agustina 2010), pada tingkat perusahaan, green
   accounting atau akuntansi lingkungan mempunyai peran penting dalam upaya
   perusahaan manufaktur untuk melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungang. Dalam
   perwujudan akuntansi green accounting memberikan peran-peran penting yaitu :
3. Akuntansi keuangan, green accounting berperan dalam memberikan informasi
   melalui pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan serta menunjukkan dari
   hasil kegiatan operasi perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan
   lingkungan.
4. Akuntansi biaya, green accounting digunakan untuk memgalokasikan segala
   biaya wajar yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang
   pendek maupun jangka waktu yang panjang.
5. Akuntansi manajemen, green accounting berperan dalam pengambilan keputusan
   manajemen dalam melaksanakan proses manajemen didalam perusahaan yaitu
   membuat perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian.
   

Tujuan green accounting yang paling utama adalah menyediakan biaya-biaya
yang berkaitan dengan lingkungan yang berguna bagi steakholder. ada juga tujuan
lain dari green accounting yaitu memberikan pengungkapan dan upaya
mengidentifikasikan cara mengurangi dampak negatif dari kegiatan operasi
perusahaan terhadap lingkungan, serta memberikan informasi mengenai kegiatan
operasi perusahaan yang berbasis perlindungan pada lingkungan dengan melakukan
penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (environmental costs) dan
manfaat (economic benefit), serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan
(environmental protection) (Almilia dan Wijayanto, 2007).
Maka dengan penerapan green accounting, perusahaan dalam pelaporannya
akan transparan dan secara sukarela perusahaan akan mematuhi kebijakan pemerintah
dimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Menurut Ningsih dan Rachmawati (2017)
green accounting yaitu akuntansi berupaya menghubungkan sisi anggaran lingkungan
dengan dana operasi bisnis. Menurut Ikhsan (2008) tujuan dan maksud
dikembangkannya akuntansi lingkungan yaitu:

1. Akuntansi lingkungan merupakan alat manajemen lingkungan. sebagai alat
   manajemen lingkungan, Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai
   keefektifan kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga
   digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya
   keseluruhan konservasi lingkungan, dan juga investasi yang diperlukan untuk
   kegiatan pengelolaan lingkungan.
2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, sebagai alat
   komunikasi publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak
   negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan, dan hasilnya kepada publik.
   Tanggapan dan pandangan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk
   mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.
   Menurut Idris (2012) tujuan dari akuntansi lingkungan sebagai sebuah alat
   manajemen lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat dan untuk
   meningkatkan jumlah informasi relefan bagi mereka yang membuat dan
   membutuhkan

Konsep mengenai green accounting sudah mulai ada pada tahun 1970-an di
Eropa diikuti dengan berkembangnya penelitian mengenai green accounting di tahun
1980-an. Green accounting merupakan jenis akuntansi lingkungan yang
menggabungkan manfaat lingkungan dengan biaya untuk pengambilan keputusan
ekonomi. Menurut Aniela (2012) green accounting merupakan akuntansi yang
didalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai dan menggungkapkan biaya-biaya
terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan. Peran
utama green accounting untuk mengatasi masalah lingkungan, serta memiliki dampak
pada mencapaian pembangunan berkelanjutan.
Green accounting dapat diterapkan di perusahaan yang bersekala besar maupun
sekala kecil dalam setiap industri manufaktur, pertambangan maupun jasa. Penerapan
green accounting didasarkan pada kebutuhan perusahaan dan juga digunakan sebagai
upaya perusahaan untuk membantu dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu
tanggung jawab kepada steakholder. Dengan penerapan green accounting sangat
menguntungkan semua pihak baik pengusaha, konsumen dan steakholder (investor,
masyarakat) untuk jangka waktu yang lebih panjang. Namun penerapan green
accounting masih terbilang sedikit, perusahaan yang menerapkan green accounting
adalah perusahaan-peusahaan yang secara sukarela menerapkannya karena
kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan
menjalankan kegiatan usahanya. Dengan menerapkan green accounting berarti
perusahaan dengan sendirinya mematuhi peraturan pemerintahan dimana perusahaan
berada.
Pelaksanaan green accounting sangatlah bergantung pada karakteristik dari
masing-masing perusahaan dalam menganalisis masalah pada lingkungan hidup.
Karena bukan suatu hal yang mudah bagi perusahaan dalam mengukur kerusakan
lingkungan pada masyarakat yang timbul karena polusi udara dan limbah cair akibat
ulah perusahaan. Maka perusahaan perlu melaksanakan atau menerapkan green
accounting karena kegiatan operasional perusahaan tidak terlepas dari tanggung
jawab terhadap lingkungan dimana perusahaan berada dan juga perusahaan dapat
menghindari berbagai dampak negatif akibat kegiatan operasi perusahaan.
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan green accounting atau
akuntansi lingkungan yaitu Undang-undang no 23 tahun 1997 tentang pengelolaan
lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang
berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola dan memberikan informasi yang
akurat dan benar mengenai lingkungan hidup. Selain itu peraturan standar akuntansi
(PSAK) juga ada yang berkaitan dengan green accounting atau akuntansi lingkungan
yaitu peraturan PSAK No.1 tahun 2004 mengatur tentang “pengungkapan dampak
lingkungan” yaitu perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan
hidup khususnya bagi industri dengan sumber daya utama terkait dengan lingkungan
hidup. Namun peraturan standar akuntansi keuangan ini belum diwajibkan , sehingga
masih banyak perusahaan yang belum menerapkan green accounting

Teori steakholder merupakan sebuah teori yang memfokuskan hubungan antara
perusahaan dengan steakholder atau pemangku kepentingan selain Steakholder yaitu
investor, pemerintah, masyarakat dan lingkungan yang memiliki hubungan dan
kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Hadi (2011:93) steakholder merupakan
semua pihak internal maupun eksternal yang memiliki hubungan yang bersifat
mempengaruhi atau dipengaruhi, bersifat langsung atau tidak langsung oleh
perusahaan. oleh karena itu semua steakholder mempunyai hak untuk mengetahui
serta memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dan
mempengaruhi steakholder. Sehingga perusahaan dan steakholder saling bergantung.
Perusahaan membutuhkan steakholder untuk mencapai keberhasilan perusahaan, dan
steakholder membutuhkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya.
Nur dan priantinah (2012) menyatakan bahwa pengungkapan sosial perusahaan
merupakan kesuksesan bagi perusahaan dalam menjalin hubungan dengan
steakholder. Maka dengan teori steakholder ini perusahaan memiliki tanggung jawab
sosial yang mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan semua pihak yang
dapat merasakan dampak akibat aktivitas operasi perusahaan. Sehingga terjalin
hubungan yang baik antara perusahaan maupun steakholder . keberadaan suatu
perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai dukungan dari steakholder kepada
perusahaan (Fadilah & Utiyati 2016)

Menurut Ghozali & Chariri (2014:441) Teori legitimasi merupakan upaya
perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dalam kegiatan operasinya dalam
batasan nilai dan norma yang ada didalam masyarakat atau lingkungan tempat
perusahaan berada. Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang
berorientasi pada masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu kegiatan operasi
perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Purwanto (2011)
dengan teori legitimasi perusahaan secara terus menerus mencoba untuk
menyakinkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan sesuai dengan
batasan dan norma masyarakat dimana perusahaan berada. Teori ini juga
menganjurkan kepada perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjannya
dapat diterima oleh masyarakat, perusahaan menggunakan laopran tahunannya untuk
menggambarkan bentuk tanggungjawab lingkungan, sehingga perusahaan dapat
diterima oleh masyarakat. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat, maka
perusahaan harus berupaya memastikan bahwa kegiatan operasi perusahaan dalam
batas-batas dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana
perusahaan berada.
Yang menjadi dasar teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara
perusahan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan
sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, dalam Jannah, 2014). Maka teori ini secara
jelas mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyatakan bahwa
perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar
diterima oleh masyarakat dengan tujuan akir akan menjamin keberlangsungan hidup
perusahaan.
Teori Legitimasi dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensi bagi
perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan gibbs, 1990 dalam 2015). Teori ini
menjelaskan bahwa penggungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan
sebagai upayanya untuk mendapat legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan itu
berada dan memaksimalkan keadaan keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang
panjang. Teori legitimasi ini cocok untuk digunakan dalam akuntansi lingkungan
yaitu green accounting itu sendri, karena legitimasi begi perusahaan yang peduli
lingkungan itu sangat penting sehingga perusahaan dapat diterima oleh masyarakat
dilingkungan perusahaan itu berada, agar aktivitas perusahaan dapat berlanjut
kemudian hari.

Gender dalam keragaman ruang dewan merupakan salah satu aspek
dari keragaman dewan dimana gender pada ruang dewan baru-baru ini
menjadi isu yang penting pada suatu perusahaan. Dimana nilai-nilai yang
dimiliki antar pria dan wanita memiliki perbedaan dari segi tanggung jawab
sosial (Pos et al.2011). Selain itu menurut Smith dan Rogers (2000)
perempuan juga dianggap lebih mampu bertindak secara etis dan lebih
mengutamakan suatu etika dibandingkan laki-laki, sehingga hal ini dapat
meminimalisir terjadinya suatu bentuk pelanggaran atas kebijakan
organisasi pada suatu perusahaan. Board diversity merupakan salah satu
kunci input sebagai penghantar atas optimalisasi pengelolaan sumber daya
organisasi suatu perusahaan, hal ini dapat ditunjukkan dari adanya
keragaman untuk menunjukkan heterogenitas sebagai bentuk tata kelola
yang baik atau good corporate governance (Kakabadse, 2018).
Pada negara-negara di Eropa telah menyoroti adanya kehadiran
direktur wanita di dalam dewan perusahaan, hal ini mengimplikasikan
bahwa partisipasi direktur wanita dianggap sebagai salah satu indikator
bahwa suatu perusahaan memiliki tata kelola yang lebih baik. Pemerintah
Norwegia misalnya, mengeluarkan undang-undang bagi perusahaan publik
untuk mewajibkan suatu perusahaan agar memiliki kuota perwakilan dewan
sebanyak 40 persen (Matsa dan Miller, 2013). Selain itu Spanyol juga
mengamanatkan hal yang serupa untuk memenuhi kuota perempuan
sebanyak 40 persen dalam dewan perusahaan, agar hasil kinerja suatu
perusahaan mampu berjalan secara efektif (Campbell dan Vera, 2010).
Negara-negara seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Belgia dan
Swedia juga turut menerapkan mandat dalam pemenuhan kuota gender
khususnya pada direktur wanita dalam dewan perusahaan (Gregory-Smith
et al., 2018). Penerapan atas board gender diversity ini juga dipengaruhi atas
struktur kepemimpinan dalam suatu dewan, dimana setiap negara memiliki
sistem board structure yang beraneka ragam.
Sistem board structure di berbagai negara memiliki struktur yang
berbeda, dimana Inggris dan Amerika menerapkan basis single-board
system, dimana struktur atas keanggotaan dewan direksi serta komisaris
secara mutlak tidak dipisahkan. Dalam sistem ini dewan komisaris
merangkap menjadi anggota dewan direksi, dan keduanya menjadi satu
kesatuan sebagai board of directors. Secara konseptual, model two tier
system ini memisahkan keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas
dan dewan direksi sebagai eksekutif korporasi, dan perusahaan Indonesia
pada umumnya menerapkan basis two tier system, dimana terdiri atas dewan
komisaris dan dewan direksi yang digunakan sebagai pedoman
kepemimpinan dalam ruang dewan (Wise & Ali, 2009).
Di Indonesia penerapan gender turut diperhatikan dengan adanya
Undang-Undang Kesetaraan Gender No.1 Tahun 2017. Dimana gender
disini diartikan sebagai pembedaan perempuan dan laki-laki, dimana hasil
ini didapatkan dari adanya konstruksi sosial dan budaya. Selain itu hal
tersebut dapat diartikan setara apabila kondisi relasi perempuan dan laki-
laki sebagai mitra sejajar, hal ini juga dapat dijelaskan mengenai posisi
jabatan dimana keberadaan wanita dalam kepemimpinan seringkali tidak
diprioritaskan, sehingga seharusnya wanita mendapatkan perlakuan yang
adil dan memperoleh manfaat pembangunan. Selain itu yang menjadi fokus
pada kepentingan korporasi adalah bagaimana memperoleh kesetaraan
dalam semua bidang tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang
diatur dalam PP No. 8 Tahun 1981 mengenai perlindungan upah dan
ditegaskan bahwasannya tidak ada diskriminasi antara buruh laki-laki dan
buruh wanita untuk pekerjaan yang sama. Tetapi pada undang-undang
ketenagakerjaan masih belum terdapat sanksi hukum akan kesenjangan
gender padahal pada kenyataannya masih banyak pandangan stereotip,
marjinalisasi wanita serta subordinasi akan kemampuan pekerja wanita yang
berada diatas pekerja wanita. Banyaknya perlakuan yang bersifat
diskriminatif ini khususnya pada pekerja wanita ini perlu diwujudkan
kesetaraan gender

Teori upper echelons pertama kali diperkenalkan oleh Hambrick dan
Mason (1984). Teori ini menganggap konsep manajemen puncak sebagai
pembuat keputusan stratejik yang utama di dalam organisasi. Sehingga,
keputusan stratejik yang dibuat pemimpin memiliki dampak secara
langsung terhadap outcomes organisasi. Karena para eksekutif yang
memiliki tanggung jawab atas organisasi secara keseluruhan, maka
karakteristik mereka, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka
melakukannya, secara khusus mempengaruhi outcomes organisasi
(Finkelstein dan Hambrick 1996).
Dasar pikiran utama dari teori upper-echelons adalah pengalaman
para eksekutif, nilai-nilai, dan personality berpengaruh besar terhadap
interpretasi mereka pada situasi yang dihadapi serta mempengaruhi pilihan
mereka. Fokus terhadap karakteristik manajemen puncak akan
menghasilkan penjelasan yang kuat mengenai outcomes organisasi daripada
fokus terhadap top executive secara individu. Penelitian ini mengikuti
definisi yang diungkapkan oleh Finkelstein dan Harrbrick (1996) bahwa
tanggung jawab para pemimpin untuk fungsi stratejik perusahaan adalah
direktur utama dan para manajer yang melapor secara langsung kepada
direktur utama. Kepemimpinan dari organisasi yang kompleks adalah
dengan pembagian tugas, kesadaran bersama, kecakapan, dan interaksi
dengan semua anggota manajemen puncak untuk menuju pada perilaku
stratejik (Hambrick 2007).
Kewibawaan manajemen puncak dan dewan komisaris juga
mempengaruhi persepsi investor melalui peran simbolik yang besar. Hal
tersebut didasarkan pada kepercayaan bahwa seseorang dianggap berasal
dari nilai-nilai, keahlian, dan kemampuan yang berbeda untuk status
karakteristik seperti tingkat pendidikan, afiliasi, dan pengalaman. (D’aveni,
1990). Keberagaman tenaga kerja akan membuat segmen pasar baru.
Diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu sudah banyak ditentang
oleh para manajer, diskriminasi dipandang sebagai sesuatu yang salah baik
secara legal maupun moral. Dengan demikian dengan adanya
keberangaman akan memberikan manfaat bagi perusahaan. (Thomas dan
Ely, 1996). Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan
sangat dipengaruhi oleh karakteristik kognitif yang dimiliki oleh dewan
direksi maupun dewan komisaris. Gender dianggap sebagai proksi basis
yang menggambarkan kognitifitas seseorang sehingga mampu
mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Post dan
Byron, 2013).

