Tag: Akutansi

Menurut kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2017, Standar kompetensi jabatan terdiri dari standar kompetensi manajerial dan
standar kompetensi teknis/bidang.
Kompetensi Manajerial adalah kompetensi dasar yang meliputi suatu
pengetahuan dan perilaku yang berdasarkan tingkat jabatan pegawai.
Pengelompokan Kompetensi Manajerial di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu:

1. Planning (kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan);
2. Art of Delivering (kemampuan melayani);
3. Leadership (kemampuan memimpin);
4. Cognitif (kemampuan berpikir analitik/konseptual);
5. Personal Effectiveness (kemampuan bersikap dewasa)

Kualitas sumber daya manusia merupakan tingkat pengetahuan,
kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia.
Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat
penting arti dan keberadaannya untuk peningkatan produktifitas kerja dilingkungan
organisasi (Adhitama, 2017). Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 1, Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar
Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, kemampuan dan sikap yang harus
dimiliki oleh pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tugas kedinasan.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 3 Tahun 2017, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi
jabatan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi
Aparatur Sipil Negara adalah suatu karakteristik yang diperlukan oleh seorang
Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas jabatan yang meliputi
pengetahuan, keterampilan dan perilaku.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai ASN adalah pegawai negeri
sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) yang
dilantik oleh penanggungjawab kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu
instansi atau melakukan tugas kedinasan lainnya dan diberikan insentif berdasarkan
aturan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil merupakan seorang warga negara
Indonesia yang memenuhi kriteria dan dilantik sebagai Pegawai ASN secara resmi
oleh penanggungjawab kepegawaian.” (Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2017 Pasal 1). “Pegawai
ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kinerja yang diangkat oleh penanggungjawab kepegawaian dan diberikan tugas
dalam suatu instansi atau melakukan tugas kedinasan lainnya dan diberikan insentif
berdasarkan aturan yang berlaku.” (Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 3 Tahun 2017).

Manfaat dari penerapan standar akuntansi pemerintah menurut PP 71 Tahun
2010 diantaranya yaitu meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan
pemerintah, menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi
manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.
Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka akan menghasilkan
laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemerintah dalam
mengambil suatu keputusan. Selain itu akan tercipta juga akuntabilitas dalam setiap
aktivitas akuntansi yang dilakukan dan memberikan informasi yang seluas-luasnya
terhadap masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam hal memberikan
keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara adalah
pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan instansi yang memenuhi aturan
yang berlaku dan dibuat dengan acuan SAP yang diterima secara luas oleh
masyarakat.
Tujuan dibuatnya standar akuntansi pemerintah agar terciptanya standar
aturan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan
keuangan terutama dalam sektor publik/pemerintahan. Selain hal tersebut, standar
akuntansi pemerintah juga menjadi dasar untuk seberapa besar biaya yang
dibutuhkan bagi sektor publik/pemerintahan dalam menjalankan kepentingan-
kepentingan publik

a) PSAP No.1 Penyajian Laporan Keuangan
PSAP No.1 memberikan penjelasan terkait pembuatan laporan
keuangan, tanggung jawab pelaporan keuangan, struktur laporan
keuangan, sub laporan keuangan. Komponen Laporan Keuangan dibagi
menjadi tujuh yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran
   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Laporan Arus Kas
6. Catatan Atas Laporan Keuangan
   b) PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran
   PSAP No.2 memberikan penjelasan terkait pembuatan Laporan
   Realisasi Anggaran. Dalam PSAP No.2 ini, tujuannya adalah
   menginformasikan perihal realisasi dan anggaran suatu lembaga
   pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   c) PSAP No.3 Laporan Arus Kas
   PSAP No.3 ini memberikan penjelasan terkait pembuatan laporan
   arus kas. Laporan arus kas menjelaskan posisi kas pertama suatu instansi,
   asal dan alokasi kas, serta kas akhir suatu instansi. Arus kas terbagi
   menjadi 3 sub yaitu :
7. Arus Kas Aktivitas Operasi
8. Arus Kas Aktivitas Investasi
9. Arus Kas Aktivitas Pendanaan
   d) PSAP No.4 Catatan Atas Laporan Keuangan
   PSAP No.4 ini memberikan penjelasan terkait beberapa hal yang
   harus dicantumkan dalam CALK suatu instansi. Isi PSAP ini perihal
   syarat dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan.
   e) PSAP No.5 Akuntansi Persediaan
   PSAP No.5 bertujuan memberikan penjelasan terkait tata cara
   akuntansi persediaan yang perlu disajikan dalam suatu laporan keuangan.
   Persediaan adalah sebuah aset lancar yang berbentuk perlengkapan atau
   item dalam hal mendukung operasional kegiatan suatu instansi dan
   melayani masyarakat secara keseluruhan.
   11
   f) PSAP No.6 Akuntansi Investasi
   PSAP No.6 memberikan penjelasan terkait akuntansi investasi. PSAP
   No.6 berisi tentang jenis-jenis investasi dan pengukuran investasi.
   Investasi merupakan pembelian aset yang bertujuan agar memberikan
   manfaat sosial kepada masyarakat dan manfaat internal terhadap instansi
   terkait.
   g) PSAP No.7 Akuntansi Aset Tetap
   PSAP No.7 memberikan penjelasan terkait penataan aset tetap yang
   jumlah nominal dan unitnya dapat dilakukan pengukuran secara handal.
   Beberapa kriteria aset tetap yaitu manfaat yang didapatkan lebih dari satu
   tahun, diperoleh dan digunakan untuk kepentingan instansi dan
   masyarakat.
   h) PSAP No.8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
   PSAP No.8 memberikan penjelasan terkait konstruksi yang sedang
   masa pengerjaan serta pengakuan dan pengukurannya. Konstruksi dalam
   pengerjaan nantinya akan menjadi aset tetap yang dimiliki oleh instansi
   pemerintah.
   i) PSAP No.9 Akuntansi Kewajiban
   PSAP No.9 memberikan penjelasan terkait bentuk-bentuk kewajiban,
   pengakuan serta pengukurannya. Klasifikasi kewajiban merupakan
   hutang yang terjadi pada periode sebelumnya dimana penyelesaiannya
   mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan.
   Kewajiban diakui saat keuangan negara akan digunakan untuk
   melakukan pembayaran kewajiban atau penyelesaian permasalahan.
   Nilai kewajiban sebesar transaksi yang dilakukan pada saat kewajiban
   berlangsung.
   j) PSAP No.10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
   Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan
   PSAP No.10 memberikan penjelasan terkait koreksi kesalahan,
   perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan
   12
   operasi yang tidak dilanjutkan. Koreksi kesalahan adalah pembenaran
   catatan keuangan yang tidak sesuai dengan periode laporan keuangan.
   Perubahan kebijakan akuntansi merupakan perubahan yang terjadi jika
   terdapat perubahan aturan yang berlaku.
   k) PSAP No.11 Laporan Keuangan Konsolidasi
   PSAP No.11 memberikan penjelasan terkait pengukuran laporan
   keuangan konsolidasi. Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi
   meliputi:
   1) Laporan Realisasi Anggaran
   2) Laporan Operasional
   3) Laporan Perubahan Ekuitas
   4) Neraca
   5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan utama dalam menerapkan
akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah berfungsi sebagai jembatan
antara pihak pemerintah dan para pemegang kepentingan termasuk masyarakat
untuk memberikan output pelaksanaan keuangan negara yang akuntabel.
(Triwardana, 2017). Definisi standar akuntansi pemerintahan menurut Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu: “Kerangka akuntansi yang menjadi acuan
pembuatan laporan keuangan”. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP) dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan Prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Dengan adanya standar tersebut maka laporan keuangan harus didasarkan pada
standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi
yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi
Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang memiliki kekuatan hukum
sebagai pedoman pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya serta pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam
mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik (Standar Akuntansi Pemerintah,
2013 : 18), kinerja merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja
dapat berfokus pada input, misalnya uang, pegawai, wewenang yang legal,
dukungan politis atau birokrasi. Kinerja dapat fokus pada aktivitas atau proses yang
mengubah input menjadi output dan lalu kemudian menjadi outcome, misalnya
kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang
berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2009 : 19).
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, Instruksi Presiden
Nomor 7 tahun 1999. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah
daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis,
efisien, dan efektif (value for money) untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. (Mudrikah, 2020).
Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan
melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian
kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan
proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang
bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapain. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah
ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang
berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran
obyektif (Legal compliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-
ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Probity and legality
   accountability).
   Akuntabilitas ini berkaitan dengan menghindari penyalahgunaan jabatan dan terkait
   dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang
   disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Hal ini menyangkut
   pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah
   disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   (compliance).
2. Akuntabilitas Proses (Process accountability).
   Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
   melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam lingkup kecukupan sistem informasi
   akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dalam hal ini
   digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan
   yang ditentukan (planning, allocating and managing).
3. Akuntabilitas Pelaksanaan (Performance accountability).
   Pada tingkatan ini diperhatikan apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien
   (efficient and economy).
4. Akuntabilitas Program (Program accountability).
   Akuntabilitas program berkaitan dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang
   ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif
   program yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Di
   sini akan fokuskan pada penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
   (outcomes and effectiveness).
   9
5. Akuntabilitas Kebijakan (Policy accountability).
   Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat
   ataupun daerah, atas kebijakan – kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap
   DPR/DPRD dan masyarakat luas. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai
   kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value)

