Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik adalah termasuk Hak
Asasi Manusia, karena adanya kesetaraan gender yang berarti perempuan
dan laki-laki memiliki status dan kondisi yang sama untuk menggunakan
hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan
konstribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan
masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Perjuangan kesetaraan gender
adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya
kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun
perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu
sendiri. Adanya penekanan yang jelas mengenai kesetaraan dan keadilan
gender dalam rekrutmen politik dan juga dalam pendidikan politik
merupakan terobosan bagi peningkatan kualitas dan pemberdayaan kaum
perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi harapan baru
bagi kaum perempuan untuk mengambil lebih banyak peran dalam dunia
politik. Selama ini rekrutmen politik lebih mengutamakan kaum laki-laki
daripada kaum perempuan, meskipun kaum laki-laki dan perempuan
sebenarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam ranah politik.
Pelibatan perempuan dalam partai politik merupakan startegi pemajuan
dan pemberdayaan perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan gender.
Pemberdayaan perempuan merupakan kebijakan pembangunan yang
dikukuhkan melalui Tap MPR No. IV/TAP/MPR.1978 tentang
peningkatan peranan wanita dalam pembangunan. Ketentuan ini
merupakan penguatan kerangka hukum perlindungan terhadap perempuan
melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan. (Musdah, 2005:35).
Strategi Partai Politik
Dalam mencapai tujuan yang diharapkan, maka partai politik harus
mepersiapkan berbagai perencanaan yang baik dan tepat dalam
pelaksanaan kampanye dan perencanaan dan strategi ini dituangkan
dalam strategi kampanye. Menurut Kotler dan Roberto Cangara,
(2009:284)
Campaign is an organized effort conducted by one group (the
chang agent) which intends to persuade others (the target
adopter) to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes,
practices, and behavior.” (Kampanye adalah sebuah upaya
yang dikelola oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang
ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima,
memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).
Menurut Larson dalam Cangara (2009:249) kampanye sendiri dibagi
dalam 3 kategori yakni :
a. Product-oriented campaigns (commercial campaigns atau
corporate campaigns) atau kampanye yang berorientasi pada
produk umumnya terjadi di lingkungan bisnis
b. Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi
pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih
kekuasaan politik.
c. Ideologically or cause oriented campaigns adalah jenis
kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat
khusus dan seringkali berdimensi perubahan social.
Merunjuk dari semua definisi-definisi yang ada di atas maka sebuah
kampanye mengandung beberapa hal yaitu :
a. Tindakan kampanye yang ditunjukan untuk memberikan efek
atau dampak tertentu.
b. Jumlah khalayak sasaran yang luas.
c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu yang tertentu
d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.
(Antar, 2004:7-8)
Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, kampanye telah
ditentukan antara lain:
a. Kampanye pemilu dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya,
pertemuan terbatas, penyiaran melalui radio dan atau televisi,
penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dan rapat
umum.
b. Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang
sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan
materi kampanye pemilu.
c. Peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye juga melakukan
pemasangan alat peraga kampanye.
Dalam studi perencanaan komunikasi dikenal beberapa langkah yang
harus ditempuh dalam pelaksanaan sebuah kampanye. Assifi dan
French dalam Cangara (2009:287) terdapat delapan langkah yang
dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi untuk kampanye,
yakni:
a. Menganalisis masalah
b. Menganalisis khalayak
c. Merumuskan tujuan (objective)
d. Memilih media
e. Mengembangkan pesan
f. Merencanakan produksi media
g. Merencanakan manajemen program
h. Monitoring dan evaluasi.
Strategi Komunikasi Politik
Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik, ialah merawat
ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan
seseorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam
masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi
politik. selain itu, diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga
dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih
media politik.
a. Merawat Ketokohan
Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik
dan kekuasaan. Dengan kata lain, ketokohan sama dengan ethos,
yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan.
Kredibilitas adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-
sifat komunikator.
Menurut Berlo dalam Arifin (2011:237) menjelaskan bahwa
kredibilitas seseorang dapat timbul jika memiliki:
1. Communication skill yaitu keterampilan berkomunikasi
2. Knowledge yaitu pengetahuan yang luas tentang substansi
yang disampaikan
3. Attitude yaitu sikap jujur dan bersahabat
4. Social and cultural system yaitu mampu beradatasi dengan
sistem social budaya.
Menurut McCroskey dalam Arifin (2011:237-238) menjelaskan
bahwa kredibilitas seorang komunikator dapat dimiliki karena:
1. Competence, yaitu kemampuan atau penguasaan terhadap
substansi yang disampaikan.
2. Attitude yaitu sikap tegas terhadap prinsip
3. Intention tujuan yang baik
4. Personality yaitu kepribadian yang hangat dan bersahabat
5. Dynamism yaitu dinamika yang menunjukkan cara penyajian
yang menarik dan tidak membosankan.
Dapat disimpulkan bahwa komunikator yang mampu
mempengaruhi khalayak adalah komunikator yang memiliki
ketokohan dan kepemimpinan (leadership) yang mampu
menggerakkan dan mempengaruhi orang banyak.
b. Memantapkan kelembagaan
Menetapkan kelembagaan merupakan faktor yang mendasar
dalam komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan
kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum. Lembaga
yang dimaksud adalah wadah kerjasama beberapa orang untuk
mencapai tujuan bersama. Dalam dunia politik lembaga itu dapat
berupa partai politik, parlemen, dan pemerintahan atau
birokrasi.(Arifin, 2011:241)
Komunikasi politik berkaitan erat dengan partai politik, karena partai
politik di negara demokrasi menyelenggarakan fungsi sebagai sarana
komunikasi politik. Selain itu partai politik juga berfungsi sebagai
sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Partai politik dapat
dibedakan dalam beberapa bentuk basis sosiologis yang dimiliki,
yaitu:
1. Partai massa
2. Partai kader
3. Partai lindungan
4. Partai ideology.
Salah satu esensi sosialisasi politik yang harus dijalankan oleh partai
politik, ialah mewariskan ideologi, nilai-nilai dan gagasan-gagasan
vital, serta memupuk identitas nasional dan memperkuan integrasi
nasional. Ada beberapa jenis sistem kepartaian (party system) yang
ada di dunia. Duverger dalam Arifin (2011:31), mengklasifikasikan
berdasarkan tiga kategori, yaitu:
1. Sistem partai tunggal
2. Sistem dwipartai
3. Sistem multipartai
Konsep Strategi Politik
Menurut Prihatmoko dan Moesafa dalam Menang Pemilu di Tengah
Oligarki Partai (2008:158) strategi adalah segala rencana dan tindakan
yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu.
Strategi mencakup berbagai kegiatan diantaranya menganalisa
kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, juga untuk
mengetahui metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih.
Agar suatu kontestan dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus
dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya. Hal ini
hanya akan dapat dicapai apabila kontestan memperoleh dukungan
yang luas dari pemilih, dan metode dan cara yang dapat digunakan
oleh kontestan yaitu apakah dan bagaimana marketing dapat
membantu politikus dalam mengembangkan hubungan dengan
pemilih. Menurut Newman and Sheth dalam Nursal (2004: 159-160)
ada beberapa strategi yang harus dilakukan yaitu:
a. Strategi penguatan (Reinforcement strategy), strategi ini dapat
dilakukan oleh kandidat yang telah dipilih dengan cara
membuktikan janji-janji politiknya pada saat kampanye.
Formulasi dan implementasi kebijakan pro-publik, anggaran
berorientasi gender, dan sebagainya bisa digunakan untuk
menguatkan image kandidat untuk pilkada selanjutnya
b. Strategi rasionalisasi (Rationalization strategy), strategi ini
diambil ketika kinerja kandidat/partai tidak sesuai dengan citra
yang telah dibangunnya. Rasionalisasi strategi perlu diambil agar
tidak mematikan citra di mata para pemilih (voters) pada saat
pilkada.
c. Strategi bujukan (Inducement strategy), diterapkan manakala
citra kandidat tidak sesuai dengan persepsi warga walau
kinerjanya baik di mata pemilih.
d. Strategi konfrontasi (Confrontation strategy), strategi ini harus
diterapkan oleh para kandidat yang salah membangun citra. Citra
yang dibangun ternyata tidak sesuai dengan kinerjanya, oleh
karena itu ia harus merombak habis citra dan kinerjanya dalam
pilkada berikutnya agar dapat dipilih oleh pemilih yang semakin
cerdas dan kritis
Definisi Strategi
Menurut Cangara dalam komunikasi politik (2009:291-292) istilah
strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu “stratos” yang
artinya tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Dengan
demikian, strategi diaksud adalah memimpin tentara. Lalu muncul
kata strategos yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni
seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.
Menurut Arifin dalam komunikasi politik (2011:69) strategi adalah
pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan
gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun
waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim
kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai
dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien
dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara
efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup
yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada
umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut.
Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja
tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti
strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur,
ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi.
Menurut Clausewit dalam Schroder dalam Nursal (2004:55)
berpendapat bahwa pengertian strategi adalah pengetahuan tentang
penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam
abad modern ini, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada
konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah
digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. Dalam
pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat kemenangan
atau pencapaian tujuan.
Menurut Hamel dan Prahalad dalam Nursal (2004:57) pengertian
strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa
meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut
pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa
depan. Strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi dan bukan
dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar
yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan komptensi inti
(core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di
dalam bisnis yang dilakukan.
Menurut Kaplan dan Norton dalam Nursal (2004:59) Strategi adalah
seperangkat hipotesis dalam model hubungan cause dan effect, yaitu
suatu hubungan yang dapat diekspresikan melalui kaitan antara
pernyataan if-then.
Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa strategi
adalah ilmu dan seni tentang penggunaan kekuatan-kekuatan politik,
yang memungkinkan dukungan maksimal kepada kebijakan yang
telah ditetapkan
Definisi Pemilu Legislatif
Menurut Surbakti dalam memahami ilmu politik (1999:139)
Pemilihan umum legislatif dianggap salah satu ciri demokrasi modern
di tingkat lokal atau pesta demokrasi dan merupakan bagian dari
pemilihan umum di tingkat lokal, pemilihan berarti prosedur yang
diakui oleh aturan-aturan organisasi, memilih sejumlah orang atau
satu orang untuk memegang suatu jabatan dalam suatu organisasi.
Fungsi Badan Legislatif /Badan Perwakilan
a. Fungsi menentukan policy (kebijaksanaan) dan perundang – undangan
yang dimaksud fungsi perundang-undangan adalah membentuk
undang-undang, untuk melaksanakan fungsi ini DPR diberi hak
inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan
undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget.
Dalam hal membuat undang-undang biasa seperti: Undang-Undang
kewarganegaraan, Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang
tentang APBN, selain itu meratifikasi perjanjian-perjanjian dengan
luar negeri dan sebagainya.
b. Fungsi pengawasan ialah fungsi yang dilakukan oleh lembaga
perwakilan atau legilslatif (DPR) untuk mengawasi atau mengontrol
eksekutif atau pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah
dapat berfungsi sesuai dengan undang-undang yang dibentuk oleh
lembaga perwakilan dan untuk melaksanakan fungsi dari lembaga
perwakilan maka lembaga ini mempunyai beberapa hak seperti:
1) Hak meminta keterangan (interpelasi)
2) Hak mengadakan penyelidikan (angket)
3) Hak bertanya
4) Hak mengadakan perubahan RUU (amandemen)
5) Hak mengajukan rancangan undang-undang (usul inisiatif)
6) Hak Mengajukan atau menganjurkan seseorang bila ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan
7) Hak protokol dan Hak keuangan atau administrasi
c. Fungsi sebagai sarana pendidikan yang dimaksud dengan sarana
pendidikan politik, artinya bahwa rakyat dididik untuk mengetahui
persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan-
pembahasan, pembicaraan-pembicaraan serta kebijakan-kebijakan
yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dimuat dalam media
massa atau melalui pemberitaan di media elektronik, agar rakyat
mengetahui dengan sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung
jawabnya sebagai warga negara.(Budiardjo 2010:322-323)
Definisi Legislatif
Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat
hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen,
kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah
badan tertinggi dan menujuk eksekutif. Dalam sistem Presidentil,
legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari
eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya
juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan
pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian
dan memutuskan perang. (sumber: http://wikipedia-definisi-legislatif.org).
Menurut Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik (2010:315) badan
legislatif adalah lembaga yang ”LEGISLATE” atau membuat Undang-
Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu
badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain
yang sering dipakai adalah parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap
merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan
kebijaksanaan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat.
Undang-undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan.
Dapat dikatakan bahwa badan legislatif merupakan badan yang membuat
keputusan yang menyangkut kepentingan umum.
Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:
a. jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
b. jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan
sebanyak- banyak 100 orang;
c. jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan
sebanyak- banyaknya 50 orang.
Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR
berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima
tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan
sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang
paripurna DPR.
Sistem Pemilihan Umum di Indonesia
Di Indonesia sudah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum
sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2009. Sistem pemilihan
umum yang dianut oleh Indonesia dari tahun 1945-2009 adalah sistem
pemilihan proporsional. Sistem proporsional lahir untuk menjawab
kelemahan dari sistem distrik.
Menurut Budiardjo dalam dasar-dasar ilmu politik (2010: 209) sistem
proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi
atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu
daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan,
daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang
lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitu pun sebaliknya. Sistem
proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang
diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi
kursi yang diperoleh partai politik tersebut.
Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum
dengan berbagai variasinya, menurut Surbakti dalam memahami ilmu
politik (1999:44) sistem pemilihan umum berkisaran pada dua prinsip
pokok, yaitu:
a. Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu
wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
b. Multi-member constituenty ( satu daerah pemilihan memilih beberapa
wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem
Proporsional.
Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pemilihan
umum merupakan tempat dimana masyarakat dapat memilih langsung
dan ikut berpartisipasi untuk memilih pemimpin, baik pemimpin Negara
maupun daerah yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat
Fungsi Pemilihan Umum
Menurut Ranney dalam Tim (2012:38) Fungsi pemilihan umum yang
pokok adalah sebagai berikut.
a. Pemilihan umum adalah sarana untuk menyalurkan hak politik warga
negara sesuai dengan pilihan agar aspirasinya dapat tersalur melalui
wakilnya yang terpilih.
b. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat
dalam suatu negara.
c. Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan
pemerintahan yang demokratis karena melalui Pemilu rakyat dapat
memilih para wakilnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia
Tujuan Pemilihan Umum
Tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (general election)
menurut Jimly dalam Pengantar Hukum Tata Negara (2011:415) dapat
dirumuskan dalam empat bagian yakni:
1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan
pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan
mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.
Kualitas Audit
Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan
audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit
secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan
bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk
memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik (Ardini, 2010). Berkualitas
atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan
yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Seorang auditor dituntut harus
memiliki rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan
pekerjaannya dan memiliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran
atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan sehingga akuntabilitas
dan profesionalisme merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang
auditor.
Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban
(akuntabilitas) dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor dalam
menyelesaikan proses audit tersebut (Mulyadi, 2012).
Pemilihan Umum Di Indonesia
Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008 pemilu di Indonesia,
menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari, “Langsung,
Umum, Bebas dan Rahasia”. Pemilu dengan asan “Luber” sudah dipakai
sejak zaman Orde Baru. Hal tersebut berarti :
a. Langsung, memiliki arti yaitu untuk setiap pemilih diwajibkan untuk
memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan
oleh siapapun.
b. Umum, berarti pemilihan umum yang diselenggarakan dapat diikuti
seluruh warga negara, yang sudah memiliki hak suara untuk memilih
tanpa terkecuali.
c. Bebas berarti pemilihan umum akan dijalankan secara bebas untuk
memilih, dan dapat memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari
pihak mana pun.
d. Rahasia, berarti suara pemilih yang diberikan bersifat rahasia hanya
diketahui oleh si pemilih itu sendiri dan tidak mungkin bisa diketahui
oleh pihak lain.
Lalu pada era reformasi, asas pemilu sering disebut “Jurdil’ yakni
singkatan dari Jujur dan Adil
a. Jujur, memiliki arti bahwa pemilihan umum di Indonesia, harus
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang belaku. Hal tersebut,
untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memiliki
hak memilih, dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada
perbedaan untuk setiap nilai suara pemilih terhadap wakil rakyat yang
dipilih.
b. Adil, yakni memberikan perlakuan yang sama pada setiap peserta
pemilu, tanpa ada pengecualian terhadap peserta atau pemilih tertentu.
Dalam asas jujur dan adil hal tersebut akan mengikat. Jadi, tidak hanya
pada peserta pemilu, tetapi juga terhadap penyelenggara pemilu.
Kemudian sampai pada pemilihan umum Indonesia yang dilakukan
setelah amandeman keempat UUD 1945 ini, asas pemilu tersebut semua
dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil
Definisi Pemilihan Umum
Menurut Rudy dalam Anugerah (2009:87) Pemilihan umum adalah
sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum
adalah pengejawantahan system demokrasi. Melalui pemilihan umum
rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur
pemerintahan.
Menurut Ranney dalam Tim (2012:34) pemilihan umum dikatakan
demokratis apabila memenuhi criteria sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan secara periodic
b. Pilihan yang bermakna
c. Kebebasan untuk mengusulkan calon
d. Hak pilihan umum bagi kaum dewasa
e. Kesetaraan bobot suara
f. Kebebasan untuk memilih
g. Kejujuran dalam perhitungan suara dan perolehan hasil.
Pemilihan umum saat ini telah menjadi syarat penting bagi kehidupan
Negara Indonesia, dalam pemilihan umum masyarakat menggunakan hak
pilihnya serta ikut berpartisipasi secara langsung. Pentingnya pemilihan
umum di Indonesia mengharuskan masyarakat cermat dalam memilih.
Karena, masyarakat yang akan menentukan siapa yang akan memimpin
suatu negara.
Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari
demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana
keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat,
dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi
masyarakat.
Teori Keagenan (Agency Theory)
Penelitian Resti (2014) menyatakan teori keagenan (agency theory) adalah
teori yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara manajemen dan
pemilik perusahaan yaitu teori keagenan. Teori keagenan berusaha menjelaskan
hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan).
Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih
(perusahaan) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama
prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang
terbaik bagi prinsipal.
Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Resti
(2014) teori ini mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen
selaku agen dan pemilik serta entitas lain dan kontrak (misal akuntan publik) selaku
prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen,
yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan
dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari agen (manajemen). Berdasarkan
laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang sering kali
terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat
laporannya terlihat baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau
meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan
keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian
dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu
akuntan publik atau auditor independen
Konsep Gender
Konsep dalam gender terbagi menjadi 2, yaitu: konsep nature dan konsep
nurture
a. Nature
Secara etimologi nature diartikan sebagai karakteristik yang melekat
atau keadaan bawaan pada seseorang atau sifat dasar manusia. Nature
juga dapat diartikan sebagai suatu faktor kepribadian tentang
kekuatan biologis yang mengatur perkembangan manusia. Nature
dapat diartikan sebagai faktor kepribadian yang terkembang secara
alami dan dipengaruhi oleh genetic.
Dalam kajian gender, nature diartikan sebagai teori atau argumen
yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan
bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis. Dinyatakan sebagai teori
nature karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah
natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan
berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat pada laki-laki dan
perempuan secara alami.
b. Nurture
Secara etimologi nurture berarti kegiatan perawatan atau
pemeliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor-faktor
lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang nampak.
Nurture dapat diartikan sebagai suatu faktor kepribadian tentang
kekuatan lingkungan yang mengatur perkembangan manusia. Nurture
dapat berupa lingkungan keluarga, masyarakat bahkan faktor ekonomi
dan budaya.
Dalam kajian gender, nurture sebagai teori atau argumen yang
menyatakan bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminim bukan
ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan konstruk sosial dan
pengaruh faktor budaya. Dinyatakan sebagai teori nurture karena
faktor-faktor social dan budaya menciptakan atribut gender serta
membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi
selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat terulang secara
turun temurun. (Lippa, 2005:24-26).
Kesetaraan dan Keadilan Gender
Menurut Soejipto dalam Pengarustamaan Gender di Parlemen, Studi
Terhadap DPR dan DPD (2010:86) kesetaraan gender berarti kesamaan
kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan
serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya,
pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta
kesamaan dalam pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi
penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap
laki-laki maupun perempuan.
Keadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap
perempuan dan laki-laki. Keadilan gender terjadi bila peluang yang
diberikan baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengejar berbagai
minat, karir, gaya hidup dan kebutuhan spesifik perempuan atau laki-laki.
Keadilan gender tercapai ketika upaya dan kebijakan khusus dibuat untuk
memberikan peluang yang setara bagi kaum laki-laki dan kaum
perempuan. Dengan demikian, semua perempuan dan laki-laki memiliki
peluang yang sama untuk mengembangkan segenap keterampilan dan
bakatnya.
Untuk mmbangun keadilan dan kesetaraan gender maka pemerintah telah
mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan adanya
rancangan undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU
KKG).
Pengurusutamaan Gender (PUG)
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program
yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang
kehidupan dan pembangunan. (Soejipto,2010:48)
Inpres No.9 Tahun 2000 merumuskan PUG sebagai suatu strategi untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan
program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan
permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan
program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.
Sementara itu, UN. Escol, 1997 dalam Soejipto (2010:48) menyatakan
“Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi untuk
memasukkan isu dan pengalaman perempuan dan laki-laki ke
dalam satu dimensi yang integral dalam rancangan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program dalam setiap
bidang agar perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang
sama.”
Lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi seluruh perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan
program pembangunan nasional. Oleh karena itu, PUG penting dalam
mendukung kebijakan pemerintah. Beberapa hal yang dapat dicapai
dengan penerapan pengarusutamaan gender: Pemerintah dapat bekerja
lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik
yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-
laki dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-
undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat
yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki.
2. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan
laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan
penghargaan yang sama di asyarakat.
3. PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya
PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.
4. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik
dan ekonomi suatu bangsa.
Dasar Hukum pelaksanaan PUG, selain UU No. 25/2000 Tentang
PROPENAS dan Inpres No. 9/2000 Tentang Pelaksanaan PUG Dalam
Pembangunan, terdapat pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan di daerah.
Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU
KKG)
Indonesia telah mengakui pentingnya kesetaraan dan keadilan gender
sejak disahkannya Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan atau yang dikenal dengan CEDAW,
pada tahun 1984. Sejak saat itu hingga sekarang beberapa kebijakan telah
dibuat oleh pemerintah Indonesia, namun pelaksanaannya tidak dapat
dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari 2 indikator yaiu: Gender
Inequality Index (GII) dan persentase keterwakilan perempuan di
parlemen nasional yang masih mengkhawatirkan. CEDAW merupakan
instrumen hukum internasional pertama dan utama yang mengatur secara
khusus mengenai penegakan hak asasi perempuan, Demikian pula
pertama kali menegaskan adanya dan penting dihapusnya “diskriminasi
terhadap perempuan” (“discrimination against women”). Pendefinisian
ini menegaskan makna diskriminasi berbasis gender yang pada faktanya
menimpa perempuan.
RUU KKG diharapkan menjadi bagian dari pertangungjawaban Negara
dalam upaya pemenuhan hak perempuan untuk terbebas dari segala
perlakukan diskriminasi serta berhak mendapat perlakuan dan
perlindungan hukum yang sama tanpa adanya pembedaan
Keterbatasan Pengendalian Intern
Azhar Susanto (2008:110) dalam bukunya Sistem Informasi
Akuntansimengemukakan bahwa ada beberapa keterbatasan dari pengendalian
intern, sehingga pengendalian intern tidak dapat berfungsi, yaitu:
1. Kesalahan (error)
Kesalahan dapat muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang
salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah.
2. Kolusi
Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk
melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka bekerja. Meskipun
dimungkinkan menerapkan kebijakan prosedur untuk mendeteksi pencurian
dimana kolusi terjadi, kebanyakan manajer lebih mempertimbangkan upaya
menggunakan karyawan yang baik dan membuatnya puas terhadap
pekerjaannya. Hal ini dianggap mengurangi keinginan untuk mencuri dan
kolusi. Umumnya akuntan dan para manajer mengakui bahwa bila kolusi
terjadi maka pengendalian yang ada tidak akan efektif dalam
menghindarinya.
3. Penyimpangan manajemen
Karena manajemen suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas
dibandingkan dengan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada
tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.
Penyimpangan yang dilakukan oleh manajer seperti kolusi sulit untuk
dicegah dengan berbagai alasan. Langkah yang dilakukan adalah dengan
mengerjakan manajer yang baik dan memberikan kompensasi yang layak
agar memberikan kinerja yang baik. Kemungkinan terjadinya
penyimpangan yang dilakukan oleh para manajer adalah rendahnya kualitas
pengendalian intern.
4. Manfaat dan biaya
Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa
biaya pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya.
Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang memberikan
manfaat lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan
pengendalian tersebut
Teori Gender (Feminisme)
Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis,
Charles Fourier pada tahun 1837 yang berpusat di Eropa dan berkembang
pesat sejak publikasi John Stuart Mill dengan judul “Perempuan sebagai
Subyek” ( The Subjection of Women ) pada tahun 1869. Pada awalnya
gerakan ini ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap
kebebasan perempuan. Secara umum kaum perempuan merasa dirugikan
dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki dalam
bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik.
