Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Posted on

Pengaruh Tunneling IncentiveTerhadap Transfer PricingTunneling

incentive merupakan perilaku manajemen atau pemegang sahammayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri (Zhuang, 2004). Salah satu bentuktunnelingadalah peran dari pemegangsaham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. Pemegang saham dapat mengalihkan asetnya secara sementara
ke anak perusahaan dengan transfer pricingagar bisa menekan biaya-biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan.Penelitian oleh Yuniasih, dkk (2012) menyatakan tunneling incentiveberpengaruh positif terhadap transfer pricing. Penelitian lain oleh Marisa (2015) menyatakan bahwa tunneling incentiveberpengaruh negatif terhadap transferpricing. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagaiberikut:Ha2 : tunneling incentiveberpengaruh positif terhadap transfer pricing.2.11.3.Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Transfer PricingMenurut pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Ketika kepemilikan saham yangdimiliki pihak asing telah menanamkan modalnya pada perusahaan di Indonesia lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing, karena bisa menggunakan haknya sebagai pengendali untuk memerintah manajemen melakukan transferpricing
Posted on

Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Transfer Pricing

Penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang (Mardiasmo, 2011). Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing. Praktik transfer pricing dilakukan dengan memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba kepada grup di negara yang menerapkan tarif pajak terendah. Perusahaan-perusahaan multinasional melihat transfer pricing sebagai suatu isu perpajakan internasional, dan lebih dari setengah perusahaan menganggap isu ini penting.Penelitian oleh Yuniasih, dkk (2012), Kiswanto (2014), Maxentia, dkk (2017) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Penelitian lain yang dilakukan oleh Marisa (2015) menyatakan pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing

Posted on

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing

Menurut pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Ketika kepemilikan saham yangdimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang
semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing(Sari, 2012)
Posted on

Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Transfer Pricing

Menurut Mardiasmo (2011), penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang. Jacob (1996) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah.2.9.2.Pengaruh Tunneling IncentiveTerhadap Transfer PricingMenurut Zhuang (2004), tunneling incentivemerupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri. Sansing (1999) menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas, dan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun

Posted on

Bentuk-Bentuk Perusahaan Multinasional

Menurut John H. Dunning (1993), membedakan perusahaan multinasional dalam empat bentuk, yaitu:1.Multinational Producting Enterprise(MPE),Fokus yang dilakukan perusahaan multinasional ini adalah di bidang produksi. Jadi perusahaan multinasional ini memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas produksi di lebih dari satu negara.2.Multinational Trade Enterprise (MTE),Fokus dari MTE adalah pada bidang perdagangan. Jadi perusahaan multinasional ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi di dalam negeri secara langsung kepada perusahaan di negeri lain.3.Multinational Internationally Owned Enterprise(MOE),Perusahaan ini lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi atau perdagangan atau kegiatan perusahaannya di negara lain.4.Multinational(Financial) Controlled Enterprise(MCE),Fokus dari perusahaan ini lebih pada permodalan ataupembiayaan.

Posted on

Definisi Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional merupakan sebuah organisasi ekonomi yang melibatkan diri dalam kegiatan produktif di dua atau lebih negara dan memiliki markas besar sebagai pusat di negara asal mereka yang kemudian diperluas ke negara lain dengan membangun atau membeli berbagai aset usaha atau membuat cabang di negara tersebut(Mas’oed,1997).Menurut John H. Dunning (1993), perusahaan multinasional adalah “an enterprise that engages in foreign direct investment(FDI)and owns or, in some way, controls value-added activities in more than one country”. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melibatkan penanaman modal asingdan
memiliki aktivitas nilai tambah lebih dari satu negara. Definisi tersebut menggambarkan kegiatan perusahaan multinasional dalam dua karakteristik. Disatu sisi perusahaan dapat mengontrol dan mengkoordinasi produksi melalui banyak perusahaan dan disisilainnya terdapat pula perusahaan melakukan transaksi ekonomi lintas negara.
Posted on

Metode Transfer Pricing

Menurut Surat Edaran Nomor SE-50/PJ/2013, ada 5 metode transfer pricingberdasarkan transaksi penjualan/pembelian barang/jasa:1.Metode Perbandingan Harga Antara Pihak yang Independen (Comparable Uncontrolled Price Method/CUP)
Metode CUP diterapkan dengan cara membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi independen.2.Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method)Metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangkan laba kotor pihak independen yang sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen.3.Metode Biaya-Plus (Cost-Plus Method)Metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi.4.Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method-TNMM)Metode penentuan harga transfer yang menggunakan indikator tingkat laba transaksi independen yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha transaksi afiliasi.Penerapan TNMM pada transaksi pembelian/penjualan barang berwujud dilakukan dengan pemilihan Profit Level Indicator(PLI) yang sesuai fakta dan kondisi. Penentuan penyebut (denominator) dalam metode TNMM dilakukan dengan mempertimbangkan profit driverperusahaan dan independensi dari denominator yang digunakan. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah jenis usaha dan ketersediaan data.
Perusahaan penyedia jasa, manufaktur, dan sejenisnya pada umumnya menggunakan laba bersih usaha dibandingkan dengan total biaya sebagai PLI. Sementara kegiatan distribusi pada umumnya menggunakan laba bersih usaha dibandingkan dengan penjualan
Posted on

Definisi Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2006), ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai dari total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain.Sedangkan menurut Dang (2018), ada 3 bentuk logaritma natural dari pengukuran ukuran perusahaan, yaitu total asset, total penjualan, dan nilai pasar ekuitas. Jika peneliti ingin mengontrol “ukuran” perusahaan di pasar produknya, mereka harus menggunakan total
penjualan; jika peneliti ingin mengontrol ukuran di pasar saham, maka mereka harus menggunakan kapitalisasi pasar; Jika ukuran mengacu pada total sumber daya dari mana perusahaan dapat menghasilkan laba, maka peneliti harus menggunakan total aset
Posted on

Definisi Kepemilikan Asing

Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011).

Posted on

PengukuranTunneling Incentive

Variabel tunneling incentivepada penelitian ini didasarkan pada besarnya kepemilikan saham yang melebihi 20%. Entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak)
apabila menyertakan modal 20% atau lebih berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.15
Posted on

Jenis-jenis Tunneling Incentive

Atanasov et al., (2008) membagi tunnelingke dalam 3 tipe:1.Cash flow tunneling, menghapus sebagian arus kas tahun berjalan, tetapitidak mempengaruhi sisa stok asset produktif jangka panjang.
2.Asset tunneling, dibagi menjadi asset tunneling “in” dan asset tunneling”out”. Asset tunneling “out” melibatkan pengalihan aset jangka panjang (berwujud atau tidak berwujud) utama dari perusahaan dengan harga kurang dari nilai pasar. Ini termasuk, penjualan aset yang kurang mahal ke perusahaan afiliasi dan pinjaman kepada perusahaan afiliasi. Asset tunneling “out” juga dapat memengaruhi profitabilitas aset perusahaan yang tersisa. Sedangkan asset tunneling “in” melibatkan perusahaan yang memperoleh aset lebih besar dari nilai pasar biasanya dengan membeli aset dari perusahaan afiliasi atau ekuitas di perusahaan-perusahaan ini. Asset tunneling berbeda dari tunneling arus kas karena transfer aset memiliki efek permanen.3.Equity tunneling, meningkatkan bagian pengontrol dari nilai perusahaandengan mengorbankan pemegang saham minoritas, tetapi tidak secara langsung mengubah aset produktif atau arus kas perusahaan. Contoh tunneling ekuitas termasuk penawaran dilutif, pembekuan pemegang saham minoritas, pinjaman kepada orang dalam, kompensasi insentif berbasis ekuitas yang melebihi tingkat pasar, dan perdagangan orang dalam
Posted on

Definisi Tunneling Incentive

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritasyang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhuang, 2004).Istilah “tunneling” pada awalnya digunakan untuk menggambarkan pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (tunnel).
Dalamaktivitas transaksi penjualan sepertitransfer pricingdapat terjadi tunneling, baik perusahaan di negara yang sama atau perusahaan multinasional (lintas negara), salah satunya dapat dilakukan melalui transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related party transaction/RPT), dalam hal ini hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas, sementara perusahaan anak sebagai pemegang saham minoritas. Contoh perusahaan induk dapat memanfaatkan perusahaananak sebagai pemasok untuk membebankan harga input produksi yang rendah agar produksi harga pokok produksi perusahaan induk turun dan meningkatkan laba.Jin dan Wong (2004) meneliti penggunaan RPT sebagai sarana praktik manajemen laba dan tunneling pada perusahaan di China. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang masih tergabung dalam satu konglomerasi cenderung melaporkan nilai RPT yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki konglomerasi. Selain itu dapat dibuktikan bahwa RPT tersebut digunakan untuk memanipulasi laba dalam rangka memenuhi syarat agar bisa sukses melakukan IPO. Ketika perusahaan IPO tersebut telah menghasilkan aliran dana yang cukup, cenderung terjadi pengalihan sumber daya kepada perusahaan afiliasinya dalam bentuk pinjaman lunak.
Posted on

Strategi Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2018), prinsip dasar yang lazim diterapkan dalam penghindaran pajak adalah Prinsip Taxability Deductibiliy, dilakukan dengan cara mengubah atau menkonversikan penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, atau sebaliknya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan.
Jika kondisi keuangan perusahaan baik dan perusahaan menghasilkan laba besar, maka salah satu alternatif yang direkomendasikan adalah mengkaji mana yang lebih menguntungkan antara memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan (uang), atau dalam natura (benefit in kind).
Posted on

Karakter Penghindaran Pajak

Menurut Organization of Economic Cooperation and Development(OECD), penghindaran pajak memiliki tiga karakter:1.Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturanseolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.2.Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholesdari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.3.Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Posted on

Definisi Penghindaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang. Sedangkan menurut Hanlon& Heitzman (2010),penghindaran pajak merupakan pengurangan pajak eksplisit
yang mewakili serangkaian strategi perencanaan pajak seperti tax non-compliance, tax evasion, tax agresif, dan tax sheltering
Posted on

Pembagian Pajak

Menurut Suandy (2017), pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungutan, ataupun sifatnya.1.Berdasarkan golongan, dibagi menjadi:a.Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan secara berkala dan berulang-ulang terhadap penghasilan dalam jangka waktu tertentu, baik masa pajak maupun tahun pajak.b.Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Dalam pajak ini beban pajak digeserkan dari produsen/penjual ke pembeli/konsumen.2.Menurut wewenang pemungutnya, dibagi menjadi:a.Pajak pusat/pajak negara, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat/pajak negara yang berlaku saat ini adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.b.Pajak daerah, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, terdiri atas empat jenis pajak daerah provinsi dan tujuh jenis pajak daerah kabupaten/kota.3.Menurut sifatnya, dibagi menjadi:a.Pajak subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaanWajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.b.Pajak objektif, adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Kemudian, barudicari subjeknya, baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.
Posted on

Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam Suandy (2017) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:
1.EqualityPembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Jika equalityini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama, Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda, Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.2.CertaintyPajak yang dibayarkan olehWajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (not arbitraty). Dalam asas ini, kepastian hokum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.3.Convenience of PaymentPajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak,yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.4.Economic of CollectionsPemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Tidak akan ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.
Posted on

Fungsi Pajak

Suandy (2017), menguraikan beberapa fungsi pajak yaitu sebagai berikut:1.Fungsi finansial (budgeter), yaitu memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara. Penerimaan dari sektor pajak ini menjadi tulang punggung penerimaan negara. Dalam APBN empat tahun terakhir (2015-2018), data menunjukkan bahwa untuk tahun 2015, total penerimaan dalam negeri sebesar 1.790,3 triliun dan penerimaan pajak sebesar 1.201,7 triliun setara dengan 67 persen. Total penerimaan dalam negeri tahun 2016 sebesar 1.820,5 triliun dan penerimaan pajak sebesar 1.546,7 triliun setara dengan 84,87 persen. Total penerimaan dalam
negeri pada tahun 2017 sebesar 1.748,9 triliun dan penerimaan pajak sebesar 1.498,9 triliun setara dengan 85,64 persen. Total penerimaan dalam negeri pada tahun 2018 sebesar 1.893,5 triliun dan penerimaan pajak sebesar 1618,1 triliun setara dengan 85,4 persen.Dalam rangka penerimaan pajak,pemerintah harus berusaha menyempurnakan peraturan dan melakukan pembinaan seperti sunsetpolicy, pengampunan pajak (tax amnesty), dan penegakan hukum.2.Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh berikut:a.Pemberian insentif pajak (misalnya: tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.b.Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.c.Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri
Posted on

Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Posted on

Teori Keagenan

Penjelasan mengenai konsep transfer pricingmenggunakan pendekatan teori keagenan yang terkait dengan hubungan atau kontrak diantara para anggota perusahaan, terutama antara pemilik (principal) dengan manajemen (agent). Jensen dan Meckling (1979) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih pemilik (principal) menggunakan orang lain atau manajer (agent) untuk menjalankan perusahaan. Di dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan danauntuk kebutuhan operasi perusahaan sedangkan agentadalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelola perusahaan yang telah diamanahkan principalkepadanya (Sulistyanto, 2008).Dengan perubahan waktu, masalah keagenan tidak hanya terbatas pada principaldan agent, tetapi mencakup pihak lain seperti kreditor, pemegang saham utama dan pemegang saham kecil. Panda et al(2017) telah mengkategorikan masalah keagenan menjadi tiga jenis, yaitu:1.Tipe 1: Principal-Agent ProblemPemilik memberikan tugas kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan harapan bahwa manajer akan bekerja untuk kepentingan pemilik. Namun, manajer lebih tertarik pada maksimalisasi kompensasi mereka.
Ketidaksejajaran kepentingan antara principaldan agentserta kurangnya pemantauan yang tepat karena struktur kepemilikan tersebar menyebabkan konflik.2.Tipe 2: Principal-Principal ProblemAsumsi yang mendasari masalah ini adalah konflik kepentingan antara pemilik besar dan pemilik kecil. Pemilik utama disebut sebagai pemegang mayoritas saham perusahaan, sedangkan pemilik kecil adalah orang-orang yang memegang porsi saham perusahaan yang sangat sedikit. Pemilik mayoritas memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan apapun demi keuntungan mereka.3.Tipe 3: Principal-Creditor ProblemPara pemegang saham mencoba untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berisiko, di mana mereka mengharapkan returnyang lebih tinggi. Jika proyek berhasil, maka pemilik akan menikmati keuntungan besar, sementara bunga para kreditor terbatas karena mereka hanya mendapatkan tingkat bunga tetap. Di sisi lain, jika proyek gagal, maka kreditor akan dipaksa untuk berbagi beberapa kerugian.Keberhasilan perusahaan melakukan transfer pricingdilihat dari satu pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang

 berada dibawah kendalinya. Dengan demikian dapat menimbulkan kesempatan bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan kegiatan tunneling.
Posted on

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Para direksi dalam menjalankan tugasnya cenderung inginmenunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Pemilik menilai kinerja perusahaan tersebut baik atau tidak biasanya dengan melihat pencapaian laba perusahaan yang diperoleh secara keseluruhan. Apabila laba yang diperoleh perusahaan tinggi, maka pemilik perusahaan menilai kinerja direksi sudah baik dan pantas untuk diberi penghargaan. Penghargaantersebut dapat berupa bonus yang diberikan kepada direksi perusahaan.Hasil penelitian yang dilakukan Wirani (20l3) menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusantransfer pricing. Kemudian Hartati et al., pada tahun 2014 dan 2015 juga menemukan bahwa Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan praktik transfer pricing
Posted on

Pengaruh Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan bahwa Kontrak hutang jangka panjang (debt covenant) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan–tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian deviden yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas berada di bawah tingkat yang telah ditentukan. Di dalam teori akuntansi positif menjelaskan praktek akuntansi mengenaibagaimana manajer menyikapi perjanjian hutang. Manajer dalam menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian hutang yang telah jatuh tempo, akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebijakan–kebijakan akuntansi yang menguntungkan dirinya.Kalay (1982) dalam Pramana (2014) Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan makin dekat dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batasan krcditmakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akanPengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat menaikkan laba sehingga dapatmengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis adalah dengan transfer pricing. Disamping itu, hasil penelitian Pramana (2014) nenyebutkan bahwa debt covenantberpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing.
Posted on

Pengaruh Tunneling Incentive

Terhadap Keputusan Transfer PricingStruktur kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyaiciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta et al., 2000). Manajer lebih Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsenbasi dapatmelakukan monitoring dan control terhadap manajemen perusahaan. Tuneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham rninoritas Zhang (2004) dalam Mutamimah (2008). Secara sederhana dapat disimpulkan apabila pemilik saham mempunyai kepemilikan yang besar, maka otomatis mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan transfer pricing dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri dari pada membagidividennya kepada pemilik saham minoritas. Lo et al., (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah berpengaruh pada keputusantransfer pricing, Aharony et aI., (2010) menemukan bahwa tunneling incentivesetelah initial public offiring(IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO. Yuniasih et al., (2012), Hertati et al.,(2015), Marfuah dan Azizah (2014), Mispiyanti (2015), dan Noviastika dkk. (2016) juga menemukan bahwa tunneling incentiveberpengaruh positif pada keputusan perusahaan untukmelakukan transfer pricing. Akbar dan Barera (2014) juga menemukan bahwa tunneling incentive berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
Kepemilikan saham pada perusahaan publik di lndonesia, cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling.
Posted on

Pengaruh Tax Minimization Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Dari hasil penelitian tentang transfer pricing di Indonesia oleh tim UNTC dari PBB pada tahun 1985 menyebutkan bahwa salah satu motivasi dilakukannya transfer pricing adalah pajak. Melalui praktik transfer pricing, tax minimization dilakukan dengan cara mengalihkan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa kepada perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda. Hal ini didukung oleh penelitian Rahayu (2010: 64), ia menemukan bahwa modus transfer pricing dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan. Jacob (1996) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian Mekanisme Bonus (X4)Tax Minimization(X1)Tunneling Incentive(X2)Debt Covenant (X3)Transfer Pricing (Y)Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke Negara dengan pajak rendah.Hartati (2014), mengungkapkan bahwa yaitu tax Minimization berpengaruh terhadap keputusan transfer Pricing. Hartati et al., (2014) juga mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik transfer pricing akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasionai yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara–negara dengan tarif pajak tinggi ke negara–negara dengan tarif pajak yang rendah
Posted on

Mekanisme Bonus

Menurut Suryatiningsih et al., (2009) mekanisme bonus adalah komponen perhitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Mekanisme bonus yang didasarkan pada besarnya laba merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi/manajer, maka hal tersebut Iogis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
tersebut untuk memaksimalkan peneriman bonus dan remunerasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Horngren (2008: 428) menyebutkanbahwa kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim perusahaan maka harus bersedia untuk saling membantu. Jadi bonus direksi tidak didasarkan pada laba sub unit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba perusahaan secara keseluruhan.
Posted on

Tunneling Incentive

Tunneling merupakan pemindahan sumber daya keluar perusahaanke pemegang saham pengendali (Johnson et al., 2000). Dalam Yuniasih(2012) masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas denganpemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. Pertama, pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen sebagaidireksi atau komisaris yang kemungkinan besar melakukan ekspropriasiPengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
terhadap pemegang saham minoritas (Mitton, 2002). Kedua, lemahnyaperlindungan hak–hak pemegang saham miroritas, mendorong pemegangsaham mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan pemegangsaham minoritas (Claessens et al., 2002). Ketiga, pemegang sahammayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuatkeputusan–keputusanyang hanya memaksimumkankepentingannya dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.Tunneling dapat muncul dalam 2 bentuk. Pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transkasi tersebut dapat dilakukan melalui penjualan aset, kontrak harga transfer, kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya.Kedua. pemegang saham pengendali dapat meningkatkan perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham nonpengendali
Posted on

Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksuddengan pajak adalah : “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataubadan yang bersifat memaksa berdasarkan undang– undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar– besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (201l) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang– undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontra prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur–unsursebagai herikut:Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
a.Pajak dipungut berdasarkan undang– undang. b.Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.c.Dapat dipaksakan. d.Hasilnya untuk membiayai pembangunan. Transfer Pricing dalam Peraturan Perpajakan Indonesia diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (arm’s length principle) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25 % pada Wajib Pajak lain; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan / atau ke samping satu derajat.Aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah denganPeraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan iniPengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
disebutkan pengertian arms length principle yaitu harga atau laba atastransaksi yang dilakukan oleh pihak–pihak yang tidak mempunyaihubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksitersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Aturan ini jugamenyebutkan metode apa yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yangmelakukan transfer pricing, yaitu: a.Metode perbandingan harga (Comparable Uncontrolled price/CUP) Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang adahubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembandingindependen), baik itu internal CUP maupun eksternal CUP. Metode inisebenarnya merupakan metode yang paling akurat, tetapi yang seringmenjadi permasalahan adalah mencari barang yang benar–benar sejenis.b.Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method / RPM) Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (resale) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). c.Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari nansaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
yang tidak mempunyai hubungan istimewa umumnya digunakan pada usaha pabrikasi.Konsekuensi dalam Transaksi Hubungan Istimewa menurut UU PPh : a.Penentuan kembali harga transfer dan DER Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 UU PPhberwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan danpengurangan (transfer pricing) serta menentukan utang sebagai modalatau Debt to Equity Ratio (DER) untuk menghitung besarnyaPenghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubunganistimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dankelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Rumusan di atas menunjukkan ada dua hal yang harus dipenuhi agarDirjen Pajak dapat melakukan koreksi yaitu : 1)Terdapat hubungan istimewa antara pihak–pihak yang melakukan transaksi. 2)Transaksi tersebut tidak menunjukan kewajaran dan kelazimanusaha.
Posted on

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalammenentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta takberwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan.Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu, intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-compony transferpricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan.Sedangkan intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu Negara (domestic transfer pricing), maupun dengan negara yang berbeda (international transfer pricing). Cakupan hubungan istimewa terjadi apabila ada penyertaan kepemilikan secara langsung maupun tak langsung minimal 25% pada Wajib Pajak lainnya. Lebih lanjut pengertian hubungan istimewa terjadi apabila beberapa wajib pajak secara langsung maupun tak langsung berada di bawah penguasaan yang sama. Sedangkan menurut PSAK 7, pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Apabila entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling terkait dengan entitas lainnya juga disebut dengan hubungan istimewa. Lebih lanjut cakupan istimewa terjadi apabila beberapa perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama (entitas pengendali) termasuk entitas induk dan Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
entitas anak. Transaksi hubungan istimewa ini dapat menyebabkan perbedaan harga transfer dimana harga menjadi tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya (Kurniawan, 2015:2). Definisi transfer pricing menurut para ahli : Menurut Horngren (2008), yang dimaksud dengan transfer pricing adalahharga yang dibebankan satu sub unit untuk suatu produk atau jasa yang di pasok ke sub unit yang lain dalam organisasi yang sama. Dirjen Pajak: Penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi).Beberapa bentuk dari perusahaan atau pihak–pihak yang mempunyai hubungan istimewa digambarkan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 sebagai berikut:a.Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasukholding company, subsidiaries, dan fellow subsidiaries). b.Perusahaan asosiasi (associated company). c.Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidaklangsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
adalah mereka yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor). d.Karyawan kunci yaitu orang–orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. e.Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (c) atau (d), atau setiap tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaantersebut. Ini mencakup perusahaan–perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan–perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama. Dengan perusahaan pelapor.Secara umum transfer pricing merupakan jumlah harga ataspenyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. Dalam suatu grup perusahaan transfer pricing, menurut Tsurumi (1984) dalam Gunadi (2007), merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barangdan jasa dalam satu grup perusahaan. Transfer pricing tersebut bermula dari usaha pengendalian yang dilakukarr oleh satu pihak pada pihak lainnya melalui kepemilikan, Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
misalnya antara induk dengan anak perusahaan atau antar perusahaan afiliasinya. Hubungan istimewa dimaksud dapat mengakibatkankekurangwajaran harga biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Transfer pricing dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dapat pengenaan pajak dan / atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak–Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.Kekurangwajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada : a.Harga penjualan ; b.Harga pembelian : c.Alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost) ; d.Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham(shareholder loan) ;e.Pembayaran komisi, lisensi, franchise, s ewa, royalti, imbalan atas jasamanajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya ; f.Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihakyang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar ; g.Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang / tidak mempunyai substansi usaha (misalnya : dummy company, Ietter box company atau reinvolcing center). Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
Gunadi (2007) ada beberapa motivasi transfer pricing di Indonesiaseperti: pengurangan objek pajak (terutama pajak penghasilan), pelonggaranpengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri, penurunan pengaruh depresiasi rupiah, menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor, mempertahankan sikaplow profile atau konservatisme tanpa memperdulikan tingkat keuntungan usaha, pengamanan perusahaan dari tuntutan atas imbalan prestasi pimpinan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan (ekologi dan masyarakat) danmemperkecil akibat pembatasan, dan ketidakpastian atas risiko kegiatan usaha perusahaan luar negeri.
Posted on

Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)

Teori Akuntansi Positif dapat diartikan untuk menjelaskan mengapakebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak–pihakyang berkepentingan dengan laporan keuangan dan untukmemprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu (Watts dan Zimmerman, 1986). Mardiyah (2006)juga mengemukakan teori akuntansi positif berusaha menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan–alasan yang menyebabkan Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan. Watts dan Zimmerman (1986) teori akuntansi positif mengusulkantiga hipotesis, dua diantaranya yakni: a.Hipotesis Rencana Bonus (the bonus plan hypotesis) Hipotesis ini menjelaskan bahwa para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Para manajer perusahaan seperti orang–orang lain,menginginkan imbalan yang tinggi. Jika imbalan mereka bergantungpada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, makakemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periodetersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut.b.Hipotesis Kontrak Hutang (the debt covenant hypotesis) Hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekatsuatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Dengan jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan mernbatasikegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untukmencegah, atau paling tidak menunda, pelanggaran semacam itu,perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang biasmeningkatkan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang,ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah berada dalamlalai / cacat lebih cenderung untuk melakukan hal ini. Dapat disimpulkan semakin tinggi rasio hutang atau ekuitasperusahaan makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan transfer pricing. Kemudian bonus yang merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi apabila perusahaan memperoleh laba dengan sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruhterhadap manajemen dalam mengatur laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih termasuk dengan cara melakukan transfer pricing.
Posted on

Teori Keagenan (Agency Theory)

 Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yangmenjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (agency relationship) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk nelakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Menurut Eisenhardt (1989) dalam Hanum (2013) bahwa agency theory menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitupertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest). Kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality). Ketiga, manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistic, y aitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Tujuan utama dengan adanya agency theory tersebut adalah untukmenjelaskan bagaimana pihak–pihak yang melakukan hubungan kontrakdapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Dengan adanya asimetri informasi, menyebabkan manajer Pengaruh Tax Minimization… Nelda Nanda Rosmalia, FEB UMP, 2018
memiliki informasi yang lebih banyak daripada pemegang saham. Ketika struktur kepemilikan terkonsentrasi dalam artian satu pihak memiliki pengendalian atas perusahaan, maka masalah keagenan yang timbul akan berbeda yaitu dimana masalah manager dengan pemegang saham berubah menjadi pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali (Claessens dan Fan, 2002).Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan muncuhya konflikantara pemegang saham pengendali dan non-pengendali menyebabkantimbulnya peluang untuk rnengekploitasi hak dari pemegang saham non-pengendali melalui tunneling. Salah satu tunneling yang dilakukanpemegang saham pengendali ialah memindahhan sumber daya dariperusahaan ke dirinya melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui penjualan aset, kontrak hargatransfer, kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya.
Posted on

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing

Investor menggunkan profitabilitas sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan investasi yang dilakukan. Dengan profitabilitas yang baik kemungkinan investor melakukan atau mempertahankan investasinya akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena profitabilitas dapat menggambarkan kondisi perusahaan dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitasnya perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan akan lebih terjamin.Menurut Bava dan Grommis (2015:63), profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing“Semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik transfer pricing.”Menurut Anisa (2018:68), profitabilitas berpengaruh terhadap transferpricing“Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan praktik transfer pricing.Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Pradipta &Supriyadi (2015:73), profitbilitas berpengaruh terhadap transfer pricing
“Semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar”.
Posted on

Penentuan Transfer Pricing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (transfer pricing) yang dapat dilakukan, yaitu:1.Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP).Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price) atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi ataukeadaan yang sebanding.2.Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM).Metode harga penjualan kembali (resale price method) atau disingkat metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepadapihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.3.Metode biayaplus (cost plus method/CPM). Metode biaya plus (cost plus method) atau metode CPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.4.Metode pembagian laba (profit split method/PSM).
Metode pembagian laba (profit split method) atau metode PSM adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.5.Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM). Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) atau disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.
Posted on

PihakBerelasi (Related Party Transaction/RPT)

Terdapat perbedaan definisi pihak-pihak berelasi atau pihak mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam regulasi perpajakan dengan definisi yang diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi . Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2010) ini pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai:“Orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”), yaitu:1.Orang atau anggota keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: a.Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; b.Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau c.Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor. 2.Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut: a.Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain). b.Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya). c.Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. 3.Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jikamemenuhi hal-hal berikut: a.Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. b.Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.
c.Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a). d.Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
Posted on

Hubungan Istimewa

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada apabila (Barata, 2012: 147-148): 1.Wajib pajak memepunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsungpaling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. 2.Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yangsama baik langsung maupun tidak langsung.Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. 3.Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajad. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak. Sementara itu, “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara. Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri. Sementara itu, “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

Posted on

Transaksi Transfer Pricing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain: 1.Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu; 2.Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau 3.Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.
Posted on

Tujuan Transfer Pricing

Tujuan penetapan transfer pricingmenurut (Henry Simamora, 1999 yang dialihbahasakan olehMangoting, 2011)sebagai berikut: “Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain”Selain tujuan tersebut, transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia: “Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations” (Hansen dan Mowen, 1996: 496 dalam Desriana, 2012).Dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk meminimalkan beban-beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaaan dengan risiko pengambilalihan oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep cost revenue profit atau corporate profit center concept, yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi atau unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. (Suandy, 2011).
Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional yang menggunakan transfer pricing adalah memaksimalkan penghasilan dengan merelokasi penghasilan globalnya ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries) dan menggeser-geser biaya dalam jumlah yang lebih besar ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high taxcountries) (Diana Sari, 2004).Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di indonesia, peraturan Direktur Jendral Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak
Posted on

Jenis Transfer Pricing

Menurut Fadjar Harimurti (2007:54) Beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan departementasi.1.Perbandingan Harga Antar Pihak yang Independen (comparable uncontrolled price/CUP).Metode perbandingan harga antar pihak yang independen atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.2.Harga Transfer Dasar Biaya (Cost-Based Transfer Pricing) Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam tiga pemilihan bentuk yaitu : biaya penuh (full cost), biaya penuh ditambah mark-up (full cost plus markup) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (variable cost plus fixed fee)3.Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (Market Basis Transfer Pricing)Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam mengunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar.4.Harga Transfer Negosiasi (Negotiated Transfer Prices) Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.5.Harga Penjualan Kembali (resale price method/RPM)Metode harga penjualan kembali atau disingkat RPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukandengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, ast dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

Posted on

Pengertian Transfer Pricing

Defisinisi Transfer Pricing yangdikemukakanoleh Horngren (2012: 375) yaitu: “Transfer prices are the amount charged by one segment of an organization for a product that it supplies to another segment of the same organization in multinasional companies, transfer prices are used to minimize worldwide income taxes and import duties.“ Definisi Transfer Pricing menurut Astuti, (2008: 12). “Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang
berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara.” Transfer pricing sering juga disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan) (Desriana, 2012). Menurut Plasschaet, definisi transfer pricing adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artificial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Plasschaert memberikan definisi transfer pricing sebagai suatu rekayasa harga yang membuat seolah perusahaan rugi sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikenakan di suatu negara. Rekayasa tersebut bisa memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak yang paling rendah (Yuniasih dkk, 2011).Menurut Gunadi dalam Suandy (2011) menyatakan bahwa transfer pricing adalah penentuan harga atas penyerahan barang, imbalan atas penyerahan atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatutransaksi. Transfer pricing dapat terjadi dalam satu perusahaan (intracompany)atau antar perusahaan (intercompany) yang terikat dalam hubungan istimewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).Transfer pricing juga sering disebut sebagai intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan
harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan) (Hadi Muttaqin, 2012). Menurut Plasschaert, deifinisitransfer pricing adalah suatu rekayasa manipulasi harga seacara sistematis dengan maksud mengurangi laba, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara . Plasschaert memberikan definisi transfer pricing sebagai suatu rekayasa harga yang seolah membuat perusahaan rugi sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikenakan di suatu negara. Rekayasa tersubut bisa memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak yang lebih rendah (Gunadi, 1994:9 dalam Yuniasih dkk, 2011).Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (intermediate product) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (transfer pricing) sebagai “penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa” (Desriana, 2012). Berdasarkan dari beberapa definisi diatas menurut para pendapat ahli adalah transfer pricing terdiri dari beberapa poin yaitu harga, perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, atau dan transaksi yang terjadi antar cabang perusahaan atau induk perusahaan.
Posted on

Jenis-Jenis Aset

Menurut Walter T. Harisson Jr. et. al.yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) terdapat dua kategori aset yang utama, yaitu:1.“Aset lancar2.Aset tidak lancar (yang kadang-kadang disebut juga sebagai jangka panjang)”.Menurut Walter T. Harisson Jr. et. al.yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) definisi aset lancar adalah sebagai berikut:“Aset lancar (current assets) adalah aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi selama 12 bulan ke depan atau dalam siklus operasi bisnis. Aset lan car pada umumnya meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang (juga disebut debitor), persediaan barang dagang, dan beban dibayar di muka”.Menurut Walter T. Harisson Jr. et. al.yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:403) menjelaskan aset tidak lancar adalah sebagai berikut:
“Kategori utama asset jangka panjang atau tidak lancar adalah property, pabrik, dan peralatan (property, plant and equipment =PPE) dan asset tidak berwujud. Jenis-jenis asset tidak lancer adalah sebagai berikut : Properti, pabrik, dan peralatan (PPE), yang terkadang disebut aset tetap, adalah aset tidak lancar atau jangka panjang yang berwujud –misalnya, tanah, bangunan, dan peralatan. Aset tersebut digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi; dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Alokasi biaya PPE selama umur manfaatnya disebut penyusutan (depreciation).Aset tidak lancar konstruksi dalam pelaksanaan (construction in progress).Akun ini adalah “placeholder” bagi aset yang sedang dibangun. Begitu selesai, biaya aset yang telah diakumulasikan pada akun konstruksi dalam pelaksanaan kemudian dipindahkan ke akunproperti, pabrik, dan peralatann/PPE (atau Aset Tidak Berwujud).Aset tidak berwujud (intangible assets) adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. Nonmoneter berarti bahwa aset tidak diekspresikan dalam jumlah tetap atau jumlah uang yang dapat ditentukan. Aset tidak berwujud tersebut bersifat unik karena tidak memiliki fisik.Properti investasi (Investment Properties) sebagai aset lancar. Ini adalah kelas properti bertujuan khusus (tanah dan/atau bangunan) yang dipegang untuk menghasilkan sewa atau apresiasi modal atau keduanya, dan bukan untuk pemakaian yang terkait dengan penjualan, produksi, atau fungsi administrasi”.
Posted on

Jenis-Jenis Perusahaan

Sukirno (2011:190) menjelaskan bahwa organisasi perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu:1.Perusahaan perseoranganPerusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Ia sepenuhnya menguasai perusahaan dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggapnya untuk menguntungkan usahanya.2.FirmaFirma merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan berasal dari para anggotanya, adakalanya mereka juga meminjam modal dari lembaga-lembaga lain.3.Perseroan TerbatasPerusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham.Ketiga bentuk organisasi atau perusahaan tersebut merupakan badan usaha swasta yang artinya didirikan oleh orang atau badan swasta. Bentuk organisasi atau perusahaan tersebut bergerak pada kegiatan usaha yang berbeda-
beda, sehingga bentuk perusahaan itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori.Menurut Hery (2016:2), ditinjau dari jenis usahanya (produk yang dijual), perusahaan dibedakan menjadi:1.Perusahaan Manufaktur (Manufacturing Business).Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) inputatau bahan mentah (raw material) menjadi output atau barang jadi (finished goods/final good), baru kemudian dijual kepada para pelanggan (distributor). Contoh perusahaan manufaktur, diantaranya adalah: perusahaan perakit mobil, komputer, perusahaan pembuat (pabrik) obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya.2.Perusahaan Dagang (Merchandising Business).Perusahaan jenis inimenjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh perusahaan dagang diantaranya adalah: Indomaret, Alfa-Mart, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya.3.Perusahaan jasa (service business).Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa diantaranya adalah: perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sebagainya
Posted on

Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:1.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalamundang-undang ini.
2.Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.3.Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yangbukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalamundang-undang ini.4.Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
Posted on

Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, perusahan menengah dan perusahaan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total asset perusahaan.Menurut Brigham dan Houston (2009:5) ukuran perusahaan adalah“The firm size can be calculated from total net sales, total asset, total debt, and total equity of the current year up to the next few years.”Menurut Brigham dan Huston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2011:418) Pengertian Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut:“Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian”.Menurut Kieso (2011:192) pengertian ukuran perusahaan, yaitu:“Assets is a resource controlled by the entity as a result of past event and from which future economic benefits are expected to flow to the entity”.Pernyataan di atas menjelaskan bahwa aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai akibat peristiwa masalalu dan diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi masa depan untuk perusahaan.
Menurut Scott dalam Torang (2012:93) pengetian ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:“Ukuran perusahaan adalah suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi”.Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan adalah:“Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari equity, nilai perusahaan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.
Posted on

Tujuan dan Manfaat Penggunaan Profitabilitas

Rasio Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tujuan tersebut tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Karena dengan adanya rasio ini pihak-pihak tersebut dapat mendapatkan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar menurut Kasmir (2012:197) adalah sebagai berikut:1.Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.2.Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.3.Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.4.Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.5.Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.6.Tujuan lainnya.Sementara itu manfaat yang diperoleh penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2012:198), adalah sebagai berikut:1.Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2.Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.3.Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.4.Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.5.Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.6.Tujuan lainnya.
Posted on

Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba yang hubungannya dengan aktivitas penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Berikut ini adalah pengertian profitabilitas menurut beberapa ahli, yaitu:Menurut Mahmud M. Hanafi (2012:81):“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tingkat rasio yang sering dibacarakan yaitu profit margin, return on asset (ROA), dan return on equity (ROE).”Menurut Kasmir (2012:196) profitabilitas adalah:“Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukanoleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menujukan efisiensi perusahaan.”Menurut Agus Sartono (2012:122) profitabilitas adalah:“kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.”Menurut Irhami Fahmi (2015:135) profitabilitas adalah:“rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik perusahaan menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.”
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulakan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, serta mengukur kemampuan keseluruhan manajemen secara efektif yang ditunjukan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan maupun investasi.
Posted on

Jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:1.Neraca(balance sheet)2.Laporan laba rugi (income statement)3.Laporan perubahan modal (statement of changes in capital)4.Laporan arus kas (cash flow statement)5.Catatan atas laporan keuangan (notes to the financial statement)Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adi (2012:30) adalah sebagai berikut:1.Laporan laba rugi (statement of income)dan/atau laporan laba rugi komprehensif (statement of comprehensive income) selama periode.2.Laporan perusahaan ekuitas (statement of financial position) pada akhir periode.3.Laporan posisi keuangan (statemtn of financial position) pada akhir periode.4.Laporan arus kas (statement of cash flow) selama periode.
5.Catatan atas laporan keuangan (notes of financial statemtnt), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.6.Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.
Posted on

Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:8) kondisi dan situasi yang tergambarkan pada laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan dan selanjutnya informasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi. Menurut Irham Fahmi (2014:8) keempat karakteristik tersebut adalah:1.Dapat dipahamiSuatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan latar belaknag pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahsa yang sederhana, singkat, formal dan mudah dipahami. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan atau industri yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.2.RelevanInformasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prefiktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi
dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialistis.3.Dapat dipercayaInformasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan handal dan dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.4.Dapat dibandingkanInformasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengantahun-tahun sebelumnya. laporan keuangan yang disajikan dengan cara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding. Laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten.
Posted on

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fami (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:“Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”.Menurut Kasmir (2013:11) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:1.Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2.Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahan pada saat ini.3.Memberikan infoamsitentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.4.Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahan dalam suatu periode tertentu.5.Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahan.6.Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.
Posted on

Laporan Keuangan

Menurut Haraha (2013:105) laporan keuangan secara umum adalah sebagai berikut:
“Laporan keuangan mengambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.Sementara itu Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah sebagai berikut:“Laporan keuanga merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerjakeuangan perusahaan tersebut”Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.
Posted on

Bidang Akuntansi

Akuntansi mempunyai bidang-bidang khusus dan juga perkembangan yang pesat mengikuti perkembangan zaman. Menurut Zakiyudin (2013:7) bidang-bidang akuntansi antara lain:1.Akuntansi Keuangan (financial accounting)Berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan dan kepentingan pihak luar seperti investor, badan pemerintah dan pihak luar lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang perlu diperhatikan adalah keharusan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di suatu negara. Standar akuntansi keuangan di indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)2.Auditing (auditing)Bidang ini berhubungan dengan proses pengauditan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan dari pelaksanaan audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat lebih dipercaya
karena ada pihak lain yang memberikan pengesahan, untuk memastikan ketaatan terhadap prosedur yang berlaku, untuk menilai efektifitas dan efisiensi dari suatu kegiatan.Objektivitas dan independensi adalah suatu yang mendasari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Akuntansi tunduk pada standar auditing dan kode etik akuntansi dalam melaksanakan proses audit. Standar ini dinamakan Standar Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Disamping menggunakan jasa akuntan publik, umumnya banyak perusahaan besar yang memiliki auditor internal (internal auditor) untuk melakukan pemeriksaan sejauh mana tiap-tiap bagian dalam perusahaan telah mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajermen perusahaan.3.Akuntansi Manajemen (management accounting)Beebrapa meanfaat dari akuntansi manajemen adalahmengendalikan kegiatan perusahaan. Memonitor arus kas dan memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Trend baru dalam akuntansi manajemen adalah pengendalian perusahaan mealui proses aktivitas yang dijalankan (activity based management). Saat ini akuntan publik telah mengembangkan penyedia jasa konsultasi bisnis (business consulting) dan jasa konsultasi ekonomi dan keuangan (economic and financial consulting).4.Akuntansi Biaya (cost accounting)Bidang akuntansi ini erat kaitannya dengan penetapan dan kontrol atas biaya terutama berhubungan dengan biaya produksi dan distribusi suatu barang, fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa data mengenai biaya-biaya baik biaya yang sudah maupun yang akan terjadi. Berguna bagi manajemen sebagai salah satu alat kontrol atas kegiatan yang sedang, telah dan perencanaan di masa yang akan datang.5.Akuntansi Perpajakan (tax accounting)Dikarenakan tujuan akuntansi ini adalah untuk tujuan perpajakan, maka konsep tentang transaksi, kejadian keuangan, bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh peraturan pajak.Peraturan pajak memiliki peran yang sangat besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan perusahaan. Seorang akuntan dapat berperan dalam perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan peraturan perpajakan, dan mewakili perusahaan dihadapan kantor pajak.6.Penganggaran (budgeting)Merupakan bidang yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan dalam hal kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, menganalisis dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:1.Akuntansi keuangan (financial accounting)Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (general purpose)2.Akuntansi Manajemen (management accounting)Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahan/manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan perusahan.3.Akuntansi Biaya (costaccounting)Adalah akuntansi yang kegiatan utamaya dalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.4.Akuntansi Pemeriksaan (auditing)Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya.5.Sistem Akuntansi (accounting system)Bidang ini melakukan perencanaan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi6.Akuntansi Perpajakan (tax accounting)Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.7.Akuntansi Anggaran (budgeting)Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan menganai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya8.Akuntansi Organisasi Nir Laba (non profit accounting)Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain)
Posted on

Definisi Akuntansi

Beberapa ahli dalam bidang akuntansi memberikan definisi yang berbeda, namun berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian akuntansi yang mudah dipahami.Definisi akuntansi seperti diberikan oleh Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public Accountants (2011:50) adalah sebagai berikut :“Accounting is an information system that produces financial information to interested parties about the activities and economic conditions of a company”.Menurut James M. Reeve, Carl S. Warren, & dkk (2011:9), definisi akuntansi adalah sebagai berikut:“accounting (accounting) can be interpreted as information that provides reports to stakeholders about economic activities and conditions of the company.”
Menurut Walter T. Harisson dan Charles T. Horngren yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2011:4) mengemukakan definisi akuntansi adalah sebagai berikut :“Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates decisions that will make decisions that can bring business activity”.Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwaakuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintahan.
Posted on

Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Kategori ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional dalam Sulistiono (2010) terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 1.Perusahaan Kecil Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan kecil apabila perusahaan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampah dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-. 2.Perusahaan Menengah Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila perusahaan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- 3.Perusahaan Besar Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan besar apabila perusahaan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,-.Perusahaan yanga memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalamjangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Sulistiono, 2010). Dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan penjualan (Sudarmaji dan Sularto, 2007 dalam Kiswanto, 2014). Ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya total aset yang dimiliki. Total aset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang (Sulistiono, 2010).
Posted on

Pengertian Ukuran Perusahaan

Perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut dikatakan kecil, jika aset yang dimilikinya kecil (Sulistiono, 2010 : 36). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap
kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Sulistiono, 2010).
Posted on

Pengertian Beban Pajak

 Berdasarkan PSAK 46 (2014) tentang beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode kemudian dipadankan dengan laba akuntansi. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan). Menurut Yuanita dalam Silooy (2015), beban pajak kini dapat diartikan:
“Beban pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahaan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitulaba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan atau jumlah pajak yangharus di bayar oleh wajib pajak, jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak.”Sedangkan pengertian beban pajak tangguhan menurut Harnanto (2013:115) adalah sebagai berikut: “Beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.Menurut Mohammad Zain (2008:187) pajak tangguhan terjadi akibat:“perbedaan antara PPh trutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.
Posted on

Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut menurut Mardiasmo (2018:5) antara lain: 1.Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagi suatu premi asuransikarena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 2.Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 3.Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu: a.Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. b.Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. 4.Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 5.Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
Posted on

Pengelompokan Pajak

Pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam menurut Mardiasmo (2018:7) yaitu : 1.Menurut Golongannya a.Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. b.Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 2.Menurut Sifatnya
a.Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. b.Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3.Menurut Lembaga Pemungutnya a.Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. b.Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari atas : 1)Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 2)Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.
Posted on

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Diana Sari (2013:37) ada dua fungsi pajak, yaitu : 1.Fungsi penerimaan (budgetair)Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.2.Fungsi mengatur (regulerend)Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan).

Posted on

Pajak

 Pengertian Pajak Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat (1) bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak pada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:
1.Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2.Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 3.Tanpa jasa timbal atau kontaprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4.Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Posted on

Penentuan Transfer Pricing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan transfer (transfer pricing) yang dapat dilakukan yaitu:
1.Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP). Metode perbandingan harga yang independen (comparable uncontrolled price) atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga transfer dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.2.Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM). Metode harga penjualan kembali (resale price method) atau disingkat metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubugan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.3.Metode biaya plus (cost plus method/CPM). Metode biaya plus (cost plus method) atau metode CPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. 4.Metode pembagian laba(profit split method/PSM). Metode pembagian laba (profit split method) atau metode PSM adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional(transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima
secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yan tidak mempunyai hubungan istimewa.5.Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) atau disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transasksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.
Posted on

Transaksi Transfer Pricing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dalam
hal Wajib Pajak melakuka transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yan dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain: 1.Perlakukan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;2.Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau3.Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba (Refgia, 2017). Transfer pricing dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (Related Party Transacrion). Transaksi kepada pihak berelasi adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Perusahaan anak menjual produk kepada induk perusahaan tanpa adanya keuntungan atau harga jual sama dengan harga pokok penjualan, sehingga perusahaan bsia rugi dan secara otomatis perusahaan anak tersebut tidak dikenakan pajak.
Posted on

Tujuan Transfer Pricing

Tujuan penetapan transfer pricing sebagai berikut: “Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain” (Henry Simamora, 1999 dalam Mangoting, 2000). Selain tujuan tersebut, transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divis penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia: “Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations” (Hansen dan Mowen, 1996: 496 dalam Desriana, 2012).

