Pengertian Mahasiswa

Fajar (2002) menjelaskan bahwa mahasiswa adalah pelajar di tingkat
perguruan tinggi dan sudah dewasa perkembangan emosional, psikologis, fisik,
kemandirian, dan telah berkembang menjadi dewasa.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) mahasiswa adalah orang
yang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.
30 Tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi
tertentu. Selanjutnya menurut Sarwono (1997) mahasiswa adalah setiap orang
yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan
batas usia sekitar 18-30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam
masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi.
Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu
lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat.
Mahasiswa menurut Knopfemacher (dalam Sarwono, 1997) adalah
merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan
perguruan tinggi yang makin menyatu dengan masyarakat, dididik dan diharapkan
menjadi calon-calon intelektual.
Setiap mahasiswa dalam proses perkembangannya mengalami belajar
berperan sesuai dengan jenis laki-laki dan perempuan (seksnya) masing-masing.
Budaya menetapkan pola-pola peran seks tertentu yang disetujui bagi laki-laki dan
perempuan dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam berfikir, berpenampilan,
berperilaku maupun berperasaan. Santrock (2011) menyatakan bahwa peran jenis
laki-laki dan perempuan sebagai pola perilaku individu masing-masing jenis laki-
laki dan perempuan, yang disetujui dan diterima organisasi dengan siapa individu
diidentifikasikan.
Menurut Gunarsa (dalam Normadewi, 2012) manusia diciptakan terdiri dari
laki-laki dan perempuan yang keduanya berbeda secara badaniah dan psikologis
serta peran yang akan diberikan oleh masyarakat pada keluarganya berbeda pula
sesuai dengan kebudayaannya. Oleh karena itu dalam perkembangan regulasi diri
keduanya juga memiliki perbedaan.
Kohlberg (dalam Normadewi, 2012) menyatakan bahwa pada awalnya
mahasiswa mengingat jenis kelaminnya dan individu melakukan seleksi terhadap
lingkungan yang merupakan dasar dan tempat individu untuk meregulasi dirinya.
Jenis kelamin merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi perilaku terhadap
individu. Kondisi ini dapat dilihat dari perbedaan ketergantungan dan
ketidaktergantungan antara laki-laki dan perempuan.
Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Peran jenis kelamin
melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan baik secara sosial maupun
kultural. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin individu,
termasuk peran, tingkah laku, kecenderungan dan atribut lain. Secara psikologis
usia kematangan perempuan lebih awal dibandingkan laki-laki (Santrock, 2003).
Clack, dkk (Fajar, 1992) mengatakan perkembangan perempuan dan laki-laki juga
memiliki perbedaan, perempuan tumbuh lebih cepat dari pada anak laki-laki,
dengan perbedaan pada kemampuan verbal dan keterampilan motorik yang
muncul pada awal perkembangan.
Dari uraian di atas disimpulkan bahwa mahasiswa adalah pemuda yang
terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan formal di perguruan tinggi
baik negeri maupun swasta. Mahasiswa juga merupakan pemuda yang telah
menyelesaikan sekolah lanjutan, berusia antara 18-30 tahun dan berada dalam
tahap perkembangan masa remaja dan masa dewasa awal.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

a. Konsep Pemberdayaan
Pemberdayaan (Empowerment) merupakan proses
perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil
tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian
mempertegas pemahamannya terhadap dunia. Pemberdayaan
merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuatan
(kekuasaan) yang berubah antara individu, kelompok dan
lembaga sosial lainnya (Shragge, 1993 dalam buku Women in
Public Sector).
b. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Konsep pemberdayaan perempuan muncul setelah
adanya Konferensi Perempuan sedunia IV di Beijing. Selain itu,
pada Konferensi PBB tahun 2000 menghasilkan ‘The
Development Goals’ (MDGs) yang mempromosikan kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif dalam
memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta
menstimulasi pembangunan berkelanjutan (Marhaeni, 2008).
Secara operasional pemberdayaan perempuan di
Indonesia pelaksanaannya berada di bawah coordinator
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 mengamanatkan
bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan dilaksanakan
melalui: pertama, peningkatan peran perempuan dalam keadilan
atau kesetaraan gender. Kedua, meningkatkam kualitas peran
dan kemandirian organisasi dalam usaha permberdayaan
perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat
(Subhan, 2002).
c. Tujuan Pemeberdayaan Ekonomi Perempuan
Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk
melembagakan dan membudayakan norma kesetaraan gender
dan perlindungan anak, meningkatkan kualitas hidup
perempuan, meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam
proses pengambilan keputusan, menegakkan dan melindungi
hak asasi perempuan, meningkatkan kemampuan dan
kemandirian lembaga/organisasi yang peduli dengan
perempuan.
Keberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi menjadi
salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Beberapa
indikator pemberdayaan menurut Schuler, Hashemi dan Riley
yang disebut empowerment index, indikator tersebut
menyangkut beberapa hal: Pertama, kebebasan mobilitas yaitu
kemampuan individu untuk pergi wilayah tempat tinggalnya.
Kedua, kemampuan membeli barang-barang kebutuhan ‘kecil’
yaitu individu dapat memberli kebutuhan poko dan kebutuhan
dirinya. Ketiga, kebutuhan untuk membeli barang-barang
komuditas ‘besar’. Kemampuan individu untuk membeli
barang-barang tersier. Keempat, terlibat dalam perbuatan
keputusan rumah tangga.

Pendekatan Masalah tentang Perempuan

a. Studi dan Potensi tentang Perempuan
Pengertian umum studi perempuan yaitu segala sesuatu yang
fokus pembahasannya tentang perempuan, baik tentang sejarah dari
perempuan, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi posisi
perempuan di masyarakat yang berbeda-beda, tentang peran
perempuan dalam pembangunan (Ratna Saptari, 1997:45). Secara
khusus studi perempuan dapat dilihat secara historis bertujuan
untuk:
1. Memperoleh pemahaman tentang perkembangan mekanisme
hubungan asimetris atas dasar jenis kelamin, ras, kelas dalam
masyarakat.
2. Mencari strategi yang dapat mengubah situasi tersebut kedalam
situasi yang mewujudkan hubungan yang lebih simetris.
Perempuan mempunyai potensi untuk melakukan berbagai
kegiatan produktif dan juga mengahasilkan untuk membantu
perekonomian dirinya dan keluarga yang potensi tersebut menyebar
hampir disegala bidang. Baik pada usaha kecil dengan berjualan atau
usaha menengah dengan industri yang dikelola perempuan. Bahkan
melalui koperasi pun potensi perempuan dapat dikembangkan.
Potensi yang dimilki perempuan dapat di gali dan
dikembangkan agar memberikan manfaat bagi dirinya dan keluarga
dengan campur tangan pemerintah salah satunya dengan
diadakannya pelatihan keterampilan, misalkan pada dasarnya
perempuan dapat mengurus rumah tangga baik itu memasak dan
lain-lain. Potensi memasak ini lah dapat dikembangan dengan
diadakannya pelatihan tata boga yang belum pernah perempuan
mencobanya. Dengan adanya pelatihan tataboga perempuan mejadi
terberdayakan, dapat memulai bisnis kuliner yang akan
mendatangkan manfaat bagi dirinya juga dapat membantu
pemasukan bagi keluarga.
b. Lima Tingkat Pemeraataan Perempuan
Kriteria dalam mengukur pembangunan perempuan di
berbagai sektor bidang kehidupan sosial maka dapat menggunakan
lima tingkatan pemerataan sebagaimana dikembangkan oleh Sara
H.Longwe (Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Women
in Public Sector: 2008). Kelima tingkatan pemerataan itu adalah:
a) Kesejahteraan (welfare)
Tingkat kesejahteraan materi pada perempuan meliputi
kebutuhan dasar seperti pangan, pendapatan, dan layanan
kesehatan. Pada tingkatan pemerataan ini murni mengenai
tingkat kesejahteraan relative antara perempuan dan laki-
laki, dengan tidak melihat apakah perempuan menjadi
sumber penghasil aktif dari kebutuhan mereka.
b) Akses (acces)
Peluang dalam menggunakan sumber daya tanpa memiliki
memiliki wewenang. Kesetaraan akses perempuan dengan
laki-laki yaitu meliputi: kesetaraan akses terhadap tanah,
lapangan kerja, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran dan
semua layanan masyarakat yang tersedia dan terdapat
manfaatnya. Permerataan akses diartikan sebagai
pemerataan kesempatan. Pemberdayaan perempuan dalam
memperoleh akses diartikan nahwa kemampuan perempuan
untuk mendapat bagian yang adil terhadap faktor produksi
atau sumber daya baik dalam lingkup rumah tangga atau
publik.
c) Penyadaran (conscientisation)
Persamaan perempuan dan laki-laki didasarkan
kepada kesetaraan jender (gender awareness) dan mendasari
dalam proses pemberdayaan perempuan. Pemerataan dalam
penyadaran berarti bahwa kesadaran perempuan terhadap isu
dan kebutuhan perempuan, diskriminasi perempuan,
kemampuan dalam menganalisis isu sejalan dengan hak serta
kepentingan perempuan.
d) Partisipasi (Participation)
Partisipasi merupakan peran serta perempuan maupun laki-
laki sebagai individu maupun kelompok dalam upaya
mencapai tujuannya. Partisipasi merupakan keikutsertaan
sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek,
implementasi dan monitoring serta evaluasi. Perempuan
berpartisipasi aktif artinya pemerataan partisipasi
perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu
partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan
proses perencanaan penentuan kebijaksanaan dan
administrasi. Persamaan partisipasi berarti melibatkan
perempuan dalam komunitas dalam kebijakan yang
melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan.
e) Penguasaan (control)
Pemerataan penguasaan atau control bukan berarti mengenai
partisipasi permpuan dalam proses pengambilan keputusan
saja, akan tetapi dalam penggunaan partisipasi melalui
penyadaran dan mobilitasi dalam mencapai persamaan
penguasaan terhadap faktor-faktor produksi dan distribusi
manfaat. Pemerataan kontrol berarti suatu keseimbangan
penguasaan antara perempuan dan laki-laki sehingga tidak
ada satu pun pihak yang dipapankan pada posisi dominan
atau subordinatif.
c. Perempuan dan Pembangunan
Kebijakan-kebijakan pembangunan untuk perempuan
menurut Moser (1990) yang dikutip oleh (Ratna Saptari,
1997:153) dapat diklasifikasikan dalam beberapa pendekatan
yaitu:
1. Pendekatan Kesejahteraan (Welfare Approach)
Pendekatan kesejahteraan didasarkan atas asumsi yaitu
perempuan sebagai penerima pasif pembangunan, peran
keibuan yang nerupakan peranan yang paling penting
bagi perempuan di dalam masyarakat, mengasuh anak
yang merupakan peran perempuan paling efektif dalam
semua aspek pembangunan ekonomi.
2. Pendekatan Kesamaan (Equity Approach)
Pendekatan kesamaan menyebutkan bahwa perempuan
perupakan partisipan aktif dalam proses pembangunan
yang mempunyai sumbangan terhadap pertumbuhan
ekonmi melalui kerja produktif dan reproduktif.
3. Pendekatan Antikemiskinan (Anti-Poverty Approach)
Pendekatan Antikemiskinan menekankan kepada upaya
dalam menurunkan ketimpangan pendapatan yang
diterima oleh perempuan dan laki-laki.
4. Pendekatan Efisiensi (Efficiency Approach)
Pendekatan efisiensi menekankan kepada pergeseran
dari perempuan kepada pembangunan dengan adanya
partisipasi ekonomi perempuan secara otomatis
berkaitan dengan peningkatan kesamaan.
5. Pendekatan Pemberdayaan (Empowerment Approach)
Pendekatan empowerment ada atas dasar ketidakpuasan
terhadap pendekatan-pendekatan sebelumnya. Lahirnya
pendekatan empowerment atas dasar bahwa untuk
memperbaiki posisi perempuan, terpusat kepada
penghapusan subordinasi perempuan dan juga
meekankan kepada kesamaaan hak dalam berbagai
akses. Namun, hal ini bukan sebagai mengambil alih
kekuasaan tetapi lebih kepada mengubah kekuasaan
kearah yang lebih adil.
Pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan diatas
yaitu pendekatan kesejahteraan, pendekatan kesamaan,
pendekataan antikemiskinan, dan pendekatan efisiensi dikaitkan
dengan teori modernisasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai
tujuan utama pembangunan. Sedangkan untuk pendekatan
pemberdayaan merupakan pengubahan pandangan kritis
terhadap pembangunan menjadi penekanan kearah gender yaitu
pendekatan pemberdayaan atau empowerment approach.
d. Permasalahan Perempuan di Bidang Ekonomi
Permasalahan perempuam di bidang ekonomi tidak
terlepas dari masalah kemiskinan. Tiga pendekatan kemiskinan
yaitu: pertama, kemiskinan kultural yang mana kemiskinan
masih dipengaruhi oleh budaya tradisional dengan terbatasnya
perempuan dalam mendapatkan akses dalam memperoleh
penghasilan. Kedua, kemiskinan struktural, adanya kemiskinan
struktural ini diakibatkan oleh kemiskinan kultural karena
rendahnya pendidikan dan rendahnya ketrampilan perempuan
sebagian besar perempuan yang berada diwilayah pedesaan.
Ketiga, kemiskinan alamiah menjelaskan bahwa sebagian
perempuan yang bersikap pasrah terhadap posisi dirinya dalam
kehidupan rumah tangga dan masyarakat.
Permaslahan perempuan dalam bidang ekonomi tidak
hanya seputar karena kemiskinan disebabkan oleh beragai faktor
kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya. Namun
permasalahan lain yaitu perempuan-perempuan yang statusnya
sebagai pengiat ekonomi seperti halnya pengusaha yang
berskala mikro. Secara garis besar permasalahan ekonomi yang
dihadapi perempuan pengusaha yaitu sebagai berikut
:
1. Kurangnya akses informasi pasar dan teknologi
Berbagai penelitian tentang perempuan yang
melakukan usaha atau bisnis mikro dan usaha kecil
sering kali kurang mendapatkan akses pasar, yang
meliputi keinginan, kebutuhan, dan kesukaan konsumen
yang kemudian berhubungan dengan kualitas produk
yang dihasilkan dan dipengaruhi teknologi yang
digunakan.
2. Kurangnya akses permodalan
Kelemahan UMK dalam hal permodalan adalah
kesulitan dalam medapatkan pembiayaan melalui badan
resmi disebahkan oleh sulitnya persyaratan untuk
dipenuhi (Adriani, 2000 dalam harian kompas 28 April
2003).
3. Kurangnya peningkatan sumberdaya manusia
Rendahnya tingkat pendidikan perempuan akibat
faktor ekonomi, dank arena pendidikannya rendah
menyebabkan perempuan pengusaha tertinggal untuk
mendapatkan akses informasi dan layanan bisnis (TIM
Pengarusatamaan Gender bidang KUKM, 2002).
4. Kurangnya penataan kelembagaan dan jaringan
Perlu adanya jaringan sosial antar kelompok
organisasi perempuan yang dapat berfungsi tidak hanya
sebagai paguyuban tetapi juga sebagai sumber informasi
yang sesuai, saling mendukung dan sumber untuk
bekerjasama secara kolektif (Muniati, 2001).
5. Kurangnya sensitifitas gender di kalangan masyarakat
Penyadaran gender diperlukan waktu dalam
perubahan pola dan tingkah laku kultur/budaya dan
kebiasaan masyarakat. Sensitifitas gender berhubungan
dengan aspek sosial dan lingkungan. Kondisi sosial
perempuan harus dilihat dari segi kesehatan, lingkungan
yang mempengaruhi kehidupan perempuan.

Konsep Peran Sosial dalam Masyarakat

Peran sosial merupakan sikap atau perilaku yang dilekatkan pada seseorang
berdasarkan status sosial yang dimiliki individu tersebut dalam masyarakat. Jika
status sosial yang dimiliki seseorang tinggi, maka peran sosial yang dimiliki dan
diemban orang tersebut juga tinggi. Peran sosial juga dapat dianggap sebagai
kewajiban yang secara langsung didapatkan berdasarkan status sosial individu
tersebut. Peran sosial dianggap sangat penting dalam masyarakat karena peran
sosial merupakan sistem yang menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam
masyarakat.

Peran sosial juga dapat berupa aktivitas seseorang dalam partisipasinya
dalam kegiatan masyarakat. Pengambilan atau partisipasi peran ini bergantung pada
harapan masyarakat dan atau pada kemampuan individu yang memutuskan untuk
berpartisipasi. Peran sosial juga mencakup hak dan kewajiban seorang individu
yang disesuaikan dengan status sosial yang dimilikinya. Hak dan kewajiban serta
peran yang dimiliki oleh seorang shogun pastinya berbeda dengan peran yang
dimiliki oleh masyarakat biasa. Peran sosial pengawal juga berbeda dengan peran
sosial shogun. Kewajiban yang diemban oleh shogun dan pemimpin politik dengan
anggota harem dan masyarakat biasa tentu saja berbeda.
Konsep kepentingan diri dan peran sosial sangatlah berhubungan. Setiap
individu pasti akan merasa berhasil dalam hidupnya apabila telah diakui orang
sekitarnya atau merasa mampu menghadapi dan melaksanakan kepentingan atau
kewajiban yang ia miliki dalam masyarakat. Maka dari itu, memiliki peran sosial
yang penting dalam masyarakat pun selalu diangankan oleh setiap individu. Peran
sosial yang tinggi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sosial
bermasyarakat.
Setiap individu dalam suatu kelompok atau masyarakat memiliki peran
sosialnya masing-masing. Apabila individu tersebut telah melakukan hak dan
kewajibannya, maka individu tersebut telah melaksanakan perannya (Soerjono
Soekanto, 2013:243). Dapat disimpulkan bahwa peran sosial adalah hak dan
kewajiban yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan merupakan faktor
yang menentukan individu tersebut telah diterima ke dalam masyarakat.
Dalam berjalannya sistem status dan peran sosial ini, dapat terjadi juga
perubahan sosial. Menurut Harper (2011:5), perubahan sosial merupakan suatu
fenomena yang menandakan terjadinya suatu perubahan yang signifikan atau
berperan besar pada struktur sosial masyarakat. Ada beberap jenis perubahan sosial
yang dapat terjadi dalam struktur sosial. Perubahan yang pertama merupakan
perubahan yang berkaitan dengan peran atau status yang bersifat baru dalam
struktur sosial sejarah kehidupan manusia. Contoh dari perubahan ini dapat terlihat
dalam perubahan peran dan fungsi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.
Sebelumnya, perempuan dianggap sebagai subjek yang akrab dengan permasalahan

keluarga dan rumah tangga. Namun, pada masyarakat modern pada saat ini,
perempuan dapat ikut berpartisipasi aktif dalam bidang lain yang sebelumnya hanya
ditempati laki-laki. Perubahan kedua adalah perubahan dalam hubungan struktur
sosial. Perubahan ini dapat berupa perubahan alur kerja lembaga pemerintahan
Perubahan sosial ketiga yaitu perubahan dalam fungsi-fungsi struktur.
Perubahan ini dapat terlihat bahwa pada kebiasaan tradisional, keluarga merupakan
subjek penting dalam pendidikan anak-anaknya. Sedangkan pada masyarakat
modern, pendidikan anak umumnya dilakukan oleh sekolah atau pendidikan yang
bersifat lebih formal.
Peran dan status seseorang dapat terlihat melalui bagaimana keterlibatan
individu itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu
mencakup kehidupan berkeluarga, sosial dan lainnya. Kehidupan bermasyarakat ini
memperlihatkan status dan peran serta hubungan antar individu yang tergabung
dalam kelompok sosial tersebut. Sistem masyarakat yang terbentuk sedemikian
rupa inilah yang kemudian disebut sebagai sistem sosial. Status dan peran seseorang
merupakan unsur yang menjadi bagian dalam suatu sistem sosial. Dengan status
dan peran seorang individu tersebut, dapat ditentukan sifat dan tingkatan kewajiban
serta tanggung jawab yang akan diemban di dalam kelompok di mana individu
tersebut terlibat.
Status yang dimiliki seseorang dapat disimpulkan sebagai sekumpulan
tanggung jawab, hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem masyarakat
sebagai sesuatu yang diemban individu tersebut. Sedangkan pola tingkah laku yang
diharapkan dari individu itu sendiri dapat diartikan sebagai faktor yang menjadi
landasan dari penentuan status sosial individu tersebut. Status dan peran sosial
tersebut saling berhubungan sehingga menjadi penunjang satu sama lain dan
membentuk sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat saat ini.
Pembagian sosial ini telah lama menjadi sistem yang membentuk
masyarakat luas. Namun, sistem ini perlahan-lahan telah mengalami perubahan
pada masyarakat tertentu. Perubahan kecil ini dapat dilihat dalam fungsi pria dan
wanita dalam bidang rumah tangga. Dapat terlihat pula pada laki- laki sebagai
17

suami yang bekerja untuk keluarga sedangkan istrinya bekerja mengurus rumah
tangga dan keluarga.

Konsep Status Sosial dalam Masyarakat

Pembentukan lapisan atau kelas sosial dalam suatu kelompok atau
masyarakat didasarkan pada beberapa faktor yaitu faktor kekayaan, kekuasaan,
kehormatan dan ilmu pengetahuan. (Soekanto, 2013:208). Faktor kekayaan
menentukan apakah seorang individu menempati kategori kaya, menengah atau
kurang mampu. Bangsawan dengan beberapa rumah dan lahan pertanian yang luas
akan digolongkan sebagai kategori orang berkelebihan dalam hal finansial dan
kebutuhan. Faktor kekuasaan menentukan kelas seseorang berdasarkan kekuasaan
yang dimiliki individu tersebut karena penentuan kelas tersebut akan menentukan
wewenang yang akan dimiliki individu tersebut dalam masyarakat. Seorang shogun
memiliki wewenang dan kekuasaan yang pastinya berbeda dengan pemimpin
daerah lainnya karena perbedaan kekuasaan yang dimilikinya.
Faktor kehormatan merupakan faktor penentu kelas yang tidak didasarkan
pada pencapaian ekonomi oleh individu lainnya. Pengukuran ini biasanya
menempatkan orang dengan keistimewaan dan pencapaian individu tersebut dalam
masyarakat sebagai orang yang disegani dan memiliki status yang lebih tinggi dari
warga biasa. Faktor ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang juga dapat
menentukan lapisan atau kelas sosial tempat mereka berada. Individu yang
memiliki pengetahuan dan pendidikan melalui studi akademik di sekolah atau

perguruan tinggi akan memiliki kelas sosial yang dianggap lebih tinggi daripada
orang yang tidak memiliki pendidikan formal.
Proses penentuan lapisan dan kelas sosial tersebut mengakibatkan
terbentuknya sejumlah konsep yang berkaitan dengan status sosial dan peran. Status
sosial merupakan suatu kedudukan individu dalam masyarakat sosial yang mampu
didapatkan dengan usaha seorang individu ataupun melalui pemberian tanpa
diusahakan terlebih dahulu. Status sosial juga dapat diartikan sebagai sekumpulan
hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakat. Hak dan kewajiban
ini akan berbeda-beda pada setiap orangnya. Status merupakan pemaparan dari hak
dan kewajiban setiap individu pada sikapnya dalam masyarakat.
Menurut Abdul Syani (2012:93), status sosial umumnya ditentukan
berdasarkan kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Individu
dengan status sosial yang tinggi akan memiliki posisi atau tempat yang bernilai
sosial lebih tinggi daripada posisi individu yang memiliki status lebih rendah.
Memiliki status sosial yang tergolong tinggi akan mempengaruhi sikap masyarakat
terhadap individu tersebut. Maka dari itu, berusaha mencapai status sosial yang
lebih tinggi merupakan sesuatu yang umum terjadi dalam masyarakat. Dengan
memiliki status dalam masyarakat, seseorang dapat diterima dalam kelompok
tempat mereka terlibat.
Status sosial sangat bervariasi. Menurut Ralph Linton (1936), ada dua jenis
status sosial dalam masyarakat yaitu ascribed status (status yang diberikan) dan
achieved status (status yang diperjuangkan).
1. Ascribed Status
Ascribed status merupakan status yang dapat diperoleh tanpa perlu
diusahakan terlebih dahulu. Ascribed status ini bersifat tertutup yang
berarti hanya dapat dimiliki oleh individu yang mendapatkannya sejak
awal dan tidak dapat didapatkan dengan usaha. Dalam bukunya, Ralph
Linton juga mengungkapkan bahwa:
“In all societies certain things are selected as reference points for
the ascription of status. The simplest and most universally used of
these reference points is sex and age.”
Terjemahan:

“Di setiap masyarakat, beberapa hal dipilih sebagai referensi
penentuan suatu status. Referensi penentuan yang paling mudah
dan banyak digunakan adalah jenis kelamin dan umur.”
Ralph Linton menyatakan bahwa ada 2 hal yang dapat menjadi
penentu bagi ascribed status yaitu jenis kelamin dan umur. Setiap
masyarakat menentukan sikap dan aktivitas yang berbeda terhadap laki-
laki dan perempuan. Mereka mencoba merasionalisasi stereotip ini dalam
hal perbedaan fisik antara wanita dan pria atau peran mereka dalam hal
reproduksi.
Usia juga sering digunakan sebagai referensi penentu status, karena
semua individu melewati siklus pertumbuhan, kedewasaan, dan
penurunan yang sama. Faktor penentu lain adalah hubungan keluarga
atau keturunan. Contoh faktor ini adalah status yang diturunkan oleh
seorang bangsawan kepada anak-anaknya sejak mereka lahir. Hal ini
menunjukkan bahwa sejak kelahiran, mereka sudah mendapatkan status
tanpa harus berusaha mendapatkannya terlebih dahulu, sama hal nya
dengan jenis kelamin dan usia.
2. Achieved Status (Status yang diperjuangkan)
Achieved status merupakan status yang didapatkan dengan usaha
yang dilakukan oleh seorang individu. Status atau posisi ini bersifat
terbuka yang berarti dapat dimiliki siapa saja yang berusaha
mendapatkannya dan tidak didasarkan atas faktor kelahiran. Namun,
status ini menentukan pemiliknya berdasarkan kemampuan dan kualitas
individu tersebut. Achieved status dapat diperoleh melalui keberhasilan
dalam ilmu pengetahuan atau dengan memiliki suatu prestasi. Dengan
memiiki prestasi, pandangan masyarakat terhadap individu tersebut
akan berbeda. Contoh status yang diperoleh melalui prestasi merupakan
dokter dan bidang lainnya yang berkaitan dengan studi atau pendidikan
yang dilalui.
Selain itu, achieved status dapat didapatkan melalui kepemilikan
akan kekuasaan atau jabatan yang lebih tinggi dari rakyat biasa.

Kekuasaan dan jabatan yang lebih tinggi ini akan membuat individu
tersebut dipandang memiliki status yang lebih tinggi oleh masyarakat.
Contoh dari status ini adalah kepala desa atau pemimpin daerah yang
memiliki kekuasaan lebih dari rakyat daerah biasa. Status juga dapat
didapatkan karena kualitasnya sebagai seorang individu dalam
masyarakat. Kualitas pribadi biasanya dapat didapatkan dan bersifat
terbuka melalui pendidikan dan pengalaman dalam hidup individu.
Status ini akan membuat individu tersebut dihormati. Achieved status
merupakan status yang bersifat terbuka dan dapat dimasuki oleh siapa
saja yang memiliki kualitas dan kemampuan, maka sebab itu status ini
berisi berbagai macam orang dengan ascribed status yang berbeda-beda.
Sistem lapisan atau kelas sosial masyarakat yang bersifat tertutup
menghalangi peristiwa berpindahnya satu individu ke lapisan yang lain.
Perpindahan lapisan sosial dapat terjadi dari lapisan bawah ke lapisan
atas maupun dari lapisan atas ke lapisan yang lebih rendah. Pada sistem
pelapisan tertutup, cara untuk dapat menjadi anggota suatu lapisan
adalah dengan mendapatkannya sejak lahir, seperti status kekerabatan
atau kekeluargaan. Namun, dalam pelapisan terbuka, setiap individu
dalam masyarakat mendapat kebebasan untuk bisa berusaha dengan
kemampuannya sendiri untuk dapat mencapai status pada lapisan status
yang diinginkan.

Rapat Dewan Direksi

Dewan Direksi akan mempertanggungjawabkan tugasnya dalam rapat
yang harus dilaksanakan paling kurang sebulan sekali. Ketua Dewan mengelola
fungsi Dewan Direksi, menetapkan agenda untuk rapat Dewan bersama dengan
CEO, serta memastikan prosedur rapat yang mulus dengan keputusan dan risalah
yang jelas. Ketua Dewan akan mengalokasikan waktu yang cukup untuk diskusi
bebas serta membentuk konsensus atau pembuatan keputusan oleh dewan.
Tiap direktur yang berpotensi mempunyai konflik kepentingan dalam
hubungannya dengan suatu masalah yang sedang berada dalam pertimbangan
Dewan akan diminta meninggalkan rapat sementara masalah tersebut sedang
dalam pembahasan.
Pada saat mempertimbangkan suatu masalah tertentu, seorang direktur
berhak untuk mendapatkan akses ke setiap informasi atau dokumen terkait, dapat
mencari penjelasan tambahan dari manajemen serta dapat menugaskan konsultan
eksternal untuk membantuatas biaya perusahaan. Risalah akan didasarkan pada
suara terbanyak. Setiap bantahan terhadap suatu risalah akan dicatat dalam berita

Dewan Direksi

Dewan direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan
baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
(Pasal 1 angka 5 UUPT).
Di Indonesia pengaturan terhadap dewan direksi terdapat dalam UU No.
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan
tanggung jawab direksi.
Seorang direktur atau dewan direksi dalam jumlah direktur dalam suatu
perusahaan (minimal satu), yang dapat dicalonkan sebagai direktur, dan cara
pemilihan direktur ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Pada umumnya
direktur memiliki tugas antara lain:
1. memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan
perusahaan.
2. memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian
(manajer).
3. menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.
Di negara-negara Eropa dan Asia, biasanya ada dua dewan; dewan
eksekutif, yang bertugas menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, dan dewan
pengawas yang bertugas mengawasi dewan eksekutif. Dewan pengawas, biasanya
dipilih oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan.
Di Indonesia, istilah dewan direksi memiliki makna yang berbeda dari
board of directors tergantung dari istilah yang digunakan. Umumnya, di Indonesia
dewan direksi adalah dewan eksekutif, sedangkan di negara barat, board of
directors adalah dewan pengawas. Sebagai contoh, di OCDBC NISP Bank
misalnya, dewan pengawas dinamakan dewan komisaris, sedangkan dewan
eksekutif dinamakan dewan direksi. Namun, Pertamina menggunakan istilah
board of commissioners (sebagai pengawas) dan board of directors (sebagai
eksekutif). Untuk keperluan artikel ini, istilah yang akan digunakan adalah dewan
pengawas (biasanya disebut dewan komisaris) dan dewan eksekutif (biasanya
disebut dewan direksi) untuk menghindari kekeliruan karena penggunaan istilah
dewan direksi di Indonesia bisa mengacu ke salah satu fungsi dari kedua dewan
tersebut.
Di beberapa perusahaan di Amerika Serikat yang memiliki satu dewan
saja, biasanya tugas dan tanggung jawab kedua dewan tersebut dijadikan satu
dalam dewan direksi, yang beranggotakan direksi dalam (di Indonesia dinamakan
komisaris) dan direksi luar (di Indonesia dinamakan komisaris independen).
Kegiatan dewan pengawas ditentukan oleh kekuasaan, tugas-tugas, dan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh suatu otoritas yang berada
diluarnya. Biasanya, hal-hal ini dijelaskan dalam anggaran dasar (AD) organisasi
tersebut. Anggaran dasar biasanya juga menyebutkan jumlah anggota dewan,
bagaimana mereka dipilih, dan kapan mereka mengadakan pertemuan.
Dalam organisasi yang anggotanya memiliki hak pilih (voting rights),
dewan pengawas bergerak atas nama, dan tunduk kepada, quorum. Quorumlah
yang biasanya memilih anggota dewan pengawas. Dalam perusahaan terbuka
(dengan saham), dewan dipilih oleh pemegang saham, dan dewan merupakan
otoritas tertinggi dalam manajemen perusahaan. Dalam sebuah perusahaan tanpa
saham, tanpa anggota yang memiliki hak pilih, misalnya universitas di Amerika
Serikat, dewan biasanya merupakan kekuasaan tertinggi institusi tersebut; yang
mana anggotanya terkadang dipilih oleh oleh dewan itu sendiri

Etika, Perlakuan yang Adil dan Hukum

Mengelola sumber daya manusia sering mensyaratkan pembuatan
keputusan dimana keadilan memainkan peran penting. Keadilan adalah bagian
yang terintegrasi dari apa yang dipikirkan orang sebagai hukum. Suatu perusahaan
adalah adil bila, diantaranya, dapat disetarakan, adil, imparsial dan tidak bias
dalam berbagai cara mereka melakukan banyak hal.
Keadilan berpengaruh terhadap perlakuan yang berbeda yang
mengakibatkan perbedaan pendapatan yang diterima oleh para pekerja dalam
suatu organisasi serta tindakan-tindakan yang tidak adil atau berbeda yang
dilakukan oleh manajemen kepada para pekerja yang didasarkan pada perbedaan
gender yang berpengaruh terhadap berbedanya pendapatn yang diterima oleh para
pekerja.
Hal seperti ini akan sangat bersinggungan dengan etika, keadilan dan
hukum. Karenanya setiap pekerja berhak mendapatkan etika, keadilan dan hukum
yang setara dengan yang lainnya. Perlakuan-perlakuan yang berbeda dapat terjadi
pada beberapa hal, seperti:
Perbedaan Gaji atau Upah
Kesenjangan upah antar gender didefinisikan sebagai perbedaan rata-rata
penghasilan kotor antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Perbedaan ini
terjadi ketika pekerja laki-laki dan pekerja perempuan menerima gaji dalam
jumlah yang berbeda. Kesenjangan upah antar gender sebanyak 17-22% berarti
berarti bahwa pekerja perempuan berpenghasilan lebih rendah daripada kolega
pekerja laki-laki mereka. Secara sederhana, kesenjangan upah antar gender
adalah kesenjangan antara apa yang didapatkan oleh pekerja laki-laki dan apa
yang didapatkan oleh pekerja perempuan.
Promosi
Perbedaan gender juga mengakibatkan adanya perbedaan dalam
kesempatan promosi dalam organisasi yang berbeda bagi para pekerja wanita dan
pria. Dalam suatu penelitian, terungkap data yang menunjukan frekuensi
kesempatan promosi bagi wanita lebih banyak dari pria. Hal ini disebabkan oleh
seringnya para pekerja wanita berpindah-pindah tempat kerja yang meningkatkan
insentif pengalaman kerja yang lebih banyak dibandingkan pria.
Namun walaupun dengan tingkat promosi yang lebih banyak tidak serta
merta dapat meningkatkan pendapatannya, sedangkan promosi yang diterima oleh
pekerja pria memiliki hubungan yang signifikan dengan gaji yang didapatkan.
Dengan demikian frekuensi promosi yang diperoleh wanita lebih banyak tetapi
jumlah pendapatanya lebih rendah dibandingkan dengan pekerja pria

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah seperti sebuah frasa (istilah) suci yang sering
diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh
para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praktis, hampir selalu
diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan.
Maka istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi
terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, kekerasan dan semacamnya.
Persoalan perempuan berkaitan dengan masalah kesetaraan gender ini
memang dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat luas.
Konsep kesetaraan gender ini memang merupakan suatu konsep yang sangat rumit
dan mengundang kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai
pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan
bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban, yang
tentunya masih belum jelas. Kemudian ada pula yang mengartikannya dengan
konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang juga masih belum
jelas artinya.