Menurut Bhasin dan Khan dalam Lippa (2005:20) feminisme adalah
suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan
dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan
sadar perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut.
Menurut Ilyas dalam Lippa (2005:21) feminisme adalah kesadaran akan
ketidakadilan jender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam
keluarga maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan
maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut.
Tahun 1960, merupakan awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan
selanjutnya ikut ranah politik kenegaraan dengan diikutsertakan
perempuan dalam hak suara parlemen. Adapun aliran feminisme yang
akan mendukung kaum perempuan dalam kesetaraan gender, yaitu:
a. Feminis Liberal
Menurut Wolf dalam Friedan (1963:38) Feminisme liberal ialah
pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan
secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan
dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia
pribadi dan public karena, setiap manusia mempunyai kapasitas untuk
berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan.
Teori feminis liberal bertumpu pada kebebasan dan kesetaraaan
rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya
sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga
dengan laki-laki.
Menurut Mill dan Taylor dalam Tong (2004:7) pemikiran feminisme
liberal pada abad ke-19 beranggapan bahwa:
“Jika masyarakat ingin mancapai kesetaraan seksual dan
keadilan gender, maka masyarakat harus memberikan
perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang
sama yang dinikmati oleh laki-laki.”
Menurut Tong dalam Feminist Thought (2004: 16) Feminism liberal
berupaya untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang
opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau
pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak
memberikan tempat sama sekali bagi perempuan, baik didalam
akademi, forum maupun pasar. Feminis liberal menekankan bahwa
masyarakat patriaki mencampuradukkan seks dan gender, dan
mengganggap hanya pekerjaan-pekerjaan yang dihubungkan dengan
kepribadian feminism yang layak untuk perempuan.
Dari penjelasan diatas maka penggunaan feminis liberal sesuai
dengan penelitian ini karena,feminism liberal bersikeras bahwa laki-
laki dan perempuan harus diperlakukan sama sebagai seseorang yang
setara, sebagai manusia yang sama berharganya untuk dicintai dan
feminis liberal memberikan kesempatan untuk kaum perempuan
untuk terlibat langsung dalam dunia politik.
Definisi Gender
Kata gender berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin.
Menurut Cixous dalam Tong (2004:41), gender diartikan sebagai
“perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari
segi nilai dan tingkah laku”. Sedangkan menurut Kristeva dalam Tong
(2004:42) dijelaskan bahwa gender adalah “suatu konsep cultural yang
merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan
perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan social budaya”.
Gender merupakan aturan atau norma prilaku yang berhubungan dengan
jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat, karena gender sering kali
diidentikkan dengan jenis kelamin atau seks.(http://kamusq-definisi-
gender.com)
Menurut Muhtar dalam Froom (2002:56) gender dapat diartikan sebagai
“jenis kelamin social aau konotasi masyarakat untuk menentukan peran
social berdasarkan jenis kelamin”. Sedangkan menurut Fakih dalam
Analisis Gender dan Transformasi Sosial (2008:8) mendefinisikan gender
sebagai “suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun
perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural”
Dari beberapa definisi tentang gender dapat ditarik kesimpulan bahwa
gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara
kultural dan emosional namun memiliki hak yang sama
Unsur-Unsur Pengendalian Intern
Unsur-unsur pengendalian intern dibuat untuk mencapai tujuan dari
pengendalian intern. Krismiaji (2010:223) mengutip komponen model
pengendalian intern yang dikeluarkan oleh Committe of Sponsoring Organization
(COSO) yaitu:
1) Lingkungan Pengendalian
Tulang punggung sebuah perusahaan adalah karyawan meliputi atribut
individu, seperti integritas, nilai etika, dan kompetensi dan lingkungan
tempat karyawan tersebut bekerja. Mereka merupakan mesin penggerak
organisasidan merupakan fondasi untuk komponen lainnya. AICPA
mengidentifikasikan tujuh faktor penting untuk sebuah lingkungan
pengendalian, faktor-faktor tersebut yaitu :
1. Komitmen terhadap nilai integritas dan nilai etika
2. Filosofi dan gaya operasi manajemen
3. Struktur organisasi (Organizational structure)
4. Komite audit (The audit comitee of the board of directors)
5. Metoda penetapan wewenang dan tanggung jawab (methode of assigning
authority and responsibillity)
6. Praktik dan kebijakan tentang sumberdaya manusia (Human policies and
practicies)
7. Pengaruh eksternal (external influences)
2) Aktivitas Pengendalian
Perusahaan harus menetapkan prosedur dan kebijakan pengendalian dan
melaksanakannya, untuk membantu menjamin bahwa manajemen dapat
menetapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi
ancaman-ancaman yang muncul, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai
secara efektif. Umumnya aktivitas pengendalian dapat dikelompokan
menjadi lima kelompok sebagai berikut :
1. Otorisasi yang tepat terhadap aktivitas dan transaksi
2. Pemisahan tugas
3. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai
4. Perlindungan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan
catatan
5. Pengecekan independen terhadap kinerja
3) Pengukuran Risiko
Organisasi harus menyadari dan waspada terhadap berbagai risiko
yangdihadapinya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan
serangkaian tujuan, yang terintegrasi dengan kegiatan penjualan, produksi,
pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya sehingga organisasi dapat
beroperasi sebagaimana mestinya. Organisasi harus pula menetapkan
mekanisme untuk mengindentifikasi, menganalisis, dan mengelola risikorisiko terkait.
4) Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi dan komunikasi mengitari kegiatan pengawasan. Sistem
tersebut memungkinkan karyawan organisasi untuk memperoleh dan
menukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan
mengendalikan kegiatan organisasi.
5) Pemantauan
Seluruh proses bisnis harus dipantau dan dilakukan modifikasi sepenuhnya.
Dengan cara ini, sistem akan bereaksi secara dinamis, yaitu berubah jika
kondisinya menghendaki perubahan. Ada beberapa metoda kunci (pokok)
dalam melakukan pemantauan kinerja, yaitu :
1. Supervisi yang efektif
2. Pelaporan pertanggungjawaban
3. Internal auditing
Pengertian Pria Metroseksual
Pria metroseksual adalah women-oriented men (Kartajaya dkk., 2004). Secara
lebih jauh pria metroseksual dideskripsikan sebagai laki-laki yang cinta setengah mati
tak hanya terhadap dirinya, tetapi juga gaya hidup kota besar yang dijalaninya
(Simpson dalam Kartajaya dkk., 2004).
Pria metroseksual juga digambarkan sebagai sosok yang normal atau straight,
sensitive dan terdidik, hanya saja mereka lebih mengedepankan sisi feminin yang
mereka miliki (Jones, dalam Hudiandy, 2006)
Beberapa ciri pria metroseksual dikemukakan oleh Kartajaya dkk. (2004),
yaitu:
1. Pada umumnya hidup dan tinggal di kota besar di mana hal ini tentu saja
berkaitan dengan kesempatan akses informasi, pergaulan dan gaya hidup yang
dijalani dan secara jelas akan mempengaruhi keberadaan mereka.
2. Berasal dari kalangan berada dan memiliki banyak uang karena banyaknya
materi yang dibutuhkan sebagai penunjang gaya hidup yang dijalani.
3. Memiliki gaya hidup urban dan hedonis.
4. Secara intens mengikuti perkembangan fesyen di majalah-majalah mode pria
agar dapat mengetahui perkembangan fesyen terakhir yang mudah diikuti, dan
Umumnya memiliki penampilan yang klimis, dandy dan sangat memperhatikan
penampilan serta perawatan tubuh.
Dikutip dari penelitian sebelumnya, Hudiandy (2006) menyatakan bahwa ada
beberapa definisi lain tentang Metroseksual:
1. Menurut rubrik Fashion & style di New York Times:
Metroseksual di definisikan sebagai lelaki yang menggemari busana bagus
dan benda bagus lain pada umumnya, serta begitu berpretensi sebagai macho mereka
tidak harus diasosiasikan sebagai homoseksual melainkan lelaki yang tampil pada
pose seksi pada majalah-majalah popular pria.
2. Menurut situs Word Spy.com:
Metroseksual didefinisikan sebagai laki-laki perkotaan yang memiliki daya
estetika tinggi, memiliki waktu dan uang untuk penampilan dan gaya hidupnya.
3. Menurut situs Askmen.com:
Metroseksual adalah pria modern yang pada umumnya masih lajang
(walaupun tidak harus) dan merasa nyaman akan dirinya dan sisi femininnya
Tujuan Pengendalian Intern
Krismiaji (2010:215) berpendapat bahwa tujuan dilakukannya pengendalian
adalah untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi, yang timbul
antara lain karena sebab-sebab sebagai berikut:
1. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan boros.
2. Keputusan manajemen yang tidak baik.
3. Kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan dan pemrosesan data.
4. Kehilangan atau kerusakan catatan yang secara tidak sengaja.
5. Kehilangan aktiva karena kecerobohan karyawan.
6. Tidak ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan lainnya oleh para
karyawan.
7. Perubahan secara tidak sah terhadap Sistem Informasi Akuntansi atau
komponen-komponennya.
Sedangkan menurut Ersa Tri Wahyuni dkk (2009:389) dalam
bukuPengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia menyatakan bahwa
“Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang
memadai bahwa (1) aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan
bisnis, (2) informasi bisnis akurat, dan (3) karyawan mematuhi hukum dan
peraturan yang berlaku”.
Adapun Jerry J. Weygandt (2007:454) menyatakan bahwa, Pengendalian
internal (internal control) mencakup rencana organisasi serta metode-metode
terkait dan pengukuran yang diadopsi perusahaan untuk:
1. Melindungi aset dari pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan oleh
karyawan.
2. Meningkatkan keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi. Hal ini
dapat dilakukan dengan menurunkan risiko kesalahan (kesalahan yang tidak
disengaja dan ketidakteraturan (kesalahan yang disengaja dan
kesalahpahaman) dalam proses akuntansinya.
Pengertian Perilaku Konsumtif
Menurut Kertajaya (2004) ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku
konsumen dalam proses perilaku pembelian.
Berdasarkan konteks pria metroseksual maka berikut ini adalah
penjabarannya, yaitu
1. Kelas sosial atau divisi masyarakat yang relative permanen dan teratur
dengan para anggotanya yang menganut nilai-nilai, minat dan tingkah laku
yang serupa dan diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan,
pendidikan, kekayaan dan lain-lain. Dalam hal ini pria metroseksual sudah
seperti kelas sosial baru dalam struktur sosial yang ada dalam masyarakat
modern yang berbasis kapitalis. Oleh karena itu wajar jika mereka memiliki
perilaku konsumtif yang berbeda dan khas dibandingkan dengan yang lain.
2. Peran dan status sosial. Kebanyakan pria metroseksual adalah individu-
individu dengan posisi yang baik, bagus dan “berkelas” dalam masyarakat.
Peran dan status sosial tersebut secara tidak langsung menuntut mereka untuk
memiliki penampilan yang sangat menunjang keberadaan mereka.
3. Pekerjaan pria metroseksual kebanyakan adalah eksekutif muda. Masalah
penampilan jelas terlihat dari pakaian dengan segala atributnya seperti dasi,
sepatu sampai parfum dan sebagainya. Faktor yang relevan dengan sisi
penampilan juga ditambah dengan perawatan tubuh mulai dari salon, spa dan
klub fitnes;
4. Situasi ekonomi pria metroseksual biasanya berasal dari kalangan dengan
penghasilan ekonomi yang besar. Oleh karena itu besarnya materi yang
dikeluarkan untuk menunjang perilaku konsumtif yang mereka lakukan
bukan menjadi masalah.
5. Gaya hidup. Gaya hidup pria metroseksual jelas berbeda dibandingkan pria
kebanyakan. Mereka biasa melakukan pleasure shopping dibandingkan
purpose shopping, mereka biasa berinteraksi dari café ke café (social
butterflies) yang jelas tidak mungkin hanya menghabiskan biasa yang sedikit
dan masih banyak gaya hidup lainnya.
Gabungan antara motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap dari
pria metroseksual itu sendiri. Semua hal ini dipengaruhi iklan, pergaulan, keadaan
dan suasana lingkungan kerja, respon klien, konsumsi dunia hiburan dan masih
banyak hal lain. Gabungan faktor-faktor ini semakin memperjelas betapa pria
metroseksual benar-benar target market yang potensial untuk dibidik
Pengertian Pengendalian Intern
Krismiaji (2010:218) mengatakan bahwa pengendalian intern (internal
control) adalah
“rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau
melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat
dipercaya,memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan
manajemen”
Selain itu, Krismiaji (2010:222) mengutip definisi pengendalian intern
menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO) yaitu:
“pengendalian intern adalah proses yang diterapkan oleh dewan
direktur,manajemen, dan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa
tujuan pengendalian berikut ini dapat dicapai, yaitu”:
1. Efektifitas dan efisiensi operasi
2. Daya andal pelaporan keuangan
3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Sedangkan Mulyadi (2008:163) mengatakan bahwa:
“sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode,
danukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.
Pengertian Peran Gender
Menurut Bem (dalam Wathani 2009), gender merupakan karakteristik
kepribadian, seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya dan
dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi yaitu maskulin, feminin, androgini dan tak
terbedakan. Konsep Gender dan peran gender merupakan dua konsep yang berbeda,
gender merupakan istilah biologis, orang-orang dilihat sebagai pria atau wanita
tergantung dari organ-organ dan gen-gen jenis kelamin mereka. Sebaliknya menurut
Basow (1992) dalam Wathani (2009), peran gender merupakan istilah psikologis dan
kultural, diartikan sebagai perasaan subjektif seseorang mengenai ke-pria-an
(maleness) atau kewanitaan (femaleness).
Brigham (1986) dalam Naully (2003) lebih menekankan terhadap konsep
stereotipe di dalam membahas mengenai peran gender, dan menyebutkan bahwa
peran gender merupakan karakteristik status, yang dapat digunakan untuk mendukung
diskriminasi sama seperti yang digunakan untuk mendukung diskriminasi sama
seperti yang digunakan terhadap status-status yang lain seperti ras, kepercayaan, dan
usia.
Sementara peran gender sendiri sebagai sebuah karakteristik memiliki
determinan lingkungan yang kuat dan berkaitan dengan dimensi maskulin versus
feminine, Stewart & Lykes, dalam Saks dan Krupat, (1998). Ketika berbicara
mengenai gender, beberapa konsep berikut ini turut terlibat di dalamnya :
a. Gender role (peran gender), merupakan definisi atau preskripsi yang berakar pada
kultur terhadap tingkah laku pria atau wanita.
b. Gender identity (identitas gender), yaitu bagaimana seseorang mempersepsi dirinya
sendiri dengan memperhatikan jenis kelamin dan peran gender.
c. Serta sex role ideology (ideologi peran-jenis kelamin), termasuk di antaranya
stereotipe-stereotipe gender, sikap pemerintah dalam kaitan antara kedua jenis
kelamin dan status-status relatifnya, Segall, Dasen, Berry, & Poortinga, dalam
Wathani (2009).
Jenis – jenis pendapat audit
Di dalam SA (Standar Auditing) Seksi 508 paragraf 10 (2001)
menurutKomite Standar Auditing IAI, ada lima jenis laporan audit yang
diterbitkan oleh Auditor:
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini adalah pendapat yang
dinyatakan dalam laporan audit bentuk baku.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang
Ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku (Unqualified Opinion with
explanatory language).
Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu
paragraph penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan
audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian
atas laporan keuangan.
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Dengan pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang
berhubungan dengan yang dikecualikan.
4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Dalam pendapat tidak wajar, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan
tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas
satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)
Dengan pernyataan tidak memberikan pendapat auditor menyatakan bahwa
ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan
Teori Perubahan Sosial
Pada dasarnya kehidupan bermasyarakat selalu mengalami perubahan
tertentu, tidak selalu dengan keadaan yang sama melainkan selalu bergerak
menuju arah yang dinamis. Perubahan sendiri adalah proses modifikasi yang di
dalamnya menunjukkan suatu keadaan yang berbeda dari sebelumnya baik
adanya sebuah pertumbuhan atau pengurangan hingga penghilangan. Perubahan
sosial itu sendiri merupakan proses modifikasi kepada seluruh aspek kehidupan
sosial dalam berbagai tingkatan mulai dari tingkat individu sampai tingkat
global (Lauer, 1993: 3-8). Perubahan sosial merupakan proses perubahan yang
terjadi pada sebuah lembaga kemasyarakatan dalam suatu lingkungan
masyarakat yang sudah mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya
berupa nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola pikir dan perilaku di antara
kelompok bermasyarakat (Lumintang, 2015: 15). Sedangkan perubahan sosial
budaya merupakan suatu gejala yang telah terjadi dengan ditandai adanya
perubahan pada struktur sosial dan pola kebudayaan suatu lingkungan
bermasyarakat, terjadi di setiap kehidupan manusia yang telah mengacu pada
hakikat dan sifat dasar bahwa setiap umat manusia selalu bisa berubah karena
telah merasa bosan dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki
serta menginginkan perubahan sepanjang kehidupannya (Baharuddin, 2005:
180-181).
Perubahan sosial selalu dikaitkan dengan perubahan sosial budaya dalam
artian perubahan yang terjadi menyangkut struktur, proses dan fungsi termasuk
adaptasi nilai- nilai sosial. Sulit sekali menjelaskan garis pemisah antara
perubahan-perubahan sosial dengan perubahan-perubahan kebudayaan.
Perbedaanya terletak antara pengertian tentang masyarakat dan pengertian
tentang kebudayaan. Akan tetapi dapat dipahami bahwa setiap masyarakat
otomatis memiliki kebudayaan dan sebaliknya kebudayaan muncul dan
menjelma dalam suatu masyarakat.
Kingsley Davis mengemukakan pendapatnya bahwa perubahan sosial
ialah perubahan kebudayaan yang meliputi perubahan ilmu pengetahuan,
kesenian, peralatan hidup atau teknologi, fisafat, bentuk dan aturan dalam
organisasi sosial serta perubahan yang mencakup semua bagian kebudayaan.
Perubahan kebudayaan ruang lingkupnya lebih luas (Setiadi dan Kolip, 2010:
642). Perubahan sosial merupakan proses sosial yang terjadi dan dialami oleh
warga masyarakat disertai oleh komponen-komponen kebudayaan beserta
sistem sosial, dimana dalam kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh
berbagai faktor dari luar, pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama
akan ditinggalkan dan menjalankan serta menyesuaikan dengan pola-pola
kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru (Burhan, 2009: 91).
Perubahan yang terjadi dalam setiap masyarakat menyangkut seluruh
aspek kehidupan baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan
maupun teknologi. Salah satu yang menjadi pusat perhatian penyusun yaitu
pada aspek sosial dan ekonomi. Perubahan ekonomi berkaitan dengan
perubahan yang terjadi pada aktivitas-aktivitas perekonomian masyarakat
sebagai sistem mata pencaharian dalam pemenuhan kebutuhan. Mata
pencaharian masyarakat mengalami perubahan, artinya mengalami peralihan
dari yang tadinya pertanian menjadi berdagang atau melakukan urbanisasi ke
kota untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut berdampak pada ketahanan tradisi-
tradisi lokal masyarakat.
Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat kita ketahui dan
analisis melalui ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri dari perubahan sosial yang
bisa diamati dalam suatu masyarakat adalah ketika terjadi suatu perubahan-
perubahan pada lembaga kemasyarakatan tertentu yang akan diikuti oleh
perubahan-perubahan pada lembaga lainnya. Perubahan sosial tersebut selalu
mencakup pada bidang spiritual dan material yang kait mengait secara timbal
balik yang kuat dan apabila perubahan ini terjadi secara cepat biasanya akan
menimbulkan terjadinya yang sementara sifatnya dalam proses penyesuaian
diri. Disorganisasi sosial ini akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang
mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru yang berbeda
dengan sebelumnya (Setiadi dan Kolip, 2010: 643).
Ciri-ciri perubahan sosial menurut Jacobus Ranjabar di antaranya:
diferensiasi sosial organisasi, kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang mendorong perubahan dalam pemikiran ideologi, politik dan
ekonomi, mobilitas, kebudayaan, konflik, dan perubahan yang telah
direncanakan dan tidak direncanakan serta adanya kontroversi atau
pertentangan (Ranjabar, 2008: 58).
Dari ciri-ciri tersebut, kita dapat mengenali serta memahami sebuah
gejala perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Perubahan itu sejatinya
terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Biasanya ketika perubahan terjadi di
dalam suatu bidang maka bidang yang juga akan mengikuti perubahan tersebut
karena keterkaitan satu sama lain.
Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat secara
otomatis ada alasan dan faktor-faktor penyebab perubahan itu terjadi. Menurut
ahli sosiologi Robert MZ Lawang (dalam Abdul Syani) secara umum
perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor
tertentu, baik faktor yang datang dari dalam tubuh masyarakat (internal)
maupun faktor yang datang dari luar lingkungan masyarakat (eksternal).
Beberapa faktor tersebut adalah penyebab perubahan yang terjadi pada
masyarakat menurut Robert Mz Lawang: a. Faktor internal, meliputi: adanya
penemuan baru; gerak sosial dapat terjadi karena adanya peluang kegagalan
institusi, adanya kehidupan pribadi, dan adanya alternatif yang baru; serta
terdapatnya perencanaan sosial secara lebih matang. b. Faktor eksternal, di
antaranya: pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk; terjadinya
perubahan terhadap lingkungan alam; dan adanya kekuatan- kekuatan suatu
kelompok yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat yang
bersangkutan; serta faktor kebudayaan. (Syani, 1995, hlm. 90-91).
Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya perubahan sosial
dan perubahan kebudayaan di antaranya:
1. Dalam hidupnya manusia senantiasa menghadapi berbagai masalah
baru yang lebih rumit. Kerumitan ini mendorong manusia untuk
senantiasa mencari solusi dari permasalahan yang menghampirinya.
Misalnya, untuk mengangkut barang-barang yang berat dalam jumlah
yang banyak tidak mungkin diangkut satu persatu hanya dengan
menggunakan tenaga manusia. Mulai saat itulah manusia berpikir
untuk menggunakan tenaga kuda untuk menarik kereta, tenaga kuda
untuk menarik pedati. Persoalan demi persoalan dihadapi manusia
yang kemudian manusia terus berpikir untuk mencari jalan keluar dari
permasalahannya tersebut.
2. Hubungan anggota masyarakat yang bergantung pada pewaris
kebudayaan. Dalam kenyataannya bertambahnya bentuk-bentuk
kebudayaan yang berpola dalam suatu masyarakat sangat bergantung
pada hubungan antarwarga masyarakat yang mewariskan kebudayaan
inti. Artinya tidak semua orang memiliki sikap dan pandangan yang
sama terhadap kebudayaan yang ada di dalam kelompok masyarakat
ini.
3. Perubahan lingkungan. Manusia dan alam merupakan salah satu unsur
yang memiliki hubungan saling ketergantungan, sehingga batasan
manakah yang lebih dominan antara manusia dan alam dalam
mengubah lingkungan. Perubahan alam yang terjadi dan berimplikasi
kepada perubahan sosial tidak akan pernah terlepas dari ulah manusia
itu sendiri terutama bagaimana ia mengelola alam lingkungannya
(Setiadi dan Kolip, 2010: 630-632).
Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
perubahan dalam masyarakat itu ada faktor internal dan faktor ekternal. Faktor
internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri
sementara faktor ekternal berasal dari luar yang masuk ke dalam masyarakat.
Faktor internal dan eksternal dapat dijadikan analisis pada perubahan sosial,
khususnya bidang pendidikan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Standar atas pelaporan
Guy, Alderman, dan Winters (2003) mengungkapkan bahwa laporan auditor
merupakan poduk utama dari suatu proses audit dalam bukunya yang berjudul
Auditing. Ada empat standar pelaporan dari standar auditing yang berlaku umum
yaitu :
1. Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai
dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Laporan harus mengidentifikasi keadaan dimana prinsip – prinsip semacam
itu tidak diobservasi secara konsisten pada peridoe berjalan dalam kaitannya
dengan priode sebelumnya.
3. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang
sebagai kepastian yang layak, kecuali dinyatakan lain dalam laporan.
4. Laporan harus memuat pernyataan pendapat tentang laporan keuangan
secara keseluruhan atau asersi yang mengakibatkan suatu pendapat tidak
dapat diberikan.
Teori Feminisme
Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini
mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki
dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan (Aziz,
2007: 78). Sekarang ini banyak yang mendefinisikannya sebagai pembedaan
terhadap hak hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan
laki laki. Feminisme merupakan sebuah faham untuk menyadarkan posisi kaum
perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan untuk memperbaiki
dan mengubah keadaan tersebut (Saptari dan Holzner, 1997: 47). Posisi
perempuan selama ini di masyarakat selalu berada di bawah atau di belakang
laki-laki. Posisi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan untuk
mengembangkan dirinya. Feminisme menjadi bergerak bagi perubahan posisi
perempuan di masyarakat.
