Tag: Pendidikan

Pembiayaan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan, karena tanpa adanya pembiayaan bisa jadi pendidikan tidak dapat berjalan dan amanat dari Undang-Undang dasar tidak akan terpenuhi. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengertian lain dari Pembiayaan pendidikan sendiri merupakan segala bentuk pengeluaran yang dilakukan atau segala sumber daya yang dinilai dengan uang, yang digunakan untuk aktivitas pendidikan.[1]

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena ia menjadi factor penting yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil akhir penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bermutu sulit dapat berjalan baik tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak mungkin ada kegiatan pendidikan tanpa biaya, biaya tidak hanya berasal dari pemerintah, banyak sumber-sumber biaya dapat diperoleh lembaga salah satunya uang SPP siswa. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan keberlangsungan proses pendidikan. Di sini, ketersediaan biaya sangat menentukan capaian tujuan dan target pendidikan.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka program-program  BOS yang dimulai sejak Juli 2005 dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: program  pemerataan   dan perluasan  akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Menurut Sudradjad pendidikan yang bermutu adalah model pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kemampuan.[2] Keunggulan dan kemampuan, idealnya, dihargai publik di ranah akademik, teknikal-vokasional, atau kejuruan (keterampilan), yang dilandasi oleh mutu kompetensi profesional, personal, sosial, kepribadian, moral, serta akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill) di ranah moral, etis, dan sosial. Sudradjat lebih lanjut menegaskan bahwa pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (insan kamil), yaitu manusia dengan kepribadian yang integratif, utuh, yaitu individu yang mampu memadukan unsur iman, ilmu, dan amal; antara ilmu, teknologi dan taqwa untuk standar lulusannya. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efesien. Dan proses pendidikan tidak akan berjalan apabila tidak ada unsur pembiayaan didalamnya, oleh karena itu pembiayaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.

---

Mutu berasal dari bahasa Latin yaitu qualis yang artinya what kind of. Menurut Deming mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan produk. Mutu menurut Crosby ialah kesesuaian dengan yang diisyaratkan. West Burnham mengatakan mutu adalah ukuran relatif suatu produk atau jasa sesuai dengan standar mutu desain. Mutu desain meliputi spesifikasi produk atau mutu kesesuaian, yaitu seberapa jauh suatu produk telah memenuhi persyaratan atau spesifikasi mutu yang ditetapkan. Mutu merupakan kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan dan kepuasan pelanggan, dalam pendidikan yang dimaksud dengan pelanggan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu internal customer (siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar sekaligus input) dan eksternal customer (masyarakat dan dunia industri).[1]

Nomi Pfeffer dan Anna Coote, berdiskusi tentang mutu dalam jasa, dalam penyelenggaraan pendidikan dengan layanan yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan manajemen pendidikan yang handal. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan, seperti guru, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, lingkungan atau masyarakat, biaya atau keuangan serta partisipasi aktif dari orang tua dan sebagainya untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen-komponen tersebut harus dikelola dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan produk yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan merupakan salah satu tujuan bagi tiap-tiap perusahaan pada umumnya, terlebih perusahaan jasa. Banyak cara yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan tersebut. Mulai dari produk, mutu, dan bentuk pelayanan yang dilakukan yang ditujukan untuk menarik minat pelanggan, sehingga pelanggan cenderung membeli produk barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi dan pengembangan terkait produk dan layanannya agar tercapai kepuasan pelanggan. Saat proses tersebut telah dicapai, tentunya usaha untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan menjadi prioritas utama bagi tiap-tiap perusahaan. Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan. Di satu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, dipihak lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya kehidupan masyarakat menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya mempererat hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar, meningkatkan kompetensi guru, pembaharuan kurikulum, pengadaan alat sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah.

Penyelenggara pendidikan baik pemerintah maupun swasta harus berani mengambil sikap dan wawasan bahwa mau tidak mau setiap sekolah harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Hal ini juga berjalan apabila sekolah sudah sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten agar sesuai dengan tujuan pendidikan. kesejahteraan, bahwa, “Mutu merupakan konsep yang licin”.[2] Mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya restoran yang mahal dan mobil-mobil yang mewah. Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar, merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan.[3]

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam” proses pendidikan” yang bermutu terlibat berbagai input seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi sarana prasarana, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya tes formatif, sumatif, dan UN). Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni, atau ketrampilan tambahan tertentu, misalnya: komputer, beragama jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible), seperti suasana, disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, toleransi, emosional, dan sebagainya.[4]

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai.[5]

Secara substansi, mutu pendidikan diterjemahkan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk atau output, jasa/pelayanan, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kriteria untuk menentukan mutu pendidikan mesti dilihat dari 5 aspek, yakni output, pelayanan, sumber daya manusia (guru), aspek proses dan aspek lingkungan.[6]

Mutu pendidikan adalah hasil belajar, yang menyangkut prestasi belajar mengajar yang dicapai siswa baik yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap atau prilaku setelah mempelajari pendidikan agama Islam dalam kurun waktu tertentu/semester yang dinyatakan dalam bentuk nilai rapotr/semester.[7]

Adapun menurut Sudarwan Danim, mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.      

Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan beragam jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu dari peserta didik. Apabila dilihat dari hasil pendidikan, mutu pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakulikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.[8] Dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakulikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa, suatu lembaga pendidikan perlu adanya upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan. Dimana dalam meningkatkan mutu pendidikan tersebut, minimal sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, yakni adanya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 50 ayat 2 dijelaskan bahwa “pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.”[9] Usaha pemerintah ini juga diperkuat dengan adanya pasal yang mengatur tentang evaluasi pendidikan. Dimana pasal 57 ayat 1 menjelaskan bahwa “evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyeleggara pendidikan kepada pihak pihak yang berkepentingan.”[10]

Sehingga dapat kita pahami bersama bahwa, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sangat menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan serta evaluasi mutu pendidikan harus dilakukan, baik terhadap program maupun terhadap institusi atau lembaga pendidikan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai standar pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menjelaskan dalam pasal 1 ayat 1, “standar  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tetang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50, ayat 2.  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tetang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57, ayat 1. nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sitem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”[11] Selanjutnya, pemerintah menjelaskan fungsi dari Standar Nasional Pendidikan ini dalam pasal 3, yang berbunyi “standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.”[12]

Sebagai wujud upaya pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang bermutu, pemerintah menerapkan adanya penjaminan mutu pendidikan, sebagai aktuliasasi dari tujuan Standar Nasional Pendidikan. Upaya ini dipaparkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, yakni “standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.”[13]

Adapun lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi :

1. Standar isi;
   1. Standar proses;
   1. Standar kompetensi kelulusan;
   1. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
   1. Standar sarana prasarana;
   1. Standar pengelolaan;
   1. Standar pembiayaan; dan
   1. Standar penilaian pendidikan.[14]

Dari ruang lingkup Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar isi

Adalah standar nasional pendidikan yang mencakup lingkup materi pembelajaran dan kompetensi yang tertuang dalam kualifikasi kompetensi tamatan atau lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik pada setiap satuan pendidikan dan jenis pendidikan.

• Standar proses

Ruang lingkup dari standar proses ini adalah segala yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi kelulusan.

• Standar kompetensi kelulusan

Berisi tentang kriteria atau kualifikasi komptensi dan kemampuan peserta didik yang terdiri dari kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.

• Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Standar pendidikan yang berkaitan dengan kriteria atau kualifikasi seorang pendidik dan tenaga kepedidikan, yang terdiri 22 dari pendidikan prajabatan, kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan.

• Standar sarana prasarana

Merupakan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta fasilitasfasilitas sumber belajar yang lain, yang menjadi penunjang proses pembelajaran.

• Standar pengelolaan

Pada standar ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada semua tingkat satuan pendidikan, dengan tujuan agar tercapainya penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien.

• Standar pembiayaan

Standar pendidikan yang mengatur komponen pembiayaan pendidikan dan penentuan biaya operasional pendidikan selama satu tahun pada satuan pendidikan.

• Standar penilaian pendidikan

Ruang lingkup standar ini adalah semua yang berkaitan dengan mekanisme dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Dalam konteks pendidikan, lembaga pendidikan dikategorikan bermutu apabila dapat sesuai dengan standar nasional pendidikan yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 dan dapat memberikan kepuasan pelanggan pendidikan, baik internal maupun eksternal.

Hal tersebut sesuai dengan kualifikasi sekolah bermutu dari Edward Sallis, yang dikutip oleh Sudarwan Danim, sebagai berikut :

1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
2. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencagah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
3. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya.
4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
5. Sekolah mengelola dan memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada peristiwa atau kejadian berikutya.
6. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya.
8. Sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki kreatifitas, mampu menciptakan kualitas, dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
9. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
10. Sekolah memandang dan menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
11. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian yang integral dari budaya kerja.
12. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus-menerus sebagai suatu keharusan.

---

Menurut Tjiptono (2017:160) Setiap perusahaan harus mampu memahami dan mengantisipasi beberapa faktor potensial yang bisa menyebabkan buruknya kualitas pelayanan, di antaranya:

1. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara stimulan Salah satu karakteristik unik jasa/pelayan adalah inseparability, artinya jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Hal ini kerap membutuhkan kehadiran dan pertisipasi pelanggan dalam proses penyampaian layanan. Konsekuensinya, berbagai macam persoalan sehubungan dengan interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan layanan bisa saja terjadi. Beberapa kekurangan yang mungkin ada pada karyawan layanan dan mungkin berdampak negatif terhadap perspektif kualitas meliputi: tidak terampil dalam melayanani pelanggan, cara berpakaian karyawan kurang sesuai dengan konteks, tutur kata karyawan kurang sopan atau bahkan menyebalkan, dan karyawan selalu cemberut atau pasang tampang angker.
2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi Keterlibatan karyawan secara intensif dalam penyampaian layanan dapat pula menimbulkan masalah kualitas, yaitu berupa tingginya variabilitas layanan yang dihasilkan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi antara lain: upah rendah (umumnya karyawan yang melayani atau berinteraksi langsung dengan pelanggan memiliki tingkat pendidikan dan upah yang paling rendah dalam sebuah perusahaan), pelatihan yang kurang memadai atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, tingkat perputasan karyawan terlalu tinggi, motivasi kerja karyawan rendah, dan lain-lain.
3. Dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai.

