Menurut Arens et al. (2012:32) kategori ukuran Kantor Akuntan Publik
adalah sebagai berikut :
1. Kantor Internasional Empat Besar. Keempat KAP terbesar di Amerika
Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “Big Four”.
Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan
seluruh dunia. Kantor “Big Four” mengaudit hampir semua perusahaan
besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga
perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor Nasional. Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional,
karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor
nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “Big Four” dan
bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap
kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan
karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional .
3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar. Terdapat kurang dari
200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian
hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien–klien dalam
jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa
cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam
radius yang lebih jauh.
4. Kantor Lokal Kecil. Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai
kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya
memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki
satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal
kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi
serta perpajakan bagi klien-kliennya.”
Sedangkan menurut Messier et al. (2014:41) kategori ukuran Kantor
Akuntan Publik adalah sebagai berikut :
“Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor
yang terbesar adalah kantor akuntan publik “Big 4”: Deloitte, Ernst &
Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.”
Pada Buku Direktori IAI (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang
beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu:
1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing.
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.
Dari beberapa kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori ukuran
KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf intenasional,
maka ukuran KAP dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. KAP Nasional yang berafiliasi denagan KAP Internasional big four,
yaitu KAP asing big four yang membuka KAP cabang di Indonesia
atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan
KAP asing big four, yakni Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan
Pricewaterhouse Coopers.
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional non big four,
yaitu KAP asing non big four yang membuka KAP cabang di Indonesia
atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan
KAP asing non big four, yakni Kreston International, PKF
International, dan sebagainya.
3. KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri,
terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka
cabang di kota-kota besar utama di Indonesia
4. KAP Regional dan Lokal Besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri
sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di
Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang
terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di
dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yang lainnya memiliki
beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar di
Indonesia.
5. KAP Lokal Kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka
cabang, dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesiona
Hirarki Kantor Akuntan Publik
Auditor independen atau auditor eksternal melaksanakan kegiatannya di
bawah suatu kantor akuntan publik.
Menurut Halim (2008:17-18), hierarki staff organisasi kantor akuntan publik
pada umumnya adalah sebagai berikut:
2. Partner, merupakan top legal client relantionship yang bertugas mereview pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui
masalah fee dan penagihannya, dan penanggungjawab atas segala hal
yang berkaitan dengan pekerjaan audit.
3. Manager, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien,
mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, mer-review lebih
rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas fee.
4. Akuntan senior, merupakan staf yang bertanggungjawab langsung
terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, dan mereview
pekerjaan para akuntan yunior yang dibawahinya.
5. Akuntan junior, merupakan staf pelaksana langsung dan
bertanggungjawab atas pekerjaan lapangan. Para yunior ini
penugasannya dapat berupa bagian-bagian dari pekerjaan audit, dan
bahkan bila memungkinkan memberikan pendapat atas bagian yang
diperiksa.
Dari pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa hirarki auditor di KAP
dalam hal penugasan audit sangat jelas dengan adanya tingkatan-tingkatan di dalam
KAP itu sendiri.
Organisasi Kantor Akuntan Publik
Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan
Publik pada pasal menyebutkan bahwa “Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah
badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-undang ini”.
Di Indonesia persyaratan untuk menjalankan praktik sebagai akuntan
publik yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.423/KMK.06/2002 tentang jasa Akuntan Publik
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.359/KMK.06/2003 dinyatakan tidak memadai lagi sehingga perlu
mengatur kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.01/2008 Bab
III (perizinan) pasal 5 persyaratan untuk menjadi akuntan publik adalah sebagai
berikut:
a. Memiliki nomor Registrasi Negara untuk Akuntan
b. Memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP)
yang diselenggarakan oleh IAPI.
c. Dalam hal tanggal kelulusan USAP sebagaimana dimaksud pada huruf b telah
melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti
program pendidikan berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh)
satuan kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir.
d. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling
sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan paling sedikit
500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan
audit umum, yang disahkan oleh pemimpin RekanKAP.
e. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
f. Memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).
g. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik; dan
h. Membuat surat permohonan, melengkapi formulir permohonan izin Akuntan
Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup
yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar
dengan menggunakan lampiran I sebagaimana terlampir dalam Peraturan
Menteri Keuangan ini
Ukuran Reputasi Kantor Akuntan Publik
KAP boleh memiliki kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing
(KAPA) dan Organisasi Akuntan Asing (OAA) setelah mendapat persetujuan dari
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Di dalam dunia profesi akuntan
publik Indonesia dikenal KAP kelompok besar, yaitu 4 KAP yang berafiliasi dengan
KAPA BIG 4 (Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG International, Ernst & Young
Global Limited, dan PricewaterhouseCoopers) yang selanjutnya KAP tersebut juga
disebut BIG 4. Empat KAPA ini memiliki jaringan luas yang hampir ada disetiap
Negara, di Indonesia sendiri rata-rata perusahaan berskala besar diaudit oleh keempat
KAP ini. Selain keempat KAP ini sering disebut KAP Sedang dan KAP Kecil,
sebenarnya pengelompokan ini bersifat informal dan lebih banyak diukur bukan dari
jumlah penghasilannya tetapi dari jumlah auditornya Sedangkan Non-Big Four Firms
terdapat perusahaan lapis kedua yang disebut second-tier accounting firms yang
memiliki jaringan internasional, meskipun tidak cukup besar seperti jaringan Big
Four. Menurut Tuanakotta, yang termasuk pada second-tier accounting firms yaitu
BDO Seidmana, Grant Thornton, McGladrey & Pullen, dan Crowe Chizek.
Adityasih (2010) mengelompokkan KAP Indonesia berdasarkan jumlah
auditornya yaitu KAP BIG 4, KAP Menengah, dan KAP Kecil:
a. KAP BIG 4 (KAP First Tier) Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai
jumlah Profesional Staff diatas 400 orang yang terdiri dari
PricewaterhouseCooper, deloitte, KPMG, dan Ernst & Young. KAP tersebut
adalah KAP asing yang bekerjasama dengan KAP Indonesia berupa network
maupun asosiasi.
b. KAP Menengah (KAP Second Tier) Kelompok ini adalah KAP yang
mempunyai jumlah profesional staff antara 100-400 orang.
c. KAP kecil (KAP Third Tier) Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai
jumlah profesional staff dibawah 100 orang.
Berdasarkan direktori PPAJP Kementrian Keuangan RI tahun 2012 terdapat
387 KAP yang menyampaikan laporan tahunan. Di dalam laporan tahunannya KAP
wajib menyampaikan kegiatannya selama satu periode termasuk di dalamnya laporan
keuangan, kerjasama dengan KAPA dan OAA, jumlah klien, dan jumlah staff. Hasil
pengelompokan KAP berdasarkan jumlah professional staff sebagai berikut:
a. KAP First Tier Kelompok ini merupakan kelompok KAP yang memiliki
jumlah professional staff diatas 400 orang. KAP yang masuk dalam kelompok
ini berjumlah 4 yang semuanya merupakan kelompok KAP BIG 4.
b. KAP Second Tier Kelompok ini merupakan kelompok KAP yang memiliki
jumlah professional staff antara 100-400 orang, yang masuk dalam kelompok
ini berjumlah 13 KAP.
c. KAP Third Tier Kelompok ini merupakan kelompok KAP yang memiliki
jumlah professional staff dibawah 100 orang, yang masuk dalam kelompok ini
berjumlah 370 KAP. Terdiri dari 327 KAP dengan professional staff dibawah
25 orang, 32 KAP dengan professional staff antara 26-50 orang, dan 11 KAP
dengan professional staff antara 51-100 orang.
Pengertian Ukuran Kantor Akuntan Publik
Menurut Andra (2012) dalam Firyana (2014) Pengertian Ukuran Kantor
Akuntan Publik adalah sebagai berikut :
“Ukuran KAP adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan besar
kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP dapat dikatakan besar
jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan klienya
perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga professional di atas
25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika
tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan klienya
perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang.”
Sedangkan menurut Arsih (2015) ukuran KAP adalah sebagai berikut:
“Ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya KAP, semakin besar KAP
maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan
mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk
meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya.”
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Ukuran Kantor
Akuntan Publik (KAP) adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan
suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan
perusahaan. Jika dihubungkan keberadaannya KAP yang ada di Indonesia, maka
ukuran KAP terbesar yakni KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yang tergolong
Big 4
Pengertian Kantor Akuntan Publik .
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011, Kantor
Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik
yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan
penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan
program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa organisasi
yang dibentuk untuk memberikan jasa akuntansi professional termasuk audit, pada
umumnya didirikan sebagai kepemilikan pribadi atau persekutuan.
Faktor-faktor Masa Perikatan Audit Tenure
Terdapat beberapa alasan secara logis yang bisa diungkapkan untuk
menjelaskan peranan hubungan klien dan KAP tersebut menurut Flint (1988) dalam
Wijayanti (2010:2) dalam Finna Fauzia Atika (2018) diantaranya adalah sebagai
berikut:
a. Klien dan KAP menjalin hubungan yang lama;
Maka klien bisa memahami dengan baik karakteristik auditor yang
ditugaskan oleh KAP. Klien yang bisa memahami dengan baik
kepribadian maupun karakteristik dari auditor, maka klien akan mampu
melakukan berbagai bentuk pendekatan kepada auditor, sehingga klien
bisa mempengaruhi auditor atas hasil audit yang dilakukan.
b. Auditor yang ditugaskan KAP telah lama menjalin hubungan dengan
klien;
Maka terdapat interaksi yang semakin kuat bahkan di luar jasa audit
KAP. Jalinan atau hubungan yang semakin intensif antara klien dan
auditor, maka tingkat ketergantungan auditor terhadap klien semakin
besar. Kondisi seperti ini menjadi kekuatan penawaran bagi klien untuk
bisa mendesak auditor baik secara langsung atau tidak langsung,
sehingga bisa mempengaruhi hasil audit yang dilakukan.
c. Auditor menjalin hubungan yang lama dengan KAP;
Maka akan terdapat ikatan emosional yang semakin kuat antara auditor
dan klien. Ketika terdapat ikatan emosional, maka auditor secara mental
ikut memikirkan nasib klien sebagai dampak dari hasil audit yang
dilakukan. Dalam situasi demikian, maka penilaian auditor tidak
obyektif atas hasil audit karena mempertimbangkan nasib klien jika hasil
auditor dinilai merugikan klien.
Menurut Ruchjat Kosasih (2010:47-48) ada empat jenis risiko yang dapat
merusak independensi akuntan publik , yaitu :
a. Self interest risk, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat
dari keterlibatan keuangan klien.
b. Self review risk, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan
penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang
dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang
mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi
informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa
keyakinan.
c. Advocacy risk, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi
terlalu erat kaitanya dengan kepentingan klien.
d. Client influence risk, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai
hubungan erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi
yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramahtamahan
(familiarity) yang berlebihan dengan klien.
Menurut Johnson et.al (2002), telah mengembangkan model masa perikatan
audit (tenure) dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang
disajikan oleh Johnson et.al (2002), dalam penelitian ini dijadikan sebagai faktorfaktor masa perikatan audit tenure, yaitu :
“1. Audit firm tenure
a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. Audit partner tenure
a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
b. Lamanya partner melakukan pergantiandalam pekerjaan audit”.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tenure
kantor akuntan publik menunjukan lama hubungan kinerja terhadap kliennya dalam
melaksanakan kegiatan audit. Yang mengatur pemberian jasa audit atas laporan
keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima)
tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun
bertutut-turut
Lama Hubungan dengan Klien
Di Indonesia, masalah kerja auditor dengan klien sudah diatur pada pasal 3
dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.
Peraturan menteri tersebut membatasi masa kerja Auditor paling lama untuk 3 (tiga)
tahun berturut-turut untuk klien yang sama, sedangkan untuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut. Pembatasan ini agar jarak antara
auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbulkan skandal
akuntansi yang akan mempengaruhi sikap independensi (Tuanakotta, 2011). Untuk
mengetahui lama hubungan auditor dengan klien digunakan indikator “lama
mengaudit klien”.
Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang bertentangan
mengenai lamanya hubungan dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Kasidi
(2007) bahwa lamanya hubungan audit antara auditor yang mengaudit dengan klien
yang diaudit tidak mempengaruhi independensi auditor. Pada temuan ini mengartikan
bahwa lamanya hubungan antara auditor dengan klien tidak mempengaruhi
independensi sehingga kualitas audit tetap terjaga. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Yuvisa, Rohman, Handayani (2008) menemukan bahwa lamanya
hubungan keterikatan antara auditor dengan klien (Auditor Tenure) dapat semakin
mempererat hubungan antara auditor dengan pihak klien. Hubungan yang terjalin
lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas
akan kinerja yang dilakukannya, melakukan prosedur audit yang kurang tegas, dan
ketergantungan atas penyataan manajemen, yang menjadikan kualitas audit menurun
Peraturan Mengenai Audit Tenure
Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang Audit Tenure adalah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KMK.06/2002, yang
mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas
dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan
oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa jangka waktu
di Indonesia ketentuannya telah dimuat dalam Peraturan Menteri Keuagan
Pengertian Audit Tenure
Menurut Johnson et.al (2002) Audit Tenure adalah sebagai berikut:
“Tenure KAP adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP
dengan auditee yang sama”.
Tenure KAP diukur dengan menghitung tahun dimana KAP yang sama
telah melakukan prikatan dengan auditee dalam batas regulasi yang telah
ditentukan oleh pemerintah. Masa perikatan audit dibagi menjadi tiga
kategori. Kategori pertama adalah pendek, yaitu satu sampai tiga tahun,
kategori kedua adalah medium atau sedang yang panjang perikatannya
empat sampai delapan tahun dan kategori ketiga adalah panjang, yaitu lebih
dari delapan tahun.
Rick hayes et al (2005:51) menyatakan bahwa :
“Salah satu ciri dari panjang masa audit (Audit Tenure) adalah keterlibatan
tahun pertama audit masa Audit Tenure pendek dianggap kurang
menyeluruh (kurang mendalam) karena hal ini membutuhkan waktu
beberapa waktu untuk mengidentifikasi semua risiko audit potensial untuk
klient baru, sehingga mengurangi kualitas audit”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa Audit
Tenure adalah masa perikatan antara suatu Kantor Akuntan Publik dengan klien
terkait jasa audit yang disepakati
Faktor-faktor Penentu Besarnya Audit Fee
Terdapat faktor-faktor penentu besarnya biaya audit. Dalam faktor tersebut
sangat memengaruhi biaya audit pada seorang auditor. Menurut Abdul Halim
(2008:107) ada tiga faktor dominan yang menentukan besarnya Audit Fee, yaitu
sebagai berikut :
1. Karakteristik Keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva,
modal, dan lain-lain.
2. Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lainlain.
3. Kegiatan Eksternal Auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi
dengan internal auditor dan lain-lain.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa faktor-faktor
tersebut sangat mendukung untuk menentukan besarnya pembayaran biaya audit.
Misalkan jika seorang auditor memiliki pengalaman yang banyak diantara auditor
yang lain maka kemungkinan auditor tersebut akan menerima biaya atau Audit Fee
sesuai dengan kualitas audit yang dihasilkan auditor tersebu
Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya
Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan,
praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai.
Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang
satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode
etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika
profesi dapat terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan (Standar
Profesional Akuntan Publik Seksi 240.1).
Ancaman tergantung dari beberapa faktor, seperti besaran imbalan jasa
profesional yang diusulkan, serta jenis dan lingkup jasa professional yang diberikan.