Lahirnya gerakan Feminisme yang telah dipelopori oleh kaum perempuan
telah terbagi menjadi dua bagian dan pada masing-masing bagian ini memiliki
perkembangan yang pesat (Fitalaya, 1997: 115). Gelombang pertama,
perkenalkan istilah feminism, menurut Ritzer, kata feminisme sendiri pertama
kali dikreasikan oleh aktivis sosialis utopis yaitu Charles Fourier pada tahun
1837. Kemudian pergerakan yang berpusat di Eropa ini pindah ke Amerika dan
berkembang pesat sejak adanya publikasi buku yang berjudul the subjection of
women (1869) karya John Stuart Mill, dan perjuangan ini menandai kelahiran
gerakan feminisme pada gelombang pertama. Gerakan ini sangat diperlukan
pada saat itu abad 18 karena banyak terjadi pemasungan dan pengekangan akan
hak-hak perempuan (Ritzer, 2012: 522-523). Sejarah dunia menunjukkan
bahwa secara universal kaum perempuan atau feminisme merasa sangaat
dirugikan pada semua bidang dan menjadi dinomor dua oleh kaum laki- laki
atau maskulin terutama dalam hal masyarakat patriaki, yaitu sebuah sistem
sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan
mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan
penguasaan properti.
Di dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan dan politik, hak-
hak perempuan biasanya lebih inferior dann terrtinggal ketimbang apa yang
dinikmati oleh kaum laki-laki Situasi ini mulai mengalami sebuah perubahan
ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan telah terjadi Revolusi Perancis
di abad ke-18 di mana perempuan sudah mulai berani menempatkan diri
mereka sepadan dengan kaum laki-laki yang sering di luar rumah. Sedangkan
pada gelombang kedua, setelah berakhirnya perang dunia kedua, yang ditandai
dengan lahirnya sebuah negara-negara baru yang telah terbebas dari penjajahan
Eropa maka lahirlah gerakan feminisme gelombang kedua tahun 1960. Dimana
fenomena ini mencapai puncaknya dengan diikut sertakannya kaum perempuan
dengan hak suara perempuan dalam hak suara sebuah parlemen. Pada tahun ini
merupakan awal dari kaum perempuan mendapatkan hak pilih, kemudian
selanjutnya ikut terjun dalam ranah politik kenegaraan. Dengan keberhasilan
tersebut, perempuan dunia pertama kali melihat bahwa mereka sangat perlu
menyelamatkan perempuan lainnya yang ikut menderita di dunia ketiga, dengan
asumsi tersebut bahwa semua kaum perempuan di dunia ini adalah sama.
Dalam kajian serta penelitian khusus tentang wanita, menurut pendapat
Fredrick Engels sendiri yaitu merupakan sahabat Marx, menurutnya bahwa
perempuan telah sangat banyak mengalami kekerasan yang dilakukan oleh
pihak kapitalis dan para kaum lelaki dengan budaya patriakinya (Ollenburger,
2002: 34) Hal ini terjadi karena para perempuan khususnya kalangan menengah
kebawah harus menanggung beban penderitaan yang banyak dengan bekerja
untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan tidak bisa meninggalkan sektor
domestik yang telah dibebankan oleh perempuan karena budaya patriarki yang
tumbuh subur.
Selain itu kaum perempuan yang bergelut pada urusan domestik saja juga
mengalami sebuah tindak kekerasaan, yang disebabkan oleh suami yang bekerja
dan mencari nafkah cenderung merasa lebih berkuasa dan berkedudukan tinggi
karena bisa mencarinafkah untuk keluarga, sementara sang istri akan
diposisikan menjadi inferior karena menurut kaum laki laki sektor domestik
tidak lebih penting dari sektor publik. Kapitalisme dan juga budaya patriaki
telah bergandengan tangan.
Prestasi besar dari sebuah teori feminis bukan hanya tentang suatu
pemahaman, tetapi juga tentang sebuah tindakan. Feminisme sendiri, dapat
membentuk sebuah kesadaran yang dibangun dari pengalaman kaum
perempuan yang memiliki kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan. Feminisme
juga tidak hanya diterima sebagai identitas yang secara tercela dan tidak perlu
diberi ruang (Dzuhayatin, 2000: 235). Hal ini tidak dapat menyurutkan dan
memusnahkan munculnya suatu gerakan feminis itu sendiri. Kesadaran penting
akan ketertindasan muncul di berbagai belahan dunia manapun. Mau diakui
atau tidak, feminisme menjadi fenomena yang telah mendesak kaum patriakal
yang cenderung mendiskriditkan martabat kemanusiaan kaum perempuan.
Teori feminisme itu sendiri selama ini telah digunakan untuk
menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan yang berfokus kepada peran dan
posisi kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Teori ini juga
digunakan sebagai senjata terhadap ketimpangan yang telah terjadi antara
perempuan dan laki-laki. Setelah berabad-abad lamanya diabaikan, disingkirkan
dan kemudian diremehkan oleh patriarkhi, kaum perempuan berusaha masuk
menjadi bahan objek penyelidikan. Teori-teori tradisional sering dimodifikasi
oleh kaum feminis untuk menerangkan tentang penindasan perempuan. Dengan
memusatkan dan mengarah kepada persamaan kaum perempuan ke dalam
kerangka teoritik masa lalu, dan kesamaan-kesamaan perempuan dan laki-
laki.(Gross, 1986: 194).
Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan (dua orang feminis Asia
Selatan) sangat tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme agar dapat
diterima atau diterapkan pada semua feminis dalam waktu yang tidak terbaatas
dan di semua tempat. Karena feminisme tidak mengambil dasar pemikiran
teoritis dari rumusan teori tunggal maka definisi tersebut berubah-ubah sesuai
dengan perbedaan realitas sosiokultural yang melatarbelakangi lahirnya paham
ini, dan pada perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang
dilakukan oleh para feminis itu sendiri (Bashin dan Khan, 1995: 14) Meskipun
demikian hal tersebut tetap harus didefinisikan.
Sementara pendapat Yunahar (gerakan) feminism dapat didefinisikan
dengan bentuk kesadaran akan ketidakadilan gender yang telah menimpa
perempuan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat,
serta suatu tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah suatu
keadaan dan kondisi tersebut. Sehingga yang menarik disini adalah, dari
berbagai pendefinisian yang ada diatas, bisa kita lihat adanya kelonggaran yang
memungkikan kaum laki-laki sebagai partner simpatik dalam sebuah persoalan
feminis. Sehingga seorang feminis itu tidak selamanya harus tentang kaum
perempuan.
Selain sebuah gerakan, feminisme juga telah menjadi sebuah metode
analisis atau cara pandang untuk menilai suatu keberadaan kaum wanita dalam
lingkungan masyarakat serta pola relasinya. Pada dasarnya tujuan dari
feminism itu sendiri ialah meratakan kedudukan atau deraja kaum perempuan
dan kaum laki-laki. Feminisme telah memperjuangkan hak kemanusiaan kaum
perempuan, memperjuangkan perempuan sebagai manusia yang merdeka dalam
hal apapun secara utuh. Feminisme sendiri berbeda dengan emansipasi, Sofia
dan Sugihastuti (2003: 24) emansipasi lebih menekankan terrhadap partisipasi
perempuan dalam mewujudkan suatu pembagunan tanpa mempersoalkan hak
dan kepentingan pribadi sendiri yang dinilai tidak adil serta tidak seimbang.
Sedangkan feminisme sendiri merpakan cara pandang kaum perempuan untuk
memiliki aktivitas dan inisiatif sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya dan
kepentingan tersebut dalam berbagai gerakan apapun. Paham feminism telah
timbul di kalangan kaum wanita untuk menjadi lebih mandiri sebagai subjek,
baik berdasarkan kodrat yang telah dikehendaki ataupun berdasarkan
kemandirian individualisme.
Feminisme di Indonesia sendiri bukan tanpa adanya pro dan kontra. Tidak
sedikit pula dari kalangan yang menganggap gerakan feminisme tidak cocok
untuk diterapakan di Indonesia yang menganut kebudayaan timur yang patriarki
dan fanatisme agama yang sangat kuat. Mereka takut dengan diterapkannya
feminisme akan mendoktrin pemikiran para kaum perempuan Indonesia yang
pada akhirnya akan membuat mereka lupa terhadap tugasnya sebagai seorang
wanita.
Feminisme sendiri bukan pemberontakan kaum perempuan terhadap
kaum laki-laki, serta upaya untuk melawan pranata sosial, seperti institusi
dalam rumah tangga dan perkawinan atau upaya untuk mengingkari sebuah
kodrat sebagai wanita, melainkan upaya untuk mengakhiri keterpasungan diri,
penindasan, penjajahan dan eksploitasi kaum perempuan (Fakih, 2008: 5).
Feminisme sendiri muncul akibat prasangka buruk terhadap jender yang
menomorduakan perempuan. Anggapan tersebut bahwa secara universal kaum
laki-laki berbeda dan derajatnya dan lebih tinggi dari kaum perempuan
mengakibatkan perempuan menjadi dinomorduakan. Perbedaan tersebut tidak
hanya pada kriteria sosial dan budaya saja. Dari asumsi tersebut membuat kaum
feminis memperjuangkan hak-hak kam perempuan dari segala aspek kehidupan
dengan tujuan agar kaum perempuan mendapatkan hak yang sama dan
kedudukan yang sederajat dengan kaum laki-laki.
Pelaksanaan Pengujian Audit
Mulyadi (2012) mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Auditing
secara garis besar terdapat tiga golongan yang dapat dilakukan atas pelaksanaan
pengujian audit oleh seorang auditor professional, yaitu:
1. Pengujian Analitik
Pengujian pada tahap awal yang dilakukan oleh auditor ialah melakukan
pengujian analitik, dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan
antara data yang satu dengan data yang lain. Pengujian analitik
dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien juga
untuk menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Karena
sebelum seorang auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam
terhadap objek audit, auditor harus memperoleh gambaran yang menyeluruh
mengenai perusahaan yang diaudit.
2. Pengujian Pengendalian
Frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, mutu
pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, karyawan yang
melaksanakan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, merupakan informasi
yang dibutuhkan oleh seorang auditor professional untuk melakukan
pengujian pengendalian yang tujuannya untuk memverifikasi efektivitas
pengendalian intern klien.
3. Pengujian substantive
Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk
menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung
mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
Prosedur pengujian substantif meliputi:
a. Pengujian materialitas
b. Membuat vouching atas saldo piutang usaha
Teori Gender
Gender merupakan sebuah sifat yang telah ada dan melekat pada kaum
laki-laki serta kaum perempuan yang telah dikonstruksi secara sosial maupun
kultural (Fakih, 2008: 8). Dengan istilah lain gender merupakan konstruksi sosial
yang dapat memberikan stereotype (penanda) kepada kaum laki-laki dan kaum
perempuan. Hal yang sama dikatakan pula oleh Narwoko dan Suyanto (2007:
287-289), gender berarti kelompok atribut dan sebuah perilaku yang dibentuk
secara kultural pada laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial dan kultural yang
menghasilkan gender menjadi satu pembeda antara kaum laki-laki dan
perempuan secara sosial. Di dalam masyarakat, peran gender harus sesuai
dengan budaya dan masyarakat yang mempunyai nilai yang telah dibentuk
dengan sedemikian rupa sehingga terwujud sebuah peran yang dapat dimainkan
oleh kaum laki-laki dan terdapat sebuah peranan yang diberikan kepada
perempuan. Peranan publik yang mampu menghasilkan materi (uang),
kedudukan yang berpengaruh dan kekuasaan yang diberikan kepada kaum laki-
laki. Akibat dari pembagian kerja tersebut terjadilaah ketimpangan peran yang
terjadi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Laki-laki menjadi semakin
berkuasa dan menghasilkan pundi-pundi uang, sedangkan perempuan tidak
menghasilkan uang dan dianggap tidak berpengaruh. Dengan demikian, lahirlah
ketimpangan gender dan ketidakadilan gender.
Gender dan marginalisasi kaum perempuan sangat erat hubungannya
dengan ketimpangan gender. Proses marginalisasi mulai terbentuk dengan
adanya keyakinan masyarakat terhadap kurangnya kemampuan kaum perempuan
dalam bidang publik dan sosial sehingga tidak adanya kepercayaan terhadap
sebuah kekuasaan terhadap suatu hal yang bersifat kepemimpinan. Marginalisasi
adalah suatu proses dari bentuk pengabaian hak-hak yang seharusnya diterima
oleh kaum perempuan sebagai pihak yang yang dirugikan dan menjadi
termarginalkan (Murniati, 2004: 20). Hal ini didukung oleh Fakih yang
mengatakan bentuk ketidak adilan gender berupa sebuah proses marginalisasi
perempuan merupakan suatu proses pemiskinan hak, terhadap satu jenis kelamin
tertentu. Dalam hal ini merujuk kepada kaum perempuan yang menjadi peranan
utamanya dan diperkuat lagi oleh adat istiadat dan tafsir keagamaan.
Marginalisasi kaum perempuan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja seperti
dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di masyarakat atau kultur dan negara
(Fakih, 2008: 13-14).
Pandangan dari gender juga dapat menimbulkan suatu subordinasi
terhadap kaum perempuan, anggapan bahwa pola piker perempuan adalah
irrasional atau emosional sehingga dapat berimbas pada stigma ketidakmampuan
untuk tampil dan memimpin, berakibat munculnya suatu sikap bahwa perempuan
berada disisi yang tidak penting dan tidak strategis (second person) (Fakih, 2008:
15). Kedudukan sebagai “Liyan” atau orang lain, mempengaruhi segala bentuk
eksistensi sosial dan kultural perempuan (Cavallaro, 2004: 202). Sedangkan
stereotype menurut Fakih (2008: 16), merupakan pemberian citra baku atau
pelabelan atau penandaan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu yang
sering kali menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan ini sering diberikan kepada
perempuan yang dianggap memiliki sifat rajin sehingga, perempuan dibebankan
dengan tanggung jawab dalam pekerjaan domestik rumah tangga (Fakih, 2008:
21).
Ketidakadilan gender dapat berupa wujud kekerasan. Kekerasan
merupakan bentuk serangan fisik atau mental yang dilakukan salah satu jenis
kelamin atau kelompok terhadap fisik maupun integritas mental dan psikologis
seseorang. Kekerasan yang sering terjadi kepada jenis kelamin tertentu yaitu
perempuan, kekerasan ini terjadi karna disebabkan oleh ketidaksetaraan
kekuatan. Banyak contoh kekerasan gender yang terjadi diantaranya bentuk
pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dalam rumah tangga,
kekerasan dalam bentuk pelecehehan bahkan pelacuran dimana wanita dijadikan
sebagai mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan, dan kekerasan
non fisik dalam bentuk pornografi dimana perempuan dijadikan obyek untuk
kekerasan seksual terhadap perempuan (Fakih, 2008: 18). Tindakan kekerasan
apapun bentuknya akan mengakibatkan hak-hak dasar sesorang teraniaya, bentuk
kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan, mengigit, menampar dan
pencederaan fisik lainnya, penganiayaan non fisik yang bertujuan merendahkan
citra dan kepercayaan diri seorang, melalui kata-kata atau perbuatan yang tidak
disukai oleh korban, tindakan kekerasan psikologis yang merupakan tindakan
terselubung yang mengakibatkan hak dasar manusia diabaikan, sebab seorang
manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama sehingga mereka
juga berhak untuk memperoleh perlakuan yang baik (Zuhriah, 2012: 1).
Diskriminasi kepada kaum perempuan sudah terjadi seajak zaman dahulu
dan sekitar ratusan tahun yang lalu. Hal tersebut dibuktikan ketika pada masa
dahulu sekitar abad ke-18, kaum laki-laki saja yang berhak mendapatkan
pendidikan yang tinggi. ketika masa tersebut, bukan negara-negara berkembang
saja yang terjadi tetapi, di negara maju pun seperti halnya negara Barat dan
negara Jepang juga turut merasakan hal yang serupa. Pada hakikatnya
diskriminasi merupakan perbebedaan sebuah perlakuan yang dituju kepada
sekumpulan masyarakat tertentu saja. Diskriminasi merupakan sebuah perliku
ketidak adilan yang tujuannya agar membedakan terhadap suatu perorangan, atau
kelompok, berdasarkan sesuatu, yang bersifat kategorikal, atau karna atribut-
atribut khas, seperti berdasarkan ras, golongongan dan kesukubangsaan, agama,
atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Futhoni, 2009: 8).
Diskriminasi gender merupakan sebuah tindakan memperlakukan suatu
kelompok atau individu dengan berbeda karena jenis kelaminnya. Istilah
diskriminasi gender merupakan salah satu jenis kelamin yang sudah mempunyai
batasan dibandingkan dengan yang lainnya, yang didasarkan tidak pada
kemampuan dan kebutuhan, tetapi kepada peran stereotip gendernya. Persoalan
ini sudah menjadi sebuah pemberitaan yang sangat sensitif apabila dikait-kaitkan
kepada sebuah masalah tentang agama. Perlu adanya kebijakan dalam
memikirkan isu gender ini, sebenarnya hal ini hanya terkait dengan kesetaraan
yang dialami oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hal ini menjadi penting
karena dengan diberikan sebuah akses yang mudah maka kaum perempuan
mendapat tempat yang sama untuk bisa meningkatkan potensi yang dimiliki yang
terdapat pada dirinya. Hal Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan dan kaum
laki-laki memiliki ruang lingkup yang sama untuk bisa berpartisipasi.
Isu-isu terkait dengan gender ini, bisa berubah dengan berjalannya waktu
dan budaya yang terus berkembang di lingkungan masyarakat. Perlu adanya
perubahan mindset dan pola pikir yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, yang
masih mengganggap kaum perempuan itu sangat lemah tidak berdaya dan hanya
mengurus urusan rumah sedangkan kaum laki-laki berurusan pada ruang publik.
Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kodrat kaum perempuan itu hanya
memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mengurus anak. Padahal kodrat
merupakan sesuatu hal yang diberikan dari Tuhan dan tidak dapat dirubah
misalnya saja mengandung dan melahirkan. Perlu ditekankan lagi bahwa
mencuci, memasak dan mengurus anak adalah bukan kodrat tetapi sebuah
keterampilan yang bisa dilatih. Namun bukan berarti kaum perempuan bisa
melupakan tugasnya sebagai seorang ibu yang harus mengurus dan menghormati
suaminya. Dalam urusan rumah tangga antara suami dan istri bisa saling
membantu dan saling bahu membahu satu sama lain. Budaya dan pola pikir
inilah yang harus diubah, bahwa ketika seorang laki-laki melakukan pekerjaan
rumah akan dianggap menyalahi kodrat sebagai seorang laki-laki.
Konsep gender bukan hanya milik kaum perempuan tetapi juga milik
kaum laki-laki. Feminis juga bukan hanya milik perempuan tetapi laki-laki juga,
adanya pematenan tunggal dari sebuah lingkungan sosial bahwa perempuan itu
feminis dan laki-laki maskulinitas, sehingga muncul sebuah pelabelan yang
terjadi di lingkungan sosial. Hal ini menjadikan harus ada yang dikendarai
perempuan untuk bisa memperlihatkan kualitas dirinya. Misalnya ketika ada
kebijakan bahwa 70% beasiswa akan diberikan kepada kaum perempuan,
kebijakan itu yang diambil untuk menyetarakan persamaan derajat antara kaum
perempuan dan kaum laki-laki dalam bidang akademis, dan bidang apapun.
Dengan begitu tidak akan menyalahkan kodrat yang ada. Perlu adanya
keterbukaan antara agama dan juga konteks sosial, karena dalam kesetaraan
gender ini tidak ada yang dirugikan. Inti dari kesetaraan adalah tidak ada yang
mendominasi dan tidak ada yang didominasi. Keduanya harus saling memberi,
intinya keadilan gender itu sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh
keduanya. Jadi ketika seorang istri memutuskan untuk berhenti bekerja atas
kemauannya, hal itu bukan permasalahan gender lagi, tetapi ketika itu ada
paksaan inilah yang kemudian menjadi tidak ada keadilan. Yang terpenting saat
ini perlu adanya pengetahuan yang baik karena pengetahuan merupakan kunci
dari segalanya.
Proses Distribusi
Tahap distribusi iklan pada media disebut sebagai media placement yang
melibatkan divisi media departemen. Divisi media departemen mempunyai tugas
untuk mengevaluasi, merencanakan, dan memilih media yang sesuai, waktu yang
tepat untuk menampilkan iklan, serta frekuensi pemuatan atau penayangan agar
klien mendapatkan hasil maksimal. Dalam proses ini terdapat divisi yang terkait
antara lain:
1. Media Director, mempunyai peran strategis untuk negosiasi serta menjaga
relasi dengan media.
2. Media Manager, berperan menjaga relasi dengan klien.
3. Media Planner, berperan untuk menyusun strategi, perencanaan,
penjadwalan, pemilihan media, serta besaran anggaran yang dibutuhkan.
4. Media Buyer, berperan untuk negosiasi pemesan dan pembelian ruang iklan
pada media.
5. Media Monitoring, berperan melakukan pengawasan serta memonitor
jadwal tayangan iklan sesuai kesepakatan dan memberikan data yang
dibutuhkan media planner
Proses produksi
Proses ini merupakan kelanjutan dari tahap proses pra produksi atau proses
kreasi. Dalam proses ini akan memvisualisasikan iklan sesuai draf serta konsep
yang disepakati oleh klien. Proses ini terdapat beberapa divisi yang terkait, antara
lain:
1. Account Executive Department, dalam proses produksi divisi bertugas
sebagai pengawas serta koordinasi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh
creative department.
2. Creative Department, dalam divisi ini dipimpin oleh creative director yang
bertanggung jawab atas karya iklan yang dibuat oleh tim kreatif serta
memastikan klien setuju atau puas dengan hasil karya iklan tersebut. Dalam
divisi ini terdapat orang-orang kreatif yang terlibat jalannya produksi iklan
antara lain:
a. Copywriter, merupakan kegiatan pengembangan konsep kreatif yang
dihasilkan oleh copywriter bersama dengan art director untuk
menghasilkan tema atau copy platform iklan.
b. Art Director, tokoh yang mengepalai sebuah studio. Tokoh ini
mengepalai tim visualizer dan typographer.
c. Visualizer, mempunyai tugas untuk memvisualisasikan skenario yang
disepakati dalam brief yang ditulis oleh copywriter.
Perencanaan Audit
Mulyadi (2012) mengungkapkan tahap kedua setelah auditor menerima
perikatan audit dari kliennya ialah merencanakan audit. Ada tujuh tahap yang
harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya:
1. Memahami bisnis dan industri klien
Pemahaman atas bisnis klien memberikan panduan penting tentang sumber
informasi bagi auditor untuk memahami bisnis dan industri klien.
2. Melaksanakan prosedur analitik
Mengidentifikasi perhitungan/perbandingan yang harus dibuat, menganalisa
data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan, menyelidiki perbedaan
signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut,
menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit.
Merupakan beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam prosedur
analitik.
3. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
Ada dua tingkat yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam materialitas
awal yaitu pertama, tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun.
Materialitas pada tingkat laporan keuangan diterapkan oleh auditor karena
pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan diterapkan pada laporan
keuangan sebagai keseluruhan. Tingkat saldo akun pun penting karena
auditor perlu melakukan verifikasi saldo akun.
4. Mempertimbangkan risiko bawaan
Beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam setiap tahap
proses auditnya yaitu, perencanaan audit, pehaman dan pengujian
pengendalian intern, penaksiran risiko pengendalian, pelaksanaan pengujian
substantif, penetapan risiko deteksi, penerbitan laporan keuangan, dan yang
terakhir penilaian risiko audit.
5. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal,
jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertamaAuditor harus
menentukan bahwa saldo awal mencerminkan penerapan kebijakan
akuntansi yang semestinya dan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara
konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan.
6. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan
Auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit terhadap
asersi individual atau golongan transaksi. Ada dua strategi yaitu Primaliry
substantive approach dan lower assessed level of control risk approach.
7. Memahami pengendalian intern klien
Mempelajari unsur – unsur pengendalian intern yang berlaku merupakan
langkah awal dalam memahami pengendalian intern klien, selanjutnya
adalah melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian intern dengan
menentukan kekuatan dan kelamahan pengendalian intern tersebut.
Proses kreasi
Proses ini dapat disebut sebagai proses pra produksi. Dalam proses ini
terjadi kesepakatan antara pemesan iklan atau klien dengan agensi periklanan.
Kesepakatan tersebut berupa storyboard, shoting board, casting tape, musik,
rekomendasi busana serta properti, rekomendasi tempat syuting atau foto, dan
jadwal produksi iklan. Dalam perusahaan periklanan yang berskala besar, biasanya
pada proses kreasi ini terdapat divisi-divisi yang terlibat, terdiri dari:
1. Account Executive Department, divisi ini bertugas mencari klien serta
menjaga relasi antara perusahaan dengan klien.
2. Creative Department, divisi ini berperan untuk mengubah ide-ide abstrak
ke dalam bentuk yang mudah dipahami oleh khalayak. Pada proses kreasi,
divisi ini akan memvisualisasikan keinginan klien yang dituangkan dalam
bentuk draf serta konsep yang akan diproduksi.
3. Media Department, divisi ini mempunyai tugas untuk menyusun serta
menyiapkan strategi perencanaan media yang akan digunakan
Beban ganda dalam Iklan
Sebagai sebuah bentuk komunikasi satu arah, iklan mengandung pesan atau
informasi di dalamnya. Pesan iklan ini dapat bercermin pada suatu kondisi sosial
atau budaya masyarakat. Iklan yang bercermin pada kondisi masyarakat ini juga
membuat pesan iklan lebih efektif. Menurut Kriyantono (2015:30), dalam bukunya
manajemen periklanan, mengungkapkan bahwa pesan iklan harus efektif, syarat
pertama agar efektif adalah mudah dimengerti oleh khalayak. Salah satu cara agar
pesan mudah dimengerti adalah dengan menampilkan kondisi sosial atau budaya
masyarakatnya. Dengan fungsi replikasinya ini, iklan mampu menggambarkan
realitas ketidakadilan gender (seksisme) ataupun keadilan gender (kesetaraan
gender) ke dalam psikologis khalayaknya (Kusumastutie dan Faturochman, 2004).