Posted on

Pengertian Transfer Pricing

 Definisi Transfer Pricing yang dikemukakan oleh Horngren (2008: 375) yaitu: “transfer pricing (harga transfer) adalah harga yang dibebankan satu subunit (departemen atau divisi) untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain di organisasi yang sama.”DefinisiTransfer Pricingmenurut Astuti, (2008: 12). “Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara.”Transfer pricing sering juga disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan) (Desriana, 2012). Menurut Plasschaert, definisi transfer pricing adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artificial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Plasschaert memberikan definisi transfer pricing sebagai suatu rekayasa harga yang membuat seolah perusahaan rugi sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikenakan di suatu negara. Rekayasa tersebut bisa memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak yang paling rendah (Yuniasih dkk, 2011).
Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (intermediate product) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (transfer pricing) sebagai “penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa” (Desriana, 2012).Berdasarkan dari beberapa definisi diatas menurut para pendapat ahli adalah transfer pricing terdiri dari beberapa poin yaitu harga perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau dan transaksi yang terjadi antar cabang perusahaan atau induk perusahaan
Posted on

Hubungan Transfer Pricing, Profitabilitas, danKepemilikanInstitusionalterhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Putri & Mulyani (2020), Olivia & Dwimulyani (2019), dan Putri & Lawita (2019)menemukan hasil penelitiannya terkait pengaruh transfer pricing, profitabilitas, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan.Transfer pricingdapat muncul pada perusahaan yang memiliki tujuan laba tinggi dan penghindaran pajak sebagai salah satu caranya(Noviastika F, Mayowan, & Karjo, 2016). Transfer pricing digunakan oleh perusahaan untuk memecah laba yang didapat oleh perusahaan dengan menggeserkan keuntungannya ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan.Profitabilitas perusahaanmenggambarkan kemampuan perusahaaan dalam menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan, dalam hal ini keuntungan setelah beban pajak, dapat menjadi penentu kepuasan bagi pihak pemilik modal atau saham perusahaan.Pemilik modal atau saham juga memonitor setiap kebijakan manajer untuk mencapai tujuan dalam memperoleh keuntungan perusahaan. Sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh manajer diharapkan dapat menguntungkan investorintitusi

Posted on

Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Kepemilikan institusional merupakanpresentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan institusi dapat meliputi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan, atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing. Kepemilikan isntitusional dapat diukur dengan total presentase kepemilikan institusi dalam perusahaan. (Rahmawati, 2017).Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan secara optimal terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar nilai investasi yang diberikan kepada perusahaan, manajemen akan lebih hati-hati dalam melakukan suatu kebijakan termasuk kebijakan penghindaran pajak.Penelitian Putri & Lawita (2019), Mulyani, Wijayanti, & Masitoh (2018), dan Idzni & Purwanto (2017)menemukan hasil penelitiannyaterkait pengaruh kepemilikan intsitusional terhadap tax avoidancebahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif. Hal tersebut dikarenakan semakin besarkepemilikan institusional maka akanmendorong pihak institusi untuk mengelola perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk memperoleh pengoptimalan laba, sehingga kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak akan meningkat.

Posted on

Hubungan Profitabilitas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tujuan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan diukur melalui rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dalam berbagai penelitian menggunakan proksi Return On Assets (ROA) untuk mengukur hubungan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak. ROA menggambarkan kemampuan pengelolaan aset perusahaanyang dimiliki untuk menghasilkanlaba.Semakin besarnilai ROA menggambarkan perusahaan memiliki laba yang tinggi dan memiliki kinerja yang baik dalam pemanfaatan aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba, begitupun sebaliknya. Lestari & Asfar (2020), Olivia & Dwimulyani (2019), dan Rinaldi & Cheisviyanny (2015)menemukanhasilpenelitiannya terkait pengaruh profitabilitas
yang diproksikan dengan ROA bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikanterhadap tax avoidancekarena perusahaan yang dapat dikatakanefisien apabila perusahan dapat membayar pajaklebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah, tarif pajak efektifyang rendah mengindikasikantingkat penghindaran pajak yang tinggi
Posted on

Hubungan Transfer PricingTerhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Perusahaan cenderung menentukan harga transfer yang rendah kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dibandingkan kepada perusahaan yang tidakmemiliki hubungan istimewa, hal tersebut dilakukan untuk menggeser pajaknya ke negara dimana perusahaan tersebut memiliki tarif pajak yang rendah. Hal ini tentu dapat mengurangi penerimaan negara melalui pajak, karena Transfer Pricing(X1)Profitabilitas (X2)Kepemilikan Institusional (X3)Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Y)H1H2H3H4Gambar 2.1Kerangka Pemikiran
perusahaan yang melakukan transfer pricingdengan penetapan harga transfer yang rendah dapat menekan keuntungan yang didapat perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah.Transfer pricingsering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance), karena perusahaan melakukan praktik transfer pricingdalam rangka untuk mengakali jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Nurrahmi & Rahayu, 2020).Putri & Mulyani (2020), Nurrahmi & Rahayu (2020),danLutfia & Pratomo (2018)menemukan hasil penelitiannya terkait pengaruh transfer pricingterhadap tax avoidancebahwa variabel independen transfer pricingberpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak(tax avoidance).Hasil penelitian menunjukan bahwa transfer pricingdapat meningkatkan praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan beban pajak global dengan cara memanfaatkan celah (loopholes) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga menimbulkan peluang melakukan penghindaran pajak.
Posted on

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah presentasekepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan institusi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan, atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing(Rahmawati, 2017).Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan secara optimal terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar nilai investasi yang diberikan kepadaperusahaan, manajemen akan lebih hati-hati dalam melakukan suatu kebijakan.Menurut Faisal (2004) kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (>5%) memiliki kemampuanuntuk memonitor kinerja manajemendalam menjalankan operasional perusahaan.Keberadaan kepemilikan institusional dapatmendorong pengoptimalan pengawasanterhadap kinerja manajemen.Pengawasan yang dilakukantergantungpada nilaiinvestasi yang diberikan. Pihak institusional dengan sahamyang lebih besardibandingkan pemiliksaham lainnya, dapat meningkatkanpengawasan terhadap kebijakandan kinerjamanajemen, sehingga manajemen cenderungmenghindari perilaku yangdapatmerugikan para pemiliksaham. Semakin besar kepemilikan institusionalmaka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan untuk mengoptimalkan nilai perusahaansehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal memiliki insentif untuk dapat memonitor sertamempengaruhi pihak manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam suatu
perusahaan(Wahidahwati, 2002).Kepemilikan institusional dapat diukur dengancaramembagijumlah saham yang dimiliki oleh institusi pada perusahaan dengan total saham yang beredar, perhitungan tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya kepemilikan saham institusi di suatu perusahaan, karena besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan(Idzni & Purwanto, 2017).
Posted on

Transfer Pricing

Transfer Pricingmerupakansuatu kebijakanyang diterapkan oleh perusahaan dalammenenentukan harga transfer suatu transaksi baik itu berupa barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi keuanganyang dilakukan perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaituintracompany transfer pricingmerupakan transfer pricingantar divisi dalam satu perusahaan, danintercompany transfer pricingmerupakan transfer pricingantara dua perusahaanyang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinyadapat dilakukan dalam satu negara (domestic transfer pricing), maupun dengan negara yang berbeda (international transfer pricing)(Setiawan, 2014).Menurut Kaplan dan Atkinson (1998)terdapat tiga metode penentuan harga transfer yaitu : 1.Market-based transfer pricingyaitupenentuan harga transferdenganmenggunakan harga pasar. Harga pasar tersebut merupakan harga yang ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran pasar. 2.Cost-based transfer pricingyaitupenentuan harga transfer denganmenggunakan perhitungan biayadalam menghasilkan suatu produk.3.Negotiated transfer pricingyaitu penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi antar pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, informasi tentang harga pasar dan biaya dapat digunakan sebagaibahan pertimbangan dalam negosiasi.Pengertian transfer pricingdapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat pejoratif. Transfer pricingdalam pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan
strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan, transfer pricing dalam pengertian pejoratif diasumsikannyaharga transfer yang dijadikanupaya untuk meminimalisirbeban pajak, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah (Suandy, 2008). Berdasarkan pengertian tersebut, transfer pricingdapat dijadikan upaya praktik penghindaran pajak, yaitu dengan cara menggeserkan laba ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Transfer pricingyang dilakukan oleh perusahaan berkaitan erat mengenai suatu transaksi kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa berdasarkan PSAK 7 menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa merupakanpihak yang dianggap memilikihubungan istimewa apabila terdapat satu pihakmempunyaikemampuanuntuk mengendalikan pihak lainnyaatau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadappihak lain dalamrangkamengambil keputusan keuangan dan operasional.Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan PSAKmerupakan tansaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitudialihkanyasumber daya atau kewajiban kepadapihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa dihiraukannyaapakah suatu harga diperhitungkan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 4hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: a.Wajib Pajakmempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajaklain; hubungan antara Wajib Pajakdengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajakatau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajakatau lebih yang disebutterakhir; b.Wajib Pajakmenguasai Wajib Pajaklainnya atau dua atau lebih Wajib Pajakberada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau c.terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle)dengan menggunakan harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya.Menurut Tampubolon & Farizi (2018) ada beberapa motif atau tujuan perusahaan multinasional untuk go-internationaldengan cara mendirikan perwakilan, anak perusahaan, dan bentuk keberadaan lainnya di luar negeri. Motif tersebut terdiri dari :1.Mencari bahan MentahBarang mentahyang dimiliki oleh perusahaan di suatu negara seringkali terbatas.2.Mencari PasarUntuk mencapai tujuan, perusahaan multinasional cenderung akanmenguasaiatau mencari pasar baru dalammelakukan investasi ke negara lain.3.Strategi BiayaPerusahaan-perusahaan multinasionalmembuatpabrik di luar negeri, seperti negara berkembang dengan memberikan upah dan gaji yang rendah, sehinggameminimalkan biaya produksi. Perusahaan tidak hanyamengurangibiaya produksi,tapiperusahaan multinasional juga melihatsemua rincian biayaguna meminimalisirnya, termasuk biaya pajak.4.Motif lainnyaPerusahaanmelakukan transfer pricinguntuk mendapatkanperkembangan teknologi. Transfer pricingdapat diukur dengancaramembagikanpiutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan total piutang yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Sehingga,berdasarkan presentase hasil perhitungan tersebut dapat diketahui transaksiyang telah dilakukankepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewadalam melakukan praktik transfer pricing.
Posted on

Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Praktik penghindaran pajakmerupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajakagar pajak terhutang dapat diminimalisir. Praktik penghindaran pajak lebih menekankan kepada upaya yang dapat dilakukan namun tidak melanggar ketentuan atau peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuandibentuknyaundang-undang dalam memungut pajak yaitu untuk mendapatkan penghasilannegara daripenerimaan pajak yang besar. Namun, terdapat berbagai celah (loopholes)dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaraan pajak (tax avoidance) sering dilakukanolehWajib Pajak. Praktik penghindaran pajak memang tidak melanggar isi dari undang undang tersebut (The letter of law),tetapi tidak mendukung tujuandari dibentuknyaundang-undang perpajakan tersebut(www.pajak.go.id).Hal ini tentu banyak dimanfaatkan Wajib Pajakkarena merupakan tindakan yang legal, namun disisi lain, pemerintah tidak dapat mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajakkarena pajak terhutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajakcenderung bukan merupakan pajak terhutang yang sesungguhnya, melainkansudah dilakukan upaya meminimalisir pajak terhutangnya. Menurut Thomas (2013) Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:a.Menahan Diri Menahan diri yaitu suatu perilakudari Wajib Pajakyang secara sadartidak melakukan sesuatu yang dapatdikenai pajak.
b.Pindah Lokasi Pemindahandomisilidari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.c.Penghindaran Pajak Secara Yuridis Merupakan suatu perbuatan denganmelakukan berbagai cara agar perbuatanyang dilakukan tidakdikenaipajak, yaitu dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan dalam undang-undang.Berdasarkanteori tersebut terlihat bahwa perencanaan perpajakan perusahaan dengan melakukan praktik penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajakdalam rangka meminimalisir pajak terhutangnya.Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dapat diukur dengan berbagai cara, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dirangkum, berikut adalah proksi yang sering digunakan dalam pengukuran penghindaranpajak, yaitu:1.GAAP ETRSiegfried (1972)menyatakan bahwa GAAP ETR merupakan salah satu cara mengukur tax avoidance. GAAP ETR dihitung dengancaramembagikan beban pajak denganpendapatan sebelum pajak. GAAP ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan.2.Cash Effective Tax Rate (CETR)Minnick & Noga (2010) menyatakan bahwa CETR merupakan pengukuran lainnya dalam memprediksi praktik penghindaran pajak (tax avoidace). CETR dihitung dengan jumlah pajak tunai yang dibayarkan dibagi dengan jumlah total pendapatan sebelum pajak selama periode berjalan yang sama.3.Current ETRSiegfried (1972)menyatakan bahwa Current ETRmerupakan pengukuran tax avoidancedengan cara membangikanpajak kini (current tax) dengan laba sebelum pajak penghasilan (pre-tax income).4.Book Tax Differences(BTD)Hanlon et al.,(2010) menyatakan bahwa BTD adalah pengukuran lainnya dalam tax avoidance yaitu dengan cara mengurangkan laba sebelum pajak dengan laba kena pajak secara fiskal di laporan laba rugi.
Dalam penelitian ini, pengukuran praktik penghindaran pajak (tax avoidance), menggunakan proksiGAAP ETR(Effective Tax Rate), yaitu dengan membagikanbeban pajak penghasilan denganlaba sebelum pajak.Pengukuran menggunakan model GAAP ETR karena dapat menjelaskan adanya praktik penghindaran pajak, semakin tinggi presentaseETR maka penghindaran pajak yang dilakukan rendah, rendahnyapresentaseETR mengindikasikanpenghindaran pajak yang dilakukan tinggi(Siegfried, 1972)
Posted on