Hubungan atau komunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses
penyampaian berita dari seseorang ke orang lain. Hubungan masyarakat adalah suatu
usaha yang disengaja , direncanakan dan diteruskan untuk menjalin dan membina saling
pengertian diantara organisasi dan masyarakat. Humas sebagai penghubung dari pihak
sekolah dengan masyarakat harus dipelihara dengan baik, karena sekolah akan selalu
berhubungan dengan masyarakat dan tidak bisa lepas sebagai partner sekolah dalam
mencapai kesuksesan sekolah itu sendiri.
Kepala sekolah yang baik merupakan salah satu kunci untuk bisa menciptakan
hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat secara efektif karena harus menaruh
perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik disekolah dan apa yang dipikirkan
orang tua tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha dan
membina hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna
mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Menurut Mulyasa (2002:51) hubungan
yang harmonis ini akan membentuk :

1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga
   lain yang ada dimasyarakat, termasuk dunia kerja.
2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat,
   arti dan pentingnya peranan masing-masing.
3. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada
   dimasyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya
   pendidikan di sekolah.
   41
   Prinsip-prinsip Humas menurut Jalal danSupriadi (2001) dalam Daryanto (2013:146)
   disingkat dengan TEAM WORK sebagai berikut :
4. T = Together (bersama-sama), antara anggota yang satu dengan yang lain bisa
   bekerja sama dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara
   efektif dan efisien.
5. E = Emphaty (pandai merasakan perasaan orang lain), menjaga perasaan orang
   lain dengan selalu menghargai pendapat dan hasil kerja orang lain. Menjaga
   untuk tidak membuat orang lain tersinggung.
6. A = Assist (saling membantu) , ringan tangan untuk membantu pekerjaan orang
   lain dalam organisasi sehingga dapat menghindarkan persaingan negatif.
7. M = Maturity (saling penuh kedewasaan), dewasa dalam menghadapi
   permasalahan, bisa mengendalikan diri dari emosi sehingga dapat mengatasi
   masalah secara baik dan menguntungkan bersama.
8. W = Willingness ( saling mematuhi), menjunjung keputusan bersama dengan
   mematuhi aturan-aturan sebagai hasil kesepakatan bersama.
9. O = Organization (saling teratur), bekerja sesuai aturan main yang ada dalam
   organisasi dan sesuai dengan tugas serta kewajiban masing-masing anggota.
10. R = Respect (saling menghormati), menghormati antara satu dengan yang
    lainnya, sehingga bisa menjaga kekompakan kerja.
11. K = Kindness (saling berbaik hati), bersabar, menyikapi orang lain secara baik.
    Melalui hubungan yang harmonis tersebut diharapkan tercapai tujuan hubungan
    sekolah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan disekolah secara
    produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif berkualitas

Manajemen sarana pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan
terencana. Kegiatan manajemen sarana pendidikan adalah untuk merawat fasilitas fisik,
seperti gedung, meubeler, dan peralatan sekolah lainnya, dengan tujuan untuk
meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan
menetapkan biaya efektif perawatan sarana pendidikan.
Program manajemen sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya perlu dibuat program
perawatan preventif di sekolah dengan cara pembentukan tim pelaksana, membuat
daftar sarana dan prasarana, menyiapkan jadual kegiatan perawatan, menyiapkan lembar
evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian. Pemberian
penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam
rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana dan prasarana. Pelaksanaan kegiatan
sarana dan prasarana dilakukan pengaraha kepada tim pelaksana, mengupayakan
pemantauan bulanan ke lokasi tempat sarana dan prasarana, menyebarluaskan informasi
tentang program perawatan preventif untuk seluruh warga sekolah, dan membuat
program lomba perawatan terhadap sarana dan fasilitas sekolah untuk memotivasi
warga sekolah.
Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses pembelajaran, menurut
Arikunto dan Lia (2009), maka pengertian sarana pendidikan adalah semua fasilitas
yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak
bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur,
efektif dan efisien.
Lebih luas fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan
melancarkan pelaksanaan suatu usaha yang dapat memudahkan dan melancarkan usaha
ini dapat berupa benda maupun uang. Jadi dalam hal ini fasilitas dapat disamakan
dengan sarana. Fasilitas atau sarana dapat dibedakan menjadi 2 jenis :

1. Fasilitas fisik, yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat
   dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan
   suatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas materiil, contoh: kendaraan,
   alat tulis, peralatan komunikasi elektronik dan sebagainya. Dalam kegiatan
   pendidikan yang tergolong dalam fasilitas materiil antara lain: perabot ruang
   kelas, perabot kantor tatausaha, perabot laboratorium, perpustakaan, dan ruang
   praktik.
2. Fasilitas uang, yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan
   sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Dalam pengadaan sarana sekolah
   berhubungan erat dengan pengadaan uangnya.
   Pemanfaatan sarana pendidikan biasanya mempunyai tenggang waktu agar efektif dan
   efisien. Sarana yang tidak efektif dan efisien akan dihapuskan dari daftar inventarisir
   karena rusak berat, perbaikan menelan biaya lebih besar, tidak sesuai kebutuhan saat ini,
   dicuri, dibakar, dan rusak karena bencana alam. Berkaitan dengan penghapusan sarana
   pendidikan/inventaris barang menurut Wahyuningrum (2000:42-43), yang dimaksud
   dengan penghapusan ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang-
   barang milik negara/kekayaan negara dari daftar inventarisasi berdasarkan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku. Sarana dan prasarana yang sudah tidak sesuailagi
   bagi pelaksanaan pembelajaran diganti atau disingkirkan.Tujuan penghapusan menurut
   Wahyuningrum (2000:43) adalah:
3. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya
   untuk pemeliharaan/perbaikan, pengamanan barang-barang yang semakin buruk
   kondisinya,barang-barang berlebih dan barang lainnya yang tidak dapat
   dipergunakan lagi.
4. Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris
5. Membebaskan ruang /pekarangan kantor dari barang-barang yang tidak digunakan
   lagi
6. Membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan organisasi yang
   mengurus.

Organisasi sekolah dalam kegiatannya adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran yang
berkualitas. Pencapaian tujuan pembelajaran yang berkualitas tidak akan tercapai tanpa
adanya pengelolaan sumber penerimaan keuangan, pengaturan penggunaan keuangan,
dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan tata kelola keuangan. Kesesuaian
pengelolaan keuangan sekolah harus menunjukan produktivitas dan efisiensi
penggunaannya. Adanya kepedulian pengelola sekolah terhadap pembiayaan sekolah
dan menganggap bahwa biaya sekolah adalah suatu komponen yang sangat penting
dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, maka harapan terciptanya sekolah
yang berkualitas akan cepat tercapai seperti pendapat Sudarmanto (2011: 6) sebagai
berikut:
Ketika berbicara tentang pembiayaan pendidikan maka persoalan yang muncul
yaitu bagaimana produktivitas dan efisiensi yang bisa dicapai oleh sekolah
berkaitan penggunan biaya pendidikan itu. Kedua persoalan pokok tersebut
(produktifitas dan efisiensi) merupakan konsep yang sejalan (harmonis) dalam
kaitannya dengan penggunaan atau analisis biaya. Namun demikian hal tersebut
banyak diabaikan dan bahkan ditinggalkan oleh para pengelola dunia pendidikan.
Para pengelola pendidikan dan para pemimpin selalu menganggap bahwa biaya
pendidikan merupakan persoalan yang gampang dan selalu dianggapnya sebagai
suatu komponenyang tidak menentukan terhadap kualitas pendidikan….
36
Manajemen pembiayaan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam
menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan
dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara
melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Inti dari manajemen
keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Manajemen pembiayaan ,
disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan
pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan
faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber
dari pemerintah, masyarakat, dan sumber-sumber lainya. Pengertian umum kegiatan
manajemen pembiayaan meliputi 3 hal yaitu budgeting, accounting, dan auditing.