Iklan kecap ABC dengan judul “Suami Sejati Mau Masak, Terima Kasih
Kecap ABC” ini juga bercermin pada kondisi sosial masyarakatnya. Pada
masyarakat Indonesia yang mayoritas patriarki, perempuan lekat dan identik
dengan peran domestik yang meliputi 3M memasak, merias, melahirkan
(Handayani & Sugiarti, 2006:10). Dalam iklan ini penggambaran seorang
perempuan yang bekerja atau menikmati peran produktifnya, tetap saja tidak dapat
lepas dari peran reproduktif. Adegan dalam iklan ini perempuan masih saja
mengurusi area domestik yaitu bangun pagi dan memasak. Hal tersebut
menandakan meskipun sudah bekerja, pihak perempuan tidak dapat lepas peran
domestiknya. Berbeda dengan penggambaran laki-laki dalam iklan yang
ditampilkan peran produktifnya yang hanya bekerja, serta tidak ikut dalam peran
domestik. Sehingga perempuan dalam iklan ini semakin menanggung ketidakadilan
gender beban ganda, dengan penggambaran lekatnya peran domestik pada
perempuan
Penerimaan Perikatan Audit
Perikatan adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengadakan
suatu ikatan perjanjian. Langkah awal dalam mengaudit suatu laporan keuangan
ialah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari
calon klien atau untuk melanjutkan bahkan menghentikan perikatan audit dari
klien yang berulang. Mulyadi (2012) mengungkapkan dalam perikatan perjanjian
tersebut klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor
dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan
kompetensi professional yang dimilikinya.
Ada enam unsur yang ditempuh auditor untuk mempertimbangkan
penerimaan klien :
1. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa.
Mengidentifikasi pemakaian laporan audit, mendapatkan informasi tentang
stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan, serta mengevaluasi
kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit.
Merupakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam
mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa.
2. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit.
Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus
mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki
kompetensi memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut.
3. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran professionalnya
dengan kecermatan dan keseksamaan.
Kecermatan dan keseksamaan penggunaan kemahiran professional auditor
ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan
melaksanakan audit.
4. Mengevaluasi independensi
Auditor juga harus memastikan bahwa setiap professional yang menjadi
anggota tim auditnya tidak terlibat atau memiliki kondisi yang menjadikan
independensi tim auditnya diragukan oleh pihak yang mengetahui salah satu
dari delapan golongan informasi.
5. Mengevaluasi integritas manajemen
Untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk
mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapat keyakinan
bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan
keuangan yang diaudit bebas dari salah saji.
6. Membuat surat perikatan audit
Surat perikatan audit dibuat oleh auditornya untuk kliennya yang berfungsi
untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas
penunjukkan oleh klien.
Budaya Patriarki dalam Iklan
Realitas dalam iklan kecap ABC merupakan sebuah hasil konstruksi
beberapa pihak. Realitas dalam iklan ini umumnya mengacu pada kondisi sosial
yang ada di masyarakat. Pada iklan kecap ABC suami sejati mau masak, terima
kasih kecap abc ini, terdapat realitas masyarakat pekerja perkotaan. Di mana laki-
laki serta perempuan saling berpartisipasi pada peran produktif. Pada masyarakat
inilah, ranah gender dibedakan secara tegas antara ranah publik yang produktif dan
ranah domestik yang reproduktif (azisah, 2016:10).
Munculnya masyarakat pekerja perkotaan ini bersamaan dengan
modernisasi dan industrialisasi yang menciptakan daerah perkotaan dengan
berbagai produktifitasnya berbasis pada gaji atau upah. Pada masyarakat ini
memunculkan bentuk budaya baru yang bersifat modern dengan mulai
meninggalkan atau melonggarkan budaya patriarki (Azisah, 2016:10). Awal
mulanya budaya patriarki mengkotak-kotakkan identitas laki-laki serta perempuan.
Misalnya, suami sebagai pencari nafkah utama beridentitas rasional, maskulin dan
publik. Sedangkan istri sebagai sosok ibu rumah tangga beridentitas emosional,
feminin dan domestik (Kiranantika, 2016). Namun pada masyarakat pekerja
perkotaan, budaya patriarki mulai mengalami pelonggaran yang mengikuti
perubahan sosial yang ada di masyarakat. Dengan terbukanya akses pendidikan
yang sama antara laki-laki dan perempuan, menjadikan pihak perempuan juga dapat
berperan pada sektor publik (bekerja).
Budaya patriarkis pada realitas iklan kecap ABC masih memengaruhi
pembagian peran antara gender laki-laki dan perempuan. Meski laki-laki serta
perempuan saling berpartisipasi pada peran publik (bekerja), dalam iklan kecap abc
ini terdapat pembagian peran yang tidak setara, sehingga menyebabkan salah satu
jenis kelamin menanggung beban peran ganda. Hal ini terjadi disebabkan suami dan
istri sama-sama bekerja pada sektor publik, akan tetapi pada sektor domestik
pekerjaan ini tidak dijalankan sama-sama. Hal ini terjadi disebabkan suami dan istri
sama-sama bekerja pada sektor publik, akan tetapi pada sektor domestik pekerjaan
ini tidak dijalankan sama-sama. Perempuan (Bunda) dalam iklan ini menjalani
pekerjaan ganda meliputi publik (bekerja) dan domestik (memasak, bangun pagi).
Hal tersebut menempatkan, tugas domestik sebagai peran atau pekerjaan statis pada
istri
Konstruksi Iklan Televisi
Media massa tidak hanya alat penyalur informasi kepada khalayak. Akan
tetapi media massa juga membentuk sebuah informasi tentang sebuah peristiwa
lewat konstruksinya. Menurut Eriyanto (2002:255), media adalah sebuah agen
konstruksi sosial yang membentuk realitas. Pandangan Eriyanto tersebut
menganggap bahwa media merupakan sebuah agen yang ikut serta dan secara aktif
untuk menentukan, membentuk, dan mengarahkan suatu isu untuk diangkat atau
diberitakan sehingga dapat membentuk sebuah realitas baru pada khalayak.
Konstruksi sebuah peristiwa hingga menjadi sebuah realitas yang ada dalam
media massa dipengaruhi oleh peran-peran individu yang terdapat dalam sebuah
media. Realitas dalam media massa mempunyai realitas yang objektif sekaligus
subjektif. Realitas objektif adalah sesuatu yang dialami, berada di luar individu
bersifat eksternal. Sedangkan realitas subjektif ini meliputi interpretasi, makna serta
hasil individu dan objek. Setiap orang mempunyai pengetahuan, lingkungan serta
latar belakang sejarah yang berbeda-beda, bisa jadi menghasilkan penafsiran
berbeda juga ketika melihat atau berhadapan dengan suatu objek (Eriyanto,
2002:19).
Iklan televisi sebagai bagian dari media massa, mempunyai keunggulan
dalam segi komunikasinya yang audio visual atau dapat dipandang sekaligus
didengar. Selain itu iklan televisi telah mengangkat medium iklan ke sebuah
konteks yang rumit tapi jelas, berimajinasi tapi sesuai kontekstual, dan dipenuhi
fantasi tapi nyata (Bungin, 2015:107). Keunggulan tersebut menjadikan iklan
televisi dalam mengomunikasikan pesannya lebih hidup sekaligus nyata.
Iklan televisi selain mempunyai keunggulan dalam segi komunikasinya,
juga mempunyai kekuatan dalam memindahkan realitas sosial pada medium iklan
sehingga menimbulkan realitas baru. Menurut Bungin (2015:42), melalui kekuatan
itu, media dapat memindahkan realitas sosial masuk ke dalam pesan media. Baik
setelah dimodifikasi citranya, kemudian media memindahkannya melalui replikasi
citra ke dalam realitas sosial yang baru di masyarakat, seakan-akan realitas itu
sedang hidup di masyarakat.
Konstruksi sosial pada iklan televisi merupakan sebuah cara bagaimana
media memunculkan realitas baru melalui hasil interaksi simbolis serta persamaan
budaya dalam realitas intersubjektif serta proses pelembagaan realitas baru.
Menurut Parera dalam Bungin (2015:3), terciptanya konstruksi sosial dalam iklan
melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
Eksternalisasi merupakan bagian dari penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural
sebagai produk manusia, sedangkan objektivasi sebagai interaksi sosial dalam
dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi,
dan internalisasi merupakan upaya atau organisasi sosial tempat individu menjadi
anggotanya. Sebagai media konstruksi realitas sosial, iklan secara simultan melalui
ketiga momen dialektis tersebut. Iklan merupakan sebuah penyesuaian pada dunia
sosiokultural. Iklan juga dapat diterima melewati proses institusionalisasi, dan
akhirnya iklan terinternalisasi pada individu yang mengidentifikasikan dengan
lembaga sosialnya.
Konstruksi realitas sosial dalam iklan merupakan sebuah komunikasi antara
produsen dengan penonton. Menurut Bungin (2015:135), konstruksi sosial dalam
iklan, adalah proses komunikasi antara pencipta iklan dengan pemirsa televisi, di
mana proses ini, iklan televisi mengonstruksi image pemirsa terhadap suatu produk.
Konstruksi tersebut merupakan sebuah hasil dari kerja sama pihak produsen dengan
sebuah agensi periklanan, yang mempunyai peran membuat, membentuk atau
mengonstruksi sebuah iklan, dan menyebarkan iklan tersebut pada media massa.
Produsen merupakan klien dari sebuah agensi periklanan.
Konstruksi sosial dalam iklan terasa hidup dalam kognisi pemirsa. Hal
tersebut sesungguhnya dipengaruhi oleh Copywriter dan visualizer, yang paling
besar perannya dalam memberi nuansa hidup pada iklan televisi
(Bungin;2015:107). Peran tersebut mempunyai andil besar dalam membentuk
nuansa hidup dan nyata serta mengonstruksi realitas subjektif sekaligus objektif.
Copywriter dan visualizer dalam mengonstruksi pesan iklan dapat mengambil
realitas sosial, membentuk realitas, bahkan memproduksi realitas sosial, dan
dikomunikasikan kepada khalayak menggunakan bahasa informasi. Sehingga
realitas tersebut bukan hanya realitas dalam iklan televisi, tetapi menjadi realitas
informasi-komunikasi yang sarat akan muatan-muatan konstruksi sosial, dan setiap
saat dapat membentuk kognisi pemirsa.
Copywriter dan visualizer memang berperan penting dalam memilih realitas
sosial dan mengonstruksi realitas dalam iklan. Tetapi realitas dalam iklan tersebut
harus sesuai pesan yang disepakati oleh pemesan iklan yakni produsen. Produsen
di sini bekerja sama dengan agensi periklanan yang di dalamnya terdapat
copywriter dan visualizer.
Jenis – jenis Auditing
Agoes (2012:10) mengungkapkan jenis audit dapat dibedakan dari luasnya
pemeriksaan dan jenis pemeriksaan dalam bukunya yang berjudul Auditing yaitu :
Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas:
1. Pemeriksaan Umum (General Audit)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor
akuntan publik independen dengan tujuan untuk bias memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)
Suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh kantor akuntan publik
independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan
pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Iklan Dalam Televisi
Televisi sebagai alat komunikasi massa, menjadi pilihan favorit untuk
beriklan. Televisi menjadi favorit karena mempunyai keunggulan dibandingkan
dengan media massa lain. Keunggulan televisi yakni format yang audio visual,
jangkauan pesan luas, waktu tertentu, kreativitas dan efeknya.
Keunggulan televisi tersebut dapat ditinjau dari sifat-sifat yang dimilikinya.
Sifat-sifat televisi ada tiga macam, pertama immediacy, di mana daya
penyampaiannya langsung tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Kedua intimacy,
yakni siarannya dapat diikuti serta ditonton dalam lingkungan keluarga, sehingga
menjadikan komunikasi yang terjalin dalam suasana keakraban. Ketiga pictorial,
seperti halnya film, televisi adalah medium yang bersifat komunikasi dengan
tambahan gambar-gambar bergerak diikuti suara sekaligus ditujukan pada layar
(kaca) atau melakukan penerjemahan alam pikiran dan kata-kata ke dalam bahasa
gambar sehingga memudahkan pemahaman orang-orang yang buta huruf
(Suhandang, 2016:91). Sifat-sifat televisi tersebut melahirkan keunggulan
dibandingkan dengan media massa lain. Selain itu, dengan keunggulan televisi
tersebut juga menguntungkan bagi pemasang iklan.
Periklanan Sebagai Bagian dari Komunikasi Massa
Iklan merupakan sebuah bentuk komunikasi sekaligus promosi antara
produsen dengan konsumen, yang mempunyai tujuan untuk memberi informasi,
persuasif atau sebagai pengingat mengenai sebuah produk kepada khalayak. Tujuan
tersebut dapat terwujud salah satunya dengan menerapkan komunikasi massa.
Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa
dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada
khalayak luas (Nurudin, 2014:15). Sehingga pesan dalam iklan yang disebarkan
pada media massa, melalui media cetak maupun elektronik dapat dikatakan telah
menerapkan komunikasi massa.
Periklanan dapat menjangkau secara langsung konsumen dalam jumlah
banyak, secara cepat, dan serentak, serta tempatnya yang tersebar maka periklanan
pun menggunakan media massa dan atau media yang dapat membuat massalitas
pesan (Kriyantono, 2015:50). Media massa dalam saluran promosi termasuk
sebagai above the line, yang mempunyai arti di atas garis. Istilah above the line ini
mempunyai makna pesan-pesan promosi dapat dilihat banyak orang karena di atas
garis. Sehingga menggunakan media massa memungkinkan untuk menjangkau
khalayak untuk melihat pesan dalam iklan. Media massa ini meliputi radio, surat
kabar, film, dan televisi. Iklan selalu hadir dalam media massa tersebut
Iklan dikategorikan sebagai komunikasi massa karena terdapat unsur-unsur
di dalamnya. Unsur-unsur komunikasi massa menurut Harold D. Lasswell yaitu:
1. Who (komunikator)
2. Says What (pesan)
3. In Which Channel (saluran atau media)
4. To Whom (komunikan atau khalayak)
5. With What Effect (akibat atau efek)
Jenis-jenis Iklan
Iklan mempunyai banyak jenis, menurut Kriyantono (2015:90), dalam
bukunya Manajemen Periklanan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, media
penyebarannya, sifatnya, bentuknya serta pihak pembuatnya:
Berdasarkan Tujuannya
Iklan dapat dibedakan lagi dengan beberapa unsur, yaitu iklan informasi,
dan pengingat. Patut dipahami bahwa sebuah iklan dapat mengandung ketiga unsur
tersebut, karena pembagian ini tidak bersifat terpisah secara jelas. Tetapi tergantung
pada fokus yang ditonjolkan iklan tersebut:
1. Iklan informasi, bertujuan untuk memberitahu mengenai sebuah produk
meliputi, harga, informasi produk, cara kerja serta kegunaan produk.
2. Iklan persuasif adalah sebuah iklan yang bertujuan untuk membujuk,
memengaruhi, khalayak untuk memilih atau membeli produk tersebut.
3. Iklan pengingat bertujuan untuk menjaga kesadaran sebuah produk,
mengingatkan bahwa produk tersebut dibutuhkan, dan dapat meneguhkan
atau memantapkan konsumen bahwa produk yang digunakan sudah
membantu, dan tepat.
Berdasarkan Media Penyebarannya
1. Iklan media cetak, iklan ini dimuat dalam media cetak antara lain majalah,
tabloid, buku atau surat kabar.
2. Iklan televisi, iklan ini ditayangkan di televisi dengan format audio visual.
3. Iklan radio, iklan yang diputar atau diucapkan oleh penyiar.
4. Iklan bioskop, iklan ini ditayangkan di layar lebar atau studio bioskop.
5. Iklan Daring/Internet, iklan ini muncul ketika mengakses sosial media atau
ketika mengakses web serta terhubung dengan jaringan internet.
6. Iklan media luar ruang, iklan ini biasanya terdapat pada jalan umum atau
tempat publik. Sebagai contoh, papan reklame, megatron, spanduk ataupun
umbul-umbul.
Berdasarkan Sifatnya
1. Iklan komersial adalah iklan yang bersifat menjual produk atau jasanya
secara langsung. Iklan yang termasuk dalam jenis iklan komersial antara
lain:
a. Iklan konsumen ini menjual barang-barang konsumsi atau kebutuhan
sehari-hari
b. Iklan antar bisnis ini menjual barang yang non konsumsi. Biasanya
menyasar pada perusahaan.
c. Iklan perdagangan adalah iklan ini menawarkan produk yang dijual
lagi.
d. Iklan pengecer adalah iklan ini dijalankan oleh pengecer agar
produknya laku.
e. Iklan respons langsung, iklan termasuk dalam jenis baru ini
memungkinkan konsumen untuk memberikan respons langsung ketika
melihatnya. Sehingga antara pengiklan dan konsumen dapat
berinteraksi langsung.
2. Iklan non komersial, iklan ini bersifat secara tidak langsung menjual produk
atau jasanya. Iklan ini bersifat soft-selling, yaitu menjual citranya bukan
produknya. Iklan ini terbagi dalam beberapa jenis, antara lain:
a. Iklan publik relations, iklan ini mempunyai tujuan untuk memberikan
informasi tentang perusahaan kepada publiknya.
b. Iklan institusi, iklan ini bertujuan untuk membangun citra perusahaan.
c. Iklan layanan masyarakat, iklan ini bertujuan mengajak serta
mengingatkan masyarakat untuk menyukseskan kampanye yang
ditujukan kemaslahatan bersama.
d. Iklan lowongan pekerjaan ini berisi kebutuhan perusahaan mengenai
tenaga kerja baru.
e. Iklan identitas korporat adalah iklan yang mempunyai tujuan untuk
menonjolkan atau mengenalkan simbol-simbol perusahaan, agar
khalayak ingat akan identitas perusahaan.
Berdasarkan Bentuk Penyajiannya
1. Iklan spot, iklan ini mempunyai durasi yang singkat. Biasanya terdapat di
radio dan televisi. Iklan ini memadukan efek suara, kata-kata, musik. Jika
televisi ditambah dengan visualnya.
2. Iklan kolom dan baris, iklan terdapat dalam media cetak berdasarkan luas
kolom atau panjang baris kalimat.
3. Iklan adlib adalah iklan yang disuarakan atau dibacakan penyiar radio atau
televisi. Iklan ini dikemas seperti orang menyampaikan informasi atau
mengobrol dengan pendengar.
4. Iklan advertorial, iklan ini penyajiannya layaknya berita sehingga dapat
menyampaikan informasi secara detail mengenai produknya.
5. Iklan sponsor adalah iklan yang membeli space atau slot waktu yang tersedia
dalam suatu media. Slot waktu tersebut bervariasi, bisa 30 menit atau lebih.
Berdasarkan Pihak Pembuat Iklan
1. Perusahaan periklanan merupakan sebuah usaha yang melayani jasa
perencanaan, pembuatan, serta penanganan iklan. Usaha kreatif tersebut dapat
bersifat independen, ada juga dipunyai oleh perusahaan atau pengiklan yang
biasa disebut in-house advertising agency. Jika dilakukan pembagian maka
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Full service agency adalah perusahaan yang memberikan pelayanan,
mencakup: mulai dari perencanaan, pembuatan konsep iklan, serta jasa
riset pemilihan media.
b. Creative agency merupakan perusahaan yang berfokus pada proses
kreasi suatu iklan maupun aktivasi sebuah merek.
c. Specialize agency merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada
aktivitas tertentu dari proses penyebaran pesan pada target pasar.
d. Digital agency merupakan perusahaan yang memberikan berbagai
layanan seperti desain web, pemasaran berbasis daring, search engine
marketing, serta jasa konsultasi bisnis berfokus elektronik (e-business)
yang hanya berfokus di digital media.
e. Social media agency ini memberikan layanan terbatas, berfokus pada
promosi di media sosial.
f. Search engine agency merupakan perusahaan periklanan tergolong baru,
dapat melayani pembelian suatu media berupa iklan, bentuknya dapat
berupa bayaran per klik, dan SEO.
g. In-house advertising agency merupakan perusahaan yang pegawainya
dari dalam perusahaan klien khusus dibuat untuk menangani segala bentuk
kegiatan pemasaran untuk suatu produk merek atau perusahaan.
2. Orang kreatif periklanan merupakan pelaku kreatif yang menjadi pekerja
lepas (freelance) yang tidak terikat pada perusahaan periklanan. Dengan
keahlian yang dipunyai, mereka dapat memenuhi keinginan dari klien atau
perusahaan tentang pembuatan suatu iklan.
3. Orang awam terdiri dari orang-orang tidak memiliki latar belakang
pendidikan dan praktik di bidang periklanan
Standar Auditing
Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar yang
dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: Standar Umum, Standar
Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan.
Berikut ini adalah rincian Standar Auditing yang berlaku umum:
1. Standar Umum
1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian
yang akan dilakukan.
3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit.
3. Standar Pelaporan
1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
2) Laporan Auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada
ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan
Definisi Iklan
Iklan dan periklanan sesungguhnya mempunyai pengertian yang berbeda,
tetapi saling berkaitan. Pengertian iklan adalah segala macam bentuk pesan tentang
produk yang disebarkan pada suatu media, dibiayai oleh produsen atau pemrakarsa
yang bekerja sama, serta ditujukan pada suatu masyarakat (Kriyantono, 2015:5).
Sedangkan definisi periklanan merupakan semua proses pembuatan iklan yang
meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan penyampaian iklan itu sendiri.
Dapat disimpulkan, iklan merupakan pesan mengenai suatu produk yang dihasilkan
melalui kegiatan periklanan.
Periklanan dapat dikategorikan sebagai sebuah industri kreatif bergerak
pada sektor jasa. Periklanan dikelompokkan sebagai sebuah industri yang masuk
kategori kreatif di sektor jasa, para pelakunya mendedikasikan waktu, pengalaman,
usahanya serta daya intelektualnya untuk keperluan proses kretaif pada sebuah
bisnis maupun organisasi (Hendriana, 2019:5). Industri periklanan ini didorong
oleh adanya permintaan pihak lain untuk menghasilkan sebuah tayangan (iklan),
yang berisi informasi tentang sebuah produk, layanan, jasa, perorangan, organisasi
maupun pemerintahan.
Kegiatan periklanan menghasilkan sebuah iklan, yang berfungsi untuk
komunikasi sekaligus promosi antara produsen dengan konsumen. Iklan dapat
disebarkan menggunakan media massa maupun media komunikasi lain yang dapat
menghasilkan massalitas pesan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjangkau
khalayak dalam jumlah besar.
Kapitalisme Mengonstruksi Gender Melalui Media Iklannya
Kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang terus berjalan hingga
saat ini. Menurut Karl Marx dalam Bungin (2015:30), Kapitalisme adalah sebuah
sistem ekonomi yang dapat menjadikan beberapa individu-individu menguasai
sumber daya produksi vital, yang digunakan untuk meraih keuntungan maksimal.
Sistem kapitalisme memungkinkan individu-individu mempunyai hak untuk
memiliki faktor-faktor produksi seperti modal atau kapital, perusahaan, pabrik,
mesin. Tujuan utama dari sistem kapitalisme ini adalah mendapatkan keuntungan
sebesar-besarnya. Menurut Wallerstein, kapitalisme yang sebenarnya adalah
produksi dalam suatu pasar yang tujuan produsennya adalah mendapatkan
keuntungan yang sebesar-besarnya (Suwarsono dan So, 1991:207). Kekuatan
kapital menjadi kekuatan utama dalam sistem kapitalisme ini.
Kekuatan kapitalisme terus mengalir hingga ke media televisi. Televisi
merupakan salah satu bentuk dari media massa membutuhkan modal yang besar
untuk membangun, menghidupi serta mengembangkan medianya. Penguasaan
televisi oleh kapitalis dikarenakan televisi sendiri memang hidup dari kekuatan
modal raksasa, membangun televisi juga membutuhkan investasi dalam jumlah
yang besar, mengingat teknologi media adalah teknologi yang terbilang mahal
dengan jumlah produksi eksklusif (Bungin, 2015:103). Hal tersebut menjadikan
televisi masuk ke jaringan kapitalis, yang selalu membutuhkan kapital baru.
Televisi bekerja mengundang kapital baru melalui penanaman saham dan
pendapatan kapital dari perusahaan-perusahaan yang mengiklankan produk lewat
media televisi. Dari situlah kemudian televisi bekerja menghasilkan kapital baru.
Perusahaan-perusahaan dengan kekuatan kapitalis mempunyai dua jalan
untuk membuat mereka dapat eksis. Pada jalan pertama, memanfaatkan kekuatan
ekonomi makro serta politik untuk menyelamatkan modal melalui pergerakan pasar
modal. Sedangkan pada jalan kedua menggunakan kekuatan akumulasi modal di
pasar dengan menjual produk dan jasa (Bungin, 2015:28-29). Pada jalan yang kedua
kekuatan konstruksi sosial dalam iklan menjadi salah satu keunggulan mereka.
