konsultasi tesis yogyakarta

June 14, 2023

Penghindaran Pajak

Menurut Suandy (2006:7) menjelaskan Penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum atas

urusan wajib pajak, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Misalnya digunakan untuk menggambarkan penghindaran pajak yang dicapai oleh kepentingan pribadi atau bisnis untuk mengambil keuntungan dari celah, ambiguitas, anomali atau kekurangan lain dari hukum pajak. Menurut Lim (2011) menjelaskan penghindaran pajak sebagai penghematanpajak yang timbul dari metode pengurangan pajak umum yang mana terkadang legalitas untuk meminimalkan kewajiban pajak masih dipertanyakan. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum, sedangkan penggelapanpajak adalah melakukan tindakan ilegal untuk menghindari dari membayar pajak menurut Aumeerun et al (2016). Annuar et al (2014) menjelaskan bahwa manfaat yang paling jelas dari tindakan penghindaran pajak ialah penghematan kas dari pajak yang dihindarkan.Penghematan kas mengarah pada peningkatan arus kas perusahaan yang mana perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat dihematnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dengan bertambahnya dividen. Begitu puladengan manajer merasakan pula manfaatnya dengan diberikannya kompensasi atas manajemen pajak efektif. Akan tetapi, terdapat dampak buruk yang menyertai aktivitas penghindaran pajak. Dari penjelasan mengenai penghindaran pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tax avoidancemerupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan

cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dan Dapat disimpulkan juga bahwa aktivitas penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarnya dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam hukum perpajakan, sehingga tetap dalam koridor hukum.

June 14, 2023

Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori pensinyalan (signaling theory) mengasumsikan bahwa terdapat asimetri informasi antara manajer dengan investor atau calon investor. Manajer dipandang memiliki informasi tentang perusahaan yang

tidak dimilki oleh investor maupun calon investor. Teori pensinyalan menjelaskan alasan pentingnya perusahaan menyajikan informasi kepada publikmenurut Wolk et al (2006). Informasi tersebut bisa berupa laporan keuangan, informasi kebijakan perusahaan maupun informasi lain yang diungkapkan secara sukarela oleh manajemen perusahaan. Dalam proses IPO, seringkali perusahaan melakukan manajemen laba dan menggunakan jasa pihak ketiga yang berkualitas tinggi, seperti auditor. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sinyal kepada investor dan calon investor untuk mengurangi adanya masalah asimetri informasi, sehingga kemudian investor atau calon investor percaya bahwa perusahaan memilki kualitas yang tinggi.10 Kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Kualitas informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibanding pihak eksternal perusahaan. Informasi yang berupa pemberian peringkat obligasi perusahaan yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan tertentu dan menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang dimiliki menurut Maria Immaculatta (2006)

June 14, 2023

Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut penelitian (Desai & Dharmapala, 2006) menjelaskan bahwa Hubungan agensi merupakan kontrak yang mana pemilik melibatkan orang lain sebagai agen untuk melakukan tindakan pelayanan atas nama mereka melalui pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam (Jensen & Meckling, 1976), sehingga manager memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jika kedua belah pihak bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya masing-masing, ada alasan untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan pemilik dalam (Jensen & Meckling, 1976). Brealey et al (2007:10) menyatakan, pemegang saham memiliki perseroan, tapi mereka biasanya tidak mengelolanya. Sebaliknya mereka memilih dewan direksi, yang kemudian menunjuk para manajer puncak dan memantau kinerja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pemegang saham, sehingga dapat menimbulkan masalah agensi. Masalah

agensi akanmenimbulkan biaya agensi, yaitu penurunan kesejahteraan yang dinilai secara nominal yang dialami oleh pemilik karena adanya perbedaan dari kepentingan pemegang saham dan agen menurut Godfrey et al (2010). Menurut penelitian Yorke et al (2016) dalam (Jensen & Meckling, 1976) membagi biya agensi menjadi tiga, yaitu Biaya pemantauan (Monitoring Costs), Bonding Cost, dan Residual Loss. Monitoring costmerupakan biaya pemantauan perilaku agen. Bonding costmerupakan biaya ikatan kepentingan agen untuk para pemilik yang mana biaya ikatan juga ditanggung oleh agen. Residual Loss(kerugian residual) merupakan efek kekayaan dari kenyataan bahwa, bahkan dengan pengeluaran pemantauan dan ikatan, tindakan yang diambil oleh agen kadang-kadang akan berbeda dari perilaku yang akan memaksimalkan kepentingan pemilik. Manajer menggunakan teknik penghindaran untuk mengelola pendapatan.Menurut Fahmi (2014:19-20), agency theory(teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (owner) sebagai prinsipal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan “nexus of contract”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (owner). Dampak dari melakukan tindakan penghindaran pajak ialah berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini menimbulkan

meningkatnya laba perusahaan, sehingga manajer dapat memperoleh insentif yang lebih tinggi. Masalah keagenan timbul sehubungan dengan penghindaran pajak jika pemegang saham dan manajer mengevaluasi biaya dan manfaat penghindaranpajak secara berbeda menurut (Desai & Dharmapala, 2006). Contoh dari biaya pemantauan adalah biaya audit. Peran audit adalah untuk mengurangi asimetri informasi pada angka akuntansi dan untuk meminimalkan kerugian residual yang dihasilkan dari kesempatan manajer dalam pelaporan keuangan menurut (Adeyemi & Fagbemi, 2010). Hal ini menjelaskan bahwa asimetri informasi yang dapat menimbulkan masalah agensi dapat dikurangkan dengan adanya biaya monitoring, misalnya dengan mengeluarkan biaya untuk melakukan audit. Potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir oleh kesejajaran mekanisme pemangku kepentingan eksternal dan internal yang dikenal sebagai corporate governance, yaitu mekanisme yang mengontrol sebuah perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif dalam memenuhi kedua kepentingan pemangku kepentingan eksternal dan internal menurut (Mulyadi & Anwar, 2015). Fungsional struktur tata kelola adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham, transparansi, dan mengurangi konflik keagenan menurut Okiro et al (2015).