Menurut Dowling and Pfeffer (1975) legitimasi didefinisikan
sebagai suatu kondisi atau status dimana suatu entitas atau perusahaan ini
memiliki suatu sistem nilai yang bersifat kongruen, dan mengindikasikan
bahwa sistem sosial ini menjadi bagian yang lebih besar di dalam cakupan
sistem nilai itu sendiri. Dimana terdapat suatu disparitas aktual atau
potensial yang hadir diantara kedua sistem nilai, dimana hal ini kemudian
dapat dikatakan sebagai bentuk ancaman pada legitimasi suatu entitas. Teori
legitimasi ini menunjukkan bahwa suatu entitas atau perusahaan tidak
berdiri sendiri, dimana ruang lingkup suatu entitas dibatasi atau dikelilingi
oleh pihak eksternal yang tidak memiliki kepentingan atau hak dalam suatu
entitas yang biasa disebut sebagai masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan
operasional segala bentuk nilai, norma serta peraturan harus menjadi syarat
mutlak untuk diimplementasikan dan dipastikan bahwa suatu entitas mampu
mematuhi batas-batas norma dan aturan dalam beroperasi demi
mendapatkan legitimasi yang sah dari masyarakat, sehingga tidak
berdampak sebagai suatu bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup
perusahaan itu sendiri.
Di sisi lain Dowling dan Prefer (1975) juga megistilahkan legitimasi
sebagai bentuk kontrak sosial. Kontrak sosial terjadi antara entitas dan
masyarakat yang saling memiliki keterkaitan untuk mewakili ekspektasi
masyarakat, sehingga dengan segala bentuk operasional perusahaan
bergantung pada konsep yang telah dibangun oleh masyarakat. Tetapi
apabila suatu entitas tidak mampu melampaui harapan masyarakat, maka
legitimasi ini dapat memberikan suatu bentuk ancaman yang berakibat
mematikan perusahaan itu sendiri. Kontrak sosial ini bersifat temporer dan
memiliki limit atau batas, apabila batas ini menjadi suatu ancaman akan
memicu sifat alamiah masyarakat terhadap ekspektasi sehingga mampu
mengurangi loyalitas konsumen, mengurangi modal dan investasi terhadap
perusahaan serta segala macam bentuk larangan beroperasi bagi perusahaan.
Banyak studi mengenai tata kelola perusahaan dalam kaitannya dengan
isu-isu keberlanjutan dimana peran dewan menjadi pertimbangan dalam
mengatasinya, tetapi pada realitanya literatur mengenai pengungkapan
keberlanjutan dari dampak aspek tata kelola perusahaan ini masih relatif
kecil Ong (2016) sehingga dalam aspek tata kelola perusahaan khususnya
dalam struktur secara internal yakni jajaran dari komposisi di ruang dewan
memungkinkan untuk memainkan peran penting demi mengurangi
terjadinya kesenjangan suatu legitimasi melalui pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan (Mio, V.Leopizzi, 2015)

Menurut Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil, perusahaan
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Perusahaan Kecil. Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang
   didirikan di Indonesia yang: (1) memiliki sejumlah kekayaan (total aset)
   tidak lebih dari Rp 20 miliar; (2) bukan merupakan afiliasi dan dikendalikan
   oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil; (3) bukan
   merupakan reksadana.
2. Perusahaan Menengah/Besar. Perusahaan menengah/besar merupakan
   kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil
   penjualan tahunan usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara
   atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.
   Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan
   menengah, perusahaan dibagi dalam empat jenis, yaitu:
3. Usaha mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
   badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana
   diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
   dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
   anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
   atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
   menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
   sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
5. Usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
   yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
   merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
   dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan
   usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
   penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
6. Usaha besar, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan
   usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih
   besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau
   swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi
   di Indonesia dalam (Riadi, 2020)

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan
menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya,
perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha, yaitu:
a. Usaha mikro
Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Usaha kecil
Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan
lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
c. Usaha menengah
Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan
lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), dalam (Riadi,
2020).

Ukuran Perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk
menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan
tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan
informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil.Hal ini karena perusahaan besar
akan menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara
teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk
melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar
merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 2001), dalam
(Sekarwigati dan Effendi, 2019)
Pengungkapan yang lebih luas terutama pengungkapan lingkungan guna
menunjukkan legitimasi dari ukuran suatu perusahaan kepada para pemangku
kepentingan publik sebagai cara untuk memastikan operasi mereka
berkesinambungan (Effendi, 2018). Ukuran perusahaan dapat didasari pada jumlah
aktiva (aktiva tetap,tidak berwujud, dan lain-lain), jumlah tenaga kerja, volume
penjualan, dan kapitalisasi pasar (Cahyonowati dan Purnasiwi,2011), penelitian
Menurut Hackston dan Milne dalam Dewi dan Priyadi, ukuran perusahaan
dapat diukur dengan jumlah karyawan, total aktiva, volume penjualan, atau
peringkat indeks. Skala pengukuran untuk ukuran perusahaan dengan logaritma
natural. Ukuran perusahaan penelitian ini menggunakan total aset yang dimiliki
perusahaan, kemudian ditransformasikan ke dalam logaritma natural untuk
menyamakan nilai dengan variabel lain dikarenakan total aset perusahaan memiliki
nilai yang relatif
besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam (Suzan dan Mahardika,
2018)

Gender adalah perbedaan jenis kelamin yang dimiliki manusia atau identitas
diri yang membedakan status individu didalam masyarakat (Kahreh, Babania, Tive,
& Mirmehdi, 2014), dalam (Hadya dan Susanto, 2018).
Secara terminologi (istilah), gender adalah suatu konsep kultural yang
berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas,
dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang
dalam masyarakat. Istilah gender belum masuk dalam perbendaharaan kata Kamus
Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pemakaian berikutnya istilah ini selalu
dikaitkan dengan budaya. Istilah gender lebih banyak menunjuk kepada perbedaan
status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan
budaya yang panjang dalam (Hasanah dan Musyafak, 2017).
Wilson gender adalah sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh
faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.
Demikian juga Lindsey menganggap bahwa konsep gender adalah ketetapan
masyarakat perihal penentuan seseorang itu laki-laki atau perempuan. Jadi dengan
demikian konsep gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan
perempuan dilihat dari pengaruh sosial budaya, yakni bentuk rekayasa masyarakat
(social contruction) bukan dalam bentuk kodrati (Umar, 1999) dalam (Afandi,
2019).

Struktur Kepemilikan Perusahaan
Struktur kepemilikan terdiri dari struktur kepemilikan asing, yaitu jumlah
yang dimiliki oleh pihak asing baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham
peusahaan di Indonesia (Rustiarini, 2011), struktur kepemilikan institusional yaitu
kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas (Anggraini, 2011). Kepemilikan
institusional di Indonesia terbilang tinggi. Kepemilikan saham investor institusional
di BEI hingga akhir Maret 2015 masih cukup dominan sebesar 73,14%
(ekbis.sindonews.com), kepemilikan manajerial merupakan salah satu bentuk
lainnya dari sturktur kepemilikan. Manajer merupakan informan terbaik mengenai
kondisi perusahaan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi dan
investasi perusahaan (Soliman et al, 2012). Top Managers memiliki kemampuan
dalam mengalokasikan sumberdaya di antara berbagai pemangku kepentingan
dengan cara yang menjamin dukungan dari pemangku kepentingan, tetapi secara
teoritis bahwa memberikan saham kepada manajer adalah cara yang efektif untuk
mengurangi masalah keagenan dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan
orang-orang dari pemilik saham (Orlitzky et al, 2003) dalam (Edison, 2017).

Menurut Rifqiyah (2016) kepemilikan saham publik (Ownership Diffusion)
merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik yang tidak
memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan terhadap saham perusahaan
dibawah 5%. Perusahaan yang memiliki Ownership Diffusion tinggi maka akan
lebih banyak mendapatkan dorongan dalam pengungkapan Corporate Social
Responsibility, dalam (Septianingsih dan Muslih, 2019).
Ownership diffusion menurut (Drobetz et al., 2014) adalah disperse
kepemilikan saham pada perusahaan, dimana kepemilikannya tersebar sehingga
pemegang saham dari perusahaan semakin banyak, sehingga dapat menyebabkan
terjadinya asimetri informasi

Board size atau Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah dewan komisaris
dalam suatu perusahaan (Restu et al, 2017) dalam Septianingsih dan Muslih, 2019.
Semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka akan
semakin mudah dalam mengendalikan CEO serta pengawasan dapat dilakukan
dengan efektif (Assegaf etal, 2012), dalam (Septianingsih dan Muslih, 2019).
Dewan komisaris mempunyai wewenang untuk memberi petunjuk dan
arahan serta mengawasi pengelola perusahaan salah satunya adalah dengan
memberi petunjuk atau arahan kepada manajemen untuk mengungkapkan CSR.
Proporsi dewan komisaris bisa menentukan pengaruhnya terhadap pengungkapan
CSR, dimana semakin besar ukuran dewan komisaris akan memudahkan dalam
mengendalikan CEO untuk mengungkapkan informasi sosial perusahaan (Fahrizqi,
2010), dalam (Pradnyani dan Sisdyani, 2015).

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas Selanjutnya disebut UUPT, pada diri dewan komisaris
melekat fungsi pengawasan dan fungsi penasihat. Kedua fungsi ini berjalan
bersamaan dan tidak bersifat fakultatif. Dewan komisaris berkedudukan sebagai
badan supervisi atau non eksekutif, yang tidak berhak mewakili perseroan dalam
(Sondak, 2016).
Sekalipun anggaran dasar dapat menetapkan bahwa terhadap perbuatan
hukum tertentu yang akan dilakukan direksi diperlukan persetujuan dewan
komisaris, persetujuan dimaksud bukan berarti pemberian kuasa dan bukan pula
pengurusan serta juga bukan berarti suatu instruksi. Keberadaan dewan komisaris
harus dilihat sebagai alat perseroan untuk mengawasi tindakan direksi dalam
menjalankan pengurusan, khususnya terkait dengan pengelolaan kekayaan
perseroan. Meski pengangkatan dewan komisaris ditentukan RUPS, keberadaannya
untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pemegang saham.
Menurut Pasal 114 UUPT, itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas untuk kepentingan, serta sesuai maksud dan tujuan perseroan
harus dimiliki setiap anggota dewan komisaris dalam (Sondak, 2016).
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adapun yang merupakan
tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya
   pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas
   maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada
   direksi.
2. Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab
   dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat
   kepada direksi.
3. Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan
   Terbatas apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
   tugasnya.
4. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 orang anggota dewan
   komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng.
5. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam
   melakukan perbuatan hukum tertentu.
6. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris
   dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan
   tertentu untuk jangka waktu tertentu
   Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam Perseroan Terbatas tunduk
   pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan
   Terbatas. Prinsipprinsip tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Komisaris merupakan badan pengawas. Komisaris dimaksudkan sebagai
   badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi,
   komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
   b. Komisaris merupakan badan independen. Seperti halnya dengan direksi dan
   RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen,
   komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris
   melaksanakan tugasnya sematamata untuk kepentingan perseroan.
   c. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (non executive). Meskipun
   komisaris merupakan pengambil keputusan (decision maker), tetapi pada
   prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (non executive).
   Pihak yang memiliki tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi.
   d. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi.
   Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan
   terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk
   memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika
   kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari
   badan pengawasan menjadi badan eksekutif dalam (Sondak, 2016)

Dewan Komisaris adalah banyaknya jumlah dewan komisaris dalam suatu
perusahaan (Nur dan Priantinah 2012), dalam (Dermawan dan Deitiana, 2014).
Dewan komisaris merupakan wakil shareholder dalam perusahaan yang
berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan
perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab
untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam
mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan
(Mulyadi, 2002) dalam (Rizki , Basri, Musnadi, 2014)

Menurut Oktafiani dan Rizki (2015), berdirinya perusahaan di lingkungan
masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan di sekitarnya baik
secara ekonomi, sosial dan ekologi. Secara ekonomi keberadaan industri akan
memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan hidup. Sedangkan secara sosial akan berdampak pada
perubahaan perilaku sosial kemasyarakatan, dan secara ekologi akan berpengaruh
terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik, yang dapat
menimbulkan polusi dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Menurut Hackston dan Milne, tanggung jawab sosial perusahaan sering
disebut juga sebagai corporate social resposibility atau social disclosure, corporate
social reporting, social reporting merupakan proses pengkomunikasian dampak
sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus
yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring,
2015), dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019)

Menurut Abubakar et al (2018) pengungkapan corporate social
responsibility adalah komitmen perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan
berkontribusi dengan melihat tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
stakeholder serta melihat keseimbangan di antara prospek ekonomi, sosial, serta
lingkungan. Menurut GRI (2013), terdapat kriteria yang harus diterapkan oleh
organisasi untuk menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan pedoman dalam
(Septianingsih dan Muslih, 2019)
Pengungkapan Corporate Social Responbility menurut GRI (Global
Reporting Intiative) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah
mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan
keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan
penerapan di seluruh dunia.Tiga fokus pengungkapan GRI, antara lain:

1. Ekonomi Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan
   keuntungan tapi perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung
   kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung
   jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus
   memperhatikan indikator kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dan dampak
   ekonomi tidak langsung.
2. Lingkungan Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung
   jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham
   saja tetapi juga terhadap para stakeholder yang terkait dan/atau terkena
   dampak dari keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan
   aktivitas CSR akan memperhatikan dampak operasional perusahaan
   terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya
   positif. Sehingga dengan adanya konsep CSR diharapkan kerusakan
   lingkungan yang terjadi di dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi
   udara dan air, hingga perubahan iklim dapat dikurangi. Berbagai dampak
   dari keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat telah menyadarkan
   masyarakat di dunia bahwa sumber daya alam adalah terbatas dan oleh
   karenanya pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan,
   dengan konsekuensi bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu
   menggunakan sumber daya dengan efisien dan memastikan bahwa sumber
   daya tersebut tidak habis, sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi
   di masa datang.
3. Sosial Tidak hanya itu saja perusahaan juga harus memperhatikan aspek
   sosial demi kemajuan perusahaan. Semakin kuatnya tekanan stakeholder
   dalam hal pengungkapan praktik- praktik CSR yang dilakukan oleh
   perusahaan menyebabkan perlunya memasukkan unsur sosial dalam
   pertanggungjawaban perusahaan. Indikator sosial yang perlu diperhatikan
   ialah komunitas, korupsi, kebijakan publik, perilaku anti persaingan,
   kepatuhan, dalam (Apriliawati dan Hariyanto, 2016).