Kekuatan kapital perusahaan-perusahaan kapitalis, membuat mereka leluasa
membangun ideologi baru, serta mengonstruksi masyarakat mengenai
kebutuhannya melalui media iklannya. Iklan televisi merupakan salah satu media
kapitalis untuk mempromosikan serta membangun citra produk, dan tujuan utama
untuk mendorong penjualan.
Iklan televisi yang diinisiasi oleh kapitalis dalam mengomunikasikan
pesannya masuk dalam kategori iklan komersial. Iklan-iklan komersial yang ada
pada media massa, ditandai syarat imajinasi pada produknya melalui pencitraan dan
pengkonstruksian nilai-nilai estetis yang dapat memperkuat citra terhadap suatu
objek iklan itu sendiri. Hal tersebut dapat membentuk image produk pada pemirsa,
semakin tinggi estetika serta citra suatu objek iklan, maka semakin komersial suatu
objek iklan tersebut (Bungin, 2015:65). Iklan televisi adalah media kapitalis untuk
mengomunikasikan materi produk dengan masyarakat pemirsa. Dalam membangun
citra serta makna digunakanlah simbol-simbol serta realitas sosial yang ada dalam
masyarakat. Simbol-simbol yang dimaksud adalah simbol yang menjadi acuan pada
masyarakat, sehingga simbol-simbol tersebut terus dimodernkan oleh masyarakat
sendiri.
Iklan komersial selain memiliki kemampuan membangun citra serta
pemilihan realitas sosial, juga mempunyai kemampuan mengonstruksi gender
dalam pesan iklannya. Menurut Wahyuningtyas dan Setiowati (2013), Dalam iklan
laki-laki dan perempuan dapat dikonstruksi sesuai gender yang ada di masyarakat.
Laki-laki biasanya digambarkan sebagai sosok agresif, dominan, superior,
dimitoskan sebagai pelindung, kuat, jantan, perkasa, berada di wilayah publik (di
luar rumah) dan menjadi decision maker. Sedangkan gender perempuan
direpresentasikan sebagai figur yang cantik, seksi, anggun, mengurus masalah
domestik (rumah tangga), objek seksual, bergantung, pasif, dan subordinatif di
hadapan laki-laki. Konstruksi gender dalam iklan mengacu pada suatu realitas
sosial pada masyarakat. Iklan televisi hanya merekonstruksi apa yang terdapat atau
terjadi di sekitarnya, yang menjadi realitas sosial di masyarakat (Bungin,
2015:115). Sehingga iklan televisi sebagai media kapitalis, dapat disebut sebagai
refleksi dunia nyata, refleksi kondisi sosial di sekitarnya.
Budaya Patriarki mengukuhkan Beban ganda Pada Perempuan
Beban ganda pada perempuan tidak hanya dipengaruhi gender yang
dikonstruksikan secara sosial, akan tetapi juga dipengaruhi oleh budaya patriarki.
Patriarki merupakan sebuah sistem struktur sosial dan praktiknya di mana laki-laki
menekan, mendominasi serta mengeksploitasi perempuan (Azisah, 2016:7).
Menurut Handayani & Sugiarti (2006:9) di negara Indonesia mayoritas menganut
paham patriarki, yakni yang berkuasa dalam keluarga adalah bapak. Patriarki
adalah suatu pemikiran bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran
penting pada suatu masyarakat, pemerintahan, industri, militer, iklan, dan
sebagainya. Dapat dipahami budaya patriarki mengutamakan pihak laki-laki,
sedangkan pihak perempuan berada di belakang laki-laki dan tereksploitasi hak-
haknya sehingga kurang leluasa dalam mengembangkan potensi dalam dirinya.
Pihak laki-laki menguasai semua akses penting baik dalam ranah keluarga, sosial
hingga pemerintahan. Selain itu budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai
sosok pemimpin, sedangkan perempuan sebagai pengikutnya. Dengan
mengutamakan pihak laki-laki sebagai pemimpin, berakibat pada semua keputusan
ditentukan oleh laki-laki.
Budaya patriarki ini sudah disosialisasikan sejak lama, dan memunculkan
perbedaan pada laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki membentuk identitas
maskulin serta feminin sebagai hasil dari proses sosialisasi di masyarakat.
Sosialisasi terutama terjadi pada suatu masa anak-anak pada saat laki-laki serta
perempuan sedang belajar mengenai perilaku yang sesuai jenis kelamin mereka
(Handayani & Sugiarti, 2006:12) Sejak kecil laki-laki diharuskan untuk kuat serta
agresif, sehingga menjadikan anak laki-laki terlatih, tersosialisasi hingga
menimbulkan motivasi untuk menjadi lebih besar, kuat secara fisik. Sedangkan
perempuan diharuskan untuk lemah lembut, rapi, rajin. Sejak bayi sudah terjadi
proses sosialisasi tersebut pada kedua jenis kelamin. dapat dilihat dari proses
pemilihan baju yang berbeda, mainan yang berbeda hingga perlakuan atau
pengasuhan yang berbeda pada anak laki-laki dan perempuan.
Langgengnya budaya patriarki ini menguatkan posisi laki-laki yang di atas
perempuan. Menurut Handayani & Sugiarti (2006:10) yang dihadapi oleh
masyarakat sekarang adalah dominasi dan superioritas laki-laki. Laki-laki
diposisikan lebih tinggi dan mendominasi, sedangkan perempuan lebih rendah dan
tersubordinasi oleh laki-laki. Sehingga hal tersebut berakibat pada perbedaan peran
yang melekat pada kedua jenis kelamin laki-laki serta perempuan. Peran ini
meliputi produktif serta reproduktif dan sosial. Peran produktif ini mencakup
mengenai pekerjaan yang mengutamakan laki-laki. Sedangkan peran reproduktif
yang umumnya menyangkut pekerjaan domestik serta pengasuhan anak dipegang
oleh perempuan. peran ini melekat pada perempuan, tetapi tidak pada laki-laki.
Peran sosial ini berhubungan dengan aktivitas kegiatan sosial, menyangkut kegiatan
politik, organisasi serta kepemimpinan di suatu kelompok masyarakat. Peran sosial
ini mayoritas dikuasai oleh laki-laki, karena menyangkut kepemimpinan dan
pembuatan suatu keputusan.
Beban ganda Pada Perempuan
Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin
lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya (Puspitawati, 2012:49). Peran
reproduksi seringkali dianggap peran yang melekat atau statis dan permanen pada
perempuan. Meskipun sudah ada peningkatan jumlah partisipasi perempuan yang
bekerja pada sektor publik, namun tidak diikuti dengan berkurangnya beban
pekerjaan mereka di sektor domestik. Pihak perempuan dalam hal ini sering
mengalami masalah beban ganda, yang membuat pihak perempuan mengerjakan
peran produktif dan reproduktif sekaligus.
Beban ganda ini muncul akibat dari perbedaan gender laki-laki serta gender
perempuan yang dianggap sebuah kodrat. Perbedaan tersebut memunculkan
stereotip pada kedua jenis kelamin. Akan tetapi stereotip pada pihak perempuan
menimbulkan ketidakadilan gender berupa beban ganda yang ditanggung oleh
perempuan. Pihak perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk yang mempunyai
tugas wajib di wilayah domestik sedangkan pihak laki-laki dianggap mempunyai
tugas wajib di sektor publik. Sehingga hal tersebut memunculkan sikap bahwa
pihak perempuan wajib mengemban tugas reproduksi meliputi area domestik.
Meskipun sudah berpartisipasi pada sektor publik, tugas wajib tersebut tetap
diemban oleh perempuan. Sedangkan laki-laki akibat stereotip tersebut hanya
memiliki tugas wajib dalam sektor publik. Manifestasi beban ganda ini, sering kali
muncul pada lingkup keluarga atau rumah tangga. Dalam rumah tangga beban
ganda ini biasanya terjadi pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Pihak
perempuan dalam rumah tangga mempunyai peran reproduksi, seperti mencuci,
memasak, menghias, mengurusi anak. Peranan perempuan tersebut muncul dari
anggapan bahwa hal tersebut bukan tugas wajib pihak laki-laki, sehingga peran
laki-laki lebih ke sektor publik dibandingkan ke domestik
Definisi Audit
Arens, Elder, Beasley (2011:3) mengungkapkan pengertian auditing dalam
bukunya yang berjudul Auditing dan Pelayanan yaitu :
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information
to determine and report on the degree of correspondence between the
information and established criteria. Auditing shpuld be done by a
competent, independent person”.
Konrath (2002:5) mengungkapkan pengertian audit dalam bukunya yang
berjudul Auditing: A Risk Analysis Approach yaitu :
“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan
mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan – kegiatan ekonomi
untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria
yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak –
pihak yang berkepentingan”.
Agoes (2012:4) mengungkapkan pengertian audit dalam bukunya yang
berjudul Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik
yaitu :
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
management, beserta catatan – catatan pembukuan dan bukti – bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Mulyadi (2013:9) mengungkapkan pengertian audit dalam bukunya yang
berjudul Auditing yaitu :
“Proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.
Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan
Sesungguhnya perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak
menyebabkan ketidakadilan. Tetapi kenyataannya perbedaan gender
mengakibatkan ketidakadilan pada laki-laki dan umumnya pada pihak perempuan.
Ketidakadilan gender adalah sistem maupun struktur di mana laki-laki sekaligus
perempuan menjadi pihak yang dirugikan dari sebuah sistem tersebut (Fakih,
2013:9). Manifestasi ketidakadilan gender terjadi dalam beberapa bentuk, yakni
stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan. Untuk
mengetahui lebih jelasnya, simak perincian berikut:
1. Gender dan Stereotip
Stereotip merupakan suatu penandaan atau pelabelan yang seringkali
berkonotasi negatif dan terjadi pada suatu jenis kelamin tertentu. Banyak
sekali pelabelan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan, sehingga
menyebabkan ketidakadilan karena sukar dipertukarkan antara satu dengan
yang lainnya.
2. Gender dan Subordinasi
Subordinasi merupakan suatu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin
dianggap lebih unggul, penting atau lebih utama dibandingkan dengan jenis
kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa di nomor duakan
atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi
tenaganya (Puspitawati, 2012:49). Subordinasi ini sering terjadi terhadap
pihak perempuan. Subordinasi mengakibatkan perempuan dianggap di
belakang laki-laki, atau di nomor duakan.
3. Gender dan Marginalisasi
Marginalisasi adalah sebuah proses pemiskinan yang merupakan proses,
perilaku atau sikap pada suatu masyarakat maupun kebijakan negara yang
berefek pada pemiskinan atau penyisihan pada perempuan dapat juga pada
laki-laki. Marginalisasi ini juga dapat terjadi pada salah satu jenis kelamin,
dalam hal ini perempuan yang disebabkan oleh gender. Jika ditinjau sumber
dari marginalisasi pada perempuan berasal dari tafsir agama, kebijakan
pemerintah, keyakinan tradisi dan bahkan kebiasaan. Marginalisasi tersebut
tidak hanya terjadi pada tempat kerja saja, tetapi juga bisa terjadi dalam
lingkup keluarga.
4. Gender dan Beban ganda
Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin
lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya (Puspitawati, 2012:49).
Peran reproduksi seringkali dianggap sebagai peran yang statis dan
permanen pada perempuan. Meskipun sudah ada peningkatan jumlah
partisipasi perempuan yang bekerja pada sektor publik, namun tidak diikuti
dengan berkurangnya beban pekerjaan mereka di sektor domestik. Pihak
perempuan dalam hal ini sering mengalami masalah beban ganda, yang
membuat pihak perempuan mengerjakan peran produktif dan reproduktif
sekaligus.
5. Gender dan Kekerasan
Kekerasan dapat berwujud serangan secara fisik maupun serangan secara
mental psikologisnya. Kekerasan secara fisik meliputi, pemerkosaan,
pemukulan, dan penyiksaan. Kekerasan dapat terjadi secara non fisik,
conthnya pelecehan secara seksual, ancaman, serta pemaksaan yang
mengakibatkan batinnya terusik
Implementasi Ketidaksetaraan Gender
Implementasi atau penerapan perbedaan gender pada laki-laki serta
perempuan melalui proses yang lama dan panjang. Selain itu terbentuknya
perbedaan gender juga dipengaruhi banyak hal. Perbedaan gender terjadi
dipengaruhi proses sosialisasi, penguatan, serta dikonstruksikan sosial kultural,
keagamaan bahkan dipengaruhi kebijakan negara (Fakih, 2013:9). Sehingga proses
yang berjalan lama dan dipengaruhi banyak hal tersebut, melahirkan sebuah
pemikiran bahwa gender sebagai sebuah kodrat yang tidak dapat dipertukarkan.
Proses konstruksi sosial mengenai gender terjadi secara evolusi dan
perlahan-lahan memengaruhi perkembangan biologis jenis kelamin masing-
masing. Misalnya, sifat gender perempuan diharuskan untuk lemah lembut,
sehingga sejak balita proses sosialisasi sudah memengaruhi perkembangan visi,
emosi serta ideologi perempuan juga memengaruhi perkembangan fisik dan
biologisnya. Sedangkan sifat gender laki-laki diharuskan kuat dan agresif sehingga
konstruksi sosial tersebut juga memengaruhi laki-laki. Pengaruh tersebut
menjadikan pihak laki-laki untuk terlatih, tersosialisasi sehingga termotivasi untuk
menjadi lebih besar, dan kuat secara fisik dibandingkan dengan perempuan. Proses
konstruksi sosial yang terjadi secara evolusi mengibaratkan gender sebagai sebuah
kodrat tuhan.
Memahami gender sebagai sebuah kodrat menimbulkan persoalan. Jika
gender dilihat sebagai sebuah kodrat, hal tersebut mengakibatkan gender
memengaruhi keyakinan serta budaya suatu masyarakat tentang bagaimana laki-
laki dan perempuan berperilaku, berpikir sesuai dengan ketentuan sosial tersebut
(Handayani & Sugiarti, 2006:9). Masyarakat sebagai suatu kelompok yang turut
serta menciptakan ketentuan sosial sebagai sebuah kodrat. Ketentuan sosial ini
menghasilkan perilaku pembagian atas gender serta dianggap sebagai sebuah
keharusan untuk membedakan laki-laki maupun perempuan. Perbedaan pembagian
antar gender tersebut, selanjutnya diteruskan dari generasi masa lampau ke generasi
setelahnya dengan proses negosiasi, retensi serta dominasi. Sehingga akibat proses
tersebut membentuk keyakinan atas gender dianggap sebagai proses alamiah,
normal, kodrat. Jika ada yang melanggar akan dianggap tidak normal serta
melanggar kodrat. Oleh karena itu pembagian keyakinan atas gender bisa berbeda
dalam kurun waktu tertentu. tergantung bagaimana proses generasi ke generasi
tersebut berjalan.
Menurut Handayani & Sugiarti (2006:9), implementasi ketidaksetaraan
gender disebabkan oleh beberapa hal, yang meliputi faktor penyebabnya,
pembagian kerja berdasarkan gender serta karakteristik psikologis laki-laki dan
perempuan.
1. Faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender.
Faktor pertama yang menyebabkan ketidaksetaraan gender adalah,
konstruksi sosial dan kultural terhadap gender itu sendiri. Beberapa
konstruksi tersebut memojokkan pihak perempuan serta membuat
ketidakadilan. Konstruksi tersebut umumnya merugikan pihak perempuan
serta menguntungkan pihak laki-laki. Dalam sosial masyarakat terdapat
sebuah stereotip yang menyebabkan ketidakadilan gender. misalnya
perempuan itu hanya untuk konco wingking (teman di belakang) yang
bertugas untuk memasak, merias diri, melahirkan yang biasanya disingkat
dengan 3M. Selain itu juga ada mitos bagi laki-laki yakni, jika memasak,
mencuci maupun melakukan kegiatan rumah tangga maka rezekinya akan
seret atau sedikit.
Faktor kedua disebabkan oleh paham patriarki. Di negara Indonesia
mayoritas menganut paham patriarki, yakni yang berkuasa dalam keluarga
adalah bapak. Patriarki adalah suatu pemikiran bahwa jenis kelamin laki-
laki sebagai memegang kekuasaan atas semua peran penting pada suatu
masyarakat, pemerintahan, industri, militer, iklan, dan sebagainya. Sistem
patriarki mengakibatkan perempuan dipandang hanya bisa di belakang laki-
laki.
Faktor ketiga disebabkan oleh sistem kapitalis yang berlaku, yakni siapa
yang mempunyai modal besar maka itulah yang menang. Laki-laki di sini
lebih diuntungkan, karena laki-laki dikonstruksikan lebih kuat dari
perempuan. Sehingga laki-laki akan mempunyai peran serta fungsi lebih
besar.
2. Pembagian Kerja Berdasarkan Gender
Perempuan yang bekerja guna menopang penghasilan keluarga, memiliki
beban ganda sekaligus berat. Karena selain bekerja di bidang formal
maupun non formal, perempuan harus menanggung serta menyelesaikan
tugas domestik tanpa bantuan dan campur tangan laki-laki.
Menurut Mugniesyah dalam Arkaniyati (2012), peran gender adalah suatu
perilaku yang dijalankan pada setiap masyarakat, komunitas, dan kelompok
sosial tertentu, yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas, dan
tanggung jawab tertentu dipersepsikan oleh ras, umur, agama, etnik dan
lingkungan geografis, ekonomi, dan sosial. Bisa diartikan bahwa peranan
gender merupakan peran yang dapat dilakukan atau dikerjakan oleh laki-
laki serta perempuan sesuai status, lingkungan, budaya serta struktur
masyarakatnya. Peranan gender terdapat tiga macam, yaitu produktif,
reproduktif, dan sosial.
Peran produktif, yakni baik laki-laki serta perempuan sama-sama bekerja
pada sektor informal dan formal guna memperoleh penghasilan. Peran
produktif dapat dilakukan laki-laki dan perempuan asalkan memiliki
kemampuan serta pengetahuan mengenai pekerjaan tersebut. Dalam
peranan produktif terdapat berbagai ketidaksetaraan pada laki-laki dan
perempuan. Sering kali porsi tenaga kerja laki-laki lebih besar
dibandingkan dengan perempuan dalam sektor publik, selain itu upah atau
penghasilan antara laki-laki sering lebih tinggi meskipun beban ganda sama.
Sedangkan peranan reproduktif ini peran yang meliputi tugas serta tanggung
jawab dalam hal pengasuhan anak, pekerjaan domestik, serta reproduksi
yang menyangkut dalam hal biologis di keluarga. Peranan biologis sering
menganggap bahwa peran pengasuhan anak serta pekerjaan domestik ialah
peran perempuan. Bagaimanapun juga urusan pengasuhan anak adalah
tugas suami dan istri. Selain itu pekerjaan domestik juga tanggung jawab
suami dan istri. Pekerjaan domestik ini meliputi pekerjaan dalam rumah
tangga, memasak, mencuci serta mempersiapkan keperluan keluarga sehari-
hari.
Peran ketiga adalah peranan sosial, peran sosial ini meliputi aktivitas
kegiatan sosial, gotong royong, selamatan, perayaan, dan kesertaan dalam
kegiatan politik maupun organisasi. aktivitas ini umumnya tidak
menghasilkan uang. Peranan sosial ini sesuai dengan sistem sosial gender
yang berlaku pada tempat tersebut.
Peranan gender merupakan tanggung jawab laki-laki serta perempuan.
Selain itu dalam lingkup keluarga peranan tersebut menjadi tanggung jawab
bersama suami serta istri demi mencapai keadilan serta kesetaraan gender
bersama.
3. Karakteristik psikologis laki-laki dan perempuan
Berbeda dengan aspek biologis yang dapat tumbuh secara otomatis tanpa
pengaruh lingkungan. Sedangkan aspek psikologis ini mencakup inteligensi
dan emosi dalam proses perkembangannya dipengaruhi oleh kondisi
lingkungannya. Kondisi inteligensi dasarnya memang biologis meliputi
susunan saraf otak yang mengandung pusat-pusat kemampuan yang
diperoleh individu sejak dalam kandungan hingga tiga tahun pertama
sesudah lahir. Setelah itu perkembangan selanjutnya mengenai psikis bagi
laki-laki dan perempuan sama, hanya saja mana yang lebih dominan antara
satu sama lain berbeda.. Ini dipengaruhi adanya perlakuan berbeda pada
laki-laki serta perempuan sesuai keinginan orang tua masing-masing.
Apabila anak laki-laki serta perempuan memiliki potensi yang sama dan
dikembangkan serta diberi kesempatan yang sama, mungkin akan
mempunyai prestasi yang sama. Tetapi yang berkembang di masyarakat
tidaklah demikian, perlu disadari faktor budaya akan memengaruhi pola
pengasuhannya
Kesetaraan dan Keadilan Gender
Kesetaraan gender dan keadilan gender mempunyai pengertian yang
berbeda antara keduanya. Kesetaraan gender jika ditinjau dari bahasa inggris
diartikan sebagai gender equality, yang mempunyai arti persamaan dalam hal.
Definisi kesetaraan gender adalah memberi kesempatan, pada perempuan dan laki-
laki untuk setara atau sebanding menikmati kesempatan atas hak-haknya,
mempunyai benda-benda kepemilikan, sumber daya, dan saling dapat manfaat dari
hasil pembangunan (Puspitawati, 2012:52).
Keadilan gender pada bahasa inggris diartikan dengan gender equity.
Definisi keadilan gender adalah sebuah proses atau usaha untuk memberi rasa adil
pada perempuan maupun laki- laki. Strategi keadilan gender pada akhirnya
ditujukan guna meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan sebagai sebuah cara,
kesetaraan merupakan hasilnya (Puspitawati, 2012:53). Dapat dilihat bahwa
kesetaraan gender serta keadilan gender merupakan satu kesatuan untuk
mewujudkan suatu kondisi di mana laki-laki serta perempuan dapat setara,
seimbang serasi serta harmonis. Guna mencapai hal itu, keadilan digunakan sebagai
sebuah cara untuk mencapai sebuah hasil, yang berwujud kesetaraan gender
Prosedur Audit Kas dan Setara Kas
Menurut Mulyadi (2016:4) bahwa prosedur merupakan urutan klerikal
yang melibatkan beberapa pihak dalam suatu departemen, yang dibuat
dengan tujuan sebagai jaminan atas penanganan transaksi perusahaan yang
terjadi berulang-ulang.
Prosedur audit kas merupakan langkah – langkah untuk menilai suatu
kebenaran atas bukti – bukti yang berkaitan dengan kas serta melaporkan
apakah bukti – bukti kas tersebut telah sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan. Adapun uji substantif yang dilakukan untuk melaksanakan
prosedur kas dan setara kas. Tujuan dari pengujian substantif atas kas dan
setara kas adalah:
1. Mendapat keyakinan mengenai keandalan informasi catatan akuntansi
yang terkait dengan kas
2. Membuktikan bahwa keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang
berkaitan dengan kas yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan.
3. Membuktikan bahwa akun kas yang terdapat di dalam laporan posisi
keuangan benar – benar milik klien.
4. Membuktikan kewajaran atas penilaian, penyajian, dan pengungkapan
kas yang terdapat di laporan posisi keuangan.
Tujuan Pemeriksaan Kas dan Setara Kas
1. Untuk mengecek apakah terdapat internal kontrol yang baik terhadap
kas dan setara kas beserta transaksi atas penerimaan dan pengeluaran
kas bank.
2. Untuk mengecek apakah saldo atas kas dan setara kas yang berada di
neraca per tanggal neraca benar – benar ada dan dimiliki perusahaan
(existence).
3. Untuk mengecek apakah semua transaksi yang ada benar – benar terjadi
dan tidak ada transaksi yang dibuat – buat (occurance).
4. Untuk mengecek apakah transaksi dan waktunya telah dicatat secara
tepat dalam buku penerimaan dan pengeluaran kas sehingga tidak ada
transaksi yang dihapus atau dihilangkan (completeness).
5. Untuk mengecek bahwa tidak ada kesalahan dalam perhitungan
sistematis, tidak ada kesalahan dalam memposting kedalam buku
penerimaan dan pengeluaran kas, klasifikasi (accuracy, posting, and
summarization, and classification).
6. Untuk mengecek apakah terdapat adanya pembatasan untuk penggunaan
saldo kas dan setara kas.
7. Untuk mengecek jika ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing,
apakah saldo tersebut telah di ubah atau dikonversikan ke dalam Rupiah
dan menggunakannya dalam kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi telah dibebankan atau
dikreditkan ke dalam laba rugi komprehensif tahun berjalan.
8. Untuk mengecek apakah penyajiannya dalam neraca telah sesuai dengan
standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS)
Konsep Gender
Sebelum membahas lebih jauh mengenai gender. Sebaiknya perlu
mengetahui perbedaan antara konsep gender dengan konsep jenis kelamin. Dalam
kamus bahasa Indonesia, gender mempunyai arti jenis kelamin
(kbbi.kemdikbud.go.id). Arti kata tersebut kurang tepat, jika gender disamakan
dengan jenis kelamin. Sebenarnya gender dan jenis kelamin sangat berbeda jika
ditinjau lebih dalam lagi.