1. Budgeting (anggaran), istilah yang sering dianggap sebagai pengertian suatu
   rencana. Namun dalam bidang pendidikan ada istilah yang sering digunakan yakni
   istilah RAPEN (rencana anggaran dan pendapatan belanja negara) dan RAPES
   (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah) Setiap organisasi memerlukan
   anggaran untuk menunjang kelancaran kegiatannya. Oleh karena anggaran sifatnya
   masih rencana dan menyangkut keperluan orang banyak, maka anggaran baru sah
   apabila sudah mendapatkan pengesahan dari atasan yang berwenang.
2. Accounting (pembukuan) kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah
   pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal
   yaitu, pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan
   menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah
   pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari
   urusan menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak
   menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal
   dengan istilah bendahara.
3. Auditing (pemeriksaan), yang dimaksud auditing adalah semua kegiatan yang
   menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau
   penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang.
   Bagi unit-unit yang ada didalam bagian, mempertanggungjawabkan urusan
   keuangan ini kepada BPK masing masing bagian. Auditing ini sangat penting dan
   bermanfaat bagi bendahara yang bersangkutan, lembaga yang bersangkutan, bagi
   atasan, dan badan pemeriksa keuangan.
   Besar atau kecilnya pembiayaan pendidikan setiap tahunnya selalu berubah hal ini
   disebabkan oleh banyak faktor yang dikelompokkan dalam faktor internal dan faktor
   eksternal. Beberapa faktor yang termasuk faktor internal adalah tujuan pendidikan,
   pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, tingkat dan jenis pendidikan.
   Sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah berkembangnya demokrasi
   pendidikan, kebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan adanya inflasi

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen Personalia pendidikan bertujuan
untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai
hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan
dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik,
mengembangkan, menggaji dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem,
membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan
perkembangan karir tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan
organisasi.
Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personalia) menurut Mulyasa (2002:42)
mencakup (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan
pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6)
kompensasi, dan (7) penilaian pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan
benar agar apa diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang
diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan
pekerjaasi pendidin dengan baik dan berkualitas.
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk dalam tenaga
kependidikan menurut Daryanto dan M. Farid (2013:80) adalah :

1. Kepala Satuan pendidikan
   Kepala Satuan pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung
   jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala satuan pendidikan
   34
   harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer,
   administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur dan motivator.
2. Pendidik
   Pendidik atau dengan kata lain lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga
   kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan
   tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai
   kekhususannya yaitu :
   a. Guru
   b. Dosen
   c. Konselor
   d. Pamong belajar dan lain-lain
3. Tenaga kependidikan lainnya
   Adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan
   pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan,
   diantaranya :
   a. Wakil-wakil/wakil kepala, umumnya pendidik yang mempunyai tugas
   tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu kepala satuan
   pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut.
   Contoh : Wakil kepala sekolah bidang kurikulum.
   b. Tata Usaha, adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang
   administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola
   diantaranya :
    Administrasi surat menyurat dan pengarsipan
    Administrasi kepegawaian
    Administrasi peserta didik
    Administrasi keuangan
   35
    Administrasi inventaris dll.
   c. Laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat
   dan bahan di laboratorium. Petugas laboran antara lain : pustakawan,
   pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan (penjaga sekolah), petugas
   kebersihan dan lainnya

Hakekat sebagai manusia peserta didik mempunyai kesamaan antara yang satu dengan
lainnya. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada anak yang lebih manusiawi dibandingkan
dengan anak lainnya. Adanya kesamaan-kesamaan yang dipunyai anak juga akan
melahirkan konsekuensi adanya kesamaan hak-hak yang harus mereka dapatkan.
Diantara hah-hak tersebut, yang juga tidak kalah pentingnya adalah hak untuk
mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Selain anak-anak diyakini mempunyai
kesamaan-kesamaan, pada dasarnya setiap anak mempunyai keunikan tersendiri.
Manajemen peserta didik, adalah kegiatan yang bermaksud untuk mengatur layanan
pendidikan dapat dipenuhi di sekolah. Sebagai akibat dari adanya keunikan dari setiap
peserta didik, maka akan ada peserta didik yang lambat dan ada peserta didik yang cepat
perkembangannya.kompetisi yang sehat akan memungkinkan jika ada usaha dan
kegiatan manajemen, ialah manajemen peserta didik, demikian juga peserta didik yang
bermasalah sebagai akibat dari adanya kompetisi akan dapat ditangani dengan baik.
Upaya pengembangan diri biasanya ada banyak kebutuhan yang tarik-menarik dalam
hal prioritas pemenuhannya. Pada satu sisi para peserta didik ingin sukses dalam hal
prestasi akademiknya, di sisi lain ingin sukses dalam hal sosialisasi dengan sebayanya.
Bahkan tidak itu saja dalam hal mengejar keduanya, ia ingin senantiasa berada dalam
keadaan sejahtera, tidak jarang menimbulkan masalah bagi para peserta didik. Oleh
karena itu diperlukan layanan tertentu yang dikelola dengan baik. Manajemen peserta
didik berupaya mengisi kebutuhan tersebut.
Pengertian Manajemen Kesiswaan (peserta didik) menurut Arikunto dan Lia (2009:57)
Manajemen kesiswaan adalah kegiatan perencanaan siswa mulai dari proses
penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena
tamat atau sebab lain, jenis-jenis kegiatan manajemen kesiswaan dapat
diidentifikasi dengan cara menggambarkannya dalam proses transformasi sekolah.
Dengan melihat pada proses memasuki sekolah sampai meninggalkannya terdapat
4 kelompok manajemen yaitu: (1) penerimaan siswa, (2) ketatausahaan siswa, (3)
pencatatan bimbingan dan penyuluhan, (4) pencatatan prestasi belajar.
Berdasarkan pada pendapat di atas maka manajemen kesiswaan (peserta didik) meliputi
sebagai berikut:

1. Penerimaan peserta didik baru, merupakan peristiwa penting bagi suatu sekolah,
   karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas di
   sekolah. Kesalahan penerimaan siswa baru dapat menentukan sukses tidaknya usaha
   pendidikan sekolah yang bersangkutan, kapan penerimaan peserta didik baru
   dilakukan. Oleh karena penerimaan peserta didik baru bukanlah hal yang ringan.
2. Ketatausahaan peserta didik, sebagai tindak lanjut dari penerimaan peserta didik
   maka kini menjadi tugas tata usaha sekolah untuk memproses peserta didik. Catatan-
   catatan ketatausahaan ada dua jenis yaitu (1) untuk seluruh sekolah terdiri dari: buku
   induk, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat data semua anak yang pernah dan
   sedang mengikuti pelajaran di suatu sekolah. Catatan dalam buku induk meliputi:
   nomor urut, nomor induk (urut sesuai tanggal mendaftar) nama, jenis kelamin,
   tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat orang tua/wali, tanggal
   keluar/meninggalkan sekolah, dan kolom keterangan. Buku klapper, yaitu buku
   pelengkap buku induk yang dituliskan menurut abjad dan fungsi untuk membantu
   petugas dalam mencari data dari buku induk. Dengan menuliskan nama anak
   menurutkan abjad pada lembar-lembar khusus akan dapat diketahui dengam cepat
   nomor induk anak tersebut (anak yang dimaksud). Data lengkap dapat dicari dalam
   buku induk. Hal-hal yang dapat dimuat dalam buku klapper antara lain: nomor
   induk, nama, nama orang tua/wali, alamat orang tua/wali. Penentuan nama dan
   alamat orang tua/wali adalah untuk membantu petugas jika ternyata ada nama anak
   yang sama. Catatan tata tertib Sekolah, yaitu catatan atau peraturan yang bukan
   hanya diperlukan bagi peserta didik saja, tetapi juga untuk guru dan karyawan lain.
   Tata tertib peserta didik adalah suatu peraturan untuk mengatur sikap anak-anak di
   dalam satu sekolah, (2) catatan-catatan untuk masing-masing sekolah, dalam bagian
   ini telah dikhususkan pada masalah ketatausahaan peserta didik walaupun di sekolah
   sudah ada catatan untuk seluruh sekolah, tetapi perlu adanya catatan-catatan khusus
   untuk masing-masing kelas

