Tag: Akutansi

Pada penelitian berjudul Determinants of generation Z green purchase
decision: A SEM-PLS approach yang diteliti oleh Mohd Nazri Mohd Noor, Rudaini
Sham Abdullah Jumain, Afandi Yusof, Mohd Amirul Hafidz Ahmat,Izzat
Fakhruddin Kamaruzaman menyimpulkan bahwa penelitian ini menemukan jika
sikap pada generasi Z berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk ramah
lingkungan yang mereka lakukan.
Penelitian yang dilakukan oleh Wan Kalthom Yahya, Norhusniyati Husin,
Nik Rozila Nik Mohd Masdek, Siti Rohana Daud, Najihah Abdul Rahim
menunjukan hasil yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di negara
Malaysia ini mendapatkan hasil bahwa sikap merupakan prediktor signigifikan
dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk ramah lingkungan diantara
responden perempuan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tan et al pada tahun
2019 juga menyebutkan bahwa sikap adalah prediktor yang signifikan dalam
mempengaruhi keputusan pembelian produk ramah lingkungan, dan juga
menemukan bahwa keompok remaja memainkan peran yang besar dalam perilaku
18
pembelian produk ramah lingkungan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Christine Nya Ling
Tan Adedapo Oluwaseyi Ojo dan Ramayah Thurasamy pada tahun 2019
menunjukan bahwa variabel label ramah lingkungan berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian produk ramah lingkungan. Penelitian yang mereka lakukan
juga menemukan bahwa eco-labelling memiliki dampak positif paling signifikan
terhadap keputusan pembelian konsumen muda produk ramah lingkungan. Hal ini
menunjukkan adanya motivasi yang kuat di kalangan konsumen malaysia, dimana
label ramah lingkungan mengingatkan mereka tentang pembelian ramah
lingkungan, label ramah lingkungan dapat menciptakan perasaan bersalah jika
konsumen muda di malaysia tidak melakukan pembelian produk ramah lingkungan.
Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Wan Kalthom Yahya, Norhusniyati
Husin, Nik Rozila Nik Mohd Masdek, Siti Rohana Daud, dan Najihah Abdul
Rahim. Dalam penelitian ini peneliti menyebutkan bahwa keputusan pembelian
produk ramah lingkungan berkaitan langsung dengan label produk ramah
lingkungan. Label ramah lingkungan merupakan prediktor signifikan dari keputusan
pembelian produk ramah lingkungan diantara responden perempuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christine Nya Ling Tan,
Adedapo Oluwaseyi Ojo dan Ramayah Thurasamy pada tahun 2019 menunjukkan
Kesadaran Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan
pembelian produk ramah lingkungan. Dampak signifikan dari kesadaran lingkungan
menunjukkan pentingnya komitmen pribadi untuk memastikan lingkungan yang
lebih baik dalam membentuk keputusan pembelian di kalangan konsumen muda di
Malaysia.
Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Wan Kalthom Yahya, Norhusniyati
Husin, Nik Rozila Nik Mohd Masdek, Siti Rohana Daud, dan Najihah Abdul
Rahim. Berdasarkan peneletian yang dilakukan, mereka menarik kesimpulan bahwa
kesadaran lingkungan merupakan prediktor signifikan keputusan pembelian produk
ramah lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, responden
perempuan lebih terlibat dan peduli akan kesadaran lingkungan dibandingkan
Kesadaran Lingkungan
dengan dan menemukan bahwa konsumen muda memegang peran yang lebih besar
dalam perilaku pembelian produk ramah lingkungan dibandingkan dengan
kelompok usia lainnya. Keadaan ini menyebutkan bahwa konsumen yang memiliki
sikap positif terhadap lingkungan dan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap
lingkungan lebih mungkin untuk membeli produk ramah lingkungan.

Harga adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu produk
atau jasa. Sebagian besar pelanggan hanya bersedia membayar jika ada persepsi
nilai tambah dari produk tersebut. Nilai tambah suatu produk dapat berupa kinerja,
fungsi, desain, daya tarik visual dan rasa. Manfaat lingkungan adalah nilai tambah
produk ramah lingkungan dibandingkan dengan produk lain dengan kualitas yang
sama (Mahmoud, 2018). Konsumen produk ramah lingkungan bersedia membayar
harga yang lebih tinggi untuk suatu produk jika mereka merasa bahwa atribut,
desain, dan fungsinya bermanfaat bagi mereka, keluarga, dan keturunan mereka.
(Ansu-Mensah, 2021)
Persepsi harga yang dirasakan merupakan faktor psikologis yang berperan
penting dalam keputusan konsumen untuk membeli suatu produk tertentu. Harga
produk ramah lingkungan yang dirasakan atau dipersepsikan konsumen memiliki
konteks tertentu sehingga konsumen mempertimbangkan harga produk ramah
lingkungan berdasarkan nilai lingkungan yang diperoleh (Mukaromah et al., 2019).
Konsumen yang mempersepsikan isu – isu lingkungan atau atribut produk ramah
lingkungan sebagai hal yang penting maka cenderung kurang sensitif terhadap harga
dan bersedia membayar lebih mahal untuk produk ramah lingkungan (Tan et al.,
2019)

Iklan ramah lingkungan adalah iklan yang mengandung unsur lingkungan
dan bertujuan untuk mempengaruhi serta memotivasi konsumen agar membeli
produk dengan memperhatikan aspek lingkungan. Iklan ramah lingkungan juga
mengarahkan konsumen untuk menghindari kerusakan lingkungan dan melihat efek
positif dari membeli produk ramah lingkungan. Bisnis harus dapat memutuskan
masalah lingkungan mana yang akan disorot dalam iklan untuk meningkatkan daya
tarik. Promosi lingkungan yang kuat mengarah ke lingkungan yang spesifik dan
dapat diterima (Sanidewi & Paramita, 2018).
Iklan ramah lingkungan adalah metode untuk menarik konsumen untuk
mengkonsumsi produk yang ikut serta dalam kelestarian lingkungan. Relevansi
green advertising adalah iklan yang aplikatif, relevan, dan relevan dengan
masyarakat. Perlu mempertimbangkan keinginan konsumen sasaran dan situasi
lingkungan saat ini. Sikap konsumen terhadap iklan adalah bagaimana mereka
11
merespon atau menanggapi iklan. Ada konsumen yang merespon iklan dengan baik
dan ada konsumen yang tidak. Konsumen yang responsif lebih mungkin
dipengaruhi oleh iklan produk ramah lingkungan (Anggraeni & Islamy, 2022).
Kredibilitas iklan dapat menentukan sejauh mana konsumen percaya bahwa
informasi yang disajikan akurat dan dapat diandalkan. Iklan ramah lingkungan
mencakup promosi penjualan yang menyampaikan hubungan antara produk ramah
lingkungan dan lingkungan, mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan, atau
menunjukkan kesadaran lingkungan perusahaan. Cara pesan disampaikan dan
persepsi konsumen terhadap iklan dapat mempengaruhi tanggapan konsumen
terhadap iklan. Memasukkan materi ramah lingkungan ke dalam iklan dapat
meningkatkan kredibilitas iklan (Tan et al., 2019

Sikap terhadap produk merupakan faktor utama yang mempengaruhi
perilaku pembelian konsumen (Carmeli A, And Freund A, 2004). Sikap umumnya
dinilai sebagai disposisi individu/objek menuju arah tertentu. Oleh karena itu, sikap
lingkungan mencakup disposisi individu terhadap perlindungan lingkungan. Sikap
konsumen dalam pemasaran khususnya pemasaran ramah lingkungan dibentuk
berdasarkan penilaian rasional mereka (Noor et al, 2017)
Terlepas dari kepedulian konsumen terhadap lingkungan, keyakinan dan
sikap khusus mereka terhadap lingkungan telah diakui secara luas sebagai prediktor
signifikan dari keputusan pembelian produk ramah lingkungan (Tan et al., 2019)

Kesadaran lingkungan merupakan faktor psikologis yang menentukan
kecenderungan perilaku pro-lingkungan. Kesadaran lingkungan adalah konstruksi
multidimensi yang akan berdampak pada pengetahuan, kepedulian, niat, sikap,
tindakan, dan perilaku seseorang. Kesadaran lingkungan penting untuk
meningkatkan kepedulian konsumen terhadap lingkungan (Yahya, W.K., dkk,
2022).
Kesadaran lingkungan mencerminkan pengetahuan individu tentang isu-isu
lingkungan dan cara mengatasi masalah lingkungan dengan cara berperilaku ramah
lingkungan. Konsumen yang sadar lingkungan cenderung menjaga lingkungan dan
bersedia mengubah perilaku konsumsinya untuk meminimalkan dampak buruk
terhadap lingkungan (Tan et al., 2019). Orang-orang yang sadar dan telah
menggunakan produk ramah lingkungan setuju dengan fakta bahwa produk ramah
lingkungan membantu memperbaiki lingkungan (Ansu-Mensah, 2021)

Generasi Z adalah generasi yang terlahir di pertengahan tahun 1990-an
hingga akhir 2010. Generasi Z suka untuk membagikan segala sesuatu untuk
mendapatkan persetujuan dan pengakuan. Mereka senang untuk membagikan
gambar barang yang akan mereka beli dan kemudian menunggu teman mereka
untuk menyukai gambar mereka sebagai penerimaan sebelum melakukan
pembelian. Gen Z sangat sadar sosial, sering memberi nasihat atau masukan atas
masalah yang mereka pedulikan. 55% Gen Z lebih menyukai merek yang ramah
lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial (Baykal, 2020)
Pada penelitia ini definisi generasi Z yang digunakan adalah generasi yang
lahir dari tahun 1997. Gen-Z terlahir di mana mereka tumbuh beriringan dengan
internet dan teknologi digital sepanjang hidup mereka (Ng et al., 2019). Oleh karena
itu generasi Z saat ini menjadi segmen pasar yang potensial karena keterpaparan
mereka yang luas terhadap pendidikan, media massa, dan interaksi sosial yang
bijaksana. Sebuah penelitian ekstensif tentang persepsi konsumen terhadap produk
ramah lingkungan sangat penting pada saat ini (Noor et al, 2017)

Keputusan pembelian meliputi suatu rangkaian yang dibuat
konsumen sebelum melakukan pembelian, rangkaian ini dimulai setelah
kebutuhan sanggup dipenuhi (Hanaysha, 2018). Seseorang yang melakukan
pembelian Ramah Lingkungan adalah seseorang yang berpartisipasi dalam
perilaku ekologis sebagai akibat dari keinginan mereka untuk menyelesaikan
masalah ekologi. Hal ini akan mengarahkan mereka menjadi panutan dalam
melakukan hal tersebut (Yahya et al., 2022).
Keputusan pembelian saat melakukan pembelian produk ramah lingkungan
atau produk ramah lingkungan mengacu bagi konsumen sadar terhadap
lingkungan yang mempertimbangkan dampak lingkungan dari konsumsi
pribadi mereka dan ingin membuat perbedaan dalam keputusan pembelian
mereka. Proses pengambilan keputusan konsumen meliputi lima tahap, yaitu:

1. pengenalan kebutuhan
2. pencarian informasi
3. evaluasi alternatif
4. keputusan pembelian
5. Perilaku pasca pembelian (Tan et al., 2019)

Produk ramah lingkungan adalah produk atau layanan yang disusun dan
diciptakan untuk meminimalisir bahaya bagi lingkungan, aman, melindungi dan
menjaga kelestarian alam, mengurangi konsumsi sumber daya alam, dan sudah
disertifikasi oleh organisasi yang diakui. Produk ramah lingkungan melibatkan
semua elemen produk, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi,
kemasan produk, penanganan limbah polusi, dan lainnya (Mahmoud, 2018).
Produk ramah lingkungan adalah komoditas yang memiliki karakteristik
hemat energi, dapat didaur ulang, rendah emisi, dan sehat. Produk ini diproduksi
melalui proses yang ramah lingkungan sehingga lebih tahan lama, bebas racun,
dan meminimalisir pengaruh terhadap lingkungan. Produk ramah lingkungan
menggunakan lebih sedikit sumber daya alam, meminimalisir kerusakan
lingkungan, dan memiliki kemampuan untuk menjamin perlindungan
lingkungan (Ansu-Mensah, 2021). Produk ramah lingkungan membantu
memelihara dan meningkatkan lingkungan, memelihara sumber daya energi, dan
mengurangi bahan beracun, polusi, dan limbah (Agarwal, 2020)
Produk ramah lingkungan terbuat dari bahan yang aman bagi lingkungan,
dapat didaur ulang, dan menggunakan lebih sedikit kemasan, sehingga dapat
melestarikan lingkungan. Konsumen biasanya telah memahami bahwa produk
yang dibeli akan berdampak terhadap lingkungan dalam mengambil keputusan
membeli produk ramah (Tan et al., 2019)

Green Product yaitu product yang terbuat dari bahan alami yang
tidak mengandung zat kimia yang berbahaya dan bahan bakunya terbuat
dari bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan juga tidak
melibatkan kekejaman pada binatang. Green Product tentu memiliki
pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, karena semakin
banyak produk yang manawarkan ramah lingkungan, maka semakin
banyak juga konsumen yang mengambil keputusan pembelian pada
produk yang menawarkan ramah lingkungan tersebut.
Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumya yang dilakukan (Nelly,
d.k.k., 2021) dari hasil yang dilakukan peneliti berkesimpulan bahwa
Green Product berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.
Karena semakin banyak produk yang menarik tentang ramah
lingkungan, maka semakin banyak juga konsumen yang mengambil
keputusan pembelian pada produk yang ramah lingkungan tersebut

Menurut James F Engel, et al dalam (Effendi, 2016:249), “faktor
yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan terdiri dari lima
faktor”. Berikut yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan
keputusan antara lain:

1. Pengaruh Budaya
   Budaya merupakan elemen penting dalam studi pemasaran,
   terutama dalam memahami perilaku konsumen. Budaya
   mencakup nilai-nilai, ide-ide, dan simbol-simbol bermakna
   lainnya yang memfasilitasi komunikasi individu.
2. Pengaruh Kelas Sosial
   Kelas sosial adalah pembagian dalam masyarakat yang terdiri dari
   individu-individu dengan nilai, minat, dan perilaku serupa.
3. Pengaruh Pribadi
   Perilaku konsumen seorang individu seringkali dipengaruhi oleh
   individu-indvidu terdekat yang berhubungan dengannya.
4. Pengaruh Keluarga
   Keluarga adalah unit utama dalam pengambilanss keputusan,
   dengan pola peran dan fungsi yang kompleks dan beragam.
5. Pengaruh Situasi
   Pengaruh situasi dapat dianggap sebagai pengaruh yang muncul
   dari faktor-faktor khusus yang terkait dengan waktu dan tempat
   tertentu, yang terlepas dari karakteristik konsumen dan
   karakteristik objek yang terlibat

Dalam suatu proses keputusan membeli, konsumen harus melalui
tahapan-tahapan yang baik dan benar. Dalam hal ini menurut Kotler dan
Amstong (2015:181) ada 5 (lima) tahapan yang dilalui konsumen dalam
membuat suatu keputusan pembelian terdiri dari:

1. Tahapan pengenalan kebutuhan. Tahap awal dalam proses
   pembelian adalah menyadari kebutuhan. Saat pembeli mengalami
   perbedaan antara keadaan aktual dan sejumlah keadaan yang
   diinginkan. Kebutuhan itu dapat dipicu oleh stimulan internal ketika
   salah satu kebutuhan seperti rasa lapar, haus, seks naik ke
   tingkatan yang cukup tinggi sehingga menjadi pendorong.
2. Tahap pencarian informasi. Konsumen dapat terdorong untuk
   mencari dan tidak juga mencari informasi tambahan. Jika dorongan
   konsumen cukup kuat dan mereka menemukan produk yang
   memenuhi kebutuhan mereka, kemungkinan besar mereka akan
   memutuskan untuk membelinya. Jika tidak, konsumen akan
   menyimpan kebutuhan-kebutuhan itu ke dalam ingatan atau
   mengerjakan pencarian informasi yang berhubungan dengan
   kebutuhan itu. Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai
   sumber, yaitu:
   a. Sumber pribadi: Keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja
   b. Sumber komersial: Iklan, penjual, pengecer, bungkus, situs Web.
   c. Sumber pengalaman: Pemeriksaan, penanganan, penggunaan
   produk.
   d. Sumber publik : Media massa, lembaga pemberi peringkat.
3. Pengevaluasian alternatif adalah tahap dimana konsumen
   menggunakan informasi untuk mengevaluasi berbagai merek
   alternatif dalam rangkaian pilihan. Konsumen menggunakan itungan
   yang cermat dan logis. Dalam kesempatan yang lain, konsumen
   hanya sedikit dan tidak melakukan evaluasi sama sekali, melaikan
   dengan cara lain yaitu membeli secara impulsif.
4. Keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan dimana
   konsumen secara aktual melangsungkan pembelian produk. Dalam
   9 tahap pengevaluasian, konsumen menata peringkat merek dan
   membuat kecenderungan (niat) pembelian. Umumnya akan
   menetapkan keputusannya pada merek yang paling disukai.
5. Perilaku setelah pembelian adalah tahap keputusan konsumen dalam
   melakukan tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan pada
   kepuasan atau ketidakpuasan mereka. Setelah membeli produk,
   konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan akan masuk ke
   dalam perilaku konsumen setelah pembelian

