Tag: Konsultasi Skripsi Yogyakarta

1) Manajemen Laba Akrual
Manajemen laba akrual adalah salah satu teknik pengelolaan laba yang
biasa digunakan. Manajemen laba akrual ditunjukkan dengan adanya
discretionary accrual (diskresioner akrual). Penggunaan diskresioner akrual
digunakan untuk menjadikan laporan keuangan lebih informatif yaitu laporan
keuangan yang dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (Ningsih,
2015). Berikut ini dua kategori akrual yang umum digunakan dalam penelitian:
1) Akrual Non Diskresioner
Menurut Sulistiyanto (2008) dijelaskan bahwa akrual non diskresioner adalah
komponen akrual yang berasal secara alamiah dari pencatatan dasar akrual
dengan mengikuti standar akuntansi umum. Akrual ini tidak dapat
dipengaruhi oleh kebijakan manajemen.
2) Akrual Diskresioner
Menurut Sulistiyanto (2008) dijelaskan bahwa akrual diskresioner adalah
komponen akrual hasil kebijakan manajerial dimana manajemen dapat
memilih metode dan standar akuntansi yang digunakan.
Secara teori manajemen laba akrual yang bisa dijadikan indikator praktik dan
kebijakan manajemen laba dalam sebuah perusahaan adalah akrual
diskresioner. Dalam akrual diskresioner manajemen perusahaan memiliki
keleluasaaan dan kebebasan dalam memilih dan menerapkan standar
akuntansi untuk mencapai hasil akhir dan dijalankan dalam kerangka praktik
secara umum dan masih dapat diperdebatkan

Teknik manajemen laba menurut Dedhy, dkk (2011) yaitu sebagai berikut :
1) Kebijakan manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan)
terhadap estimasi akuntansi yaitu estimasi tingkat piutang tak tertagih,
estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak
berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
2) Penggantian metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi
adalah mengganti metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka
tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3) Salah satu rekayasa periode biaya atau pendapatan adalah mempercepat atau
menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada
periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluran promosi
sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke
pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Bentuk dan pola manajemen laba menurut Scott (2017) ada 4 jenis yaitu:
1) Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara
menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim
rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba
pada periode sebelumnya atau sesudahnya.
2) Income minimization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara
menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah
daripada laba sesungguhnya.
3) Income maximization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan
cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi
daripada laba sesungguhnya.
4) Income Smoothing adalah salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan
dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau smooth) dari
periode ke periode

Manajemen laba adalah kebijakan memodifikasi laporan keuangan
khususnya untuk merekayasa laba perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan
(Desri dan Muslih, 2019). Motivasi tertentu dapat mendorong manajer untuk
melaporkan kegiatan atau laporan keuangan sesuai dengan kepentingan
perusahaan diinginkan atau dikatakan tidak sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya.

Perencanaan pajak (tax planning) adalah tahap awal dalam penghematan
pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan
pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan
tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan
memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (Suandy,2011).
Perencanaan pajak memiliki tujuan untuk meminimalkan nilai beban pajak
dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada sehingga berdampak pada
peningkatan jumlah laba setelah dipotong pajak. Karena pajak merupakan unsur
pengurang dari laba perusahaan.
Manfaat perencanaan pajak menurut Mangoting (1999) adalah sebagai berikut:
a. Penghematan kas keluar karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat
dikurangi.
b. Mengatur aliran kas karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat
diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pemabayaran
sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.
Metode yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban
pajak menurut Lumbantoruan (1996), diantaranya yaitu
a. Pergeseran Pajak (tax shifting) adalah pemindahan atau mentransfer beban
pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Sehingga orang atau badan
yang dikenakan pajak bisa menghindari beban pajaknya.
b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah
pajak yang dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan
dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
d. Penggelapan Pajak (tax evasion) adalah penghindaran pajak yang dilakukan
secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar undang-undang
perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (tax evasion) dilakukan dengan
cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan
sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak
terutang yang sebenarnya.
e. Penghindaran Pajak (tax avoidance) adalah usaha wajib pajak untuk
meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif
yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Menurut Adityamurti (2017) tax
avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam
peraturan perundang-undangan.

Nilai perusahaan dapat menunjukkan keadaan pasar saham terhadap
perusahaan. Semakin besar nilai perusahaan maka dapat menunjukkan ke
publik dalam menilai hNilai Perusahaanarga pasar saham perusahaan diatas nilai bukunya,
sehingga ketika nilai perusahaan meningkat berarti publik menilai kinerja dan
performa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik, serta tujuan utama
perusahaan dapat tercapai melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para
pemegang saham (Vivi, 2017).
Secara umum menurut Pertiwi (2010) mengatakan bahwa banyak
metode dan teknik yang telah dikembangkan dalam penilaian perusahaan,
diantaranya adalah
a. Pendekatan laba antara lain metode rasio tingkat laba atau price earnings
ratio.
b. Pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas.
c. Pendekatan deviden antara lain pertumbuhan deviden
d. Pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva.
e. Pendekatan harga saham.

Teori sinyal pertama kali dijelaksan oleh Michael Spence (1973) dalam
penelitiannya yang berjudul JobMarket Signalling. Spence menjelaskan tentang
hubungan dua pihak yang saling berkaitan yaitu manajemen dan investor. Pihak
manajemen selaku pihak internal yang memberikan sinyal dan pihak investor
selaku pihak eksternal yang menerima sinyal tersebut
Teori sinyal adalah sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh para
shareholder untuk mempertimbangkan dan menentukan dalam membeli saham
pada perusahaan tertentu. Informasi tentang perubahan harga dan volume saham
bermanfaat bagi para investor untuk membeli saham perusahaan tertentu
(Suwardjono, 2005).
Salah satu jenis informasi yang berasal dari perusahaan yang dapat
menjadi sinyal bagi pihak eksternal perusahaan, khususnya pihak investor
adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan
dapat berupa informasi akuntansi adalah informasi yang berkaitan dengan
laporan keuangan dan informasi non-akuntansi adalah informasi yang tidak
berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan perusahaan seharusnya
menjelaskan tentang informasi yang relevan dan informasi yang vital untuk
diketahui oleh pengguna laporan baik pihak internal ataupun eksternal
(Permatasari, 2018).

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham
perusahaan oleh pihak eksternal perusahaan yang berbentuk
institusi seperti perusahaan dana pensiun, perusahan asuransi,
perusahaan investasi, dan lain-lain yang diharapkan dapat
mengurangi tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang
(Dewi, 2015). Kepemilikan institusional sangat diperlukan dalam
perusahaan untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh
manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat langsung
dalam pengambilan yang strategis sehingga mereka tidak mudah
percaya terhadap tindakan manipulasi laba.
Menurut (Khurana, 2010) perusahaan dengan kepemilikan
institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk
meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan
optimis sehingga mengurangi tindakan tax avoidance oleh
perusahaan, dan memastikan bahwa manajemen perusahaan
bertanggung jawab membuat keputusan yang akan memaksimalkan
kesejahteraan pemegang saham.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat
terjadi disaat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan
menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan
melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Damayanti &
Susanto, 2015).
Kualitas audit diukur menggunakan variable dummy,
apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik The Big Four yaitu Price Water House Cooper-PWC,
Delotte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young-E&Y diberi
nilai 1, dan apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik The Big Four yaitu Price Water House
Cooper-PWC, Delotte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst &
Young-E&Y diberi nilai 0. Jadi perusahaan dengan kualitas audit
yang baik adalah perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four
karena apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan tersebut
cenderung tidak melakukan kebijakan tax avoidance.
Menurut (Suartana, 2017) hal-hal yang berhubungan
dengan kualitas audit antara lain:
1) Lamanya auditor / umur audit, semakin lama maka semakin
rendah kualitas auditnya.
2) Jumlah klien, semakin banyak maka semakin baik kualitas
auditnya.
3) Kesehatan keuangan klien, semakin sehat maka ada
kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti
standar yang berlaku.
4) Review dari pihak ketiga, kualitas audit semakin tinggi
apabila direview oleh pihak ketiga.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan
komisaris dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat
yang professional dan independen kepada dewan komisaris
terhadap laporan dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas
pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Komite audit juga
berfungsi sebagai saluran komunikasi antara dewan komisaris,
auditor eksternal, dan auditor internal. Komite audit memiliki
wewenang antara lain adalah memiliki akses yang tidak terbatas
pada karyawan, dana, catatan asset, serta sumber daya lainnya yang
berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap
laporan keuangan dan memberikan evaluasi mengenai masalah
yang berhubungan dengan laporan keuangan (Kusumangningtyas,
2012).
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jumlah anggota komite audit (Sriwedari, 2012). Jumlah anggota
komite audit sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk ketua
komite audit yang independen didalam perusahaan yang dipilih dan
mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan
(Sandy, 2015).
Menurut (Guna & Herawaty, 2010) tujuan keberadaan
komite audit dalam perusahaan adalah:
1) Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang
dikeluarkan oleh manajer harus sesuai dengan prinsip
akuntansi serta disajikan secara wajar dan tidak
menyesatkan.
2) Memberikan kepastian bahwa pengendalian intern
perusahaan telah memadai.
3) Melakukan monitoring dan menindaklanjuti kemungkinan
adanya penyimpangan material dalam bidang keuangan dan
implikasi hukumnya.
4) Memberikan rekomendasi pemilihan auditor eksternal yang
akan melakukan audit di perusahaan.