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang
kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan
ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus
dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu otonomi yang diberikan
pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri
dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi
lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah
ditetapkan.
Manajemen kurikulum merupakan subtansi manajemen yang utama di sekolah.
Manajemen kurikulum juga berarti segenap proses usaha bersama untuk memperlancar
pencapaian tujuan pembelajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas
29
interaksi pembelajaran. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar
proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan
oleh peserta didik dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus
menyempurnakan strategi pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran akan dapat
mencapai tujuan yang efektif dan efisien apabila kegiatannya mencerminkan semua
pengalaman baik teori maupun praktik yang berupa bekal pengetahuan, sikap, dan
keterampilan.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum
menurut Arikunto dan Lia (2009) sebagai berikut:
Kurikulum dalam arti sempit sekali adalah jadual pelajaran. Kurikulum dalam arti
sempit adalah semua pelajaran baik teori maupun praktik yang diberikan kepada
peserta didik selama mengikuti suatu proses pendidikan tertentu, kurikulum
dalam pengertian ini terbatas pada pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan
kepada peserta didik untuk kepentingan mereka melanjutkan pelajaran maupun
terjun ke dunia kerja. Melihat pada kurikulum sebagai suatu lembaga pendidikan
maka dapat dilihat apakah lulusannya mempunyai keahlian dalam level apa.
Kurikulum dalam arti luas adalah semua pengalaman yang diberikan oleh
lembaga pendidikan kepada anak didik selama mengikuti pendidikan. Pengertian
kurikulum ini berarti pengaturan halaman sekolah, penempatan keranjang sampah
atau ketatnya disiplin sekolah dijalankan ikut termasuk cukupan kurikulum,
karena semuanya itu akan menghasilkan suatu yang tercermin pada lulusan.
Manajemen kurikulum juga berarti administrasi yang ditujukan untuk keberhasilan
kegiatan belajar-mengajar secara maksimal, dengan fokus utamanya meningkatkan
kualitas interaksi pembelajaran tersebut. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan perencanaan kurikulum, dilakukan di tingkat
pusat, tingkat propinsi, maupun tingkat sekolah. Khusus untuk tingkat sekolah,
30
administrasi kurikulum yang dimaksud mencakup: penyusunan kalender pendidikan,
penyusunan jadual pelajaran, pembagian tugas guru/tugas mengajar, penempatan
peserta didik, penyusunan petunjuk praktik, penyusunan petunjuk praktik lapangan,
perencanaan aspek kurikulum oleh guru (penyusunan program pengajaran, penyusunan
satuan pengajaran dan penyusunan rencana dan alat penilaian hasil belajar peserta
didik).
Berdasarkan pada pengertian di atas bahwa kurikulum sebagai pedoman dalam kegiatan
pembelajaran mencerminkan kebutuhan peserta didik tentang pengetahuan, sikap, dan
keterampilan yang diorganisir sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan
harapan. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan di sekolah terutama kegiatan
pembelajaran, kurikulum di Indonesia selalu berubah dan berkembang disesuaikan
dengan persepsi pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan agar dapat efektif dan efisien
salah satunya adalah melalui perencanaan yang baik. Pembuatan perencanaan yang baik
dan benar akan menentukan serangkain pengambilan keputusan untuk mengambil
tindakan dimasa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan
dengan secara optimal, hal ini sesuai dengan pengertian perencanaan oleh Arikunto dan
Lia (2009:9) bahwa :
Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk
mengambil tindakan dimasa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya
tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Perencanaan yang menyangkut apa
yang akan dilaksanakan, kapan dilaksanakan, oleh siapa, dimana, dan bagaimana
dilaksanakannya.
Pendapat lain mengenai perencanaan dikemukakan oleh Terry (2000:6) bahwa
perencanaan adalah merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan
asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan
untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Berdasarkan pendapat di atas dapat diungkapkan bahwa perencanaan adalah
serangkaian proses penentuan pedoman kegiatan dimasa depan dan membuat
perumusan kegiatan yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Perencanaan juga menyangkut apa yang akan dilaksanakan, kapan dilaksanakan, oleh
siapa, dimana, dan bagaimana dilaksanakannya.
Perencanaan menjadi suatu yang penting untuk memprediksi masa yang akan datang
maupun memperkecil ketidak pastian serta menghadapi perubahan-perubahan
mendadak yang mungkin timbul. Adanya perencanaan yang baik dalam suatu organisasi
dapat dijadikan dasar bagi berbagai komponen untuk melakukan tindakan dan semua
tindakan dari berbagai komponen dapat diorganisir. Biaya-biaya dalam perencanaan
merupakan suatu proses penentuan tujuan atau sasaran objek dan penentuan beberapa
metode untuk pencapaian tujuan seefisien dan seefektif mungkin.
Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapat diungkapkan bahwa dalam kegiatan
proses perencanaan terdapat tiga kegiatan yang tidak mungkin dipisahkan yaitu (1)
perumusan tujuan suatu kondisi atau keadaan pada masa yang akan datang dan dapat
membantu tercapainya misi organisasi, (2) pemilihan program(pengembangan program
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman agar tercapai tujuan yang
diinginkan), dan identifikasi sumber daya (sumber daya yang ada, baik manusia, sarana
dan prasarana yang dapat menunjang pencapaian tujuan).
Proses pencapaian tujuan juga merupakan penghubung antara kesenjangan keadaan
masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi dimasa depan. Perencanaan
membutuhkan pendekatan rasional ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan
dengan hal tersebut maka proses perencanaan membutuhkan data dan informasi agar
keputusan yang diambil akan sesuai dengan harapan di masa yang akan datang.
Suatu perencanaan disusun guna memberikan arah kegiatan untuk mencapai tujuan,
agar proses kegiatan belajar secara efektif dan efisien, dan mempersempithambatan hal
27
ini sesuai pendapat Arikunto dan Lia (2009:90) tentang manfaat dari suatu perencanaan
yaitu :

1. Menghasilkan rencana yang dapat dijadikan kerangka kerja dan pedoman
   penyelesaian;
2. Rencana menentukan proses yang paling efektif dan efisien untuk mencapai
   tujuan;
3. Dengan adanya rencana setiap langkah dapat diukur atau dibandingkan dengan
   hasil yang seharusnya dicapai;
4. Mencegah pemborosan uang, tenaga, dan waktu;
5. Mempersempit kemungkinan timbulnya gangguan dan hambatan.
   Sedangkan persyaratan-persyaratan suatu perencanaan agar dapat dijadikan pedoman
   kerja menurut Arikunto dan Lia (2009) adalah sebagai berikut :
6. Perencanaan harus dijabarkan dari tujuan yang telah ditetapkan dan
   dirumuskan secara jelas;
7. Perencanaan tidak perlu muluk-muluk, tetapi sederhana saja, realistik praktis
   hingga dapat dilaksanakan;
8. Dijabarkan secara terperinci, memuat uraian kegiatan dan urutan atau
   rangkaian tindakan;
9. Diupayakan agar memiliki fleksibelitas, sehingga memungkinkan untuk
   dimodifikasi;
10. Ada petunjuk mengenai urgensi dan atau tingkat kepentingan untuk bagian
    bidang atau kegiatan;
11. Disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya pemanfaatan
    segala sumber yang ada sehingga efisien dalam tenaga, biaya dan waktu;
12. Diusahakan agar tidak terdapat duplikasi pelaksanaan.
    Berdasarkan pendapat mengenai manfaat perencanaan dan persyaratan agar suatu
    perencanaan dapat dijadikan pedoman kerja diatas maka dapat diungkapkan bahwa
    begitu pentingnya suatu perencanaan sehingga gagalnya suatu perencanaan sama
    dengan merencanakan kegagalan.
    Sekolah sebagai suatu organisasi pendidikan tentunya memerlukan perencanaan dalam
    pengelolaannya. Perencanaan yang merupakan keputusan yang diambil untuk
    melakukan kegiatan dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan agar penyelenggaraan
    sistem pendidikan lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang bermutu
    dan relevan dengan kebutuhan pembangunan