Konsep gender merupakan sebuah konsep secara kultural yang berusaha
membuat perbedaan (distinction) mengenai perilaku, sifat, peran, mental, dan
karakter emosional antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan
yang ada dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang melekat pada laki-laki dan
perempuan merupakan hasil dari konstruksi sosial (Syamsiah, 2014). Misalnya laki-
laki distereotipkan mempunyai sifat kuat, rasional, dan perkasa. Sedangkan
perempuan distereotipkan mempunyai sifat yang irasional, lemah lembut dan
emosional. Padahal sifat-sifat tersebut hasil konstruksi sosial, yang dapat
dipertukarkan antara keduanya. Jenis kelamin adalah perbedaan laki-laki serta
perempuan sebagai makhluk yang memiliki fungsi-fungsi biologis berbeda
(Handayani & Sugiarti, 2006:4). Jenis kelamin dapat dipahami sebagai kodrat atau
pemberian dari sang pencipta kepada makhluknya. Laki-laki dikodratkan untuk
membuahi atau memproduksi sperma, sedangkan perempuan dikodratkan untuk
dibuahi, dan mengalami menstruasi. Fungsi-fungsi biologis manusia tidak dapat
dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.. Meskipun saat ini dapat direkayasa
dengan cara operasi kelamin, tetapi tetap saja tidak bisa berfungsi secara baik, dan
semestinya. Misalnya laki-laki ingin operasi kelamin yang semula memiliki penis
dan ingin diganti dengan kelamin perempuan, maka ketika sudah dioperasi tetap
tidak akan bisa hamil. Dan sebaliknya jika perempuan ingin operasi serta memiliki
penis maka penis tersebut tidak dapat membuahi atau tidak bisa menghasilkan
sperma. Karena fungsi organisme adalah kodrat atau takdir dari sang pencipta
Internal Kontrol atas Kas
Untuk menjaga kas dan untuk memastikan keakuratan catatan akuntansi
kas, perusahaan memerlukan pengendalian internal yang efektif atas kas.
Adapun perlakuan internal kontrol yang baik terhadap kas dan setara kas
serta transaksi atas penerimaan dan pengeluaran kas bank, yaitu:
a. Melakukan pembagiaan tugas dan tanggung jawab antara yang
mengeluarkan dan menerima kas dengan yang melakukan pencatatan,
pengeluaran dan penerimaan kas bank.
b. Dalam membuat rekonsiliasi bank, karyawannya harus berbeda dengan
karyawan yang mengerjakan buku bank. Dan rekonsiliasi bank harus
dibuat setiap bulannya dan kepala bagian akuntansi akan mereview.
c. Saat mengelola kas kecil, menggunakan metode imprest fund system.
d. Saat penyetoran ke bank, penerimaan kas, cek dan giro harus dalam
jumlah yang seutuhnya dan paling lambar disetorkan keesokan harinya.
e. Menyimpan kas perusahaan pada tempat yang aman seperti brangkas,
box, atau bisa juga disimpan dibank.
f. Untuk memberikan hasil yang optimal pada kas, dan jika ada kas yang
menganggur atau terlalu banyak disimpan di rekening giro alangkah
baiknya disimpan dalam deposito berjangka panjang dan bisa juga di
belikan surat berharga agar sewaktu-waktu dapat dicairkan sehingga
bisa menghasilkan dividen.
g. Saat akan penandatangan cek dan giro lebih baik menuliskan atas nama
beserta mlampirkan bukti – bukti pedukung yang lengkap. Dan untuk
menghindari penyalahgunaan, cek dan giro ditandatangani oleh 2 orang.
h. Menggunakan kwitansi yang bernomor urut tercetak (prenumbered).
i. Untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran dua kali (double
payment), maka bukti – bukti pengeluaran kas yang telah dibayar harus
di stempel lunas.
Indikator Keinginan Berpindah
Adapun indikator keinginan berpindah kerja menurut Hendri dkk
(2013) adalah sebagai berikut:
a) berfiikir keluar dari pekerjaan;
b) tidak mempunyai masa depan di organisasi;
c) mungkin akan meninggalkan pekerjaan bila ada kesempatan kerja
yang lebih baik.
Pengawasan Kas
Kas merupakan aset yang mudah berpindah tangan dan sering terjadi
penyelewengan dan penggelapan oleh oknum yang tidak bertanggung
jawab. Maka dari itu perlu diadakan pengawasan yang baik terhadap
jalannya kas.
1. Penerimaan Kas
Perusahaan menerima uang dari berbagai sumber seperti dari pelunasan
piutang atau pinjaman dan penjualan tunai. Pengawasan kas bisa
dilakukan dengan cara :
1. Melakukan pembagian tugas sesuai dengan fungsi penerimaan,
penyimpanan dan pencatatan kas
2. Jika terjadi penerimaan kas segera dicatat dan dibuatkan bukti atas
penerimaan kas tersebut lalu disetorkan ke bank
3. Bedakan setiap fungsi antara pengelolaan dan pencatatan kas
4. Selalu membuat laporan kas setiap harinya
5. Mengadakan pemeriksaan kas secara intern tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu
2. Pengeluaran kas
Pengeluaran kas digunakan ketika perusahaan melakukan suatu
pembayaran dengan berbagai macam transaksi. Maka pengawasan yang
dapat dilakukan pada pengeluaran kas yaitu:
1. Jika pengeluaran yang jumlahnya relatif besar harus menggunakan
cek
2. Membuat laporan kas setiap harinya
3. Bedakan anatara yang menandatangani cek, menulis cek dan
mencatat cek
4. Mengadakan pengeluaran kas kecil yang jumlahnya relatif sedikit
dan sifatnya rutin
5. Melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan
3. Pemeriksaan Kas
Pemeriksaan kas dilakukan secara mendadak tanpa memberitahukan
terlebih dahulu, yaitu dengan cara :
a. Mencocokkan catatan saldo kas perusahaan dengan bukti fisik uang
yang dipegang perusahaan
b. Menyelenggarakan pengujian atas catatan – catatan dengan kegiatan
– kegiatan perusahaan seperti cek pengeluaran dengan setoran ke
bank.
4. Perhitungan Kas
Pengawasan terhadap perhitungan kas dapat dilakukan oleh saksi – saksi
yang tidak bersangkutan dengan pengelolaan kas yang telah ditunjuk
sebagai petugas untuk melakukan dan melaporkan perhitungan kas
secara terperinci dan jumlahnya harus sama dengan laporan kas,
kemudian akan dibuatkan berita acara
Faktor-Faktor Penentu Keinginan Berpindah
Menurut Mobley, 1986 (dikutip dari Yessica, 2004), keinginan
berpindah ditentukan oleh
a. Faktor-faktor individual, termasuk di dalamnya adalah usia, masa
kerja, jenis kelamin, pendidikan dan status perkawinan.
b. Kepuasan kerja, yang menyangkut beberapa aspek organisasional
yakni kepuasan terhadap gaji atau sistem pembayaran, kepuasan
terhadap promosi jabatan ataupun kepuasan terhadap kondisi kerja
perusahaan pada umumnya.
c. Komitmen Organisasional, yang ditandai paling sendikit tiga faktor
yaitu:
1. Keyakinan yang kuat terhadap tujuan-tujuan dan nilai organisasi
2. Keinginan yang keras untuk mempertahankan keanggotaan
dalam organisasi.
3. Kesediaan untuk berikhtiar sekuat tenaga untuk berorganisasi.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi
Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen
organisasi.Komitmen pegawai pada organisasi tidak terjadi begitu saja,
tetapimelalui proses yang cukup panjang dan bertahap. Tinggi
rendahnya komitmenorganisasi seorang pegawai tentu ada faktor yang
mempengaruhinya, Stumdalam Sopiah (2008:164) mengemukakan ada
5 faktor yang mempengaruhiterhadap komitmen organisasi:
1) Budaya keterbukaan, perusahaan dan karyawan harus
salingmendukung dan terbuka dalam urusan pekerjaan sehingga
tidakterjadi kesalahpahaman dalam bekerja.
2) Kepuasan, perusahaan harus dapat memenuhi segala
kebutuhankaryawan dalam bekerja agar karyawan dapat bekerja
dengan baikdan memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan.
3) Kesempatan personal untuk berkembang, karyawan harus
mempunyai keinginan dan kemauan untuk mengembangkan dirinya
dengan memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan karir
maupun pendidikan yang diberikan perusahaan.
4) Disiplin, karyawan harus disiplin pada dirinya, tugas-tugasnya agar
dapat menghasilkan kinerja yang optimal.
5) Penghargaan kerja yang sesuai, perusahaan harus memberikan
penghargaan yang sesuai terhadap kinerja yang dihasilkan
karyawan, agar karyawan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
Karakteristik Kas
Dikarenakan kas merupakan aset yang bersifat likuid dan sering terjadi
perpindahan, maka kas juga mempunyai beberapa karakteristik yang
berbeda dengan aset lainnya, yaitu :
a. Kas biasa digunakan untuk basis perhitungan dan pengukuran
b. Kas juga bisa digunakan sebagai alat pertukaran yang paling umum
c. Kas merupakan salah satu aset perusahaan yang sifatnya paling llikuid
Proses Terjadinya Komitmen Organisasi
Bashaw dan Grant dalam Amstrong 1994(dikutip dari Hasan,
2012), komitmen karyawan terhadap organisasi merupakan sebuahP
proses berkesinabungan dan yang bisa merupakan sebuah pengalaman
individu ketika bergabung dalam sebuah organisasi.
Minner 1997 (dikutip dari Hasan, 2012) membagi proses
terjadinya komitmen organisasi, dalamtiga bentuk yaitu:
1. Initial Commitment (komitmen awal)
2. Commitment During Early Employment (komitmen selama bekerja)
3. Commitment During Later Career (komitmen selama perjalanan
karir)
Menjelaskan bahwa proses terjadinya komitmen pegawai pada
organisasi berbeda. Pada fase awal (initial commitment), terjadi karena
adanya interaksi antara karakteristik personal (pendidikan, dorongan
berprestasi, masa kerja danusia) dan karakteristik pekerjaan (tantangan
kerja, umpan balik, stres kerja,identifikasi tugas, kejelasan peran,
pengembangan diri, karir dan tanggungjawab). Interaksi tersebut akan
membentuk harapan pegawai tentangpekerjaanya. Harapan tentang
pekerjaan inilah yang akan mempengaruhi sikappegawai terhadap
komitmennya pada organisasi.
Fase kedua disebut sebagai commitment during early
employment.Padafase ini pegawai sudah bekerja beberapa tahun.
Faktor-faktor yang berpengaruhterhadap komitmen pegawai pada
organisasi adalah pengalaman kerja yang iarasakan pada tahap awal dia
bekerja, bagaimana pekerjaanya, bagaimana sistem penggajianya,
bagaimana gaya supervisinya, bagaimana hubungan dia denganteman
sejawat atau hubungan dia dengan pimpinannya. Semua faktor ini
akanmembentuk komitmen kerja pegawai tersebut pada organisasi.
Tahap yang ketiga yang diberi namacommitment during later
career.Proses terbentuknya komitmen pada tahap masa pengabdian
terjadi selamakaryawan meniti karir didalam organisasi. Dalam kurun
waktu yang lamatersebut, karyawan telah banyak melakukan berbagai
tindakan, seperti hubungansosial yang tercipta di organisasi dan
pengalaman-pengalaman selama ia bekerja.
Jenis – Jenis Kas
Kas terbagi menjadi beberapa jenis pada perusahaan, diantara lain :
1. Kas Kecil (Petty Cash)
Kas kecil merupakan kas yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan
operasional yang sering digunakan setiap waktu dengan jumlah yang
relatif kecil. Ada dua metode yang digunakan untu mencatat transaksi
dana kas kecil yaitu sistem dana tetap (imperst fund system) yang dimana
untuk membentuk kas kecil, harus menyerahkan jumlah sebesar cek
kepada kasir kas kecil dan saldonya selalu tetap. Sedangkan sistem dana
berubah (fluctuation fund system) yaitu terjadi setiap pengeluaran uang
dari kas kecil langsung dicatat dan saldonya tidak tetap tetapi
berfluktuasi sesuai jumlah pengisian kembali dan pengeluaran –
pengeluaran lainnya dari kas kecil.
2. Kas di Bank (Cash in Bank)
Kas di bank merupakan kas perusahaan yang disimpan di bank dengan
jumlah yang relatif besar, biasanya dalam berbentuk giro. Dikarenakan
jumlah yang besar maka sangat rentan akan kecurangan dan diperlukan
internal kontrol yang lebih baik.
3. Pelaporan kas
Pelaporan kas dapat dilakukan secara langsung. Dalam pelaksaannya
biasanya sering terjadi beberapa kendala, yaitu bank overdrafts yang
dimana nasabah menuliskan cek melebihi jumlah yang berada di dalam
rekeningnya dan diakui sebagai utang sehingga dapat dilaporkan,
restricted cash biasanya perusahaan memisahkan kas khusus yang akan
digunakan untuk membayar utang yang nilainya besar di masa yang
akan datang, dan cash equivalents yang biasa disebut setara kas yang
berada pada kelompok aset dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.
Komponen Komitmen Organisasional
Dalam penelitian yang dilakukan Meyer et al., (1991)
mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat seberapa jauh
pekerja mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan keterlibatannya
dalam organisasi, menurutnya ada 3 komponen, yaitu :
1. Affective Organizational Commitment (AOC)
Affective Organizational commitmen adalah suatu pendekatan
emosional dari individu dalam keterlibatan dengan organisasi,
sehingga individu akan merasa dihubungkan dengan organisasi.
2. Continuance Organizational Commitment (COC)
Continuance Organizational commitment adalah hasrat yang
dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam organisasi, sehingga
individu merasa membutuhkan untuk dihubungkan dengan
organisasi.
3. Normative Organizational Commitment (NOC)
Normative Organizational Commitment adalah suatu perasaan
wajib dari individu untuk bertahan dalam organisasi.
Sedangkan menurut Kanter (1986) dalam Sopiah (2008)
mengemukakan ada tiga bentuk komitmen organisasi, yaitu:
a) Komitmen berkesinambungan (Continuance commitment), yaitu
komitmen yang berhubungan dengan dedikasi anggota dalam
melangsungkan kehidupan organisasi dan menghasilkan orang
yang mau berkorban dan berinvestasi pada organisasi.
b) Komitmen terpadu (Cohesion commitment), yaitu komitmen
anggota terhadap organisasi sebagai akibat adanya hubungan sosial
dengan anggota lain di dalam organisasi. Ini terjadi karena
karyawan percaya bahwa norma-norma yang dianut organisasi
merupakan norma-norma yang bermanfaat.
c) Komitmen terkontrol (Control commitment), yaitu komitmen
anggota pada norma organisasi yang memberikan perilaku ke arah
yangdiinginkannya. Norma-norma yang dimiliki organisasi sesuai
danmampu memberikan sumbangan terhadap perilaku yang
diinginkannya.
Komitmen organisasi dari Mowday, Porter dan Steers (1989)
mencakup:
a) Identifikasi dengan organisasi merupakan dasar komitmenorganisasi.
Identifikasi pegawai tampak melalui sikap menyetujuikebijaksanaan
organisasi, kesamaan nilai pribadi dan nilai-nilaiorganisasi, rasa
kebanggaan menjadi bagian dari organisasi.
b) Keterlibatan sesuai peran dan tanggung jawab pekerjaan diorganisasi
tersebut. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akanmenerima
hampir semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yangdiberikan
padanya.
c) Loyalitas terhadap organisasi merupakan evaluasi terhadap
komitmen, Pegawai dengan komitmen tinggi merasakan adanya
loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi.
d) Kesediaan untuk menampilkan usaha. Kesediaan bekerja melebihi
apa yang diharapkan agar organisasi dapat maju. Pegawai dengan
komitmen tinggi, ikut memperhatikan nasib organisasi.
e) Keinginan tetap berada dalam organisasi. Pegawai yang
memilikikomitmen tinggi, hanya sedikit alasan untuk keluar dari
organisasidan berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi yang
telahdipilihnya dalam waktu lama.
Jadi seseorang yang memiliki komitmen tinggi akan terlibat
sungguh-sungguhdalam organisasi, loyal terhadap organisasi, berusaha
kearah tujuan organisasi dan keinginan untuk tetap bergabung dengan
organisasi dalam jangka waktu lama.
Pengertian Komitmen Organisasional
Robbins dan Judge (2011) mendefinisikan komitmen
organisasional sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada
perusahaan tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara
keanggotaannya dalam perusahaan itu. Dengan kata lain, komitmen
organisasionalberkaitan dengan keinginan karyawan yang tinggi untuk
berbagi dan berkorban bagi perusahaan
Definisi Kas dan Setara Kas
Menurut Kieso et al (2018:419) dalam buku yang berjudul Akuntansi
Keuangan Menengah, kas yang merupakan aset yang paling likuid adalah
media standar pertukaran dan dasar untuk mengukur dan mencatat item –
item lain. Sedangkan setara kas (cash equivalents) merupakan investasi
jangka pendek dan sangat likuid yang mudah dikonversikan menjadi kas dan
sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga tidak ada risiko signifikan dari
perubahan suku bunga.
Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk
membiayai kegiatan umum perusahaan. Bank adalah sisa rekening giro
perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai
kegiatan umum perushaan (Agoes, 2017:230).
Jadi kas bisa didefinisikan juga sebagai aset yang mudah dicairkan yang
digunakan dalam jangka waktu yang pendek dan menjadi alat tukar yang
selalu digunakan setiap orang ketika bertransaksi dalam bentuk uang tunai
baik berupa uang logam, uang kertas ataupun alat pembayaran lainnya yang
sah.
Kas dan setara kas berada diposisi awal neraca pada bagian aset lancar
dan kas ini dilaporkan berdasarkan biaya perolehan yang diamortiasi atau
nilai wajar. Biaya perolehan disesuaikan dengan amortisasi serta penurunan
nlai yang terjadi.
Indikator Kepuasan Kerja
Adapun indikator kepuasan kerja menurut Sopiah(2008) dalam
penelitian ini adalah:
a) Pekerjaan itu sendiri,
b) Gaji atau upah,
c) Kesempatan karier,
d) Kondisi kerja,
e) Rekan kerja,
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja
Menurut Hasibuan (2008:203) kepuasan kerja pegawai
dipengaruhioleh faktor-faktor berikut ini: 1)Balas jasa yang adil dan
layak, 2)Penempatanyang tepat sesuai dengan keahlian, 3)Berat
ringannya pekerjaan, 4)Suasana danlingkungan pekerjaan, 5)Peralatan
yang menunjang pelaksanaan pekerjaan,6)Sikap pimpinan dalam
kepemimpinanya, 7)Sifat pekerjaan monoton atautidak. Sedangkan
menurut Sopiah (2008:172) aspek-aspek kerja yangmempengaruhi
kepuasan kerja adalah: a)promosi, b)gaji, c)pekerjaan itu
sendiri,d)supervisi, e)teman kerja, f)keamanan kerja, g)kondisi
kerja,h)administrasi/kebijakan perusahaan, i)komunikasi, j)tanggung
jawab,k)pengakuan, l)prestasi kerja dan m)kesempatan untuk
berkembang.
Hasibuan(2008:202) kepuasan kerja adalah sikap emosional
yangmenyenangkan dan mencintai pekerjaanya.Sikap ini dicerminkan
olehkedisiplinan dan prestasi kerja, artinya bagaimanapun kepuasan
kerja yangdirasakan pegawai tetap berhubungan dengan disiplin
kerjanya
Pengertian Kepuasan Kerja
Handoko (2001) kepuasan kerja adalah keadaan
emosionalmenyenangkan atau tidak menyenangkan bagaimana para
pegawai memandangpekerjaan mereka. Sikap senang dan tidak senang
terhadap pekerjaan danlingkungan pekerjaan akan tercermin dari
perilakunya dalam melaksanakanpekerjaan.
Robbins (2003:91) kepuasan kerja (job satisfaction) merujuk
pada sikapumum seorang individu terhadap pekerjaanya.Kepuasan kerja
nampak dalamsikap positif pegawai terhadap pekerjaanya dan segala
sesuatu yang dihadapidilingkungan kerjanya.Sebaliknya karyawan yang
tidak terpuaskan oleh faktor-faktoryang berkaitan dengan pekerjaan
nampak memiliki sifat negatif yangmencerminkan kurangnya komitmen
mereka terhadap organisasi sepertimangkir, produktifitas rendah,
kebosanan dalam bekerja.Pengaruh Peran Gender…, Dewi Indra Agustina, Fakultas Ekonomi UMP, 2015
Mathis and Jackson (2000), “Job satisfaction is a positive
emotionalstate resulting one’s job experience”.(Kepuasan kerja
merupakan pernyataanemosional yang positif yang merupakan hasil
evaluasi dari pengalaman kerja).Tanggapan emosional bisa berupa
perasaan puas (positif) atau tidak puassebaliknya bila tidak maka berarti
karyawan tidak puas.Kepuasan kerja jugadipengaruhi oleh disiplin kerja,
Hasibuan (2008:203) mengatakan kepuasankerja mempengaruhi tingkat
kedisiplinan pegawai, artinya jika kepuasandiperoleh dari pekerjaan
maka kedisiplinan karyawan baik.Sebaliknya jikakepuasan kerja kurang
tercapai dari pekerjaannya maka kedisiplinan pegawairendah
Gender Roles
Peran gender merupakan norma-norma sosial dan perilaku yang
umumnya dianggap sesuai untuk laki-laki atau perempuan dalam
hubungan sosial atau interpersonal. Peran biasanya berkaitan dengan
status, sedangkan status menurut Andrew (1984) dalam Partini (2013)
di lihat sebagai “A social ranking within a group assigned on the basis
of position in the group or individual characteristic”. Sedangkan
menurut Soedjito (1968) dalam Partini (2013) menunjukan bahwa peran
berfungsi untuk menjalankan hak dan kewajiban, tetapi status lebih
merupakan himpunan dari hak dan kewajiban tersebut.Perbedaan peran
gender biasanya dipelajari melalui sosialisasi yang berlangsung, baik di
dalam keluarga, sekolah maupun media masa, menjadi sangat penting
dalam mempengaruhi dan menentukan status anak perempuan dan laki-
laki secara berbeda (Dirinzo, 1977) dalam Partini (2013).
Tidak sedikit perempuan yang sudah berkeluarga yang bekerja
di sektor formal seperti pegawai negeri sipil (PNS) mengalami sikap
ambivalen, yaitu sikap mendua yang keduanya dianggap sama beratnya.
Kesulitan untuk meninggalkan salah satu diantara kedua persoalan
penting yang sedang dihadapi jika kedua hal tersebut dianggap
samapenting. Perempuan yang demikian sering dikatakan sebagai
perempuan yang berperan ganda, yaitu sebagai pekerja dan istri dan ibu
rumah tangga yang baik.Hubeis (1991) dalam Partini (2013)
menyatakan bahwa, hampir semua perempuan pekerja di Indonesia
harus melakukan dua pekerjaan sekaligus (dual works) yaitu sebagai
ibu rumah tangga dan pencari nafkah.Akibat situsasi ini, tidak sedikit
perempuan yang memiliki dua pekerjaan sekaligus mengurungkan
niatnya untuk melanjutkan pekerjaannya dan memiliki keinginan untuk
berpindah kerja.
Selain itu kendala yang dihadapi oleh perempuan menurut
Ibrahim (1991) ada 5 faktor, yaitu :
1. Hambatan fisik. Perempuan dibebani tugas yang berkaitan dengan
kodrat untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Keharusan
ini mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus-menerus di
dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Hambatan teologis. Sudah sejak lama perempuan dipandang
sebagai makhluk yang diciptakan untuk laki-laki, termasuk
mendampingi, menghibur, dan mengurus keperluan laki-laki. Cerita
seperti ini telah jauh merasuk di dalam benak orang banyak, dan
secara psikologis telah menghambat perempuan.
3. Hambatan sosial budaya. Ini dalam bentuk stereotip. Pandangan ini
melihat perempuan sebagai mahluk yang pasif, lemah, perasa,
tergantung, dan menerima keadaan. Sebaliknya, laki-laki dinilai
sebagai makhluk yang aktif, kuat, cerdas, mandiri, dan sebagainya.
Pandangan ini menempatkan laki-laki secara sosio-kultural pada
deajat yang lebih tinggi daripada perempuan.
4. Hambatan sikap pandang. Ini muncul karena adanya pandangan
dikotomis antara tugas perempuan dan laki-laki. Perempuan dinilai
sebagai makhluk rumah, sedangkan laki-laki dinilai sebagai
makhluk luar rumah. Pandangan seperti ini, telah membuat
perempuan risi untuk keluar rumah. Kecuali itu ada visi bahwa
tugas-tugas rumah tangga tidak pantas digeluti oleh laki-laki.
5. Hambatan historis. Perempuan yang tercatat di dalam sejarah
hanya sedikit. Hal itu dapat dipakai sebagai pembenaran
ketidakmampuan perempuan untuk berkiprah seperti halnya laki-
laki
Gender Equality
Kesetaraan gender, juga dikenal sebagai kesetaraan seks,
kesetaraan seksual atau kesetaraan gender, mengacu pada pandangan
bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapat perlakuan yang sama,
dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kecuali ada
alasan biologis untuk perlakuan yang berbeda (PBB,1997 dalam
Anonimous (2014). Ini adalah tujuan dari Deklarasi Universal PBB
tentang Hak Asasi Manusia, yang berusaha untuk menciptakan
kesetaraan dalam hukum dan dalam situasi sosial, seperti dalam
kegiatan demokratis dan mengamankan upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama.