Tax avoidance merupakan bentuk upaya wajib pajak untuk
mengefisienkan atau mengurangi beban pajak dengan menghindari
pungutan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Tax
avoidance yang dilakukan tersebut merupakan tindakan pajak
secara legal, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran
hukum yang dilakukan, karena dianggap praktik yang berhubungan
dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam
undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi
penerimaan negara sektor pajak (Damayanti & Susanto, 2015).
Komite urusan fiscal dan organization for economic
cooperation and development (OECD) dalam (Suandy, 2014) yang
menyebutkan bahwa karakteristik dari tax avoidance hanya
mencakup tiga hal yaitu:
1. Adanya unsur artificial dimana berbagai pengaturan seolaholah terdapat didalamnya padahal tidak ada, dan ini
dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai
tujuan, padahal bukan itu sebetulnya yang dimaksudkan
oleh pembuat undang-undang.
3. Skema kerahasiaan, dimana para konsultan menunjukkan
cara untuk melakukan tax avoidance / penghindaran pajak
dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.
Menurut (Pohan, 2013), tax avoidance adalah transaksitransaksi ataupun perencanaan yang dilakukan para wajib pajak
untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara
yang legal dan tidak melibatkan tindakan kriminal. Metode yang
digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat
dalam undang-undang perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil
jumlah pajak yang terutang.

Komisaris independen berperan penting dalam menjaga keintegritasan
laporan keuangan perusahaan. Pengawasan yang dilakukan komisaris independent
dengan baik dapat meminalisir terjadinya konflik antara pihak agen dengan pihak
principal sehingga dapat mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan dan
laporan keuangan yang disajikan akan terjaga integritasnya. Dengan adanya
proporsi komisaris independen yang semakin banyak dalam suatu perusahaan dapat
menunjukan dewan komisaris yang kuat sehingga semakin tinggi juga tingkat
konservatisme yang diinginkan karena adanya persyaratan informasi keuangan
yang lebih berkualitas (Savitri;2016;73).
Menurut Parinduri, dkk (2018) komisaris independen berpengaruh positif
terhadap integritas laporan keuangan, karena pada umumnya pemilik saham
percaya bahwa komisaris independen memiliki akuntabilitas yang baik untuk
mengawasi manajemen, sehingga komisaris independen lebih baik dalam
melaksanakan pengawasan.

Leverage merupakan sumber dana serta aset yang digunakan perusahaan yang
mempunyai beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan pemegang
saham (Sartono, 2008:257).Leverage merupakan kemampuan suatu entitas untuk
melunasi utang lancar maupun utang jangka panjang, atau rasio yang digunakan
untuk menilai sejauh mana suatu entitas dibiayai dengan menggunakan utang
(Wiagustini, 2010:76) dalam Widhiarti dan Merkusiwati, 2015. Rasio leverage
dipergunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan
berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi
perusahaan dan kewajibannya (Gayatri dan Suputra, 2013). Rasio leverage
menggambarkan sumber dana perusahaan dari utang yang digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan.
Semakin tinggi leverage semakin tinggi juga kewajiban perusahaan
memberikan informasi dalam bentuk penyajian laporan keuangan secara lebih luas,
dengan cara ini menghapuskan rasa keraguan kreditor (Mais dan Nuari, 2016).
Karena perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi mencerminkan
bahwa perusahaan memiliki risiko keuangan yang tinggi (Nurdiniah dan Pradika ;
2017). Sehingga perusahaan yang memiliki leverage yang besar biasanya akan
mencoba tutupi informasi ini, dan kemudian perusahaan biasanya akan
mengeluarkan atau menawarkan saham baru sebagai upaya untuk mengurangi
pembiayaan melalui utang (Parinduri, dkk ; 2018).

Audit tenure adalah jangka waktu penugasan audit antara pihak auditor
(Kantor Akuntan Publik) dengan perusahaan yang diaudit secara terus menerus
tanpa mengganti pihak auditor yang lain. Menurut Praptika dan Rasmini (2016),
Audit tenure adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan
perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Selain
itu menurut Andriani dan Nursiam (2018), Tenure adalah masa perikatan audit
antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa
Akuntan Publik Pasal 3 ayat (1) menyatakan, pemberian jasa audit umum atas
laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimna dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut
dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturutturut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pergantian auditor sehingga dapat
meningkatkan kualitas audit dan proses pelaporan keuangan (Arista,dkk,2018)

Kepemilikan manajerial adalah manajer perusahaan memiliki bagian saham di
dalam perusahaan. Menurut Aluy, Tulung, dan Tasik (2017), kepemilikan
manajerial adalah presentase saham yang dimiliki manajer dan direksi suatu
perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan
kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga manajer dapat
merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan dapat ikut
serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang
salah (Hidayah, 2015). Maka dari itu dengan adanya kepemilikan manajemen ini
dianggap dapat meningkatkan keseimbangan informasi antara pemegang saham
dan manajemen, sehingga mampu mengurangi masalah keagenan. (Dewi dan Putra;
2016). Selain itu manajer dalam perusahaan yang memiliki saham perusahaan akan
cenderung lebih bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan, mengambil
keputusan yang terbaik bagi perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan
benar dan jujur sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi
(Mudasetia dan Solikhah; 2017)

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu tugas dewan
komisaris. Menurut IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia) dalam Effendi
(2016:48), Komite Audit didefinisikan sebagai suatu komite yang bekerja secara
professional dan independent yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan
demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris
(atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas
proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan
implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Komite audit
adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan
pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal (Sari dan
Hapsari, 2018).
Adanya komite audit dalam suatu perusahaan memiliki manfaat agar dapat
menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan bagi semua
stakeholder dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen
meski di dalam perusahan terjadi konflik kepentingan (Dwidinda, dkk, 2017).
Selain itu, Komite audit memiliki tugas untuk menilai pengendalian internal,
menelaah kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, menelaah sistem
pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Siahaan, 2017). Dalam
POJK Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit, Pasal 4, menyatakan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri
dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari
luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh
perusahaan atau institusi yang meliputi perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi atau kepemilikan institusi lainnya (Dewi dan Putra; 2016). Kepemilikan
institusional juga dapat diartikan sebagai saham perusahaan yang dimiliki oleh
pihak eksternal perusahaan. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan
akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen
(Istiantoro,dkk; 2017). Semakin tinggi kepemilikan modal oleh institusional maka
akan semakin kecil pendanaan perusahaan dengan utang karena adanya
pengawasan oleh Lembaga institusional lain seperti bank terhadap kinerja
perusahaan (Bonita dan Pohan, 2017). Besarnya investasi yang dimiliki
institusional mempengaruhi tingkat pengawasan yang dilakukan investor
institusional (Dwidinda,dkk; 2017). Dengan adanya investor institusional dalam
suatu perusahaan dianggap dapat menjadi mekanisme monitoring yang efektif
dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer dikarenakan
investor institusional terlibat dalam pengambilan strategis sehingga tidak akan
mudah percaya terhadap tidakan manipulasi laba (Siahaan; 2017).