Setiap organisasi selalu mempunyai tujuan sebagai pedoman dan arah kegiatannya, dan
dalam mencapai tujuan tentunya akan dicapai secara efektif dan efisien. Organisasi
lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang akan tercermin pada peserta didik dan tenaga pendidik. Manfaat bagi
peserta didik adalah dalam rangka terwujudnya pembelajaran yang efektif, inovatif,
kreatif, dan menyenangkan. Disamping itu juga terciptanya peserta didik yang aktif
mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan manfaat bagi tenaga pendidik adalah
terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, terbekalinya teori tentang
proses administrasi pendidikan, dan teratasinya masalah mutu pendidikan. Berkaitan
dengan tujuan dan manfaat manajemen menurut Usman (2006:8) tujuan dan manfaat
manajemen pendidikan antara lain :
(1) Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif, inovatif,
kreatif, dan menyenangkan, (2) terciptanya peserta didik yang aktif
mengembangkan potensi dirinya, (3) terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi
tenaga pendidik dan kependidikan, (4) tercapainya tujuan pendidikan secara
efektif dan efisien, (5) terbekalinya tenega kependidikan dengan teori tentang
proses dan tugas administrasi pendidikan, dan (6) teratasinya masalah mutu
pendidikan.
Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen pendidikan
sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas. Adanya manajemen
yang baik dalam suatu pendidikan , maka pendidikan akan berjalan dengan terencana,
terkoordinir, teratur, terawasi, dan terkendali sehingga kendala-kendala yang dapat
menghambat pencapaian tujuan dapat terdeteksi dan diatasi dengan baik, dan
selanjutnya semua hal tersebut berguna dalam pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri
agar lebih efektif dan efisien. Jadi masalah manajemen pendidikan adalah masalah yang
sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik sebagai sarana maupun
alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya

Menurut Subroto (2004:22) yang berkaitan dengan azas manajemen :
Bahwa azas-azas yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen
pendidikan dalam lingkup proses manajemen adalah azas koordinasi dan azas
hirarki. Azas koordinasi adalah sistem pengaturan dan pemeliharaan tata
hubungan agar tercipta tindakan yang sama dalam rangka mencapai tujuan
bersama. Azas hirarki adalah suatu proses perwujudan koordinasi dalam
organisasi, usaha untuk mencapai itu akan terjadi suatu tingkatan tugas,
wewenang dan tanggungjawab. Pada hirarki ini diperlukan adanya kepemimpinan,
pendelegasian wewenang, dan pembatasan tugas.
Berdasarkan azas-azas dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di atas bahwa dalam
azas koordinasi terdapat suatu pengaturan dan pemeliharaan untuk terciptanya tindakan
yang sama dalam mencapai tujuan. Sedangkan dalam azas hirarki terdapat suatu
tingkatan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dan perwujudannya dengan adanya
kepemimpinan, pendelegasian wewenang dan pembatasan tugas.
Selain berpedoman pada azas koordinasi dan hirarki, dalam penerapan manajemen
pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan seoptimal mungkin perlu adanya
pendekatan-pendekatan seperti pendekatan personil sekolah yaitu guru, tata usaha,
kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik. Pendekatan proses yaitu serangkaian
kegiatan pengelolaan , pendekatan sistem terdiri dari input, proses, dan output.
Sedangkan pendekatan komunikasi berkaitan dengan cara bagaimana pengambil
keputusan dalam organisasi. Sesuai uraian di atas menurut Sufyarma (2004) dalam
melaksanakan manajemen pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan seoptimal
mungkin, ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan yaitu berupa :

1. Pendekatan kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu diperlukan
   kerjasama diantara personil sekolah, seperti guru, tata usaha, kepala sekolah,
   orang tua, peserta didik dan lainnya.
2. Pendekatan proses untuk mencapai tujuan pendidikan, terdiri dari perencanaan,
   pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, penilaian dalam sistem pendidikan.
3. Pendekatan sistem untuk mencapai tujuan pendidikan, terdiri dari input (IQ,
   bakat, minat, sikap/kebiasaan), proses (Guru, metode, bahan, sumber belajar,
   program/tugas), dan output (hasil belajar yang diharapkan dalam bentuk perilaku
   kognitif, afektif dan psikomotor).
4. Komunikasi, yaitu komunikasi dalam berbagai komponen pendidikan untuk
   pendekatan proses pengambilan keputusan, yaitu kemampuan untuk mengambil
   keputusan.
5. Pendekatan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien

Istilah manajemen juga terkandung istilah rangkaian kegiatan yang berarti kegiatan
yang akan dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga kegiatan selesai atau evaluasi,
adanya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan hal ini
menunjukkan bahwa kegiatan dalam lingkup manajemen tidak hanya melibatkan satu
orang saja, tetapi melibatkan berbagai macam orang yang mempunyai karakter dan
kemauan berbeda yang dapat bekerjasama, menyatu untuk melakukan kegiatan bersama
dan mencapai suatu harapan dalam tujuan yang sama pula. Berkaitan dengan pengertian
manajemen menurut Sumijo (2002:94) bahwa manajemen adalah proses merencanakan,
mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi
serta pendaya gunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Pendapat lain tentang pengertian manajemen menurut Handoko (2000:21) bahwa
manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan,
usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya
organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pendapat di atas bahwa dalam pengertian manajemen terkandung
serangkaian proses kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu kerjasama
antara beberapa orang mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan untuk
mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Uraian
tentang manajemen di atas sebagai suatu organisasi maka lembaga pendidikan akan
selalu melakukan kegiatan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, kegiatannya
dilakukan secara bersama dengan memanfaatkan pengelolaan sumber daya yang ada.
Mengenai manajemen pendidikan menurut Subroto (2004:22) manejemen pendidikan
dapat diberi makna dari beberapa sudut pandang yang berupa :
(1) manajemen pendidikan sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan, (2)
manajemen pendidikan sebagai proses untuk mencapai tujuan pendidikan, (3)
manajemen pendidikan sebagai suatu sistem, (4) manajemen pendidikan sebagai upaya
pendayagunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan pendidikan, (5) manajemen
pendidikan sebagai kepemimpinan manajemen, (6) manajemen pendidikan sebagai
proses pengambilan keputusan, (7) manajemen pendidikan sebagai aktivitas
komunikasi, dan (8) manajemen pendidikan dalam pengertian yang sempit sebagai
kegiatan ketatausahaan di sekolah.
Pendapat di atas dapat dimengerti bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu
proses yang ditujukan untuk pencapaian suatu tujuan pendidikan, sebagai suatu sistem,
kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, aktivitas komunikasi, dan kegiatan
ketatausahaan yang selalu melibatkan manusia sebagai unsur pokok dalam setiap
kegiatannya. Pendapat lain sebagaimana yang diungkapkan Daryanto dan M.Farid
(2012:1) bahwa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan adalah :
Sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Berdasarkan pendapat di atas manajemen pendidikan adalah sebagai seluruh proses
kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang
ada, baik personal, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut
Usman (2006:27) berpendapat bahwa :
Manajemen pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang
mempelajari penataan sumber daya yaitu sumber daya manusia, kurikulum atau
sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan
menciptakan suasana yang baik bagi manusia, yang turut serta dalam pencapaian
tujuan pendidikan yang disepakati. Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah
suatu media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif yaitu
efektif dan efisien.
Pendapat lain tentang manajemen pendidikan dikemukakan oleh Nata (2008:24) sebagai
berikut :
Manajemen pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang
pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan,
pengkoordinasian, pengawasan dan evaluasi, dengan menggunakan atau
memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil, maupun spirituil
untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa manajemen pendidikan adalah suatu
proses pencapaian tujuan pendidikan secara optimal dan efisien dengan menciptakan
suasana yang baik bagi manusia dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang
tersedia. Selanjutnya juga dalam manajemen pendidikan terkandung unsur-unsur seperti
: (1) tujuan yang akan dicapai, (2) adanya proses kegiatan bersama, (3) adanya
pemanfaatan sumber daya, dan (4) adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, pengawasan terhadap sumber daya yang ada

Kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja sekolah akan berdampak positif
terhadap keterlibatan dan dukungan program-program yang akan dilaksanakan oleh
sekolah. Jika keterlibatan dan dukungan masyarakat sangat tinggi terhadap sekolah
maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sekolah sudah berhasil. Hal ini seperti
terungkap dalam kemendiknas (2010: 774) bahwa :
Keberhasilan akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator berikut yaitu
(a) meningkatnya kepercayaan dan kepuasan terhadap sekolah, (b) tumbuhnya
kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai pertanggungjawaban pendidikan
di sekolah, (c) berkurangnya kasus-kasus KKN di sekolah, (d) meningkatnya
kesesuaian kegiatan-kegiatan di sekolah dengan nilai norma yang berkembang di
masyarakat.
Hal yang sama dikemukakan Slamet (2005:7) untuk mengukur berhasil tidaknya
akuntabilitas manajemen sekolah dapat diukur dengan beberapa indikator keberhasilan
akuntabilitas yaitu :