June 14, 2023

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan resiko investasi yang dilakukan (Pujiningsih, 2011).

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Rachmawati,dkk, 2007). Transaksi transfer pricingmerupakan salah satu upaya manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Transfer pricingdilakukan antar pihak yang berelasi atau yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Wijaya,dkk (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi (related party transaction). Dengan demikian dapat dimungkinkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing(Kisari, 2016). Oleh karena itu, semakin besarnya ukuran perusahaan maka perusahaantersebut tidak terdorong melakukan transfer pricingkarena dengan melakukan pengelolaan laba dapat menurunkan nama baik perusahaan itu sendiri.

June 14, 2023

Pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing

Pemberian bonus oleh perusahaan salah satu cara mendorong kinerja karyawan agar lebih baik pada suatu perusahaan. Pemberian bonus dapat dikatakan rewardyang diberikan perusahaan karyawannya yang memiliki kinerja yang baik dalam suatu periode. Menurut Suryatiningsih (2009) dalam Hartati dkk (2014) menyatakan bahwa“skema bonus direksi adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba.”Mekanisme bonus didalam strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi ditujukkan untuk direksi atau manajemen sebagai penghargaan dilihat dari laba perusahaan. Transfer Pricingmengakibatkan kerugian pada salah satu divisi atau subunit

(Rochmadina, 2014). Berdasarkan penelitian dari Mispiyanti (2017)menemukan bahwa“mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing.”Apabila melihat dari adanya bonus, perusahaan akan memberikannya sesuai dengan laba yang diperoleh suatu perusahaan. Dengan adanya pemberian bonus dari perusahaan akan memotivasi direksi melakukan transfer pricingagar memperoleh bonus tersebut. Kemudian Lo, dkk (2010) dalam Mispiyanti (2017)menemukan“terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi transfer pricinguntuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba.”Oleh karena itu, adanya bonus yang diberikan dari perusahaan kepada manajemen akan mendorong terjadinya transfer pricingoleh manajemen.

June 14, 2023

Pengaruh pajak terhadap keputusan transfer pricing

.Menurut Hartati dkk (2014) menyatakan bahwa“pajak adalah iuran wajib (dapat dipaksakan) yang dibayar berdasarkan undang-undang, tidak mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.”Adanya kewajiban pembayaran pembayaran pajak yang tinggi perusahaan terdorong melakukan penghindaran pajak dengan menurunkan laba perusahaan. Perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa antar perusahaan dapat melakukan transfer pricingdengan tujuan untuk menurunkan laba perusahaan.Hasil penelitian yang dilakukan Klassen dkk (2012)menemukan“terjadi pergeseran pendapatan oleh perusahaan multinasional sebagai respon terhadap tingkat perubahan pajak di Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Perusahaan multinasional menggeser pendapatan dari Kanada ke AS, sedangkan penurunan tarif pajak di Eropa menggeser pendapatan dari AS ke Eropa.”Selanjutnya pada penelitian Hartati dkk (2014)menemukan bahwa“perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Hasil penelitian dari Kiswanto, et al

(2014)menemukan bahwa“pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing.”Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricingdengan harapan dapat menekan beban tersebut. Selanjutnya Hartati dkk (2014)menemukan bahwa“pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.”Oleh karena itu, tingginya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan multinasional maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu transfer pricing.

June 14, 2023

Pengaruh tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing

Tunnelingmerupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Adanya kepentingan pemegang saham tentunya tidak akan lepas

dari teori agensi. Konflik keagenan yang ada di Indonesia merupakan konflik yang muncul antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas.Hasil dari penelitian Mispiyanti (2017)menunjukkan bahwa“tunneling incentiveberpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricingpada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010–2013.”Hartati dkk (2014)menemukan“tunneling incentiveberpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.Kondisi kepemilikan saham khususnya perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi, sehingga pemegang saham mayoritas memiliki kecenderungan untuk melakukan tunneling.”Pernyataan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian dari Marfuah dan Azizah (2014)yaitu“tunneling incentivetentang pengaruh positif terhadap keputusan transfer pricingperusahaan.”Selanjutnya, Mispiyanti (2017)menemukan jika“variabel tunneling incentiveberpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricingperusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 sampaidengan tahun 2013.”“Pemegang saham mayoritas dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan dengan memindahkan kekayaan perusahaan kepada dirinya melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Pemindahan kekayaan dilakukan dengan cara penjualan aset,kontrak harga transfer, pemberian pinjaman, kompensasi eksekutif yang berlebih.”Oleh karena itu, semakin tinggi kepemilikan saham oleh pemegang saham mayoritas yang terdorong

melakukan tunneling maka transfer pricingjuga akan meningkat.