Dalam hal ini, juga berlaku pada pegawai negeri sipil (PNS),
dimana perempuan memiliki peluang untuk meningkatkan prestasi
dalam bekerja dan naik jabatan (Jabatan Struktural). Terbukanya
peluang bagi perempuan dalam menduduki jabatan struktural akan
berarti bahwa perempuan tersebut berpeluang dalam mengambil
keputusan. Adapun faktor positif yang dapat membuka peluang itu
menurut Ibrahim (1991) dalam Partini (2013) datangnya era informasi
yang didukung oleh kemajuan transportasi, adanya kemajuan teknologi,
adanya produk elektronika dapat menghemat waktu kerja domestik,
kemajuan dibidang kontrasepsi, kajian-kajian keperempuan di sekolah-
sekolah atau di media massa ini untuk membantu perempuan
membedakan mitos dan kodrat, jaringan kerja di kalangan perempuan
kini makin menaik, dan munculnya banyak perempuan yang dapat
menjadi role model
Pandangan Tentang Gender
Pandangan tentang Gender oleh Palmer et al.(1997) dalam
samekto (1999) di klasifikasikan menjadi dua model :
1. Equity model
Asumsi yang mendasari model ini adalah bahwa laki-laki dan
perempuan sebagai professional adalah identik, sehingga perlu satuPengaruh Peran Gender…, Dewi Indra Agustina, Fakultas Ekonomi UMP, 2015
cara yang sama dalam mengelola dan perempuan harus di beri
akses yang sama dan saling melengkapi.
2. Sex Role Stereotypes model
Asumsi model ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan
mempunyai kamauan yang berbeda, sehingga perlu ada perbedaan
dalam mengelolanya. Klasifikasi stereotypesmerupakan proses
pengelompokan individu ke dalam satu kelompok dan pemberian
atribut karaterikstik pada individu berdasar kelompok.
Sex Role Stereotypesdihubungkan dengan pandangan umum bahwa
laki-laki lebih berorientasi pada
pekerjaan,objektif,independen,agresif, dan memiliki kemampuan
lebih di bandingkan dengan perempuan dalam pertanggungjawaban
manajerial. Perempuan dilain pihak dipandang lebih pasif,
lembut,berorientasi pada pertimbangan, lebih sensitive, dan lebih
rendah kemampuan pertanggungjawaban manajerial di banding
laki-laki. Model ini yang menjadi asumsi dalam penelitian yang di
lakukan oleh Reed at a.l(1994).
Pandangan gender juga dihubungkan dengan maskulinitas
dan feminitas. Maskulinitas diidentifikasi sebagai sifat laki-laki
yang superior,keras kuat,kurang adaptif, dan cenderung
mempunyai konotasi positif dalam dunia kerja.Sifat-sifat
kepemimpinan merupakan identifikasi maskulinitas. Feminitas
merupakan kebalikan dari maskulinitas yang menganggap sifatPengaruh Peran Gender…, Dewi Indra Agustina, Fakultas Ekonomi UMP, 2015
perempuan yang lembut, tekun, lebih emosional sensitive fleksibel
dan people oriented(Bowo,1996 dalam Primawati,2001)
Pengertian Gender
Secara umum gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan
peran, kedudukan dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki
maupun perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural
(Nurhaeni, 2009). Sedangkan menurut Oakley (1972) dalam Fakih
(1999), gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan
perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang
bukan kodrat dan bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh
manusia melalui proses sosial dan kultural. Lebih lanjut dikemukakan
oleh Hasples dan Suriyasarn (2005), gender adalah sebuah variabel
sosial untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang
berkaitan dengan peran, tanggung jawab dan kebutuhan serta peluang
dan hambatan
Ketidaksetaraan Gender dalam Masyarakat
Adanya perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi
masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender
inequalities). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan
gender tersebut telah melahirkan beberapa ketidakadilan, baik bagi
kaum laki-laki dan terutama bagi perempuan. Ketidakadilan gender
merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan
perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender
termanifestasikan dalam berbagai bentuk antara lain: marginalisasi
atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak
penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe, atau melalui
pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan
lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.
Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana
kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.
Beberapa manifestasi yang ditimbulkan dari adanya ketidaksetaraan
gender yaitu sebagai berikut:2
1) Marginalisasi
Permasalahan-permasalahan dalam negara seperti
kemiskinan sebenarnya merupakan akibat dari proses marginalisasi
yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender
sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat
dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi kaum
perempuan. Perbedaan gender bila dilihat dari sumbernya dapat
berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama,
2 Riant Nugroho. 2011. Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 9-16.
keyakinan tradisi, dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu
pengetahuan.
2) Subordinasi
Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender
terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan
pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa
perempuan itu emosional atau irasional, sehingga perempuan tidak
bisa tampil memimpin merupakan bentuk subordinasi yang
dimaksud. Proses subordinasi yang disebabkan karena gender
terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda
dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan
di masyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan
yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan.
3) Stereotipe (Pelabelan)
Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok
atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan stereotipe.
Akibat dari stereotipe ini biasanya timbul diskriminasi dan
ketidakadilan. Salah satu bentuknya bersumber dari pandangan
gender. Misalnya adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa laki-
laki adalah pencari nafkah maka setiap pekerjaan yang dilakukan
oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja, sehingga
pekerjaan perempuan boleh saja dibayar lebih rendah dibanding
laki-laki.
4) Violence (Kekerasan)
Violence atau kekerasan merupakan assoult (invasi) atau
serangan terhadap kekerasan fisik maupun integritas mental
psikologi seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu,
umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk
dari kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan, hingga pada
bentuk yang lebih halus lagi seperti sexual harassement (pelecehan)
dan penciptaan ketergantungan. Gender violence pada dasarnya
disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam
masyarakat.
5) Beban Kerja
Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas
adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang
menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama
dibanding kaum laki-laki. Beban kerja yang diakibatkan bias gender
tersebut kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan
atau pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap
masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua
pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah
dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai
pekerjaan laki-laki, dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang
bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik
ekonomi negara.
Pengertian Gender
Kata gender dalam istilah Indonesia sebenarnya diambil dari
bahasa Inggris yaitu “gender” yang mana artinya tidak dapat
dibedakan secara jelas mengenai seks dan gender. Banyak masyarakat
yang mengidentikan gender dengan seks. Untuk memahami konsep
gender, harus dapat dibedakan terlebih dahulu mengenai arti kata seks
dan gender itu sendiri. Pengertian dari kata seks sendiri adalah suatu
pembagian jenis kelamin ke dalam dua jenis yaitu laki-laki dan
perempuan, di mana setiap jenis kelamin tersebut memiliki ciri-ciri
fisik yang melekat pada setiap individu, di mana masing-masing ciri
tersebut tidak dapat digantikan atau dipertukarkan satu sama lain.
Ketentuan- ketentuan tersebut sudah merupakan kodrat atau ketentuan
dari Tuhan.1
1 Mansour Faqih. 2010. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. Hlm. 7.]
Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert
Stoller, dan orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan istilah
dan pengertian gender adalah Ann Oakley. Menurutnya, gender
merupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) antara
perilaku laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial ,
yaitu perbedaan yang bukan dari ketentuan Tuhan (bukan kodrat)
melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Pendefinisian
gender lebih bersifat pada sosial budaya yaitu melalui proses kultural
dan sosial, bukan pendefinisian yang berasal dari ciri–ciri fisik
biologis seorang individu. Dengan demikian, gender senantiasa dapat
berubah dari waktu – ke waktu, dari tempat –ke tempat, bahkan dari
kelas- ke kelas, sedangkan seks atau jenis kelamin senantiasa tidak
berubah.
Gender yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dapat
ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan antara laki-
laki dan kelaki-lakian serta hubungan antara perempuan dan
keperempuanannya. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki selalu
dikaitkan dengan gender maskulin, sedangkan jenis kelamin
perempuan selalu berkaitan dengan gender feminin. Akan tetapi
hubungan – hubungan tersebut bukanlah suatu hubungan kolerasi
yang bersifat absolut. Hal ini dikemukakan oleh Rogers (1980).
Gender tidak bersifat universal, namun bervariasi dari suatu
masyarakat kemasyarakat yang lainnya, serta dari suatu waktu ke
waktu. Gender tidak identik dengan jenis kelamin serta gender
merupakan dasar dari pembagian kerja di seluruh masyarakat. Dari
beberapa istilah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial
yang sebenarnya bukan bawaan dari lahir sehingga dapat dibentuk
atau diubah sesuai dengan tempat, waktu atau zaman, suku, ras,
budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik,
hukum, serta ekonomi. Oleh karena itu, gender bukanlah kodrat dari
Tuhan, melainkan buatan dari manusia yang dapat diubah maupun
dipertukarkan serta memiliki sifat relatif. Hal ini terdapat pada laki-
laki dan perempuan. Sedangkan jenis kelamin atau seks merupakan
kodrat dari Tuhan yang berlaku di mana saja dan kapan saja yang
tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki
dan wanita.
Komponen – Komponen Pengendalian Internal
Pengendalian internal yaitu kerangka kerja yang menguraikan lima
komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan
oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan
pengendaliannya akan tercapai (COSO, 2013). Komponen pengendalian
internal menurut COSO, antara lain :
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen
pengendalian internal yang membentuk dispilin dan terstruktur.
Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen
dan karyawan terhadap pentingnta pengendalian yang ada di organisasi.
2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan
menganalisis risiko – risiko yang sesuai dengan GAAP. Auditor akan
mendapatkan informasi tentang proses penilaian risiko dan
mendiskusikannya dengan manajemen untuk mengevaluasi
kemungkinan terjadinya risiko itu sehingga dapat memutuskan
tindakan apa yang diperlukan untuk menanganinya.
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan yang membantu untuk
memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah digunakan untuk
mencegah terjadinya kesalahan guna mencapai tujuan perusahaan.
Aktivitas pengendalian meliputi :
1. Pemisahan tugas yang memadai.
2. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas.
3. Dokumen dan catatan yang memadai.
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.
5. Pemeriksaan kinerja secara independen.
Pengendalian Internal
Pengendalian internal bisa menyebabkan salah saji yang material pada
laporan kauangan. Untuk mengatasi masalahnya, auditor harus melaporkan
dan menilai keefektifannyaaatas pelaporan keuangan selain audit atas
laporan keuangan. Auditor juga diharuskan memahami pegendalian internal
serta mengumpulkan bukti agar mendukung penilaian atas komponen resiko
tersebut.
Pengendalian internal adalah suatu tindakan yang mengawasi dan
mengontrol suatu sumber daya berwujud ataupun tidak berwujud untuk
mencapai suatu tujuan untuk mencegah terjadinya penggelapan atau adanya
kecurangan (fraud).
Menurut Arens et al (2015:340) terdapat 3 tujuan utama dalam
pengendalian internal yang efektif, diantaranya :
1. Reliabilitas PelaporanpKeuangan
Manajemen bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan bagi para
investor,kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen juga memikul
tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa informasi yang
disajikan secara wajar sudah sesuai dengan persyaratan pelaporan
seperti peinsip akuntansi yang belaku umum.
2. Efisiensiidan EfektifitasiOperasi
Mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk
mengoptimalkan sasaran – sasaran perusahaan. Tujuan yang paling
penting dari pengendalian ini adalah untuk pengambilan keputusan,
auditor diharuskan mendapatkan informasi keuangan dan nonkeuagan
yang akurat tentang operasi perusahan.
3. Ketaatankpada Hukum daniPeraturan
Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan
laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendaliann internal atas
pelaporan keuangan.
Bukti Audit
Bukti sangat diperlukan ketika auditor akan melakukan kegiatan
pengauditan. Auditor harus memperoleh bukti yang dinyatakan sesuai
dengan kriteria yang sudah ditetapkan dengan kualitas dan jumlah yang
mencukupi. Bukti audit ini memiliki banyak bentuk yang berbeda, berikut
beberapa tipe bukti audit :
1. Pemeriksaan Fisik (Physical Examination)
Pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap aktiva berwujud, tetapi
juga bisa digunakan dalam aktiva tidak berwujud. Pemeriksaan ini
merupakan cara yang objektif untuk mengetahui kuantitas maupun
deskripsi aktiva dan berguna untuk mengevaluasi kondisi aktiva.
2. Konfirmasi (Confirmation)
Konfirmasi ini merupakan jenis bukti yang sering digunakan, karena
klien meminta pihak ketiga yang independen untuk meresponsnya
secara langsung kepada auditor. Biasanya auditor memperoleh respons
secara tertulis daripada konfirmasi lisan, karena lebih praktis.
3. Dokumentasi (Documentation)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas dokumen dan catatan
klien untuk memperkuat informasi yang atau harus tersaji dalam
laporan keungan. Terdapat dua dokumen yaitu dokumen internal dan
eksternal. Dokumen internal dapat diandalkan jika disiapkan dan
diproses dalam kondisi pengendalian internal yang baik. Dokumen
eksternal merupakan bukti yang lebih dapat diandalkan daripada
dokumen internal, karena dokumen ini berada di tangan klien maupun
pihak lain yang terlibat transaksi dan kedua belah pihak telah sepakat
tentang informasi yang dinyatakan dalam dokumen.
4. Prosedur Analitis (Analytical Procedures)
Bukti ini merupakan penggunaan perbandingan dan hubungan untuk
menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak masuk akal.
5. Wawancara dengan Klien (Inquiries of the Client)
Bukti yang diperoleh untuk mendapatkan informasi secara tertulis atau
lisan dari klien sebagai respons atas pertanyaan yang spesifik selama
audit.
6. Rekalkulasi (Recalculation)
Pengecekan ulang atas sampel perhitungan yang dilakukan klien,
termasuk keakuratan setiap transaksi dan jumlah serta penjumlahan
jurnal dan catatan pendukung.
Prosedur Audit
Prosedur audit merupakan kegiatan terperinci untuk mengumpulkan
berbagai jenis bukti audit. Auditor akan mengumpulkan bukti – bukti audit
yang akan digunakan sebagai dasar pengungkapan pendapat atas laporan
keuangan auditan. Menurut Arens et al (2015:221) prosedur audit adalah
langkah – langkah yang terinci yang biasanya ditulis dalam bentuk instruksi,
untuk mengumpulkan delapan jenis bukti audit, prosedur audit ini harus
cukup jelas agar semua anggota tim audit dapat memahami apa yang akan
dilakukan
Adapun teknik yang digunakan untuk melakukan prosedur audit yaitu,
sebagai berikut :
1. Inspeksi (Inspecting)
Inspeksi ini merupakan kegiatan yang terperinci atas catatan, dokumen
dan pemeriksaan fisik untuk menentukan fakta – fakta serta keaslian
dokumen tersebut.
2. Scanning
Prosedur ini untuk me-review yang kegiatannya tidak terlalu terinci
guna mendeteksi dokumen, apakah dokumen tersebut terdapat hal – hal
yang tidak biasa dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
3. Mengamati (Observing)
Suatu proses pengamatan yang dilakukan auditor untuk melihat
sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan serta mengaitkan
tindakan tersebut dengan jenis bukti audit yang didefinisikan sebagai
observasi.
4. Mengkonfirmasi (Confirming)
Tindakan yang dilakukan auditor untuk mendapatkan konfirmasi
langsung dari pihak ketiga.
5. Mengajukan Pertanyaan (Inquiring)
Dalam prosedur ini auditor melakukan tanya jawab kepada sumber
intern yang berada didalam perusahaan dengan secara lisan dan tertulis.
6. Menghitung (Counting)
Prosedur yang dilakukan atas penghitungan fisik terhadap sumber
barang yang berwujud dan formulir yang bernomor urut cetak.
7. Menelusur (Tracing)
Prosedur ini dilakukan untuk menelusuri ulang suatu dokumentasi sejak
pertama kali data direkam pada dokumen serta melacak pengolahan data
tersebut dalam proses akuntansi. Auditor juga harus menyatakan dari
mana dan ke mana penelusuran itu dilakukan.
8. Mencocokan ke Dokumen (Vouching)
Dalam prosedur ini auditor akan melihat catatan akuntansi lalu
menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk memeriksa
kebenaran pada suatu bukti yang mendukung transaksi yang dicatat.
9. Melaksanakan Ulang (Reperforming)
Prosedur ini merupakan pelaksanaan ulang yang dilakukan auditor
untuk menghitung kembali serta membuat rekonsiliasi yang sudah
dilakukan oleh klien untuk menentukan apakah perhitungan tersebut
sudah benar.
10. Teknik Audit Berbantuan Komputer (Computer Assisted Audit
Techniques)
Auditor akan menggunakan suatu bantuan audit software, jika
perusahaan menggunakan catatan akuntansinya dalam media elektronik.
Standar Audit
Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2020) yang menyatakan
bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi
standar auditing dan standar pengendalian mutu.
Standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdiri dari :
1. Standar Umum
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus
dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat,
saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui
inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi
sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas
laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi
Tujuan Audit
Pada umumnya tujuan audit yaitu untuk menentukan integritas dan
keandalan pada informasi keuangan. Auditor akan memberikan opini
apakah pada laporan keuangan yang material telah disusun sesuai dengan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Adapun tujuan audit yaitu,
sebagai berikut :
a. Kelengkapan (Completeness)
Untuk memastikan bahwa transaksi yang telah terjadi sudah tercatat
sesuai atau belum ke dalam jurnal beserta kelengkapannya.
b. Ketetapan (Accurancy)
Kegiatan audit ini bertujuan untuk memastikan semua saldo dan
transaksi yang terjadi telah diperhitungkan dengan benar, jumlahnya
tepat dan sesuai serta diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi.
c. Eksistensi (Existence)
Kegiatan audit ini bertujuan untuk meyakini bahwa keberadaan suatu
aset dan kewajiban perusahaan yang dimiliki telah sesuai pada periode
akuntansi atau transaksi yang telah terjadi sesuai dengan kejadian yang
sebenarnya.
d. Penilaian (Valuation)
Penilaian ini bertujuan untuk meyakini bahwa perusahaan telah
menggunakan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum sudah
digunakan dengan benar pada laporan keuangannya.
e. Klasifikasi (Classification)
Tujuan audit ini untuk memastikan bahwa transaksi yang telah dicatat
digolongkan kedalam jenis transaksi yang tepat.
f. Pisah Batas (Cut – Off)
Tujuan pisah batas ini adalah memastikan apakah transaksi yang telah
dicatat sesuai dengan periode yang tepat.
g. Pengungkapan (Disclosure)
Tujuan pengungkapan adalah memastikan saldo akun dan semua
persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah ditempatkan dengan
tepat pada laporan keuangan tersebut
Definisi Audit
Audit merupakan suatu sistem pemeriksaan pembukuan atau sistem
pemeriksaan data, bukti serta melampirkan dokumen pendukung lainnya
untuk membuktikan validitas dan reliabilitas atas suatu informasi.
Pemeriksaan tersebut guna mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi
adanya tindak kecurangan atau fraud.
Pengertian audit menurut Mulyadi (2016:8) adalah suatu proses
sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi,
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan –
pernyataan tersebut kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil
– hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut profesi
akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan
keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk
menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan
atau organisasi tersebut.
Menurut Miller dan Bailley dalam Abdul Halim (2015:3) audit adalah
tinjauan metode dan pemeriksaan objektif atas suatu item, termasuk
verifikasi informasi spesifik sebagaimana ditentukan oleh auditor atau
ditetapkan praktik umum, tujuannya untuk menyatakan pendapat atau
mencapai kesimpulan tentang apa yang diaudit.
Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh manajemen beserta catatan – catatan pembukuan dan
bukti – bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. (Agoes, 2017:4).
Arens et al (2015:2) dalam buku yang berjudul Auditing dan Jasa
Assurance mendefinisikan audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti
tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian
antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus
dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.
Menurut PSAK, pengertian audit adalah suatu proses sistematik yang
bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau
asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian – kejadian dan melihat
tingkat hubungan antara penyataan atau asersi dengan kenyataa, serta
mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.
Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1)
SPM 1 (2013) menyatakan bahwa Standar Pengendalian Mutu (SPM)
mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP) atas sistem
pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asurans. Tujuan
SPM yaitu memberikan ketentuan yang ditetapkan dan ditujukan untuk
membantu KAP dalam memahami hal yang perlu dicapai dan memutuskan
ada tidaknya hal-hal lain yang harus dilakukan agar mencapai tujuan
tersebut.
SPM 1 (2013) menyatakan tujuan KAP dalam menetapkan dan
memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan
keyakinan bahwa KAP dan personelnya mematuhi standar profesi, serta
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan laporan yang diterbitkan
oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.
Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus ditetapkan dan dipelihara
oleh setiap KAP, harus mencakup sebagai berikut (SPAP SPM 1, 2013):
a. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu
b. Ketentuan etika profesi yang berlaku
c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan
tertentu
d. Sumber daya manusia
e. Perlaksanaan perikatan
f. Pemantauan
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Kode Etik Akuntan Publik terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian A
Bagian B dan Bagian C. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi dan
memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut.
Bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual
tersebut pada situasi tertentu atau mengatur penerapan prinsip dasar etika
profesi bagi setiap Certified Public Accountant of Indonesia (CPA) yang
berpraktik melayani publik seperti akuntan publik dan KAP, serta bagian
C yang mengatur penerapan prinsip dasar etika profesi bagi CPA yang
bekerja di perusahaan. (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Standar Profesional Akuntan Publik adalah standar yang digunakan
sebagai acuan KAP dalam melaksanakan kegiatannya. Sampai saat ini
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan standarstandar yang digunakan sebagai acuan KAP. Standar ini disebut Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP). Saat ini, SPAP yang digunakan di
Indonesia telah mengadopsi International Standards on Auditing (ISA).
Berikut merupakan standar-standar yang terdapat di dalam SPAP (IAPI,
2019): Terdapat lima tipe Standar Profesional yaitu Kode Etik Profesi
Akuntan Publik, Kerangka untuk Perikatan Asurans, Standar Audit (SA),
Standar Pengendalian Mutu (SPM), dan Standar Perikatan Reviu (SPR)
Tahap-tahap perencanaan Audit Laporan Keuangan
Tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan menurut
Standar Auditing (SA) 300 yaitu auditor harus mengembangkan
suatu rencana audit yang harus mencangkup hal-hal sebagai berikut
(2019):
a. Sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang
direncanakan, yaitu pengidentifikasian dan penilaian
risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman
atas entitas dan lingkungannya
b. Sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan yang
direncanakan pada tingkat asersi, yaitu tanggapan auditor
terhadap risiko yang telah dinilai (SA 330).
c. Prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus
dilakukan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan
yang disyaratkan oleh SA.
Menurut Tuanakotta (2013) perencanaan audit terdiri dari empat
langkah berikut ini:
a. Memutuskan untuk menerima, melanjutkan, atau
menolak penugasan atau perikatan audit.
b. Merencanakan audit yaitu menentukan materialitas,
melakukan pertemuan dengan tim audit dalam rangka
perencanaan dan merumuskan strategi audit menyeluruh
c. Melaksanakan prosedur penilaian risiko
1. Menentukan dan menilai risiko bawaan
2. Menentukan dan menilai risiko pengendalian
3. Mengomunikasikan kelemahan dan kekurangan
yang ditemukan
d. Dokumentasikan temuan dan segala perubahan atas
rencana audit semula.
Perencanaan Audit Laporan Keuangan
Berdasarkan tahap-tahap audit atas laporan keuangan, salah satu
tahap yang terpenting ialah melakukan perencanaan audit. Standar
Audit (SA) 300 menyatakan bahwa, perencanaan suatu audit
melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk
perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan
yang cukup bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam
beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut (SPAP SA 300,
2019):
a. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat
terhadap area yang penting dalam audit.
b. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah yang potensial secara tepat waktu.
c. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola
perikatan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
d. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan
tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon
risiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat
kepada mereka.
e. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan
penelaahan atas pekerjaan mereka.
f. Membantu, jika relevan, dalam pengoordinasian hasil pekerjaan
yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar.
Tahapan Audit Laporan Keuangan
Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi (2002),
dibagi menjadi empat tahap:
1. Penerimaan perikatan audit
2. Perencanaan audit
3. Pelaksanaan pengujian audit
4. Pelaporan audit
Tahapan-tahapan audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penerimaan perikatan audit, langkah awal pekerjaan audit
laporan keuangan adalah pengambilan keputusan untuk
menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau
untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien.
Tahap penerimaan perikatan audit yang dilakukan auditor
menempuh suatu proses yang meliputi evaluasi integritas
manajemen, identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa,
menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai
independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan
keseksamaan, serta membuat surat perikatan audit.
2. Perencanaan Audit, keberhasilan penyelesaian perikatan audit
sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat
auditor. Dalam perencanaan audit, seorang auditor dituntut
untuk memahami bisnis dan industri klien, serta memahami
pengendalian intern klien.
3. Pelaksanaan pengujian audit, pada langkah pelaksanaan
pengujian audit ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan.
Tujuan utama pelaksanaan pengujian audit untuk memperoleh
bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan
kewajaran laporan keuangan klien. Dalam tahap ini, langkah
awal yang dilakukan auditor adalah membuat program audit
yang digunakan untuk pengujian pengujian pengendalian intern
klien dan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Setelah
program audit selesai dilaksanakan, auditor melakukan evaluasi
dan menilai hasil dari pelaksanaan program audit tersebut yang
dituangkan dalam kertas kerja.