Setiap perusahaan diharapkan memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau
biasa disebut dengan Good Corporate Governance. Definisi dari Corporate
Governance adalah sistem yang dibentuk agar dapat mengarahkan pengelolaan
perusahaan secara profesional yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan
(Effendi,2016:3).
Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per –
01/MBU/2011, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsipprinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Sedangkan
definisi Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang
digunakan dalam menjalankan suatu perusahaan, agar dapat meningkatkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan pemangku kepentingan
(Hamdani,2016:27). Menurut Arista, dkk (2016), Perusahaan harus menerapkan
good corporate governance agar dapat meyakinkan pemodal eksternal bahwa
manajemen tidak bertindak menyimpang serta perusahaan menggunakan sumber
daya perusahaannya dilakukan secara efektif dan efisien. Good corporate
governance dapat terwujud dengan adanya pengendalian yang baik di dalam
perusahaan. Pengendalian yang baik dapat dilakukan oleh struktur corporate
governance. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa struktur corporate
governance terdiri dari komisaris independent, kepemilikan institusional, komite
audit, dan kepemilikan manajerial.
A. Komisaris Independen
Komisaris independen merupakan badan yang terdapat dalam suatu
perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal
dari luar perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan secara luas
dan keseluruhan serta untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan agar
dapat melindungi pemegang saham minoritas dan pihak terkait lainnya (Sari dan
Hapsari; 2018). Selain itu menurut Handayani (2017), Komisaris Independen
merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak memiliki
hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali maupun
dengan perusahaan.
Keberadaan komisaris independen memiliki fungsi untuk mengawasi dan
melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam
perselisihan diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen
serta memberikan nasihat kepada manajemen sehingga komisaris independen
merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi pengawasan agar terciptanya
perusahaan yang good corporate governance dan menghasilkan laporan keuangan
yang berintegritas tinggi (Istiantoro,dkk; 2017).

Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan secara
jujur dan sesuai dengan fakta tanpa adanya informasi yang disembunyikan.
Menurut Aljufri (2014), Integritas laporan keuangan merupakan salah satu standar
etika sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur dalam menyediakan
sumber informasi (laporan keuangan) yang wajib dipublikasikan dengan benar
sebagai pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya pemilik.
Laporan keuangan yang berintegritas harus memiliki dua karakteristik utama
laporan keuangan yaitu relevan dan keandalan sehingga laporan keuangan yang
memiliki integritas tinggi dan dapat diandalkan karena laporan keuangan disajikan
secara jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada
informasi tersebut (Indrasari, Yuliandhari, dan Triyanto ;2016).
Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun
demikian secara intuisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan
konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya di
ukur dengan manajemen laba (Siahaan; 2017). Ukuran yang sering digunakan
adalah dengan konservatisme. Akuntansi konservatisme merupakan prinsip yang
mana jika diterapkan dapat menghasilkan biaya cenderung tinggi, dan pendapatan
serta aset menjadi lebih rendah, dalam prakteknya penerapan akuntansi
konservatisme setiap perusahaan dilakukan secara berbeda-beda tergantung dengan
karakteristik perusahaan tersebut (Amrulloh, dkk; 2016). Konservatisme memiliki
konsep yang mengakui beban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian
tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin
akan diterima (Savitri ;2016 ;23). Metode akuntansi yang konservatif akan
menghasilkan laba minimal, bukan merupakan laba yang dibesar-besarkan,
sehingga laba yang ada dapat dinilai sebagai laba yang berkualitas
(Arista,dkk;2018). Karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme dapat
menjadi salah satu faktor untuk mengurangi manipulasi laporan keuangan dan
meningkatkan integritas laporan keuangan (Rahiim dan Wulandari, 2014).

Hubungan keagenan merupakan suatu hubungan kontrak antara pemilik
(principal) dan agen (management), dimana principal mengontrak agent untuk
memberikan suatu jasa dengan cara mendelegasikan wewenangnya dalam
mengambil keputusan kepada agent yang dimaksud (Saad dan Abdillah, 2019).
Masalah keagenan kemudian terjadi karena adanya harapan principal untuk
memperoleh pengembalian maksimal atas investasinya yang berbeda dengan
harapan manajer karena manajer (agen) tidak selalu bertindak sesuai dengan
harapan principal yang sebagian besarnya disebabkan oleh moral hazard
(Arista,dkk,2018). Dimana terjadi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical
information) antara agen dengan principal yang disebabkan karena agen lebih
banyak memiliki informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan principal
dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan
kepentingan diri sendiri, sehingga dengan ketidak yang dimilikinya akan
mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui
principal (Siahaan; 2017). Terjadinya asymetri informasi antara pemegang saham
dengan manajer juga disebabkan adanya pemisah antara pemilik dengan manajer
atau yang mengendalikan, sehingga pemegang saham selaku pemilik harus selalu
memonitor tindakan yang dilakukan oleh manajer agar manajer selalu bertindak
sesuai dengan keinginan pemilik (Putra, 2015). Perilaku agen yang memaksimalkan
kepentingan sendiri dan agen yang tidak bertindak sesuai dengan kepentingan
principal menimbulkan biaya pengawasan yang lebih banyak yang disebut agency
cost (Hamdani, 2016;31). Konflik antara agen dan principal dapat diminimumkan
dengan adanya kontrak yang efisien adalah kontrak yang jelas untuk masingmasing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban (Widiasari dan Prabowo,
2008)

Kompleksitas operasi yaitu pembentukan departemen dan
pembagian pekerjaan yang berfokus pada jumlah unit dan lokasi
operasinya (cabang) yang berbeda. Kompleksitas operasi ini bisa
menyebabkan audit delay berkepanjangan, karena seorang auditor akan
memerlukan waktu yang cukup banyak dalam mengaudit anak cabang
sebelum mengaudit induk perusahaan. Biaya yang dikeluarkan otomatis
akan meningkat juga karena auditor harus mengaudit setiap anak cabang
perusahaan.
Menurut (Darmawan & Widhiyani, 2017) bahwa kompleksitas
operasi perusahaan yang dilihat yaitu dari diverifikasi bisnis operasi klien
dan total anak perusahaan klien dimana akan berdampak pada ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik.
Total anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan
mencerminkan bahwa perusahaan mempunyai unit operasi yang lebih
banyak yang harus diperiksa dalam setiap transaksinya dan catatan yang
menyertainya, sehingga seorang auditor memerlukan waktu yang cukup
lama untuk melakukan tugas pekerjaan auditnya.
Proporsi pengukuran kompleksitas operasi yaitu dapat
dikategorikan sebagai berikut:
1. Perusahaan yang memiliki anak cabang perusahaan diberi kode (1).
2. Perusahaan yang tidak memiliki anak cabang perusahaan diberi
kode (0)

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dimana anggotanya di
angkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu
melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap
pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan. Emiten atau
perusahaan yang sudah Go Publik wajib membentuk 3 anggota komite
audit dimana berasal dari komisaris independen dan pihak luar dari
perusahaan publik.
Menurut peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor
55/PJOK.04/2015 yang menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab
sebagai komite audit antara lain:
a. Melaksanakan penelaahan atas informasi keuangan yang akan
dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau
pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan
lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan
Publik;
b. Melaksanakan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau
Perusahaan Publik;
c. Menyampaikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan
pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

Ukuran perusahaan menunjukan seberapa besar kecilnya sebuah
perusahaan. Pengukuran besar kecilnya perusahaan dilihat berdasarkan
total asset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang
memiliki total asset yang besar cenderung akan bisa mempertahankan
kualitas laporan keuangan sehingga bisa memperpendek audit delay
(keterlambatan audit). Hal ini disebabkan perusahaan besar memiliki
sistem pengendalian internal yang baik sehingga tingkat resiko kesalahan
dalam penyajian laporan keuangan perusahaan bisa berkurang, sehingga
seorang auditor lebih mudah dalam melakukan proses pengauditan
(Ardianti, 2013).
Menurut (Darmawan & Widhiyani, 2017) bahwa perusahaan
berskala besar mempunyai manajemen yang tinggi, hal ini cenderung
diberikan insentif untuk mempercepat penerbitan laporan keuangan
auditan. perusahaan berskala besar juga dimonitor secara ketat oleh
investor, pengawas permodalan dan pemerintah sehingga tekanan
eksternal yang dihadapi perusahaan lebih tinggi untuk mengumumkan
laporan keuangan auditan lebih awal.
Menurut (Apriliani, 2015) perusahaan berskala besar tentunya
lebih berkonsisten untuk tepat waktu dibandingkan perusahaan kecil
dalam menginformasikan laporan keuangannya. Pengaruh ini ditujukan
bahwa semakin besar nilai assets atau kekayaan yang dimiliki perusahaan
maka semakin pendek audit delay (keterlambatan audit).