Ketimpangan Gender

Isu kesetaraan gender muncul dari menguatnya kesadaran publik bahwa
telah terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan pada penyelenggaraan
kehidupan bersama. Ketimpangan ini tidak saja ada dinegara-negara berkembang,
namun telah menjadi sebuah fenomena global. Salah satu riset yang mampu
menunjukan ketimpangan yang terjadi dimasyarakat barat adalah riset yang
dilakukan oleh Mino Vianello dkk. yang diterbitkan dalam buku Gender
Inequality: A Comparative Study of Discrimination and Participation yang
diterbitkan tahun 1990. Dalam penelitiannya, Vianello menemukan bahwa
kesenjangan dan ketimpangan tersebut dibentuk oleh berbagai hal, diantaranya
adalah pemahaman perbedaan sex dan nilai-nilai dalam masyarakat. Faktor-faktor
ini menjadi faktor penyebab yang bersifat umum

Gender

Sejak dua dasawarsa terakhir, diskursus tentang gender sudah mulai ramai
dibicarakan orang. Berbagai peristiwa seputar dunia perempuan di berbagai
penjuru dunia ini juga telah mendorong semakin berkembangnya perdebatan
panjang tentang pemikiran gerakan feminisme yang berlandaskan pada analisis
“hubungan gender”.
Dimasukkannya konsep gender ke dalam studi wanita tersebut, menurut
Sita van Bemmelen paling tidak memiliki dua alasan. Pertama, ketidakpuasan
dengan gagasan statis tentang jenis kelamin. Perbedaan antara pria dan wanita
hanya menunjuk pada sosok biologisnya dan karenanya tidak memadai untuk
melukiskan keragaman arti pria dan wanita dalam pelabagi kebudayaan. Kedua,
gender menyiratkan bahwa kategori pria dan wanita merupakan konstruksi sosial
yang membentuk pria dan wanita. (dalam Ibrahim dan Suranto, 1998: xxvi).
Roberson dan Park (2007), gender diversity berpengaruh terhadap hasil-
hasil kinerja keuangan, dan menunjukan hubungan berbentuk U-shape antara
diversity terhadap pendapatan dan laba bersih.
Menurut teori resource dependence, segala bentuk keragaman manusia
yang dimiliki perusahaan harus digunakan semaksimal mungki. Hal ini akan
mendorong perusahaan meningkatkan kinerja dan potensi penciptaan
kemakmuran, (Mitchell. S.M., 2001).
Namun ironisnya, di tengah gegap gempitanya upaya kaum feminis
memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender itu, masih banyak pandangan
sinis, cibiran dan perlawanan yang datang tidak hanya dari kaum laki-laki, tetapi
juga dari kaum perempuan sendiri. Masalah tersebut mungkin muncul dari
ketakutan kaum laki-laki yang merasa terancam oleh kebangkitan perempuan atau
mungkin juga muncul dari ketidaktahuan mereka, kaum laki-laki dan perempuan
akan istilah gender itu sendiri dan apa hakekat dari perjuangan gender tersebut.
Bertolak dari fenomena tersebut maka konsep penting yang harus
dipahami terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah perempuan ini adalah
perbedaan antara konsep seks (jenis kelamin) dengan konsep gender. Pemahaman
yang mendalam atas kedua konsep tersebut sangatlah penting karena kesamaan
pengertian (mutual understanding) atas kedua kata kunci dalam pembahasan bab
ini akan menghindarkan kita dari kemungkinan pemahaman-pemahaman yang
keliru dan tumpang tindih antara masalah-masalah perempuan yang muncul
karena perbedaan akibat seks dan masalah-masalah perempuan yang muncul
akibat hubungan gender, disamping itu juga untuk memudahkan pemahaman atas
konsep gender yang merupakan kata dan konsep asing ke dalam konteks
Indonesia.
Secara historis, konsep gender dibedakan oleh sosiolog asal Inggris yaitu
Ann Oakley, ia membedakan antara gender dan seks. Perbedaan seks berarti
perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis yatiu yang menyangkut prokreasi
(menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui). Perbedaan gender adalah
perbedaan simbiolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan seks tetapi tidak
selalu identik dengannya. Jadi kelihatan di sini gender lebih mengarah kepada
simbol-simbol sosial yang diberikan pada suatu masyarakat tertentu. Fakih (1996)
mengemukakan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki
dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.
Dari kondisi yang ada saat ini, diamati bahwa masih terjadi ketidakjelasan
dan kesalahpahaman tentang pengertian gender dalam kaitannya dengan usaha
emansipasi kaum perempuan. Setidak-tidaknya ada beberapa penyebab terjadinya
ketidakjelasan dan kesalahpahaman tersebut. Kata gender dalam istilah bahasa
Indonesia sebenarnya berasalh dari bahasa Inggris, yaitu gender. Jika dilihat
dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian anatara sex
dan gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin – laki-laki dan perempuan).
Mansour Fakih mengemukakan bahwa analisis gender dalam sejarah
pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial dianggap suatu analisis baru yang
tidak kalah mendasar dibanding analisis ilmu sosial lainnya, bahkan analisis
gender justru ikut mempertajam analisis kritis yang sudah ada, misalnya analisis
kelas yang dikembangkan oleh Karl marx ketika melakukan kritik terhadap
kapitalisme akan lebih tajam jika pertanyaan tentang gender dikemukakan.
Pernyataan Fakih amatlah benar dan sekaligus memperkuat asumsi bahwa gender
sebagai sebuah sudut pandang diwarnai oleh ilmu-ilmu sosial yang secara pop
disebut “kiri”. Sebuah pemikiran ilmu sosial yang dimulai oleh salah satu pemikir
terbesar disepanjang zaman, Karl marx. Didalam kasanah keilmuan ini muncul
berbagai turunan atau derivat, mulai marxisme, komunisme, sosialisme, dan neo-
marxisme atau juga sering disebut “Kiri-Baru”.
Sarantakos, seorang ahli metodologi, mengemukakan, meskipun
dikalangan para ilmuwan sosial mengenai aliran-aliran yang dapat dianggap
sebagai paradigma, namun kebanyakan ilmuwan sosial sepakat bahwa dewasa ini
ada tiga paradigma utama yang digunakan sebagai pedoman utama dalam teori
penelitian sosial, yaitu paradigma positivistik, interpretif, dan kritis. Dalam
paradigma positivistik, realitas adalah semua hal yang dapat diamati melalui
indera. Kenyataan dianggap sebagai sesuatu yang berada diluar sana dan berada
disitu tanpa ditentukan, atau terlepas dari kesadaran manusia. Dalam paradigma
interpretif kenyataan tidak diluar sana, melainkan dalam pikiran manusia.
Sementara dalam paradigma kritis kenyataan dipersepsikan secara berbeda.
Kenyataan bukanlah hasil kreasi alam, melainkan kreasi manusia, yaitu oleh
manusia yang berkuasa.
Gender sendiri dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial tentang relasi
laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh sistem dimana keduanya
berada. Dalam kenyataan konstruksi sosial ini dikonstruksikan oleh kekuasaan,
baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial, kultural, bahkan fisikal karena
sebagaimana halnya kenyataan kekuasaan adalah identik dengan kepemimpinan.
Salah satu tugas kekuasaan dan paralel dengan tugas kepemimpinan adalah
membawa kelompoknya ke dalam sebuah masa depan yang baru yang lebih baik.
Tugas ini bukan saja bermakna bahwa tugas kepemimpinan adalah membuat visi,
misi, dan strategi bagi kelompoknya, melainkan juga mendefinisikan konsep-
konsep dasar bagi kelompoknya.Setelah sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab
terhadap kaum laki-laki dan perempuan yang telah berjalan bertahun-tahun
bahkan berabad-abad maka sulit dibedakan pengertian antara seks (laki-laki dan
perempuan) dengan gender

Pengajaran Sastra

Pengajaran sastra khususnya novel di sekolah sangatlah penting, dalam
sebuah karya sastra terutama novel karena didalamnya terdapat pembelajaran
unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel yang dapat berguna bagi pengetahuan si
pembaca.
Menurut Ahyar, (2019: 1) sastra merupakan sarana penumpahan ide atau
pemikiran tentang kehidupan dan sosialnya dengan menggunakan kata-kata indah.
Yang terdiri dari tiga macam genre, yaitu genre sastra terdiri dari tiga bentuk
(yaitu puisi, prosa, dan, drama).
Dalam hal ini bentuk yang dibahas dalam pengajaran sastra adalah novel.
Novel Menurut Rostamaji (dalam Ahyar, 2019: 148) merupakan sebuah karya
sastra yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang
mana keduanya saling berkaitan dengan karena saling berpengaruh dalam sebuah
karya sastra

Pengertian Relevansi

Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Relevan adalah
bersangkut paut, berguna secara langsung (Kamus Bahasa Indonesia). Relevansi
berarti kaitan, hubungan, setiap mata pelajaran harus ada relevansinya dengan
keseluruhan tujuan pendidikan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (Lima)
Tahun 2016).
Relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan. Secara bahasa
relevansi memiliki arti keterkaiatan, hubungan atau kecocokan. Sedangkan secara
istilah, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling
berhubungan. Pada intinya relevansi adalah keterkaiatan hubungan atau
kecocokan.
Relevansi menurut Suharto dan Tata Iryanto, relevansi adalah kesesuaian
sesuatu yang diinginkan, sedangkan menurut Poerwadarminta bahwa relevansi
adalah kesesuaian keberadaan sesuatu pada tempatnya atau yang diinginkan.
Maka dalam hal ini relevansi dimaksudkan adalah kesesuaian gaya kepemimpinan
yang diinginkan oleh perusahaan.
Pengertian relevansi menurut Ali pendidikan adalah kesesuaian antara
kemampuan atau sekill yang diperoleh melalui jenjang pendidikan
dengankebutuhan pekerjaan. Jadi, kurikulum atau program pendidikan yang
digunakan haruslah sesuai dengan tuntutan hidup ataupun kebutuhan pekerjaan di
kehidupan nyata.
Contoh kalimat relevansi
Kalimat yang menggunakan kata relevansi di dalamnya antara lain:
a) Tujuan pendidikan yang dijalankan oleh sekolah harus memiliki relevansi
dengan kehidupan masyarakat.
b) Setiap mata pelajaran harus ada relevansi dengan keseluruhan tujuan
pendidikan.
c) Lulusan SMK jurusan akuntansi dan juga mahasiswa Fakultas Ekonomi
jurusan akuntasi memiliki relevansi yang dengan pekerjaan akuntasi publik

Unsur-unsur dalam Novel

Unsur-unsur pada sebuah novel terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik
a. Unsur Intrinsik
Berikut ini adalah penjelasan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada novel:
1) Tema
Tema merupakan pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam sebuah
cerita dalam novel yang telah dibuat oleh pengarang.
2) Penokohan
Penokohan merupakan pemberian watak atau karakter kepada setiap
pelaku dalam sebuah cerita. Para tokoh bisa diketahui karakternya dari ciri
fisik, lingkungan tempat tinggal, dan cara bertindaknya.
3) Alur
Alur merupakan rangkaian-rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya
suatu cerita dalam novel. Alur dibedakan menjadi dua bagian, yaitu alur
maju dan alur mundur. Alur maju merupakan peristiwa yang bergerak
secara bertahap berdasarkan urutan kronologisnya menuju alur cerita. Alur
mundur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi karena ada kaitannya
dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Tahap alur meliputi
pengenalan, penampilan masalah, pemunculan konflik, puncak
ketegangan, peleraian, dan penyelesaian.
Menurut Nurgiantoro (dalam Lailatul Rohmah, 2019: 23) pembedaan alur
berdasarkan kriteria urutan waktu yang pertama disebut sebagai alur lurus,
alur sorot balik dan alur campuran.
a) Alur Lurus (Progresif)
Alur lurus biasa juga di sebut dengan alur maju ialah sebuah alur yang
memiliki klimaks di akhir cerita dan merupakan jalinan/rangkaian
peristiwa dari masa kini ke masa lalu yang berjalan teratur dan
berurutan sesuai dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai
akhir cerita. Secara runtut, cerita dimulai dari tahap awal,
(penyituasian, pengenalan, pemunculan konfliks), tengah (konflik
meningkat, klimaks), dan akhir (penyelesaian).
b) Alur Sorot – Balik (Flashback)
Alur sorot balik (flashback) adalah alur yang terjadi karena pengarang
mendahulukan akhir cerita dan setelah itu kembali ke awal cerita.
Pengarang bisa memulai cerita dari klimaks kemudian kembali ke
awal cerita menuju akhir. Pada alur ini, cerita diawali dengan
pertentanganyanng sudah meninggi.
c) Alur Campuran
Alur yang diawali klimaks, kemudian melihat lagi masa lampau dan
dilanjutkan sampai pada penyelesaian yang menceritakan banyak
tokoh utama sehingga cerita yang satu belum selesai kembali ke awal
untuk menceritakan tokoh yang lain.
4) Gaya Bahasa
Gaya bahasa merupakan alat utama pengarang untuk menjelaskan atau
menggambarkan serta menghidupkan cerita secara estetika.
5) Latar atau Setting
Latar merupakan penggambaran terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah
cerita meliputi waktu, tempat, dan suasananya.
6) Sudut Pandang
Sudut pandang merupakan penempatan diri pengarang dan juga cara
pengarang dalam melihat berbagai macam kejadian atau peristiwa dalam
cerita yang dipaparkan kepada para pembaca.
7) Amanat
Amanat merupakan pesan yang disampaikan, yang terdapat dalam cerita
dalam sebuah novel.
b. Unsur Ekstrinsik
Selain unsur intrinsik novel juga memiliki unsur ekstrinsik.
1) Sejarah atau Biografi Pengarang
Biasanya sejarah atau biografi pengarang sangat berpengaruh pada jalan
cerita yang terdapat dalam novel.
2) Situasi dan Kondisi
Situasi dan kondisi secara tidak langsung maupun langsung akan
berpengaruh kepada hasil karya novel.
3) Nilai-nilai dalam Cerita
Dalam sebuah karya sasatra mengandung nilai-nilai yang dapat disisipkan
oleh pengarangnya

Jenis-jenis Novel

Jenis-jenis novel berdasarkan nyata atau tidaknya kejadian:
a. Novel fiksi, merupakan novel yang tidak nyata atau tidak terjadi dalam
kehidupan nyata.
b. Novel non fiksi, merupakan novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata.
Jenis novel berdasarkan genre ceritanya:
a. Novel horror, merupakan novel yang menceritakan kisah atau cerita tentang
hal yang sangat menyeramkan dan menakutkan.
b. Novel komedi, merupakan novel yang menceritakan kisah atau cerita tentang
hal yang lucu.
c. Novel inspiratif, merupakan sebuah novel yang menceritakan kisah atau cerita
inspiratif.
Jenis-jenis novel berdasarkan isi dan tokoh:
a. Novel Teenlit, merupakan novel yang berisi tentang remaja.
b. Novel Songlit, merupakan novel yang diambil dari sebuah lagu.
c. Novel Chicklit, merupakan novel yang berisi tentang perempuan muda.
d. Novel Dewasa, merupakan novel yang berisi tentang cerita orang dewasa
(Ahyar, 2019: 151)

Struktur Novel

Berikut adalah penjelasan mengenai struktur novel:
a. Abstrak, merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya dapat
ditemukan pada bagian awal cerita dalam novel.
b. Orientasi, merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana.
Seperti terjadinya cerita, terkadang juga berupa pembahasan penokohan atau
perwatakan.
c. Komplikasi, merupakan urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat,
dimana setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan
munculnya peristiwa yang lainnya.
d. Evalusi, merupakan bagian dimana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi
terarah menuju suatu titik tertentu.
e. Resolusi, merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atas
konflik yang sedang terjadi.
f. Koda, merupakan bagian akhir atau penutup cerita dalam novel (Ahyar, 2019:
150)

Ciri-ciri Novel

Berikut ini adalah ciri-ciri pada novel:
a. Novel memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata.
b. Novel terdiri dari setidaknya 100 halaman.
c. Durasi untuk membaca novel setidaknya 2 jam atau 120 menit.
d. Ceritanya lebih dari satu impresi, efek, dan emosi.
e. Alur cerita dalam novel cukup kompleks.
f. Seleksi cerita dalam novel lebih luas.
g. Cerita dalam novel lebih panjang, akan tetapi banyak kalimat yang diulang-
ulang.
h. Novel ditulis dengan narasi kemudian didukung dengan deskripsi untuk
menggambarkkan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya (Ahyar, 2019:
149)

Pengertian Novel

Kata novel berasal dari bahasa Latin novellus. Kata novellus dibentuk dari
kata novus yang berarti baru atau new dalam bahasa Inggris. Dikatakan baru
karena bentuk novel adalah bentuk karya sastra yang datang kemudian dari bentuk
karya sastra lainnya, yaitu puisi dan drama (Priyatni, 2012: 124). Selanjutnya
menurut Ahyar (2019: 148) novel merupakan suatu bentuk karya sastra yang
berbentuk prosa yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kata novel berasal
dari bahasa Italia yaitu “novella” yang berarti sebuah kisah atau cerita. Sebuah
novel biasanya menceritakan atau menggambarkan tentang kehidupan manusia
yang berinteraksi dengan lingkungan dan juga sesamanya. Di dalam sebuah novel,
biasanya pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan arahan
kepada pembaca untuk mengetahui pesan tersembunyi seperti gambaran realita
kehidupan melalui sebuah cerita yang terkandung di dalam novel tersebut.
Kata novel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V berarti
karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang
dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.
Novel adalah cerita rekaan berbentuk prosa cukup panjang digambarkan dalam
satu plot yang kompleks, sehingga membutuhkan waktu yang relatif panjang
untuk membacanya. Novel mampu menghadirkan beberapa situasi sosial secara
utuh dalam cerita yang kompleks. Bentuknya yang panjang terurai juga
membedakan pemaparan novel dari cerpen yang padat terkonnsentrasi (Suhita dan
Purwahida, 2018: 41).

Budaya Patriarki

Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan
peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dari segala-galanya. Jadi, budaya
patriarki adalah budaya yang dibangun atas dasar hierarki dominasi dan
subordinasi yang mengharuskan laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu
norma. Rueda dalam (Rokhmansyah, 2016: 32) mengatakan bahwa patriarki
adalah penyebab penindasan terhadap perempuan. Masyarakat yang menganut
sistem patriarki meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan
dibandingkan perempuan.
Laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan. Di
semua lini kehidupan, masyarakat memandang perempuan sebagai seorang yang
lemah dan tidak berdaya. Sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk
peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (superior)
dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat,
maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk
perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di
masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender.
Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal
pembentukan budaya patriarki. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara
keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak memiliki
otot dipercayai sebagai alasan mengapa masyarakat meletakkan perempuan pada
posisi lemah (inferior}. Millet menyatakan bahwa muscular weakness tidak dapat
digunakan sebagai alasan peletakan perempuan pada posisi inferior. Laki-laki
dianggap memiliki fisikkuat, tetapi kekuatan fisik itu bukanlah sebuah faktor
penting dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Peradaban modern
mampu menggantikan kekuatan fisik seperti, teknik persenjataan dan
pengetahuan. Perbedaan yang lebih dalam antara laki-laki dan perempuan tampak
karena masyarakat memperlakukan keduanya secara berbeda (Rokhmansyah,
2016:32-33)

Ketidakadilan Gender

Rokhmansyah (2016: 17-18) menyatakan bahwa perbedaan gender yang
dikonstruksikan secara sosial atau kultural tersebut mengakibatkan terciptanya
perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat.
Perbedaan gender seringkali menimbulkan ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki
maupun kaum perempuan, terutama bagi kaum perempuan, padahal sebenarnya
perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan
ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di
mana baik kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem
tersebut.
Perbedaan gender sesungguhnya tidak akan menjadi masalah sepanjang tidak
melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang menjadi
permasalahan ternyata dengan adanya perbedaan gender telah melahirkan
berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan.
Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki
dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender
termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni : marginalisasi atau
proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam
keputusan politik, pembentukan sterotipe atau melalui pelabelan negatif,
kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta
sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 2016: 12-13).
Menurut Rokhmansyah, (2016: 19) dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa ketidakadilan gender terjadi pada penempatan posisi dan peran sosial laki-
laki dan perempuan yang berbeda dalam masyarakat, pemberian kesempatan yang
berbeda antara laki-laki dan perempuan yang sering menimbulkan subordinasi,
dominasi, marginalisasi dan diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu. Berikut
diuraikan secara terperinci bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat
diskriminasi gender.
a. Marginalisasi Perempuan
Marginalisasi merupakan bentuk pemiskinan atau satu jenis kelamin tertentu,
dalam hal ini perempuan, yang disebabkan oleh gender. Sumbernya bisa berasal
dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan
kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi kaum perempuan
tidak saja terjadi di tempat kerja, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat
atau kultur dan bahkan negara. Proses marginalisasi (pemikiran atau pemiskinan)
yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara
berkembang seperti pergusuran dari kampung halamannya, eksploitasi, dan lain
sebagainya. Namun pemiskinan atas perempuan maupun atas laki-laki yang
disebabkan karena jenis kelamin adalah merupakan salah satu bentuk
ketidakadilan yang disebabkan gender (Rokhmansyah, 2016:19).
b. Subordinasi
Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap
perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga
perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang
menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting (Fakih, 2016: 16).
Subordinasi adalah suatu keyakinan yang menganggap salah satu jenis
kelamin lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya.
Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran
perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir
keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan
pada tatanan subordinat. Subordinasi menganggap bahwa perempuan itu irasional
atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat
munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.
Dalam kehidupan bermasyarakat rumah tangga, bahkan kebijakan negara yang
dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan. Perempuan selalu
dinomorduakan, misalnya dalam hal mendapatkan pendidikan, dalam sebuah
keluarga mendahulukan anak laki-lakinya untuk mendapatkan pendidikan
daripada anak perempuan (Rokhmansyah, 2016: 19-20).
c. Pandangan Stereotip
Pelabelan atau penandaan (stereotype) yang seringkali bersifat negatif secara
umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu Jenis stereotipe yang
melahirkan ketidakadilan gender dan diskriminasi bersumber dari pandangan
gender karena menyangkut label atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin
tertentu, yang umumnya adalah perempuan. Misalnya, pandangan bahwa tugas
dan fungsi perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan
kerumahtanggaan atau tugas domestik, walau dia berada di ruang publik hanya
sebagai “perpanjangan” peran domestik nya. Banyak peraturan pemerintah, aturan
keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotip
tersebut (Rokhmansyah, 2016: 20).
d. Kekerasan
Kekerasan (violence) adalah serangkaian atau invasi (assault) terhadap fisik
maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama
manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan
terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender.
Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut gender-related violence.
Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang
ada dalam masyarakat (Rokhmansyah, 2016: 19-20).
Menurut Sri Nurdjunaida, (dalam Harnoko, 2010: 184), bentuk-bentuk kekerasan
terhadap perempuan digolongkan antara lain:
1) Bentuk–bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat.
Perdagangan perempuan (Trafficking), Pelecehan seksual di tempat kerja /
umum. Pelanggaran hak-hak repdoduksi. Perkosaan, pencabulan. Kebijakan /
Perda yang diskriminatif / represif. Aturan dan praktek yang merampas
kemerdekaan perempuan di lingkungan masyarakat;
2) Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dilingkungan rumah tangga.
Kekerasan fisik, psikis dan seksual (KDRT) Pelanggaran hak-hak reproduksi.
Penelantaran ekonomi kekeluarga (KDRT) Inses (KDRT). Kekerasan terhadap
pekerja rumah tangga (KDRT) Ingkar janji/kekerasan dalam pacaran.
Pemaksaan aborsi oleh pasangan. Kejahatan perkawinan (Poligami tanpa izin)
atau kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
Adapun jenis-jenis Kekerasan Kekerasan terhadap perempuan menurut Sri
Nurdjunaida (dalam Harnoko, 2010:185) dapat terjadi dalam bentuk:
1) Tindak kekerasan fisik: yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai,
menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh
pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang
dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan,
mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan
benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti : pisau, gunting,
setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.
2) Tindak kekerasan psikologis: yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra
seorang perempuan, baik metalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan
menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan
emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya kernampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya
dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3) Tindak kekerasan seksual: yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk
berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang
disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan
seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa
diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak
kekerasan seksual meliputi: Pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) yang
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut:
a) Perkosaan ialah hubungan seksual yang terjadi tanpa dikehendaki oleh
korban. Seseorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun ke
dalam vagina, anus, atau mulut atau tubuh perempuan tanpa sekendak
perempuan itu;
b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /
atau tujuan tertentu dan;
c) Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi
seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang
yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan
kapan saja, seperti di tempat kerja, di kampus/ sekolah, di pesta, tempat
rapat, dan tempat urnum lainnya. Pelaku pelecehan seksual bisa teman,
pacar, atasan di tempat kerja;
4) Tindak kekerasan ekonomi: yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana
tidak diberi nafkah secara rutin atau dalarn jumlah yang cukup, membatasi
dan/ atau metarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah,
sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. Berangkat dari difinisi dan
pemaparan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang
berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan,
secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan
perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di
lingkungan rumah tangga, yang disebabkan karena ketimpangan relasi gender
antara laki-laki dan perempuan.
Fakih, (2016: 18-21) mengatakan bahwa banyak macam dan bentuk
kejahatan yang bisa dikatagorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:
Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam
perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk
mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan
ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya
ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultur, tidak ada
pilihan lain.
Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah
tangga (domestic violence) Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk
penyiksaan terhadap anak-anak (child abuse).
Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarahkan kepada organ alat kelamin
(genital multilation), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai
alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun
salah satu alasan terkuat adalah, adanya anggapan dan bias gender di masyarakat,
yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah
mulai jarang kita dengar.
Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran
merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh
suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat
dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di
satu sisi pemerintah melarang dan menanggapi mereka, tetapi dilain pihak negara
juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang pelacur dianggap rendah oleh
masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi
orang.
Kelima, kekerasan dalam bentuk ponografi. Ponografi adalah jenis kekerasan
lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, yakni
pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan objek
demi keuntungan seseorang.
Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi (enforced
sterilization) dalam Keluarga Berencana. Keluarga Berencana di banyak tempat
ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka
memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali
dijadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa
persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal dari kaum laki-laki
juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan dipaksa melakukan sterilisasi yang
seringkali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.
Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (molestation), yakni memegang
atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan
kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di
tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bis.
Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum
dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau sexual
and emotional harassment. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi
adalah unwanted attention from men. Banyak orang membela bahwa pelecehan
seksual itu sangat relatif karena seringkali tindakan tersebut merupakan usaha
untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk
bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak
menyenangkan bagi perempuan.

Identitas Gender

Identitas gender merupakan suatu konsep diri individu tentang keadaan
dirinya sebagai laki-laki atau perempuan atau bukan keduanya yang dirasakan dan
diyakini secara pribadi oleh individu. Identitas gender ini ditampilkan individu
dalam bentuk kepribadian dan perilakunya, yang mengarahkan individu tersebut
bagaimana perilaku yang seharusnya ia tampilkan sebagai laki-laki atau
perempuan.
Pembentukan identitas gender ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.
Begitu bayi langsung memiliki identitas gender. Diberikan baju dan mainan
tertentu. Selain itu respon orang dewasa terhadap anak laki-laki dan perempuan
berbeda tergantung pada cara dia dibesarkan dan gaya mengasuh anak. Ketika
anak tumbuh, ia menyatukan informasi dari masyarakat dan dari persepsi tentang
dirinya untuk membangun identitas gender. Pada usia tiga tahun, anak tahu
tentang dirinya sendiri, sebagai anak perempuan atau anak laki-laki. Oleh sebab
itu dalam proses perkembangnnya seseorang perlu belajar identitas gender lain
yang bukan anutannya; perempuan belajar tentang laki-laki, begitu pula
sebaliknya.
Gender melahirkan atau memunculkan dikotomi sifat, peran, dan posisi
antara laki-laki dan perempuan. Dikotomi tersebut meliputi sifat feminim untuk
perempuan dan maskulin untuk laki-laki, serta posisi tersubordinasi yang dialami
perempuan dan mendominasi bagi laki-laki. Sifat, peran dan posisi tersebut saling
terkait antara satu dengan yang lainnya, sulit dipisahkan secara tegas menurut
Muthali’in (dalam Rokhmansyah, 2016: 6-9).
a. Maskulin dan Feminin
Organ biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan
dikodratkan memiliki organ tubuh untuk keperluan reproduksi. Sedang laki-
laki tidak dilengkapi organ tubuh untuk keperluan reproduksi tersebut. Dengan
organ tubuh yang dimilikinya itu, perempuan bisa melahirkan anak. Untuk
merawat anak yang dilahirkan diperlukan sifat-sifat halus, penyabar,
penyayang, pemelihara dari seorang perempuan. Sedang laki-laki dengan
organ tubuh yang dimiliki dipandang leluasa bergerak.
b. Peran Domestik dan Publik
Kontruksi sifat feminin dan maskulin diatas membawa dampak pada dikotomi
peran yang harus dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Perempuan dan
sifat feminimnya dipandang selayaknya untuk berperan di sektor domestik,
seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, menyetrika, mengasuh anak
memang sudah “selaras” dengan sifat-sifat perempuan yang feminin.
Pekerjaan sektor domestik tersebut memang dipandang membutuhkan
kehalusan, kesabaran, kearifan, dan setersnya. Sebaliknya, pekerjaan publik
seperti mencari nafkah diluar rumah dan perlindungan keluarga menjadi tugas
laki-laki. Tugas-tugas ini dikontruksi oleh budaya memang sudah sepantasnya
dilakukan oleh laki-laki yang dikaruniai sifat maskulin. Kerja diluar rumah
dan pemberian perlindungan keamanan dianggap keras dan memerlukan
kekuatan fisik yang memadai, tuntutan itu dapat dipenuhi oleh kondisi fisik
sekaligus sifat laki-laki dan maskulin.
c. Posisi Mendominasi dan Tersubordinasi
Sifatnya yang feminim, perempuan membutuhkan perlindungan dari laki-laki
yang maskulin. Muncullah dominasi laki-laki terhadap perempuan, baik dalam
kehidupan rumah tangga maupun dunia publik. Dalam kehidupan rumah
tangga, laki-laki atau suami dengan sifatnya yang maskulin, ditempatkan oleh
budaya pada posisi sebagai kepala rumah tangga, laki-laki atau suami dengan
sifatnya yang maskulin, ditempatkan oleh budaya pada posisi sebagai kepala
rumah tangga, sedang istri atau perempuan sebagai keduanya. Istri
digambarkan sebagi pendamping suami, bahkan pendamping yang pasif.
Suami mendominasi dan istri tersubordinasi.
d. Stereotip Gender
Sterotip gender adalah katagori luas yang merefleksikan kesan dan keyakinan
tentang apa perilaku yang tepat untuk pria dan wanita. Semua stereotip, entah
itu berhubungan dengan gender, etnis, atau kategori lainnya, mengacu pada
citra dari anggota kategori tersebut. Banyak stereotip bersifat umum sehingga
menjadi ambigu, misalnya katagori maskulin dan feminin. Memberi cap
stereotip sebagai maskulin atau feminin pada individu dapat menimbulkan
konsekuensi signifikan. Mencap laki-laki sebagai feminim dan perempuan
sebagai maskulin dapat menghilangkan status sosial dan penerimaan mereka
dalam kelompok

Hakikat Gender

Secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan
budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu
konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan
karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam
masyarakat. Dipahami bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar
untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi
kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-
faktor non biologis lainnya (Rokhmansyah, 2016: 1).
Gender adalah suatu konsep yang menunjukkan pada suatu sistem peranan
dan hubungannya antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh
pendekatan biologis akan tetapi oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.
Sedangkan perspektif gender adalah untuk membedakan segala sesuatu yang
normatif dan biologis dan segala sesuatu yang merupakan produk sosial budaya
dalam bentuk proses kesepakatan normatif dan sosial yang dapat
ditransformasikan (Emzir dan Rohman, 2017: 136-137). Konsep yang
dikembangkan dalam pemahaman gender antara lain :
a. Gender Differences, yaitu himpunan perbedaan dari atribut-atribut sosial,
karakteristik, perilaku, penampilan, cara berpakaian, harapan, peranan dan lain-
lain yang dirumuskan untuk perseorangan menurut ketentuan kelahiran (jenis
kelamin). Kekeliruan penafsiran yang acap terjadi terutama dalam lingkup
kajian ilmu pengetahuan, atribut perbedaan gender lebih banyak dilihat sebagai
kategori yang bersifat alami dan karenanya penjelasan yang bersifat biologis
lebih cocok dan perlu untuk dilakukan.
b. Gender Gap, yaitu menunjukkan adanya perbedaan dalam hak berpolitik
(memberi suara) dan bersikap antara laki-laki dan perempuan.
c. Genderization, yaitu acuan konsep pada upaya menempatkan jenis pada pusat
perhatian identitas diri dan pandangan (dari dan terhadap orang lain), misalnya
istilah she dan he dalam bahasa inggris untuk membedakan dia sebagai
seseorang perempuan dan dia sebagai seorang laki-laki.
d. Gender identity, yaitu pencitraan perilaku yang seharusnya dimiliki dan
ditampilkan oleh seseorang menurut jenis kelamin yang bersangkutan.
Akibatnya, jika timbul perbedaan perilaku menurut jenis kelamin yang
bersangkutan dianggap sebagai penyimpangan perilaku.
e. Gender role, yaitu peran perempuan atau peran laki-laki yang diaplikasikan
dalam bentuk yang nyata menurut kultur setempat yang dianut dan diterima.
Dengan demikian, peran gender yang cocok untuk tiap gender akan berbeda
dari masyarakat ke masyarakat lain.
Konsep-konsep analisis gender dipakai sebagai dasar analisis. Konsep-
konsep itu antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, perbedaan gender ialah
perbedaan dari atribut-atribut sosial, karakteristik, perilaku, penampilan, cara
berpakaian, harapan, peranan, dan sebagainya yang dirumuskan untuk perorangan
menurut ketentuan kelahiran. Kedua, kesenjangan gender ialah perbedaan dalam
hak berpolitik, memberikan suara, dan bersikap antara laki-laki dan perempuan.
Ketiga, genderzation ialah pengacauan konsep pada upaya menempatkan jenis
kelamin pada pusat perhatian identitas diri dan pandangan dari dan terhadap orang
lain; misalnya pelacur dalam bahasa Indonesia menunjuk pada penjaja seks
perempuan dan gigolo pada penjaja seks laki-laki. Keempat, identitas gender ialah
gambaran tentang jenis kelamin yang seharusnya dimiliki dan ditampilkan oleh
tokoh yang bersangkutan. Aplikasi dari hal ini adalah timbulnya perbedaan
perilaku sesuai dengan karakteristik biologisnya. Kelima, gender role ialah
peranan perempuan atau peranan lelaki yang diaplikasikan secara nyata.
Aplikasinya sangat berbeda dari latar masyarakat yang satu kemasyarakat yang
lain (Sugihastuti dan Suharto, 2016: 23-24).

