Aspek-Aspek Perilaku Kerja Inovatif


Menurut De Jong dan Hartog (2008), terdapat empat indikator
perilaku kerja inovatif yaitu:
1) Idea Exploration (Pengekplorasian Ide)
Perilaku untuk mempelajari akan adanya peluang baru
dengan mengidentifikasi peristiwa yang telah terjadi,
mengidentifikasi teka-teki yang perlu untuk dipecahkan, dan
mengindentifikasi pemicu terjadinya masalah yang membutuhkan
penyelesaian.
2) Idea Generation (Pemunculan Ide)
Perilaku dalam pemunculan ide dan mampu
mengembangkan ide inovasi dengan menciptakan dan
menyarankan ide untuk menemukan proses baru.
3) Ide Championing (Mewujudkan Ide)
Upaya untuk mewujudkan sebuah ide-ide kreatif dan
merealisasikan dalam bentuk pekerjaan. Dalam hal ini individu
diharapkan terdorong untuk mencari dukungan dalam mewujudkan
ide dengan inovasi baru yang telah dihasilkan.
4) Ide Implementation (Pengaplikasian Ide)
Perilaku untuk menerapkan ide baru tersebut kedalam
proses kerja yang biasa dilakukan, serta tindakan untuk
mengembangkan, menguji coba, dan mengkomersialisasikan ide-
ide inovatif.
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku
inovatif adalah serangkaian tindakan yang menghasilkan ide atau
gagasan baru yang muncul dari individu yang terarah dan tertuju dalam
mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Sehingga seseorang
yang memiliki perilaku inovatif akan berusaha untuk berupaya
memecahkan masalah dengan menggunakan segenap cara yang
berbeda dari orang lain sehingga menghasilkan cara yang efektif dan
efisien

Definisi Perilaku Kerja Inovatif


Perilaku inovatif sangat berhubungan dengan inovasi. Perilaku
inovatif dengan inovasi sendiri berupa perubahan sosial, bedanya
terletak di tekankan pada ciri perubahannya. Inovasi penekanannya
terletak di hal yang dilihat sebagai suatu yang baru dari individu
maupun masyarakat. Sedangkan, perilaku inovatif penekanannya
terletak di sikap yang kreatif terhadap suatu yang berubah dari sesuatu
yang bersifat tradisional menjadi ke sesuatu yang bersifat modern.
Menurut Roger (2009) menyampaikan bahwa inovasi akan
mempunyai batasan sebagai gagasan atau ide, praktek, dan berupa
benda atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Sedangkan
Robbins (2006) menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu
pembaharuan, sesuatu penemuan yang baru, berupa ide, cara, alat,
hasil produk atau yang lainnya. Seseorang yang memiliki perilaku
inovatif akan terlihat dan berdampak pada kehidupan sehari-harinya
yang akan memiliki pikiran kritis, akan selalu mengusahakan agar
sesuatu muncul yang baru dari lingkungan sekitarnya.
Menurut Kleysen dan Street (2001) perilaku inovatif berarti
sebagai keseluruhan tindakan dari individu yang mengarah
pemunculan, pengenalan, dan penerapan dari suatu yang baru dan
menguntungkan pada seluruh tingkat organisasi. Perilaku inovatif
berfokus pada proses yang lebih kompleks karena perilaku inovatif
membahas sampai ke penerapan ide-ide yang dihasilkan (Carneli, dkk,
2006). Lebih lanjut lagi George dan Zhou (2001), berpendapat karakter
individu yang memiliki perilaku inovatif yaitu:
1) Berusaha untuk memahami teknologi yang baru, teknik, proses dan
gagasan baru.
2) Berusaha menghasilkan gagasan-gagasan kreatif.
3) Berusaha memperjuangkan dan memajukan ide-ide ke orang lain.
4) Menyediakan sumber daya dan meneliti apa yang diperlukan untuk
mewujudkan ide-ide baru.
5) Mengembangkan rencana dan jadwal yang matang untuk dapat
mewujudkan ide tersebut

Pelatihan Efikasi Diri untuk Meningkatkan Perilaku Kerja Inovatif


Ormrod ( 2008: 21 ) menyatakan bahwa efikasi diri adalah penilaian seseorang
tentang kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai
tujuan tertentu. Individu dengan efikasi diri tinggi mampu mencapai keberhasilan
yang tinggi disbanding individu dengan efikasi diri rendah. Hal ini terjadi karena
individu dengan efikasi diri tinggi memiliki aspirasi yang lebih tinggi dan memiliki
kegigihan yang lebih kuat dalam bekerja untuk mencapai sutau tujuan tertentu
( Bandura dalam Feldman, 2012: 187 ).Menurut Mathis ( 2002) Pelatihan adalah suatu
proses dimana orang – orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu
mencapai tujuan organisasi. Pelatihan terkait dengan ketrampilan dan kemampuan
yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan dilakukan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis sesuai dengan profesi pada
bidangnya.
Self efficacy merupakan konsep penting dalam manajemen dan organisasi. Asal
self efficacy adalah penelitian dan teori sosial kognitif (Bandura, 1997). Tidak seperti
mengukur persepsi individu dari seluruh kelompok atau organisasi, self efficacy
mengevaluasi persepsi orang dari situasi kerja. Self efficacy mencerminkan keyakinan
seseorang dalam kemampuan untuk melakukan tugas khusus pada proses inovasi
(Luthans et al., 2007). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa self efficacy
yang lebih tinggi memungkinkan untuk melihat tantangan sebagai sesuatu yang dapat
diatasi dengan kompetensi yang cukup dan usaha sehingga mereka cenderung
memilih untuk mengeksplorasi peluang dan menggenerasikan ide – ide baru untuk
mengatasi hal tersebut. Individu yang memiliki optimism tinggi cenderung akan
bersikap positif untuk berusaha melakukan sebuah perubahan kearah yang lebih baik,
melihat kesempatan – kesempatan di masa depan, dan fokus dalam memgambil
kesempatan – kesempatan tersebut.

Faktor – Faktor yang Memengaruhi Efikasi Diri


Ormrod (2008: 23) menjelaskan empat faktor yang memengaruhi
perkembangan Efikasi Diri, yaitu :
a. Keberhasilan dan Kegagalan pembelajar sebelumnya.
Pembelajar lebih mungkin untuk yakin bahewa mereka bias berhasil
pada suatu tugas tertentu apabila mereka telah berhasl pada tugas tersebut atau
tugas lain yang mirip di masa lalu. Sebagai contoh, Elena mungkin lebih yakin
untuk memelajari soal matematika tentang pengurangan, karena sebelumnya
Elena telah berhasil mempelajari soal pertambahan. Contoh lain, Budi mungkin
saya lebih yakin untuk belajar bulu tangkis, karena sebelumnya iya telah belajar
ping pong. Meski demikian, penelitian harus mampu mengindentifikasi sejauh
mana individu tersebut mampu mempertimbangan antara kesuksesan dan
kegagalan yang sudah terjadi sebelumnya. Berbeda dengan siswa Sekolah Dasar,
Pembelajaran yang memasuki usia remaja lebih mampu mempertimbangkan
suatu pola kesuksesan dan kegagalan jangka panjang.
b. Pesan dari Orang Lain
Salah cara dapat digunakan untuk meningkatkan efikasi diri siswa
adalah dengan menunjukkan hal-hal yang sebelumnya telah mereka lakukan
dengan baik atau hal – hal yang sekatang telah mereka lakukan dengan mahir.
Cara lain yang dapat dilakukan adalah memberikan alas an – alas an kepada siswa
untuk percaya bahwa mereka dapat sukses dimasa depan. Perkataan seperti “
Kamu pasti bisa mengerjakan tugas Fisika” dapat mendongkrak kepercayaan diri
diri siswa. Namun, pengaruh prediksi optimistic akan cepat hilang kecuali siswa
melakukan usaha yang benar – benar membuat siswa sukses.
c. Kesuksesan dan Kegagalan Orang Lain
Individu seringkali membentuk opini mengenai kemampuannya sendiri
dengan mengamati kesuksesan dan kegagalan orang lain yang serupa dengan
orang tersebut. Dengan cara yang sama, siswa sering mempertimbangkan
kesuksesan dan kegagalan teman sekelasnya, terutama yang kemampuannya
setara, ketika menilai peluang kesuksesan siswa itu sendiri, Ketika siswa meliahat
teman – teman kelas yang kemampuannya setara dengannya dan temannnta itu
suskses, maka siswa juga memiliki alas an untuk optimis dan akan kesusksesan
mereka sendiri. Berlaku sebaliknya, jika siswa melihat teman dengan kemampuan
yang setara gagal, siswa tersebut akan jauh kurang optimis.
d. Kesuksesan dan Kegagalan dalam Kelompok yang lebih besar.
Siswa mungkin memiliki efikasi diri yang lebih besar ketika mereka
bekerja dalam kelompok. Efikasi diri macam ini disebut sebagai efikasi diri
kolektif. Efikasi diri kolektif tergantuk tidak hanya pda persepsi siswa akan
kapabilitasnya sendiri dan orang lain, melaikan juga pada persepsi mereka
mengenai bagaimana mereka dapat bekerja bersama – sama secara kolektif dan
mengkoordinasikan peran serta tanggung mereka.. Anak-anak dan remaja akan
memiliki efikasi diri yang tinggi ketika mereka bekerja dengan kelompok, asalkan
kelompok mereka berfungsi secara lancer dan efektif.
Feist dan Feist (2011: 213) menjabarkan empat faktor yang
memengaruhi efikasi diri, yaitu :
a. Pengalaman Menguasai Sesuatu ( mastery experiences )
Sumber yang paling berpengaruh dari efikasi diri adalah pengalaman
mengenai sesuatu, yaitu performa mas alalu. Secara umum, performa yang
berhasil akan meningkatgkan ekspektasi menegnai kemampuan, kegagalan
cenderung akan menurunkan hal tersebut. Ada enam dampak dari pernyataan
tersebut.
Pertama, performa yang berhasil akan meningkatkan efikasi diri secara
proporsional dengan kesulitan dari tugas tersebut. Sebagai contoh, seoarang
pelajar yang cerdas akan mengalami alami peningkatan efikasi diri dengan
baik bila belajar meghadapi soal dengan kesulitan tinggi dan diimbangi
dengan kegiatan belajar yang setara, Kedua, tugas yang dapat diselesaikan
dengan baik oleh diri sendiri akan lebih efektif daripada yang diselesaikan
dengan bantuan orang lain. Ketiga, saat individu telah berusaha secara
maksimal namun mengalami kegagalan maka kegagalan ini dapat
menyebabkan penurunan efikasi diri. Kegagalan dengan usaha minimal tidak
terlalu berpengaruh terhadap penurunan efikasi diri, tetapi kegagalan yang
disertai usaha maksimal akan berpengaruh terhadap penurunan efikasi diri..
Keempat, kegagalan dalam kondisi rangsangan atau tekanan emosi yang tinggi
tidak terlalu merugikan diri dibandingkan dengan kegagalan dalam kondisi
maksimal. Kelima, kegagalan sebelum mengukuhkan rasa menguasai sesuatu
akan lebih berpengaruh buruk pada rasa efikasi diri daripada kegagalan
setelahnya. Dampak keenam, kegagalan yang terjadi kadang-kadang
mempunyai dampak yang sedikit terhadap efikasi diri, terutama pada individu
yang mempunyai ekspetasi yang tinggi terhadap kesuksesan.
b. Modeling Sosial
Modeling social yaitu penagalaman vikarius adalah factor krdua yang
memengaruhi sefikasi diri. Efikasi diri meningkat saat individu
mengobservasi pencapaian oaring lain yang mempunyai kompentensi yang
setara, namun akan berkurang saat individu melihat rekan sebaya gagal.
c. Persuasi Sosial
Efikasi diri dapat diperoleh atau dilemahkan melalui persuasi social. Ada
tiga kondisi dmana persuasi orang lain dapat meningkatkan atau menurunkan
efikasi diri. Kondisi pertama adalah bahwa individu harus mempercayai pihak
yang melakukan persuasi. Kata – kata atau kritik dari sumber yang terpercaya
mempunyai daya yang lebih efektif dibandingkan dengan hal yang sama dari
sumber yang tidak terpercaya. Pesuasi sosial dapat meningkatkan efikasi diri
secara efektif hanya bila kegiatan yang ingin didukung untuk dicoba berada dalam
jangkauan perilaku seseoarang. Sebanyak apapun persuasi verbal dari orang lain
tidak dapat mengubah penialaian seseorang mengenal kemampuan dirinya untuk
berlari 100 meter dibawah 8 detik.
Kondisi kedua yaitu bahwa daya yang lebih efektif dari sugesti
berhubungan langsung dengan status dan otoritas yang dipersepsikan dari orang
yang melakukan persuasi. Sebagai contoh, saran dari seorang tokoh music
terkenal kepada pemain music pemuala bahwa mereka mampu mempelajari not
balok dalam jangka waktu tiga hari bisa lebih dipercaya diri pada saran dari
seoarang teman.
Kondisi ketiga, persuasi sosial menjadi lebih efektif saat dikombinasikan
dengan performa sukses. Persuasi dapat meyakinkan seseoarang untuk berusaha
dalam suatu kegiatan dan apabila performan yang dilakukan sukses, maka efikasi
akan meningkat karena individu mengalami pencapaina dan penghargaan verbal.
d. Kondisi Fisik dan emosional
Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa misalnya saat
seseorang mangalami ketakutan atau kecemasan akut. Kondisi emosi seperti ini
akan menimbulkan ekspektasi efikasi diri rendah. Kebanyakan orang saat tidak
tajut, mempunyai kemampuan untuk menaklukkan ular berbisa dengan berhasil.
Untuk menaklukkan ular yang perlu dilakukan ialah memegang kuat tepat
dibelakang kepala ular. Tetapi ketika rasa takut muncul saat seseoarang sedang
berusaha memegang ular, yang terjadi adalah ekspektasi menaklukkan ular orang
tersebut menurun secara drastis.
Menurut Schermerhorn dkk dalam Wibowo (2013: 162 ) ada empat cara
untuk membangun efikasi diri, yaitu :
a. Enactive Mastery;
Mendapatkan kepercayaan melalui pengalaman positif.
b. Vicaroius Modelling;
Mendapatkan kepercayaan dengan melalui mengamati orang lain
c. Verbal Persuation;
Mendapatkan kepercayaan seseorang yang memeritahu kita atau mendorong
kita bahwa kita dapat menjalankan tugas
d. Emotional Arousal;
Mendapatkan kepercayaan ketika kita sangat didorong atau diberi energi untuk
berkinerja baik dalam suatu situasi
Berdasarkan beberapa penjabaran yang telah disampaikan bahwa faktor –
faktor yang memengaruhi efikasi diri adalah pengalaman sebelumnya, pengalaman
vikarius, persuasi sosial, kondisi fisik dan emosional

Dimensi Efikasi Diri


Bandura ( 1997: 42-43 ) menyebutkan bahwa Efikasi Diri terdiri dari tiga
dimensi yaitu :
a. Tingkat Kesulitan ( Level )
Aspek tingkat kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan dalam mengerjakan
tugas. Ada perbedaan tingkat diri antara satu individu dengan individu lainnya.
Salah satu yang membedakan Efikasi Diri adalah tingkat kesulitan, Tugas dengan
tingkat kesulitan tertentu dapat menentukan Efikasi Diri seseorang. Saat seseorang
menghadapi tugas yang mudah, tidak menghadapiu kesulitan atau mendapat
rintangan dan masalah, maka sangat mudah bagi seseorang untuk mencapai
Efikasi Diri tinggi. Individu yang mengerjakan tugas dengan kesulitan tinggi
dituntut untuk memiliki Efikasi Diri tinggi, akibatnya individu dengan Efikasi Diri
rendah cebderung menghindari tugas dengan tingkat kesulitan tinggi.
b. Tingkat Kekuatan ( Strenght )
Tingkat kekuatan merupakan aspek efikasi diri yang berkaitan dengan
kekuatan dari keyakinan atau pengharapan individu terhadap kemampuannya.
Keyakinan yang kuat akan mendorong individu untuk terus berupaya mencapai
tujuannya meskipun mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan.
Sebaliknya jika keyakinan yang dimiliki individu lemah akan membuat individu
tersebut mudah goyah oleh pengalaman – pengalaman yang tidak menyenangkan.
c. Generalisasi ( Generality )
Generalisasi merupakan cakupan bidang tugas dimana individu merasa
mampu untuk melakukan tugas. Generalisasi berkaitan dengan apakah seseorang
hanya merasa yakin terhadap kemampuannya pada suatu tugas atau situasi
tertentu pada tugas yang lebih bervariasi. Generalisasi dapat bervariasi pada
beberapa dimensi termasuk didalamnya derajat kesamaan aktifitas, modalitas
dimana kemampuan diekspresikan seperti perilaku, kognisi dan afeksi, fitur
kualitatif dari suatu situasi dan karakteristik orang yang menjadi sasaran perilaku
tersebut.
Pendapat lain tentang dimensi efikasi diri juga disampaikan oleh Adisasmito ( dalam
Raeni dan Purnami, 2013: 40 ) yaitu :
a. Dimensi Tingkat
Dimensi tingkat mengacu pada tingkat kesulitan tugas yang diyakini
seseorang dapat dicapai. Tingkat keyakinan akan memengaruhi dalam pemilihan
aktifitas, jumlah usaha, serta ketahanan dalam menghadapi dan meyelesaikan
tugas yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan bahwa seseorang yang mempunyai
tingkat keyakinan tinggi akan mampu menghadapi situasi kompetitif dengan
antusias dan percaya diri.
b. Dimensi Kekuatan
Dimensi kekuatan mengacu pada tingkat keyakinan individu dalam meraih
kesuksesan setiap tugas. Individu dengan dimesi kekuatan yang baik tetap
memiliki keyakinan bahwa individu tersebut mampu untuk memyelesaikan
tugasnya dnegan baik meskipun tugas yang dihadapi sagat berat dan sulit.
c. Dimensi Generalisasi
Dimensi generalisasi mengacu pada keyakinan individu terhadap beberapa
kemampuan tertentu yang dapat diraih dengan sukses dalam berbagai situasi.
Generalisasi pada keyakinan diri menunjukkan tingkat kesempurnaan keyakinan
diri yang tidak dibatasi oleh situasi tertentu

Pengertian Pelatihan Efikasi Diri


Dalam Robbins dan Judge (2017: 142-143 ) pelatihan adalah pengalaman
belajar terstruktur yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan
menjadi ketrampilan khusus, pengetahuan atau sikap. Kemampuan tersebut adalah
potensi fisik, mental, atau potensi psikologis. Pelatihan dalam hal ini bertujuan
untuk mengubah kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kedalam pekerjaan
khusus yang berhubunban dengan ketrampilan. Pengertian pelatihan menurut
Yukl (1977: 10) adalah semua usaha merencanakan, melaksanakan, evaluasi guna
mempermudah dalam memperoleh kemampuan – kemampuan, pengetahuan,
sikap yang relevan dengan tujuan organisasi. Kegiatan pelatihan mempunyai
tujuan tertentu yaitu untuk meningkatkan kemampuan kerja sehingga
menimbulkan perubahan perilaku aspek – aspek kognitif, ketrampilan dan sikap
( Hamalik, 2005: 12 ). Kemampuan tersebut adalah :
a. Kemampuan membenuk dan membina hubungan antar perorangan
( intra personal )
b. Kemampuan menyesuaikan diri dengan keseluruhan lingkungan kerja
c. Pengetahuan dan kecakapan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu
d. Kebiasaan, pikiran, dan tindakan serta sikap dalam pekerjaan
Perubahan aspek kognitif yang bertujuan menimbulkan suatu perubahan sangat
dibutuhkan bagi pekerja batik untuk dapat bersaing sehingga perilaku kerja kreatif
dan inovatif dapat terwujud. Self Efficacy yang tinggi diharapkan dapat membentuk
pola berpikir kreatif dan inovatif .
Bandura dalam ( Feist and Feist 2017 : 157 ) mendefinisikan Efikasi Diri sebagai
keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk control
terhadap keberfungsian orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Selanjutnya
menurut Baron dan Byrne (dalam Nurlaila 2011: 21-23 ) menyatakan bahwa efikasi
diri adalah suatu penilaian individu terhadap kemampuan dan kompetensinya dalam
melaksanakan suatu tugas dan dalam mencapai suatu tujuan, atau ketika mengatasi
suatu masalah. Efikasi diri yang selanjutnya mengarahkan sesorang dalam merasa,
berpikir, memotivasi dirinya sendiri dan perilaku yang akan dimunculkan. Dalam
kehidupan sehari-hari efikasi diri mengarahkan seseorang untuk menghadapi
tantangan tersebut. Individu dapat memiliki efikasi diri yang tinggi atau rendah.
Individu dengan efikasi diri tinggi akan lebih tekun, sedikit merasa cemas dan tidak
mengalami depresi sedangkan individu yang memilki efikasi rendah memiliki
keterampilan sosial yang kurang, tanggapan terhadap lingkungan disertai kecemasan,
adanya keinginan menghindari interaksi interpersonal serta cenderung lebih depresi.
Seperti yang diungkapkan Bandura ( dalam Ardiyanti & Alsa, 2015: 3-4 )
bahwa bagaimana individu berperilaku tergantung pada resiprokal antara
lingkungan dengan faktor personal individu, khususnya faktor kognitif yang
berhubungan dengan keyakinannya bahwa dia mampu atau tidak mampu
melakukan suatu tindakan untuk mencapai hasil tertentu dengan berhasil (efikasi
diri). Dari sini tampak bahwa perspektif sosial kognitif menempatkan efikasi diri
sebagai salah satu faktor yang memengaruhi perilaku.
Berdasarkan pendapat para ahli tentang Efikasi Diri disimpulkan bahwa
Efikasi Diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan diri sendiri
dalam melakukan atau mengerjakan suatu tugas tertentu.
Dalam penelitian ini, variabel Efikasi Diri sebagai bentuk intervensi
psikologis yang di desain dalam bentuk pelatihan sebagai upaya untuk
meningkatkan perilaku kerja individu lebih inovatif. Pelatihan Efikasi Diri
mengacu pada dimensi Efikasi Diri yang diungkapkan oleh Bandura meliputi :
Dimensi tingkat kesulitan tugas ( Level ), dimensi kekuatan ( strength), dan
dimensi generalisasi ( Generality ). Dengan demikian individu pembatik akan
merasa yakin dengan kemampuan dan usaha – usaha yang dilakukannya sehingga
mampu mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan

Faktor – Faktor yang Memengaruhi Perilaku Kerja Inovatif


Terdapat faktor-faktor yang diperkirakan dapat meningkatkan munculnya
perilaku inovatif karyawan. Nijenhuis (2015) mengemukakan beberapa faktor
eksternal maupun faktor internal yaitu:
a. Faktor Eksternal.
1) Competitive pressures.
Semakin tingginya tekanan untuk berkompetisi mampu mendorong
karyawan untuk bekerja lebih baik dan memiliki efek positif untuk
munculnya perilaku inovatif.
2) Social – Political pressures.
Organisasi yang memiliki dukungan dari pemerintah harus terus memberi
hasil kerja yang memuaskan jika tetap ingin mendapat dukungan. Sehingga
pemimpin dan karyawan harus memuncul perilaku inovasi agar tetap
memberi hasil kerja yang terus berkembang dan lebih baik.
b. Faktor Internal
1) Interaksi dengan atasan (Kepemimpinan)
Karyawan yang memiliki hubungan yang positif dengan atasan mereka
lebih mungkin untuk menunjukkan perilaku inovatif kerja dan mampu
memberi keyakinan bahwa perilaku inovatif mereka akan menghasilkan
keuntungan kinerja. Hubungan yang berkualitas sering ditandai dengan
saling percaya dan menghormati.
2) Interaksi dengan grup rekan kerja
Karyawan yang memiliki hubungan baik dengan rekan kerja lebih mungkin
memudahkan mereka mengimplementasikan ide baru mereka juga
meningkatkan idea generation di dalam sebuah grup rekan kerja mereka.
Dan hal ini memudahkan perilaku inovatif kerja untuk berkembang

Dimensi Perilaku inovatif


Menurut Jong dan Hartog (2003:26-27) dalam proses perilaku inovatif dapat
diukur dengan 4 dimensi yaitu melihat peluang, mengeluarkan ide, memperjuangkan
ide, dan aplikasi ide yang dibagi menjadi 2 tahapan yang dilewati individu. Melihat
peluang dan mengeluarkan ide termasuk dalam tahap inisiasi kemudian untuk
memperjuangkan ide dan aplikasi ide termasuk dalam tahap implementasi. Berikut
penjelasan mengenai dimensi dalam perilaku inovatif yaitu:

  1. Tahap Inisiasi
    a. Melihat Peluang
    Untuk para karyawan melihat peluang merupakan proses awal yang dilakukan
    dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada yang tidak sesuai dengan
    yang diharapkan, permasalahan metode kerja yang diterapkan, kebutuhan
    pelanggan yang tidak terpenuhi, dan adanya indikasi perubahan pola tren yang
    terjadi di lingkungan. Dari beberapa permasalahan tersebut maka karyawan
    dapat melihat adanya peluang kesempatan untuk memberikan solusi yang
    bermanfaat.
    b. Mengeluarkan ide
    Pada tahap ini karyawan mengeluarkan konsep mengenai pemikiran baru
    dengan tujuan untuk perbaikan atau perubahan agar lebih baik. Hal ini
    mencakup menghasilkan ide baru atau layanan baru, pertemuan dengan klien
    atau teknologi pendukung dan menghasilkan solusi untuk masalah dengan
    tujuan untuk meningkatkan proses pelayaan sehingga lebih efisien. Kunci
    dalam mengeluarkan ide yaitu mengkombinasikan dan memperbaharui
    informasi dan konsep yang ada untuk memecahkan masalah dan
    meningkatkan kinerja.
  2. Tahap Implementasi
    a. Memperjuangkan Ide
    Dalam tahapan ini adalah mengembangkan dan mengimplementasikan ide yang
    telah diungkapkan. Tanggung jawab dalam impelentasi ide untuk inovasi maka
    karyawan dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dan mampu mengajak
    orang lain agar paham mengenai ide yang dicetuskan. Untuk kesuksesan suatu
    organisasi memang diperlukan peran karyawan untuk memunculkan ide-ide
    kreatif dan kemudian memperjuangkan ide tersebut. Memperjuangkan dalam
    hal ini termasuk membujuk dan memengaruhi rekan kerja agar mendukung
    dengan melakukan negosiasi. Keberhasilan ide bergantung pada kemampuan
    individu dalam membujuk dan mempengaruhi serta pada kemampuannya untuk
    memanfaatkan jaringan pribadi yang dimiliki.
    b. Aplikasi Ide
    Tahap aplikasi ide berkaitan dengan perilaku yang dilakukan karyawan yang
    bertujuan untuk mengembangkan, menguji dan memasarkan hal baru. Hal ini
    kaitannya dengan membuat inovasi dalam proses kerja yang biasa dilakukan

Pengertian Perilaku Kerja Inovatif


Perilaku inovatif adalah faktor kunci yang mendukung inovasi di dalam setiap
organisasi sehingga pengukurannya dapat dilihat keterkaitannya dengan praktik dan
teori yang diungkapkan (Amir, 2015: 67). Kreativitas dan inovasi sering digunakan
dalam penelitian saat ini yang masih dipertukarkan dalam penggunaannya yang belum
diperhatikan dengan jelas (West dan Farr, 1990:5). Kreativitas mengacu pada
pengeluaran ide sedangkan inovasi penerapannya hingga pada aplikasi ide yang
dimiliki (Jong dan Hartog, 2003:28).
Menurut Rank et al. (2004: 522) perilaku inovatif mengacu pada inisiatif
karyawan terkait dengan adanya inovasi di dalam organisasi termasuk generasi ide
baru dan penggunaan ide, mengkomunikasikan ide dan menyampaikannya terhadap
yang lain mengenai ide tersebut serta mengimplementasikan dalam pekerjaan di
organisasi. West dan Farr (1990:9) mengungkapkan bahwa perilaku inovatif
didefinisikan sebagai intensitas menggenerasikan, mempromosikan dan
merealisasikan ide baru pada rekan kerja mereka, tim kerja atau organisasi dalam
rangka untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok atau organisasi. Selama
mempromosikan ide, individu tidak hanya membagikan informasi dan data mengenai
tujuan inovasi tetapi seharusnya
juga mewujudkannya ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan sesuai untuk yang
lain dan tim (Jaberi, 2016: 42).
Berbeda dengan Jong dan Hartog (2003:25) yang mendefinisikan bahwa perilaku
inovatif merupakan semua tindakan individu yang diarahkan pada generasi,
pengenalan dan penerapan hal baru yang menguntungkan di tingkat organisasi
manapun mencakup perubahan dalam konsep layanan antarmuka klien, sistem
pengiriman dan pilihan teknologi. Untuk berperan dalam proses inovasi karyawan
dapat menghasilkan ide yang muncul karena adanya peluang yang dilihat dari adanya
ketidaksesuaian dengan yang diharapkan, mengidentifikasi kesenjangan kinerja atau
menghasilkan solusi untuk permasalahan (Jong dan Hartog, 2007: 43).
Menurut Purba (2009: 155) mengungkapkan bahwa perilaku inovatif merupakan
perilaku yang menekankan adanya sikap kreatif agar terjadi proses perubahan sikap
dari tradisional ke modern, atau dari sikap yang belum maju ke sikap yang sudah maju.
Seorang individu yang memiliki perilaku inovatif dalam keseharaiannya akan lebih
berpikir kritis, berusaha agar selalu terjadi perubahan untuk pembaruan di
lingkungannya, dan mengupayakan perubahan yang memiliki nilai tambah, serta
berupaya untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih efektif dan efisien.
Sedangkan Scott dan Bruce (2013:581-582) mengungkapkan bahwa perilaku
inovatif merupakan proses multistage dengan berbagai kegiatan dan perilaku individu
yang diperlukan dalam setiap tahapnya yaitu pencetusan ide yang muncul akibat
beberapa faktor sosial, tahap selanjutnya mencari dukungan untuk ide dan berupaya
untuk memberikan pemahaman mengenai idenya terhadap yang lain, dan tahap yang
terakhir adalah merealisasikan ide dalam bentuk produk ataupun pelayanan.
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa
perilaku inovatif adalah perilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam suatu
organisasi yang berupaya untuk memberikan ide sebagai solusi atas permasalahan
yang terjadi, dan menyampaikannya pada rekan kerja atau tim untuk selanjutnya
direalisasikan agar mendapatkan hasil yang diharapkan

Indikator Environmental Performance


Dalam mengukur environmental performance suatu organisasi, terdapat dua
indikator (Carroll, 2016), yaitu:

Pengukuran environmental performance secara non-objektif
Praktik dan aktivitas lingkungan kerap dipertimbangkan saat mengukur
environmental performance, karena environmental performance terkait
dengan sistem manajemen lingkungan yang perusahaan terapkan. Oleh
karena itu, indikator non-objektif digunakan dalam perhitungan
environmental performance untuk mengungkapkan usaha yang
dilakukan perusahaan guna mengurangi dampak aktivitas terhadap
lingkungan. Ukuran environmental performance meliputi implementasi
sistem manajemen lingkungan, integrasi tujuan lingkungan dalam
perencanaan perusahaan, desain ramah lingkungan dari hasil ataupun
proses manufaktur, pengembangan produk hijau, dll.
Langkah-langkah pengukuran non-objektif ini kerap didasari pada
kuesioner yang diajukan ke perusahaan dan mengungkapkan kepatuhan perusahaan
pada peraturan, kendala laporan lingkungan, metode dan alat pengelolaan
lingkungan, persepsi strategi lingkungan tentang pencegahan pencemaran, strategi
lingkungan dengan penghematan biaya, program pelatihan karyawan, dll

Pengukuran environmental performance secara objektif
environmental performance atau kinerja lingkungan kerap diukur
dengan variabel yang dapat diamati dan diukur yang menggambarkan
berbagai cara aktivitas tertentu dalam perusahaan dapat menyebabkan
dampak pada lingkungan. Indikator-indikator ini mengukur polusi yang
disebabkan oleh aktivitas perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan
lingkungan, memodifikasi proses produksi, penciptaan produk hijau dan
perusahaan andil secara sukarela dalam inisiatif lingkungan. Indikator
ini sering kali dihitung berdasarkan data yang dilaporkan perusahaan
secara wajib maupun sukarela.


British Standard Institution menyediakan panduan untuk mengembangkan
seri ISO 14000 pada tahun 1996. Pada tahun 1999, sertifikasi ISO 14031
mengusulkan indikator environmental performance yang dibagi menjadi tiga
kategori, yakni:

  1. Indikator kinerja manajemen
    Indikator kinerja manajemen memberikan informasi dan secara tidak
    langsung mengukur upaya yang dilakukan oleh perusahaan guna
    meningkatkan environmental performance mereka.
  2. Indikator operasional
    Indikator operasional lingkungan memberikan informasi tentang hasil
    praktik pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. Hal ini sebagai dasar
    evaluasi aspek lingkungan.
  3. Indikator kondisi lingkungan
    Indikator kondisi lingkungan secara langsung mengukur kualitas
    lingkungan dengan memberikan informasi terkait konteks lingkungan lokal,
    regional, dan nasional. Biasanya indikator ini digunakan untuk menilai
    dampak dari emisi udara atau kualitas air. Indikator lingkungan eksternal
    ini, berhubungan dengan tujuan kebijakan lingkungan, membantu
    penentuan prioritas dan objektivitas organisasi.

Definisi Environmental Performance


Menurut Paillé et al. (2014), environmental performance mempresentasikan
hasil yang menunjukkan sejauh mana perusahaan berkomitmen untuk melindungi
lingkungan hidup. Penelitian akademik mendefinisikan environmental
performance sebagai suatu hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen
lingkungan yang berkaitan dengan kontrol yang dimiliki organisasi atas dampak
lingkungannya berdasarkan kebijakan lingkungan yang berlaku (Carroll, 2016). Hal
ini merupakan inisiatif dari organisasi untuk memenuhi serta melampaui harapan
masyarakat mengenai lingkungan hidup (Chan, 2005). Dalam penelitian
sebelumnya, environmental performance juga didefinisikan sebagai kegiatan
menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dan mengurangi risiko yang
terkait dengan lingkungan dengan menggabungkan manajemen internal dan
eksternal organisasi untuk mencapai kinerja ekonomi secara keseluruhan serta
meningkatkan kinerja mitra strategis perusahaan (Van Hock & Erasmus, 2000).
Oleh karena itu, environmental performance penting dalam mempertahankan
kinerja organisasi dalam mencegah terjadinya efek negatif (seperti, polusi, emisi
lingkungan serta limbah) pada lingkungan hidup. environmental performance
dianggap sebagai susunan multidimensi yang mencakup bukan hanya hasil dan
dampak perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan, namun juga
prinsip tanggung jawab lingkungan dan proses aktivitas lingkungan perusahaan
yang akan menentukan hasil dan masa depan (Carroll, 2016). Environmental
performance mengacu pada berbagai praktik seperti sertifikasi ISO 14001, praktik
daur ulang, eco-design, eco-conception, implementasi sistem manajemen
lingkungan dan modifikasi proses manufaktur agar lebih efisien (Carroll, 2016).

Faktor Pro-Environmental Behavior


Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku
negatif atau positif pada lingkungan (Kollmuss & Agyeman, 2002), antara lain:

  1. Faktor demografi
    Faktor ini mencakup jenis kelamin dan jenjang pendidikan.
  2. Faktor eksternal
    Faktor eksternal mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya dan lembaga
    institusional.
  3. Faktor internal
    Faktor internal seseorang mencakup motivasi diri, pengetahuan
    tentang lingkungan, kesadaran lingkungan, nilai, sikap, emosional,
    locus of control, prioritas dan tanggung jawab

Dimensi Pro-Environmental Behavior


Kedua konsep pro-environmental behavior yang dikemukakan oleh
(Bissing-Olson et al., 2013) mengacu pada tindakan karyawan yang ramah
lingkungan di tempat kerja. Namun, terdapat konteks yang berbeda pada setiap jenis
perilaku yang mencerminkan perbedaan inti antara keduanya (Bissing-Olson et al.,
2013). Task-related pro-environmental behavior terjadi dalam konteks tugas kerja
inti yang harus dikerjakan karyawan, sedangkan proactive pro-environmental
behavior bergerak di luar keharusan karyawan dan melibatkan pendekatan yang
lebih aktif, berorientasi pada perubahan, dan atas inisiatif sendiri terhadap masalah
lingkungan di tempat kerja (Bissing-Olson et al., 2013).
Konsep proactive pro-environmental menjelaskan sejauh mana karyawan
mengambil inisiatif untuk terlibat dalam perilaku ramah lingkungan yang berangsur
melampaui ranah tugas pekerjaan yang diwajibkan (Bissing-Olson et al., 2013).
Konsep ini mirip dengan konsep “ecopreneurship” yang digambarkan sebagai
suatu jenis perilaku luar biasa yang berasal bukan dari deskripsi pekerjaan
karyawan atau persyaratan manajemen, melainkan keputusan pribadi seseorang
(Pichel, 2003).
Proactive pro-environmental behavior atau inisiatif pribadi, melibatkan
pendekatan yang aktif dan dengan pendekatan self-starting untuk pekerjaannya
yang tidak diwajibkan secara formal, tindakan tersebut termasuk membuat saran
dan perubahan yang konstruktif, serta untuk mengatasi hambatan yang ada dengan
menangani kemungkinan terjadinya hambatan dan kemunduran (Frese et al., 1996;
Frese & Fay, 2001)

Definisi Pro-Environmental Behavior


Pro-environmental behavior atau yang memiliki arti perilaku pro-
lingkungan telah mendapat perhatian yang meningkat di sebagian besar akademisi,
pertanyaan mengenai faktor pendorong utama seseorang untuk mengadopsi pro-
environmental behavior semakin menarik untuk diteliti (Li et al., 2019). Definisi
pro-environmental behavior yang dikenal secara umum adalah tindakan yang
bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan (Kollmuss &
Agyeman, 2002). Pro-environmental behavior mencakup berbagai jenis perilaku
yang dioperasionalkan, seperti kegiatan daur ulang, penggunaan transportasi,
pengelolaan limbah, penggunaan energi, pembelian produk ramah lingkungan dan
penggunaan peralatan tenaga listrik.
Bissing-Olson et al. (2013) memperkenalkan dua konsep pro-environmental
behavior, yakni proactive pro-environmental behavior dan task-related pro-
environmental behavior. Kedua jenis pro-environmental behavior ini mengacu
pada perilaku individu. Oleh karena itu, kedua konsep ini tidak melibatkan inisiatif
organisasi dalam skala besar, seperti penggunaan energi alternatif atau sistem daur
ulang di tempat kerja (Ramus & Steger, 2000)

Peran GHRM


Fenomena lingkungan yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan, oleh
karena itu peran penghijauan melalui praktik GHRM dalam perusahaan sangat
penting dan bermanfaat bagi manusia, lingkungan hidup serta organisasi dalam hal
sebagai berikut (Opatha & Arulrajah, 2014):

  1. Untuk menghindari dan/atau mengurangi terjadinya pemanasan global.
  2. Untuk menghindari dan/atau mengurangi fenomena bencana alam, seperti
    banjir, tsunami, hujan asam, badai, kekeringan, longsor, dll. Yang
    disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam berlebihan, berbahaya dan
    tidak bertanggung jawab demi kegiatan konsumsi dan produksi semata.
  3. Untuk menghindari dan/atau mengurangi masalah kesehatan yang
    disebabkan oleh polusi.
  4. Untuk menghindari dan/atau mengurangi kegiatan yang membahayakan
    hewan dan makhluk hidup lain.
  5. Untuk menjamin keseimbangan lingkungan antara manusia, hewan,
    tanaman dan lingkungan hidup sekitar.
  6. Untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan organisasi bisnis dalam
    waktu yang berkepanjangan

Alasan Penerapan GHRM dalam Organisasi


Hosain & Rahman (2016) menyatakan bahwa dengan penerapan GHRM,
perusahaan akan dapat memenuhi tujuan utamanya, seperti dalam pengendalian
biaya, menjamin kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, mendapat karyawan
yang berkualitas, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui kegiatan ramah
lingkungan dalam perusahaan serta meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai
pelestarian alam dan etika. Hosain & Rahman (2016) juga menjelaskan alasan
umum perusahaan harus mengadopsi praktik GHRM:

  1. Kegiatan melestarikan lingkungan hidup.
    Praktik GHRM yang dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan
    seperti; penyebaran informasi dan pelaksanaan rekrutmen dengan
    penggunaan kertas yang minim, menciptakan ruang kerja yang rendah
    emisi karbon, melakukan pelatihan secara online agar mengurangi
    penggunaan dokumen dalam bentuk fisik.
  2. Memastikan lingkungan kerja yang sehat dan meningkatkan moral
    karyawan.
    Menciptakan lingkungan yang sehat dan layak akan meningkatkan
    kecepatan dan semangat para karyawan, hal ini dapat dilakukan dengan
    menyediakan ruang hijau disertai dengan tanaman dan pohon alami,
    memberlakukan larangan merokok di bangunan kantor, menyediakan
    buah dan sayuran yang sehat dalam rapat.
  3. Memperoleh keunggulan kompetitif dengan memastikan kegiatan
    tanggung jawab sosial perusahaan.
    Sebuah perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif
    dibandingkan kompetitornya dengan memastikan praktik manajemen
    hijau dan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan
    dengan baik. Hal ini penting dilakukan karena tanggung jawab terhadap
    lingkungan sosial perusahaan telah menjadi bagian yang penting dan
    tidak dapat diabaikan oleh setiap perusahaan.
  4. Menghemat biaya.
    Seperti yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya, bahwa
    mengurangi penggunaan kertas dan dokumen fisik dengan beralih pada
    basis digital dapat mengurangi biaya dan pemborosan. Hal ini juga dapat
    meningkatkan produktivitas kinerja dan menurunkan tingkat turnover
    pada karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan
    layak.
  5. Meningkatkan citra perusahaan.
    Melakukan praktik hijau dapat meningkatkan citra perusahaan yang
    lebih baik dibanding perusahaan yang tidak menerapkannya.
  6. Mengurangi intervensi pemerintah maupun lembaga hukum lainnya.
    Campur tangan dari pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga
    hukum lainnya kemungkinan akan berkurang jika perusahaan
    menjalankan praktik GHRM yang baik dan tepat.
  7. Mengembangkan pengetahuan tentang ramah lingkungan dan
    lingkungan hidup bagi para karyawan.
    Dengan pengadopsian GHRM dapat menjadikan karyawan sadar dan
    berperilaku ramah lingkungan sehingga menjadi warga perusahaan yang
    baik dari perspektif lingkungan.
  8. Merangsang inovasi dan perkembangan.
    Praktik GHRM akan mendorong ide dan praktik inovasi baru yang akan
    memudahkan pertumbuhan kualitas serta perbaikan proses dan metode
    kerja.
  9. Memfasilitasi pembelajaran dan penyempurnaan perilaku.
    Praktik GHRM membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian
    pada lingkungan bagi karyawan serta membentuk dan menyempurnakan
    sikap ramah lingkungan dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi
    mereka.
  10. Penggunaan sumber daya yang efektif dan mengurangi pemborosan.
    Pemberlakuan praktik GHRM dapat membantu perusahaan dalam
    penggunaan sumber daya alam yang efektif melalui pengoptimalan
    pemanfaatan produk daur ulang dan mengurangi pembuangan limbah
    dengan maksimal.

Dimensi GHRM


Pengintegrasian antara manajemen SDM dan environmental management
yang dilakukan oleh (Renwick et al., 2013) dengan konseptualisasi teori AMO,
menciptakan dimensi GHRM sebagai berikut:

  1. Mengembangkan kemampuan hijau atau green abilities.
    a. Merekrut atau menyeleksi.
    Pengembangan kemampuan hijau pada karyawan dengan cara
    merekrut atau menyeleksi karyawan hijau dilakukan dengan
    pemberian deskripsi pekerjaan yang jelas mengenai isu lingkungan,
    memilih calon kandidat dan calon karyawan dengan kriteria tertentu
    sesuai syarat yang dimiliki perusahaan tentang lingkungan hidup,
    melakukan green employer branding, merekrut karyawan yang
    peduli dan sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup,
    serta membahas tentang isu lingkungan dalam proses
    sosialisasi/inaugurasi perusahaan.
    b. Pelatihan dan Pengembangan.
    Perusahaan dapat menciptakan kegiatan pelatihan dan
    pengembangan karyawan yang ramah lingkungan dengan cara
    menyelenggarakan kegiatan pelatihan karyawan dalam
    environmental management untuk meningkatkan kesadaran,
    keterampilan dan keahlian karyawan, melatih green jobs dan
    pelatihan gabungan untuk menciptakan keterlibatan emosi dalam
    environmental management, menerapkan gaya kepemimpinan hijau,
    dll.
  2. Memotivasi karyawan ramah lingkungan (green employees).
    a. Manajemen atau penilaian kinerja.
    Untuk memotivasi karyawan agar/tetap ramah lingkungan,
    perusahaan dapat menerapkan indikator kinerja hijau ke dalam
    sistem manajemen atau penilaian karyawan, melakukan komunikasi
    tentang skema hijau pada seluruh jenjang karyawan melalui skema
    manajemen atau penilaian kinerja, membangun dialog mengenai
    lingkungan di seluruh bagian perusahaan, menetapkan target hijau
    pada tingkat manajer atau karyawan serta tujuan dan tanggung jawab
    pada lingkungan hidup, penetapan sasaran pada pencapaian hasil
    hijau ke dalam penilaian oleh manajer, dll.
    b. Sistem gaji dan upah.
    Untuk memotivasi karyawan agar/tetap ramah lingkungan,
    perusahaan dapat melakukan pemberian intensif dalam bentuk
    uang/pajak jika karyawan menggunakan sepeda maupun kendaraan
    bebas polusi, manajemen bonus bulanan bagi karyawan atau tim
    dengan environmental management yang baik, serta dapat
    melakukan pemberian kompensasi khusus bagi manajer sebagai
    bagian dari dasar kepengurusan pengelolaan lingkungan.
  3. Menyediakan kesempatan hijau atau green opportunities
    a. Keterlibatan karyawan.
    Perusahaan menyediakan berbagai kesempatan bagi karyawan untuk
    terlibat dalam environmental management dengan melakukan
    kegiatan pemublikasian mengenai lingkungan hidup, skema
    pemberian saran mengenai isu lingkungan, pemecahan masalah
    secara berkelompok, membuat kompetisi rendah karbon dan
    kelompok kegiatan ramah lingkungan bagi karyawan di dalam
    perusahaan.
    b. Pemberdayaan dan keterlibatan lebih mendalam dari karyawan.
    Dalam usaha memberi kesempatan karyawan untuk menjadi hijau,
    perusahaan dapat memberdayakan karyawan dengan cara
    mendorong mereka untuk memberikan saran bagi perbaikan
    environmental management; membentuk perilaku pada tingkat
    manajerial dan supervisor yang suportif untuk mengembangkan
    keterikatan karyawan dalam environmental management

Teori AMO


Teori yang paling umum digunakan dalam penelitian mengenai dampak
praktik manajemen SDM pada kinerja organisasi adalah teori AMO (Boselie et al.,
2005). Teori AMO menunjukkan bahwa praktik manajemen SDM dapat
meningkatkan modal karyawan pada sebuah perusahaan melalui peningkatan
kemampuan manusia ke dalam hasil kerja, seperti produktivitas yang lebih tinggi,
pengurangan pemborosan, keuntungan dan kualitas yang lebih tinggi (Appelbaum
et al., 2000). Berdasarkan teori AMO, SDM berperan melalui peningkatan:

  1. Kemampuan, pada teori ini SDM berperan untuk meningkatkan
    kemampuan karyawan dengan menarik dan mengembangkan kinerja
    tinggi para karyawan.
  2. Motivasi, teori ini menyatakan bahwa peran SDM adalah untuk
    meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan melalui kesempatan
    pemberian penghargaan atau rewards dan manajemen kinerja yang
    efektif.
  3. Kesempatan, teori ini menyatakan bahwa peran SDM juga termasuk
    menyediakan kesempatan kepada karyawan untuk terlibat dalam
    berbagai pengetahuan dan kegiatan pemecahan masalah melalui
    program keterlibatan karyawan atau employee involvement

Definisi GHRM


Menurut Opatha & Arulrajah (2014), GHRM mengacu pada segala kegiatan
pengembangan, implementasi dan pemeliharaan berkelanjutan dari sistem yang
bertujuan untuk membuat karyawan organisasi menjadi hijau atau peduli dengan
lingkungan. Hal ini merupakan bagian dari sumber daya manusia (SDM) yang
berkaitan dengan transformasi karyawan normal atau biasa menjadi karyawan hijau
untuk mencapai tujuan organisasi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi
yang signifikan pada lingkungan hidup (Opatha & Arulrajah, 2014).
Berbeda sudut pandang, Uddin & Islam (2015) mendefinisikan bahwa
GHRM melibatkan praktik dan kebijakannya untuk membantu organisasi mencapai
tujuan finansial organisasi melalui branding yang ramah lingkungan, sekaligus
melindungi lingkungan dari berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh
aktivitas dan kebijakan organisasi. Dalam Hosain & Rahman (2016), GHRM
menciptakan kepedulian terhadap lingkungan keberlanjutan dan keunggulan
kompetitif melalui keterlibatan karyawan dengan fokus pada kegiatan
meminimalisir penggunaan kertas dan dokumen fisik di tempat kerja dalam fungsi
SDM (perekrutan dan seleksi, pelatihan dan penilaian kinerja, dll.)
Hal lain dikemukakan oleh Mukherjee & Chandra (2018), bahwa GHRM
telah dikonseptualisasikan agar memiliki dampak atau pengaruh pada perilaku
karyawan yang ramah lingkungan, ini diusulkan untuk memahami dan
memperkirakan perilaku karyawan secara eksplisit di tempat kerja atau di dalam
organisasi secara keseluruhan. Dari definisi-definisi di atas, pemberlakuan praktik
GHRM memiliki garis besar yang sama yakni penerapan praktik dan kebijakan
manajemen SDM dengan kontribusi perilaku karyawan agar mau/tetap ramah
lingkungan yang nantinya akan berdampak baik bagi kinerja organisasi dan
kelestarian lingkungan.
Penelitian yang dilakukan Renwick et al. (2013) mengintegrasikan praktik
SDM dan environmental management dengan konseptualisasi teori AMO sehingga
dalam setiap praktik manajemen SDM dilakukan dengan meminimalisir
penggunaan dan memaksimalkan efektivitas guna mementingkan dampak positif
bagi lingkungan

Pengaruh Material Flow Cost Accounting Terhadap SustainableDevelopment


Material flow cost accounting merupakan salah satu teknik manajemen
yang berperan penting dalam keberlanjutan perusahaan dalam menciptakan
perusahaan yang ramah lingkungan, dengan MFCA perusahaan dapat memahami
konsekuensi terhadap lingkungan dan keuangan dengan melihat dari segi biaya
produksi, luas area produksi serta hasil produksi perusahaan (Rachmawati &
Karim, 2021). Konsep utama MFCA didasarkan pada masukan (bahan, energi, air,
dan input lainnya) dan keluaran (produk utama atau produk sampingan, limbah,
limbah cair, emisi) ditentukan dalam pusat kuantitas, dan perhitungan dilakukan
sehubungan dengan biaya material, energi, dan sistem yang dikeluarkan untuk
produk dan kerugian material (Abdullah & Amiruddin, 2020).
Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut (Marota, 2017) bahwa
perusahaan yang telah menggunakan material flow cost accounting memberikan
dampak yang signifikan terhadap peningkatan sustainable development. Dengan
adanya penggunaan alat manajemen tersebut dapat memengaruhi atribut biaya
produksi serta atribut pengolahan limbah. Menurut (Selpiyanti & Fakhroni, 2020)
Penerapan alat ini membantu manajemen perusahaan untuk dapat meningkatkan
produktivitas perusahaan yang diimbangi dengan pelestarian lingkungan. Dengan
adanya penerapan ini, perusahaan dapat meningkatkan dimensi keberlanjutan
perusahaan yang meliputi dimensi sosial, lingkungan, teknologi dan ekonomi. Oleh
karena itu, penulis menduga bahwa material flow cost accounting memiliki
pengaruh positif terhadap sustainable development.

