Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas Selanjutnya disebut UUPT, pada diri dewan komisaris
melekat fungsi pengawasan dan fungsi penasihat. Kedua fungsi ini berjalan
bersamaan dan tidak bersifat fakultatif. Dewan komisaris berkedudukan sebagai
badan supervisi atau non eksekutif, yang tidak berhak mewakili perseroan dalam
(Sondak, 2016).
Sekalipun anggaran dasar dapat menetapkan bahwa terhadap perbuatan
hukum tertentu yang akan dilakukan direksi diperlukan persetujuan dewan
komisaris, persetujuan dimaksud bukan berarti pemberian kuasa dan bukan pula
pengurusan serta juga bukan berarti suatu instruksi. Keberadaan dewan komisaris
harus dilihat sebagai alat perseroan untuk mengawasi tindakan direksi dalam
menjalankan pengurusan, khususnya terkait dengan pengelolaan kekayaan
perseroan. Meski pengangkatan dewan komisaris ditentukan RUPS, keberadaannya
untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pemegang saham.
Menurut Pasal 114 UUPT, itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas untuk kepentingan, serta sesuai maksud dan tujuan perseroan
harus dimiliki setiap anggota dewan komisaris dalam (Sondak, 2016).
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adapun yang merupakan
tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:
- Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas
maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada
direksi. - Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab
dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat
kepada direksi. - Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan
Terbatas apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya. - Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 orang anggota dewan
komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng. - Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu. - Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris
dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan
tertentu untuk jangka waktu tertentu
Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam Perseroan Terbatas tunduk
pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan
Terbatas. Prinsipprinsip tersebut adalah sebagai berikut:
a. Komisaris merupakan badan pengawas. Komisaris dimaksudkan sebagai
badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi,
komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
b. Komisaris merupakan badan independen. Seperti halnya dengan direksi dan
RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen,
komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris
melaksanakan tugasnya sematamata untuk kepentingan perseroan.
c. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (non executive). Meskipun
komisaris merupakan pengambil keputusan (decision maker), tetapi pada
prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (non executive).
Pihak yang memiliki tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi.
d. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi.
Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk
memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika
kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari
badan pengawasan menjadi badan eksekutif dalam (Sondak, 2016)