Pengertian Feminis

Secara etimologis feminis berasal dari kata femme (woman), berarti
perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum
perempuan (jamak), sebagai kelas sosial. Dalam hubungan ini perlu dibedakan
antara male dan female (sebagai aspek perbedaan biologis, sebagai hakikat
alamiah), masculine dan feminine (sebagai aspek perbedaan psikologis dan
kultural). Dengan kalimat lain, male-female mengacu pada seks, sedangkan
masculine-feminine mengacu pada jenis kelamin atau gender, sebagai he dan she
Selden (dalam Ratna, 2015: 184). Jadi, tujuan feminis adalah keseimbangan,
interelasi gender. Dalam pengertian yang paling luas, feminis adalah gerakan
kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan,
disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang
politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Dalam pengertian
yang lebih sempit, yaitu dalam sastra, feminis dikaitkan dengan cara-cara
memahami karya sastra baik dalam kaitannya dengan proses produksi maupun
resepsi. Emansipasi wanita dengan demikian merupakan salah satu aspek dalam
kaitannya dengan persamaan hak. Dalam ilmu sosial kontemporer yang lebih
dikenal sebagai gerakan kesetaraan gender.

Pengukuran Pengambilan Keputusan

Untuk dapat mengukur variabel pengambilan keputusan, menurut Terry
(2009), menyatakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil
keputusan yaitu sebagai berikut:
1. Fisik
Didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak nyaman, atau
kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang
menimbulkan rasa tidak senang, sebaliknya memilih tingkah laku yang
memberikan kesenangan.
2. Emosional
Didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi pada suatu situasi
secara subjektif.
3. Rasional
Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi,
memahami situasi dan berbagai konsekuensinya.
4. Praktikal
Didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan.
Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui
kemampuanya dalam bertindak.
5. Interpersonal
Didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Hubungan antar satu
orang denga orang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual.
6. Struktural
Didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan mungkin
memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku
tertentu.
Sedangkan menurut Sumaryanto (2011: 7-8), menjelaskan ada lima faktor
yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:
1. Posisi kedudukan
Dalam kerangka pengambilan keputusan, posisi/kedudukan seseorang dapat
dilihat, apakah ia sebagai pembuat keputusan (decision maker), penentu
keputusan (decision taker), ataukah staf (staffer).
2. Masalah
Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya
tujuan, yang merupakan penyimpangan dari pada yang diharapkan,
direncanakan atau dikehendaki dan perlu diselesaikan. Sebenarnya, masalah
tidak selalu dapat dikenal dengan segera, ada yang memerlukan analisis, ada
pula yang bahkan memerlukan riset tersendiri.
3. Situasi
Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan, yang berkaitan satu
sama lain, dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap
apa yang hendak kita perbuat. Situasi ini ada yang bersifat tetap dan ada juga
yang berubah-ubah.
4. Kondisi
Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama
menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar
faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya-sumber daya.
5. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit (kesatuan),
tujuan organisasi, maupun tujuan usaha, pada umumnya telah tertentu/telah
ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan
merupakan tujuan antara atau objektif.
Selanjutnya menurut Krumboltz (1979), ada empat faktor yang
mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Faktor tersebut dijelaskan
sebagai berikut:
1. Kondisi lingkungan (environmental conditions and events)
lingkungan berpengaruh pada pengambilan keputusan seperti kesempatan,
kebijakan pemerintah, aturan-aturan, peristiwa alam, imbalan material atau
penghargaan sosial, sumber daya alam, kemajuan teknologi, perubahan sosial,
keluarga, sistem (pemerintahan, pendidikan), lingkungan masyarakat. Faktor-
faktor ini berada diluar kendali individu, namun memiliki pengaruh signifikan
terhadap pengambilan keputusan
2. Genetik (genetic influences)
Bawaan dari lahir berupa kondisi fisik seperti wajah, jenis kelamin, suku
bangsa, dan kekurangan fisik. Kondisi seseorang bisa membatasi
keputusannya untuk menyusun suatu rencana yang penting dalam
kehidupannya. Misalnya, keputusan untuk memilih suatu pekerjaan, atau
pendidikan tertentu. Kemampuan lainnya yang juga dibawa secara genetik
adalah kecerdasan dan bakat.
3. Belajar (learning experiences)
Pengalaman belajar mempengaruhi tingkah laku dan putusan. Pengalaman
belajar setiap orang berbeda-beda. Belajar dibagi menjadi belajar melalui
pengalaman langsung, meresponnya dan mendapatkan konsekuensi dari hasil
belajarnya. Belajar asosiatif yaitu belajar dengan mengaitkan hubungan antara
kejadian-kejadian dan memprediksi konsekuensinya.
4. Keterampilan menghadapi tugas (task approach skills)
Keterampilan ini dicapai melalui interaksi antara pengalaman belajar, genetik,
kemampuan khusus dan lingkungan. Keterampilan ini diterapkan untuk
menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas baru. Keterampilan menghadapi
tugas ini merupakan hasil belajar dari keterampilan yang diperoleh
sebelumnya. Salah satu contohnya adalah keterampilan pengambilan
keputusan.

Metode Pengambilan Keputusan

Menurut Usman (2011: 406-407), ada enam metode pengambilan
keputusan yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Keputusan yang kurang tanggapan
Metode ini banyak digunakan dan sekaligus merupakan metode yang biasanya
kurang diperhatikan. Seseorang mengemukakan suatu saran dan sebelum
didiskusikan, orang lain mengusulkan gagasan lain. Prosesnya berulang
dengan sendirinya sehingga akhirnya kelompok mendapatkan beberapa
gagasan.
2. Keputusan dengan otoritas
Suatu metode yang efisien jika pimpinan sidang atau rapat mendengarkan
secara saksama gagasan anggotanya. Gagasan yang disampaikan didiskusikan,
pimpinan mendengarkan dengan baik. Setelah pimpinan mendapatkan
informasi yang cukup, ia kemudian memutuskan dengan menggunakan
otoritasnya.
3. Keputusan minoritas
Keputusan minoritas terjadi jika satu atau dua anggota kelompok dapat
mengatasi anggota kelompk lainnya.
4. Keputusan mayoritas
Metode pengambilan keputusan yang paling banyak dikenal orang di Negara
yang menerapkan sistem demokrasi. Keputusan diadakan dengan cara
pemungutan suara. Suara terbanyak adalah pemenangnya.
5. Keputusan konsensus
Metode yang banyak menyita waktu karena memberikan kesempatan kepada
semua anggota kelompok untuk berkonsensus. Keputusannya tidak selalu
bulat karena memungkinkan ada sebagian kecil anggota kelompok yang tidak
setuju.
6. Keputusan Bulat
Metode ini yang paling ideal, tetapi sulit direalisasikan. Keputusan ini terjadi
apabila semua anggota kelompok telah menyetujui keputusan yang akan
diambil

Kategori Pengambilan Keputusan

Setiap karyawan di sebuah perusahaan pasti pernah membuat sebuah
keputusan. Tentu setiap pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor,
menurut Supranto (2009: 9-12), menjelaskan bahwa ada 4 kategori dalam
pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:
1. Keputusan dalam keadaan ada kepastian (certainty)
Apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan
lengkap, maka keputusan dikatakan dalam keadaan atau situasi ada kepastian.
Dengan perkataan lain dalam keadaan ada kepastian, kita dapat meramalkan
secara tepat dari setiap tindakan (action).
2. Keputusan dalam keadaan ada resiko (risk)
Risiko terjadi apabila hasil pengambilan keputusan walaupun tak dapat
diketahui dengan pasti akan tetapi diketahui nilai kemungkinan
(probabilitanya).
3. Keputusan dalam keadaan ketidakpastian (uncertainty)
Ketidakpastian akan kita hadapi sebagai pengambilan keputusan apabila hasil
keputusan sama sekali tidak tahu karena hal yang akan diputuskan belum
pernah terjadi sebelumnya.
4. Keputusan dalam keadaan ada konflik (conflict)
Situasi konflik terjadi apabila kepentingan dua pengambil keputusan atau
lebih saling bertentangan (ada konflik) dalam situasi kompetitif. Pengambil
keputusan bisa juga berarti pemain (player) dalam suatu permainan (game).
Sedangkan menurut Stoner et al. (1995: 245-246), ada dua kategori dalam
pengambilan keputusan yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak
terprogram yang akan dipaparkan sebagai berikut:
1. Pengambilan Keputusan Terprogram
Pengambilan keputusan ini dibuat dalam kaitan dengan kebijakan, prosedur,
atau peraturan tertulis dan tidak tertulis yang menyederhanakan pembuatan
keputusan kedalam situasi yang terjadi berulang kali dengan membatasi atau
mengeluarkan alternatif. Keputusan terprogram digunakan untuk menangani
masalah yang terjadi berulang kali, apakah kompleks atau sederhana. Bila
masalah terjadi berulang-ulang, dan bila komponen elemen dapat ditentukan,
diramalkan dan dianalisis, dapat dipastikan masalah tersebut perlu diatasi oleh
pengambilan keputusan terpogram. Pengambilan keputusan terprogram
sebenarnya dimaksudkan untuk melaksanakan peraturan, atau prosedur yang
kita gunakan agar membuat keputusan yang tepat dan cepat, sehingga kita
dapat lebih mengerjakan kegiatan lain, yang lebih penting.
2. Pengambilan Keputusan Tidak Terprogram
Berkaitan dengan masalah yang tidak biasa atau merupakan pengecualian.
Apabila suatu masalah jarang muncul untuk dicakup oleh suatu kebijakan atau
demikian penting yang memerlukan perlakuan khusus, maka harus ditangani
sebagai keputusan tidak terprogram. Contoh dari masalah untuk ditangani
dengan pengambilan keputusan terprogram yaitu seperti cara mengalokasikan
suatu sumber daya organisasi, apa yang harus dilakukan mengenai jenis
produk yang gagal, cara memperbaiki hubungan dengan masyarakat, hampir
semua masalah signifikan yang akan dihadapi oleh manajer biasanya
memerlukan keputusan tidak terprogram.

Tahap-tahap Dalam Pengambilan Keputusan

Pada saat pengambilan keputusan setiap decision maker (pengambil
keputusan) perlu memperhatikan tahap-tahap yang telah dipaparkan Stoner et al.
(1995: 248:251), tahapan pengambilan keputusan rasional yaitu pengambil
keputusan yang memberi bobot pilihan yang tersedia dan menghitung resiko
optimal. Pengambilan keputusan rasional sangat berguna dalam membuat
keputusan yang tidak terprogram. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam
pengambilan keputusan rasional:
1. Pengamatan Situasi
Tahap ini perlu menemukan masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi
setelah ini mencari tahu apa penyebab masalah tersebut dan yang terakhir
adalah menentukan pengambilan keputusan yang tepat untuk masalah tersebut.
2. Kembangkan Alternatif
Tahap ini mungkin cukup sederhana bagi sebagian besar keputusan
terprogram tetapi tidak demikian sederhana untuk keputusan tidak terprogram
yang kompleks, terutama apabila ada kendala di waktu. Untuk meningkatkan
kreativitas dalam mengembangkan alternatif, banyak orang yang
mengandalkan saran dari individu ataupun kelompok. Dalam pemungutan
saran secara tidak langsung mereka memberikan beberapa alternatif dalam
pengambilan keputusan.
3. Mengevaluasi Alternatif dan Memilih Yang Terbaik
Tahap ini adalah berfokus untuk memilih alternatif dalam pengambilan
keputusan yang paling tepat. Hasil dari pengambilan keputusan tersebut harus
dapat menjawab masalah yang ada dan mampu untuk memberi kepuasan
kepada individu, kelompok atau organisasi yang terlibat. Selain itu kesiapan
dalam menerima konsekuensi harus diperhatikan agar dapat menerima setiap
keadaan setelah pengambil keputusan dilakukan.
4. Implementasi Keputusan dan Monitor Hasil
Setelah alternatif terbaik yang tersedia dipilih, pengambil keputusan siap
membuat rencana untuk menghadapi persyaratan dan masalah yang mungkin
dihadapi dalam usaha mewujudkannya. Mengimplementasikan suatu
keputusan meliputi lebih dari sekedar menentukan urutan-urutan yang tepat.
Sumber daya harus dicari dan dialokasikan menurut keperluan. Pengambil
keputusan menetapkan segala sesuatu yang telah disepakati. Alternatif yang
telah di implementasikan lalu di monitor dalam perkembangannya apakah
telah mencapai hasil yang telah ditentukan.
Lebih lanjut lagi Simon dalam Usman (2011), menjelaskan bahwa dalam
mengambil keputusan ada tiga tahap proses yang harus diperhatikan yaitu:
1. Kegiatan intelijen
Kegiatan seperti halnya di militer, pengambilan keputusan diawali dengan
mengintai dan mengindentifikasi situasi dan kondisi lingkungan.
2. Kegiatan Desain
Pengambilan keputusan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis
kemungkinan dari aksi yang akan diambil.
3. Kegiatan Pemilihan
Pengambilan keputusan memilih satu yang terbaik dari sejumlah alternatif.
4. Kegiatan Implementasi
Menerapkan pengambilan keputusan tersebut dan mengevaluasi hasil yang
ada.
Sedangkan menurut Bacon dalam Supranto (2009: 17-19), menjabarkan
enam langkah dalam pengambilan keputusan yaitu:
1. Rumusan persoalan keputusan
Persoalan (problem) ialah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang
diinginkan/diharapkan. Perumusan atau pendefinisian persoalan keputusan
artinya usaha mempersempit ruang lingkupnya. Kita harus berusaha mencari
pemecahan yang baik bagi suatu soal yang tepat (benar) sebab pemecahan
terbaik bagi persoalan yang salah tidak akan ada gunanya. Maka dari itu,
dalam membuat keputusan untuk memecahkan persoalan bisa menemukan
persoalan apa yang perlu dipecahkan/diputuskan.
2. Kumpulan informasi
Setiap persoalan yang sudah lama atau baru saja timbul pasti memiliki faktor-
faktor penyebabnya. Memecahkan persoalan berarti suatu keputusan atau
tindakan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya
persoalan tersebut. Perlu dikumpulkan data atau informasi yang relevan
artinya faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab timbulnya perosalan
tersebut.
3. Cari alternatif tindakan
Seperti kita ketahui memutuskan berarti memilih salah satu dari beberapa
alternatif yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu serta memiliki alternatif-
alternatif solusi yang fisibel.
4. Lakukan analisis alternatif yang fisibel
Setiap alternatif harus dianalisis, harus dievaluasi baik berdasarkan suatu
kriteria tertentu atau prioritas. Hasil analisis sangat memudahkan pengambilan
keputusan di dalam memilih alternatif yang terbaik, oleh karena kegiatan
analisis berusaha memisahkan mana alternatif yang harus dipertahankan
karena memenuhi syarat tertentu dan mana yang harus ditinggalkan karena
tidak memenuhi syarat.
5. Pilih alternatif terbaik
Di dalam pengambilan keputusan, pengambil keputusan harus memilih salah
satu alternatif di antara banyak alternatif. Di dalam penentuan alternatif
tentunya memiliki pertentangan kepentingan seperti antara pimpinan dan staf,
keputusan bisa berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Apapun dasar
pertimbanganya analsisi alternatif yang fisibel akan menunjukkan alternatif
terbaik bagi pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil bisa didasarkan
atas suatu kompromi bisa juga atas tekanan. Memang harus diakui ada hasil
keputusan yang memuaskan semua pihak tetepi ada juga yang merugikan
pihak lain.
6. Laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya
Pengambilan keputusan berarti mengambil tindakan tertentu (taking certain
action). Pelaksanaan suatu rencana tindakan (action plan), merupakan tahap
akhir dari proses pengambilan keputusan. akan tetapi kita tidak berhenti di
sana. Kita harus selalu melakukan evaluasi hasil keputusan, apakah memang
sudah sesuai dengan tujuan semula yang sudah digariskan sebagai suatu
kebijaksanaan (policy) atau ada hal-hal baru yang mengharuskan mengubah
tujuan semula. Evaluasi hasil memberikan masukan (input) atau umpan balik
(feed back) yang sangat berguna untuk memperbaiki suatu keputusan untuk
mengubah tujuan semula karena terjadi perubahan-perubahan. Hasil evaluasi
suatu keputusan bisa untuk mengubah tujuan atau menyusun prioritas baru.
Umpan balik sebagai hasil evaluasi merupakan unsur metode ilmiah yang
sangat penting bagi pengambil keputusan.

Unsur dan Dasar Pengambilan Keputusan

Menurut Sumaryanto (2011: 3-5), unsur-unsur dari pengambilan
keputusan yaitu:
1. Tujuan dari pengambilan keputusan.
2. Identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah.
3. Perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui
sebelumnya/diluar jangkauan manusia.
4. Sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu
pengambilan keputusan.
Sedangkan Menurut Terry (2009), dasar-dasar dari pengambilan keputusan
yaitu sebagai berikut:
1. Intuisi
Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki
sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Dalam pengambilan
keputusan berdasarkan intuisi ini, meskipun waktu yang digunakan untuk
mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan
seringkali relatif kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar
pertimbangan lainnya.
2. Pengalaman
Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi
pengetahuan praktis. Pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan
sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan
yang akan diambil.
3. Fakta
Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang
sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap
pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima
keputusan-keputusan dengan lapang dada.
4. Wewenang
Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh
pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya
kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat
bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas
(otentik), tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan
praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya
dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan.
5. Logika/rasional
Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang
dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk
memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat
dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.
Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan
yang ideal. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal
sebagai berikut:
a. Kejelasan masalah: tidak ada keraguan dan kekaburan masalah.
b. Orientasi tujuan: kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai.
c. Pengetahuan alternatif: seluruh alternatif diketahui jenisnya dan
konsekuensinya.
d. Preferensi yang jelas: alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria.
e. Hasil maksimal: pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil
ekonomis yang maksimal.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan diyakini merupakan sebuah keadaan yang sangat
penting untuk dapat menentukan sebuah pilihan yang diharapkan dapat
meningkatkan perkembangan organisasi atau perusahaan, berikut ini adalah
pengertian pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Terry (2009),
pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif dari dua atau lebih alternatif
yang ada untuk menentukan arah tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan menurut
Silalahi (2002: 207), pengambilan keputusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
seorang (pimpinan) atau sekelompok orang (antar pimpinan dan bawahan) dalam
usaha memecahkan dan mencari masalah yang dihadapi dengan merumuskan,
menetapkan berbagai alternatif. Satu dari berbagai alternatif yang dianggap paling
baik, tepat dari rasional dipilih untuk dilaksanakan. Suatu proses yang menyeluruh
bukan sekedar tindakan sederhana untuk membuat pilihan antara dua atau lebih
alternatif yang ada. Pengambilan keputusan bukan hanya dilakukan oleh para
manajer, akan tetapi semua anggota organisasi membuat keputusan yang
mempengaruhi pekerjaan mereka dan organisasi tempat mereka bekerja. (Robbins
& Coulter, 2007: 8). Lebih lanjut lagi Menurut Supranto (2009: 1), pengambilan
keputusan yaitu memilih satu di antara sekian banyak alternatif. Minimal ada dua
alternatif dan dalam praktiknya lebih dari dua alternatif di mana
pengambil/pembuat keputusan (decision maker) harus memilih salah satu
3 Taylor et al. (2009) 1. Biologis
2. Sosialisas
3. Peran Sosial
4. Situasi Sosial
4 Galea & Wright (1999) 1. Self-reliant (Mandiri)
2. Defends own beliefs (Percaya
diri)
3. Forceful (Tegas)
4. Affectionate (Berperasaan)
5. Understanding (Pengertian)
6. Gentle (Ramah)
Sumber: Olah Data (2017)
berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Sedangkan menurut Sumaryanto
(2011: 1), pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif
terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan)
sebagai suatu cara pemecahan masalah. Mengidentifikasi dan memilih
serangkaian tindakan untuk menghadapi masalah tertentu atau mengambil
keuntungan dari suatu kesempatan. Pengambilan keputusan menghubungkan juga
keadaan organisasi masa kini dengan tindakan yang akan diambil organisasi ke
dalam masa depan. pengambilan keputusan menggunakan masa lalu; pengalaman
masa lalu positif dan negatif memainkan bagian penting dalam menentukan
pilihan mana yang layak atau yang tidak (Stoner et al., 1995: 239)
Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengambilan
keputusan adalah sebuah kegiatan individu, kelompok atau organisasi untuk dapat
mengambil sebuah tindakan alternatif agar mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya serta menilai keadaan tertentu untuk dapat memberikan alternatif
tindakan yang dilakukan dari proses-proses dengan tujuan memberikan solusi
yang terbaik agar dapat digunakan saat ini atau masa yang akan datang

Pengukuran Gender

Dalam penelitian dan bukunya Handayani & Sugiarti (2008), menjelaskan
faktor-faktor yang mempengaruhi gender adalah sebagai berikut:
1. Peran
Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran
wanita dan pria dalam masyarakatnya. Secara umum, adanya gender telah
melahirkan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat dimana
manusia beraktivitas.
2. Sudut Pandang
Perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering
lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi
sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh seorang
pria dan wanita.
3. Sifat
Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, sifat, dan fungsi yang
terpola sebagai berikut:
a. Konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin, feminin.
b. Konstruksi sosial dan peran citra yang baku.
c. Konstruksi agama dan keyakinan kitab suci dari agama yang dipercayai.
4. Perilaku
Anggapan bahwa sikap wanita feminin atau pria maskulin bukanlah sesuatu
yang mutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya.
Lebih lanjut lagi Mulia (2004: 4), menjelaskan mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi gender yaitu sebagai berikut:
1. Perilaku
Mengenai perbedaan tingkah laku atasan pria dan wanita.
2. Peran
Ideologi gender di masa lalu dan sekarang.
3. Karakteristik emosional
Mengenai sifat atasan pria dan wanita dalam membimbing bawahannya.
4. Mentalitas
Kekuatan mental pria dan wanita saat berada dibawah tekanan.
Sedangkan menurut Menurut Galea & Wright (1999), mengukur gender
dengan faktor-faktor sebagai berikut:
1. Self-reliant (Mandiri).
2. Defends own beliefs (Percaya diri).
3. Forceful (Tegas).
4. Affectionate (Berperasaan).
5. Understanding (Pengertian).
6. Gentle (Ramah).
Empat perspektif umum tentang asal usul pola gender didasarkan pada
faktor biologis, sosialisasi, peran sosial, dan situasi sosial (Taylor et al., 2009:
432:437) dijelaskan di halaman selanjutnya.
1. Biologis
Adalah perbedaan fisik dalam perkembangan otot dan tinggi badan, dalam hal
kemampuan fisik, pengaruh dari perilaku yang telah menjadi kebiasaan gender
pria atau wanita saat mereka lahir. Wanita cenderung kesulitan dalam meniti
karir yaitu dengan adanya hambatan dalam kehamilan hingga melahirkan akan
membuat wanita cenderung kehilangan produktivitasnya dalam bekerja. Beda
halnya dengan pria yang sangat leluasa dalam melakukan pekerjaannya
diperusahaan tanpa hambatan-hambatan seperti halnya wanita, secara tidak
langsung pria cenderung akan terus meningkat produktivitas kerjanya.
2. Sosialisasi
Adalah pengelompokan diri dari lingkungan sosial yang telah dilakukan sejak
pria atau wanita lahir, mereka dikelompokan saat memakai pakaian,
berinteraksi sosial dengan masyarakat, bermain permainan yang melatar
belakangi perbedaan antara pria dan wanita, hal ini tentu didorong oleh kedua
orang tua dan lingkungan sekitar untuk mendorong aktivitas gender pada anak
pria dan wanita sejak mereka baru lahir. Selain itu menurut perspektif
sosialisasi, beragam pengalaman sosial yang dialami anak pria dan anak
wanita itu akan menyebabkan lestarinya perbedaan pandangan dalam sikap,
minat, keahlian, dan personalitas, hingga berlanjut di masa dewasa.
3. Peran Sosial
Kehidupan orang dewasa ditata berdasarkan berbagai peran seperti anggota
keluarga, pekerja, dan anggota komunitas atau masyarakat. Ide utamanya
disini adalah bahwa banyak peran sosial yang penting didefinisikan secara
berbeda untuk wanita dan pria. Dalam dunia kerja, peran okupasional
(pekerjaan) sering didasarkan pada jenis kelamin: perawat, juru ketik, dan
guru TK atau SD biasanya adalah wilayah wanita: pengobatan, konstruksi, dan
guru olahraga SMA biasanya adalah wilayah pria. Dalam organisasi bisnis,
pekerjaan wanita sering berada pada status rendah, kurang prestise, dan lebih
kecil kekuasaannya ketimbang pria yang biasanya merupakan bos dan wanita
adalah asisten atau sekretaris. Peran sosial tradisional mempengaruhi perilaku
wanita dan pria dalam beberapa hal. Perbedaan ini melanggengkan pembagian
kerja berdasarkan gender, di mana wanita bekerja di rumah dan mengasuh
anak sedangkan pria adalah pencari nafkah utama. Peran mempengaruhi
keahlian dan minat seseorang yang muncul sejak masa kecil dan kemudian
dikembangkan di masa dewasa.
4. Situasi Sosial
Dalam keadaan organisasi bisnis, gender menjadi sebuah faktor penting untuk
dapat menghadapi situasi sosial, pria dan wanita akan menyesuaikan dengan
situasi disekelilingnya dalam menuntut penampilan dan kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan di lingkungan kerjanya dengan sikap yang berbeda.
Dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyebab perbedaan ini sangatlah
kompleks, dan beberapa teori tentang gender bisa berguna untuk menjelaskannya.
Pada penelitiannya mahasiswa tampaknya cenderung sepakat bahwa perbedaan
jenis kelamin ditentukan oleh banyak faktor (Taylor et al., 2009: 437). Dalam
sebuah studi Martin & Parker dalam Taylor et al. (2009: 437), periset bertanya
kepada mahasiswa seberapa mungkinkah perbedaan jenis kelamin itu disebabkan
oleh salah satu dari ketiga faktor ini: cara pria dan wanita disosialisasikan (cara
mereka diperlakukan oleh orang tua dan orang lain), faktor biologis (hormon,
kromosom, dan sebagainya), dan kesempatan yang berbeda. Mahasiswa
melaporkan bahwa masing-masing dari ketiga faktor itu sangat penting: mereka
menilai sosialisasi sedikit lebih peting ketimbang faktor biologis dan kesempatan

Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur baik seorang pria
maupun wanita menjadi korban dari sistem tersebut. Adapun dalam hal ini yang
menjadi korban dari ketidakadilan gender adalah wanita. Ketidakadilan gender
termanifestasikan dalam lima bentuk yang dikemukakan oleh (Fakih, 2013: 13-
21) yaitu:
1. Marginalisasi Wanita
Marginalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat
oleh pihak yang termarginalkan. Namun hak tersebut diabaikan dengan
berbagai alasan dan tujuan tertentu. Proses marginalisasi mengakibatkan
kemiskinan. Sesungguhnya marginalisasi banyak terjadi dalam masyarakat
yang menimpa kaum pria dan wanita. Bentuk marginalisasi adalah bentuk
pemiskinan yang terjadi pada jenis kelamin tertentu, dalam hal ini adalah
wanita. Marginalisasi disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai gender.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya marginalisasi wanita, yaitu
kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi, dan
kebiasaan bahkan asumsi ilmu pengetahuan.
2. Gender dan Subordinasi
Subordinasi adalah anggapan tidak penting dalam suatu keputusan atau
menempatkan wanita pada posisi yang tidak penting. Salah satu contohnya
adalah saat seorang pria diperbolehkan untuk sekolah tinggi sedangkan wanita
pada akhirnya hanya di dapur. Kedudukan pria yang dianggap lebih tinggi
juga akan berimbas pada pendidikan yang rendah untuk wanita. Dicontohkan
ketika dalam keluarga mengalami krisis keuangan, maka anak pria yang akan
mendapat prioritas untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dari pada
anak wanita. Anak wanita akan lebih digunakan tenaganya untuk bekerja
dirumah.
3. Gender dan Stereotip
Stereotip dimaknai dengan pelabelan atau penandaan terhadap kelompok
tertentu yang menimbulkan ketidakadilan, dalam hal ini adalah wanita.
Sehingga stereotip juga diartikan merupakan pandangan negatif masyarakat
yang dilekatkan terhadap wanita sehingga sangat merugikan wanita. Stereotip
masyarakat bahwa wanita lebih cocok mengurus rumah dari pada bekerja di
luar, mengakibatkan kesempatannya untuk mengembangkan diri di luar
terhambat. Wanita yang telah berhasil mendapat pekerjaan di luar rumah
masih harus dihadapkan dengan beberpa masalah baru, misalnya saja masalah
pelcehan seksual di tempat kerja, perlakuan tidak adil sesama pekerja, dan
beban kerja ganda.
4. Gender dan Kekerasan
Kekerasan gender adalah kekerasan yang diterima oleh jenis kelamin tertentu,
yaitu khususnya wanita. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh
ketidaksetaraan dalam masyarakat. Adapun dalam hal kekerasan gender,
dibedakan atas dua jenis, yaitu: kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik
dibagi menjadi dua hal lagi, yaitu: seksual dan non seksual. Kekerasan fisik
seksual adalah kekerasan yang terkait mengenai masalah seksual, yaitu:
bentuk pemerkosaan dan pelecehan sekasual sedangkan kekerasan non seksual
adalah kekerasan yang dilakukan dengan cara memukul, menampar, meninju,
dan lain sebagainya. Kekerasan psikis adalah kekerasan yang menyangkut
mental seseorang.
5. Gender dan Beban Kerja
Adanya anggapan bahwa kaum wanita memiliki sifat memelihara dan rajin
serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua
pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab wanita.
Konsekuensinya banyak kaum wanita yang harus bekerja keras dan lama
untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari
mengepel, mencuci, hingga memelihara anak. Bias gender yang
mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dengan adanya
pandangan masyarakat bahwa pekerjaan domestik yang dilakukan wanita
adalah lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dikerjakan pria.

Stereotip Kultural dan Personal

Cultural stereotypes (stereotip kultural) adalah keyakinan tentang jenis
kelamin yang dikomunikasikan melalui media massa, agama, seni dan literatur
(sastra). Sedangkan Personal stereotype (stereotip personal) adalah keyakinan kita
tentang atribut suatu kelompok orang, seperti kelompok wanita dan pria (Taylor et
al., 2009: 415). Riset menunjukkan bahwa pria umumnya dinilai lebih tinggi
ketimbang wanita dalam hal ciri-ciri yang berhubungan dengan kompetensi dan
keahlian, seperti kepemimpinan objektivitas, dan independensi (Deaux &
LaFrance, 1998). Sebaliknya, wanita biasanya dinilai lebih tinggi dalam ciri-ciri
yang berhubungan dengan kehangatan dan ekspresi, seperti kelembutan dan
kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sejak pertengahan 1970-an, ada banyak
perubahan dalam peran wanita di AS, termasuk peningkatan dramatis jumlah
wanita yang bekerja di luar rumah. Akan tetapi, meski ada perubahan, stereotip
tentang atribut pria dan wanita masih tak berubah (Spence dan Buckner, 2000).
Sumber: Handayani & Sugiarti (2001: 6)
Riset Lintas kultural menemukan bahwa elemen inti dari stereotip gender cukup
mirip di banyak Negara

Stereotip Gender

Stereotip Gender banyak diartakan sebagai pengelompokan berdasarkan
ras, etnis atau pengelompokan yang lainnya, merupakan citra tentang anggota
kategori kelompok sosial tertentu. Bagaimana kita dapat mengkategorikan jenis
kelamin yang dipakai sebagai dasar membadingkan sifat-sifat seperti keberanian,
kerapihan, logika, kelembutan, dominasi, ketegasan dan emosional dengan
mennggunakan pandangan stereotip gender. Keyakinan tentang atribut personal
pria dan wanita disebut stereotip gender (Taylor et al, 2009: 412).