Yusuf Babatunde Adeneye and Maryam Ahmed (2015) mendefinisikan
istilah CSR menjadi kemampuan perusahaan untuk bertanggung jawab sosial
terhadap pertumbuhan dan perkembangan lingkungan di mana perusahaan
beroperasi. Hal ini mengindikasikan adanya layanan sosial yang bersifat sukarela
yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Sebagai dampaknya adalah
peningkatan perilaku dalam pembelian dan citra baik perusahaan di mata
masyarakat. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial masyarakat telah dapat
meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik daripada perusahaan yang hanya
menganggap kegiatan sosial sebagai isu belaka dalam (Rice, 2017).
Dari definisi-definisi yang telah dijabarkan, sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa konsep dari CSR sebenarnya adalah implikasi dari 3 fungsi
perusahaan, sebagaimana lebih mendekati konsep yang dijabarkan oleh Elkington,
antara lain :

1. Fungsi ekonomi, yang merupakan fungsi tradisional perusahaan. Di
   mana untuk memperoleh keuntungan (profit) bagi perusahaan (yang
   sebenarnya merupakan keuntungan pemilik perusahaan).
2. Fungsi sosial, merupakan fungsi yang dijalankan dengan
   memberdayakan sumber daya manusia dan ikut serta dalam menjaga
   keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban yang
   ditimbulkan dari aktivitas perusahaan.
3. Fungsi alamiah, merupakan fungsi yang menyatakan bahwa
   perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam (planet/bumi).
   Perusahaan merupakan elemen dalam sistem kehidupan di bumi,
   dalam (Rice, 2017)

Menurut Bangun dkk (2012) tanggung jawab sosial perusahaan merupakan
suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, melalui kerjasama dengan komunitas sosial setempat
maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara
yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan dalam
(Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau yang lebih dikenal Corporate
Sosial Responsibility dapat disimpulkan sebagai suatu gagasan yang menjadikan
perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single
bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam
kondisi keuangannya saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak
pada triple bottom lines, yaitu terkait masalah sosial dan lingkungan ( Siti
Munsaidah : 2016) dalam (Suzan dan Mahardika, 2018).
2.1.3.2 Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Pengungkapan Corporate Social Responsibility merupakan perlakuan
tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat memberikan
kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. Jika dilakukan dengan baik, maka
perusahaan akan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menghasilkan laba atau
keuntungan yang besar, dapat meningkatkan akses modal, meningkatkan penjualan,
meningkatkan produktivitas perusahaan serta meningkatkan citra perusahaan
dengan melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibility.(Septianingsih
dan Muslih, 2019).
CSR merupakan suatu bentuk tangung jawab perusahaan terhadap
lingkungan sosialnya yang turut serta merasakan dampak atas aktivitas operasional
perusahaan. CSR diwujudkan agar terjaga keseimbangan diantara pelaku bisnis dan
sekitarnya semua pihak tidak ada yang dirugikan (Susanti, 2013) dalam ( Rizki,
Basri, dan Musnadi, 2014).
Pengungkapan tanggung jawab adalah proses pengkomunikasian efek-efek
sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-
kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan
dalam ( Rizki, Basri, dan Musnadi, 2014)

Dengan mengetahui apa yang diinginkan stakeholder, maka manajer dapat
merumuskan suatu strategi korporat yang fleksibel. Strategi yang tidak hanya bisa
mengakomodasi seluruh kepentingan stakeholder, tetapi juga tujuan akhir
perusahaan (Listiyanti, 2011). Salah satu pewuju dan strategi korporat adalah
dengan melaksanakan program CSR serta mengungkapkannya didalam laporan
tahunan. Pengungkapan sosial dapat dianggap sebagai wujud dialog antara
manajemen dengan stakeholder. Hal ini penting dilakukan karena investor sebagai
stakeholder, perlu mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan peran
sesuai keinginan stakeholder dalam (Astuti dan Nugrahanti, 2015).
Adanya teori stakeholder ini memberikan landasan bahwa suatu perusahaan
harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Manfaat tersebut dapat
diberikan dengan cara menerapkan program Corporate Social Responsibility
(CSR). Adanya program tersebut pada perusahaan diharapkan akan meningkatkan
kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal. Sehingga
diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan
sekitar (Ira Robiah Adawiyah, 2013) dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).

Stakeholder Theory adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan
bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus
memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (Ghozali dan Chariri, 2007)
dalam (Astuti dan Nugrahanti, 2015).
Stakeholder Theory mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan
ditentukan oleh para stakeholder. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari
stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaan. Semakin kuat posisi
stakeholder, semakin kuat pula kecenderungan perusahaan untuk mangadaptasi
dirinya sesuai dengan keinginan stakeholder (Indrawati, 2011) dalam (Astuti dan
Nugrahanti, 2015).
Teori Stakeholder memberikan isyarat bahwa perusahaan harus memberi
perhatian kepada stakeholder, karena stakeholder dapat memberikan pengaruh dan
dipengaruhi oleh perusahaan pada aktivitas dan kebijakan yang dilaksakan
(Dwipayadnya, 2015:150). Teori Stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi
perusahaan ditentukan oleh para stakeholder. Perusahaan berusaha mencari
pembenaran dari para stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaannya.
Semakin kuat posisi stakeholder, semakin besar pula kecenderungan perusahaan
mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholder-nya. Perusahaan sangat
bergantung pada lingkungan sosial, sehingga perlu menjaga legitimasi stakeholder
serta memposisikannya pada kerangka dasar dalam pengambilan kebijakan dan
keputusan, sehingga stabilitas dan jaminan goingconcern yang menjadi tujuan
perusahaan dapat tercapai dalam (Endiana, 2019).

Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi
masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan
perusahaan kedepan. O’Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat
dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu
yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Selanjutnya untuk
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maka perlu juga adanya
pengawasan yang baik terhadap kinerja manajemen dengan mengungkapkan
informasi yang seluas-luasnya (Nuraini, 2018). Dengan demikian legitimasi
memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan
dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Deegan
dkk (2002), menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian
antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (congruent) dengan
eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi
pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan
dapat terancam. Teori legitimasi memiliki alasan tentang hubungan ukuran
perusahaan dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas
yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap
masyarakat, memiliki lebih banyak pemegang saham yang punya perhatian
terhadap program sosial yang dilakukan perusahaan dan laporan tahunan
merupakan alat yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi ini (Cowen et.
Al., 1987 dalam Achmad (2007) dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan
mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang
berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, sebuah perusahaan akan
secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal
itu adalah yang diharapkan komunitas (Deegan, C: 2000). Berdasarkan uraian
tersebut, teori legitimasi lebih menaruh keberpihakan pada kesejahteraan
masyarakat guna mendapatkan kekuasaan ataupun citra yang baik dimata
masyarakat. Jika dikaitkan dengan CSR, teori ini belum mampu menyelaraskan
tanggung jawab perusahaan akan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terlebih lagi
untuk menyelaraskan hubungan perusahaan dengan Tuhan. Dengan demikian teori
ini hanya akan mengarahkan perusahaan untuk melakukan praktik CSR yang
berorientasi hanya kepada kesejahteraan masyarakat semata dalam (Dianti dan
Mahyuni, 2018).
Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu
legitimasi perusahaan dapat terancam. Teori legitimasi memiliki alasan tentang
hubungan ukuran perusahaan dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar
melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih
besar terhadap masyarakat, memiliki lebih banyak pemegang saham yang punya
perhatian terhadap program sosial yang dilakukan perusahaan dan laporan tahunan
merupakan alat yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi ini (Cowen et.
Al., 1987 dalam Achmad (2007)) dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa
aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan
laporan tahaunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab
lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Legitimasi dapat dianggap
sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh
suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai
dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara
sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009) dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi
pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, individu dan
kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan
keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan harus kongruen dengan
harapan masyarakat. Legitimasi perusahaan dapat ditingkatkan melalui tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) (Gary dkk. dalam Nor Hadi (2011:88)) dalam
(Sekarwigati dan Effendi, 2019).15

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan
berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan
operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Ukuran
perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Semakin besar
ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana
juga akan lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat
perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Setiawan,
2016). Menurut (Seftianne, 2016), penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat
ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, dan rata-rata tingkat penjualan.
Kemampuan perusahaan besar lebih mampu dalam mencari dan mengembangkan
ekspansi bisnis melalui permodalan yang diterima melalui perbankan ataupun pasar
modal. Dimana perusahaan besar akan lebih memberikan ketertarikan bagi para
kreditor, investor maupun pemerintah (Panjaitan, 2019). (Nicodeme, 2017)
menjelaskan bahwa perusahaan yang kecil cenderung tidak optimal dalam
melakukan manajemen pajak karena kurangnya tenaga profesional dalam bidang
tersebut sehingga perusahaan kehilangan kesempatannya untuk memperoleh
insentif pajak.
Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah
besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan
besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki
total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan
kecil (Imelia, 2015). Berdasarkan Badan Standardisasi Nasional, (Sulistiono, 2016),
menyatakan bahwa kategori ukuran perusahaan ada 3 macam, yaitu:
a. Perusahaan kecil, perusahaan yang dikategorikan perusahaan kecil apabila
perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,- dengan
paling banyak 500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,- sampai dengan paling
banyak 2.500.000.000,-.
b. Perusahaan kecil, perusahaan yang dikategorikan perusahaan kecil apabila
perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,- dengan
paling banyak 500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,- sampai dengan paling
banyak 2.500.000.000,-. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak 50.000.000.000,-.
c. Perusahaan besar, perusahaan dapat dikategorikan perusahaan yang besar
apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 10.000.000.000,- tidak termasuk
bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
50.000.000.000,-.

Menurut Kasmir (2007) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas yaitu rasio
untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga
memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini
ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.
Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.
Menurut Ardyansyah (2014) profitabilitas merupakan salah satu faktor
penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar
akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat
keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak
yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu dengan menggunakan
kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak
untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya.
Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan
laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. (Setiawan, 2016) bahwa
profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.
Bunga (2014) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan indikator
perusahaan yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam
memperoleh laba. Berdasarkan teori agensi di katakan bahwa terdapat pemisahaan
antara manajer (agent) dan pemilik perusahaan (principal) serta kesulitan yang di
hadapi investor dalam mengamati secara langsung tingkat dan kualitas usaha
manajer berkaitan dengan teori agensi. Penelitian yang di lakukan oleh (Djoko
Suhardjanto, 2007) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki
hubungan yang positif artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka
semakin tinggi pula disclosure perusahaan. Hubungan antara profitabilitas dan
pengungkapan merupakan refleksi yang menunjukkan bahwa diperlukan respon
sosial untuk membuat perusahaan memperoleh keuntungan.
Dengan begitu pengungkapan tanggung jawab lingkungan dipercaya
sebagai pendekatan manajemen untuk mengurangi tekanan sosial dan merespon
kebutuhan social. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi.
Profitabilitas dapat dihitung dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi dan mengukur kemampuan
manajemen dalam memperoleh keuntungan (profit) secara keseluruhan.
Profitabilitas dapat dihitung dengan rasio Return of Equity (ROE), semakin tinggi
ROE maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan (Luhur,
2017).

Penelitian ini berdasar pada dari legitimacy theory. Legitimacy theory (teori
legitimasi) dapat dikatakan sebagai pengakuan perusahaan oleh masyarakat.
Banyak pendapat yang berbeda mengenai definisi dan pengungkapan teori
legitimasi. Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang paling banyak
disebutkan dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan (Tilling, 2004). (Ghozali,
2007) mengungkapkan definisi teori legitimasi sebagai suatu kondisi atau status
yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sosial
yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Ketika suatu perbedaan
yang nyata atau potensial, ada antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul
ancaman terhadap legitimasi perusahaan (Ghozali, 2007). Dengan melakukan
pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.
Dalam teori legitimasi suatu perusahaan akan berusaha secara terus menerus
untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan norma
yang ada dalam masyarakat maupun aturan yang berlaku (Brown, 1998). Proses
untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan berbagai pihak dalam masyarakat
(Mirfazli, 2007). Legitimasi dapat dikatakan sebagai pengakuan perusahaan oleh
masyarakat. Pengakuan perusahaan oleh masyarakat merupakan hal yang paling
penting karena dengan begitu keberlangsungan hidup perusahaan akan terus
berlanjut (Lopez, 2007).
Legitimasi organisasi sendiri dapat dilihat sebagai suatu hal yang akan
diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan suatu hal yang diinginkan atau
dicari oleh perusahaan dari masyarakat. Menurut (Deegan, 2002) dalam perspektif
teori legitimasi, perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika
menajemen menggangap bahwa hal ini adalah yang diharapkan oleh komunitas.
Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat proses produksi mempengaruhi
keadaan sekitar. Sehingga perusahaan tentu harus lebih memberikan kepeduliannya
kepada lingkungan karena dengan kepedulian yang tinggi maka masyarakat akan
lebih menerima keberadaan perusahaan (Ghozali, 2007).
Menurut Ghozali (2007) menyatakan bahwa teori legitimasi tidak dapat
digunakan untuk menjelaskan social reporting behavior di semua negara. (Gray,
1995) dalam (Van De Burgwal, 2014) menyatakan bahwa prusahaan yang
melaporkan kinerjanya berpengaruh terhadap nilai sosial dimana perusahaan
tersebut beroperasi. Hal ini disebabkan karena legitimasi dipengaruhi oleh kultur,
interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi pemerintah. Teori
legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat.
Menurut Ghozali (2007) hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa
perusahaan berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang
melekat dalam kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem
sosial masyarakat dimana perusahaan adalah bagian dari sistem tersebut. Selama
kedua sistem nilai tersebut selaras, hal tersebut dapat dipandang sebagai legitimasi
perusahaan. Namun, ketika terjadi ketidakselarasan aktual diantara kedua sistem
nilai tersebut, maka akan terdapat ancaman terhadap legitimasi perusahaan Oleh
karena itu, suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara
menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa perusahaan dan kelompok
tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan yang diterimannya betulbetul
mendapat persetujuan masyarakat. Legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai
sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan
atau dicari perusahaan dari masyarakat