Teori Agensi(Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi merupakankontrak antara satu atau beberapa principal denganmenyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Dalam pendelegasian wewenang pemilik (principal) kepada manajer (agent), manajemen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik.Teori agensi mempunyai fokus mengenai hubungan perbedaan kepentingan yaitu antara agen dan principal.Teori ini juga memberikan gambaran pemisahan antara manajemen dan pemegang saham.Pemisahan inibertujuanagar perusahaanlebih efektifdan efisien terhadap pengelolaanya denganmenggunakanagenyang dapatmengelola perusahaannya dengan baik.Namun, hal ini dapat memungkinkannyaagen mementingkankepentingannya dengan dikorbankannyaprincipal, tetapidisisi lain,principalmenginginkantingkatpengembalianyangtinggiterhadapsumberdayayang telah diinvestasikan(Adityamurti & Ghozali, 2017).Perbedaan kepentingan antara principal dan agent dapat mempengaruhi beberapa kebijakan terkait kinerja suatu perusahaan, salah satu kebijakan tersebut yaitu kebijakan perpajakan. Peraturan perpajakan di indonesia mengatur sistem perpajakan, yaitu self assessment systemdimana pemerintah memberikan wewenang kepada Wajib Pajakdalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutanganya sendiri. Sistem pemungutan pajak ini dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajaksebagai pihak agent, untuk melakukan berbagai upaya agar pajak yang dibayarkan dapat diminimalisir. Salah satu upaya yang dilakukan, terkait kebijakan perpajakan yaitu dengan melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance).Sedangkan, pemerintah yang bertindak sebagai principal menginginkan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan kepentingan antara principal dan agent terjadi kepada pemilik modal atau saham. Manajer perusahaan sebagai agent
akan melakukan perilaku oportunistik yaitu perilaku untuk mementingkan kepentingan pribadi. Manajemen akan melakukan berbagai cara dalam hal ini penghindaran pajak agar perusahaan mendapatkan laba yang besar, sehingga manajer akan mendapatkan imbalan ataurewardatas pencapaiannya.Pemilik saham atau investor selaku principalmemangmenginginkan tingkat pengembalianyang tinggi, namun investor jugamenginginkanagarsetiap kebijakan yang dilakukan tidak merugikan atas investasiyang diberikan,hal ini tentu bertentangan ketika manajemenmelakukan penghindaran pajakyang dapat merugikan investor di waktu mendatang.
Posted on

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

 Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori mengenai perilaku taat seseorang terhadap peraturan atau hukum yang berlaku.Menurut Tyler (1990) didapatnya dua perspektif dalam literatur sosiologi terkaitkepatuhan terhadaphukum, yaitu instrumental dan normative.Perspektif instrumental diasumsikannyaseseorang secara keseluruhandidorong karenakepentingan pribadi dan tanggapan terhadap berbagai perubahan yangmemiliki kaitannyadenganperilaku. Perspektif normatif berkaitandengan sesuatu yang dianggapnyasebagaimoral sertaberlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang cenderung dapat mematuhi hukum karena dianggapnyadapat sesuai dan konsisten terhadapnorma-norma internal. Menurut Tahar & Rachman(2014)kepatuhan Wajib Pajakdalam menjalankan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajakkepada Tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat. Sebagai warga negara yang taat akanperaturan atau hukum, kepatuhan Wajib Pajakdalam menjalankan kewajiban perpajakannya diharapakan dapat terus diterapkan sebagai bentuk rasa tanggung jawab.KepatuhanWajib Pajakdidasari atas motivasiatau doronganpribadidiri Wajib Pajak,dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Motivasi dari luar pribadiWajib Pajakyaitu dorongan dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP terus melakukan berbagai upaya agar Wajib Pajakdapat patuh dalam menjalankan kewajibannya.Upaya yang telah dilakukan yaitu agar
Wajib Pajakdapat dengan mudah dalam menghitung,membayar dan melaporkan pajak terhutangnya, seperti melakukan pelayanan berupa e-Filing, e-SPT, e-Faktur, dan e-Bupot.Kemudahan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajakdengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dapat diakses secara real time, kapanpun dan dimanapun.Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor192/PMK.03/2007tentang Wajib Pajakdengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib PajakPatuh adalah Wajib Pajakyang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;b.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;c.Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3(tiga)tahun berturut-turut;d.Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.Teori kepatuhan erat kaitannya dengan sikap patuh suatu perusahaan selaku Wajib Pajak Badan terhadap pemerintah dan pemilik modal. Suatu perusahaan yang didirikan di suatu wilayah negara tertentu diharapkan dapat patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan dan perundang-undangan diterapkan agar perusahaan dapat patuh dalam menjalankan setiap kewajibannya, sehinggatidakmelanggar atau menyimpang. Pemerintah menerapkan peraturan dan perundang-undangan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai yaitu mendapatkan penghasilan yang bersumber dari pajak sebesar-besarnya. Namun, seringkali peraturan ini justru disalahgunakan dengan cara memanfaatkan celah (loopholes) agar pajak yang dibayar dapat diminimalisir yaitu dengan melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance), hal ini tentu bertentangan dengan teori kepatuhan. Pemilik modalatau investorsuatu perusahaan menginginkan agar perusahaan dapat patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan investortidak ingin dirugikan,
sehinggadapat menekan resiko yang terjadi atas investasi yang mereka berikan kepada perusahaan.
Posted on

Ukuran PerusahaaanKeputusan Transfer Pricing

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut dikatakan kecil, jika aset yang dimilikinya adalah sedikit. Perusahaan yangmemiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yangrelatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Kiswanto, 2014).

Posted on

Mekanisme Bonus dan Keputusan Transfer Pricing

Kinerja yang baik yang ingin ditunjukkan direksi terhadap pemilik perusahaan.Jika kinerja para direksi dinilai cukup baik oleh para pemilik perusahaan, maka penghargaan akan diberikan bagi yang sudah menjalankan perusahaan cukup baik. Bonus diberikan dilihat dari kinerja direksi. Mekanisme Bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuanya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba secara keseluruhan. Adanya kebijakan bonus yang sudah tepat, maka pemilik berharap manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak (Mispiyanti, 2015)

Posted on

Pengaruh Tarif Efektif

Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing(X1)Pajak menyebabkan Transfer Pricing. Pembayaran pajak yang tinggi dihindari oleh perusahaan. Laba lebih rendah pada laporan keuangannyadilakukan dalam sistem pelaporannya. Prinsip harga wajar digunakan untuk mengurangi wajib pajak, tetapi transfer pricinglebih banyak digunakkan perusahaan

Posted on

Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Agnes, 2013). Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari jumlahtotal aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, keputusan ketua Bapepam No. Kep 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar rupiah, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang memiliki total aktivanyadi atas seratus milyar rupiah (Kusumawardhani, 2012).Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset, total penjualan, jumlah karyawan dan modal yangdimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan sizeyang lebih besar memiliki penjualan lebih besar (akibatnya pelanggan lebih banyak), modal lebih besar (pemegang sahamnya dan atau kreditor lebih banyak), karyawan lebih banyak (orang yang terlibat lebih banyak) Arfan &Antasari(2008). Perusahaan yang lebih besar juga lebih mungkin memperhatikan kinerja yang lebih baik, karena mereka cenderung sebagai subyek terhadap penelitian publik yang lebih cermat sehingga perlu merespon lebih terbuka terhadap permintaan stakeholders.Alasan ukuran perusahaan dipilih sebagai variable independen karena variabelini yang menjadi sebab atau berubahnya variabel lain (variabel dependen), peneliti
ingin mencari tahu sebab atau pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan transfer pricing.
Posted on

Pengertian Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapian tujuan-tujuan yangditargetkan perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan carayangpaling sering digunakan perusahaan dalam memberikan memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuanya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba secara keseluruhan. Adanya kebijakan bonus yang sudah tepat, maka pemilik berharap manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak (Mispiyanti, 2015).Menurut Suryatiningsih(2009), mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Irpan(2010), juga menyebutkan bahwa mekanismebonus dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan. Prestasi kerja tersebut dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.Mengingat bahwa pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka adalah logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untukmemaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Namun, sebagai akibat dari adanya praktik transfer pricing, maka tidak menutup kemungkinan akan terjaadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Merujuk kepada pendapat Horngren(2008), yang menyebutkanbahwa kompensasi bonusdilihat
berdasarkan timbervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai timperusahaan maka harus bersedia untuk saling membantu. Jadi bonus direksi tidak didasarkan pada laba subunit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba perusahaan secara keseluruhan.Alasan mekanisme dipilih sebagai variabel independen karena variabelini yang menjadi sebab atau berubahnya variabel lain (variabel dependen), peneliti ingin mencari tahu sebab atau pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing.
Posted on

Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang penting bagi negara, karena pajak menjadi salah sumber pembiayaan negara khususnya untuk pelaksanaan pembangunan dan pada dasar pajak digunakan sebagai pembiayaan-pembiayan negara untuk kesejahteraan rakyat. Ada beberapa fungsipajak yaitu sebagai berikut (Nicho, 2015):1.Fungsi Anggaran Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak berperan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Dalam melaksanakan tugas rutin negara serta menjalankan pembangunan, negara memerlukan biaya danbiaya tersebut bisa diperoleh dari pungutan pajak. Dalam pengeluaran rutin negara, biasanya digunakan untuk biaya semisal belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan dan lain lain. Dalam membiayai pembangunan, uang yang digunakan dari tabungan pemerintah, tabungan ini berasal dari seluruh
penerimaan yang diperoleh baik dari pajak dan non pajak dikurangi oleh pengeluaran rutin negara.2.Fungsi Mengatur Pertumbuhan ekonomi bisa diatur melalui kebijakan pajak, dengan menggunakan fungsi mengatur, pajak dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. misalnya kebijakan kebijakan mengenai keringanan pajak atau fasilitas pajak tertentu oleh negara bagi pihak pihak yang dikehendaki dan diperlukan. Semisal, pemberian insentif keringan pajak mengenai industrigalangan kapal, dimana saat ini industri galangan kapal sulit berkembang dan mayoritas berasal dari luar negeri sehingga menimbulkan potensi pertumbuhan ekonomi dibidang kelautan. Untuk itu pemerintah perlu untuk memajukan industri galangan kapal dalam negeri dengan memberikan insentif pajak kepada industri galangan kapal agar bisa dengan cepat melaju dan bersaing dengan galangan kapal di luar negeri.3.Fungsi StabilitasDengan uang yang diperoleh dari pajak, pemerintah mempunyai dana dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga dan tingkat inflasi bisa dikendalikan. Hal ini dapat dijalankan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak serta penggunaan dana pajak secara efektif dan efisien4.Fungsi Redistribusi PendapatanPajak yang diperoleh negara akan dipergunakan untuk kepentingan umum termasuk didalamnya membiayai pembangunan. Hal ini bisa membukalapangan kerja yang ujungnya juga akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.Alasantarif efektifpajakdipilih sebagai variabel independen karena variabel ini yang menjadi sebab atau berubahnya variabel lain (variabel dependen), peneliti ingin mencari tahu sebab atau pengaruhtarif efektifpajak terhadap keputusan transfer pricing.
Posted on

