Tag: Judul Psikologi

Pengawasan adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh pemimpin dari
seluruh pekerjaan karyawan sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan
(Ristyowati et al., 2020). Adapun Indikator pengawasan kerja menurut Handoko
(2017 hal 373-374) adalah sebagai berikut:

1. Akurat Informasi yaitu tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data
   yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi
   mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah
   yang tidak ada atau baru.
2. Tepat waktu yakni Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan
   dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan.
3. Obyektif dan menyeluruh yakni informasi harus mudah dipahami dan
   bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan dimana strategi Sistem pengawasan
   harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpanganpenyimpangan dari standart paling sering terjadi atau yang akan
   mengakibatkan kerusakan yang paling fatal.
5. Realistis secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus
   lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari
   sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau
   harmonis dengan kenyataan kenyataan yang ada pada organisasi.
7. Koordinasi dengan aliran kerja organisasi yakni informasi pengawasan
   harus terkoordinasi dengan aliran kerja dengan organisasi, karena setiap
   tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi akses atau kegagalan dan
   keseluruhan operasi informasi pengawasan harus sampai pada seluruh
   personalia yang memerlukan.
8. Fleksibel yakni pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk
   memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan
   dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional sistem pengawasan harus
   efektif, harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standart,
   tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. Dimana sistem pengawasan harus
    mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota atau karyawan
    organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan
    berprestasi.

Menurut Winardi (2011:589) dalam pengawasan kerja terdapat beberapa
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan (preliminary control), yaitu prosedur-prosedur
   pengawasan pendahuluan yang mencakup semua upaya manajerial guna
   memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan
   hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.
2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control), yaitu
   concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para suvervisor
   atau pemimpin/atasan yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka.
3. Pengawasan umpan balik (feed back control), yaitu sifat khas dari metodemetode pengawasan. Feed back (umpan balik) adalah pemusatan perhatian
   pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakantindakan masa mendatang.
   Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Kerja Menurut
   Handoko (2017 hal 366) antara lain :
4. Perubahan lingkungan organisasi atau instansi. Berbagai perubahan
   lingkungan organisasi yang terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari,
   seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru.
5. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar perkembangan
   organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan hatihati.
6. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan,
   manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan.
7. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang.

Pengawasan mempunyai peran penting bagi perusahaan untuk mencapai
hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang telah ditargetkan perusahaaan.
Kadarisman (2014 hal 204) mengemukakan tujuan pengawasan adalah terciptanya
kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan jalannya pelaksanaan tugas
yang diemban, kebijaksanaan, peraturan perundang-undang yang dilakukan oleh
atasan langsung.
Menurut Daulay (2016 hal 187) tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah pekerjaan berjalan lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh karywan dan mengusahakan
   pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau
   timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan apakah sesuai
   dengan rencana awal atau tidak
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan procedure dan program
   (fase/tingkat pelaksanaan).
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan
   dalam perencanaan.

Menurut Handoko (2017 hal 359-360) menyatakan bahwa pengawasan
dapat diartikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi
dan manajemen tercapai. Menurut (Harianto et al., 2020) mengemukakan bahwa
pengawasan kerja adalah salah satu upaya yang sistematis untuk menetapkan
standar kinerja pada rencana agar dapat merancang sistem umpan balik informasi
untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur seberapa
besar penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang
diperlukan untuk menjamin bahwa segala tugas yang diemban telah dilakukan
seefektif mungkin guna mencapai tujuan organisasi.
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai salah satu cara organisasi dalam
menciptakan kinerja karyawan yang optimal, dan lebih daya guna mendukung
terwujudnya visi dan misi organisasi (Hasibuan, 2013:49). Pengawasan kerja
dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan
pekerjaan, dan menggunakan wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap
bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural,
yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. pengawasan adalah
segala kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan atau tugas
yang diemban telah dilakukan sesuai rencana yang ditetapkan, peraturan atau
kebijakan yang telah disusun serta perintah atau intruksi yang telah diberikan
dalam pelaksanaan rencana tersebut. Pengawasan diharuskan dapat mengukur hal
apa yang telah tercapai, menilai pelaksanaan apakah berjalan dengan lancer atau
tidak, serta mengadakan evaluasi dan penyesuaian yang dianggap perlu dilakukan
guna menciptakan kinerja yang baik. Dengan kata lain (Ariesa et al., 2020)
menyatakan bahwa pengawasan adalah tahapan atau proses dimana
mengupayakan agar apa yang direncanakan menjadi terlaksana atau menjadi
kenyataan.

Adapun fungsi dari sumber daya manusia (msdm) secara umum menurut
Astrid & Dewi Urip (2019), antara lain:

1. Perencanaan (Planning);
2. Pengorganisasian (Organizing);
3. Pengarahan (Directing);
4. Pengawasan dan Pengendalian (Controlling).
   Sedangkan menurut Sri Larasati (2018:16) fungsi manajemen terbagi
   menjadi dua yaitu fungsi manajerial fungsi operasional. Penjelasannya berikut ini
   :
5. Fungsi Manajerial
   a. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja bagi operasional organisasi
   atau perusahaan (Perencanaan)
   b. Menempatkan atau memilah tenaga kerja sesuai dengan posisi jabatan
   yang ada dalam organisasi (Pengorganisasian)
   c. Mengarahkan dan mengkordinir semua karyawan yang terlibat dalam
   organisasi agar bekerja sesuai dengan peraturan dan rencana atau
   tujuan yang ingin dicapai (Pengarahan)
   d. Mengendalikan semua tindakan karyawan yang terlibat dalam
   organisasi (Pengendalian)
6. Fungsi Operasional
   a. Pengadaan tenaga kerja atau sumber daya manusia (meliputi kegiatan
   pengumpulan data, pemilahan calon atau seleksi, pengenalan atau
   orientasi dan penempatan tenaga kerja atau penentuan posisi)
   b. Sebagai pengembangan, dimana pengembangan dilakukan melalui
   pendidikan dan pelatihan kompetensi atau keterampilan
   c. Balas jasa atau kompensasi serta daya lindung tenaga kerja berupa
   gaji, insentif atau bonus, tunjangan, dan Keselamatan kerja
   d. Menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan atau
   keperluan karyawan (Pengintegrasian)
   e. Meningkatkan dan menjaga kondisi fisik, mental serta loyalitas setiap
   tenaga kerja (Pemeliharaan)
   f. Penerapan disiplin karyawan dengan membuat program atau aturanaturan tertentu (Kedisiplinan)
   g. Putusnya hubungan kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan yang
   disebabkan oleh alasan tertentu (PHK atau pemberhentian kerja)

Manajemen Sumber Daya Manusia sekarang ini menjadi pusat perhatian
yang sangat tinggi terhadap keberhasilan suatu organisasi atau instansi. Hal ini
tentunya pembicaraan mengenai sumber daya manusia sendiri menjadi topik yang
menarik dan menjadi tidak ada habisnya. Hal ini terutama karena sumber daya
manusia merupakan asset utama yang paling penting dalam suatu organisasi atau
perusahaan. Pengertian manajemen sumber daya manusia (MSDM) menurut
Gomes (2013) adalah MSDM adalah Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan
dan Pengawasan atas pengadaan, Pengembangan serta pemberian kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan
maksud untuk membantu pencapaian tujuan organisasi, individu dan masyarakat.
Astrid & Dewi Urip (2019), menjelaskan manajemen sebagai proses dari
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha yang
dijalankan para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya
organisasi lainnya demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Sedangkan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Anwar Prabu
(2017) adalah tindakan pihak manajemen dalam melakukan perencanaan atau
planning seperti apa yang akan dijalankan di masa depan, pengorganisasian
(penempatan pekerja dalam suatu tugas atau fungsi), pengkoordinasian (siklus
kerja sama atau koordinasi antar unit kerja), pelaksanaan (eksekusi dari rencana),
dan pengawasan terhadap pengadaan (logistic dan berbagai keperluan kantor),
pengembangan sdm, pemberian balas jasa (gaji dan bonus), pengintegrasian,
pemeliharaan, serta pemisahan tenaga kerja yang diupayakan guna mencapai
sasaran organisasi.

Sarana dan prasarana merukan faktor pendukung terlaksananya
kegiatan. Sarana dan prasarana menggambarkan berbagai perlengkapan
yang akan digunakan dalam proses latihan, diantaranya gedung, ruang,
asrana, dan alat untuk mendukung latihan. Dalam cabang olahraga, sarana
dan prasarana menjadi faktor paling mendukung karena tanpa adanya
sarana dan prasarana yang baik maka kegiatan latihan kurang bejalan
dengan baik dan kemampuan atlet kurang berkembang maskimal.
Manajemen sarana dan prasarana dimaksudkan untuk
memaksimalkan peralatan yang disediakan untuk menunjang berbagai
kegiatan latihan. Sarana dan prasaran juga memerlukan perawatan agar
peralatan dapat dimanfaatkan kembali dengan baik. Mulyasa (2013:78)
menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana memerlukan
perencanaan, pengadaan perlatan, pengawasan yang baik, pengelolaan
barang inventarisai, dan penataan barang. Manajemen sarana dan
prasaran yang baik dapat membuat lingkungan organisasi menjadi lebih
sehat, bersiha, dan rapi, serta lebih nyaman.
Dalam undang-undang keolahragaan Indonesia, yang masih
digodok, pasal yang mengetengahkan perlindungan hukum terhadap
pasilitas olahraga karena kita sangat menyadari betapa banyak
kekurangan yang kita miliki berkenaan dengan infrastruktur olahraga,
termasuk tanah lapang, taman bermain, yang selama ini mulai hilang
karena adanya pemanfaatan lahan untuk pembuatan fasilitas perumahan
dan perhotelan serta pertokoan. Hal ini senada pendapat Harsuki (2013)
yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana olahraga merupakan alat
yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan olahraga

Manajemen perekrutan memiliki peran yang sangat penting dalam
menentukan atlet yang memiliki bakat dan minat dalam cabang olahraga
tertentu. Manajemen perekrutan dilakuan bagi atlet yang memiliki
prestasi yang baik dalam cabang olahraga tertentu. Pembinaan prestasi
terhadap atlit yang telah direkrut memiliki dampak positif terhadap
pentingnya kegiatan mengevaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan
sejak atlet dijaring atau direkrut sampai tahap akhir pelaksanaan program
yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan oleh para atlet.
Diknas (2013) menjelakan bahwa bakat seorang atlet dalam
cabang olahraga tertentu ditentukan oleh kesehatan, kemampuan
biomotorik, peralatan olahraga, dan adanya ahli yang memberikan
pelatihan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Harre (dalam Diknas, 2013)
yang menyatakan bahwa manajemen perekrutan bertujuan untuk
mendapatkan atlet yang memiliki kualifikasi yang telah ditentukan, salah
satunya memiliki prestasi yang baik terhadap cabang olahraga tersebut.
Untuk memilih atket yang berbakat, diperlukan kriteria penilaian
yang tepat. Menurut Pasau (dalam Diknas, 2013), terdapat beberapa
kriteria penilaian dalam memilih atlet yang berbakatm yaitu a) aspek
biologis, b) aspek psikologis intelektual, dan c) aspek lingkungan. Aspek
bilogis menjelaskan tentang kemampuan dasar tubuh, fungai, postur, dan
struktur tubuh. Aspek psikologis intelektual menjelaskan tentang
kepribadian, kerja saraf, usia, usia secara kronologis, usia secara
prikologis, dan keturunan. Aspek lingkungan menjelaskan tentang
pengaruh lingkungan terhadap proses perekrutan.
Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
menentuakan dan memilih atlet yang berbakat. Beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan adalah memiliki fisik yang sehat, organ-organ tubuh
berfungsi dengan baik, gerak dasarnya baik, inetelegensi dan emosional
yang terbaik, memiliki integritas yang tinggi. dan memiliki karakteristik
bawaan yang dibawa dari lahir (Diknas, 2011).

Pembinaan memiliki peran yang penting dalam kegiatan
manajemen sebuah organisasai. Widjaya (2008:98) menjelaskan
bahwa pembinaan merupakan proses yang memiliki pengertian dan
didukung dengan kegiata usaha untuk melakukan perbaikan. Perihal
tersebut diperkuat dengan pendapat Poerwdarminta (2016:327) yang
menjelaskan bahwa pembinaan adalah proses membanguna atau
melakukan pembaharuan. Pembinaan ini mengarah pada kegiatan
membangun dan menyempuirnakan terhadap hal-hal baru yang
bersigat dinamik dan inovatif.
Widjaya (2008:98) juga menegaskan bahwa pembinaan
merupakan suatu proses untuk mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan. Pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap, seperti
perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan,
dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Pembinaan
diperlukan usaha yang maksimal untuk melakukan perbaikan,
penyempurnaan, dan juga perkembangannya. Pembinaan dilakukan
untuk meminimalisir hal-hal yang bersifat mengahmbat dan
mempelajarai pengetahuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk
memperbaiki kinerja yang lebih baik.

Manajemen dilakukan untuk mencapai tujuan dan juga target
yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan cara memaksimalkan
pengelolaan sumber daya manusia yang ada dan juga sumber
pendukung lainnya, seperti material dan juga keuangan. Untuk
memaksimalkan peran sumber-sumber tersebut, maka diperlukan
pemahaman tentang fungsi manajemen sehingga pelaksanaan
manajemen dapat dijalankan secara terencana sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab setiap personal yang diberikan tugas.
Fungsi manajemen perlu dipahami karena dapat membantu
pengelolaan setiap aspek atau bidang dengan baik. Hal ini diperkuat
pendapat Draft (dalam Choliq, 2011:36) yang menjelaskan bahwa
terdapat empat fungsi manajemen yang harus dipahami seorang
manajer, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau
organizing, kepemimpinan atau leading, dan pengendalian atau
controlling. Keterlaksanaan fungsi manajemen tersebut menunjukkan
tingkat ketercapaian organisasai, artinya tugas dan tanggung jawab
yang diberikan kepada individu dapat telaksana dengan baik atau tidak
atau bahkan memcapai target yang diharapkan.