Karyawan front-line merupakan ujung tombak sistem penyampaian layanan. Seringkali merekalah cerminan jasa yang dipersepsikan konsumen. Dalam banyak kasus, keramahan dan kesopanan operator telepon dan satpam bisa jadi memberikan kesan pertama bagi calon pelanggan yang ingin berhubungan dengan sebuah perusahaan penyedia jasa. Agar karyawan frontline mampu melayani pelanggan secara efektif, nereka membutuhkan dukungan dari fungsi-fungsi utama manajemen (operasi, pemasaran, keuangan, R&D, dan SDM). Dukungan tersebut bisa berupa peralatan (perkakas, material, pakaian seragam), pelatihan keterampilan, maupun informasi (prosedur operasi).

• Gap komunikasi

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi merupakan faktor esensial menjalin kontak dan relasi dengan pelanggan. Bila terjadi gap komunikasi, maka bisa timbul penilaian atau persepsi negarif terhadap kualitas layanan. Gap-gap komunikasi bisa berupa: penyedia layanan memberikan janji berlebihan sehingga tidak mampu memenuhinya, penyedia tidak bisa selalu menyajikan informasi terbaru kepada para pelanggan, pesan komunikasi penyedia layanan tidak dipahami pelanggan, dan penyedia layanan tidak memperhatikan atau tidak segera menindaklanjuti keluhan dan/atau saran pelanggan.

• Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama

Pelanggan merupakan individu dengan preferensi, perasaan, dan emosi masing-masing. Dalam hal interaksi dengan penyedia layanan, tidak semua pelanggan bersedia menerima layanan yang seragam (standardized service).

• Perluasan atau pengembangan layanan secara berlebih

Di satu sisi, mengintroduksikan layanan baru atau menyempurnakan layanan lama dapat meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis dan menghindari terjadinya layanan yang buruk. Di sisi lain, bila terlampau banyak layanan baru dan tambahan terhadap layanan yang sudah ada, hasil yang didapatkan belum tentu optimal, bahkan tidak tertutup kemungkinan timbul masalah seputar standar kualitas layanan.

• Visi bisnis jangka pendek Visi jangka pendek misalnya: orientasi pada pencapaian target penjualan dan laba tahunan, penghematan biaya sebesar-besarnya, peningkatan produktivitas tahunan, dan lain-lain.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2009 dalam Hayat (2017:52) asas pelayanan publik terdiri dari:

1. Kepastian umum;
2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Keprofesionalan;
6. Partisipatif;
7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan;
9. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu;
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Aspek yang menjadi dasar dalam pelayanan publik adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya dalam rangka membantu terkait urusan administrasi kepemerintahan dan atau kebutuhan barang atau jasa publik. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor.25 Tahun 2009 dalam Hayat (2017:52) tujuan pelayanan publik antara lain:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Mengukur Kualitas Pelayanan

Menurut Rangkuti (2017:174) agar kualitas pelayanan dapat meningkatkan pelanggan maka kita harus mengukur:

1. Hubungan antara berbagai dimensi kualitas pelayanan dengan dimensi kepuasan pelanggan ;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan;
3. Mengidentifikasi dimensi kualitas pelayanan seperti tangibility, reability, responsiveness, assurance, empathy, pricing, marketing communication, WOM;
4. Mengukur masing-masing kekuatan dimensi tersebut sehingga dapat diketahui dimensi mana yang paling besar pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan.

Menurut Tjiptono (2017:159) dalam kualitas pelayanan minimal memiliki lima dimensi yaitu:

1. Dimensi yang dapat terlihat (tangible), dimensi yang mengukur kelengkapan sarana dan prasarana, keramahan petugas, maupun seragam kerja petugas yang rapi.
   1. Dimensi jaminan (assurance), dimensi kualitas pelayanan yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dan perilaku front-line staff dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan bagi para pelanggan.
   1. Dimensi reliability, dimensi yang mengukur keandalan,kemampuan,dan akurasi dari perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.
   1. Dimensi responsiveness, dimensi yang mengukur kecepatan pelayan dalam melayani pelanggan.

Dimensi empathy, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan pelanggan

Menurut Garvin dalam Tjiptono (2017:130) “Kualitas merupakan karakteristik, komponen atau atribut objektif yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur”.

Menurut (Riyanto, 2018) “Kualitas juga diartikan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu atau sesuai dengan ekspektasi pelanggan”.

Menurut (Wahyuni, 2016) “Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para konsumen atas layanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima”.

Menurut Lewis & Boom dalam (Lubis, 2013) “kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan”. Menurut Triguno dalam (Hilda, 2014) menjelaskan “kualitas pelayanan menunjuk pada pengertian “melayani setiap saat secara capat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah, dan menolong serta profesional dan mampu”.

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa “kualitas pelayanan merupakan seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan  sehingga memenuhi harapan pelanggan dan bahkan melebihi dari harapan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas”.

Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Berdasarkan Juknis dana BOS tahun 2022 pertanggungjawaban keuangan Dana BOS meliputi:

1. Pembukuan

Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah ialah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, dan Bukti pengeluaran.

• Pelaporan

Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan yang dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), untuk laporan pertanggungjawaban harus memenuhi laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana, Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS, Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Laporan Aset, Laporan ke Dinas Pendidikan, Laporan Online ke Laman BOS.

• Transparansi

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan BOS, sekolah harus menyusun dan mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen pendukung yang wajib dipublikasikan oleh sekolah meliputi Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana, dan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana.

Berdasarkan Juknis dana BOS Tahun 2022 dana BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

1. SD sebesar Rp900.000 sampai Rp1.960.000 per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.
2. SMP sebesar Rp1.100.000 sampai Rp2.480.000  per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.
3. SMA dan SMK sebesar Rp1.600.000 Sampai Rp3.720.000 per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.
4. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp3.500.000 sampai Rp7.940.000 per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.

2.2.5 Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS termasuk salah satu komponen pemenuhan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD. Penyaluran dana BOS terdiri dari beberapa tahap. Menurut Juknis dana BOS Tahun 2022. Penyaluran dana BOS terdiri dari:

1. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari RKUN ke RKUD :
2. Penyaluran tiap triwulan :
3. Triwulan I sebesar 20% dari alokasi satu tahun.
4. Triwulan II sebesar 40% dari alokasi satu tahun.
5. Triwulan III sebesar 20% dari alokasi satu tahun.
6. Triwulan IV sebesar 20% dari alokasi satu tahun.
7. Penyaluran tiap semester :
8. Semester I sebesar 60% dari alokasi satu tahun.
9. Semester II sebesar 40% dari alokasi satu tahun.
10. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah :
11. Penyaluran tiap triwulan (sekolah penerima alokasi dan bukan sekolah penerima alokasi)
12. Triwulan I, III, dan IV sebesar 20% dari alokasi satu tahun.
13. Triwulan II sebesar 40% dari alokasi satu tahun.
14. Penyaluran tiap semester (sekolah penerima alokasi dan bukan sekolah penerima alokasi) :
15. Semester I sebesar 60% dari alokasi satu tahun.
16. Semester II sebesar 40% dari alokasi satu tahun.

Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan sepertiga dari BOS semester I (20% {dua puluh persen} dari alokasi satu tahun) di rekening sekolah untuk pembayaran buku teks utama yang harus dibeli sekolah. BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pesanan buku teks utama yang diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku.

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Penggunaan dana BOS meliputi sebagai berikut: .

1. Ketentuan Penggunaan Dana di Sekolah

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah, bagi sekolah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelajaran yang diperbolehkan, maka sekolah dapat mempertimbangkan penambahannya dari sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah dengan tetap 22 memperhatikan peraturan terkait. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

• Komponen Pembiayaan BOS

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, kewajiban utama penggunaan dana BOS adalah membeli/menyediakan buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh (tersedia di) sekolah sebelum Tahun Pelajaran baru dimulai. Dengan demikian, sekolah dapat menggunakan dana BOS triwulan I dan triwulan II (bagi sekolah yang menerima penyaluran triwulanan) atau semester I (bagi sekolah yang menerima penyaluran tiap semester) untuk membiayai pembelian buku teks utama. Sekolah harus mencadangkan separuh dana BOS yang diterima di triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran triwulan) atau sepertiga dari dana BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang menerima penyaluran semesteran), atau 20% dari alokasi sekolah dalam satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan. Dana BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan yang ditetapkan. Apabila penggunaan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% dana BOS yang telah dicadangkan, sekolah dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Sebaliknya apabila 23 penggunaan dana untuk pembelian buku teks utama lebih sedikit dari 20% (dua puluh persen) dana BOS yang telah dicadangkan, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan/komponen belanja lainnya.

Komponen Pembiayaan BOS pada SMP digunakan untuk :

1. Pengembangan perpustakaan.
2. Penerimaan peserta didik baru.
3. Biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler.
4. Kegiatan evaluasi pembelajaran.
5. Biaya pengelolaan sekolah.
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah.
7. Biaya langganan daya dan jasa.
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
9. Pembayaran honor.
10. Pembelian alat multi media pembelajaran.
11. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kejuruan, sertifikasi kejuruan, dan uji kompetensi kemampuan bahasa inggris berstandar internasional (TOEIC). l. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktik Kerja Industri (Prakerin) / Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Pemagangan.
12. Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh Sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut :

1. Disimpan dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis.
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya.
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya.
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
7. Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya.
8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
10. Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat.
11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
12. Menanamkan saham.
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya.
14. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara keagamaan.
15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan. Riset dan Teknologi.