Indikator keputusan pembelian menurut Ahmad Irwansyah Siregar
(2023:2476) ada 4 (empat) yaitu:
a. Sesuai kebutuhan, konsumen melakukan pembelian dikarenakan
produk sesuai dengan kebutuhan dan mudah dalam mencari barang
yang dibutuhkan.
b. Mempunyai manfaat, produk yang dibeli konsumen berarti
mempunyai manfaat dan sangat berarti bagi konsumen.
c. Ketepatan dalam membeli produk, kualitas dan harga produk yang
dibeli sesuai dengan keinginan konsumen.
d. Pembelian yang berulang, keadaan dimana konsumen terus
melakukan transaksi dan merasa puas sehingga berniat melakukan
transaksi dimasa yang akan datang

Menurut Ahmad Irwansyah Siregar (2023:2475), keputusan
pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau
tidak terhadap produk. Sebelum konsumen melakukan keputusan
pembelian, konsumen akan melewati beberapa tahapan. Tahapan-
tahapan dalam keputusan pembelian yaitu pengenalan kebutuhan,
pencarian informasi, penilaian/evaluasi, keputusan pembelian dan
perilaku pasca pembelian.
Menurut dari Alma (2016:96) yang berkesimpulan keputusan
pembelian sebuah keputusan konsumen yang dipengaruhi berbagai
faktor seperti; keuangan, ekonomi, teknologi, politik, budaya, produk,
harga, lokasi, promosi, physical evidence, process dan people, sehingga
membuat suatu sikap pada pelanggan untuk mengolah segala informasi
dan mengambil pendapat berupa respon yang muncul atas produk yang
akan dibelinya.
Menurut Kotler dan Amstrong (2016:177) berkesimpulan bahwa
dalam keputusan pembelian merupakan konsep dari individu atau
kelompok dalam memilih produk, melakukan pembelian produk,
memakai produk dan kemampuan untuk memuaskan keinginan meraka
atas produk, dan dalam pengukuranya keputusan pembelian diukur
berdasarkan oleh pilihan produk, pilihan merek, pilihan distributor,
waktu pembelian, jumlah dan sistem pembayaran.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
keputusan pembelian adalah sebuah tindakan dari seorang individu
untuk melakukan pembelian terhadap sebuah produk yang dipengaruhi
oleh berbagai hal.

Menurut Pankaj dan Vishal (2014:22), indikator green product
dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
a. Green product bermanfaat bagi lingkungan. Produk yang baik
merupakan produk yang tidak mencemari lingkungan.
b. Kinerja green product sesuai harapan konsumen. Produk yang
mempunyai kinerja tinggi menjadi incaran konsumen untuk
memenuhi kebutuhannya.
c. Bahan baku green product terbuat dari bahan – bahan yang tidak
berbahaya. Konsumen membeli suatu produk hijau dengan
pertimbangan bahwa produk tersebut terbuat dari bahan baku yang
aman bagi mereka

Menurut Kasali (2015:9) Green Product yaitu produk yang tidak
berbahaya terhadap manusia dan lingkungan, tidak boros sumber daya,
tidak menghasilkan sampah berlebihan dan tidak melibatkan kekejaman
pada binatang.
Menurut Albino et al. (2014:10), green product yaitu produk yang
dibuat untuk meminimalkan dampak ke lingkungan selama siklus hidup
produk tersebut, secara khusus penggunaan sumber daya untuk produk
yang tidak dapat diperbarui atau diminimalkan, bahan baku yang
beracun dijauhi dan penggunaan sumber daya yang tidak dapat
diperbarui sesuai dengan tingkat kebutuhan.
Menurut Pankaj dan Vishal (2014:22), green product adalah
alternatif produk yang menggunakan bahan organik, menghemat
penggunaan energi, menghilangkan produk beracun dan mengurangi
polusi serta limbah.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
Green Product merupakan produk yang tidak berbahaya, tidak
menghasilkan sampah berlebihan, produk dibuat untuk meminimalkan
dampak buruk ke lingkungan dan diproses dengan bahan organik untuk
mengurangi limbah sehingga menghasilkan keuntungan

Menurut Derlega dan Grzelak (dalam O’Sears, dkk, 2009) ada lima
fungsi keterbukaan diri, yaitu:
1) Ekspresi, mengatakan apa yang dirasakan dan bercerita tentang
kekesalan hidup, keterbukaan diri seperti ini memberi kesempatan
untuk mengekspresikan perasaan yang di rasa.
2) Penjernihan diri, dengan berbagi perasaan dan pengalaman pada
seorang teman dapat meningkatkan pemahaman siapa dirinya yang
sebenarnya. Membicarakan masalah yang dihadapi dengan seorang
teman, membuat pikiran menjadi jernih dan dapat mengetahui titik dari
permasalahan.
3) Keabsahan sosial, dengan memceritakan apa yang dirasakan membuat
teman lawan bicara memberi repon atau tanggapan yang membuat
pengetahuan suatu realitas sosial.
4) Kendati sosial, dengan pengungkapan diri, maka kita dapat
mengemukakan atau mnyembunyikan informasi tentang diri kita
sebagai peranti kendali sosial.
5) Perkembangan hubungan, saling berbagi informasi dan saling
mempercayai merupakan sarana untuk menjalin suatu hubungan atau
menambah keakraban

Keterbukaan diri yang biasa disebut self disclosure merupakan
kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi tentang diri sendiri
kepada orang lain. Person (dalam Karina & Suryanto, 2012) mengartikan
keterbukaan diri sebagai tindakan seseorang dalam memberikan informasi
yang bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela dan disengaja untuk
maksud memberi informasi yang akurat tentang dirinya. Menurut Jourard
(dalam Setiawati, 2012) Informasi yang bersifat pribadi tersebut mencakup
aspek: (1) sikap atau opini, (2) selera dan minat, (3) pekerjaan atau
pendidikan, (4) fisik, (5) keuangan, dan (6) kepribadian.
Dengan mengungkapkan diri kepada orang lain, maka individu
merasa dihargai, diperhatikan, dan dipercaya oleh orang lain, sehingga
hubungan komunikasi akan semakin akrab. Keterbukaan diri didefinisikan
sebagai pemberian informasi tentang diri sendiri kepada orang lain (Sears,
2009). Altman dan Taylor (dalam Setiawati, 2012) mengemukakan bahwa
selfdisclosure merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan
informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan
yang akrab. Papu (dalam Setiawati, 2012) mengatakan bahwa informasi ini
13
dapat mencakup berbagai hal seperti pengalaman hidup, perasaan, emosi,
pendapat, cita-cita, dan sebagainya.
Merujuk pada beberapa pengertian keterbukaan diri di atas, maka
keterbukaan diri adalah kegiatan secara sukarela membagi perasaan, pikiran
dan informasi yang mendalam dengan orang lain untuk mencapai hubungan
yang lebih akrab

Keterbukaan diri merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki
oleh remaja untuk bisa melewati tahap-tahap perkembangan yang dilaluinya
dengan baik, terutama dikarenakan masa remaja adalah usia dimana individu
mulai berinteraksi dengan orang lain untuk menjalin relasi atau hubungan sosial
yang baru. Dengan melakukan keterbukaan diri akan membuat orang lain mau
menerima remaja tersebut. Keterampilan keterbukaan diri yang dimiliki oleh
remaja, akan membantu remaja dalam mencapai penyesuaian diri. Apabila remaja
tersebut tidak memiliki kemampuan keterbukaan diri, maka remaja akan
mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang lain (Gainau, 2009:2). Misalnya
dalam lingkungan keluarga dijumpai adanya pertentangan antara remaja dengan
orang tua dan salah satu penyebabnya adalah kurang adanya keterbukaan diri
remaja. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala seperti tidak bisa mengeluarkan
pendapat, tidak mampu mengemukakan ide atau gagasan yang ada pada dirinya,
merasa was-was atau takut jika hendak mengemukakan sesuatu.
Keterbukaan diri bagi remaja berguna untuk mengatasi masalah yang
sedang dihadapi karena keterbukaan diri merupakan cara langsung agar dipahami
oleh orang lain. Keterbukaan diri juga merupakan cara untuk mendapatkan
dukungan dalam melewati masa penyesuaian diri, baik dengan lingkungan
maupun penyesuaian dengan perubahan internal. Keterbukaan diri pada masa
remaja ini tidak hanya terbatas kepada teman, tetapi juga perlu melibatkan orang
tua karena remaja tidak dapat lepas sepenuhnya dari pengaruh orang tua.
Keterbukaan remaja dapat berupa kegiatan berbagi dan membicarakan topik-topik
yang menarik maupun yang tidak menyenangkan bersama teman dekat dan orang
tua (Mujab dkk, 2006:12).
Meskipun remaja sering mengandalkan teman-teman sebaya untuk
mendukung dan bersahabat, namun orang tua tetap menjadi sumber bagi remaja
untuk mendapatkan kenyamanan dengan remaja aktif mencari berbagai sumber
informasi dengan mengungkapkan diri atau memberitahu orang tua mereka
tentang pengalaman yang dialaminya. Salah satu alasan remaja mengungkapkan
diri kepada orang tua tentang masalah yang mereka hadapi adalah untuk mencari
solusi dari orang tua tentang bagaimana cara mengatasi masalah tersebut (Almas,
2009:79)

Menurut Hurlock (1980:207), ciri-ciri umum masa remaja adalah sebagai
berikut:
a. Masa remaja sebagai periode yang penting
Periode yang penting pada masa remaja adalah fisik dan psikologis. Kedua
periode ini sama-sama penting. Perkembangan fisik remaja di sertai
dengan perkembangan mental. Semua perkembangan itu memerlukan
penyesuaian mental dan perlu membentuk sikap, nilai dan minat baru.
b. Masa remaja sebagai periode peralihan
Peralihan tidak berarti memutuskan atau merubah apa yang telah terjadi
sebelumnya melainkan sebuah peralihan dari satu tahap perkembangan ke
tahap berikutnya. Remaja harus mempelajari pola perilaku dan sikap yang
baru untuk menggantikan perilaku dan sikap dimasa kanak-kanak. Dalam
setiap periode peralihan, status individu tidaklah jelas dan terdapat
keraguan akan peran yang harus dilakukan. Pada masa ini, remaja bukan
lagi disebut sebagai anak-anak dan juga bukan orang dewasa.
c. Masa remaja sebagai periode perubahan
Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat,
perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung dengan pesat. Kalau
perubahan fisik menurun maka perubahan sikap dan perilaku juga
menurun. Perubahan yang terjadi pada masa remaja ini meliputi perubahan
emosi, perubahan tubuh, minat, peran, nilai-nilai dan menuntut kebebasan.
d. Masa remaja sebagai usia bermasalah
Masalah remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi dan ada dua
alasan yang mendasari kesulitan tersebut. Pertama, selama masa kanak-
kanak sebagian besar masalah yang terjadi diselesaikan oleh orang tua dan
guru, sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi
masalah. Kedua, para remaja merasa mandiri, sehingga mereka ingin
mengatasi masalahnya sendiri dan menolak bantuan dari orang tua atau
guru.
e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas
Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa
dirinya dan apa peranannya dalam masyarakat. Pencarian identitas ini
mempengaruhi perilaku remaja.
f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan
Banyak pandangan tentang remaja yang mempunyai arti dan nilai namun
banyak diantaranya yang bersifat negatif. Pandangan budaya menganggap
remaja sebagai anak-anak yang tidak disiplin, tidak dapat dipercayai dan
cenderung berperilaku yang merusak. Sehingga menyebabkan orang
dewasa yang seharusnya membimbing dan mengawasi remaja menjadi
takut untuk bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap
perilaku remaja yang wajar. Pandangan ini juga mempengaruhi konsep diri
dan sikap remaja terhadap dirinya sendiri.
g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik
Remaja cenderung memandang kehidupan dari sudut pandangnya sendiri
dan orang lain seperti apa yang diinginkannya dan bukan sebagaimana
adanya terlebih dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistik
menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri awal pada masa
remaja. Remaja akan kecewa jika tidak berhasil mencapai tujuan yang
ditetapkannya sendiri.
h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa
Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan
status dewasa. Mereka menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan
citra yang mereka inginkan

Istilah adolescene atau remaja berasal dari kata latin yaitu ‘adolescere’
yang berarti perkembangan menjadi dewasa (Monks, 2002:262). Menurut Hurlock
(1980:206) istilah adolescence mempunyai arti lebih luas yaitu mencakup
emosional, mental, sosial dan fisik. Santrock (2003:26), mengatakan bahwa masa
remaja sebagai perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang
mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial.
Batasan usia yang ditetapkan para ahli untuk masa remaja berbeda-beda.
Menurut Hurlock (1980:206), usia remaja dibagi dua bagian, yaitu awal masa
remaja yang berlangsung dari usia 13 tahun sampai 17 tahun, dan masa akhir
remaja yang bermula dari usia 17 tahun sampai 18 tahun. Monks (2002:262)
menyatakan bahwa batasan usia remaja antara 12 sampai 21 tahun, yang terbagi
dalam tiga fase yaitu remaja awal (usia 12 hingga 15 tahun), remaja
tengah/madya (usia 15 hingga 18 tahun) dan remaja akhir (usia 18 hingga 21
tahun)

Menurut Gunarsa (1986:42) keluarga harmonis atau sejahtera merupakan
tujuan penting. Olehkarena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor
berikut:
a. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai
dasarutama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik
padaperkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam
keluargadan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan
pada setiapanggotanya.
b. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya
untukmemperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani
kehidupankeluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya,
yaitu setiapperubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota
keluarganya, agarkejadian yang kurang diinginkan kelak dapat
diantisipasi.
c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti
pengenalanterhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik
penting untukmemupuk pengertian-pengertian.Bila pengenalan diri sendiri
telah tercapai maka akan lebih mudahmenyoroti semua kejadian atau
peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi,
karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi,
pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi
kemelut dalam keluarga.
d. Sikap menerima. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap
menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan
kelebihannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga.
Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya
kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari
anggota keluarga.
e. Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya maka
perlumeningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari
aspekkeluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap
kemampuanmasing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-
perubahan danmenghilangkan keadaan bosan.
f. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik
orangtua maupun anak.
Sarlito (1982:79) mengemukakan bahwa keluarga harmonis atau keluarga
bahagia adalah apabila dalamkehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor
berikut:
a. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu rendahnya frekwensi pertengkaran dan
percekcokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling
tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan
pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-
indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak
pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu
akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan
keluarga.Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya
dapatmenyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.
Faktor lain yang juga mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah
kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali
menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat
banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan
ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis. Banyaknya masalah
yang dihadapi keluarga ini akan berpengaruh kepada perkembangan mental anak,
sebab pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang diperoleh anak
di rumah, tentu akan terbawa pula ketika anak bergaul dengan lingkungan
sosialnya (Gunarsa, 1991:204)
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat
mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah perhatian, pengetahuan dan
pengenalan terhadap diri sendiri dan semua anggota keluarga, penerimaan satu
sama lain, kemampuan dan kesejahteraan jiwa dan fisik serta kondisi ekonomi
keluarga

Keluarga yang harmonis menurut DeFrain dan Asay (2007:4), memiliki
karakteristik sebagai berikut :
a. Kehidupan beragama.Dalam sebuah keluarga sangat penting terciptanya
sebuah kehidupanberagama. Hal ini dikarenakan dalam sebuah agama
terdapat nilai-nilai moralatau etika kehidupan.
b. Mempunyai waktu untuk bersama.Waktu untuk bersama keluarga itu harus
ada. Seringkali orangtua tidak adawaktu untuk anak-anaknya. Ayah tidak
ada waktu, ibu pun tidak ada waktu.
c. Komunikasi yang positif. Keluarga harus menciptakan hubungan yang
baik dengan antar anggota keluarga. Harus ada komunikasi yang baik,
demokratis, dan timbal balik.
d. Penghargaan dan kasih sayang. Harus saling menghargai dalam interaksi
ayah, ibu, dan anak. Apapun prestasi yang diperoleh anggota keluarganya
harus disyukuri.
e. Komitmen. Masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan
keluarga sebagai kelompok. Masing-masing anggota keluarga saling
percaya dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, kebergantungan,
menjaga kesetiaan dan saling berbagi satu sama lain.
f. Kemampuan mengatasi masalah dan krisis secara efektif. Bila terjadi suatu
permasalahan dalam keluarga, seluruh anggota keluarga mampu
menyesuaikan diri, memandang masalah dan krisis sebagai tantangan dan
kesempatan, menghadapi masalah bersama, terbuka untuk perubahan,
mampu bangkit dari masalah