Sebuah perusahaan memerlukan perhatian yang dikhususkan pada lingkungan
sebagai wujud tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan
tersebut dapat dilakukan melalui pengungkapan kinerja lingkungan melalui penerapan
akuntansi lingkungan (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018). Akuntansi lingkungan
merupakan mengenai dampak isu lingkungan pada sistem akuntansi tradisional suatu
perusahaan (Halim dan Irawan,1998 dalam (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018)). Dalam
akuntansi lingkungan tidak hanya membahas mengenai biaya maupun manfaat
ekonomi perusahaan namun juga memperhitungkan biaya lingkungan yang merupakan
bagian dari eksternalitas ekonomi negatif atau biaya yang timbul diluar pasar (F. A.
Putra & Lindrianasari, 2018).
Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia ditentukan
berdasarkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang digagas
oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui program ini diharapkan
dapat mendorong dan menciptakan kontribusi perusahaan dalam pengelolaan
lingkungan. Perusahaan perlu mengintegrasikan isu lingkungan yang diolah melalui
strategi perusahaan, pelaporan dan pengungkapan. Pada umumnya, perusahaan akan
terus berinovasi dalam perkembangan perusahaan itu sendiri tanpa merusak lingkungan
sehingga dapat berdampak positif bagi keberlangsungan perusahaan serta bagi
masyarakat disekitarnya (Saputra & Murwaningsari, 2021). Pengungkapan lingkungan
merupakan sarana untuk mengevaluasi kinerja lingkungan dimana jumlah
pengungkapan aktivitas pertanggungjawaban perusahaan merupakan kunci untuk
menilai kinerja ekonominya

Sebuah perusahaan diwajibkan untuk memberikan dampak yang positif bagi
masyarakat maupun lingkungannya dengan berkontribusi dalam menciptakan
pembangunan yang berkelanjutan. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui
Corporate Social Responsibility. Corporate social responsibility merupakan standart
yang berkaitan dengan dunia bisnis untuk bertindak sesuai dengan etisnya, beroperasi
sesuai dengan legalitasnya dan berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas
hidup karyawan beserta keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya (Ardianto dan
Machfudz, 2011). Selain itu, ISO 26000 dalam (Prastowo dan Huda 2011) adalah:
“Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society
and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to
sustainable development, including health and the welfare of society; takes into
account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and
consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the
organization and practiced in its relationship.” Definisi CSR menurut ISO 26000 ini
juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengaplikasikan CSR dengan baik. Yang
menarik adalah CSR tidak hanya berkaitan dengan dunia bisnis, namun juga untuk
setiap organisasi yang memberikan dampak atas setiap kegiatan operasionalnya bagi
lingkungan dan masyarakat disarankan untuk melaksanakan program CSR (Prastowo
dan Huda 2011:101).
Penerapan CSR di Indonesia berlandaskan pada bebeberapa peraturan
perundang undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPT yakni “Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.” yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah CSR diwajibkan bagi
perusahaan atau perseroan yang kegiatan operasioanlnya berkaitan langsung dengan
pengolahan Sumber Daya Alam. Selain itu, dijelaskan juga bahwa “Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”.
Meskipun demikian, CSR tidak hanya ditujukan pada perseroan yang bergerak dalam
hal pengelolaan SDA saja. Berdasarakan kutipan pada laman
https://www.pphbi.com/landasan-hukum-dan-pelaksanaan-corporate-social-
responsibility-perusahaan/. Hal tersebut berarti bahwa secara umum, perseroan sebagai
subjek hukum memiliki tanggung jawab atas sosial dan lingkungan, namun secara
khusus diatur bagi perseroan yang bergerak dalam bidang pengelolaan SDA, wajib
untuk melaksanakan CSR, karena bersinggungan dengan konstitusi.
Pada umumnya, CSR dilaksanakan secara sukarela sehingga setiap perusahaan
memiliki cara yang berbeda-beda dalam pengungkapannya sehingga hal tersebut
menyebabkan sulitnya membandingkan aktivitas sosial perusahaan. Oleh karena itu,
Global Reporting Initiative (GRI) membuat standarisasi pedoman yang berlaku secara
umum dalam pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial (Bhimani &
Soonawalla, 2005 dalam (Asmeri et al., 2017)). Namun hingga saat ini, masih menjadi
perdebatan oleh sebagian besar pihak mengenai perlunya pembatasan publikasi
pelaporan CSR atau hanya diserahkan kepada kesadaran pihak perusahaan dalam
pelaporannya (Tschopp, 2005 dalam (Asmeri et al., 2017)).
Terdapat setidaknya tiga konsep mengenai pengungkapan CSR, yakni
perusahaan memiliki tanggung jawab mengenai masalah sosial dan lingkungan,
dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela serta kegiatan bisnis dan interaksi terhadap
pemangku kepentingan harus memiliki perhatian khusus terhadap persoalan sosial dan
lingkungan (Budiarti & Raharjo, 2010). Pengungkapan CSR sedikit banyak telah
menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah, entitas bisnis, akademisi, pemangku
kepentingan maupun masyarakat. Penelitian mengenai CSR kian pesat seiring dengan
terjadinya kasus akibat perusahaan yang tidak memberikan dampak positif bagi
lingkungan disekitarnya (Asmeri et al., 2017)

Konsep Triple Bottom Line muncul akibat adanya tuntutan masyarakat
mengenai peran kontribusi perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya. Istilah
popular setelah terbitnya buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st
Century Business yang diterbitkan pada tahun 1998 oleh John Elkington mengenai
Sustainable Development, yakni economic growth, environmental protection dan
social equity yang diprakarsai oleh The World Commission on Environment and
Development (WCED) pada Brundtland Report (1987). Konsep CSR terfokuskan pada
tiga hal utama yakni 3P (Profit, Planet, dan People) yang menjelaskan bahwa
perusahaan yang baik tidak hanya berpusat pada maksimalisasi laba saja (Profit)
melainkan juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan (Planet) dan juga
masyarakat disekitarnya (People). Beberapa perusahaan tidak mampu menjaga
keseimbangan terhadap konsep 3P ini. Jika terjadi ketidakseimbangan antara ketiga hal
tersebut, tentunya juga akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan itu sendiri
(Prastowo dan Huda, 2011). Indonesia telah mengenal CSR sejak tahun 19990-an
dengan penyebutan CSA (Corporate Social Activity) dimana penerapannya telah
merepresentasikan konsep CSR (Hardi, 2016).
Profit merupakan tujuan utama dalam setiap kegiatan usaha sehingga banyak
berbagai cara yang akan dilakukan untuk mendongkrak proft yang akan dihasilkan
karena hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan dalam segi ekonomi
terhadap pemegang saham (Nurhidayat et al., 2020). Meskipun demikian perusahaan
harus tetap memperhatikan aspek pendukung lainnya yakni People. People juga
merupakan bagian stakeholders penting dalam perusahaan karena dukungan serta
peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut.
oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu berkomitmen dalam memberikan
manfaat kepada masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Planet juga merupakan bagian penting dalam teori ini. Lingkungan
merupakan bagian yang juga terdampak akibat setiap aktivitas manusia. Banyak
manfaat alam yang diperlukan oleh manusia namun tidak jarang juga sebagian besar
dari mereka melupakan manfaat tersebut akan habis jika tidak diolah dengan bijaksana.
Oleh karena itu, diperlukan pula peran perusahaan dimana merupakan salah satu subjek
yang banyak mengambil manfaat dari alam untuk memberikan kontribusi terhadap
kelestarian lingkungan serta menciptakan program yang berkaitan dengan
pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan, perusahaan tidak hanya
memfokuskan tujuannya terhadap single bottom line (SBL) yakni berupa nilai
perusahaan yang diungkapkan dalam kondisi ekonomi, namun dikembangkan lagi dan
berpijak dalam Triple Bottom Line yakni ekonomi, sosial dan lingkungan (Michael,
Ricky;Raharo, Santoso Tri;Resnawaty, 2019). Berdasarkan hal tersebut, tanggung
jawab perusahaan yang dilakukan melalui Profit, Planet dan People merupakan hal
yang saling berkaitan dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam kegiatan
operasionalnya, perusahaan memerlukan masyarakat untuk menjaga
keeksistensiannya, sehingga perusahaan perlu memperhatikan keberadaan masyarakat
sekitar dengan melalui interaksi yang berkaitan dengan pengenalan masyarakat sekitar.
Perusahaan perlu menyelaraskan mapupun beradaptasi untuk mengetahui
permasalahan yang terjadi di masyarakat dan membantu berkontribusi dalam
penyelesaiannya sehingga dapat membentuk citra yang positif bagi perusahaan.
Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan
sangat berkaitan dengan masyarakat. Melalui konsep Triple Bottom Line,
menggambarkan bahwa perusahaan diharapkan dapat mendahulukan kepentingan
stakeholder daripada shareholder (Nurhidayat et al., 2020). Mencari keuntungan
sebesar-besarnya merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis namun apabila dibarengi
dengan melakukan kotribusi yang berkaitan denga pembangun yang berkelanjutan
tentunya akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi citra perusahaan tersebut

Istilah stakeholder pertama kali muncul diperkenalkan oleh Stanford
Research Institute (SRI) pada tahun 1963. Yang menjadi dasar dalam pendekatan
stakeholder adalah untuk membentuk sebuah rancangan kerja yang dapat responsif
terhadap masalah yang dihadapi oleh para manajer pada saat itu terhadap perupahan
lingkungan.tujuan dari manajemen stakeholder adalah untuk membentuk metode yang
ditujukan untuk mengelola berbagai kelompok yang berpengaruh terhadap
kelangsungan sebuah perusahaan (Rokhlinasari, 2017). Dalam buku yang ditulis oleh
(Hamdani, 2019) stakeholder diartikan sebagai ”Any group or individual who can
effect or be effected by the achievement of an organization’s objective.” yang berarti
kelompok maupun individu yang berpengaruh maupun memberi pengaruh terhadap
proses pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut menyebabkan pengalihan dalam
tanggungjawab perusahaan dimana hanya memfokuskan pada indikator ekonomi,
dalam laporan keuangan, menjadi mengarah kepada faktor sosial yakni stakeholder
(Terzaghi, 2012) dalam (Hamdani, 2019).

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara sebuah perusahaan dengan
sekelompok masyarakat. Menurut Suchman (1995) dalam (F. A. Putra & Lindrianasari,
2018) menyatakan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai persamaan persepsi
mengenai tindakan yang dilakukan oleh entitas merupakan hal yang diharapkan, etis
dan sesuai dengan sistem norma, nilai maupun kepercayaan yang dianut dan
dikembangkan oleh masyarakat. Namun, ketika tidak terjadi ketidak harmoninasian
antara sebah entitas dengan sekelompok masyarakat, maka hal tersebut akan
menimbulkan ancaman legitimasi pada wilayah terkait (Irfansyah et al., 2018).
Teori legitimasi umumnya digunakan sebagai dasar dalam penerapan
Corporate Social Responsibility. Cormier & Gordon (2001) dalam (Saputra &
Murwaningsari, 2021) mengatakan bahwa melalui teori legitimasi sebuah entitas akan
terus berusaha memastikan kegiatan operasional yang dilakukan selaras dengan norma
masyarakat di sekitar lingkungan entitas tersebut. Meskipun sebelumnya belum ada
teori yang menjelaskan mengenai pengungkapan CSR yang berdasar pada teori
legitimasi (Deegan, (2002) dalam (Saputra & Murwaningsari, 2021) memungkinkan
bahwa teori legitimasi banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai penerapan
pengungkapan kinerja lingkungan dan sosial (Campbell dkk, (2003) dalam (Saputra &
Murwaningsari, 2021)).
Sebuah perusahaan yang baik memerlukan lebih banyak pengungkapan
mengenai kinerja lingkungan dan CSR yang baik daripada keburukannya. Berdasarkan
teori legitimasi yang menjalskan mengenai hubungan interaksi antara sebuah entitas
dengan masyarakat akan mendorong terbentuknya apresiasi oleh masyarakat atas
tindakan entitas dalam kepeduliannya dalam hal sosial dan lingkungan (Asmeri et al.,
2017). Pengungkapan kinerja lingkungan dan CSR merupakan bentuk tanggungjawab
perusahaan sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.
Jika perusahaan melaksanakan operasionalnya dengan baik, maka masyarakat akan
memberikan respon yang baik pula terhadap keberlangsungan perusahaan (Asmeri et
al., 2017).
Selain melalui pemaparan diatas, berikut adalah beberapa pengertian mengenai
teori legitimasi, yakni :

1. Teori legitimasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh
   perusahaan serta sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu
   dapat dikatakan pula bahwa teori legitimasi memiliki manfaat yang saling
   berkaitan antara masyarakat dan perusahaan (Donovan, 2002) dalam (Irfansyah
   et al., 2018).
2. Legitimasi teori berawal dari persepsi legitimasi dimana sebuah perusahaan
   berada dalam kondisi yang identik dengan sistem nilai sosial pada masyarakat.
   Jika perusahaan tidak memiliki pola nilai sosial yang sama maka akan
   menyebabkan resiko terbentuknya legitimate (Anggraini & Widati, 2021).
3. Teori legitimasi merupakan teori yang digunakan sebagai acuan entitas
   perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan laporan mengenai
   akuntanbilitas sosial dan lingkungan (Luo, 2013).
4. Teori legitimasi menyatakan bahwa dalam mecapai tujuan legitimasi, sebuah
   perusahaan memerlukan keselarasan dalam kegiatan operasionalnya dengan
   aturan maupun norma dan fokus pada harapan masyarakat setempat (Cong &
   Freedman, 2011).
5. Teori legitimasi berpendapat bahwa sebuah entitas akan terus berusaha untuk
   memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan adalah dalam batas
   dan norma yang dianut masyarakat. Melalui perspektif ini, perusahaan akan
   mempublikasikan kegiatannya jika kegiatan yang telah dilakukan tersebut telah
   sesuai dengan harapan masyarakat (Cormier & Gordon, 2001; Deegan, 2002;
   Craig Deegan, Rankin, & Voght, 2000 dalam (Saputra & Murwaningsari,
   2021))
   Teori legitimasi merupakan bagian penting dalam sebuah akan memberikan
   batasan, norma, nilai dan peraturan sosial sebuah perusahaan agar memberikan
   perhatian khusus terhadap kepentingan sosial serta reaksi sosial yang akan dihasilkan.
   Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan akan semakin dianggap
   mengenai keberadaanya serta aktivitasnya yang terligimitasi, dipandang sebagai
   organisasi terpercaya, layak serta bermakna dan memiliki prediksi (Nurhidayat et al.,
   2020). Teori ini juga menggambarkan bahwa sebuah perusahaan memiliki peran dalam
   kepedulian terhadap kondisi masyarakat disekitarnya sehingga melalui hal tersebut,
   akan menarik intensi masyarakat serta dapat menjamin kemudahan keberlangsungan
   dari operasionalisasi perusahaan tersebut. Dalam hal pengungkapan sosial, teori ini
   juga berperan sebagai alasan mengapa perusahaan harus menerapkan program tersebut.
   perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya akan semakin
   meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tersebut tidak akan merugikan
   lingkungan tempat hidup mereka (Nurhidayat et al., 2020)