Sehubungan dengan potensi ancaman tersebut, pencegahan yang tepat harus
dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut antara lain :
a. Membuat klien menyadari persyaratan dan kondisi perikatan, terutama dasar
penentuan imbalan jasa profesional, serta jenis dan lingkup jasa professional yang
diberikan.
b. Mengalokasikan waktu yang memadai dan menggunakan staf yang kompeten
dalam perikatan tersebut (Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.1)
Imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen telah digunakan secara luas
untuk jasa profesional tertentu selain jasa asuansi. Namun demikian, dalam situasi
tertentu imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen dapat menimbulkan
ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, yaitu ancaman
kepentingan pribadi terhadap objektivitas. Signifikansi ancaman tersebut akan
tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut :
a. Sifat perikatan;
b. Rentang besaran imbalan jasa profesional yang dimungkinkan;
c. Dasar penetapan besaran imbalan jasa profesional;
d. Ada tidaknya penelaahan hasil pekerjaan oleh pihak ketiga yang independen
(Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.3).
Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan jika ancaman tersebut
merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka
pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan
ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan
tersebut anatara lain :
a. Perjanjian tertulis dengan klien yang dibuat di muka mengenai dasar penentuan
imbalan jasa profesional.
b. Pengungkapan kepada pihak pengguna hasil pekerjaan praktisi mengenai dasar
penentuan imbalan jasa profesional.
c. Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.
d. Penelahaan oleh pihak ketiga yang objektif terhadap hasil pekerjaan praktisi
(Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.4)
Dalam situasi tertentu, seorang praktisi dapat menerima imbalan jasa
profesional rujukan atau komisi (Fee Referal) yang terkait dengan diterimanya suatu
perikatan. Apabila praktisi tidak memberikan jasa profesional tertentu yang
dibutuhkan, maka imbalan jasa dapat diterima oleh praktisi tersebut sehubungan
dengan penujukan klien yang berkelanjutan (continuing client) tersebut kepada
tenaga ahli atau praktisi yang lain. Praktisi dapat menerima komisi dari pihak ketiga
sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien. Penerimaan imbalan
jasa profesional rujukan atau komisi tersebut dapat menimbulkan ancaman
kepentingan pribadi terhadap objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan
kehati-hatian profesional (Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.5).
Setiap praktisi tidak boleh membayar atau menerima imbalan jasa
profesional rujukan atau komisi, kecuali jika praktisi telah menerapkan pencegahan
yang tepat untuk mengurangi ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat
diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain :
a. Mengungkapkan kepada klien mengenai perjanjian pembayaran atau penerimaan
imbalan jasa profesional rujukan kepada praktisi lain atas suatu perikatan.
b. Memperoleh persetujuan di muka dari klien mengenai penerimaan komisi dari
pihak ketiga atas penjualan barang atau jasa kepada klien (Standar Profesional
Akuntan Publik Seksi 240.7)
Komisi dan Fee Referal
Menurut Sukrisno Agoes (2012:54) ada beberapa Fee di luar Fee utama
diterima seorang auditor asalkan Fee tersebut tidak mengurangi independensi auditor,
di antaranya yaitu:
A. Komisi
Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk
lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain
untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain.
B. Fee Referal
Fee referal adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama
penyedia jasa profesional akuntan publik.
Sedangkan Mulyadi (2008:65) membedakan antara komisi dan fee referal
sebagai berikut :
A. Komisi
Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk
lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk
memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak
diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila
pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.
B. Fee Referal (Rujukan)
Fee Referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima
kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.Fee Referal
(rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa selain biaya
audit terdapat juga biaya lainnya. Berdasarkan biaya lainnya yang telah dikemukakan
di atas, maka seorang auditor bisa mendapatkan biaya lain di luar biaya utama.
Dengan adanya biaya lain ini maka diharapkan sikap independensi dari seorang
auditor terjaga, sehingga klien atau pihak lain yang berkepentingan percaya kepada
KAP dan auditor tersebut.
Standar Penetapan Audit Fee
Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia
Nomor : KEP.024/IAPI/VII/2008 mengenai panduan penetapan imbal jasa (fee) audit
adalah sebagai berikut :
“ 1. Prinsip dasar dalam menetapkan imbal jasa:
a. Kebutuhan klien;
b. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties);
c. Tingkat keahlian (level of expertise) dan tanggung jawab yang
melekat pada pekerja yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas
pekerjaan;
d. Independensi;
e. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh
anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan
f. Basis penetapan fee yang disepakat.
2. Penetepan tarif imbal jasa
a. Tarif imbal jasa (charge-out rate) harus menggambarkan remunerasi
yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan
kualifikasi dan pengalaman masing-masing;
b. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
– Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang
kompeten dan berkeahlian;
– Imbalan lain diluar gaji;
– Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan
pengembangan staf, serta riset dan pengembangan;
– Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (project chargeout
time) untuk staf profesional dan staf pendukung; dan
– Marjin laba yang pantas
c. Tarif imbal jasa per-jam (hourly charge-out rates) yang ditetapkan
berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staf atau
untuk setiap kelompok staf (junior, senior, supervisor, manajer) dan
partner. “
Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia
PP No.2/IAPI/III/2016 mengenai panduan penetapan imbal jasa (fee) audit adalah
sebagai berikut :
Prinsip Dasar
1. Dalam menetapkan imbalan jasa audit, Anggota harus mempertimbangkan:
a. Kebutuhan klien dan ruang lingkup perkejaan;
b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit;
c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties);
d. Tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat
pada pekerjaan yang dilakukan;
e. Tingkat kompleksitas pekerjaan;
f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif
digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan;
g. Sistem Pengendalian Mutu Kantor; dan
h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.
2. Imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk
menyelesaikan pekerjaan dan banyaknya staf yang dilibatkan pada berbagai
tingkatan atau sesuai dengan ruang lingkup dan kompleksitas penugasan, nilai
jasa yang diberikan bagi klien atau bagi Kantor Akuntan Publik yang
bersangkutan.
a. Dalam hal imbalan jasa tidak dikaitkan dengan banyaknya waktu
pekerjaan, Anggota harus menyampajkan Surat Perikatan (Engagement
Letter) yang setidaknya memuat:
Tujuan lingkup pekerjaan serta pendekatan dan metodologinya; dan
Basis penetapan dan besaran imbalan jasa (atau estimasi besaran
imbalan jasa) serta cara dan/atau termin pembayarannya.
b. Anggota agar selalu:
Memelihara dokumentasi lengkap mengenai proses perhitungan dan
penentuan imbalan jasa; dan
Menjaga agar basis pengenaan imbalan jasa yang disepakati konsisten
dengan praktik yang lazim berlaku.
3. Imbalan jasa audit harus mencerminkan secara wajar pekerjaan yang
dilakukan untuk klien dan seluruh faktor yang dikemukakan dalam Paragraf 4
diatas (Dalam hal ini Anggota harus memperhatikan Kode Etik yang mengatur
mengenai Independensi). Anggota tidak diperkenankan menetapkan imbalan
jasa berbasis kontinjensi baik langsung atau tidak langsung.
4. Sebelum perikatan disepakati, Anggota sudah harus menjelaskan kepada
klien, basis pengenaan imbalan jasa, cara dan termin pembayaran, dan total
imbalan jasa yang akan dikenakan.
5. Dalam hal kemungkinan besar imbalan jasa akan meningkat secara substansial
di masa datang, klien harus sudah diberitahukan sebelumnya dan alasan
kenaikan imbalan jasa.
6. Imbalan jasa atas pekerjaan pertama yang diberikan kepada klien tidak boleh
didiskon sebagai imbalan jasa perkenalan, dengan maksud untuk mengenakan
imbalan jasa lebih tinggi atau pemberian jasa lainnya di masa datang.
7. Anggota harus dapat menunjukkan bahwa pekerjaannya dilakukan secara
profesional dan memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan, dan
memenuhi kebutuhan klien.
8. Anggota dimungkinkan untuk mengenakan imbalan jasa minimum sepanjang
imbalan jasa tersebut menutupi biaya pokok jasa dan tidak mengurangi
kecukupan prosedur dalam pelaksanaan audit sesuai SPAP dan Kode Etik.
9. Untuk mempertahankan independensinya, Anggota sudah harus menerima
imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya,
sebelum memulai pekerjaan untuk periode berikutnya.
10. Anggota yang imbalan jasanya belum dibayar boleh menahan dokumen
tertentu milik klien yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan
boleh menolak untuk meneruskan informasi yang dimilikinya kepada klien,
pihak lain, atau auditor/akuntan penerus sebelum imbalan jasanya dibayar.
11. Anggota tidak diperkenankan menerima perikatan apabila klien belum
membayar lunas kewajiban kepada auditor terdahulu.
Penetapan Tarif Imbalan Jasa
12. Tarif imbalan jasa (charge out rate) harus menggambarkan remunerasi yang
pantas bagi Anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualitikasi dan
pengalarnan masing masing.
13. Tarif imbalan jasa harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
a. Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten
dan berkeahlian;
b. Imbalan lain diluar gaji;
c. Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan
pengembangan akuntan publik beserta staf, serta riset dan pengembangan;
d. Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (projected charge-out
time) untuk akuntan publik, staf profesional dan staf pendukung; dan
e. Marjin laba yang pantas.
Pencatatan Waktu
14. Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan time sheet yang sesuai
perlu dilakukan secara teratur untuk dapat menghitung imbalan jasa secara
akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga eflsiensi dan efektifltas
pekerjaan. Time sheet sekaligus berfungsi sebagaj kartu kendali staf dan dasar
dari pengukuran kinerja.
Penagihan Bertahap
15. Praktik yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas
pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan. Penagihan
harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu
Pengertian Audit Fee
Menurut Sukrisno Agoes (2012:18) Audit Fee adalah sebagai berikut:
“Besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa
yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa
tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan
professional lainnya.”
Indikator dari fee audit dapat di ukur dari:
1. Besaran fee bergantung pada resiko penugasan
Sebagai sebuah profesi yang beresiko terhadap pertanggung jawaban
kerjaannya maka resiko penugasan menjadi pertimbangan besar
kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan.
2. Besaran fee bergantung Kompleksitas jasa yang diberikan
Semakin sulit tugas audit yang diberikan, maka akan semakin besar
pula biaya yang dikeluarkan oleh sebuah audit.
3. Besaran fee bergantung pada Tingkat keahlian
Tingkat keahlian yang yang diperlukan untuk melaksanakan jasa
tersebut.
4. Besaran fee bergantung pada struktur biaya KAP
Sebagai sebuah bidang ahli yang sejajar dengan profesi khusus
lainnya, pertimbangan nilai seorang auditor akan disesuaikan dengan
profesi khusus lainnya.
Dalam Jurnal JAAI Vol 12. 2 Desember 2008 dalam Y.Putri 2016. Iskak
mendefinisikan Audit Fee sebagai berikut:
“Audit Fee adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada
perusahaan auduitee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap
laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP
berdasarkan biaya perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri
dari biaya langsung dan tidak langsung”
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa yang
dimaksud Audit Fee ialah besaran biaya audit yang bergantung pada risiko
penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan jasa tersebut
Jenis-jenis Auditor
Menurut Arens et.al (2011:19) jenis-jenis auditor adalah sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan
historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka,
kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan
serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil.
b. Auditor Internal Pemerintah
Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melayani
kebutuhan pemerintah.
c. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan badan yang
didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia.
d. Auditor Pajak
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk
memberlakukan peraturan pajak salah satu utama Ditjen Pajak adalah
mengaudit SPT wajib pajak untuk memberlakukan apakah SPT itu
adalah untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni
bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaaan ini
disebut auditor pajak.
e. Auditor Internal
Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit
bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR.
Sedangkan menurut Mulyadi (2003:29) jenis-jenis auditor adalah sebagai
berikut :
“Orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokan
menjadi tiga golongan yaitu:
1. Auditor Independen
2. Auditor Pemerintah
3. Audit Intern”.
Jenis-jenis auditor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Auditor Independen.
Yang dimaksud dengan Audit Independen yaitu sebagai berikut:
“Audit independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya
kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan
keuangan yang dibuat oleh kliennya”.
Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai
informasi keuangan seperti: kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan
instansi pemerintahan (terutama instansi pajak).
Pihak yang memanfaatkan jasa auditor independen terutama adalah pihak
selain kliennya. Oleh karena itu, independensi auditor dalam melaksanakan keahlian
merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut dibayarkan oleh klien karena
jasa yang diberikan tersebut.
Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang
praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor
harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan
dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban
mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaankeadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya.
2. Auditor Pemerintah
Yang dimaksud dengan Auditor Pemerintah yaitu sebagai berikut :
“Auditor Pemerintah adalah audit professional yang bekerja di instansi
pemerintah yang bekerja di instansi pemerintahan yang tugas pokoknya
melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh
unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban
keuangan yang ditujukan pada pemerintah”.
Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah,
namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), serta instansi pajak.
3. Auditor Intern
Auditor Intern bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi
kepentingan manajemen perusahaan, seperti halnya auditor pemerintah bagi
pemerintah. Yang dimaksud dengan Auditor intern yaitu sebagai berikut:
“Auditor intern adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan
negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan
efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan
informasi yang dihasilakn oleh berbagai bagian organisasi”.
Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa pada umumnya
pemakai jasa auditor adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, audit intern harus berada di luar fungsi lini
suatu organisasi, tetapi tidak lepas dari hubungan bawahan atasan seperti hubungan
lainnya. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen
untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
Kebutuhan akan adanya audit internal di dalam suatu perusahaan semakin
meningkat sejalan dengan meningkat operasi perusahaan. Pentingnya audit internal
sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan bertambah kompleknya sistem
akuntansi. Dengan semakin besarnya organisasi perusahaan, untuk itu diperlunya
pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang ini diperlukan karena tidak
mungkin semua wewenang dan berbagai departemen, bagian seksi, ataupun satuan
organisasi lainnya berada dan dipegang oleh satu orang . mengingat akan hal tersebut,
maka diperlukan adanya bagian yang disebut dengan audit internal. (Sumaryatir,
2006)
Jenis-jenis Audit
Menurut Sukrisno Agoes (2012) jenis-jenis audit adalah sebagai berikut :
1. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
a. Pemeriksaan Umum
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan
oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan.
b. Pemeriksaan Khusus
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang
dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir
pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap
kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
a. Manajemen Audit
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan,
termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah
ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan
operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan
ekonomis.
b. Pemeriksaan ketaatan
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan
sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang
berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan
(manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal
(Pemerintah, Bapepam-LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal
Pajak, dan lain-lain).
c. Pemeriksaan Intern, Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian
internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan
catatan akuntansi, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen
yang telah ditentukan.
d. Computer Audit
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data
akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing
(EDP) System.
Sedangkan menurut Elder, Beasley dan Arens, yang dialih bahasakan oleh
Jusuf (2012:6) jenis-jenis audit adalah sebagai berikut :
Audit Laporan Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh data
mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat
memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum (GAAP).
1. Audit Kepatuhan
Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa
bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi
suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan peraturan
tertentu.
2. Audit operasional
Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi
bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas
dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.”
Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari berbagai jenis
audit yang dilakuan kecuali laporan audit keuangan, keseluruhan audit memiliki
tujuan yang (hampir) sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoperasikan
perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi proses
dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK).
Tujuan Audit
Proses auditing dilakukan berdasarkan standar auditing yang berlaku umum.
Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung
jawab profesionalnya. Seorang auditor professional dalam melaksanakan audit,
memiliki tujuan tersendiri.
Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) tujuan audit adalah
sebagai berikut :
“Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah
untuk menyatakan pendapat atas kewajaran. Dalam semua hal yang
material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan sarana
bagi auditor yang menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan
mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapatnya. Baik
dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak
memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah
dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia
mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya, laporan
keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan
menunjukkan keadaan-keadaan yang dalam prinsip tersebut tidak secara
konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan
dihubungkan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode
sebelumnya”.