June 14, 2023

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat menggambarkan kondisi dari perusahaan tersebut. Apabila total aset yang dimiliki besar menunjukan bahwa ukuran perusahaan besar dan begitupun sebaliknya apabila total aset yang dimiliki kecil menunjukan bahwa ukuran perusahaan kecil (Sulistiono, 2010). Total aset yang dimiliki oleh perusahaan dianggap telah melalui tahap dimana perusahaan lebih stabil dikarenakan bertambahnya arus kas atas adanya arus laba yang akan membuat perusahaan lebih stabil dalam jangka waktu yang relatif lama jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil.Ukuran perusahaan dalam penelitian ini akan diukur dengan total aset karena apabila dibandingkan dengan penjualan maka nilai aset lebih stabil (Sudarmaji dan Sularto, 2007). Dalam Sulistiono dijelaskan bahwa perusahaan yang menguasai semua sumber daya atas transaksi yang pernah terjadi di masa lalu dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat memberikan manfaat secara ekonomi untuk perusahaan.

June 14, 2023

Mekanisme Bonus

MenurutSuryatiningsih (2008)mengemukakan pendapat bahwa“mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnyajumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik.”“Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi yang tujuannya untuk memberikan penghargaan manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Karena sebagai akibat dari adanya praktik transfer pricingmaka tidak menutup kemungkinan akan terjaadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit”(Hartati dkk, 2014). Menurut Horngren (2008) menyatakan bahwa“ kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim perusahaan maka harus bersedia untuk saling membantu. Adanya bonus pada suatu perusahaan akan menciptakan suasana dalam berkerja semakin kondusif dan mendorong perusahaan mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Sehingga manajemen akan terdorong meningkatkan kinerja disuatu perusahaan tersebut.

June 14, 2023

Pajak

Pengertian mengenai pajak telah dijelaskan pada UU Perpajakan yaitu UU No. 36 Tahun 2008, menyebutkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang dimiliki wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna kepentingan negara, kemakmuran rakyat dan wajib pajak tidak mengharapkan imbalan secara langsung.Hartati, W(2014)menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib (dapat dipaksakan) yang dibayar berdasarkan undang-undang, tidak mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga pajak mempunyai peranan penting dan di Indonesia pajak merupakan pendapatan utama bagi negara. Pendapatan yang berasal dari pajak akan dialokasikan untuk membiayai APBN. Pada saat ini 70% dari APBN berasal dari pendapatan dari sektor pajak.Berdasarkan hal tersebut Mardiasmo (2011) menggolongkan fungsi pajak menjadi 2, yaitu :1.Fungsi budgetairatau sebagai sumber keuangan negara dan sumber dana bagi pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran negara. Contoh: adanya pengenaan pajak dalam APBN yang merupakan penerimaan dalam negara.

2.Fungsi regulerend(mengatur), yaitu menjadikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras; (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

June 14, 2023

Tunneling Incentive

Tunnelingmerupakan aktivitas pengalihan aset dan laba keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan tersebut”(Johnson, dkk 2000). Selanjutnya Brundy dan Siswantaya (2014)menjelaskan bahwa“tunnelingdapat muncul dalam 2 bentuk. Kemudian, Tunnelingmerupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Mutamimah,

2009). Pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumberdaya dari perusahaan ke dirinya melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transkasi tersebut dapat dilakukan melalui penjualan aset, kontrak harga transfer, kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Kedua, pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali.”Menurut Dionysia(2013)menyatakan bahwa“tunnelingdapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, mempertahankan posisi/jabatan pekerjaannya meskipunmereka sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer (pihak terafiliasi).”Menurut“Atasanov (2014), Dionysia(2013)menjelaskan bahwa tunnelingdapat dibagi berdasarkan sumber daya yang ditunnel yaitu:a. Cash flow tunneling, adalah transaksi yang mengalihkan kas dan aset lancar dari perusahaan kepada pemegang saham pengendali.b. Asset tunneling, yaitu transfer aset berwujud/tidak berwujud dari perusahaan publik kepada pemegang saham pengendali, atau sebaliknya.

c. Equity tunneling, adalah peningkatan kepemilikan pemegang saham pengendali pada perusahaan dengan mengorbankanpemegang saham non pengendali

June 14, 2023

Transfer Pricing

Menurut Hartati (2014)menyatakan“harga transfer atau transfer pricingdalam bahasa Inggris berasal dari kata transfer pricesering diartikan sebagai nilai yang melekat pada pengalihan barang dan jasa yang terjadi pada suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa.”Transfer pricingmerupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara”(Astuti dan Aryani, 2016). Perusahaan yang melakukan transfer pricingakan melakukan penjualan dengan harga yang tidak sesuai dengan implikasi perpajakan. Adanya kegiatan tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan pemindahan penghasilan yang akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan suatu perusahaan. Oleh karena itu, laba perusahaan apabila menggunakan transfer pricingakan lebih besar dibanding dengan tidak menggunakan transfer pricing.Menurut Hartati dkk (2014)bahwa”Transfer pricingadalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.”Pada setiap divisi suatu perusahaan dapat melakukan praktik transfer pricing dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan PSAK No. 7 Tahun 2010 yang berbunyi“pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk

mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan.”Praktik“transfer pricingdi Indonesia dilegalkan dan peraturan yang mengaturnya tertuang dalam pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan transfer pricing tersebut mencakup beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak arm’s length. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) yaitu hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 20% (dua puluh persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 20% (dua puluh persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha

June 14, 2023

Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan (Agency Theory) sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang principalyang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (agent) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Prinsip utama teori ini adalah pernyataan adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu pemilik (pemegang saham),kreditor, serta investor dengan pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajemen perusahaan, dalam bentuk kontrak kerja sama. Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa masalah antara principaldan agenttimbul karena adanya informasi yang asimetris (information asymetry). Informasi yang asimetris adalah keadaan dimana informasi yang diberikan kepada principalberbeda dengan yang diberikan kepada agen untuk melakukan tindakan yang oportunistik. Tindakan yang oportunistik (opportunistic behaviour) adalah tindakan yang tujuannya mementingkan kepentingan diri sendiri. Hal tersebut dikarenakan manajemen perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor dan kreditor lainnya.