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah
2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap
   penyelenggaraan pendidikan disekolah.
3. Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma
   yang berkembang dimasyarakat.
   Ketiga indikator di atas dapat dipakai sekolah untuk mengukur apakah akuntabilitas
   manajemen sekolah telah mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki. Tidak saja
   publik merasa puas, tetapi sekolah akan mengalami peningkatan dalam banyak hal

Istilah akuntabilitas berasal daribahasainggrisaccountability yang berarti
pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk
diminta pertanggungjawabkan. Secara umum definisi akuntabilitas adalah sebagai
kewajiban-kewajiban dari pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber
daya publik dan yang bersangkutan dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal
yang menyangkut pertanggungjawannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen
untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan
menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat sebagai suatu proses
pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban. Akuntabilitas menurut Teguh
(2008:2) diartikan sebagai berikut :
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu
atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik
dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang
menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen
untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan
publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.
Secara umum akuntabilitas adalah sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban
dan memberi jawaban kepada pihak yang berkepentingan atas tindakan atau kegiatan
yang telah dilakukan. Pihak yang berkepentingan dalam suatu tindakan atau kegiatan
bukan hanya saja pimpinan lembaga tetapi juga pihak pemerintah dan masyarakat
umum. Menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah :
Kemampuan memberi jawaban kepada otorotas yang lebih tinggi atas tindakan
seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
Lembaga sekolah sebagai salah satu lembaga layanan publik pada saat ini dikelola
secara desentralisasi, maka kewenangan untuk mengatur dan mengurus sekolah,
mengambil keputusan, mengelola, memimpin, dan mengontrol sekolah ada pada
lembaga itu sendiri. Agar penyelenggaraan sekolah tidak sewenang-wenang dalam
menyelenggarakan sekolah, maka sekolah harus bertanggungjawab terhadap apa yang
dikerjakan. Sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada masyarakat
tentang apa yang dikerjakan sebagai konsekwensi dari mandat yang diberikan oleh
masyarakat, oleh karena itu berarti akuntabilitas publik akan menyangkut hak
masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah.
Masyarakat sebagai pemberi mandat dapat memberikan penilaian terhadap
penyelenggaraan sekolah apakah pelaksanaan mandat dilakukan secara memuaskan atau
tidak. Kaitannya dengan akuntabilitas, masyarakat mempunyai hak untuk memberikan
masukan, hak diinformasikan, hak untuk complain, dan hak untuk menilai kinerja
sekolah.
Pertanggungjawaban penyelenggara sekolah merupakan akumulasi dari keseluruhan
pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada
masyarakat/stakeholder. Akuntabilitas kinerja sekolah adalah perwujudan kewajiban
sekolah untuk mempertanggungjawabkannya. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.
Berdasarkan pada jenisnya bahwa akuntabilitas dapat dilaksanakan pada kebijakan yang
akan dilakukan, akuntabilitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sekolah,
akuntabilitas yang berhubungan dengan proses, prosedur, aturan main, dan ketentuan
pedoman, serta akuntabilitas yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran
uang, hal ini seperti yang terungkap dalam Kemendiknas (2010: 772) bahwa:
Akuntabilitas menurut jenisnya dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu
(1)akuntabilitas kebijakan yaitu akuntabilitas pilihan atas kebijakan yang akan
dilaksanakan (2)akuntabilitas kinerja (product/quality accountability) yaitu
akuntabilitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sekolah,
(3)akuntabilitas proses yaitu yang berhubungan dengan proses, prosedur, aturan
main, dan ketentuan pedoman, serta (4)kejujuran atau sering disebut (financial
accountability), yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan pendapatan dan
pengeluaran uang (cash in and cash out).
Uraian di atas telah menjelaskan tentang pengertian akuntabilitas dan jenis-jenis
akuntabilitas

Tahapan pengelolaan keuangan desa di atur secara garis besar mulai dari
tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,
Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
   Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa
   sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
   pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan
   Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan
   musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa
   menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
   Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
   swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
   Pembangunan Desa meliputi:
   a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
   b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
   lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber
   daya lokal yang tersedia;
   c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
   d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
   kemajuan ekonomi; dan
   e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat
   Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
   Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun
   Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan
   RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan
   rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
   Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh
   Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas
   dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang
   APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
   berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
   disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada
   Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3
   (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota
   menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20
   (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa
   tentang APBDesa.
   Tahap Perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam
   Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 31 sampai dengan pasal 42.
2. Tahap Pelaksanaan
   Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam
   pengelolaan ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan
   Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian
   informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap
   pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan
   Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua
   penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
   kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua
   penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap
   dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada
   jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional
   pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan
   dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.
   Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran dilakukan terlebih dahulu
   penyusunan DPA oleh Kaur dan Kasi yang melaksanakan program
   anggaran. Untuk pencairan dana kegiatan terlebih dahulu Kaur dan Kasi
   membuat SPP yang kemudian dilakukan pencairan oleh Kaur Keuangan
   dari rekening kas Desa.
   Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam
   Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 43 sampai dengan pasal 62.
3. Tahap Penatausahaan
   Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai
   pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan wajib melakukan
   pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
   buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur keuangan wajib
   mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
   Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala
   Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan
   penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
   a. Buku Kas Umum
   Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas
   yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas,
   baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.
   b. Buku Kas Pembantu Pajak
   Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku
   kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang
   berhubungan dengan pajak.
   c. Buku Bank
   Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum
   dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang
   berhubungan dengan uang bank.
   Penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri
   No. 20 Tahun 2018 pasal 63 sampai dengan pasal 67.
4. Tahap Pelaporan
   Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
   APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
   a. Laporan Semester Pertama
   Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
   Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling
   lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
   b. Laporan Semester Akhir Tahun
   Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada
   akhir bulan Januari tahun berikutnya.
   Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri
   No. 20 Tahun 2018 pasal 68 dan pasal 69.
5. Tahap Pertanggungjawaban
   Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam
   pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama.
   Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan
   secara formil maupun materil melalui Laporan Pertanggungjawaban
   Realisasi APBDes dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh
   desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.
   Pertangunngjawaban juga harus dilakukan ke masyarakat.
   Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam
   Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 70 sampai dengan pasal 73.
   

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas
kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan
   Penerimaan Pembiayaan mencakup:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
   SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan
   penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja,
   dan sisa dana kegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud
   merupakan pembiayaan yang digunakan untuk:
   1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
   kecil daripada belanja;
   2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
   3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir
   tahun anggaran belum diselesaikan.
   b. Pencairan Dana Cadangan
   Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan
   pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke
   rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
   c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
   Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan
   untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang
   dipisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayan Pengeluaran
   Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan.
   Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa,
   paling sedikit memuat:
   a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
   dianggarkan;
   d. Sumber dana cadangan;
   e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas
kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan
   Penerimaan Pembiayaan mencakup:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
   SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan
   penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja,
   dan sisa dana kegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud
   merupakan pembiayaan yang digunakan untuk:
   1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
   kecil daripada belanja;
   2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
   3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir
   tahun anggaran belum diselesaikan.
   b. Pencairan Dana Cadangan
   Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan
   pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke
   rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
   c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
   Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan
   untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang
   dipisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayan Pengeluaran
   Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan.
   Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa,
   paling sedikit memuat:
   a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
   dianggarkan;
   d. Sumber dana cadangan;
   e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua
penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam
1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan
dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas
kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas:
   a. Belanja Pegawai
   Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
   tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
   tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.
   b. Belanja Barang
   Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran
   pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari
   12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana
   dimaksud antara lain: alat tulis kantor, benda pos,
   bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor
   desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
   minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas,
   upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional
   Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun
   Tetangga/Rukun Warga, dan pemberian barang pada
   masyarakat/kelompok masyarakat
2. Belanja modal
3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
4. pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai
5. manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
7. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Belanja Tak Terduga