Menurut Juknis Dana BOS Tahun 2022 Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.
2. Melakukan evaluasi setiap tahun.
3. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
4. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun.
5. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah.
6. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS.
7. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pembelajaran yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM

Sementara Tujuan khusus Dana BOS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Juknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2022 adalah :

1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:
   1. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS.
      1. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.
      1. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
      1. Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. SMA/SMALB/SMK untuk:
   1. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS
      1. Meningkatkan angka partisipasi kasar
      1. Mengurangi angka putus sekolah
      1. Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak -11- mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
      1. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan atau
      1. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) peserta didik dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menerapkan pendidikan gratis, maka sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) peserta didik.

 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan, efektivitas selalu terkait denga hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Mardiasmo (2017;134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas,, kuantitas dan wkatu. Yang mana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu.  Secara singkatna efektivitas adalah upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu organisasi.

Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (doing the right think), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing think right). Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan untuk efisiensi adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. Dengan demikian, antara efektivitas dan efisien saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

            Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Menurut Steer (2015:203) efektivitas adalah mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap organisasi didirikan atau dibentuk untuk mengejar efektivitas, karena eksistensi dan pertumbuhan yang bersangkutan dapat mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan yang tinggi. Proses kerja sama sekelompok orang mencapai tujuan diperlukan organisasi sebagai wadahnya, dan untuk menggerakkan kerja sama tersebut diperlukan manajemen. Salah satu fungsi manajemen tersebut adalah pengawasan.

Silalahi (2017:128) mengungkapkan bahwa efektivitas adalah yang berhubungan dengan tujuan organisasi baik secara eksplisit maupun implisit. Efektivitas menurut Emerson dalam Singodimedjo (2012:132) menyatakan bahwa pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya .

Efektivitas menurut Siagian (2016:24) adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi-dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Efektivitas menurut Siagian (2016:24) adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mondy (2015:11), efektivitas adalah pemanfaatan sumber sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Menurut Namawi (2015:76) efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung suatu efek/akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu yang memang dikehendakinya maka seseorang itu

dikatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya. Dalam memaknai efektivitas kerja setiap karyawan memberi arti yang berbeda, sesuai sudut yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Selanjutnya efektivitas organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk merealisasikan berbagai tujuan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mampu bertahan untuk tetap hidup.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka yang dimaksud efektivitas kerja pada penelitian ini adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai oleh karyawan berdasarkan target atau standar yang telah ditetapkan perusahaan.

Individu yang tidak mengakui sifat dasar etika dalam keputusan, skema
moralnya tidak akan mengarah pada masalah etika tersebut. Jadi kemampuan
untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah keputusan merupakan sensitivitas
etika. Apabila sensitivitas etis individu semakin tinggi maka semakin tinggi pula
kecenderungan mereka untuk menganggap whistleblowing menjadi suatu hal
yang penting serta semakin tinggi pula kemungkinan mereka melakukan
whistleblowing.
Seseorang yang memahami pentingnya informasi yang terdapat di dalam
laporan keuangan bagi para penggunanya akan memahami pula tanggung jawab
etis dalam profesi akuntansi sehingga muncul motivasi untuk melakukan
whistleblowing.
Arnold dan Ponemon (1991) yang menyelidiki hubungan antara pemikiran
etis dengan persepsi whistleblowing. Mereka melaporkan bahwa auditor interen
dengan tingkat pemikiran etis yang relatif tinggi lebih dapat mengidentifikasi dan
mengetahui perilaku yang kurang pantas. Semakin tinggi tingkat pemikiran etis
seseorang semakin mampu mengidentifikasi serta mengetahui perilaku yang
kurang pantas

Tujuan utama dari proses audit adalah untuk menghindari kesalahan bagi
pengguna laporan keuangan atas opini auditor, oleh karena itu idealisme
ditemukan di profesi auditing mudah dilakukan untuk tujuan dan pedoman
profesi. Orientasi etika dari seorang auditor (responden) mempengaruhi tindakan
whistleblowing. Idealisme auditor tinggi mempunyai tingkat memandang
whistleblowing sebagai hal yang penting dan memiliki kecenderungan untuk
melakukan whistleblowing yang tinggi pula

Ihyaul (2009: 7) menyatakan bahwa governmental auditor atau auditor
pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang
tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang
disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau
penanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.
Ihyaul (2009: 131-138) menjelaskan bahwa auditor pemerintah adalah
auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi pemerintah.
Di Indonesia Auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu:
a) Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari pasal 23E ayat (1) Undang-undang
Dasar 1945, yang berbunyi:
“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
Negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan
mandiri”.
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk pada
pemerintah, sehingga diharapkan dapat independen. Badan Pemeriksa
Keuangan adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang
memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara.
b) Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat
Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal
Departemen (LPND), dan Badan Pengawasan daerah.
Ihyaul (2009: 142-143) BPK memeriksa seluruh unsur keuangan negara,
baik pusat maupun daerah, yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank
Indonesia, Badan Layanan Umum (BLU), dan badan lain yang ada kepentingan
keuangan Negara didalamnya. BPK melaksanakan tiga macam pemeriksaan: (1)
Pemeriksaan Keuanagan, (2) Pemeriksaan Kinerja, dan (3) Pemeriksaan dengan
Tujuan Tertentu.
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan dan opini tentang tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
Pemeriksaan Kinnerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi,
serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk
mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD, dan DPRD.
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan
tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan kinerja seperti pemeriksaan
investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Falah (2006) menjelaskan bahwa kemampuan seorang profesional untuk
berperilaku etis sangat dipengaruhi oleh sensitivitas individu tersebut. Faktor
yang penting dalam menilai perilaku etis adalah adanya kesadaran para individu
bahwa mereka adalah agen moral. Kesadaran individu tersebut dapat dinilai
melalui kemampuan untuk menyadari adanya nilai-nilai etis dalam suatu
keputusan yang disebutkan sebagai sensitivitas etis.
Jones (1991) dalam Anik (2012) menyebutkan bahwa dalam penelitian
akuntansi etik akuntan difokuskan dalam hal kemampuan pengambilan keputusan
dan perilaku etis. Jika auditor tidak mengakui sifat dasar etika dalam keputusan,
skema moralnya tidak akan mengarah pada masalah etika tersebut. Jadi
kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah keputusan merupakan
sensitivitas etika (ethical sensitivity).
Hunt dan Vitell (1986) dalam Lia (2011) mengembangkan sebuah model
untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan etika, dimana langkah awal
individual menerima masalah etika, sampai pada pertimbangan etika (ethical
judgment), yang menjelaskan kemampuan seseorang untuk memahami masalah
etis yang dipengaruhi oleh lingkungan budaya, lingkungan industri, lingkungan
organisasi, dan pengalaman pribadi. Hunt dan Vitell (1986) mengembangkan
sebuah pendekatan sistematis untuk mempelajari etika pemasaran dengan
menggambarkan proses pengambilan keputusan etis pada profesional pemasaran.
Hunt dan Vitell (1986) dalam Lia (2011) Sensitivitas etika adalah salah
satu bagian dari proses pengambilan keputusan moral, yang terdiri dari:
a) Kesadaran moral (moral awareness). Mengenai moral alamiah dari situasi
yang ada.
b) Keputusan moral (moral judgement). Membuat suatu keputusan yang secara
moral benar dalam keadaan itu.
c) Maksud moral (moral intent). Memutuskan menempatkan suatu nilai dalam
norma moral daripada norma yang lainnya.
d) Aksi Moral (moral action). Melibatkan dalam perilaku moral.
Shaub et al. (1993), Khomsiyah dan Indriyantoro (1998) dalam Lia
(2011) mengembangkan persepsi komponen etika pada penelitan Hunt dan Vitell
dimana faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas etika adalah lingkungan
budaya dan pengalaman pribadi yang membentuk orientasi etika, lingkungan
organisasi yang membentuk komitmen pada organisasi dan lingkungan profesi
merupakan komitmen pada profesinya.
Sensitivitas etis diukur dengan indikator yaitu kegagalan akuntan dalam
mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diminta, dan subordinasi
judgement akuntan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi (Falah, 2006).
Kedua indikator tersebut sesuai dengan Kohlberg (1984) dalam Falah (2006)
semakin tinggi perkembangan moral seseorang akan memberi nilai yang semakin
tinggi pada hak orang lain seperti yang terdiri dari 3 level yaitu: pre-conventional,
conventional dan post-conventional.
Tahap pertama pre-conventional adalah fokus pada diri sendiri
mencerminkan indikator pertama yaitu kegagalan akuntan dalam mengerjakan
pekerjaan sesuai dengan waktu yang diminta, tahap kedua conventional fokus
pada hubungan personal dan tahap ketiga adalah post-conventional yakni
kepercayaan sesorang pada prinsip universal. Tahap kedua dan ketiga
mencerminkan indikator kedua yakni subordinasi judgement akuntan dalam
hubungannya dengan prinsip akuntansi. Oleh sebab itu meningkatnya tahap
perkembangan moral seseorang akan meningkatkan tingkat sensitivitas etika.