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan
diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai
dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan
berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka
semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Namun setiap tahunnya aset akan
mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih yang dihasilkan
perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga akan berkurang seiring dengan
penyusutan tersebut. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin
kompleks transaksi yang dilakukan oleh perusahan tersebut, dengan kompleksnya
transaksi tersebut maka perusahaan akan memanfaatkan celah untuk melakukan
agresivitas pajak agar mendapatkan keuntungan pribadi.
Menurut Andhari dan Sukarta (2016), perusahaan besar yang juga memiliki
aset yang lebih besar cenderung mempunyai ruang yang lebih leluasa dalam
perencanaan pajak yang baik dan dalam mengadopsi praktik akuntansi yang
efektif dalam menurunkan ETR. Perusahaan yang termasuk dalam skala besar
akan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang skala kecil. Hal ini
dikarenakan perusahaan skala besar memiliki lebih banyak sumber daya yang
dapat digunakan dalam melakukan perencanaan pajak maupun tindakan
agresivitas pajak sehingga nilai ETR pun berdampak lebih kecil.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran
perusahaan terhadap agresivitas pajak menurut Harjito dan Sari (2017)
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan melalui penelitian yang
dilakukan oleh Magfira dan Murtanto (2021) bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap variabel agresivitas pajak

Profitabilitas adalah dasar pengenaan pajak bagi perusahaan. Semakin tinggi
laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi beban pajak yang akan
dibayarkan, sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas
pajak. Menurut Napitu dan Kurniawan (2016), perusahaan yang mempunyai
kemampuan untuk mendapatkan keuntungan harus menyiapkan pajak yang akan
dibayar sebesar pendapatan yang diperoleh. Jadi, semakin besar laba suatu
perusahaan, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar sehingga
agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan cara meminimalkan nilai Effective
Tax Rate.
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Nugraha dan Meiranto
(2015) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan Effective Tax Rate
(ETR) bersifat langsung dan signifikan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan
cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin
besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban
pajak yang harus ditanggung perusahaan.
Menurut Napitu dan Kurniawan (2016), Perusahaan dengan laba yang tinggi
dapat memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak atau pengurang pajak yang
lainnya yang menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang
semestinya. Oleh karena itu, semakin tinggi laba sebuah perusahaan, maka
semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan, sehingga tingkat penggelapan pajak
yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin agresif dengan cara meminimalkan
nilai dari Effective Tax Rate.
Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara profitabilitas terhadap
agresivitas pajak yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) menunjukkan
bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal
ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Andhari dan
Sukarta (2017) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif
terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Susanto et al., (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas
berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban
membayar pajak kepada negara dimana tempat perusahaan beroperasi. Dengan
membayar pajak, perusahaan telah berkontribusi dalam mewujudkan
pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang
melakukan tindakan pajak secara agresif, dapat dikatakan sebagai perusahaan
yang tidak bertanggungjawab secara sosial.
Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan sebaiknya meyakinkan
masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma dan nilai
masyarakat sehingga kegiatan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Hal
tersebut didukung dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan
dalam kegiatannya beroperasi harus mempertimbangkan kepentingan semua
pihak yang kemungkinan akan terkena dampak dari kegiatan operasional
perusahaan. Selain bertanggung jawab kepada shareholder, perusahaan juga harus
memperhatikan kepentingan stakeholder seperti masyarakat, pemerintah,
konsumen, supplier dan lainnya. Salah satu wujud perhatian perusahaan kepada
stakeholder adalah dengan taat membayar pajak kepada pemerintah tanpa
melakukan tindakan agresivitas pajak. Dengan taat membayar pajak, perusahaan
telah ikut serta dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Hal ini dapat dianggap
sebagai wujud perhatian perusahaan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh CSR terhadap
agresivitas pajak menurut Nugraha dan Meiranto (2015) mendapatkan hasil
bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap
agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan melalui penelitian yang
dilakukan oleh Mustika (2017) bahwa Corporate Social Responsibility
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian
oleh Napitu dan Kurniawan (2016) menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate
Social Responsibility tidak terdapat pengaruh terhadap agresivitas pajak

Ukuran perusahaan merupakan salah satu kriteria penting yang harus
dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar kesan
baik yang diciptakan dalam menarik minat masyarakat.
Keputusan ketua Bapepam No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan bahwa
perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aset atau kekayaan adalah badan
hukum yang memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari seratus milyar,
sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang memiliki jumlah kekayaan
diatas seratus milyar. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi pada tiga kategori,
yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm) dan
perusahaan kecil (small firm).
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya ukuran suatu
perusahaan. Pada penelitian kali ini, ukuran perusahaan diukur dengan melihat
total aset yang dimiliki dan tercantum dalam financial report perusahaan, dan
kemudian total aset tersebut diubah bentuknya dengan logaritma natural.
Penggunaan logaritma natural pada penelitian ini digunakan untuk mengurangi
fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai asal (Sagala, 2015)

Setiap perusahaan mengharapkan mendapatkan laba yang maksimal. Laba
merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas
merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama
periode tertentu. Profitabilitas merupakan suatu aspek penting yang dapat
dijadikan acuan oleh investor atau pemilik perusahaan untuk menilai kinerja
manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor
yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel dalam mengungkapkan
pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi
tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi
sosial yang dilakukan (Bowman dan Haire, 1976).
Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan yang dilakukan
oleh perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode
tertentu. Laba dijadikan indikator bagi para stakeholder dalam menilai sejauh
mana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat kemampuan
perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara
menganalisis laporan keuangan melalui rasio profitabilitas (Yoehana, 2013).
Profitabilitas menggambarkan tingkat efektif manajemen dalam mengelola
perusahaan dalam mencapai target yang diharapkan oleh principal. Tingkat laba
perusahaan mempengaruhi beban pajak sehingga apabila perusahaan memiliki
tingkat laba yang tinggi, maka beban pajak juga tinggi. Profitabilitas merupakan
ukuran yang digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan modal pada suatu
organisasi atau perusahaan, sehingga dalam beberapa penelitian, pengukuran
profitabilitas dilakukan dengan rasio Return on Equity (ROE) yaitu dengan cara
membandingkan laba setelah pajak dengan modal sendiri. Adapun cara lain dalam
mengukur profitabilitas yaitu menggunakan rasio Return on Investment (ROI).
Selain pengukuran profitabilitas menggunakan ROE dan ROI, yang paling banyak
digunakan adalah rasio Return on Asset (ROA). ROA dihitung dari laba setelah
pajak dibagi dengan total aset perusahaan. Pemilihan pengukuran profitabilitas
menggunakan rasio ROA karena profitabilitas dianggap sebagai gambaran
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari total
seluruh aset yang dimiliki. ROA dianggap paling sesuai untuk mengukur
profitabilitas karena didapat dari membandingkan laba setelah pajak dengan total
aset perusahaan

Hackston dan Milne (1996) menyatakan pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate
social reporting, social accounting, atau corporate social responsibility
merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan
ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab
perusahaan di luar perannya dalam menyediakan laporan keuangan kepada
pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan
asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding
hanya untuk mencari laba.
Pengungkapan informasi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi di dalam
annual report atau sustainability report mencerminkan tingkat akuntabilitas,
responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan stakeholders
lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi
yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya
tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan corporate social
responsibility dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Semakin banyak
stakeholder yang mengetahui investasi sosial yang dilakukan perusahaan, maka
tingkat risiko perusahaan dalam menghadapi gejolak sosial akan menurun.
Tiga konsep pengungkapan menurut Hendriksen dan Breda (1992):

1. Adequate (cukup) merupakan pengungkapan yang mencakup pengungkapan
   minimal yang harus dilakukan agar informasi perusahaan tidak
   menyesatkan.
2. Fair (wajar) yaitu pengungkapan yang secara wajar menunjukkan tujuan
   etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi
   semua pengguna informasi perusahaan.
3. Full (lengkap) adalah pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya
   penyajian semua informasi yang relevan.
   Pelaporan mengenai CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang
   Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 mengenai Perseroan Terbatas
   (PT).
   Global Reporting Initiative (GRI)2.1.7.
   Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi internasional
   independen yang mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan (sustainability
   report). Standar pelaporan dalam sustainability report akan membantu bisnis
   maupun organisasi dalam mengkomunikasikan dampak yang ditimbulkan oleh
   proses bisnis perusahaan. GRI juga dapat memberikan informasi bagi sektor
   pemerintah terkait dampak yang terjadi pada status quo saat ini. Seperti perubahan
   iklim, hak asasi manusia, tata kelola, dan kesejahteraan sosial. Hal ini akan
   memudahkan dalam upaya menciptakan suatu tindakan nyata pada pengelolaan
   dan pembentukan manfaat bagi aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi.
   GRI didirikan di Boston pada tahun 1997. Akarnya terletak pada
   organisasi non-profit di Amerika Serikat, yaitu Coalition for Environmentally
   Responsible Economies (CERES) dan Tellus Institute. Untuk mengembangkan
   kerangka kerja, CERES mendirikan sebuah departemen proyek bernama Global
   Reporting Initiative. Tujuannya adalah menciptakan mekanisme akuntabilitas dan
   memastikan perusahaan yang mengikuti prinsip-prinsip CERES dalam melakukan
   tanggung jawab lingkungan. Investor merupakan target awal kerangka tersebut.
   Versi pertama dari pedoman sustainability reporting diluncurkan pada
   tahun 2000. Generasi kedua yang dikenal sebagai G2, diresmikan pada tahun
   2002 pada World Summit on Sustainable Development di Johannesburg. Pada
   tahun 2006, GRI mengeluarkan 17 pedoman generasi ketiga bernama G3. Pada
   tahun 2011, GRI menerbitkan Pedoman G3.1 yang merupakan update dan
   penyelesaian G3, dengan bimbingan diperluas pada pelaporan jenis kelamin,
   masyarakat dan kinerja hak asasi manusia terkait. Dan yang terbaru pada Mei
   2013, GRI merilis generasi keempat Pedomannya yaitu G4.
   Pelaporan informasi CSR menurut GRI-4 (G4) terdapat enam kategori
   pengungkapan, yaitu: kategori ekonomi sebanyak 9 pengungkapan, lingkungan 34
   pengungkapan, praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja 16
   pengungkapan, hak asasi manusia 12 pengungkapan, masyarakat 11
   pengungkapan dan tanggung jawab atas produk 9 pengungkapan. Dari total enam
   kategori pengungkapan pertanggungjawaban sosial, maka terdapat total 91 item
   pengungkapan

Corporate Social Responsibility pertama kali muncul dalam diskursus resmi
akademik sejak Howard R Bowen menerbitkan bukunya yang berjudul “Social
Responsibility of the Businessman” pada tahun 1953. Ide dasar CSR yang
dikemukakan Bowen mengacu pada kewajiban pelaku bisnis dalam menjalankan
usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di
sekitar tempat usahanya beroperasi.
The Word Business Councill For Sustainanble Development (WBCSD) atau
yang saat ini dinamakan business action for sustainable development
mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis
untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan
ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para
pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas.
The Organization Business for Social Responsibility mendeskripsikan CSR
sebagai menjalankan bisnis dengan cara memenuhi atau melampaui etika, hukum,
komersial, dan harapan publik bahwa masyarakat memiliki bisnis. Kedua definisi
tersebut merupakan difinisi secara luas karena mencakup pengambilan keputusan
bisnis yang terkait dengan nilai etika, persyaratan hukum, serta penghargaan
terhadap perseorangan, masyarakat, dan lingkungan.
Elkington dalam (Wibisono, 2007), mengembangkan konsep Triple Bottom
Lines dalam istilah economic properity, environmental quality, social justice.
Perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memikirkan 3P (Profit, People,
Planet), yaitu selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus
memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people)
serta turut berkontibusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).
Perubahan tingkat kesadaran masyarakat mengenai perkembangan dunia
bisnis, menimbulkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan CSR. CSR
memiliki arti bahwa perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur,
mematuhi hukum, menjunjung tinggi integritas, dan tidak korupsi. CSR
menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis
dan berkesinambungan secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Hamdani, 2016).
Corporate Social Responsibility yang kini marak diimplementasikan oleh
banyak perusahaan, mengalami evolusi dan metamorposis dalam rentang waktu
yang panjang. Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri,
kebanyakan perusahaan masih memfokuskan diri semata-mata hanya untuk
mencari keuntungan belaka. Perusahaan tidak mamandang bahwa sumbangan
pada masyarakat cukup dengan diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan
kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produk yang dihasilkan, dan
pembayaran pajak kepada negara. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat
tidak sekedar menuntut perusahaan dalam menyediakan barang dan jasa yang
diperlukannya melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial.
Karena selain terdapat ketimpangan ekonomi antara perilaku usaha dengan
masyarakat sekitar, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan
dampak negative bagi lingkungan sekitar (Wibisono, 2007)