Pengertian Pajak

Pajak adalah prestasi pada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual,maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah(Agoes, 2014 ).Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum(Suandy, 2014).2.1.2.2 Fungsi PajakPajak memegang peranan yang penting bagi negara, karena pajak menjadi salah sumber pembiayaan negara khususnya untuk pelaksanaan pembangunan dan pada dasar pajak digunakan sebagai pembiayaan-pembiayan negara untuk kesejahteraan rakyat. Ada beberapa fungsipajak yaitu sebagai berikut (Nicho, 2015):1.Fungsi Anggaran Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak berperan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Dalam melaksanakan tugas rutin negara serta menjalankan pembangunan, negara memerlukan biaya danbiaya tersebut bisa diperoleh dari pungutan pajak. Dalam pengeluaran rutin negara, biasanya digunakan untuk biaya semisal belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan dan lain lain. Dalam membiayai pembangunan, uang yang digunakan dari tabungan pemerintah, tabungan ini berasal dari seluruh
penerimaan yang diperoleh baik dari pajak dan non pajak dikurangi oleh pengeluaran rutin negara.2.Fungsi Mengatur Pertumbuhan ekonomi bisa diatur melalui kebijakan pajak, dengan menggunakan fungsi mengatur, pajak dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. misalnya kebijakan kebijakan mengenai keringanan pajak atau fasilitas pajak tertentu oleh negara bagi pihak pihak yang dikehendaki dan diperlukan. Semisal, pemberian insentif keringan pajak mengenai industrigalangan kapal, dimana saat ini industri galangan kapal sulit berkembang dan mayoritas berasal dari luar negeri sehingga menimbulkan potensi pertumbuhan ekonomi dibidang kelautan. Untuk itu pemerintah perlu untuk memajukan industri galangan kapal dalam negeri dengan memberikan insentif pajak kepada industri galangan kapal agar bisa dengan cepat melaju dan bersaing dengan galangan kapal di luar negeri.3.Fungsi StabilitasDengan uang yang diperoleh dari pajak, pemerintah mempunyai dana dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga dan tingkat inflasi bisa dikendalikan. Hal ini dapat dijalankan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak serta penggunaan dana pajak secara efektif dan efisien4.Fungsi Redistribusi PendapatanPajak yang diperoleh negara akan dipergunakan untuk kepentingan umum termasuk didalamnya membiayai pembangunan. Hal ini bisa membukalapangan kerja yang ujungnya juga akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.Alasantarif efektifpajakdipilih sebagai variabel independen karena variabel ini yang menjadi sebab atau berubahnya variabel lain (variabel dependen), peneliti ingin mencari tahu sebab atau pengaruhtarif efektifpajak terhadap keputusan transfer pricing.
Posted on

Peraturan Perpajakan Untuk Transfer Pricing

Untuk mengatasi penghindaran pajak maka otorisasi perpajakanmembuat dan menetepkan berbagai peraturan perpajakan terkait transfer pricingyaitu sebagai berikut (Nurhayati,2013):1.Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dan menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewasesuai kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. 2.PER -32/PJ/2011 penerapan prinsip kewajaran dan kewajiban usaha (arm’s length price) menyatakan bahwaharga wajar atau laba wajar adalah harga atau Iaba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding,atau harga atau laba yang ditentukan sebagaiharga atau laba yang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.3.Pasal 18 ayat (1) UU PPh, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan (dept to equity ratio/DER rule).
4.Pasal 18 ayat (2) UU PPh, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan saat diperolehnya deviden oleh WPDN atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.5.Pasal 18 ayat (3a) UU PPh, mengatur tentang kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement/APA) , yaitu kesepakatan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Keuntungan dari kesepakatan ini adalah memberi kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak serta tidak dilakukan koreksi bagi Wajib Pajak yang melakukan kesepakatan. 6.Kewajiban dokumen, pelaporan dan pembukuantransfer pricing(PP 80 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (2) , Pasal 19 PER 43/PJ/2010)7.Perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty), melakukan pertukaran informasi dan melakukan renegosiasi tax treaty.8.Pasal 9 ayat 1 huruf f UU PPh, Pengeluaran dengan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan pada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan tidak boleh dikurangkan daripenghasilan bruto. 9.Pemeriksaan transfer pricing, pedoman khusus pemeriksaan transfer pricing:Surat Edaran Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor : S-153/PJ.04/2010 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/1993.Alasan transfer pricingdipilih sebagai variabel dependen karena Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas) juga sering disebut variabel terikat, variabel respons atau endogen. Variabel inilah yangsebaiknya dikupas secara mendalam pada latar belakang penelitian
Posted on

Metode Penentuan Transfer Pricing

Organization For Economic Co-operation And Development(OECD)menyebutkanbeberapa metode untuk menentukan arm’s lengthyaitu : 1.Comparable uncontrolled price method, pada metode ini penentuan harga transfer berdasarkan pada harga yang digunakan dalam transaksi-transaksi yang sama antara perusahaan-perusahaan independen 2.Resale price methoddalam metode ini dilakukan perbandingan harga dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan perusahaan lain yang tidak memilki hubungan istimewa. 3.Cost plus method, penentuan arm’s lengthdimulai dengan besarnya jumlah cost plusyang dikeluarkan oleh pemasok barang atau jasa dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kemudian jumlah tersebut ditambahkan suatu markup, besarnya cost plusmarkupitu seharusnya sesuai dengan cost plus markup, yang diperoleh pemasok yang sama atas transaksi sejenis yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. 4.Profit split method, metode ini mencari laba yang akan dibagi di antara perusahaan yang ada dalam satu grup dari transaksi antara perusahaan yangmemiliki hubunganistimewa. Kemudian laba tersebut dibagi di antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan pertimbangan ekonomis sehingga pembagian laba terus sama dengan laba yang diperoleh dari transaksi antara perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa.
5.Transactional net margin method, metode ini menetapkan net margindari wajib pajak yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa seharusnya ditetapkan sesuai dengan net marginpajak dalam transaksi yang sama tetapi dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa (Tax andTransfer Pricing, 2008).Berdasarkan pedoman OECD mengenai kebijakan Indonesia terkait praktik transfer pricing dalam penentuan harga wajar, yaitu peraturannya mengacu pada UU PPh Pasal 18, pinalti atas ketetapan transfer pricing ditetapkan 2% sanksi administrasi dari hasil koreksi yang ditemukan pada laporan dokumentasi transfer pricing, dalam hal pengungkapan pengembalian pajak belum diatur (Septarini, 2012)
Posted on

Tujuan Transfer pricing

Ttransfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan (Mangoting, 2000). Dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia.
Transfer pricing can effect overall corporate incame taxes. This is particulary true formultinational corporationsHansen & Mowen (1996), dalam (Mangoting, 2000). Sedangakan menurut OECD Pada dasarnya tujuan utama dari transfer pricing adalah untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan, namun sering jugatransfer pricingdigunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi (Saraswati et.al2014).
Posted on

Pengertian Transfer Pricing

Awalnya transfer pricing dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai suatu kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar divisi di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing sebagai salah satu cara dalam penghindaran pajak (Nurhayati, 2013). Berikut adalah beberapa definisi transfer pricing, Transfer pricing didefenisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying divison) (Mangoting, 2000).Menurut Organizaton for Economic Co-operation and Development (OECD, 2013) mendefinisikan transfer pricingsebagai penentuan harga dalam transaksi antar anggota grup perusahaan multinasional yang dapat menyimpang dari nilai pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya Saraswati, Saifi & Dwiatmanto (2014). Menurut Gunadi, pengamat pajak UI, transferpricing adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah –olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara (Suandy, 2011)

Posted on

Pengertian Transfer Pricing

Awalnya transfer pricing dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai suatu
kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar divisi di
dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masingmasing divisi. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan multinasional
menggunakan transfer pricing sebagai salah satu cara dalam penghindaran pajak
(Nurhayati, 2013). Berikut adalah beberapa definisi transfer pricing, Transfer
pricing didefenisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam
pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling
division) dan biaya divisi pembeli (buying divison) (Mangoting, 2000).
Menurut Organizaton for Economic Co-operation and Development (OECD,
2013) mendefinisikan transfer pricing sebagai penentuan harga dalam transaksi
antar anggota grup perusahaan multinasional yang dapat menyimpang dari nilai
pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya Saraswati, Saifi & Dwiatmanto
(2014). Menurut Gunadi, pengamat pajak UI, transfer pricing adalah suatu
rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba
artifisial, membuat seolah – olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara (Suandy, 2011).

Posted on

Jenis Modal Kerja

Peneliti mengemukakan jenis modal kerja dari pendapat Bambang Riyanto
(2013:61) menyatakan bahwa modal kerja digolongkan sebagai berikut:
1. Modal Kerja Permanen ( Permanent Working Capital)
Modal Kerja Permanen ( Permanent Working Capital) adalah modal kerja yang
harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalani fungsinya atau dengan
kata lain modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran
usaha. Modal kerja permanen dapat dibedakan dalam:
a. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) yaitu jumlah modal kerja
kerja minimun yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kontinuitas
usahanya.
b. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) yaitu modal kerja yang
dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses produksi yang normal.
2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital)
Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai
dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel ini dibedakan menjadi:
a. Modal Kerja Musiman (Season Working Capital)
Modal kerja musiman adalah modal kerja yang menyebabkan perubahan
musim pada perubahan jumlah modal kerja yang disebut dengan modal
kerja musiman.
b. Modal Kerja Siklus (Cyclical Working Capital)
Modal kerja siklus adalah modal kerja fluktuasi konjungtur menyebabkan
perubahan jumlah modal kerja yang disebut dengan modal kerja siklus.
c. Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital)
Modal kerja darurat adalah perubahan modal kerja yang dikarenakan
keadaan darurat yang tidak diketahui misalnya bencana alam, perubahan
modal kerja ini disebut perubahan modal kerja darurat.

Posted on

Konsep Modal Kerja

Perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai
operasinya sehari-hari, misalkan untuk memberikan uang muka pembelian bahan
mentah, membayar upah buruh bagi pegawai dan lain sebagainya. Dimana uang
atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan agar dapat kembali lagi masuk ke
dalam perusahaan dengan waktu cepat, maka dana tersebut akan selalu berputar
setiap periodenya selama hidupnya perusahaan.
Peneliti mengemukakan pendapat dari Bambang Riyanto (2013:57)
berpendapat bahwa ada beberapa konsep modal kerja, diantaranya sebagai berikut:
1. Konsep kuantitatif
Konsep kuantitatif adalah konsep yang mendasarkan pada kuantitas dari dana
yang tertanam dari unsur-unsur aktiva lancar, dimana aktiva ini merupakan
aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula, atau aktiva dimana
dana yang tertanam didalamnya akan dapat bebas lagi dalam kurun waktu yang
pendek. Dengan demikian modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah
keseluruhan dari jumlah aktiva lancar.
2. Konsep kualitatif
Konsep kualitatif adalah konsep modal kerja ini hanya dikaitkan dengan
besarnya jumlah aktiva lancar saja, maka pada konsep ini modal kerja dikaitkan
dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang lancar yang harus dibayar.
Dengan demikian modal kerja menurut konsep kualitatif ini sebagian dari aset
lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai kegiatan operasi
perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu merupakan kelebihan dari
aktiva lancar diatas utang lancarnya.
3. Konsep fungsional
Konsep fungsional adalah konsep modal kerja yang mendasarkan pada fungsi
dari dana yang menghasilkan pendapatan (income). Setiap dana yang dihasilkan
perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan ada
sebagian dana lain yang digunakan selama periode tersebut tetapi tidak
seluruhnya digunakan untuk menghasilkan current income.

Posted on

Fungsi Modal Kerja

Peneliti mengemukakan fungsi modal kerja dari pendapat yang
dikemukakan Munawir (2014:116) menyatakan bahwa fungsi modal kerja terdiri
dari:
1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunya nilai dari
aktiva lancar.
2. Memungkinkan untuk membayar kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya.
3. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan
memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi bahaya atau kesulitan
keuangan yang terjadi.
4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk
melayani konsumen.
5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi yang lebih efisien
karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.
6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih
menguntungkan bagi pelanggan.

Posted on

Modal Kerja

Setiap perusahaan perlu menyediakan modal kerja. Perusahaan yang
bergerak dibidang apapun, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan produksi
akan selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai usaha produksinya dengan
harapan dana yang telah dikeluarkan dapat kembali masuk ke dalam perusahaan
dalam jangka yang relatif pendek. Modal kerja selalu dalam keadaan berputar atau
beroperasi dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan
usaha.
Modal kerja atau working capital merupakan aktiva-aktiva jangka pendek
yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari dimana uang atau
dana yang dikeluarkan itu diharapkan dapat kembali masuk kedalam perusahaan
dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produknya. Uang yang masuk
berasal dari hasil penjualan produk tersebut agar segera dikeluarkan lagi untuk
membiayai kegiatan operasi selanjutnya. Dana tersebut akan terus menerus berputar
setiap periodenya selama perusahaan tersebut beroperasi. Banyak ahli memberikan
definisi tentang modal kerja, diantaranya peneliti mengemukakan pendapat tentang
modal kerja adalah sebagai berikut:
Bambang Riyanto (2013:57) berpendapat bahwa modal kerja adalah
keseluruhan dari jumlah aktiva lancar dalam kaitannya dengan hutang lancar.
Pendapat lain yang dikemukakan Munawir (2014:115) berpendapat bahwa modal
kerja merupakan kelebihan nilai aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh
hutang-hutangnya. Sedangkan Irham Fahmi (2018:100) menyatakan bahwa modal
kerja adalah investasi sebuah perusa

Posted on

Cara-cara pengendalian biaya

Peneliti mengemukakan pendapat dari Mulyadi (2013:417) menyatakan
bahwa cara-cara pengendalian biaya sebagai berikut:
1. Sistem Biaya Taksiran
Biaya taksiran (estimated cost) merupakan salah satu bentuk biaya yang
ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa
dilaksanakan. Sistem biaya taksiran bukan merupakan biaya yang seharusnya
(mengingat cara penentuannya, namun perbandingan antara biaya
sesungguhnya dengan biaya taksiran dapat memberikan petunjuk mengenai
terjadinya pemborosan sehingga dapat dipakai sebagai dasar perbaikan).
2. Sistem Biaya Standar
Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar
merupakan alat yang paling penting dalam menilai pelaksanaan kebijaksanaan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika, biaya standar ditentukan dengan
realistis, hal ini akan merangsang pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya
dengan efektif, karena pelaksanaan telah mengetahui bagaimana pekerjaan
seharusnya dilaksanakan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut
seharusnya dilaksanakan. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada
manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan
tertentu sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya
dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja dan kegiatan
lainnya. Sistem biaya standar menyajikan analisis penyimpangan biaya
sesungguhnya dan biaya standar.