Gender

Menurut Sugihastuti (2007: 23), gender adalah perbedaan perilaku
(behavioral differences) antara pria dan wanita yang diaplikasikan secara sosial,
yakni perbedaan yang diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural
yang panjang. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat
ke tempat dan dari lingkungan kerja ke lingkungan kerja lainnya. Gender
merupakan suatu sifat yang melekat pada seorang pria maupun wanita yang
dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang
terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep
gender. Wanita menurut pandangan masyarakat umum terkenal lemah, cantik,
emosional dan keibuan. Adapun pria dikenal kuat, jantan, rasional dan perkasa.
Perbedaan ciri-ciri dan sifat-sifat ini dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari satu
tempat ke tempat lain. Hal inilah yang dikenal dengan konsep gender. Jadi gender
bukanlah kodrat melainkan peran yang ditampilkan oleh budaya yang
menempatkan wanita dan pria menjadi feminin dan maskulin (Fakih, 2006: 7).
Menurut Mosse (2007: 2), mengartikan gender sebagai seperangkat peran yang,
seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain
bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini (yang
mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar
rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya).
Menurut Mulia (2004: 4), gender adalah suatu konsep kultural yang
dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik
emosional antara pria dan wanita yang berkembang dalam masyarakat. Gender
adalah sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam artian memisahkan) peran
pria dan wanita, bersifat dapat dipertukarkan, tidak ditentukan oleh perbedaan
biologis atau kodrat melainkan dibedakan atau dipilah menurut kedudukan,
fungsi, peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan
pembangunan (Handayani & Sugiarti, 2008: 5).
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah
perbandingan antara pria dan wanita yang dapat didefinisikan sebagai
kepribadian, tingkah laku, peran, fungsi, kedudukan, tanggung jawab bahkan
kebiasaan dalam menghadapi siatuasi yang dibentuk, dibuat, dan disosialisasikan
oleh norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat dalam lingkungan
sosial

Wacana Kritis Model Sara Mills

Analisis wacana kritis model Sara Mills memiliki titik fokus wacana tentang
feminisme. Wacana berperspektif feminis ini, menunjukkan bagaimana teks bias
dalam menampilkan perempuan (Eriyanto, 2017, p. 199). Sara Mills akan
menggambarkan seperti apa perempuan dimunculkan dalam sebuah wacana, hal ini
karena perempuan selalu diposisikan terpinggirkan dan tidak diberikan kesempatan
untuk membela diri. Wacana yang dimaksud dapat melalui foto, gambar, novdel,
ataupun dalam berita. Sasaran utama Sara Mills adalah ketidakadilannya dan
penggambaran yang buruk tentang wanita dalam sebuah wacana.
Mayoritas pemberitaan cenderung menampilkan perempuan sebagai objek
informasi di pemberitaan, misalnya berita tentang kekerasan seksual dan perkosaan.
Pada intinya, Sara Mills memiliki poin menarik dalam analisisnya, menunjukkan
seperti apa perempuan digambarkan dan terpinggirkan dalam teks pemberitaan, dan
bagaimana bentuk serta pola marginalisasi terjadi. Melihat itu, pasti ada cara atau
strategi tertentu sehingga perempuan digambarkan secara buruk ketika ditampilkan
dalam teks (Eriyanto, 2017, p. 199).
Penggunaan analisis yang digunakan oleh Sara Mills dengan melihat
bagaimana posisi-posisi aktor yang ditampilkan dalam teks, utamanya dalam
penelitian ini adalah teks pemberitaan. Posisi tersebut terbagi menjadi dua, siapa
yang akan menjadi subjek penceritaan dan siapa yang akan menjadi objek
penceritaan, serta bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan.
Selain posisi subjek dan objek, Sara Mills juga memiliki perhatian terdapat
bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca
memposisikan dirinya dalam penceritaan teks berita. Hingga akhirnya, cara
penceritaan dan posisi yang ditempatkan dan ditampilkan dalam teks membuat satu
pihak menjadi legitimate dan pihak lain menjadi illegitimate (Eriyanto, 2017, p.
200).
1. Posisi Subjek dan Objek
Posisi ini akan menentukan semua elemen dalam teks bahwa mereka yang
memiliki posisi lebih tinggi dalam mencirikan realitas akan
memperkenalkan satu lagi kesempatan atau pertemuan sebagai konstruksi
kursif khusus yang akan diperkenalkan kepada orang banyak.
Kesempatan setiap orang berbeda-beda, akibatnya ada pihak yang berdiri
pada posisi subjek dan menceritakan dirinya sendiri, namun ada juga pihak
yang hanya menjadi objek, tidak hanya tidak mampu menampilkan diri
dalam teks, tetapi melalui aktor lain. (Eriyanto, 2017, p. 201).
2. Posisi Pembaca dan Penulis
Sara Mills percaya bahwa dalam teks, posisi pembaca sangat penting dan
harus diperhatikan dalam teks. Menurutnya, teks merupakan hasil negosiasi
antara penulis dan pembaca. Dalam pandangan Sara Mills, ada keuntungan
membentuk model yang menggabungkan teks dan penulis di satu sisi, dan
teks dan pembaca di sisi lain.
Kehadiran terencana yang menarik dukungan, penekanan, atau menarik
simpati atau persuasi dari pembaca, ada negosiasi antara reporter sebagai
penulis dan penonton sebagai pembaca.
Penelitian ini menggunakan wacana kritis model Sara Mills karena ingin
melihat bagaimana perempuan sebagai korban kekerasan seksual ditampilkan
dalam pemberitaan. Seperti yang dikatakan oleh Sara Mills, bahwa dikebanyakan
berita tentang pemerkosaan dan kekerasan seksual, perempuan seringkali
ditempatkan sebagai objek pemberitaan

Wacana Kritis

Menurut Chaer dalam Sari (2019) wacana merupakan satuan linguistik yang
lengkap, sehingga merupakan satuan terbesar atau gramatikal tertinggi dalam
hierarki gramatikal. Sebuah ucapan bisa berupa kata, paragraf, kalimat, atau bahkan
buku. Baik itu berupa pengumuman, karangan, karangan, peribahasa, puisi, dll.
Dengan demikian tidak terbatas pada kata-kata yang tertulis saja di media cetak
atau media massa.
Wacana yang telah dihasilkan dapat dianalisis dan dikritisi oleh orang lain,
yang sering disebut sebagai analisis wacana kritis atau Critical Discourse Analysis
(CDA). Wacana melihat bahwa bahasa selalu berkaitan dengan hubungan
kekuasaan, terutama pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasional
yang terlibat dalam masyarakat. Dalam wacana kritis, pada akhirnya, ia
menggunakan bahasa dalam teks yang dianalisis, tetapi tidak hanya dari segi
bahasa, tetapi juga dalam konteks. Konteks di sini berarti bahasa digunakan untuk
tujuan dan praktik tertentu, termasuk praktik kekuasaan (Eriyanto, 2017, p. 7).
Eriyanto (2017) menuliskan karakteristik dari analisis wacana kritis
menurut Teun A. van Dijk, Fairclough, dan Wodak, yaitu:
1. Tindakan
Tindakan dalam wacana artinya adalah menghubungkan wacana sebagai
bentuk interaksi. Ada dua perspektif dalam tindakan di wacana, pertama,
pandangan wacana sebagai sesuatu atau hal yang dibentuk untuk
mempengaruhi, memperdebatkan, membujuk, mendukung, bereaksi, dll.
Kedua, memahami wacana sebagai hal yang secara sadar diekspresikan,
dikendalikan, bukan sesuatu yang di luar kendali.
2. Konteks
Analisis wacana kritis mencakup unsur-unsur kontekstual dalam wacana,
seperti konteks, kondisi, peristiwa, dan situasi. Konteks mencakup semua
keadaan dan apapun yang ada di luar teks serta dapat berpengaruh pada
penggunaan bahasa.
3. Historis
Tanpa sisi sejarah, itu tidak bisa dipahami. Untuk memahami sebuah teks
dalam histrosis adalah menempatkan wacana dalam konteks sejarah
tertentu. Sebuah teks akan dipahami ketika diberikan berbagai aspek historis
seperti apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana, seperti contoh: pada
Zaman Ketertiban atau Perang Kemerdekaan, dll. (Masitoh, 2020).
4. Kekuasaan
Wacana yang muncul, baik itu berbentuk dialog ataupun teks, atau lainnya
tidak dilihat sebagai hal yang netral, dan natural, melainkan sebagai
perebutan kekuasaan. Kekuatan yang terkait dengan wacana penting untuk
memahami apa yang disebut kontrol, mengendalikan struktur wacana.
5. Ideologi
Ideologi adalah ide sentral dari ujian bicara. Hal ini dengan alasan bahwa
teks, pertukaran, dan sebagainya adalah jenis praktik ideologi atau kesan
dari sebuah ideologi. Ideologi bekerja dengan pertemuan yang berlaku
untuk menduplikasi dan melegitimasi standar mereka. Misalnya, dalam
sebuah teks berita, apakah teks yang seolah-olah mencerminkan sistem
kepercayaan seseorang, apakah ia seorang aktivis perempuan, bermusuhan
dengan aktivis perempuan, pengusaha, komunis, dan sebagainya.
Dalam penelitian ini menggunakan wacana kritis karena ingin melihat
bagaimana sebuah teks atau wacana dapat dikritisi atau dimaknai, melalui teks
dalam pemberitaan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi yang
dipublikasikan oleh Detik.com

Ideologi Media

Ideologi adalah sebuah sistem yang berbentuk kepercayaan ataupun nilai
dimana ini diyakini sebagai kebenaran oleh sebagian orang atau kelompok.
Menurut Althusser, ideologi adalah dialektika yang dikarekteristikan dengan
kekuasaan yang mendominiasi (Halwati, 2014). Istilah ideologi pertama kali
dibahas oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-1836), yang mendefinisikannya
sebagai ilmu tentang pemikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang
benar untuk masa depan. Dapat disimpulkan bahwa ideologi tersusun secara
sistematis dan dianggap benar serta dapat diterapkan pada pemikiran, gagasan,
gagasan, pedoman dalam kehidupan sehari-hari individu atau kelompok.
Pada dasarnya, wacana yang terdapat dalam media adalah konstruksi yang
bersifat ideologis. Ada sejumlah kepentingan dari pihak-pihak tertentu seperti
pemilik ataupun praktisi pers. Pembuatan berita yang ada di media adalah
penyusunan dari berbagai realitas hingga akhirnya membentuk menjadi sebuah
wacana yang memiliki makna. Sehingga seluruh wacana yang ada di media itu
realitas yang telah dikonstruksikan. Oleh seab itu, dalam mengkonstrusikan realitas
tidak terlepas dari isi media, yaitu peristiwa apa yang bisa dipublikasikan dan
kecenderungan pemberitaan media itu diarahkan (Halwati, 2014).
Menurut Soedibyo dalam (Wicaksono, 2018) Ideologi media tidak terlepas
dari nilai, kepentingan, dan kekuatan media. Hal ini membuat media kurang netral
dan lebih cenderung menjadi salah satu pemangku kepentingan atau memiliki
kekuatan. Kesimpulannya bahwa media berfungsi dalam masyarakat sebagai
perpanjangan tangan dari kelompok kekuasaan dan mereka yang berkuasa.
Kelompok kekuasaan percaya bahwa nilai-nilai penting akan dikomunikasikan
melalui media, dan isi media mencerminkan ideologi partai yang berkuasa
(Wicaksono, 2018).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ideologi media sangat
penting untuk wacana yang diproduksi oleh media tersebut dalam hal ini adalah
Detik.com. Penentuan posisi dalam pemberitaan juga terkait dengan ideologi
media, kelompok mana yang akan diposisikan sebagai pencerita

Berita Kekerasan Seksual

Berita kekerasan seksual adalah berita yang memuat tentang kasus-kasus
kekerasan seksual yang terjadi dimanapun. Kekerasan seksual salah satu topik
pemberitaan yang paling sering muncul di media massa. Maraknya kasus kekerasan
seksual, membuat para jurnalis tertarik untuk mengangkat pemberitaan dan
mengikuti perkembangan kasus hingga selesai. Isu kekerasan seksual menjadi
penting dan kompleks karena korban memiliki ruang yang sangat unik, dan
persoalan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban menjadi akar dari
kasus kekerasan seksual (Harahap & Elfiandri, 2021). Jika dilihat dari perspektif
kritis dan mendalam, berita kekerasan seksual masih tidak fokus pada penderitaan
pelaku sebagai korban, tetapi lebih menekankan pada sensibilitas dan drama dalam
pemberitaan.
Pemberitaan tentang kekerasan seksual yang ada di media diibaratkan
sebagai dua mata pisau dimana pada satu sisi dimaksudkan untuk memberikan efek
jera bagi pelaku, namun juga menjadikan korban kekerasan seksual sebagai korban
kedua dalam pemberitaan media.Ini dilakukan demi mendapatkan banyak pembaca
dan mengesampingkan apa yang dirasakan oleh korban. Dalam pelaksanaan hak-
hak korban, terlihat beberapa media masih bias dalam penggunaan bahasa di
pemberitaan, menstigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, dan memandang
korban dengan stereotip (Hartari, Gelgel, & Purnawan, 2018).
Jika dikaitkan pada portal berita Detik.com sebagai subjek penelitian,
ternyata Detik.com masih memberitakan korban kekerasan seksual dengan
menggunakan diksi-diksi yang bias dan cenderung menjatuhkan korban dalam
pemberitaannya.

Berita

Kata “berita” didapat dari bahasa Sansekerta, yaitu “Vrit”, jika bahasa
Inggris yaitu “Write” artinya terjadi atau riil. Beberapa orang mengatakan “Vritta”,
yang berarti suatu peristiwa, hal yang terjadi. Dalam bahasa Indonesia “Vritta”
diartikan sebagai Warta atau Berita. Menurut Jani Yosef dalam (Muslimin, 2021)
mengibaratka berita sebagai sebuah laporan terkini baik itu mengenai fakta yang
esensial atau ada ketertarikan bagi khalayak, kemudian disebarluaskan lewat media
massa. Berita merupakan hasil sebuah peristiwa yang berisi informasi yang dapat
dibagikan ke khalayak. Riset bahan berita dilanjutkan dengan penyusunan adalah
tugas utama jurnalis dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers (Romli A. S., 2014).
Adapun jenis-jenis berita yang terdapat dalam dunia jurnalistik antara lain
(Romli A. S., 2014):
1. Straight News
Disajikan secara ringkas dan langsung, apa adanya. Biasanya di halaman
depan atau berita utama (headline) sebuah surat kabar.
2. Depth News
Informasi mendalam yang dikembangkan dengan memperdalam apa yang
ada. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi masalah secara mendalam.
3. Investigation News
Menyajikan berita dari hasil penelitian, studi, survei, ataupun dari sejumlah
sumber yang valid untuk dijadikan berita.
4. Interpretative News
Mengembangkan berita berdasarkan pendapat awartawan berdasarkan fakta
yang ditemukan.
5. Opinion News
Berita tentang pendapat seseorang biasanya datang dari kalangan akademisi,
ulama, ahli atau pejabat tentang sesuatu, peristiwa, dll.
Selain jenis-jenis berita juga terdapat kriteria umum nilai-nilai berita yang
harus diperhatikan oleh jurnalis ataupun redaksi yang mengelola pemberitaan.
Nilai-nilai berita (News Values) menjadi alat ukur yang digunakan jurnalis untuk
memutuskan meliput dan melaporkan suatu peristiwa atau fakta yang akan diterima
oleh khalayak. Nilai-nilai berita yaitu Kebaruaan (Newsness), Ketertarikan
manusiawi (Human Interest), Keluarbiasaan (Unsualness), Aktual (Timeliness),
Kedekatan (Proximity), Konflik (Conflict), Akibat (Impact), Ketokohan
(Prominence), Seks (Sex), Pengaruh (Magnitude), Kepentingan (Significance).

Media Online

Secara definisi, media online atau portal berita online, juga dikenal sebagai
media siber, media baru, dan, media internet adalah media disajikan secara online
atau dalam jaringan di internet. Media online sebuah media massa yang
menyiapkan sebuah karya berita seperti berita, artikel dan feature secara online
pada website. Portal berita online adalah produk berita online.
Media online adalah salah satu jenis jurnalisme baru hal ini karena terdapat
banyak ciri dan karakteristik jurnalisme tradisional. Karakteristik uniknya
mengungkapkan teknologinya dan menawarkan kemungkinan tak terbatas untuk
memproses dan menyebarkan berita.
Menurut Kridalaksana, media online digolongkan sebagai media massa
berita dan bersama-sama dengan televisi digolongkan sebagai media elektronik
audiovisual, artinya dapat dinikmati dengan cara menonton atau mendengarkan.
Media online sendiri sering disebut sebagai media baru, yaitu dari isi dan bentuk
media yang dibuat melalui perkembangan perubahan teknologi. Kehadiran media
online membuat segala informasi lebih mudah diakses dan lebih cepat. Fitur dan
fasilitas teknologi memungkinkan media online memiliki khalayak luas dan
menggunakannya sebagai media alternatif yang paling mudah diakses.
Media online adalah salah satu jenis komunikasi luas yang paling terkenal
dan baru. Keunikan media online adalah harus memiliki jaringan inovasi data yang
memanfaatkan gadget PC atau handphone yang berhubungan dengan web untuk
mendapatkan data atau berita. Satu lagi atribut media online adalah datanya bersifat
pribadi, karena cenderung dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun
(Musthopa, 2017).
Keunggulan dari media online adalah informasi yang disampaikan bersifat
praktis real time dan update. Up to date artinya media online selalu memberitakan
atau menginformasikan dari waktu ke waktu sesuai dengan apa yang sedang terjadi.
Karena penyebaran informasi semakin mudah karena adanya internet, sehingga
para media online juga cepat mendapatkan berita-berita tersebut. Kemudian, real
time artinya memberikan informasi atau berita ketika peristiwa berlangsung.
Beberapa jurnalis di media online dapat mengirimkan langsung ke redaksi dari
tempat peristiwa itu terjadi. Terakhir, praktis artinya dengan adanya internet semua
hal menjadi dimudahkan sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana saja
(Komunikasi Praktis, 2014).
Menurut Romli (2012), terdapat beberapa karakteristik yang tedapat di
media online, yaitu:
1. Multimedia
Berita atau informasi dapat disajikan secara bersamaan dalam bentuk video,
grafik, teks, gambar, dan audio.
2. Aktualitas
Sertakan berita atau informasi aktual karena kesederhanaan dan kecepatan
presentasi.
3. Cepat
Semua khalayak memiliki akses langsung ke berita atau informasi setelah
dirilis.
4. Update
Update berita atau informasi berlangsung cepat baik konten maupun
editorial.
5. Kapasitas luas
Terdapat halaman web yang dapat menampung naskah-naskah berita atau
informasi yang panjang.
6. Fleksibilitas
Penerbitan dan penyuntingan artikel berita atau informasi dapat dikerjakan
dimanapun dan kapanpun, serta waktu penerbitannya dapat ditentukan
setiap saat.
Portal berita online menjadi subjek penelitian, yang digunakan oleh peneliti
adalah Detik.com. Detik.com adalah salah satu media online yang populer di
masyarakat dan juga masuk ke dalam karakteristik media online. Selain itu,
Detik.com juga up to date dan paling banyak memberitakan mengenai kasus
kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi sebagaimana ada dalam
karakteristik.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan penyerangan yang sifatnya seksual yang
dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan memaksakan hasrat
seksualnya, diikuti dengan ancaman atau paksaan. World Health Organization
(WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai demonstrasi seksual yang
dipaksakan dan juga pemaksaan (penyerangan), komentar yang tidak diinginkan
terkait dengan seks, kontak seksual yang dibatasi, atau bahaya tentang bagaimana
seseorang berhubungan dengan korban dalam keadaan apapun, dan tidak
membatasi pada pekerjaan dan rumah (WHO, 2016)
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan) mendokumentasikan selama 12 tahun (2001-2012), setiap harinya
terdapat kurang lebih 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Menurut
Komnas Perempuan, berdasarkan pengaduan yang diajukan selama 15 tahun (1998-
2013), setidaknya teridentifikasi 15 macam kekerasan seksual, yaitu (Komnas
Perempuan, 2021):
1. Perkosaan
Penyerangan berupa persetubuhan paksa dengan cara memaksa alat kelamin
laki-laki, benda lain, jari tangan, ataupun hal lain ke dalam alat kelamin,
mulut, ataupun anus perempuan.
2. Intimidasi Seksual
Perilaku agresif yang membuat ketakutan atau psikologisnya tertekan pada
korban yang dilakukan secara langsung baik melalui messangger, email,
SMS, ataupun sarana media lainnya.
3. Pelecehan Seksual
Tindakan seksual yang menargetkan alat kelamin korban atau tindakan
seksual melalui kontak fisik atau non fisik. Pelecehan fisik melibatkan
menyentuh bagian tubuh yang tidak diinginkan sampai korban merasa
dipermalukan. Untuk pelecehan seksual non fisik, seperti bersiul, bernuansa
seksual, dan menampilkan konten pornografi.
4. Eksploitasi Seksual
Penganiayaan kekerasan yang tidak konsisten, keyakinan untuk kepuasan
atau keuntungan seksual, politik, sosial, dll.
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
Perbuatan mengangkut, memuat, mengirim, menerima atau memindahkan
seseorang yang mengancam kerugian korban dengan kekerasan, penculikan,
pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, dll. Tujuan dari perdagangan ini adalah
prostitusi dan eksploitasi seksual.
6. Prostitusi Paksa
Perempuan yang menjadi pekerja seks ketika mereka ditipu, diancam atau
melakukan kekerasan. Dalam hal ini, mungkin terjadi selama perekrutan
atau membuat perempuan tidak berdaya untuk melarikan diri dari prostitusi.
7. Perbudakan Seksual
Seorang pelaku percaya bahwa dia memiliki tubuh korban. Oleh karena itu
memiliki hak untuk lakukan tindakan apapun padanya, termasuk aktivitas
seksual non-konsensual, termasuk pemerkosaan dan tindakan kekerasan
lainnya.
8. Pemaksaan Perkawinan, Termasuk Cerai Gantung
Pernikahan yang bertentangan dengan keinginan wanita. Ini termasuk kawin
paksa dan korban pemerkosaan yang dipaksa menikah dengan pemerkosa.
Selain itu, perceraian yang tertunda memaksa wanita untuk tetap dalam
pernikahan meskipun mereka menginginkannya.
9. Pemaksaan Kehamilan
Pemaksaan terhadap perempuan agar melajutkan kehamilan yang tidak
diinginkan, seringkali dengan ancaman kekerasan. Contoh kehamilan paksa
terjadi pada perempuan korban perkosaan dan suami yang melarang istrinya
menggunakan alat kontrasepsi.
10. Pemaksaan Aborsi
Pemaksaan pengguguran kandungan dengan tekanan dan ancaman pihak
lain.
11. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi
Memasang paksa alat kontrasepsi dan/atau melakukan prosedur sterilisasi
tanpa persetujuan penuh dari wanita tersebut. Contoh tidak memiliki
persetujuan penuh adalah kurangnya informasi dan di bawah umur.
12. Penyiksaan Seksual
Perbuatan dengan sengaja menyerang organ dan/atau seksualitas wanita
sehingga menimbulkan penderitaan dan penderitaan bagi korban.
13. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual
Bagaimana menghukum perempuan yang menimbulkan kesakitan dan
ketakutan. Pencambukan, belenggu, dan pembunuhan demi kehormatan,
misalnya, semuanya merendahkan harkat dan martabat para korban yang
dituduh melanggar kode etik.
14. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau
Mendiskriminasi Perempuan
Dilakukan atas nama agama dan/atau budaya sehingga menimbulkan rasa
malu, kerugian dan dampak psikologis bagi korban, seperti sunat
perempuan atau sunat perempuan.
15. Kontrol Seksual, Termasuk Lewat Peraturan Diskriminatif Beralasan
Moralitas dan Agama
Masyarakat melihat perempuan sebagai simbol moralitas, yang mengarah
pada diskriminasi terhadap perempuan, yang merupakan praktik kekerasan
seksual, seperti pemaksaan pakaian tertentu, dilarang ada di suatu tempat
dan pada waktu tertentu, serta dilarang bersosialisasi dengan teman sebaya.
Dalam penelitian ini, kekerasan seksual adalah yang menjadi topik
penelitian. Dimana khususnya kekerasan seksual yang terjadi di berbagai perguruan
tinggi dan menjadi perhatian media.

Wacana Perempuan dalam Media

Media adalah sesuatu hal yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.
Melaui media, masyarakat mendapatkan informasi-informasi terbaru yang saat ini
sedang terjadi. Begitupun dengan media online yang menjadi tempat menyebarkan
pemberitaan teraktual dan terkini. Namun, tidak semua media online
memperlakukan hal yang sama khusus perempuan atau tentang keberpihakan media
itu tersendiri. Media online yang terus berkembang dengan memperkenalkan berita
yang hanya mengutamakan sensasi dan kemudian perempuan sebagai objek
informasi. Kemudian, di tidak sedikit perempuan mendapatkan kekerasan dan
stereotiping.
Sebagai siaran informasi dan komunikasi yang dikonsumsi oleh khalayak
luas, seharusnya dapat memproduksi informasi yang sehat bagi publik perempuan
sebagai bentuk perwujudan dari demokratisasi media, namun yang terjadi
perempuan hanya dilihat sebagai konsumen. Segala macam konten media masih
tidak terlepas dari bias gender dan berbagai stereotipe gender yang
merepresentasikan perempuan.
Seksisme dan bias gender dalam citra perempuan di media hanyalah puncak
gunung es dari ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam
industri media. Untuk mencapai keterwakilan penuh, perempuan tidak cukup hanya
mengudara, mereka juga harus terlibat dalam produksi informasi dan memiliki
suara dalam pengambilan keputusan. (Lavenia, 2021).
Fokus penelitian ini adalah bagaimana perempuan di dalam pemberitaan
yang diproduksi oleh berbagai media. Sehingga, akan diketahui apakah perempuan
masih diposisikan sebagai objek pemberitaan atau tidak.

Feminisme

Feminisme merupakan gerakan para perempuan yang memperjuangkan
keadilan hak, serta emansipasi dengan laki-laki. Littlejhon (2017) memberikan
definisi feminisme sebagai perkembangan yang bermaksud untuk membuka pintu
bagi artikulasi diri dan pertunjukan diri dengan sedikit memperhatikan orientasi
atau kualitas yang berbeda. Sebagian besar, feminisme memang berurusan dengan
beberapa kombinasi gender, penindasan, dan penentuan nasib. Kemudian, Creswell
(2014) mengatakan bahwa pendekatan penelitian yang berfokus pada feminis
berfokus pada dan mempelajari kondisi berbagai permasalahan perempuan dan
pembentukan dari institusi. Adapun topik yang dapat diangkat mencakup isu-isu
kebijakan terkait pencapaian keadilan sosial untuk perempuan dalam konteks
tertentu dan pemahaman tentang penindasan perempuan.
Menurut Mujianto dalam (Artificianti, 2012), penyebab utama munculnya
feminisme karena adanya pandangan yang sebelah mata terhadap perempuan,
kemudian disertai juga hal-hal buruk yang distereotipekan pada perempuan serta
citra negatif. Teori feminis melihat pendekatan wacana partiarkal melalui
pengaitannya dengan masalah perempuan dan permasalahan yang lebih luas atau
dalam kata lain jangkauan publik. Seiring perkembangannya, terdapat aliran
feminisme yang terbagi menjadi delapan, yaitu:
1. Feminisme Liberal
Berfokus kebebasan terhadap individu sepenuhnya dari perempuan. Hak-
hak sipil individu, seperti hak pilih perempuan dan ekspresi diri. Selain itu,
ada kesetaraan dan keadilan.
2. Feminisme Radikal
Feminisme radikal berfokus pada akar penyebab ketidaksetaraan di antara
perempuan. Feminisme lahir di Barat pada tahun 1960-an, dengan
kelompok pengikut radikal yang percaya bahwa penindasan terhadap
perempuan disebabkan oleh patriarki.
3. Feminisme Marxis
Aliran ini meyakini bahwa akar feminisme adalah penindasan terhadap
perempuan, yang bersumber dari eksploitasi kelas dan metode produksi.
Feminisme Marxis berfokus pada pembebasan perempuan dari pembagian
kelas, gender, patriarki, dan kapitalisme (Jonesy, 2021).
4. Feminisme Sosialis
Feminisme sosialis, komitmen untuk perempuan dapat terjadi di setiap
ruang belajar dan menggunakan kelas dan ujian orientasi untuk
mengetahuinya. Perusahaan swasta dan masyarakat yang dikendalikan laki-
laki umumnya merupakan kekuatan pendukung.
5. Feminisme Postmodern
Dikenal sebagai “feminisme akademis”, ini menantang untuk dipahami dan
dianggap tidak terlibat dengan pertempuran progresif sejati seperti
perkelahian, daftar hitam, dan pameran. Bagian ini membuat sesuatu terjadi
dengan memuji penyalahgunaan (Jonesy, 2021)
6. Feminisme Psikoanalisis
Usulan feminis ini bergerak menuju masyarakat androgini, yang berarti
masyarakat secara keseluruhan merupakan perpaduan antara karakteristik
perempuan dan laki-laki.
7. Feminisme Multikultural dan Global
Feminisme ini menawarkan pandangan bahwa perempuan adalah heterogen
tetapi memiliki komponen yang saling terkait seperti usia, status sosial
ekonomi, agama, pendidikan, budaya, lokasi, dan kewarganegaraan. Karena
pengalaman dan identitas yang berbeda, setiap kelompok perempuan
mengalami penindasan secara berbeda.
8. Ekofeminisme
Fokus terhadap hubungan spiritual perempuan dengan ekologi di sekitarnya.
Dalam aliran ini, status perempuan sebagai “perawat” lebih dibutuhkan
daripada laki-laki, dan mereka lebih dekat dan peka terhadap alam. Seperti
perempuan, alam “dipelihara”, “dieksploitasi”, dan “diperkosa” oleh
kapitalisme yang dominannya laki-laki. (Jonesy, 2021).
Pada penelitian ini, feminisme terlihat pada ketidakadilan bagi perempuan
korban kekerasan seksual yang secara pemberitaan ditempatkan sebagai objek.
Artinya, masih ada media yang tidak memberikan keadilan pada perempuan sebagai
korban

Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan salah satu dari berbagai budaya di Indonesia
yang masih berkembang hingga saat ini. Budaya patriarki adalah fenomena di mana
kurang meratanya kekuasaan dalam berbagai aspek tertentu yang ada di masyarakat
antara perempuan dan laki-laki. Budaya patriarki ini bisa ditemukan di semua aspek
dan ruang lingkungan pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan lainnya. Bagi
kebanyakan orang, patriarki adalah bentuk utama feminisme, yang dicirikan oleh
sistem sosial yang secara kurang adil mensubordinasi, menindas atau
mendiskriminasi perempuan.
Secara garis besar, dalam budaya patriarki sebenarnya ada tiga hal yang
perlu diketahui, yaitu:
1. Gender dan Seks
Gender adalah hubungan sosial di antara orang-orang. Gender menyinggung
hubungan antara orang-orang, pria dan wanita muda, dan seperti apa
hubungan sosial ini diatur. Pekerjaan orientasi bersifat dinamis atau berubah
dalam jangka panjang. Sebagai aturan, perempuan biasanya berperan dalam
mengarahkan penggandaan, penciptaan, dan masyarakat. Laki-laki lebih
khawatir tentang penciptaan dan masalah legislatif sosial.
Sedangkan seks adalah pembedaan yang wajar atau alamiah di antara
manusia. Misalnya, perempuan dapat mengandung anak dan laki-laki
menghasilkan sperma.
2. Feminis dan Maskulin
Feminisme adalah perkembangan sosial, perkembangan politik, dan filosofi
dengan tujuan bersama untuk mencirikan, menunjukkan, dan mencapai
orientasi dalam politik, moneter, individu, dan sosial. Feminisme
mengkonsolidasikan kebutuhan masyarakat ke perspektif laki-laki dan di
mana perempuan tidak diperlakukan secara tulus dalam lingkungan
masyarakat itu.
Sementara kata maskulin berasal dari kata muscle atau otot, yang merupakan
kualitas yang semata-mata didasarkan pada kekuatan otot (tubuh). Karakter
jantan ini digambarkan dengan kecenderungan serius, penyelesaian diri, dan
presentasi kekuatan. Atribut anggun dan jantan ini dimiliki oleh semua
orang, semua jenis orang. Seorang individu yang hanya membina
pribadinya yang maskulin akan melihat orang lain bukan sebagai kaki
tangan melainkan bersaing untuk keuntungannya sendiri, atau akan
kehilangan nilai identitasnya yang sehat ketika orang lain melihatnya
dengan cara yang tidak terduga.
3. Domestik dan Publik
Keluarga sangat dekat dengan latihan dalam keluarga. Dengan asumsi dia
memasang, kesempatannya dibatasi oleh status setengahnya yang lebih
baik, misalnya, dia tidak memiliki kesempatan berharga untuk melanjutkan
sekolahnya atau mengembangkan bakat dan kemampuannya. Mayoritas dari
mereka adalah ibu rumah tangga dan seringkali tidak berguna dengan cara
apa pun. Posisi mereka hanya berputar di sekitar pakaian, memasak,
membersihkan rumah tanpa henti.
Pekerjaan diliputi oleh pria di arena terbuka dan wanita hanya di lingkaran
rumahan. Dengan demikian, wanita dibatasi pada lingkaran rumahan,
sedangkan pria dapat memasuki arena terbuka.
Sylvia Walby dalam bukunya berjudul Teorisasi Patriarki membagi
patriarki ke dalam beberapa struktur (Walby, 2014):
1. Patriarki dalam produksi keluarga, berupa perempuan mengerjakan
pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak.
2. Patriarki di tempat kerja, honor dalam bentuk pembagian gender dan
perbedaan honor.
3. Patriarki dalam negara adalah perempuan tidak ada dalam posisi yang
penting di pemerintahan serta peran perempuan yang terbatas dalam politik
dan hukum.
4. Patriarki seksual adalah dimana perempuan sebagai penyedia seks dan
pemberi kasih sayang atau cinta.
5. Patriarki yang berkaitan berupa kekerasan yang oleh laki-laki berupa secara
verbal, non-verbal, maupun psikis.
6. Patriarki dalam budaya, diwujudkan sebagai desakan “perempuan ideal”
seorang perempuan dalam pendidikan, keluarga, media massa ataupun
dalam agama.
Keenam hal yang telah disebutkan Sylvia Walby dalam bukunya berjudul
Teorisasi Patriarki tersebut mengacu pada tiga inti hal penting dalam budaya
patriarki, yaitu gender dan seks, feminis dan maskulin, serta domestik dan
publik.Dalam penelitian ini, budaya patriarki digambarkan oleh kekuasaan laki-laki
itu lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam hal ini, perempuan dianggap lebih
lemah, dan laki-laki lebih memiliki power

Pengertian Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari
persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada
struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh.
Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas
atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan
sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim.
Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis
kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan
payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti
jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami
menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.8 Sedangkan untuk kata
“wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah
dewasa.9
Perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar’ah, jamaknya al-
nisaa’ sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu
lawan jenis pria. Kata an-nisaa’ berarti gender perempuan, sepadan

dengan kata arab al-Rijal yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam
bahasa Inggris adalah woman (bentuk jamaknya women) lawan dari kata
man.10
Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan
manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk
melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat
untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan
mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat
(ketentuan Tuhan).”11
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan
memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat
memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat
khas kewanitaan

Indikator Produktivitas Kerja

Menurut Sutrisno (2019:104) produktivitas merupakan hal yang sangat
penting bagi para karyawan yang ada di perusahaan. Dengan adanya
produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien
dan efektif, sehingga ini semua akhirnya sangat diperlukan dalam
pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Sutrisno (2019:104)
Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator,
sebagai berikut:
1. Kemampuan
Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan
seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang
dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini
memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang
diembannya kepada mereka.
2. Meningkatkan hasil yang dicapai
Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan
salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan
maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk
memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat
dalam suatu pekerjaan.
3. Semangat kerja
Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator
ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu
hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya.
4. Pengembangan diri
Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan
kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan
dan harapan dengan apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat
tantangannya, pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga
harapan untuk menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat
berdampak pada keinginan karyawan untuk meningkatkan
kemampuan.
5. Mutu
Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang
telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat
menunjukkan kualitas kerja seorang karyawan. Jadi, meningkatkan
mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang terbaik yang pada
gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan dirinya sendiri.
6. Efisiensi
Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber
daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek
produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan
bagi karyawan

Upaya PeningkatanProduktivitas Kerja

Bahwa peningkatan produktivitas kerja dapat dilihat sebagai masalah
keperilakuan, tetapi juga dapat mengandung aspel-aspek teknis.
Mengatasi hal itu perlu pemahaman yang tepat tentang faktor-faktor
penentu keberhasilan meniangkatkan produktivitas kerja. Adapun
faktor-faktor tersebut menurut Sutrisno (2019:105) adalah sebagai
berikut:
1. Perbaikan terus menerus. Dalam upaya meningkatkan produktivitas
kerja, salah satu implikasinya ialah bahwa seluruh komponen
organisasi harus melakukan perbaikan secara terus menerus.
2. Peningkatan mutu hasil pekerjaan. Berkaitan erat dengan upaya
melakukan perbaikan secara terus menerus ialah peningkatan mutu
hasil pekerjaan oleh semua orang dan segala komponen organisasi.
3. Pemberdayaan sumber daya manusia. Bahwa sumber daya manusia
merupakan unsur yang paling strategis dalam organisasi. Karena itu
memberdayakan SDM merupakan etos kerja yang sangat mendasar
yang harus dipegang teguh oleh eselon manajemen dalam hierarki
organisasi.

Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja

Menurut Sutrisno (2019:102) ada beberapa faktor yang mempengaruhi
produktivitas kerja karyawan, yaitu:
1. Pelatihan. Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan
dengan keterampilan dan cara yang tepat untuk menggunakan
peralatan kerja. Untuk itu, latihan kerja diperlukan bukan saja
sebagai pelengkap akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-
dasar pengetahuan.
2. Mental dan kemampuan fisik karyawan. Keadaan mental dan fisik
karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi
perhatian bagi organisasi sebab keadaan fisik dan mental
mempunyai hubungan yang erat dengan produktivitas kerja
karyawan.
3. Hubungan antara atasan dan bawahan. Hubungan atasan dan
bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari.
Bagaimana pandangan atasan terhadap karyawan, sejauh mana
karyawan diikutsertakan dalam penentuan tujuan

Pengertian Produktivitas Kerja

Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan
keberhasilan suatu industri atau perusahaan dalam persaingan dunia
usaha yang semakin ketat.Tingkat produktivitas yang dicapai
merupakan indikator seberapa efisien perusahaan dalam
mengkombinasikan sumber daya ekonomisnya saat ini. Menurut
Sutrisno (2019:99) Produktivitas Kerja terdiri dari tiga aspek, yaitu:
pertama, Produktivitas adalah keluaran fisik per unit dari usaha
produktif; kedua, Produktivitas merupakan tingkat keefektifan dari
manajemen industri di dalam penggunaan fasilitas-fasilitas untuk
produksi; dan ketiga, Produktivitas adalah keefektifan dari penggunaan
tenaga kerja dan peralatan. Tetapi intinya semua mengarah pada tujuan
yang sama, bahwa Produktivitas Kerja rasio dari hasil kerja dengan
waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga
kerja. Produktivitas merupakan kemampuan karyawan mencapai
tugas tertentu sesuai dengan standar, kelengkapan, biaya, dan
kecepatan sehingga pemanfaatan SDM yang efisien dan efektif
dalam suatu organisasi (Hanaysha, 2016:5615). Produktivitas kerja
merupakan tantangan penting dalam organisasi terutama dalam
mengelola SDM. Keberhasilan organisasi tergantung pada
produktivitas kerja karyawan. Perusahaan pasti menginginkan
karyawan yang memiliki produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja.
Menurut Ardika (2016:42) bahwa produktivitas karyawan adalah
kemampuan seseorang dalam menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih
banyak dari pada ukuran biasanya yang telah umum. Seorang karyawan
dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau
jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau
tepat.

Pengertian Gender atau Jenis Kelamin

Gender sering diartikan sebagai jenis kelamin. Menurut Fakih
(2016:112) Gender merupakan penggolongan secara gramatikal
terhadap kata-kata dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya yang
secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin
atau kenetralan. Gender juga berkaitan dengan pembedaan peran, fungsi
dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan
atau hasil bentukan masyarakat. Gender juga merupakan suatu
konstruksi budaya yang sifatnya terbuka bagi segala perubahan
(Juditha, 2015:2). Menurut Hungu (2016:43) jenis kelamin adalah
perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak
seorang itu dilahirkan. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki
dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan
fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan yang ada di muka
bumi. Seperti pada fakta lapangan yang sering kita temui saat ini,
banyak sekali tenaga kerja bagian lapangan pada umumnya didominasi
oleh laki-laki, sedangkan pada bagian kantor suatu perusahaan pada
umumnya didominasi oleh wanita. Hal tersebut bukanlah merupakan
suatu kebetulan, melainkan adanya berbagai macam pertimbangan yang
dilakukan oleh sebuah perusahaan berkaitan dengan spesifikasi dari
masing-masing gender atau jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ikut
menentukan tingkat partsipasi dan produktivitas seseorang dalam
bekerja. Tenaga kerja pada dasarnya tidak dapat dibedakan berdasarkan
pada jenis kelamin. Tetapi pada umumnya laki-laki akan lebih produktif
untuk pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik. Namun dalam
keadaan tertentu kadang produktivitas perempuan bisa lebih tinggi
daripada laki-laki, dikarenakan perempuan lebih teliti, sabar, dan tekun.

Pengertian Perlindungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal
dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah,
mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan
berarti pemeliharaan dan penjagaan. Perlindungan hak perempuan
didasarkan atas persamaan hak perempuan sebagai manusia. Bahkan
perempuan mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh laki-laki.
Dengan demikian semua hak perempuan ditujukan untuk
melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam
pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang
konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan
gender

Indikator Kinerja

Berhasil tidaknya kinerja yang dicapai oleh organisasi bergantung
pada tingkat kinerja individua atau tim karyawan. Dengan asumsi bahwa
semakin baik kinerja karyawan makan akan semakin baik pula kinerja
organisasinya. Menurut Setiawan (2014:147) dalam Mangkunegara,
(2016) untuk mengukur kinerja dapat digunakan indikator sebagai
berikut :
a. Ketetapan Penyelesaian Tugas
Pengelolaan waktu kerja dan ketetapan pekerjaan yang
dilakukan oleh karyawan.
b. Kesesuaian Jam Kerja
Karyawan bersedia untuk mematuhi peraturan perusahaan
terkait dengan kehadiran masuk dan keluar, tepat waktu ke tempat
kerja.
c. Tingkat Kehadiran
Banyaknya perusahaan yang absen dalam kurun waktu
tertentu.
d. Kerjasama Antar Karyawan
Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain
untuk menyelesaikan tugas tertentu untuk mencapai efesiensi dan
efektivitas maksimum.
e. Kepuasan Kerja
Karyawan merasa puas dengan jenis pekerjaan yang menajdi
tanggung jawab mereka di perusahaan

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mangkunegara, (2016:67) faktor – faktor yang
mempengaruhi kinerja karyawan yaitu :
a. Faktor kemampuan
Secara psikologis, kemamapuan (kapabilitas) karyawan terdirti
dari potensi kapabilitas (IQ) yang lebih tinggi dari rata-rata ( IQ 110-
120 ), memiliki pendidikan kerja yang sesuai dengan kemampuan
kerja sehari-hari yang terampil, sehingga mereka lebih cenderung
mencapai ekspektasi kerja.
b. Faktor Motivasi
Motivasi muncul dalam bentuk sikap karyawan terhadap situasi,
motivasi yang merupakan kondisi karyawan menjadi sasaran untuk
mencapai tujuan perusahaan (tujuan pekerjaan).
Sikap spiritual merupakan salah stau bentuk sikap spiritual yang
dapat mendorong karyawan untuk berusaha mencapai prestasi kerja
yang maksimal. Sikap mental yang dimiliki karyawan harus siap
secara psikologis ( secara psikologis, fisik, tujuan dan situasi yang
disiapkan ) artinya karyawan harus siap secara mental dan fisik serta
memahami tujuan utama yang ingin dicapai dan tujuan kerja

Dimesi Kinerja

Menurut Edison dkk (2016:195) dalam Mangkunegara, (2016:65)
dimensi kineja terdiri dari :
a. Target
Merupakan indikator terhadap jumlah barang, jumlah waktu,
banyaknya pekerjaan atau jumlah uang yang dihasilkan oleh
karyawan tersebut.
b. Kualitas
Kualitas merupakan faktor penting, karena kualitas yang
dihasilkan menjadi kekuatan untuk menjaga loyalitas pelanggan.
c. Waktu penyelesaian
Penyelesaian pekerjaan tepat waktu dapat memastikan
kepastian penugasan dan pengiriman pekerjaan.
d. Taat Asas
Tidak hanya mencapai tujuan, kualitas dan ketetapan waktu,
tetapi juga harus dilakukan dengan benar, transparan dan bertanggung
jawab

Manfaat Kinerja Karyawan

Penilaian kerja yang dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan
dapat memberikan mamfaat yang besar bagi kinerja karyawan menurut
(Suparyadi, 2015:332) seperti berikut ini :
a. Program Pelatihan
Informasi tentang kualitas perilaku kerja yang dimiliki
karyawan, terlepas dari apakah perilaku tersebut memenuhi
kebutuhan untuk bekerja sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.
b. Program Pengembangan
Akan dapat menentukan bahwa suatu hari karyawan mungkin
memiliki potensi pengembangan yang lebih tinggi, dan dapat
memegang posisi yang lebih tinggi.
c. Keputusan Penempatan
Karyawan ditugaskan untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan
kemampuannnya.
d. Desain Pekerjaan
Desain pekerjaan akan berdampak pada penentuan kemampuan
untuk melakukan pekerjaan tersebut.
e. Proses Seleksi dan Pengujian
Penentuan kemampuan yang dibutuhkan dan ketidaksesuaian
antara kemampuan dan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh
karyawan mungkin disebabkan oleh bias dalam proses pemilihan dan
pengujian.
f. Keputusan Promosi
Suatu bentuk penghargaan kepada karaywan yang memenuhi
syarat untuk posisi yang lebih tinggi.
g. Keputusan Kompensasi
Suatu bentuk penghargaan kepada karaywan seperti kenaikan
gaji, dan bonus.
h. Perbaikan Kinerja
Pekerjaan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja
karyawan.
i. Peningkatan Daya Saing Organisasi
Dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai secara
sistematis dan berkelanjutan.

Tujuan Kinerja Karyawan

Menurut Suparyadi, (2015:303) karyawan mampu berkinerja sesuai
dengan kebutuhan organisasi dan tujuan karyawan agar dapat dicapai.
Antara lain :
a. Tujuan Organisasi
1) Mendukung Strategi
Organisasi atau perusahaan menetapkan startegi kepuasan
pelanggan, dan perusahaan akan berusaha keras untuk memenuhi
kebutuhan dan persyaratan pelanggan untuk kualitas produk dan
pelayanan.
2) Pelatihan dan Pengembangan Karyawan
Evaluasi atau penilaian kinerja karyawan antara lain akan
menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu apakah kinerja karyawan
tersebut sesuai dengan target yang diharapkan.
3) Administratif
Evaluasi kinerja karyawan akan menarik kesimpulan tentang
pencapaian karyawan dan potensi manajernya. karyawan yang
berprestasi akan diberikan penghargaan agar termotivasi dalam
melaksanakan pekerjaannya.
b. Tujuan Individu Karyawan
1) Karier yang Tinggi
Dengan jabatan yang tingi, mereka tidak hanya memiliki
kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuannya, tetapi
juga memiliki otoritas dan rasa tanggung jawab yang lebih besar.
2) Hidup Sejahtera
Semakin tinggi posisinya maka karyawan tersebut akan
digaji lebih baik dari sebelumnya.
c. Status
Keinginan karyawan untuk mencapai status sosial yang lebih
tinggi di dalam suatu organisasi atau perusahaan juga mendorong
posisi dalam struktur organisasi tersebut.

Pengertian Kinerja Karyawan

Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan
oleh seorang karyawan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya.
Mangkunegara, (2016:67). Menurut Edison, (2016:190) dalam
Mangkunegara Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang
direferensikan dan diukur dalam jangka waktu tertentu berdasarkan syarat
atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Moeheriono
kinerja atau performa adalah tinjauan tingkat implementasi rencana kegiatan
untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi untuk perencaan suatu
organisasi.
Sedangkan menurut Abdullah, (2014:3) Kinerja merupakan hasil kerja
organisasi, yang dilakukan karena instruksi yang diberikan oleh pemimpin
(manajer), atas kemampuan karyawan. Kinerja karyawan merupakan masalah
sentral dalam kehidupan suatu organisasi atau perusahaan karena dapat
tidaknya organisasi atau perusahaan bisa mencapai tujuannya, hal tersebut
sebenarnya sangat bergantung pada kinerja karyawan tersebut. Kinerja
karyawan merupakan salah satu kegiatan dalam seluruh rangkauan kegiatan
pengelola sumber daya manusia, sehingga kegiatan ini tidak dapat
dipisahkan, bahkan memiliki mamfaat yang sinergis dengan kegiatan
pengelola sumber daya manusia lainnya. Suparyadi, (2015:300).
1. Prinsip Dasar Kinerja Karyawan
Menurut Suparyadi, (2015:301) pada kinerja karyawan terdapat
prinsip dasar kinerja karyawan meliputi :
a. Perencanaan
Proses kinerja karyawan memiliki aktivitas utama yaitu
mengevaluasi atau mengevaluasi pekerjaan karyawan, melakukan
proses umpan balik dan melakukan aktivitas tindak lanjut.
b. Memperbaiki Kinerja
Penilaian kinerja dan kegiatan umpan balik harus dapat
menentukan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan atau
ketidakpuasan terhadap standar kinerja karyawan.
c. Kejujuran
Pelaksanaan proses harus berdasarkan kejujuran, terutama
berdasarkan kegiatan evaluasi kinerja karyawan dan proses kegiatan
umpan balik.
d. Keberlanjutan
Organisasi atau menetapkan standar kinerja khusus untuk
setiap karyawan dan setiap unit kerja, dan harus menjaga standar
kinerja tersebut agar tujuan yang tetapkan dapat tercapai.
e. Pembudayaan
Pentingnya hasil kerja yang berkualitas, bekerja tepat waktu
serta menumbuhkan kreativitas dan kemampuan lain pada setiap
karyawan.
f. Sistematik
Kinerja karyawan harus melibatkan sistem yang mencakup
karyawan individu, manajerm alat evaluasi dan prosedur evaluasi,
serta rencana dan periode waaktu evaluasi kerja

Beban kerja kualitatif

Beban kerja kualitatif akan dikaitkan dengan kemampuan pekerja
untuk melakukan pekerjaan yang mampu mereka selesaikan.
a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi beban kerja menurut
Purba & Langgeng Ratnasari, (2018:184) :
1) Tugas fisik
Ruang kerja, sikap kerja, atau tugas-tugas yang bersifat psikologis
2) Organisasi kerja
Misalnya lamamya jam kerja, waktu istirahat, jam istirahat dan
penugasan.
3) Lingkungan pekerjaan
Lingkungan pekerjaan fisik, lingkungan kimia, lingkungan
pekerjaan psikologis.
Menurut Koesomowidjojo Suci R Mar’ih, (2017:24) faktor-
faktor yang mempengaruhi beban kerja dibagi menajdi dua yaitu :
a) Faktor Internal
Faktor internal yang mempengaruhi beban kerja adalah faktor
internal yang disebabkan oleh respon beban kerja eksternal (seperti
jenis kelamin, usia, postur tubuh, kesehatan, dan motivasi,
keinginan, kepuasan atau persepsi).
b) Faktor Eksternal
Faktor eksternal di lingkungan kerja yang dapat
mempengaruhi beban kerja karyawan adalah faktor eksternal yang
berada diluar dari karyawan seperti :
I. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja yang nyaman tentunya akan
mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam menyelesaikan
pekerjaannnya.
II. Tugas – Tugas Fisik
Tugas fisik terkait dengan alat dan alat bantu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, tanggung jawab
pekerjaan, dan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam
menyelesaikan pekerjaan.
III. Organisasi Kerja
Tentunya karyawan membutuhkan jadwal kerja yang
teratur, sehingga lamanya jam kerja, shift kerja, istirahat,
rencana karir dan pengupahan juga dapat menambah beban
kerja.
b. Indikator Beban Kerja
Dalam penelitian indikator Beban Kerja Menurut
Koesomowidjojo Suci R Mar’ih, (2017:33) yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar beban kerja yang harus dicapai oleh
karyawan. Antara lain :
1) Kondisi Pekerjaan
Kondisi kerja yang dimaksud adalah seberapa baik
karyawan memahami pekerjaan tersebut.
2) Penggunaan Waktu Kerja
Waktu kerja yang sesuai dengan SOP akan meminimalisir
beban kerja karyawan.
3) Target yang Harus Dicapai
Tujuan kerja yang ditargetkan oleh perusahaan tentunya akan
berpengaruh langsung terhadap beban kerja karyawan.
c. Aspek Beban Kerja
Menurut Koesomowidjojo Suci R Mar’ih, (2017:36)
Kemampuan kerja yang berbeda antara satu karyawan dengan
karyawan lainnya membuat organisasi melakukan perhitungan beban
kerja dan dapat dipandang dari 2 aspek yaitu :
1) Aspek Beban Kerja Fisik
Untuk beban kerja fisik, organisasi akan melakukan
pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap karyawan,
yaitu fungsi sistem fisiologis, detak jantung, pernapasan dan
perasaan pada tubuh karyawan.
2) Aspek Beban Kerja Psikologis
Beban kerja psikologis karyawan adalah beban kerja yang
disebabkan ketika karyawan melakukan aktivitas psikologis
dilingkungan kerja.
d. Manfaat Beban Kerja
Menurut Koesomowidjojo Suci R Mar’ih, (2017:91) untuk
dapat memperbaiki kualitas SDM, suatu organisasi melakukan
analisis beban kerja yang memiliki mamfaat sebagai berikut :
1) Penetuan Jumlah Kebutuhan Karyawan
Menunjukkan untuk menentukan jumlah karyawan yang
dibutuhkan agar organisasi mengetahui dasar untuk menambah
atau mengurangi tenaga kerja untuk unit kerja tersebut.
2) Melakukan Proses yang Terorganisir dalam Melakukan
Penambahan Atau Pengurangan Karyawan
Peningkatan atau penurunan yang terorganisir yang
diharapkan dapat diatur sesuai dengan kualifikasi dan Pendidikan
karyawan.
3) Melakukan Penyempurnaan Tugas dalam Jabatan-Jabatan
yang Ada Pada Setiap Organisasi
Untuk mencapai kinerja organisasi yang prima,
penempatan sumber daya manusia akan disesuaikan dengan
kemampuannya.
4) Melakukan Perhitungan Beban Kerja Karyawan dalam Satu
Periode Tertentu
Dengan menghitung beban kerja karyawan dalam kurun
waktu tertentu, dapat mengetahui apakah menutuhkan suatu unit
kerja.
5) Penyempurnaan SOP ( Standard Operating Procedure )
Setelah mendapatkan hasil analisis beban kerja, SOP akan
dioptimalkan.
6) Penyempurnaan Struktur Organisasi
Karyawan yang bekerja di dalamnya dapat bekerja sesuai
kemampuannya.
7) Pengukuran Waktu Kerja dan Melakukan Penentuan
Standar Waktu dalam Menyelesaikan Tugas
Standar penetapan jam kerja tentunya akan disesuaikan
dengan kemampuan karyawan.
8) Penentuan Jumlah Kebutuhan Pelatihan Bagi Karyawan
Dengan bantuan analisis beban kerja, perusahaan akan
mengetahui kebutuhan karyawan yang ditentukan.
e. Perhitungan Beban Kerja
Perhitungan Persiapan pekerjaan menurut Koesomowidjojo
Suci R Mar’ih, (2017:101) yang terkait dengan kebutuhan karyawan
dapat mencakup tanggung jawab utama dan fungsi karyawan dalam
organisasi, analisis dan penggantian karyawan, peta permintaan
karyawan, dan analisis beban kerja karyawan.
1) Tahap Persiapan
Dalam hal ini, analisis beban kerja adalah ahli sumber daya
manusia, yang dapat berasal dari dalam organisasi, sebaliknya
konsultan sumber daya manusia yang akan menentukan :
a) Struktur organisasi dan alur kerja setiap organisasi.
b) Frekuensi dan satuan kerja yang muncul di masing-masing
satuan kerja.
c) Jumlah dan komposisi pekerjaan dalam organisasi.
d) Jumlah karyawan dan kemampuan karyawan di setiap unit
organisasi.
2) Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini, tim analis yang bekerja sama dengan masing-
masing unit kerja telah mengumpulkan dsta kepegawaian, seperti
jumlah hari kerja, uraian tugas pegawai dimasing-masing satuan
kerja, kemampuan kerja, hari libur dan libur nasional, Pendidikan
pegawai, pelatihan dan kemampuan serta waktu kerja dan absen
masing-masing karyawan.
3) Tahap Penetapan
Pada tahap ini ahli SDM yang akan bertindak sebagai analisis
SDM akan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan dan data yang
dikumpulkan antara lain :
a) Tingkat efesiensi dan efektivitas masning-masing jabatan dan
masing-masing unit.
b) Waktu standar untuk penyelesaian pekerjaan.
c) Jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh unit kerja atau jabatan.

Indikator Gender

Menurut Soedarti, Raharjo (2001:16) menjelaskan bahwa
Kesetaraan Gender memiliki standar tujuan dalam pekerjaan. Dijelaskan
melalui indikator sebagai berikut :
1) Perencanaan
Untuk mengetahui tujuan pekerjaan antara perempuan dan laki-
laki agar tidak terjadi perselisihan sesuai dengan tanggung jawab yang
telah disetujui sejak awal.
2) Pelaksanaan
Untuk memastikan bahwa setaip karyawan memiliki startegi
yang adil bagi perempuan dan laki – laki, dan tidak memberatkan satu
sama lain pada pekerjaan.
3) Pemantauan
Untuk megukur kemajuan partisipasi dan potensi karyawan
pada saat bekerja antara laki – laki dan perempuan.
4) Evaluasi
Untuk mengetahui peningkatan pada pelaksanaan kegiatan yang
dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan perusahaan
antara laki-laki dan perempuan.

Tujuan Gender

Menurut Soedarti, Raharjo (2001:17) tujuan gender adalah untuk
mengetahui bahwa tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki –
laki. Dijelaskan melalui tujuan gender sebagai berikut :
1) Meningkatkan peluang dan keuntungan yang ada agar tidak ada
diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.
2) Untuk mengupayakan agar tidak ada permasalahan dan kebutuhan
antara laki-laki dan perempuan.
3) Untuk meningkatkan peran dan partisipasi antara laki-laki perempuan.

Masalah-masalah Gender Dalam Masyarakat

1) Menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan
tidak bisa menjaga diri
Istilah ini terkenal dengan perempuan tidak di inzinkan pergi
jauh dari keluarga. Perempuan adalah makhluk lemah, jadi dia tidak
bisa jadi pemimpin jadi diasumsikan perempuan lemah secara fisik
dari pada laki-laki.
2) Diskriminasi perempuan pada aspek kehidupan
Seperti diskriminasi melakukan kegiatan di luar ruangan,
seperti : belajar dan bekerja (mencari nafkah). Diskriminasi dalam
pembelajaran yang terjadi pada perempuan tidak bisa melanjutkan
pendidikannya karena posisi perempuan tidak boleh lebih dari laki-
laki. Perempuan dianggap lemah dan tidak bisa.
3) Kelebihan beban
Perempuan yang bekerja di luar rumah akan merasa kelebihan
beban atau normal yang disebut beban ganda. Hal ini karena dengan
adanya asumsi pekerjaan rumah adalah tanggung jawab perempuan
dan perempuan tidak bisa membantu suaminya mencari nafkah.
4) Membatasi Peran Gender
Banyaknya perempuan yang tidak membutuhkan bantuan dari
laki-laki karen perempuan berpikir bisa melakukan pekerjaan laki-
laki.

Pengertian Gender

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan karena
terbentuknya perbedaan gender hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu
bersosialisasi, memperkuat, bahkan berhubungan dengan baik secara sosial
dan budaya. Oleh karena itu, perbedaan gender harus diperhatikan dan
dipahami sebagai laki-laki dan perempuan. Gender merupakan ciri yang
melekat pada laki-laki dan perempuan terdiri dari faktor sosial dan budaya
masyarakat, begitupun peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan.
Pembentukan kegiatan sosial untuk laki-laki dan perempuan (termasuk
perempuan) yang dikenal sebagai makhluk lemah lembut, dan pada laki-laki
dianggap sebagai makhluk yang emosional, kuat, dan rasional (Ni Nyoman
& Ayu I Gst, (2016:2 )
Gender adalah struktur “tidak adil” yang disebabkan oleh peran gender
dan pada perbedaan ini menunjukan bahwa banyaknya ketidakadilan yang
ditemukan. (Fakih & Mansour, (2010:78-79). Gender adalah konsep yang
digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Perbedaan ini mengacu pada karakteristik sosial, dimana hubungan antara
laki-laki dan perempuan diatur agar berbeda antara waktu dan tempat.
Ketidakadilan yang dialami perempuan berkaitan dengan hipotesis karena
perempuan memiliki sifat emosional, sehingga perempuan tidak boleh
pemimpin atau pengelola. (Hartaroe, mardani, malavia abs dan khoirul.,
(2016:49).
Gender adalah laki-laki dan perempuan didasarkan pada nilai-nilainya
(Marwawi , Mardiah & Zulhaida, (2018:83). Nilai-nilai yang dimasud disini
berkaitan dengan peran mereka dalam masyarakat, misalnya perempuan
biasanya menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki mencari
nafkah diluar. Pada saat yang sama, kesetaraan, keseimbangan dan harmoni
dalam rasio laki-laki terhadap perempuan dan siklus sosial. Keadaan ini
biasanya tercapai jika laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil.
Pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan situasi dan
persoalan situasional, tidak berdasarkan perhitungan yang sistematis, dan
tidak universal. Konsep gender adalah segala sesuatu yang dapat
dipertukarkan perbedaan antara sifat laki-laki dan perempuan dapat berubah
dari waktu ke waktu, dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain, atau dari
satu kategori ke kategori lainnya.
Gender tidak hanya mendefinisikan sebagai perbedaan antara laki-laki
dan perempuan secara biologis. Rasio jenis kelamin, aspek sosial dan cara
mereka menghadapinya dan memperoses informasi yang diterima
melaksanakan pekerjaan dan mengambil keputusan. Rosadi & Waluyo,
(2017:73). Dalam teori gender antara lain yaitu :
1. Kesenjangan Gender
Kesenjangan gender adalah perbedaan kondisi dan kondisi
pencapaian hak-hak dasar warna negara seperti kesehatan, pendididkan,
ekonomi, dan politik. Kesenjangan gender disebabkan oleh prasangka
gender, peluang, partisipasi, keputusan berdasarkan jenis kelamin dan peran
gender seseorang. Siti, Abdillah, Himayah dan Masse (2016:16).
2. Diskriminasi Gender
Diskriminasi gender merupakan perbedaan partisipasi atau
ketidakadilan antara pihak laki-laki dan perempuan oleh karena itu negara
harus mengadakan kebijakan yang harus dikembangkan untuk
menghilangkan kesenjangan gender untuk mencapai keadilan dan
kesetaraan gender. Siti, Abdillah, Himayah dan Masse (2016:16).
3. Kesetaraan Gender
Kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama laki-laki dan
perempuan dalam kondisi yang sama akan mendapatkan kesempatan untuk
berpartisipasi dan pengambilan keputusan yang bermamfaat bagi
kesejahteraan. Kesetaraan gender adalah kondisi untuk laki-laki dan
perempuan akses pada peluang dan hak asasi manusia agar bisa berfungsi
dan berpartisipasi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan aktivitas
nasional. Siti, Abdillah, Himayah dan Masse (2016:16).
4. Keadilan Gender
Keadilan gender adalah proses mendapatkan hak asasi manusia posisi,
peran atau posisi yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Keadilan gender
adalah proses yang adil untuk laki-laki dan perempuan (Siti, Abdillah,
Himayah dan Masse (2016:17

Perspektif Sosiologi Fungsionalisme Struktural

Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang
suatu hal, dengan perspektif orang akan memandang sesuatu hal berdasarkan cara-
cara tertentu dan cara-cara tersebut berhubungan dengan asumsi yang menjadi
dasarnya, unsur-unsur pembentuknya dan ruang lingkup apa yang dipandangnya.
Perspektif membimbing setiap orang untuk menentukan bagian yang relevan
dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara
rasional. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah kerangka kerja
konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif
manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam konteks situasi tertentu (Yesmil
Anwar dan Adang, 2013:10).
Dalam konteks sosiologi, perspektif didasarkan pada sekumpulan asumsi,
nilai dan gagasan yang melingkupi proses sosial yang terjadi dalam mengamati
perubahan ekonomi, politik dan sosial. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat
empat perspektif dalam sosiologi, yaitu: perspektif struktural fungsional, perspektif
konflik, perspektif evolusi dan perspektif interaksionalisme simbolik.
Penulis memfokuskan pada perspektif struktural fungsional, karena perspektif
ini lebih relevan dengan masalah penelitian. Seperti yang dinyatakan Robert Nisber
bahwa fungsionalisme sturktural adalah satu bangunan teori yang paling besar
pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Sedangkan Kingsley Davis
berpendapat bahwa fungsionalisme struktural adalah sinonim dengan sosiologi
(George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2012:117).
Aliran fungsionalisme struktural atau sering disebut aliran fungsionalisme
adalah aliran arus utama (mainstream) dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh
Talcott Parsons dan Robert King Merton. Teori ini tidak secara langsung
menyinggung persoalan perempuan, akan tetapi penganut aliran ini berpendapat
bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan
(agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga) dan masing-masing bagian
selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan (equilibirium) dan keharmonisan,
sehingga dapat menjelaskan posisi kaum perempuan (Fakih, 2013:80). Teori ini
berkembang untuk menganalisis tentang struktur sosial masyarakat yang terdiri dari
berbagai elemen yang saling terkait meskipun memiliki fungsi yang berbeda.
Perbedaan fungsi tersebut justru diperlukan untuk saling melengkapi sehingga suatu
sistem yang seimbang dapat terwujud. Oleh karena itu, konsep gender menurut teori
struktural fungsional dibentuk menurut pembagian peran dan fungsi masing-masing
laki-laki dan perempuan secara dikotomi agar tercipta keharmonisan laki-laki dan
perempuan.
Menurut penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner, sehingga
konflik dalam masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan
keseimbangan. Teori ini memandang harmoni dan integrasi sebagai fungsional,
bernilai tinggi dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti dihindarkan. Jadi, teori
ini menentang setiap upaya yang akan menggoncang status quo, termasuk hubungan
antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat selama ini (Fakih, 2013:347).
Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dapat dianggap sebagai
perpindahan dari teori fungsionalisme tradisional ke suatu model sistem yang umum.
Fungsionalisme struktural merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori
sistem umum dimana pendekatakan fungsinalisme yang diadopsi dari ilmu alam
khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara
mengorganisasikan dan mempertahankan sistem.
Pendekatan fungsionalisme struktural sebagaimana yang telah dikembangkan
oleh Parsons dapat kita kaji melalui sejumlah masalah anggapan dasar mereka seperti
bahwa masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari pada bagian-bagian yang
saling berhubungan satu sama lain. dengan demikian hubungan pengaruh dan
mempengaruhi diantara baagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal
balik (Nasikun, 2012:13).
Menurut teori fungsionalisme struktural berbagai struktur dan pranata dalam
masyarakat cenderung berhubungan secara selaras. Masyarakat dipandang sebagai
berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur tetapi tetap dalam
keseimbangan. Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan
konflik serta perubahan-perubahan dalam masyarakat (George Ritzer, 2009:88).
Parsons melihat sistem sosial sebagai satu dari tiga cara dimana tindakan
sosial bisa terorganisir. Disamping itu, terdapat dua sistem tindakan lain yang saling
melengkapi yaitu sistem kultural yang mengandung nilai dan simbol-simbol serta
sistem kepribadian para pelaku individual. Parsons sangat terikat sekali dengan teori
sistem sosial. Parsons memandang masyarakat adalah sebagai sistem sosial yang
dilihat secara total. Dia memandang sistem sosial tersebut sebagai sistem parsial,
maka masyarakat itu dapat berupa setiap jumlah dari sekian banyak sistem yang
kecil-kecil (Margareth M. Poloma, 2007:171). Yang pokok dari perspektif ini adalah
pengertian sistem, yang diartikan sebagai suatu himpunan atau kesatuan dari unsur-
unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu tertentu, atas dasar pola tertentu
(Yesmil Anwar dan Adang, 2013:392).
Menurut Parsons sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan atau
stabilitas. Dengan kata lain keteraturan merupakan norma sistem. Bilamana terjadi
kekacauan norma-norma, maka sistem akan mengadakan penyesuaian dan mencoba
kembali mencapai keadaan normal. Sistem sosial yang diasumsikan Talcott Parsons
adalah untuk memunculkan sui generis, yaitu masyarakat memiliki suatu realitas
independen untuk melintasi eksistensi individu sebagai suatu sistem interaksi.
Menurutnya, sistem sosial sebaiknya terdiri dari empat subsistem yaitu komunitas\
masyarakat atau norma-norma integratif, pola pertahanan atau nilai-nilai integratif,
bentuk pemerintahan dan ekonomi atau adaptasi (Graham C. Kinloch, 2009:189).
Jika melihat kepada teori fungsionalisme strukturalnya Parsons dapat terlihat
bahwa masyarakat adalah bagian dari keseluruhan sistem kehidupan. Seperti yang
diungkapkan oleh Parsons mengenai AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration
dan Lattency Maintanancy). Masyarakat memiliki sistem sosial yang didasarkan pada
norma-norma yang mengikat individu dan masyarakatnya melalui integrasi normatif,
memiliki sitem budaya, nilai generalisasi, memiliki sistem kepribadian atas basis
pembedaan dan sistem ekonomi.
AGIL sebagai suatu fungsi yaitu kumpulan kegiatan yang ditunjukan ke arah
pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Suatu sistem harus memiliki
empat fungsi ini:
1. Adaptation (adaptasi), yaitu sebuah sistem harus menanggulangi situasi
eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan
dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Goal attainment (pencapaian tujuan), yakni sebuah sistem harus
mendefinisikan dan mencapai tujuannya.
3. Integration (integrasi), yaitu sebuah sistem harus mengatur antar
hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus
mengelola antar hubungan tiga fungsi lainnya (A, G, L).
4. Latency Maintanancy (Latensi atau pemeliharaan pola), yaitu sebuah
sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi
individual maupun pola-pola kultural yang diciptakan dan menopang
motivasi (Ritzer dan Goodman, 2012:121).
Konsep AGIL bisa juga dibentuk secara hirarki menjadi LIGA, dimana pola-
pola nilai dalam sistem kultural (L), mengendalikan sistem-sistem sosial (I), yang
kemudian mengendalikan motif-motif dalam sistem pesonal (G), yang
mengendalikan sistem baru, yakni relasi antara organisme-organisme yang berprilaku
(yang akhirnya menjadi sistem) dengan lingkungan fisiknya (A) (Peter Beilharz,
2005:297).
Demikian menurut fungsionalisme struktural, faktor yang paling penting
untuk mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus antara para anggota
masyarakatnya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Sistem nilai ini
memiliki tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar terhadap sebagian besar anggota
masyarakat yang menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang mutlak.
Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan
berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang
menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri (Nasikun, 2012:14-15)

Keluarga Petani

Salah satu bentuk keluarga di Indonesia adalah keluarga petani. Menurut
Badan Pusat Statistik (2013), keluarga petani merupakan keluarga yang salah satu
atau lebih anggota keluarganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian
atau seluruhnya dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil atau milik
orang lain dengan menerima upah dalam hal ini termasuk jasa pertanian. Keluarga
petani umumnya memiliki ketergantungan yang kuat dengan sektor pertanian sesuai
dengan komoditas yang dikembangkannya.