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur
proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari
organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut
soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien
dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari
pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.
Menurut Arikunto dan Yuliana (2012:67) pengertian
manajemen dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Manajemen
dalam arti luas, menunjuk pada rangkaian kegiatan, dari perencanaan
akan dilaksanakan kegiatan sampai penilaiannya. Manajemen dalam
arti sempit, terbatas pada inti kegiatan nyata, mengatur dan mengelola
kelancaran kegiatan, mengatur kedekatan personil yang melaksanakan,
pengaturan sarana pendukung, pengaturan dana, tetapi masih terkait
dengan kegiatan nyata yang sedang berlangsung. Istilah manajemen
mendukung tiga pengertian yaitu : a) manajemen sebagai suatu proses,
b) manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan
aktivitas manajemen, dan c) manajemen sebagai suatu seni dan sebagai
suatu ilmu pengetahuan.
Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012: 1) mendefinisikan
manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada
sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
terlebih dahulu. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni,
2012: 44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses
penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan
organisasi yang telah ditetapkan

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan
(ability) dan faktor motivasi (motivasion) Keith Davis dalam Mangkunegara
(2000) merumuskan bahwa:
 Human Performance = Ability x Motivation
 Motivasion = Attitude x Situation
 Ability = Knowledge x skill
a. Faktor Kemampuan (Ability)
Kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan
kemampuan realiti, artinya karyawan yang memiliki IQ diatas rata- rata dengan
pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil untuk mengerjakan
pekerjaannya, maka akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan,
oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan
keahliannya.
b. Faktor Motivasi (Motivation)
Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap
situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif
(pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan
sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan
menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup
antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola
kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.
Dalam bukunya Mangkunegara (2007) menyimpulkan bahwa faktor-faktor
penentu prestasi kerja individu dalam organisasi adalah faktor individu dan faktor
lingkungan kerja organisasi. Secara psikologis, individu adalah individu yang
memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya
(jasmaniah). Dengan adanya integritas tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka
individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik
merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan
mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan
atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Faktor
lingkungan sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor
lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas
autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja
efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang
berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai. Sekalipun, jika faktor
lingkungan organisasi kurang menunjang, maka bagi individu yang memiliki
tingkat kecerdasan pikiran memadai dengan tingkat kecerdasan emosi baik, tetap
dapat berprestasi dalam bekerja.
Menurut Gibson (1987) dalam Mangkunegara (2000) ada 3 faktor yang
berpengaruh terhadap kinerja:
a. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga,
pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.
b. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan
kepuasan kerja.
c. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan,
sistem penghargaan (reward system).

Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance atau
Actual Performance (pretasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai
seseorang). Menurut Mangkunegara (2007) kinerja SDM adalah prestasi kerja
atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM
persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya yang dicapai SDM
persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Sinambela (2012) mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan
sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja
pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh
kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta ditetapkan
secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan.
Berdassarkan etimologinya Hayes (1986) dalam Sinambela (2012) kinerja
berasal dari kata performance. Performance berasal dari kata ―to perform‖ yang
mempunyai beberapa masukan (entries): (1) melakukan, (2) memenuhi atau
menjalankan suatu, (3) melaksanakan suatu tanggungjawab, dan (4) melakukan
sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Dari masukan tersebut Sinambela (2012)
mengartikan bahwa kinerja adalah pelaksanaan suatu pekerjaan dan
penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggungjawabnya sehingga
dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Definisi ini menunjukkan
bahwa kinerja lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaan
pekerjaan tersebut dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan sehingga
pencapaian hasil pekerjaan atau kinerja dapat dioptimalkan.
Menurut Mangkunegara (2000) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, audit intern akan
menyusun laporan mengenai hasil pemeriksaan tersebut. Laporan hasil audit
intern merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan
pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen yaitu sebagai media
informasi untuk menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan dapat
dilaksanakan.
Laporan hasil audit harus memenuhi kriteria standar. Menurut
Robert Tampulon (2005:128) kriteria laporan adalah :
1) Hasil audit yang dikomunikasikan harus mencakup tujuan,luas atau
ruang lingkup, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak perbaikan
yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee. Kesimpulan
harus mencerminkan status dari isu-isu yang ditemukan, apakah :
a) Risiko yang ada telah dimitigasi ( keringanan/kelonggaran) ke
tingkat yang dapat diterima,
b) Risiko yang ada telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima,
kecuali beberapa risiko utama yang mendapat catatan khusus yang
memungkinkan beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi, atau
c) Risiko tidak dapat dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima,
sehingga beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi.
2) Observasi dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan harus
didasarkan pada atribut-atribut sebagai berikut :
a) Kondisi, yaitu keadaan sebenarnya sesuai dengan bukti yang
ditemukan auditor dalam kegiatan pemeriksaannya (what is !).
dalam hal ini auditor mengidentifikasi sifat dan luasnya temuan
atau sebuah jawaban dari kondisi yang tidak memnuaskan (what
was wrong?).
b) Kriteria, yaitu standar, ukuran, atau harapan yang ditetapkan dan
digunakan untuk melakukan evaluasi dan / atau verifikasi (what
should be/exist). Dalam financial audit, criteria yang digunakan
dapat berupa ketepatan. Konsistensi, materialitas, ataau kepatuhan
kepada ketentuan hokum, regulasi dan kebijakan perusahaan.
c) Akibat yang mungkin ditimbulkan (effect), yaitu risiko atau
eksposur yang diperoleh karena kondisi tidak konsisten dengan
kriteria (the impact of the difference or what are the risks?).
Tingkat signifikansi dari konsidi atau temuan yang ada biasanya
ditentukan dari nilai risikonya (potensi risiko atau hasil rating
likehood dan impact.
d) Penyebab (cause), yaitu alasan yang menyebabkan adanya
perbedaan antara yang diharapkan (kriteria) dan kondisinya yang
nyata (why the difference exist or why did it happen?).
Mengidentifikasi penyebab dari kondisi atau temuan yang tidak
memuaskan merupakan prasyarat bagi rekomendasi atau tindak
perbaikan yang tepat.
e) Rekomendasi, yaitu saran auditor untuk mengatasi risiko atau
untuk mengatasi masalah yang ada (what should be done?).
Hubungan antara rekomendasi dan penyebab yang mendasarinya
haruslah jelas dan logis. Rekomendasi harus secara tepat mengarah
kepada apa yang harus diperbaiki atau diubah dan siapa yang
bertanggung jawab melakukannya. Biaya untuk
menngimplementasikan dan memelihara rekomendasi tersebut
harus selalu dibandingkan dengan risiko (cost effective).

3. Auditor harus mengkomunikasikan pendapatannya secara
   menyeluruh. Misalkan sebuah pendapat mengenai kuallitas dari
   Manajemen Risiko yang disertai rating lemah, memuaskan atau kuat,
   dan juga pendapat mengenai kuantitas dari risiko yang disertai rating
   rendah, moderat atau tinggi.

Pelaksanaan kegiatan audit intern merupakan tahapan-tahapan
penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses
auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses
audit intern.
Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit intern,
menurut Hiro Tugiman (2006:53) adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Audit
   Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang palinng awal dalam
   pelaksanaan kegiatan audit inten, perencaan dibuat bertujuan untuk
   menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan
   audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan halhal lainnya yang berkaitan dengan proses auditing.
   Menurut Hiro Tugiman (2006:53) audit intern haruslah merencanakan
   setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus
   meliputi :
2. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan
3. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang
   kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa
4. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan
   audit
5. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu
6. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan,
   risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan
7. Penulisan program audit
8. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit
   akan disampaikan
9. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit
10. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi
    Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan,
    mennganalisa, menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi
    untuk mendukung hasil audit.
    Menurut Hiro Tugiman (2006:59), proses pengujian dan
    pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut :
    Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang
    berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksa dan lingkup kerja
    Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk
    membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasirekomendasi
    Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk tehnik-tehnik pengujian
    Dilakukan penngawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan,
    penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi
    Dibuat kertas kerja pemeriksaan
11. Penyampaian Hasil Pemeriksaan
    Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen
    yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk
    menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yanag telah
    ditetapkan oleh manajemen.
    Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila
    terdapat penyelewengan/penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di
    dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi
    untuk perbaikannya.
    Menurut Hiro Tugiman (2006:68) audit intern harus melaporkan
    hasil audit yang dilaksanakannya yaitu :
     Laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit intern
     Pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan
    dan rekomendasi
     Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat
    waktu
     Laporan haruslah mengemukakan tentanng maksud, lingkup dan hasil
    dari pelaksanaan pemeriksaan
     Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi
     Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan
    atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan
     Pimpinan audit intern mereview dan menyetujui laporan audit
12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
    Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut
    (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan
    pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.
    Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif
    telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah
    manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak
    dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

Dalam buku ― Risk and system-Based Internal Auditing‖ (2005 :
1), Robert Tampubolon berpendapat bahwa : ―fungsi audit intern lebih
berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh
kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan
dilaksanakan secara menyimpang‖.
Sawyer (2005:32) menyebutkan fungsi audit intern bagi
manajemen sebagai berikut :
1) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri
oleh manajemen puncak.
2) Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.
3) Memvalidasi laporan ke manajemen senior.
4) Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis.
5) Membantu proses pengambilan keputusan.
6) Menganalisis masa depan – bukan hanya untuk masa lalu.
7) Membantu manajer untuk mengelola perusahaan.
Sedangkan tujuan pelaksanaan audit intern adalah membantu para
anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya
secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor intern akan memberikan berbagai
analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan
dengan kegiatan yang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha
mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.
Tujuan utama pengendalian intern menurut Hiro Tugiman
(2006:44) adalah: “Meyakinkan keandalan (reliabilitas dan integritas)
informasi; kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur,
dan ketentuan perundang-undangan; perlindungan terhadap harta organisasi;
penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya
berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan‖.
Ruang lingkup audit intern yaitu menilai keefektifan sistem
pengendalian intern, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan
sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas
pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.
Sawyer (2005:10) mengemukakan definisi audit internal yang
menggambarkan lingkup audit internal modern yang luas dan tak terbatas
sebagai berikut :
Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif
yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang
berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :
1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat
diandalkan,
2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan
diminimalisasi,
3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang
biasa diterima telah diikuti,
4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi,
5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan
6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif –semua dilakukan
dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan
membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung
jawabnya secara efektif.

Monitoring dan Evaluasi Internal (monevin) merupakan kegiatan
untuk menjamin mutu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu
organisasi/lembaga. Monevin membantu unit-unit pelaksana program dalam
mengukur tingkat pencapaian tujuan. Unit Monevin merupakan mitra bagi
unit pelaksana kegiatan dalam memberikan masukan pada tahap evaluasi
program/kegiatan.
Monevin dilakukan mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
akhir kegiatan. Sasaran monevin pada program hibah adalah kegiatan yang
dilaksanakan oleh unit-unit yang menerima hibah yang berasal dari sumber
luar organisasi. Monevin sering disebut sebagai audit intern.
Auditing merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu
pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak
independen guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan
auditing disebut dengan auditor.
Guy (2002:5) telah mendefinisikan audit sebagai berikut :
―Audit merupakan suatu proses sistematis yang secara obyektif
memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan
pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk
menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria
yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada
pihak-pihak yang berkepentingan.‖
Jika dilihat dari pihak yang melakukan pemeriksaan, terdapat dua
kelompok auditor yaitu auditor internal dan auditor eksternal. Kedudukan
dan tanggung jawab di antara kedua kelompok auditor tersebut sangat
berbeda satu sama lain. Seorang auditor internal bekerja pada perusahaan,
lembaga pemerintahan, atau perusahaan nirlaba, sedangkan auditor eksternal
bekerja pada suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Harold Koontz dan Cyirl O‘Donnel mengemukakan asas-asas
pengendalian yaitu:

1. Asas Tercapainya Tujuan
   Pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan
   mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan
   dari rencana.
2. Asas Efisiensi Pengendalian
   Pengendalian itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari
   rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan.
3. Asas Tanggung Jawab Pengendalian
   Pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika jika manajer bertanggung
   jawab terhadap pelaksanan rencana.
4. Asas Pengendalian terhadap Masa depan
   Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan
   penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu
   sekarang maupun masa yang akan datang.
5. Asas Pengendalian Langsung
   Teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusakan adanya manajer
   bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian itu dilakukan oleh manajer,
   atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat
   untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah
   mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.
6. Asas Refleksi Rencana
   Pengendalian harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan
   karakter dan susunan rencana.
7. Asas Penyesuaian dengan Organisasi
   Pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer
   dengan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana.
   Dengan demikian pengendalian yang efektif harus disesuaikan dengan
   besarnya wewenang manajer sehingga mencerminkan struktur organisasi.
8. Asas Pengendalian Individual
   Pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan
   manajer. Teknik pengendalain harus ditujukan terhadap kebutuhankebutuhan akan informasi setiap manajer.
9. Asas Standar
   Pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang
   akan dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanan dan tujuan yang akan
   dicapai.
10. Asas Pengendalian Terhadap Strategis
    Pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang
    ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
11. Asas kekecualian
    Efisiensi dalam pengendalian membutuhkan adanya perhatian yang
    ditujukan terhadap faktor kekecualian.
12. Asas Pengendalian Fleksibel
    Pengendalian harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan
    rencana.
13. Asas Peninjauan Kembali
    Sistem pengendalian harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang
    digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas Tindakan
    Pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk
    mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing,
    dan directing.

Berdasarkan waktunya, jenis-jenis pengendalian sebagai berikut:

1. Pengendalian umpan balik (feedback control)
   Bertujuan memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang telah
   selesai dijalankan. Pengendalian ini memungkinkan perbaikan di masa
   mendatang dengan mempelajari apa yang terjadi di masa lampau. Oleh
   karena itu, tindakan perbaikan terjadi setelah kejadian.
2. Pengendalian simultan (concurrent control)
   Bertujuan menyesuaikan proses yang sedang
   berjalan. Pengendalian real-time ini mengendalian aktivitas pemantauan
   yang terjadi saat ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang
   terlalu jauh dari standarnya.
3. Pengendalian ke depan (feedforward control)
   Bertujuan mengantisipasi dan mencegah masalah masalah. Pengendalian
   ini memerlukan perspektif jangka panjang.

Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan
rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif
guna penyempurnaan lebih lanjut.
Randy R Wrihatnolo & Riant Nugroho Dwijowijoto (2006)
berpendapat bahwa pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan yang
disertai tindakan pelurusan (korektif).
Pengendalian berbeda dengan pengawasan. Meski keduanya sama-sama
merupakan bagian terakhir dari fungsi manejemen, namun memiliki
wewenang yang berbeda. Pengendalian memiliki wewenang untuk turun
tangan langsung dalam proses manejemen. Sedangkan pengawasan hanya
berwenang memberikan saran atas hasil pengawasan yang dilakukan, dan
tindak lanjutnya dilakukan pada proses pengendalian.

Melakukan pengawasan terhadap manajemen membutuhkan strategi
khusus untuk menghadapi berbagai macam karakter manusia yang berada
dalam lingkup kerjanya. Tidak jarang akan terjadi penolakan terhadap
pengawasan yang dilakukan.
Beberapa syarat agar pengawasan efektif menurut Stoner adalah
sebagai berikut:

1. Akurat
   Informasi atas prestasi harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu
   sistem pengawasan dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan
   yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu masalah atau
   menciptakan masalah yang tadinya tidak ada.
2. Sesuai waktu
   Informasi yang harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika
   akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.
3. Objektif dan komprehensif
   Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan
   dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Makin objektif
   sistem pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan
   sadar dan efektif akan merespon informasi yang diterima, demikian pula
   sebaliknya.
4. Fokus pada pengawasan titik strategis
   Sistem pengawasan strategik sebaliknya dipusatkan pada bidangbidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadinya deviasi dari standar,
   atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu sistem
   pengawasan strategik sebaiknya dipusatkan pada tempat di mana tindakan
   perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.
5. Realistis secara ekonomis
   Pengeluaran biaya untuk implementasi, pengawasan harus ditekan
   seminimum mungkin, sehingga terhindar dari pemborosan yang tak berguna.
6. Realistis secara organisatoris.
   Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas
   organisasi. Misalkan individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat
   prestasi yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
   Informasi pengawasan harus di koordinasikan dengan arus pekerjaan
   diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses
   pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi.
   Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu
   untuk menerimanya.
8. Luwes
   Pada setiap organisasi pengawasan harus mengandung sifat fleksibel
   yang sedemikian rupa, sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak
   untuk mengatasi perubahan-perubahan yang merugikan atau memanfaatkan
   peluang-peluang baru.
9. Preskriptif dan operasional
   Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi setelah terjadi deviasi
   dari standar, tindakan perbaikan apa yang perlu diambil. Informasi harus
   sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada
   pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan perbaikan.
10. Dapat diterima para anggota organisasi
    Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota organisasi,
    pengawasan tersebut harus berkaitan dengan tujuan yang berarti dan diterima.
    Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada
    situasi tujuan tersebut dipertautkan.