Menurut DeFrain dan Asay (2007:1), keharmonisan keluarga merupakan
situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan
beragama yang kuat, saling menghargai dan menyayangi, memiliki waktu
bersama, manjalin komunikasi yang positif dan mampu mengatasi setiap
permasalahan secara efektif.
Drajat(1975:9) juga berpendapatbahwa keluarga yang harmonis atau
keluarga bahagiaadalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati,
saling menerima,saling menghargai, saling mempercayai,dan saling mencintai.
Menurut Sarlito (1982:2) keluarga harmonis hanya akan tercipta
kalaukebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-
anggotakeluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal, yaitu :
a. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari
semuaanggota keluarga.
b. Sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masingmaupun
antar pribadi.
Keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang utuh dan bahagia,
di dalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram
bagi setiap anggotanya. Selain itu adanya hubungan baik antara orang tua dengan
anak. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa
bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas
terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasidiri)
yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga
(Gunarsa, 1991:204).
Keharmonisan keluarga merupakan suatu kesatuan dalam hubungan yang
memberikan dukungan dan melindungi anggota keluarga, khususnya pada waktu
mengalami perbedaan-perbedaan dan perubahan. Keharmonisan keluarga juga
membantu memelihara ikatan keluarga, mendukung kesejahteraan dan kesehatan
bagi perkembangan anggota keluarga (Moore, Chalk, Scarpa, & Vandivere,
2002:3). Menurut Baumrind (dalam Moore, Chalk, Scarpa, & Vandivere, 2002:5)
keharmonisan keluarga mempunyai wewenang atau wibawa, hangat, kepedulian
orang tua untuk mendiskusikan dan merundingkan suatu informasi dengan anak
mereka.
Thomason (2009:3) mengatakan bahwa keharmonisan keluarga terbentuk
karena adanya komunikasi dengan anggota keluarga sehingga dapat mengurangi
tekanan, saling berbicara dan mendengarkan, mengerti perasaan satu sama lain,
dan mampu mengatasi masalah. Keharmonisan keluarga terkait dengan seberapa
baik keluarga itu berfungsi bersama-sama sebagai suatu kesatuan. Keharmonisan
keluarga tidak hanya melibatkan kesehatan anggota keluarganya dan bagaimana
hubungan anggota keluarga satu sama lain, tetapi juga seberapa baik anggota
keluarga berhubungan dengan lingkungan masyarakat.
Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan
bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana
didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menghargai dan
menyayangi, saling mempunyai waktu untuk bersama keluarga, adanya kerjasama
dalam keluarga, saling berkomunikasi dan setiap anggota keluarga dapat
mengaktualisasikan diri dengan baik serta minimnya konflik, ketegangan dan
kekecewaan

Keterbukaan diri mempunyai banyak manfaat bagi semua orang, yaitu
mengembangkan dan memelihara hubungan interpersonal sehingga menciptakan
hubungan yang erat dan memelihara kesejahteraan psikologis individu (Collins &
Miller dalam Pathak, 2012:2). Menurut Rosenfeld; Prager; Gergen; Egan (dalam
Shirley dkk, 2007:292) keterbukaan diri juga dapat untuk memenuhi kebutuhan
dan memelihara keselarasan serta membentuk kesehatan mental. Keterbukaan diri
sangat penting dalam hubungan antar manusia. Sifat timbal balik antar manusia
dapat meningkatkan keakraban sosial dalam menciptakan keterkaitan, perasaan
suka, dan menghargai antar manusia.
Selain memiliki manfaat, keterbukaan diri juga dapat menimbulkan resiko
atau bahaya. Almas (2007:79) menemukan resiko dari keterbukaan diri yaitu
mendapatkan hukuman dan tidak terjaganya rahasia. Seseorang yang melakukan
keterbukaan diri bisa saja memperoleh citra yang negatif dari orang lain,
informasi yang diberikan akan disalahgunakan untuk hal yang negatif, kehilangan
kendali terhadap orang lain atau terhadap situasi, terlihat seperti menyombongkan
diri, dan adanya penolakan (Tubbs & Moss, 2000:18).
Sedangkan menurut Derlega (dalam Taylor dkk, 2009:336)
mengungkapkan informasi personal akan membuat seseorang berada dalam
kondisi rawan. Beberapa resiko yang terjadi saat melakukan keterbukaan diri
antara lain :
a. Pengabaian. Seseorang mungkin berbagi sedikit informasi dengan orang
lain saat mengawali suatu hubungan. Terkadang pengungkapan diri yang
dilakukan oleh orang tersebut di balas dengan pengungkapan diri orang
lain dan hubunganpun berkembang. Tetapi, ada juga seseorang yang
menyadari bahwa orang lain tidak peduli pada pengungkapan dirinya dan
sama sekali tidak tertarik untuk mengenal dirinya.
b. Penolakan. Informasi diri yang diungkapkan oleh seseorang mungkin
dapat menimbulkan penolakan sosial.
c. Hilangnya kontrol. Terkadang orang lain memanfaatkan informasi yang di
berikan oleh seseorang kepada mereka untuk menyakiti atau mengontrol
perilaku seseorang tersebut.
d. Pengkhianatan. Seorang individu mengungkapkan informasi yang bersifat
pribadi kepada orang lain dan individu tersebut sering berasumsi atau
bahkan secara tegas meminta agar informasi itu di rahasiakan. Namun,
orang lain sebagai tempat individu tersebut mengungkapkan diri terkadang
berkhianat.
Tidak mengherankan jika seseorang cenderung membuka informasi yang
pribadi kepada orang yang dipercayainya. Dengan adanya resiko atau bahaya
dalam mengungkapkan diri, seorang individu terkadang menyembunyikan
perasaannya, merahasiakannya dari orang yang dicintai dan melindungi hidupnya
dari penyelidikan orang lain (Finkenauer & Hazam dalam Taylor dkk, 2009:337).
Dengan kata lain, mungkin ada ketegangan antara ingin mengungkapkan dan
ingin melindungi kerahasiaan. Tujuan seseorang sering kali adalah untuk
mengontrol informasi yang dimiliki orang lain tentang dirinya dan orang tersebut
ingin mengungkapkan hal-hal yang memang ingin diungkapkan saja

Menurut Derlega & Grzelak; Omarzu (dalam Taylor dkk, 2009:334),
membuka informasi kepada orang lain karena beberapa alasan utama, yaitu :
a. Penerimaan sosial. Seseorang mengungkapkan informasi tentang dirinya
untuk meningkatkan penerimaan sosial dan agar disukai oleh orang lain.
b. Pengembangan hubungan. Berbagi informasi dan keyakinan pribadi adalah
salah satu cara untuk memulai hubungan dan membuat hubungan tersebut
menjadi lebih akrab..
c. Ekspresi diri. Terkadang seseorang berbicara tentang perasaannya untuk
melepaskan himpitan di dada dan mengungkapkan perasaan agar dapat
menghilangkan stres.
d. Klarifikasi diri. Dalam proses berbagi perasaan atau pengalaman pribadi
kepada orang lain, seseorang mungkin dapat pemahaman dari kesadaran
yang lebih luas. Berbicara kepada orang lain tentang masalah yang sedang
dihadapi mungkin bisa membantu menjelaskan pemikiran tentang situasi.
e. Kontrol sosial. Seseorang mungkin mengungkapkan atau menyembunyi
kan informasi tentang dirinya sebagai alat kontrol sosial.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa fungsi dari
keterbukaan diri meliputi penerimaan sosial, pengembangan hubungan, ekspresi
diri, klarifikasi diri dan kontrol sosial

Menurut Wheeles dan Grotz (1977:251), keterbukaan diri merupakan
kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi tentang diri sendiri
kepada orang lain. Apapun jenis informasi yang diungkapkan dan berapapun
banyaknya informasi tersebut tergantung dari tingkat keterbukaan diri seseorang.
Jika orang lain memberikan respon yang baik atas keterbukaan diri seseorang,
maka semakin dalam dan banyak informasi yang diberikan oleh individu tersebut.
Menurut Tubbs & Moss (2000:12) keterbukaan diri adalah memberikan
informasi tentang diri sendiri yang disengaja kepada orang lain. Keterbukaan diri
dapat dilakukan melalui ekspresi wajah, sikap tubuh, pakaian, nada suara, dan
melalui isyarat-isyarat nonverbal lainnya yang tidak terhitung jumlahnya.
Keterbukaan diri merupakan suatu usaha untuk membiarkan keotentikan
memasuki hubungan sosial dan berkaitan dengan kesehatan mental serta
pengembangan konsep diri.
Taylor dkk (2009: 334) mengemukakan bahwa keterbukaan diri adalah
mengungkapkan informasi atau perasaan terdalam kepada orang lain. Pada
keterbukaan diri berlaku norma timbal balik dalam membentuk suatu hubungan
karena keterbukaan diri dapat meningkatkan keakraban dalam suatu hubungan,
dan keakraban tersebut melibatkan pernyataan mengenai informasi tentang diri
yang bersifat positif maupun negatif. Hubungan yang akrab didasarkan pada
tingginya keterbukaan diri dan tujuan keterbukaan diri (Prager dalam Shirley dkk,
2007:292).
Pearson dan Morton (dalam Gainau, 2006:4) mengartikan keterbukaan diri
sebagai tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi
pada orang lain secara sukarela dan disengaja untuk maksud memberi informasi
yang akurat tentang dirinya. Informasi diri bisa bersifat deskriptif dan evaluatif.
Informasi disebut deskriptif apabila individu melukiskan berbagai fakta mengenai
dirinya sendiri yang belum diketahui orang lain. Misalnya jenis pekerjaan, alamat,
dan usia. Informasi yang bersifat evaluatif berkaitan dengan pendapat atau
perasaan pribadi individu terhadap sesuatu, seperti orang yang disukai atau
dibenci. Dalam hal ini, informasi diri lebih bersifat rahasia karena tidak mungkin
diketahui orang lain, kecuali diberitahukan sendiri oleh individu yang
bersangkutan. Dengan melakukan keterbukaan diri menunjukkan bahwa seorang
individu berusaha untuk mengungkapkan identitas dirinya kepada orang lain
dengan harapan orang lain bisa mengetahui tentang dirinya walaupun individu itu
sendiri juga belum mengetahui secara pasti bagaimana dirinya dan membiarkan
orang lain yang menilainya.
Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
keterbukaan diri adalah tindakan dan kemampuan seseorang dalam memberikan
informasi, pikiran dan perasaan yang bersifat pribadi secara sengaja kepada orang
lain agar orang lain dapat mengetahui tentang dirinya dan dapat memberikan
penilaian terhadap dirinya tersebut

Menurut Martinah, 1984 (dalam Rinajani, 2013), mengemukakan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan afiliasi yaitu:
a. Kebudayaan
Merupakan kebutuhan sosial yang juga tidak luput dari pengaruh kebudayaan,
nilai-nilai yang berlaku pada suatu tempat ataupun kebiasaan-kebiasaan.
b. Situasi yang bersifat psikologik
Seseorang yang tidak yakin akan kemampuannya atau tidak yakin
pendapatnya, akan merasa tertekan, rasa tertekan ini akan berkurang jika
dilakukan pembandingan sosial. Keinginan untuk berafiliasi akan meningkat
kalau orang dalam keadaan bimbang yang bertingkat sedang dan yang
bertingkat tinggi.
c. Perasaan dan kesamaan
Perasaan seseorang dapat berupa kesamaan dalam pendidikan, kesamaan
dalam status, kesamaan kelompok etnik atau kesamaan bangsa, perasaan takut
atau cemas. Pengaruh faktor kesamaan ini dapat dilihat dalam kehidupan
sehari-hari seperti kesamaan statu pendidikan.
Murray (dalam Maria, 2008) mengemukakan bahwa kebutuhan berafiliasi
adalahmendekati dan menyayangi kerjasama dengan orang lain, mendapat afeksi
orangyang disenangi, menjadi teman orang lain. Sedangkan emosi yang berhubungan
dengankebutuhan berafiliasi ini adalah:
a. Cinta
Cinta adalah kasih sayang yang besar sekali, perasaan yang lebih ekstrimdari
afeksi.
29
b. Kepercayaan
Kepercayaan adalah asal kata dari percaya yang artinya menerima
sesuatusebagai kebenaran dan menganutnya, tapi setelah diberi awalan ke dan
anmaka artinya adalah orang yang dipercayai, sesuatu yang diakui
atauditerima kebenarannya.
c. Afeksi
Afeksi adalah suatu tingkat yang luas dari proses mental, termasukperasaan,
emosi, rasa hati, dan temperamen.
d. Empati
Pencerminan perasaan seseorang dalam suatu peristiwa, obyek yang
lazim,atau suatu hasil estetika. Empati juga dapat diartikan kesadaran
danpengertian dari perasaan, kebutuhan dan penderitaan orang lain.
Menurut Afida, Wahyuningsih, dan Sukamto (dalam Maria, 2008)
berdasarkan teori McClelland, bahwa kebutuhan berafiliasi adalah tingkatan sejauh
mana individumerasa terpenuhi kebutuhan berafiliasinya dengan cara menjalin
persahabatanyang baik, bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan dengan orang
lain,suka memaafkan dan berempati, mendapatkan afeksi atau diterima dan di
sukaiorang lain

Menurut McCleland (dalam Rinjani dan Firmanto, 2013) terdapat enam aspek
kebutuhan afiliasi yaitu:
a. Lebih suka bersama orang lain dari pada sendiri, pada intinya individu
lebih suka bersama orang lain dari pda sendirian
b. Sering berinteraksi dengan orang lain, individu cendrung untuk mencari
lingkungan baru dan memperbanyak teman secara otomatis membuat
individu lebih banyak berinteraksi dengan orang lain (senang bergaul).
c. Ingin disukai dan diterima oleh orang lain, adanya dorongan dari
keinginan individu yaitu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain
dan untuk meningkatkan harga diri.
d. Menyenangkan hati orang lain, mendapatkan pengakuan dari lingkungan
dimana ia berada, untuk memenuhi hal tersebut individu berusaha untuk
menjadi pribadi yang menyenangkan untuk orang lain.
e. Menunjukan dan memelihara sikap setia kepada teman, karena individu
mempunyai rasa takut kehilangan yang secara otomatis membuat untuk
setia terhadap teman.
f. Mencari persetujuan dan kesepakatan dengan orang lain, ketika individu
dihadapkan pada satu masalah dalam hal menngambil sikap dan
memutuskan ia selalu membutuhkan orang lain untuk menyelesaikannya.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek
kebutuhan afiliasi terdiri dari lebih suka bersama orang lain dari pada sendirian,
sering berinteraksi dengan orang lain, ingin disukai teman, menyenangkan hati orang
lain, memelihara sikap setia kepada teman dan mencari kesepakatan dengan teman

Menurut Murray (dalam Rinjani & firmanto, 2013).kebutuhan berafiliasi adalah
keinginan untuk mendekat atau keinginan untuk kerjasama dengan orang lain,
menyenangkan dan mendapat afeksi dari orang lain, dan setia terhadap teman. Dalam
kebutuhan berafiliasi ini terkandung kepercayaan, kemauan baik, afeksi, kasih, dan
empati yang simpatik yang dimanifestasikan dalam sikap bersahabat, sosial,
menyenangkan, penuh kasih dan kepercayaan, dan bersifat baik.
Murray (Baron & Byrne, 2003) juga mengatakan bahwa kebutuhan afiliasi
terkait dengan kecenderungan untuk membentuk pertemanan dan untuk bersosialisasi,
untuk berinteraksi secara dekat dengan orang lain, untuk bekerjasama dan
berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang besahabat, dan untuk jatuh cinta.
McClelland (1987) menyatakan bahwa kebutuhan afiliasi merupakan kebutuhan akan
kehangatan dan sokongan dalam hubungannya dengan orang lain, kebutuhan ini
mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan orang
lain. McClelland juga mengatakan bahwa kebutuhan afiliasi adalah dorongan untuk
ramah, berhubungan secara hangat dengan orang lain, dan menjaga hubungan itu
sebaik-baiknya.
26
Afiliasi merupakan hubugan dalam menjalin persahabatan dimana hubungan
tersebut di pertahankan dan dijaga dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh
Muray bahwa kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan untuk mendekatkan diri, bekerja
sama atau membalas ajakan orang lain yang bersekutu/orang yang menyukai (dalam
Pratama, 2010).Seperti yang dikatakan oleh Munandar (2006), orang-orang dengan
kebutuhan afiliasi yang tinggi adalah orang-orang yang berusaha mendapatkan
persahabatan. Mereka ingin disukai dan diterima oleh orang lain (dalam Rinjani &
Firmanto, 2013).
Jadi kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan untuk mengenal orang lain, untuk
berinteraksi dengan orang lain dan berada bersama orang lain dan kebutuhan ini pada
umumnya tercermin pada keinginan situasi yang bersahabat dalam interaksi seorang
dengan orang lain.