Sedangkan menurut Alvin A. Arens (2012:104) berdasarkan seksi PSA 02
(SA 110) tujuan audit adalah sebagai berikut:
“Tujuan umum audit atas laporan keuangan oleh auditor independen
merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut telah
disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan,
hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia”.
Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak
mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka
auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada pengguna laporan
keuangan melalui laporan auditnya.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa auditing
dilakukan oleh para Auditor yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan
keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan
berlaku secara umun.
Pengertian Audit
Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka semua tahap kegiatan yang akan dilaksanakan
harus direncanakan, dianalisa dan teliti secara seksama telebih dahulu oleh mereka
yang bertanggung jawab.
Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada
perusahaan, maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajemen
semakin bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu yang
dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksankannya. Salah
satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama manajemen, fungsi pengawasan
dan pengendalian adalah aktivitas audit.
Pengertian Audit menurut Arens Alvin., Mark S. Beasley dan Randal J.
Elder (2011:4) adalah sebagai berikut :
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information
to determine and report on degree of correspondence between the
information and established criteria. Auditing should be done by a
competent, independent person”.
Sedangkan pengertian Audit menurut Sukrisno Agoes (2012:3) secara
umum yaitu:
“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah
disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti
pendukung dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut.”
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa audit
merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak kompeten dan independen
terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajamen dengan mengumpulkan
catatan pembukuan serta bukti pendukung dengan tujuan memberikan pendapat
mengenai kewajaran atas laporan keuangan. Proses pelaksanaan audit tidak biasa
dilakukan oleh sembarang orang, auditor harus mempunyai latar belakang pendidikan
dan pengetahuan yang memadai sehubungan dengan pelaksaan audit. Selain itu
auditor harus bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menjalankan kode etik profesi
Perbedaan Kualitas Audit di Indonesia dan Malaysia
Baik buruknya kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor
disebabkan oleh beberapa faktor. Kualitas audit yang baik adalah
dimana auditor berhasil untuk menemukan dan menganalisis salah saji
material yang terdapat pada keuangan perusahaan. Kualitas audit tiap
negara tentunya memiliki perbedaan diikuti juga dengan peraturan yang
berbeda – beda mengenai jasa audit.
Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang serumpun dimana
diantara keduanya memiliki beberapa kesamaan mengenai kepedulian
terhadap kewajiban rotasi audit sehingga kedua negara tersebut
mengeluarkan kebijakan mengenai aturan rotasi wajib audit. Tidak
menutup kemungkinan dengan adanya perbedaan lamanya kebijakan
tersebut di Indonesia dengan Malaysia memiliki kualitas audit yang
berbeda.
Dengan adanya perbedaan dari segi lamanya kebijakan seperti
rotasi audit dapat menyebabkan adanya perbedaan kualitas audit antara
Indonesia dengan Malaysia. Jika melihat dari sisi audit fee berdasarkan
penelitian komparatif yang dilakukan Chintya (2015) maka Indonesia
lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Hal tersebut diketahui dari
penentuan audit fee pada laporan keuangan perusahaan Malaysia dan
Indonesia. Data penentuan audit fee di Indonesia berupa professional
fees dimana sudah terdapat campuran biaya konsultasi lainnya
sedangkan, Malaysia berupa audit remuneration yang menggambarkan
audit fee sebenarnya. Perbedaan tersebut mengenai audit fee juga dapat
memengaruhi perbedaan kualitas audit di kedua negara
Hubungan antara Rotasi Audit dengan Kualitas Audit
Berdasarkan pada upaya peningkatan kualitas audit, peraturan
yang mengatur mengenai kewajiban rotasi audit perlu untuk diuji dan
dibuktikan keefektifannya. Adanya beberapa pihak menyatakan bahwa
akan adanya peningkatan audit fee yang signifikan akibat terjadi rotasi
audit karena seakan auditor terus dihadapkan pada tahun awal dari
pelaksanaan jasa auditnya yang membutuhkan investasi sumber daya
untuk mempelajari sifat bisnis kliennya yang unik.
Kewajiban mengenai rotasi audit dalam perspektif teori agensi
dimana teori tersebut menggambarkan keberadaan perusahaan. Untuk
meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna laporan keuangan
maka perusahaan berusaha untuk bisa meningkatkan laporan keuangan
auditan yang berkualitas juga. Oleh karena itu, rotation mandatory audit
partner perlu untuk dilakukan agar kepercayaan pengguna laporan
keuangan meningkat.
Penelitian sebelumnya memberikan hasil rotasi audit berpengaruh
positif terhadap kualitas audit. Seperti pada penelitian Mgbame (2012),
Dianti (2014), Pratistha dan Widhiyani (2014), serta Kurniasih dan
Rohman (2014) menunjukkan bahwa rotasi audit berpengaruh positif
terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan
bahwa kebijakan mengenai rotasi audit memiliki efek yang baik
terhadap kualitas audit karena dapat memungkinkan untuk
mengembalikan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap
fungsi audit
Hubungan antara Audit Fee dengan Kualitas Audit
Pada suatu perusahaan yang rasional, seorang manajer tersebut tidak
akan memilih auditor dengan kualitas audit yang tinggi serta audit fee
yang tinggi ketika, kondisi keuangan perusahaan tersebut sedang tidak
baik. Hal tersebut terjadi dengan adanya anggapan auditor yang
memiliki kualitas audit yang tinggi dapat mendeteksi salah saji material
pada kondisi perusahaan yang kurang baik lalu menyampaikannya
kepada pengguna laporan keuangan. Pada penelitian Fitriany, et al
(2013) menunjukkan hasil bahwa ketika auditor mendapatkan fee yang
rendah menyebabkan auditor memberikan peluang bagi manajemen
dalam melakukan manajemen laba sehingga laporan keuangan menjadi
bias, hal tersebut menunjukkan ketika audit fee yang rendah mengurangi
independensi auditor yang menyebabkan kualitas audit juga berkurang.
Sehingga, ketika auditor diberikan audit fee yang tinggi akan
memunculkan keinginan auditor untuk memberikan hasil kualitas audit
yang baik dan meningkatkan kualitas auditnya.
Audit fee yang didapat oleh akuntan publik dari kliennya
merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan publik
tersebut atau bisa jadi hanya sebagian kecil dari pendapatan kantor
akuntan publik. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh beberapa peneliti
dan mendapatkan hasil audit fee memiliki pengaruh positif terhadap
kualitas audit. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti
(2011), Kurniasih dan Rohman (2014), serta Pratistha dan Widhiyani
(2014) membuktikan audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas
audit. Apabila audit fee tinggi akan berpengaruh terhadap auditor dalam
meningkatkan kualitas auditnya. Audit fee yang diberikan selama satu
tahun serta estimasi biaya operasional yang dibutuhkan selama
pelaksanaan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit yang
dihasilkan.
Hubungan antara Audit Tenure dengan Kualitas Audit
Adanya isu antara auditor dengan klien yang terjadi, berdampak
pada kepercayaan publik mengenai profesi seorang auditor menjadi
berkurang. Pihak pengguna laporan keuangan menganggap bahwa
akuntan publik memiliki independensi yang cukup rendah ketika
memiliki perikatan audit dengan klien yang terlampau lama sehingga,
berkurangnya objektivitas seorang auditor pada saat mereka melakukan
penugasan audit kliennya.
Lamanya tenure yang terjadi dapat menimbulkan semakin eratnya
hubungan antara auditor dengan klien yang dapat memicu auditor untuk
harus mengikuti keinginan kliennya agar laporan keuangan tersebut
dinilai dengan pendapat auditor yang baik, hal tersebutlah yang akan
menurunkan sikap objektifitas seorang auditor dan karenanya auditor
harus tetap menjaga sikap skeptis pada dirinya.
Penelitian yang dilakukan oleh Al-Thuneibat (2011) mengenai
hubungan audit tenure dengan kualitas audit, kesimpulan yang dapat
diambil dari penelitiannya adalah audit tenure memiliki pengaruh
negatif terhadap kualitas audit. Apabila jumlah tahun tenure semakin
meningkat maka independensi auditor menurun dan kualitas audit juga
akan berkurang.
Didukung oleh penelitian Panjaitan (2014), Giri (2010), Mgbame
(2012), serta Paramita dan Latrini (2015) audit tenure berpengaruh
negatif terhadap kualitas audit. Dari beberapa hasil penelitian tersebut
maka peneliti menyimpulkan bahwa audit tenure yang berlangsung
dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan auditor akan
semakin percaya diri dengan pendekatan audit yang digunakan
sehingga, tidak adanya pengembangan strategi serta inovasi yang
dilakukan auditor untuk mencapai kualitas audit yang berkualitas.
Rotasi Auditor
Agar independensi akuntan publik dapat terlindungi, maka dari itu
di beberapa negara telah ditetapkan peraturan mengenai adanya rotasi
akuntan publik. Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk melakukan
rotasi akuntan publik yang diatur pada Sarbanes-Oxley Act. Peraturan
tersebut mewajibkan akuntan publik yang mengaudit kliennya di rotasi
setiap 7 (tujuh) tahun sekali.
Terdapatnya isu tentang Enron yang melibatkan Kantor Akuntan
Publik (KAP) International Arthur Anderson (AA), maka dari itu di
Indonesia dan Malaysia melakukan peraturan wajib rotasi auditor.
Dilakukannya peraturan tersebut dengan tujuan agar dapat lebih
meningkatkan dan menjaga independensi auditor baik secara tampilan
maupun dari segi fakta. Rotation Mandatory ini diharapkan dapat
berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan audit yang dilakukan
seorang auditor sehingga independensinya tetap terjaga. Pemberian jasa
audit kepada klien atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP paling
lama 6 (enam) tahun buku secara berurut dan untuk seorang akuntan
publik selama – lamanya adalah 3 (tiga) tahun buku berturut – turut.
Seorang akuntan publik dan KAP dapat menerima kembali penugasan
yang diberikan oleh klien setelah 1 (satu) tahun buku berurut tanpa
memberikan jasa audit atas laporan keuangan kepada kliennya
Audit Fee
Audit fee merupakan imbalan atas jasa audit yang dilakukannya.
Hingga sekarang ini belum adanya peraturan yang jelas mengenai aturan
audit fee yang harus ditagih KAP kepada kliennya. Pada saat penugasan
untuk penetapan audit fee tidak kalah penting di dalam penugasan,
tentunya seorang auditor bekerja untuk memperoleh penghasilan yang
mencukupi untuknya. Oleh karenanya, penentuan tentang audit fee perlu
segera disepakati antara auditor dan klien agar tidak timbul perang tarif
yang nantinya dapat merusak kredibilitas akuntan publik
(Kurniasih,2014).
Chintya (2015) mendefiniskan audit fee merupakan pembayaran
yang illegal atas jasa audit yang dilakukan atau jumlah dari pembayaran
kepada auditor dalam rangka memberikan jasanya selain dari jasa audit.
Besar kecilnya audit fee dipengaruhi oleh beberapa faktor. Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik (2000) menyebutkan bahwa besarnya
audit yang diterima oleh auditor dapat beragam dan dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya resiko pada penugasan auditnya,
kompleksitas jasa audit, tingkat keahlian yang digunakan, struktur biaya
pada KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional yang lain.
Audit Tenure ( Masa Perikatan Audit dengan Klien)
Tenure merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dengan
klien terkait pada jasa audit yang telah disetujui kedua belah pihak.
Tenure menjadi sebuah perdebatan masalah ketika tenure yang terjadi
dilakukan secara singkat maupun dilakukan dalam jangka waktu yang
lama. Tenure yang singkat mengakibatkan pemahaman auditor terhadap
operasi perusahaan maupun organisasi perusahaan kurang, sedangkan
tenure yang terlampau lama berakibat pada berkurangnya independensi
auditor dalam menjalankan tugasnya.
Kurniasih dan Rohman (2014) mengemukakan bahwa dengan
adanya audit tenure yang singkat ketika auditor memperoleh klien yang
baru akan membutuhkan waktu bagi auditor untuk menyesuaikan dan
memahami kliennya di lingkungan bisnis. Tenure yang singkat akan
berimbas pada terbatasnya pemerolehan informasi dan bukti – bukti,
sehingga ketika auditor mendapatkan data yang hilang ataupun sengaja
dihilangkan oleh pihak manajemen akan susah untuk ditemukan.
Begitupun dengan sebaliknya, audit tenure dengan jangka waktu yang
lama akan menimbulkan adanya hubungan emosional atau kedekatan
diantara auditor dengan kliennya. Hal tersebut dapat mengakibatkan
menurunnya sikap independensi seorang auditor. Adanya harapan pada
pemulihan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan, maka
dengan audit tenure yang singkat dapat lebih meningkatkan kompetensi
dari seorang auditor agar dapat menghasilkan kualitas audit yang bisa
diandalkan oleh penggunanya
Kualitas Laba
Pada PSAK Kerangaka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan (2007) kualitas laba ialah karakteristik kualitatif yang
membuat informasi pada laporan keuangan dapat berguna untuk
penggunanya yang berkepentingan serta dijadikan sebagai dasar
pembuat keputusan yang tepat. Laba yang memiliki kualitas baik
apabila laba dapat dijadikan sebagai indikator yang baik untuk laba di
masa yang mendatang.
FASB menyatakan bahwa laba akan berkualitas ketika laba
tersebut memiliki karakteristik yang kualitatif sesuai dengan kerangka
konseptual dalam FASB, dimana laporan keuangan harus relevan dan
reliabel. Sedangkan PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan mengatakan bahwa ada empat karakteristik yaitu
dapat dipahami, andal, relevan, dan dapat dibandingkan (Kartikasari,
2012).
Proksi kualitas audit yaitu kualitas laba akan diukur dengan
menggunakan nilai total akrual. Dari tinggi rendahnya nilai akrual
biasanya digunakan untuk mengukur apakah manajer melakukan
manajemen laba di perusahaannya atau tidak. Hartadi (2009)
mengemukakan bahwa tingginya rendahnya total akrual pada
perusahaan menunjukkan tinggi atau rendahnya tingkat manajemen laba
yang dilakukan
Kualitas Audit
Dalam sebuah perusahaan, audit merupakan hal yang penting
untuk perusahaan karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan
kepada perusahaan. Masa depan perusahaan berada pada laporan
keuangan yang di audit. Apabila dalam pelaksanaan audit terdapat salah
saji material yang disengaja maka dapat berimbas pada kewajaran
laporan keuangan perusahaan. Audit merupakan proses pemeriksaan
dan memberikan informasi yang akurat mengenai kegiatan ekonomi
perusahaan. Dalam melakukan audit harus dilakukan oleh pihak yang
berkompeten yaitu auditor. Pada saat pengambilan keputusan audit,
auditor memiliki peranan yang sangat penting.
Terdapat beberapa pandangan mengenai definisi kualitas audit.
Salah satunya Sinaga (2012) menyatakan bahwa dari sisi auditor,
kualitas audit dilihat ketika auditor bekerja berdasar pada standar
profesional yang ada serta melakukan penilaian resiko bisnis audit yang
baik sedangkan, dari sisi entitas dan pengguna kualitas audit dilihat
ketika auditor bisa memberikan jaminan mengenai tidak adanya fraud
yang ada pada laporan keuangan auditan. Sedangkan dari sisi auditor
memiliki pandangan bahwa kualitas audit terjadi ketika auditor bekerja
sesuai dengan standar profesional yang ada serta dapat menilai resiko
bisnis audit dengan baik dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya
resiko litigasi dan menghindari terjadinya kejatuhan reputasi auditor.
Teori Keagenan
Teori Keagenan dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976),
yaitu sebuah organisasi ialah suatu hubungan maupun perjanjian di
antara principal dan agent. Teori agen ini muncul ketika satu orang atau
lebih (principal) mendelegasikan sebagian dari wewenangnya kepada
agen. Teori ini berhubungan dengan utility maximizers dimana adanya
peluang besar pada setiap pihak untuk mengoptimalkan kepentingannya
(Kurniasih, 2014).