Kata pengawasan berasal dari kata awas berarti ―penjagaan‖. Istilah
pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu
sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry
berpendapat bahwa istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan,
pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan
menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana)
(Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005 : 97).
Muchsan juga berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk
menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan
pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang
dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan) (Muchsan, 1992 :
38).
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi
manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi
tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan
tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya
sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas
pengawasan

Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka unsur
pengawasan pada Pemerintahan Daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh
Inspektur wilayah Propinsi Kabupaten/Kota, Inspektorat merupakan unsur
penunjang Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh
seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah: Huruf B,
2, c: Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik
di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan
objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris
Daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan
kepegawaian.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada Point Penajaman
Pengawasan angka 4 menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota yaitu melakukan :
a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan
menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota.
b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup:
1) Pengawasan pada Pemerintah Desa;
2) Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota; dan
3) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
c. Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota dan Desa, dengan ruang lingkup:
1) Pendampingan/asistensi meliputi:
a) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di
lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
dan Desa; dan
b) Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2) Koordinasi dan sinergitas terhadap:
a) Pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;
b) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
berdasarkan risk based audit plan; dan
c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Makmur (2011:67) dapat
dibagi dalam:

1. Pengawasan Berdasarkan Objek
   a. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara
   1) Penerimaan dari Pajak dan Bea Cukai dilakukan oleh Kantor
   Inspeksi Bea dan Cukai.
   2) Penerimaan dari bukan Pajak dilakukan oleh KPKN.
   b. Pengawawan terhadap Pengeluaran Negara.
   Prinsip-prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan pengeluaran negara
   adalah:
   1) Wetmatigheid, pengawasan yang menekankan pada aspek
   kesesuaian antara praktik pelaksanaan APBN dengan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.
   2) Rechmatighead, pengawasan yang menekankan dari segi legalitas
   praktik APBN.
   3) Doelmatighead, pengawasan yang menekankan pada pentingnya
   peranan faktor tolok ukur dalam praktik pelaksanaan APBN.
2. Pengawasan Menurut Sifatnya.
   a. Pengawasan preventif.
   Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum
   dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran
   keuangan. Tujuan pengawasan ini adalah :
   1) Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari
   dasar yang telah ditentukan.
   2) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan
   secara efisien dan efektif.
   3) Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi
   sehunbungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
   b. Pengawasan Detektif
   Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan
   dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan
   pertanggungjawaban Bendaharawan. Berdasarkan cara melakukan
   pengawasan detektif dibedakan menjadi dua, yaitu :
   1) Pengawasan dari jauh.
   Pengawasan dilakukan dengan cara meneliti laporan pertanggung
   jawaban Bendahawan, beserta bukti-bukti pendukungnya.
   2) Pengawasan dari dekat.
   Pengawasan dilakukan di tempat diselenggaranya kegiatan
   administrasi.
3. Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya
   a. Pengawasan Internal.
   Pegawasan internal dibagi menjadi dua yaitu pengawasan dalam arti
   sempit, yaitu pengawasan internal yang dilakukan aparat yang berasal
   dari internal lingkungan Departemen atau Lembaga yang diawasi.
   Sedangkan pengawan internal dalam arti luas adalah pengawasan
   internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari
   lembaga khusus pengawas yang dibentuk secara internal oleh
   Pemerintah atau lembaga Eksekutif.
   b. Pengawasan Eksternal
   Adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit
   pengawas yang sama sekali berasal dari lingkungan organisasi
   eksekutif.
4. Pengawasan Menurut Metode Pengawasannya
   a. Pengawasan Melekat
   Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan
   atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap
   bawahannya dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai program
   kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau
   peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Pengawasan Fungsional
   Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional,
   baik yang berasal dari internal Pemerintah, maupun dari lingkungan
   eksternal Pemerintah.

Sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam
menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka fungsi pengawasan
menurut Hanif, (2007:89) adalah :

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan
   dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan
   kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan
   prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu
   mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat
dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi
apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu
organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya
menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan
(planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan
pengawasan (controlling)” (Terry, 2007:15).
Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun
organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: “Apabila tidak
dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu
organisasi atau birokrasi itu sendiri” (Terry, 2007:137).
Hal tersebut juga didukung oleh Situmorang dalam bukunya Aspek
Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, yang
mengatakan bahwa: “Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme
pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu
rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang
intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau
bahkan tidak *tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.”
(Situmorang, 2005:8).
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mc. Farland seperti yang
dikutip Handayaningrat sebagai berikut: “Control is the process by which an
executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as
posible to chosen plans, orders, objectives, or policies. (Pengawasan ialah
suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah,
tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan)” (Manullang, 2005:143).

Pengawasan yang ditetapkan oleh berbagai organisasi, memiliki tujuan
untuk mewujudkan organisasi yang lebih baik. Hal ini dijelaskan oleh Darwis
Yulinda (2009:125) yang mengatakan bahwa, tujuan dari pengawasan adalah
untuk mengetahui siapa-siapa yang akan bertanggung jawab kalau seandainya
terjadi penyimpangan-penyimpangan yang selanjutnya untuk diperbaiki atau
diambil tindakan, tetapi pada umumnya tindakan ini tidak selalu dalam bentuk
hukuman, melainkan sebaliknya dalam bentuk bimbingan, arahan dan perbaikan.
Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah
demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan
dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan
suatu hasil yang maksimal.
Lebih lanjut menurut Irwansyah (1986:97) tujuan dari pengawasan itu
adalah :

1. Untuk mengetahui apakah program itu berjalan sesuai degan rencana atau
   tidak
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai
   denganinstruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam
   bekerja.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan secara efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan,
   kelemahan-kelemahan atau kegagalan untuk menuju ke arah perbaikan.

Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan oleh seorang manajer
serta pemerintah untuk melaksanakan pengawasan tehadap kegiatan yang sedang
berlangsung. Cara-cara untuk melaksanakan pengawasan berbeda-beda sesuai
dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Menurut Sondang P. Siagian
(2003: 115) teknik pengawasan ada dua macam yaitu :

1. Pengasawan langsung (direct control)
   Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin terhadap
   kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini dapat
   berbentuk: (a) Inspeksi langsung, (b) On the spot observation, (c) On the
   spot report.
2. Pengawasan tidak langsung (indirect control)
   Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh
   dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari : (a) Laporan tertulis, (b)
   Laporan lisan.

Pengawasan merupakan salah satu dari pelaksanaan fungsi manajemen
dalam sebuah organisasi. Pengawasan dalam sebuah organisasi memiliki fungsifungsi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ernie dan Saefullah (2005: 12) fungsi
pengawasan adalah :

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai
   dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
   prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan
   kelemehan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
   Pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada instansi perhubungan,
   juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
   Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa
   fungsi pengawasan adalah :
4. Mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
   selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
   mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahtraan umum,
   memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung
   tinggi martabat bangsa;
5. Mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
6. Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Pengawasan merupakan hal yang terpenting dalam melaksankan aktifitas
sebuah organisasi. Dalam melakukan pengawasan, setiap organisasi memiliki cara
dan bentuk atau tipe-tipe yang diguanakan dalam melaksankan pengawasan
tersebut. Menurut Handoko (2003: 361) ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu:

1. Pengasawan Pendahuluan, yaitu pengawasan pendahuluan dirancang
   untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan
   dari standar atau tinjauan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum
   suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan “concurrent”, yaitu tipe pengawasan ini merupakan proses
   dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan
   bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang
   lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik, yaitu dikenal juga dengan past-action controls,
   mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.
   Pengawasan ini bersifat histori, pengkurun dilakukan setelah kegiatan
   terjadi.
   Sedangkan menurut Irawan (2000: 252), berdasarkan sifatnya pengawasan
   dibedakan menjadi :
4. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum
   tindakan kegiatan dilakukan.
5. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan,
   dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang
   seharusnya terjadi.

Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam menjalankan setiap
aktifitas dalam organisasi dan juga sebagai salah satu dari fungsi-fungsi
manajemen. Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pemimpin dalam
rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Winardi (2006: 5) Fungsi-fungsi
yang ada dalam menajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (Planning),
fungsi pengeorganisasian (Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan fungsi
pengawasan (Controlling). Keempat fungsi manajemen tersebut harus
dilaksanakan oleh seorang pemimpin secara berkesinambungan, sehingga dapat
merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi
manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai
dengan efektif dan efesien.
Lebih lanjut menurut Henry Fayol dalam Inu Kencana (2007: 60),
pengawasan adalah ketetapan dalam menguji suatu persetujuan, yang disesuaikan
dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.
Selanjutnya Terry (2000: 181) menjelaskan bahwa, pengawasan dapat
didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa
yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan
perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras
dengan standar.
Sedangkan menurut Handoko dalam Irham Fahmi (2014: 84), pengawasan
dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan
organisasi dan manajemen tercapai. Dengan kata lain pengawasan adalah sebagai
suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuantujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan
kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan
mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang
diperlukan untuk menjamin semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan
cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.
Sementara Sondang P. Siagian (2003:112) mengatakan bahwa pengawasan
adalah proses pengamatan pelaksanaa seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin
agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebelumnya. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa
terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.
Penetapan perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam
kegiatan pengawasan, sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan
evaluatif terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan.
Untuk mendapatkan pengawasan yang baik maka dilakukan beberapa
langkah-langkah untuk mewujudkan pengawasan yang lebih baik. Menurut Syafri
(2004: 15) bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang baik itu meliputi :

1. Expectation, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan
   tugas.
2. Allocation, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk
   mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Monotoring Performance, yaitu mencatat dan memonitor hasil kegiatan.
4. Correction action, yaitu melukiskan tindakan koreksi jika hasil kegiatan
   berbeda dengan tujuan yang ditetapkan.

Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki ciri-ciri
sebagai berikut (Sondang Siagian 2007 : 130)

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang
   diselenggarakan. Maksudnya adalah teknik pengawasan harus sesuai,
   antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan
   pengawasan dan kegaitan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan
   adanya deviasi dari rencana. Maksudnya pengawasan harus mampu
   mendeteksi deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum
   penyimpangan itu menjadi kenyataan.
3. Pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik-titik strategis
   tertentu. Maksudnya adalah seorang manajer harus mampu menentukan
   kegiatan apa yang perlu dilakukanya sendiri dan kegiatan apa pula yang
   sebaiknya didelegasikan kepada orang lain.
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan
   Adapun sejumlah faktor yang dapat mendukung bagi keberhasilan
   pengawasan antara lain mencakup (Tjuju yuniarsih 2013 :93)
   a. Penetapan standar yang eligible
   b. Pendelgasian diberikan kepada orang yang tepat
   c. Keseimbangan dalam manajemen strategic bisnis
   d. Komunikasi yang efektif
   e. Disiplin proporsionalitas dan profesionalitas
   f. Sinrgi antara pemimpin dan bawahan
   g. Prktik dan perlu kepemimpinan yang transparan dengan mensinergikan
   IQ, EQ dan SQ.

Pengawasan memiliki beberapa prinsip antara lain ( Nurrahmi Hayani
2014 :100)

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan harus dimengerti oleh staf
   dan hasilnya mudah diukur. Misalnya tentang waktu dan tugas-tugas
   pokok yang harus di selesaikan oleh staf.
2. fungsi pengawasan harus difahami pimpinan sebagai suatu kegiatan
   yang sangat penting dalam upaya mencapai tujaun organisasi.
3. Standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf kareena
   kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan
   untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu
   bekerja

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang
direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karna itu, agar sistem pengawasan itu
benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem
pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya
penyimpangan-penyimpangan dari rencana (Manullang 2012: 174).
Untuk dapat benar-benar merealisasikanya tujuan utama tersebut, maka
pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahankelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana
berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk
memperbaikinya.
Tujuan dari adanya pengawasan adalah ( Brantas , 2009: 190 ).
a. supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari
rencana.
b. melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
c. untuk mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan,
penyelewengan pemborosan , hambatan dan ketidak adilan.
Menurut Ranupandojo, tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan agar
pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil
yang dikehendaki. Sedangkan menurut (Soekarno dalam Gouzali Sayadam) tujuan
pengawasan adalah untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesaui
degan rencana, sesuai instruksi dan apakah kegiatan telah erjalan efesien.
Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan
menjadi kenyataan.

Sifat dan waktu pengawasan dibedakan atas : 1). Preventive control;
2).Reprentive control; 3). Pengawasan Saat Proses dilakukan ; 4).
Pengawasan Berskala ; 5). Pengawasan mendadak; 6). Pengawasan melekat
(Brantas 2009:197).

1. Preventive control, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan
   dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam
   pelaksaannya. Preventive control ini dilakukan dengan cara .
   a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan
   b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksaan pekerjaan itu.
   c. Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara pelaksaan itu.
   d. Mengorganisasi segala macam kegiatan.
   e. Menentukan jabatan , job description, authority, dan responsibillity bagi
   setiap individu karyawan.
   f. Menetapkan sanksi-sanksi yang membuat kesalahan.
   Preventive contol ini adalah pengawasan yang terbaik karna dilakukan
   sebelum terjadi kesalahan.
2. Repressive control, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi
   kesalahan dalam pelaksanaanya, dengan maksud agar tidak terjadi
   pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
   Repressive control dilakukan dengan cara :
   b. Membandingkan antara hasil dengan rencana.
   c. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari
   tindakan perbaikanya.
   d. Memberikan penilaian terhadap pelaksaanya; jika perlu dikenakan
   sanksi hukuman kepadanya.
   e. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksaan yang ada.
   f. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
   g. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana
   melalui training atau education.
3. Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki
4. Pengawasan berkala, adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala,
   misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
5. Pengawasan mendadak (sidak), adalah pengawasan yang dilakukan secara
   mendadak untuk mengetahui apa pelaksaan atau peraturan-peraturan yang
   dilaksankan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini
   sekali-kali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan tetap terjaga.
6. Pengamatan melekat (waskat ) adalah pengawasan yang dilakukan secara
   integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut (Nurrahmi hayani 2014 : 101) yaitu :
a. Pengawasan fungsional (struktural) fungsi pengawasan ini melekat pada
seseorang yang menjabat sebagai pimpinan lembaga.
b. Pengawasan publik, pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat
c. Pengawasan non fungsional, pengawasan ini biasanaya dilakukan oleh
badan-badan yang di berikan wewenang untuk melakukan pengawasan
seperti DPR,BPK KPK dan lain sebagainya.
Adapun macam – macam pengawasan menurut (Brantas 2009:199) :
a. internal control, adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan
kepada bawahanya. Cakupan pengawasan ini meliputi hal-hal yang cukup
luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan dan
lain sebagainya.
b. External control, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar.
Misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang
dilakukan oleh masyarakat.
c. Formal contol, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau
pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern.
d. Informal control, adalah penilaian yang dilakukan oelh masyarakat atau
konsumen, baik langsung maupun tidak langsung.