Menurut (Novi, 2018) laporan audit adalah bentuk
pengkomunikasian kepada pemakai informasi tentang apa yang dilakukan
auditor dan kesimpulan yang didapatkan. Keharusan dalam menyusun
laporan audit didasarkan pada empat standar pelaporan, khususnya
standar yang terakhir, yang mengatakan pernyataan pendapat atas laporan
keuangan secara keseluruhan

Standar auditing merupakan ukuran pelaksanaan tindakan yang
menjadi pedoman umum bagi seorang auditor dalam melaksanakan audit.
IAI (2011:150.1) telah menetapkan sepuluh standar auditing yang
dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut:
a. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai
auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus diperhatikan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh
untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan
lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui
inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi
sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan yang diaudit.
c. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada ketidakkonsistenan
penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip
akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat tentang
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan
keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang
jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada,
dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor

Menurut (Boynton, Johnson, & Kell, 2003) Auditing merupakan
proses sistematis guna mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara
ilmiah tentang asersi dari kegiatan ekonomi, dengan bertujuan
menetapkan kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang sudah
ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil kepada pihak yang
berkepentingan.
Auditing akan memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan
perusahaan, karena akuntan publik adalah pihak yang ahli dan independen
pada akhir pemeriksaannya memberikan pendapat mengenai kewajaran
posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Laporan keuangan adalah media yang memberikan informasi
penting bagi investor, calon investor, kreditor, maupun pihak yang
bersangkutan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan.
Komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan
penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus
kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Menurut (Martini, Siregar, Wardhani , Farahmita, & Tanujaya,
2012) karakteristik kualitatif laporan keuangan, terdiri atas:
a. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan merupakan
kemudahan untuk bisa dipahami oleh pengguna. Pengguna mempunyai
pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis,
akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan
yang wajar.
b. Relevan
Informasi harus relevan guna memenuhi kebutuhan pengguna
dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas
relevan apabila bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, dengan
membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan.
c. Keandalan
Informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas
yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan
material, dan bisa diandalkan penggunaannya yang seharusnya disajikan
secara wajar.
d. Dapat Dibandingkan
Pengguna harus bisa membandingkan laporan keuangan
perusahaan antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan
(trend) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus bisa
membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi
posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Menurut (Ardianti, 2013) hubungan antara (agent) dan (principal).
Principal dalam hal ini diwakili oelh shareholders menuntut akuntabilitas
dari agent yang diwakili oleh manajer melalui pelaporan informasi
keuangan bertindak sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam
mengambil keputusan, sedangkan principal merupakan pihak yang
mengevaluasi. implementasi dari teori agensi yakni perjanjian yang berisi
proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Darmawan &
Widhiyani, 2017). Tetapi, prakteknya ditemukan kepentingan yang
berbeda antara principal (pemilik saham) dan agent (manajemen)
sehingga menyebabkan konflik kepentingan. Untuk mengatasi konflik
tersebut principal dan agent sepakat menjembatani konflik dengan pihak
ketiga yakni auditor independen, sehingga tidak terdapat kecenderungan
untuk memanipulasi laporan keuangan yang akan berakibat timbulnya
tenggang waktu dari audit delay yang cukup lama.

Teori kepatuhan merupakan bentuk dari kedisiplinan dalam
melaksanakan suatu perintah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia
(KKBI) mengatakan patuh merupakan sifat pada perintah atau suatu
peraturan.Menurut (Darmawan & Widhiyani, 2017) kepatuhan diartikan
yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan
dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang akan dijatuhkan.
Hukuman tersebut berupa sanksi yang timbul akibat dari ketidakpatuhan.
Kepatuhan perusahaan publik terhadap ketepatan waktu dalam
menyampaikan laporan keuangan secara berkala yang sudah diatur
melalui keputusan OJK Nomor.29/PJOK.04/2016 tentang Laporan
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, mewajibkan perusahaan yang
terdaftar di BEI dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada
OJK paling lambat 120 hari setelah tahun buku terakhir. Teori kepatuhan
mendorong untuk perusahaan lebih mematuhi aturan yang berlaku dalam
menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu

Komite audit berperan penting dalam mengawasi berbagai aspek
Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit di Indonesia diantaranya
organisasi.
adalah Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan
perusahaan-perusahaan publik untuk memiliki komite audit dan KEP-339/BEJ/07-
2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di BEJ (Bursa Efek
Jakarta) untuk memiliki komite audit.
Adanya independensi dan keahlian keuangan yang baik akan semakin
lengkap dan efektif dengan adanya keaktifan komite audit dalam mengadakan
pertemuan (rapat). Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 menyatakan
bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
Komite audit dapat melakukan rapat dengan berbagai pihak seperti rapat komite
audit dengan dewan komisaris, dewan direksi, auditor internal, auditor eksternal
maupun pihak manajemen. Setidaknya setiap tahun komite audit yang diwakili
oleh ketua komite audit akan menyampaikan laporan tahunan mereka kepada
dewan komisaris. Pertemuan efektif komite audit yang dilaksanakan secara teratur
dan lebih sering dapat meningkatkan transparansi laba yang dilaporkan, sehingga
manajemen yakin untuk melaporkan laporan keuangannya. Ketika komite audit
lebih banyak melakukan pertemuan dan lebih independen, maka koordinasi
komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan
terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung
peningkatan pengungkapan informasi laporan keuangannya.

Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang
independen, harus terdiri dari individu-indidvidu yang independen dan tidak
terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan,
serta memiliki pengalaman untuk melasanakan fungsi pengawasan secara efektif.
Independensi disini adalah bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak
lain, tidak tergantung pada orang lain dan tidak terikat dengan pihak internal dari
perusahaan tersebut. Salah satu dari alasan utama independensi ini adalah untuk
memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta
penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang
independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam
menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

Ukuran komite audit merupakan salah satu karakteristik yang mendukung
efektifitas kinerja komite audit dalam suatu perusahaan. Destika (2011)
menyatakan bahwa karakteristik komite audit yang mendukung fungsi
pengawasan terhadap manajemen (agen) agar tidak merugikan pemilik perusahaan
(prinsipal) adalah ukuran komite audit. Karena dengan semakin besarnya ukuran
komite audit akan meningkatkan fungsi monitoring pada komite audit terhadap
pihak manajemen. Keanggotaan komite audit yang diatur dalam Surat Keputusan
ketua BAPEPAM Nomor Kep-339/BEJ/07/2001 bagian C, bahwa komite audit
sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota.

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004, komite
audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas
pengawasan pengelolaan perusahaan. Menurut Tjager dkk (2003) dalam Purwati
(2006) komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris
dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab
utama untuk memastikan prinsip-prinsip good corpotare governance terutama
transparansi dan disclousure diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para
eksekutif. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian
perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara
pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam
menangani masalah pengendalian. Manfaat Komite Audit yang dibentuk sebagai
sebuah komite khusus di perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan
yang sebelumnya merupakan tanggungjawab penuh Dewan Komisaris.
Tanggung jawab Komite Audit meliputi : memilih auditor independen,
mengawasi proses audit dan memastikan kualitas laporan keuangan. Bapepam
(2000)juga menyatakan bahwa Komite Audit bertanggung jawab untuk:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, serta informasi keuangan
lainnya.
b. Melakukan penelahaan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lain yang
berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
c. Melakukan penelahaan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh
Akuntan Publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah
dipertimbangkan.