Agresivitas pajak merupakan isu yang kini fenomenal di kalangan
masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan besar maupun
kecil. Tindakan agresivitas pajak dilakukan dengan tujuan meminimalkan
besarnya biaya pajak yang akan dibayarkan dari biaya pajak yang telah
diperkirakan atau dapat disimpulkan sebagai usaha dalam mengurangi biaya
pajak. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai
tingkat yang paling akhir dari spectrum serangkaian perilaku perencanaan pajak.
Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan mengenai
kewajiban dalam membayar pajak bagi wajib pajak yang telah ditetapkan
pemerintah, namun peraturan tersebut memiliki kelemahan yang dapat
dimanfaatkan dalam melakukan perencanaan pajak. Perusahaan menganggap
beban pajak sebagai beban tambahan biaya yang dapat mengurangi laba
perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan akan melakukan perencanaan
pajak dalam usahanya mengurangi tingkat effective tax rate perusahaan.
Menurut Frank et al., (2009), agresivitas pajak merupakan suatu tindakan
yang dilakukan dalam merekayasa pendapatan kena pajak melalui perencanaan
pajak (tax planning) yang dilakukan perusahaan baik menggunakan cara yang
tergolong legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion) atau disebut dengan
agresivitas pajak. Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan upaya
penghindaran yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa
bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan
teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey
area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk
memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan tax evasion
(penggelapan/penyelundupan pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang
dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya,
dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor undang-undang
dan peraturan perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak. Bila cara ini
diketahui oleh fiskus, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum
atau tindak pidana fiskal atau kriminil.
Keuntungan perusahaan apabila melakukan tindakan agresivitas pajak yaitu
adanya penghematan pengeluaran atas pembayaran pajak sehingga laba yang
diperoleh menjadi lebih besar yang dapat dipergunakan dalam mendanai investasi
perusahaan sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa depan.
Sedangkan kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan apabila melakukan
tindakan tersebut adalah perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa sanksi
administrasi, sanksi pidana, denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara
tergantung kepada tingkat pelanggaran agresif pajak yang dilakukan oleh
perusahaan.
Menurut Gemilang (2017), tingkat agresivitas pajak dapat diukur dengan
menggunakan proksi effective tax rate (ETR), cash effective tax rate (CETR),
book- tax difference (BTD) dan tax planning. Penelitian sebelumnya banyak yang
menggunakan proksi effective tax rate (ETR) dalam mengukur agresivitas pajak.
Semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan, maka perusahaan terindikasi
melakukan agresivitas pajak di dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan
beban pajak penghasilan yang lebih kecil daripada pendapatan sebelum kena
pajak

Konsep teori keagenan (agency theory) menurut Supriyono (2018) yaitu
hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk
suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai
pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan
kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir
beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.
Dibandingkan dengan pemilik perusahaan, manajer mengetahui lebih
banyak informasi mendalam mengenai perusahaan dan prospek-prospek apa saja
yang dimiliki perusahaan di masa mendatang. Untuk itu, manajer berkewajiban
memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik dalam bentuk
laporan keuangan. Laporan keuangan juga menjadi sangat penting bagi pihak luar
manajemen, misalnya investor, karena pihak ini berada dalam kondisi
ketidakpastian informasi yang paling besar mengenai kondisi perusahaan (asimetri
informasi).
Asimetri informasi dalam perusahaan menimbulkan kemungkinan
munculnya tindakan oportunistik oleh manajer yang ingin memaksimalkan
kepentingan pribadinya dan bukan memaksimalkan nilai perusahaan. Perbedaan
informasi yang dimiliki atau asimetri informasi antara manajer dan pemilik
perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan
manajemen laba dengan maksud menyesatkan pemilik perusahaan mengenai
kinerja ekonomi perusahaan.
Perbedaan kepentingan antara principle dan agent dapat mempengaruhi
berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah
kebijakan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang
menganut self assessment system yang artinya wewenang kepada perusahaan
dalam menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini memberikan
kesempatan bagi agent dalam memanipulasi pendapatan kena pajak agar menjadi
lebih rendah sehingga beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan
semakin kecil.
Ada beberapa cara dalam mengontrol tindakan agent yang terkait dengan
kegiatan manajemen pajak yaitu dengan melakukan evaluasi hasil financial report
perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dibandingkan dengan
melakukan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan oleh agent. Rasio
yang biasa digunakan seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas.
Sebuah perusahaan dikatakan perusahaan besar apabila memiliki total aset
yang tinggi. Total aset dapat bertambah seiring dengan besarnya laba yang
dihasilkan oleh perusahaan. Total aset juga terus bertambah dengan mengikuti
liabilitas dan ekuitas perusahaan yang semakin besar karena mengharuskan
adanya keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Oleh karena itu,
semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar pendapatan kena pajak
sehingga pajak yang dibayarkan semakin besar, namun bisa saja agent melakukan
manipulasi sehingga harus dibandingkan dengan besarnya nilai effective tax rate
perusahaan.
Dalam kaitannya dengan perpajakan, hubungan keagenan dapat terjadi
antara fiskus sebagai wakil perpajakan dan manajer sebagai pengelola perusahaan.
Pada dasarnya perusahaan dipercaya dan diberi kewenangan untuk mengelola
dengan baik sumber daya yang dimilikinya demi kepentingan berbagai pihak
seperti investor yang telah menanamkan dananya ke perusahaan, dan fiskus yang
mengharapkan agar perusahaan untuk taat dan patuh terhadap ketentuan
perpajakan salah satunya dengan membayar pajak atas penghasilan yang
diperolehnya sebagai suatu kontribusi kepada negara yang akan digunakan bagi
kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.

Ulum (2017) mendefinisikan teori legitimasi sebagai berikut: “Teori
legitimasi berhubungan erat dengan teori stakeholders. Teori legitimasi
menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin
operasi mereka berada dalam batas norma yang berlaku di masyarakat. Dalam
perspektif ini, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika
manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas,
dengan bergantung pada premis bahwa terdapat “kontrak sosial” antara
perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi”.
Dalam teori legitimasi ini mengangkat pentingnya hubungan perusahaan
dengan masyarakat untuk memahami peran aktif perusahaan dalam menangani
masalah-masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, teori legitimasi ini
menjelaskan terkait aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan
suatu upaya yang didorong oleh tekananan lingkungan normatif sekitar (Syairozi,
2019).
Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan
masyarakat (Fatoni et al., 2016). Dalam teori legitimasi tersebut perusahaan
berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku
di masyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal karena dalam teori
legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika
masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai
yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Sari, 2013).
Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat
kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari
masyarakat.
Perusahaan dapat mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan
organisasi sosial, komunitas masyarakat, dan lingkungan yang diperlukan.
Informasi tersebut dapat diungkapkan dalam sustainability report sebagai
akuntabilitas terhadap publik yang bertujuan untuk mendapat legitimasi
masyarakat dan menjelaskan bagaimana dampak sosial dan lingkungan yang
ditimbulkan oleh perusahaan (Rofiqkoh dan Priyadi, 2016).
Legitimasi dapat diterima apabila perusahaan menunjukkan kinerja
perusahaannya yang sesuai dengan nilai sosial. Teori legitimasi menyatakan
bahwa kinerja lingkungan yang lemah akan meningkatkan ancaman legitimasi
sosial perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan
pengungkapannya dalam annual report. Pada akhirnya perusahaan akan
memberikan output dari operasinya kepada masyarakat, baik melalui distribusi
manfaat ekonomi maupun sosial.
Praktik-praktik pengungkapan dan tanggung jawab sosial yang dilakukan
perusahaan dapat dipandang sebagai suatu usaha dalam memenuhi harapan-
harapan masyarakat kepada perusahaan. Perusahaan yang berusaha dalam
menyelaraskan aktivitas perusahaannya dengan norma-norma berlaku dalam
masyarakat dan mengantisipasi terjadinya legitimacy gap, dapat dianggap sah
dalam masyarakat dan dapat terus bertahan hidup

Pengungkapan sosial perusahaan diwujudkan melalui kinerja ekonomi,
lingkungan dan sosial. Semakin baik kinerja yang dilakukan perusahaan didalam
memperbaiki lingkungannya (kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial), maka nilai
perusahaan semakin meningkat sebagai akibat dari para investor yang
menanamkan sahamnya pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan para investor
lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya pada korporasi yang ramah
lingkungan. Corporate Social Responsibility akan meningkatkan nilai perusahaan
pada saat Return On Asset perusahaan meningkat.
Hasil penelitian Tjipto dan Juniarti (2016) bahwa Corporate Social
Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan
dan hasil penelitian Handriyani (2013:13), bahwa pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai
perusahaan.
Penelitian yang menguji hubungan antara beberapa ukuran kinerja sosial
perusahaan dan ukuran-ukuran kinerja keuangan jangka panjang dengan
menggunakan ukuran-ukuran akuntansi atau keuangan pada profitabilitas. Rasio
profitabilitas yang sering digunakan untuk melihat hubungan antara CSR dan
kinerja keuangan adalah return on asset. Apabila pengungkapan CSR yang
dilakukan perusahaan memberikan pengaruh terhadap return on asset, sehingga
akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Menurut Zuredah (2010) pengukuran kinerja keuangan merupakan salah
satu faktor yang sangat penting perusahaan, karena pengukuran tersebut
digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan, yang
dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan dan
memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang penting
mengenai aset yang digunakan untuk membuat keputusan yang menyalurkan
kepentingan perusahaan.
Pada dasarnya, kinerja keuangan perusahaan menggambarkan baik atau
buruknya kondisi keuangan perusahaan dan mencerminkan pencapaian prestasi
perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode tertentu yang diukur
dengan menggunakan alat pengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan
perusahaan juga digunakan sebagai media pengukuran subjektif yang
menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam
menjalankan bisnis utama dan meningkatkan pendapatannya
Hasil penelitian Dewa, dkk (2014/0, bahwa profitabilitas berpenngaruh
signifikan terhadap Tobin‟s Q dan penelitian Wahyu dan Wardoyo (2014), bahwa
Return on Asset memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan,
dan hasil penelitian Anthony dan Nanik (2015), bahwa retun on Asset mempunyai
pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q.
Semakin tinggi kinerja keuangan yang biasanya diproksikan dengan rasio
keuangan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Melalui Return on Asset
dapat dilihat seberapa berhasilnya manajemen perusahaan mengelola aset dan
modal yang dimilikinya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Penilaian
prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu
menghasilkan laba. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan
elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan
di masa yang akan datang.

Kinerja perusahaan sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek salah
satunya adalah tingkat profitabilitas sebagai ukuran kinerja keuangan suatu
perusahaan. Saat ini para investor mulai melirik perusahaan-perusahaan yang
menjalankan tanggung jawab sosial serta memiliki laporan keuangan yang baik.
Hasil penelitian Gantino (2016:30), menunjukkan bahwa Corporate
Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap return on
asset (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan
Corporate Social Responsibility dapat memberikan dampak positif bagi
perusahaan, dimana dengan melakukan aktivitas Corporate Social Responsibility
(CSR) perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk
perusahaan, sehingga reputasi perusahaan juga meningkat dimata masyarakat.
Melalui teori legitimasi, perusahaan yang melakukan Corporate Social
Responsibility (CSR) lebih berperan dalam meningkatkan legitimasi yang akan
berpengaruh kepada sikap konsumen terhadap produk perusahaan. Hal ini akan
memicu keuangan perusahaan menjadi lebih baik sehingga laba perusahaan
meningkat dan akan diikuti oleh kenaikan ROA perusahaan di tahun berikutnya.
Namun berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marissa Yaparto, dkk
(2013:15), menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak
berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA)

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar.
Karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara
maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Menurut Tjipto dan
Juniarti (2016:27), Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran
pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal
menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Suatu perusahaan dapat
dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai
perusahaan dapat tercermin dari tingginya harga saham perusahaan, jika nilai
sahamnya tinggi dapat dikatakan nilai perusahaan juga baik (Handriyani, 2013:5).
Setiap perusahaan yang didirikan menginginkan harga saham yang dijual
memiliki potensi harga tinggi sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor
karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan
juga akan meningkat. Karena tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah
mengoptimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan
menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya.
Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor untuk menilai
perusahaan secara keseluruhan (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Nilai perusahaan
dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan
pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya,
seperti manajer maupun komisaris.
Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar
perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai
penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya
dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah
satunya Tobin‟s Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik,
karena dalam Tobin‟s Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham
perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan
yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Jadi semakin besar nilai
Tobin‟s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang
baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan
dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan
investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan
tersebut.

Kinerja Keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya
menghasilkan angka laba yang lebih unggul di bandingkan arus kas untuk
mengevaluasi kinerja keuangan . Pengakuan pendapatan memastikan bahwa
semua pendapatan yang di hasilkan dalam suatu periode telah di akui . Pengaitan
memastikan bahwa beban yang dicatat pada suatu periode hanya beban yang
terkait dengan periode tersebut (Subramayam dan Wild, 2010).
Menurut Gantino (2016:23), Pada dasarnya, kinerja keuangan perusahaan
menggambarkan baik atau buruknya kondisi keuangan perusahaan dan
mencerminkan pencapaian prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba pada
suatu periode tertentu yang diukur dengan menggunakan alat pengukur kinerja
keuangan. Kinerja keuangan perusahaan juga digunakan sebagai media
pengukuran subjektif yang menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh
sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis utama dan meningkatkan
pendapatannya.
Kinerja keuangan merupakan bagian penting dari perusahaan karena
merupakan dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun
eksternal perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengukuran
terhadap kinerja keuangannya. Menurut Ratih dan Setyarini (2014), Kinerja
perusahaan adalah istilah untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam
menjalankan usahanya. Rasio pengukur kinerja keuangan perusahaan sebenarnya
sangat banyak, dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu rasio
profitabilitas sebagai proksi kinerja keuangan perusahaan, yaitu ROA (Return on
Assets)

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005), juga
dijelaskan sebagai proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari
kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan
terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Tujuan pengungkapan tanggungjawab sosial adalah sebagai bentuk
kepedulian perusahaan baik kepada shareholder maupun kepada stakeholder.
Tingkat pengungkapan informasi tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) pada
perusahaan-perusahaan yang diteliti dinilai melalui luas pengungkapan yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk mengukur Corporate Social
Responsibility Disclosure digunakan indeks pengungkapan sosial atau CSR index
yang merupakan luas pengungkapan relative setiap perusahaan sampel atas
pengungkapan sosial yang dilakukannya.
Terdapat 2 indikator yang dipakai perusahaan dalam melaporkan kegiatan
Corporate Social Responsibility (CSR). Pertama yaitu indikator yang diterapkan
oleh GRI (GlobalReporting Initiative). GRI menyatakan pengungkapannya dalam
79 item pengukapan yang terdiri dari indikator ekonomi (9 item), lingkungan (30
item), dan sosial yang mencakup tenaga kerja (14 item) hak asasi manusia (9
item) sosial (8 item) dan produk (9 item). Kedua yaitu indikator yang terdiri dari
78 item pengungkapan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.
Hal ini disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM no.VIII G.2, berdasarkan
tentang laporan tahunan dan kesesuaian item untuk diaplikasikan di Indonesia.
Dimana dalam pengungkapannya terdiri dari indikator lingkungan (13 item),
Energi (7 item), kesehatan dan keselamatan kerja (8 item),lain-lain tenaga kerja
(29 item), Produk (10 item), keterlibatan masyarakat (9 item) dan umum (2 item).
Dengan laporan pertanggungjawaban sosial, masyarakat akan mengetahui
aktivitas-aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini penting
mengingat masyarakat merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak dari
aktivitas perusahaan, terutama dampak negative yang mungkin timbul akibat
aktivitas perusahaan. Dengan melakukan praktik dan pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR), perusahaan akan mendapatkan manfaat antara lain,
peningkatan penjualan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik
perusahaan di mata investor dan analisis keuangan.
Menurut Murtanto (2006) dalam Media Akuntansi, pengungkapan kinerja
perusahaan sering kali dilakukan secara sukarela (voluntary disclosure) oleh
perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial
secara sukarela yaitu :

1. Internal Decision Making
   Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas
   informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan.
   Walaupun sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara
   sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali
2. Product Differentiation
   Manajer perusahaan memiliki intensif untuk membedakan diri dari
   pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat.
   Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan
   manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga
   perusahaan yang tidak peduli sosial akan terlihat lebih sukses daripada
   perusahaan yang peduli. Hal ini mendorong perusahaan yang peduli
   sosial untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat
   dapat membedakan mereka dari perusahaan lain
3. Enlightened Self Interest
   Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan
   sosialnya dengan para stakeholder karena mereka dapat mempengaruhi
   pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.
   Pertanggungjawaban sosial berhubungan juga dengan social contract
   theory. Menurut teori tersebut, diantara bisnis perusahaan dan masyarakat terdapat
   suatu kontrak sosial yang secara implisit maupun eksplisit. Dimana dalam kontrak
   sosial, akuntansi sosial digunakan sebagai serangkaian teknik pengumpulan dan
   pengungkapan data sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi
   kinerja sosial organisasi dalam memberi penilaian mengenai kelayakan operasi
   organisasi. Disamping itu pertanggung jawaban perusahaan diperlukan untuk
   menilai apakah kegiatan perusahaa telah memenuhi ketentuan, standar dan
   peraturan yang berlaku, misalnya mengenai polusi, kesehatan dan keselamatan,
   bahaya penggunaan bahan-bahan yang beracun.