Panjaitan (2014), pada dasarnya teori keagenan (agency theory)
membahas mengenai adanya kesepakatan diantara pemegang saham
dengan manajer dalam urusan pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya
dalam keberhasilan bidang operasional di perusahaan manajer memiliki
tanggung jawab yang besar. Apabila terjadi kegagalan dalam
operasional perusahaan, maka jabatan dan fasilitas sebagai taruhannya.
Dengan adanya alasan tersebut mendasari mengapa seorang manajer
ingin melakukan manjemen laba untuk memenuhi kepentingannya
sendiri tanpa memikirkan orang lain
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang menyatakan besar atau kecilnya
sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui berbagai proksi, antara
lain total aset, total penjualan bersih, kapitalisasi pasar dan jumlah karyawan. Semakin
besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin banyak modal yang ditanam.
Semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan laba perusahaan.
Semakin tinggi kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan tersebut dikenal
dalam masyarakat (Darya dan Puspitasari, 2012).
Ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi 3 yaitu perusahaan kecil (small
firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan besar (large firm). Menurut
Paramita dan Latrini (2015) menyatakan bahwa perusahaan kecil memiliki informasi
dengan sistem pengawasan yang lemah dan kurang diperhatikan oleh pemegang
sahamnya, sehingga perusahaan ini akan menghasilkan kualitas audit yang lebih
berkualitas karena peningkatan kualitas audit akan lebih terlihat pada perusahaan kecil.
Sedangkan pada perusahaan besar (large firm) memiliki sistem pengendalian internal
yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Oleh karena itu pada
perusahaan besar peningkatan kualitas audit tidak begitu berpengaruh (Nugrahanti,
2014).
Ukuran perusahaan yang besar memiliki aset yang besar pula sehingga
perusahaan cenderung memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi
baik dan menawarkan fee audit yang tinggi untuk mendapatkan kualitas audit yang
lebih baik daripada perusahaan kecil. Perusahaan kecil biasanya lebih memilih KAP
yang kecil untuk mengaudit perusahaannya untuk menekan cost yang dikeluarkan akan
tetapi kualitas audit yang dihasilkan tetap baik namun tidak sebanding dengan kualitas
audit yang dihasilkan KAP besar
Audit Tenure
Audit tenure adalah jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari
kantor akuntan publik dengan auditee yang sama (Werastuti, 2013). Audit tenure juga
dapat mempengaruhi kualitas audit dilihat dari jangka waktu perikatan auditor dengan
auditee. Audit tenure yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun
tenure yang panjang juga dapat menyebabkan adanya hubungan emosional antara klien
dengan auditor sehingga dapat menurunkan independensi auditor yang dapat
mempengaruhi kualitas audit (Lee dan Sukartha, 2017). Perusahaan saat ini mulai
dilema dengan adanya ketentuan dari pemerintah mengenai lamanya masa ikatan atau
tenure, perusahaan dilema untuk mengambil keputusan apakah mengganti auditor atau
ingin membangun dan mempertahankan hubungannya (Fierdha et al, 2015). Masa
perikatan audit juga menjadi perbedaan setelah dikeluarkannya peraturan mengenai
Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK. 01/2008 tentang jasa akuntan publik (Lee
dan Sukartha, 2017). Didalam penyempurnaan, Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01/2017 tentang Jasa Akuntan Publik yang
merupakan penyempurnaan atas Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003
dan 17/PMK.01/2008 dengan alasan demi menjaga kualitas auditor dengan cara
melakukan pembatasan masa pemberian jasa akuntan publik.
Kualitas Audit
Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang berkualitas tinggi
yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. De Angelo (1981) menjelaskan bahwa
kualitas audit adalah probabilitas dari seorang auditor untuk menemukan dan
melaporkan suatu kecurangan dalam sistem akuntansi klien. Menurut Bawono dan
Singgih (2010) kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan
kompetensi. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa audit yang berkualitas adalah
audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor yang memiliki kompeten yang baik dan
bersikap independen (tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun).
Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi,
memahami dan melaksanakan prosedur audit dengan benar, memahami dan
menggunakan metode yang benar. Sedangkan auditor yang independen adalah auditor
yang jika menemukan pelanggaran akan secara independen melaporkan pelanggaran
tersebut. Sementara kegagalan untuk memperbaiki salah saji mencerminkan auditor
tersebut tidak memiliki sikap independen dan kualitas audit yang rendah. Kualitas audit
yang rendah diakibatkan karena auditor masih ragu dalam memberikan opini sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya dan belum bisa menjalankan peraturan yang telah
ditetapkan.
Kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas suatu
laporan keuangan bagi perusahaan. Oleh karena itu, auditor yang berkualitas tinggi
diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, Sehingga laporan keuangan
yang diaudit oleh auditor yang berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan yang
berintegritas.
Teori Keagenan
Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara
dua pihak yaitu manajer dengan pemilik modal dalam suatu perusahaan. Menurut
Jensen dan Meckling (1976) hubungan agensi merupakan suatu kontrak yaitu pihak
(principal) mengikat pihak lain (agent) untuk melalukan suatu pekerjaan dan kemudian
mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada (agent) tersebut. Manajer
mempunyai tanggung jawab yang lebih besar jika dengan dibandingkan pemegang
saham karena manajer mengelola perusahaan secara langsung sedangkan pemegang
saham sulit memperoleh informasi secara efektif tentang operasionalisasi perusahaan.
Manajer memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang
saham, namun pada sisi lain manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan
kesejahteraan dirinya sendiri. Maka diperlukan adanya keselarasan tujuan. Ketika
manajer mengalami suatu kegagalan maka yang menjadi taruhannya adalah jabatan dan
fasilitas yang dimiliki. Hal tersebut mengakibatkan manajer akan berani mengambil
kebijakan untuk melakukan manajemen laba guna melaraskan antara kepentingan
dirinya sendiri dan kepentingan pihak pemegang saham. Keselarasan tujuan atas
kepentingan pihak-pihak yang terkait seringkali menimbulkan permasalahan yang dapat
disebut dengan masalah keagenan.
Fee Audit
Fee audit dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang
dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan. Besarnya fee audit
dapat bervariasi tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang
diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut,
struktur biaya Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan pertimbangan
profesional lainnya. Anggota akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan
klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi dan tidak
diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen, jika di tetapkan maka dapat
mengurangi independensi auditor tersebut (Ardani, 2017).
Fee audit adalah biaya audit atau besaran jasa audit yang dikeluarkan oleh
pihak penerima jasa (klien) kepada pihak pemberi jasa (auditor), sebagai tanggung
jawab penerima jasa atas hasil kerja pemberi jasa (auditor). Menurut Sukrisno
Agoes (2012:18) dalam (Pramesti and Wiratmaja, 2017) mendefinisikan Fee
Audit sebagai berikut: “Besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan jasa tesebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik yang
bersangkutan dan pertimbangan professional lainya”. Fee audit ditetapkan ketika
sudah terjadi kontrak antara auditor dengan klien berdasarkan kesepakatan dan
biasanya sudah ditentukan sebelum melakukan proses audit (Kurniasih dan
Rohman, 2014).
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat
diklasifikasikan menjadi perusahaan yang besar atau kecil dengan berbagai cara,
antara lain: total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. (Sudarmadji, (2007) dalam
(Aldona, 2016). Peneliti menggunakan total asset sebagai ukuran perusahaan
karena diantara tiga proksi tersebut, total aktiva dinilai lebih stabil dibandingkan
dengan penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total asset yang dimiliki
perusahaan maka akan semakin banyak pula modal yang ditanam. Semakin
banyak melakukan penjualan maka semakin banyak perputaran uang yang
dilakukan dan semakin banyak laba perusahaan. Semakin tinggi kapitalisasi pasar
maka akan semakin besar perusahaan tersebut untuk lebih dikenal oleh
masyarakat
Tenure Audit
Menurut (Kurniasih, 2014) Tenure Audit merupakan masa perikatan antara
auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu
hubungan auditor dengan klien. Sedangkan menurut (Aldona, 2016) Tenure audit
adalah lamanya hubungan antara auditor atau Kantor Akuntan Publik dengan
kliennya dalam melakukan pekerjaan audit secara berturut-turut yang diukur
berdasarkan jumlah tahunnya. Tenure antara auditor atau Kantor Akuntan Publik
dengan klien yang sama telah menjadi perbincangan, salah satunya ketika
perusahaan mengalami dilema dalam mengambil keputusan apakah akan
mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik setelah beberapa periode waktu
atau mempertahankan hubungan jangka panjang dengan auditor atau Kantor
Akuntan Publik yang sama sedangkan tenure yang panjang dapat menimbulkan
temuan yang diperdebatkan.
Di Indonesia ketentuan yang terkait tenure audit telah diatur dalam PMK
nomor 17/PMK.01/2008 yang mengatur masa perikatan Kantor Akuntan Publik
dari tiga tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun buku berturut-turut dan
untuk Akuntan Publik masih sama yaitu tiga tahun berturut-turut. Dengan
dikeluarkannya keputusan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan
atau kesalahan yang diakibatkan karena adanya kedekatan antara auditor dengan
klien
Kualitas Audit
Di dalam perusahaan, audit memang dibutuhkan karena opini auditor
sebagai pihak ketiga berperan penting dalam menentukan kredibilitas laporan
keuangan yang dihasilkan pihak manajemen. Secara umum audit adalah suatu
proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan
tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan adalah
laporan keuangan yang berkualitas (Halim, 2008). Untuk menghasilkan kualitas
audit yang baik, maka dalam prosesnya audit tidak boleh dilaksanakan oleh
sembarang orang melainkan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang
berkompeten, independen serta professional. Audit adalah akumulasi dan evaluasi
bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian
antara informasi dan kriteria yang telah di tetapkan.
Teori Sinyal
Teori signalling (Ross, 1977) menyatakan bahwa pihak eksekutif
perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan untuk
menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Dakam teori sinyal
dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan
mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki informasi yang baik. Dengan
menginformasikan pada calon investor tentang keadaan mereka, akan memberikan
sinyal bagi investor dalam proses pengambilan keputusan investasi.
Dalam teori signaling, kualitas audit memberikan sinyal kualitas dari
perusahaan baik berupa sinyal positif (Good News) dan sinyal negatif (Bad News).
Kualitas audit akan membantu meyakinkan investor untuk berinvestasi dalam
perusahaan. Jika sinyal manajemen mengindikasikan good news, maka dapat
meningkatkan kualitas audit. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen
mengindikasikan bad news dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit. Oleh
karena itu, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi
perusahaan kepada pihak eksternal. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui
pengungkapan informasi akuntansi seperti publikasi laporan keuangan. Manajer
melakukan publikasi laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada
pasar. Investor dapat melakukan pengambilan keputusan, jika informasi yang
disampaikan oleh manajemen perusahaan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan
yang sebenarnya. Sehingga terjadi asimetris informasi dimana manajer
perusahaan lebih menguasai informasi dibanding pihak lain, maka pihak
manajemen wajib membuat struktur pengendalian internal yang mampu menjaga
dan menjamin penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Febrianty,
2011)
Pengendalian Mutu Perikatan
Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem
pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada suatu
KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan
kebijakan dan prosedur yang memungkinkan:
a. Setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan standar profesi
Akuntan Publik, kode etik, dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam
melaksanakan setiap perikatan
b. Laporan perikatan yang diterbitkan tepat sesuai kondisinya.
Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan
Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil
Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan
Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara
kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan
oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang
cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan/atau menyetujui prosedur
signifikan suatu perikatan audit. Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan
merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan KAP terhadap kualitas.
Etika dan Independensi Auditor
Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting
dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit. Ketentuan
independen berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP. Dalam setiap
perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikiran
(independent of mind) dan penampilan (independent in appearance). Kepatuhan
terhadap ketentuan etika dan independensi dalam suatu perikatan audit memerlukan
pemahaman yang memadai setiap auditor terhadap ketentuan etika dan independensi,
serta komitmen dan dukungan dari pimpinan
Kompetensi Auditor
Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam
menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersamasama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan
Publik, kode etik dan ketentuan hokum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat
diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi,kegiatan
pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian
dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja. Sertifikasi profesi
merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Auditor harus
senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan
berkelanjutan. Pengukuran kompetensi seorang auditor tidak mudah. Pada umumnya
auditor merupakan lulusan program pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi di
Indonesia atau luar negeri. Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu
indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi, sehingga idealnya setiap
auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI
Kualitas Audit
Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan
audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit
secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan
bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk
memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik (Ardini, 2010). Berkualitas
atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan
yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Seorang auditor dituntut harus
memiliki rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan
pekerjaannya dan memiliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran
atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan sehingga akuntabilitas
dan profesionalisme merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang
auditor
Teori Keagenan (Agency Theory)
Penelitian Resti (2014) menyatakan teori keagenan (agency theory) adalah
teori yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara manajemen dan
pemilik perusahaan yaitu teori keagenan. Teori keagenan berusaha menjelaskan
hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan).
Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih
(perusahaan) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama
prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang
terbaik bagi prinsipal.
Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Resti
(2014) teori ini mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen
selaku agen dan pemilik serta entitas lain dan kontrak (misal akuntan publik) selaku
prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen,
yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan
dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari agen (manajemen). Berdasarkan
laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang sering kali
terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat
laporannya terlihat baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau
meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan
keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian
dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu
akuntan publik atau auditor independen.
Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit
Menurut Agoes (2017) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu
bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berusaha dibidang pemberian jasa
profesional dalam praktik akuntan publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik
adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu
kantor akuntan publik. Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor
untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara professional,
sebab KAP yang besar (big four) kurang bergantung secara ekonomi
kepada klien. Kantor Akuntan Publik besar (big four & non big four) juga
cenderung tidak berkompromi terhadap kualitas audit sehingga dapat
memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP
kecil.
Penelitian terdahulu yang dilakukan Sa’adah & Kartika (2018),
Fauzi et. al., (2017) dan Biri (2019) menyatakan bahwa ukuran KAP
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Meskipun
begitu ada beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa ukuran KAP
tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, yaitu penelitian yang dilakukan
oleh Futri dan Juliarsa (2014) dan Rifai (2019). Saat seorang auditor
dengan kantor ankuntan publik yang berfaliasi Big Four maka auditor
cenderung dengan tingkat independensi, kompetensi, serta profesionalnya
lebih terjamin dalam memberikan opini atau kesimpulan sesuai dengan
kondisi klien sebenarnya tanpa pengaruh dari lingkungannya
Rotasi KAP
Rotasi KAP adalah peraturan pergantian Kantor Akuntan Publik
yang harus dilakukan oleh organisasi atau bisnis. Lamanya hubungan
antara klien dengan KAP dapat mengganggu independensi serta
keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan (Agustini dan
siregar, 2020). Rotasi audit dapat meningkatkan kualitas audit. Temuan
penelitian yang dilakukan oleh Mgbame et al., (2012) menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara rotasi wajib
kantor akuntan publik dengan kualitas audit yang terkait dengan laporan
keuangan yang telah diaudit. Mgbame et al., (2012), menyatakan bahwa
auditor dapat kehilangan independensinya apabila terjalin hubungan yang
nyaman dengan klien karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap
objektif mereka dalam memberikan opini audit.
Penerapan ketentuan rotasi wajib dilandasi alasan teoritis bahwa
penerapan rotasi wajib bagi auditor dan KAP diharapkan akan
meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara
fakta. Pembatasan tenure auditor merupakan usaha untuk mencegah
auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu
independensinya. Pembatasan tenure juga diharapkan agar tidak terjadi
eskalasi komitmen auditor terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh
klien (Giri, 2010 dalam Rifai 2019). Adanya regulasi yang mengatur
mengenai auditor switching menyebabkan terdapat batasan lamanya masa
perikatan audit sehingga akan terjadi auditor switching secara mandatory.