Penelitian terdahulu telah banyak menguji hubungan antara tingkat pengungkapan
laporan perusahaan dan ukuran perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang positive antara ukuran perusahaan dan tingkat
pengungkapan (Hossain dan Hammami, 2009).
Pasar cenderung lebih banyak menyukai entitas yang di miliki oleh
perusahaan besar, sehingga manajemen akan lebih banyak mengungkapkan
informasi sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas
publik dan menghindari resiko (Prayogi, 2003). Besar-kecil ukuran perusahaan
dapat dilihat dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, karena aset
yang dimiliki suatu perusahaan mencerminkan sumber daya yang dimiliki oleh
perusahaan tersebut untuk dapat melakukan kegiatan operasionalnya untuk
menghasilkan suatu output.
Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu
perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah {medium size), dan
perusahaan kecil {smallfirm). Kategori ukuran perusahaan yaitu:
a. Perusahaan Besar
Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar
termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50
Milyar/tahun.
b. Perusahaan Menengah
Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah
dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan
kurang dari Rp 50 Milyar/tahun.
c. Perusahaan Kecil
Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak
termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp
1 Milyar/tahun.

Profitabilitas merupakan alat pengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola
kekayaan perusahaan yang ditunjukkan berupa keuntungan (profit) yang
dihasilkan pada tingkat penjualan, asset, investasi dan modal saham. Ada
beberapa jenis rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas, yaitu rasio
profit margin, retum on asset (ROA), retum on equity (ROE) dan Eaming Per
Share (EPS). Singhvi dan Desai (1972) dalam Rakhmawati et el, (2007) telah
mengidentifikasi profit magin dan eaming retum sebagai variabel yang
berhubugan secara positive terhadap luas pengunkapan perusahaan. Pemikiran
tersebut didasari bahwa profitabilitas yang tinggi menjadi pertimbangan pihak
untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas karena pihak
bahwa pengungkapan informasi tentang profitabilitas
perusahaan merupakan kabar baik bagi investor, sehingga dengan informasi
tersebut dapat meyakinkan investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang
manajemen
manajeman merasa
baik.

Leverage mengukur kemapuan suatu perusahaan untuk memenuhi
kewajiban, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek,
atau kenaikan bila mengalami likuidasi. Semakin besar leverage perusahaan,
semakin besar pula kemungkinan transfer kemakmuran kepada pemegang saham
dan manajer (Meek et al, 1995 dalam Yularto dan Chariri, 2003). Oleh karena itu
semua
perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi mempunyai kewajiban lebih
untuk memenuhi kebutuhan informasi krediturjangka panjang. Pernyataan serupa
juga dinyatakan oleh Na’im dan Rakhman (2000) bahwa perusahaan dengan
resiko hutang atas modal yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak
informasi dala laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio hutang yang
lebih rendah.
Tingkat leverage yang tinggi juga dapat menimbulkan keraguan bagi para
investor maupun calon investor dengan kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan tersebut, karena sebagian besar
dana yang diperoleh perusahaan pastinya akan digunakan untuk membiayai
kewajiban sehingga dana untuk beroperasi akan semakin berkurang. Dengan
demikian perusahaan akan cenderung memberikan informasi yang lebih mengenai
mengapa kondisi kewajiban mereka berada pada angka tersebut kepada publik
sehingga diharapkan investor cukup jelas mengetahui kondisi kewajiban
perusahaan

Kebijakan penyajian pengungkapan laporan secara sukarela pada perusahaan
dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing perusahaan. Dilihat dari aspek
laporan keuangan karakteristik perusahaan ditentukan berdasarkan 3 pendekatan,
yaitu: karakteristik yang berhubungan dengan struktur (structure), kinerja
(performance) dan pasar (market) (Lang dan Lundholm, 1993 dalam
Hardiningsih, 2008). Struktur meliputi ukuran (size) perusahaan dan kemampuan
perusahaan untuk melunasi kewajiban atau leverage. Kinerja mencakup likuiditas
perusahaan dan profitabilitas. Sedangkan pasar ditentukan oleh faktor-faktor yang
bersifat kualitatif berupa tipe industri, tipe auditor dan status perusahaan (publik
atau non-publik). Pendekatan pasar dapat juga dilihat secara kuantitatif yang
meliputi total penjualan ekspor, ukuran perusahaan (total aktiva) dan total utang,
termasuk juga proporsi pemegang saham dan umur perusahaan.

Informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok,
yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela
(Voluntary Disclosure). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang wajib
dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Di
Indonesia pengungkapan wajib telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten
bagi perusahaan publik. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah
pengungkapan informasi yang tidak diwajibkan oleh badan regulator pasar modal
(BAPEPAM).
atau
Prayogi (2003) mengatakan bahwa perusahaan dituntut oleh para investor,
pelanggan, pemerintah, dan publik untuk membuat laporan tentang kinerja
perusahaan lebih dari sekedar menyajikan informasi kineija keuangan. Banyak
perusahaan sudah menambahkan informasi laporannya dengan memasukkan
informasi atas kineija keuangan dan non keuangan yang mencakup aspek-aspek
operasional mereka dalam perspektif stakeholders, pemasok dan pelanggan
(Waterhouse dan Spenden, 1998 dalam Prayogi, 2003). Perusahaan dapat dengan
leluasa melakukan pengungkapan sukarela sesuai dengan kepentingan perusahaan
yang dianggap relevan dan mendukung dalam pengambilan keputusan ekonomi
yang dilakukan oleh pengguna laporan tahunan.
Pengungkapan sukarela dapat menambah kelengkapan informasi dalam
memahami kegiatan operasional perusahaan publik dan menunjukkan adanya
ketransparanan keadaan perusahaan yang sebenarnya terhadap pengguna lapo
keuangan. Healy dan Palepu (1993) dalam Prayogi (2003) mengatakan bahwa
pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
kredibilitas laporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam
memahami strategi bisnis perusahaan.
Prayogi (2003) mengatakan bahwa pertimbangan manajemen untuk
mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan
Manajemen akan cenderung mengungkapkan informasi sukarela apabila
ran
manfaat.
manfaat yang diperoleh perusahaan dari pengungkapan informasi sukarela
tersebut lebih besar dari biaya (Prayogi, 2003). Manfaat tersebut diperoleh karena
pengungkapan informasi oleh perusahaan akan membantu investor dan kreditur
memahami resiko investasi.
Menurut Belkaoui (2004) tujuan dilakukannya pengungkapan ada lima,
yaitu:
a. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan
ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
b. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran
yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan
keuangan.
c. Untuk menyediakan informasi bagi investor dan kreditor dalam menentukan
risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
d. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna
laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun,
e. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di
masa mendatang

Pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi
menyembunyikan. Hendriksen (2002) mengatakan
pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (the release of
information). Prayogi (2003) mengatakan bahwa secara sederhana pengungkapan
dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami
dan tidak menimbulkan salah intepretasi apabila laporan keuangan dilengkapi
dengan pengungkapan yang memadai, terutama yang berkaitan dengan kondisi
keuangan perusahaan. Artinya semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh
suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas informasi yang mungkin akan
didapat oleh pengguna laporan keuangan terutama yang berhubungan dengan
kondisi keuangan suatu perusahaan.
atau tidak
secara sederhana,
Konsep pengungkapan yang digunakan oleh Harahap, 2002:89),yaitu :
1. Pengungkapan Cukup (Adequate Disclosure), konsep ini digunakan untuk
pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku,
dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterprestasikan dengan benar
oleh investor.
2. Pengungkapan Wajar {Fair disclosure), tujuan etis adalah agar memberikan
perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan
informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. Pengungkapan Penuh (Full disclosure), Pengungkapan penuh memiliki
kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak
menganggapnya tidak baik. Bagi beberapa pihak pengungkapan secara
penuh diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan. Terlalu
banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian rinci dan yang
tidak penting justru mengaburkan informasi yang signifikan membuat
laporan sulit ditafsirkan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kineija, serta perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan
keputusan.
Laporan keuangan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pemakai. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah
dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya. Namun demikian, laporan keuangan tidak
menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh
keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan
informasi nonkeuangan

Catatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan oleh
berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan tersebut. Pihakpihak tersebut meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan,
pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah
serta lembaga-lembaganya, masyarakat dan manajemen perusahaan. Mereka
menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi
yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi:
a. Investor
Penanam modal dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang
bisa terjadi, sehingga mereka membutuhkan informasi untuk membantu
menentukan apakah harus membeli menahan atau menjual investasi
tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan
mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
b. Karyawan
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada
informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan serta
kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan
kesempatan keija.
c. Pemberi pinjaman
Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan
mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar
pada saat jatuh tempo.
d. Pemasok dan kreditur usaha lainnya
Pihak ini tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk
memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh
tempo.
e. Pelanggan
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan
hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka
panjang dengan, atau tergantung pada, perusahaan.
f. Pemerintah serta Lembaga-Lembaganya
Mereka yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi
sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan.
Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan,
menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik
pendapatan nasional dan statistik lainnya.
g. Masyarakat
Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara.
Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada
perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan
perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat
membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan
(trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian
aktivitasnya.
h. Manajemen Perusahaan
Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan, meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen
dan keuangan.Informasi ini membantu manajemen dalam melaksanakan
tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi mengenai kondisi finansial suatu
perusahaan pada suatu periode akuntansi, dengan melakukan analisis atau
interpretasi terhadap catatan informasi tersebut kita dapat mendeskripsikan
kondisi finansial dari perusahaan bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap
biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan
perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau
laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan
merupakan bagian integral dari laporan keuangan

Teori agensi mendasari hubungan antara agen dan prinsipal. Manajemen (agen)
mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan,
memberikan informasi cukup kepada stakeholder (prinsipal). Sedangkan prinsipal
menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan. Stakeholder itu
sendiri adalah pihak yang membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan
perusahaan, kinerja serta informasi yang mendukung prospek perusahaan di
yang akan datang. Teori keagenan juga memberikan penjelasan
serta
masa
mengenai pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan melalui laporan tahunan
perusahaan.
Teori agensi menjelaskan bagaimana asimetri informasi teijadi di dalam
suatu perusahaan. Asimetri informasi ini sangat merugikan bagi pihak
stakeholders, oleh karena itu para stakeholder memerlukan suatu alat kontrol
untuk dapat mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi. Alat kontrol yang
dapat digunakan oleh stakeholders adalah informasi yang berupa pengungkapan
sukarela pada laporan tahunan perusahaan.

Stakeholder theory lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang
dianggap memiliki power sebagai bagian dari masyarakat dan dapat
mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian
sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Dalam pandangan
stakeholder theory, perusahaan memiliki stakeholder, bukan sekedar shareholder
(Riahi-Belkaoui, 2003). Stakeholder theory juga menunjukkan bahwa pihak-pihak
yang memiliki kepentingan dengan perusahaan dapat mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh tujuan, tindakan organisasi dan kebijakan perusahaan itu sendiri
diantaranya membatasi pemakaian pemakaian sumber ekonomi (modal dan tenaga
kerja), kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk
mempengaruhi konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dalam hal
ini, perusahaan membutuhkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola
perbedaan kepentingan tersebut karena perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi
stakeholdemya, sehingga perusahaan dapat menjaga eksistensi pada lingkungan
bisnisnya.
Dalam konteks ini para stakeholder mencangkup pemegang saham,
karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Dari
pendapat diatas, stakeholder theory menjelaskan bahwa para pemangku
kepentingan (stakeholder) tidak hanya mencangkup pemegang saham, karyawan,
direksi, pemerintah, tetapi juga anggota masyarakat secara keseluruhan. Sehingga
dampak harapan dari kelompok stakeholder yang berbeda menjadi bahan
pertimbangkan atas kebijakan pengungkapan informasi mengenai aktivitas
perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan merupakan
suatu tanggungjawab dari manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang
dibutuhkan oleh berbagai kelompok stakeholder. Oleh karena itu, manajemen
diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting bagi para
stakeholder dan melaporkan aktivitas-aktivitas tersebut melalui pengungkapan
informasi untuk mengelola stakeholder yang kuat agar mendapatkan dukungan
dari stakeholder dimana dukungan ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup
perusahaan.

Menurut (Mulyadi, 2013) orang atau kelompok yang melaksanakan audit
dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu :
1. Auditor Independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya
kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas lapora
keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti
kreditur, investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintah
(terutama instansi pajak).
2. Auditor Pemerintah adalah auditor professional yang bekerja di instansi
pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban
keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan
atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.
3. Auditor Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan
negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya
penjagaan terhadap organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas
prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang
dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh
dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang
kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan dalam Mulyadi (2013). Menurut International of Organization
(2002) mendefinisikan bahwa auditor adalah orang yang memiliki kompetensi
untuk melaksanakan audit.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi kesehatan suatu perusahaan.
Oleh karena itu, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif
informasi akuntansi dalam informasi akuntansi yang dibuat. Menurut Jama’an
(dalam Wulandari dan Budiartha, 2014) Informasi akuntansi tersebut harus
relevance, objectivity dan reliability. Suatu laporan keuangan dikatakan Relevance
apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memiliki
manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan.
Objectivity artinya dianggap sebagai suatu ukuran yang dapat diverifikasi
kebenarannya (keabsahannya). Keandalan atau reliability merupakan kualitas
informasi yang disampaikan laporan keuangan menyebabkan pemakai informasi
bergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Laporan keuangan dituntut
harus memiliki kualitas andal, bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan
material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus dan
jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang
memiliki integritas dalam penyajiannya (Irawati dan Fakhruddin, 2016). Integritas
merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan
bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas sebagai prinsip moral
yang tidak memihak dan jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang
fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya
(Mulyadi, 2013). Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur
dan transparansi, berani, bijaksana dan bertanggungjawab dalam melaksanakan
audit. Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan
kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi atau
disembunyikan (Astria, 2011). Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang
tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur
sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada informasi tersebut

Setiap perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Verya, 2017).
Pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya seperti kreditur, debitur, investor
dan pemilik perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan digunakan untuk
menyampaikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar
pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu, dalam proses
pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan disajikan dengan
jujur kepada pengguna laporan keuangan (Mudasetia dan Solikhah, 2017). Dapat
dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan cerminan dari semua transaksi
usaha sepanjang periode yang menghasilkan, baik dari segi peningkatan maupun
segi penurunan bersih nilai ekonomi bagi pemilik modal. Oleh karena itu, laporan
keuangan dapat sebagai media yang penting untuk menilai prestasi, kinerja serta
kondisi ekonomi suatu perusahaan

Menurut Boediono (dalam Irawati dan Fakhruddin, 2016) Laporan
Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi
keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan
menjadi media bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan
mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pemenuhan kebutuhan
pihak-pihak eksternal yaitu diperolehnya informasi kinerja perusahaan. Informasi
dalam laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jujur dengan
mengungkap fakta sebenarnya yang menjadi kepentingan banyak pihak. Laporan
keuangan merupakan media yang dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan
perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba ditahan
dan laporan posisi keuangan secara singkat adalah hasil proses akuntansi (Sawir,
2001). Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menunjukkan hasil
pertanggungjawaban dari manajemen atas penggunaan sumber daya yang
dipercayakan kepada mereka.

Menurut Munawir (2012:31) faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan:
1. Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan
untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi atau
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada
saat ditagih.
2. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi
baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Stabilitas Ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan
mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayarkan hutanghutangnya serta membayar deviden secara teratur tanpa mengalami
hambatan atau krisis keuangan.