Forsyth (1980) mengemukakan bahwa Idealisme mengacu pada
suatu hal yang dipercaya oleh individu dengan konsekuensi yang
dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar nilai-nilai moral. Atau
dapat dikatakan dalam setiap tindakan yang dilakukan harus berpijak pada
nilai-nilai moral yang berlaku dan tidak sedikitpun keluar dari nilai-nilai
tersebut (mutlak). Idealisme didefinisikan sebagai suatu sikap yang
menganggap bahwa tindakan yang tepat atau benar akan menimbulkan
konsekuensi atau hasil yang diinginkan. Seseorang yang idealis
mempunyai prinsip bahwa merugikan orang lain adalah hal yang selalu
dapat dihindari dan mereka tidak akan melakukan tindakan yang
mengarah pada tindakan yang berkonsekuensi negatif. Jika terdapat dua
pilihan yang keduanya akan berakibat negatif terhadap individu lain, maka
18
seorang yang idealis akan mengambil pilihan yang paling sedikit
mengakibatkan akibat buruk pada individu lain.
Orientasi Etika Idealisme dapat diukur dengan indikator sikap untuk
tidak merugikan orang lain sekecil apapun, seorang individu tidak boleh
melakukan tindakan yang dapat mengancam martabat dan kesejahteraan
individu lain, dan tindakan bermoral adalah tindakan yang hampir sesuai
dengan tindakan yang sempurna (Khairul, 2011).

Forsyth (1980) berpendapat bahwa orientasi etika adalah tujuan utama
perilaku profesional yang berkaitan erat dengan moral dan nilai-nilai yang
berlaku dan digerakkan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme.
Idealisme berhubungan dengan tingkat dimana individual percaya bahwa
konsekuensi yang diinginkan (konsekuensi positif) tanpa melanggar kaidah
moral. Sikap idealis juga diartikan sebagai sikap tidak memihak dan terhindar
dari berbagai kepentingan. Seorang akuntan yang tidak bersikap idealis hanya
mementingkan dirinya sendiri agar mendapat fee yang tinggi dengan
meninggalkan sikap independensi. Di sisi lain, sikap relativisme secara implisit
menolak moral absolut pada perilakunya.
Konsep idealisme dan relativisme tidak berlawanan, namun
menunjukkan dua skala yang terpisah oleh Forsyth (1981). Forsyth (1980)
memberikan kategori orientasi etika ke dalam empat klasifikasi sikap orientasi
etika : (1) Situasionalisme, (2) Absolutisme, (3) Subyektif dan (4) Eksepsionis.

Menurut Handoko (2000:193) kepuasan kerja adalah keadaan emosional
yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagaimana para karyawan
memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja merupakan perasaan seorang
karyawan terhadap kerjaannya. Seorang karyawan akan merasa nyaman dan
setia dengan perusahaannya dilihat dari kepuasan kerja yang didapatkan oleh
karyawan.
Karyawan yang telah merasa puas dan nyaman dengan tanggung jawab
yang didapat dalam kerjaannya seperti gaji yang cukup untuk hidupnya, dan
mendapatkan pengakuan dari atasannya, maka karyawan akan memiliki rasa
yang tidak peduli terhadap keadaan sekitar organisasinya atau perusahaan
tempat karyawan bekerja. Hal ini terjadi karena karyawan telah merasa cukup
dengan hasil yang karyawan dapatkan. Sementara itu karyawan yang tidak
39
merasa puas dan nyaman terhadap pekerjaannya, merasa tidak cukup dengan
gaji yang didapatkan, dan tidak mendapatkan pengakuan dari atasannya, maka
karyawan tersebut akan memperhatikan kesalahan atau kecurangan yang
terjadi di organisasi atau perusahaan tempat karyawan bekerja untuk
mendapatkan hal-hal tersebut. Jadi karyawan yang memiliki rasa kepuasan
kerja terhadap organisasinya atau perusahaannya memiliki niat yang sedikit
dalam melakukan whistleblowing karena sudah mendapatkan kenyaman di
tempat kerjanya.

Komitmen profesional merupakan suatu tindakan individu yang
menunjukan loyalitas pada profesinya seperti mengikuti aturan dan nilai-nilai
yang berlaku didalam profesinya. Shaub et al (1993) dalam Dimas (2015)
mengatakan pentingnya belajar komitmen profesional karena karier
merupakan bagian yang penting dari hidup seseorang dan komitmen
profesional merupakan implikasi penting dalam tingkatan individu.
Memiliki komitmen terhadap profesinya berarti individu itu yakin bahwa
profesinya memiliki dampak baik bagi diri orang lain. Adanya komitmen
profesional yang tinggi dalam diri karyawan akan membuat karyawan bekerja
sesuai dengan kode etik profesi pekerjaannya. Sementara itu karyawan yang
memiliki komitmen profesional yang tinggi tidak akan mebiarkan kecurangan
ataupun kesalahan yang terjadi dalam pekerjaannya dan melanggar kode etik
profesi, sehingga karyawan yang memiliki komitmen profesional yang tinggi
maka semakin tinggi pula niat karyawan untuk melakukan whistleblowing.
Berdasarkan pendapat yang ada tentang komitmen profesional, maka
karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi dengan komitmen
profesionalnya akan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam
profesinya, sehingga memiliki tanggapan yang tinggi pula dalam niat
melakukan whistleblowing.

Pada dasarnya karyawan akan merasa nyaman dengan pekerjaannya
apabila karyawan mendapatkan rasa puas dalam bekerja. Robbins
(2002:36) berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap
individu yang mengacu kepada pekerjaannya secara umum. Menurut
Handoko (2000:193) kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang
menyenangkan atau tidak menyenangkan bagaimana para karyawan
memandang pekerjaan mereka. Hakikatnya kepuasan kerja adalah tingkat
perasaan seseorang sebagai penilaian positif terhadap pekerjaannya dan
lingkungan tempat pekerjaannya (Wibowo, 2014:132). Dapat disimpulkan
dari pendapat diatas bahwa kepuasan kerja adalah perasaan positif yang
dimiliki oleh karyawan terhadap pekerjaan yang mereka jalankan dengan
anggapan menyenangkan.
Kepuasan Kerja menggambarkan persaan karyawan terhadap pekerjaan
yang dimilikinya. Kepuasan kerja dapat memberikan persaan positif
terhadap individunya. Robbins (2002:36) menyatakan seseorang dengan
tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap positif terhadap
pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya
mempunyai sikap negatif terhadap pekerjaannya. Adanya sikap postif
yang terdapat pada kepuasan kerja diharapkan bisa membuat karyawan
lebih tanggap terhadap lingkungan dengan motivasi yang diciptakan agar
dapat bekerja lebih maksimal.
Colquitt et al (2011) dalam Wibowo (2014: 132) menyatakan adanya
beberapa kategori kepuasan kerja:
1) Pay Satisfaction
Mencerminkan perasaan pekerja tentang bayaran mereka, termasuk
apakah sebanyak yang mereka berhak mendapatkan, diperoleh dengan
aman, dan cukup untuk pengeluaran normal dan kemewahan.
28
2) Promotion Satisfaction
Mencerminkan perasaaan pekerja tentang kebijakan promosi
perusahaan dan pelaksanaannya, termasuk apakah promosi sering
diberikan, dilakukan dengan jujur, dan berdasarkan pada kemampuan.
3) Supervision Satisfaction
Mencerminkan perasaaan pekerja tentang atasan mereka, termasuk
pakah atasan mereka kompeten, sopan, dan komunikator yang baik
serta bukannya bersifat malas, mengganggu juga menjaga jarak.
4) Coworker Satisfaction
Mencerminkan perasaan pekerja tentang teman sekerja mereka,
termasuk apakah rekan sekerja mereka cerdas, bertanggung jawab,
membantu, menyenangkan dan menarik.
5) Satisfaction With the Work It Self
Mencerminkan perasaan pekerja tentang tugas pekerjaan mereka
sebenarnya, termasuk apabila tugasnya menantang, menarik,
dihormati, dan memanfaatkan keterampilan penting dari pada sifat
pekerjaan yang menjumukan, berulang-ulang dan tidak nyaman.
b. Faktor-faktor Kepuasan Kerja
Robbins (2002:36) menyatakan bahwa faktor penting yang lebih
banyak mendatangkan kepuasan kerja adalah:
1) Pekerjaan yang secara mentalitas memberi tantangan
2) Penghargaan yang layak
29
3) Kondisi kerja yang menunjang
4) Rekan kerja yang mendukung
Kritner dan kinicki (2010) dalam Wibowo (2014:139) memiliki
pendapat yang berbeda tentang faktor yang dapat meningkatkan kepuasan
kerja. Faktor tersebut meliputi:
1) Need fulfillment, pemenuhan kebutuhan. Kepuasan ditentukan oleh
tingkat terhadap mana karakteristik pekerjaan memungkinkan
individual memenuhi kebutuhannya.
2) Discrepancies, ketidak sesuaian. Kepuasan adalah sebagai hasil dari
met expactations yang mencerminkan perbadaan antara apa yang
diharapkan untuk diterima individu dari pekerjaan, seperti bayaran
baik dan peluang promosi, dengan apa yang sebenarnya diterima.
3) `Value attainment, pencapaian nilai. Kepuasan merupakan hasil dari
persepsi bahwa pekerjaan memungkinkan untuk memenuhi nilai-nilai
kerja penting individual.
4) Equity, keadilan. Kepuasan merupakan hasil dari persepsi seseorang
bahwa hasil kerja relatif terhadap masukan lebih menyenangkan
dibandingkan dengan hasil/ masukan signifikan lain.
5) Dispositional/ Genetic components, komponen watak/ genetik.
Kepuasan kerja sebagian merupakan fungsi sifat personal dan faktor
genetik, karena dapat terjadi beberapa rekan kerja tampak puas dengan
30
berbagai variasi situasi kerja, sedang lainnya keliahatan selalu tidak
puas.
c. Indikator Kepuasan Kerja
Mas’ud (2004:185) menyatakan indikator kepuasan kerja tersebut
meliputi:
1) Kepuasan dengan gaji, adanya pembagian gaji yang adil oleh
perusahaan akan membuat individu merasa puas dan nyaman, karena
gaji tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
2) Kepuasan dengan promosi, promosi yang dilakukan organisasi setiap
tahunnya akan membuat karyawan bekerja lebih giat agar dapat
meningkatkan status kepegawaiannya, sehingga karyawan akan
merasa puas dengan hasil yang dicapainya dalam melakukan
pekerjaan.
3) Kepuasan dengan rekan sekerja, adanya rekan kerja yang dapat diajak
kerjasama akan membuat karyawan terasa nyaman bekerja dalam tim
dan akan merasa puas dengan hasil pekerjaan yang dibuat bersamasama.
4) Kepuasan dengan penyelia, atasan yang bekerja dengan baik akan
memberikan contoh kepada karyawannya, sehingga karyawan akan
lebih termotivasi lagi dalam melaksanakan pekerjaannya dan
karyawan akan merasa puas terhadap atasannya yang memberikan
contoh yang baik.
31
5) Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, pekerjaan yang dari awal
sudah disenangi oleh pegawai akan membuat pegawai menyelesaikan
tanggung jawabnya dengan rasa senang dan memang ingin dilakukan.