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah
perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal dapat
berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut
lebih baik daripada perusahaan lain (Gatot, dkk 2014:64).
Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk
mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal karena terjadi asimetri
informasi antara manajemen dengan pihak eksternal. Oleh sebab itu, semua
informasi perusahaan, baik itu informasi keuangan maupun non keuangan harus
diungkapkan oleh perusahaan. Salah satu informasi tersebut adalah tentang
aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan, yang
diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan mengungkapkan
Corporate Social Responsibility (CSR) dengan harapan dapat meningkatkan nilai
perusahaan (Rustiarini, 2010).
Tujuan dari pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut
adalah untuk memberikan sinyal kepada para investor bahwa perusahaan tidak
hanya sekedar menyajikan informasi keuangan melainkan perusahaan juga tetap
peduli pada lingkungan sekitar perusahaan. Signaling theory menekankan bahwa
perusahaan pelapor dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya.
Sinyal tersebut diharapkan mampu diterima secara positif oleh pasar sehingga
nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan implementasinya terhadap
nilai perusahaan.
2.5 Corporate Social Responsibility (CSR)
Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar
lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham,
perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari
masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai
harapan tertentu terhadap perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR)
yaitu suatu bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan
ekonomi perusahaan sekaligus peningkatan kualitas hidup karyawan beserta
keluarganya dan juga kualitas hidup masyarakat sekitar.
Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan keuntungan bersama bagi
semua pihak, baik perusahaan sendiri, karyawan, masyarakat, pemerintah maupun
lingkungan. Ada empat manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap
perusahaan :

1. Brand Differentiation.
   Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, Corporate Social
   Responsibility (CSR) bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik
   dan etis dimata publik yang pada gilirannya menciptakan customer
   loyality.
2. Human Resources.
   Program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat membantu dalam
   perekrutan karyawan baru, terutama memiliki kualifikasi tinggi. Saat
   interview calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman
   tinggi sering bertanya tentang Corporate Social Responsibility (CSR)
   dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima
   tawaran. Bagi staf lama, Corporate Social Responsibility (CSR) juga
   dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja.
3. License to Operate.
   Perusahaan yang menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR)
   dapat mendorong pemerintah dan publik memberi “ijin” atau “restu”
   bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan
   kepedulian terhadap lingkungan dan mayarakat luas.
4. Risk Management.
   Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan.
   Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam
   sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan atau kerusakan
   lingkungan. Membangun budaya “doing the right thing” berguna bagi
   perusahaan dalam mengelola resiko-resiko bisnis.
   Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) pertama kali dikemukakan
   oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953. Awalnya Corporate Social
   Responsibility (CSR) dilandasi oleh kegiatan yang bersifat „filantropi‟ yakni
   dorongan kemanusiaan yang bersumber dari norma dan etika universal untuk
   menolong sesama dan memperjuangkan perataan sosial. Saat ini Corporate Social
   Responsibility (CSR) telah dijadikan sebagai salah satu strategi oleh perusahaan
   untuk meningkatkan citra perusahaan, yang akan mempengaruhi kinerja keuangan
   perusahaan. Perubahan orientasi Corporate Social Responsibility (CSR) ini telah
   banyak memunculkan konsep baru yang sekarang dikenal dengan corporate
   citizenship (Gantino, 2016:21)

Stakeholder merupakan semua pihak yang keberadaannya sangat
mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, seperti: karyawan, masyarakat,
perusahaan pesaing dan pemerintah. Daud dan Abrar (2008), berpendapat bahwa
kelompok tersebut menjadi pertimbangan paling penting untuk perusahan
mengungkapkan informasinya.
Menurut Ghozali dan Chariri (2007:409), teori Stakeholder merupakan teori
yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi
untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh
stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah,
masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi
bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak
suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut.
Menurut Anthony dan Nanik (2015:47), teori stakeholder merupakan teori
yang menjelaskan bagaimana manajemen memenuhi atau mengelola harapan para
stakeholder. Hal ini menunjukkan perusahaan tidak hanya beroperasi untuk
kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya,
dimana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Corporate
Social Responsibility (CSR) sebagai strategi bisnisnya. Para stakeholders akan
memberikan dukungan penuh kepada aktivitas perusahaan apabila pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dilakukan dengan baik yaitu
melakukan pengungkapan informasi lingkungan dan sosial secara sukarela,
senantiasa peduli terhadap lingkungan dengan mendasarkan kegiatan usaha pada
prinsip triple bottom lines sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan
kinerja dan mencapai laba dapat tercapai.
Keberadaan perusahaan itu tergantung oleh dukungan yang diberikan oleh
stakeholder-nya. Oleh sebab itu, dukungan dari stakeholder sangat mempengaruhi
keberadaan suatu perusahaan. Keputusan manajemen harus memperhatikan
stakeholder-nya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Stakeholder juga
mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan, seperti halnya pemegang saham, Stakeholder merupakan semua
pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi
oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Handriyani,
2013:3).
Kaitannya dengan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah segala
informasi yang diberikan perusahaan mengenai kinerja perusahaan kepada
stakeholder tidak hanya didasarkan pada kinerja keuangan saja. Corporate Social
Responsibility (CSR) mampu memberikan informasi tambahan mengenai
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan yang
nantinya juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Corporate Social
Responsibility (CSR) mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada
stakeholder dan melaporkan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh
perusahaan

Agency Theory yang dikembangkan oleh Michael Johson, seorang professor
dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para
pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya
sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang
saham sebagaimana diasumsikan dalam stewardship model (Tjipto dan Juniarti,
2016:2).
Brigham & Houston (2004:26), menjelaskan hubungan keagenan (agency
relationship) terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai principal
membayar atau memanfaatkan individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai
agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk
membuat keputusan kepada agen tersebut. Hubungan keagenan utama terjadi
antara pemegang saham (principal) dengan manajer (agent).
Menurut Murwaningsih (2009:3), Teori keagenan mengasumsikan bahwa
semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemilik perusahaan
sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang
bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen
diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan. Karena perbedaan
kepentingan ini, masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi
diri sendiri. Agency theory memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai
agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi
kepentingannya sendiri (self-interest) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana
serta adil terhadap pemegang saham

Gray et. Al, (Handriyani, 2013:3) berpendapat bahwa legitimasi merupakan
“ a systems-oriented view of organization and society permits us to focus on the
role of information and disclosure in the relationship between organizations, the
state, indivisuals and group”.
Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat
(society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu
sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan
harus kongruen dengan harapan masyarakat.
Menurut Hermawan dan Maf‟ulah (2014:3), Teori legitimasi menyatakan
bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat ditempat dia berada
merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang dimiliki oleh
masyarakat. Organisasi mungkin menghadapi ancaman terhadap legitimasinya.
Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan
bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat
atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha memastikan
bahwa aktifitas perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah”.
Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung
jawab perusahaan harus sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja perusahaan
dapat diterima oleh masyarakat. Guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata
masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan
pengungkapan informasi lingkungan (Febriani, 20).
Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi
bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan
yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan
dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi
perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor
yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.
Menurut Handriyani (2013:3), pada dasarnya pengungkapan tanggungjawab
sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas
sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat
sekitar. Legitimasi perusahaan dimata stakeholder dapat dilakukan dengan
integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis (business ethics integrity) serta
meningkatkan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial harus
dimiliki oleh suatu perusahaan. CSR merupakan salah satu bentuk sustainability
report yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang
berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang yang
direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tetapi tanggung jawab
perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan
masalah sosial dan lingkungan (Husnan, 2013).
Corporate Social Responsibility dapat memberikan dampak positif bagi
perusahaan, dimana dengan melakukan aktivitas CSR perusahaan dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan sehingga reputasi
perusahaan juga meningkat dimata masyarakat. Jadi, masyarakat akan berkeinginan
untuk membeli produk perusahaan. Semakin laku produk perusahaan dipasaran maka
laba (profit) yang dapat dihasilkan perusahaan akan semakin meningkat. Dengan
meningkatnya profit akan dapat menarik investor, karena profitabilitas menjadi
pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya (Kusumadilaga,
2010). Hal ini akan secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan bisa dikelompokkan ke
dalam beberapa kategori. Peng-kategorian ini menggambarkan kemampuan dan
komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Peng-kategorian dapat memotivasi
perusahaan dalam mengembangkan program CSR dan dapat pula dijadikan cermin
dan guideline untuk menentukan model CSR yang tepat (Suharto, 2007).

1. Kategori perusahaan berdasarkan proporsi keuntungan dan besarnya anggaran
   CSR :

• Perusahaan Minimalis : Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang
  rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanya masuk dalam kategori ini.
• Perusahaan Ekonomis : Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun
  anggara CSR-nya rendah. Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah
  perusahaan besar, namun pelit.
• Perusahaan Humanis : Perusahaan yang memiliki profit yang rendah, namun
  proporsi anggaran CSR-nya relatif tinggi. Perusahaan ini disebut perusahaan
  dermawan.
• Perusahaan Reformis : Perusahaan ini memiliki profit dan anggaran CSR yang
  tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban melainkan
  sebagai peluang.

1. Kategori perusahaan berdasarkan tujuan CSR, (apakah CSR dipandang sebagai
   media promosi atau pemberdayaan masyarakat) :

• Perusahaan Pasif : Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan jelas, bukan
  untuk promosi dan bukan pula untuk pemberdayaan masyarakat, sekedar
  melakukan kegiatan karitatif (bersifat memberikan kasih sayang). Perusahaan ini
  seperti melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi
  perusahaan.
• Perusahaan Impresif : CSR lebih diutamakan daripada pemberdayaan.
  Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “tebar pesona” daripada “tebar kaya”.
• Perusahaan Agresif : CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan daripada promosi.
  Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “karya nyata” daripada “tebar
  pesona”.
• Perusahaan Progresif : Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi
  sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang
  bermanfaat dan menunjang satu sama lainnya bagi kemajuan perusahaan

Seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris, yaitu Alyson Warhust
(1998), beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan
dalam penerapan CSR, yaitu:

1. Prioritas Perusahan
   Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas
   tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan
   dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas
   bisnisnya dengan cara lebih bertanggungjawab secara sosial.
2. Manajemen Terpadu
   Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu
   mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya,sebagai
   salah satu unsur dalam fungsi manajemen.
3. Proses Perbaikan
   Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan dengan evaluasi
   secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami
   kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.
4. Pendidikan Karyawan
   Karyawan sebagai stakekolders primer harus ditingkatkan kemampuan dan
   keahliannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memotivasi mereka melalui program
   pendidikan dan pelatihan.
5. Pengkajian
   Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih
   dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja
   dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tetapi juga pada saat sebelum
   mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.
6. Produk dan Jasa
   Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk
   dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.
7. Informasi Publik
   Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap
   konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan dan
   pembuangan atas suatu produk barang dan/ atau jasa.
8. Fasilitas dan Operasi
   Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan
   kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial
   dari suatu kegiatan perusahaan.
9. Penelitian
   Melakukan dan/ atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari
   penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang dihasilkan
   sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya
   mengurangi dan/ atau meniadakan dampak negatif kegiatan yang dimaksud.
10. Prinsip Pencegahan
    Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/ atau penggunaan atas produk
    barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini
    dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
11. Kontraktor dan Pemasok
    Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari
    prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan
    melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari
    suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.
12. Siaga Menghadapi Darurat
    Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi
    keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama
    dengan layanan gawat darurat (emergency), instansi berwenang, dan komunitas lokal.
    Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.
13. Transfer Best Practice
    Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang
    bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
14. Memberikan Sumbangan
    Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan
    publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga
    pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab
    sosial.
15. Keterbukaan (disclosure)
    Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan
    perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu
    mengantisipasi dan memberikan respons terhadap risiko potensial (potencial hazard)
    yang mungkin muncul dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah dan jasa.
16. Pencapaian dan Pelaporan
    Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara
    berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan
    peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan
    direksi, pemegang saham, pekerja dan publik

Pada prinsipnya, CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan
para stakeholders daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara
moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan
tersbut dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan
kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan
harus bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai
dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders-nya dan
lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya.
Berdasarkan dengan hal tersebut, John Elkingston‟s mengelompokkan CSR
atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “Triple Bottom Line”. Ketiga aspek
itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity),
peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social
justice). John juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus
memperhatikan “Triple P” yaitu “Profit” sebagai wujud aspek ekonomi, “Planet”
sebagai wujud aspek lingkungan, “People” sebagai aspek sosial (Wibisono, 2007: 22-
36).
Pada tahun 2002, Global Compact Initiative menegaskan kembali tentang
triple P dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (profit),
mensejahterakan masyarakat (people), dan menjamin keberlanjutan kehidupan
(planet)

Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial
perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan
mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk
meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis
sendiri maupun untuk pembangunan.
Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang
disebut Sustainability Report. Sustainability Report adalah pelaporan mengenai
kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan
produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainability
development). Sustainability Report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel
tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang sustainability development yang
membawa menuju kepada core business dan sektor industrinya

