Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari
kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan
dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai
pelaksanaan kegiatan organisasi. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari:
- Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang
dimaksudkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang pengaturan disiplin pegawai negeri sipil. - Tindakan tuntutan atau gugatan perdata, yaitu:
a. Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali
b. Tuntutan perbendaharaan
c. Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll - Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi
pidana umum atau kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal
terdapat indikasi tindakan pidana khusus.