Pergantian auditor dapat dibagi menjadi 2 yaitu pergantian auditor yang
terjadi karena regulasi pemerintah yang mengikat (mandatory) dan
pergantian auditor yang terjadi dikarenakan alasan lain diluar regulasi
(voluntary), auditor switching secara sukarela dilakukan apabila klien
mengganti auditornya ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya
melakukan auditor switching (Susan dan Trisnawati, 2011). Pergantian
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (Partner Auditor) wajib
dilakukan karena pada dasarnya sudah diatur di dalam Departemen
Keuangan Republik Indonesia menerapkan kebijakan rotasi Kantor
Akuntan Publik dan rotasi Akuntan Publik (Partner Auditor) PP No.
20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11
ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit
suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik, yaitu
selama 5 tahun buku berturur-turut.
Audit Tenure
Audit tenure adalah masa perikatan audit (engagement audit) yang
dilaksanakan antara auditor dari suatu kantor KAP dengan klien audit yang
sama. Perikatan audit antara auditor dan klien atau lamanya auditor
melaksanakan penugasan audit yang tersurat dalam surat penugasan. surat
penugasan adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan
perjanjian. Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008
menjelaskan bahwa akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang
gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sedangkan Akuntan Publik adalah akuntan yang telah
memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Untuk menjadi seorang auditor
atau Akuntan Publik (AP) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PP.
No 20/2015 Pasal 1 (ayat1) adalah Akuntan Publik (AP) adalah seseorang
yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
Dan PP No. 20/2015 Pasal 4 (ayat2) Seseorang yang telah memperoleh
sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mendapatkan sebutan profesi dari Asosiasi Profesi
Ukuran Kantor Akuntan Publik
Menurut Agoes (2017) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu
bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berusaha dibidang pemberian jasa
profesional dalam praktik akuntan publik. Menurut Suciati dan Triani
(2015) Ukuran KAP yang memiliki nama besar atau bereputasi akan
dipercaya oleh publik karena akan menghasilkan kualitas audit yang lebih
baik. Pada profesi akuntan publik KAP kelompok besar dikenal dengan
KAP Big 4 maka KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP Big 4
juga akan disebut KAP Big 4 dan yang lain disebut dengan kelompok KAP
non Big 4. Kualitas Akuntan Publik merupakan ukuran yang digunakan
untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran
Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi
dengan Big four, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan
besar serta mempunyai tenaga profesional diatas 25 orang. Sedangkan
Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi
dengan Big four, tidak mempunyai kantor cabang dan klienya perusahaan
kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang.
KAP besar akan lebih banyak menerbitkan opini going concern
dipengaruhi oleh kemampuan auditor dalam membaca kondisi perusahaan
pada saat sekarang maupun untuk masa mendatang. Kemampuan auditor
tersebut tersebut akan terasah mengikuti bertambahnya pengalaman
melakukan audit (Nindita & Siregar, 2012) Dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 17/PMK.01/2008 juga menjelaskan bahwa Kantor Akuntan
Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari
Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.
Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011, dijelaskan
Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan
izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. Pemerintah Republik
Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008
mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang
melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan
standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan
program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di
Indonesia.
Kualitas Audit
Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi
untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu
dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, 2014). Menurut Yadiati dan
Mubarok (2017:113) kualitas audit adalah ketetapan informasiyang
dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor
termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan
perusahaan klien.
Menurut Wooten (2003) dalam Riadi (2018) adapun indikator yang
digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut:
1. Deteksi salah saji
Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap
skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang
selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis
bukti audit. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau
kecurangan. Apabila laporan keuangan mengandung salah saji
yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup
signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan
tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang sesuai
standar akuntansi keuangan.
2. Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah acuan yang
ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh
akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No. 5 Tahun
2011). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar
auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Aturan
Etikan Kompartemen Akuntan Publik mengharuskan anggota
Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai auditor
mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas
laporan keuangan.
3. Kepatuhan terhadap SOP
Standar operasional perusahaan adalah penetapan tertulis
mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa,
bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan, dan lainlain yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang harus
ditaati dan dilakukan. Dalam pelaksanaan audit atas laporan
keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang
bisnis yang cukup untuk mengidentifikasi dan memahami
peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan
auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan
keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit
Pengaruh Spesialisasi Industri dengan Kualitas Audit
Pengalaman seorang auditor memungkinkan ia meguasai atau
memahami hal hal bisnis secara umum, tetapi ia tidak diharapkan memiliki
keahlian sebagai seorang yang terlatih atau memenuhi syarat untuk
melaksanakan praktik profesi atau pekerjaan lain. Namun, dalam audit,
auditor mungkin menjumpai masalah-masalah yang kompleks dan subjektif,
yang secara potensial material terhadap laporan keuangan.
Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit
Audit tenure dikaitkan dengan dua dimensi yaitu keahlian auditor
dan insentif ekonomi. Audit tenure dikaitkan dengan keahlian auditor dapat
diartikan sebagaimana auditor memperoleh pemahaman yang lebih baik dari
proses bisnis dan manajemen risiko bisnis dalam industri klien. Audit tenure
dapat juga menciptakan insentif ekonomi bagi para auditor sehingga
menjadi kurang mandiri. Jangka waktu perikatan (tenure) dapat
menimbulkan dampak pada kinerja auditor terhadap perusahaan klien,
seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, fee audit,
profesionalisme kerja, kompetensi, dsb.
Sebelumnya berdasarkan Peratuan Mentri Keuangan 17/2008sebuah
KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit laporan keuangan historis
perusahaan dalam 6 tahun berturut-turut dan AP dalam 3 tahun berturutturut, namun perubahan dilakukan berdasarkan PP 20/2015 ini tidak ada
pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk AP
yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut seupa dengan
Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor38/PJOK.05/2015
tentang masa pemberian jasa Akuntan Publik tidak lebihdari 5 (lima) tahun
buku berturut-turut. Akuntan publik baru dapat memberikan kembali jasa
yang sama setelah 2 (dua) tahun buku.
Akrual Diskresioner
Distorsi akuntansi menggunakan manajemen laba yang diukur dari
kualitas laba, sehungga seringkali pihak manajemen menggunakan kualitas
laba untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Manajemen
laba menurut Scott (2009 dalam Lesmanawati dan Sumarni (2017) adalah
pilihan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi yang
digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam artia manajemen laba
merupakan keputusan dari manajer untuk memilih kebijakan akuntansi
tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk
meningkatkan laba atau mengurangi tingkat kerugian.
Kin et al. (2002) dalam Nadia (2015) mengukur kualitas audit
dengan menggunakan pendekatan kualitas laba. Semakin tinggi kualitas
laba perusahaan berarti kualitas audit semakin tinggi begitu pula sebaliknya.
Dengan akrual diskresioner yang tinggi mengindikasikan adanya
kecurangan akuntansi atau manajemen laba. Kualitas audit diukur dengan
besaran akrual diskresioner, menurut Myers et al. (2005) hanya
memproksikan kualitas laba dengan hubungan nilai absolut akrual
diskresioner merupakan proksi dan ukuran balikan (inverse measure)
kualitas informasi akuntansi. Semakin tinggi nilai absolut akrual
diskresioner berarti semakin rendah kualitas informasi akuntansi.
Leverage
Leverage digunakan untuk mengukur tingkat hutang suatu
perusahaan yang dapat menjadi salah satu indikator perusahaan melakukan
atau tidaknya manajemen laba. Apabila tingkat hutang perusahaan lebih
tinggi dari total asetnya maka akan mengindikasikan risiko manajemenlaba
yang lebih besar menurut Jackson et al (2008). Tingkat utang berhubungan
negative dengan nilai absolut akrual diskresioner (Becker et al, 1998). Hal
tersebut memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba, semakin
tingginya manajemen laba maka kualitas laba semakin buruk. Siregar, et al.
(2011) dalam Nadia (2015) menemukan adanya pengaruh negative leverage
terhadap kualitas audit. LEV diukur dengan Debt to Asset Ratio (DAR) pada
akhir periode. R
Kualitas Audit
Kualitas audit memiliki makna yang berbeda jika dilihat darisudut pandang
penerima atau pemakai dan pemberi jasa audit. Kualitas audit jikadilihat
dari sudut pandang penerima atau pemakai laporan keuangan yaitu jika
auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji atau
kecurangan laporan keuangan auditee.
Namun jika dilihat dari sudut pandang pemberi jasa audit (auditor)
yaitu auditor harus bekerja sesuai dengan Standar Profesional Akuntan
Publik (SPAP), sehingga auditor dapat menilai resiko bisnis auditing
dengan tujuan untuk mengurangi resikolitigasi dan menghindari jatuhnya
reputasi auditor (wahyuni dan Suseno, 2014).
Kualitas audit diartikan sebagai sikap auditor dalam melaksanakan
tugas audit. Kualitas audit tercermin dari hasil pemeriksaan laporan
keuangan yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku
(Ardianingsih, 2014). Sementara itu De Angelo (1981) dalamArdianingsih
(2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitasdimana seorang
auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran
dalam sistem akuntansi kliennya. Christiawan (2005) dalam Kurnia,
Khomsyiah, dan sofie (2014) mengungkapkan bahwa kualitas audit
ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Berdasarkan
definisi di atas, maka kesimpulannya adalah seorang auditor dalam
menemukan pelanggaran atau salah saji harus memiliki kompetensi serta
sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seorang auditor harus
mempunyai kemampuan pemahaman dan keahlian teknis. Sementaraitu,
melaporkan pelanggaran klien merupakan sikap independensi yang harus
dimiliki oleh auditor.
Pengukuran kualitas audit dapat ditentukan oleh kopentensi dan
independensi. Keberanian auditor untuk melaporkan kesalahan yang pada
laporan keuangan tergantung pada independensi auditor sedangkan
kopetensi auditor menentukan peluang mendeteksi kesalahan (DeAngelo.
1981). Kopentensi diukur dari kemampuan seorang auditor. Misalnya
tingkat pengalaman, spesialisasi, dan lain-lain. Sedangkan independensi
diukur sejauh mana dalam melakukan proses audit dan memeberikan opini
audit auditor dapat bersikap independen
Spesialisasi Industri
Auditor dikatakan spesialisasi industri jika auditor memilikibanyak
klien dalam industri yang sama. Auditor spesialis indutri diukur dengan cara
yang digunakan oleh Craswell et al. (1995). Pertama, sampel industri yang
digunakan adalah indutri yang minimal memiliki 30 perusahaan. Kedua,
auditor dikatakan spesialis jika auditor tersebut mengaudit 15% dari total
perusahaan yang ada dalam industri tersebut.
Sedangkan penelitian dari Zhou dan Elder (2001) dalam Andreas,
(2012) mendefinisikan KAP sebagai spesialisasi industri jika mengaudit
lebih dari10% perusahaan dari total perusahaan yang ada dalam suatu
industri. Pendidikan dan pengalaman auditor memungkinkan ia meguasai
atau memahami hal hal bisnis secara umum, tetapi ia tidak diharapkan
memiliki keahlian sebagai seorang yang terlatih atau memenuhi syarat
untuk melaksanakan praktik profesi atau pekerjaan lain. Namun, dalam
audit, auditor mungkin menjumpai masalah-masalah yang kompleks dan
subjektif, yang secara potensial material terhadap laporan keuangan.
Masalah-masalah seperti ini mungkin memerlukan keterampilan atau
pengetahuan khusus dan menurut pertimbangan auditor memerlukan
penggunaan pekerjaan spesialis untuk mendapatkan bukti audit yang
kompeten dalam SPAP 2011 (336.2: 06).
Menurut Krishnan (2003) dalam Setiawan dan Fitriany, (2011)
menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis akan
menghasilkan nilai akrual diskresioner yang lebih rendah dibandingkan jika
diaudit oleh auditor yang tidak spesialis. Dunn dan mayhew (2004) dalam
Setiawan dan Fitriany, (2011) menyatakan bahwa auditor yangmemiliki
spesialisasi di suatu industri bertujuan untuk mencapai diferensiasi produk
dan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Kemampuan mereka untuk
memberikan kualitas audit yang lebih tinggi berasal dari pengalaman
mereka dalam melayani banyak klien dalam industri yang sama dan
mempelajari praktik-praktik terbaik di suatu indutri.
Masa Perikatan Audit (Audit Tenure)
Audit Tenure yaitu, jangka waktu hubungan antara auditor dengan
klien yang telah mendapat persetujuan dan sudah ada kesepakatan di
dalamnya. Independen auditor biasanya dikaitkan dengan audit tenure.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kedekatan auditor dengan klien salah
satunya disebabkan karena lamanya hubungan antara auditor dengan klien
tersebut. Maka hal ini dapat mengurangi kualitas audit dan juga
mempengaruhi independensi seorang auditor (Al-Thuneibat et al., 2011).
Tenure (masa penugasan) suatu Akuntan Publik (Auditor
Independen) yang biasanya tergabung dari beberapa Akuntan Publik
(Auditor Independen) menginisiasi suatu koalisi atau gabungan membentuk
kesatuan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pada tahun 2015 Otoritas Jasa
Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 38/PJOK.05/2015tentang masa
pemberian jasa Akuntan Publik tidak lebih dari 5 (lima)tahun buku berturutturut. Akuntan publik baru dapat memberikan kembalijasa yang sama
setelah 2 (dua) tahun buku.
Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11 ayat 3 menjelaskan
bahwa pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis
sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) dan ayat (2) bahwa hal ini juga berlaku
bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi. Pengukutan
Variabel audit tenure bedasarkan peratuan Pemerintahan Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11
ayat 1 adalah: (1) Pembatasan jasa audit tahun bukumaksimal selama 5
tahun berturut-turut; (2) Kepatuhan atas penentuan audit tenure terhadap
batas maksimal yang sudah ditentukan
Standar Auditing
Pada januari 2013 Indonesia resmi mengadopsi Internasional
Standar on Auditing (ISA). Dalam Tuannakota (2015: 56-60) berikut
beberapa contoh dari perbedaan ISA dan Standar Profesi Akuntan Publik
(SPAP) yang lama yaitu:
1. Penekanan pada risiko
Audit berbasis ISA tidak lain dari audit risiko (risk-based audit).
SPAP tidak mengabaikan aspek resiko, Bahkan istilah-istilah risiko
seperti inharent risk, control risk, detection risk dan audit risk sudah
dikenal dalam SPAP. Hal yang berbeda adalah tekanan yang sangat
besar pada risiko, dalam setiap tahap audit. Tahap audit yang pertama
dan kedua bahkan menggunakan istilah risiko; tahap pertama, risk
assesment dan tahap kedua, risk respon. Meskipun tahap ketiga tidak
menggunakan istilah risiko, nuansa ini dalam tahap ketiga sangat kental
terlihat dalam ISA tentang tahap ketiga (pelaporan).
2. Standar berbasis prinsip
Standar-standar terbitan IFAC adalah standar berbasis prinsip
(principles-based standars), yang merupakan perubahan dari SPAP
sebelumnya yang berbasis aturan (rules-based standars). Dalam standar
berbasis aturan (rules-based standards), lembaga yang
menetapkan standar (standard-setting body) menetapkan langkah demi
langkah dengan banyak petunjuk teknis yang diharapkan membantu
auditor mencapai tujuan. Ada dua sifat yang membedakan standar
berbasis aturan dari standar berbasis prinsip. Pertama, standar berbasis
aturan sangat rumit dan memberi kesan eksak atau tepat. Kedua, standar
berbasis aturan mengekang kearifan profesional.