Edi (2008) mengemukakan bahwa komitmen professional memiliki
dua indikator yang terdiri dari dua bagian, yaitu:
1) Tingkat komitmen dan kebanggan terhadap profesi. Adanya komitmen
yang tinggi terhadap profesi berarti individu meyakini bahwa profesi
yang dilakukan memiliki dan dapat memberikan hal yang baik bagi
orang lain. Timbulnya kepercayaan tersebut membuat individu bangga
terhadap profesinya serta meyakini bahwa profesinya yang terbaik.
2) Persepsi individu terhadap profesinya. Persepsi individu terhadap
profesinya berarti individu melihat situasi dalam pekerjaannya sudah
sesuai dengan peraturan yang ada didalam profesi yang dijalaninya.

Aranya et al (1982) dalam Elias (2008) mengatakan komitmen profesi
dapat didefinisikan sebagai kesukaan yang dibentuk oleh seseorang
terhadap profesinya. Menurut Morow dan Wirth (1989) dalam Chang dan
Choi (2007) komitmen profesional merupakan pelekatan psikologis dan
identifikasi seseorang dengan profesinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
komitmen profesional merupakan sikap dan perilaku individu yang
mendasari profesional seseorang dalam menjalankan tugas dan
pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Berkomitmen terhadap profesi berarti meyakinkan bahwa profesi yang
dilakukan memiliki dan memberikan hal yang baik bagi diri seseorang.
Lee (2000) dalam Elias (2008) menekankan bahwa pentingnya komitmen
profesional didalam karir individu karena komitmen profesional
merupakan bagian utama dalam hidup mereka dan memiliki implikasi
penting pada level individual maupun organisasional, juga semakin tinggi
komitmen professional seseorang maka semakin kecil kemungkinan
mereka meninggalkan profesi yang digelutinya .
Komitmen profesional memiliki peran penting dalan karir seseorang.
Komitmen profesional dikaitkan dengan meningkatnya kinerja, turunnya
niat untuk pindah kerja, serta kepuasan kerja yang lebih besar (Mexiner
dan Bline, 1989 dalam Elias 2008). Aranya et al (1981) dalam Dimas
(2015) menyatakan bahwa komitmen profesional yang lebih tinggi harus
direfleksikan dalam kepekaan yang lebih kuat terhadap masalah-masalah
mengenai etika profesi. Komitmen profesi dikaitkan pula dengan etika dan
niat whistleblowing. Kaplan dan Whitecotton (2001) dalam Merdikawati
(2012) berpendapat bahwa komitmen profesi auditor dan niat
whistleblowing memiliki hubungan positif. Hal ini membuktikan bahwa
auditor yang berkomitmen terhadap profesi lebih cenderung melakukan
whistleblowing. Penelitian ini sangat membantu dalam memotivasi
pekerjaan karyawan sehingga karyawan dapat bekerja sesuai dengan
aturan yang ada.
Komitmen profesional juga dapat dijadikan motivasi dalam bekerja.
Adanya motivasi dalam bekerja dapat membuat karyawan lebih semangat
lagi dalam bekerja dengan mencapai tujuan tertentu. Tercapainya tujuan
yang dikehendaki oleh karyawan akan membuat karyawan merasa puas
dengan pekerjaannya. Komitmen profesional dengan motivasi yang tinggi
akan mengarahkan karyawan bekerja sesuai dengan kode etik secara

Bouville (2008) mendefinisikan whistleblowing sebagai tindakan, dari
seorang pegawai (atau mantan pegawai), untuk mengungkap apa yang ia
percaya sebagai perilaku ilegal atau tidak etis kepada manajemen yang
lebih tinggi/manajemen puncak (internal whistle-blowing) atau kepada
otoritas/pihak berwenang di luar organisasi maupun kepada publik
(external whistle-blowing). Banyak penelitian yang telah dilakukan guna
mencari faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan
whistle-blowing dengan menggunakan niat whistle-blowing sebagai proxynya.
Niat whistle-blowing berbeda dengan tindakan whistle-blowing yang
dilakukan whistleblower karena niat muncul sebelum tindakan whistleblowing,
sehingga diperlukannya niat untuk menjadi whistleblower agar
tindakan whistleblowing bisa terwujud.
Banyaknya penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor terhadap
niat whistleblowing seperti komitmen profesional yang dilakukan oleh
Elias (2008), komitmen organisasi yang dilakukan Intan et al (2015), dan
kepuasan kerja yang dilakukan oleh novita (2015). Faktor-faktor tersebut
sudah diuji dengan responden yang memiliki berbagai bidang, yaitu
mahasiswa, pegawai Dinas Kesehatan, dan pegawai Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini akan mencoba kembali
19
menggunakan faktor-faktor tersebut dengan menggunakan responden
pegawai rumah sakit di Yogyakarta pada bagian keuangan.

Niat merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh individu untuk
melakukan sesuatu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia niat memiliki
beberapa arti, yaitu (1) maksud atau tujuan suatu perbuatan, (2) kehendak
atau keinginan dalam hati akan melakukan sesuatu, dan (3) janji untuk
melakukan sesuatu jika cita-cita atau suatu harapan terwujud. Niat yang
ada didalam diri individu akan menjadi motivasi di diri individu untuk
melakukan suatu tindakan. Apabila suatu tindakan dilakukan secara terus
menerus akan membentuk pribadi dengan perilaku yang dibentuk dari
tindakan tersebut. Dalam theory of planned behavior menybutkan bahwa
niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu (1) norma
subyektif merupakan norma yang timbul karena mendapatkan pengaruh
dari norma yang ada disekitar individu, (2) sikap terhadap perilaku
merupakan sikap suka atau tidak suka seseorang terhadap sesuatu, dan (3)
persepsi kontrol perilaku merupakan suatu sikap individu yang merasa
bahwa persepsi yang dilakukannya dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi
dapat disimpulkan bahwa niat whistleblowing adalah suatu keinginan di
dalam diri karyawan untuk mengungkapkan tindakan kecurangan yang
dilakukan seseorang berdasarkan tingkah laku yang di anggap salah
dengan harapan dapat membentuk kepribadian karyawan.
Niat karyawan dalam melakukan tindakan whistleblowing dapat
dipengaruhi oleh respon atasan. Miceli dan Near (1982) dalam Elias
(2008) mengatakan bahwa respon atasan untuk menanggapi atau
mengabaikan aduan pelanggaran akan sangat berpengaruh pada niat dan
kecenderungan karyawan lain untuk melakukan whistleblowing. Penelitian
lain juga menyatakan bahwa organisasi cenderung melakukan pembalasan
kepada whistleblower. Pembalasan tersebut terkadang dilakukan oleh para
manager level bahwa tanpa sepengetahuan dewan eksekutif (Parmerlee et
18
al, dalam Elias 2008). Hal ini membuktikan bahwa dalam melakukan
tindakan whistleblowing tentunya memiliki resiko.

Baron dan Byrne (2005) menyatakan bahwa perilaku proposial adalah
suatu tindakan yang menguntungkan dengan menolong orang lain tanpa harus
menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan
tindakan tersebut dan mungkin bisa menimbulkan resiko bagi orang yang
menolong. Sears, dkk (2003) berpendapat bahwa perilaku prososial memiliki
kategori yang lebih luas, meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan atau
direncanakan dalam menolong orang lain tanpa memikirkan motif untuk
menolong. Perilaku prososial diartikan sebagai rasa kepudulian terhadap
orang lain dengan melakukan tindakan saling menolong yang murni tanpa
mengarapkan balasan.
Perilaku prososial merupakan teori yang mendukung terjadinya
whistleblowing. Brief dan Motowidlo (1986) berpendapat bahwa
whistleblowing sebagai salah satu dari 13 bentuk prosocial organizational
behavior. Dozier dan Miceli (1985) memiliki pendapat yang sama bahwa
whistleblowing dapat dipandang sebagai perilaku prososial karena memiliki
persamaan memberikan manfaat bagi orang lain disamping juga bermanfaat
bagi whistleblower itu sendiri. Perilaku prososial dapat digunakan untuk
menjelaskan pembuatan keputusan etis individu dalam melakukan niat
14
whistleblowing, sehingga seorang whistleblower yang memiliki perilaku
prososial dapat membantu pihak lain atau orang lain dalam menyehatkan
organisasi atau perusahaan.