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas
kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
   a. Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
   b. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud
   adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan
   peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai
   dengan uang.
2. Transfer
   Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:
   a. Dana Desa;
   b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi
   Daerah;
   c. Alokasi Dana Desa (ADD);
   d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
   e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan Lain-lain
   Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas
   jenis:
   a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
   dan
   b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan
dengan asas atau landasan hukum yang hampir sama di seluruh
Indonesia yaitu berlandaskan adat, kebiasaan, dan hukum adat (Izzah,
2018). Terdapat beberapa pengertian tentang Desa secara umum yaitu:
Desa adalah daerah otonom asli yang berdasar pada hukum adat
yang berkembang di masyarakat sendiri menurut perkembangan sejarah
yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan.
Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang berdasar pada adat
dan hukum adat yang ada pada suatu wilayah tertentu dengan batasnya,
memiliki ikatan lahir dan batin yang kuat, baik karena masih kerabat
maupun karena memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan
keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki
kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan
rumah tangganya sendiri.
Pengertian desa juga ada yang didasari oleh undang-undang
yang kemudian dapat digunakan sebagai pegangan berbagai
kepentingan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur
pemerintah. Pengertian desa dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.
UU Nomor 32 Tahun 2004 mengartikan desa sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa
yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah mempunyai wewenang untuk mengatur ataupun mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat atas dasar buah pikir
masyarakat setempat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui oleh
Negara.
Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
   Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
   kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
   Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24
   bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
4. Kepastian hukum;
5. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
6. Tertib kepentingan umum;
   Keterbukaan;
7. Proporsionalitas;
8. Profesionalitas;
9. Akuntabilitas;
10. Efektivitas dan efisiensi;
11. Kearifan lokal;
12. Keberagaman; dan
13. Partisipatif.
    Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam
    mengatur desa disebut pemerintah desa. Pemerintah Desa dijelaskan
    dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa yang disebut
    dengan nama lain dan dibantu perangkat desa sebagai unsur
    penyelenggara Pemerintah Desa dengan tujuan membangun desa dalam
    upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa
    serta penanggulangan kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan
    dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumber
    daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas
adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan
organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban.
Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari
pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak
dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Nasirah (2016)
menjelaskan bahwa akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan
kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Ini memiliki
arti bahwa diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh
mana pencapaian dan cara-cara yang digunakan dalam mencapai semua itu.
Sebagai bagian penting dari manajemen, pengendalian berkaitan erat dengan
akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan
efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga
sebaliknya.
Mengenai penjelasan akuntabilitas secara garis besar, peneliti mengambil
kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh
lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.
Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas terdiri atas 2 macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal
   Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan
   dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban
   pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah pusat ke
   MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal
   Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada
   masyarakat luas.
   Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat
   dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik),
   secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan
   bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:
3. Akuntabilitas Internal
   Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal
   penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan
   atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk
   mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai
   10
   perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara
   periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
4. Akuntabilitas Eksternal
   Terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk
   mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan
   telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada
   pihak eksternal dan lingkungannya.
   Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang
   harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:
5. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for
   Probity and Legality)
   Berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of
   power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait
   dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain
   yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
6. Akuntabilitas Proses (Process Accountability)
   Berkaitan dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas
   sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem
   informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
7. Akuntabilitas Program (Program Accountability)
   11
   Berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat
   dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif
   program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
8. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)
   Berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun
   daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap
   DPR/DPRD dan masyarakat luas.
   Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah
   menurut Mardiasmo (2002:105), yaitu:
9. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan
   Transparansi berarti keterbukaan dalam proses perencanaan,
   penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi di sini
   memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses
   yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut
   aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan
   kebutuhan hidup dan pemberdayaan masyarakat banyak.
10. Prinsip Akuntabilitas
    Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti
    bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan
    pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan kepada pihak yang
    membutuhkan termasuk masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki
    hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi masyarakat juga berhak
    untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun
    pelaksanaan dari anggaran tersebut.
11. Prinsip Value for Money
    Prinsip value for money ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam
    proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis
    yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan
    kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan
    dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal
    atau memiliki daya guna. Efektifitas dapat diartikan bahwa
    penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan
    kepentingan masyarakat.
    Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui
    pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
    kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama.
    Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang akuntabel mempunyai ciri-ciri
    sebagai berikut:
12. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara
    terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
13. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
14. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam
    proses pembangunan dan pemerintahan.
    Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan
    publik secara proporsional.
15. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan
    pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat
    pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.
    Sulistiyani (2004:43) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas
    merupakan kata kunci dari penyelenggaraan pemerintahan, di mana dalam
    akuntabilitas terdapat kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan kepada
    pihak yang lebih tinggi terkait keseluruhan kegiatan terutama dalam hal
    administrasi keuangan. Maka semua kegiatan yang berhubungan dengan
    pengelolaan ADD harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan
    terutama masyarakat di wilayah tersebut. Keberhasilan akuntabilitas ADD
    dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun, di dalam
    pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan
    dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD. Maka untuk mewujudkan
    pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terkhusus
    yang mengelola ADD perlu patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam
    melaksanakan ADD (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).
    Bentuk akuntabilitas yang digunakan adalah disclosure yaitu
    pengungkapan dalam bentuk publikasi atas penggunaan dan pengelolaan dana
    yang bisa disebut juga dengan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk
    menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan kepada pemerintah dan
    14
    khususnya masyarakat luas guna mengevaluasi tanggung jawab sosial
    organisasi, serta memberikan informasi terkait pertukaran-pertukaran yang
    terjadi antara organisasi dan lingkungan sosial (Izzah, 2018). Akuntabilitas
    pada penelitian ini juga sesuai dengan jenis akuntabilitas berdasarkan
    pemikiran Mohammad dkk dalam Fajri et al. (2012) yaitu akuntabilitas
    prosedural merupakan pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur
    pelaksanaan dengan mempertimbangkan kepastian hukum.
    Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat
    mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu
    organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja
    individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana
    strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap
    berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) dan Rencana
    Kerja Pemerintah (RKP)

Menurut Syamsi Yuswar dan Mulyadi Subri (2006:15)
menyatakan bahwa pembangunan bisa diartikan sebagai sebuah
perubahan yang dilaksanakan secara terencana untuk mencapai
perbaikan yang mengarah pada modernisasi pembangunan dan
kemajuan sosial. Sistem pembangunan mempunyai kaitan yang erat
dengan hakekat dari fungsi administrasi pada setiap negara, daerah
maupun desa. Jika administrasi dilakukan dengan baik dan
semestinya maka terciptalah pembangunan yang berjalan dengan
lancar, merata dan terkendali.
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Undang-undang tersebut telah memberikan
sebuah kepercayaan kepada pemerintah desa untuk bersikap
mandiri dalam pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan dan
sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya dalam
pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa serta pembangunan
desa. Pembangunan desa menurut Peraturan Kementrian Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 merupakan upaya peningkatan
kualitas hidup masyarakat luas dalam mencapai sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat.
Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan
beberapa tujuan dari pembangunan desa, diantaranya untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas serta kesejahteraan
masayarakat, untuk mengentaskan kemiskinan dengan mencukupi
kebutuhan dasarnya, pembangunan sarana prasarana desa,
pengembangan sektor ekonomi desa, dan untuk pemanfaatan
sumber daya lingkungan yang ada dengan dilaksanakan secara
bersama-sama, gotong royong sehingga terciptanya perdamaian
dan keadilan sosial ditengah-tengah masyarakat.
Sejalan dengan adanya tuntutan pembangunan bangsa dan
negara, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan
pembangunan dari lingkup terkecil dari suatu negara yaitu
pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan
merupakan pembangunan pada tiap-tiap desa dalam satu
kota/kabupaten yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat luas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta
pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan partisipatif
(Yuliansyah dan Rusmianto, 2016).
Dalam hal pembangunan desa, terdiri dari 2 aspek
pembangunan. Yaitu pembangun fisik dan pembangunan non fisik.
Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dapat terlihat
langsung oleh mata dan dapat dirasakan secara langsung oleh
masyarakat (Kuncoro 2010:20). Hasil dari pembangunan fisik
berupa pembangunan dalam sektor sarana prasarana seperti
infrastruktur, fasilitas umum dll. Serta pembangunan non fisik bisa
diartikan sebagai jenis pembangunan tidak terwujud yang terbentuk
dari dorongan masyarakat dan berjangka waktu cukup lama dan
manfaat yang akan ditimbulkan dapat dirasakan secara langsung
(Wresniwiro, 2012). Hasil dari pembangunan non fisik salah
satunya berupa peningkatan perekonomian desa serta peningkatan
dalam hal pelayanan publik yang terdapat pada desa (Wresniwiro,
2012)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 3 Tentang Tata
Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa ke Setiap Desa bahwa
rincian dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan :

1. Alokasi Dasar
   Besaran Alokasi Dasar pada setiap desa dihitung dengan cara
   membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan Jumlah Desa yang
   terdapat di Kabupaten.
2. Alokasi Afirmasi
   Besaran Alokasi Afirmasi diberikan kepada desa tertinggal dan
   sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk masyarakat
   miskin terbanyak dalam kelompok desa.
3. Alokasi Kinerja
   Besaran Alokasi Kinerja diberikan kepada desa yang
   mempunyai kinerja terbaik dalam hal pengelolaan keuangan
   desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa,
   dan capaian hasil pembangunan.
4. Alokasi Formula
   Besaran Alokasi Formula pada setiap desa dihitung
   berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka
   kemiskinan, dan kesulitan geografis berdasarkan data yang
   diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri

Dana Desa merupakan pembiayaan program pemerintah untuk
melaksanakan kegiatan penyelenggaran pemerintah dan
pemberdayaan masyarakat (Santosa, 2008).
Pengertian Dana Desa termuat dalam Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 1 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 bahwa dana desa
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang
menjelaskan Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana desa
filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di
desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat,
perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan
pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak
hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam
pembangunan.
Dana Desa merupakan dana dari APBN yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan
diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
PERMENDESA PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas
penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa prioritas penggunaan
Dana Desa didalamnya juga termasuk kegiatan dalam hal
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
serta jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT-DD. Pemerintah
Desa wajib menganggarkan BLT Desa pada tiap keluarga miskin
dengan ketentuan keluarga yang kehilangan mata pencaharian,
serta belum terdata menerima bantuan sosial lainnya

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam
(Gunawan, 2016) ada beberapa prinsip dalam Transparansi,
diantaranya :

1. Informasi yang dihasilkan dapat dipahami dan diakses dengan
   mudah oleh masyarakat. Informasi tersebut mencakup
   pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan sampai laporan yang
   dihasilkan.
2. Informasi yang dihasilkan terpublikasi kepada masyarakat
   secara jelas dan baik.
3. Laporan dibuat secara berkala mengenai pengelolaan dan
   penggunaan sumber daya publik atas pembangunan yang telah
   terlaksana dan dapat diakses oleh masyarakat banyak.
4. Laporan tahunan.
5. Informasi terkait pengelolaan dana desa dicantumkan dalam
   website atau media organisasi terkait.
6. Pedoman dalam menyebarkan informasi.
   Transparansi menjadi elemen yang paling utama didalam
   penyelenggaran pemerintah dalam melaksanakan amanat dari
   rakyat. Mengingat bahwa segala keputusan berada ditangan
   pemerintah dan nantinya berdampak bagi masyarakat luas.
   Sehingga pemerintah harus memberikan informasi yang akurat
   mengenai apa saja yang telah dilakukan. Dengan transparansi
   adanya kejelasan terhadap aliran dana dana baik pendapatan dan
   belanja daerah. Dengan demikian penyalahgunaan dana dapat
   terhindarkan.

Mardiasmo (2006) menyebutkan ada beberapa tujuan
transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, diantaranya :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kegiatan maupun
   aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Cara untuk meningkatkan manajemen dalam pengelolaan
   penyelenggaran pemerintah.
3. Cara untuk menghindari aparat pemerintah dari
   penyalahgunaan wewenang seperti KKN (Korupsi, Kolusi,
   Nepotisme).
   Menurut Toni dan Nur (2019) tujuan Transparansi adalah
   menyediakan informasi yang memadai dan bersifat terbuka bagi
   masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
   pemerintahan yang baik (Good Goverment Governance). Dilain
   sisi, transparansi juga bertujuan sebagai alat pengendalian atas
   seluruh kinerja yang dilakukan oleh pemerintah

Transparansi merupakan keterbukaan oleh pemerintah dalam
menyampaikan sebuah informasi mengenai pengelolaan dana dan
sumper daya publik kepada pihak yang berhak mendapatkan
informasi tersebut (Mardiasmo, 2006). Pihak yang berhak
mendapatkan informasi disini yaitu masyarakat. Karena masyarakat
mempunyai hak untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang
dikelola pemerintah apakah sudah diimplementasikan dengan baik
terkait kebutuhan dan kepentingan masyarakat atau belum.
Transparansi merupakan sebuah konsep yang menjamin bagi
masyarakat untuk dapat mengakses informasi-informasi dalam
penyelenggaran pemerintah, seperti kebijakan yang ditetapkan,
proses yang dilakukan, serta hasil yang telah dicapai (Lalolo
2003:13).
Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan informasi
yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya dimana
informasi yang disampaikan dapat disediakan secara memadai dan
dimengerti sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk
monitoring dan evaluasi. Transparansi akan menciptakan feedback
yang baik antara pemerintah dengan masyarakat jika dilaksanakan
dengan baik pula melalui kemudahan informasi yang dapat diakses
masyarakat. Karena informasi merupakan hal terpenting bagi
masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan daerah khususnya
Desa

Akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi pemerintaham
terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Rasul (2002:11) terdapat 5
dimensi, diantaranya :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
   Pada akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan
   pemerintah terhadap hukum yang berlaku pada perundang-
   undangan maupun peraturan dalam organisasi. Dengan adanya
   dimensi akuntabilitas hukum ini dapat terciptanya supremasi
   hukum didalam lingkup pemerintah. Sedangkan akuntabilitas
   kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan
   jabatan maupun dana publik seperti korupsi, kolusi dan
   nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran terciptanya
   praktik lembaga publik yang sehat.
2. Akuntabilitas Manajerial
   Akuntabilitas manajerial dengan kata lain akuntabilitas kinerja
   merupakan pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah
   dalam menyelenggrakan pemerintahannya yang dilaksanakan
   secara efektif dan seefisien mungkin.
3. Akuntabilitas Program
   Akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban
   untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan
   dilaksanakan nantinya sesuai kebutuhan yang ada, dengan
   berprinsip pada program yang bermutu serta dapat
   mencerminkan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas Kebijakan
   Lembaga publik mengeluarkan serta menetapkan kebijakan
   harus didasari pada bagaimana dampak yang akan ditimbulkan
   kedepannya, tujuan dilakukannya kebijakan tersebut, serta
   mengapa kebijakan tersebut dilakukan.
5. Akuntabilitas Finansial
   Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban
   lembaga publik dalam mengelola sampai menggunakan dana
   publik sefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai
   kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran
   kinerja finansial

Dari segi perspektif akuntabilitasnya, Mardiasmo (2006)
menyebutkan beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas,
diantaranya :

1. Fokus pada hasil kerja yang maksimal.
2. Menggunakan parameter dalam pengukuran kinerja.
3. Menghasilkan informasi yang berkualitas atas kinerja yang
   telah dicapainya untuk para pengambil keputusan.
4. Menghasilkan data dari waktu ke waktu.
5. Melaporkan hasil secara terbuka dan teratur

Mardiasmo (2006) menyebutkan bahwa akuntabilitas suatu
pemerintahan dibagi ke dalam 4 kelompok :

1. Taat kepada peraturan yang berlaku seperti hukum yang ada,
   peraturan perundang-undangan serta kebijakan administratif.
   Sumber daya finansial.
2. Bersifat efisien, efektif, ekonomis terhadap suatu kegiatan yang
   dilakukan.
3. Hasil program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan tujuan
   serta manfaatnya

Dalam alinea ke-empat yang tercantum pada Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti yang berhubungan
erat dengan pembentukan pemerintah di Indonesia. Hal tersebut
dijadikan pedoman atas kewenangan pemerintah didalam
menjalankan kinerjanya baik pada tingkat pusat hingga daerah.
Landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
didasari pada akuntabilitas publik yang dijalankan dan tata kelola
pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
Akuntabilitas merupakan kewajiban atas suatu tindakan
penyelenggaran pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan,
dimana dari tindakan tersebut nantinya akan
dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak yaitu
masyarakat. Konsep ini didasari dari pendapat dari beberapa ahli,
diantaranya :
Menurut Hasniati (2016) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai
perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam
mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara
efisien, efektif, dan ekonomis.
Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan
kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan
tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan
seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi
amanah yaitu masyarakat.
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan
bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggunngjawaban
berupa menerangkan dan menjawab atas seluruh tindakan kinerja
yang telah dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi hingga
pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk
meminta keterangan atas pertanggungjawaban baik secara teknis
maupun administratif. Berdasarkan konsep dari beberapa ahli
tersebut, baik pemerintah pusat, daerah hingga desa harus
memahami ruang lingkup akuntabilitasnya masing-masing sesuai
dengan tugas pokok yang diemban, karena akuntabilitas yang
diminta mencakup tentang keberhasilan dan juga kegagalan dalam
pelaksanaan instansi yang bersangkutan.