Perkembangan kepribadian adalah perubahan cara individu berhubungan
dengan dunia dan menyatakan emosi secara unik, sedangkan perkembangan sosial
berarti perubahan dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan kepribadian
yang penting pada masa remaja ialah pencarian identitas diri. Pencarian identitas diri
ialah proses menjadi seseorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup.
Perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan kelompok teman sebaya
disbanding orang tua. Remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah seperti
kegiatan sekolah, ekstrakurikuler, dan bermain dengan teman. Dengan demikian,
pada masa remaja peran kelompok teman sebaya ialah besar. Pada diri remaja,
pengaruh lingkungan dalam menentukan perilaku diakui cukup kuat. Kelompok
teman sebaya diakui dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan seorang
remaja tentang perilakunya. Conger (1991) dan Papalia dan Olds (2001),
mengemukakan bahwa kelompok teman sebaya merupakan sumber referensi utama
bagi remaja dalam hal persepsi dan sikap yang berkaitan dengan gaya hidup. Bagi
remaja, teman-teman menjadi sumber informasi misalnya mengenai bagaimana cara
berpakaian yang menarik, musik, atau film apa yang bagus. ( Jahja, 2011)

kata “remaja” berasal dari bahasa latin yaitu adolescene. Menurut Papalia dan
Olds (2011) masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-
kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 tahun atau 13 tahun dan
berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun (Jahja, 2011).
Adapun Hurlock (1990) membagi masa remaja menjadi masa remaja awal 13 tahun
tahun hingga 16 atau 17 tahun dan masa remaja akhir 16 atau 17 tahun hingga 18
tahun. Masa remaja awal dan akhir dibedakan oleh Hurlock karena pada masa remaja
akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa
dewasa (Jahja, 2011).
Ciri khas remaja akhir adalah peleburan keintiman dan berahi. Usaha-usaha
yang sulit akan eksplorasi diri pada saat remaja awal berkembang menjadi pola tetap
akan aktivitas seksual di mana orang yang dicintai juga menjadi objek dari
ketertarikan berahi. Lawan jenis tidak lagi semata-mata diinginkan sebagai objek
seksual, namun sebagai seseorang yang mampu untuk dicintai tanpa pamrih. Berbeda
dengan tahapan sebelumnya yang diiringi perubahan biologis (Feist dan Gregory J.
Feist, 2010).
Remaja akhir yang sukses mencakup tumbuhnya gaya sinteksis. Di perguruan
tinggi atau tempat kerja, remaja akhir mulai bertukar pikiran dengan orang lain dan
mendapatkan gagasan atau keyakinan mereka disangkal. Mereka belajar dari yang
lain bagaimana hidup dalam dunia dewasa, namun perjalanan yang sukses di tehapan-
23
tahapan sebelumnya memfasilitasi penyesuaian ini. Apabila masa perkembangan
sebelumnya tidak sukses, maka mereka tiba di remaja akhir tanpa hubungan
interpersonal intim, pola tidak konsisten akan aktivitas seksual, dan kebutuhan besar
untuk mempertahankan operasi rasa aman (Feist dan Gregory J. Feist, 2010).
Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting,
yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu
bereproduksi. Menurut Konopka (Jahja, 2011) masa rema ja ini meliputi:
 Remaja awal : 12-15 tahun
 Remaja madya : 15-18 tahun
 Remaja akhir : 19-22 tahun
Masa ini hampir selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orang
tuanya (Jahja, 2011). Ada sejumlah alasan yaitu sebagai berikut:
a. Remaja mulai menyampaikan kebebasan dan haknya untuk mengemukakan
pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan, ini dapat menciptakan ketegangan
dan perselisihan, dan dapat menjauhkan ia dari keluarganya.
b. Remaja lebih mudah dipengaruhi teman-temannya daripada ketika masih
lebih muda. Ini berarti pengaruh orang tua pun melemah. Remaja berperilaku
dan mempunyai kesenangan yang berbeda bahkan bertentangan dengan
perilaku dan kesenangan keluarganya. Seperti pada umumnya mode pakaian,
potong rambut atau musik.
c. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhan
maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul dapat
menakutkan, membingungkan dan menjadi sumber perasaan salah.
d. Remaja sering menjadi terlalu percaya diri dan ini bersama-sama dengan
emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan ia sukar menerima
nasehat orang tuanya

Keterbukaan diri dalam komunikasi antar teman sebaya memiliki peranan
penting karena dalam hal ini keterbukaan diri dalam komunikasi antar teman sebaya
dapat mengungkapkan apa yang diinginkan masing-masing individu. Menurut
Sugiyo, 2005 (dalam Hanifia, 2013) Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Informasi tentang diri sendiri
   Dengan terbuka pada orang lain kita mendapat perspektif baru tentang diri
   kita, lebih memahami perilaku kita. Atau dapat juga digunakan untuk
   menanyakan pada diri kita sendiri, misalnya “siapa saya” jawaban terhadap
   pertanyaan tersebut memberikan dampak pada kita semakin mengerti tentang
   diri kita.
2. Kemampuan untuk mengatasi masalah
   Salah satu ketakutan yang terbesar adalah terbongkarnya masa lalu kita yang
   kelam, tetapi dengan keterbukaan perasaan-perasaan seperti itu dan mendapat
   dukungan maka akan membantu kita mengatasi masalah tersebut. Kita
   menerima diri kita melalui cara pandang orang lain terhadap kita, jika kita
   merasa orang lain akan menolak kita maka kita akan menolak diri kita juga.
3. Komunikasi efektif
   Dengan adanya keterbukaan diantara orang yang berkomunikasi maka kita
   akan lebih memahami apa yang dimaksud dalam pembicaraan. Disamping itu
   komunikasi akan menjadi efektif apabila orang yang berkomunikasi sudah
   saling mengenal dengan baik.
4. Hubungan penuh makna
   Dengan keterbukaan kita percaya pada orang lain, menghargai mereka, peduli
   dengan mereka. Hal ini akan berbalik pada kita, orang lain pun akan demikian
   dengan kita.
5. Kesehatan mental
   Penelitian oleh James Pennecbacker menggambarkan bahwa orang yang
   terbuka akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh stres, hal ini
   sejalan dengan suatu pendapat orang yang mempunyai masalah kemudian
   menceritakan pada teman akrabnya (proses katarsis) maka orang tersebut akan
   merasa lega dan merasa semua persoalan yang dihadapi sudah terpecahkan
   dan pada gilirannya merasa lega serta menjadi lebih rileks dalam menghadapi
   kehidupan.
   jadi manfaat keterbukaan diri pada individu yaitu untuk mendapatkan
   perasaan lega tanpa ada suatu masalah yang mereka rasakan, keterbukaan diri akan
   lebih efektif ketika mereka ada rasa timbal balik saat melakukan komunikasi,
   Individu yang terbuka akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh stres

Menurut Derlega dan Grzelak (dalam Kilamanca, 2010) ada lima fungsi
keterbukaan diri yaitu sebagai berikut

1. Ekspresi ( Exspression)
   Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita mengalami suatu kekecewaan atau
   kekesalan, baik itu yang menyangkut pekerjaan ataupun yang lainnya. Untuk
   membuang semua kekesalan itu biasanya kita akan merasa senang bila
   bercerita pada seorang teman yang sudah kita percaya. Dengan pengungkapan
   diri semacam ini kita mendapat kesempatan untuk mengekspresikan perasaan
   kita.
2. Penjernihan diri (Self-Clarification)
   Dengan saling berbagi rasa serta menceritakan perasaan dan masalah yang
   kita hadapi kepada orang lain, kita berharap agar dapat memperoleh
   penjelasan dan pemahaman orang lain akan masalah yang kita hadapi
   sehingga pikiran kita akan menjadi lebih jernih dan kita dapat melihat duduk
   persoalannya dengan lebih baik.
3. Keabsahan Sosial (Sosial Validation)
   Setelah kita membicarakan masalah yang sedang kita hadapi, biasanya
   pendengar kita akan memberikan tanggapan mengenai permasalahan tersebut.
   Sehingga dengan demikian, kita akan mendapatkan suatu informasi yang
   bermanfaat tentang pendengaran akan pandangan kita. Kita dapat memperoleh
   dukungan dan sebaliknya.
4. Kendali Sosial (Sosial Control)
   Seseorang dapat mengemukakan atau menyembunyikan informasi tentang
   keadaan dirinya yang dimaksudkan untuk mengadakan kontrol sosial,
   misalnya orang akan mengatakan sesuatu yang dapat menimbulkan kesan baik
   tentang dirinya.
5. Perkembangan hubungan (Relationship development)
   Saling berbagi rasa dan informasi tentang diri kita kepada orang lain serta
   saling mempercayai merupakan saran yang paling penting dalam usaha
   merintis suatu hubungan sehingga akan semakin meningkatkan derajat
   keakraban.
   Jadi fungsi keterbukaan diri pada individu yaitu untuk membuang suatu
   kekesalan, kesedihan, kecemasan, kemarahan pada diri individu tersebut agar mereka
   merasa lega dengan adanya keterbukaan diri dengan orang lain. Dengan mereka
   saling berbagi serta menceritakan perasaan yang dialaminya maka individu
   mendapatkan suatu penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapinya

Menurut Calhoun, (dalam Suma, 2010) mengemukakan tiga kegunaan self-
disclosure yaitu,

1. Keterbukaan diri mempererat kasih sayang
2. Dapat melepaskan perasaan bersalah dan kecemasan. semakin lama individu
   menyembunyikan sesuatu dalam dirinya maka akan semakin tertekan
3. Menjadi sarana eksistensi manusia yang selalu membutuhkan wadah untuk
   bercerita.
   Jadi kegunaan keterbukaan diri dalam individu yaitu dengan adanya
   keterbukaan diri seseorang merasa nyaman dengan orang lain sehingga menimbulkan
   kasih sayang pada diri mereka, keterbukaan diri salah satu cara untuk
   mempertahankan pertemanan pada diri individu

Menurut Devito (dalam Masturah, 2013) faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan diri diantaranya:
a. Besar kelompok: pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok
kecildaripada kelompok besar. Kelompok yang terdiri atas dua orang
merupakan lingkungan yang paling cocok untuk pengungkapan diri. Dengan
satu pendengar, pihak yang melakukan pengungkapan diri meresapi dengan
cermat.
b. Perasaan menyukai (afiliasi): kita membuka diri dengan orang-orang yang kita
sukai atau cintai, dan kita tidak akan membuka diri kepada orang yang tidak
kita sukai.
c. Efek diadik: kita melakukan pengungkapan diri bila orang yang bersama kita
juga melakukan pengungkapan diri. Ini membuat kita merasa lebih aman.
d. Kompetensi: orang yang kompeten lebih banyak melakukan pengungkapan
diri daripada orang yang kurang kompeten.
e. Kepribadian: orang-orang yang pandai bergaul (sociable) dan ekstovert
melakukan pengungkapan diri lebih banyak daripada mereka yang kurang
pandai bergaul dan lebih introvert.
f. Topik: kita lebih mengungkapkan informasi diri tentang pekerjaan dan hobi
kitadaripada tentang kehidupan seks dan situasi keuangan kita.
g. Jenis kelamin: umumnya, pria lebih kurang terbuka daripada wanita.
Jadi keterbukan diri menurut faktor-faktor yang mempengaruhi diatas bahwa
seseorang akan melakukan pengungkapan diri ketika lawan bicara atau teman,
saudara, orangtua dan lain sebagainya juga melakukan keterbukaan diri pada individu
tersebut. Biasanya individu lebih nyaman melakukan keterbukaan diri dengan orang
yang dicintai dan disukainya

Devito, 1997 (dalam Suma, 2010) mengemukakan bahwa self-disclosure
mempunyai beberapa karakteristik umum antara lain yaitu:

1. Keterbukaan diri adalah suatu tipe komunikasi tentang informasi diri yang
   pada umumnya tersimpan, yang dikomunikasikan kepada orang lain
2. Keterbukaan diri adalah informasi diri yang seseorang berikan merupakan
   pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain dengan
   demikian harus dikomunikasikan
3. Keterbukaan diri adalah informasi tentang diri sendiri yakni tentang pikiran,
   perasaan dan sikap
   Keterbukaan diri dapat bersifat informasi secara khusus. Informasi secara
   khusus adalah rahasia yang diungkapkan kepada orang lain secara pribadi
   yang tidak semua orang ketahui
4. Keterbukaan diri melibatkan sekurang-kurangnya seorang individu lain, oleh
   karena itu keterbukaan diri merupakan informasi yang harus diterima dan
   dimengerti oleh individu lain.
   Jadi keterbukaan diri berdasarkan karakteristik diatas yaitu suatu komunikasi
   tentang diri individu yang disembunyikan sebelumnya kemudian dikomunikasikan
   dengan orang lain seperti pikiran, perasaan dan sikap individu tersebut

Menurut Sherwin,1968 (dalam Pamuncak, 2011) ada sembilanaspek dalam
keterbukaan diri yaitu sebagai berikut:
a. Keadaan emosi : emosi seseorang atau perasaan kepada orang lain,
b. Hubungan interpersonal : menunjukkangerakan menujukeintiman yang lebih
besardalam hubunganinterpersonal.berbagaihubungan atauikatanyang
terbentukdalamluarkeluarga
c. Masalah pribadi: untuk mengungkapkan perasaan pribadinya baik itu
menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi individu
tersebutterhadapsuatu perasaandanperilakunya
d. Masalah umum: Acarayang menyedihkanatau situasiyang
dapatmeringankanpikiran individu danperselisihanyang dialami olehseorang
individu tersebut.
e. Agama: kemampuan individuuntuk berbagi pengalaman, pikiran dan
emositerhadapperasaannya kepadatuhannya, persepsi danpandanganindividu
tentang agamanya yangmampuuntuk membantu mengatasi masalah.
f. Seks: laki-laki danwanita yanghidupnyadihabiskanuntuk
mengalamikebersamaan denganseluruhdunia
g. Rasa: suka dan tidak sukaseseorangdibuka kepadaoranglain
h. Gagasan: Informasidiingat bahwaAnda bersedia untukberbagi denganorang
lain. Persepsitentangsesuatu,atau situasiyang dibagidengan orang lain.
i. Kerja /studi/prestasi: tugasseseoranghadir sesuai yang diharapkannya,
Tanggung jawabseseorangyangdiharapkanoleh orang lain danharus
dipenuhidalam waktutertentu.
Jadi aspek dari Self-Disclosure merupakan pengungkapan diri yang dilakukan
oleh remaja untuk mengungkapkan informasi atau kemampuan individu untuk
berbagi pengalaman, pikiran yang mereka rasakan pada saat itu. Biasanya remaja
yang melakukan keterbukaan diri cendrung membagi informasi baik yang mereka
sukai maupun yang tidak mereka sukai dalam lingkungannya

Sears (1999) menyebutkan bahwa pengungkapan diri dapat disebutjuga
dengan keterbukaan diri, sementara Supratiknya (1995) menyebutkanbahwa
keterbukaan diri dapat disebut juga dengan self-disclosure.Keterbukaan diri menurut
Sears (1999) yaitumerupakan kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab
dengan orang lain. DeVito (2001) mendefinisikan keterbukaan diri
sebagaimengkomunikasikan informasi tentang diri kepada orang lain, yang
mencakupnilai-nilai yang dianut, perilaku, dan kualitas diri (dalam Masturah, 2013).
Menurut DeVito (2011) mengemukakan bahwa keterbukaan diri adalah jenis
komunikasi dimana kita mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang
biasanya kita sembunyikan (dalam Hanifia 2013). Sedangkan Menurut Morton
(dalam Masturah, 2013) mengemukakan bahwa keterbukaan diri merupakan kegiatan
membagi perasaan dan informasi yang akrab dengan orang lain. Informasi dalam
keterbukaan diri bersifat deskriptif dan evaluatif. Deskriptif artinya individu
melukiskan berbagai fakta mengenai diri sendiri yang mungkin untuk diketahui oleh
orang lain, misalnya seperti pekerjaan, alamat, dan usia. Sedangkan evaluatif artinya
individu mengemukakan perasaan pribadinya lebih mendalam kepada orang lain,
misalnya seperti tipe orang yang disukai, hal-hal yang disukai maupun hal-hal yang
13
tidak disukainya. Kedalaman dalam sikap terbuka tergantung pada situasi dan orang
yang diajak untuk berinteraksi. Situasi yang menyenangkan dan perasaan aman dapat
membangkitkan seorang untuk lebih membuka diri. Selain itu adanya rasa percaya
dan timbal balik dari lawan bicara menjadikan seseorang cenderung memberikan
reaksi yang sepadan.
Menurut DeVito (dalam Masturah, 2013),keterbukaan diri ini dapat berupa
berbagai topik seperti informasi prilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide
yang sesuai dan terdapat didalam diri orang yang bersangkutan. Kedalaman dari
pengungkapan diri seseorang tergantung pada situasi dan orang yang di ajak untuk
berinteraksi. Jika orang yang berinteraksi dengan kita menyenangkan dan membuat
kita merasa aman serta dapat membangkitkan semangat maka kemungkinan bagi kita
untuk membuka diri amatlah besar. Sebaliknya pada beberapa orang tertentu kita
dapat saja menutup diri karena merasa kurang percaya.
Self-disclosure didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk
mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain (Wheeles, 1978).
Sedangkan Person (1987) mengartikan self-disclosure sebagai tindakan seseorang
dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela
dan disengaja untuk maksud memberi informasi yang akurat tentang dirinya(dalam
Gainau, 2010).
JadiSelf-Disclosureadalah jenis komunikasi dimana seseorang
mengungkapkan informasi tentang dirinya baik yang disembunyikan maupun yang
14
tidak disembunyikan, individu yang akrab dengan orang lain mereka cendrung untuk
membagi informasi tentang dirinya yang berupa prilaku dan kualitas dirinya tersebut

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa
dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tingkat Pembina Tingkat
Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.
a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten
Menurut Soemantri Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut :
(Trisantono, 2006: 164)

1. Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana
   Desa.
   b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan
   Menurut Soemantri Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditentukan
   oleh Camat dengan susunan sebagai berikut : (Trisantono, 2006: 164)
   Penanggungjawab : Camat
   Ketua : Sekretaris Camat
   Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat :
4. Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan,
   Kepala Seksi yang membidangi Perencanaan,
5. Kepala Seksi yang membidangi Prasarana Umum
   Menurut Soemantri Tim Pembina Tingkat Kecamatan mempunyai
   tugas sebagai berikut : (Trisantono, 2006: 164)
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan
   kegiatan Alokasi Dana Desa
7. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya
8. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana
   Desa
9. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan
   keuangan
10. Menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada
    Tim Pembina Tingkat Kabupaten
    c. Teori Pengelolaan
    Grand theoryyang mendasari penelitian ini adalahbagian dari agency
    theoryyaitu stewardship theory(Donaldson et all, 1991) dengan judul
    “Toward A Stewardship Theory Of Management”. Dalam penelitian ini,
    mereka menemukan bahwa ada 2 faktor yang membedakan antara Agency
    Theory dan Stewardship Theory.