3. Pengukuran berkesan eksak
ISA tidak mengabaikan model matematis. Namun, ISA
memberikan keleluasan menerapkan kearifan profesional, terutama jika
model matematis menimbulkan keraguan yang besar. Pendekatan
matematis semata-mata membuat auditor menjadi robot. Mentalitas
robot ini juga terllihat dalam mengisi daftar penguji (check list) yang
seharusnya merupakan alat bantu bagi auditor untuk berpikir. Dalam
praktiknya, alat bantu ini justru membuat auditor berhenti berpikir.
Salah satu sifat dari model-model matematis, ialah kerumitannya.
Kerumitan atau kompleksitas model matematis sering memberikan
kesan keliru, seolah-olah model itu seperti black box yang memberikan
jawaban yang precise atau exact. Gagasan mengenai profesional
judgement sebenarnya bukan barang baru. Mahasiswa auditing tahun
1960-an mengenalnya lewat penelitian dasar dan tulisan Mautz dan
Sharaf, Philosophy of Auditing. Namun, dalam praktiknya, kotak hitam
dan model matematis diterapkan secara otomatis. Penekanan pada
penerapan profesional judgement merupakan contoh perubahan yang
mendasar ISA.
4. Gunakan kearifan profesional
Dalam praktik akuntan publik, ini berarti keterlibatan partner
mempunyai keterlibatan partner yang mempunyai pengalaman (jam
terbang dan kepakaran dalam industri tertentu atau jenis audit tertentu),
pendidikan dan pelatihan yang tepat dengan penugasannya, dan ciri- ciri
kepribadian tertentu seperti sikap skeptis (professional skepticism atau
kewaspadaan profesional). Jika keputusan audit yang penting dibuat
oleh asisten yang belum berpengalaman, ISAs menegaskan bahwa
auditnya tidak sesuai dengan ISAs.
5. Senantiasa terapkan kewaspadaan profesional
Kewaspadaan profesional adalah konsep lama dengan makna
baru. Kewaspadaan profesional dalam makna lama, terbatas pada sikap
waspada jika ada bukti-bukti awal (seperti pengujian beberapa sample)
yang mencurigakan. Makna baru dalam konsep kewaspadaan
profesional ialah, auditor sejak awal (bahkan sebelum menerima
penugasan audit) harus waspada, calon kliennya pun bisa
membohonginya dengan melakukan manipulasi laporan keuangan.
Teori Agensi
Dalam Teori Agensi menyatakan bahwa prinsipal merupakan pihak
yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal,
sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk
menjalankan perusahaan dan melaporkan informasikeuangan perusahaan
berupa laporan keuangan (Arifin, 2005; dalam Kurniasih, dan Rohman,
2014).
Pemberian wewenang dari pemilik kepada pihak manajemen
memiliki hak untuk mengambil keputusan bisnis. Tetapi kepentingan antara
kedua pihak ini tidak akan selalu sejalan sehingga menimbulkan konflik.
Konflik kepentingan memunculkan kebutuhan atas keyakinan bahwa
laporan keuangan yang dibuat manajemen bebas dari unsur kecurangan dan
telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntan publik
(Auditor inpenden) dikenal sebagai pihak yang membatasiagen dalam hal
pelaporan keuangan perusahaan (Jati, 2014).
Teori Sinyal
Teori Sinyal memusatkan terhadap pentingnya informasi yang
dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar
perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu yang
sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk
mengambil keputusan investasi(Nurohman, 2013). Sinyal merupakan suatu
tindakan yang diambil manajemen perusahaan dimana manajemen
mengetahui informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai internal
perusahaan dimasa depan daripada investor.
Kewajiban seorang manajer untuk memberikan sinyal mengenai
kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada stakeholder. Sinyal yang dapat
diberikan melalui informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Maka
hakekatnya informasi yang didapatkan oleh manajemen merupakan suatu
gambaran atau catatan baik atau buruk keadaan perusahaan dansebagai
keberlangsungan hidup suatu perusahaan (Widosari, 2012; dalam Fiatmoko
dan Anisyukurlillah, 2015).
Akuntansi dan auditing
Auditing mempunyaisifat analitis, karena itu akuntan publik memulai
pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, kemudian
dicocokan dengan neraca saldo (trial balance), buku besar (general ledger),
buku harian (special journal), bukti-bukti pembukuan (documents) dan sub
buku besar (sub-ledger). Sedangkan accounting mempunyai sifat
konstruktif, karena disusun secara berurutan dimulai dari bukti-bukti
pembukuan, buku harian, buku besar, dan sub buku besar, neraca saldo,
sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi dilakukan oleh pegawai
perusahaan (bagian akuntansi) dengan berpedoman kepada Standar
Akuntansi Keuangan atau IFRS sedangkan, auditing dilakukan oleh akuntan
publik khususnya financial audit dengan berpedoman pada Standar
Profesional Akuntan Publik, kode etik profesi publik dan standar
pengendalian mutu (Agoes, 2012)
Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit
Menurut Panjaitan (2014) audit tenure adalah lama perikatan audit
antara Kantor Akuntan Publik dengan klien sehubungan atas jasa audit
yang sudah disepakati sebelumnya. Hubungan yang terlalu lama dapat
membuat auditor menjadi lebih mengenal operasional klien dan
mengikuti keinginan klien dimana hal ini dapat mengurangi independensi
Kantor Akuntan Publik terhadap klien. Menurunnya independensi akan
mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan dan dapat menyebabkan
kegagalan audit (Permana et al., 2010). Masa perikatan auditor dengan
klien yang terlalu lama dapat berdampak buruk bagi kualitas audit yang
dihasilkan auditor tersebut. Adanya hubungan yang semakin dekat antara
auditor dengan klien dapat mengurangi objektivitas yang dimiliki auditor
sehingga auditor ragu untuk mengungkapkan keadaan perusahaan sesuai
dengan faktanya. Objektivitas jasa auditor sangatlah penting dan dapat
menjadi ancaman ketika menjalani masa perikatan yang cukup lama
dengan auditor yang bersangkutan.
Pengaruh Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit
Saat suatu KAP mengaudit klien yang sama terlalu lama atau tidak
melakukan rotasi auditor dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa
kekeluargaan antara auditor dengan klien yang dapat membuat auditor
akan menutupi adanya kesalahan yang ada pada laporan keuangan
kliennya. Pelaksanaan aturan rotasi audit bahwa peraturan tersebut dibuat
agar dapat meningkatkan hasil audit yang berkualitas. Pernyataan
tersebut didasarkan pada pemikiran dimana hubungan antara auditor
dengan kliennya yang lama dapat mengurangi independensi auditor
(Perdana & Juliarto, 2014).
Menurut penelitian Phan (2019) menemukan bahwa terdapat
pengaruh signifikan bahwa rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas
audit. Sedangkan menurut penelitian Hartadi (2012) dan Sari et al. (2019)
tidak menemukan ada pengaruh signifikan antara rotasi audit dengan
kualitas audit.
Pengaruh Fee Audit Terhadap Kualitas Audit
Fee audit adalah fee yang diterima auditor yang berasal dari
pembayaran oleh klien atas jasa audit yang telah dilakukan (Hartadi,
2012). Besarnya fee audit yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat secara
signifikan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, karena
dipercaya dengan semakin besarnya biaya tersebut maka semakin tinggi
juga kinerja auditor.
Penelitian dari Rahman et al. (2017) dan Phan (2019)
membuktikan bahwa fee auditor dapat pengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas audit. Hal tersebut membuktikan bahwa KAP besar
dengan fee audit yang tinggi akan cenderung memberikan jasa audit
yang lebih berkualitas. Fee audit yang diterima dalam satu tahun dan
perkiraan biaya operasional yang diperlukan untuk melakukan proses
audit dapat meningkatkan kualitas audit, maka itu dengan adanya biaya
fee yang lebih tinggi akan dapat meningkatkan kualitas audit
Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit
Reputasi auditor dapat dilihat kualitasnya berdasarkan banyaknya
auditor yang bersangkutan dikontrak oleh manajer untuk melakukan
audit. Semakin sering auditor dikontrak, maka semakin baik juga reputasi
auditor yang dimilikinya. Klien pada umumnya berpandangan bahwa
auditor yang berasal dari KAP yang besar dan perusahaan KAP
multinational akan cenderung memiliki kualitas audit yang lebih tinggi.
Selain itu reputasi auditor juga merupakan dari pencapaian dan
keyakinan publik atas nama besar dan kualitas yang dihasilkan oleh
auditor tersebut.
Auditor yang bereputasi baik cenderung akan menerbitkan opini
audit going concern jika klien terdapat masalah berkaitan going concern
perusahaan (Junaidi & Hartono, 2013). Kemudian Mostafa Mohamed &
Hussien Habib (2013) menemukan bahwa KAP Big Four memiliki
tendensi lebih tinggi untuk melaporkan salah saji yang ditemukan. KAP
Big Four juga melaporkan penyimpangan akuntansi dan malpraktek
dalam pelaporan keuangan klien.
Berdasarkan hasil penelitian oleh Giri (2010) juga menemukan
bahwa KAP yang melakukan afiliasi dengan KAP internasional memiliki
pengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Junaidi, Hartadi,
et al. (2015) dan Suwarno Endro et al. 2018) menemukan bukti bahwa
reputasi auditor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas
audit.
Teori Legitimasi
Dowling & Pfeffer (1975) mengatakan bahwa teori legitimasi sebagai
suatu kondisi dimana suatu entitas memiliki suatu sistem yang bersifat
kongruen. Sedangkan menurut Gray et al. (1996) organisasi hanya bisa terus
hidup jika masyarakat dimana mereka berada menganggap organisasi
beroperasi pada nilai sistem yang sepadan dengan nilai sistem masyarakat
itu sendiri.
Lindblom (1994) menyatakan bahwa sebuah organisasi dapat
menggunakan empat strategi legitimasi yang luas ketika dihadapi dengan
ancaman legitiasi yang berbeda. Sehingga, dalam menghadapi kegagalan
kinerja organisasi, organisasi dapat :
a. Berusaha untuk mendidik pemegang saham tentang tujuan
organisasi untuk meningkatkan kinerja
b. Berusaha untuk mengubah persepsi pemegang saham tentang acara
tersebut
c. Mengalohkan atau memanipulasi perhatian dari isu yang
mengkhawatirkan
d. Berusaha untuk mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja
tersebut.
Teori Sinyal (Signalling)
Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Ross (1977), yang menyatakan
bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki kualitas informasi yang
lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk memberitahukan
informasi tersebut kepada para calon investor agar dapat meningkatkan
harga saham perusahaanny. Hal positif yang dapat dilihat dari teori sinyal
adalah dimana perusahaan yang dapat memberikan informasi yang bagus
maka akan memberikan poin tambahan atau membedakan mereka terhadap
perusahaan yang tidak memiliki informasi yang bagus. Dengan
menyampaikan tentang keadaan informasi perusahaan mereka pada pasar,
maka secara tidak langsung akan memberikan sinyal mengenai bagaimana
kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan
masa lalunya tidak bagus yang kemudian akan dipercaya oleh pasar.
Menurut Connelly et al. (2011) teori sinyal berguna untuk
mendeskripsikan kebiasaan saat dua pihak (individu atau organisasi)
memiliki akses pada informasi yang berbeda. Biasanya pihak satu,
pengirim, harus memutuskan bagaimana untuk mengkomunikasikan atau
memberikan sinyal akan informasi tersebut. Kemudian pihak dua, penerima,
harus memutuskan bagaimana cara untuk menginterpretasikan sinyal
tersebut. Dengan begitu, teori sinyal memegang posisi yang penting dalam
berbagai literature manajemen, termasuk manajemen strategis,
kewirausahaan, dan manajemen sumber daya manusia.
Sedangkan menurut Jogiyanto (2013) teori sinyal lebih berfokus untuk
memberitahu bahwa pada betapa pentingnya bagi perusahaan untuk
memberitahukan informasi terhadap keputusan investasi dari pihak luar
perusahaan. Informasi tersebut adalah unsur yang sangat signifikan
untuk investor dan pelaku bisnis sebagaimana dari informasi tersebut
mengandung keterangan, pesan untuk keadaan masa lalu, sekarang, dan
juga masa depan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu
perusahaan dan efeknya dari pasaran. Maka dari itu investor memerlukan
informasi yang lengkap, relevan, tepat waktu, dan juga akurat untuk sebagai
alat untuk menganalisa sebelum mengambil suatu keputusan investasi.
Teori Agensi (Agency Theory)
Teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976) adalah sebuah kontrak
dimana satu atau lebih orang yang melibatkan orang lain (agen) untuk
melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan melakukan
pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Ia juga
menyatakan bahwa apabila prinsipal (pemilik) dan agen (pengelola) terpisah
dapat membuat masalah agensi yang berarti terjadinya perbedaan informasi
yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut.
Scott (2015) menyatakan bahwa teori agensi sebagai cabang dari
gametheory yang mempelajari skema dari kontrak untuk memotivasi agen
yang rasional untuk bertindak sesuai keinginan principal. Dari penjelasan
diatas maka dapat disimpulkan bahwa agen diatas dapat diartikan sebagai
pemilik perusahaan yang mengelola dan memiliki tugas untuk melaporkan
laporan keuangan perusahaan tersebut kepada principal. Dimana principal
dapat diartikan sebagai pihak yang mengevaluasi kinerja laporan dari agen.
Maka itu, auditor mempunyai kewajiban untuk mempertahankan
pendapatan agen dan menghasilkan kualitas audit yang baik.
Audit Tenure
Menurut Werastuti (2013) audit tenure adalah lama masa waktu
perikatan yang terjalin antara auditor dari Kantor Akuntan Publik dengan
auditee yang sama secara berturut-turut. Adanya masa perikatan yang
berlangsung antara auditor dari Kantor Akuntan Publik dengan
perusahaan yang sama menjadi faktor utama dari perdebatan yang ada,
perusahaan yang sulit untuk mengambil keputusan antara perlu untuk
mengganti atau mempertahankan hubungan dengan auditor dari KAP
setelah menjalani beberapa periode waktu, dimana jika perusahaan
memilih untuk mempertahankan hubungannya dalam jangka waktu yang
lama maka akan menimbulkan temuan-temuan yang diperdebatkan
(Mgbame et al., 2012). Adanya tenure yang berkepanjangan dapat
menyebabkan munculnya perlakuan auditor yang cenderung mengarah
untuk mengikuti kemauan manajemen karena terbentuknya hubungan
kekerabatan diantara auditor dengan klien seiring berjalannya waktu.
Peraturan audit tenure yang berlaku di Indonesia dituangkan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017
dimana salah satunya berisi tentang Kantor Akuntan Publik untuk
memberikan jasa auditnya pada laporan keuangan suatu perusahaan
dilakukan paling lama untuk lima (5) tahun buku dan paling lama tiga (3)
tahun buku untuk Akuntan Publik pada perusahaan yang sama.
Rotasi Audit
Menurut Davidson et al. (2005) rotasi audit merupakan pergantian
auditor yang dapat terjadi secara opsional (voluntary) berdasarkan dari
keputusan manajemen dan pilihan, atau terjadi karena adanya peraturan
yang mengharuskan untuk mengganti auditor (mandatory). Oleh maka itu
rotasi audit dapat dibedakan menjadi 2 yaitu rotasi audit yang disebabkan
oleh peraturan pemerintah yang harus diikuti dan rotasi audit yang
disebabkan oleh alasan lain diluar peraturan. Rotasi audit yang dilakukan
oleh perusahaan secara voluntary kepada auditor yang telah melakukan
audit pada laporan keuangannya akan membuatnya terhindar dari adanya
kepentingan ekonomi, dimana hal ini dapat dihindari dengan mengakhiri
periode audit dengan jangka waktu yang singkat. Maka dengan itu
auditor dapat mempertahankan independensinya saat melaksanakan audit
(Adhi Pratama Ishak & Dedy Perdana, 2015)
Sedangkan rotasi audit menurut Sumarwoto (2006) terbagi menjadi
dua sifat yaitu mandatory dan voluntary. Perusahaan melakukan rotasi
KAP secara mandatory dikarenakan oleh adanya kontrak jangka waktu
antara klien dan auditor yang membatasi penggunaan jasa audit pada
KAP yang sama secara terus-menerus. Sedangkan perusahaan yang
melakukan rotasi KAP secara voluntary disebabkan karena adanya
masalah dengan KAP tersebut, baik berupa kurangnya kualitas jasa audit
yang diberikan, kepentingan manajemen yang tidak sejalan, dan berbagai
faktor-faktor lainnya.