4. Pelaporan Audit, Pada langkah akhir pekerjaan audit atas
laporan keuangan berupa pelaporan audit, terdapat dua tahap
penting:
1). Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil
pengujian dan menarik simpulan,
2). menerbitkan laporan audit. Dari hasil pelaksanaan
pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor
menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan
pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Proses
ini sangat subyektif sifatnya, yang sangat tergantung pada
pertimbangan profesional auditor.
Tujuan Audit Laporan Keuangan
Tujuan audit laporan keuangan dibagi atas 2 yaitu:
1. Tujuan Umum
Menurut SA 200 IAPI, (2019), Tujuan suatu audit adalah
untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan
keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu
opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun,
dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka
pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal ini kerangka
bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan
keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan
berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan
auditor untuk merumuskan opini.
2. Tujuan Khusus
Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat
oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Asersi
(assertions) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di
dalam komponen laporan keuangan. Asersi manajemen yang
disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan
berdasarkan penggolongan besar berikut ini:
a. Keberadaan atau keterjadian (existence or accurrence),
Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan
dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal
tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi
selama periode tertentu.
b. Asersi kelengkapan (completeness), Asersi tentang
kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi
dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan
keuangan.
c. Asersi Hak dan Kewajiban (rights and obligation), Asersi ini
berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak
perusahaan dan hutang merupakan kewajiban perusahaan
pada tanggal tertentu.
d. Penilaian atau alokasi (valuation or allocation), Asersi ini
berhubungan dengan apakah komponen-komponen aset,
kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam
laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
e. Penyajian atau pengungkapan (presentation or disclosure)
Asersi ini berhubungan dengan apakah komponenkomponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan,
dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.
Pengertian Audit Laporan Keungan
Arens (2015) menyatakan Audit laporan keuangan adalah suatu
bentuk pemberian jasa atestasi dimana auditor mengeluarkan laporan
tertulis yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan
keuangan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku.
Sedangkan menurut Boynton dan Johnson (2006) Audit laporan keuangan
berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang
penyajian entitas terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas
dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan
tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku, yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Menurut Jusup (2001) Subyek suatu audit laporan keuangan berupa
data akuntansi yang ada dalam buku, catatan, dan laporan keuangan dari
entitas yang diaudit. Kebanyakan bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi
auditor terdiri dari data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Asersiasersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang
menjadi perhatian utama auditor seringkali merupakan asersi tentang
transaksi-transaksi akuntansi dan kejadian akuntansi lainnya, serta saldo
rekening yang merupakan hasil dari transaksi dan kejadian tersebut. Selain
itu, kriteria yang ditetapkan untuk asersi akuntansi pada umumnya adalah
kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu
seorang akuntan pada suatu perusahaan tidak harus mengerti tentang
auditing, tetapi seorang auditor harus memahami tentang akuntansi.
Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting
lainnya, sedangkan auditing biasanya tidak menghasilkan data akuntansi,
melainkan meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan proses akuntansi
dengan cara melakukan penilaian secara kritis atas informasi tersebut dan
memberikan hasil penilaian kritis tersebut kepada pihak yang
berkepentingan. Auditing didasarkan pada asumsi bahwa data laporan
keuangan bisa diverifikasi. Data bisa diverifikasi apabila dua orang
berkualifikasi tertentu atau lebih melakukan pemeriksaan secara
independen satu dengan lainnya serta diperoleh kesimpulan yang sama
dari data yang diperiksanya. Dengan kata lain data dikatakan bisa
diverivikasi apabila pemeriksa bisa membuktikan tanpa keraguan bahwa
data benar atau salah. Auditor hanya membutuhkan dasar yang memadai
untuk menyatakan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan.
Dalam melakukan pemeriksaan, auditor mengumpulkan bukti untuk
menentukan validitas dan ketepatan perlakuan akuntansi atas transaksitransaksi dan saldo-saldo.
Audit laporan keuangan adalah jasa assurance yang paling umum
dilakukan oleh suatu KAP, dimana pada jasa ini auditor melakukan
evaluasi bukti tentang penyajian entitas terhadap laporan keuangan dan
menilai kewajaran atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar
akuntansi dan standar auditing yang berlaku
Aktivitas Kantor Akuntan Publik
Menurut Undang-Undang Akuntan Publik (UU AP), Kantor Akuntan
Publik menyediakan berbagai jasa yaitu Jasa Asurans dan jasa non
asurans. Jasa asurans meliputi jasa audit, jasa review, dan jasa asurans
lainnya sedangkan jasa non asurans meliputi jasa perpajakan, jasa
konsultasi manajemen serta jasa akuntansi dan pembukuan.
Berikut merupakan aktivitas umum atau jasa-jasa audit Kantor Akuntan
Publik:
1. Jasa Asurans
Menurut UU AP (2011), Jasa asurans adalah jasa Akuntan Publik
yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil
evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan
berdasarkan suatu kriteria. Perikatan asurans berarti suatu perikatan
yang didalamnya seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang
dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang
dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil
pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan kriteria.
Selanjutnya jasa asurans ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1) Jasa Audit atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan
asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang
bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan
kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif.
Jenis audit ini meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi
bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang membuat
asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Berdasarkan audit
tersebut, KAP memberikan pernyataan pendapat “positif”
tentang apakah laporan tersebut telah menyajikan secara wajar
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informasi
keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan,
bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan keuangan yang
dilampirkan dalaam suatu laporan keuangan.
2) Jasa Reviu atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan jasa
asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang
bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan
kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyatan negative.
Jasa reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan dari
manajemen entitas serta analisis komparatif atas informasi
keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila
dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan
reviu adalah untuk memberikan “keyakinan negatif” sebagai
lawan dari pernyataan posotif yang diberikan pada suatu audit.
3) Jasa Asurans lainnya yaitu perikatan asurans selain jasa audit
atau riviu atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa
asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan
evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas
efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi
keuangan prospektif, penerbitan comfort letter untuk penawaran
umum. KAP memberikan jasa asurans lainnya yang biayanya
merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan, ini
dikarenakan para pemakai laporan keuangan membutuhkan
jaminan independen tentang informasi lainnya. Contohnya
yakni penjaminan mengenai pengendalian intern.
2. Jasa perpajakan
Kantor akuntan menyusun surat pemberitahuan pajak dari
perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan kliennya maupun
yang bukan. Selain itu banyak kantor akuntan yang mengurus pajak
tanah, pajak hadiah, perencanaan perpajakan dan lain-lain (konsultasi
pajak). Jasa tersebut memegang peranan penting penghasilan KAP,
karena dengan jasa tersebut KAP akan mendapatkan penghasilan
dengan proporsi yang lebih besar.
3. Konsultasi Manajemen
Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat
manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki
sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko,
teknologi informasi dan desain sistem e-commerce, uji tuntas merger
dan akuisisi, penilaian bisnis, serta konsultasi manfaat aktuaria.
4. Jasa akuntansi dan pembukuan
Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan
pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan. Ada kalanya
kantor akuntan tersebut juga menyelenggarakan audit setelah jasa
administrasi pembukuannya selesai, namun ada kalanya pula tugasnya
hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja tanpa
melaksanakan audit.
Kantor Akuntan Publik (KAP)
Kantor akuntan publik merupakan badan usaha yang sudah
memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi akuntan
publik memberikan jasa. Dalam memberikan jasa, Akuntan Publik harus
memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 bulan setelah izin
diterbitkan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam tempo
lebih dari 6 bulan akan dicabut izinnya. Menurut Undang-undang Nomer
5 (2011), Pasal 1 ayat 11 yaitu Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib
dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. Selanjutnya
pada Pasal 25 Ayat (2) yaitu Akuntan Publik dalam memberikan jasanya
wajib:
a. Melalui KAP
b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan
c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja
tersebut.
Menurut Undang-undang Nomer 5 Pasal 11, Izin Akuntan Publik
dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. Akuntan Publik meninggal dunia
b. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:
a. mengajukan permohonan pengunduran diri
b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin
c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih
d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
e. berada dalam pengampuan
f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau
pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan
izin Akuntan Publik.
Pengertian Akuntan Publik
Akuntan Publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa
akuntansinya sebagai seseorang yang profesional dan telah mempunyai
izin negara untuk melakukan tugasnya kepada perusahaan dengan bayaran
tertentu. Menurut IAPI (2019) Akuntan Publik adalah orang yang
memiliki izin akuntan publik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang
Nomer 5 pasal 6 (2011) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Untuk menjadi seorang Akuntan Publik harus memiliki
sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah
b. berpengalaman praktik memberikan jasa
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
izin Akuntan Publik
f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang
ditetapkan oleh Menteri, dan tidak berada dalam pengampuan.
Jenis-jenis Auditor
1) Akuntan Publik Bersertifikat atau auditor independen yang
bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh
perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya.
2) Auditor Pemerintah (Government Auditor), adalah auditor yang bekerja
pada sektor-sektor pemerintahan. Contohnya di Indonesia terdapat
beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara
fungsional atas pengawasan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan
(BAPEKA) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), di Amerika Serikat sendiri terdapat General Accounting Office
(GAO).
3) Auditor Intern, yaitu auditor yang bekerja disuatu perusahaan untuk
melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, auditor
internal umumnya bertanggung jawab langsung pada presiden direktur,
pimpinan tertinggi diperusahaan atau bahkan kepada komite audit dari
dewan direksi.
4) Auditor Pajak, yaitu auditor yang melakukan audit pada para wajib
pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan
kewajiban perpajakan. Contohnya adalah Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPKA)
Jenis-jenis Audit
Jenis-jenis audit menurut Agoes (2012). Ditinjau dari luasnya
pemeriksaan audit bisa dibedakan atas:
1. General Audit (Pemeriksaan Umum) merupakan suatu pemeriksaan
umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang
independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan keseluruhan. Pemeriksaan
tersebut harus dilakukan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) dan memerhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah
disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus) merupakan suatu pemeriksaan
terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh
KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak
perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan
secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan oleh auditor
independen terbatas pada masalah tertentu yang diperiksa, oleh
karena itu prosedur audit yang dilakukan juga terbatas
Pengertian Auditing
Audit atau auditing merupakan suatu kegiatan pengumpulan dan
pemeriksaan bukti terkait suatu informasi berhubungan dengan laporan
keuangan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen
untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan
serta menjadi faktor pengambilan keputusan dalam perusahaan. Auditor
adalah orang yang mempunyai kualifikasi tertentu dalam melakukan
audit atas laporan keuangan dan kegiatan pada suatu perusahaan atau
organisasi.
Pengertian auditing menurut para ahli:
1. Menurut The American Accounting Association’s Committee on
Basic Auditing Concept (2001) Auditing adalah suatu proses yang
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan tersebut dengan keteria yang telah ditetapkan serta
menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
2. Menurut Mulyadi (2002) Auditing adalah suatu proses sistematik
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai
pernyataan-pernyatan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaitan antara
pernyatan tersebut dengan keteria yang telah ditetapkan dan
penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
3. Konrath (2002) menyatakan Auditing adalah suatu proses sistematis
yang secara objektif digunakan untuk mendapatkan dan
mengevaluasi bukti tentang asersi mengenai kegiatan dan kejadian
ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut
dan keteria yang telah ditetapkan dan melakukan komunikasi dari
hasilnya kepada yang berkepentingan.
4. Menurut Meisser (2003) Auditing adalah proses yang sistematik
dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian
ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan
keteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut
dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.
5. Arens dan Loebbecke (2003) menyatakan bahwa Auditing adalah
proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang
dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi.
6. Sawyer (2005) mengatakan Audit adalah sebuah penilaian yang
sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor (orang yang
melakukan audit) terhadap operasi dan control yang berbeda dalam
suatu organisasi.
7. Menurut PSAK-Tim sukses UKT Akuntansi (2006) Auditing adalah
suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi
tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian serta melihat
bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan
kenyataan dan melakukan kumunikasi dari hasilnya kepada yang
berkepentingan.
8. Arens, Beasly, dan Elder (2011) mengatakan bahwa auditing adalah
akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan
dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi serta keteria
yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang
kompeten dan independen.
9. Agoes (2012) menyatakan Auditing adalah suatu pemeriksaan yang
dilakukan secara kristis dan sistematis oleh pihak yang independen
terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak
manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya
dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut.
10. Whittington et.al (2012) menyatakan bahwa Audit adalah
pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan
public yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari
catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan
tersebut. Dengan mendapatkan pemahaman tentang pengendalian
internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati
aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan
melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti
yang dibutuhkan untuk menentukan apakah laporan keuangan
menyediakan dengan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi
keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.
11. Alvin et.al (2015). Audit adalah suatu proses mengumpulan dan
mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan
kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang
kompeten dan independen.
Jenis-jenis Independensi Auditor
Menurut R.K. Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:
64-65) menekankan tiga jenis dari Independensi sebagai berikut:
1. Independensi Penyusunan Program (Programming Independence)
Programing Independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian
atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk
memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan
prosedur audit itu diterapkan..
2. Independensi Investigasi (Investigative Independence)
Investigative Indepenence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian
atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk
memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial
yang akan diperiksa. ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang
legitimate (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. Independensi Pelaporan (Reporting Independence)
Reporting Inedependence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian
atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk
menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian
rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.
Berdasarkan ketiga dimensi independensi tersebut di atas, Mautz dan Sharaf
mengembangkan petunjuk yang mengindikasikan apakah ada pelanggaran atas
independensi. Mautz dan Sharaf menyarankan:
a. Programing Independence
1) Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang
dimaksudkan untuk menghilangkan (eliminate) apapun dalam
audit.
2) Bebas dari intervensi apapun atau dari sikap tidak koperatif yang
berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
b. Investigative Independence
1) Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, dan sumber
informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan.
2) Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau
mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat
diterimanya suatu evidential metter (sesuatu yang mempunyai nilai
pembuktian).
c. Reporting Independence
1) Menghindari peraktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari
laporan formal dalam bentuk apapun.
2) Menghindari penggunaan Bahasa yang tidak jelas (kabur,smarsamar) baik yang disengaja maupun yang tidak dalam pernyataan
fakta.
Adapun jenis-jenis independensi lainnya menurut Hekinus Manao dkk
dalam filosofi auditing BPKP (2007) yaitu:
1.Independensi program
Independensi program adalah kebebasan auditor dari pengaruh dan
kendali pihak manapun termasuk kliennya, dalam penentuan sasaran dan
ruang lingkup pengujiannya, dalam hal penerapan prosedur audit yang
dipandang perlu, dan dalam hal ini pemilihan teknik audit yang hendak
digunakan. Independensi ini harus nyata pada seluruh tahap perencanaan
dengan upaya mencegahkeinginan manajemen klien yang cenderung
menghindari cakupan audit pada bidang-bidang yang sensitive atau hanya
menginginkan dilaksanakannya prosedur atau teknik pemeriksaan tertentu.
2.Independensi Investigasi
Independensi investigasi adalah kebebasan auditor dari pengaruh atau
kendali pihak lain., termasuk manajemen audit dalam melakukan aktivitas
pembuktian yang diperlukannya, termasuk dalam hal akses terhadap
semua sumber data atau informasi yang diperlukan, dukungan teknis dari
pihak audit dalam rangka pemeriksaan lapangan atau pengujian fisik, dan
pemerolehan keterangan dari setiap pejabat atau personel organisasi
3.Independensi Pelaporan
Independensi pelaporan dimaksudkan agar auditor memiliki kebebasan
tanpa pengaruh dan kendali klien atau pihak lain dalam mengemukakan
fakta yang telah diuji, atau dalam menetapkan judgement serta
simpulannya. Maupun dalam menyampaikan opini serta rekomendasinya.
Termasuk dalam hal ini adalah kebebasan dari pengaruh auditan dalam
pemilihan bahasa atau kata-kata, maupun urutan temuan sebagimana
hendak dimuat dalam laporan. Dengan demikian, harus ada jaminan penuh
bahwa klien tidak mempengaruhi materi laporan audit.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa setiap
auditor harus memelihara agar independensinya terjaga dan waspada terhadap
kemungkinan pengaruh pihak lain, teruama pihak klien yang berkepentingan untuk
mengarahkan tindakan-tindakan serta isi laporan audit agar sesuai dengan
kemauannya. (BPKP 2007)
Pengertian Independensi Auditor
Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di
dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan
audit.
Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:40) independensi
adalah sebagai berikut :
“Independen artinya tidak mudah di pengaruhi, karena auditor
melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak
dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun”.
Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialih bahasakan
Amir Abadi Jusuf (2012:74) meyatakan bahwa :
”Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak
biasa dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, dan
penerbitan laporan audit”.
Sedangkan menurut Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta
(2011:64) menyatakan bahwa independensi yaitu:
“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah
pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan
keputusan”
Selanjutnya menurut Soekrisno Agoes (2012:34-35) pengertian independen
bagi akuntan publik (eksternal auditor dan internal auditor) dibagi menjadi 3 (tiga)
jenis independensi adalah sebagai berikut :
1. “Independence in fact (independensi dalam kenyataan/dalam
menjalankan tugasnya).
In fact, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam
menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga
integritas dan selalu mentaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan
publik, dan standar professional akuntan publik. Jika tidak demikian,
akuntan publik in fact tidak independen. In fact internal auditor bisa
independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik
internal auditor dan jasa professional practice framewrok of internal
auditor, jika tidak demikian internal audior in fact tidak independen.
2. Independence in appearance (independensi dilihat dari penampilannya
di struktur organisasi perusahaan).
In appearance, akuntan publik adalah independen karena merupakan
pihak luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen
karena merupakan pegawai perusahaan.
3. Independence in mind (independensi dalam pikiran).
In mind, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang
memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit
adjusment yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan
findings tersebut untuk memeras auditee walaupun baru pikiran, belum
dilaksanakan. In mind auditor sudah kehilangan independensinya. Hal
ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa
independensi merupakan salah satu komponen yang harus dijaga atau dipertahankan
oleh akuntan publik. Independensi dimaksudkan seorang auditor mempunyai
kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan
pihak luar terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi bertujuan untuk
menambah kreedibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika
akuntan tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan
tambahan apapun
Pertimbangan Perusahaan dalam Memilih Kantor Akuntan Publik
Sebenarnya penyusunan suatu kriteria khusus yang dapat dipakai oleh
semua perusahaan dalam memilih KAP adalah sulit. Masing-masing perusahaan
memiliki kriteria yang berbeda-beda yang didasarkan pada kebutuhannya. Tetapi ada
faktor penting yang umumnya bias digunakan untuk memilih kantor akuntan yang
baik.
Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan terhadap
Kantor Akuntan Publik, dapat diperkirakan apa yang menjadi keinginan perusahaan
terhadap akuntan publik, agar hubungan kerja antara klien dan akuntan publik terus
berlanjut.
Menurut Agus Muhammad (1989) faktor-faktor yang mempengaruhi
perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut :
1. Reputasi Kantor Akuntan
Biasanya, para pemakai laporan keuangan akan segera mengenal
bahwa suatu kantor akuntan yang dipilih memang benar-benar
mempunyai kecakapan yang cukup dan integritas yang tinggi
memberikan jaminan kepada para baner yang eksekutif lembaga
keuangan lainnya, atau calon investor untuk bahan masukan kepada
mereka sebelum suatu keputusan dikeluarkan.
2. Kualitas Personel yang Ditugaskan
Kualitas personel yang ditugaskan untuk menyelesaian pekerjaan di
suatu perusahaan merupakan faktor yang paling penting. Latar
belakang pendidikan dan pengalaman sebelumnya individu-individu
tersebut merupakan unsur penting dalam proses penilaian.
3. Macam Jasa yang ditawarkan
Selain memberikan jasa audit yang berkaitan dengan pemeriksaan atas
kewajaran laporan keuangan yang telah disusun pihak manajemen
perusahaan, akuntan publik juga dapat memberikan jasa-jasa lainnya
pada perusahaan. Macam-macam jasa tersebut antara lain meliputi
konsultasi manajemen, konsultasi pajak, pelayanan akuntansi dan
pelayanan akuntansi pembukuan. Oleh sebab itu, pemilikan suatu
kantor akuntan yang mau memberikan pelayanan jasa untuk keperluan
sekarang dan dimasa yang akan datang mungkin merupakan salah satu
faktor yang perlu dipertimbangkan.
5. Keahlian Dalam Industri Tertentu
Suatu kantor akuntan yang memiliki keahlian khusus dalam bidang
industri tertentu, akan lebih mampu untuk memberikan jasa yang lebih
baik dibandingkan kantor lain yang belum pernah sama sekali
menangani bidang tersebut. Pengalaman dalam bidang khusus tersebut
akan meningkatkan efisiensi pelayanan atas jasa yang diberikan. Hal ini
juga akan meningkatkan jaminan bahwa perusahaan akan mendapatkan
kualitas jasa yang lebih baik terutama dalam kenaikan saran-saran
perbaikan sistem pengendalian intern perusahaan.
6. Sikap Bebas Tidak Memihak
Sikap independen atau sering kita artikan sebagai suatu sikap bebas
tidak memihak merupakan salah satu faktor lain yang tidak boleh kita
tinggalkan dalam proses pemilihan ini. Adanya hubungan bisnis antara
kantor akuntan dengan pegawai, direktur, pemegang saham utama dari
perusahaan yang akan diperiksa kadang-kadang menimbulkan kerugian
piak luar mengenai sikap bebas kantor akuntan tersebut. sikap bebas
tidak memihak (independen) ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai
berikut :
a. Independen dalam kenyataan
Artinya auditor mempertahankan sikap bebas tidak memihak dalam
melaksanakan pekerjaannya,
b. Independen dalam penampilan
Artinya para pemakai menganggap auditor bertindak independen
dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya independensi
akuntan publik, diharapkan akan menghasilkan hasil pemeriksaan
atas kewajaran laporan keuangan yang dapat menimbulkan
keercayaan semua pihak yang berkepentingan dalam laporan
keuangan tersebut. Menurut Mulyadi (1992:36) tanpa adanya
jaminan independensi yang objektif dari profesi akuntan publik,
masyarakat akan meragukan pendapat yang diberikan atas
kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya.
7. Tarif jasa yang diberikan
Tarif jasa yang dimaksud adalah honorarium yang diterima akuntan
publik atas jasa audit yang diberikan atau yang biasa disebut audit
fee. Tarif akuntan publik yang lebih rendah akan mempengaruhi
penilaian perusahaan terhadap KAP. Hal ini sesuai dengan konsep
produksi yang dinyatakan oleh Kotler (1992:24) bahwa para
langganan akan menyukai produk-produk yang tersedia secara luas
dan murah.
8. Kesulitan Keuangan
Scwatz dan Menon (1984) meneliti faktor kesulitan keuangan
sebagai pendorong perusahaan untuk berpindah auditor. Dalam
penelitian tersebut sampel yang di ambil dari perusahaan go public
di New York Stock Exchange (NYSE) dan American Stock Exchange
(AMSE) yang terancam bangkrut. Kelompok pengendali yang
digunakan dalam penelitian Scwatz dan Menon tersebut di atas
adlah perushaan yang sehat, sebanyak perusahaan yang terancam
bangkrut. Perusahaan tersebut mempunyai tendensi yang kuat untuk
berpindah auditor dibandingkan dengan perusahaan yang sehat.
9. Jarak Antara Kantor Akuntan Dengan Klien
Faktor jarak antara kantor akuntan dengan tempat perusahaan akan
mempengaruhi perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik.
Dalam hal ini apakah jarak yang jauh atau jarak yang dekat akan
berpengaruh terhadap kantor akuntan karena jarak satu lokasi
dengan lokasi lain yang berjauhan akkan membuat seseorang
enggan untuk mengunjungi atau untuk melakukan hubungan
tertentu dibandingkan dengan jarak yang berdekatan.
10. Pengalaman Kantor Akuntan di masa lalu
Pengalaman Kantor Akuntan akan memberikan jaminan bahwa
perusahaan akan mendapatkan kualitas jasa yang lebih baik
terutama dalam kaitan saran-saran perbaikan sistem pengendalian
internal perusahaan.
11. Hubungan Kantor Akuntan Publik Dengan Klien
Faktor hubungan kantor akuntan dengan perusahaan dengan
kliennya akan mempengaruhi perusahaan dalam memilih Kantor
Akuntan Publik. Hubungan klien dengan kantor akuntan merupakan
variabel yang berpengaruh terhadap Kantor Akuntan Publik.
12. Terlambat menyerahkan Laporan Hail Audit
Seringkali kantor akuntan sngat sibuk, tetapi tidak mau menambah
pegawai baru dengan alas an antara lain ingin untung lebih besar.
Penugasan tenaga yang ada seperti di paksakan seingga tidak cukup
waktu. Dalam keadaan seperti ini biasanya klien-klien kecil kurang
diperhatikan, akibatnya laporan akuntan atas laporan keuangan
terlambat diselesaikan diserahkan.
Pernyataan ini didukung leh Amin Wijaya Tunggal (1994:4) yang
dinyatakan sebagai berikut :
“Ketepatan waktu (Timeliness). Ini sebenarnya lebih dariada keinginan
suatu klien. Ia diharapkan sebagai suatu bagian yang normal dari jasa
akuntan. Sebab itu suatu keharusan bagi setiap akuntan. Akan tetapi
disayangkan, beberapa akuntan tidak dapat dapat menyelesaikan pekerjaan
pada saat diperlukan”.