Menurut Sahdan, dkk. peruntukan ADD adalah sebagai berikut:
(Sahdan, 2006: 8)
a. Untuk biaya pembangunan desa
b. Untuk pemberdayaan masyarakat
c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
e. Untuk tunjangan aparat desa
f. Untuk operasional pemerintahan desa
g. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan
hukum.
Sejalan dengan hal tersebut Soemantri bahwa pelaksaan
kegiatankegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam
APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan
mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota, maka peruntukan ADD sebagai
berikut : (Trisantono, 2006: 169).
a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
e. Teknologi Tepat Guna
f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
g. Pengembangan sosial budaya
h. Dan sebagainya yang dianggap penting

Menurut Sahdan, dkk. terdapat beberapa manfaat ADD bagi
kabupaten/kota yakni sebagai berikut : (Sahdan, 2006: 16)
a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa
mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota
b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan
pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih
bermanfaat untuk jangka panjang.
Manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk. sebagai berikut : (Sahdan,
2006: 7)
a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat
mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat
dipelihara secara baik demi keberlanjutannya
b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih
mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa
c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional
pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional
pemerintahan pemerintahan desa besarnya tidak pasti.
d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama
menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam
mengelola persoalan pemerintaha, pembangunan serta sosial
kemasyarakatan desa
f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa
g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat
untuk menekan terjadinya penyimpangan
h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok
perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat
tercipta

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud
dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar
tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri
berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan mayarakat.Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADDmemiliki
tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89):

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat
   Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam
   rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka
   pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan
   Usaha Milik Desa (BUMDesa).
   Perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan,
   fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi
   kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi
   disesuaikan dengankemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya
   bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi
   dana. (Robert Simanjuntak, 2002: 158)
   Alokasi Dana Desa adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai
   kewenangan desa kewengan desa mencakup :(Sahdan Goris, 2004: 10)
   (a) Kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat,
   membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui
   (rekognisi) oleh Negara:
   (b) Kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi,
   pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan
   oleh pemerintah melalui undang-undang;
   (c) Kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari
   pemerintah.
   Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat
   pemberdayaan, kesejahtraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan
   37
   melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah
   kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing
   masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD). (Widjaja, 2002:
   133)
   Hanif Nurcholis mendefenisikan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah
   dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
   Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
   keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka
   penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta
   pelayanan masyarakat. (Hanif Nurcholis, 2011: 88-89)
   Soemantri mengatakan bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana
   Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan perberdayaan
   masyarakat, diantaranya: (Trisantono, 2001: 166)
   a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa
   b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu
   c. Peningkatan pendidikan dasar
   d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan,
   prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan
   prasarana sosial.
   e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan dara-data, buku
   administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya
   f. Perberdayaan sumber daya aparatur desa
   g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK
   h. Kegiatan perlombaan desa
   i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa
   j. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
   k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
   l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga
   m. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa
   Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu
   untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan
   prioritas sebagai berikut (Trisantono, 2006:166)
   b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa
   meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
   c. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.
   d. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional
   BPD, honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW.
   e. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
   f. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban

Definisi mengenai pengelolaan oleh para ahli masih terdapat perbedaan-
perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut
yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda,
kelembagaan, ada pula yang meninjau pengelolaan sebagai satu kesatuan.
Pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan,
mengatur,menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata
pengelolaanadalah proses, cara, perbuatan mengelola. Sedangkan dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah:
(Poerwadarminta, 2002:123)

1. Proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang
   lain;
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
   Dalam bahasa inggris Pengelolaan “Management” yang artinya :
   pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelengaraan, ketatalaksanaan,
   ketatausahaan, danpengemudian.Menurut Agus Sartono mengatakan bahwa
   manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan
   perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan
   untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui
   pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. (Agus
   Sartono, 2001: 3) Agus Sartono mengatakan manajemenkeuangan dapat
   diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan denganpengalokasian
   dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupunusaha
   pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaansecara
   efisien. (Agus Sartono, 2001: 6)
   Pengertian pengelolaan keuangan menurut Sutrisno sebagai semua
   aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan
   dengan biaya yang murah serta usaha untukmenggunakan dan mengalokasikan
   dana tersebut secara efisien. (Sutrisno, 2003:3) Lebih lanjut Sutrisno
   menyatakan fungsi pengelolaan pada dasarnya mengacu kepada inti
   permasalahan dan tujuan yang sama, yaitu dimaksudkan agar mekanisme
   pengelolaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dapat mencapai tujuan
   yangtelah ditetapkan dengan berdaya guna, berhasil guna tepat guna. (Sutrisno,
   2003:3).
   Pengelolaan ADD desa Sendayan dibagi kedalam 4 (empat) tahap yaitu :
   (Kaho, 1997 : 230):
   a. Perencanaan
   Pada umumnya perencanaan yang dibuat harusmengandung aspek
   fleksibilitas. Pada tahap perencanaan pemerintah desa melakukan
   musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat.
   Pertemuan dilakukan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilakukan
   dalam penggunaan ADD desa Sendayan.
   b. Pelaksanaan
   Pada tahap pelaksaan, pemerintah desa menyalurkan dana kepada tim
   pelaksana I (bidang pemerintahan) untuk pembangunan pemerintahan dan
   tim pelaksana II (bidang pemberdayaan masyarakat) untuk kegiatan
   pemberdayaan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dengan melakukan
   kegiatan pemberdayaan menggunakan dana yang bersumber dari ADD
   desa Sendayan.
   c. Pengawasan
   Pada tahap pengawasan, tim pelaksana ADD melakukan monitoring
   terhadap kegiatan pelaksaan ADD oleh masyarakat begitu juga sebaliknya.
   Masyarakat juga aktif melakukan pengawasan kepada tim pelaksana ADD
   tingkat desa.
   d. Pertanggungjawaban
   Pada tahap pertanggungjawaban ini, tim pelaksana tingkat desa
   membuat laporan berkala dan laporanakhir mengenai pelaksanaan dan
   hasil kegiatan ADD desa Sendayan.
   Menurut Hanif Nurcholis (2011:81) bahwa keuangan desa adalah
   semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelengaraan pemerintah desa
   yang dapat dinilai dengan uang, termaksud didalamnya segala bentuk
   kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
   Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo (2002:105) menyatakan
   prinsip-prinsip yang mendasari adalah :
4. Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota
   masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses
   anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat,
   terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.
   Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan
   bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan,
   pelaksanaannya.
5. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti
   bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan
   pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan
   dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak
   hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga
   berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun
   pelaksanaan anggaran tersebut.
6. Value for money prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses
   penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan
   dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan
   35
   kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa
   penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang
   maksimal (berdaya guna)
   Apabila pengelolaan dikaitkan dengan keuangan atau anggaran maka
   pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses atau
   caramengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan
   menjalankan keuangan dan anggaran

Akuntabilitas sektor publik terdiri dari: (Estiyatini, 2015)

1. Akuntabilitas Kinerja
   Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami
   sebagai bentukpertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa
   organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa
   organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab?. Dalam pengertian
   luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang
   amanah (agent)untuk memberikanpertanggungjawaban, menyajikan,
   melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
   menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal)
   yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
   pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan
   konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik.
2. Akuntabilitas dengan Responsibilitas
   Istilah akuntabilitas dan responsibilitas (responsibility)sering
   didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Dalam rangka memahami
   konsep akuntabilitas sangat dibutuhkan suatu analisis yang jelas dan
   mendalam sehingga tidak tumpang tindih dengan pengertian
   responsibilitas. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa akuntabilitas
   lebih baik dan berbeda dengan resposibilitas. Akuntabilitas didasarkan
   pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitasdidasarkan atas
   kebijaksanaan.
   Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otoritasi
   asimetrik misalnya yang diawasi dengan pengawasnya, agen dengan
   prinsipal, yang mewakili dengan yang diwakili, dan sebagainya. Selain itu,
   kedua konsep tersebut sebetulnya juga mempunyai perbedaan fokus dan
   cakupannya. Responsibility lebih bersifat internal sebagai
   pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan tugas
   dan wewenang, yang biasanya terbatas pada bidang keuangan saja,
   sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan
   pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah
   dilakukan oleh para pejabat atau aparat.
3. Akuntabilitas dan Stewardship
   Istilah akuntabilitas juga sering dipersamakan dengan stewardship
   yaitu keduanya merupakan pertanggungjawaban. Sebenarnya,akuntabilitas
   merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardshipmengacu
   pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa
   dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu
   pada pertanggungjawaban oleh seorang yang diberi amanah kepada
   pemberi tanggung jawab dengan kewajiban membuat pelaporan dan
   pengungkapan secara jelas

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur
   pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam
   pelaksanaan kegiatan
3. Adanya outputdan outcomeyang terukur.
   Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :
4. Adanya Standart Operating Proceduredalam
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
6. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
7. Mekanisme pertanggungjawaban
8. Laporan tahunan
9. Laporan pertanggungjawaban
10. Sistem pemantauankinerja penyelenggara Negara
11. Sistem pengawasan
12. Mekanismereward and punishment
    Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas
    dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara
    lain :
13. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
14. Penjelasan danpembenaran terhadap tindakan pemerintah
15. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
16. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.
    Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:
    a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan
    keuangan oleh pemerintah desa
    b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai
    penyelenggaraan pemerintahan desa
    c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.
    Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas,
    indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
    a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD
    b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
    c. Adanya laporan pertangungjawaban
    d. Adanya keterlibatan aktor public

Dimensi akuntabilitas ada 5,yaitu (Syahrudin Rasul, 2002:11)

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probityand legality)
   Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap
   hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan
   akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan
   jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya
   supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya
   praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial
   Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas
   kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk
   melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program
   Akuntabilitas program juga berarti bahwa programprogram organisasi
   hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi
   dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus
   mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada
   pelaksanaan program
4. Akuntabilitas kebijakan
   Lembaga -lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan
   kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak
   dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa
   tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
5. Akuntabilitas finansial
   Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik
   untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien
   dan efektif,tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.
   Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama
   masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga public
   untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial
   organisasi kepada pihak luar
   Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitasyang
   dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum kepala
   desa, pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban program,
   pertanggungjawaban kebijakan dan pertanggungjawaban oleh tim
   pelaksana ataspengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan
suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam
mengemukakan pendapat. Chandler dan plano (Raba, 2006: 35) membedakan
ada lima jenis akuntabilitas, yaitu :
(1) Akuntabilitas fisikal-tanggungjawab atas dana publik;
(2) Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum;
(3) Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program;
(4) Akuntanbilitas proses –tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur, dan
(5) Akuntabilitas Outcome-tanggungjawab atas hasil.
Sheila Elwood dalam Mardiasno mengemukakan ada empat jenis
akuntabilitas, yaitu (Raba, 2006: 36)
1) Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait
dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain
yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk
menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit
kepatuhan.
2) Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur
yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik.
Jenis akuntabilitasini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang
cepat, responsif, dan murah biaya.
3) Akuntabilitas program, yaitu: akuntabilitas yang terkait dengan
perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik,
atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif
program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang
minimal.
4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai
legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi
kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan
pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.
Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila
Elwood diatas, maka pejabat publik didalam menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau
peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam
program yang dimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau
dirumuskan.
Berbeda halnya dengan Yango yang menyatakan ada 4 jenis
akuntabilitas, diantaranya yaitu : (Raba, 2006:44-45)
1) Traditional atau regulatory accountability. Dimaksudkan bahwa untuk
mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang
mengarah pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas
tradisional atau akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi
mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait
dengan aturan fisikal dan peraturan pelaksanaan administrasi publik
disebut juga compliance accountability.
2) Managerial Accountability, yang menititberatkan pada efisiensi dan
kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumberdaya manusia, dan
sumber-sumber daya lainnya.
3) Program accountability, memfokuskan pada penciptaan hasil operasi
pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab
pertanyaan disekitar penyampaian tujuan pemerintah, bukan sekedar
ketaatanpada peraturan yang berlaku.
4) Process accountability, memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat
pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-
aktivitas organisasi, sebab rakyat yang nota benepemegang kekuasaan,
selayaknya memiliki kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah
yang nyatanya sudah merugikan mereka

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good governmentyang
merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu
keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung
jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di
berikan.Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,menyajikan,melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal)yang memiliki
hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan RI :
“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak
atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal
yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas,
reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit
dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat
spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.
(LAN, 2000: 12)
Webster mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat
dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel
adalah : pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan,
sebagaimana seorang manusia bertanggunggugat kepada Tuhannya atas apa
yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk
dipertanggunggugatkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di
perhitungkan atau dipertanggunggugatkan. (Bambang Wahyudi, 2002: 190).
Menurut Kohler, akuntabilitas didefinisikan sebagai (Waluyo, 2007:
191)

Kewajiban seseorang (employee), agen, atau orang lain untuk memberikan
laporan yang memuaskan (satisfactory report) secara periodik atas
tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang
yang dimiliki.