Auditor dalam melaksanakan audit selalu dihadapkan dengan tugas yang kompleks. Auditor akan dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks, banyak, berbeda-beda, dan saling terkait satu dengan lainnya. Adanyan tugas yang semakin kompleks dan rumit akan mendorong seorang auditor untuk melakukan kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan audit judgment. Kompleksitas tugas yang meningkat dan melebihi sumberdaya seseorang yang tersedia menyebabkan kinerja seseorang akan menurun (Kanfer dan Ackeman, 1989 dalam Nadhiroh, 2010).
Ketika dikaitkan dengan tekanan ketaatan dan audit judgment, maka semakin tinggi tekanan ketaatan yang diterima auditor disertai dengan adanya kompleksitas tugas yang didapat oleh seorang auditor maka dapat memperkuat pengaruh tekanan terhadap audit judgment

Seorang auditor harus memiliki kemampuan dalam diri untuk merencanakan serta melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan dalam melakukan judgment dalam hal ini yaitu self-efficacy. Self-efficacy adalah kepercayaan ataupun keyakinan seseorang mengenai kemampuan dirinya untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tertentu
(Bandura, 1997). Menurut teori kognitif sosial, keyakinan self-efficacy akan memotivasi tindakan seseorang dalam melaksanakan tugas yang dapat mereka kerjakan
Wijayantini, (2014) dan Pertiwi (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi self-efficacy yang dimiliki auditor maka semakin baik judgment yang dikeluarkan oleh auditor. Auditor dengan self-efficacy tinggi dalam melaksanakan judgment diharapkan agar lebih baik dibandingan dengan auditor dengan self-efficacy rendah

Seorang auditor dalam melaksanakan audit dituntut untuk bersikap profesional, tetapi disisi lain auditor dituntut untuk memenuhi perintah dari atasan maupun entitas yang diperiksa. Dilema etika yang dialami auditor, disebabkan karena adanya tekanan psikologis yang menimpa auditor itu sendiri. Tuntutan yang diterima auditor ini menyebabkan auditor mengalami tekanan ketaatan.
Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan yang diterima individu ketika mendapat perintah langsung dari perilaku individu lain dan tekanan ketaatan ini timbul akibat adanya kesenjangan ekspektasi yang terjadi antara entitas yang diperiksa dengan auditor yang akan menimbulkan suatu konflik tersendiri bagi auditor. Semakin tinggi tekanan yang diterima oleh auditor akan menyebabkan meningkatnya emosional dan stress kerja seseorang sehingga judgment yang diambil oleh auditor cenderung menurun

Auditor selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, berbeda-beda, dan saling terkait satu sama lainnya. Kompleksitas tugas adalah persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapasitas dan kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan proses audit. Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, membingungkan, dan sulit (Sanusi dan Iskandar, 2007).
Menurut Restuningdiah dan Indriantoro (2000) menyatakan bahwa kompleksitas muncul dari ambiguitas dan struktur yang lemah, baik dalam tugas-tugas utama maupun tugas-tugas lain. Pada tugas-tugas yang membingungkan (ambigous) dan tidak terstruktur, alternatif-alternatif yang ada tidak dapat diidentifikasi, sehingga data tidak dapat diperoleh dan outputnya tidak dapat diprediksi. Tingginya tingkat kompleksitas tugas akan berdampak pada menurunnya usaha serta motivasi kerja sehingga terjadinya penurunan kinerja

Self-efficacy (efikasi diri) adalah persepsi/keyakinan yang ada dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliknya. Bandura (1994) menyatakan bahwa self-efficacy adalah kepercayaan diri seseorang yang yakin bahwa dia dapat menjalankan suatu tugas pada tingkat tertentu, yang mempengaruhi aktivitas pribadi terhadap pencapaian tujuan. Self-efficacy mengacu pada persepsi seseorang terkait kemampuan untuk mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil (Bandura, 1997).
Seseorang dengan self-efficacy tinggi, akan mampu menyelesaikan tugas yang sulit dan kompleks karena menganggap sebagai tantangan yang harus dihadapi bukan ancaman yang harus dihindari. Sebaliknya, seseorang dengan self-efficacy rendah cenderung meragukan kemampuan mereka dan menghindar dari tugas-tugas yang sulit karena menganggap sebagai ancaman pribadi

Secara umum tekanan ketaatan berasal dari dua kata yaitu tekanan dan ketaatan. Tekanan (pressure) dalam oxford dictionaries adalah pengaruh atau efek dari seseorang atau sesuatu. Ketaatan (obedience) dalam perilaku manusia adalah suatu bentuk kepatuhan atas perintah dari seseorang atau pihak yang berwenang. Tekanan ketaatan adalah pengaruh atau efek yang berasal dari seseorang atau sesuatu yang menghasilkan

perintah dari seseorang atau pihak yang berwenang.
Tekanan ketaatan pada umumnya dilakukan oleh individu yang berwenang atau memiliki kekuasaan. Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu lain (Reni, 2015 dalam Rosadi, 2016). Tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh seorang auditor dari atasan maupun entitas yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar etika dan sikap profesionalisme. Sehingga seorang auditor ketika mengalami tekanan saat menjalankan tugas akan menyebabkan hilangnya independensi pada diri auditor tersebut.

Audit judgment merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat, atau perkiraan tentang suatu objek yang dalam kaitannya dengan laporan keuangan. Audit judgment diperlukan pada saat berhadapan dengan ketidakpastian dan keterbatasan informasi maupun data yang didapat, dimana auditor dituntut untuk bisa membuat asumsi yang bisa digunakan untuk membuat dan mengevaluasi judgment

Teori X dan Y yang dikemukakan oleh McGregor (1960) menyatakan dua pandangan terkait tipe manusia. Seseorang yang bertipe X (negatif) cenderung akan mudah dipengaruhi ketika melaksanakan suatu judgment jika ditekan agar mematuhi keinginan dari atasan maupun entitas yang diperiksa untuk menyimpang dari standar profesionalnya, sehingga judgment yang dihasilkan tidak tepat dan menurun. Auditor yang termasuk dalam tipe Y (positif) tidak akan terpengaruh meskipun ia mendapat tekanan selama melaksanakan proses audit dan dapat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ia akan tetap bersikap profesional dan independen sehingga audit judgment yang dihasilkan akan lebih baik dan tepat

Teori penetapan tujuan mengasumsikan bahwa adanya hubungan langsung antara definisi dari tujuan yang jelas dan terukur dengan prestasi kinerja. Seseorang ketika mengetahui apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai, maka orang tersebut akan lebih termotivasi untuk mengupayakan segala usaha agar dapat meningkatkan kinerjanya. Tujuan yang sulit akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang mudah.

Gibson (1994) mengemukakan bahwa motivasi merupakan suatu konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan dalam diri seseorang untuk memulai atau mengarahkan perilakunya. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berada dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara bertindak, dengan demikian motivasi pada kinerja diri auditor merupakan faktor penting dalam kinerja audit judgment (Libby & Luft, 1993; Bonner, 1994 dalam Sanusi dan Iskandar, 2011).

      Faktor yang mempengaruhi whistleblowing adalah efikasi diri. Efikasi diri merupakan keyakinan individu atas kemampuan yang dimilikinya. Seseorang yang mempunyai efikasi diri tinggi dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Begitu juga dengan auditor. Saat menghadapi dilema auditor mungkin akan menghadapi tekanan, ancaman-ancaman, serta teror yang ditujukan pada dirinya. Bagi auditor yang tidak percaya pada kemampuan dirinya, dia akan menganggap bahwa hal tersebut merupakan kesulitan yang harus dihindari.Auditor yang mempunyai efikasi diri tinggi justru akan menganggap bahwa kesulitan yang dihadapi merupakan tantangan yang harus dihadapi, dan dia yakin bahwa dia mampu menghadapi serta sehingga tidak akan menghindar.

      Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Pustikaningsih (2016) membuktikan bahwa self efficacy (efikasi diri) berpengaruh positif terhadap intensi whisleblowing. Dari pemaparan diatas, peneliti berpendapat bahwa efikasi diri berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing.

      Salah satu faktor yang mempengaruhi whistleblowing adalah moral reasoning. Moral Reasoning adalah proses yang dialami oleh individu untuk menentukan benar salah suatu tindakan. Terdapat tiga kerangka level moral reasoning yang dikemukakan oleh Kohlberg. Dari kerangka tersebut diketahui bahwa semakin tinggi moral reasoning yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula kesadaran moral seseorang itu. Individu yang telah menerima prinsip-prinsip moralitas akan mendasarkan tindakannya pada aturan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi moral reasoning auditor maka auditor akan menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan aturan yang berlaku. Saat dihadapkan pada dilema akan melakukan whistleblowing atau tidak auditor akan cenderung melakukan whistleblowing.

      Salah satu faktor yang mempengaruhi Intensi whistleblowing adalah komitmen profesional. Komitmen profesional merupakan loyalitas seseorang terhadap profesi yang ditekuninya. Auditor yang mempunyai komitmen profesional tinggi berarti dia berarti telah menerima nilai dan tujuan organisasi serta dia akan berusaha menjalankan profesi sebaik-baiknya. Selain itu  Berarti individu akan menghindari perilaku yang dapat mencoreng nama baik profesinya.

      Auditor yang mempunyai komitmen profesional tinggi akan lebih sensitive terhadap permasalahan etika dan lebih mementingkan profesinya yang diwujudkan dengan  ketaatannya pada kode etik dan aturan yang berlaku. Saat mengalami dilema akan melakukan whistleblowing atau tidak, auditor yang mempunyai komitmen profesional tinggi akan cenderung melakukan whistleblowing. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti berpendapat bahwa komitmen profesional berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.