Menurut Mulyani (2011), terdapat lima tahap pengelompokan analisis
lingkungan, yaitu :

1. Identifikasi
   Pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan biaya
   penanggulangan eksternality yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional
   usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak dampak negatif tersebut. Sebagai
   contoh misalnya sebuah Rumah Sakit yang diperkirakan akan menghasilkan limbah
   berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus untuk hal tersebut
   mengidentifikasi limbah yang mungkin ditimbulkan antara lain: limbah padat, cair,
   maupun radioaktif yang berasal dari kegiatan instalasi rumah sakit atau kegiatan
   karyawan maupun pasien (Sudigyo, 2002). Macam macam kemungkinan dampak ini
   diidentifikasi sesuai dengan bobot dampak negatif yang mungkin timbul.
2. Pengakuan
   Elemen-elemen tersebut yang telah diidentifikasikan selanjutnya diakui
   sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada saat menerima manfaat dari
   sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut.
   Pengakuan biaya-biaya dalam rekening ini dilakukan pada saat menerima manfaat
   dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan sebab pada saat sebelum nilai atau jumlah
   itu dialokasikan tidak dapat disebut sebagai biaya sehingga pengakuan sebagai biaya
   dilakukan pada saat sejumlah nilai dibayarkan untuk pembiayaan pengelolaan
   lingkungan. (PSAK,2002)
3. Pengukuran
   Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya biaya yang
   dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah
   ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini
   dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada
   periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai
   kebutuhan riil setiap periode.
   Dalam hal ini, pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan
   pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang
   bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah
   dan nilai yang berbeda-beda.
4. Penyajian
   Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan bersama sama
   dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub biaya administrasi dan
   umum. Penyajian biaya lingkungan ini didalam laporan keuangan dapat dilakukan
   dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk
   nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut.
5. Pengungkapan
   Pengungkapan akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan
   sukarela. Namun, tidak semua perusahaan melaporkan pengungkapan akuntansi
   lingkungan secara sukarela. Misalnya perusahaan pertambangan, yang wajib
   melakukan pengungkapan akuntansi lingkungan.
   Pengungkapan akuntansi lingkungan pada penelitian ini merupakan
   pengungkapan informasi data akuntansi lingkungan dari sudut pandang fungsi
   internal akuntansi lingkungan itu sendiri, yaitu berupa laporan akuntansi lingkungan.
   Laporan tersebut harus didasarkan pada situasi aktual pada suatu perusahaan atau
   organisasi lainnya. Data aktual diungkapkan dan ditentukan oleh perusahaan sendiri
   atau organisasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan ketika pengungkapan data
   eksternal akuntansi lingkungan untuk mengklarifikasi prasarat dari pengungkapan
   data, supaya stakeholders memperoleh pemahaman konsisten dari data akuntansi
   lingkungan.
   Praktek-praktek akuntansi tradisional seringkali melihat biaya lingkungan
   sebagai biaya mengoperasikan bisnis, meskipun biaya-biaya tersebut signifikan,
   meliputi: biaya sumberdaya, yaitu mereka yang secara langsung berhubungan dengan
   produksi dan mereka yang terlibat dalam operasi bisnis umum, pengolahan limbah,
   dan biaya pembuangan. Biaya reputasi lingkungan, dan biaya membayar premi
   asuransi resiko lingkungan.
   Dalam banyak kasus, biaya-biaya lingkungan seperti yang berkaitan dengan
   sumberdaya alam (energi, udara, air) dimasukkan ke dalam satu jalur „biaya operasi‟
   atau „biaya administrasi‟ yang diperlakukan independen dengan proses produksi. Juga
   biaya lingkungan sering didefinisikan secara sempit sebagai biaya yang terjadi dalam
   upaya pemenuhan dengan atau kaitan dengan hukum atau peraturan lingkungan. Hal
   ini karena sistem akuntansi cenderung berfokus pada biaya bisnis yang teridentifikasi
   secara jelas, bukan pada biaya dan manfaat pilihan alternatif

Dalam model kualitas lingkungan total, keadaan yang ideal adalah tidak ada
kerusakan lingkungan. Kerusakan didefenisikan sebagai degradasi langsung dari
lingkungan, seperti emisi residu benda padat, cair, atau gas ke dalam lingkungan
(misalnya: pencemaran air dan polusi udara), atau degradasi tidak langsung seperti
penggunaan bahan baku dan energi yang tidak perlu.
Menurut Hansen dan Mowen (2007), biaya lingkungan dapat diklasifikasikan
menjadi empat kategori, yaitu :

1. Biaya Pencegahan Lingkungan (Environmental Prevention Costs)
   Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang
   dilakukan untuk encegah diproduksinya limbah dan/atau sampah yang merusak
   lingkungan. Contoh : evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat
   untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi dan
   menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit risiko
   lingkungan, daur ulang produk, pemerolehan serifikasi ISO 14001.3.
2. Biaya Deteksi Lingkungan (Environmental Detection Costs)
   Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan
   untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain diperusahaan telah
   memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh: Audit aktivitas
   lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pengembangan ukuran kinerja
   lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari
   pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran.
3. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (Environmental Internal Failure Costs)
   Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan
   karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar.
   Contoh: Pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi,
   pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi
   fasilitas untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan.
4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (Environmental Eksternal Failure Costs)
   Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (environmental external failure),
   adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan serta melepas limbah atau sampah
   ke dalam lingkungan. Biaya ini terbagi menjadi dua yaitu Biaya kegagalan eksternal
   yang direalisasi (realized external failure costs) adalah biaya yang dialami dan
   dibayar oleh perusahaan.
   Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan (unrealized external
   failure costs) atau biaya sosial disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan
   dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh biaya kegagalan eksernal yang
   direalisasi adalah: pembersihan danau yang tercemar, pembersihan minyak yang
   tumpah, pembersihan tanah yang tercemar, penggunaan bahan baku dan energi secara
   tidak efisien, penyelesaian klaim kecelakaan pribadi dari praktik kerja yang tidak
   ramah lingkungan, dl

Sistem akuntansi lingkungan terdiri atas lingkungan akuntansi konvensional
dan akuntansi ekologis. Akuntansi lingkungan konvensional mengukur dampak-
dampak dari lingkungan alam pada suatu perusahaan dalam istilah-istilah keuangan.
Sedangkan akuntansi ekologis mencoba untuk mengukur dampak suatu
perusahaan berdasarkan lingkungan tetapi pengukuran dilakukan dalam bentuk unit
fisik (misalnya sisa barang produksi dalam kilogram, pemakaian energi dalam kilo
joules), akan tetapi standar pengukuran yang digunakan bukan dalam bentuk satuan
keuangan

Menurut Ikhsan (2008) tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi
lingkungan adalah sebagai alat manajemen lingkungan yang digunakan untuk menilai
keefektifan kegiatan konservasi lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan
masyarakat yang digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan,
kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik.
Akuntansi Lingkungan secara spesifik mendefinisikan dan menggabungkan
semua biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Bila biaya-biaya
tersebut secara jelas teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil
keuntungan dari peluang-peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. Adapun
manfaat-manfaat mengadopsi akuntansi lingkungan, yaitu :

1. Perkiraan yang lebih baik dari biaya sebenarnya pada perusahaan untuk
   memproduksi produk atau jasa. Ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki harga
   dan profitabilitas.
2. Mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya dari produk, proses, sistem, atau
   fasilitas dan menjabarkan biaya-biaya tersebut pada tanggungjawab manajer.
3. Membantu manajer untuk menargetkan area operasi bagi pengurangan biaya dan
   perbaikan dalam ukuran lingkungan dan kualitas.
4. Membantu dengan penanganan keefektifan biaya lingkungan atau ukuran
   perbaikan kualitas.
5. Memotivasi staf untuk mencari cara yang kreatif untuk mengurangi biaya-biaya
   lingkungan.
6. Mendorong perubahan dalam proses untuk mengurangi penggunaan sumberdaya
   dan mengurangi, mendaur ulang, atau mengidentifikasi pasar bagi limbah.
7. Meningkatkan kepedulian staf terhadap isu-isu lingkungan, kesehatan dan
   keselamatan kerja.
8. Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk atau jasa perusahaan dan
   sekaligus meningkatkan daya kompetitif.
   Beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan untuk
   mengadopsi akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan,
   antara lain :
9. Memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan.
   29
10. Memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mungkin
    mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup
    lainnya, serta keberhasilan bisnis perusahaan.
11. Diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang lebih akurat terhadap produk
    dari proses lingkungan yang diinginkan.
12. Memungkinkan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang mengharapkan
    produk/jasa lingkungan yang lebih bersahabat.
    Menurut Aniela (2011) terdapat beberapa alasan yang mendukung
    pelaksanaan akuntansi lingkungan, yaitu :
13. Biaya lingkungan jika tidak mendapatkan perhatian khusus akan menjadi tidak
    jelas dan masuk dalam akun overhead atau bahkan diabaikan.
14. Banyak perusahaan telah menemukan bahwa biaya lingkungan dapat diimbangi
    dengan menghasilkan pendapatan melalui penjualan limbah sebagai suatu produk.
15. Pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan perbaikan
    kinerja lingkungan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan
    manusia serta keberhasilan perusahaan.
16. Memahami biaya lingkungan dan kinerja proses dan produk dapat mendorong
    penetapan biaya dan harga produk lebih akurat dan dapat membantu perusahaan
    dalam mendesain proses produksi, barang, dan jasa yang lebih ramah lingkungan
    untuk masa depan.
17. Akuntansi untuk biaya lingkungan dan kinerja lingkungan dapat mendukung
    perkembangan perusahaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan secara
    keseluruhan

Teori ini menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi
merupakan catatan penting suatu perusahaan baik di masa lalu, saat ini maupun di
masa yang akan datang. Teori Sinyal menunjukkan adanya asimetris informasi antara
manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi
tersebut dan mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyal-
sinyal kepada pengguna laporan keuangan.
Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan
sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman
tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada
waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar.
Menurut Prasetyanigrum (2008) teori sinyal (signaling theory) menjelaskan
mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan laporan keuangan kepada
pihak eksternal. Dorongan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat
asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar (investor).
Roida (2008) menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleah pasar
atau yang diterima oleh pasar merupakan sebuah sinyal yang dapat bermakna positif
atau negatif, tergantung preferensi atas sinyal tersebut. Informasi jika dilihat dalam
konteks sinyal dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga sinyal merupakan
biaya untuk mendapatkan return (tingkat keuntungan) yang diharapkan oleh
perusahaan. Salah satu corporate action yang merupakan informasi sekaligus tanda
(signal) adalah perusahaan yang mengumumkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh
perusahaan yang bersangkutan.
Roida (2008) juga menegaskan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan
kebijakan formal berupa CSR akan mengirimkan sinyal positif bagi pasar. Namun
jika dihubungkan dengan apa yang dijalankan saat ini dengan reputasi perusahaan di
masa lampau seperti perusakan lingkungan (Newmont di Minahasa, Freeport di
Papua, dan Shell di Nigeria), eksplotasi buruh (Nike, GAP), melakukan suap untuk
mendapatkan proyek, dan melakikan rekayasa keuangan, maka program CSR ini
hanya menjadi alat untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mempertahankan
sahamnya.
Pencitraan sebagai perusahaan dengan budi pekerti yang baik merupakan
sebuah metode untuk mentrasnfer rival costs yang harus dikeluarkan perusahaan
untuk menghadapi pesaing pada industri sejenis. Sebagai contoh PT H.M Sampoerna,
tbk. yang mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang menjalankan CSR melalui
kepedulian pada pendidikan yang mana hasilnya diharapkan nilai perusahaan akan
mengalami peningkatan atau dengan kata lain tujuan finansial perusahaan akan
tercapai (Roida, 2008)

Pada dasarnya, konsepsi terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda
dengan konesp tanggung jawab pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada
sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna
tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti liability. Sedangkan teori tanggung
jawab sosial (social responsibility theory) sendiri lahir dari kebebasan positif yang
menekankan tanggung jawab dalam makna responsibility.
Filosofi utama dari tanggung jawab sosial sungguh radikal, karena membatasi
kebebasan dalam makna positif. Tetapi, dalam praktiknya teori ini sangat familiar,
karena “responsibility” sendiri berate keadaan yang dipertanggungjawabkan, di mana
keaadaan yang dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tangan negara,
sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejarah kaum libertarian (Sumber: Eka Wenast,
Teori Tanggung Jawab Sosial dalam http://filsafat-eka-wenast.blogspot.com, diakses
pada 02 Mei 2017).
Bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka
dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian
perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas daripada sekedar
kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial
lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan
usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di
mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya.
Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan
aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-
pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung
makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga
dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan untuk itu, harus
ada regulasi sebagai acuan penerapan CSR

Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat
bagi stakeholder-nya (Ghazali dan Chariri : 2007). Konsep stakeholder pertama kali
dikembangkan oleh Freeman (1984) untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan
(corporate behaviour) dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013).
Warsono dkk. (2009) mengemukakan argumen bahwa dasar dari teori
kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan
masyarakat menjadi sangat pervasive sehingga perusahaan perlu melaksanakan
akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan bukan hanya kepada
pemegang saham saja.
Stakeholder suatu perusahaan terdiri dari pemegang saham. Kreditor,
konsumen, pemasok, karyawan dan komunitas lain seperti masyarakat yang
merupakan bagain dari lingkungan sosial. Stakeholder pada dasarnya mengendalikan
atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan.
Menurut Jones dalam Solihin (2009) menjelaskan bahwa stakeholders dibagi
dalam dua kategori, yaitu :
a) Inside Stakeholders : terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside stakeholders adalah
pemegang saham (stockholders), manajer, dan karyawan.
b) Outside stakeholders : terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan
pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan
perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi
oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang
termasuk dalam kategori outside stakeholders adalah pelanggan (customers),
pemasok (supplier), pemerintah (government), masyarakat lokal, dan masyarakat
secara umum.
Menurut Soedaryanto (2008) seperti halnya pemegang saham yang
mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan.
Teori Stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial
perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para
stakeholder-nya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk
memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus
memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian dari operasi
perusahaan itu sendiri.

Teori legitimasi (Legitimacy Theory) berfokus pada interaksi antara
perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian
dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan
karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin
legitimate (sah).
Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori
legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan demikian,
legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu
perusahaan.
Grey et al., (1997) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat
(society), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini
adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika
masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan
dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.
Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan
diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh
masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan
dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan
terhadap masyarakat.
Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas
dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan
tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga
mereka diterima oleh masyarakat.
Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus
mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan
lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai
bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan legitimasi yang
telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013)