Pengertian Petani

Menurut Rodjak (2002:95), petani adalah orang yang melakukan kegiatan
bercocok tanam hasil bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh
kehidupan dari kegiatannya itu. Pengertian lain diungkapkan oleh Abu Ahmadi
(2007:230), petani adalah mereka yang hidup dari pengusahaan sawah di desa yang
suasana kehidupan dalam masyarakat ditandai oleh sifat kekeluargaan

Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan fokus umum dari pola lembaga sosial. Dalam suatu
masyarakat, keluarga merupakan pusat kehidupan secara individual dan di dalamnya
terdapat hubungan yang intim dalam derajat yang tinggi. Terlepas dari persoalan yang
intim ini, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:
1. Fungsi melanjutkan keturunan atau reproduksi.
2. Fungsi afeksi (kasih sayang).
3. Fungsi sosialisasi menunjukkan kepada peranan keluarga dalam
membentuk kepribadian anak.
4. Fungsi ekonomi.
5. Fungsi pengawasan atau kontrol sosial.
6. Fungsi proteksi, keluarga pada dasarnya akan melindungi keluraganya
sehingga memperoleh ketentraman lahir dan batin (Zulkaidah, 2007:47).

Pengertian Keluarga

Secara historis keluarga terbentuk atas satuan sosial yang terbatas, yaitu dua
orang (laki-laki dan perempuan) yang mengadakan ikatan tertentu yang disebut
perkawinan. Secara berangsur-angsur anggota keluarga semakin meluas, yaitu dengan
kelahiran adopsi anak-anak. Pada saatnya anak-anak itupun akan melangsungkan
ikatan perkawinan sehingga terbentuk keluarga baru (Zulkaidah, 2007:43).
Pengertian lain mengenai keluarga, dalam (Abu Ahmadi, 2007:221)
mendefinisikan keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam
masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan
laki-laki dan perempuan, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk
menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni
merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang
belum dewasa.
Fitzpatrick seperti dikutip dalam Lestari (2012:7), memberikan pengertian
keluarga dengan meninjaunya berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu:
1. Penegertian Keluarga Secara Struktural
Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota
keluarga, seperti orang tua, anak dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada
siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian
tentang keluarga sebagai asal-usul (families of origin), keluarga sebagai wahana
melahirkan keturunan (families of procreation) dan keluarga batih (extended family).
2. Pengertian Keluarga Secara Fungsional
Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan
fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi
pada anak, dukungan emosi, materi dan pemenuhan peran-peran tertentu.
3. Pengertian Keluarga Secara Transaksional
Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman
melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family
identity), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.
Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya
(Lestari, 2012 : 7-9).
Hotman M. Siahaan (2010:428) mengemukakan bahwa ada tiga tipe keluarga,
yaitu keluarga batih (nuclear), keluarga luas (extended) dan persekutuan kelompok
keturunan. Keluarga batih adalah suatu unit kekerabatan yang terdiri dari pasangan
suami istri yang menikah dan keturunan langsung mereka, yang memelihara suatu
rumah tangga bersama dan bertindak bersama-sama sebagai suatu satuan sosial.
Keluarga luas (extended family) ialah suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari
sejumlah keluarga batih yang bertalian menjadi satu dan bertindak sebagai satu
kesatuan. Keluarga luas itu biasanya terdiri dari jaringan-jaringan kerabat yang tidak
begitu besar. Akan tetapi dalam banyak masyarakat ikatan-ikatan kekerabatan
selanjutnya dapat diperluas sehingga mencakup sejumlah besar individu dalam satu
lingkungan kekerabatan. Apabila hal ini terjadi, maka sering terbentuklah
persekutuan kelompok-kelompok keturunan (corporate descent groups).

Peran Gender

Salah satu perwujudan konsep gender adalah peran gender. Hubeis (2010:25)
mendefinisikan peran gender (gender role) sebagai peran perempuan atau peran laki-
laki yang diaplikasikan dalam bentuk nyata menurut kultur setempat yang dianut dan
diterima. Sementara itu Mugniesyah (2006:51), mengemukakan bahwa peran gender
adalah suatu perilaku yang diajarkan dalam masyarakat, komunitas dan kelompok
sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab
tertentu dipersepsikan berdasarkan umur, kelas, ras, etnik, agama, lingkungan
geografi, ekonomi dan sosial. Definisi ini menunjukkan bahwa peran gender di suatu
wilayah akan berbeda dari peran gender lainnya sesuai dengan karakteristik
wilayahnya.
Walaupun peran gender pada tiap wilayah berbeda, namun peran ini dapat
digolongkan ke dalam beberapa tipe secara universal. Moser (1993) dalam Hubeis
(2010:26), mengemukakan tiga tipe peran gender, yakni peran reproduktif, peran
produktif dan peran masyarakat (sosial). Peran reproduktif adalah peran yang
dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan
pemeliharaan sumber daya insani (SDI) dan tugas dalam keluarga seperti menyiapkan
makanan, menyiapkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan
keluarga dan mengasuh serta mendidik anak. Peran produktif merupakan pekerjaan
yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Peran ini
memperhitungkan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam aktivitas
kesehariannya. Sementara itu, peran masyarakat (sosial) merupakan kegiatan jasa dan
partisipasi politik. Peran jasa masyarakat seringkali dilakukan oleh kaum wanita,
sementara peran politik seringkali dilakukan oleh kaum pria.
Scanzoni dan Supriyantini (2002) dalam Rachmawati (2010:16),
mengemukakan bahwa peran gender juga dapat digolongkan menjadi dua bagian,
yakni peran gender tradisional dan peran gender modern. Peran gender tradisional
adalah pembagian tugas atau kerja dibedakan secara tegas berdasarkan jenis kelamin.
Sementara itu, peran gender modern merupakan pembagian tugas atau kerja tidak
dibedakan secara kaku berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan berada
dalam posisi seimbang atau sejajar, baik dalam minat maupun kepentingannya.
Oposisi gender tradisional sangat terkait dengan pembagian kerja pada setiap
strata dalam masyarakat. Pembagian kerja berarti pembagian nilai (mengingat
beberapa pekerjaan dan jangkauan yang dimilikinya mengandung prestise lebih di
bidang lainnya). Pada berbagai masyarakat, pembagian kerja bergender melibatkan
kekuatan dan status diferensial. Pekerjaan laki-laki (atau yang lebih dikenal sebagai
wilayah laki-laki) memiliki kekuatan kemasyarakatan yang lebih besar dan masuk
melalui penempatan barang, jasa, serta kontrol ritual (Sugihastuti dan Itsna Hadi
Saptiawan, 2010:54).

Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kesenjangan Gender

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender
adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman Agama
Faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan gender terkait dengan
pemahaman agama adalah pandangan dari religion feminist, yakni feminis yang
memiliki backround studi agama atau pengetahuan keagamaan berpandangan bahwa
interpretasi terhadap agama memberikan kontribusi terhadap tumbuh dan
lenggengnya ketimpangan di masyarakat (Rohmaniyah, 2014:33). Agama selalu
dianggap kambing hitam atas terjadinya ketimpangan gender, karena banyaknya
pemahaman yang keliru yang dipengaruhi oleh kultur yang dikenal dengan kultur
patriarki.
2. Konstruksi Budaya Patriarki
Menurut kaum feminis penyebab dari munculnya kesenjangan gender adalah
kultur patriarki (Rohmaniyah, 2014:32). Budaya patriarki adalah sistem budaya yang
menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala
aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Keberadaan budaya ini telah
memberikan keistimewaan pada jenis kelamin laki-laki, budaya inilah yang kemudian
mewujudkan garis keturunan berdasarkan garis laki-laki.
3. Kebijakan yang Bias Gender
Kebijakan di sini diartikan sebagai struktur masyarakat yang menomorduakan
atau menempatkan perempuan sebagai kelompok tertindas dan kelas nomor dua di
bawah kelompok laki-laki. Pandangan ini lahir dari kelompok feminis marxis
(Rohmaniyah, 2014:32). Kebijakan pemerintah yang bias gender, mengakibatkan
ketimpangan gender khususnya untuk perempuan menjadi mapan. Kebijakan
pemerintah yang bias gender salah satunya adalah sedikitnya peluang untuk
perempuan bekerja di ranah politik dan pembangunan.
4. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Penyebab dari langgengnya kesenjangan gender khususnya yang menimpa
kaum perempuan, menurut kelompok feminis liberal disebabkan oleh persoalan yang
ada pada perempuan sendiri sebagai agensi yang pewerless (tidak berdaya)
(Rohmaniyah, 2014:33). Ketimpangan gender khususnya terhadap kaum perempuan
akan terus terjadi jika kaum permpuan sendiri tidak mau berubah. Berubah berarti
meningkatkan kualitas diri dengan salah satu caranya adalah menempuh jenjang
pendidikan yang tinggi serta berani untuk bersuara di depan publik

Kesenjangan Gender

Perbedaan yang dikonstruksikan masyarakat sebagai gender tidak akan
menimbulkan masalah apabila perbedaan ini tidak berubah menjadi suatu pembedaan.
Apabila salah satu pihak dirugikan dari perbedaan gender tersebut, maka dapat
dipastikan bahwa terjadi suatu permasalahan gender. Permasalahan gender inilah
yang sering disebut sebagai kesenjangan gender. Kesenjangan gender ini tidak
semata-mata muncul akibat pembedaan gender saja, melainkan juga oleh persepsi
identitas peran gender yang dicampuradukkan dengan perbedaan jenis kelamin oleh
masyarakat (Mugniesyah, 2006:26). Adapun definisi dari kesenjangan gender (gender
gap) adalah menunjukkan adanya perbedaan dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan
dan hak berpolitik (memberi suara) dan bersikap antara laki-laki dan perempuan
(Hubeis, 2010:33).
Sementara itu, Fakih (2013:10) menggunakan istilah kesenjangan gender
dengan istilah ketidakadilan gender. Menurut Fakih, ketidakadilan gender adalah
suatu sistem dan struktur dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban sistem
tersebut. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak
melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun, yang menjadi
persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan, baik bagi kaum
laki-laki dan perempuan.
Adapun ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu
sebagai berikut:
1. Gender dan Marginalisasi Perempuan
Marginalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan atas satu jenis
kelamin tertentu dalam hal ini perempuan disebabkan oleh perbedaan gender. Ada
beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme
marginalisasi perempuan karena perbedaan gender. Dari aspek sumber misalnya,
marginalisasi atau pemiskinan perempuan dapat bersumber dari kebijakan
pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi atau kebiasaan bahkan asumsi ilmu
pengetahuan. Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, akan tetapi
juga terjadi di semua tingkat seperti dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan
bahkan sampai pada tingkat negara.
2. Gender dan Subordinasi
Subordinasi adalah penomorduaan terhadap salah satu jenis kelamin. Adanya
anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu emosional, irasional dalam
berfikir, perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin (sebagai pengambil
keputusan), maka akibatnya perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting
dan tidak strategis.
3. Gender dan Stereotip
Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap pihak tertentu yang selalu
berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Menurut Amir
(2007:6), stereotip adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak
sesuai dengan kenyataan empiris yang ada atau disebut pelabelan negatif. Salah satu
stereotip yang dikenalkan dalam bahasan ini adalah stereotip yang bersumber pada
pandangan gender yang terjadi terhadap salah satu jenis kelamin sehingga
mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan berbagai ketidakadilan yang merugikan.
Misalnya, pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki, bahwa laki-laki adalah
manusia yang keras. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang lemah, irasional
dan emosional.
4. Gender dan Kekerasan
Kekerasan (violence) adalah serangan (assault) baik terhadap fisik maupun
integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi
karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber
pada anggapan gender. Kekerasan semacam itu disebut gender-related violence, yang
pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam
masyarakat. Ada beberapa kategori jenis kekerasan gender yaitu, pemerkosaan
terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik, bentuk kekerasan yang
mengarah kepada alat kelamin (genital mutilation), kekerasan dalam bentuk
pelacuran (prostution), pornogrofi, pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana
dan molestation atau kejahatan terselubung, ini biasanya terjadi di dalam bis atau di
tempat pekerjaan memegang bagian tubuh seseorang tanpa seizin pemilik tubuh.
5. Gender dan Beban ganda
Beban ganda adalah adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat
memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga, berakibat
bahwa semua pekerjaan domestik keluarga menjadi tanggung jawab kaum perempuan
(J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2004:341-344).
Dalam kaitannya dengan beban ganda tersebut, Moser (1999, dalam Narwoko,
2010:345) menyebutkan bahwa perempuan tidak saja berperan ganda, akan tetapi
perempuan memiliki triple role (triple burden) yakni: peran reproduksi, yaitu peran
yang berhubungan dengan peran tradisional di sektor domestik; peran produktif, yaitu
peran ekonomis di sektor publik; dan peran sosial, yaitu peran di komunitas

Gender dan Jenis Kelamin (Seks)

Istilah gender pada awalnya dikembangkan sebagai suatu analisis ilmu sosial
oleh Ann Oakley (1972, dalam Fakih, 2013:8), dan sejak saat itu menurutnya gender
lantas dianggap sebagai alat analisis yang baik untuk memahami persoalan
diskriminasi (ketimpangan) terhadap kaum perempuan secara umum. Gender berbeda
dengan jenis kelamin (seks). Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan
secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, konsep jenis
kelamin digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis dan
anatomi tubuh (Tuttle, Lisa, Encyclopedia of Feminism, 1986 dalam Narwoko,
2010:334).
Menurut Fakih (2013:8) jenis kelamin (seks) merupakan pensifatan atau
pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat
pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah
manusia yang memiliki penis, jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma.
Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, memproduksi telur,
memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis
melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara
biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan secara permanen dan merupakan
ketentuan (kodrat) Tuhan.
Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk
menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan
(ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Seringkali orang
mencampuradukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (tidak berubah) dengan
yang bersifat non-kodrati (gender) yang bisa berubah dan diubah (Sasangko, 2009:6).
Sunarto (2012:305) menyatakan bahwa gender adalah pembedaan sifat atau peran
sosial antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perbedaan biologis dan
dikonstruksi oleh masyarakat.
Menurut BKKBN (2009:6) gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan
tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi
sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan seks adalah
perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik
sebagai alat reproduksi. Oleh karena itu, seks merupakan kodrat atau ketentuan
Tuhan sehingga bersifat permanen dan universal.
Gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan
antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan
perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.
Margert Mead (Sex and Temperament in Three Primitive Societies, 1935)
menyatakan bahwa jenis kelamin adalah biologis dan perilaku gender adalah
konstruksi sosial. Menurut Oakley (1972, dalam Fakih, 2013:10), gender adalah
pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.
Misalnya, perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan lain
sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan sebagainya.
Sifat-sifat tersebut bukan kodrat, karena tidak selamanya dan dapat pula
dipertukarkan. Artinya, laki-laki ada yang emosional, lemah lembut, keibuan dan
sebagainya, sebaliknya perempuan juga ada yang kuat, rasional, perkasa dan
sebagainya (Narwoko, 2010:334).
Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan
atau memisahkan) fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, yang terjadi
melalui proses sosialisasi, penguatan konstruksi sosial, kultural, keagamaan dan
melalui kekuasaan Negara. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan
perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau
kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing
dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian gender sebagai suatu konsep
merupakan hasil pemikiran atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat
sehingga gender bersifat dinamis dapat dibedakan melalui perbedaan adat istiadat,
budaya, agama dan sistem nilai dari bangsa (Narwoko, 2010:335).
Istilah gender memiliki beberapa pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh
Heddy Shri Ashima Putra (2000) dalam Mufidah (2004:4), sebagai berikut:
1. Gender sebagai Suatu Istilah Asing dengan Makna Tertentu
Gender berasal dari istilah asing gender yang maknanya tidak banyak
diketahui secara benar, sehingga wajar jika istilah gender menimbulkan kecurigaan
tertentu pada sebagian orang yang mendengarnya. Seringkali orang memandang
perbedaan gender disamakan dengan perbedaan seks (jenis kelamin) sehingga
menimbulkan pengertian yang salah.
2. Gender sebagai Suatu Fenomena Sosial Budaya
Perbedaan jenis kelamin (seks) adalah alami dan kodrati dengan ciri-ciri yang
jelas dan tidak dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, diskriminasi gender tanpa
mengindahkan perbedaan jenis kelamin yang ada, sama halnya dengan mengingkari
suatu kenyataan.
Sebagai fenomena sosial, gender bersifat relatif dan kontekstual. Gender yang
dikenal dalam masyarakat Bali misalnya, berbeda dengan yang dikenal di masyarakat
Minang, demikian juga dalam masyarakat Jawa. Hal ini sebagai akibat dari
konstruksi sosial budaya yang membedakan peran berdasarkan jenis kelamin.
3. Gender sebagai Suatu Kesadaran Sosial
Konsep gender dalam wacana akademik dimaknai sebagai suatu kesadaran
sosial. Pembedaan sexual dalam masyarakat merupakan suatu konstruksi sosial.
Berawal dari sinilah kemudian masyarakat menyadari bahwa pembedaan tersebut
merupakan produk sejarah dan interaksi warga dengan komunitasnya. Hal inilah yang
melahirkan kesadaran bahwa ada banyak hal yang perlu diubah agar hidup ini
menjadi lebih baik, harmonis dan berkeadilan. Masyarakat sadar akan adanya jenis
kelamin tertentu yang lebih unggul sehingga terjadi dominasi jenis kelamin terhadap
jenis kelamin yang lain dan di sini gender menjadi persoalan budaya.
4. Gender sebagai Suatu Persoalan Sosial Budaya
Pembedaan laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan menjadi masalah bagi
sebagian besar masyarakat. Pembedaan tersebut menjadi masalah ketika melahirkan
ketidakadilan dan ketimpangan, karena jenis kelamin tertentu memiliki kedudukan
yang lebih tinggi dari jenis kelamin yang lain. Oleh karena itu, untuk mengahpus
ketidakadilan gender tidak mungkin dilakukan tanpa melihat akar permasalahannya,
yaitu pembedaan atas dasar jenis kelamin.
5. Gender sebagai Sebuah Konsep untuk Analisis
Fakih (2013:3) menyebutkan bahwa pemahaman dan perbedaan antara konsep
jenis kelamin dan gender sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk
memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan.
Menurutnya, hal ini disebabkan ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (gender
differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur
ketidakadilan masyarakat secara luas.
6. Gender sebagai Sebuah Perspektif untuk Memandang Suatu Kenyataan
Dalam kaitan ini, gender menjadi sebuah paradigma atau kerangka teori
lengkap dengan asumsi dasar, model dan konsep-konsepnya. Peneliti menggunakan
ideologi gender untuk mengungkap pembagian peran atas dasar jenis kelamin beserta
implikasi-implikasi sosial budaya yang ditimbulkannya

Kajian tentang Peran

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya
apabila seseorang telah melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran.
Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung,
artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran (J. Dwi Narwoko
dan Bagong Suyanto, 2004:158). Sedangkan menurut Abu Ahmadi (2007:106) peran
adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus
bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.
Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola
pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peran seseorang menentukan apa
yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan
oleh masyarakat kepadanya. Suatu peran menyebabkan seseorang pada batas tertentu
dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, karena peran diatur oleh norma-
norma yang berlaku di masyarakat (Soerjono Soekanto, 2012:213).
Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau
tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat
(social-position) merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu dalam
organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya
seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu
peran. Soerjono Soekanto (2012:213) menjelaskan bahwa suatu peran mencakup tiga
hal berikut:
1. Suatu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.
Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran
sendiri adalah sebagai berikut:
1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan
pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat
melestarikan kehidupan masyarakat.
Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, suatu peran dapat dibedakan
sebagai berikut:
1. Peran bawaan (ascribed roles), yaitu peran yang diperoleh secara
otomatis, bukan karena usaha, misalnya peran sebagai nenek, anak dan
sebagainya.
2. Peran pilihan (achives role), yaitu peran yang diperoleh atas dasar
keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk
memilih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Airlangga dan menjadi mahasiswa program studi Sosiologi (J. Dwi
Narwoko dan Bagong Suyanto, 2004:160)

Usaha Kecil dan menengah (UKM)

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil,
dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta
kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang – undang. Kriteria
perusahaan di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1 – 4 orang sebagai
usaha rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5 – 19 sebagai usaha
kecil, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20 – 99 sebagai industri
menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang
sebagai usaha besar (Suhardjono: 33) dalam Lestari (2010).
Ciri-ciri usaha kecil menengah: Martin (2000:54) dalam Lestari
(2010)
a. Pendidikan formal yang rendah
b. Modal usaha kecil
c. Miskin
d. Upah rendah
e. Kegiatan dalam skala kecil.
Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam
kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi:
a. Penyediaan barang dan jasa
b. Penyerapan tenaga kerja
c. Pemerataan pendapatan
d. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah
e. Peningkatan taraf hidup masyarakat
Adapun Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dinyatakan sebagai berikut
(Raja, 2010: 2):
a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
– Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
– Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
– Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
– Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah).
c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
– Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
– Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 sampai dengan
19, hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 dan tidak lebih
dari Rp 2.500.000.000,00 serta nilai kekayaan bersih (aset) lebih dari Rp
50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00. Sedangkan usaha
menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99, hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp
50.000.000.000,00 serta nilai kekayaan bersih (aset) lebih dari Rp
500.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (Tambunan,
2009:11)

Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada
suatu periode tertentu dilaporkan dalam laporan keuangan yang terdiri
dari laba rugi dan neraca (Rizky, 2012).
Kinerja Keuangan adalah prestasi keuangan yang tergambar
dalam laporan keuangan perusahaan yaitu neraca laba-rugi dan kinerja
keuangan menggambarkan usaha perusahaan (operation income).
Profitability suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan
keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan
kekayaan assets yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi
yang dapat dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatuperiode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Di
sisi lain kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan
suatu perusahaan dan sejauh mana aset yang tersedia, perusahaan
sanggup meraih keuntungan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan
manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan
secara efektif dan efisien (Anwar. 2011).
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja
keuangan dapat diukur dengan melihat keuntungan (Profit)
perusahaan, karena Profit menggambarkan hasil akhir dari proses
kinerja perusahaan. Pentingnya melakukan hasil penilaian kinerja
perusahaan yaitu untuk (Rivai, 2005: 52) :
a. Meninjau ulang kinerja masa lalu;
b. Memperoleh data yang pasti, sistematis dan factual dalam
penentuan “nilai” suatu pekerjaan;
c. Memeriksa kemampuan perusahaan;
d. Menyusun target masa depan;
e. Memungkinkan manajemen mengukur dan mengawasi biaya yang
dikeluarkan oleh perusahaan secara lebih akurat.
Selain itu, terdapat juga manfaat dalam penilaian kinerja yaitu
sebagai berikut (Rivai, 2005: 57):
a. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan;
seperti, peningkatan kamampuan dan kemauan menejer untuk
menggunakan keterampilan atau keahlian memimpinnya untuk
memotivasi karyawan dan mengembangkan kemauan dan
keterampilan karyawan;
b. Harapan dan pandangan jangka panjang yang dapat dikembangkan;
c. Kemampuan menemukenali setiap permasalahannya;
d. Jika penilaian kinerja ini telah melambangkan dan keuntungan
yang diperoleh perusahaan menjadi lebih besar, penilaian kinerja
kan menjadi salah satu sarana yang paling utama dalam
meningkatkan kinerja perusahaan

Pengalaman (Experience)

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan
pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari
pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai
suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku
yang lebih tinggi (Tahar, 2012).
Pengalaman kerja menunjukkan suatu kemampuan tau
keterampilan yang dimiliki seseorang. Seseorang yang sudah memiliki
pengalaman kerja pasti akan lebih mudah untuk memahami suatu
pekerjaan yang serupa daripada orang yang belum memiliki
pengalaman. Pengalaman kerja menurut pendapat Alwi (2001 : 717)
“Masa kerja atau pengalaman kerja adalah Jangka waktu atau lamanya
seseorang bekerja pada suatu instansi, kantor atau sebagainya”.
Banyak perusahaan yang dalam perekrutan tenaga kerjanya dipilih
yang sudah mempunyai pengalaman kerja, karena pengalaman kerja
seseorang dianggap sebagai salah satu kualitas tenaga kerja, sehingga
tenaga kerja yang berpengalaman sangat dibutuhkan dalam dunia
usaha. Banyaknya pengalaman kerja seseorang ditentukan oleh masa
kerja atau lamanya seseorang itu bekerja (Basuki, 2009).
Menurut JL Wetik (1983:55) dalam Kusumadewi (2004) ada
sifat yang membedakan antara pekerja yang berpengalaman dengan
yang tidak berpengalaman adalah sebagai berikut :
a. Menunjukkan gerak yang lancar dan mantap;
b. Mempunyai irama gerak;
c. Lebih cepat menanggapi;
d. Dapat menduga kemungkinan timbulnya kesulitan dan untuk
mengatasinya;
e. Melakukan tugas tanpa perlu memaksakan perhatian dan karenanya
kelihatan lebih tenang.
Dari uraian beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta
keterampilan seseorang yang dapat diukur dari masa kerja seorang.
Sehingga semakin lama seseorang bekerja semakin bertambah
pengalamannya terhadap pekerjaannya. Dengan banyaknya
pengalaman kerja yang dimiliki seseorang pekerja maka orang tersebut
akan lebih menguasai pekerjaannya, sehingga dapat menyelesaikan
pekerjaannya dengan baik ini berarti orang tersebut mempunyai
efektifitas kerja baik (Basuki, 2009).
Oleh karena itu pengalaman seseorang akan mempengaruhi hasil
kinerjannya, pernyataan ini di dukung oleh penelitian Srini Poerwati
(2003) dalam Ulfa (2011) menyatakan bahwa pengalaman kerja
berpengaruh positif terhadap kinerja, juga didukung oleh Alex S.
Nitisemito (1992:59) dalam Kusumadewi (2004) dengan pengalaman
kerja yang banyak berarti keahliannya juga cukup tinggi atau dengan
pengalaman yang cukup panjang dan cukup banyak maka dapat
diharapkan mereka akan mempunyai kemampuan yang lebih besar
daripada yang tanpa pengalaman

Pengaruh Konstruksi Gender terhadap Pembentukan keluarga sakinah

Konstruksi gender yang berkembang di masyarakat dapat
mempengaruhi pembentukan keluarga. Keluarga yang memegang erat
budaya patriarkhis yang bias gender terhadap kecenderungan lahirnya
diskriminasi gender. Pada umumnya perempuan dipandang memiliki
status, peran dan tanggung jawab serta hak-hak lebih rendah dari laki-
laki. Sebaliknya konstruksi keluarga yang dibangun atas dasar
kesetaraan dan keadilan gender dapat menghapus gender stereotype,
subordinasi, marjinalisasi, beban ganda, dan kekerasan dalam keluarga.
Menurut analisis gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika
di dalam keluarga dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan
gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan
kondisi dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya,
sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang
dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, saling membantu
dalam kehidupan keluarga.
Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam
keluarga telah setara dan berkeadilan, maka dapat dilihat pada
(Mufidah, 2008 : 52) :
a. Seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan
baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau
perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan
keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.
b. Seberapa besar akses dan kontrol serta pengusaan
perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun
sumberdaya alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak
waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan,
jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan sebagainya.
c. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari
hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku
maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasil dari aktifitas
dalam keluarga.
Dengan demikian sampailah pada kesimpulan bahwa perlu
melakukan adaptasi dan perubahan keluarga bias gender menuju
keluarga berkesetaraan gender sebagai upaya mewujudkan tujuan
perkawinan yaitu membangun keluarga bahagia, sakinah, mawadah wa
rahma sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam Islam

Diskriminasi Gender

Diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap
individu secara berbeda dengan didasarkan pada gender, ras, agama,
umur, atau karakteristik yang lain. Diskriminasi juga terjadi dalam
peran gender. Sebenarnya inti dari diskriminasi adalah perlakuan
berbeda. Akibat pelekatan sifat-sifat gender tersebut, timbul masalah
ketidakadilan atau diskriminasi gender ( Tahar, 2012).
Gender yang dikonstruksi secara sosial telah mengakibatkan
berbagai ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam
masyarakat. Ketidaksetaraan tersebut pada akhirnya melahirkan
ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak, kebetulan terutama
perempuan. Ketidaksetaraan gender antara lain disebabkan oleh mitos
yang berlangsung turun temurun di masyarakat. Mitos tersebut pada
masyarakat jawa misalnya dikuatkan dengan ungkapan yang seolah
sudah merupakan rumus umum di masyarakat misalnya: Perempuan
(istri) adalah “kanca wingking” (baca: konco wingking), yang artinya
perempuan adalah teman di belakang. Bagian belakang dari struktur
bangunan rumah tradisional adalah dapur. Kata teman di bagian
belakang mempunyai makna jika di dalam rumah urusan perempuan
adalah di sekitar dapur dan berbagai urusan pekerjaan rumah tangga
lainnya. Ungkapan lain yang menguatkan mitos tersebut adalah “wong
wadon nggone nang pawon” (perempuan tempatnya di dapur).
Ungkapa ini seringkali digunakan sebagai alasan orang tua untuk tidak
menyekolahkan anak perempuan tinggi-tinggi, karena pada akhirnya
ketika mereka menikah adalah hanya berada di dapur (Relawati, dkk.,
2011: 6).
Berbagai mitos dari budaya masyarakat lain pasti ada, banyak
mitos lain yang lebih umum juga menjadi penyebab keditakadilan
gender, misalnya laki-laki selalu dianggap bertindak berdasarkan
rasional, sedangkan kaum perempuan selalu mendahulukan perasaan.
Kebanyakan mitos-mitos yang muncul di masyarakat akan
menguntungkan kaum laki-laki dan mendiskreditkan kaum perempuan.
Adanya mitos tersebut disebabkan budaya patriarkhi (budaya yang
lebih mementingkan laki-laki), dalam keluarga yang berkuasa adalah
bapak, Jadi budaya patriarkhi juga telah menjadi penyebab berbagai
ketidaksetaraan gender di masyarakat. Patriarkhi menggambarkan
dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya.
Patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas
semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer,
pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama dan
sebagainya (Relawati, dkk., 2011: 7).
Faktor lain yang ikut membentuk ketidaksetaraan gender
adalah sistem kapitalis yang berlaku, yaitu siapa yang mempunyai
modal besar itulah yang menang. Implikasi dari sistem kapitalis ini
telah diperluas tidak hanya terkait bisnis tetapi juga dalam ranah
kehidupan lainnya. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada
perempuan sehingga akan mempunyai peran dan fungsi yang lebih
besar dalam berbagai aspek kehidupan. Lihat saja dalam hal politik
praktis misalnya, meskipun caleg perempuan sudah diberi kuota 30%
sejak pemilu tahun 2004, namun dalam persaingan kalah dengan laki-
laki selama sudah berada di peran publik dan berkesempatan
memperoleh banyak uang. Sedangkan caleg perempuan banyak yang
muncul sebagai pemain pemula bahkan bisa jadi sebelumnya mereka
adalah ibu rumah tangga tidak berpenghasilan. Karena peran sosial
perempuan di organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan maka
mereka dimunculkan sebagai caleg, namun kemampuan kapitalisnya
sangat lemah sehingga dalam meraih pemilih mereka kalah. Sudah
rahasia umum bahwa pemilih sering dapat „dibeli‟ dengan sedikit uang
dalam amplop, tentu „pembeli‟ suara caleg dengan kapitalisasi besar
(Relawati, dkk., 2011: 7).
Dalam setiap masyarakat yang telah diteliti, kaum laki-laki dan
perempuan memiliki peran gender yang berbeda. Terdapat perbedaan
pekerjaan yang dilakukan mereka dalam komunitasnya, dan status
maupun kekuasaan mereka di dalam masyarakatnya boleh jadi berbeda
pula. Perbedaan jalan perkembangan peran gender dalam masyarakat
disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari lingkungan alam,
hingga cerita dan mitos-mitos yang digunakan untuk memecahkan
teka-teki perbedaan jenis kelamin, mengapa perbedaan itu tercipta dan
bagaimana yang dua orang yang berlainan jenis kelamin dapat
berhubungan baik satu dengan yang lainnya dan dengan sumber daya
alam di sekitarnya (Mosse, 2007: 5).
Adanya implikasi ketidakadilan (diskriminasi) gender termasuk
dalam hal pekerjaan antara laki-laki dan perempuan akan
mempengaruhi kinerja keuangan yang akan dihasilkan. Karena dengan
pembagian kerja yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akan
menyebabkan perbedaan pula pada kinerja keuangan yang akan
dihasilkan. Sebagai contoh masyarakat yang memiliki pembagian kerja
berdasarkan gender (gender division of labor), terdapat keberagaman
kerja yang dilakukan laki-laki dan perempuan seperti, masyarakat Bali,
masyarakat mbuti di Afrika, memiliki peran gender yang benar-benar
tumpang-tindih. Di kalangan orang kerdil dalam masyarakat mbuti,
terburu bisa melibatkan laki-laki maupun perempuan; laki-laki
menangkap udang dan mencari kacang bila mereka menemukannya;
dan laki-laki maupun perempuan terlibat aktif dalam pengasuhan anak.
Sebaliknya, di kalangan orang amhara normalnya adalah ayah jarang
menyentuh anak-anaknya selama dua tahun pertama kehidupan, dan
setelah usia dua tahun mengharapkan kepatuh sepenuhnya dari anak-
anaknya. Dari ilustrasi ini, menunjukkan bahwa pekerjaan yang
dilakukan laki-laki dan perempuan memiliki hasil kinerja yang
berberbeda (Mosse, 2007: 5).
Implikasi ketidakadilan gender terjadi pada kaum laki-laki dan
perempuan secara turun menurun dengan mapannya, sehingga
ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan yang akhirnya peran
gender diyakini sebagai kodrat dan diterima masyarakat secara umum.
Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan dan kerancauan makna
gender. Konsep yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya
merupaka konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat yang
berarti ketentuan Tuhan. Misalnya pekerjaan domestik, seperti
merawat anak dan merawat rumah sangat melekat pada tugas
perempuan, yang akhirnya dianggap sebagai kodrat. Padahal
sebenarnya pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah konstruksi sosial yang
dibentuk, sehingga dapat dipertukarkan atau dapat dilakukan baik oleh
laki-laki maupun perempuan (Relawati, dkk.,2011: 7)