      Efikasi diri merupakan keyakinan seseorang atas kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas (Putri, 2018). Bandura (1994) dalam Putri (2018) menyatakan bahwa efikasi diri merupakan kepercayaan diri seseorang bahwa dia mampu melaksanakan tugas pada level tertentu yang akan mempengaruhi aktivitas pribadi pada pencapaian tujuan. Bandura (2006) dalam Akbar & Wowo (2016) mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan seseorang pada kemampuan diri dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu prestasi.

      Efikasi diri mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Individu akan mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya jika dia mempunyai efikasi diri yang mendukung (Rustika, 2012). Seseorang dengan efikasi diri yang tinggi akan mampu menyelesaikan tugas yang sulit karena menganggap tugas tersebut sebagai tantangan bukan ancaman. Sedangkan seseorang yang mempunyai efikasi diri rendah akan menghindar dari tugas yang sulit dan meragukan kemampuan yang dimilikinya (Putri, 2018). Individu dengan efikasi diri tinggi selalu optimis pada kemampuan yang dimilikinya, lebih menyukai tantangan, merasa puas dengan pekerjaannya, serta mempunyai pengendalian diri yang baik (Akbar & Wawo, 2016). Seseorang yang mempunyai efikasi diri tinggi akan cenderung melakukan whistleblowing. (Hidayati & Pustikaningsih, 2016).

      Bandura menyatakan efikasi diri dapat terbentuk dari beberapa sumber (Rustika, 2012). Sumber tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman berhasil

Pengalaman berhasil merupakan sumber efikasi diri yang berasal dari pengalaman individu. Sehingga sumber ini merupakan sumber yang paling mempengaruhi efikasi diri. Jika individu mempunyai pengalaman berhasil akan menaikkan efikasi diri individu sedangkan jika individu mempunyai pengalaman tidak berhasil akan menurunkan efikasi diri individu.

• Kejadian yang dihayati seolah-olah dialami sendiri

Sumber efikasi diri ini bukan merupakan sumber yang berasal dari diri seseorang itu sendiri namun bersumber dari pengalaman orang lain. Apabila individu melihat pengalaman yang dialami orang lain lalu ikut merasakannya akan mempengaruhi efikasi diri individu tersebut. Efikasi diri akan meningkat ketika individu melihat keberhasilan orang lain. Sedangkan efikasi diri akan menurun ketika melihat orang lain gagal.

• Persuasi verbal

Sumber efikasi diri ini dilakukan dengan memberikan informasi secara sengaja kepada seseorang dengan cara memberikan dorongan sehingga efikasi diri seseorang akan berubah. Jika kepercayaan individu terhadap pemberi dorongan tinggi maka semakin besar kemungkinan mengubah efikasi diri individu tersebut. Namun sebaliknya jika individu lebih percaya pada penilaian diri sendiri daripada penilaian orang yang memberi dorongan, keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki akan sulit digoyahkan.

• Keadaan fisiologis dan suasana hati

Dalam aktivitas yang melibatkan kekuatan orang akan menganggap bahwa kelelahan dan rasa sakit dapat mempengaruhi efikasi dirinya. Begitu juga dengan suasana hati seseorang. Saat individu merasa sedih, penilaian indidvitu terhadap dirinya sendiri cenderung rendah.

      Hidayati & Pustikaningsih (2016) menyatakan dimensi efikasi diri menurut Bandura yaitu magnitude, generality, dan strength. Bandura (1977) menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi efikasi diri. Berikut ini merupakan dimensi efikasi diri menurut Bandura (1977):

1. Magnitude

Magnitude berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas yang akan dihadapi individu. Ketika individu dihadapkan pada tingkat kesulitan tertentu, individu

• Generality

Generality berkaitan dengan sejauh mana keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya.

• Strength

Strength berkaitan dengan kekuatan keyakinan individu pada kemampuan yang dimilikinya.

      Komitmen profesional berkaitan dengan sifat yang dibentuk terhadap profesi yang ditekuni (Setyadi, 2008). Yulianto (2015) mendefinisikan komitmen profesional sebagai loyalitas seseorang terhadap profesinya sesuai dengan persepsi orang tersebut. Komitmen profesional merupakan penerimaan individu terhadap tujuan, dan nilai profesi (Elias, 2006). Komitmen profesional dalam konteks audit mengacu pada program tinjauan kualitas auditor untuk memastikan bahwa auditor patuh terhadap standar professional (Farmer, 1993) dalam (Asni et.al, 2018). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen profesional adalah loyalitas seseorang terhadap profesinya dan diwujudkan dengan kepatuhannya pada kode etik dan aturan yang berlaku.

      Aranya et al (1982) dalam Yulianto (2015) menjelaskan komitmen dapat didefinisikan sebagai kepercayaan dan penerimaan tujuan serta nilai-nilai organisasi atau profesi, kesediaan untuk melakukan berbagai usaha atas nama organisasi atau profesi, dan keinginan mempertahankan keanggotaan dalam organisasi atau profesi. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan individu yang telah berkomitmen pada profesinya, berarti telah menerima nilai dan tujuan organisasi, akan berusaha menjalankan profesi sebaik-baiknya, serta akan mempertahankan keanggotaannya dalam profesi tersebut. Auditor yang mempunyai dedikasi tinggi pada komitmen profesional akan melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan profesi, setia pada profesi, serta melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku (Asni et.al, 2018).

      Menurut Setyadi (2008), terdapat dua indikator komitmen profesional, antara lain:

1. Tingkat komitmen dan kebanggan terhadap profesi yang sedang dijalani.

Persepsi individu pada profesinya.

      Niat atau intensi adalah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang muncul dari dalam diri individu (Sulistomo, 2012). Dalam Sari (2017:243) dijelaskan bahwa intensi adalah suatu kecenderungan perilaku yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan yang jelas. Dapat disimpulkan bahwa intensi whistleblowing adalah kecenderungan untuk mengungkapkan kecurangan atau perbuatan tidak etis yang terjadi di organisasi.

      Sulistomo (2012)  menggunakan indikator pengukuran intensi whistleblowing sebagai berikut:

1. Niat melakukan whistleblowing
2. Rencana melakukan whistleblowing
3. Usaha melakukan whistleblowing

      KNKG (2008:3), mendefinisikan whistleblowing sebagai tindakan pengungkapan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi pada pimpinan organisasi atau pihak lain yang dapat menindak lanjuti pelanggaran tersebut. Sulistomo (2012) mendefisikan whistleblowing sebagai perilaku menceritakan keadaan organisasi atau rahasia organisasi kepada pihak lain. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dari dalam organisasi untuk mengungkap praktik illegal atau praktik tidak bermoral kepada pihak yang dapat melakukan tindakan perbaikan (Near & Miceli, 1982). Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa whistleblowing merupakan tindakan mengungkapkan kecurangan atau perbuatan tidak etis yang terjadi di organisasi.

      Whistleblowing dapat terjadi karena ada orang yang melakukan perilaku tersebut. Orang yang melakukan whistleblowing disebut whistleblower. Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:3), mendefinisikan whistleblower sebagai berikut:

“Karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat”

Dalam melaporkan suatu kecurangan atau pelanggaran, seorang whistleblower membutuhkan suatu bukti dan informasi yang jelas serta lengkap supaya laporan tersebut dapat ditelusuri dan dan ditindaklanjuti.

      Auditor internal dapat disebut sebagai seorang whistleblower sebab dia mempunyai perintah secara langsung untuk mengawasi, pernyataan auditor internal mungkin bertentangan dengan organisasi yang diaudit, serta perbuatan mengungkap suatu kecurangan adalah tindakan yang jarang ditegaskan dalam aturan (Miceli et.al, 1991).

      Dalam KNKG (2008:4) dijelaskan bahwa dalam melakukan whistleblowing seorang whistleblower diberikan fasilitas dan pelrindungan berupa fasilitas saluran pelaporan berupa telepon, surat, dan email atau ombudsman yang independen, bebas dan rahasia. Selain itu identitas pelapor juga akan dijaga kerahasiaannya dan juga akan dilindungi dari tindakan balas dendam dari pihak yang dilaporkan. Yang terakhir, whistleblower akan mendapatkam informasi tindak lanjut mengenai laporannya.

Data sekunder adalah tipe data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan bukan hasil pengumpulan data langsung oleh peneliti. Data sekunder biasanya diperoleh melalui riset perpustakaan, yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan pemahaman terhadap teori-teori yang terdapat pada buku, artikel, jurnal, majalah, atau data-data dari internet yang relevan dengan penelitian yang dilakukan

Akhlak peserta didik merupakan hal yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Asma Hasan Fahmi, terdapat etika yang harus diketahui, dimiliki, dan dipahami oleh peserta didik agar mereka dapat belajar dengan baik dan mendapat rida dari Allah SWT.

1. Peserta didik hendaknya senantiasa memberikan hatinya sebelum menuntut ilmu,
2.  Tujuan belajar hendaknya ditunjukan untuk menghiasi roh dengan berbagai sifat keutamaan,
3. Memiliki kemamuan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu diberbagai tempat,
4. Setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya,
5. Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah.

Ramayulis[1] mengemukakan bahwa etika peserta didik yang telah dirumuskan perlu disempurnakan dengan empat akhlak peserta didik dalam menuntut ilmu sebagai berikut:

1. Peserta didik harus memiliki tujuan menuntut ilmu untuk memperindah jiwa dengan sifat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang.
3. Peserta didik harus ikhlas dalam menuntut ilmu, menghormati guru atau pendidik, dan berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan menggunakan cara-cara yang baik.
4. Peserta didik harus berusaha sungguh-sungguh (berjihad) dalam menuntut ilmu dan selalu diiringi dengan doa kepada Allah agar berhasil dalam menuntut ilmu.