Fungsi pengawasan adalah sosialisasi tentang perlunya disiplin, mematuhi
segala peraturan demi keselematan kerja bersama. Sosialisasi perlu dilakukan
terus menerus, karna usaha pencegahan sangat penting mendapatkan perhatian.
Fungsi pengawasan pada prinsipnya sejalan dengan langkah-langkahnya yang
meliputi empat unsur yaitu (Hasnun Jauhari Ritongan 2015:79)

1. Penempatan standar pelaksanaan
2. Penentuan ukuran pelaksanaan
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkanya dengan standar
   yang telah ditetapkan.
4. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanan
   penyimpangan dari standar.
   Fungsi pengawasa bila tidak dilakukan akan memungkinkan terjadinya
   kekeliruan-kekeliruan yang terus berlangsung, sehinga tiba-tiba kesalahan tersebut
   sudah parah dan sulit untuk diatasi. Oleh karenanya bukan hanya tujuan yang
   tidak tercapai namun kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi
   organisasi. Fungsi pengawasan adalah mengawasi keseluruhan dari kegiatan-
   kegiatan untuk menjamin atau mengusahakan agar semua berhasil sesaui dengan
   apa yang direncanakan (Hasnun Jauhari,2015).

Pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan,
dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Hal
ini di perlukan untuk memastikan apakah apa yang direncanakan dan
diorganisasikan dapat berjalan dengan baik ( julina 2008 :72). Pengawasan dapat
didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan
manajemn tercapai (usman efendi 2014:205). Pengawasan ialah proses
pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah
ditetapakan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut
(Brantas,2009). Kamus besar bahasa indonesia mendefinisikan istilah
pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik,
artinya melihat sesuatu dengan cermat dan seksama. Menurut Winardi,
pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pemimpin dalam
upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.
Sedangkan menurut Prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan
pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa
yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.
Henry fayol berpendapat bahwa pengawasan adalah ketetapan dalam
menguji apa pun sesuatu persetujuan yang disesuaikan dengan instruksi dan
prinsip perencanaan. Sedangakan prof Sondang Siagian berpendapat bahwa
pengawsan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan sebelumnya ( inu kencana syafiie 1999 : 83).
Scmerhon menjelaskan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan
ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian
hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Ernie
tisnawati sule dan kurniawan saefullah 2005 : 317)
Menurut Robein pengawasan merupakan proses mengikuti perkembangan
kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan dengan selesai secara sempurna
sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengkoreksian beberapa
pemikiran yang saling berhubungan ( inu kencana syafiie 2013 : 130 ).
Menurut Earl P. Strong pengawasan adalah controlling is the proces of
regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its
plams ( pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu
perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana )
sedangkan menurut G.R Terry : controlling can be defined as the process of
determining what is to be accomplished that is the standard ; what is being
accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if
necessary applaying corrective measure so that performance takes place
according to plans, that is, in conformity eith the stndard ( pengawasan dapat
didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa
yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu
melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana
yaitu selaras dengan standar (Brantas 2009:189).
Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan
pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila mengoreksi dengan
maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Manulang
2012: 173).

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi untuk menilai
kinerja pegawainya. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum
adalah untuk memberikan umpan balik kepada karyawan dalam upaya
memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan produktivitas organisasi, khususnya
yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap karyawan seperti untuk tujuan
promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan. Saat sekarang ini dengan
lingkungan kerja yang bersifat dinamis penilaian kinerja merupakan suatu yang
sangat berarti bagi organisasi. Organisasi haruslah memilih kriteria secara
subyektif maupun obyektif. Kriteria kinerja secara obyektif adalah evaluasi
kinerja terhadap standar-standar spesifik, sedangkan ukuran secara subyektif
adalah seberapa baik seorang karyawan bekerja keseluruhan (Imatama, 2011).
Rahmanto (2002) mengemukakan bahwa sistem penilaian kinerja
mempunyai dua elemen pokok, yakni: Spesifikasi pekerjaan yaang harus
dikerjakan oleh bawahan dan kriteria yang memberikan penjelasan bagaimana
kinerja yang baik (good performance) dapat dicapai, sebagai contoh : anggaran
operasi, target produksi tertentu dan sebagainya. Adanya mekanisme untuk
pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang
terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan kriteria yang berlaku sebagai
contoh laporan bulanan manager dibandingkan dengan anggaran dan realisasi
kinerja (budgeted and actual performance).
Ukuran-ukuran dari Kinerja karyawan yang dikemukakan oleh
Bernandin & Russell (1993:135) yaitu sebagai berikut:

1. Quantity of work : jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang
   ditentukan.
2. Quality of work : kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat
   kesesuaian dan kesiapannya.
3. Job Knowledge : luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan
   keterampilannya.
4. Creativeness : keaslian gagasan –gagasan yang dimunculkan dan tindakantindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.
5. Cooperation : kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesama
   anggota organisasi.
6. Dependability : kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan
   penyelesaian kerja.
7. Initiative : semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam
   memperbesar tanggungjawabnya.
8. Personal Qualities : menyangkut kepribadian, kepemimpinan,
   keramahtamahan dan integritas pribadi.

Mathis dan Jackson dalam Imatama (2011), mendefinisikan bahwa
kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan
karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak
karyawan memberikan kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk:
kuantitas keluaran, kualitas keluaran, jangka waktu keluaran, kehadiran di
tempat kerja dan sikap kooperatif.
Menurut Mangkunegara (2000:67) “Kinerja adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikanya”. Sedangkan menurut
Rivai (2006:309) mengatakan bahwa “kinerja merupakan perilaku nyata yang
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan
sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah
memiliki disiplin yang tinggi. Begitu juga dengan keadaan lingkungan tertib,
aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik. Ada beberapa
indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perlunya pengawasan
pada suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja adalah seperti yang
dinyatakan oleh Siswanto (2009:200), yaitu:

1. Perubahan lingkungan organisasi, berbagai perubahan lingkungan
   organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti
   munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan
   baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui
   pengawasan pimpinan mendeteksi perubahan – perubahan yang
   berpengaruh pada kinerja organisasi, sehingga mampu menghadapi
   tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan –
   perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin
   memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati – hati. Berbagai jenis
   produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas
   tetap terjaga. Disamping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu
   dimonitor.
3. Kesalahan – kesalahan, bila para bawahan tidak pernah membuat
   kesalahan, pimpinan dapat secara sederhana melakukan pengawasan.
   Tetapi kebanyak anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem
   pengawasan memungkinkan pimpinan mendeteksi kesalahan – kesalahan
   tersebut sebelum menjadi masalah yang besar.
4. Kebutuhan pimpinan untuk mendelegasikan wewenang, bila pimpinan
   mendelegasikan wewenang kepada bawahannya maka tanggung jawab
   atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu – satunya cara pimpinan dapat
   menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas – tugas yang telah
   dilimpahkan kepadanya merupakan implementasi dari sistem pengawasan.
   Tanpa hal tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas
   bawahan.

Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari
kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan
dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai
pelaksanaan kegiatan organisasi. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari:

1. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
   undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang
   dimaksudkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
   tentang pengaturan disiplin pegawai negeri sipil.
2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata, yaitu:
   a. Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali
   b. Tuntutan perbendaharaan
   c. Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll
3. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya
   kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi
   pidana umum atau kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal
   terdapat indikasi tindakan pidana khusus.

Terdapat 2 cara yang mungkin dapat dilakukan sehubungan dengan
pengawasan. Cara tersebut yang adalah pengawasan secara langsung dan
pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan langsung diartikan sebagai
teknik pengawasan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki
penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini,
pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap setiap
kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti,
memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi.
Tujuan adalah penyimpangan – penyimpangan terhadap rencana yang terjadi
dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Sedangkan pengawasan tidak langsung
diartikan sebagai cara pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan
meneliti laporan – laporan pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak
langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil
tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan.
Siagian (2008:139:140) mengungkapkan bahwa proses pengawasan
pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan
mempergunakan dua macam cara, yaitu:

1. Pengawasan langsung, yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan
   sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan
   langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, On the spot observation,
   On the spot report, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the
   spot pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyak dan kompleksnya
   tugas – tugas seorang pimpinan, terutama dalam organisasi yang besar,
   seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan
   langsung itu. Karena itu sering pula pimpinan harus melakukan
   pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini
   dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan
   itu dapat berbentuk tertulis, dan lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak
   langsung itu adalah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal –
   hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai
   kecenderungan hanya melaporkan hal – hal yang diduganya akan
   menyenangkan pimpinan.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak
lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya
selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan bertujuan menilai sistem
pengendalian manajemen, efisien, dan efektivitas pelaksanan tugas pokok dan
fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam rangka
perbaikan dan atau peningkatan kinerja (Sri, dkk, 2009:114). Oleh karena itu
pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Maman
(2004:337) menyatakan bahwa tujuan pengawasan dilakukan adalah untuk:

1. Mensuplai pegawai – pegawai manajemen dengan informasi – informasi
   yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan –
   rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan
   mengambil langkah – langkah yang tepat untuk menghapuskan atau
   mengurangi gangguan – gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pengawai
   dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas
   kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil –
   hasil yang diharapkan.
   Sedangkan menurut Sule dan Saefullah (2005:318) menyatakan ada
   empat tujuan pengawasan dilakukan adalah sebagai berikut:
4. Adaptasi lingkungan, adalah agar perusahaan dapat terus menerus
   beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik
   lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal
5. Meminimumkan kegagalan, adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan
   produksi misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal
   mungkin
6. Meminimumkan biaya, adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan
7. Antisipasi kompleksitas organisasi, adalah agar perusahaan dapat
   mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.
   Menurut Siswandi (2009:83), tujuan dilakukannya pengaasan adalah
   sebagai berikut:
8. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan
   dan hukum yang berlaku.
9. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi
10. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi
11. Dipercaya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam
    organisasi
12. Kinerja yang sedangn berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja
    aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang
    kemudian mencari solusi yang tepat.

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan di lingkungan
pemerintahan membutuhkan penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi
pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan
pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu sistem
pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar
pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi
yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah
diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah
dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih
diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan.
Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpanganpenyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka
segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya
sehingga terarah pelaksanaannya.
Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen
kepegawaian. Pengawasan mempunyai hubungan yang terdekat dengan
pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja
sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektif dia bergaul dengan
mereka.
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut Controlling is
the process of measuring performance and taking action to ensure desired
results. (Schermerhorn, 2002).
Pengertian pengawasan menurut beberapa ahli seperti Sule dan
Saefullah (2005:317) menyatakan bahwa “Pengawasan sebagai proses dalam
menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung
pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan
tersebut”. Menurut Iman dan Siswandi (2009:195) mengemukakan bahwa
“pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan
organisasi dan manajemen tercapai”. Ini berkenaan dengan cara – cara
membuat kegiatan – kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini
menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan
pengawasan. Reksohadiprodjo (2008:63) mengemukakan bahwa “Pengawasan
merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu
bertindak sesuai dengan rencana”. Sedangkan Fathoni (2006:30) menyatakan
“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak
atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan
informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan
dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan”

Menurut Wibowo (2010:7) mengemukakan bahwa Kinerja adalah
tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan
tersebut. Sedangkan Menurut Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan
bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil
kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi
secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan
buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar
yang telah ditentukan).
Adapun indikator – indikator kinerja, menurut Anwar Prabu
Mangkunegara (2009:75) mengemukakan bahwa indikator kinerja, yaitu:

1. Kualitas
   Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan
   apa yang seharusnya dikerjakan.
2. Kuantitas
   Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam
   satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap
   pegawai itu masing-masing.
3. Pelaksanaan tugas
   Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu
   melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.
4. Tanggung jawab
   Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban
   karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan

Menurut Richard (1980:1) efektivitas yang berasal dari kata efektif,
yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan menghasilkan
satu unit keluaran (output). Menurut William (2003:498) efektivitas
merupakan suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk
dijadikan rekomendasi di dasar pertimbangan apakah alternatif yang
direkomendasikan tersebut memberikan hasil yang maksimal.
Menurut Siagian (2001:24) efektivitas adalah pemanfaatan sumber
daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa
kegiatan yang dijalankanya.

Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12) fungsi – fungsi pengawasan
adalah:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian serta target sesuai dengan
   indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang
   mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait
   dengan pencapaian perusahaan.
   Menurut George (2006:395) mengartikan fungsi pengawasan
   sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya
   mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankantindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang
   telah ditetapkan.
   Adapun tahapan pengawasan menurut Handoko (2002:173) yaitu:
4. Penentuan Standar.
5. Mengadakan pengukuran.
6. Adanya proses pelaksanaan kerja.
7. Adanya usaha membandingkan.
8. Melakukan tindakan perbaikan.

Kertonegoro (1998:163) menyatakan pengawasan itu adalah
proses melalui manajer berusaha memeroleh keyakinan bahwa apa yang
dilakukan sesuai dengan perencanaanya. Menurut Siagian (2002:259)
pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya deviasi
dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional
yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya
sesuai rencana, akan tetapi juga tingkat efisiensi dan efektivitas yang
setinggi mungkin.

Dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia (2016), masalah pengawasan internal
adalah masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang harus memutuskan
berapa banyak harus dipesan setiap kali memesan dan kapan melakukan
pemesanan untuk dapat memenuhi kebutuhan untuk produk-produknya. Masalah
ini rumit karena adanya ketidakpastian kebutuhan dan ketidakpastian akan
datangnya pasokan. Untuk memastikan bahwa barang yang dibutuhkan tetap
tersedia meskipun menghadapi ketidakpastian itu biasanya diadakan persediaan
cadangan (safety stock). Besarnya persediaan cadangan ini biasanya dihitung
dengan mempertimbangkan masa tunggu pasokan (order lead time), dan
penyimpangan besarnya kebutuhan. Masalah ini masih dipersulit dengan adanya
persoalan dimana lokasi geografis kebutuhan itu. Ini menimbulkan masalah
dimana persediaan cadangan harus disimpan.