Pengertian Gender

Kata „gender‟ telah digunakan di Amerika tahun 1960-an
sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun
agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian
melahirkan kesadaran gender (Mufidah, 2008: 1).
Gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab
antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial
budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman
(Mufidah, 2008: 3).
Sebagaimana ditulis oleh seorang antropolog, “manusia tidak
menemukan jalan baru untuk diikuti oleh laki-laki dan perempuan dari
satu generasi ke generasi berikutnya”. Malah, kaum muda tak
terelakkan terbelenggu oleh gaya hidup menurut jenis kelamin orang
tuanya. Tidak jadi soal bagaimana mereka berusaha keras untuk
berbeda, kaum muda akhirnya mengalami perjalanan pasang dalam
kultur dan sejarahnya (Mosse, 2007: 7).
Dalam bahasa arab sebagai bahasa al-Qur‟an tidak disebutkan
kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata al-dzakar dan
untsa, dengan kata al-rijal dan al-nisa‟ yang biasa digunakan untuk
menunjuk laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi bahasa arab kata al-
dzakar berarti mengisi, menuangkan, menyebutkan, mengingat. al-
dzakirah berarti mempelajari, al-dzikru jama‟nya al-dzukur bermakna
laki-laki atau jantan. Al-dzakar berkonotasi pada persoalan biologis
(seks) sebagai lawan kata al untsa, dalam bahasa inggris disebut male
lawan dari female, digunakan pada jenis manusia, binatang dan
tumbuh-tumbuhan. Kata dzakar disebut dalam al-Qur‟an sebanyak 18
kali lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari
faktor biologis (seks). Kata al-untsa berarti lemas, lembek, halus.
Lafadh untsa pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dan aspek
biologis. Dengan demikian lafadh al-dzakaru dan al-untsa
dipergunakan untuk menunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek
biologis (Mufidah, 2008: 6).
Kata gender, secara persis tidak didapati dalam al-Qur,an,
namun kata yang dipandang dekat dengan kata gender jika ditinjau dari
peran fungsi dan relasi adalah kata al-rijal dan al-nisa‟. Kata al-rijal
bentuk jama‟ dari kata rajulun diartikan dengan laki-laki, lawan
perempuan. Kata al-rajul umumnya dugunakan untuk laki-laki yang
sudah dewasa, dalam bahasa inggris sama dengan “man”. Kata rajul
mempunyai kriteria tertentu, bukan hanya mengacu pada jenis
kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat
kejantanan (manculinity). Oleh karena itu tradisi bahasa arab menyebut
perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan dengan rijlah. Kata al-
rijal jama‟ dari al-rajul menggambarkan kualitas moral dan budaya
seseorang. Kata al-rujul dalam al-Qur‟an disebut sebanyak 55 kali.
Mempunyai berbagai makna, antara lain berarti gender laki-laki
tertentu dengan kapasitas tertentu pula, seperti; pelindung, pemimpin,
orang laki-laki maupun perempuan. Kata al-nisa‟ adalah bentuk jama‟
dari al-mar‟ah brarti perempuan yang tidak matang atau dewasa,
sepadan dengan kata al-rijal. Dalam bahasa Inggris disebut dengan
woman, jamaknya women, lawan kata dari man. Dalam al-qur‟an kata
al-nisa‟ dengan berbagai pecahannya terulang sebanyak 59 kali.
Dengan makna gender adalah perempuan atau istri-istri. Penggunaan
kata al-nisa‟ lebih terbatas dibandingkan dengan katar al-rijal. Pada
umumnya nisa‟ digunakan untuk perempuan yang sudah dewasa,
berkeluarga, janda bukan perempuan dibawah umur dan lebih banyak
digunakan dalam konteks tugas-tugas reproduksi perempuan dengan
demikian al-rajul dan al-nisa‟ berkonotasi laki-laki dan perempuan
dalam relasi gender (Mufidah, 2008: 7)

Keterkaitan Gender dengan Kepuasan Kerja

Menurut Kifle dan Desta (2012) dalam Putri et al (2016:102) menyatakan
bahwa perempuan memiliki kepuasan kerja lebih tinggi dari laki-laki, dikarenakan
perempuan lebih bisa berinteraksi dengan rekan kerja sehingga tercipta
komunikasi dan kerja sama dengan baik.

Indikator Kepuasan Kerja

Menurut Luthans (2006), Dimensi indikator dari kepuasan kerja adalah:
1. Pekerjaan itu sendiri adalah terkait dengan karakteristik pekerjaan
dan kompleksitas pekerjaan yang dijalankan itu menyenangkan dan
memuaskan serta memberikan tantangan kepada karyawan.
2. Kesempatan promosi adalah proses perubahan dari suatu pekerjaan
ke pekerjaan lain dalam hierarki wewenang dan tanggung jawab yang
lebih tinggi daripada wewenang dan tanggung jawab yang telah
diberikan pada waktu sebelumnya, dengan kata lain diberikan kesempatan
untuk maju dalam organisasi tersebut.
3. Pengawasan adalah hubungan antara setiap karyawan dengan
atasan langsung.
4. Rekan kerja adalah teman kerja dalam organisasi dan interaksinya
yang bersifat kerjasama dalam pekerjaan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Griffin (2003) membuat generalisasi umum untuk sikap karyawan dan
balas jasa, yaitu sebagai berikut:
1. Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh banyaknya balas jasa yang
diterima dan berapa banyak balas jasa yang menurut tiap-tiap individu
terima.
2. Kepuasan kerja dipengaruhi besar balas jasa yang diterima oleh orang
lain.
3. Karyawan sering salah menilai balas jasa yang diterima oleh orang lain.
4. Kepuasan kerja secara keseluruhan dipengaruhi oleh seberapa puasnya
karyawan terhadap balas jasa, baik ekstrinsik maupun intrinsic, yang
dihasilkan dari pekerjaan mereka berdasarkan teori kepuasan dan teori
pengharapan.

Pengertian Kepuasan Kerja

Husein ( 2008 : 213 ), menyatakan bahwa: ”Kepuasan kerja adalah
perasaan dan penilaian seorang atas pekerjaannya, khususnya menegenai kondisi
kerjanya, dalam hubungannya dengan apakah pekerjaannya mampu memenuhi
harapan, kebutuhan, dan keinginannya”
Menurut Marihot Tua Effendi Hariandja (2009:290) berpendapat bahwa
: ”Kepuasan kerja adalah merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam
organisasi. Hal ini di sebabkan kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku kerja
seperti malas, rajin, produktif, dan lain – lain, atau mempunyai hubungan
beberapa jenis perilaku yang sangat penting dalam organisasi. ”
Menurut T.Hani Handoko (2007:193), menyatakan bahwa: ”Kepuasan
kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan
dimana para karyawan memanadang pekerjaan mereka.”
Menurut Luthans (2006) kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi
karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai
penting.
Menurut Locke yang dikutip oleh Fredluthans terjemahan V.A.Yuwono,
dkk (2006:243) dalam Peni Tunjungsari (2011) menyatakan bahwa “kepuasan
kerja adalah:Keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari
penilaian pekerjaan atau Pengalaman kerja seseorang”. Pada dasarnya kepuasan
kerja menjadi hal yang bersifat indivdual sebab setiap indvidu memiliki tingkat
kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan karkteristik yang berlaku pada diri
seseorang. permasalahan kepuasan kerja penting diperhatikan, sebab kepuasan
yang tinggi akan menciptakan suasana kerja yang mendorong karyawan untuk
berprestasi.

Dimensi dan Indikator Komitmen Profesional

Kalbers, et al. (1995) dalam Palma (2006) mengemuk akan lima dimensi
profesion alisme antara lain:
1. Hubungan dengan sesama profesi (community affiliation). Elemen ini
berkait an dengan pentingnya menggunakan ikatan profesi sebagai acuan,
termasuk didalamnya organisasi form al dan kelompok-kelompok kolega
informal sumber ide utama pekerjaan.,
2. Kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand), yaitu suatu pandangan
menyatakan seseorang yang professional harus mampu membuat
keputusan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien
atau yang bukan anggota profesi)
3. Keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi (belief self regulation),
maksudnya bahwa yang paling berwenang dalam penilaian pekerjaan
professional adal ah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak
mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
4. Dedikasi pada profesi (dedication). Elemen ini merupakan pencermin an
dari dedikasi professional dengan menggunakan pengetahuan dan
kecakapan yang dimiliki untuk tetap teguh dalam melaksanakan pekerjaan
nya meskipun imbalan ekstrinsik yang diterima dikurangi.
Menurut Hall et al. (2005), komitmen profesional bukanlah suatu konstruk
yang bersifat unidimensional tetapi bersifat multi dimensional karena konsep
komitmen profesional dikembangkan dari konsep yang lebih mapan yaitu konsep
komitmen organisasi. Mereka mengajukan dimensi komitmen profesional sebagai
berikut :
1. Komitmen profesi afektif, merupakan keterikatan emosional terhadap
profesi dimana individu mengindentifikasikan diri dengan profesi dan
menikmati keanggotaan dalam profesi. Komitmen afektif individu
terhadap profesinya dibangun melalui pertukaran pengalaman positif dan
negatif dari profesinya.
2. Komitmen profesi kontinuan, merupakan keterikatan terhadap profesi yang
dibangun individu dengan mempertimbangkan biaya yang dirasakan jika
meninggalkan profesi.
3. Komitmen profesi normatif merupakan suatu kesetiaan pada profesi karena
merasakan suatu kewajiban (tanggung jawab) untuk tetap berada dalam
profesi.

Karateristik Komitmen Profesional

Aranya, dkk (1981) dalam Nadiyya (2014:16) mempelopori dan
mengembangkan komitmen profesi dengan mengadaptasi dari konsep unidimensi
komitmen organisasional yang dikemukakan oleh Porter, et al(1974).
Terdapat tiga karakeristik yang berhubungan dengan komitmen profesi
(Aranya,dkk1981 dalam Nadiyya, 2014) sebagai berikut:“
1. Suatu kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan serta nilai-
nilai dari organisasi dan atau profesi.
2. Suatu kemauan dan keterlibatan untuk melakukan usaha yang sungguh-
sungguh gunakepentingan organisasi dan atau profesi.
3. Suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan
atau profesi.”
Adapun penjelasan dari ketiga karakteristik komitmen profesi adalah sebagai
berikut:
1. Dengan adanya kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan serta
nilai-nilai dari organiasai dan atau profesi, para anggota profesi akan
melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang ditetapkan bagi
profesinya tanpa adanya paksaan.
2. Para anggota profesi akanselalu berusaha melakukan sesuatu semaksimal
mungkin untuk kemajuan profesi yang digelutinya.
3. Suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan
atau profesi. Karena para anggota profesi merasa bahwa profesi tersebut
merupakan wadah atau tempat bagi mereka untuk menyalurkan atau
mencurahkan aspirasi dan kemampuan yang dimilikinya sehingga
mampu menampilkan sikap loyal terhadap profesinya

Pengertian Komitmen Profesional

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan
perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini
mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi
yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi
(Soekidjan, 2009)
Pengertian profesionalisme menurut Arens,dkk (2012:117) dalam yaitu:
“Profesionalisme means a responbility for conduct that extended beyond
statisfying individual responbilities and beyond the requirement of our society low
and regulator.” Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diterjemahkan bahwa
profesionalisme adalah tanggungjawab untuk bereprilaku yang lebih dari sekedar
memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar
memenuhi undang-undang peraturan masyarakat.
Komitmen profesional dapat didefinisikan sebagai : (1) sebuah
kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari
profesi, (2) sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh
guna kepentingan profesi, (3) sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan
dalam profesi (Aranya et al. 1981,dalam Trisnaningsih, 2001). Dengan
menunjukkan komitmen terhadap profesional yang dijalani maka karyawan
mengharapkan adanya pengakuan sebagai profesional oleh organisasi dan
masyarakat. Pengakuan sebagai profesional oleh organisasi dan masyarakat akan
menimbulkan perasaan bangga dan mendorong timbulnya kepuasan kerja
(Badjuri, 2009).
Komitmen profesional dapat didefinisikan sebagai :
1. Sebuah kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan
nilai-nilai dari profesi.
2. Sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna
kepentingan profesi,
3. Sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam profesi (Aranya
et al. 1981,dalam Trisnaningsih, 2001).
Menurut Larkin (2000) menyatakan bahwa: “Komitmen professional adalah
tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu
tersebut.” Menurut Spector (2000) definisi komitmen profesi adalah: “Komitmen
Profesi merupakan sebuah variabel yang mencerminkan derajat hubungan yang
dianggap dimiliki oleh individu terhadap profesi tertentu dalam organisasi”.
Komitmen professional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya
seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Perlunya untuk belajar
komitmen professional karena karir seseorang merupakan bagian utama dari
hidupnya dan komitmen professional mempunyai implikasi penting di tingkat
individu dan organisasi. Tingkat komitmen professional mungkin merupakan
refleksi hubungan auditor dengan lingkungan industri atau professional, hal
tersebut dikarenakan salah satu aspke komitmen professional adalah penerimaan
norma-norma professional dan tujuan (Aranya dkk., 1981 dalam Nadiyya,
2014:15).
Komitmen profesional adalah sebuah kekuatan identifikasi dan keterlibatan
pada sebuah profesi tertentu, yang mempertahankan keanggotaan pada profesi
yang bersangkutan (Hall et al.2005).
Menurut Aranya, et al (1981) dalam Nadiyya (2014:16) pengukuran komitmen
professional dioperasionalisasikan dengan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-
nilai dari profesi, kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sunggu guna
kepentinganprofesi, dan memiliki kepentingan untuk memelihara keanaggotaan
dalam profesi. Penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai profesi mengacu kepada
identifikasi individu pada profesi, idntifikasi individu atas tujuan dan nilai-nilai
profesi membutuhkan kesepakatan atau keyakinan individu tersebut pada tujuan
dan nilai-nilai profesinya, individu yang telah memiliki tingkat kesepakatan yang
tinggi akan tujuan, nilai dan kebijakan mapun peraturan oganisasi akan memiliki
kepuasan, kebanggan, serta kesetiaan terhadap profesinya.
Komitmen professional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya
seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut.Komitmen professional
mendasari perilaku sikap dan orientasi professional seseorang dalam menjalankan
tugas atau pekerjaannya. Norma aturan dan kode etik profesi yang berfungsi
sebagai suatu mekanisme pengendalian akan dapat menentukan kualitas pekerjaan
seorang professional (Badjuri, 2009).
Komitmen profesional dapat didefinisikan sebagai : (1) sebuah kepercayaan
pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari profesi, (2)
sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna
kepentingan profesi, (3) sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam
profesi (Aranya et al. 1981,dalam Trisnaningsih, 2001). Dengan menunjukkan
komitmen terhadap profesional yang dijalani maka karyawan mengharapkan
adanya pengakuan sebagai profesional oleh organisasi dan masyarakat.
Pengakuan sebagai profesional oleh organisasi dan masyarakat akan menimbulkan
perasaan bangga dan mendorong timbulnya kepuasan kerja ( Badjuri, 2009 ).
Suatu komitmen profesional pada dasarnya merupakan presepsi yang
berintikan loyalitas, tekaddan harapan seseorang dengan dituntun oleh sistem nilai
atau norma yang akan mengarahkan orang tersebut untuk bertindak atau bekerja
sesuai prosedur-prosedur tertentu dalam upaya menjalankan tugasnya dengan
tingkat keberhasilan yang tinggi (Larkin, 1990 dalam Badjuri, 2009)

Indikator Gender

Menurut Mulia (2004:4) indikator gender, yaitu :
a. Perilaku, yaitu mengenai perbedaan tingkah laku atasan pria dan wanita.
b. Peran, merupakan ideology gender di masa lalu dan sekarang.
c. Karakteristik emosional, mengenai sifat atasan pria dan wanita dalam
membimbing bawahannya
d. Mentalitas, merupakan kekuatan mental pria dan wanita saat berada
dibawah tekanan.

Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

Dalam Fakih (2013:13-21) menyatakan ketidakadilan gender merupakan
sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi
korban dari sistem tersebut. Berikut bentuk ketidak adilan gender:
1. Marginalisasi (pemingggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan
kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang
seperti swasembada pangan atau revolusi hijau (green revolution) secara
ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya
sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program revolusi hijau
dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan
pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak
memungkinkan lagi panenandan ani-ani, padahal alat tersebut melekar dan
digunakan oleh banyak kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi,
yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan
di sawah pada musim panen. Berarti program revolusi hijau dirancang
tanpa mempertimbngkan aspek gender.
2. Subordinasi merupakan anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau
emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat
munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi tidak penting.
Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk
yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.
3. Stereotipe merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok
tertentu. Stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidak-adilan,
salah satu jenis stereotipe itu adalah yang bersumber dari pandangan
gender.banyak sekali ketidak-adilan terhadap jenis kelamin tertentu,
umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotipe).
4. Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun
integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh
bias gender ini disebut gender-related violence. Pada dasarnya kekerasan
gender disebabkan oleh ketidak-setaraan kekuatan yang adadalam
masyarakat.
5. Beban kerja pandangan atau keyakinan di masyarakat sebagai jenis
“pekerjaan perempuan”, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan
dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap
sebagai “pekerjaan lelaki”, serta dikategorikan sebagai “bukan produktif”
sehingga tidak diperhitungkan dalam statistikekonomi negara

Pengertian Gender

Gender adalah suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan
kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan (H. T. Wilson)
dalam Sex and Gender dalam Adhitio (2014:2). Konsep lain mengenai gender,
yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang
dikontruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu
dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementaralaki-laki
dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa (Fakih, 2013:8).
Persoalan gender berarti persoalan mengenai permasalahan perempuan dan
juga aki-laki dalam kehidupan masyarakat. Membahas tentang gender, kesetaraan
dan keadilan gender dikenal ada 2 aliran atau teori yaitu teori nurture dan teori
nature (Sasongko, 2009:17-20) dalam buku Konsep dan Teori Gender. Namun
seiring perkembangan dan perubahan zaman disamping kedua aliran tersebut
terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium).
a. Teori Nurture
Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada
hakikatnya adalah hasil konstruksi social budaya sehingga menghasilkan
peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan
selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Konstruksi sosial
menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas.Laki-laki
diidentikan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.
b. Teori Nature
Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah
kodrat, sehingga harus diterima.Perbedaan biologis itu memberikan indikasi
dan implikasi nbahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran
dan tugas yang berbeda.Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi
ada yang tidak bisakarena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.Dalam
proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep
nurture yang dirasa tidak menciptkan kedamaian dan keharmonisan dalam
kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidak-adilan
gender, maka beralih ke teori nature. Agregat ketidak-adilan gender dalam
berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, nemun ketidak-
adilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki.
c. Teori Equilibrium
Disamping kedua aliran tersebut terdapat paham kompristis yang dikenal
dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep
kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-
laki.Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-
laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan
dalamkehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.Karena itu,
penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah
konstekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional
(sesuai situasi atau keadaan, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis
(jumlah atau quota) dan tidak bersifat universal.

Bias dan Kesetaraan Gender

a. Bias Gender
Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dengan pembedaan peran
dan posisi sebagaimana realita yang ada pada dunia dewasa ini tidak akan
menjadi masalah selama itu adil. Namun dalam kenyataan yang ada perbedaan
peran tersebut membatasi gerak keduanya sehingga melahirkan ketidakadilan.
Terlebih kepada perempuan, dalam realita yang ada, penulis banyak sekali
menyaksikan kejadian-kejadian yang merujuk pada ketidakadilan terhadap
perempuan. Seorang anak perempuan diasumsikan tidak perlu sekolah tinggi,
tidak perlu pendidikan lanjut karena pada ujungnya hanya berkutat pada
pekerjaan domestik saja.
Dari kisah yang hanya beberapa dari banyak kisah ketidakadilan gender
seringkali perempuanlah yang menjadi korban ketidakadilan gender bermula
dari adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan terutama

dalam akses terhadap pendidikan dan ekonomi, pendapat ini didukung dengan
adanya pengertian.
Menurut Fikih (1998), bias gender adalah suatu sistem dan struktur yang
menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut.
Mosse (1996) dan Irohmi (1990), mengatakan bahwa bias gender terutama
dialami perempuan. Sebagai gambaran laki-laki diakui dan dikukuhkan untuk
menguasai perempuan. Kemudian hubungan perempuan dan laki-laki yang
hirarkis, dianggap sudah benar dan diterima sebagai hal yang normal.
Ketidakadilan gender tersebut terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan, yaitu
dalam wilayah negara, masyarakat, organisasi atau tempat kerja, keluarga dan
diri sendiri.
Dalam pengertian positif yang ingin dicapai adalah keadilan gender.
Keadilan gender adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar
proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud diperlukan
langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan
menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki secara berbeda.
Oleh karena itu, keadilan gender tidak berfokus pada perlakuan yang sama tetapi
lebih mementingkan sebagai hasilnya pada kesetaraan sebagai hasilnya.
Menurut Fakih (2008) bias gender tersebut dapat berbentuk subordinasi,
marginalisasi, stereotip, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja ganda.
Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan berpengaruh satu
dengan lainya, diantaranya bentuk-bentuk ketidakadilan gender sebagai berikut.
1) Subordinasi
Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang
dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dari yang
lain. Dengan kata lain sebuah posisi atau peran yang merendahkan nilai peran
yang lain. Salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting, utama, dan tinggi
dibandingkan jenis kelamin lainnya. Misalnya, laki-laki sebagai pemimpin.
2) Marjinalisasi (Peminggiran)
Marjinalisai artinya suatu proses peminggiran atau menggeserkan kepinggiran,
teliti maka anak perempuan diarahkan sekolah guru, perawat, sekretaris.
Ironis pekerjaan-pekerjaan tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan dengan
pekerjaan lain yang bersifat maskulin.
3) Beban Ganda
Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin
lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Masuknya perempuan di
sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di
dalam rumah tangga. Peran ganda yang tetap harus dijalankan baik didomain
publik maupun domestik. Akibat dari perbedaan sifat dan peran, maka semua
pekerjaan domestik dibebankan kepada perempuan, tuntutan ekonomi
keluarga selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus
bekerja di kebun, ke pasar mencari nafkah bagi keluarga. Perempuan masuk
ke dunia politik akan tetapi beban domestiknya tidak berkurang. Akibatnya
perempuan memiliki beban kerja ganda, bahkan sering dituduh mengabaikan

tanggung jawab di dalam rumah tangga dan juga tidak berprestasi di dunia
publik. Ketidakadilan tampak ketika sekalipun curahan tenaga kerja dan
waktu cukup panjang ternyata dihargai rendah dibandingkan pekerjaan
publik.
4) Stereotipe
Stereotip artinya pemberian lebel atau cap yang dikenakan kepada seseorang
atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat.
Pelabelan atau pandangan terhadap suatu kelompok/seks tertentu yang sering
kali bersifat negatif dan secara umum melahirkan ketidakadilan. Pelabelan
juga menunjukan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang
yang bertujuan untuk menaklukan atau menguasai pihak lain. Pelabelan yang
sering dijumpai adalah pelabelan negatif yang ditujukan kepada perempuan.
Misalnya, perempuan suka berdandan, dianggap untuk menarik perhatian
laki-laki. Dengan demikian cocok diberi tugas sebagai penerima tamu.
Perempuan sebagai pendamping suami sehingga tidak perlu dipromosi
menjadi ketua atau kepala, sebab dianggap bukan pencari nafkah utama yang
akan menopang ekonomi keluarga. Perempuan dianggap cengeng suka
menggoda, sehingga tidak dapat dipercayakan menduduki jabatan
penting/strategis.
5) Kekerasan
Kekerasan Artinya bentuk perilaku baik verbal maupun nonverbal yang
dilakukan seseorang atau sekelompok orang sehingga menyebabkan efek
negative secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi
sasarannya. Indikasi bahwa perempuan mengalami kekerasan dapat dilihat
dari contoh pemukulan terhadap istri, pelecehan seksual, eksploitasi seks
terhadap perempuan masih tetap tinggi baik di dalam maupun luar rumah
(Masdudi.2003).
b. Kesetaraan Gender
Kesetaraan gender termuat dalam Lampiran Inpres No.9 Tahun 2000,
menyatakan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap
laki-laki dan perempuan. Gender ini dimaksudkan untuk mengatasi
ketidakadilan gender yang terjadi yang meliputi marginalisasi, subordinasi,
stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut
masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh
secara dialektik.
Adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dan
menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Dengan kata lain studi gender
hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan
tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat. Keadilan gender biasanya
merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesempatan yang
sama antar laki-laki dan perempuan. Keadilan di sini tidak berarti bahwa
laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segala hal, namun yang dimaksud
adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada
perbedaan jenis kelamin. Keadilan gender dengan demikian, dapat diartikan

bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan
hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan
politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari
perkembanga itu.
Di antara gambaran dan indikasi adanya upaya untuk mewujudkan keadilan
gender adalah (1) menerima dan memandang secara wajar perbedaaan pada
laki-laki dan perempuan, karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk
wujud dari ketidakadilan gender. 2) Mendiskusikan bagaimana cara merombak
struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan
perempuan, serta berupa menyeimbangkannya. 3) Meneliti kemampuan dan
bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk
terlibat dalam pembangungan masyarakat, memecahkan problem-problemnya
dan memepersiapkan masa depannya. 4) Memperjuangkan secara terus menerus
hak asasi manusia, dimana gender merupakan salah satu dari bagiannya yang tak
terpisahkan. 5) Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan
pemerintahan yang baik dalam semua institusi msyarakat, dengan melibatkana
perempuan dalam semua levelnya. 6) Pendidikan merupakan kunci bagi keadilan
gender, karena merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma,
pengentahuan, dan kemampuan mereka

Perbedaan Seks dan Gender

Menurut kementerian Peranan Wanita dalam Nasution (2015) Istilah sex (jenis
kelamin) konsentrasi pada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi
kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologi
lainnya. Sementara, gender lebih menekankan pada aspek sosial, budaya, psikologi,
dan aspek nonbioloogis lainnya.

Peran Gender

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai
dengan status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut
diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial
tertentu yang dipersepsikan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Peran
laki-laki dan perempuan dibedakan atas peran produktif, reproduktif dan sosial.
b. Peran Produktif
Peran Produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan
pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan (Kamla Bhasin, 2000). Semua
pekerjaan di pabrik, kantor, pertanian dan lainnya yang kategori aktivitasnya
dipakai untuk menghitung produksi nasional bruto suatu negara. Meskipun
perempuan dan laki-laki keduanya terlibat di dalam ranah publik lewat aktivitas
produktif, namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah adalah laki-laki.
Contoh di sebuah kantor, bila terjadi PHK maka seringkali perempuanlah yang
dikorbankan karena dianggap kegiatan laki-laki yang menghasilkan uang. Bila
merujuk pada definisi kerja sebagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan
baik dalam bentuk uang maupun barang maka ativitas perempuan dan laki-laki
baik di sektor formal maupun informal, di luar rumah atau di dalam rumah
sepanjang menghasilkan uang atau barang termasuk peran produktif. Contoh
peran produktif perempuan yang dijalankan di dalam rumah misalnya usaha
menjahit, catering, salon dan yang lain. Contoh peran produktif yang dijalankan
di luar rumah, sebagai guru, buruh, pedagang, pengusaha.
c. Peran Reproduktif
Peran reproduktif dapat dibagi mejadi dua jenis, yaitu biologis dan sosial.
Reproduksi biologis merujuk kepada melahirkan seorang manusia baru, sebuah
aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Reproduksi sosial
merujuk kepada semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk
menjamin pemeliharaan dan bertahannya hidup (Kamla Bhasin, 2000). Dengan
demikian, aktivitas reproduksi ialah aktivitas yang mereproduksi tenaga kerja
manusia. Merawat anak, memasak, memberi makan, mencuci, membersihkan,
mengasuh dan aktivitas rumah tangga lainnya masuk dalam kategori ini.
Walaupun hal-hal tersebut penting untuk bertahannya hidup manusia,
aktivitas tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan atau aktivitas ekonomi
sehingga tidak terlihat, tidak diakui dan tidak dibayar. Kerja reproduktif
biasanya dilakukan oleh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak di kawasan
rumah domestik. Pertanyaannya mengapa peran reproduktif secara alamiah
menjadi tanggung jawab perempuan. Jawaban yang sering muncul adalah karena
perempuan melahirkan maka merawat, memelihara anak menjadi tannggung
jawabnya. Pelabelan tersebut menjadi sirna bila mengerti apa itu seks/jenis
kelamin dan apa itu gender. Laki-laki pun melakukan peran reproduktif, baik
reproduktif biologis (membuahi) dan reproduktif sosial kerena memelihara anak
dan mengasuh anak tidak menggunakan rahim.
d. Peran Sosial (Kemasyarakatan)
Kegiatan kemasyarakatan merujuk kepada semua aktivitas yang diperlukan
untuk menjalankan dan mengorganisasikan kehidupan masyarakat. Peran
kemasyarakatan yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktivitas yang
digunakan bersama, misalnya pelayanan kesehatan di Posyandu, partisispasi
dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan (kerja bakti, gotong royong,
pembuatan jalan kampung, dll). Semua kegiatan tersebut biasanya dilakukan
secara sukarelawan. Sedangkan peran sosial yang dilakukan laki-laki biasanya
pada tingkatan masyarakat yang diorganisasikan, misalnya menjadi RT, RW,
Kepala Desa

Sex (Jenis Kelamin Biologis)

Konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara
perempuan dan laki-laki, pada perbedaan tubuh antara laki-laki dan perempuan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Moore dan Sinclair (1995: 117) “ Sex reffers to
biological deferencer between man and woman, the result of differences in the
chromosomes of the embryo”. Definisi konsep seks tersebut menekankan pada
perbedaan yang disebabkan perbedaan kromosom pada janin. Sebagaimana
dikemukakan oleh Keshtan 1995, jenis kelamin bersifat biologis dan dibawa sejak
lahir sehingga tidak dapat diubah. Sebagai contoh, hanya perempuan yang dapat
hamil dan hanya laki-laki yang menjadikan perempuan hamil. Seks adalah
karakteristik biologis seseorang yang melekat sejak lahir dan tidak bisa diubah
kecuali dengan operasi. Alat-alat tersebut menjadi dasar seseorang dikenali jenis
kelaminnya sebagai perempuan atau laki-laki.
Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis merupakan pensifatan atau
pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat
permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak
lahir dan merupakan pemberian Tuhan sebagai seorang laki-laki atau seorang
perempuan.
Melalui penentuan jenis kelamin secara biologis ini maka dikatakan bahwa
seseorang akan disebut berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki penis, jakun, kumis,
janggut, dan memproduksi sperma. Sementara seseorang disebut berjenis kelamin
perempuan jika ia mempunyai vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, memiliki
alat untuk menyusui (payudara) dan mengalami kehamilan dan proses melahirkan.
Ciri-ciri secara biologis ini sama di semua tempat, di semua budaya dari waktu ke
waktu dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

Pengertian Gender

Pengertian gender menurut Muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan
sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial
berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih (2008: 8) mendefinisikan gender sebagai
suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi
secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks. Oakley, ahli
sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua
istilah itu (Saptari dan Halzner, 1997: 88).
Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan
berdasarkan kontruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan
perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin
laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi
dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan
dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin
secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan
(Abdullah, 2004 : 11).
Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi
manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan
jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia
mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial
kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki.
Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau
keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat
itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang
emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional
dan perkasa ( Hadiati, 2010 : 15).
Dari berbagai pendapat di atas peneliti menyimpuilkan bahwa istilah gender
merujuk pada nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat berdasarkan jenis kelamin.
Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat
dipertukarkan. Itu terjadi karena gender tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada
pelabelan masyarakat.