---

Menurut aliran nativisme, faktor pembawaan dari dalam yang dapat berupa kecendrungan, bakat, dan akal sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecendrungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Di sisi lain, aliran empirisme meyakini bahwa faktor lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan, sangat mempengaruhi pembentukan diri seseorang. Pendekatan aliran konvergensi, yang menggabungkan aliran nativisme dan empirisme, berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor eksternal, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi lingkungan sosial.[1]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang terbagi menjadi tiga, yaitu faktor dari dalam yang terdiri dari potensi fisik, intelektual, dan hati yang dibawa sejak lahir, dan faktor dari luar yang meliputi kedua orang tua di rumah, guru di sekolah, serta tokoh dan pemimpin di masyarakat. Faktor dari luar, seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan, dapat membentuk karakter dan membantu mengarahkan potensi dari dalam seseorang menjadi positif. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut sama-sama penting dalam membentuk akhlak seseorang.

---

[1] Abuddin Nata, Akhlak Tasauf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 167

Pembinaan akhlak merupakan prioritas utama dalam agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi Nabi Muhammad SAW yang utama, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Islam sangat memperhatikan pembinaan akhlak, seperti yang terlihat dari perhatiannya terhadap pembinaan jiwa, yang diutamakan daripada pembinaan fisik. Jiwa yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, dan hal ini akan membawa kebaikan dan kebahagiaan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[1]

Dalam pembinaan akhlak, Islam sangat menekankan pada muatan akhlak yang terdapat pada semua aspek ajarannya. Ketaatan dalam menjalankan serangkaian amal shaleh dan perbuatan terpuji sangat erat kaitannya dengan keyakinan dalam ajaran Islam. Iman yang tidak disertai dengan amal shaleh dianggap sebagai iman yang palsu dan bahkan dianggap sebagai kemunafikan.

Pelaksanaan rukun iman dan Islam terintegrasi dengan pembinaan akhlak juga. Analisis Muhammad Al-Ghazali terhadap rukun Islam yang lima menunjukkan dengan jelas bahwa konsep pembinaan akhlak terkandung dalam rukun islam tersebut. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah merupakan dua kalimat syahadat yang menjadi rukun pertama dalam agama Islam. Kalimat ini menyatakan bahwa selama hidupnya, manusia hanya tunduk pada aturan dan tuntutan Allah. Orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah dan Rasulnya dapat dipastikan akan menjadi orang yang baik.

Al-Ghazali menganjurkan agar akhlak yang baik harus dilatih dengan cara membiasakan jiwa dengan pekerjaan atau tingkah laku yang mulia. Jika seseorang ingin menjadi pemurah, maka ia harus membiasakan dirinya melakukan tindakan yang bersifat pemurah, sehingga sifat murah hati dan murah tangan menjadi bawaan alaminya.[2] Dalam tahap-tahap tertentu, pembinaan akhlak, terutama akhlak lahiriyah, dapat dilakukan melalui cara paksaan yang lama kelamaan tidak lagi terasa sebagai paksaan. Sebagai contoh, seseorang yang ingin menulis atau mengatakan kata-kata yang bagus, pada awalnya ia harus memaksa tangan dan mulutnya untuk menuliskan atau mengatakan kata-kata dan huruf yang bagus. Namun, jika kebiasaan ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama, maka paksaan tersebut tidak lagi terasa sebagai paksaan.

Dalam rangka pembinaan akhlak yang efektif, perlu diperhatikan faktor kejiwaan dari sasaran yang akan dibina. Hasil penelitian psikolog menunjukkan bahwa kejiwaan manusia berbeda menurut usia. Pada usia kanak-kanak, misalnya, mereka lebih suka melakukan hal-hal yang bersifat rekreatif dan bermain. Oleh karena itu, ajaran akhlak dapat disampaikan dalam bentuk permainan. Hal ini telah dilakukan oleh para ulama di masa lalu dengan menyajikan ajaran akhlak melalui syair yang berisi tentang sifat-sifat Allah dan Rasul, anjuran untuk beribadah dan berakhlak mulia, dan lain sebagainya. Syair tersebut biasanya dibacakan menjelang pengajian, saat akan melaksanakan sholat lima waktu, dan acara-acara peringatan hari besar Islam.[3]

---

Dalam konteks pembentukan akhlak, banyak ahli yang menganggap bahwa tujuan pendidikan sebenarnya adalah membentuk akhlak yang baik. Sebagai contoh, Muhammad Athiyah Al-Abrasyi menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah esensi dan tujuan pendidikan Islam. Ahmad D. Marimba juga berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan hidup setiap Muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan menyerahkan diri kepada-Nya dengan memeluk agama Islam. Dalam hal ini, pembentukan akhlak dianggap sebagai aspek penting dalam mencapai tujuan hidup yang sebenarnya.[1]

Berikut ini faktor-faktor pembentuk akhlak menurut Mahjuddin:

1. Faktor Pembawaan Naluriyah (Gharizah)

Sebagai makhluk biologis, manusia memiliki faktor bawaan sejak lahir yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Faktor ini disebut sebagai naluri atau tabiat oleh J.J. Rousseau. Mansur Ali Rajab kemudian menamakan faktor ini sebagai “tabiat kemanusiaan” (al-tabi’ah al-insaniyyah). Rajab mengikuti pandangan Plato bahwa tabiat baik dan buruk dalam diri manusia sangat dekat, sehingga manusia dapat melakukan perbuatan baik dan buruk secara bergantian. Ia juga mengikuti pandangan J.J. Rousseau bahwa manusia lahir dengan bawaan baik, tetapi sifat buruk dapat muncul karena pengaruh lingkungan, seperti pergaulan.

• Faktor sifat-sifat keturunan (al-Warithah)

Menurut Mansur Ali Rajab, sifat-sifat keturunan adalah sifat-sifat bawaan yang diwariskan oleh orang tua kepada anak dan cucunya. Warisan sifat-sifat orang tua dapat berlangsung secara langsung (mubasharah) atau tidak langsung (gairu mubasharah), sehingga sifat-sifat tersebut tidak selalu turun kepada anak, tetapi bisa turun kepada cucu. Sifat-sifat ini dapat berasal dari ayah atau ibu, dan keturunan juga dapat mewarisi kecerdasan (sifah al-‘aqliyah) dari ayah atau kakeknya, serta sifat baik (sifah al-khuluqiyaah) dari ibu atau neneknya, atau sebaliknya.

• Faktor Lingkungan Dan Adat Istiadat

Pembentukan akhlak manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam dan sosial, yang dalam pendidikan dikenal sebagai faktor empiris, yaitu pengalaman hidup manusia. John Lock menjadi pelopor dalam hal ini. Faktor pengalaman yang disengaja, termasuk pendidikan dan pelatihan, serta faktor yang tidak disengaja, seperti lingkungan alam dan sosial, juga memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam ilmu akhlak, lingkungan alam disebut sebagai “al-biah” dan lingkungan sosial disebut sebagai “al-adah“.

• Faktor Agama (Kepercayaan)

Agama tidak hanya sekadar menjadi kepercayaan yang dimiliki oleh manusia, tetapi juga harus berfungsi dalam kehidupannya secara menyeluruh. Agama dapat berperan sebagai sistem kepercayaan, sistem ibadah, dan sistem kemasyarakatan yang terkait dengan nilai-nilai akhlak. Dalam hal ini, agama diharapkan dapat membimbing manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.

---

[1] Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1962), hlm 48-49

Akhlak mahmudah adalah “perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhlukmakhluk yang lain”.[1]

1. Pemaaf dan mau bermusyawarah (Al-afwu), akhlak ini berdasarkan firman Allah yaitu Surat An-Nisa’ Ayat 99 yaitu

فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya

“mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (Q.S. An-Nisa’: 99)[2]

• Rasa belas kasihan dan lemah lembut (ar-rahman), akhlak ini berdasarkan firman Allah yaitu Surat Ali ‘Imran Ayat 159 yaitu

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali ‘Imran: 159)[3]

• Manis muka dan tidak sombong (anisatun), akhlak ini berdasarkan firman Allah yaitu Surat Al-Isra’ Ayat 37 yaitu

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.” (Q.S. Al-Isra’: 37)[4]

• Sikap dapat dipercaya dan mampu menepati janji (amanah), akhlak ini berdasarkan firman Allah yaitu Surat An-Nahl Ayat 91 yaitu

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya:

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. An-Nahl: 91)[5]

• Sifat malu (haya’), akhlak ini berdasarkan firman Allah yaitu Surat Al-A’raf Ayat 179 yaitu

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Artinya:

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (Q.S. Al-A’raf: 179)[6]

• Tekun dan merendahkan diri dari di hadapan Allah SWT (Khusyu’ dan Tadarru’), akhlak ini berdasarkan firman Allah yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 45 yaitu:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Artinya:

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” (Q.S. Al-Baqarah: 45)[7]

• Berbuat baik dan beramal shaleh (al-shalihat), akhlak ini berdasarkan firman Allah yaitu Surat An-Nahl Ayat 97 yaitu

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl: 97)[8]

• Persaudaraan dan perdamaian (al-ikhwan dan al-islah), akhlak ini berdasarkan firman Allah yaitu Surat Al-Hujurat Ayat 10 yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujurat: 10)[9]

• Suka saling tolong menolong (ta’awun), akhlak ini berdasarkan firman Allah yaitu Surat Al-Ma’idah Ayat 2 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah: 2)[10]

1. Sabar (al-shabr), akhlak ini berdasarkan firman Allah yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 153 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al-Baqarah: 153)[11]

1. Akhlak-akhlak lain seperti sifat disenangi, menghormati tamu (al-dhiyafah), menahan diri dari maksiat (al-hilm), berbudi pekerti tinggi (al-muru’ah), bersih (al-mazhafah), pemurah (al-shakau), sejahtera (al-salam), jujur (al-sidq), berani karena benar (alsyaja’ah) dan rendah hati (al-tawadhu’).

---