Pengaruh Green Accounting Terhadap Sustainable Development


Menurut (Loen, 2018) green accounting merupakan konsep dimana
perusahaan dalam proses produksinya selalu utamakan efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan
pembangunan perusahaan dengan fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi
manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini aktivitas perusahaan akan selalu erat
kaitannya dengan ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan SDM yang berkualitas
guna menciptakan laba yang berkelanjutan dan jangka panjang (Pertiwi et al.,
2023). Green Accounting berkaitan dengan konsep sustainable atau keberlanjutan
perusahaan dengan menciptakan transparansi informasi mengenai data yang
diungkapkan perusahaan melalui laporan keuangan yang dihasilkan yakni dengan
menggunakan green accounting. laporan ini tidak hanya mengungkapkan informasi
keuangan tetapi juga rincian tentang bagaimana operasi perusahaan mempengaruhi
masalah sosial dan lingkungan (Pertiwi et al., 2023).
Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut (Somantri & Sudrajat, 2023)
Perusahaan yang melakukan penerapan green accounting dan mengungkapkan nya
dalam annual report, seperti upaya efisiensi energi, reduce, reuse, recycle limbah
B3 dan non B3, pengendalian pencemaran air dan udara agar tidak terjadi kerusakan
lingkungan akan membantu tercapainya tujuan sustainable development, karena
tujuan dari sustainable development menjaga kelestarian sumber daya hutan dan
kelestarian lingkungan untuk kepentingan hidup manusia sekarang dan generasi
yang akan datang

Environmental Performance


Environmental performance atau kinerja lingkungan merupakan sistem
bisnis suatu perusahaan dalam menerapkan proses bisnis yang ramah lingkungan
(May et al., 2023). Menurut (Sulistiawati & Dirgantari, 2017) Enviromental
performance ialah sebuah hasil dari kewajiban perusahaan atas lingkungan dan
dapat diukur melalui manajemen lingkungan perusahaan terkait dengan
pengelolaan aspek lingkungan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan
lingkungan. Oleh karena itu, Enviromental performance dapat diartikan sebagai
kemampuan perusahaan dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang
timbul akibat operasionalnya.
Menerapkan kinerja lingkungan yang efektif oleh perusahaan pada
hakikatnya merupakan wujud atau titik temu antara kepentingan para pelaku etis
perusahaan dengan esensi strategi pembangunan berkelanjutan, yang memadukan
antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup melalui langkah-
langkah yang terpadu (Haholongan, 2016). Kinerja lingkungan yang baik akan
memberikan nilai tambah khusus bagi para investor ataupun konsumen yang
melihat bahwa perusahaan tersebut peduli pada kondisi lingkungan sekitar
perusahaan dan mengurangi dampak negative yang akan terjadi akbat proses bisnis
perusahaan yang tidak ramah lingkungan serta menarik kreditur untuk memberikan
kredit kepada perusahaan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/2/PBI/2005 (Zahara, 2022).
Indonesia sudah melakukan Penilaian kinerja lingkungan perusahaan sesuai
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang PROPER.
22
PROPER adalah salah satu metode penilaian kepatuhan dan kinerja yang lebih
fokus pada tindakan dibidang pengolahan limbah, pengelolaan kerusakan
lingkungan dan pencemaran (Peraturan Pemerintah RI No 47 Tahun 2012, n.d.).
Selanjutnya perushaan yang mengikuti progam PROPER akan digolongkan ke
dalam lima peringkat, yang terdiri dari emas sebagai yang paling baik kemudian,
hijau, biru, merah, sampai hitam yang paling buruk

Material Flow Cost Accounting


MFCA merupakan alat kunci dari pendekatan manajemen disebut sebagai
flow management yang bertujuan secara khusus untuk mengelola proses
manufaktur yang berkaitan dengan aliran material, energi, dan data sehingga proses
manufaktur dapat lebih efisien dan sesuai dengan target yang ditetapkan (Hyrslova
et al., 2011, Viere et al., 2011, Jasch 2009). Menurut (Abdullah & Amiruddin, 2020)
Material Flow Cost Accounting merupakan alat hitung yang dapat membantu pihak
manajemen dalam mengoptimalkan penggunaan bahan baku, sekaligus membantu
mengurangi limbah. Singkatnya, material flow cost accounting adalah alat
perhitungan yang dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam
mengalokasikam penggunaan bahan baku secara efektif dan efisien untuk dapat
meningkatkan laba dan produktivitas serta mengurangi dampak negative
kelingkungan. MFCA bisa digunakan disemua jenis industri yang menggunakan
bahan baku dan energi, semua jenis dan ukuran, dengan atau tanpa tempat sistem
pengelolaan lingkungan (Abdullah & Amiruddin, 2020). Langkah perhitungan
MFCA menurut (Putri et al., 2024) menggunakan logaritma natural (LN) dari biaya
produksi yang diperoleh dari:
????? ??????si = BBB + BTKL + BOP
Keterangan:
BBB = Biaya Bahan Baku
BTKL = Biaya Tenaga Kerja Langsung
BOP = Biaya Overhead Pabrik

Green Accounting


Akuntansi hijau atau green accounting adalah proses mengidentifikasi,
mengukur, mencatat, meringkas, melaporkan dan mengungkapkan data tentang
obyek, transaksi, peristiwa atau dampak aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan
terhadap masyarakat, lingkungan serta perusahaan itu sendiri dalam satu paket
pelaporan informasi akuntansi yang terintegrasi untuk membantu pengguna dalam
mengevaluasi dan membuat keputusan ekonomi dan non-ekonomi (Pertiwi et al.,
2023). Green accounting adalah suatu aktivitas perusahaan yang berhubungan
dengan lingkungan yang didalamnya terdapat pengidentifikasian, pengukuran,
penilaian dan pengungkapan biaya- biaya yang berkaitan dengan lingkungan”
(Aniela, 2012). Green accounting adalah bagaimana suatu laporan keungan
perusahaan yang didalamnya harus terdapat informasi akibat dari suatu kejadian
atau peristiwa yang menyangkut dengan lingkungan. Pelaporan green accounting
bertujuan untuk menyajikan data keuangan, sosial dan lingkungan secara
terintegrasi dalam satu laporan tahunan supaya bisa berguna bagi para stakeholder
dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan.
Model pelaporan green accounting memuat dua jenis data akuntansi yakni
data akuntansi kuantitatif yang diartikan sebagai data yang berupa angka-angka dari
komponen-komponen green accounting, dan data akuntansi kualitatif yang
menjelaskan maksud dari angka-angka kuantitatif dari komponen-komponen green
accounting (Lako, 2018). Sasaran dari green accounting yakni agar para
penggunanya meliputi manajemen, pemegang saham, kreditur, pelanggan,
konsumen, karyawan, pemerintah dan masyarakat luas dapat menganalisis dan
menilai secara menyeluruh terkait posisi keuangan dan kinerja bisnis, ririko
perusahaan, prospek pertumbuhan bisnis dan kinerja laba perusahaan serta
keberlanjutan perusahaan sebelum mengambil suatu keputusan ekonomi dan non
ekonomi yang bersifat final (Pertiwi et al., 2023).
Green accounting adalah cara untuk mencatat dampak dari suatu peristiwa
yang melibatkan lingkungan dalam laporan keuangan (Adlan, 2022). Penelitian ini
mengukur green accounting melalui pengungkapan informasi lingkungan yang
dijelaskan melalui laporan tahunan perusahaan. Menurut (Santi et al., 2022) segala
pengungkapan informasi lingkungan akan berdampak kepada citra perusahaan itu
sendiri. Semakin banyak informasi lingkungan yang disampaikan oleh perusahaan,
semakin mudah bagi para pemangku kepentingan untuk memantau kegiatan
perusahaan.

Sustainable Development


Pada tanggal 20 – 22 Juni 1992, para pemimpin kepala Negara serta
pemimpin bisnis dunia berkumpul di Rio de Janeiro, Brasil untuk melakukan
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang bumi (Earth Summit). Pada KTT
tersebut, mereka menyepakati konsep baru dalam model pembanguan dunia yaitu
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Dalam konsep baru
tersebut dinyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
adalah pembangunan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan
lingkungan pada generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi
mendatang untuk menjalani kehidupan yang layak (United Nations General
Assembly, 1987; Panayotou, 1994; Benn dan Bolton, 2011).
Melakukan cara-cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan
pada aktivitas industry, bisnis, korporasi serta praktik manajemen produksi, operasi,
keuangan, akuntansi dan praktik lainya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan laba bisnis merupakan Inti dari konsep berkelanjutan. (Suryo Sakti
Hadiwijoyo & Anisa, 2019) Sustainable development memiliki 17 tujuan, dari 169
target dan 241 indikator. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

  1. Menghapus segala bentuk kemiskinan
  2. Mengakhiri kelaparan
  3. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi
  4. Kehidupan sehat dan sejahtera
  5. Pendidikan berkualitas
  6. Air bersih dan sanitasi layak
  7. Energy bersih dan terjangkau
  8. Berkurangnya kesenjangan
  9. Penanganan perubahan iklim
  10. Kesetaraan gender
  11. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
  12. Ekosistem laut dan ekosistem darat
  13. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
  14. Industry, inovasi dan infrastruktur
  15. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar Negara
  16. Kota dan komunitas berkelanjutan
  17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
    Tujuan dari konsep keberlanjutan yang diterapkan pada perusahaan adalah
    mempertahankan kelangsungan hidup usahanya baik saat ini maupun dimasa depan.
    Berdasarkan laman resmi GRI, tertulis bahwa “Sumber daya yang diperbarui
    sekarang tersedia untuk membantu perusahaan melaporkan kemajuan dalam
    mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) PBB
    melalui standar GRI.” Sehingga, untuk dapat berkontribusi positif terhadap
    tercapainya sustainable development, perusahaan dapat menggunakan parameter
    standar pelaporan Global Reporting Initiative (GRI). Penelitian ini menggunakan
    GRI 200 yang merangkum topik ekonomi dimana topik ekonomi ini menilai sejauh
    mana suatu perusahaan dapat menjalankan kegiatan ekonominya secara efektif dan
    efisien, GRI 300 topik lingkungan. Topik khusus ini melihat bagaimana perusahaan
    menjaga keseimbangan dan integritas lingkungan dan menjalankan kegiatan
    operasionalnya, dan GRI 400 topik Sosial. Dimana topik sosial ini melihat
    bagaimana perusahaan terus memberikan umpan balik positif bagi masyarakat dan
    karyawan. Umpan balik positif dapat diciptakan dengan berbagai cara, seperti
    memberdayakan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan kreativitas (Priyo &
    Haryanto, 2022)

Teori Stakeholder


Menurut Stakeholder theory suatu perusahaan harus melayani seluruh
stakeholdernya termasuk para analis, konsumen, pemasok, lembaga pemerintah,
masyarakat dan para pemegang saham agar dapat dianggap sebagai entitas yang sah
(Krisna D. P. A. R, 2019). Hal ini dapat diartikan, bahwa perusahaan mempunyai
kewajiban terhadap pihak-pihak yang terkena dampak operasinya dan beberapa
pihak yang berkaitan dengannya.
Untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada para stakeholder, perusahaan
membuat pengungkapan berupa green accounting atau kinerja lingkungannya pada
annual report yang dihasilkan. Sehingga perusahaan bisa memperoleh kepercayaan
dari para stakeholder melalui annual reportnya untuk mendukung keberlanjutan
perusahaannya

Teori Legitimasi


Legitimacy Theory pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer
pada tahun 1975. Legitimasi dicirikan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana
nilai-nilai suatu entitas perusahaan selaras dengan nilai-nilai komunitas yang lebih
besar di lengkungan tempat mereka beroprasi (May et al., 2023). Hal ini bisa
diartikan bahwa, keberadaan organisasi akan dapat berlanjut apabila sistem nilai
yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan sistem nilai
yang dimiliki masyarakat.
Legitimasi perusahaan akan diperoleh, jika pengorbanan sosial yang
dilakukan perusahaan membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan
masyarakat (Oktadifa & Widajantie, 2023). Sehingga masyarakat tidak mengajukan
tuntutan apapun terkait keburukan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan.
Upaya perusahaan untuk memperoleh legitimasi dapat dilakukan dengan
mengungkapkan informasi terkait aktivitas sosial dan lingkungan dalam annual
report perusahaan sebagai upaya membangun kredibilitas. Bisa disimpulkan bahwa
kaitan teori legitimasi dengan penelitian ini adalah adanya penerapan green
accounting dan penerapan environmental performance, dimana perusahaan
mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungannya pada masyarakat secara terbuka,
transparan dan akuntabel dalam upaya menumbuhkan keselarasan antara
masyarakat dan perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari
masyarakat untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang
(Fauzi & Chandra, 2016)

Environmental Performance


Konsep environmental performance (kinerja lingkungan) mengacu
pada seberapa besar dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan atas
kegiatan operasi perusahaan. Dampak kerusakan lingkungan yang lebih
sedikit yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan menunjukkan
environmental yang baik, sebaliknya semakin besar kerusakan lingkungan
yang ditimbulkan menunjukkan environmental performance yang buruk.
Secara umum environmental performance menggambarkan keseluruhan
pencapaian perusahaan dalam mengatasi permasalahan lingkungan sebagai
akibat dari kegiatan operasional perusahaan Shofia et al., (2020).
Environmental performance mempertimbangkan efisiensi dalam
pemanfaatan sumber daya daur ulang, dan -pengurangan polusi. Jadi,
environmental perfromance merupakan hasil yang dapat diukur dari system
manajemen lingkungan berkaitan control terhadap aspek-aspek lingkungan
untuk menciptakan dan mengupayakan lingkungan yang baik. (Sulistiawati
et al., 2017).
Hal yang melatarbelakangi perlunya environmental performance
didasarkan pada proses efisiensi penggunaan sumber daya dan system
efektivitas dalam mencapai terget ekoefisiensi atau mengacu pada dimensi
keuangan efisiensi keuangan dalam melaksankan program lingkungan.
Menurut D. P. Sari et al., (2011) ekoefisiensi adalah menajemen lingkungan
yang dapat mengurangi dampak lnegatif pada lingkungan, konsumsi sumber
daya dan biaya secara simultan atau produksi barang atau jasayang dilakukan
oleh perusahaan. Denagn demikian konsep ekoefisiensi berkaitan erat
dengan kinerja lingkungan, sehingga implikasi ekoefisiensi berasal dari
peningkatan efisiensi ari perbaikan kinerja lingkungan

Green Accounting


Menurut Abdullah et al., (2021), akuntansi telah menetapkan budaya
organisasi yang berdampak pada keberhasilan bisnis dan kredibilitas
perusahaan. Banyak organisasi bisnis yang tidak yakin terhadap hasil dari
penerapan green accounting (akuntansi hijau) dalam setiap aktivitas
operasinya, sehingga enggan untuk menerapkannnya. Hal ini sudah
sewajarnya terjadi karena green accounting merupakan paradigma baru
dalam disiplin ilmu akuntansi yang mana fokus perusahaan tidak hanya pada
peningkatan laba semata, namun juga harus bertanggung jawab atas dampak
lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas operasinya. Nisa et al., (2020)
mengungkapkan bahwa green accounting memiliki peran utama yang dapat
mengatasi permasalahan lingkungan yang disebabkannya. Banyaknya isu
mengenai kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas bisnis yang
dilakukan oleh perushaaan mendasari adanya konsep green accounting.
Menurut N. R. Sari et al., (2016) U.S. Environmental Protection Agency
(EPA) memandang green accounting mengacu pada estimasi dan pelaporan
public atas kewajiban lingkungan dan biaya lingkungan yang material secara
finansial. Sederhanyanya, green accounting berupaya menghubungkan
biaya lingkungan dengan biaya operasi perusahaan. Green accounting
merupakan alat manajemen untuk pertimbangan biaya lingkungan yang
lebih baik, sehinggga sangat erat hubungannya dengan penggunaan biaya-
biaya pada lingkungan. Biaya lingkungan adalah salah satu jenis dari banyak
biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menyediakan barang dan jasa
kepada pelanggan. Manajemen biaya lingkungan yang baik dapat
meningkatkan kinerja lingkungan yang berdampak pada manfaat bagi
lingkungan sekitar, manusia serta kesuksesan bisnis. Selain itu, biaya
lingkungan dapat digunakan dalam penetapan biaya dan harga produk lebih
akurat, sehingga dapat memebantu perusahaan dalam merancang bisnis yang
lebih ramah lingkungan untuk masa depan.
Menurut Chasbiandani et al., (2019), biaya lingkungan layak mendapat
perhatian manajemen karena biaya lingkungan dapat menghasilkan
pendapatan tambahan melalui penjualan limbah produk sampingan,
pengalihan tunjangan polusi dan lisensi teknologi bersih. Pada dasarnya
menurut Chasbiandani et al., (2019), green accounting adalah bagaimana
membebankan dampak atas suatu peristiwa yang melibatkan lingkungan
kedalam laporan keuangan. Fungsi utama green accounting (akuntansi
hijau) adalah untuk meningkatkan environmental performance (kinerja
lingkungan) mengendalikan biaya, berinvestasi dalam teknologi ramah
lingkungan, dan mempromosikan proses produksi yang ramah lingkungan.
Selain. Selain itu, menurut Putri et al., (2019) green accounting juga
memberikan peluang untuk meminimalkan penggunaan energi, melestarikan
sumber daya, mengurangi resik, kesehatan dan keselamatan lingkungan,
serta mempromosikan keunggulan kompetitif

Stakeholder Theory


Menurut Nababan et al., (2019) teori Stakeholder mengatakan bahwa
perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan
sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. Konsep
stakeholder pertama kali dikembangkan oleh freeman (1984) untuk
menjelaskan tingkah laku perusahaan (corporate behavior) dan kinerja
sosial.
Conlan et al., (2013), mengemukakan argumentnya bahwa dasar dari
teori kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan
menyebabkan masyarakat menjadi perpasive sehingga perusahaan perlu
melaksanakan akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan
bukan hanya pada pemegang saham saja. Kreditor, konsumen, pemasok,
karyawan dan komunitas lainseperti masyarakat yang merupakan bagian dari
lingkungan sosial. Stakeholder pada dasarnya mengendalikan atau memiliki
kepamampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan.
Menurut Iqbal et al., (2008), seperti halnya pemegang saham yang
mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
manajemen perusahaan stakeholder juga mempunyai hak terhadap
perusahaan

Legitimacy Theori

teori legitimasi dicetuskan oleh weber pada tahun 1958 mengukakan
bahwa organisasi akan mencoba terus supaya dapat meyakinkan stigma
masyarakat bahwa organisasi tersebut telah melakukan kegiatan sesuai aturan yang ada. Apabila terjadi ketidak seimbangan maka akan menimbulkan stigma
yang buruk dimata masyarakat dan stakeholder lainnya serta akan berdampak
pada kelangsungan usaha sebuah perusahaan. (Mukrima et al., 2016)
Menurut Robert et al., (2004), Teori Legitimasi didasarkan pada
gagasan bahwa ada kontak sosial antara bisnis dan masyarakat. Penelitian ini
menggunakan variabel green accounting dimana sejalan dengan teori
legitimasi yang mengungkapkan perilaku perusahaan terhadap lingkungan
berhungan langsung dengan masyarakat akibat dari aktivitas bisnis
perusahaan yang melibatkan lingkungan.perusahaan memerlukan perhatian
dan tanggung jawab lebih dalam setiap aktivitas bisnisnya terutama yang
melibatkan lingkungan agar dapat bertindak dalam batasan normal yang
dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan diharuskan menjaga kelestarian
lingkungan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, serta perlu
mengungkapkan bentuk tanggung jawab sosial maupun lingkungan pada
khalayak umum agar masyarakat dapat menerima keberadaan perusahaan
tersebut

Pengaruh ISO 14001 Terhadap Financial Perfomance


Permasalahan kerusakan lingkungan salah satunya disebabkan
dari eksternalitas pada kegiatan ekonomi. Eksternalitas merupakan
kondisi dimana kesejahteraan suatu individu/kelompok tidak hanya
bergantung pada aktivitasnya namun dipengaruhi pula oleh aktivitas
individu/kelompok lain. Eksternalitas negatif pada lingkungan alam
dan lingkungan sosial sebagai dampak dari aktivitas industri, dapat
menimbulkan market failure yang kemudian berdampak pada
perekonomian (Tietenberg dan Lewis, 2011 dalam Aprilasani et
al, 2017). Oleh karena itu, perlu penerapan sistem pengelolaan
lingkungan untuk memastikan keberlanjutan industri.
Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 (SML ISO-14001)
merupakan suatu perangkat pengelolaan lingkungan yang bersifat
sukarela (voluntary) bertujuan untuk secara berkelanjutan mencapai
perbaikan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan, dengan
prinsip kerja yang mengutamakan pencegahan polusi, taat dengan
peraturan dan perbaikan berkelanjutan. Kepedulian terhadap
lingkungan sebenarnya muncul akibat dari berbagai dorongan dari
pihak luar perusahaan, antara lain: pemerintah, konsumen, stakeholder,
dan persaingan (Andayani, 2015).
Keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari SML ISO 14001
antara lain memperbaiki kinerja lingkungan secara keseluruhan,
menghasilkan suatu kerangka kerja dalam upaya untuk pencegahan
polusi, meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya potensial,
dan meningkatkan citra perusahaan (Sueb dan Keraf, 2012).
Di dukung dengan penelitian Tze San Ong et al (2016) yang
meneliti mengenai pengaruh penerapan ISO 14001 dengan kinerja
keuangan perusahaan, dan hasilnya perusahaan yang menerapkan ISO
14001 dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (ROA dan
\ROE). Hal ini dikarenakan banyak investor percaya bahwa perusahaan
yang memberi perhatian khusus terhadap lingkungan akan lebih
berkelanjutan daripada yang tidak