Bias gender dalam pendidikan

Bias gender berlangsung dan disosialisasikan melalui proses
serta sistem pembelajaran di sekolah dan dalam lingkungan keluarga
(Mulia, 1996:7). Jika ibu atau pembantu rumah tangga (perempuan) yang
selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan
menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan
domestik memang menjadi pekerjaan perempuan. Lebih jauh, dalam
dunia pembelajaran di sekolah seperti buku ajar misalnya, banyak
ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan
kesetaraan gender. Sebut saja gambar seorang pilot selalu laki-laki
karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan
yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Sementara gambar guru yang sedang
mengajar di kelas selalu perempuan karena guru selalu diidentikkan
dengan tugas mengasuh atau mendidik. Ironisnya siswa pun melihat
bahwa meski guru-gurunya lebih banyak berjenis kelamin perempuan,
tetapi kepala sekolahnya umumnya laki-laki. Dalam upacara bendera di
sekolah bisa dipastikan bahwa pembawa bendera adalah siswa
perempuan. Siswa perempuan itu dikawal oleh dua siswa laki-laki. Hal
demikian tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi bahkan di tingkat
nasional. Paskibraka yang setiap tanggal 17 Agustus bertugas di istana
negara, selalu menempatkan dua perempuan sebagai pembawa bendera
pusaka dan duplikatnya. Hal ini sesungguhnya menanamkan pengertian
kepada siswa dan masyarakat pada umumnya bahwa tugas pelayanan
seperti membawa bendera, lebih luas lagi, membawa baki atau pemukul
gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas perempuan.
Semuanya ini mengajarkan kepada siswa tentang apa yang layak dan
tidak layak dilakukan oleh laki-laki dan apa yang layak dan tidak layak
dilakukan oleh perempuan. Tidak sedikit perempuan yang masih berusia
sekolah terpaksa harus bekerja, baik itu sebagai pelayan toko maupun
buruh pabrik. Dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak
memungkinkan, memaksa orang tua menyuruh anak prempuannya
bekerja untuk menambah ekonomi keluarga. Dalam keadaan demikian,
pihak orang tua lebih rela mengorbankan anak perempuannya untuk
bekerja membantu orang tua, sedangkan anak laki-lakinya tetap
melanjutkan sekolah. Laki-laki dipandang lebih penting dalam mencari
ilmu, sebab kelak kaum laki-laki yang akan menafkahi keluarga,
sedangkan perempuan tetap akan menjadi ibu rumah tangga. Dari
anggapan ini, pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum
perempuan. Pandangan seperti inilah yang terlihat tidak adil bagi salah
satu pihak, khusunya pihak perempuan. Mereka mengalami diskriminasi
dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan. Di samping itu mereka
dieksploitasi untuk bekerja membantu orang tua, padahal seumuran
mereka seharusnya masih menikmati masa anak-anak atau masa remaja
mereka (Maiyyah, 2014:152-153).
8. Diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pendidikan
Dalam kondisi masyarakat Indonesia saat ini di pandang telah
berlangsung kesenjanga gender di berbagai sektor, apabila telah terjadi
kesenjangan gender pada sektor pendidikan maka akan mengakibatkan
terjadinya kesenjangan pada sektor-sektor lain. Artinya apabila
perempuan yang berpendidikan jumlahnya lebih sedikit di banding laki-
laki maka perempuan yang terserap dalam lapangan pekerjaan tertentu
jumlahnya sedikit, akibatnya perempuan lulusan pendidikan yang
mampu mengakses ke sektor ekonomi juga semakin kecil (Suryadi dan
Idris, 2010:93).
Seringkali perempuan dinomorduakan dalam keluarga, misalnya
dalam hal pendidikan. Bagi keluarga yang ekonominya lemah, tentu
akan berdampak pada nasib perempuan. Ketika kondisi ekonomi
keluarga tidak memungkinkan, pihak orang tua akan lebih
mendahulukan anak laki-lakinya untuk melanjutkan sekolah daripada
anak perempuannya. Kaum laki-laki dianggap kelak akan menjadi
kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menafkahi
keluarganya, sehingga pendidikan lebih diutamakan untuk mendukung
perannya. Sedangkan perempuan dianggap hanya akan menjadi ibu
rumah tangga yang bekerja di dalam rumah untuk mengurus anak,
suami, dan rumahnya. Dari pandangan ini, maka dinilai pendidikan
tinggi tidak begitu penting bagi kaum perempuan. Sebenarnya anggapan
seperti itu tidak selalu benar, jika perempuan tidak memiliki kualitas
pendikan yang memadai, maka dapat dipastikan perempuan tidak dapat
menjalankan perannya untuk menggantikan peran laki-laki dalam
keluarga. Dia akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk
mencukupi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perempuan juga
memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan guna
mengantisipasi kondisi demikian (Maiyyah, 2014:154-155).
9. Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap pendidikan kesetaraan
gender
Perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi dalam
seluruh aspek kehidupan manusia membawa pengaruh yang tidak kecil
terhadap pola relasi gender, terutama kaitannya dengan posisi
perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam
pembangunan di semua bidang kehidupan termasuk pendidikan.
Terkait dengan pemikiran KH. Husein Muhammad beliau telah
memberikan kontribusi terhadap pendidikan sehingga menurut beliau
pendidikan saat ini sudah mengedepankan kesetaraan gender, pendidikan
kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun
perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam memperoleh
pendidikan. Sebagai manusia, perempuan memiliki seluruh potensi
kemanusiaan sebagaimana dimiliki laki-laki.
Dengan mendirikan Fahmina Institute yang terletak di Jln.
Swasembada, Majasem No 15, Karyamulya, Kesambi, Kota Cirebon,
Jawa Barat. Ini merupakan salah satu kontribusi KH. Husein
Muhammad terhadap pendidikan umum. Konsep pendidikan kesetaraan
gender menurut KH. Husein Muhammad adalah tidak membedakan
antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan, sehingga terciptanya
relasi antar agama yang baik apabila tidak ada diskriminasi, oleh sebab
itu perempuan sekarang punya hak untuk sekolah setinggi-tingginya,
bahkan jika melanggar perempuan untuk sekolah itu merupakan
pelanggaran hak asasi manusia.
Di Fahmina Institute, selain sebagai pendiri, KH. Husein
sampai sekarang selalu berada diposisi ketua dewan kebijakan. Fahmina
Institute sendiri awalnya dibidani oleh empat orang pada tahun 1999,
KH Husein Muhammad, Affandi Mukhtar, Marzuki Wahid dan
Faqihuddin Abdul Kodir. Selain sebagai orang yang paling sepuh dari
sisi usia, KH. Husein juga memiliki kedalaman pemahaman ilmu dalam
hal keagamaan. Pendirian LSM ini Bermula dari pergumulan intelektual
muda yang resah terhadap etos sosial yang tidak lagi diperankan
pesantren, mereka membuat serangkaian diskusi keliling ke berbagai
pesantren dengan mengusung kajian kontekstualisasi kitab kuning.
Forum yang didukung oleh kyai sepuh seperti KH. Syarief Usman
Yahya Kempek dan KH. Fuad Hasyim Buntet ini, kemudian
memunculkan aktifitas sosial untuk melakukan pembelaan terhadap
kaum marjinal (Aktifitas diskusi keliling tersebut tergabung dalam Klub
Kajian Bildung dan Lakpesdam Kabupaten Cirebon. Lih. Sejarah
Fahmina, http://www.fahmina.or.id/ ) di akses pada tanggal 10 Maret
2019 pukul 14.30.
Selain itu KH. Husein juga menjadi inspirator bagi Fahmina
Institute, karena setiap kali diskusi selalu ada saja pemikiran-pemikiran
beliau yang cerdas dan inovatif, dan itu membuat teman-teman senang.
Posisi KH. Husein Muhammad sejak Fahmina berdiri hingga sampai
sekarang beliau menjadi Ketua Dewan Kebijakan Fahmina dan menjadi
Ketua Pembina Yayasan yang itu menjadi sangat strategis di Fahmina.
Sejak awal berdiri beliau selalu menemani teman-teman di Fahmina
untuk berdiskusi dalam meningkatkan kapasitasnya dan menjadi
narasumber di berbagai kegiatan yang berhubungan dengan isu-isu
perempuan dan juga dengan isu-isu keislaman, baik di pesantren maupun
di masyarakat.
Kemudian beliau berkontribusi juga dalam pendidikan
pesantren yaitu pondok pesantren Dar-Altauhid yang terletak di Jl. KH.
Syatori No. 10-36, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat 45162. Pondok
pesantren ini didirikan oleh KH.A. Syatori yang merupakan ayahanda
dari istri KH. Husein, di pesantren Dar-Attauhid beliau pernah menjadi
ketua 1 yayasan di pesantren Dar-Attauhid dan sekarang beliau menjadi
di pengasuh pesantren Dar-Attauhid (wawancara dengan KH. Husein
Muhammad, Rabu 27 maret 2019 pukul 15.26)

Kesetaraan gender dalam pendidikan

Kesetaraan berasal dari kata setara. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia kata setara berarti sejajar atau sama tingkatannya. Artinya tidak
ada perbedaan kedudukan dari salah satu pihak. Masalah kaum perempuan
adalah pemahaman terhadap konsep seks (jenis kelamin) dan konsep
gender. Perbedaan terhadap kedua konsep tersebut perlu dilakukan agar
tidak ada keracunan dalam pemahaman tentang gender dan ketidakadilan
gender. Ketidakjelasan makna seks dan gender mengakibatkan timbulnya
kekeliruan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam
masyarakat. Seks (jenis kelamin) menpunyai arti pensifataan atau
pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis
yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Tabroni,et All: 2007, 228).
Perbedaan jenis kelamin tersebut meliputi perbedaan komposisi
kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik
biologis. Seks (jenis kelamin) dibedakan berdasarkan faktor-faktor
biologis hormonal dan patologis sehingga muncul dikotomi laki-laki dan
perempuan. Jenis kelamin laki-laki ditandai dengan adanya penis, testis,
dan sperma sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum
dan rahim, perbedaan biologis tersebut bersifat kodrati atau pemberian
tuhan dan tidak dapat dirubah. Konsep seks, gender dipahami sebagai
suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan
perempuan pada kebudayaan dan kehidupan. Sehingga gender juga dapat
dipahami sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi
perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan
budaya non biologis (Umar, 2001: 35).
Tap MPR No 1V/1999 tentang GBHN mengamanatkan tentang
kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam
kehidupannya berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional
yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan
terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan
dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta
historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha
pemerdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
(Tap MPR No IV 1999).
Tap MPR No 1V/1999 tersebut mendukung untuk meningkatkan
peran dan kedudukan perempuan perlu dikembangkan kebijakan nasional
yang diemban oleh suatu lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan
dan keadilan gender serta mampu meningkatkan kualitas peran dan
kemandirian organisasi perempuan. Berdasarkan Tap MPR No IV tahun
1999 menegaskan bahwa gender merupakan konsep yang mengacu pada
peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dan
dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Usaha meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan
jenjang pendidikan dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal bila
proses pembelajaran berlangsung dalam suasana kelas yang kondusif serta
dibina dan dibimbing oleh guru yang profesional. Melalui pendidikan
diharapkan dapat tercipta manusia berkualitas yang mampu membangun
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hal ini guru
dapat membantu siswa yaitu melalui kegiatan belajar yang efektif, karena
proses pembelajaran yang efektif dapat membawa hasil belajar yang
efektif pula dimana guru sebagai pengelolah proses pembelajaran dikelas.
Bahwa guru adalah semua orang yang berwewenang dan bertanggung
jawab terhadap pendidikan siswa-siswanya baik secara individual maupun
klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini berarti seorang guru
perlu memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan
kemampuan dalam menjalankan tugas. Keadilan dan kesetaraan adalah
gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai
kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Jumlah penduduk
perempuan hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia dan
merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai kemajuan dan
kehidupan yang lebih berkualitas. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai
manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,
ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan pertahanan dan keamanan
nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Musawa,
2015:161-162).
Undang-Undang Dasar 1945 Bab X tentang warga negara, pasal 27
ayat (1) berbunyi ”Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan
pemerintahan itu tidak kecualinya”. Pasal tersebut jelas menentukan
semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum dan
pemerintah tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sejak
tahun 1945 prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sebenarnya telah
diakui, terbukti dalam ketentuan Undang-undang dasar 1945 tentang
pengakuan warga negara dan penduduk jelas tidak membedakan jenis
kelamin.
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak
adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka bisa
mengakses kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan dan
memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara
historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di
sepanjang zaman, dimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-
laki. Dari sinilah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.
(Enginer, 1994:55.)

Perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum
laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut, untuk
memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan
gender dapat dilihat dari manifestasi ketidakadilan gender sebagai berikut:
a. Gender dan marginalisasi perempuan
Menurut Fakih (1996:13-14) proses marginalisasi yang
mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam
masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan,
dan disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran,
bencana alam. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu
jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan disebabkan oleh
gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu
serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena
perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya berasal dari kebijakan
pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan
kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.
Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat
pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur
dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi
sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga
laki-laki maupun perempuan. Marginalisasi diperkuat oleh adat-istiadat
maupun tafsir keagamaan, misalnya: banyak diantara suku-suku di
Indonesia yang tidak memberi hak pada kaum perempuan untuk
mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi
hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan
(Fakih, 1996:15).
Menurut Suryadi dan Idris (2010:75) marginalisasi perempuan
berkaitan dengan budaya patriatisme yang memerankan perempuan di
sektor domestik, dan laki-laki pada sektor publik. Namun dengan
demikian masalah gaji atau materi turut menentukan, karena walaupun
pekerjaan domestik yang seharusnya dikerjakan oleh perempuan, akan
tetapi apabila pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan
publik dengan upah yang tinggi maka pekerjaan tersebut akan menjadi
pekerjaan laki-laki. Sebagai contoh pekerjaan memasak yang biasanya
telah menjadi pekerjaan perempuan, tetapi juru masak di restoran atau
hotel berbintang, bukan oleh perempuan lagi tetapi juru masaknya laki-
laki. Pekerjaan tadi tidak menjadi milik perempuan, melainkan sudah
di dominasi oleh tenaga profesional yaitu laki-laki.
b. Gender dan subordinasi
Pandangan gender bisa menimbulkan subordinasi terhadap
perempuan, anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional
sehingga perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, sehingga
munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang
tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala
macam bentuk yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke
tempat. Misalnya: di Jawa, dulu beranggapan bahwa perempuan tidak
perlu sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya akan ke dapur juga, bahkan
dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga
sangat terbatas dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan
anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama.
Praktik seperti ini sesungguhnya berangkat dari kesadaaran gender
yang tidak adil (Fakih, 1996:15-16).
c. Gender dan sterotipe
Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap
suatu kelompok tertentu, stereotipe ini selalu merugikan dan
menimbulkan ketidakadilan yang bersumber dari pandangan gender.
Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya
perempuan yang bersumber dari stereotipe. Misalnya: penandaan
perempuan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek
adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenis, maka setiap
ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan
stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang di alami oleh
perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya,
masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan
adalah melayani suami, stereotipe ini berakibat wajar sekali jika
pendidikan kaum perempuan di nomor duakan (Fakih, 1996:16-17).
Sterotipe sering kali negatif dan bisa dikemas dalam prasangka dan
diskriminasi. Seksisme adalah prasangka dan diskriminasi terhadap
satu individu karena jenis kelamin seseorang. Seseorang yang
mengatakan wanita tidak bisa menjadi insinyur yang kompeten, sedang
mengungkapkan seksisme. Begitu pula seseorang yang menyatakan
bahwa pria tidak bisa menjadi guru anak-anak yang kompeten.
Pemberian sterotipe gender berubah sesuai tingkat perkembangannya
(Ruble dan Barenbaum, 2006:69).
Ketika anak-anak memasuki sekolah dasar, mereka mempunyai
banyak pengetahuan tentang aktivitas yang berkaitan dengan menjadi
laki-laki atau perempuan. Sampai usia sekita 7-8 tahun, pemberian
sterotipe gender itu luas mungkin karena anak-anak tidak mengenal
variasi individual dalam maskulinitas dan feminitas. Pada usia 5 tahun,
baik laki-laki maupun perempuan memberikan sterotipe pada anak
laki-laki sebagai seseorang yang kuat dan dalam istilah yang lebih
negatif seperti jahat, dan perempuan dalam istilah positif seperti baik
hati (Miller dan Ruble, 2005:80)
d. Gender dan kekerasan
Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault)
terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang,
kekerasan terhadap sesama mausia pada dasarnya berasal dari berbagai
sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin
tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang
disebabkan oleh bias gender ini disebut gender-related violence. Pada
dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan
yang ada dalam masyarakat. Banyak macam bentuk kejahatan yang
bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender diantaranya: Pertama,
bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan
dalam perkawinan. Pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan
paksaan untuk mendapatka pelayanan seksual tanpa kerelaan yang
bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan
karena disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya: ketakutan, malu,
keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural). Kedua, tindakan
pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga
(domestic violence). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk
penyiksaan terhadap anak-anak (child abuse). Ketiga, bentuk
penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (digital
mutilation). Misalnya: penyunatan terhadap anak perempuan, berbagai
alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan
ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias
gender di masyarakat yakni untuk mengontrol kaum perempuan.
Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran
merupakan bentuk kekerasan terhadap perempua yang diselenggaraka
oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan,
setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda
terhadap pekerja seksual ini. Kelima, kekerasan dalam bentuk
pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap
perempuan, jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, yakni
pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan
dijadikan objek demi keuntungan seseorang (Fakih, 1996:17-19).
e. Gender dan beban kerja
Menurut Fakih (1996:21-23) adanya anggapan bahwa kaum
perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok
untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan
domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab semua perempuan.
Konsekunesinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras
dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangganya,
mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci,
mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Dikalangan
keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh
perempuan sendiri, terlebih jika perempuan tersebut harus bekerja
sehingga ia memikul beban kerja ganda. Bagi kelas menengah dan
golongan kaya, beban kerja itu dilimpahkan kepada pembantu rumah
tangga (domestic workers). Sesungguhnya mereka ini telah menjadi
korban dari bias gender di masyarakat sehingga mereka bekerja lebih
lama dan berat. Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk
marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban
kerja tersebut terjadi diberbagai tingkatan diantaranya: Pertama,
manifestasi ketidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat negara baik
pada satu negara maupun organisasi antar negara, banyak kebijakan
dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang
masih mencerminkan sebagia dari manifestasi ketidakadilan gender.
Kedua, manifestasi tersebut tejadi di tempat kerja, organisasi,
pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan
keorganisasian serta kurikulum pendidikan yang masih
melanggengkan ketidakadilan gender. Ketiga, manifestasi
ketidakadilan gender juga terjadi dalam adat istiadat masyarakat dalam
kultur suku-suku atau tafisran keagamaan, bagaimanapun mekanisme
interaksi dan pengambilan keputusan di masyarakat masih banyak
mencerminkan ketidakadilan gender tersebut. Keempat, manifestasi
ketidakadilan gender tejadi di lingkungan rumah tangga. Bagaimana
proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar
anggota keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari dilaksanakan
dengan menggunakan asumsi bias gender. Oleh karena itu, rumah
tangga menjadi tempat kritis dalam mensosialisasikan ketidakadilan
gender, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manifestasi
ketidakadilan gender ini telah mengakar mulai dalam keyakinan
masing-masing orang, keluarga hingga ketingkat negara yang bersifat
global.

Teori gender

Dalam memahami berbagai persepsi masyarakat yang berbeda-
beda tentang konsep gender, terlebih dahulu diperlukan pemahaman
bagaimana pandangan yang berbeda itu muncul. Gerakan emansipasi
kaum wanita yang diperjuangkan oleh RA. Kartini menggambarkan bahwa
pada masa penjajahan Belanda kaum perempuan tidak dapat menikmati
hak-hak mereka yang harus diperolehnya. Kaum perempuan tidak bisa
menikmati kebebasan mendapatkan pendidikan, pekerjaan serta
mengembangkan bakat dan potensinya, bahkan kaum perempuan
mendapatkan perlakuan diskriminatif. Hal ini didasarkan kepada
peraturan-peraturan bangsa penjajah yang membatasi hak-hak perempuan.
Demikan juga yang diperjuangkan oleh Raden Dewi Sartika yang secara
khusus memperjuangkan pendidikan untuk kaum perempuan yang di
larang oleh penjajah. Raden Dewi Sartika berusaha mendidik kaum
perempuan dengan mendirikan Sekolah Keutamaan Istri yaitu sekolah
khusus perempuan. Alasan Raden Dewi Sartika mendirikan sekolah
khusus untuk perempuan dan bukan sekolah umum, karena pada saat itu
tidak mungkin kaum perempuan mendapatkan pendidikan yang sama
dengan kaum laki-laki. Perjuangan Raden Dewi Sartika ini masih
berhadapan dengan persepsi masyarakat yang dibentuk oleh penjajah
Belanda dimana “perempuan tidak usah sekolah karena pada akhirnya
akan ke dapur juga” dengan demikian Raden Dewi Sartika mendirikan
sekolah yang seolah-olah untuk mendukung keperluan kaum perempuan
dalam mempersiapkan dirinya sebagai calon ibu rumah tangga (Suryadi
dan Idris, 2010: 42).
Dengan memahami tentang konsep gender, maka beberapa
pandangan yang berbeda-beda terhadap gender, yang dipengaruhi oleh
berbagai latar belakang kehidupan suatu bangsa yang mewarnai kehidupan
sosial budayanya, serta berbagai faktor penyebab yang lainnya. Teori-teori
yang mendasari persepsi masyarakat terhadap gender dan paling dianggap
dapat memberikan landasan terjadinya bias gender. Teori tersebut
diantanya sebagai berikut:
a. Teori kodrat alam
Teori kodrat alam memandang bahwa pemilihan peran sosial
antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai kejadian yang
alamiah, teori kodrat alam mengacu pada kodrat mausia secara alami
dan manusia harus menerimanya. Teori ini memandang laki-laki
terlahir sebagai laki-laki dan perempuan terlahir sebagai perempuan
dalam penampilan fisik, fungsi fisik secara biologis dan peran
sosialnya. Sejak lahir secara biologis antara laki-laki dan perempuan
berbeda. Laki-laki berjenggot, berkumis dan memiliki jakun,
sedangkan perempuan memiliki ciri biologis 4M yaitu: menstruasi,
mengandung, melahirkan dan menyusui. Ciri fisik yang secara kodrati
berbeda antara laki-laki dan perempuan dipandang akan melahirkan
perbedaan perangai bagi kedua belah pihak. Perempuan dengan
perangai yang lembut penuh kasih sayang mengharuskannya untuk
mengasuh anak dan membereskan semua urusan rumah tangga.
Sebaliknya, lelaki dengan fisik dan perangai yang kuat dan cenderung
kasar lebih dianggap layak untuk melakukan kegiatan di luar rumah
untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sekaligus memberi
perlindungan terhadap semua anggota keluarganya. Berdasarkan
pandangan teori ini apa yang dimiliki perempuan tidak akan dimiliki
oleh laki-laki begitupun sebaliknya. Sehingga laki-laki dan perempuan
akan saling membutuhkan untuk saling melengkapi, kondisi fisik yang
secara kodrati memang berbeda tersebut dianggap berpengaruh pada
kondisi psikis masing-masing. Dominasi pekerjaan pada sektor publik
oleh kaum laki-laki khusunya untuk pekerjaan berat atau kerja kasar
dimaksudkan untuk menjaga tugas mulia kaum perempuan, sehingga
kaum laki-laki yang harus bekerja keras untuk mencari nafkah.
Hubungan patriarkhi yang membagi peran perempuan di sektor
domestik dan laki-laki di sektor publik secara turun temurun telah
diyakini kebenarannya dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Pewarisan budaya tersebut melalui pembiasan budaya dan adat istiadat
sejak anak dilahirkan (Suryadi dan Idris, 2010:44-47).
b. Teori kebudayaan
Teori ini memandang pembagian peran sosial berdasarkan jenis
kelamin itu sebagai manifestasi dari budaya masyarakat setempat,
sehingga tidak bisa berlaku universal, tetapi tergatung kepada kondisi
sosial budaya yang mempengaruhinya. Menurut teori ini, tejadinya
keunggulan laki-laki terhadap perempuan karena dikontruksi oleh
budaya yang dipengaruhi oleh peluang laki-laki yang lebih besar untuk
berperan aktif terhadap dunia luar. Dalam pandangan teori ini materi
atau harta kekayaan turut serta menentukan dominasi laki-laki terhadap
perempuan, seumpama raja-raja atau kaum bangsawan pada zaman
dahulu dapat menguasai, dan mendominasi perempuan bahkan lebih
dari satu perempuan. Laki-laki memiliki peluang lebih besar untuk
menguasai materi karena laki-laki tidak disibukan oleh tanggung jawab
mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Sehingga
laki-laki menjadi lebih leluasa bekerja keras untuk meraih dan
mengumpulkan uang. Teori kebudayaan yang memandang gender
sebagai hasil dari proses budaya masyarakat yang membedakan peran
sosial laki-laki dan perempuan sangat banyak pengikutnya. Semua
pejuang kesetaraan gender berpandangan bahwa gender bukan kodrati
tetapi gender adalah hasil dari proses budaya yang diwariskan secara
turun menurun (Suryadi dan Idris, 2010:48-49).
c. Teori psikoalnalisis
Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-
1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-
laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan
seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas
tiga struktur, yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku seseorang
menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu. Id sebagai
pembawaan sifat-sifat fisik biologis sejak lahir. Id bagaikan sumber
energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber lainnya.
Ego bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan
keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur hubungan antara
keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial.
Superego berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu
mengingatkan ego agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol
id (Umar, 1999: 46).
Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir
yang tidak dapat dirubah. Pada tahap phallic stage, yaitu tahap seorang
anak memeroleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat
kelaminnya, seorang anak memeroleh kesenangan erotis dari penis
bagi anak laki-laki dan clitoris bagi anak perempuan. Pada tahap ini
(usia 3-6 tahun) perkembangan kepribadian anak laki-laki dan
perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan pembedaan
formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan
perempuan (Umar, 1999: 41).
d. Teori struktural-fungsional
Teori struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang
diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari
asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang
saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang
berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap
unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsurunsur tersebut dalam
masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam
kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F.
Ogburn dan Talcott Parsons. Teori struktural-fungsional mengakui
adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini
merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan
menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam
struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial
pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi
sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa.
Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi,
bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah
organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan
nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat (Megawangi, 1999: 56).
Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk
masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial.
Laki-laki berperan sebagai pemburu (hunter) dan perempuan sebagai
peramu (gatherer). Sebagai pemburu, lakilaki lebih banyak berada di
luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada
keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam
urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui
anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan
berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam
masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh sex
(jenis kelamin). Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional
tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons
menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang
wajar, dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-isteri
bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang
tindih antar fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami
ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud apabila tradisi peran
gender senantiasa mengacu kepada posisi semula. Teori struktural-
fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap
membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan
jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan
perempuan diposisikan dalam urusan domistik, terutama dalam
masalah reproduksi. Menurut Walby teori ini akan ditinggalkan secara
total dalam masyarakat modern. Sedang Lindsey menilai teori ini akan
melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-
tengah masyarakat (Umar, 1999: 53)

Pengertian gender

Gender sering diartikan dengan jenis kelamin (sex), padahal gender
berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai
pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata
demikian. Secara etimologis kata „gender‟ berasal dari bahasa Inggris yang
berarti „jenis kelamin‟ (M. Echols dan Shadily, 1983: 265).
Menurut Fakih (1996,:8-9) Gender adalah suatu sifat yang melekat
pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun
kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional,
dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan,
perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan
sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat
terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga
perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang
berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan
laki-laki yang bisa bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas. Sejarah
perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan
Gender terbentuk oleh banyak hal yang disosialisasikan, diajarkan, yang
kemudian diperkuat dengan mengkonstruksinya baik secara sosial maupun
kultural. Melalui proses panjang tersebut pada akhirnya diyakini sebagai
sesuatu yang kodrati baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan, hal ini
kemudian direfleksikan sebagai sesuatu yang dianggap alami dan menjadi
identitas gender yang baku. Identitas gender adalah definisi seseorang
tentang dirinya, sebagai laki-laki atau perempuan, yang merupakan
interaksi kompleks antara kondisi biologis dan berbagai karakteristik
perilaku yang dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasi.
Pengertian gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional
dikemukakan oleh Nasarudin Umar bahwa gender adalah konsep kultural
yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran,
perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di
dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial (Umar, 2001: 35).
Dalam konsep gender, pembedaan antara laki-laki dengan
perempuan berdasarkan konstruksi secara sosial maupun budaya. Perilaku
yang menjadi identitas laki-laki maupun perempuan dibentuk melalui
proses sosial dan budaya yang telah diperkenalkan sejak lahir. Ketika
terlahir bayi laki-laki maka orang tua akan mengecat kamar bayi dengan
warna biru, dihiasi dengan gambar mobil-mobilan dan pesawat, serta
memberikannya mainan seperti bola, robot-robotan, dan tamia. Apabila
terlahir bayi perempuan maka orang tua akan mengecat kamar bayinya
dengan warna merah jambu, menghiasinya dengan gambar hello kitty, dan
menyiapkan boneka-boneka lucu untuk putrinya. Watak sosial budaya
selalu mengalami perubahan dalam sejarah, gender juga berubah dari
waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Sementara jenis kelamin
sebagai kodrat Tuhan tidak mengalami perubahan dengan konsekuensi-
konsekuensi logisnya (Muawanah, 2009: 8).
Dengan demikian gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan
dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan
biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang
membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan
mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki
membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan
ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat
dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman. Namun demikian,
kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan
biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya
berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati
manfaat dari sumberdaya dan informasi. Akhirnya tuntutan peran, tugas,
kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau
perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan
sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Ada
sebagian masyarakat yang sangat kaku membatasi peran yang pantas
dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, misalnya tabu bagi
seorang laki-laki masuk ke dapur atau mengendong anaknya di depan
umum dan tabu bagi seorang perempuan untuk sering keluar rumah untuk
bekerja. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang fleksibel
dalam memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas
sehari-hari, misalnya perempuan diperbolehkan bekerja sebagai kuli
bangunan sampai naik ke atap rumah atau memanjat pohon kelapa,
sedangkan laki-laki sebagian besar menyambung ayam untuk berjudi
(Puspitawati, 2012:2)
Sesungguhnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah
selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi
persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai
ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum
perempuan (Fakih, 1996:12).

Unsur-unsur pendidikan

a. Pendidik
Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut
memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan
kegiatan dalam bidang mendidik.
Seorang pendidik hendaknya mengetahui bagaimana cara
murid belajar dengan baik dan berhasil, oleh karena itu unsur-unsur
yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik yang meliputi:
kegairahan dan kesediaan untuk belajar, membangkitkan minat
belajar, menumbuhkan sikap dan bakat yang baik, mengatur proses
belajar, berpindahnya pengaruh belajar dan pelaksanaanya ke
dalam kehidupan nyata, hubungan manusiawi dalam proses belajar
(Daradjat, 2005:15-16). Menurut Ahmad Tafsir (2007:74-75) orang
yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik
adalah orangtua (ayah da ibu) anak didik. Tanggung jawab itu
sekurang kurangnya oleh dua hal: pertama kodrat, yaitu karena
orangtua ditakdirkan menjadi orangtua anaknya, dan karena itu
ditakdirkan pula bertanggungjawab mendidik anaknya; kedua,
karena kepentingan orangtua, yaitu orangtua berkepentingan
terhadap kemajuan perkembangan anaknya, sukses anaknya,
adalah sukses orangtua juga. Namun, karena perkembangan
pengetahuan, keterampilan, sikap serta kebutuhan hidup sudah
sedemikian luas, dalam, dan rumit, maka orangtua tidak mampu
lagi melaksanakan sendiri tugas-tugas dalam mendidik anak. Oleh
karena itu, tugas-tugas orangtua diserahkan kepada sekolah. Dalam
hal ini guru sebagai tenaga pendidik menggantikan orangtua di
rumah untuk mendidik anak agar menjadi manusia dewasa.
b. Peserta didik
Menurut Marimba (1989:30-31) peserta didik adalah
seseorang yag belum dewasa baik secara jasmani maupun rohani.
Ia mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi yang
tidak dapat ia penuhi sendiri, melainkan masih bergantung kepada
orang lain dalam hal ini pendidik. Jadi bisa disimpulkan peserta
didik adalah manusia yang belum dewasa dan memerlukan bantuan
orang lain untuk membimbingnya supaya dapat mecapai
kedewasaan.
c. Kurikulum
Di dalam pendidikan, kegiatan yang dilakukan siswa dapat
memberikan pengalaman belajar atau dianggap sebagai
pengalaman belajar, seperti berkebun, olahraga, pramuka dan
Pergaulan selain mempelajari bidang studi. Semua itu merupakan
pengalaman belajar yang bermanfaat. Pandangan modern
berpendapat bahwa semua pengalaman belajar itulah kurikulum.
Atas dasar ini maka inti kurikulum adalah pengalaman belajar.
Ternyata pengalaman belajar yang bayak pengaruhnya dalam
pendewasaan anak, tida haya mempelajari mata pelajaran, interaksi
sosial di lingkungan sekolah, kerja sama dalam kelompok, interaksi
dengan lingkungan fisik juga merupakan pengalaman belajar
(Tafsir, 2007:53).
d. Proses belajar mengajar
Martinis Yamin (2006:59) berpendapat bahwa proses
belajar mengajar merupakan proses yang sistematik, artinya proses
yang dilakukan oleh guru atau siswa di tempat belajar dengan
melibatkan sub-sub, bagian, komponen-komponen atau unsur-
unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.
e. Metode pembelajaran
Sudjana (2005:76-77) berpendapat bahwa metode
merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan
materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian
yang bertentangan, dan semua berdasarkan pada suatu pendekatan
tertentu, penggunaan metode pembelajaran sangat penting karena
dengan metode guru dapat merencanakan proses pembelajaran
yang utuh dan bersistem dalam menyajikan materi pembelajaran.

Pengertian Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar manusia untuk
mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan
berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu agar pendidikan dapat
dimiliki oleh seluruh manusia maka pendidikan adalah tanggung jawab
keluarga, masyarakat dan pemerintah. Adapun definisi Pendidikan
menurut para ahli adalah sebagai berikut:
a. Dewey (2003:69), Pendidikan adalah proses pembentukan
kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual yang tidak
ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya
pada masa dewasa.
b. Lavengeld mengartikan pendiikan sebagai usaha, pengaruh,
perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak yang
ditunjukan kepada pendewasaan anak atau lebih tepat membantu
anak agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.
Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa dan ditunjukan kepada
orang yang belum dewasa (Tanlain, 1992:65).
c. Syah (2010:10), Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini
mendapat awalan “me” sehingga menjadi “mendidik” artinya,
memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi
latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan
mengenai ahlak dan kecerdasan fikiran.
Berdasarkan UU bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya
untuk mencerdaskan anak secara intelektual semata, tapi mengembangkan
kepribadian mereka secara utuh. Tantangan kehidupan global sekarang ini,
justru membutuhkan anak-anak, generasi muda dan mausia yang memiliki
kepribadian, kemandirian, kreativitas, dan semangat untuk melakukan
adaptasi dan peruahan kehidupan, bukan sekedar generasi muda yang
menguasai pengetahuan teknikal, tetapi lemah kepribadiannya. Hal penting
bagi praktik pendidikan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern
dan global tersebut adalah dibutuhkannya landasan paradigma pendidikan
yang bersifat transformasional, pendidikan yang membagun perubahan
pada diri anak, seluruh aspek kehidupan dirinya, perasaan, emosi, fikiran,
nilai-nilai dan kepribadiannya yang mendorong untuk perbaikan
kehidupan (Kuntoro, 2006:1-2).
Dalam praktik pendidikan, John Dawey menekankan konsep sosial
pendidikan yang melihat, berfikir, dan melakukan sebagai satu kesatuan
yang mengalir dari pengalaman yang berkesinambungan. Antara berfikir
(thinking) dan melakukan (doing) tidak dapat dipisahkan. Berfikir tidak
lengkap apabila tidak diuji dengan pengalaman. Berfikir dalam kehidupan
sehari-hari tidak hanya terjadi dalam otak, tetapi dengan melakukan
sesuatu atas objek tertentu, maka manusia berfikir (Kuntoro, 2006:5).