June 14, 2023

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing

Menurut Refgia (2017), mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapain tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus digunakan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer, dimana mekanisme bonus tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya terhadap perusahaan. Pemilik perusahaan menilai kinerja direksi atau manajer dengan melihat laba perusahaan secara menyeluruh, semakin tinggi laba perusahaan secara keseluruhan yang dicapai, maka semakin tinggi apresiasi yang diberikan oleh pemilik kepada direksi. Oleh sebab itu, praktek

Transfer Pricing dipilih oleh direksi untuk memaksimalkan laba perusahaan.Menurut Hartati, dkk (2015) dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa pemilik perusahaan akan mempertimbangkan pencapaian laba perusahaan yang dicapai secara keseluruhan untuk melakukan penilaian atas prestasi kerja direksinya sehingga para direksi akan berusaha semaksimal mungkin menaikkan laba perusahaan secara keseluruhan dengan cara melakukan praktik Transfer Pricing.Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dkk(2017), Refgia (2017) dan Mispiyanti (2015) menunjukkan bahwamekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Namun penelitian yang dilakukan oleh Winda Hartati dkk (2015) dan Zerni Melmusi (2016) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut terdapat inconsistency mekanisme bonus terhadap transfer pricing sehingga perlu diuji kembali.

June 14, 2023

Pengaruh Kepemilikan AsingTerhadap Transfer Pricing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing Refgia (2017). Di Indonesia struktur kepemilikan sahamnya cenderung terkonsentrasi sehingga menimbulkan adanya pemegang saham pengendali dan non pengendali. Dalam struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi biasanya cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Semakin tinggi hak kendali yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan. Keputusan tersebut tentunya dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham pengendali dan kemungkinan merugikan pemegang saham non pengendali. Hal ini menyebabkan pemegang saham non pengendali tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam

mengendalikan perusahaan, sehingga pemegang saham pengendali dapat memiliki kendali dalam menentukan keputusan di dalam perusahaan yang dapat menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing.Pengaruh kepemilikan asing terhadap transfer pricingdidukung dalam penelitian Indrasti (2016), Refgia (2017) dan Kusumasari, dkk (2018) yang menunjukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing

June 14, 2023

Pengaruh Pajak terhadap Penerapan Transfer PricingSalah

Salah satu alasan perusahaan melakukan transfer pricing adalah pajak. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricingdengan harapan dapat menekan beban tersebut. Perusahaan seharusnya menggunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi kewajiban pajak. Dalam penelitian Saraswati & Sujana (2017)mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricingdengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Pengaruh pajak terhadaptransfer pricing didukung juga oleh penelitian Tiwa dkk(2017), Refgia (2017), Saraswati& Sujana(2017) dan Anita Wahyu Indrasti (2016).

June 14, 2023

Transfer Pricing

Pengertian Transfer PricingTerdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan mengenai istilah transfer pricing, yaitu sebagai berikut :Menurut Organization for Economic Co–operation and Development (OECD), transfer pricing didefinisikansebagai:

“Harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota group dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi groupnya.”Menurut (Suandy 2016, 77) pengertian harga transfer dapat di bedakan menjadi dua, yaitu pengertian bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan, pengertian peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, yang mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut : (a) Perusahaan melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries); (b) perusahaan asosiasi (associated company); (c) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara diperusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan memengaruhi atau dipengaruhi orang tersebut

dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor); (d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; (e) perusahaan, di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau; (d) setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, ini mencakup perusahaan–perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan–perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. (Pohan 2017, 465)b.Penetapan Harga TransferPeraturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricingtermuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (transfer pricing) yang dapat dilakukan, yaitu:

a.Perbandingan Harga (Comparable Uncontrolled Price/CUP).Metode penentuan harga transfer ini dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.b.Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM). Metode Penentuan Harga Transfer ini dilakukan dengan membandingkan harga suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar.c.Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method/CPM).Metode penentuan harga transfer ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.d.Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM).

Metode penentuan harga transfer ini berbasis laba transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan Metode Kontribusi (Contribution Profit Split Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method).e.Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM).Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

June 14, 2023

Teori Akuntansi Positif

Menurut (Nugraha 2016) mengatakan bahwa : “Teori Akuntansi Positif dapat menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu”. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu: (1) hipotesis program bonus (the bonus plan hypotesis), (2) hipotesis perjanjian hutang (the debt covenant hypotesis), dan (3)

hipotesis biaya politik (the political cost hypotesis).Hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut:1)Hipotesis Rencana Bonus (the bonus plan hypotesis)Hipotesis ini menjelaskan bahwa para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Para manajer menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut. Tentu saja, sesuai dengan karakter dari proses akrual, hal ini akan cenderung menyebabkan penurunan pada laba dan bonus-bonus yang dilaporkan pada masa yang akan datang, dengan taktor-faktor lain tetap sama. Namun nilai masa kini (present value) dari kegunaan manajer dari lini bonus masa depan yang dimilikinya akan meningkat dengan memberikan perubahan menuju masa kini. Dapat disimpulkan manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat

meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih.2)Hipotesis Kontrak Hutang (the debt covenant hypotesis)Hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan/mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman. Prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah, atau paling tidak menunda, pelanggaran semacam itu, perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa

kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah berada dalam lalai/cacat, lebih cenderung untuk melakukan hal ini.3)Hipotesis biaya politik (the political cost hypotesis)Hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaanbesar juga memiliki kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar. Perusahaan-perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik pada poin-poin waktu tertentu. Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada menurunnya profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa mempengaruhi proses politik untuk bisa melindungi impor secara keseluruhan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengadopsi kebijakan akuntansi income decreasing(pendapatan menurun) dalam rangka meyakinkan pemerintah bahwa profit sedang turun.

June 14, 2023

Teori Keagenan

Menurut (Nugraha 2016) mengatakan bahwa : “Hubungan keagenan (agency relationship) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal”.Di dalam teori keagenan yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham/pemilik. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agen sebagai pengelola berkewajiban mengelola perusahaan sebagaimana dipercayakan principal untuk meningkatkan kemakmuran principal. Sebagai imbalannya agen akan memperoleh gaji, bonus dan berbagai kompensasi lainnya. Konflik antar kelompok atau agency conflictmerupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Masalah keagenan muncul dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan manajer selaku agent yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (principal).

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu:1)Moral HazardHal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.2)Penahanan Laba (Retained Retention)Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.3)Horison WaktuKonflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4)Penghindaran Risiko ManajerialMasalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan.Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak prinsipal (pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai.

June 14, 2023

Pengaruh Mekanisme BonusTerhadap Keputusan Transfer Pricing

Menurut Suryatiningsih, dkk. (2009), mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik.Perusahaan biasanya menggunakan bonusuntuk meningkatkan kinerja karyawan, sehinggalaba yang dihasilkan setiap tahunnya menjadi semakin tinggi. Sebagian perusahaan menggunakan mekanisme bonusdan beberapa perusahaan tidak menerapkan praktik ini. Manajer perusahaan pada dasarnya menginginkan bonus yang besar dari perusahaan,salah satu caranya dengan mengubah laba yang dilaporkan. Menurut Watts dan Zimmerman (1990)dalamthebonus plan hypothesis, para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada laba bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan laba bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut yaitu dengan cara transfer pricing. Hal ini didukung olehHartati, dkk.(2015) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya sehingga para direksi akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan

secara keseluruhan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan praktiktransfer pricing.

June 14, 2023

Pengaruh Exchange Rate

Terhadap Keputusan Transfer PricingExchange ratememiliki dua efek akuntansi, yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan dan/atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar (exchange rate) mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui transfer pricinguntuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Chan, et al.,2002).Seperti dalam penelitian Chan, et al.(2002)menemukanbahwa individumengurangi risiko nilai tukar foreigncurrencydengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui transfer pricinguntuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.

June 14, 2023

Pengaruh Tunneling Incentive

Terhadap Keputusan Transfer PricingTunneling incentiveatau insentif terowongan merupakanterowongan atau jalan bawah tanah, yaitusuatu pihak (controlling shareholder) akan mencari jalan untuk menyalurkan “sesuatu manfaat” tanpa diketahui atau disadari oleh pihak lain (minority shareholders). Oleh sebab itu, istilah tunneling dipakai dalam konteks pengambilan manfaat atau keuntungan dari perusahaan oleh controlling shareholder, yang merugikan kepentingan minority shareholders, biasanya terjadi pada perusahaan terbuka/publik(Claessens et al., 2002).Yuniasih,dkk.(2012) juga menemukan bahwa tunneling incentiveberpengaruh positif pada keputusan perusahaan utuk melakukan transfer pricing. Hal ini dikarenakan transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya.

June 14, 2023

Pengaruh Tax MinimizationTerhadap Keputusan Transfer Pricing

Salah satu alasan perusahaan melakukan transfer pricingadalah pajak. Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya,salah satu cara yang dipraktikkan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah transfer pricing. Perusahaan seharusnya mengunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan transfer pricing. Gusnardi (2009), menyebutkan bahwa perusahaan multinasional melakukan transfer pricinguntuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan secara gobal.

June 14, 2023

Transfer Pricing

Harga transfer dalam bahasa Inggris berasal dari kata transfer price, yang sering diartikan sebagai nilai yang melekat pada pengalihan barang dan jasa dalam suatu transaksi antar pihak hubungan istimewa. Menurut Horngren (2008: 375), yang dimaksud dengan transfer pricingadalah harga yang dibebankan satu subunit untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain dalam organisasi yang sama. Dalam konteks praktik penghindaran pajak maka modus transfer pricingyakni dengan merekayasa pembebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan

beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan (Rahayu, 2010). Transfer pricingdapat terjadi dalam satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa.Jadi, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudtransfer pricingadalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama, atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi transfer pricingdapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri.

June 14, 2023

Afiliasi

Afiliasi adalah bentuk suatu hubungan antara dua atau lebih perseroan yang didasarkan pada kepemilikan saham. Perseroan yang menguasai mayoritas saham voting berhak melakukan kontrol terhadap perseroan lainnya dan dikenal dengan

sebutan perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang dikontrol atau yang memiliki sebagian kecil saham voting disebut dengan perusahaan anak (Judisseno, 2005;185). Pengertian mengenai hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.7) adalah sebagai berikut: (a) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries); (b) perusahaan asosiasi (associated company); (c) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor); (d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;(e) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung m aupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau; (d) setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi

atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.Pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) adalah: “Hubungan istimewa dianggap ada apabila: (a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau (b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat”.