Perusahaan di Indonesia pada umumnya melakukan rotasi KAP
secara mandatory dikarenakan oleh adanya peraturan dari Keputusan
Menteri Keuangan nomor: 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan
publik. Dari peraturan tersebut mengharuskan perusahaan untuk
menggunakan jasa audit dari KAP yang sama paling lama selama 5 tahun
dan 3 tahun untuk akuntan publik
Fee Audit
Menurut Yusica & Sulistyowati (2020) fee audit merupakan imbalan
atas biaya yang dibayarkan klien untuk akuntan publik berdasarkan
perjanjian kontrak dalam memberikan jasa audit. Dari besarnya fee
tersebut maka perlu dipastikan kewajarannya karena terkait dengan
kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan menurut Craswell et al. (1995)
dengan adanya semakin besar fee audit yang ditetapkan oleh suatu KAP
pada klien maka diyakini akan memberikan hasil audit yang berkualitas
juga dikarenakan jasa kinerja auditor yang berkualitas dan akurat
DeAngelo (1981) menyatakan audit fee adalah besarnya biaya yang
bervariasi yang dibayar oleh pengguna jasa auditor eksternal, fee yang
dikeluarkan tersebut juga tergantung dari kompleksitas audit, seberapa
besar ukuran klien, dan juga reputasi KAP tersebut. Fee audit yang
dibayarkan klien adalah bentuk jasa dan penggantian atas besarnya biaya
kerugian yang dikleuarkan selama audit oleh auditor. Selain itu, fee audit
juga merupakan masalah yang cukup rumit dimana saat auditor eksternal
menerima bayaran atas jasanya, namun bagaimanapun auditor wajib
untuk mempertahankan independensinya saat mempertaruhkan opini
auditnya.
Reputasi Auditor
Reputasi auditor adalah bagaimana dipercayanya auditor tersebut
oleh publik atas hasil kerja yang dihasilkan. Auditor mempunyai
tanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga
nama baiknya termasuk juga KAP dimana auditor tersebut melakukan
pekerjaannya dengan opini yang sesuai dengan apa yang terjadi pada
perusahaan yang sebenarnya. (Verdiana & Utama, 2013)
Reputasi auditor menjadi salah satu faktor yang penting terutama
bagi perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public Offering) atau go
publik. Banyak perusahaan yang cenderung lebih memilih untuk
menggunakan jasa dari KAP yang memiliki reputasi yang bagus karena
dipercayai akan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan yang
dihasilkan berkualitas juga.
Menurut Craswell et al. (1995) menjelaskan bahwa reputasi auditor
didapatkan dari investasi KAP dengan nama yang besar pada auditor
dengan hasil kinerja yang tinggi diatas minimum yang disyaratkan oleh
standar professional, sehingga menciptakan kepercayaan publik yang
melekat pada nama besar perusahaan auditor tersebut. Karena pada
umumnya, klien akan menganggap bahwa KAP dengan nama yang besar
dan yang merupakan perusahaan KAP multinasional akan memiliki
auditor dengan kualitas yang lebih tinggi.
Mostafa Mohamed & Hussien Habib (2013) menemukan bahwa
KAP Big Four cenderung untuk melaporkan salah saji yang ditemukan.
Selain itu, ia juga menemukan bahwa klien cenderung akan memilih
KAP Big Four melihat dari reputasi auditor dalam melaporkan adanya
penyimpangan akuntansi dan pelanggaran yang ditemukan dalam
pelaporan keuangan klien.
Indikator Kualitas Audit
Indikator Kualitas Audit adalah sebuah pengukuran audit terhadap
kompetensi, etika, tekanan waktu, kualitas pengendalian, kualitas hasil
review dengan pihak internal atau eksternal, serta rentang kendali
perikatan, organisasi, pengelolaan KAP dan keseimbangan imbalan pada
jasa yang diberikan IAPI (2018). Dari pengertian diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa indikator kulitas audit adalah komitmen KAP,
independensi, pengendalian audit, kepatuhan standar audit, kompetensi
auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan
klien, tata kelola KAP, dan kebijakan imbaan jasa dan professional care.
Adapun laporan transparansi indikator merupakan laporan yang
diterbitkan oleh KAP dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa KAP
tersebut telah memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan yang baik yang
kemudian dituangkan kedalam laporan yang menjelaskan bahwa setiap
indikator kualitas audit dan informasi lainnya sudah sesuai dengan
faktanya pada periode yang bersangkutan (IAPI, 2018). Laporan
transparasi indikator kualitas audit juga digunakan sebagai alat untuk
memngkomunikasikan apakah indikator kualitas audit sudah terpenuhi
terhadap para pihak yang berkepentingan dalam perusahaan termasuk
pengguna jasa akuntan publik, regulator profesi akuntan publik,
instalansi pemerintah dan regulator lainnya, komite audit, dan pihak
lainnya yang relevan
Kualitas Audit
Kualitas audit merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan
bahwa setiap audit telah mengikuti standar auditing yang berlaku umum,
KAP mengikuti langkah pengendalian kualitas audit yang membantu
untuk tetap konsisten dalam memenuhi standar-standar pada setiap
penugasannya. (Arens et al., 2015). Karena dengan terpenuhinya standar
auditing yang berlaku, berarti bahwa auditor tersebut telah melaksanakan
pekerjaanya dengan sikap yang independen dan membuat hasil opininya
berdasarkan fakta yang ada di perusahaan.
DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai
kemungkinan seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan
ketidaksesuaian yang terjadi pada laporan akuntansi klien. Profitabilitas
untuk menemukan kesalahan tergantung pada kapabilitas kemampuan
auditor dan kemungkinan akan adanya pelanggaran pada pelaporan
tergantung pada indepedensi auditor.
Menurut Knechel et al. (2012) persepsi dari kualitas audit dapat
berbeda tergantung dari pengetahuan dan kemampuan para ahli. Pengguna
laporan keuangan mungkin akan percaya bahwa kualitas audt yang baik
berarti lepas dari adanya kesalahan. Auditor yang melakukan audit mungkin
akan mengartikan bahwa kualitas audit yang tinggi sebagai telah
menyelesaikan semua tugas yang diperlukan oleh metodologi perusahaan
audit dengan memuaskan. Perusahaan audit mungkin mengevaluasi kualitas
audit yang tinggi sebagai salah satu pekerjaan yang dapat dipertahankan
dari tantangan dalam inspeksi atau pengadilan
Pengertian Audit
Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh manajemen, eserta catatan-catatan pembukuan dan
bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. (Sukrisno
Agoes, 2017 : 4). Sedangkan menurut Arens et al. (2017) auditing
merupakan proses mengumpulkan data dan mengevaluasi bukti informasi
untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi
dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
Audit dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi,
sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang
kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Auditor
adalah akuntan independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa
laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan menentukan apabila
laporan tersebut sudah wajar dan sesuai dengan GAAP atau IFRS. Tujuan
dilksanakannya audit antara lain yaitu untuk melakukan verifikasi bahwa
subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar,
regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.
Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit
Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk
tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugasnya, yang
bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh karena itu cukuplah
beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap
independen dari auditor, karena jika auditor kehilangan independensinya
makalaporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada
sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.( Eunike
2007)
Hubungan Masa Perikatan Audit (Tenure) terhadap Kualitas Audit
Hubungan auditor dengan klien seharusnya mampumengakomodasi
kualitas audit yang optimal. Lama masa perikatan audit memiliki pro dan kontra
terhadap kualitas audit yang makin tinggi. Setelah beberapa penelitian, diketahui
bahwa jika terlalu pendek waktunya, pengetahuan spesifik tentang klien masih
sedikit sehingga kualitas auditrendah. Semakin lama perikatan auditor dengan
klien dipandang sebagai peningkatan pengetahuan spesifik tentang klien dan
dengan demikian,auditor lebih memahami seluk beluk perusahaan klien sehingga
kualitas auditnya meningkat. Knapp, dalam Al-Thuneibat et.al ( 2011).
Menurut Arens et.al (2012:145) mengatakan bahwa :
“Semakin lama auditor bekerja di klien yang sama, semakin baik mereka
dalam mendeteksi dari penyajian laporan keuangan yang salah, karena
dengan pengalaman yang lebih lama mereka lebih memahami opsi bisnis
klien, strategi bisnis dan sistem internal control klien dalam memproses
laporan keuangan sehingga dengan keahlian tersebut mereka dapat
mendeteksi earning management dengan segerabila terjadi”.
Menurut Rick Hayes et.al (2005:51) menyatakan bahwa salah satu ciri dari
panjang masa audit (audit tenure) adalah :
“Keterlibatan tahun pertama audit (masa tenure pendek) dianggap kurang
menyeluruh (kurang mendalam), karena hal ini membutuhkan beberapa
waktu untuk mengidentifikasi semua resiko audit potensial untuk klien baru,
sehingga mengurangi kualitas audit, jika jangka waktu terlalu lama (masa
tenure berlebihan/excessive tenure) penugasan audit, maka auditor akan
mengurangi kualitas audit. Kombinasi terbaik adalah tidak terlalu pendek
tetapi tidak terlalu lama (berlebihan) dalam rangka meningkatkan kualitas
audit
Komponen Kualitas Audit
Alim et.al (2007) telah mengembangkan model kualitas audit dari
membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh
Alim et.al (2007) dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas
audit, yaitu:
1. Deteksi salah saji
2. Kesesuaian dengan SPAP
3. Kepatuhan terhadap SOP
4. Risiko Audit
5. Prinsip kehati-hatian
6. Proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor
7. Perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner
Pengertian Kualitas Audit
Menurut Mulyadi (2008:9) audit adalah :
“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan
kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang
telah di tetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan”.
Kualitas auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara No Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor
yang melaksankan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas
kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian
efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.
Menurut De Angelo dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan :
“Kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) dimana auditor akan
menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi
klien“.
Menurut Boyton dkk (2006:7) menjelaskan bahwa :
“Kualitas jasa sangat penting untuk menghasilkan bahwa profesi
bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan-aturan,
kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau
ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak
dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan”.
Faktor – faktor yang mempengaruhi Independensi Auditor
Menurut Sukrisno Agoes (2004:302) :
1. Tekanan dari klien
2. Telaah dari rekan auditor
3. Jasa non audit
Dari faktor-faktor Independensi Auditor diatas, dapat diuraikan
penjelasannya sebagai berikut :
1. Tekanan Dari Klien
Situasi konflik yang terjadi antara auditor dengan klien tidak sependapat
dengan beberapa opini dari hasil pelaksanaan pengujian atas kewajaran
laporan keuangan. Klien berusaha mempengaruhi pengujian laporan
keuangan yang dilakukan auditor dengan memaksa auditor untuk
melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam
pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan klien.
2. Telaah Dari Rekan Auditor (Peer Review)
Suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik untuk
menilai apakah Kantor Akuntan Publik tersebut telah mengembangkan
secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagai mana
disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 20 yang
ditetapkan oleh Ikatana Akuntan Indonesia.
3. Jasa non Audit
Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik bukan hanya jasa atestasi
melainkan jasa non atestasi.KAP melakukan berbagai jasa lain yang
umumnya berada diluar ruang lingkup jasa asuransi. Tiga contoh spesifik:
a. Jasa akuntansi dan pembukuan
b. Jasa pajak
c. Jasa konsultan manajemen
Pengertian Independensi Auditor
Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (2007)
independensi ditekankan dalam paragraf 14, sebagai berikut:
“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan,
organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan
penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat
mempengaruhi independensinya”.
Sedangkan pengertian Independensi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik
Ardana (2009:146) adalah :
“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah
pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan
tindakan”.
Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2009:58) menjelaskan
bahwa Independensi adalah sebagai berikut:
“Independensi artinya tidak mudah di pengaruhi, netral karena auditor
melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”.
Sedangkan menurut Abdul Halim (2008:46) menjelaskan bahwa
Independensi yaitu:
“Independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk
tidak memihak dalam melakukan audit”
Faktor-faktor Masa Perikatan Audit (Tenure)
Menurut Johnson et.al (2002), telah mengembangkan model masa
perikatan audit (tenure) dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada.
Model yang disajikan oleh Johnson et.al (2002), dalam penelitian ini dijadikan
sebagai faktor-faktor masa perikatan audit (tenure), yaitu :
“1. Audit firm tenure
a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. Audit partner tenure
a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
b. Lamanya partner melakukan pergantiandalam pekerjaan audit”.
Lalu menurut Elfarini (2007) :
1. 3 tahun untuk klien yang sama
2. 5 tahun untuk KAP
Pengertian Masa Perikatan Audit (Tenure)
Menurut Suhaib Aamir et.al (2011:6) definisi jumlah masa perikata audit
berturut-turut (audit tenure) adalah sebagai berikut :
“Audit tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to
hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm
(auditor) has audited it’s certain client”.
Masa perikatan audit didefinisikan sebagaitotal durasi perusahaan audit
(auditor) untuk melaksanakan kepercayaan tertentu atau jumlah dari tahun
berturut-turut bahwa perusahaan audit (auditor) telah mengaudit klien tertentu.
Menurut Geigher dan Raghunandan (2002) mendefiniskan Tenure audit
sebagai berikut:
”Audit Tenure adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur
dengan jumlah tahun”.
Johnson et.al (2002:640) mengemukakan jumlah masa perikatan audit
berturut-turut (audit tenure) adalah :
“Audit firm tenure is the number of consecutive years that the audit firm
has conduct audits for a particular client”
Jenis Audit
Menurut Sukrisno Agoes (2008:10), jenis audit adalah:
1. Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan
terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan
akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh
manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi
telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (Complience Audit), yaitu suatu pemeriksaan
yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati
peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang
ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern
perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan
oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan
dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan
terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang
melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem
Electronic Data Processing (EDP)
Pengertian Audit
Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) mendefinisikan audit adalah :
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Alvin A, Marks, Beasley & Elder (2011:4) mendefinisikan audit sebagai
berikut:
“Auditing is a the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of corerespondence
between the information and estabilished criteria”.
Menurut Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati (2010:1) :
“Audit adalah suatu proses yang sistematis tentang akumulasi dan evaluasi
terhadap bukti tentang informasi yang ada dalam suatu perusahaan
tertentu”.
Sedangkan menurut Arens, et al (2008:4) :
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of correspondence
between the information and established criteria. Auditing should be done
by a competent, independent person”
Pengaruh Masa Perikatan Auditor dengan Kualitas Hail Audit
Menurut Arens et.al., (2012:145) yang mengatakan bahwa semakin lama
auditor bekerja di klien yang sama, semakin baik mereka dalam mendeteksi dari
penyajian laporan keuangan yang salah, karena dengan pengalaman yang lebih
lama mereka lebih memahami opsi bisnis klien,strategi bisnis klien, dan sistem
internal control klien dalam memproses laporan keuangan sehingga dengan
keahlian tersebut mereka dapat mendektesi earning management dengan segera
bila terjadi.