Menurut Kasmir (2013:122) ada beberapa fungsi rasio leverage diantaranya
sebagai berikut :
1. Memastikan kondisi perusahaan terhadap komitmen kewajiban kepada pihak
lainnya. Mengukur kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban
(seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
2. Mengukur kesepadanan antara nilai aset, seperti aset tetap dengan modal.
3. Memperkirakan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang.
4. Menilai bagaimana pengaruh pinjaman perusahaan tentang pengendalian aset.
5. Mengukur berapa presentase dari setiap aset yang dijadikan tanggungan
kewajiban hutang jangka panjang.

Menurut Syamsudin (2013) Rasio Leverage merupakan rasio keuangan
yang mengukur kekuatan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang
maupun jangka panjangnya. Menurut Fahmi (2013) rasio leverage merupakan
untuk mempertimbangkan seberapa besar perusahaan dibiayai hutang, penaksiran
rasio ini dengan menggunakan presentase terhadap total hutang dengan modal
perusahaan. Dan sedangkan menurut Martono dan Harjito (2011) rasio leverage
adalah mengarahkan pada pemakaian aset dan sumber dana oleh perusahaan
dalam pemakaian aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016. Syarat
menjadi anggota Komite audit :
1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh komisaris dan
dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Komite audit mencakup sedikitnya tiga orang yang satu orang komisaris
independen dan dua anggota pihak dari luar perusahaan.
2. komite audit adalah diketuai oleh komisaris independen
3. Setiap anggota Komite Audit harus mempunyai pemahaman yang
memadai mengenai laporan keuangan

Menurut Agoes (2014) Pelaksanaan tugas komite audit adalah mendorong
terbentuknya terciptanya bentuk pengelolaan yang memadai atau sesuai dengan
prinsip kewajibannya atau tanggungjawabnya. Oleh karena itu komite audit harus
aktif memberikan arahan kepada internal auditor terhadap semua aktivitas yang
diperlukan dan harus bersikap fleksibel serta menjadi subyek dari perubahan.
Diperlukan dukungan yang lebih nyata dari manajemen dan dewan komisaris agar
semua pelayanan yang diberikan adalah merupakan yang terbaik. Sebagai
tambahan bahwa internal auditor juga mempunyai peranan penting dalam
membantu komite audit dalam menentukan langkah terbaiknya dalam pelaksanaan
pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Menurut Tugiman (2014) Komite audit kumpulan orang-orang yang
dipilih oleh perkumpulan yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu
untuk melakukan tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris yang
bertanggungjawab untuk membantu dalam independensinya. Menurut Arents
(2010) komite audit adalah komite yang beranggotakan dari tiga atau lima orang
yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.dibentuknya komite audit untuk
menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi
perselisihan. Sedangkan menurut Effendi (2016) Komite audit adalah komite
dibawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangnya seorang komisaris
independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang
bertanggung jawab termasuk membantu para auditor tetap independen dari
manajemen.

Menurut Sukrisno dan Cenik (2014:110) Komisaris independen
merupakan pihak yang dipilih tidak dalam kemampuan mewakili pihak manapun
dan semata-mata ditunjuk berdasarkan pengalaman dan keterampilan ahli untuk
menyelesaikan kewajibannya. Sedangkan menurut Effendi (2016:42) komisaris
independen adalah menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari
pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya.
Menurut Tunggal (2013) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris
yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi
dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan anggota dewan komisaris
lainnya

Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan
keuangan perusahaan, untuk itu manajemen menerapkan kebijakan akuntansi agar
laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan
(SAK). Apabila SAK belum memaksimalkan ketentuan, maka manajemen
menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang
memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.225/PMK.05/2019 tentang
Pertimbangan yang perlu diperhatikan manajemen adalah :
a. Persyaratan dan pedoman SAK yang mengatur masalah yang sebanding
dalam masalah terkait.
b. Definisi, untuk memahami dan memperkirakan sumber daya, kewajiban
ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan yang ditetapkan DSAK

Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
(2015) terdapat karakteristik laporan keuangan yaitu :
a. Dapat dipahami
Kualitas penting yang dalam laporan keuangan adalah mudah dengan cepat
untuk dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.
b. Relevan
Informasi harus diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam
proses pengambilan keputusan bersama.
c. Keandalan
Informasi harus dapat dipercaya, jika bebas dari pemahaman yang sangat
curang, kesalahan materi, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai
penyampaian yang jujur secara wajar.
d. Dapat dibandingkan
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan
untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan
secara relatif

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi pada suatu periode
waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan
untuk disajikan yang dapat digunakan perusahaan untuk membantu dalam
pengambilan keputusan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
(2015) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan
dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Kasmir (2016) laporan keuangan
adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini
dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Munawir (2010:2) Laporan
keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk menyampaikan
antara data keuangan atau informasi suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan data atau efektifitas perusahaan tersebut.
Tujuan laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 (2017) adalah memberikan
informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi yang bermanfaat
bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan.

Beberapa keunggulan pelaporan keuangan internet (Suripto,
2015), antara lain:
1). Adanya fasilitas yang memungkinkan pemakai untuk berinteraksi
dengan perusahaan untuk bertanya atau memesan informasi tertentu
dengan cara yang jauh lebih mudah dan murah disbanding mengirim
surat atau menelepon ke perusahaan.
2). Dapat menyajikan informasi yang lebih terinci dibandingkan yang
dimungkinkan oleh laporan tahunan tradisional (Suripto, 2015; Kaplan,
1996).
3). Pelaporan keuangan menggunakan internet memungkinkan
perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan keuangan yang tidak
ringkas dan data keuangan tambahan (misalnya penjualan mingguan
atau kuartalan dalam website) (Suripto, 2015; Ashbaugh et al.,1999).
4). Dapat menyediakan informasi terkini melalui pemeliharaan secara
teratur terhadap website (Suripto, 2015; FASB,2000).
5). Pengguna internet untuk penyajian laporan keuangan dapat
meningkatkan relevansi informasi melalui peningkatan ketepatan
waktu penyajian laporan keuangan. (Suripto, 2015; Ashbaught et al.,
1999).

Manfaat pelaporan keuangan menggunakan internet diantaranya
adalah sebagai berikut (Suripto, 2015):
1). Meningkatkan efisien biaya, karena menurunkan biaya produksi
dan distribusi yang berhubungan dengan laporan tahunan cetakan
dan menekan jumlah permintaan laporan keuangan yang bukan
pemegang saham.
2). Memperbaiki akses pemakai terhadap informasi dengan: Fleksibilitas
akses yang tidak berurutan terhadap informasi dengan menggunakan
hyperlink, menyediakan informasi lebih banyak dibanding yang
tersedia dalam laporan cetakan tahunan, menyediakan informasi
realtime dan menyediakan informasi dalam cara interaktif.

IFR atau pelaporan keuangan menggunakan internet didefinisikan
sebagai distribusi informasi keuangan perusahaan menggunakan teknologi
internet, misalnya WWW (World Wide Web), (Agboola, 2012; Ashbaugh et
al., 1999). IFR dapat membantu perusahaan dalam menyebarluaskan informasi
mengenai keunggulan-keunggulan perusahaan yang merupakan sinyal positif
perusahaan untuk menarik investor. Hal ini berarti, IFR merupakan sarana
untuk mengkomunikasikan sinyal positif perusahaan kepada publik, terutama
investor.
Praktik IFR berkembang pesat dari waktu ke waktu. (Jones et al. 2003;
Deller et al. 1999) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar di
Eropa, Amerika dan Australia menggunakan internet sebagai media
alternatif untuk pelaporan keuangan perusahaan. Meskipun fenomena IFR
berkembang pesat akhir-akhir ini, akan tetapi masih banyak juga
perusahaan-perusahaan yang memilih untuk tidak melakukan praktik IFR. Hal
ini dapat dikatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi
pilihan perusahaaan untuk menerapkan IFR atau tidak. Beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi praktek IFR adalah ukuran perusahaan, profitabilitas,
likuiditas, jenis industry, leverage, reputasi auditor, dan umur listing
perusahaan.