June 14, 2023

Mekanisme Bonus

Mekanisme Bonus adalah kebijakan dan prosedur untuk memberikan kompensasi bagi direksi, mencakup pemberian bonus yang didasarkan pada pencapaian tujuan-tujuan kinerja untuk suatu periode (Blocher, 2007;581).Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan, karena apabila pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik, maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan kepada direksi perusahaan. Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaanya. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksi biasanya melihat laba perusahaan secara

keseluruhan yang dihasilkan. Jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menghasilkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren (2008: 429), yang menyebutkan bahwa kompensasi direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik transfer pricing.Mengingat bahwa pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka adalah logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Namun, sebagai akibat dari adanya praktik transfer pricing, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit

June 14, 2023

Exchange Rate

Pengertian exchange ratemenurut FASB adalah rasio antara suatu unit mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa ditukar pada waktu tertentu (Sartono, 2001).Perusahaan yang hanya beroperasi di negaranya, maka hanya satu jenis mata uang yang digunakan dan masalah nilai tukar tidak pernah ada, sedangkan bila perusahaan mulai beroperasi dalam lingkungan internasional, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan mata uang asing. Mata uang asing ini dapat

dipertukarkan dengan mata uang domestik dengan menggunakan kurs tukar/nilai tukar(exchange rate). Sebagian besar perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus-menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga.Fluktuasi kurs tukar menambah ketidakpastian terhadap operasi perusahaan dalam arena internasional (Hansen dan Mowen, 2000).

June 14, 2023

Tunneling Incentive

Istilah “tunneling” pertama kali didefinisikan menurut La Porta et al., (2000), tunneling datang dalam dua bentuk. Pertama, pemegang saham pengendali hanya dapat mentransfer sumber daya dari perusahaan untuk kepentingan sendiri melalui transaksi self-dealing. Kedua, pemegang saham pengendali dapat meningkatkan kepemilikan perusahaannya tanpa mentransfer aset apapun, yaitu melalui dilutive

share issues, freezeouts mionority, insider trading, creeping acquisitions,atau transaksi keuangan lainnya yang mendiskriminasi kelompok minoritas.Struktur Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 2008).PadaStruktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer. Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan monitoring, karena mereka harus menanggung seluruh biaya monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Padastruktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikannya terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas di pihak tertentu (keluarga, pemerintah atau lainnya) sebagai pemegang saham pengendali. Sehingga kenaikan hak arus kas di tangan seorang pemegang saham pengendali dapat menyebabkan insentif keuangan naik. Kenaikan hak arus kas ini akan memotivasi pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingannya (efek alignment) dengan perusahaan atau pemegang saham non pengendali. Namun ketika pemegang saham pengendali meningkatkan pengendaliannya melalui struktur piramida atau cross shareholdingdengan tetap mempertahankan jumlah kepemilikan yang rendah, maka pemegang saham pengendali akan termotivasi untuk melakukan ekspropriasi terhadapperusahaan (efek entrenchment).Salah satu cara yang biasa digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi adalah melalui transaksi pihak berelasi. Ekspropriasi

(expropriation) adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens et al., 2000). Cara yang dapat dilakukan dalam praktik ekspropriasi misalnya pemegang saham pengendali berusaha untuk memperkaya dirinya sendiri dengan tidak membayarkan deviden kepada pemegang saham minoritas, mentransfer keuntungan ke perusahaan lain yang juga berada dibawah kendalinya dan juga melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak berelasi.Transaksi pihak berelasi kemungkinan besar digunakan sebagai tunneling, karena harga transaksi terhadap pihak-pihak berelasi ini dapat berbeda dengan transaksi pihak independen.Transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Hal ini didukung oleh Claessens et al., (1999) yang menemukan bahwa lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunnelingyang merugikan pemegang saham minoritas

June 14, 2023

Tax Minimization

Praktik transfer pricingini pada awalnya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, praktik transfer pricingsering juga dipakai untuk

manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Harimurti,2007). Menurut Suandy (2011;76) Transfer Pricingdapat terjadi baik antar-Wajib Pajak dalam negeri maupun antar-Wajib Pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri, terutama yang berkedudukan di negara-negara dengan beban pajak rendah. Terhadap transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, Undang-Undang perpajakan Indonesia menganut asas material (substance over form rule).Hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.Transfer Pricingdapat mengakibatkan terjadinya penggalian penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya, dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak yang mempunyai tujuan istimewa baik nasional maupun multinasional.Melalui praktik transfer pricing, tax minimizationdilakukan dengan cara mengalihkan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa kepada perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda. Modus transfer pricingdilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa,dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan (Rahayu, 2010;64).Peraturan tentang transfer pricingsecara umum diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricingtermuat dalam Peraturan Dirjen Pajak

Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan DirjenPajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang PenerapanPrinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.Peraturan pajak berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa: 1.Transfer pricingyang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip kewajaran (arm’s length principle) 2.Metodologi transfer pricingyang digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang tidakdipengaruhi hubungan istimewa3.Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah membayar pajak sesusai dengan proporsi fungsinya dalam transaksi4.Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dalam penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang memadai untuk membuktikan bahwa transfer pricingyang dilakukan telah sesuai dengan arm’s length principle(membuat TP Documentation)

June 14, 2023

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (principal) mempekerjakan orang atau pihak lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, stakeholders, pemegang saham, dan kreditor. Menurut Dermawan(2008)yang dimaksud dengan teori keagenan adalah suatu teori yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham), direksi (profesional perusahaan)dan karyawan perusahaan,dan kemudian akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan.