Pengaruh Enviromental Perfomance Terhadap Financial Perfomance


Environmental performance adalah kinerja perusahaan
dalam menciptakan lingkungan yang baik (green) (Andayani, 2015).
Perusahaan dipandang sebagai organisasi yang harus conform dengan
aturan masyarakat untuk menjamin social approval dan dapat terus
eksis (Whino, 2014). Environmental performance perusahaan diukur
dari prestasi perusahaan dalam mengikuti PROPER yang merupakan
salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
(KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan
lingkungan hidup melalui instrumen informasi (Andayani, 2015).
Penelitian yang dilakukan Fitriani (2013) membuktikan bahwa
PROPER yang digunakan sebagai alat ukur kinerja lingkungan
perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan,
menunjukkan bahwa semakin baik kinerja lingkungan maka akan
direspon positif oleh investor melalui fluktuasi harga saham perusahaan
yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini akan
berpengaruh terhadap pendapatan dan laba perusahaan yang
merupakan indikator dari kinerja keuangan.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Damanik
dan Yadnyana (2017), menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat
pertumbuhan tinggi, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan sedangkan pada perusahan dengan tingkat
pertumbuhan rendah, kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap
kinerja keuangan. Hal ini karena perusahaan dengan tingkat
pertumbuhan tinggi memiliki gaya manajemen yang lebih organik dan
dapat mengambil keuntungan tambahan dengan berinvestasi melalui
kinerja lingkungan.
Penelitian lain yang mengemukakan hal serupa seperti, Whino
(2014), dan Andayani (2015) menyatakan bahwa kinerja lingkungan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA)

komisaris independen

Tunggal (2009:79) mengungkapkan komisaris independen adalah
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat
berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan
pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris
lainnya. ”Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110)
adalah Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang
ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham
minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak
mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan,
pengalaman, dan kealian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya
menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.Sedangkan menurut
Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) Komisaris Independen
adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen,
anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta
Dewan Komisaris Independen bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak sematamata demi
kepentingan perusahaan.
Menurut Tricker (2009, dalam Lukviarman, 2016:57), menjelaskan
bahwa peranan Board of Directors (BOD) sebagai the governing body untuk
setiap entitas korporasi dengan peran utama berupa tanggung jawab yang
berhubungan dengan seluruh keputusan dan kinerja organisasi tersebut.
Komisaris independen memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan
untuk 14 mendorong diterapkannya good corporate governance. Penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2006, dalam Meliliani, 2013:72),
menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh
positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sarafina
dan Saifi (2017:45) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris
independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan nilai
perusahaan.
Komisaris Independen sebagai organ utama dalam penerapan praktik
GCG, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Karenanya, sesuai dengan
namanya Koisaris Independen, maka harus memiliki independensi dan
menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan dan kepemimpinan
yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya tersebut.
Komisaris independen dapat membuat dewan komisaris bersifat
objektif saat mengambil keputusan dalam mengevaluasi kinerja manajemen
perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Selain itu, komisaris independen
dapat mengurangi terjadinya masalah keagenan

ISO 14001

ISO 14001 adalah suatu perangkat pengelolaan lingkungan yang bersifat
sukarela (voluntary) bertujuan untuk secara berkelanjutan mencapai
perbaikan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan dengan prinsip
kerja yang mengutamakan pencegahan polusi, taat dengan peraturan dan
perbaikan berkelanjutan. International Organization for Standarization (ISO)
adalah organisasi yang mengeluarkan ISO 14001 yang merupakan standar
internasional mengenai Environmental Management System (Sistem
Manajemen Lingkungan/SML) yang merupakan dasar konsep ISO 14001
yaitu suatu sistem untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang baik dan
bersifat sukarela (Ramadhanti,2013).
Menurut Saputra (2019) ISO 14001 merupakan suatu system manajemen
lingkungan berstandar internasional yang mengatur perusahaan untuk
menerapkan kebijakan yang bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan
yang timbul akibat aktifitas perusahaan. ISO 14001 merupakan standar
internasional yang digunakan untuk menentukan persyaratan untuk
pendekatan manajemen yang terstruktur untuk perlindungan lingkungan. ISO
14001 merupakan sistem manajemen lingkungan, dimana berfungsi untuk
memastikan bahwa proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan telah
memenuhi komitmen terhadap lingkungan terutama upaya pemenuhan
terhadap peraturan di bidang lingkungan, pencegahan terhadap pencemaran
lingkungan dan perbaikan berkelanjutan. Tujuan dari ISO 14001 adalah untuk
memungkinkan suatu organisasi dari semua jenis sektor atau ukuran untuk
mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berkomitmen untuk
bertanggung jawab terhadap lingkungan seperti minimalisasi dampak
lingkungan. Sertifikat ISO 14001 mempunyai manfaat tidak hanya untuk
lingkungan akan tetapi produsen/perusahaan juga akan merasakan
manfaatnya. Manfaat dari Sertifikat ISO 14001 bagi perusahaan antara lain :
a. Meminimalisasi potensi konflik antara para pekerja dengan perusahaan
dalam penyediaan lingkungan kerja yang layak dan sehat serta
meningkatkan produktivitas para pekerja melalui efisiensi waktu dan
biaya.
b. Menjembatani pemenuhan peraturan lingkungan dengan lebih terencana
dan terstruktur.
c. Mendorong penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana sehingga
akan menuju terciptanya eko-efisiensi.
d. Menjaga citra atau image baik dari perusahaan yang selama ini sering
dikaitkan secara negative dengan pencemaran lingkungan. Sedangkan
manfaat Sertifikat ISO 14001 bagi lingkungan antara lain :
a. Mengurangi pencemaran lingkungan melalui penurunan penggunaan
bahan- bahan kimia berbahaya yang dipakai perusahaan dalam proses
produksinya.
b. Pengurangan limbah berbahaya dan dapat mengurangi gangguan sosial
yang dihasilkan oleh perusahaan selama produksi berlangsung seperti
kebisingan, polusi air, polusi tanah, polusi udara, kemacetan serta
social responsibility.
Berdasarkan penjelasan diatas Sertifikat ISO 14001 akan
memberikan banyak keuntungan bagi lingkungan dan perusahaan yang
menerapkan sistem manajemen lingkungan yang ada pada panduan
manajemen lingkungan ISO 14001. Dengan Sertfikat ISO 14001 ini
perusahaan akan mendapatkan nama baik dan kepercayaan yang lebih dari
investor, konsumen, masyarakat sekitar dan pemerintahan setempat. Hal
ini akan mendorong peningkatan dari keberlangsungan perusahaan,
sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan

SO 14031

SO 14031 menegaskan bahwa kinerja lingkungan adalah hasil sebuah
manajemen organisasi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Standar kinerja
lingkungan meliputi tujuan lingkungan dan target atau level kinerja
lingkungan yang diharapkan oleh manajemen organisasi, sekaligus dapat
digunakan untuk tujuan evaluasi kinerja lingkungan. Evaluasi kinerja
lingkungan korporasi juga diterbitkan oleh beberapa organisasi internasional
seperti WBSD (World Business Council for Sustainable Development) tahun
2000; ISO (International Organization for Standardization) tahun 1999 dan
2013; UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
tahun 2000; dan GRI (Global Reporting Initiative) tahun 2000, 2002, 2006
dan 2014 (Wan & Tang, 2014).
Evita & Syafruddin (2019) sertifikat ISO 14001 merupakan suatu standar
internasional mengenai sistem manajemen lingkungan (SML) yang
membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, memprioritaskan, dan
mengatur resiko-resiko dalam lingkungan sebagai bagian dari praktek bisnis
normal. Andayani (2015) menyatakan bahwa sistem manajemen lingkungan

Enviromental perfomance


Menurut Suratno (2006) dalam Camilia (2016) menyatakan bahwa
kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan
yang baik atau green. Menurut Pflieger et al (2005) dalam Mastilah (2016)
menjelaskan bahwa kegiatan perusahaan dalam bidang pelestarian
lingkungan akan mendatangkan sejumlah keuntungan, diantaranya
ketertarikan pemegang saham dan stakeholder terhadap keuntungan
perusahaan akibat pengelolaan lingkungan yang bertanggungjawab. Menurut
Bawley dan Li (2000) dalam Clarkson et al (2006) kinerja lingkungan
adalah: ”proxied by their industry membership and by whether they
report to the Ministry of Environment under the National Pollution
Release Inventory program”. Berdasarkan kutipan tersebut dapat
dijelaskan bahwa kinerja lingkungan adalah kinerja yang dapat
ditunjukkan oleh para anggota industri dengan melaporkan kinerjanya
kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk program yang terkait.
Jadi dengan demikan kinerja lingkungan (environmental performance) ialah
seluruh kegiatan dan aktivitas perusahaan yang memperlihatkan kinerja
perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitarnya serta melaporkannya
kepada pihak yang berkepentingan (Royanviani, 2012).
Peningkatan environmental performance adalah sumber informasi
penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien,
perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya
yang disebabkan karena kerusakan lingkungan dan kesempatan memperoleh
pasar baru (Porter & Van der Linde, 1995). Environmental performance
adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik atau
disebut juga dengan green. Environmental performance menurut Ali (2004)
adalah mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadaplingkungan ke dalam operasinya dan interaksinya dengan
stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.
Tanggung jawab terhadap lingkungan atau disebut juga environmental
performance yang harus dilakukan perusahaan dalam perkembangannya
sampai saat ini masih atas dasar desakan masyarakat. Walaupun semula
masyarakat menuntut perusahaan untuk menghasilkan produk sebagai
kebutuhannya, tetapi sekarang masyarakat menuntut agar perusahaan
bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui kepedulian terhadap
lingkungan sosialnya. Artinya, hak dan kewajiban perusahaan adalah sama
seperti layaknya penduduk sebagai bagian dari masyarakat yang diharapkan
menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, bukan sebagai
perusak. Di masa yang akan datang, setelah semakin terbukanya wawasan dan
kesadaran masyarakat serta pemerintah terhadap makna tanggung jawab
terhadap lingkungan, maka kelangsungan hidup suatu perusahaan.
Adanya kesadaran perusahaan menetapkan environmental performance
secara baik sebenarnya merupakan perwujudan sekaligus titik temu antara
kepentingan pelaku etis perusahaan dan esensi strategi pembangunan
berkelanjutan, yaitu dengan melalui langkah mengintegrasikan antara
pembangunan ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Para
investor juga menaruh perhatian terhadap isu lingkungan ini, terutama
kaitannya dengan pemilihan investasi. Para investor pasti akan memilih
investasi yang paling menguntungkan dan tidak mengandung banyak risiko
yang diakibatkan oleh kepedulian lingkungan perusahaan yang kurang.
Namun environmental performance perusahaan ini masih dipengaruhi skala
usaha dan kelompok perusahaan tertentu saja (Wahjoedi, 2005). Bahkan
dalam perkembangan selanjutnya, bahwa pihak-pihak yang berkepentingan
menaruh perhatian terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, terutama
dalam keputusan ekonominya. Environmental performance harus digunakan
sebagai salah satu strategi di dalam mengembangkan usaha perusahaan.
Pengukuran terhadap environmental performance dengan melihat prestasi
perusahaan mengikuti program PROPER yang merupakan salah satu upaya
yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk
mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
melalui instrumen informasi. Sistem peringkat kinerja PROPER mencakup
pemeringkatan perusahaan dalam lima warna yang akan diberi skor secara
berturut-turut dengan nilai tertinggi 5 untuk warna emas, 4 untuk warna hijau,
3 untuk warna biru, 2 untuk warna merah, dan nilai terendah 1 untuk warna
hitam

Financial Perfomance


Menurut Parengkuan (2017) kinerja keuangan merupakan faktor penting
untuk menilai keseluruhan kinerja perusahaan, termasuk penilaian aset, utang,
likuiditas, dan lain sebagainya. Kinerja keuangan merupakan bagian penting
dari perusahaan karena merupakan dasar untuk pengambilan keputusan bagi
pihak internal dan eksternal perusahaan, oleh karena itu, analisis kinerja
keuangan sangat diperlukan. Analisis kinerja juga digunakan perusahaan
untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat
bersaing dengan perusahaan lain.
Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis
terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan
memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.
Pada penelitian ini, peneliti mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan
rasio profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return of assets (ROA).
Menurut Winarno (2019) mengungkapkan bahwa ROA merupakan indikator
pengukuran kinerja keuangan yang komprehensif untuk melihat keadaan
suatu perusahaan berdasarkan laporan tahunan, mudah dihitung, mudah
dipahami, dan sangat berarti dalam penilai absolut, serta berfungsi sebagai
penyebut yang dapat mewakili keuntungan bisnis.
Kinerja perusahaan diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk meraih
tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif
dan menggambarkan seberapa jauh suatu perusahaan mencapai hasilnya
setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu previous perfomance dan
kinerja organisasi lain benchmarking, serta sampai seberapa jauh meraih
tujuan dan target yang telah ditetapkan (Muhammad, 2008:14 dalam
Nugrahayu dan Retnani, 2015). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanan suatu kegiatan/program kebijaksanaan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam
perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Wibowo,
2010:7 dalam Tahaka, 2013).
Dari berbagai definisi kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja
merupakan perfomance atau penampilan atau hasil kerja seseorang maupun
organisasi dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan serta dapat
diukur dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu.
Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegrasi
untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategi
organisasi dan mewujudkan visi dan misinya (Mahmudi, 2005:15 dalam
Pratiwi dan Mildawati, 2014). Pengukuran kinerja adalah salah satu faktor
yang sangat penting bagi perusahaan karena merupakan usaha memetakan
strategi ke dalam tindakan pencapaian target tertentu (Giri, 1998 dalam Dewi,
2015). Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian
organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward
dan punishment system (Ulum, 2009 dalam Dewi, 2015).
Financial performance dapat mencerminkan prestasi perusahaan,
sehingga bisadigunakan sebagai ukuran untuk menilai baik buruknya
keuangan suatu entitas bisnis pada periode tertentu (Wulandari dan Hidayah,
2013). Financial performance dapat dianalis melalui rasio keuangan yang ada
pada laporan keuangan(Mahrani dan Soewarno, 2018). Menurut teori
legitimasi, perusahaan seharusnya menjalankan operasi bisnisnya dengan
mempertimbangkan masyarakat di sekitarnya sebagai upaya untuk menjamin
kelangsungan operasional perusahaan (Burgwaldan Vieira, 2014). Perusahaan
diharapkan tidak hanya mengedepankan laba, tetapi juga harus memikirkan
aspek sosial (people) serta lingkungan (planet)

Pengaruh Environmental Performance Terhadap pengungkapan


Corporate Social Responsibility Dimoderasi Oleh Leverage
Leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai
investasinya. Leverage yang diproksi oleh DER berbanding lurus dengan kinerja
lingkungan dan pengungkapan CSR perusahaan, apabila leverage (DER)
meningkat maka perusahaan melakukan peningkatan kinerja lingkungan dan
mengungkapkan CSR sebagai cara untuk menarik perhatian Stakeholder dan
memberikan kesan yang positif terhadap perusahaan..
Menurut Devita (2015) bahwa :
“DER dapat memperkuat hubungan kinerja lingkungan terhadap luas
pengungkapan CSR. perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang
tinggi, menganggap perlu memberikan laporan pengungkapan tanggung
jawab sosial sehingga akan memberikan good news mengenai kinerja
perusahaan. Salah satu cara nya adalah dengan mengungkapan informasi
tambahan seperti pengungkapan sosial dan kinerja lingkungan
perusahaan”.
Menurut Marwata (2001) dalam Devita (2015) bahwa :
“Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage
yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena
biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi
(Jensen & Meckling, 1976). Tambahan informasi diperlukan untuk
menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak hak
mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu perusahaan dengan leverage yang
tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas
daripada perusahaan dengan leverage yang rendah. Jika rasio DER
perusahaan naik, besar kemungkinan kinerja perusahaan naik maka akan
berpengaruh pada kinerja lingkungan yang baik. Kepustusan untuk
mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan ini akan mengurangi
keraguan kreditur terhadap perusahaan.
Menurut Purnasiwi dan Sudarno (2010) yang memberikan bukti empiris
bahwa :
“DER berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. DER sebagai variabel
moderasi yang diinteraksikan dengan kinerja lingkungan berhasil
memperkuat pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR. Pada uji linier
berganda, pengaruh hasil interaksi DER dan kinerja lingkungan terhadap
pengungkapan CSR adalah positif, apabila kinerja lingkungan naik maka
pengungkapan CSR akan meningkat”

Pengaruh Media Exposure Terhadap pengungkapan CorporateResponsibility


Teknologi yang semakin maju terutama di bidang komunikasi salah satunya
media internet (website) dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk
perusahaan. Melalui media internet (website) perusahaan dapat menyampaikan
informasi dan mengungkapkan CSR dengan harapan masyarakat mengetahui
aktivitas tersebut dan dapat memberikan nilai baik bagi perusahaan dan citra yang
positif.
Menurut Andreas, Desmiyawati, dkk (2015) bahwa :
“the larger the company will express wider social responsibility,
companies increasingly severe public pressure through the media
exposure will make disclosure of wider social responsibility, increasingly
sensitive industry will make disclosure of wider social responsibility”.
Menurut Fahmi (2015) bahwa :
“Media mempunyai peran sebagai sarana perusahaan untuk mendorong
manajemen melakukan pengungkapan CSR dan perusahaan yang ingin
mendapat kepercayaan serta legitimasi komunitas sosialnya melalui
kegiatan CSR, maka dari itu harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder) dan dapat berkomunikasi
dengan pemangku kepentingannya secara efektif”.
Menurut Ratnasari (2012) menyatakan bahwa :
“Perusahaan dapat mengungkapkan aktivitas corporate social
responsibility melalui berbagai media. Media internet (web) merupakan
media yang efektif dengan didukung oleh para pemakai internet yang
mulai meningkat. Harapan pengungkapan CSR perusahaan melalui media
internet adalah agar masyarakat mengetahui aktivitas sosial yang
dilakukan oleh perusahaan sehingga perusahaan”

Pengaruh Environmental Performance Terhadap pengungkapanCorporate Social Responsibility


Semakin baik kinerja lingkungan sebuah perusahaan maka akan semakin
banyak pengungkapan Corporate Social Responsibilty yang dilakukan oleh
perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik
akan melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas. Hal ini dinilai mampu untuk
memberikan citra yang baik untuk perusahaan sehingga mendapatkan respon yang
positif dari berbagai pihak termasuk stakeholder.
Menurut Devita (2015) bahwa :
Kinerja lingkungan dipengaruhi oleh seberapa besar motivasi perusahaan
untuk melakukan pengelolaan lingkungan sehingga akan berdampak pada
pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Semakin
baik kinerja lingkungan perusahaan dan memberikan kontribusi positif
terhadap lingkungannya maka semakin besar pula pengungkapan CSR yang
diungkapkan oleh perusahaan. Teori stakeholders menganjurkan perusahaan
untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh
masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk
menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka
diterima oleh masyarakat.
Menurut Nurjanah (2015) bahwa :
“Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan cenderung memiliki
CSR disclosure yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan dengan
kinerja lingkungan yang buruk. Hal ini dikarenakan perusahaan akan
mendapatkan respon positif dari masyarakat terkait prestasinya dalam
kinerja lingkungannya yang akan meningkatkan nilai perusahaan dimata
masyarakat dan pemegang kepentingan. Hal ini dapat memberikan
keuntungan lebih pada perusahaan, terutama dalam mempertahankan
keberlangsungan usahanya yang berujung pada naiknya laba perusahaan.
Kinerja lingkungan ini akan diungkapkan dalam corporate social
responsibility report guna memperoleh keuntungan tersebut. Selain itu, jika
perusahaan telah memiliki kinerja lingkungan yang baik maka perusahaan
tersebut juga memiliki kesadaran yang baik pula dalam pengungkapan CSR-
nya”.
Ghozali dan Chariri (2007) dalam Putri dan Christiawan (2012) juga
mengatakan bahwa :
“kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan,
sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat
manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial
dan lingkungan. Selain itu, praktik pengungkapan sosial dipandang sebagai
cara perusahaan untuk berkomunikasi kepada masyarakat mengenai dampak
kegiatan perusahaan kepada masyrakat baik yang berdampak baik maupun
buruk terhadap lingkungan masyarakat”.