Tujuan utama pengawasan persediaan adalah memiliki jumlah persediaan
berkualitas yang cukup untuk melayani kebutuhan pelanggan dengan
meminimalkan biaya pemeliharaan persediaan (produksi, penyimpanan,
kedaluarsa, dan pendanaan). Produk dengan kualitas rendah akan membuat
pelanggan kecewa, retur, dan penurunan penjualan dimasa mendatang. Pembelian
atau produksi unit produk yang laris atau banyak diminati pelanggan jika terlalu
sedikit akan menyebabkan perusahaan kehilangan penjualan dan mengecewakan
pelanggan. Sebaliknya, membeli terlalu banyak unit yang tidak laris akan
meningkatkan biaya simpan dan biaya bunga atas pinjaman jangka pendek untuk
mendanai pembelian tersebut. Bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian, jika
produk tersebut tidak dapat dijual dengan harga normal.
Sofjan Assauri (2008:247) menyatakan bahwa “Pengawasan persediaan dapat
dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi dari
persediaan parts, bahan baku, dan barang hasil produksi, sehingga perusahaan
dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan
pembelanjaan dengan efektif dan efisien.”
Sedangkan menurut Hery (2011:155-156), pengawasan internal atas
persediaan seharusnya dimulai pada saat barang diterima (yang dibeli dari
pemasok). Lebih lanjut disebutkan bahwa secara luas komponen pengawasan
internal persediaan meliputi pengarahan arus dan penanganan barang mulai dari
penerimaan, penyimpanan, sampai saat barang-barang yang siap untuk dijual.

1. Prosedur pengawasan penerimaan barang dagang
   Laporan penerimaan barang yang bernomor tercetak, seharusnya disiapkan
   oleh bagian penerimaan untuk menetapkan tanggungjawab awal atas
   persediaan. Untuk memastikan bahwa barang yang diterima sudah sesuai
   dengan apa yang dipesan, setiap laporan penerimaan barang harus dicocokkan
   dengan formulir pesanan pembelian yang asli. Pengawasan internal
   persediaan juga seringkali melibatkan bantuan alat pengaman, seperti kaca
   dua arah, kamera, sensor magnetik, kartu akses gudang, pengatur suhu
   ruangan, petugas keamanan.
2. Prosedur pengawasan penyimpanan barang dagang
   Penggunaan sistem pencatatan perpetual juga memberikan pengawasan yang
   efektif atas persediaan. Informasi mengenai jumlah atas masing-masing jenis
   persediaan barang dagang dapat segera tersedia dalam buku besar pembantu
   untuk masing-masing persediaan. Untuk menjamin keakuratan besarnya
   persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, perusahaan dagang
   seharusnya melakukan pemeriksaan fisik atas persediaannya.
3. Prosedur pengawasan pengeluaran barang
   Fungsi gudang mengeluarkan barang harus sesuai dengan barang harus
   dicatat dalam dokumen. Dokumen juga menjamin keseragaman dan
   memudahkan pengisian serta mempercepat informasi pengeluaran barang
   dagang. Selain itu, aktivitas pengawasan yang diperlukan dalam pengawasan
   internal pengeluaran barang harus diotorisasi oleh kepala bagian gudang.

Metode pencatatan persediaan merupakan kegiatan yang membedakan
antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa sehingga pencatatan persediaan
merupakan hal yang penting dalam perusahaan dagang. Pencatatan barang dagang
yang baik yang masuk ataupun keluar dilakukan untuk meminimalisir kerugian
yang diakibatkan oleh hilangnya barang dagangan setelah dibeli terlebih untuk
barang-barang yang dibeli secara kredit. Dalam mencatat persediaan, perusahaan
memerlukan metode-metode yang perlu dipertimbangkan.
Menurut Mulyadi (2016:556), didalam akuntansi persediaan, terdapat dua
metode pencatatan persediaan, yaitu metode mutasi persediaan (perpetual
method), yaitu sistem pencatatan persediaan yang tidak mengikuti mutasi
persediaan sehingga untuk mengetahui jumlah persediaan pada suatu saat tertentu
harus diadakan perhitungan fisik atas persediaan barang (stock opname). Metode
fisik / periodik (physical method), yaitu sistem buku adalah sistem pencatatan
persediaan yang mengikuti mutasi persediaan, baik kunatitasnya maupun harga
pokoknya. Oleh karena itu, jumlah persediaan barang setiap saat dapat diketahui
dari rekening persediaan.

Sedangkan menurut L. M. Samryn (2015:85), metode pencatatan persediaan
yang lazim digunakan adalah metode perpetual dan metode fisik. Berikut
penjelasannya:

1. Metode perpetual, dalam sistem manual metode perpetual dapat digunakan
   untuk persediaan yang memenuhi syarat spesifikasi barang relatif seragam,
   jumlah item persediaan tidak terlalu banyak, dan biaya penyelenggaraan
   persediaan tidak lebih mahal dari manfaat yang diperoleh dari sistem tersebut.
   Jika terjadi penjualan barang dagangan maka selain membuat jurnal untuk
   penjualan juga pada saat yang sama langsung dibuat jurnal untuk mengakui
   harga pokok penjualan.
2. Metode fisik, untuk mengetahui nilai persediaan barang dagangan pada suatu
   saat tertentu diperlukan perhitungan fisik persediaan. Dengan menggunakan
   metode fisik, maka perusahaan tidak dapat memantau mutasi persediaan setiap
   saat melalui catatan akuntansi. Konsekuensinya, jika terjadi kehilangan
   persediaan barang dagangan, maka kehilangan tersebut akan diketahui pada
   saat melakukan perhitungan fisik. Dalam pelaporannya, kehilangan tersebut
   langsung dibebankan dalam akun harga pokok penjualan. Sebaliknya jika
   terjadi kelebihan persediaan akhir barang dagangan, maka hal itu dengan
   sendirinya akan memperkecil harga pokok penjualan. Pembebanan langsung
   ini disebabkan manajemen tidak dapat mengidentifikasi jenis dan penyebab
   persediaan yang hilang.

Pencatatan nilai persediaan barang yang dikeluarkan menentukan harga pokok
penjualan dan persediaan akhir. Metode penentuan nilai persediaan menurut
James M. Reeve, dkk (2009:84), terdiri dari metode FIFO (First In First Out),
metode LIFO (Last In First Out), dan metode Rata-Rata (Average). Penjelasannya
sebagai berikut:

1. Metode FIFO (First In First Out)
   Metode FIFO (First In First Out) digunakan selama priode inflasi atau
   kenaikan harga-harga secara umum, biaya unit yang lebih awal akan lebih
   rendah dibandingkan dengan biaya unit yang paling akhir. Oleh karena itu,
   metode FIFO (First In First Out) akan menghasilkan laba kotor yang lebih
   tinggi. Akan tetapi, persediaan perlu diganti dengan harga yang lebih tinggi
   daripada yang ditunjukkan oleh harga pokok penjualan. Pada metode ini,
   persediaan akhir ditentukan dengan mengambil harga perolehan per unit dari
   pembelian paling akhir dan bergerak mundur sampai semua unit dalam
   persediaan mendapat harga perolehan.
2. Metode LIFO (Last In First Out)
   Metode LIFO (Last In First Out) didasarkan pada anggapan bahwa barang
   yang dibeli lebih akhir akan dijual atau dikeluarkan lebih dahulu. Dengan
   demikian harga perolehan barang yang dibeli lebih akhir akan dialokasikan
   lebih dahulu sebagai harga pokok penjualan. Pada metode ini, persediaan
   akhir ditentukan dengan mengambil harga perolehan per unit dari barangbarang yang dibeli paling awal dan kemudian bergerak maju, sampai semua
   unit yang ada dalam persediaan mendapatkan harga perolehan. Metode ini
   tidak boleh digunakan dalam praktek, baik akuntansi maupun perpajakan.
3. Metode Rata-Rata (Average)
   Metode persediaan rata-rata (Average) merupakan kompromi antara FIFO
   (First In First Out) dan LIFO (Last In First Out). Pengaruh kecenderungan
   harga diambil rata-ratanya dalam menghitung harga pokok penjualan dan
   persediaan akhir. Untuk serangkaian pembelian, biaya rata-rata akan tetap
   sama, tanpa memperhatikan arah kecenderungan harga. Sebagai contoh,
   urutan biaya unit yang secara keseluruhan dibalik dengan biaya unit tidak
   akan berpengaruh terhadap harga pokok penjualan, laba kotor, atau
   persediaan.

Jenis persediaan pada setiap perusahaan akan berbeda tergantung dengan bidang
atau kegiatan normal usaha persahaan tersebut. Berdasarkan bidang usahanya,
perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa. Untuk
perusahaan manufaktur, maka jenis persediaan yang dimiliki perusahaan adalah
bahan baku (raw material inventory), barang dalam proses (work in process
inventory), barang jadi (finish good inventory), dan bahan pembantu (factory
supplies inventory) yang akan digunakan dalam proses produksi. Pada perusahaan
dagang, yang menjadi persediaan adalah barang yang dibeli lalu dijual kembali
tanpa mengubah bentuk barang tersebut.
Menurut Dwi Martani, dkk (2012:246), jenis-jenis persediaan antara lain:

1. “Persediaan bahan baku (raw material inventory) adalah bahan atau
   perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan baku
   diperlukan pabrik untuk diolah, yang setelah melalui beberapa proses
   diharapkan menjadi barang jadi.
2. Persediaan barang dalam proses (work in process inventory) merupakan
   barang setengah jadi yang akan diproses menjadi produk jadi.
3. Persediaan barang jadi (finished goods inventory) yaitu barang yang telah
   selesai diproses atau diolah dan merupakan bahan siap untuk dijual kepada
   pelanggan.”

Persediaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu perusahaan, baik
bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa maupun perusahaan lainnya. Persediaan
cukup berpengaruh terhadap kinerja perusahaan khususnya pada penentuan harga
pokok produksi atau harga pokok penjualan yang akhirnya akan mempengaruhi
total laba bersih di laporan keuangan perusahaan.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No.14 (2013:14.2) mendefinisikan persediaan sebagai berikut:
“Persediaan adalah aktiva:

1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal.
2. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, serta
3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (suplies) untuk digunakan dalam
   proses produksi atau pemberian jasa”.
   Dalam PSAK No.14 (2013:14.4) lebih ditegaskan apa saja yang dapat
   dikategorikan sebagai persediaan, yaitu:
   “Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali,
   misalnya barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau
   pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga
   mencakup barang jadi yang telah dipoduksi perusahaan dan termasuk bahan
   perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi”.

Pengawasan internal yang dilaksanakan di dalam perusahaan secara efektif
dan efisien harus dapat mencapai tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Akan
tetapi, pada kenyataannya hal tersebut sulit untuk dapat terjadi, dikarenakan dalam
pelaksanaannya pengendalian intenal memiliki keterbatasan-keterbatasan.
Menurut Azhar Susanto (2013:110), ada beberapa keterbatasan dari
pengendalian internal, sehingga pengendalian internal tidak dapat berfungsi
adalah sebagai berikut:

1. “Kesalahan (Error)
   Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau
   perhatiannya selama bekerja terpecah.
2. Kolusi (Collusion)
   Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan
   pencurian (korupsi) di tempat mereka bekerja. Sebagai contoh bagian
   penjualan dan kepala bagian penjualan setuju untuk mengambil uang dari
   cash register dan untuk menutup pencurian tersebut dilakukan pemalsuan
   rekonsiliasi harian cash register tersebut. Dengan melakukan kolusi seperti
   ini, mereka dapat sukses dalam melakukan pencurian.
3. Penyimpangan Manajemen
   Karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan
   karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah
   dan tidak efektif pada tingkat atas.
4. Manfaat dan Biaya
   Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa
   biaya pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya.
   Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang memberikan
   manfaat lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan
   pengendalian tersebut.”

Menurut Mulyadi (2016:130), dalam pencapaian suatu sistem pengawasan
internal yang baik terdapat beberapa unsur pokok yang harus ada dalam
perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Berikut unsur-unsur
sistem pengawasan internal yang harus dipenuhi:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara
   tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan
   yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban.
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit
   organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
   Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2008:14), elemen pokok dari sistem
   pengawasan internal yaitu:
5. “Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab-tanggung jawab
   fungsional secara tepat.
6. Suatu sistem wewenang dan prosedur penbukuan yang baik, yang berguna
   untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik,
   utang-utang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya.
7. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan didalam melakukan tugas-tugas
   dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi.
8. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.”

Menurut Hery (2015:162), prinsip dari pengawasan internal adalah sebagai
berikut:
“Untuk mengamankan aset dan meningkatkan keakuratan serta keandalan catatan
(informasi) akuntansi, perusahaan biasanya akan menerapkan lima prinsip
pengawasan internal tertentu. Tentu saja, ukuran dan luasnya pengawasan internal
disesuaikan dengan besar kecilnya bisnis perusahaan, sifat atau jenis bisnis
perusahaan, termasuk filosofi manajemen perusahaan. Masing-masing prinsip
pengawasan internal yaitu:

1. Penetapan tanggung jawab
2. Pemisahan tugas
3. Dokumentasi
4. Pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik
5. Pengecekan independen atau verifikasi internal”
   Berdasarkan uraian di atas, dikatakan bahwa dari kelima prinsip
   pengawasan internal, aktivitas pengawasan merupakan tulang punggung dari
   upaya perusahaan untuk dapat mengatasi resiko yang dihadapinya. Resiko-resiko
   yang mungkin terjadi di antaranya yaitu penipuan ataupun penyelewengan yang
   dilakukan oleh karyawan.

Dalam komponen pengawasan internal menurut TMBooks (2015:37), terdapat
lima komponen pengawasan internal. Kelima komponen tersebut
menggambarkan gaya manajemen menjalankan perusahaan dan mengatur ke
dalam kegiatan proses manajemen. Kelima komponen pengawasan internal
tersebut yaitu:

1. Lingkungan Pengawasan (Control Environment)
2. Penilaian Resiko (Risk Assessment)
3. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
4. Aktifitas Pengawasan (Control Activities)
5. Pengawasan (Monitoring)
   Kelima unsur tersebut dapat dikatakan mengandung formalitas dan spesifikasi
   implementasi yang berbeda berdasarkan pertimbangan logis dan praktis,
   tergantung jenis dan ukuran perusahaan. Suatu satuan usaha yang relatif kecil,
   dapat memperlunak kelemahan melalui pengembangan budaya yang memberikan
   penekanan atau integritas, nilai etika dan kompetensi.