Posted on

Pengertian Biaya

diantaranya Mulyadi (2013:9) menyatakan bahwa biaya adalah pengorbanan
sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau
kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya bisa disebut juga dengan harga
yang telah dipakai atau digunakan untuk memperoleh pendapatan. Keberhasilan
dalam merencanakan dan mengendalikan biaya tergantung pada pemahaman yang
menyeluruh. Pendapat lain yang dikemukakan Siregar dkk (2013:23) meyatakan
bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau
jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang.

Posted on

Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang
digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisienan keputusan
keuangan. Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar,
manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang
benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara
normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan
karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan (pemegang
saham). Peneliti mengemukakan tujuan manajemen keuangan dari pendapat Irham
Fahmi (2018:4) menyatakan bahwa ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan
yaitu terdiri dari :
1. Memaksimumkan nilai perusahaan.
2. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali.
3. Memperkecil resiko perusahaan dimasa sekarang dan yang akan datang

Posted on

Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan melaksanakan segala
aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana,
menggunakan dana dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan.
Sehingga manajemen keuangan tentunya memiliki fungsi utama agar setiap
kegiatan yang dilakukan oleh manajer keuangan tidak menyimpang dari fungsinya
dan dapat terarah. Peneliti mengemukakan fungsi manajemen keuangan dari
pendapat Agus Harjito dan Martono (2012:4) menyatakan bahwa ada tiga fungsi
manajemen keuangan yaitu:
1. Keputusan Investasi (Investment Decision)
Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang akan dikelola
oleh perusahaan. Keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap
besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan pada waktu–waktu
yang akan datang. Rentabilitas investasi merupakan kemampuan perusahaan
memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu investasi.
2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision)
Keputusan pendanaan merupakan keputusan manajemen keuangan dalam
melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana
yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan
investasi serta kegiatan operasional perusahaan.
3. Keputusan Pengelolaan Aset (Assets Management Decision)
Keputusan pengelolaan aset merupakan pengalokasian dana yang digunakan
untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab manajer
keuangan. Aktiva lancar akan didanai dari hutang lancar dan sebagai hutang
jangka panjang. Aktiva yang tidak disusutkan seperti tanah akan dibiayai
dengan modal sendiri dan laba perusahaan atau laba ditahan, sedangkan aset
yang disusutkan seperti bangunan dan mesin serta peralatan yang dapat dibiayai
dengan hutang panjang dan modal sendiri

Posted on

Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan
manajemen berdasarkan fungsinya, masing-masing mengikuti tahapan-tahapan
tertentu dalam pelaksanaannya. Peneliti mengemukakan pendapat yang
dikemukakan George R. Terry yang diterjemahkan oleh Hasibuan (2013:21) ia
menyatakan bahwa fungsi manajemen sebagai berikut :
1. Perencanaan (Planning)
Merupakan fungsi manajemen yang fundamental, karena fungsi ini dijadikan
sebagai dasar bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan meliputi
tindakan pendahuluan mengenai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana hal
tersebut akan dikerjakan agar tujuan yang dikehendaki tercapai. Planning
adalah penetapan tujuan, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem,
anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (Organizing)
Merupakan proses penyusunan kelompok yang terdiri dari beberapa aktivitas
dan personalia menjadi satu kesatuan yang harmonis guna ditunjukan ke arah
pencapaian tujuan.
3. Penggerakan (Actuating)
Merupakan suatu tindakan menggerakan semua anggota kelompok agar mereka
mau berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
4. Pengawasan (Contolling)
Merupakan usaha mencegah terjadinya atau timbulnya penyimpanganpenyimpangan aktivitas yang telah dilakukan dari sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya. Controling adalah proses mengamati berbagai macam pelaksanaan
organisasi untuk menjamin semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Posted on

Pengertian Manajemen

Sebelum mengemukakan beberapa pendapat mengenai apa yang di maksud
dengan Manajemen Keuangan, perlu dijelaskan mengenai arti manajemen itu
sendiri. Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, berarti proses, seni atau ilmu.
Dikatakan proses karena manajemen memiliki beberapa tahapan dalam mencapai
tujuannya yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengawasan. Dikatakan sebagai seni karena manajemen merupakan suatu cara atau
alat bagi seorang manajer dalam mencapai tujuan, dimana penerapan dan
penggunaanya tergantung pada masing-masing manajer yang sebagian besar di
pengaruhi kondisi dan pembawaan manajer itu sendiri.
Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan,
pemotivasian, komunikasian, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dari berbagai sumber
daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa
secara efektif dan efisien. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang
manajemen, diantaranya peneliti mengemukakan pendapat manajemen menurut
para ahli:
Irham Fahmi (2013:2) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu ilmu
yang mempelajari secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan dan
mengelola orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda dengan
tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peneliti juga mengemukakan
pengertian manajemen yang diambil dari pendapat Sedarmayanti (2015:10)
menyatakan bahwa manajemen adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasi,
mengarahkan, mengawasi kegiatan sumber daya atau karyawan dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi

Posted on

Pengaruh Volume Penjualan Terhadap Profitabilitas

Menurut Arif, Hidayat & Z.A (2015) penjualan merupakan
komponen utama bagi penghasilan perusahaan. Perusahaan akan selalu
berupaya meningkatkan penjualan produknya untuk memperoleh
keuntungan yang semakin besar yang dinginkan oleh perusahaan sehingga
dapat menyebabkan profitabilitas perusahaan menjadi naik.
Menurut Hariyanti (2008) dalam penelitiaanya menunjukkan bahwa
modal kerja dan volume penjualan berpengaruh secara simultan terhadap
profitabilitas,variabel volume penjualan secara parsial berpengaruh
signifikan dan dominan terhadap kemampulabaan atau profitabilitas.
Menurut (Sensualisme, 2016) dalam penelitiannya menunjukan bahwa
modal kerja dan volume penjualan berpengaruh secara simultan terhadap
laba bersih.

Posted on

Pengaruh Modal Kerja terhadap Profitabilitas

Kasmir (2010) mendefinisikan bahwa perputaran modal kerja
merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai
keefektifan dari modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya
bahwa seberapa banyak modal kerja perusahaan berputar selama satu
periode tertentu. Semakin tinggi perputaran modal kerja suatu perusahaan
dalam menghasilkan penjualan berarti modal kerja yang disediakan oleh
perusahaan telah efisien dalam mencukupi kebutuhan operasional seharihari. Dengan tingginya perputaran modal kerja kerja tersebut membuat
keuntungan yang diperoleh perusahaan tinggi menyebabkan profitabilitas
perusahaan naik.

Posted on

Fungsi Dan tujuan Penjualan

Fungsi penjualan meliputi aktivitas-aktivitas yang dilakukan
oleh penjual untuk merealisasikan penjualan seperti :
1. Menciptakan permintaan.
2. Mencari Pembeli
3. Memberikan syarat-syarat penjualan.
4. Memindahkan hak milik

Posted on

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penjualan

Dalam praktek, kegiatan penjualan ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu :
1. Kondisi dan Kemampuan Pasar
Disini penjual harus dapat meyakinkan pembeli agar berhasil
mencapai sasaran penjualan yang diharapkan untuk maksud tertentu,
penjualan harus memahami beberapa masalah penting yang sangat
berkaitan yaitu :
a. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan
b. Harga Pokok
c. Syarat Penjualan seperti pembayaran, perantaraan garansi dan
sebagainya
2. Kondisi Pasar
Hal yang harus diperhatikan pada kondisi pasar antara lain :
a. Jenis pasarnya, apakah para konsumen, apsar industri, pasar
pemerintah atau pasar internasional.
b. Kelompok pembeli dan segmen pasar.
c. Daya beli.
d. Frekuensi pembelinya.
e. Keinginan dan kebutuhan
3. Modal
Apakah modal kerja perusahaan mampu untuk mencapai target
penjualan yang dianggarkan seperti untuk:
a. Kemampuan untuk membiayai penelitian pasar yang dilakukan.
b. Kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target
penjualan.
c. Kemampuan membeli bahan mentah untuk dapat memenuhi
target penjualan.
4. Kondisi Organisasi Perusahaan
Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ditangani oleh
bagian penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil, dimana
amsalah penjualanditangani oleh orang yang juga melakukan
fungsi-fungsi lain

Posted on

Jenis dan Bentuk Penjualan

Terdapat beberapa jenis penjualan yang biasa dikenal dalam
masyarakat diantaranya adalah :
1. Trade Sellng
Penjualan yang terjadi bilamana produsen dan pedagang
besar memperhasilkan pengecer untuk berusaha memperbaiki
distribusi produk mereka. Hal ini melibatkan kegiatan promosi
perdagangan, persediaan dan produk yang baru, jadi titik beratnya
adalah para penjual melalui penyalur bukan pada penjualan ke
pembeli akhir
2. Missionary selling.
Penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong
pembeli untuk membeli barang dari penyalur perusahanan.
3. Technical Selling
Berusaha meningkatkan penjualan dan pemberi saran dan
nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasa.
4. New Bussines Selling
Berusaha membuka transaksi baru dengan membuat calon
pembeli menjadi pembeli seperti halnya yang dilakukan perusahaan
asuransi.
5. Responsive selling
Setiap tenaga penjual diharapkan dapat memberikan reaksi
terhadap permintaan pembeli melalui Roote driving and Retaining,
jenis penjualan ini tidak akan menciptakan penjualan yang besar,
namun akan terjalin hubungan pelanggan yang baik yang menjurus
pada pembelian ulang

Posted on

Volume Penjualan

Volume penjualan merupakan jumlah total yang dihasilkan
dari kegiatan penjualan brarang atau jasa.
Pengertian volume penjualan (Sumayah, 2011) yaitu :
“Volume penjualan adalah total penjualan yang didapat dari
komoditas yang diperdagangkan dalam suatu masa tertentu”.

Posted on

Pengertian Penjualan

Menurut Mulyadi (2008), yaitu “penjualan merupakan
kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau
jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksitransaksi tersebut dan penjualan dapart diartikan sebgaai pengalihan
atau pemindahan hak kepemilikan atas brang atau jasa dari pihak
penjual ke pembeli.
Menurut Narafin (2006) dalam (Sumayah, 2011) bahwa :
“Penjualan adalah proses menjual, padahal yang dimaksud
penjualan dalam laporan laba-rugi adalah ahsil menjual atau hasil
penjualan (sales) atau jualan”.

Posted on

Komponen Modal Kerja

1. Kas (Cash)
Merupakan bentuk aktiva yang paling likuid, yang bisa
dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial
perusahaan. Karena sifatnya yang likuid, maka kas dapat
memeberikan keuntungan yang paling rendah. Masalah dalam
pengelolaan kas adalah menyediakan kas yang memadai, tidak
terlalu banyak tetapi tidak terlalu sedikit. (Suad & Pudjiastuti, 2012)
2. Piutang (Receivable)
Merupakan suatu bentuk investasi yang cukup besar dalam
sebagaian besar perusahaan, dengan adanya manajemen piutang
yang lebih baik akan dapat memberikan keuntungan dan
penghematan yang cukup besar bagi perusahaan (Syamsudin, 2007)
dalam jurnal (Nawalani, 2014).
3. Persediaan (Inventory)
Merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar
untuk sebagian besar perusahaan industri. Persediaan diperlukan
untuk dapat melakukan proses produksi, penjualan secara lancar,
persediaan bahan mentah dan barang dalam proses diperlukan untuk
menjamin kelancaran proses produksi, sedangkan barang jadi harus
selalu tersedia sebagai “buffer stock” agar memungkinkan
perusahaan memenuhi permintaan yang timbul (Syamsudin, 2007)
dalam jurnal (Nawalani, 2014).