1. Pengukuran tanggungjawab (responsibility) atau kewajiban kepada
   seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar
   lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
2. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (control)
   yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang
   berlaku, ketentuan-ketentuan (regulation), persetujuan (agreement), atau
   keabsaan (custom).
   Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran
   yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang
   dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang
   dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu
   mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian
   akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif
   pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus
   dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada
   masyarakat. (Wahyudi Kumorotomo, 2005: 2)
   Berdasarkan beberapa pengertian konseptual akuntabilitas tersebut
   mengandung relevansi yang baik dalam rangka memperbaiki birokrasi publik
   untuk mewujudkan harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya,
   tampaknya bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi publik didalam
   mendefinisikan dan mengelola harapan-harapannya. Itulah sebabnya, dalam
   good governance diperlukan kontrol terhadap birokrasi publik agar dapat
   akuntabel. Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana untuk
   mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam
   suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
   pencapaian tujuan bersama melalui suatu media pertanggungjawaban secara
   periodik. (Faisal, 2009: 91)
   Yang dimaksud konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu
   pertanggungjawaban tim pelaksna pengelolaan Alokasi Dana Desa
   (ADD)kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab
   utama. Konsep ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli antara lain
   :Menurut Syahrudin Rasul (2002 : 8) akuntabilitas adalah kemampuan
   memberi jawaban kepada otoritasyang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau
   sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan
pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa
Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Nurdin
Usman, 2002: 70)
Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara
pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan
mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas,
tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-
sungguhberdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan
dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan,
siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan
bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan
tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas
pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang
ditetapkan semula.(Abdullah Syukur, 2007: 40).
Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu
kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah
ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di
lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan
beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat
penujang.Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah
sebagai berikut: (Abdullah Syukur, 2007: 40)
a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan
baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses
penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi
yang disampaikan;
b. Resouces, (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu
terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan
guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna
melaksanakantugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan;
c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program
khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya
dari mereka yang menjadi implementer program;
d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures),yang
mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit
dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa
pola yang baku.
Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu
proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling
mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu
dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting
dan mutlak yaitu : Abdullah Syukur, 2007: 41)
a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program
perubahan dan peningkatan;
c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses
implementasi tersebut.
Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program
senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut

Menurut Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan
organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan
sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.
Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik
tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan
beserta sumber daya yang digunakannya. Transparansi pengelolaan keuangan
publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi
sektor publik. Menurut Ritonga dan Syahrir (2016) transparansi tidak hanya
sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik,
namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang
dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan
berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan
pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan. Menurut Hoesada (2019:273) Asas transparansi
mengandung unsur mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi
yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa. Pada
umumnya melalui pemberitahuan lisan, papan pengumuman desa dan situs desa.
Transparansi informasi desa diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat desa
dan dunia usaha dalam desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat
dilakukan secara objektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan desa dan
isi peraturan desa dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh kepala desa.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan
prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat
diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang
terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan
informasi.
Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability
antara pemerintahan desa dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan desa
yang bersih, efektif, efesien akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan
kepentingan masyarakat. Dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan desa,
maka pemerintah desa akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik, dan
pemerintah desa tentunya akan bekerja lebih serius dan displin. Selain itu dengan
meningkatnya transparansi dalam mengelola keuangan desa maka diharapkan
kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan dapat mewujudkan tata
pemerintah yang baik dan bersih.
Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2018:19)
mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut :
a) Informatif. Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme,
prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi
secara jelas dan akurat.
b) Keterbukaan. Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap
orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di
badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
c) Pengungkapan. Pengungkapan kepada masyarakat atau publik
(stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial

Menurut Lukito (2014:2) akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara
kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut
langkah seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban
terhadap hasil dan kinerja. Menurut Wicaksono (2015) menyatakan bahwa
akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level
organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan
penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang
berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut.
Menurut Mahmudi (2016:18) pengertian akuntabilitas publik adalah
kewajiban pemegang amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan,
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan
kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk menciptakan
proses akuntabilitas publik yang baik diperlukan saluran pertanggungjawaban
publik yang bersistem dan berkoordinasi dengan baik.
Menurut Hoesada (2019:273) Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan
fungsi dalam organisasi kepemerintahan desa dan cara
mempertanggungjawabkannnya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap pemerintah
desa melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap kepala
desa dan aparat pemerintah desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan
terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik
tentang desa yang berlaku, serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang
kepala desa.
Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan guna untuk
meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Menurut Rizal, et.al (2018) Terdapat beberapa ciri pemerintahan
yang akuntabel diantaranya sebagai berikut :
1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka,
cepat, tepat kepada masyarakat.
2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik
secara proposional.
4) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembangunan dan pemerintahan.
5) Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan
pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian
pelaksanaan program/kegiatan pemerintah

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang memegang jabatan selama 6
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa sebagai kepala pemerintah
desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewaliki
pemerintahan desa dalam kepemilikkan kekayaan desa yang dipisahkan
karenanya, kepala desa menurut Rusyan (2018:4) mempunyai kewenangan, yaitu:
1) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
2) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
3) Menetapkan bendahara desa.
4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
5) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur
perangkat desa, terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara yang
ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sekretaris desa bertindak selaku
koordinator pelaksanan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada
kepala desa. Sedangkan, bendahara desa mempunyai tugas menerima,
menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

Pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban
desa itu berkaitan dengan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan
keuangan desa. Dikarenakan menimbulkan pendapatan dan pengeluaran
diperlukan pengelolaan keuangan desa dengan baik agar tidak terjadi sesuatu hal
yang tidak diinginkan, seperti penggunaan dana yang tidak semestinya. Siklus
pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1(satu) tahun anggaran,
terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Rosita
(2018:4) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Uraiannya sebagai
berikut :
1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
APBDesa.
2) Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3) Partisipatif yaitu pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses
pengelolaan keuangan desa.
4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu APBDesa harus dikelola secara tepat
waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang
dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman pada peraturan
perundangan yang berlaku.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa
didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan
pemerintah pusat dan daerah. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja
dan pembiayaan. Rancangan APBDesa diajukan oleh kepala desa dan
dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Rusyan (
2018:3) Sumber pendapatan desa bersumber dari :

Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha desa, hasil
kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain
lain pendapatan asli desa yang sah.

1. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan
   dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
   kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi ke setiap desa
   secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
3. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
   kabupaten/kota dalam rangka pelaksana urusan pemerintahan.
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Variable Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk
menentukan nilai bobot desa. Variable Utama diajukan untuk mengurangi
kesenjangan kesejahtraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar
desa secara bertahap dan mengenai kemiskinan strukturan masyarakat di
desa. Variabel Independen utama meliputi sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kepemimpinan
   a. Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan ADD
   b. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan ADD
2. Akuntabilitas Proses
   a. Kesesuaian pengelolaan ADD dengan prosedur yang berlaku
   b. Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan.
3. Akuntabilitas Program
   a. Kesesuaian program yang dibiayai ADD dengan kebutuhan
   masyarakat.
   b. Pelaksanaan program ADD
4. Akuntabilitas Kebijakan
   a. Penyusunan pengelolaan ADD
   b. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD Desa oleh
karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Desa (ADD) harus
memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi
Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :
a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)
direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan
prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administrative, teknis dan hukum.
c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip
hemat, terarah dan terkendali.
d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat
terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa
pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan
lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui
musyawarah desa.
e. Alokasi Dana Desa (ADD)nharus dicatat dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti
mekanisme yang berlaku.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim
Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten
22
Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanakan
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
ADD bertujuan :
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat.
d. Mendorong peningkatan swadaya gotongroyong masyarakat

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber
dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antara desa untuk medanai kebutuhan desa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta
pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa
dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD merupakan
bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh
Kabupaten

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah
dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kepala desa mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan urusan pemerintah.
b. Pembangunan
c. Kemasyarakatan
Urusan pemerintahan yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan
kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga
kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.
Urusan kemasyarakatn yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat melalui
pembinaan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan,pendidikan, adat
istiadat.
Kepala Desa mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :
a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD;
b) Mengajukan rancangan peraturan desa
c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD;
d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai ADD
untuk dibahas dan ditetapkan;
e) Membina kehidupan masyarakat desa;
f) Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
g) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dan;
h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pnacasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
b. Meningkatkan kesejahtraan masyarakat;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat dan desa;
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. Membina, mengayomi dan melestarikkan nilai-nilai social budaya dan adat
istiadat;
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup
Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati / walikota, memberikan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama di
bidang pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa di bantu oleh lembaga-
lembaga lain yang ada di desa

Coghill (2000) menyatakan bahwa model akuntabilitas dibedakan
menjadi:
a) Model Tradisional yang dikembangkan
1) Tidak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga bersifat ke dalam
(perorangan) dan keluar ( masyarakat) :
a) Upward
b) Inward
c) Outward
2) Perlu diciptakannya berbagai mekanisme dan sistem
akuntabilitas seperti :
a) Pengembangan jaminan kebebasan mendapatkan informasi.
b) Pembentukan berbagai lembaga independen yang bertujuan
untuk mengontrol kinerja sektor public seperti ombudsman
dan lembaga peradilan yang kuat.
b) Model Stone
Akuntabilitas dibagi dalam 5 kategori, yaitu :
1) Kontrol dan Parlemen (DPR)
2) Managerialism
3) Pengadilan / Lembaga semi peradilan ;
4) Perwakilan Masyarakat
5) Pasar (konsumen-pengusaha)
c) Model Jaringan Kerja (Sistem Akuntabilitas Kompleks)
Sistem ini memberikan suatu control Check and Balance yang sangat
ketat sehingga kemungkinan untuk terjadinya tindakan-tindakan
manipulative akan sangat kecil, dari mulai saat proses pembuataan
kebijakan sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat termonitor
dengan sangat teliti dan terorganisir.
Coghil (2000) menyatakan, dalam sistem yang seperti inilah
akuntabilitas public secara garis besar dialankan, baik dalam
pendelegasikan kewenangan, pertanggung jawaban, dan akuntabiitas
public secara garis besar dijalankan, baik dalam pendelegasian
kewenangan, pertanggung jawaban, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam sistem akuntabilitas kompleks ini, akutabilitas
public memiliki berbagai dimensi diantaranya adalah dimensi
aksessabilitas, kebebasan informasi dan pelaksanaan di depan publik.
1) Akuntabilitas
Mensyaratkan adanya hak masyarakat untuk mengakses segala
bentuk informasi terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah
terutama yang mempunyai dampak langsung terhadap
kehidupan mereka. Bentuk informasinya mulai dari draft
kebijakan, hasil siding, berbagai dokumen pemerintah, kecuali
yang berhubungan dengan informasi yang bersifat pribadi.
2) Kebebasan Informasi
Dimensi akuntabilitas public lainnya adalah kebebasan
informasi atas segala bentuk dokumen yang ada dalam
pemerintahan. Hal ini berkaitan sangat erat dengan dimensi
aksesibilitas. Dengan dimensi ini tingkat akuntabilitas
pemerintahan akan meningkat karena para pelaksana
pemerintahan menyadari bahwa mereka dapat dimintai
pertanggungjawaban langsung atas segala kebijakan dan
program yang dilakukan. Masyarakat seharusnya dapat
mengetahui seberapa jauh keadilan, kejujuran, dan kebenaran
(efesiensi dan efektifitas) telah dilaksanakan oleh
penyelenggara pemerintahan dalam setiap hubungannya
(dealing) dengan masyarakat.
3) Pelaksanaan didepan public
Salah satu wujud transparansi dan keterbukaan adalah
pelaksanaan pembuatan keputusan serta implementasinya
sedapat mungkin dilaksanakan di depan public.
Berdasarkan model-model akuntabilitas diatas dalam penelitian ini model
akuntabilitas yang digunakan oleh penulis adalah Model Jaringan Kerja
(Sistem Akuntabilitas Kompleks). Model-model pelaksanaan akuntabilitas
memang beranekaragam dan memiliki kekurangan serta kelebihannya
masing-masing namun menurut penulis Model Jaringan Kerja (Sistem
Akuntabilitas Kompleks) adalah model yang sangat sederhana, walaupun
hanya terdapat tiga dimensi akuntabilitas didalamnya yaitu, aksesibilitas,
kebebasan informasi, pelaksanaan didepan public namun itu semua telah
mencakup keseluruhan penelitian

Akuntanilitas yang dilakukan pada sektor public terdiri dari berbagai
dimensi. Ellwood (1993:371) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas
public berikut ini :
a) Akuntabilitas kejujuran dan hukum
Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran
penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabiitas hukum
berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan
sumber daya public.
b) Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah penanggung
jawaban
c) Akuntablitas Program
Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian
tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternative
program yang memberikan hasil optimal dengan biaya
minimal. Akuntabiitas program berkaitan dengan unit-unit dan
birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama
untuk mencapai efektivitas program.
d) Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah posedur yang
digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan
prosedur administrasi? Akuntabilitas proses dimanifestasikan
melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsive,
dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan
prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan
input menjadi out put. Akuntabilitas proses menekankan bahwa
beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara
langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan
pada pencapaian tujuan

Menurut Saleh dan Iqbal (1991), akuntabilitas merupakan sisi sikap dan
watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan
akuntabilitas ektern seseorang.

1. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada
   lingkungannya baik formal (atasan) maupun inforrnal
   (masyarakat).Ada atasan, ada pengawasan, ada kawan sekerja
   yang membantu, ada masyarkat konsumen yang sesekali
   menyoroti dan memberikan koreksi serta saran perbaikan,
   kelompok mahasiswa yang sensititif terhadap penyimpangan-
   penyimpangan, dana ada pula lembaga masyarakat
   penyeimbang yang berkepedulian sangat tinggi seperti
   Indonesian Corruption Watch, dan Yayasan Lembaga
   Konsumen Indonesia.
2. Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spiritual. Tidak
   sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi
   lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar
   ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar maknanya bila semua
   orang memiliki sensibilitas spiritual seperti itu, tidak cukup
   waktu, tidak cukup sumberdaya, dan sebagainya merupakan
   cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti
   kaca mobil berembun. Hendaknya kita berusaha keras
   menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin
   melaksanakan akuntabilitas sesungguhnya .
   Polidano (1998) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai
   akuntbilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak
   langsung merujuk pada pertanggungjawaban kepada pihak eksternal
   seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan
   akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal
   melalui rantai komando tertentu.
   Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:
   a. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal
   sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan
   otoritas untuk mengatur prilaku para birokrat dengan
   menundukkan mereka dibawah persyaratan procedural tertentu
   serta mengharuskan adanya otoritas sebelum langkah tertentu
   diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional
   dihubungkan dengan badan / lembaga pemerintah pusat
   (walaupun setiap departemen / lembaga dapat saja menyusun
   aturan atau standarnya masing-masing.
   b. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seseorang
   pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai
   tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini
   merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan
   hasil sebagaimana diperjuangkan paradigm manajemen public
   baru (new public managemen). Hal ini mungkin saja
   tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan
   gerakan manajemen public baru.
   c. Peninjauan ualang secara tetrospektif yang mengacu pada
   analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu
   kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor
   audit, komite parlemen , ombudsmen, atau lembaga peradilan.
   Bisa juga termaksud badan-badan di luar Negara seperti media
   massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan
   ketidakterpredisikan dalam proses peninjauan ulang itu
   seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan sektor yang
   menjalankannya

Budiharjo (1999) menyatakan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, perlu
memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a) Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf
b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan
sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku
c) Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
d) Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil
dan manfaat yang diperoleh
e) Harus jujur , obyektif , dan inovatif sebagai katalisator
perubahan managemen instansi pemerintahan dalam bentuk
pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan
penyusunan laporan akuntabilitas

Ghartey (1987) menyatakan akuntabilitas ditujukan untuk memperoleh
jawaban atas pernyataan berhubungan dengan pelayanan apa, oleh siapa,
kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang
memerlukan jawaban tersebut antara lain : apa yang harus
dipertangggungjawabkan, mengapa pertanggungjawban harus diserahkan,
kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang
bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat,
apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan, dan
sebagainya.
Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, oleh karean itu
harus diikuti dengan jiwa intreprenurship pada pihak-pihak yang
melaksanakan akuntabilitas. Prianto (2006) menyatakan akuntabilitas
adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja seseorang yang
bekerja dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk
meminta pertanggungjawaban.
Carino (1991) menyatakan :
Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh seseorang petugas baik masih berada pada jalur
otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggungjawab dan
kewenangannya. Dengan demikian setiap orang harus betul-betul
menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya memberi
pengaruh pada dirinya sendiri saja akan tetapi membawa dampak
yang tidak kecil pada orang lain. Sehingga memperhatikan
lingkungan menjadi mutlak dalam setiap tindak dan laku seseorang
pejabat pemerintah.
Budiharjo (1999) mendefinisikan akuntabilitas sebagai
“ Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk
memerintah kepada mereka yang member mandat itu.
Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan
pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga
pemerintahan sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan
sehingga menciptakan kondisi saling mengawasi (check and
balances system).
Hatry (1980) menyatakan akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan
untuk mengukur apakah dana public telah digunakan secara tepat untuk
tujuan dimana dana public tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara
illegal.
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa, pada
intinya akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit
organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban secara periodik

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik
terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi
merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan Good govermance.
Transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan
dengan kepentinganpublik secara lansung dapat diperoleh oleh mereka
yang membutuhkan. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan
tahunan tidak hanya dibuat tetapi terbuka untuk pemakai informasi

(Tapanjeh, 2009) mengemukakan bahwa konsep transparansi
dalam islam adalah :

1. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi
   segala hal yang terkait dengan irfomasi yang diberikan.
2. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada
   semua pihak yang membutuhkan informasi.
   Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan skala
   kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari konsep
   transparansi diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam islam,
   transparansi erat kaitanya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan
   informasi, pemberian informasi, harus bersikap jujur sehingga tidak
   satupun hal yang luput dari dari pengetahuan penerima informasi

Dalam kamus bahasa ilmiah kontemporer secara etimologi atau arti kata
transparasi ialah “hal menjadikan agar diketahui dengan jelas, kejelasan (M.D.J.
Al-Barry, Sofyan Hadi, 2000;308) dalam (Abdul Gapar, 2009).
Menurut Ryan Nugroho D, dalam Abdul Gapar, (2009 Hal : 26),
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan informasi, proses-proses lembaga-
lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang
membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
Transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola
setransparan mungkin bagi masyarakat, donator, pemerintahan dan organisasi
yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kebijakan serta kegiatan
membangun yang bersangkutan, termasuk rincian anggaran, yang telah mampu
yang belum digunakan (Sadely, 2002).
Konsep transparansi menuju pada suatu keadaan dimana segala aspek
dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui
dengan mudah oleh para stakeholder yang membutuhkan. Dengan demikian, jika
segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan dipublikasikan secara terbuka
sehingga mudah diakses, maka praktek penyelenggaraan itu dapat dinilai memiliki
transparasi yang tinggi. Tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
transparansi pelayanan. Pertama, adalah mengukur tingkat keterbukaan proses
penyelenggaraan pelayanan. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini
meliputi seluruh proses pelayanan, termasuk didalamnya adalah persyaratan,
biaya, dan waktu yang dibutuhkan. Indikator kedua dari transparaansi menunjuk
pada seberapa mudah perarturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami. Ketiga
adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek
penyelenggaraan pelayanan. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi
maka semakin tinggi transparansi. (Mita, 2009).
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi
adalah keadaan dimana segala aspek informasi yang terdapat pada organisasi
dapat diketahui dan dapat mudah oleh semua penggunanya. Informasi yang
dimaksud yaitu visi dan tujuanya organisasi. Profil organisasi, nomor rekening
bank, alamat yayasan, email yayasan, jumlah anak asuh / anak didik, struktur
organisasi, daftar kegiatan, dan laporan keuangan secara berkala