Indikator Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)


Menurut ISO 26000 bahwa :
“Guidance on social responsibility (panduan tanggung jawab sosial) yang
merupakan suatu standar yang memuat panduan perilaku bertanggung
jawab sosial bagi organisasi guna berkontribusi terhadap pembangunan
berkelanjutan yang menggunakan standar The Global Reporting Initiative
(GRI) yaitu jaringan organisasi non-pemerintah yang bertujuan mendorong
keberlanjutan dan pelaporan Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (ESG).
GRI mengeluarkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang paling
banyak dipergunakan di dunia dan berstandar internasional dalam rangka
mendorong transparansi yang lebih besar. Kerangka tersebut, bersama
”Petunjuk G3”, menetapkan prinsip dan indikator yang dapat
dipergunakan organisasi untuk mengukur dan melaporkan kinerja
ekonomi, lingkungan dan sosial-nya”.
Indikator-indikator dalam GRI Standard Disclosure G3.1, terdiri dari 3
komponen:

  1. Indikator Kinerja Ekonomi (Economic Performance Indicator)
  2. Indikator Kinerja Lingkungan (Environmental Performance Indicator)
  3. Indikator Kinerja Sosial (Social Performance Indicators), terdiri dari 4
    aspek, yaitu:
  • Indikator Kinerja Praktek Kerja & Kelayakan Kerja (Labor
    Practices & Decent Work Performance Indicator)
  • Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (Human Rights
    Performance Indicator)
  • Indikator Kinerja Masyarakat (Society Performance Indicator)
  • Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk (Product
    Responsibility Performance Indicator)

Manfaat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)


Aktivitas CSR memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai
bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman
sosial (social security). Dengan menjalankan CSR, perusahaan diharapkan tidak
hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi
bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan
jangkapanjang.
Menurut Rusdianto (2013:13) terdapat manfaat CSR bagi perusahaan yang
menerapkannya, yaitu:

  • Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
  • Meningkatkan citra perusahaan.
  • Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
  • Mempertahankan posisi merek perusahaan.
  • Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
  • Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (capital).
  • Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
  • Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).
    Menurut Rusdianto (2013:13) bahwa :
    “Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan,
    merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR
    akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi
    perusahaan, melainkan juga stakeholder. Bila CSR mampu dijalankan
    secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi
    perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan

Teori yang Melandasi Pengungkapan Corporate Social Responsibility(CSR)


Landasan teoritis social responsibility terdiri dari:

  1. Teori Legitimasi
    Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi
    pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu
    dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang
    mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan harus
    kongruen dengan harapan masyarakat (Nor Hadi, 2011:88).
    Legitimasi merupakan keadaan psiologis keberpihakan orang dan
    kelompok orang yang sangat peka terhadap gelaja lingkungan
    sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O’Donovan (2002) dalam Nor
    Hadi (2011:87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai
    sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang
    diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian,
    legitimasi merupakan manfaat sumberdaya bagi perusahaan untuk
    bertahan hidup (going concern).
    Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya
    memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu
    “social contract” (Lako, 2011:5).
  2. Teori Stakeholder
    Bahwa perusahaan hendaknya memperhaikan stakeholder, karena
    mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara
    langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang
    diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak
    memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes
    dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder(Nor Hadi, 2011:94).
    Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup-matinya suatu
    perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan
    beragam kepentingan dari para stakeholder atau pemangku
    kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan bakal meraih dukungan
    yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar,
    penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori stakeholder, masyarakat
    dan lingkungan merupakan stakeholder inti perusahaan yang harus
    diperhatikan (Lako, 2011:5).
  3. Teori Kontrak Sosial
    muncul akibat adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat,
    agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan, termasuk
    terhadap lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang
    yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara
    bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih
    besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana
    antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar
    terjadi keseimbangan (equality), maka perlu kontrak sosial baik secara
    eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan
    yang saling melindungi kepentingannya (Nor Hadi, 2011:95).
    Keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara
    politis dan dijamin oleh reguasi pemerintah serta parlemen yang juga
    merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada
    kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat
    dimana masyarakat memberi cost dan benefit untuk keberlanjutan
    suatu korporasi. Karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi
    perusahaan yang tidak bersifat suka rela (Lako,2011:6)

Ruang Lingkup Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)


Brodshaw dan Vogel dalam Azheri (2012:36) menyatakan ada tiga
dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan ruang lingkup CSR yaitu:

  1. Corporate Philantrophy adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh
    suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan
    secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal
    ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari
    luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu,
    seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
  2. Corporate Responsibility adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab
    sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan
    perusahaan.
  3. Corporate Policy adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan
    perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar
    suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah
    yang memengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan

Faktor – faktor Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)


Menurut Deegan dalam Rusdianto (2013:44) menjelaskan ada banyak hal
yang membuat perusahaan mengungkapkan CSR-nya, yaitu:

  1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-
    undang.
  2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
  3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
  4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman.
  5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
  6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
  7. Untuk mengukur kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh yang
    kuat.
  8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
  9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertenu

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)


Menurut (Sembiring, 2005 dalam Rahmawati, 2012:183) bahwa :
“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga
disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social
accounting, atau corporate social responsibility merupakan proses
pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi
organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan”.
Menurut Andreas, Desmiyawati dkk (2015) bahwa :
“Corporate social responsibility disclosure is the disclosure of all
information related to social responsibility activities that have been
implemented by companies. CSR disclosure was measured by Corporate
Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI) which refers Global
Report Initiatives (GRI) indicators”.
Menurut Gray, dkk (2001) dalam Rakiemah (2009) Pengungkapan CSR
didefinisikan sebagai:
“suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan
masalah seputar social accountability, yang mana secara khas tindakan ini
dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan
maupun dalam bentuk iklan-iklan yang berorientasi sosial”.
Pratiwi dan Djamhuri (2004) mengartikan pengungkapan social yaitu :
“sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada stakeholders
mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan
sosialnya. Hasil penelitian di berbagai negara membuktikan, bahwa
laporan tahunan (annual report) merupakan media yang tepat untuk
menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan akan
mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat
meningkatkan nilai perusahaan”

Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)


Menurut Rusdianto (2013:7) bahwa:
“Konsep dari Corporate Social Responsibility (CSR) mengandung arti
bahwa organisasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan
dirinya sendiri (selfish). Sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat
di temoay mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib
melakukan adaptasi kultural dengan lingkungngan sosialnya. Konsep ini
menyediakan jalan bagi setiap perusahaan untuk melibatkan dirinya
dengan dimensi social dan memberikan perhatian terhadap dampak-
dampak social yang ada”.
Menurut Suhandari M. Putri dalam Untung (2010:1) bahwa:
“Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau
dunia bisnis unuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang
berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan
dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek
ekonomis, sosial, dan lingkungan”.
ISO 26000 dalam Rusdianto (2013:7), CSR didefinisikan sebagai:
“Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan
aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang
transparan dan etis, yang: konsisten dengan pembangunan berkelanjutan
dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para
stakeholder; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma
internasional; terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian
ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa”.
Sementara itu lembaga The World Business Council for Sustainaible
Development (WBCSD) dalam Rusdianto (2013:7), mendefinisikan CSR sebagai:
“Corporate social responsibility is the continuing commitment by business
to behave ethical and contribute to economic development while
improving the quality of life of the the workforce and their families as well
as of local community and society at large” (WBCSD, 2000).
Menurut Darwin (2004) dalam Rahmawati (2012:180) bahwa:
“Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara
sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke
dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum”

Jenis-jenis Rasio Leverage


Menurut Agus Sartono (2010:120) ada beberapa jenis rasio leverage yang
digunakan yaitu :

  1. Debt to Asset Ratio
  2. Debt to Equity Ratio
  3. Time Interest Earned Ratio
  4. Fixced Charge Coverage
  5. Debt Service Coverage Menurut Kasmir (2014:155) terdapat beberapa jenis rasio leverage yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio tersebut antara lain:
  6. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)
    Menurut Kasmir (2014:155) bahwa :
    “Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur
    perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain,
    seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar
    utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”.

    Menurut James C. Van Horne (2009:140) bahwa :
    “The debt-to-total-assets ratio This ratio serves a similar purpose to the
    debt-to-equity ratio. It highlights the relative importance of debt financing
    to the firm by showing the percentage of the firm’s assets that is supported
    by debt financing”.
    The debt-to-total-assets ratio is derived by dividing a firm’s total debt by
    its total assets:
    ???? ?? ????? ????? = ????? ????
    ????? ?????
  7. Debt to Equity Ratio
    Menurut Kasmir (2014:155) bahwa :
    “Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai
    utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari ini dicari dengan cara
    membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan
    seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang
    disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata
    lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang
    dijadikan untuk jaminan utang”.
    Menurut James C. Van Horne (2009:140) bahwa :
    “Debt-to-Equity Ratio. To assess the extent to which the firm is using
    borrowed money, we may use several different debt ratios. The debt-to-
    equity ratio is computed by simply dividing the total debt of the firm
    (including current liabilities) by its shareholders’ equity :
    ???? ?? ?????? ????? = Total Utang
    ????? ????? ???????
  8. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)
    Menurut Kasmir (2014:155) bahwa :
    “LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal
    sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap
    rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan
    cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri
    yang disediakan oleh perusahaan”.
    Menurut James C. Van Horne (2009:141) bahwa :
    “Long Term Debt This measure tells us the relative importance of long-
    term debt to the capital structure (longterm financing) of the firm.
    where total capitalization represents all long-term debt and shareholders’
    equity”.
    Rumus untuk mencari long term debt to equity ratio sebagai berikut:
  9. Times Interest Earned
    Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2012:80), menjelaskan
    Time Interest Earned Ratio (TIE) adalah sebagai berikut :
    “Time Interest Earned Ratio (TIE) merupakan rasio yang mengukur
    kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan laba sebelum
    bunga pajak. Secara implisit rasio ini menghitung besaran laba sebelum
    bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga”.
    Menuurut James C. Van Horne (2009:141) bahwa :
    “Interest coverage ratio Earnings before interest and taxes divided by
    interest charges. It indicates a firm’s ability to cover interest charges. It is
    also called time interest earned.
    This ratio is simply the ratio of earnings before interest and taxes for a
    particular reporting period to the amount of interest charges for the
    period; that is”.
    Rumus untuk mencari Times Interest Earned sebagai berikut:
    ?????? = ???? ???? ????
    ??????
    ????? ???????? ?????? = ????
    Biaya Bunga ( ???????? )
    Fixed Charge Coverage
    Menurut Kasmir (2014:155) bahwa :
    “Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang
    menyerupai Times Interest Earned Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah
    rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang
    atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya
    tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau
    jangka panjang”.
    Rumus untuk mencari Fixed Charge Coverage sebagai berikut:
    Dalam penelitian ini leverage diukur dengan menggunakan Debt to Equity
    Ratio (DER) yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.
    Menurut Kasmir (2014:158) bahwa :
    “Bagi bank (kreditor) semakin besar rasio ini, akan semakin tidak
    menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas
    kegagalan yang mungkin terjadi diperusahaan. Namun, bagi perusahaan
    justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio
    yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik
    dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian
    atau penyusutan terhadap nilai aktiva”.
    Menurut Devita (2015) bahwa :
    “perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk
    melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio
    leverage yang rendah. Jika rasio DER perusahaan naik, besar
    kemungkinan kinerja perusahaan naik maka akan berpengaruh pada
    kinerja lingkungan yang baik. Kepustusan untuk mengungkapkan
    informasi sosial dan lingkungan ini akan mengurangi keraguan kreditur
    terhadap perusahaan”.
    Adapun rumus Debt to Equity Ratio (DER) adalah:
    ????? ?ℎ???? ???????? = ??? + ????? ????? + ?????????? ????/?????
    Biaya Bunga + ?????????? ????/?????
    ???? ?? ?????? ????? = ????? ?????
    ????? ????? ???????

Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage


Menurut Kasmir (2014:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan dengan
menggunakan rasio leverage, yaitu:

  1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak
    lainnya (kreditor);
  2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
    yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
  3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
    dengan modal;
  4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
  5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan pengelolaan
    aktiva;
  6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal
    sendiri yang ijadikan jamianan utang jangka panjang;
  7. Untuk meniai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat
    sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki

Pengertian Rasio Leverage


Menurut Kasmir (2014:151) bahwa:
“Rasio Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh
mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar
beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingakan dengan
aktivanya”.
Menurut Van Horne (2009:165) bahwa :
“Debt ratios is Ratios that show the extent to which the firm is financed by
debt”.
Menurut Sudana (2011:20) bahwa:
“Rasio Leverage mengukur berapa besar penggunaan utang dalam
pembelanjaan perusahaan”.
Menurut Irham Fahmi (2013:127) bahwa:
“Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai
dengan utang”.
Menurut Agus Harjito dan Martono (2011:53) bahwa:
“Leverage yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan
menggunakan dana dari utang (pinjaman

Pengertian Leverage


Menurut Agus Sartono (2010:120) bahwa:
“Leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai
investasinya”.
Menurut Warren, Reeve et al (2014:174), menjelaskan mengenai leverage
sebagai berikut :
”Leverage is using debt to increase the return on an investment”.
Menurut Harjito dan Martono (2011:315) bahwa:
“Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan
sumber dana (sources of funds) oleh perusahaan dimana dalam
penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya
tetap atau beban tetap.”

Pengukuran Media Exposure


Di dalam penelitian ini jenis media yang dimaksudkan dalam pengukuran
pengungkapan media adalah penggunaan internet (website koran) oleh perusahaan
untuk mempublikasikan, menginformasikan dan mengungkapkan kegiatan CSR.
Pemilihan internet (website koran) ini dipilih karena seiring dengan semakin
majunya teknologi komunikasi, media internet menjadi begitu mudah untuk
diakses oleh orang-orang dan mampu untuk memberikan dan mengkomunikasikan
informasi yang lebih lengkap dibanding media televisi.
Menurut Sari (2012) bahwa :
media internet (web) merupakan media yang efektif dengan didukung oleh
para pemakai internet yang mulai meningkat. Dengan mengkomunikasikan
dan mengungkapkan Corporate Social Responsibility melalui media
internet, diharapkan masyarakat mengetahui aktivitas sosial yang
dilakukan oleh perusahaan. Media merupakan pusat perhatian masyarakat
luas mengenai sebuah perusahaan.
Menurut Arshad dan Vakhidulla (2011) yang melakukan penelitian di
Swedia bahwa :
“Media Exposure It is measured by counting the number of articles/news,
on the sample companies, published in the leading Swedish business
newspaper Dagens Industri (DI). The number of articles/news is counted
using search facility available on the website of the newspaper for the year
2008 & 2009 and then we took the average of the both the years”.
Menurut Andreas, Desmiyawati, dkk (2015) bahwa :
“Media exposure was measured by the number of articles published in
newspapers and magazines, i.e., SWA magazine, Bisnis Indonesia,
Kompas, Tempo, Republika, Warta Ekonomi, Sindonews for the period 1
January 2012 to 31 December 2013. The Bisnis Indonesia, Kompas, and
Republika has the largest circulation of any daily newspaper in
Indonesia”.
Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Andreas, Desmiyawati, dkk
(2015) dalam penelitian ini untuk mengukur pengungkapan media juga dilakukan
dengan cara menghitung dan mengakumulasikan setiap pemberitaan CSR
perusahaan pada website Koran Bisnis Indonesia, Kompas dan Republika yang
merupakan Koran yang berskala nasional dan memiliki jumlah sirkulasi dan
pembaca terbesar dari setiap Koran harian di Indonesia.

Manfaat Media Exposure


Menurut Rusdianto (2013:108 ) bahwa :
“Dengan melihat media sebagai institusi ekonomi, dampaknya terhadap
aktivitas CSR ada dua.
Pertama, sejauh mana pemberitaan media dapat mengalahkan kepentingan
pemodal. Bukan tak mungkin perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh
perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh media tidak menjalankan
program CSR, kemudian media tersebut tidak memberitakan pelanggaran
perusahaan pemilik media yang tidak menjalankan CSR. Padahal sesuai
dengan perundang – undangan yang berlaku, perusahaan milik pemilik
media tersebut wajib menjalankan program CSR.
Kedua, apakah manajemen media mampu meyakinkan pemilik media
bahwa berita tentang CSR dapat meningkatkan iklan dan pendapatan
perusahaan. Bukan tak mungkin, meski program CSR sebuah perusahaan
memiliki nilai berita, tapi tidak diberitakan karena pemilik media menilai
berita tersebut tidak menghasilkan uang”.
Menurut Sumadiria (2005:65) bahwa :
“Media dapat menulis kegiatan CSR melalui penulisan berita dan
penulisan artikel, opini atau pendapat. Pengertian berita adalah laporan
tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan penting
bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar,
radio, telivisi atau media online internet”.
Jika ingin perusahaannya dapat terligitimasi dengan baik, perusahaan
harus mempunyai cara yang efektif untuk melakukan komnikasi tentang
aktivitasnya kepada para pemangku kepentingannya. Fungsi komunikasi sangat
penting dalam menyampaikan maksud kegiatan CSR. Perusahaan harus
memberikan informasi tentang tanggung jawab sosialnya dan pesan lain yang
terkait kepada para karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lain, dan
secara umum, kepada seluruh masyarakat dengan berbagai alat komunikasi.
Menurut Harmoni (2012) bahwa :
“Studi empiris yang dilakukan CSR Europe menyatakan bahwa ada
beberapa cara lain untuk mengomunikasikan CSR, yaitu laporan sosial
(social report), laporan tematik (thematic report), codes of conduct, web
(websites), konsultasi pemangku kepentingan komunikasi internal,
pemberian hadiah, causerelated marketing, komunikasi pada kemasan
produk, intervensi pada media dan TV, dan komunikasi pada pusat
penjualan”.
Untuk mengkomunikasikan CSR perusahaan bisa mengungkapkan
kegiatan-kegiatan tersebut dengan menggunakan berbagai media. Terdapat tiga
media yang biasanya digunakan perusahaan, yaitu melalui TV, koran, serta
internet. Media TV merupakan media yang paling efektif dan mudah dijangkau
oleh seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, media ini hanya digunakan oleh
beberapa perusahaan saja. Media internet (web) merupakan media yang efektif
dengan didukung oleh para pemakai internet yang mulai meningkat. Sedangkan
media koran merupakan media yang sudah sering digunakan oleh perusahaan,
serta dapat digunakan sebagai dokumentasi

Pengertian Media Exposure


Menurut Reverte (2009) bahwa :
“Media exposure is also examined in the view of the legitimacy theory.
The firm’s visibility is raised by the total amount of the media coverage,
which leads to a higher public attention. It shows the positive relationship
between the media exposure and disclosure. Higher the corporation is
exposed to media, more it will be disclosing information”.
Menurut Respati (2015) bahwa :
“Pengungkapan media adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan media
yang tersedia untuk mengkomunikasikan indentitas serta informasi
mengenai kegiatan yang dilakukan oleh perusahan. Suatu perusahaan bisa
mengkomunikasikan kegiatan – kegiatan perusahaannya dengan
memanfaatkan berbagai media yang ada, salah satu kegiatan yang bisa di
komunikasikan adalah CSR perusahaan. Terdapat tiga media yang
biasanya dipakai perusahaan dalam pengungkapan CSRperusahaan, yaitu
melalui media televisi, koran, serta internet (web perusahaan)”.
Menurut Fahmi (2015) bahwa :
“Pengungkapan media merupakan alat bagi perusahaan untuk melakukan
komunikasi dengan stakeholder dalam menyampaikan informasi dan
prospek perusahaan, Jika perusahaan ingin mendapat kepercayaan dan
legitimasi melalui kegiatan CSR, maka perusahaan harus mempunyai
kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan
berkomunikasi dengan pemangku kepentingannya secara efektif”.
Menurut Ati (2011) dalam Deitiana (2015) bahwa :
“Media Exposure is company must provide information about social
responsibility and other messages related to employees, customers, and
other stakeholders, and in general, to the entire community with a variety
of communication tools”.
Menurut Rusdianto (2013: 64) Bahwa :
“Sebagai sarana komunikasi, media dapat menentukan sampai tidaknya
suatu pesan yang disampaikan kepada target audience atau khalayak
sasaran”.
Menurut Nur dan Priantinah (2012) bahwa :
“secara luas peran yang dimainkan oleh berita media pada peningkatan
tekanan yang diakibatkan oleh tuntutan publik terhadap perusahaan. Media
mempunyai peran penting pada pergerakan mobilisasi sosial, misalnya
kelompok yang tertarik pada lingkungan”.
Dalam perkembangannya media tidak hanya berfungsi sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan dan control social. Memasuki era modern, media
telah memasuki era industry atau telah menjadi institusi ekonomi. Ciri dari era
industrialisasi adalah adanya kebutuhan modal yang cukup besar untuk
mendirikan dan mengelola bisinis media massa

Metode Pengukuran Environmental Performance


Menurut Ikhsan (2009:306) pengukuran kinerja lingkungan didefinisikan
sebagai:
“Hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan,
keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan
memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang
ditetapkan oleh instansi maupun data eksternal yang berasal dari luar
instansi”.
Pujiasih (2015) mengemukan bahwa pengukuran kinerja lingkungan
menggunakan:
“Kinerja lingkungan diukur dari prestasi perusahaan mengikuti Program
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PROPER). Program ini merupakan salah satu upaya yang
dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong
penataan perusahaan dalam pengelolaan hidup. PROPER diumumkan
secara rutin kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan
mendapat insentif maupun disinsentif reputasi, tergantung pada tingkat
ketaatannya”.
(Kementrian Lingkungan Hidup, 2011).
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerapkan Program
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PROPER). Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat
terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan
lingkungan (environmental excellency) melalui integrasi prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan
penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R (reuse, reduce, recycle),
efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang
beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program
pengembangan masyarakat
PROPER merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian
insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan
PROPER. Pemberian penghargaan PROPER berdasarkan penilaian kinerja
penanggung jawab usaha dan/atau kegitan dalam:
a) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b) penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
c) pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Manfaat Environmental Performance


Menurut Mardikanto (2014:150) gagasan untuk memiliki system
manajemen kinerja lingkungan membantu menjamin komitmen perusahaan untuk
berikut :

  1. komitmen manajemen untuk memenuhi ketentuan kebijakan, tujuan dan
    aspirasi
  2. focus pada penyebaran budaya pelestarian bukan menegtur pengobatan
    atau tindakan korektif di kemudian hari
  3. proses perbaikana terus menerus. Sebagai imbalan untuk menerpakan
    system manajemen lingkungan, keuntungan ekonomi dapat direalisasikan.
    Keuntungan tersebut harus ditentukan untuk memiliki mereka dan nilai-
    nilai mereka ditunjukan sebelumnya pihak, terutama pemangku
    kepentingan (pemegang saham). Hal ini akanmemeberikan perusahaan
    untuk kesempatan menghubungkan tujuan lingkungan denagan hasil
    keuangan tertentu, dan sebagainya menjamin ketersediaan sumber daya.
    Menurut Mardikanto (2014:150) unsur – unsur utama dari tanggung jawab
    lingkungan meliputi :
  4. Mengadopsi kinerja lingkungan yang spesifik, aturan dan standar
    pengukuran.
  5. Memfasilitasi lingkungan teknologi pengembangan, konversi dan alat
    angkut.
  6. Mempromosikan kesadaran lingkungan.
  7. Membuka saluran negosiasi dengan pihak terkait, dan berkomunikasi
    dengan pihak – pihak tersebut tentang masalah lingkungan

Pengertian Environmental Performance


Menurut (Ikhsan, 2009:308) bahwa :
“Environmental Performance atau biasa disebut dengan Kinerja
lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen
lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya.
Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan,
sasaran lingkungan dan target lingkungan”
Menurut Suratno (2006) pengertian kinerja lingkungan adalah sebagai
berikut:
“Environmental performance adalah kinerja perusahaan dalam
menciptakan lingkungan yang baik (green). Environmental performance
perusahaan diukur dari prestasi perusahaan mengikuti program PROPER
yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi”.
Menurut Tia Rahma. P (2013) bahwa :
“Kinerja lingkungan adalah usaha perusahaan untuk menciptakan
lingkungan yang baik dengan melaksanakan aktifitas dan menggunakan
bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan”.
Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup pasal 1 poin 2:
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

Hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan


Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Susi Sarumpaet (2005)
menemukan bahwa ada pengaruh tetapi tidak signifikan antara kinerja lingkungan
dengan kinerja keuangan perusahaan, akan tetapi ukuran perusahaan yang listing
di BEJ dan ISO 14001 berhubungan signifikan terhadap kinerja lingkungan.
Almilia dan Wijayanto (2007) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan
perusahaan.Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik percaya bahwa
dengan mengungkapkan performance mereka berarti menggambarkan good news
bagi pelaku pasar.Oleh karena itu, perusahaan dengan environmental performance
yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang
lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki environmental
performance yang lebih buruk.Hal ini memberi penjelasan bahwa kinerja
lingkungan memberi akibat terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tercermin
pada tingkat return tahunan perusahaan yang dibandingkan dengan return industri.
Dengan demikian, diharapkan dari adanya kinerja lingkungan yang baik mampu
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Hubungan kebijakan sosial dengan kinerja keuangan


Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapakan suatu
informasi bila informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan (Aldilla
dan Dian Agustia, 2006). Beberapa penelitian CSR terhadap kinerja keuangan
perusahaan menunjukkan hasil yang berpengaruh antara lain penelitian Yuniasih
dan Wirakusuma (2007) dalam penelitianya menyatakan bahwa CSR terbukti
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA.
Dengan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan
memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Hal ini
mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR mengharapkan akan
memperoleh respon positif oleh para pelaku pasar. Pengungkapan informasi CSR
diharapkan memberikan informasi bagi investor selain dari yang sudah tersedia
dari laporan keuangan tahunan perusahaan.Dengan demikian, pengungkapan
informasi tentang CSR diharapkan untuk mampu meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan

Kinerja Lingkungan


Kinerja lingkungan perusahaan menurut Suratno et al. (2006) adalah
kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green).Dengan
demikian, kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan yang berfokus pada
kegiatan perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak
lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan.Salah satu informasi yang
sering diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi mengenai kebijakan
perusahaan terhadap lingkungan, karena hal ini dianggap sebagai inti dari etika
bisnis perusahaan. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban finansial seperti
kepada para pemegang saham atau shareholder tetapi juga kewajiban-kewajiban
terhadap pihak lain yang jangkauannya lebih luas yaitu: konsumen, karyawan,
lingkungan dan komunitas dalam segala aspek operasional perusahaan. Program
Penilaian Peringkat Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau
sering disebut dengan PROPER dapat dijadikan pilihan dalam mengukur kinerja
lingkungan perusahaan yang ada di Indonesia.PROPER merupakan program
pemeringkatan lingkungan dari Kementrian Lingkungan Hidup. Penggunaan
warna di dalam penilaian PROPER merupakan bentuk komunikatif penyampaian
kinerja perusahaan dibidang pengelolaan lingkungan kepada masyarakat, mulai
dari yang terbaik, emas, hijau, biru, merah, sampai ke yang terburuk, hitam.Secara
sederhana masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan
pada perusahaan dengan melihat peringkat warna yang telah dikeluakan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup.