Pengawasan internal merupakan kebijakan dari prosedur spesifikasi yang
dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa
sasaran dan tujuan penting bagi manajemen perusahaan dapat dipenuhi.
Pengawasan internal sangat penting dalam perkembangan operasi perusahaan,
karena masalah-masalah yang timbul sangat kompleks. Dengan demikian,
diperlukan suatu pengawasan internal yang baik dan memadai. Sesuai dengan
perkembangan zaman dan juga perkembangan dunia usaha, istilah pengawasan
internal pun mengalami perkembangan tidak hanya untuk mengawasi kecermatan
dari pembukuan, tetapi mempunyai arti luas yaitu meliputi seluruh organisasi
perusahaan. Hery (2011:87) menyatakan bahwa “Pengawasan internal terdiri atas
kebijakan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi
manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya”.
Sedangkan Mulyadi (2016:129) memberikan definisi terhadap pengawasan
internal sebagai berikut “Pengawasan internal meliputi struktur organisasi,
metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi dan
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Pengertian pengawasan internal menurut Standar Profesional Akuntan Publik
(2011:319:2) dalam Sukrisno Agoes (2012:100) disebutkan:
“Pengawasan internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain entitas, yang didesain untuk memberikan
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektifitas dan efisiensi operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”
   Sedangkan TMBooks (2015:36) mendefinisikan pengendalian internal adalah
   “Proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang
   berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan,
   dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku.” Suatu pengawasan internal
   diciptakan oleh manajemen perusahaan untuk membantu menghindari atau
   setidaknya mengurangi penyimpangan-penyimpangan dan kehandalan akuntansi.
   Tetapi pengawasan internal bukan merupakan suatu yang sempurna. Pengawasan
   internal mempunyai kendala dan keterbatasan, sehingga pengawasan internal
   hanya bisa memberikan jaminan yang wajar atau memadai tidak memberikan
   suatu yang mutlak.

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif sering diartikan sama dengan
efisien, padahal keduanya mempunyai perbedaan. Prajudi Admosudihardjo
menyatakan bahwa: “Kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita
membayangkan hal penggunaan sumberdaya (resources) kita secara optimum
untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, dan kita berbicara tentang efektivitas
bilamana kita hendak menekankan pada hasilnya atau efeknya, artinya sampai
dimana prapta (obyektif) kita itu dapat di capai.” (Admosudihardjo, 1987:1710)
Senada dengan pendapat di atas, Widjadja juga memberi batasan efektifitas
sebagai: “Pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik.” (Widjadja, 1988:79)
Pengertian ini juga menunjuk pada hasil yang di peroleh, dimana dapat dikatakan
efektif apabila pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Pengertian ini
dikemukakan oleh H. Emerson seperti dikutip Handayaningrat, yang menyatakan
bahwa: “Effectiveness is measuring in term of actuating prescribed or objectives
(efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang
telah ditentukan sebelumnya).” (Handayaningrat, 1986:16) Pendapat tersebut juga
didukung oleh Komarudin, yang menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah suatu
keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.” (Komarudin, 1994:126)
Mengenai kriteria pengawasan yang efektif, Nawawi yang menggunakan istilah
optimal untuk kata efektif, menyebutkan bahwa pengawasan akan optimal
apabila:

1. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi
   tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objetif.
2. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap pejabat
   harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti.
3. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan
   sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut
   sebagai suatu kewajaran.
4. Ruang lingkup pengawasan harus memadai sesuai dengan kebutuhan
   pimpinan tertinggi. (Nawawi, 1995:50)

Dalam rangka melaksanakan pekerjaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, maka perlu adanya pengawasan. Menurut Leonard D. White seperti
yang dikutip oleh Situmorang mengatakan bahwa maksud dari dilaksanakannya
pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang
diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
b. Untuk melindungi Hak Azasi Manusia yang telah dijamin oleh Undangundang dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan. (Situmorang, 1994:23)
Handayaningrat menyebutkan bahwa: “Pengawasan itu dimaksudkan untuk
mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidasesuaian,
penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang
telah ditentukan. Maksudnya adalah bukan mencari-cari kesalahan terhadap
orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.”
(Handayaningrat, 1986:143)

Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
“Pengawasan dari dalam (internal control) dan pengawasan dari luar (eksternal
control).” (Handayaningrat, 1986:144)
Pengawasan dari dalam (internal control) berarti: “Pengawasan yang dilakukan
oleh Aparat/Unit Pengawasan yang terbentuk di dalam organisasi itu sendiri.”
(Handayaningrat, 1986:144) Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama
Pimpinan Orgainsasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi
yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. data-data dan informasi ini
dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam
pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai
kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau
kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya
pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.
Sedangkan pengawasan dari luar (eksternal control) diartikan sebagai:
“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi.”
(Handayaningrat, 1986:144) Aparat/unit pengawasan merupakan aparat
pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan orgnaisasi itu atau
bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya.

Jenis pengawasan menurut sifat atau waktu menurut Handayaningrat dapar
dibedakan menjadi: pengawasan preventif dan pengawasan refresif.”
(Handayaningrat, 1986:145-146)
Pengawasan preventif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan sebelum
rencana itu dilaksanakan, atau disebut pula sebagai pre-audit dalam sistem
pemeriksaan anggaran.” (Handayaningrat, 1986:145) Misalnya dengan
mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana
anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Maksudnya
adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.
Pengawasan ini dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:
a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur,
hubungan, dan tata kerjanya.
b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan.
c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya.
d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan
pembagian pekerjaannya.
e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan
yang telah ditetapkan. (Handayaningrat, 1986:145)
Sedangkan pengawasan represif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan
setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.” (Handayaningrat, 1986:145) Maksudnya
adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini dapat
menggunakan 4 sistem pengawasan, yaitu: “Komperatif, Verifikatif, Insektif, atau
Investigatif.” (Handayaningrat, 1986:145-146)

Jenis pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: pengawasan
langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung
didefinisikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara
langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan
tersebut (on the spot). Sistem ini disebut pula sebagai “built of control.” (Sujamto,
1996:14)
Sedangkan pengawasan tidak langsung didefinisikan Sujamto sebagai:
“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi
obyek yang diawasi/diperiksa.” (Sujamto, 1996:14) Lazimnya, aparat/pimpinan
yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan
mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan
obyek yang diawasi.

Dilihat dari subyeknya, Diharna dalam bukunya Pemeriksaan dalam Pengawasan,
membedakan pengawasan menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen
2. Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional
3. Pengawasan Legislatif
4. Pengawasan Masyarakat
5. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (Diharna, 1999:11)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2008) ,
Kuntari dkk (2016), Normasari dkk (2013), Suratno dkk (2016), Anzie
dan Arifin (2011), Mardikawati (2013), Saleem & Raja (2014)
disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepuasan
Pelanggan dengan Loyalitas Pelanggan. Perusahaan perlu memantau
dan meningkatkan kepuasan pelanggannya karena makin tinggi
kepuasan pelanggan, berarti makin besar pula kemungkinan pelanggan
tetap setia menurut Kartajaya dalam Putro (2013)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suratno dkk (2013),
Salem & Raja (2014), Kuntari dkk (2016), Aryani & Rosinta (2010),
Mardikawati (2013), Cheng & Rashid (2013), Tolba dkk (2015)
disimpulkan bahwa kualitas layanan secara langsung memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Normasari dkk (2013), Anzie & Arifin
(2011) disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh tidak
signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Delgado dan Munuera (2001)
mengemukakan bahwa ketika pelanggan menerima kualitas layanan
yang lebih baik dari uang yang dikeluarkannya, mereka percaya
menerima nilai yang baik (good value), dimana hal ini akan
meningkatkan loyalitasnya kepada penyedia jasa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kuntari dkk (2016), Aryani
& Rosinta (2010), Normasari dkk (2013), Suratno dkk (2016), Anzie
& Arifin (2011), Mardikawati (2013), Saleem & Raja (2014)
disimpulkan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap
Kepuasan Pelanggan. Para pelanggan akan senang ketika kinerja
layanan mendekati atau melebihi tingkat layanan yang diinginkan,
kemungkinan pelanggan melakukan pembelian ulang dan loyal pada
penyedia layanan, kemudian menyebarkan word of mouth positif,
tetapi ketika pengalaman layanan tidak sesuai harapan, pelanggan akan
mengeluh tentang buruknya kualitas layanan dan beralih pada
penyedia jasa lainnya menurut Lovelock et al dalam Kuntari dkk,
(2016). Jadi apabila seorang konsumen merasa diberi layanan diatas
ekpetasinya maka pelanggan akan merasa puas pada kinerja
perusahaan

Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu
merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam
pembelian jangka panjang (Tjiptono, 2014). Artinya bahwa kesetiaan
terhadap merek diperoleh karena adanya kombinasi dari kepuasan dan
keluhan. Sedangkan kepuasan pelanggan tersebut hadir dari seberapa besar
kinerja perusahaan untuk menimbulkan kepuasaan tersebut dengan
meminimalkan keluhan sehingga diperoleh pembelian jangka panjang
yang dilakukan oleh konsumen. Loyalitas pelanggan sangat penting
artinya bagi perusahaan yang menjaga kelangsungan usahanya maupun
kelangsungan kegiatan usahanya. Selanjutnya pada tahap berikutnya
pelanggan yang loyal tersebut akan memperluas “kesetiaan” mereka pada
produk-produk lain buatan produsen yang sama, dan pada akhirnya
mereka adalah konsumen yang setia pada produsen atau perusahaan
tertentu untuk selamanya. Loyalitas pelanggan sebagai kekuatan hubungan
antara sikap relatif individu terhadap suatu kesatuan (merek, jasa, toko,
atau pemasok) dan pembelian ulang. Loyalitas pelanggan menekankan
pada runtutan pembelian yang dilakukan konsumen seperti proporsi dan
probabilitas pembelian. Loyalitas pelanggan merupakan faktor penting
yang menjadi alat ukur pembelian kembali (Surya & A. Setiyaningrum,
2009)
Menurut Japarianto (2007) indikator dari loyalitas yang kuat adalah
sebagai berikut:
a. Say positive thing adalah berupa penyampaian kepada orang lain
dalam bentuk kata-kata secara positif tentang suatu penyedia jasa,
biasanya berupa ulasan cerita atau uraian pengalaman.
b. Recommend friends adalah proses yang berujung pada mengajak
pihak lain untuk ikut menikmati penyedia jasa tersebut akibat dari
pengalaman positif yang dirasakan.
c. Continue purchasing adalah sikap untuk membeli ulang terusmenerus oleh konsumen tersebut pada penyedia jasa tertentu
sehingga menimbulkan pengulangan yang dapat dilandasi dari
kesetiaan.

Pengertian kepuasan pelanggan menurut Lovelock & Wirtz (2011)
Kepuasan adalah suatu sikap yang diputuskan berdasarkan pengalaman
yang didapatkan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau
keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan
tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan
konsumsi konsumen. Kepuasan konsumen dapat diciptakan melalui
kualitas, layanan dan nilai. Kunci untuk menghasikan kesetian pelanggan
adalah memberikan nilai pelanggan yang tinggi. Kepuasan pelanggan
menurut Zeithaml dalam Jasfar (2012) adalah ―perbandingan antara
persepsi pelanggan terhadap jasa yang akan diterima dan harapannya
sebelum menggunakan produk atau jasa‖.
Menurut Tjiptono (2014), kepuasan berasal dari bahasa Latin
―Satis‖ yang berarti cukup baik, memadai dan ―Facio‖ yang berarti
melakukan atau membuat. Secara sederhana kepuasan bisa diartikan
sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai.
Enam konsep inti mengenai objek pengukuran kepuasan
pelanggan:
a. Kepuasan pelanggan keseluruhan (overall customer
satisfaction).
b. Dimensi kepuasan pelanggan.
c. Konfirmasi harapan (confirmation of expectation).
d. Niat beli ulang (repurchase intention).
e. Kesediaan untuk merekomendasi (willingness to
recommend).
f. Ketidakpuasan pelanggan.

Kualitas merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan,
serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan.
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan
bahwa kualitas layanan merupakan suatu pemenuhan harapan kepada
perusahaan terhadap suatu produk atau layanan yang diterima pelanggan
(Tjiptono, 2008). Menurut Parasuraman dkk dalam Purnama &
Nursyabani (2006) kualitas layanan merupakan perbandingan antara
layanan yang dirasakan pelanggan (persepsi) dengan kualitas layanan yang
diharapkan oleh pelanggan. Menurut Hoffman et al. (2006), e-service
adalah jasa elektronis atau layanan elektonis yang dihubungkan melalui
internet dan dapat membantu dalam penyelesaian masalah tugas atau
transaksi. E-service dapat digunakan oleh perseorangan, perusahaan, dan
e-service lainnya dapat diakses melalui jaringan yang lebih luas dari pada
jasa tradisional. Sehingga konsumen online diharapkan sama atau lebih
tinggi tingkat kualitas layanan dari pelanggan saluran tradisional.
Lima dimensi atau penentu kualitas layanan jasa menurut Tjiptono
(2014), yaitu:
a. Berwujud (Tangible), yaitu berupa penampilan fisik,
peralatan dan berbagai materi yang terlihat yang dapat dinilai
baik.
b. Empati (Emphaty), yaitu kesediaan karyawan dalam menjalin
relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan
pemahaman atas kebutuhan individual pelanggan.
c. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu kemauan dan
kemampuan dari karyawan memberikan layanan secara cepat
dan tanggap. Kesigapan para karyawan untuk memenuhi
keinginan konsumen dengan tanggap dan ramah.
d. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan
layanan dengan segera, akurat, konsisten dan memuaskan.
e. Jaminan (Assurance), yaitu mencakup pengetahuan,
kompetensi, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang
dimiliki para staff mengenai janji yang diberikan, bebas dari
bahaya, resiko atau keragu-raguan.

Citra (image) emosional menurut Pitana dan Diarta (2010) adalah
kepercayaan yang dimiliki oleh wisatawan mengenai produk atau pelayanan yang
wisatawan beli atau akan beli. Citra emosional tidak selalu terbentuk dari
pengalaman atau fakta, tetapi dapat dibentuk sehingga menjadi faktor motivasi
atau pendorong yang kuat untuk melakukan perjalanan wisatawan ke suatu
destinasi pariwisata. Citra emosional berdasarkan penilaian wisatawan dapat
berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Citra destinasi tidak selalu
terbentuk dari pengalaman atau fakta, tetapi dapat dibentuk sehingga menjadi
faktor motivasi atau pendorong yang kuat untuk melakukan perjalanan wisatawan
ke suatu destinasi pariwisata. Citra emosional berdasarkan penilaian wisatawan
dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Coban (2012) dalam
penelitiannya menjelaskan bahwa citra emosional terdiri dari hasil penilaian
rasional atau citra kognitif (cognitive image) dan penilaian emosional atau citra
afektif (affective image) dari destinasi itu sendiri

Kualitas Pelayanan Objek wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Dapat
disimpulkan bahwa Kualitas pelayanan Objek wisata adalah segala sesuatu yang
dapat membuat wisatawan ingin berada kembali di tempat wisataataupun
mengunjungi tempat wisata tersebut karena perasaan puas atas pelayanan yang di
dapatkan di objek wisata tersebut serta keunikan dan nilai yang tinggi, yang
menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu. Kepuasan konsumen
dapat tercermin dari perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena
membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap
ekspektasi mereka Kotler dan Keller, (2010). Kepuasan atau ketidak puasan
adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan
antara kesannya terhadap kinerja produk yang riil atau actual dengan kinerja yang
diharapkan.(Sangadji dan Sopiah, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Duky Ardhana (2015), menyatakan
bahwasannya kualitas objek wisata berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
wisatawan. Penelitian tersebut menggunakan lima dimensi dari pengaruh kualitas
objek wisata Sumatera Barat yaitu rasa aman, rasa nyaman, kualitas penyajian
informasi, kelengkapan perlengkapan, dan ketrampilan para petugas, terhadap
kepuasan wisatawa. Objek wisata mempunyai tujuan memuaskan wisatawan,
kepuasan wisatawan merupakan faktor penting khususnya untuk meningkatkan
pemasukan bagi penyelenggara objek wisata

Sach (2010) berpendapat citra adalah pengetahuan mengenai kita dan
sikap-sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok yang
berbeda. Citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari public terhadap suatu
objek. Kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau
organisasi. Soemirat dan Ardianto (2010), medefinisikan citra sebagai
gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra
adalah dunia menurut persepsi.pengertian para pakar di atas, citra dapat
diartikan sebagai gambaran yang didapat oleh lingkungan di sekitar atau
pihak lain sebagai hasil dari pengalaman dan pengetahunnya tentang suatu
obyek.
Citra (image) pariwisata menurut Kotler dalam Pitana dan Diarta
(2010) adalah kepercayaan yang dimiliki oleh wisatawan mengenai produk
atau pelayanan yang wisatawan beli atau akan beli. Citra emosional tidak
selalu terbentuk dari pengalaman atau fakta, tetapi dapat dibentuk sehingga
menjadi faktor motivasi ataupendorong yang kuat untuk melakukan
perjalanan wisatawan ke suatu destinasi pariwisata. Citra emosional
berdasarkan penilaian wisatawan dapat berbeda-beda antara satu orang
dengan orang lainnya. Coban (2012) dalam penelitiannya menjelaskan
bahwa citra emosional terdiri dari hasil penilaian rasional atau citra kognitif
(cognitive image) dan penilaian emosional atau citra afektif (affective image)
dari destinasi itu sendiri.