Masalah keagenan muncul dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan manajer selaku agentyaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (principal).Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan (Colgan, 2001), yaitu: 1.Moral Hazard Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitasyang tinggi) dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. 2.Penahanan Laba (Earnings Retention) Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham. 3.Horison Waktu Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan mana principallebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4.Penghindaran Risiko Manajerial Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan. Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak principal(pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, manajemen selaku agen diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan transfer pricingdengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar

June 14, 2023

Advance Pricing Agreements(APA)

Advance Pricing Agreements adalah persetujuan di antara Internal Revenue Service(IRS) dan perusahaan dengan menggunakan harga-harga transfer, untuk menetapkan harga transfer yang disepakati.Maksud dari program APAadalah memecahkan masalah perselisihan harga transfer dengan cara yang tepat dan menghindari proses pengadilan yang menghabiskan banyak biaya.Negara-negara yang tergabung dalam OECD seperti Amerika Serikat,Inggris, Australia,Selandia Baru, dan Jepang telah memulai menerapkan prosedur APA untuk menyelesaikan masalah harga transfer karena APAdinilai lebih efektif dalam pelaksanaannya (Suandy,2011).

Dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-undang No.7 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 tahun 2000,Indonesia pun telah menerapkan Advance Pricing Agreement terhadap transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ( Zain, 2003). Beberapa manfaat dari diselenggarakannya APAadalah sebagai berikut:1)Memberikan kepastian kepada Wajib Pajak atas semua penghitungan mengenai harga transaksi dengan menggunakan metode yang disetujui.2)Memberikan kepastian terhadap kegiatan Wajib Pajak termasuk kepastian mengenai kewajiban pajak yang berkaitan dengan harga transfer.3)Mengurangi biaya dan waktu pada saat diaudit,karena selama periode APA berlaku harga transaksi yang telah disepakatioleh Wajib Pajak dan otoritas pajak.4)Dapat mencegah praktik harga transfer yang tidak benar dan semata-mata hanya untuk menghindari pajak.

June 14, 2023

Prinsip dan Metode Harga Pasar

WajarPrinsip harga pasar wajar (arm’s length principle) merupakan suatu kriteria untuk menentukan nilai transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.Menurut prinsip harga pasar wajar ini,transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seharusnya mengacu kepada harga pasar wajar,yaitu ditentukan berdasarkan harga yang terjadi seandainya transaksi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Secara teoritis, prinsip harga pasar wajar didasarkan atas (i) transaksi yang sama (the same transaction), dan (ii) dalam kondisi yang sama ( circumstances)yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.Akan tetapi,transaksi dan kondisi yang sama seperti tersebut dalam praktiknya jarang atau tidak pernah terjadi.Oleh karena itu dalam aplikasinya, penentuan harga pasar wajar didasarkan atas (i) transaksi yang dapat diperbandingkan (comparable transactions), dan (ii) dalam kondisi yang dapat diperbandingkan (comparable ciscumstances)ketika tidak terdapat transaksi yang benar-benar sama (Darussalam dan Septriadi,2008).Apabila prinsip harga wajar ini tidak diterapkan dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa,maka otoritas pajak dapat melakukan koreksi (primary adjustment) atas transaksi tersebut agarmencerminkan harga pasar yang sebenarnya.Dalam Saptono (2013) ada beberapa metode yang biasa dipergunakan untuk menentukan harga pasar yang wajar diatur dalam Pasal 11 PerDirjen Pajak No. Per-32/PJ/2011 ini, yaitu :1.Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP), yaitu Metode Penentuan

Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.2.Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM) adalah metode Penentuan Harga Transferyang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.3.Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method/CPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.4.Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis Laba Transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut

dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (ContributionProfit Split Method)atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method)5.Metode Laba Bersih Transaksional (transactional net margin method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya

June 14, 2023

OECD Transfer Pricing Guidelines

Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi(selanjutnya disebut OECD)

merupakan sebuahorganisasi internasionaldengan tiga puluh negara yang menerima prinsipdemokrasi perwakilandan ekonomipasar bebasyang dibentuk pada tahun 1960(Wikipedia, 2014).Pada saat ini anggota OECDsebanyak 30 (tiga puluh ) negara yaitu sebagai berikut Australia, Austria,Belgia, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Korea, Luxembrug, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Slovakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris , dan Amerika Serikat. Bidang yang menangani perpajakan dalam OECDdilaksanakan oleh Committee on FiscalAffairs(CFA).Terkait dengan transfer pricing, CFAmelalui sub grupnya yaitu Working PartyNo. 6 telah menerbitkan OECD Transfer Pricing Guidelines (selanjutnya disebut dengan OECDGuidelines) sebagai panduan bagi perusahaan multinasional dan otoritas pajak dalam masalah transfer pricing.Dengan demikian,OECD Guidelinesini dibuat dengan maksud untuk membantu (i)otoritas pajak(tidak hanya terhadap negara-negara anggota saja,tetapi juga negara-negara yang bukan anggota OECD)maupun (ii)perusahaan multinasional dalam memberikan panduan tentang cara penyelesaian perselisihan transfer pricingyang saling menguntungkan antara masing-masing otoritaspajak, dan antara otoritas pajak dengan perusahaan multinasional. Dengan kata lain,tujuan dari pengaturan dalam OECD Guidelines adalah dalam rangka untuk membagi penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan multinasional secara fairkepada negara-negara dimana perusahaan multinasional tersebut beroperasi(Darussalam dan Septriadi, 2008).