Pengungkapan CSR (CSR Disclosure)


Stakeholder theory menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai
hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan selama periode
tertentu yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan.Keberadaan
stakeholder di dalam perusahaan sangatlah penting untuk keberlangsungan
perusahaan itu sendiri.Freeman (2001), stakeholder merupakan orang atau
kelompok orang yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai
keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.Berkaitan dengan CSR adalah
segala informasi yang diberikan oleh perusahaan tidak hanya sebatas mengenai
laporan keuangan saja.CSR juga dapat memberikan informasi tambahan mengenai
kegiatan perusahaan tentang tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab
terhadap lingkungan yang sangat erat hubunganya dengan perusahaan.CSR
mengharuskan perusahaan melakukan pelaporan mengenai kegiatan yang telah
dilakukan selama periode tertentu.
Terdapat dua jenis pengungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah
ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal. Yang pertama
adalah pengungkapan wajib (mandatory disclosure), yaitu informasi yang harus
diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu Negara,
Sedangkan yang kedua adalah pengungkapan sukarela (voluntary disclosure),
yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa
diharuskan oleh standar yang ada, Aryani (2012). Di Indonesia, pengungkapan
sosial bersifat Voluntary, yaitu badan pengawas pasar modal tidak mengharuskan
perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial. Sehingga, pengungkapan
sosial yang terjadi akan beraneka ragam antara satu perusahaan dengan yang
lainnya sesuai dengan gaya manajemen yang ada di dalam perusahaan tersebut.
Legitimacy theory mengungkapkan bahwa perusahaan secara kontinyu
berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma yang ada di
dalam masyarakat, atas usahanya tersebut perusahaan berusaha agar aktivitasnya
diterima menurut ekspektasi pihak eksternal, Deegan (2000). Legitimasi
didaptkan jika apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan berjalan searah dan
sesuai dengan ekspektasi oleh masyarakat. Keberlangsungan hidup perusahaan
akan terancam apabila sistem nilai yang sudah dijalankan oleh perusahaan
berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga
perusahaan tidak memperoleh legitimasi.
Pendekatan untuk mengukur CSR indeks adalah pendekatan dikotomi
yaitu setiap item yang diungkapkan diberi nilai 1, dan 0 jika tidak diungkapkan
(Sayekti dan Wondabio, 2007). Selanjutnya, skor setiap item akan dijumlahkan
untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan
CSR indeks adalah sebagai berikut: (Sayekti dan Wondabio, 2007)
????? = ????? ?
? ………………………………..………………………(1)
Keterangan :
CSRIj : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j
Total X : Jumlah item yang di ugkapkan oleh perusahaan j
n : Jumlah item pengungkapan untuk perusahaan j

Pengaruh Green Accounting dan Material Flow Cost Accounting SecaraSimultan terhadap Sustainable Development


Sebagaimana diketahui, perusahaan yang menerapkan green
accounting dan material flow cost accounting dapat berkontribusi dalam
pelestarian lingkungan demi mendukung keberlanjutan pembangunan.
Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan lingkungan di sekitar
perusahaan, serta hubungan dengan masyarakat dan pemangku
kepentingan, memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan
pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga
hubungan tersebut dengan baik agar dapat beroperasi secara berkelanjutan
dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh (R. A. Putri et al.,
2024) menyatakan bahwa implementasi green accounting dan material
flow cost accounting secara simultan dinyatakan berpengaruh terhadap
sustainable development. Lalu hasil penelitian (May et al., 2023)
menunjukkan bahwa material flow cost accounting memberikan manfaat
bagi perusahaan untuk mengelola serta mengendalikan aliran material
yang akan berdampak buruk kepada perusahaan, sehingga perusahaan
dapat meningkatkan pembangunan keberlanjutan

Pengaruh Material Flow Cost Accounting terhadap SustainableDevelopment


Menurut Rachmawati & Karim, (2021) Material Flow Cost
Accounting memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung
keberlanjutan perusahaan, khususnya dalam upaya mengembangkan bisnis
yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengadopsi MFCA, perusahaan
dapat lebih memahami berbagai konsekuensi yang timbul, baik terhadap
lingkungan maupun terhadap keuangan perusahaan, melalui analisis yang
berfokus pada biaya produksi. material flow cost accounting
memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan
sumber daya, sehingga dapat mengidentifikasi potensi penghematan biaya
sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Dalam penerapannya, konsep MFCA mencakup input seperti bahan
baku, energi, air, dan sumber daya lainnya yang digunakan dalam proses
produksi. Sementara itu, output yang dihasilkan meliputi produk utama
serta limbah dan emisi. Output ini kemudian diukur dalam bentuk
kuantitas dan nilai biaya material yang dikeluarkan, sehingga perusahaan
dapat mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya dan dampaknya
terhadap lingkungan
Berdasarkan Teori Legitimasi hubungan antara manajemen
perusahaan dan masyarakat yang menggunakan sumber daya ekonomi
dijelaskan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memperoleh
pengakuan dan penerimaan dari masyarakat (Ghozali & Anis, 2007). Teori
ini menekankan pentingnya perusahaan menjalankan operasionalnya
dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan agar tetap
dianggap sah dan dapat diterima oleh masyarakat.
Selain itu, Teori Stakeholder perusahaan tidak hanya bertanggung
jawab untuk memperhatikan kesejahteraan pemilik dan pemegang saham,
tetapi juga harus memberikan perhatian kepada pihak-pihak lain yang turut
berkontribusi secara tidak langsung terhadap keberhasilan perusahaan.
Pihak-pihak tersebut meliputi pemerintah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya, yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan
operasional perusahaan. Dengan demikian, melalui penerapan MFCA,
perusahaan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, tetapi
juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan
kesejahteraan masyarakat yang lebih luas
Penelitian yang dilakukan oleh Selpiyanti & Fakhroni (2020)), dan
Fazmi et al., (2024) menunjukan bahwa material flow cost accounting
berpengaruh terhadap sustainable development.

Pengaruh Green Accounting terhadap Sustainable Development


Menurut Loen, (2018) Green Accounting memiliki potensi untuk
memberikan dampak positif maupun negatif kepada para pemangku
kepentingan, terutama terkait dengan kualitas lingkungan. Hubungan
yang harmonis dan baik antara pemangku kepentingan dan perusahaan
diyakini dapat meningkatkan peluang keberhasilan perusahaan dalam
mencapai tujuan bisnisnya.
Berdasarkan Teori Stakeholder pengungkapan green accounting
mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Hal ini
tidak hanya menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga
keberlanjutan operasionalnya, tetapi juga berperan dalam meningkatkan
tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
Selain itu, sesuai dengan Teori Legitimasi, implementasi green
accounting diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengurangi
biaya lingkungan sekaligus meminimalkan dampak pencemaran yang
ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya..
Penelitian yang dilakukan oleh Trevanti & Yuliati, (2023), Razak &
Azizah, (2023), dan H. Putri et al., (2024) menunjukan bahwa green
accounting berpengaruh terhadap sustainable development

Environmental Performance


Environmental Performance adalah hasil dari penerapan praktik-
praktik ramah lingkungan oleh perusahaan, seperti efisiensi energi,
penggunaan teknologi bersih, serta daur ulang dan pengurangan
limbah, yang diukur melalui indikator kinerja lingkungan spesifik
(Yusianto et al., 2021). Hubungan ini antara aktivitas perusahaan dan
lingkungan, pelaku ekonomi akan memiliki kepercayaan bahwa dengan
mempublikasikan kinerja lingkungan sebuah perusahaan akan menjadi
legitimasi bagi reputasi di kalangan masyarakat, Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang PROPER merupakan
bentuk penilaian kepatuhan dan kinerja perusahaan di bidang
pengelolaan pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan serta
pemrosesan limbah. KLH akan menilai cara perusahaan berpartisipasi
dalam pengembangan pelestarian lingkungan melalui pemeringkatan
PROPER yang terdiri dari peringkat emas, hijau, biru, merah, dan
hitam. Kinerja yang dinilai untuk mendapatkan peringkat PROPER
meliputi pengawasan pencemaran air, udara, pemrosesan limbah B3,
serta penerapan AMDAL.
Dalam penelitian Schaltegger & Wagner, (2006) penilaian
environmental performance melibatkan indikator yang spesifik seperti
indikator lingkungan, energi, emisi, dan daur ulang limbah. Sangat
penting bagi perusahaan menilai dan memberikan peningkatan kinerja
lingkungan suatu perusahaan. Indikator tersebut akan memberikan data
yang objektif serta dapat digunakan untuk bahan evaluasi perusahaan
dalam menetapkan pencapaian selanjutnya. Selain itu pada indikator
lingkungan dapat membantu perusahan dalam memenuhi persyaratan
standar dan regulasi internasional yaitu ISO 14001 yang mengatur
tentang sistem manajemen lingkungan.
Environmental Performance menjadi nilai tambah bagi investor dan
konsumen yang melihat bahwa perusahaan mendapatkan peringkat
PROPER, sehingga dapat dianggap bahwa perusahaan tersebut peduli
pada kondisi lingkungan sekitar dan mengurangi dampak negatif dari
proses bisnis (Rosaline & Wuryani, 2020). Oleh karena itu dengan
menerapkan environmental performance pada perusahaan akan
memberikan strategi bisnis terbaru dan mengungkapkan dengan sebuah
laporan lingkungan karena ketersediaan sumber daya serta kondisi
lingkungan yang baik akan memberikan kontribusi baik dalam mencapai
tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
Dengan demikian environmental performance merupakan
komponen yang penting dalam strategi berkelanjutan dalam sebuah
perusahaan, mengevaluasi dan mengelola dampak lingkungan pada
perusahaan tidak hanya memenuhi dalam hal kewajiban hukum dan sosial
tetapi perusahaan dapat meningkatkan daya saing dalam berkelanjutan
jangka panjang. Pendekatan yang sistematis dan terstruktur memberikan
manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan masyarakat luas

Sustainable Development


Konsep sustainability mulai diperkenalkan oleh Brundtland
Commission dengan memperkenalkan konsep sustainability secara
universal pada acara “Our Common Future” yang diselenggarakan oleh
World Commission on Environment and Development (WCED).
WCED menciptakan istilah pembangunan berkelanjutan,
menggabungkan berkelanjutan dengan aspek ekologi dan sosial.
Artinya pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa
mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Penerapan sustainable
development memiliki tiga prinsip penting yaitu ekonomi, lingkungan,
dan sosial.
Dalam buku The Wealth of Nations (1776) yang dijelaskan oleh
Adam Smith pada prinsip ekonomi, tentunya manusia akan berusaha
untuk mencapai titik kemakmuran secara ekonomi dengan melakukan
hal-hal produktif antara lain menggunakan jasanya ataupun membuat
suatu barang yang dapat diperjualkan agar ekonomi mereka tercukupi.
Prinsip kedua adalah lingkungan yang memastikan bahwa segala
kegiatan yang dilakukan tidak akan merusak lingkungan, karena
sumber daya alam memiliki keterbatasan baik secara kapasitas dan
regenerasinya sehingga kita sebagai manusia perlu menjaga lingkungan
agar tidak berdampak negatif atau merusak lingkungan dengan kegiatan
yang kita lakukan. Jika dapat menjaga lingkungan dengan baik maka
kebutuhan yang kita perlukan dengan sumber daya alam akan tercukupi
baik di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Prinsip
terakhir yaitu sosial, dapat diartikan sebagai manusia seharusnya
memiliki kesetaraan dalam peluang yang ada. Karena tidak hanya
memenuhi kebutuhan dasar saja melainkan kebutuhan yang nantinya
akan meningkatkan kualitas hidup adapun dalam segi kesehatan,
pendidikan, kebebasan dalam berpolitik dan kebutuhan lainnya.
Dengan adanya konsep sustainable development dapat
memberikan sebuah pesan yang mendasar bahwa semua ini dapat
menekankan pada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ketika perusahaan
hanya mementingkan laba saja maka akan ada perlakukan yang setara
pada lingkungan yang nantinya akan berdampak pada kegiatan
ekonomi (Sheehy & Farneti, 2021). Perusahaan yang menerapkan hal
ini akan memudahkan keberlangsungan hidup perusahaan mereka
karena yang dilakukan saat ini sudah direncanakan dan memberikan
manfaat untuk masa mendatang

Material Flow Cost Accounting


Menurut ISO 14051:2011, (2018), Material Flow Cost
Accounting (MFCA) merupakan alat akuntansi manajemen yang
penting untuk memastikan transparansi lingkungan dalam penggunaan
material. Dalam pendekatan manajemen bertujuan untuk mengelola
aliran material, data dan energi yang lebih efisien dan sesuai dengan
target yang sudah ditetapkan perusahaan. MFCA mengembangkan
model dengan interpretasi yang jelas tentang arus, stok, dan inventaris
perusahaan untuk mengurangi emisi dari masing-masing proses dan
mengevaluasi biaya terkait. MFCA juga salah satu alat yang tepat untuk
menyelesaikan masalah pada penetapan harga produk yang digunakan
(Loen, 2018).
Penggunaan metode ini akan lebih efisien pada bahan baku serta
energi lalu akan berfokus pada kerugian material jika terjadi, kerugian
ini seperti emisi udara, air limbah, dan limbah lainnya (Kitada et al.,
2022). Dengan mengantisipasi kerugian material hal ini menjadikan
pembeda antara akuntansi biaya secara konvensional dengan
penggunaan metode MFCA, jika di akuntansi biaya hanya
memperhitungkan biaya atas produk saja MFCA memberikan metode
yang mengalokasikan biaya atas produk dan limbahnya. MFCA
memberikan visibilitas lebih besar terhadap kerugian dengan
menentukan biaya dan bahan yang dikeluarkan dan kinerja konversi
produk menjadi indeks produk positif dan negatif (Loen, 2019).
Penerapan MFCA di sepanjang lini produksi memberi perusahaan
informasi yang jelas mengenai masalah produksi, meningkatkan
produktivitas material, dan mengurangi limbah.
Dengan memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap aliran
material dan biaya lingkungan, MFCA memungkinkan perusahaan
untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja
lingkungan, dan mencapai keunggulan kompetitif

Green Accounting


Green Accounting merupakan sebuah konsep yang mendorong
perusahaan untuk beroperasi lebih ramah lingkungan, efisien, dan
kompetitif di pasar global (Uno, 2004). Konsep green accounting mulai
diperkenalkan pada tahun 1970 di benua Eropa, saat ini sudah banyak
perusahaan yang menerapkannya dalam kegiatan operasionalnya demi
meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dan dapat mengurangi
dampak negatif yang diterima pada lingkungan sekitar. Green
Accounting melibatkan analisis, perkiraan, pengumpulan, dan
penyajian peFinancial Statements, hal ini bertujuan untuk
menyelaraskan pembangunan perusahaan dengan fungsi lingkungan
hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Deviarti &
Panggabean, 2012). Dengan menerapkan aspek sosial dan lingkungan
ke dalam perusahaan maka dapat meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan (Hamidi, 2019), sehingga perusahaan dapat mengelola dan
melestarikan lingkungan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di
pemerintahan.
Menurut Loen, (2018) Green Accounting berfokus pada konsep
penghematan, seperti penghematan lahan, bahan, dan energi, yang
didasarkan pada konsep ekosistem. Tujuan dari green accounting
adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan
melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan
manfaat atau efek ekonomi, serta menghasilkan efek perlindungan
lingkungan (Suratno et al., 2006). Dengan demikian, green accounting
memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau
perusahaan memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap
kualitas hidup manusia dan lingkungannya.
Dengan mengukur dan melaporkan kinerja lingkungannya,
perusahaan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan,
menetapkan target yang lebih ambisius, dan melaporkan kemajuannya
kepada pemangku kepentingan

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)


Teori legitimasi merupakan suatu metode yang menunjang
perusahaan dalam menetapkan dan memutuskan pengungkapan
berdasarkan nilai, kepercayaan, norma secara sosial (Deegan, 2019) Teori
legitimasi merekomendasikan untuk perusahaan senantiasa memastikan
bahwa aktivitas, kinerja, produk, dan jasa yang dihasilkan selaras dengan
nilai-nilai dan ekspektasi masyarakat. Dengan demikian, perusahaan dapat
memperoleh legitimasi sosial berkelanjutan (Purwanto, 2011).
Teori legitimasi dapat membantu perusahaan untuk memperlihatkan
kegiatan operasional dan pelatihan yang sudah perusahaan jalankan dapat
memberikan hal positif kepada masyarakat sekitar perusahaan (Ghozali &
Anis, 2007). Adapun perusahaan mempunyai laporan tindakan kewajiban
sosial dan lingkungan perusahaan, laporan tersebut berguna untuk
memastikan bahwa perusahaan telah melakukan kewajibannya sesuai
dengan standar yang berlaku. Dengan adanya green accounting dan
material flow cost accounting di perusahaan sebagai bentuk upaya
perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan yang menentukan cara
perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dengan lingkungan sekitar.
Melalui penerapan teori legitimasi, perusahaan tidak hanya dapat
memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya, tetapi juga membuka
peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan
mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan,
perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai
kondisi sosial dan lingkungan yang terkait dengan strategi bisnisnya. Hal ini
pada gilirannya akan memperkuat hubungan perusahaan dengan berbagai
pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, karyawan, dan
masyarakat. Teori legitimasi memberikan panduan bagi perusahaan untuk
membangun reputasi positif, meningkatkan kepercayaan publik, dan
mencapai keberlanjutan jangka panjang

Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)


Menurut Purnasiwi, (2011) Teori stakeholder atau pemangku
kepentingan menegaskan bagi suatu perusahaan bukanlah organisasi yang
hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan
manfaatnya untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder. Perusahaan
akan memiliki dampak yang besar jika bekerja sama dengan stakeholder.
Sedangkan Menurut Freeman & McVea, (1984) mendefinisikan bahwa
stakeholder merupakan individu ataupun sekelompok manusia yang
memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi ataupun sebaliknya dalam
suatu organisasi.
Perusahaan tidak hanya berfokus pada bagaimana suatu perusahaan
dapat meningkatkan laba dengan cara peningkatan standar. Tetapi,
perusahaan harus mengetahui hal apa saja yang dapat memberikan
keuntungan untuk setiap stakeholder. Perusahaan yang menerapkan teori
stakeholder hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan
akan terjalin erat, karena komitmen perusahaan perlu ditujukan kepada
investor, masyarakat sekitar, dan para kreditur. Penerapan green accounting
yang diikuti dalam pelaporan berkelanjutan pada manajemen perusahaan
menjadikan sebuah tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat
sekitar.
Green Accounting pada suatu perusahaan merupakan bagian dari
bentuk kepedulian perusahaan terhadap para pemangku kepentingan,
dengan begitu perusahaan dapat memperlihatkan kebutuhan para pemangku
kepentingan atas produk yang mencerminkan green accounting bukan
hanya mementingkan laba yang didapatkan.

Pengaruh Environmental Disclousure Terhadap Economic Performance


Konsep environmental disclosure sesuai dengan model discretionary disclosure
menurut Verrecchia (1983) dalam Suratno, dkk (2006), bahwa pelaku lingkungan
yang baik percaya bahwa mengungkapkan performance mereka menggambarkan
good news bagi pelaku pasar. Informasi mengenai aktivitas atau kinerja
perusahaan adalah hal yang sangat penting bagi stakeholder khususnya investor
sebab pengungkapan informasi mengenai hal tersebut merupakan kebutuhan bagi
stakeholder (Suratno, dkk., 2006). Perusahaan yang memiliki good news yang
lebih cenderung akan meningkatkan environmental disclosure dalam laporan
tahunannya. Sehingga serupa dengan environmental performance, good news
akan direspon secara positif.
Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk
membangun image pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat.
Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial,
sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika
perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan
visibilitas politik yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi
sosial.
Dalam penelitian Januarti dan Apriyanti, (2005) menemukan hasil bahwa
kinerja ekonomi/profitabilitas yang diproksi dengan pendapatan per lembar
saham, menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya profitabilitas tidak
akan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Envirnonmental disclosure menyajikan besarnya kepedulian perusahaan terhadap
lingkungan. Sesuai dengan teori stakeholder besarnya informasi keuangan
lingkungan yang diungkapkan perusahaan akan berpengaruh terhadap stakeholder
sehingga berakibat pada harga saham dan mempengaruhi return tahunan
perusahaan. Return tahunan merupakan ukuran yang obyektif dan komprehensif
dalam mewakili economic performance (Al Tuwaijri, 2003).
Ada dua variabel kunci yang digunakan sebagai ukuran yang
menghubungkan antara reputasi tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja
ekonominya, yaitu tingkat kemampuan menciptakan pendapatan melalui
penjualan dan tingkat kemampuan menciptakan laba (Belkaoui dan Karpik;
Sulastri, 2003 dalam Januarti dan Apriyanti, 2005). Ada tiga pendapat yang
menghubungkan tanggung jawab sosial dengan kinerja penjualannya, antara lain:
(1) Perusahaan yang memiliki kepedulian sosial akan mendapatkan simpati dari
masyarakat dan sebagai akibatnya perusahaan tersebut akan memiliki kinerja
penjualan yang baik; (2) Reputasi kepedulian perusahaan terhadap komunitasnya
tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kinerja penjualannya, (3) Reputasi
perusahaan dalam kepedulian sosial, tidak meningkatkan bahkan sebaliknya
menurunkan tingkat penjualan.

Pengaruh Environmental Performance Terhadap EconomicPerformance


Secara teori, penetapan hubungan antara environmental performance dengan
environmental disclosure adalah penting dari perspektif tanggung jawab sosial
perusahaan.
Suratno, dkk.(2006) menyatakan bahwa environmental performance adalah
kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green). Pengukuran
kinerja lingkungan merupakan bagian penting dari sistem manajemen lingkungan.
Hal tersebut merupakan ukuran hasil dari sistem manajemen lingkungan yang
diberikan terhadap perusahaan secara riil dan kongkrit. Selain itu, kinerja
lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan,
yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Pengkajian kinerja
lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target
lingkungan (ISO 14004, dari ISO 14001).
Penelitian empiris terdahulu mengenai hubungan antara environmental
performance dengan economic performance telah melaporkan hasil yang tidak
konsisten. Bragdon dan Marlin (1972) menemukan suatu hubungan positif antara
profitabilitas (laba per lembar saham dan return modal) dengan peringkat
environmental performance perusahaan kertas dari Counsel of Economic
Priorities (CEP).
Spicer (1978) menggunakan perusahaan yang berada dalam industri kertas
untuk mengukur hubungan antara lima variabel spesifik perusahaan: profitabilitas,
ukuran, resiko total, resiko sistematis dan rasio laba per lembar saham dengan
pemeringkatan kinerja polusi menurut CEP dan menemukan semua tanda
memiliki kesamaan arah seperti yang dihipotesiskan. Penganut konsep hubungan
yang saling melengkapi ini percaya bahwa bertindak pada suatu tanggung jawab
sosial perusahaan akan mengurangi resiko pada saat pasar modal makin
bertambah sensitif (Narver, 1971). Jika polusi lingkungan menghadirkan sumber
daya perusahaan yang tidak efisien atau tidak tepat digunakan, penghapusan
limbah dan inefisiensi memberi manfaat yang sama bagi prinsip dasar perusahaan
dan lingkungan (Porter dan Linde, 1995a, 1995b).
Penelitian empiris terdahulu telah menemukan hubungan yang secara umum
tidak signifikan secara statistik. Rockness, et al. (1986) menguji buangan limbah
beresiko dalam industri bahan kimia dengan menggunakan data environmental
performance dari suatu survei lokasi khusus untuk disampaikan kepada Konggres
Amerika Serikat tahun 1979. Rockness, et al. (1986) gagal mendokumentasi
hubungan yang signifikan secara statistik dalam pengujian hubungan antara dua
variabel limbah buangan dengan 12 indikator keuangan yang mewakili economic
performance. Feedman dan Jaggi (1992) menguji hubungan jangka panjang antara
environmental performance dengan economic performance menggunakan
persentase perubahan dalam tiga ukuran polusi dan berbagai rasio akuntansi
sebagai proksi empiris dari environmental performance dan economic
performance. Mereka gagal menolak hipotesis null mengenai tidak adanya
hubungan yang signifikan antara environmental performance dengan economic
performance. Hubungan antara economic performance dengan environmental
performance yang tidak searah adalah konsisten dengan pemikiran ekonomi
tradisional yang menggambarkan hubungan ini sebagai trade off antara
profitabilitas perusahaan dengan tindakannya pada tanggung jawab sosial
perusahaan.
Al-Tuwaijri, et al. (2004) menemukan hubungan positif signifikan antara
economic performance dengan environmental performance. Hasil ini konsisten
dengan skenario win-win dan proposisi dari Porter dan Linde (1995a) bahwa
environmental performance yang baik akan diberi penghargaan di pasar.
Hubungan antara environmental performance dengan economic performance dite
mukan pada dukungan teoritis belum kuat dan penelitian empiris terdahulu belum
berhasil menjelaskan hasil yang kontradiktif tersebut.
Jadi semakin banyak perusahaan berperan di dalam kegiatan lingkungan,
akan semakin banyak pula yang harus di ungkapkan oleh perusahaan mengenai
kinerja lingkungan yang di lakukannya dalam laporan tahunannya. Hal ini akan
mencerminkan transparansi dari perusahaan tersebut bahwa perusahaan juga
berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya
sehingga masyarakat juga akan tahu seberapa besar andil perusahaan terhadap
lingkungannya