1) Bentuk fisik/yang berwujud (Tangibles)
2) Keandalan (Reliability)
3) Daya tanggap (Responsiveness)
4) Jaminan (Assurance)
5) Empati (Emphaty).

Menurut Parasuraman dan Zeithaml (dalam Tjiptono, 2010:70)
mengemukakan bahwa dalam kualitas pelayanan ada beberapa dimensi atau
atribut yang perlu diperhatikan yaitu :
1) Bentuk fisik/yang berwujud (Tangibles)
Merupakan suatu kondisi yang ada dalam memberikan pelayanan
meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi.
2) Keandalan (Reliability)
Merupakan suatu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan
dengan segera, akurat dan memuaskan.
3) Daya tanggap (Responsiveness)
Merupakan suatu keinginan para staf untuk membantu pelanggan,
memberikan pelayanan yang tanggap, dan selalu ada disaat pelanggan
membutuhkan bantuan.
4) Jaminan (Assurance)
Mencakup pengetahuan, kemampuan dan kesopanandan sifat dapat
dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau
keragu-raguan.
5) Empati (Emphaty)
Kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik,
perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhui kualitas pelayanan
kepada pelanggan menurut Adya Dan Atep (2009) yaitu :
1) Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan
Pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dapat diberikan jika
karaywan yang memiliki kekmampuan kerja yang maksimal
2) Pola manajeman perusahaan
Pola manajemen yang mensejaherakan dan tidak membebani karyawan
dapat mendukung karyawan untuk memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada pelanggan.
3) Pembangunan sumber daya manusia
Karyawan perlu di kembangkan kemampuan dan potensinya sehingga
nantinya dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.
4) Keseselarasan hubungan kerja
Pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dapat di dukung
dengan adanya hubungan kerja yang selaras di antara karyawan karena
menciptakan situasi keakraban dan kehangatan.
5) Motivasi kerja karyawan
Karyawan yang memiliki motivasi kerja tinggi akan bekerja dan
menampilkan performasi kerja yang maksimal,salah satunya yaitu
dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan.
6) Kebijakan pemberian insetif
Pemberian insetif yang adil sesuai dengan prestasi kerja dan kontribusi
karyawan kepada prusahaan akan menciptakan kepuasan kerja
karyawan dan mendukung ke arah terciptanya kualitas pelayanan
kepada pelanggan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh
obyek wisata.

Menurut (Tjiptono, 2017) kualitas pelayanan adalah tingkat
keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan
untuk memenuhi keinginan wisatawan. Dengan kata lain ada dua faktor
utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan
perceived service (Parasuraman, et al, 2013). Menurut Wykof (dalam
Tjiptono, 2017) kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan
dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan
wisatawan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi
kualitas jasa, yaitu expected service dan perceived service (Parasuraman, et
al, 2013).
Tjiptono dan Chandra (2011) berpendapat Kualitas merupakan suatu
kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.Sehingga definisi
kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan
keinginan wisatawan serta ketepatan penyampaiannya dalammengimbangi
harapan wisatawan. Kotler dan Keller (2011) berpendapat pelayanan adalah
setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak
kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak
mengakibatkan kepemilikan apapun. Kualitas Pelayanan Objek wisata
merupakan dasar bagi kepariwisataan. Dapat disimpulkan bahwa Kualitas
pelayanan Objek wisata adalah segala sesuatu yang dapat membuat
wisatawan ingin berada kembali di tempat wisataataupun mengunjungi
tempat wisata tersebut karenaperasaan puas atas pelayanan yang di dapatkan
di objek wisata tersebut serta keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi
tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu.

Berdasarkan pada dimensi dari kualitas produk objek wisata yang
diuraikan oleh Kotler (2011), maka yang menjadi indikator pada penelitian ini
yaitu :
1) Atraksi
2) Informasi
3) Fasilitas Umus
4) Sumber Daya Manusia
5) Pelayanan
6) Kebersihan
7) Aksesbilitas

Berikut ini adalahberbagai hal yang perlu diperhatikan dalam
membangun persepsi terhadap kualitas (Aaker dalam Durianto, et al, 2008).
1) Komitmen terhadap kualitas.
2) Budaya kualitas.
3) Informasi masukan dari pelanggan.
4) Sasaran/standar yang jelas.
5) Kembangkan karyawan yang berinisiatif.

Tiga prinsip tentang persepsi terhadap kualitas (Simamora, 2012) yaitu
1) Kualitas yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap suatu produk
mencakup tiga aspek utama yaitu produk, harga, dan nonproduk.
2) Kualitas ada kalau bisa di persepsikan oleh konsumen.
3) Perceived quality diukur secara relatif terhadap pesaing.
c. Dimensi Kualitas Produk Wisata
Poerwanto (2010), menemukan ada 7 dimensi kualitas produk wisata
yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan antara
kualitas dimensi yang satu dengan lainnya dan berkaitan dengan tingkat
kepuasan wistawan. Tujuh dimensi kualitas produk wisata tersebut, yaitu
(Sulistiyani, 2010):
1) Atraksi (daya tarik obyek)
Atraksi merupakan daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang
diidentifikasikan (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya,
dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata.
Tanpa aktraksi wisata, tidak ada perisitiwa, bagian utama lain tidak
akan diperlukan
2) Informasi (Promosi)
Merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata
yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk
perencanaan, promosi merupakan bagian penting
3) Fasilitas umum
Fasilitas penunjang bagi wisatawan dalam beraktifitas di lokasi wisata
4) Sumber Daya Manusia (SDM)
Merupakan bagian penting bagi objek wisata yang dapat membantu
wisatawan dalam berkunjung melalui pelayanan secara langsung.
5) Pelayanan
Bagian penting dalam memberikan kemudahan dan pelayanan terhadap
wisatawan.
6) Kebersihan
Konsep penting dalam membentuk persepsi wisatawan tentang budaya
kebersihan dalam menjaga lingkungan.
7) Aksesibilitas.
Kemudahan yang ditawarkan objek wisata untuk diakses oleh
wisatawan.

Wisatawan lebih mengenal istilah obyek wisata daripada produk wisata.
Kualitas obyek wisata ditentukan oleh sejauh mana komponen obyek
tersebut mampu memuaskan pelanggannya sesuai dengan janji yang
ditawarkan oleh produsen (Sulistiyani, 2010). Kualitas objek wisata
merupakan unsur penting yang menjadi pertimbangan wisatawan dalam
memilih suatu objek wisata. Kualitas produk wisata merupakan persepsi
akan fungsi yang sesungguhnya dirasakan oleh konsumen atau wisatawan
(Kotler, 2011). Pendapat lainnya menyatakan bahwa kualitas produk
melambangkan kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya yang
meliputi keawetan, keandalan, kemudahan penggunaan dan perbaikannya.
(Machfoedz, 2010). Menurut Tjiptono & Diana (2016) kualitas wisata
adalah menetapkan harga untuk menutup biaya riset dan pengembangan,
serta menciptakan citra kualitas tinggi. Citra kualitas produk dapat
dibentuk melalui strategi penetapan harga. upaya menghasilkan produk
berkualitas tinggi biasanya membutuhkan biaya besar. Kendati demikian
apabila konsumen mempersepsikan produk dan merek spesifik berkualitas
tinggi, maka produk dan merek bersangkutan berpeluang survive lebih
besar dalam pasar yang sangat berkompetitif.

Menurut Kotler (2011) atribut pembentuk kepuasan terdiri dari:
1) Kesesuaian Harapan Wisatawan
Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang
diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh pelanggan,
meliputi :
a) Produk yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang
diharapkan.
b) Pelayanan oleh karyawan yang diperoleh sesuai atau melebihi
dengan yang diharapkan.
c) Fasilitas penunjang yang didapat sesuai atau melebihi dengan
yang diharapkan.
2) Minat Berkunjung Kembali
Merupakan kesedian pelanggan untuk berkunjung kembali atau
melakukan pembelian ulang terhadap produk terkait, meliputi :
a) Berminat untuk berkunjung kembali karena pelayanan yang
diberikan oleh karyawan memuaskan.
b) Berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan manfaat
yang diperoleh setelah mengkonsumsi produk.
c) Berminat untuk berkunjung kembali karena fasilitas penunjang
yang disediakan memadai.
3) Kesediaan Merekomendasikan
Merupakan kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk
yang telah dirasakannya kepada teman atau keluarga, meliputi :
a) Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang
ditawarkan karena pelayanan yang memuaskan.
b) Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang
ditawarkan karena fasilitas penunjang yang disediakan
memadai.
c) Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang
ditawarkan karena nilai atau manfaat yang didapat setelah
mengkonsumsi sebuah produk jasa.

Tipe-tipe kepuasan dan ketidak puasan konsumen dapat dibedakan
berdasarkan kombinasi antara emosi-emosi spesifik terhadap penyedia jasa
dan minat berperilaku untuk memilih lagi penyedia jasa bersangkutan staus
dan neuhauss yang dikutip oleh Tjiptono (2014). Berikut penjelasannya
sebagai berikut:
1) Demanding customer satisfaction
Tipe ini merupakan tipe kepuasan yang aktif. Realasi dengan penyedia
jasa diwarnai emosi positif, terutama optimisme dan kepercayaan.
Berdasarkan pengalaman positif dimasa lalu, konsumen dengan tipe
kepuasan ini berhadap bahwa penyedia jasa akan mampu memuaskan
espetasi mereka yang semakin meningkat di masa depan.
2) Stable customer satisfaction
Konsumen dalam tipe ini memilki tingkat aspirasi pasif dan
berperilaku yang demanding. Emosi positifnya terhadap penyedia jasa
bercirikan steadines dan trust dalam relasi yang terbina saat ini mereka
menginginkan segala sesuatu tetap sama berdasarkan pengelamanpengalaman positif yang telah terbentuk hingga saat ini, mereka
bersedia melanjutkan relasi dengan penyedia jasa.
3) Resigner customer satisfaction
Konsumen dalam tipe ini juga merasa puas. Namun, kepuasannya
bukan disebabkan oleh pemenuhan ckspetasi. Namun lebih didasarkan
pada kesan bahwa tidak realitis untuk berharap lebih. Perilaku
konsumen tipe ini cenderung pasif. Mereka tidak bersedia melakukan
berbagai upaya dalam rangka menuntut perbaikan situasi.

Kepuasan konsumen menjadi hal yang sangat penting bagi suatu
perusahaan, untuk mengukurnya. Terdapat beberapa metode yang digunakan
perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan konsumen. Menurut
Tjiptono (2014) ada enam faktor yang harus diperhatikan dalam mengukur
tingkat kepuasan konsumen diantaranya sebagai berikut:
1) Sistem keluhan dan saran (Complain and Sugestion System)
Pelanggan menyampaikan keluhan dan saran melalui kotak saran di
lokasi strategis, kartu pos berperangko, saluran telepon bebas pulsa,
website, email, fax, blog dan lain lain. Ada juga perusahaan memberli
amplop yang telah ditulis nama dan alamat perusahaan-perusahaan
untuk digunakan menyampaikam saran atau keluhan serta kritikan
stelah mereka sampai ketempat asalnya. Pembeli Bayangan
2) Pembeli bayangan (Ghost Shopping)
Perusahaan yang kehilangan pelanggan mencoba menghubungi
pelanggan tersebut dengan cara membujuk kenapa dia tidak menjadi
pelanggan lagi. Yang diharapkan adalah diperolehnya informasi tentang
oenyebab terjadinya hal tersebut. Informasi yang diperoleh akan sangat
bermanfaat bagi perusahaan dalam mengambil keputusan.
3) Analisis konsumen yang beralih (Lost Customer Analysis)
Menghubungi atau mewawancarai para pelanggan yang telah beralih
pemasok dalam rangka memahami penyebabnya dan melakukan
perbaikan layanan.
4) Survei Kepuasan pelanggan (customer satisfication survey)
Tingkat keluhan disampaikan oleh konsumen tidak bisa disimpulkan
secara umum untuk kepuasan konsumen pada umumnya. Umunya
penelitian mengenai kepuasan konsumen dilakukan melalui suvey,
melalui pos, telepon atau wawancara pribadi, mengirimkan angketangket kosong ke orang-orang tertentu. Melalui survey perusahaan akan
memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari
konsumen dan sekaligus memberikan tanda (sign positif) bahwa
perusahaan menaruh perhatian terhadap konsumennya.

Menurut Rangkuti (2013) ada beberapa Keuntungan atas pelanggan
yang puas, yaitu:
1) Tetap setia lebih lama.
2) Membeli lebih banyak ketikaperusahaan memperkenalkan produk
baru dan memperbaharui produk-produk yang ada.
3) Membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya.
4) Memberi perhatian yang lebih sedikit kepada merek-merek dan iklaniklan pesaing serta kurang peka terhadap harga
5) Biaya pelayanannya lebih kecil dibandingkan biaya pelayanan
pelanggan baru karena adanya transaksi sudah rutin

Kotler (2011) menyebutkan lima faktor utama yang perlu diperhatikan
dalam kaitannya dengan kepuasan konsumen, antara lain:
1) Kualitas Produk Wisata
Konsumen akan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa
produk yang mereka gunakan berkualitas. Produk dikatakan berkualitas
bagi seseorang, jika produk itu dapat memenuhi kebutuhanya (Lupiyoadi,
2015). Kualitas produk ada dua yaitu eksternal dan internal. Salah satu
kualitas produk dari faktor eksternal adalah citra merek yang
dipersepsikan oleh wisatawan.
2) Kualitas Pelayanan Wisata
Konsumen akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik atau
yang sesuai dengan harapan.
3) Citra Emosional
Merupakan keadaan emosional seorang konsumen berupa perasaan
senang, bangga atau puas.
4) Harga
Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga
yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi.
5) Biaya
Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak
perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa
cenderungpuas terhadap produk atau jasa tersebut.