Menurut Rohatgi dalam Darussalam dan Septriadi (2008) terkait dengan ketentuan transfer pricingdi masing-masing negara pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut ini:1.Sedikit negara menerapkan ketentuan transfer pricingsecara komprehensif,ketentuan transfer pricinghanya diterapkan atas transaksi dari kegiatan usaha tertentu saja.2.Beberapa negara mengikuti ketentuan transfer pricingyang terdapat dalam OECD Guidelines.3.Banyak negara belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang transfer pricing dalam undang-undang domestik mereka, tetapi mereka mengacu kepada peraturan tentang anti penghindaran pajak (anti tax avoidance rule).

June 14, 2023

Tujuan Penetapan Harga Transfer

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Simamora, 1999). Selain itu transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Menurut Horngren, Datar dan Foster (2008) penetapan harga transfer (transfer pricing) seharusnya membantu mencapai strategi dan tujuan perusahaan dan sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Secara khusus, transfer pricing seharusnya mendukung kesesuaian tujuan dan tingkat usaha manajemen puncak. Subunit yang menjual produk atau jasa seharusnya dimotivasi untuk menurunkan biaya mereka, subunit yang membeli produk atau jasa seharusnya dimotivasi untuk memperoleh dan menggunakan input secara efisien. Transfer pricing seharusnya juga membantu manajemen puncak mengevaluasi kinerja dari subunit individual dan manajer mereka. Jika manajemen puncak mendukung tingkat desentralisasi yang tinggi, harga transfer seharusnya mendukung tingkat otonomi subunit yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Ini berarti manajer subunit yang ingin memaksimalkan laba operasi dari sub unitnya seharusnya memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi dengan subunit lain dari perusahaan (atas dasar harga transfer) atau untuk melakukan transaksi dengan pihak eksternal.

June 14, 2023

Definisi Transfer Pricing

Menurut Simamoradalam Mangoting (2000), transfer pricing didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division). Transfer pricing juga disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing

yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atastransfer barang dan jasa antar anggota. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan bersifat peyoratif.Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak.Sedangkan pengertian peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah (Suandy,2011). Pengertian transfer pricingmenurut Gunadi dalam Suandy (2011)adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.Menurutnya juga transfer pricingadalah suatu rekayasa manipulasi secara sitematis dengan maksud untuk mengurangi laba artificial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, untuk menghindari pajak atau bea masuk di suatu negara.Dari sudut pandang ekonomi,Hongren dalam Kurniawan (2011) mengartikan transfer pricingsebagai penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalamperusahaan yang sama.Sedangkan dari sudut pandang perpajakan, transfer pricingdidefinisikan sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, dan harta tidak berwujud,kepada perusahaanyang mempunyai hubungan istimewa. Wisselink mengemukakan dalam arti yang lebih luas transfer pricingtermasuk penentuan harga antara beberapa entitas,yang secara hukum pemiliknya biasa sama ataupun berbeda (Lubis dan Toruan, 2009)

June 14, 2023June 14, 2023

Tax Avoidance

OECD sendiri tidak memberikan definisi tax avoidancesecara tegas.OECD hanya memberikan gambaran bahwa tax avoidancebiasanya dipergunakan untuk menjelaskan usaha-usaha Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya.Meskipun ini biasa jadi tidak melanggar hukum,namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan.Tax avoidancesendiri sebenarnya mempunyai beberapa karakteristik,di antaranya:1)Transaksi seringkali semu.2)Transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara ekonomis yang berarti.3)Tidak terdapatnya unsur risiko.4)Adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celahdalam peraturan perpajakan.Dalam konteks internasional,tax avoidancedapat terjadi misalnya pada:1)Wajib Pajak yang mengubah status residence-nya ke wilayah lain yang pajaknya lebih rendah.Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, misalnya perusahaan yang didirikan di tax haven.2)Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, misalnya perusahaan atau mungkin trustyang didirikan di tax haven.

3)Wajib pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara lain yang di desain untuk menerima penghasilan dari luar negeri atau untuk menerima pembagian dividen dari perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki di negara lainnya.4)Wajib Pajak dapat mengatur pembayaran dividen yang diterimanya dari negara lain melalui satu lembaga yang didirikan di suatu negara yang mempunyai tax treatydengan negara asal pembayar dividen. Karena dalam tax treatybiasanya tarif withholding tax diturunkan, maka dengan adanya tax treatyWajib Pajak dapat mengurangi beban pajaknya.Karena alasan-alasan inilah biasanya dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan suatu negara tercantum berbagai ketentuan untuk memerangi usaha-usaha tax avoidance.Ketentuan anti avoidanceini biasanya kemudian disertai dengan pemberian wewenang kepada otoritas pajak untuk merekonstruksi transaksi itu sesuai dengan kondisi pasar dan menghitung pajak terutang berdasarkan transaksi rekonstruksian ini.Contohnya dalam ketentuan transfer pricingotoritas suatu negara diberikan kekuasaan untuk mengabaikan harga transaksi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan menggunakan harga transaksi yang wajar yang dipergunakan dalam transaksi komersial.