Economic Performance
Economic performance adalah kinerja perusahaan secara relative (berubah-
berubah dari tahun ke tahun) dalam suatu industri sejenis (industri yang bergerak
dalam usaha yang sama) yang ditandai dengan return tahunan perusahaan tersebut
(Almilia, 2007).
Economic performance diungkapkan ke dalam laporan keuangan tahunan
perusahaan. Pada era perekonomian pasar yang disertai dengan terwujudnya
kondisi good economic performance, tidak saja menuntut terciptanya economic
performance efisien yang secara ekonomi membawa keuntungan besar bagi
20
perusahaan tetapi juga perlu disertai adanya perilaku economic performance
berkualitas etis, yakni dengan perwujudan secara baik tanggung jawab sosial
perusahaan.
Tuntutan economic performance etis berimplikasi pada perwujudan
aktivitas industri sebagai interaksi harmonis antara stakeholders (pihak-pihak
yang berkepentingan) dengan shareholders atau para pelaku bisnis itu sendiri.
Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan economic performance akan menjadi
penilaian para stakeholders. Semakin etis para pelaku bisnis, maka tujuan
perusahaan akan tercapai dengan sendirinya dan bisnisnya akan berjalan dalam
koridor yang diharapkan (Wibisono, 2011)

Environmental Disclosure


Environmental Disclosure adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan
lingkingan di dalam laporan tahunan perusahaan. Hendriksen (2000) dalam
Emillia Nurdin (2006), menyatakan bahwa dalam pengertian luasnya,
pengungkapan berarti penyampaian informasi (release of information). Para
akuntan cenderung menggunakan kata ini dalam pengertian yang agak terbatas,
yaitu penyampain informasi lingkungan tentang suatu perusahaan di dalam
laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Penyampaian informasi di dalam
neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas termasuk dalam pengakuan dan
pengukuran. Pengungkapan dalam arti sempitnya menyangkut hal-hal seperti
pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki dan laporan pelengkap
(Wibisono, 2011)

Environmental Performance


Environmental performance adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan
lingkungan yang baik (green). Peningkatan environmental performance adalah
sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi
yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan
biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan dan kesempatan memperoleh
pasar baru (Porter & Van der Linde, 1995). Environmental performance menurut
Ali (2004) adalah mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela
mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasinya dan
interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di
bidang hukum. Environmental performance diungkapkan ke dalam environmental
disclosure.
Environmental performance itu sebaiknya di terapkan dalam setiap
perusahaan karena dalam tanggung jawabnya perusahaan terhadap lingkungan
dapat mempengaruhi nilai positif perusahaan itu sendiri. Adanya kesadaran
perusahaan menetapkan environmental performance secara baik sebenarnya
merupakan perwujudan sekaligus titik temu antara kepentingan pelaku etis
perusahaan dan esensi strategi pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan melalui
langkah mengintegrasikan antara pembangunan ekonomi, sosial, kemasyarakatan
dan lingkungan hidup. Para investor juga menaruh perhatian terhadap isu
lingkungan ini, terutama kaitannya dengan pemilihan investasi. Para investor pasti
akan memilih investasi yang paling menguntungkan dan tidak mengandung
banyak risiko yang diakibatkan oleh kepedulian lingkungan perusahaan yang
kurang (Wibisono, 2011).
Namun environmental performance perusahaan ini masih dipengaruhi
skala usaha dan kelompok perusahaan tertentu saja (Wahjoedi, 2005). Bahkan
dalam perkembangan selanjutnya, bahwa pihak-pihak yang berkepentingan
menaruh perhatian terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, terutama
dalam keputusan ekonominya. Environmental performance harus digunakan
sebagai salah satu strategi di dalam mengembangkan usaha perusahaan.
Pengukuran terhadap environmental performance dengan melihat prestasi
perusahaan mengikuti program PROPER yang merupakan salah satu upaya yang
dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong
penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen
informasi. Sistem peringkat kinerja PROPER mencakup pemeringkatan
perusahaan dalam lima warna yang akan diberi skor secara berturut-turut dengan
nilai tertinggi 5 untuk warna emas, 4 untuk warna hijau, 3 untuk warna biru, 2
untuk warna merah, dan nilai terendah 1 untuk warna hitam.
Para peneliti sebelumnya berpendapat bahwa environmental performance
yang telah dilakukan perusahaan lebih mengarah pada citra positif dari
masyarakat terhadap perusahaan, karena perusahaan telah memiliki kepedulian
lingkungan yang tinggi. Laporan atas kinerja social perusahaan berpengaruh
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Bahkan Anderson & Frankle dalam
Wahjoedi (2005) berpendapat lebih jauh lagi, implikasi dari laba perusahaan akan
berpengaruh terhadap naik-turunnya harga saham di bursa bagi perusahaan yang
memiliki kepedulian environmental performance yang tinggi

Sistem Penggajian dan Pengupahan


Dalam sistem penggajian ini diperlukan dokumen-dokumen serta catatancatatan akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam kegiatan penggajian dan
pengupahan ini juga sangat berpengaruh.
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan
pengupahan menurut Mulyadi (2016:381) adalah:

  1. Dokumen pendukung perubahan gaji
    Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa
    surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti
    surat keputusan pengangkatan karyawan, kenaikan upah, penurunan
    pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan, pemindahan dan
    lain sebagainya.
  2. Kartu jam hadir
    Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat
    jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir ini dapat
    berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu jam hadir yang
    diisi dengan mesin pencatat waktu.
  3. Kartu jam kerja
    Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh
    tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu.
  4. Daftar gaji dan daftar upah
    Dokumen ini berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan, dikurangi oleh
    potongan-potongan berupa Pph pasal 21, utang karyawan, iuran untuk
    organisasi karyawan dan lain sebagainya.
  5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah
    Dokumen ini merupakan ringkasan gaji tiap departemen, yangdibuat
    berdasarkan daftar gaji.
  6. Surat pernyataan gaji
    Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaan dengan
    pembuatan daftar gaji atau dalam kegiatan terpisah dari pembuatan
    daftar gaji.
  7. Amplop gaji
    Upah gaji karyawan diserahkan kepada karyawan dalam amplop gaji.
    Di halaman muka amplop gaji setiap karyawan ini berisi informasi
    mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan dan jumlah
    gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu.
  8. Bukti kas keluar
    Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat fungsi
    akuntansi kepada fungsi keuangan, berdassarkan informasi dalam
    daftar gaji yang diterima dan fungsi pembuat daftar gaji.
    Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian dan
    pengupahan menurut Mulyadi (2016:382) yaitu:
  9. Jurnal umum
    Dalam pencatatan gaji ini jurnal umum digunakan untuk mencatat
    distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam
    perusahaan.
  10. Kartu harga pokok produksi
    Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak
    langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu.
  11. Kartu biaya
    Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak
    langsung dan biaya tenaga kerja non produksi setiap departemen dalam
    perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini
    adalah bukti memorial.
  12. Kartu penghasilan karyawan
    Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai
    potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu
    penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan Pph pasal 21 yang
    menjasi beban setiap karyawan. Disamping itu, kartu penghasilan
    karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji karyawan dengan di
    tanda tangannya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan.
    Unit-unit organisasi yang terkait di dalam sistem penggajian menurut
    Mulyadi (2016:382) yaitu:
  13. Fungsi kepegawaian
    Fungsi ini bertanggungjawab untuk mencari karyawan baru,
    menyeleksi karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru,
    membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan
    golongan gaji, mutasi dan pemberhentian karyawan. Fungsi
    kepegawaian berada ditangan bagian kepegawaian.
  14. Fungsi pencatatan waktu
    Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu
    hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian intern
    yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak
    boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh pembuat daftar gaji.
  15. Fungsi pembuat daftar gaji
    Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi
    penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang
    menjadi bebaan setiap karyawan selama waktu pembayaran gaji.
    Daftar gaji diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji kepada fungsi
    akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar
    untuk pembayaran gaji kepada karyawan. Dalam organisasi, fungsi
    pembuat daftar gaji berada ditangan bagian gaji.
  16. Fungsi akuntansi
    Dalam sistem penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk
    mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan
    pembayaran gaji karyawan. Fungsi akuntansi yang menangani sistem
    akuntansi penggajian berada di tangan bagian utang, bagian kartu
    biaya dan bagian jurnal.
  17. Fungsi keuangan
    Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran
    gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Utang tunai tersebut
    kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan, untuk
    selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Fungsi keuangan
    berada di tangan bagian kasir.
    Menurut Mulyadi (2016:385) prosedur yang terdapat pada sistem
    penggajian dan pengupahan adalah:
  18. Prosedur pencatatan waktu hadir
    Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu
    dengan menggunakan daftar gaji pada waktu masuk kantor
    administrasi. Pencatat waktu hadir ini diselenggarakan untuk
    menentukan karyawan apakah memperoleh gaji penuh atau harus
    dikenakan potongan akibat keterlambatannya.
  19. Prosedur pembuatan daftar gaji
    Pada prosedur ini, fungsi pembuatan daftar gaji membuat daftar gaji
    karyawan. Data yang dipakai sebagai pembuatan daftar gaji adalah
    suratkeputusan pengangkatan karyawan, pemberhentian karyawan,
    penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya dan daftar hadir.
  20. Prosedur distribusi biaya gaji
    Biaya didistribusikan kepada karyawan tetap yang berhak
    menerimanya.
  21. Prosedur pembuatan bukti kas keluar
    Pada prosedur ini, bagian utangmembuat perintah pengeluaran kas
    kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji
    dengan cara membuat bukti kas keluar.
  22. Prosedur pembayaran gaji
    Fungsi keuangan menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke
    amplop gaji kemudian membayarkannya ke karyawan tetap yang
    berhak.
    Sedangkan jaringan-jaringan prosedur sistem pengendalian intern
    penggajian dan pengupahan, Mulyadi (2016:283)
  23. Prosedur pencatatan waktu hadir
    Dalam prosedur ini, pencatat waktu hadir diselenggarakan oleh fungsi
    pencatatan waktu dengan menggunakan daftar gaji biasa, yang
    karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari
    perusahaan. Daftar gaji juga digunakan untuk menentukan apakah
    karyawan bekerja diperusahaan dalam jam biasa atau jam lembur.
  24. Prosedur pencatatan waktu jam kerjaa
    Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan,
    pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di
    fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan
    kepada produksi atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut.
  25. Produksi pembuatan daftar gaji
    Fungsi daftar gaji membuat daftar upah karyawan. Daftar yang dipakai
    sebagai dasar pembuatan daftar upah adalah surat-surat keputusan
    mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat,
    pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar upah sebelumnya
    dan daftar jam kerja.
  26. Prosedur distribusi biaya upah
    Pada prosedur ini, distribusi biaya upah di distribusikan kepada
    departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja
    langsung.
  27. Prosedur pembuatan bukti kas keluar
    Bagian utang membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi
    keuangan untuk menulis cek guna pembayaran upah dengan cara
    membuat bukti kas keluar.
  28. Prosedur pembayaran upah
    Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan keuangan.
    Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi
    keuangan untuk menulis cek tersebut ke bank dan memasukkan uang
    ke amplop gaji. Fungsi keuangan menggunakan cek ke bank dan
    memasukkan uang ke amplop dan membayarkannya kepada karyawan
    yang berhak

Pengertian Gaji dan Upah


Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting didalam
suatu perusahaan. Jasa yang diberikan oleh tenaga kerja diberi imbalan oleh
perusahaan melalui gaji atau upah baik setiap bulan, minggu, maupun hari.
Menurut Mulyadi (2016:373) pengertian gaji yaitu:
Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang
dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan
biasanya dibayarkan pada akhir bulan, sedangkan upah umumnya
merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh
karyawan pelaksana (buruh).
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan
pembayaran atas tenaga kerja yang dilakukan karyawan berdasarkan periode kerja
tertentu yang dibayarkan kepada pekerja tetap dan professional. Sistem akuntansi
penggajian dan pengupahan memiliki dokumen-dokumen, catatan-catatan
akuntansi, fungsi yang terkait, dan prosedur-prosedur yang membentuk sistem
akuntansi penggajian sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan atau
penyelewengan dapat dihindari.

Unsur-unsur Pengendalian Intern


Untuk keberhasilan dalam penerapan pengendalian intern maka harus
diperhatikan juga unsur-unsur yang terdapat dalam suatu pengendalian intern.
Unsur-unsur pengendalian intern menurut Institut Akuntan Publik Indonesia
dalam Standar Professional Akuntan Publik (2011:319.24) yaitu:

  1. Lingkungan pengendalian.
  2. Penetapan resiko manajemen.
  3. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi.
  4. Aktivitas pengendalian.
  5. Pemantauan.
    Penjelasan mengenai unsur-unsur pengendalian intern diatas dapat
    diuraikan sebagai berikut:
  6. Lingkungan Pengendalian
    lingkungan pengendalian merupakan gabungan dari berbagai faktor dalam
    membentuk kebijakan dan prosedur tertentu. Faktor-faktor yang
    mempengaruhi lingkungan pengendalian suatu perusahaan yaitu:
    a. Integritas dan nilai etika
    Integritas dan nilai etika merupakan unsur pokok lingkungan
    pengendalian, yang mempengaruhi pendesaianan penyusunan, dan
    pemantauan komponen yang lain. Standar etika dan perilaku entitas
    mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi
    dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personel
    melakukan tindakan tidak jujur.
    b. Komitmen terhadap kompetensi
    Kompetensi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
    untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu.
    Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen
    atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana
    tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan ketrampilan dan
    pengetahuan.
    c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
    Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini
    mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari
    manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya,
    luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan,
    tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau
    komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern.
    d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
    Karakteristik ini meliputi antara lain: pendekatan manajemen dlam
    mengambil dan memantau resiko usaha, sikap dan tindakan
    manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk
    mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan dan sasaran
    operasi lainnya.
    e. Struktur organisasi
    Suatu struktur organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan sifat unitunit organisasi entitas, termasuk pengolahan data serta hubungan
    fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu,
    struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab
    dalam entitas dengan cara yang semestinya.
    f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
    Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi
    pertimbangan atas:
  7. Kebijakan entitas mengenai masalah seperti praktik usaha yang
    dapat diterima, konflik kepentingan dan aturan perilaku.
  8. Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk
    menangani masalah seperti maksud dan tujuan struktur organisasi,
    fungsi operasi dan persyaratan instansi yang berwenang.
  9. Uraian tugas pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik,
    hubungan pelaporan dan kendala.
  10. Dokumentasi sistem komputer yang menunjukkan prosedur untuk
    persetujuan transaksi dan pengesahan perubahan sistem.
    g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
    Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pekerjaan, orientasi,
    pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi dan pemberian kompensasi
    dan tindakan perbaikan.
  11. Penaksiran Resiko
    Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan
    identifikasi, analisis dan manajemen terhadap resiko yang relevan dengan
    penyusunan pelaporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip
    akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Resiko dapat timbul atau
    berubah karena keadaan berikut ini:
    a. Perubahan dalam lingkungan operasi. Perubahan dalam lingkungan
    peraturan dan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan
    persaingan dan resiko yang berbeda secara signifikan.
    b. Personel baru. Personel baru mungkin memiliki fokus yang berbeda
    atas atau pemahaman terhadap pengendalian intern.
    c. Sistem informasi baru atau yang diperbaiki. Perubahan signifikan dan
    cepat dalam sistem informasi dapat mengubah resiko berkaitan dengan
    pengendalin intern.
    d. Pertumbuhan yang pesat. Perluasan operasi yang signifikan dan cepat
    dapat memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan
    resiko kegagalan dalm pengendalian.
    e. Teknologi baru. Pemasangan teknologi baru kedalam operasi atau
    sistem informasi dapat mengubah resiko yang berhubungan dengan
    pengendalian intern.
    f. Lini produk, profuk, atau aktivitas baru. Dengan masuk ke bidang
    bisnis atau transaksi yang didalamnya entitas belum memiliki
    pengalaman dapat mendatangkan resiko baru yang berkaitan dengan
    pengendalian intern.
    g. Restrukturisasi korporasi. Restrukturisasi dapat disertai dengan
    pengurangan staff dan perubahan dalam supervisi dan pemisahan tugas
    yang dapat mengubah resiko yang berkaitan dengan pengendalian
    intern.
    h. Operasi luar negeri. Perluasan dan perolehan operasi luar negeri
    membawa resiko baru atau seringkali yang unik yang dapat berdampak
    terhadap pengendalian intern, seperti resiko tambahan atau resiko yang
    berubah dari transaksi mata uang asing.
    i. Standar akuntansi baru. Pemakaian prinsip akuntansi baru, atau
    perubahan prinsip akuntansi dapat berdampak terhadap resiko dalam
    penyusunan laporan keuangan.
  12. Aktivitas Pengendalian
    Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu
    memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut
    membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk
    menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Umumnya
    aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat
    digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur berikut ini:
    a. Review kinerja. Aktivitas pengendalian mencakup review atas kinerja
    sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja
    periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang
    berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis
    atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, dan review
    atas kinerja fungsional atau aktivitas.
    b. Pengolahan informasi. Dua pengelompokkan luas aktivitas
    pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (general
    control) dan pengendalian aplikasi (application control). Pengendalian
    umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data,
    pemerolehan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan
    akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian
    aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual.
    Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi salah saji,
    otoritasi semestinya dan diolah secara lengkap dan akurat.
    c. Pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva,
    termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari
    akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program
    komputer dan data file, dan perhitungan secara periodik dan
    perbandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendali.
    d. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda
    untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi,
    menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi
    kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat
    kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan
    ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.
  13. Informasi dan Komunikasi
    Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang
    meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun
    untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas
    dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang
    bersangkutan. Komunikasi mencakup pemberian pemahaman atas peran
    dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern
    terhadap elaporan keuangan. Sistem informasi mencakup metode dan
    catatan yang digunakan untuk:
    a. Mengidentifikasi dana mencatat semua transaksi yang sah.
    b. Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk
    memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan
    keuangan.
    c. Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga
    memungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan
    keuangan.
    d. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi untuk memungkinkan
    pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestunya.
    e. Menyajikan transaksi semestinta dan pengungkapan yang berkaitan
    dalam laporan keuangan.
  14. Pemantauan
    Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern
    sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi
    pengendalian intern tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses
    ini dilakukan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus,
    evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.
    Berdasarkan unsur-unsur pengendalian intern, maka dapat ditarik
    kesimpulan bahwa dalam sebuah pernyataan proses pemeriksaan oleh auditor,
    perusahaan yang bersangkutan harus dapat dikatakan baik jika dapat memenuhi
    kelima pengendalian intern.

Tujuan Pengendalian Intern


Tujuan pengendalian intern merupakan jawaban manajemen untuk
menangkal risiko yang diketahui, atau dengan perkataan lain, untuk mencapai
suatu tujuan pengendalian (control objective).
Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2014:127) tujuan pengendalian intern
secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, sebagai berikut:

  1. Strategis, sasaran-sasaran utama (high-level goals) yang mendukung misi
    entitas.
  2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
  3. Operasi (pengendalian operasional atau operational controls).
  4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.
    Sedangkan, tujuan manajemen dalam merancang pengendalian intern yang
    efektif menurut Mulyadi (2014:163), adalah sebagai berikut:
    a. Manjaga kekayaan organisasi
    Pengendalian intern yang baik akan mampu mengurangi kemungkinan
    penyalahgunaan, pencurian dan kecurangan-kecurangan lain yang dapat
    timbul terhadap aktivitas perusahaan.
    b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
    Manajemen mempunyai kepentingan terhadap informasi keuangan yang
    teliti dan dapat diandalkan. Informasi akuntansi digunakan oleh
    manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan, karena data akuntansi
    mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan, maka ketelitian dan
    keandalan data akuntansi merefleksikan pertanggungjawaban penggunaan
    kekayaan perusahaan.
    c. Mendorong efisiensi
    Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah
    kegiatan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha untuk
    mengurangi penggunaan sumber data yang tidak efisiensi.
    d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
    Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakankebijakan dan prosedur-prosedur. Stuktur pengendalian intern dirancang
    untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan serta
    prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh
    karyawan.
    Berdasarkan dari tujuan pengendalian intern tersebut diharapkan bahwa
    pengendalian intern dapat memberikan keyakinan mengenai pelaporan keuangan
    baik segala pihak yang menggunakannya, selain itu juga pengendalian intern
    diharapkan dapat meyakinkan dan menjamin atas terlaksananya kegiatan
    perusahaan akan semakin kecil dan aktivitas perusahaan berjaalan dengan baik,
    sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai, selain itu tujuan pengendalian intern
    diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada seluruh pihak bahwa perusahaan
    telah melakukan aktivitasnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia

Pengertian Pengendalian Intern


Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam
perusahaan karena merupakan alat untuk mengendalikan aktivitas perusahaan
guna membantu menjamin aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada akhirnya dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dibawah ini ada beberapa pendapat yang
membahas tentang definisi pengendalian intern. Menurut Institut Akuntan Publik
Indonesia dalam Standar Professional Akuntan Publik (2011:319.2) yaitu:
Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk
memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan
yaitu: keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi serta
kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Menurut Tuanakotta (2014:ISA 315.4c) menyatakan bahwa:
Pengendalian intern adalah proses yang dirancang, diimplementasi dan
dipelihara oleh TCWG, manajemen dan karyawan lain untuk memberikan
asurans yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai
keandalan laporan keuangan, efektif dan efisiensiya operasi, dan
kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern
merupakan proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan
personel lain dalam suatu entitas yang digunakan untuk menyediakan informasi
keuangan yang handal, efektivitas dan efisiensi operasi, serta menjamin
dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku

Standar Auditing


Standar akuntansi adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang
merupakan pedoman umum bagi akuntansi publik dalam melakukan pemeriksaan.
Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Standar Profesional
Akuntansi Publik (2011:150:1) adalah sebagai berikut :
a. Standar Umum

  1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
    keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
  2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, indepedensi
    dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
  3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
    menggunakan kemahiran professionalnya dengan cermat dan seksama.
    b. Standar Pekerjaan Lapangan
  4. Pekerjaan haru dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
    asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  5. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
    merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkungan
    pengujian yang akan dilakukan.
  6. Bukti audit kompeten dan cukup harus diperoleh melalui inspeksi
    pengamatan, pengujian pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang
    memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
    diaudit.
    c. Standar Pelaporan
  7. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
    disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  8. Laporan audit harus menunjukan keadaan yang didalamnya prinsip
    akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan
    keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip
    akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
  9. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
    memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
  10. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
    laporan keuangan secara keseluruhan atau sesuatu asersi penyataan
    demikian tidak dapat diberikan.
    Berdasarkan pendapat diatas standar auditing yang di pergunakan oleh
    penulis adalah standar pekerjaan lapangan yaitu pekerja harus dilaksanakan
    sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disurpervisi danegan semestinya,
    pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
    merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkungan pengujian yang
    akan dilakukan dan bukti audit kompeten dan cukup harus diperoleh melalui
    inspeksi pengamatan, pengujian pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang
    memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit

Jenis-jenis Audit


Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang
dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan.
Menurut Agoes (2016:11) Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit biasa dibedakan
atas:

  1. Management Audit (Operational Audit)
    Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk
    kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh
    manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah
    dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini
    adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang
    telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan
    atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat
    bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah
    dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang
    optimal atau dilaksanakan secara hemat.
  2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)
    Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah
    mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik
    yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen,dewan
    komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank
    Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa
    dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.
  3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)
    Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik
    terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun
    ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
    Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci
    dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP.
    Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran
    laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap
    bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak
    independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit
    finding) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan,
    kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya
    (recommendations).
  4. Computer Audit
    Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data
    akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP)
    sistem.
    Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa jenis-jenis
    audit dapat dibedakan menjadi: manajemen audit, pemeriksaan ketaatan,
    pemeriksaan intern dan computer audit yaitu merupakan pemeriksaan yang
    dilakukan oleh menejemen terhadap ketaatan karyawan, peraturan dan kebijakan
    baik dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari KAP yang berupa kebijakan
    akuntansi dan kebijakan operasional sebagai penentuan efektif dan efisien suatu
    kegiatan operasi suatu perusahaan