Akuntabilitas (Accountability) dari akar kata account artinya
laporan. Dalam Al-Quran account adalah hesab (perhitungan) kata hesab
banyak ditemukan dalam Al-Quran misalnya QS : Al-Qiyamah (75) 14-15
yang artinya “bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri dan
meskipun dia mengemukakan alsaan-alasanya.
Secara filosofi akuntabilitas adalah amanah, amanah berarti dapat
dipercaya . sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin
karena jika tidak memiliki sifat tersebut niscaya akan membawa kepad
kerusakan (Mahmud, 1998: 211) dalam (Kholmi, 2012). Hal ini dipertegas
oleh firman Allah QS : An-nisa (4) : 58 “Sesungguhnya Allah menyuruh
kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu meneyapkan dengan adil. Sesungguhnya Alloh maha pemberi
pengajaran yang sebaiknya kepada kamu. Dan sesungguhnya Alloh
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
Dari ayat tersebut dapat disimpulkan akuntanbilitas artinya
pertanggung jawaban seorang manusia kepada penciptaNya, Allah
subhana wa Ta’ala. yaitu yang memerintahkan kita agar berbuat adil dalam
bertindak dan mempertanggung jawabkan segala tindakanya kepada Allah
nanti

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45
dijelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan di Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan nomor 45 adalah laporan keuangan organisasi nirlaba
yang memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak
   mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi
   yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk
   laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para
   pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan serta lazimnya pada organisasi bisnis,
   dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak
   dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau
   kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi
   pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau
   pembubaran entitas.
   Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan termasuk
   didalam karakteristik tersebut. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
   Keuangan nomor 45 laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi:
4. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan.
   Laporan posisi keuangan berisikan pengklasifikasian aktiva
   dan kewajiban.
5. Laporan aktivitas untuk suatu periode laporan.
   Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan
   dan menyajikan perubahan jumlah asset bersih selama suatu
   periode. Perubahan asset bersih dalam laporan aktivitas
   tercermin pada aset bersih atau ekuitas dalam laporan posisi
   keuangan.
6. Serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan.
   Tujuan utama pelaporan arus kas adalah menyajikan
   informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam
   suatu periode.
7. Catatan atas laporan keuangan
   Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan-catatan
   yang tidak dijelaskan dilaporan keuangan kemudian
   dijelaskan dicatatan laporan keuangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Undang-
Undang No. 16 tahun 2001 yang mengatur tentang yayasan dimaksudkan
agar yayasan yang berdiri di Indonesia memiliki acuan yang jelas tentang
cara pelaksanaan yang mengatur yayasan tersebut, baik mengatur tentang
organ keanggotaannya atau pengurus, tata cara pendiriannya, serta
anggaran dasarnya. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan tentang pengertian
yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, dan organ
kepengurusan yayasan. Dalam pasal (2) diatur sebagai berikut, yayasan
mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas.
Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian
maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut
serta dalam suatu badan usaha, dimana yayasan tidak boleh membagikan
hasil kegiatan usahanya kepada Pembina, pengurus, dan pengawas. Dalam
Undang-Undang No. 16 tahun 2001 juga mengatur tentang kekayaan yang
dimiliki yayasan yaitu pada pasal 26 ayat (1) tentang kekayaan yayasan
berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau
barang, selain itu dalam ayat (2) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
2. Wakaf.
3. Hibah.
4. Hibah wasiat.
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar
   yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   Mengenai kekayaan yang bersal dari wakaf, maka berlaku
   ketentuan hukum perwakafan, dimana kekayaan tersebut diatas
   dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, namun dalam
   hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan, dimana
   ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan negara
   sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
   peraturan pemerintah. Dalam pasal 15 UU No. 16 tahun 2001, yayasan
   tidak boleh memakai nama yang:
6. Telah dipakai secara sah oleh yayasan lain.
   Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
   Nama yayasan harus didahului dengan kata “yayasan”, dan dalam
   hal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat
   ditambahkan setelah yayasan. Yayasan diwajibkan juga membuat laporan
   tahunan, sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1), yaitu pengurus wajib
   membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan
   mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan
   usaha yayasan, selain kewajiban sebaimana dimaksud dalam ayat (1)
   pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan
   berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrati keuangan. Pasal
   49 ayat (1) juga mengatur tentang jangka waktu paling lambat penyusunan
   laporan tahunan yayasan yaitu lima bulan terhitung sejak tanggal tahun
   buku yayasan ditutub, dimana laporan tahunan secara tertulis yang memuat
   sekurang-kurangnya:
7. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang
   lalu serta hasil yang telah dicapai.
8. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada
   akhir periode, laporan akktivitas, laporan arus kas, dan catatan
   laporan keuangan, dalam hal yayasan mengadakan transaksi
   dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi
   yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan
   tahunan.
   Pendirian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan
   kebiasaan dalam masyarakat, dimana yayasan di Indonesia pada saat ini
   telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan,
   maka untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan
   berfungsi sesuai dengan maksud tujuannya berdasarkan prinsip
   keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Untuk menghindari
   penyimpangan maksud dan tujuan pendirian yayasan terus menerus dan
   untuk terciptanya tertib administrasi, maka pemerintah mengeluarkan
   suatu regulasi tentang yayasan yaitu memberlakukan Undang-Undang No.
   16 tahun 2001 tentang yayasan. Namun undang-undang tersebut dalam
   penerapannya banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka
   pemerintah mengubah beberapa pasal dengan Undang-Undang Nomor 28
   Tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 6 oktober 2005. Dengan
   ditetapkan undang-undang tersebut, maka semua yayasan harus mematuhi
   segala ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang tentang yayasan.
   Akuntansi kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban
   Pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan yang diambil, sehingga
   dibutuhkan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan. (Silvia dan
   Ansar, 2011).
   Pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan struktur orgnisasi
   merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan suatu organisasi (Irwan,
   2005). Dalam (Silvia dan Ansar, 2011), dalam aspek pengambilan
   keputusan terdapat dua unsur didalamnya, yaitu mekanisme pengambilan
   keputusan dan proses pengambilan keputusan. Dalam aspek
   kepemimpinan adalah periode masa jabatan. Dalam aspek struktur
   organisasi terdapat dua unsur yaitu pemisahan organ-organ organisasi dan
   keberadaan dewan pengawas

Akuntanbilitas program merupakan jabaran dari misi yang nantinya
akan diterjemahkan dalam kegiatan organisasi. Hal ini mencakup elemen
perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi
(Irwan, 2005). Dalam (Silvia dan Ansar, 2011)
Berdasarkan teori tentang perencanaan program yaitu organisasi
sudah mendokumentasikan perencanaan program yang tersusun sistematis,
dan perencanaan program tersebut mudah diakses publik. Berdasarkan
teori tentang pelaksanaan program yaitu kesesuaian perencanaan dengan
proses pelaksanaan program dengan hasil yang tercapai secara signifikan
yaitu dengan proses pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan dan
mencapai hasil (output) yang direncanakan

Akuntabilitas proses menjelaskan bagaimana proses yang
digunakan dalam melaksanakan tugas, hal ini ditekankan lebih kepada
pemberian pelayanan yang cepat dan responsive (Silvia dan Ansar, 2011).
Proses berkaiatan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi
settiap hari. Akuntanbilitas proses terlihat melalui pemberian pelayanan
publik yang cepat dan responsif, sistem infomasi dan prosedur
administrasi

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan adanya penghindaran
penyalahgunaan jabatan (abuse of power). Sedangkan akuntabilitas hukum
(legal accountability) menjamin adanya peraturan yang terkait dengan
supermasi hukum dan peraturan lain dalam organisasi (Silvia dan Azwar,
2011)

Akuntabilitas pubik adalah kewajiban penerima tanggungjawab
untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya
publik kepada pihak pemberi mandat (principal). Akuntabilitas berbeda
dengan konsep responsibilitas (Mahmudi, 2005) dalam (Simanjutak dan
Januarsih, 2009).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk
informasi keuangan sebagai wujud tanggungjawab organisasi (Grey et. Al, 1996
dalam kholmi, 2012 : 67). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan
organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya,
melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury,
2003 dalam Mardiasmo, 2006). Menurut (Triyuwono, 2011), menyatakan bahwa
ruang lingkup akuntabilitas dalam akuntansi islam antara lain meliputi
akuntabilitas kepada Tuhan, akuntabilitas kepada manusia, dan akuntabilitas
kepada alam. Akuntabilitas kepada Tuhan dengan menerapkan syariah dalam
upaya menjaga mempertahankan amanah yang diberikan Allah Subhana Wata’ala.
Sedangkan akuntabilitas kepada manusia dilakukan dengan ,memberikan laporan-
laporan, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat
dalam aktifitas organisasi. Sehingga realisasi kegiatanya baik keberhasilan
maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan mendapat
penjelasan. Menurut Wabster dalam Waluyo (2007: 190) mendefinisikan
akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
akuntabel. Arti dari akuntabel itu sendiri adalah : pertama, dapat diperhitungkan,
dapat menjawab pada atasan sebagaimana sebagaimana manusia
mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada
Tuhan-Nya. Kedua memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara
aksplisit, dan yang ketiga, sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggung
jawabkan.
Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya untuk aktivitasuntuk
menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan
tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitasjuga terkait dengan
peran social dimana akuntan yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan. Dan
kesejahteraan umat untuk menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan
tersebut telah tercapai (Tapanjeh,2009).
Menurut Kohler dalam buku Waluyo (2007:191). Akuntabilitas
didefinisikan sebagai :

1. Kewajiban seorang (employee), agen atau orang lain untuk memberikan
   laporan yang memuaskan (satisfactory report) secara periodik atas
   tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau
   wewenang yang dimiliki.
2. Pengukuran tanggungjawab (respobillity) atau kewajiban kepada
   seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar
   lain yang telah yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (control)
   yang baik, ataukinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang
   berlaku, ketentuan-ketentuan (regulation), persetujuan (agreement),
   ataupun keabsahan (custom).
   Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan
   pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-oihak
   yang berkepentingan, Wawan (2006). Perusahaan-perusahaan yangaada harus
   dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak
   publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk
   diberiinformasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.
   Jika dilihat dari perspektif etika bisnis islam, Agustianto (2008)
   mengartikan akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban perusahaan baik
   kepada masyarakat maupun kepada Tuhan. Akuntabilitas mencerminkan bahwa
   segal bentuk pertanggungjawaban yang diusung oleh perusahaan benar-benar
   berdasarkan kenyataan rill yang terjadi dalam perusahaan. Tidak ada yang ditutup-
   tutupi apalagi manipulasi. Semuanya diharapkan sesuai dengan semangat
   kejujuran dan nilai-nilai syariah.
   Dari berbagai definisi akuntabilitas yang telah dipaparkan, dapat
   disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban atas segala
   aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh
   pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan
   organisasi dalam periode tertentu.
   Silvia dan Ansor (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki
   berbagai dimensi dalam organisasi antara lain yaitu: akuntanbilitas public,
   akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses,
   akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas financial

Prinsip ketanggapan merupakan suatu prinsip bagi pemerintahan desa untuk
memenuhi harapan nyata masyarkat desa dan pemerintah daerah. Berikut
beberapa hal yang menjadi sangat penting dalam ketanggapan terhadap
masyarakat:

1. Aspirasi dan harapan, ini merupakan hal yang senantiasa masayrakat suarakan
   disetiap pertemuan dengan pejabat pemerintah desa, maka dari itu aspirasi dan
   harapan masyarakat dapat disalurkan melalui BPD. BPD merupakan unsur
   pemerintah desa yang fungsinya ikut menjadi penyambung lidah masyarakat
   kepada kepala desa.
2. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan jajarannya harus tanggap
   menerima masukan dari masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa dapat
   dibantu dan bahkan masyarakat dapat ikut menyelesaikan program pemerintah
   desa

Salah satu aspek akuntabilitas ialah adanya konsekuensi yang harus ditanggung
individu dan organisasi terkait dengan kinerjanya. Maka dari itu ada beberapa hal
yang menjadi indikator tuntutan liability :

1. Pemberian Konsekuensi ialah dalam halam kinerja Pemerintahan desa
   Borisallo seorang pejabat baik kepala desa maupun bawahannya secara
   individual harus berani menerima konsekuensi apabila dalam pelaksanaan
   kerja tidak mencapai apa yang diinginkan oleh pemerintah satu tingkat diatas
   pemerintah desa.
2. Pemberian Kompensasi ialah senantiasa kepala desa memberikan apresiasi
   yang baik kepada para bawahannya yang mampu bekerja dengan baik,
   biasanya kompensasi diberikan dalam bentuk uang

Transparency merupakan sarana yang paling penting dalam menilai kinerja
Pemerintah desa borisallo dan dianggap sebagai syarat kunci bagi terlaksananya
prinsip akuntabilitas yang lain bahkan transparency dianggap sebagai tujuan.
Kepercayaan terhadap keterbukaan dalam pemerintahan desa borisallo terhadap
pemeriksaan secara teratur telah tertanam dalam kesadaran masyarakat bahwa
transparansi memiliki nilai tersendiri.
Selanjutnya ada beberapa poin penting didalamnyatransparency sebagai berikut:

1. Pemeriksaan secara teratur ialah bahwa tansparency menuntut agar setiap
   pemerintah desa borisallo menjadi subjek terhadap penilaian, terhadap
   pernyataan secara rutin tuduhan atas kesalahan atau adanya suatu kegagalan
   harus diperiksa dan dijelaskan.
2. Akses yang jelas ialah bahwa pemerintah desa borisallo harus memberikan
   yang luas untuk dapat diakses olah masyarakatnya baik melalui tatap muka
   maupun melalui media sosial. Yang intinya adalah bahwa pemerintah desa
   tidak membatasi ruang untuk diakses oleh masyarakatnya.
3. Informasi yang akurat ialah bahwa pemerintah desa borisallo dalam
   menyampaikan atau menginfokan informasi harus jelas dan dapat memberikan
   kepercayaan kepada masyarakatnya

Akuntabilitas pengelolaan ADD ialah mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya keuangan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa pasal 3, pemerintah desa terdiri
atas kepala desa, dan lembaga musyawarah desa. Pemerintah desa dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh perangkat desa, dan perangkat desa terdiri atas sekretariat desa,
dan kepala-kepala dusun.
Kepala desa memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat
(1), kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan
desa yaitu menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dan merupakan penanggung
jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umu, termasuk
pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan menumbukan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat
sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Ayat (2b) dalam menjalankan hak,
wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yang dimaksud dala ayat (1),
kepala desa memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
Dalam pasal 15 ayat (1) secretariat desa terdiri atas sekretaris desa dan kepala-
kepala urusan. Ayat (2) sekretaris desa diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota
kepala daerah tingkat II setelah mendengar pertimbangan camat atas usul kepala desa
sesudah mendengar pertimbangan BPD. Ayat (3) apabila kepala desa berhalangan maka
sekretaris desa menjalankan tugas dan wewenang kepala desa sehari-hari. Ayat (4)
22
kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati/walikota
kepala daerah tingkat II atas usul kepala desa.
Dalam pasal 16 ayat (1) untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam
desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Ayat (2) kepala dusun adalah unsur pelaksana
tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu.
Dalam pasal 17 ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga
kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan

Penyebutan nama desa yang berbeda-beda pada setiap daerah menunjukkan
karakter tersendiri, yang bersesuain dengan adat, bahasa, kewilayahan, dan sistem sosial
yang berlaku. Pengertian desa sangat beragam, sesuai dengan maksud dan sudut
pandang yang hendak digunakan. Menjadi berbeda pengertian desa berdasarkan sudut
pandang ekonomi, sosiologis, pemerintahan, dan sudut pandang huku-politik. Sebutan
desa dapat saja merupakan konsep karakteristik desa secara umum, namun juga dapat
berarti suatu posisi dedimonasi dan sekaligus kualitas posisi terhadap kota.
Menurut Kartohadikoesoemo (1984:15) dalam implementasi pemberdayaan
pemerintahan desa oleh Azam Awang (2010:85), bahwa perkataan (arti kata) desa,
dusun, desi, seperti juga perkataan Negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom)
berasal dari perkataan Sankskrit (Sansekerta) yang berarti tanah air, tanah asal, tanah
kelahiran. Secara umum pngertian yang berkembang di masyarakat, desa memiliki arti
daerah pedalaman, daerah hulu sungai, atau aerah yang diperintah oleh kota. Pada
awalnya perkataan desa hanya dipakai dipulau Jawa dan Madura, banjar di Bali, dusun
atau marga di Sumatera Selatan, dusundati di Maluku, kuta atau huta di Sumatera Utara,
negeri di Sumatera Barat, gampong di Aceh, lewu di Kalimantan Tengah, dan banyak
kata lain berdasarkan bahasa daerah masing-masing.
Menurut Azam Awang (2010:87), dalam pengertian sosiologi, desa merupakan
gambaran suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat
tinggal dalam suatu lingkungan yang relative homogeny. Umumnya penduduk desa
saling mengenal dengan corak kehidupan yang hamper sama dan mempunyai
ketergantungan tinggi pada sumber daya alam. Masyarakat desa biasanya hidup secara
sederhana dengan mata pencaharian dari sector pertanian, perkebunan, perikanan.
Kehidupan masyarakat di desa masih memgang kuat adat dan tradisi (leluhur),
berperilaku jujur bersahaja dan rendah hati, biasa bekerja sama, bergotong royong serta
suka menolong orang lain.
Di samping itu, bentuk gotong royong masyarakat desa hampir diseluruh negeri
ini, dipraktekkan di berbagai macam lapangan aktivitas-aktivitas sosial, baik yang
berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, hubungan tetangga atau
hubungan lain berdasarkan kepraktisan. Hal lain adalah aktivitas bekerja sama sejumlah
anggota masyarakat dalam menyelesaikan suatu proyek tertentu atau kegiatan yang
dianggap berguna bagi kepentingan bersama.
Dari segi pandangan ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi,
menggambarkan desa sebagai suatu komunitas masyarakat yang memproduksi suatu
produk tertentu atau khas. Umumnya desa digolongkan berdasarkan produknya menjadi
desa pertanian, desa perkebunan, desa nelayan. Desa mengandung arti sebagai tempat
orang-orang hidup dengan saling ketergantungan ekonomi yang kuat. Sudah menjadi
kebiasaan masyarakat desa saling member, saling meminjamkan barang, peralatan kerja,
dan uang tanpa ikatan perjanjian jual, sewa, atau bungan/rente. Dalam hal kompensasi
hasil bekerja sama gotong royong umumnya bukan upah, tetapi dibarter dengan hasil
panen, atau tenaga bantuan juga.
Rumusan defenisi desa secara lengkap terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999
adalah sebagai berikut:
“Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat
istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945.
Landasan pemikiran dalam pengaturan pemerintahan desa adalah
21
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan
masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007, Bab IX Pasal 18
disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk transfer dana
dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan pemerintah
pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/ kota. Terciptanya
pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN Kabupaten
propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10 % akan tercapai tingkat kesejahteraan dan
taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan (Widjaja, 2010:133)
Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pasal 3 ayat 1 Permendagri no.37 tahun
2007 tentang adalah :
a. Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten
b. Bagian dari dana perimbangan (non DAK) yang diterima oleh kabupaten
Konsep Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal ini yaitu salah satu bentuk tansfer
dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana 25% perimbangan
antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten gowa.
Pasal 9 ayat 1 Permendagri No.37 Tahun 2007 : Penggunaan Alokasi Dana Desa
(ADD) menyebutkan :
a. Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintaha
desa sebesar 30% dari jumlah ADD yang diterima
c. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat
adalah sebesar 70% dari jumlah ADD
Pasal 10 ayat 1 Permendagri N0.37 tahun 2007, yang dimaksud dalam pasal 9
ayat 1 (b) :
a. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa
b. Biaya operasional ti pelaksana bidang pemerintahan
c. Tunjangan dan operasional BPD
d. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa , honor ketua Rt/ Rw
e. Peningkatan sumber daya manusia yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya.
Pasal 10 ayat 2 Permendagri No. 37 tahun 2007, yang dimaksud dalam pasal 9
ayat 1 (c) adalah sebagai berikut :
a. Pemberdayaan masyarakat dan institusi utamanya untuk pendidikan, masyarakat,
kesehatan, peningkatan peran gender, SDM bagi masyarakat dan pemberdayaan
institusi lembaga masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, biaya operasional tim
pelaksanapemberdayaan masyarakat serta musrembangdes.
b. Pemberdayaan lingkungan, utamanya untuk pengadaan sarana dan prasarana baik
dibidang ekonomi maupun sosialyang dapat mendorong percepatan kemajuan
desa.
c. Pemberdayaan ekonomi utamanya untuk BUMDes, pengembangan usaha skala
kecil, pengembangan unit kegiatan ekonomi dan optimalisasi pemanfaatan potensi
lokal. Pasal 13 Permendagri No.37 tahun 2007, mengenai pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa
2. Besaran ADD dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Desa (APBDes)
3. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa dan bertanggungjawab
   atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
   Pasal 14 Permendagri No.37 tahun 2007, mengatur pelaksanaan pengelolaan
   ADD dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Setiap penerimaan
   dan pengeluaran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dalam buku kas pembantu
   sesuai ketentuan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh bendahara desa.
   Dalam Bab X, Pasal 15, ayat 2 : Pelaporan dan pertanggungjawaban :
   a. Laporan berkala : laporan mengenai pelaksanaan pengukuran dana ADD dibuat
   secara rutin tiap bulannya, laorannya adalah realisasi penerimaan ADD dan
   realisasi pengeluaran ADD
   b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan
   penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir
   penggunaan ADD.
   Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tercantum dalam Permendagri No.37
   Tahun 2007 di atas, konsep- konsep yang dimaksud dalam hal ini adalah :
4. Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah
   desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan
   desa borisallo, serta meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa
   candimas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
   partisipatif sesuai dengan potensi desa borisallo.
5. Azas dan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) borisallo harus
   transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini berarti Alokasi Dana Desa (ADD)
   harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakann secara
   bertanggungjawab dan juga harus melibatkan peran serta aktif masyarakat desa
   borisallo
6. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang integral (tidak dapat
   dipisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan tanggungjawab
   dan pelaporannya.
7. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional
   desa borisallo seperti perbaikan kantor desa dan 70 % untuk belanja
   pemberdayaan masyarakat desa Borisallo
8. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, tetap diperlukan
   pelaporan atas kegiatan yang dibiayai ADD secara berkala dan laporan hasil akhir
   penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) borisallo.
9. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk tim fasilitasi
   kabupaten gowa kecamatan parangloe dengan kewajiban sesuai tingkatan dan
   kewenangannya. Pembiayaan untuk tim yang dimaksud dianggarkan dalam
   APBD dan diluar anggaran untuk ADD Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) secara
   umum yaitu :
   a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial antar warga desa
   borisallo.
   b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan
   pemberdayaan desa.
   c. Meningkatkan pembangunan infrastuktur desa borisallo.
   d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rngka pengembangan
   kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
   e. Meningkatkan pendapatan desa candimas dan masyarakat desa melalui BUMDes

David Halmer dan Mark Turner (Manggaukang Raba 2006:115) mengemukakan
bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa
instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:
a. legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
b. keberadaan kualitas moral yang memadai.
c. Kepekaan.
d. Keterbukaan.
e. pemanfaatan sumber daya secara optimal.
f. upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.
Apabila kita memperhatikan secara seksama dalam pernyataan diatas maka
pemikiran kita akan melahirkan beberapa pertanyaan tentang sosok kepala
pemerintahan dalam suatu tatanan pemerintahan yang pada dasarnya dan sudah
seharusnya ideal untuk jadi kepala pemerintahan terutama pada takaran pedesaan.
Karena rakyat sangat dekat dengan siapa yang akan menjadi kepada pemerintahan
desa/kepala desa. Yang intinya tidak ada lagi kekhawatiran akan berbagai hal dalam
pemerintahannya nanti didesa tersebut.
Manggaukang Raba (2006:122) menjelaskan Akuntabilitas sebagai instrumen
kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika:
a. Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang
diharapkan dari mereka.
b. Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung jawabnya.
c. Bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya
diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.
d. Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil
yang dicapai dan cara pencapaiannya.
e. Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai
mekanisme danprosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak
menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.
Dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas yang
bersumber dari Manggaukang Raba, untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan
pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang
meliputi :
a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
b. Adanya pelayanan publik yang murah biaya.
c. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu.
d. Adanya pelayanan publik yang responsif.
Lain halnya Menurut Dwiyanto, dkk (2002) untuk mengukur akuntabilitas
penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator
kinerja yang meliputi :
a. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses
penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip
orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat
pengguna jasa.
b. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat
pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
c. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa
memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.
Menurut Dadang Solihin (2007:138) indikator minimum akuntabilitas ialah:
a. Adanya kesesuain antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan
kegiatan.
c. Adanya output dan outcome yang terukur
Adapun perangkat indikator yaitu sebagai berikut :
a. Adanya standart operating procedure dalam.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan.
c. Penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan.
d. Makanisme pertanggungjawaban.
e. Laporan tahunan.
f. Laporan pertanggungjawaban.
g. Sistem pemantapan kinerja penyelenggaraan Negara.
h. Sistem pengawasan.
i. Mekanisme reward dan punishment.
Dari hasil pemeparan indikator akuntabilitas diatas dapat diuraikan terhadap
akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), berikut indikator keberhasilan
ketika dikaitkan kepada ADD:

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan
   oleh pemerintah desa
2. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan
   pemerintahan desa
3. Berkurangnya kasus KKN di dalam lingkup pemerintah desa

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang
transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat.
Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama good governance antara lain
tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas.
Schedler dan plano (Manggaukang Raba 2006:10) membedakan ada lima jenis
akuntabilitas, yaitu:
a. akuntabilitas fisikal-tanggungjawab atas dana public.
b. akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hokum.
c. akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program.
d. akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur.
e. Akuntabilitas Outcome- tanggung jawab atas hasil.
Sheila Elwood (Manggaukang Raba 2006:35) mengemukakan ada empat jenis
akuntabilitas, yaitu:
a. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan
adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam
penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas
ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
b. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang
digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas
ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan
murah biaya.
c. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah
tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah
telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal
dengan biaya yang minimal.
d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif
dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga
masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam
pengambilan keputusan.
Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood
diatas, maka pemerintah desa didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya
disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau peraturan, juga dalam proses
pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang dimplementasikan, dan
juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan. Berbeda halnya dengan Yango
dalam Manggaukang Raba yang menyatakan ada 4 jenis akuntabilitas, diantaranya
yaitu:
a. Traditional atau regulatory accountability. Dimaksudkan bahwa untuk
mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang mengarah
pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas tradisional atau
akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada
peraturan yang berlaku terutama yang terkait dengan aturan fisikal dan peraturan
pelaksanaan administrasi publik disebut juga compliance accountability.
b. Managerial Accountability, yang menititberatkan pada efisiensi dan kehematan
penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya
lainnya.
c. Program accountability, memfokuskan pada penciptaan hasil operasi pemerintah.
Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan disekitar
penyampaian tujuan pemerintah, bukan sekedar ketaatan pada peraturan yang
berlaku.
d. Process accountability, memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat
pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitasaktivitas
organisasi, sebab rakyat yang nota bene pemegang kekuasaan, selayaknya memiliki
kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah yang nyatanya sudah merugikan
mereka.
Dari berbagai jenis akuntabilitas yang telah dipaparkan, maka penyelenggaraan
pemerintahan desa termasuk dalam akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood, yaitu
akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas
apakah sudah cukup baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan
yang cepat, responsif dan mudah

Merill Collen (Manggaukang Raba 2006:1) mengungkapkan bahwa meskipun
sering digunakan, akuntabilitas nampaknya seperti cerita kuno tentang gajahyang
digambarkan olehtiga orang buta, masing-masing memegang bagian tubuh gajah yang
berbeda sehingga menggambarkangajah secara berbeda pula.” Begitulah perumpamaan
tentang akuntabilitas, setiap orang memberi pengertian yang berbeda tergantung pada
cara pandangnya masing-masing. Untuk melihat keragaman definisi akuntabilitas,
berikut ini dikemukakan beberapa definisi yang dikembangkan sejumlah kamus besar,
kalangan akademisi dan pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut :
Webster (Waluyo 2007:203) mendefinisikan akuntabilitas merupakan suatu
keadaan yang dapat dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan ankuntabel. Arti kata
ankuntabel adalah: pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan,
sebagaimana seorang manusia bertanggunggugat kepada Tuhannya atas apa yang
telahdilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggunggugatkan secara
eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau dipertanggunggugatkan.
Menurut Kohler dalam Manggaukang Raba (2006:3), akuntabilitas didefinisikan
sebagai :
7

1. Kewajiban seseorang (employee), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan
   yang memuaskan (satisfactory report) secara periodik atas tindakan atau atas
   kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
2. Pengukuran tanggungjawab (responsibility) atau kewajiban kepada seseorang yang
   diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan
   terlebih dahulu.
3. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (control) yang baik,
   atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-
   ketentuan (regulation), persetujuan (agreement), atau keabsaan (custom).
   Menurut Leviene (Manggaukang Raba 2006:3), akuntabilitas berkenaan dengan
   standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi Negara.
   Akuntabilitas publik menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik
   tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat karena dilhat dari ukuran
   internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, tetapi juga dinilai
   dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat.
   Wahyudi Kumorotomo (2005:3) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah
   ukuranyang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik ataupelayanan yang
   dilakukanolehpemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh
   masyarakat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan
   masyarakat yang sesungguhnya.
   Dengan demikian, akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga
   eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus
   dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
   Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah,
   mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan
   pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
   seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki
   hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
   Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini
   tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka
   melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas
   merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk
   memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih
   luas dengan tingkatan efisiensi,efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.
   Berdasarkan beberapa pengertian konseptual akuntabilitas tersebut mengandung
   relevansi yang baik dalam rangka memperbaiki birokrasi publik untuk mewujudkan
   harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya, tampaknya bukan saja tergantung pada
   kemampuan birokrasi publik di dalam mendefinisikan dan mengelola harapan-
   harapannya. Itulah sebabnya, dalam good governance diperlukan kontrol terhadap
   birokrasi publik agar dapat akuntabel. Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana
   untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam
   suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan
   bersama melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik

Menurut penjelasan UNDP (United Nations Development
Program) dalam Mardiasmo (2009), karakteristik good governance meliputi:

1. Participation. Yaitu adanya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam
   pengambilan suatu keputusan.
2. Rule of law. Yaitu penegakan hukum yang transparan dan memihak sesuai
   dengan aturan yang berlaku.
3. Transparancy. Yaitu adanya keterbukaan masyarakat dan para pemangku
   kepentingan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah.
4. Responsiveness. Lembaga publik harus memberikan tanggapan terhadap
   masukan yang diberikan dalam rangka perbaikan.
5. Consensus orientation. Yaitu fokus terhadap kepentingan umum bukan
   kepentingan kelompok.
6. Equity. Yaitu masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam
   kehidupan bernegara.
7. Efficiency and effectiveness. Pengaturan sumber daya keuangan secara efisien
   dan efektif.
8. Accountability. Yaitu adanya tanggung jawab yang diberikan kepada
   masyarakat atas segala kegiatan yang dilakukan.
9. Strategic vision. Yaitu adanya visi untuk mencapai tujuan-tujuan yang
   diberikan

“Good Governance merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada
masyarakat atas segala tindakan yang dijalankan oleh suatu instansi, dan
sebagai bentuk perencanaan atas arah kebijakan suatu instansi.” (Maryani,
2016) “Good Governance merupakan prasyarat utama pembangunan
nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik akan mempengaruhi
implementasi program-propembangunan nasional. Semakin akuntabel
penerapan Good Governance, maka semakin bagus pula kualitas suatu
laporan keuangan pemerintah.” (Permen PANRB No.25 Tahun 2020)
Menurut definisi dari United Nation Development program (UNDP) dalam
Mardiasmo (2009), Good Governance mempunyai tiga kaki, yaitu sebagai
berikut:

1. Tata kelola ekonomi, adalah tahapan dalam pengambilan keputusan yang
   mengarahkan aktivitas ekonomi dalam negeri dan antar pelaku ekonomi.
   Tata kelola ekonomi mempunyai penerapan terhadap Ekuitas, Properti
   dan Kualitas Hidup Masyarakat.
2. Tata Kelola Politik, adalah tahapan dalam pengambilan keputusan untuk
   penyusunan suatu kebijakan.
3. Tata Kelola Administratif, merupakan perwujudan dari proses kebijakan.
   Tata kelola pemerintahan fokus terhadap proses pengelolaan
   pemerintahan dengan adanya para pemangku kepentingan yang terlibat
   dalam sektor sosial, ekonomi dan juga politik serta aktif dalam
   pengelolaan keuangan negara