Tenure berhubungan dengan faktor audit firm dan faktor audit partner,
audit failure muncul atau terjadi umumnya pada masa tenure yang pendek (short
tenure) sebaliknya, suatu masa tenure panjang yang berlebihan (excerssive long
tenure) akan dikaitkan dengan kualitas audit yang rendah, hubungan yang terlalu
panjang dengan klien berpotensi untuk menyebabkan kepuasan, prosedur audit
yang kurang ketat dan ketergantungan terhadap manajemen, auditor dapat menjadi
terlalu percaya diri Dengan klien dan tidak ada penyesuaian dalam prosedur audit
untuk mencerminkan perubahan bisnis dan resiko yang terkait, sehingga auditor
menjadi kurang skeptis dan kurang teliti dalam mengumpulkan bukti untuk audit
mereka (Paino et al, 2010:37).
Menurut Rick Hayes et al, (2007:51) manyatakan bahwa salah satu ciri
dari panjang masa audit (audit tenure) adalah keterlibatan tahun pertama audit
(masa tenure pendek) dianggap kurang menyeluruh (kurang mendalam), karena
hal ini membutuhkan beberapa waktu untuk mengidentifikasi semua resiko audit
potensial untuk klien baru, sehingga mengurangi kualitas audit, jika jangka waktu
terlalu lama (masa tenure berlebihan/excessive tenure) penugasan audit, maka
auditor akan mengurangi kualitas audit. Kombinasi terbaik adalah tidak terlalu
pendek tetapi tidak terlalu lama (berlebihan) dalam rangka meningkatkan kualitas
audit (Rick Hayes et al, 2005:51).
Alake Ghosh dan Doocheol moon (2008) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa investor menganggap bahwa tenure yang panjang memiliki dampak
terhadap kualitas audit
Pengaruh Fee audit dan Kualitas
Menurut Sukrisno Agoes (2012:46) menyatakan bahwa fee audit
berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu sebagai berikut :
“Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara
menawarkan fee yang dapat berkibat pada independensinya”.
Menurut SPAP Seksi 240.1 (2011:33) menyatakan bahwa :
“Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan.
Praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa professional yang
dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa yang diusulkan
oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan
merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi, namun demikian,
ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja
terjadi dari besaran imbalan jasa professional yang diusulkan,. Sebagai
contoh ancaman kepentingan pribaditerhadap kompetensi serta sikap
kecermatan dan kehati-hatian professional dapat terjadi ketika besaran
imbalan jasa professional yang diusulkan sedemikian redahnya,sehingga
dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perikatan dengan baik
berdasarkan standarteknis dan dampaknya pada kualitas audit yang
dihasilkan”.
Indikator Kualitas Audit
Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari
membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh
wooten dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit,
yaitu:
1. Deteksi salah saji
2. Kesesuaian dengan SPAP
3. Kepatuhan terhadap SOP
4. Resiko audit
Pengertian Kualitas Audit
Menurut Boyton et al (2006:7) mengemukakan :
“setiap profesi selalu dikaitkan dengan kualitas layanan yang dihasilkan,
tidak terkecuali akuntan publik kualitas jasa sangat penting untuk
meyakinkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat
umum dan aturan-aturan kualitas mengacu pada standar yang berkenaan
dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan
tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang
berkaitan”.
Basuki (2008) menyatakan :
“secara teoritis pekerjaan akuntan publik biasanya di hubungkan dengan
kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan ,kecukupan
bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta
sikap independensinya dengan klien.
Boon dan Mc Kinmon (2008) menyatakan :
“ audit Quality is an increasingly important area of examination”
De Angelo(1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai :
“kemampuan auditor mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan
melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan tersebut, peluang
mendeteksi kesalahan tergantung pada kompetensi auditor sedangkan
keberanian auditor melaporkan adanya kesalahan pada laporan keuangan
tergantung pada independensi auditor”
Arens et al (2012:130) menyatakan :
“bahwa bagi akuntan publik kepercayaan klien dan pemakai laporan
keuangan external atas kualitas audit sangatlah penting, jika pemakai jasa
audit tidak memiliki kepercayaan kepada kualitas audit yang diberikan
oleh akuntan publik / Kantor Akuntan Publik maka kemampuan mereka
untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang, namun
sebagian besar pemakai jasa audit tidak memiliki kompetensi untuk
menilai kualitas audit, karena kompleksitas jasa audit tersebut”.
Selanjutnya Grant et al (1996:143-145) menyatakan :
“proses auditing yang berkualitas akan mampu mengurangi fakta
ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan
oleh pihak manajemen, perbaikan yang terus-menerus atas kualitas audit
(the quality of auditing) harus dilakukan, oleh karena itu wajar jika
kemudian kualitas audit merupakan topik yang selalu memperoleh
perhatian mendalam dari proses akuntan publik, pemerintah dan
masyarakat investor atau theinvesment community”.
Indikator Masa Perikatan Auditor (Audit Tenure)
Menurut Johnson et.al (2002) indikator dari masa perikatan auditor yaitu :
1. Berdasarkan hubungan auditor dengan klien :
a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. Berdasarkan hubungan KAP dengan Partner
a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
b. Lamanya partner melakukan pergantian daloam pekerjaan audi
Pengertian Masa Perikatan Auditor
Johnson et.al (2002:640) mendefinisikan jumlah masa perikatan audit
berturut-turut (audit tenure) adalah
“Audit firm tenure is the number of consective years that the audit firm
has conducte audits for a particular client.”
Menurut Suhaib Aamir et.,al (2011:6) definisi jumlah masa perikata audit
berturut-turut (audit tenure) adalah:
“Audit tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to
hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm
(auditor) has audited it’s certain client”
Auditor tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut
telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan (Bambang:2009).
Bamber & iyer (2005) juga mendefinisikan Audit tenure atau masa perikatan
auditor adalah lamanya waktu seorang auditor bekerja dalam kontrak
Fee Lainnya
Menurut Sukrisno Agoes (2012:54) ada beberapa fee di luar fee utama
diterima seorang auditor asalkan fee tersebut tidak mengurangi independensi
auditor tersebut, yaitu :
1. Fee Kontinjen
Menurut Sukrisno Agoes (2012:55) pengertian dari fee kontinjen
adalah:
“fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa
adanya fee yang akan dibebankan. Kecuali ada temuan atau hasil tertentu
dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.
Fee dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan
pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil
penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur”
2. Fee Referal
Fee referal adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari
sesama penyedia jasa profesional akuntan publik (Sukrisno
Agoes:2012:56)
Indikator Fee Audit
Menurut Sukrisno Agoes (2012:54) Indikator dari fee audit dapat di ukur
dari :
1. Resiko penugasan
2. Kompleksitas jasa yang diberikan
3. Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan
pertimbangan profesi lainnya
4. Ukuran KAP
Pengertian Fee Audit
Menurut Sukrisno Agoes (2012:56):
“komisi audit adalah imbalankk dalam bentuk uang atau barang atau
bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak
lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain”.
Standar profesional akuntan publik seksi 240 point 1 tentang fee
menyatakan:
“Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan,
praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang
dipandang sesuai”
Arens et al (2012:86) meyatakan:
“audit related fees are for service audit that can only be provided by CPA
firms”
Mulyadi (2002) mendefinisikan:
“audit fee merupakan fee yang diterima oleh akuntan publik setelah
melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari resiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan”
Rotasi KAP
Adanya aturan dari pemerintah tentang pergantian KAP dapat
berdampak baik bagi klien. Myers (2013) menyatakan tujuan adanya
rotasi KAP dalam mengaudit perusahaan untuk menggantikan klien dan
auditor memiliki kedekatan yang berlebihan. Jika perusahaan klien
semakin cepat melakukan pergantian maka akan dapat mengurangi dan
mencegah klien terkait dengan auditor sehingga auditor pun tidak akan
memperbaiki masalah independensi. Namun jika perusahaan tidak pernah
melakukan rotasi maka akan terjalin kedekatan yang sangat erat antara
kedua belah pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap objektivitas
auditor. Siregar, Amarullah, Wibowo, & Anggraita, (2012) menyatakan
bahwa adanya aturan rotasi auditor bertujuan untuk meningkatkan
kualitas audit, dengan asumsi hubungan yang lama antara manajemen
dengan auditor akan mengurangi tingkat independensi auditor. Sedangkan
jika dilihat dari sudut pandang yang lain, rotasi akan membuat
menurunnya kualitas audit. Hal itu terjadi karena auditor perlu waktu
yang lama untuk mengenal perusahaan baru yang di audit. Berbeda jika
tidak dilakukannya rotasi KAP, maka auditor sudah lebih mengenal
perusahaan yang di audit
Audit Tenure
Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin
antara auditor dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) dengan audit
yang sama (Nahdiatul, 2018). Audit tenure adalah masa jabatan dari KAP
dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya yang berbanding lurus
dengan jenis dan besarnya perusahaan. Lamanya kontrak dari KAP pada
perusahaan tertentu dapat mempengaruhi independensi audit sehingga
dapat juga mempengaruhi sifat, mental, dan objektivitas dari auditor
dalam mengaudit laporan keuangan saat tingkat independensi auditor
akan menurun jika auditor memiliki hubungan yang dekat dengan klien.
Pembatasan masa perikatan (masa jabatan audit) merupakan usaha untuk
mencegah timbulnya auditor yang terlalu terkait dengan klien sehingga
tidak menimbulkan perbedaan independensi auditor dalam melaksanakan
tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien. Oleh
karena itu, peraturan perundang-undangan tentang masa transisi (masa
jabatan audit) untuk keterkaitan emosional yang terjalin antara auditor
dengan klien dan dapat diperoleh kembali kepercayaan masyarakat. Di
Indonesia, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
audit tenurial berkaitan dengan independensi dari seorang auditor yang
sangat penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Oleh
karena itu, pihak pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat
memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik dari pihak akuntan,
pihak perusahaan dan pihak eksternal. Bentuk campur tangan dari
pemerintah inilah yang dapat mempertahankan sikap independensi auditor
yaitu dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan pemerintah tentang
pergeseran auditor serta masa kerja audit (masa jabatan audit) (Divianto,
2011).
Menurut Giri (2012) persetujuan tentang ada dua masalah praktis
yang dapat menentukan pernafasan aktual dari seorang auditor untuk
mempertahankan sikap independensi selama melaksanakan tugas audit,
yaitu: (1) auditor harus mempertimbangkan dari manajemen perusahaan
untuk mendapatkan tugas audit daritahun ke tahun, dan ( 2) secara
pribadi, keberlanjutan tugas audit menyebabkan anggota KAP menjadi
semakin dekat dengan manajemen, hubungan yang semakin dekat ini
menimbulkan auditor semakin mempermasalahkan kepentingan
manajemen dengan kepentingan publik.
Fee Audit
Fee audit merupakan besaran biaya yang di terima oleh auditor
berdasarkan dari berbagai hal yang di pertimbangkan, misalnya
kompleksitas jasa yang diterima auditor, tingkat dari skill audit dalam
mengaudit, dan lain-lain. Sehingga dapat dari pengertian tersebut
diambilah indikator kompleksitas tugas yang diberikan, tingkat keahlian
yang dimiliki, dan struktur biaya KAP yang bersangkutan dan
pertimbangan professional biaya lainnya. Dalam bagian Lampiran 1 Surat
Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee
Audit dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi
seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan
praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang
wajar atas jasa professional yang diberikannya (Purba, 2009)
Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2008 Seksi 240
menerima dalam melakukan perundingan tentang jasa profesional yang
diberikan, guna dapat menentukan jumlah ketidakseimbangan jasa
profesional yang sesuai. Fakta tentang jumlah ketidakseimbangan
profesional yang diajukan oleh salah satu yang lebih rendah dari yang
seharusnya tidak bertentangan dengan kode etik profesi. Namun
demikian, tantangan terhadap landasan pada dasar etika profesi dapat saja
terjadi akibat ketidakseimbangan yang diajukan oleh profesional.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Lembaga Akuntan Publik
Indonesia Nomor: KEP.024 / IAPI / VII / 2008 tentang audit mengenai
penetapan fee audit berdasarkan audit imbal jasa, akuntan publik harus
mempertimbangkan hal-hal berikut: kebutuhan klien; tugas dan tanggung
jawab menurut hukum; independensi; tingkat keahlian (tingkat keahlian)
dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta
tingkat kesulitan pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan efektif
digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan
pekerjaan; dan dasar penetapan biaya yang disetujui
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap
nilai perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat
dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan
untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset
yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset
yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini
sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya.
Jumlah asset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai
dari sisi pemilik perusahaan. Tetapi jika dilihat dari sisi manajemen,
kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan
meningkatkan nilai perusahaan
Kualitas Audit
Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu
pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor
dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan.
Standar pengauditan mencakup mutu professional, auditor independen,
pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan
penyusunan laporan audit. Audit quality didefinisikan sebagai tingkat
kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien
Kualitas audit yang baik yaitu audit yang sesuai dengan standar
profesi dan regulasi dari pemerintah, memiliki standar KAP sebagai
pengendalian mutu KAP, laporan auditor yang diterbitkan sesuai dengan
kondisinya, dan memiliki keberanian untuk melaporkan adanya salah saji
material tanpa rasa takut. Beberapa indikator ini menjadi hal yang esensial
dalam melaksanakan perikatan audit
Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability)
dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat
menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan
melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam
melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar
auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan
Kompetensi adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang
auditor. Untuk menjadi seorang auditor yang berkompeten, auditor harus
mengambil sertifikasi profesi yang diakui oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI). Untuk memperoleh sertifikasi dari IAPI seorang auditor
harus lulus ujian dan ditambah dengan persyaratan lain yang harus
dipenuhi antara lain, pengalaman kerja di bidang akuntansi, auditing dan
keuangan.
Al-Thuneibat, dkk (2011) menggunakan DAs sebagai proksi untuk
mengukur kualitas audit. Namun banyak penelitian menggunakan DAs
untuk mengukur kualitas laba bukan kualitas audit. Sementara itu,
(Suciana, 2018) menggunakan Model Carey dan Simnett sebagai proksi
pengukuran kualitas audit.
Teori Keagenan
Menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan
pemilik selaku principal. Menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu
kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang melibatkan agen untuk
melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan
pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.
Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas
manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam
perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan
pertanggungjawaban kepada agen (manajemen). Tetapi acapkali terjadi
kecenderungan tindakan manajemen yang memoles laporan agar terlihat
baik sehingga kinerjanya dianggap baik.
Untuk menghindari kecurangan manajemen dalam membuat laporan
keuangan maka diperlukan pengujian. Pengujian hanya bisa dilakukan
oleh pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen. Dalam teori
keagenan auditor sebagai pihak ketiga membantu memahami konflik
kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen. Auditor independen
dapat menghindarkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan
yang dibuat oleh manajemen
Sistem Pemilihan Umum di Indonesia
Di Indonesia sudah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum
sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2009. Sistem pemilihan
umum yang dianut oleh Indonesia dari tahun 1945-2009 adalah sistem
pemilihan proporsional. Sistem proporsional lahir untuk menjawab
kelemahan dari sistem distrik.
Menurut Budiardjo dalam dasar-dasar ilmu politik (2010: 209) sistem
proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi
atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu
daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan,
30
daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang
lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitu pun sebaliknya. Sistem
proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang
diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi
kursi yang diperoleh partai politik tersebut.
Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum
dengan berbagai variasinya, menurut Surbakti dalam memahami ilmu
politik (1999:44) sistem pemilihan umum berkisaran pada dua prinsip
pokok, yaitu:
a. Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu
wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
b. Multi-member constituenty ( satu daerah pemilihan memilih beberapa
wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem
Proporsional.
Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pemilihan
umum merupakan tempat dimana masyarakat dapat memilih langsung
dan ikut berpartisipasi untuk memilih pemimpin, baik pemimpin Negara
maupun daerah yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat.