Pengertian Auditing


Auditing merupakan suatu bagian dari akuntansi dimana merupakan
pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai dan meneliti apakah bahan bukti
tentang informasi akuntansi yang berlaku pada suatu perusahaan sesuai dengan
standar yang berlaku umum. Auditing memberikan analisa pemecahan-pemecahan
atau menguraikan informasi yang ada pada ikhtisar keuangan untuk mencari data
yang dapat mendukung akuntan meneliti mengenai kelayakan penyusunan
informasi tersebut.
Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pemeriksaan
akuntan (Auditing), namun pada prinsipnya pendapat tersebut saling mendukung
satu dengan yang lainnya.
Menurut Mulyadi (2014:9) pengertian auditing adalah:
Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh
dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan
tentang kegiatan dan keterjadian ekonomi, dengan tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut
dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya
kepada pemakai yang berkepentingan.
Menurut Agoes (2016:3) pengertian auditing adalah:
Salah satu bentuk astestasi. Atestasi, pengertian umumnya merupakan
suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang
realibilitas dari pernyataan seseorang.
Sedangkan menurut Tuanakotta (2016:4) pengertian auditing adalah:
Auditing bersifat analitis, memeriksa dengan mengurai ke dalam unsur
yang lebih kecil. Proses audit dimulai dari laporan keuangan, kemudian ke
bukti-bukti yang mendasarinya (underlying evidence).
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu
proses yang sistematis dan objektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan
atau unit organisasi lain yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan
pendapat terhdapa kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum,
keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Auditing
harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen

Standar Perikatan Reviu (SPR)


Tujuan Standar Perikatan Reviu (SPR) yaitu untuk menetapkan
standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional
praktisi ketika seorang praktisi yang bukan merupakan auditor suatu
entitas melaksanakan suatu perikatan untuk mereviu laporan keuangan dan
tentang bentuk dan isi laporan yang diterbitikan oleh praktisi dalam kaitan
dengan reviu tersebut. Seorang praktisi yang merupakan auditor entitas
tertentu, membuat perikatan untuk mereviu informasi keuangan interim
berdasarkan SPR 2410 tentang “Reviu atas Informasi Keuangan Interim
yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” (SPAP SPR 2400).
Menurut SPR 2400 tujuan perikatan reviu atas laporan keuangan yaitu
untuk memungkinkan seorang praktisi menyatakan apakah, atas prosedur
yang tidak menyediakan semua bukti sebagaimana disyaratkan dalam
suatu audit, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang
menyebabkan auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut tidak
disajikan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka
pelaporan keuangan yang berlaku (SPAP SPR 2400)

Standar Audit (SA)


Standar auditing adalah pedoman audit atas laporan keuangan historis.
Standar auditing sendiri terdiri atas kode etik profesi akuntan publik, SA
200, 300, 400, 500, 600, 700, dan 800. Delapan bagian SA ini dirinci ke
masing-masing bagian SA. Pada saat Institut Akuntan Publik Indonesia
(IAPI) mengadopsi International Standard Auditing (ISA) yang
dikeluarkan oleh International Federation of Accountant (IFAC) sebagai
acuan melakukan kegiatan auditing. Adapun rincian SA sebagai berikut
(SPAP, 2019):
1) SA 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan
Audit Berbasis Standar Audit.
a. SA 210: Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit
b. SA 220: Pengendalian Mutu untuk Auditor atas Laporan
Keuangan
c. SA 230: Dokumentasi Audit
d. SA 240: Tanggung Jawab Auditor terkait dengan Kecurangan
dalam Audit atas Laporan Keuangan
e. SA 250: Pertimbangan atas Peraturan Perundang-undangan
dalam Audit atas Laporan Keuangan
f. SA 260: Komunikasi dengan Pihak yang Pertanggung Jawab
atas Tata Kelola
g. SA 265: Pengomunikasikan Defisiensi dalam Pengendalian
Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata
Kelola dan Manajemen
2) SA 300: Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan
a. SA 315: Pengidentifikasian dalam Penilaian Risiko Kesalahan
Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan
Lingkungannya.
b. SA 320: Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan
Pelaksanaan Audit
c. SA 330: Respon Auditor terhadap Risiko yang telah dinilai
3) SA 402: Pertimbangan Auditor Terkait dengan Entitas yang
menggunakan Suatu Organisasi Jasa
a. SA 450: Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang
Diidentifikasi Selama Audit.
4) SA 500: Bukti Audit
a. SA 501: Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik atas Unsur
Pilihan
b. SA 505: Konfirmasi Eksternal
c. SA 510: Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal
d. SA 520: Prosedur Analitis
e. SA 530: Sampling Audit
f. SA 540: Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi
Akuntansi Nilai Wajar dan Pengungkapan yang Bersangkutan
g. SA 550: Pihak Berelasi
h. SA 560: Peristiwa Kemudian
i. SA 570: Kelangsungan Usaha
j. SA 580: Representasi Tertulis
5) SA 600: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan keuangan Grup
(Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)
a. SA 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
b. SA 620: Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
6) SA 700: Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan
Keuangan
a. SA 705: Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Keuangan
Auditor Independen
b. SA 706: Alinea Penekanan Suatu Hal dan Alinea Hal Lain
dalam Laporan Keuangan Auditor Independen
c. SA 710: Informasi Komparatif – Angka Koresponding dan
Laporan keuangan Komparatif
d. SA 720: Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam
Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditor
7) SA 800: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan yang
disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus
a. SA 805: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan
Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam
Laporan Keuangan.
b. SA 810: Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan
Keuangan

Kerangka untuk Perikatan Asuransi


Pada kerangka ini dijelaskan tetang unsur-unsur dan tujuan perikatan
asurans serta mengidentifikasi perikatan-perikatan yang diterapkan oleh
Standar Audit (SA), Standar Perikatan Reviu (SPR), dan Standar Perikatan
Asurans (SPA). Kerangka ini menyediakan kerangka acuan untuk:
1) Akuntan profesional dalam praktik publik (praktisi) pada waktu
melaksanakan perikatan asurans. akuntan profesional yang tidak
dalam praktik publik atau tidak berpraktik dalam sektor publik
didorong untuk mempertimbangkan kerangka ini bila melaksanakan
perikatan asurans.
2) Pihak-pihak lain yang terlibat dalam perikatan asurans, termasuk
pengguna laporan asurans yang dituju dan pihak yang bertanggung
jawab terhadap hal pokok.
3) Dewan Standar Profesi (DSP) Institut Akuntan Publik Indonesia
(IAPI) pada waktu mengembangkan SA, SPR, dan SPA selain audit
dan reviu.

Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1)


SPM 1 (2013) menyatakan bahwa Standar Pengendalian Mutu (SPM)
mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP) atas sistem
pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asurans. Tujuan
SPM yaitu memberikan ketentuan yang ditetapkan dan ditujukan untuk
membantu KAP dalam memahami hal yang perlu dicapai dan memutuskan
ada tidaknya hal-hal lain yang harus dilakukan agar mencapai tujuan
tersebut.
SPM 1 (2013) menyatakan tujuan KAP dalam menetapkan dan
memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan
keyakinan bahwa KAP dan personelnya mematuhi standar profesi, serta
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan laporan yang diterbitkan
oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.
Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus ditetapkan dan dipelihara
oleh setiap KAP, harus mencakup sebagai berikut (SPAP SPM 1, 2013):
a. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu
b. Ketentuan etika profesi yang berlaku
c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan
tertentu
d. Sumber daya manusia
e. Perlaksanaan perikatan
f. Pemantauan
Kerangka ini tidak menetapkan standar atau menyediakan prosedur
untuk melaksanakan perikatan asurans. prinsip dasar dan panduan terkait
untuk melaksanakan perikatan asurans yang konsisten dengan kerangka ini
dituangkan dalam SA, SPR, dan SPA. Hubungan antara kerangka dengan
SA, SPR, dan SPA ini digambarkan dalam Struktur Standar Profesional
Akuntan Publik yang diterapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan
Publik (DSPAP). (Kerangka Untuk Perikatan Asurans, 2013)

Kode Etik Profesi Akuntan Publik


Kode Etik Akuntan Publik terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian A
Bagian B dan Bagian C. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi dan
memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut.
Bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual
tersebut pada situasi tertentu atau mengatur penerapan prinsip dasar etika
profesi bagi setiap Certified Public Accountant of Indonesia (CPA) yang
berpraktik melayani publik seperti akuntan publik dan KAP, serta bagian
C yang mengatur penerapan prinsip dasar etika profesi bagi CPA yang
bekerja di perusahaan. (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2019)

Tahap-tahap perencanaan Audit Laporan Keuangan


Tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan menurut
Standar Auditing (SA) 300 yaitu auditor harus mengembangkan
suatu rencana audit yang harus mencangkup hal-hal sebagai berikut
(2019):
a. Sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang
direncanakan, yaitu pengidentifikasian dan penilaian
risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman
atas entitas dan lingkungannya (SA 315).
b. Sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan yang
direncanakan pada tingkat asersi, yaitu tanggapan auditor
terhadap risiko yang telah dinilai (SA 330).
c. Prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus
dilakukan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan
yang disyaratkan oleh SA.
Menurut Tuanakotta (2013) perencanaan audit terdiri dari empat
langkah berikut ini:
a. Memutuskan untuk menerima, melanjutkan, atau
menolak penugasan atau perikatan audit.
b. Merencanakan audit yaitu menentukan materialitas,
melakukan pertemuan dengan tim audit dalam rangka
perencanaan dan merumuskan strategi audit menyeluruh
c. Melaksanakan prosedur penilaian risiko

  1. Menentukan dan menilai risiko bawaan
  2. Menentukan dan menilai risiko pengendalian
  3. Mengomunikasikan kelemahan dan kekurangan
    yang ditemukan
    d. Dokumentasikan temuan dan segala perubahan atas
    rencana audit semula.

Perencanaan Audit Laporan Keuangan


Berdasarkan tahap-tahap audit atas laporan keuangan, salah satu
tahap yang terpenting ialah melakukan perencanaan audit. Standar
Audit (SA) 300 menyatakan bahwa, perencanaan suatu audit
melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk
perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan
yang cukup bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam
beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut (SPAP SA 300,
2019):
a. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat
terhadap area yang penting dalam audit.
b. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah yang potensial secara tepat waktu.
c. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola
perikatan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
d. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan
tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon
risiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat
kepada mereka.
e. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan
penelaahan atas pekerjaan mereka.
f. Membantu, jika relevan, dalam pengoordinasian hasil pekerjaan
yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar.

Tahapan Audit Laporan Keuangan


Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi (2002),
dibagi menjadi empat tahap:

  1. Penerimaan perikatan audit
  2. Perencanaan audit
  3. Pelaksanaan pengujian audit
  4. Pelaporan audit
    Tahapan-tahapan audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
  5. Penerimaan perikatan audit, langkah awal pekerjaan audit
    laporan keuangan adalah pengambilan keputusan untuk
    menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau
    untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien.
    Tahap penerimaan perikatan audit yang dilakukan auditor
    menempuh suatu proses yang meliputi evaluasi integritas
    manajemen, identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa,
    menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai
    independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan
    kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan
    keseksamaan, serta membuat surat perikatan audit.
  6. Perencanaan Audit, keberhasilan penyelesaian perikatan audit
    sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat
    auditor. Dalam perencanaan audit, seorang auditor dituntut
    untuk memahami bisnis dan industri klien, serta memahami
    pengendalian intern klien.
  7. Pelaksanaan pengujian audit, pada langkah pelaksanaan
    pengujian audit ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan.
    Tujuan utama pelaksanaan pengujian audit untuk memperoleh
    bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan
    kewajaran laporan keuangan klien. Dalam tahap ini, langkah
    awal yang dilakukan auditor adalah membuat program audit
    yang digunakan untuk pengujian pengujian pengendalian intern
    klien dan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Setelah
    program audit selesai dilaksanakan, auditor melakukan evaluasi
    dan menilai hasil dari pelaksanaan program audit tersebut yang
    dituangkan dalam kertas kerja.
  8. Pelaporan Audit, Pada langkah akhir pekerjaan audit atas
    laporan keuangan berupa pelaporan audit, terdapat dua tahap
    penting:
    1). Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil
    pengujian dan menarik simpulan,
    2). menerbitkan laporan audit. Dari hasil pelaksanaan
    pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor
    menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan
    pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Proses
    ini sangat subyektif sifatnya, yang sangat tergantung pada
    pertimbangan profesional auditor.

Tujuan Audit Laporan Keuangan


Tujuan audit laporan keuangan dibagi atas 2 yaitu:

  1. Tujuan Umum
    Menurut SA 200 IAPI, (2019), Tujuan suatu audit adalah
    untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan
    keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu
    opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun,
    dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka
    pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal ini kerangka
    bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan
    keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
    sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan
    berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan
    auditor untuk merumuskan opini.
  2. Tujuan Khusus
    Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat
    oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Asersi
    (assertions) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di
    dalam komponen laporan keuangan. Asersi manajemen yang
    disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan
    berdasarkan penggolongan besar berikut ini:
    a. Keberadaan atau keterjadian (existence or accurrence),
    Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan
    dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal
    tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi
    selama periode tertentu.
    b. Asersi kelengkapan (completeness), Asersi tentang
    kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi
    dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan
    keuangan.
    c. Asersi Hak dan Kewajiban (rights and obligation), Asersi ini
    berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak
    perusahaan dan hutang merupakan kewajiban perusahaan
    pada tanggal tertentu.
    d. Penilaian atau alokasi (valuation or allocation), Asersi ini
    berhubungan dengan apakah komponen-komponen aset,
    kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam
    laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
    e. Penyajian atau pengungkapan (presentation or disclosure)
    Asersi ini berhubungan dengan apakah komponenkomponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan,
    dijelaskan, dan diungkapkan semestinya

Pengertian Audit Laporan Keungan


Arens (2015) menyatakan Audit laporan keuangan adalah suatu
bentuk pemberian jasa atestasi dimana auditor mengeluarkan laporan
tertulis yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan
keuangan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku.
Sedangkan menurut Boynton dan Johnson (2006) Audit laporan keuangan
berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang
penyajian entitas terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas
dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan
tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku, yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Menurut Jusup (2001) Subyek suatu audit laporan keuangan berupa
data akuntansi yang ada dalam buku, catatan, dan laporan keuangan dari
entitas yang diaudit. Kebanyakan bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi
auditor terdiri dari data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Asersiasersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang
menjadi perhatian utama auditor seringkali merupakan asersi tentang
transaksi-transaksi akuntansi dan kejadian akuntansi lainnya, serta saldo
rekening yang merupakan hasil dari transaksi dan kejadian tersebut. Selain
itu, kriteria yang ditetapkan untuk asersi akuntansi pada umumnya adalah
kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu
seorang akuntan pada suatu perusahaan tidak harus mengerti tentang
auditing, tetapi seorang auditor harus memahami tentang akuntansi.
Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting
lainnya, sedangkan auditing biasanya tidak menghasilkan data akuntansi,
melainkan meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan proses akuntansi
dengan cara melakukan penilaian secara kritis atas informasi tersebut dan
memberikan hasil penilaian kritis tersebut kepada pihak yang
berkepentingan. Auditing didasarkan pada asumsi bahwa data laporan
keuangan bisa diverifikasi. Data bisa diverifikasi apabila dua orang
berkualifikasi tertentu atau lebih melakukan pemeriksaan secara
independen satu dengan lainnya serta diperoleh kesimpulan yang sama
dari data yang diperiksanya. Dengan kata lain data dikatakan bisa
diverivikasi apabila pemeriksa bisa membuktikan tanpa keraguan bahwa
data benar atau salah. Auditor hanya membutuhkan dasar yang memadai
untuk menyatakan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan.
Dalam melakukan pemeriksaan, auditor mengumpulkan bukti untuk
menentukan validitas dan ketepatan perlakuan akuntansi atas transaksitransaksi dan saldo-saldo.
Audit laporan keuangan adalah jasa assurance yang paling umum
dilakukan oleh suatu KAP, dimana pada jasa ini auditor melakukan
evaluasi bukti tentang penyajian entitas terhadap laporan keuangan dan
menilai kewajaran atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar
akuntansi dan standar auditing yang berlaku

Aktivitas Kantor Akuntan Publik


Menurut Undang-Undang Akuntan Publik (UU AP), Kantor Akuntan
Publik menyediakan berbagai jasa yaitu Jasa Asurans dan jasa non
asurans. Jasa asurans meliputi jasa audit, jasa review, dan jasa asurans
lainnya sedangkan jasa non asurans meliputi jasa perpajakan, jasa
konsultasi manajemen serta jasa akuntansi dan pembukuan.
Berikut merupakan aktivitas umum atau jasa-jasa audit Kantor Akuntan
Publik:

  1. Jasa Asurans
    Menurut UU AP (2011), Jasa asurans adalah jasa Akuntan Publik
    yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil
    evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan
    berdasarkan suatu kriteria. Perikatan asurans berarti suatu perikatan
    yang didalamnya seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang
    dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang
    dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil
    pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan kriteria.
    Selanjutnya jasa asurans ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
    1) Jasa Audit atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan
    asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang
    bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
    kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan
    kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif.
    Jenis audit ini meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi
    bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang membuat
    asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Berdasarkan audit
    tersebut, KAP memberikan pernyataan pendapat “positif”
    tentang apakah laporan tersebut telah menyajikan secara wajar
    sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informasi
    keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan,
    bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan keuangan yang
    dilampirkan dalaam suatu laporan keuangan.
    2) Jasa Reviu atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan jasa
    asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang
    bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
    kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan
    kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyatan negative.
    Jasa reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan dari
    manajemen entitas serta analisis komparatif atas informasi
    keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila
    dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan
    reviu adalah untuk memberikan “keyakinan negatif” sebagai
    lawan dari pernyataan posotif yang diberikan pada suatu audit.
    3) Jasa Asurans lainnya yaitu perikatan asurans selain jasa audit
    atau riviu atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa
    asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan
    evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas
    efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi
    keuangan prospektif, penerbitan comfort letter untuk penawaran
    umum. KAP memberikan jasa asurans lainnya yang biayanya
    merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan, ini
    dikarenakan para pemakai laporan keuangan membutuhkan
    jaminan independen tentang informasi lainnya. Contohnya
    yakni penjaminan mengenai pengendalian intern.
  2. Jasa perpajakan
    Kantor akuntan menyusun surat pemberitahuan pajak dari
    perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan kliennya maupun
    yang bukan. Selain itu banyak kantor akuntan yang mengurus pajak
    tanah, pajak hadiah, perencanaan perpajakan dan lain-lain (konsultasi
    pajak). Jasa tersebut memegang peranan penting penghasilan KAP,
    karena dengan jasa tersebut KAP akan mendapatkan penghasilan
    dengan proporsi yang lebih besar.
  3. Konsultasi Manajemen
    Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat
    manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki
    sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko,
    teknologi informasi dan desain sistem e-commerce, uji tuntas merger
    dan akuisisi, penilaian bisnis, serta konsultasi manfaat aktuaria.
  4. Jasa akuntansi dan pembukuan
    Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan
    pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan. Ada kalanya
    kantor akuntan tersebut juga menyelenggarakan audit setelah jasa
    administrasi pembukuannya selesai, namun ada kalanya pula tugasnya
    hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja tanpa
    melaksanakan audit

Kantor Akuntan Publik (KAP)


Kantor akuntan publik merupakan badan usaha yang sudah
memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi akuntan
publik memberikan jasa. Dalam memberikan jasa, Akuntan Publik harus
memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 bulan setelah izin
diterbitkan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam tempo
lebih dari 6 bulan akan dicabut izinnya. Menurut Undang-undang Nomer
5 (2011), Pasal 1 ayat 11 yaitu Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib
dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. Selanjutnya
pada Pasal 25 Ayat (2) yaitu Akuntan Publik dalam memberikan jasanya
wajib:
a. Melalui KAP
b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan
c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja
tersebut.
Menurut Undang-undang Nomer 5 Pasal 11, Izin Akuntan Publik
dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. Akuntan Publik meninggal dunia
b. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:
a. mengajukan permohonan pengunduran diri
b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin
c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih
d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
e. berada dalam pengampuan
f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau
pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan
izin Akuntan Publik

Pengertian Akuntan Publik


Akuntan Publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa
akuntansinya sebagai seseorang yang profesional dan telah mempunyai
izin negara untuk melakukan tugasnya kepada perusahaan dengan bayaran
tertentu. Menurut IAPI (2019) Akuntan Publik adalah orang yang
memiliki izin akuntan publik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang
Nomer 5 pasal 6 (2011) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Untuk menjadi seorang Akuntan Publik harus memiliki
sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah
b. berpengalaman praktik memberikan jasa
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
izin Akuntan Publik
f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang
ditetapkan oleh Menteri, dan tidak berada dalam pengampuan

Jenis-jenis Auditor


1) Akuntan Publik Bersertifikat atau auditor independen yang
bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh
perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya.
2) Auditor Pemerintah (Government Auditor), adalah auditor yang bekerja
pada sektor-sektor pemerintahan. Contohnya di Indonesia terdapat
beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara
fungsional atas pengawasan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan
(BAPEKA) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), di Amerika Serikat sendiri terdapat General Accounting Office
(GAO).
3) Auditor Intern, yaitu auditor yang bekerja disuatu perusahaan untuk
melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, auditor
internal umumnya bertanggung jawab langsung pada presiden direktur,
pimpinan tertinggi diperusahaan atau bahkan kepada komite audit dari
dewan direksi.
4) Auditor Pajak, yaitu auditor yang melakukan audit pada para wajib
pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan
kewajiban perpajakan. Contohnya adalah Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPKA)

Jenis-jenis Audit


Jenis-jenis audit menurut Agoes (2012). Ditinjau dari luasnya
pemeriksaan audit bisa dibedakan atas:

  1. General Audit (Pemeriksaan Umum) merupakan suatu pemeriksaan
    umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang
    independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat
    mengenai kewajaran laporan keuangan keseluruhan. Pemeriksaan
    tersebut harus dilakukan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik
    (SPAP) dan memerhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah
    disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
  2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus) merupakan suatu pemeriksaan
    terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh
    KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak
    perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan
    secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan oleh auditor
    independen terbatas pada masalah tertentu yang diperiksa, oleh
    karena itu prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.
    Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
  3. Management Audit (Operational audit) merupakan suatu
    pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk
    kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah
    ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan
    operasi tersebut sudah dilakukan secara Efektif, Efisien dan
    Ekonomis (3E).
    Ada empat tahapan dalam suatu management audit:
    1) Preliminary Survey (Survei Pendahuluan), survei pendahuluan
    dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai bisnis
    perusahaan yang dilakukan melalui Tanya jawab dengan
    manajemen dan staff perusahaan serta penggunaan
    questionnaires.
    2) Review and Testing of Management control system (Penelaahan
    dan Pengujian atas Sistem Pengendalian Manajemen) untuk
    mengevaluasi dan menguji efektifitas dari pengendalian
    manajemen yang terdapat diperusahaan. Biasanya digunakan
    Internal Control Questionnaires (ICQ), flow chart dan
    penjelasan narrative serta dilakukan pengetesan atas beberapa
    transaksi (walk though the documents).
    3) Detalled Examination (Pengujian Terinci) melakukan
    pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk mengetahui
    apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
    manajemen. Dalam hal ini auditor harus melakukan observasi
    terhadap kegiatan dari fungsi-fungsi yang terdapat di
    perusahaan.
    4) Report Development (Pengembangan Laporan) dalam
    penyusunan laporan pemeriksaan auditor tidak memberikan
    opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan.
    Laporan yang dibuat mirip dengan management letter, karena
    berisi audit findings (temuan pemeriksaan) mengenai
    penyimpangan yang terjadi terhadap kriteria (standard) yang
    berlaku yang menimbulkan inefisiensi, inefektifitas dan ketidak
    hematan (pemborosaan) dan kelemahan dalam sistem
    manajemen (management control system) yang terdapat di
    perusahaan.
  4. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan) merupakan pemeriksaan
    yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah
    mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku,
    baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (Manajemen,
    Dewan Komisaris) maupun pihak exstren (Pemerintah, Bapepam,
    Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).
    Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal
    Audit.
  5. Internal Audit (Pemeriksaan Intern) merupakan pemeriksaan yang
    dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap
    laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun
    ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
    Pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor biasanya lebih
    rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh
    KAP. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit
    10
    findings) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan,
    kelemahan struktur pengendalian intern beserta saran-saran
    perbaikannya.
  6. Computer Audit merupakan pemeriksaan oleh KAP terhadap
    perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan
    menggunakan EDP (Electronic Data Processing) sistem