Objek wisata mempunyai tujuan memuaskan wisatawan, kepuasan
wisatawan merupakan faktor penting khususnya untuk meningkatkan
pemasukan bagi penyelenggara objek wisata. Kepuasan wisatawan menjadi
acuan keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayananya pada
konsumen. Kepuasan atau ketidak puasan adalah perasaan senang atau kecewa
seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja
produk wisata yang riil atau actual dengan kinerja yang diharapkan (Sangadji
dan Sopiah, 2013). Menurut Zeithaml dan Bitner (2013) konsumen yang
merasa puas pada produk atau jasa yang dibeli dan digunakan akan kembali
menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan, hal ini akan membangun
kesetiaan konsumen. Menurut Kotler (2011) kepuasan adalah sejauh mana
suatu tingkatan produk dipersepsikan sesuai dengan harapan wisatawan. Kotler
dan Keller, (2011) kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa
seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan
produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka.
Jika berada di bawah harapan, wisatawan tidak puas. Jika kinerja
memenuhi harapan, wisatawan puas. Jika kinerja melebihi harapan, wisatawan
amat puas atau senang. Kepuasan konsumen adalah evaluasi pasca pembelian,
dimana alternatif yang dibeli minimal sama atau melebihi harapan konsumen
(Rangkuti, 2013). Sementara Sumarni (2012) mengatakan bahwa kepuasan
adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau
hasil yang dirasakan dengan harapannya

Berdasarkan teori Fandy Tjiptono (2015: 8) menyatakan bahwa harga
murah yang di dasari semata-mata aspek diskon tanpa dibarengi efisiensin biaya
berpotensi mengorbankan standar kualitas yang sejatinya merupakan hak
konsumen. Low cost tidak boleh diikuti pengurnagan kualitas. Dasar utama low
cost seharusnya adalah kemampuan menekan biaya dalam menghasilkan tingkat
kualitas yang setara. Dengan kata lain, murah tidak sama dengan murahan.
Masalah lain, dalam promosinya, banyak pemasar yang terjebak menekankan
“how cheap they are” dan bukannya “how valuable they are”. Konsumen
mungkin tertarik membeli sekali, namun jika ia tidak puas, jangan harap ia bakal
membeli lagi! Fokus pada kepuasan pelanggan merupakan upaya
mempertahankan pelanggan dalam rangka menghadapi para produsen yang
berbiaya rendah. Banyak perusahaan yang mendapati bahwa cukup banyak
pelanggan yang sebenarnya bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk
pelayanan dan kualitas yang lebih baik.

Berdasarkan teori dari Ali Hasan (2008: 72) menyatakan bahwa
perusahaan yang menerapkan program kepuasan pelanggan harus memiliki
produk yang berkualitas baik dan layanan prima. Berdasarkan teori dari John C
Mowen (2001: 89) menyatakan bahwa penilaian kinerja ini ternyata sangat erat
hubungan nya dengan penilaian kualitas produk. Konsumen membandingkan
persepsi mereka atas kualitas produk setelah menggunakan produk tersebut sesuai
dengan ekspektasi kinerja produk sebelum mereka membelinya. Tergantung pada
bagaimana kinerja aktial dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan, mereka
akan mengalami emosi yang positif, negatif atau netral. Tanggapan emosional ini
bertindak sebagai masukan atau input dalam persepsi kepuasan/ ketidakpuasan
menyeluruh mereka.
Menurut Dita Amanah (2010:85) menyatakan bahwa harga dan kualitas
produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Menurut Shandy Widjojo P
(2014:8) menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen. Sedangkan menurut Andi Faisal dan Jafar Basalamah (2019: 20)
menyatakan bahwa secara parsial menunjukan terdapat pengaruh dari ketiga
variabel bebas yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan dan CRM terhadap
kepuasan peserta.

Berdasarkan teori dari Fandy Tjiptono (2015: 11) menyatakan bahwa pada
hakikatnya kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang, karena
dibutuhkan waktu cukup lama sebelum bisa membangun dan mendapatkan
reputasi dengan dasar kualitas pelayanan prima, dan kerapkali juga dituntut
investasi besar pada serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk membahagiakan
pelanggan saat ini dan masa depan. Sedangkan teori dari Ali Hasan (2008: 66)
menyatakan bahwa surplus konsumen dengan konsep kepuasan pelanggan,
mempertimbangkan faktor harga dan kuantitas, kualitas pelayanan dan kemasan.

Menurut Ali Hasan (2008:70) menyatakan bahwa indikator yang sebagai
determinasi kepuasan pelanggan pada produk jasa (intangible product) yaitu:

1. Serviciability, yaitu tingkat kemudahan dan kecepatan pelayanan
2. Accessibility, yaitu letak yang mudah di akses
3. Communication, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa konsumen
4. Competence, tingkat keterampilan menyelesaikan masalah
5. Courtesy, sikap sopan dan bersahabat dengan konsumen
6. Reliability, kemampuan mewujudkan pelayanan sesuai promosi
7. Security, keamanan, keterjaminan dan legalitas
8. Tangibles, wujud fisik, gedung, peralatan-peralatan
9. Understanding – customer, pemahaman kebutuhan dan keinginan
   pelanggan.
   Menurut Mowen dalam Fransiska Pramita (2010:30) menyatakan bahwa
   indikator atau dimensi kepuasan peserta adalah :
10. Attributes related to product, atribut yang berhubungan dengan
    produk.
11. Attributes related to service, atribut yang berhubungan dengan
    layanan.
12. Attributes related to purchase, atribut yang berhubungan dengan
    penjualan.
    Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2015: 35) indikator yang
    mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah ekspektasi, diskonfirmasi (obyektif
    dan subyektif), perceived performance, dan sikap konsumen.

Menurut Fandy Tjiptono (2011: 298) menyatakan bahwa secara garis
besar, riset-riset kepuasan pelanggan didasarkan pada 3 teori utama yaitu
diantaranya:

1. Contrast theory
   Bearsumsi bahwa konsumen akan membandingkan kinerja produk aktual
   dengan ekspektasi pra pembelian. Apabila kinerja aktual lebih besar atau
   sama dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas. Sebaliknya, jika
   kinerja akttual lebih rendah dibandingkan ekpektasi, maka konsumen
   akan tidak puas.
2. Assimilation theory
   Menyatakan bahwa evaluasi purna beli merupakan fungsi positif dari
   ekspektasi konsumen pra pembelian. Karena proses diskonfirmasi secara
   psikologis tidak enak dilakukan, konsumen cenderung secara perseptual
   mendistorsi perbedaan antara ekspektasi dan kinerjanya ke arah
   ekspektasi awal. Dengan kata lain, penyimpangan dari ekspektasinya
   cenderung akan diterima oleh konsumen bersangkutan.
3. Assimilation – contrast theory berpegangan bahwa terjadinya efek
   asimilasi (assimilation effect) atau efek kontras (contrast effect)
   merupakan fungsi dari tingkat kesenjangan antara kinerja yang di
   harapkan dan kinerja aktual. Apabila kesenjangan nya besar, konsumen
   akan memperbesar gap tersebut, sehingga produk dipersepsikan jauh lebih
   bagus/buruk dibandingkan kenyataan nya (sebagaimana halnya contrast
   theory). Namun, jika kesenjangannya tidak terlampau besar, assimilation
   theory yang berlaku. Dengan kata lain, jika rentang deviasi yang bisa
   diterima (acceptable deviation) dilewati, maka kesenjangan antara
   ekspektasi dan kinerja akan menjadi signifikan dan di situla efek kontras
   berlaku.

Menurut Kotler dan Armstrong dalam Eni Sudjiani (2019:127)
menyatakan bahwa “Customer satisfaction is the level on person’s fell stale
resultating fromcomparing a product’s perceived performance (or outcome) in
relation to the person’s expectation”. Yang artinya kepuasan pelanggan adalah
tingkat perasaan konsumen dengan membandingkan harapan yang dimiliki
dengan realita atau hasil yang sebenarnya.
Menurut Etta Mamang Sangadji (2013:180) menyatakan bahwa kepuasan
atau ketidakpuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal
dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja produk yang riil/ aktual
dengan kinerja produk yang di harapkan. Sedangkan menurut M Suyanto (2018:
76) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan senang atau kecewa dari
pelanggan yang berasal dari perbandingan antara kinerja produk dengan harapan.
Jika kinerja produk sesuai dengan harapan, pelanggan puas atau senang, dan
begitu juga sebaliknya.
Menurut Engel dalam Ali Hasan (2008: 56) menyatakan bahwa kepuasan
pelanggan merupakan suatu konsep evaluasi purnabeli dimana alternatif yang
dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan
ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan. Sedangkan menurut
Menurut Fandy Tjiptono dalam Rida farida (2016: 39) menyatakan bahwa
kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah
membandingkan antara persepsi terhadap kinerja (hasil) suatu produk dengan
harapan.

Menurut Setyo Ferry (2012:5) dalam penelitiannya, indikator harga yang
digunakan sebanyak 4 indikator, yaitu referensi harga, harga yang relatif lebih
murah, kesesuaian pengorbanan dan harga sesuai dengan manfaat produk.
Sedangkan menurut Rinaldi Bursan dalam Utari Wijayati dan Rahma
Wahdiniwaty (2014:22) menyatakan dimensi atau indikator harga yaitu:

1. Kesesuaian harga dengan manfaat produk
2. Kesesuaian harga dengan pendapatan atau uang saku yang diterima
3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk.
   Sedangkan menurut Stanton dalam Aprillia Dewi Ratnasari (2016: 4)
   menyatakan bahwa indikator atau dimensi harga yaitu:
4. Keterjangkauan harga
5. Perbandingan dengan merek lain
6. Kesesuaian harga dengan kualitas

Menurut Ali Hasan (2008: 304) menyatakan bahwa keputusan tentang
harga yang baik adalah apabila mampu mencerminkan seluruh kepentingan
perusahaan. Berikut ini adalah faktor yang memengaruhi keputusan harga:

1. Kondisi perekonomian
   Kondisi perekonomian (inflasi, resesi, tingkat suku bunga, anggaran),
   kebijakan serta peraturan pemerintah, dan aspek sosial sangat
   memengaruhi tingkat harga yang berlaku.
2. Price elasticity
   Elastisitas permintaan akan memengaruhi penentuan harga dan volume
   yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume
   penjualan ini berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga,
   maka penjualan akan menurun, dan sebaliknya jika terjadi penurunan
   harga, volume penjualan akan meningkat.
3. Non price factor
   Pembeli mungkin bersedia membayar harga premium (jaminan,
   pelayanan) atau justru mengorbankan beberapa manfaat dari sebuah
   produk demi harga yang lebih rendah.
4. Tujuan perusahaan
   Penetapan harga suatu produk sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang
   akan dicapai oleh perusahaan.
5. Faktor legal dan etis
   Faktor legasl dan etis biasanya menjadi alat pengawasan ppemerintah
   dalam penentuan harga maksimum, minimum, atau harga tertentu. Serta
   praktik lainnya demi mencegah keberlangsungan dan mencegah dari pasar
   monopoli atau oligopoli.
6. Bauran pemasaran
   Penetapan harga harus di koordinasikan dan saling mendukung dengan
   bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi dan promosi.
7. Biaya merupakan faktor dasar dalam penentuan harga yang minimal,
   sebab tingkat harga tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan
   mengakibatkan kerugian. Begitupun sebaliknya.
8. Ukuran bisnis
   Manajemen perlu memutuskan siapa yang harus menetapkan harga, setiap
   perusahaan menetappkan harga menurut caranya masing-masing.
9. Persaingan
   Kekuatan-kekuatan yang berpengaruh dalam persaingan setiap industri
   adalah persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk substitusi,
   pemasok, pelanggan, dan ancaman pendatang baru.
10. Sifat pasar
    Setiap perusahaan perlu memahami kaitan sifat pasar dan permintaan yang
    dihadapinya, apakah termasuk persaingan sempurna, persaingan
    monopolistik, oligopoli, atau monopoli.

Menurut Etta Mamang Sangadji (2013: 216) menyatakan bahwa harga
merupakan salah satu atribut paling penting yang dievaluasi oleh konsumen, dan
manajer harus benar-benar menyadari peran tersebut dalam pembentukan sikap
konsumen. Pada kondisi tertentu konsumen sangat sensitif terhadap harga
sehingga harga suatu produk yang relatif tinggi dibandingkan para pesaingnya
dapat mengeliminasi produk dari pertimbangan konsumen. Dalam kasus lain,
harga dapat digunakan sebagai indikator pengganti kualitas produk, dengan hasil
produk yang berharga tinggi yang bisa dipandang positif oleh segmen pasar
tertentu.
Menurut M Suyanto (2018: 259) menyatakan bahwa harga merupakan
nilai yang akan membeli dalam jumlah yang terbatas, berat, atau ukuran lainnya
dari barang atau jasa. Sebagai pertimbangan yang diberikan dalam pertukaran
untuk transfer kepemilikan, harga membentuk dasar penting transaksi komersial.
Hal ini mungkin sudah ditetapkan oleh kontrak, meninggalkan yang ditentukan
oleh rumus yang disepakati di masa mendatang, atau diketahui atau di
negosiasikan selama transaksi antara pihak-pihak yang terlibat.
Kotler dan Keller (2012:25) harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan
konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa
yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalu tawar menawar, atau
ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli.
Menurut Ari Setyaningrum (2015: 128) menyatakan bahwa secara lebih luas dapat
dikatakan bahwa harga ialah jumlah semua nilai yang di berikan oleh konsumen
untuk memperoleh keuntungan atas kepemilikan atau penggunaan suatu produk
atau jasa. Secara historis, harga menjadi faktor utama yang memengaruhi pilihan
seorang pembeli. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, dalam Erna
Susilawati dan Rahma Wahdiniwaty (2017: 17) menyatakan bahwa harga
merupakan jumlah uang yang dibebankan untuk produk atau jasa, atau lebih
jelasnya adalah jumlah dari semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk
mendapatkan sebuah manfaat dengan memiliki atau menggunakan sebuah produk
atau jasa.
Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2016: 218) menyatakan bahwa
penetapan harga merupakan salah satu keputusan terpenting dalam pemasaran.
Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan
pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya
(produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran).
Disamping itu, harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksible,
artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk
atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal tersebut tidak dapat diubah
dengan mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.
Menurut Hasan dalam Aprillia Dewi Ratnasari (2016: 4) menyatakan
bahwa harga adalah segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh
konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari
barang beserta pelayanan dari suatu produk.