Internet akan membawa perubahan besar dalam pelaporan
keuangan dalam: metode distribusi informasi, pendekatan untuk akses
informasi, frekuensi pelaporan, bahasa yang digunakan, maupun
permasalahan politis dan sosiologis (Ghanem, 2016; Xiao et al., 2002).
a. Meningkatkan penyajian informasi kualitatif dan non keuangan.
Dalam industri yang intensif teknologi, investor akan menilai lebih
informasi non keuangan dan berusaha untuk melakukan penyesuaian
kembali atas laba yang dilaporkan (Ghanem, 2016; Xiao et al.,
2002; Amir & Lev, 1996).
b. Meningkatkan disclosure. Peningkatan ekspektasi pengguna
informasi keuangan dan permintaan akan informasi spesifik
individual akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan informasi
yang disediakan.
c. Keberadaan laporan keuangan tertulis (tradisional). Berkaitan
dengan keberadaan laporan keuangan tradisional, para ahli
berpandangan bahwa laporan keuangan tradisional akan masih tetap
ada dan digunakan untuk memverifikasi akurasi dari informasi
keuangan yang ada di Internet (Ghanem, 2016; Xiao et al., 2002).
d. Dampak terhadap pengguna informasi keuangan. Pengguna
informasi keuangan di tempat yang jauh dan terpencil akan sangat
terbantu dengan adanya penyajian informasi keuangan lewat
Internet.

Beberapa karakteristik internet sangat relevan untuk pelaporan
keuangan. Sebagai media komunikasi, internet mempengaruhi aspek
komunikatif dari pelaporan keuangan, seperti: akses, distribusi, interaksi,
dan penyajian serta presentasi (Ghanem, 2016; Xiao et al., 2002).
a. Akses dan Distribusi semakin mudah dan global.
b. Fitur world wide web seperti hypertext, hyperlinks memyediakan
potensi untuk merubah cara penyajian laporan keuangan, informasi
keuangan akan dapat dihubungkan langsung dengan informasi non
keuangan.
c. Komunikasi informasi keuangan kepada stakeholder dapat dilakukan
secara interaktif.

Berdasarkan PSAK No. 1 (2015), Komponen laporan keuangan ialah:
1). Neraca pada akhir periode
2). Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama
periode
3). Laporan perubahan ekuitas selama periode
4). Laporan arus kas selama periode
5). Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan
akuntansi yang signifikan dan infomasi penjelasan lain
5.1). Informasi komparatif mengenai periode terdekat
sebelumnya sebagimana ditentukan dalam paragraf 38 dan
38A
6). Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya
ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara
retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan
keuangan, atau ketika entitas mengklarifikasi pos-pos dalam laporan
keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Berdasarkan PSAK No.1 (2015:3), Tujuan Laporan Keuangan adalah
memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan
dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2015:3), tujuan laporan
keuangan ialah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,
kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan
ekonomi.
Sedangkan Fahmi (2012:28) menyatakan, tujuan utama dari
laporan keuangan ialah memberikan informasi keuangan yang mencakup
perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada
pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan
terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) (2015:1), Laporan keuangan meliputi bagian dari
proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya
meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan
perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara
misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus dana), catatan dan laporan
lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan
keuangan.
Wahyudiono (2014:10), mengemukakan bahwa laporan keuangan
ialah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan
atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk pihakpihak luar perusahaan.
Kasmir (2016:7), mengemukakan bahwa pengertian laporan
keuangan ialah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan
pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.
Fahmi (2012:21), mengemukakan bahwa, pengertian laporan
keuangan ialah suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan
keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat
dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.
Gitman (2012), mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah
laporan tahunan yang harus disediakan oleh perusahaan publik untuk
pemegang saham, yang merangkum dan mendokumentasikan 2 kegiatan
keuangan perusahaan selama setahun terakhir.
Subramanyam (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah
produk proses laporan keuangan yang diatur oleh standar dan aturan
akuntansi, intensif manajer, serta mengenai mekanisme pelaksanaan dan
juga pengawasan perusahaan.

Kompetensi merupakan professional yang mempunyai latar
belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan
auditing. Tugiman (2014) mengungkapkan bahwa, peningkatan
kompetensi internal auditor secara signifikan dilakukan melalui
program sertifikasi profesi, baik sertifikasi tingkat nasional maupun
internasional. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk
mengembangkan kompetensi komite audit dibutuhkan keahlian dan
pelatihan, namun tetap mengikuti perkembangan zaman dan terus
menjaga tingkat kemampuannya selama karir profesinya.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/KJF/2010 mengenai
kompetensi auditor bahwa, Kompetensi Auditor ialah ukuran
kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup
aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (skill), dan sikap
perilaku (attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan
fungsional auditor dengan hasil baik. Dengan keputusan tersebut, maka
seorang auditor dapat dikatakan kompeten jika memiliki
pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku yang sesuai
dengan peraturan yang telah ditentukan agar dapat melakukan tugastugasnya dengan baik. Kompetensi seseorang juga memiliki pengaruh
positif terhadap pekerjaan yang dilakukannya yaitu sejauh mana peran
orang itu dapat dinilai sebagai individu dalam pengambilan keputusan
dam efektif dalam penyelesaian pekerjaannya

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun
2016, Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit
satu kali dalam 3 bulan. Rapat komite audit diselenggarakan apabila
dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Keputusan rapat komite
audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat
komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat
perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota
komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.
Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas
setiap penugasan yang diberikan, membuat laporan
tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam
laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.
Buallay (2018); DeZoort et al., (2002) menetapkan frekuensi
pertemuan sebagai evaluasi audit due diligence komite. Frekuensi
pertemuan adalah elemen inti dalam keandalan dan efisiensi kegiatan dan
proses perusahaan, meskipun ada beberapa studi yang mengakui
hubungan antara kinerja perusahaan dan jumlah pertemuan (Ioana,
2014). Frekuensi pertemuan merupakan karakteristik penting dari komite
audit. Anggota dewan yang secara rutin bertemu lebih mungkin untuk
menyelesaikan pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas tugas
mereka. Dewan pengurus akan lebih efektif meningkatkan pengawasan
atas proses pelaporan keuangan baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pilihan auditor eksternal dan komite audit (Buallay,
2018; Yatim et al. 2006). Buallay (2018); Abbott et al., (2000); Beasley
et al., (2000) menemukan bahwa meningkatnya frekuensi pertemuan
terkait untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun
2016. Syarat menjadi anggota komite audit ialah:
a). Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
b). Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan efek,
anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham
pengendali perusahaan efek;
c). Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung
jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau
mengawasi kegiatan perusahaan efek yang bersangkutan dalam
waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen;
d). Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada
perusahaan efek;
e). Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak
langsung yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha
perusahaan efek;
f). Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan efek, proses
audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya;
g). Paling kurang satu diantara anggota komite audit berlatar
belakang pendidikan dan/atau keahlian di bidang akuntansi
dan/atau keuangan.

Tugas dan tanggung jawab komite audit tidak boleh menyimpang
dari tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.Tugas komite audit
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016,
ialah:
a). Melakukan penelaahan atas informasi keungan yang akan
dikeluarkan perusahaan efek kepada publik dan/atau pihak
otoritas;
b). Memberika rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai
penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang
lingkup penugasan, dan biaya;
c). Memberikan penelaahan atas rencana dan pelaksanaan audit
oleh akuntan; dan
d). Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pengendalian internal
dan manajemen resiko perusahaan efek.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2016 tujuan
dibentuknya komite audit untuk membantu dan melaksanakan tugas dan
fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan efektif nya suatu sistem
pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan
auditor internal. Komite audit bertindak independen dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite audit
diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling
kurang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang berasal dari komisaris
independen dan /atau pihak dari luar perusahaan efek. Komite audit
wajib diketuai oleh komisaris independen yang merangkap sebagai
anggota komite audit.
Beberapa rujukan perusahaan Amerika yang mengacu pada
Securities and Exchange Commission (SEC), pada umumnya
mencantumkan dalam charter komite auditnya, bahwa tujuan komite
audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi:
1). Integritas dari laporan keuangan perusahaan.
2). Kualifikasi dan kemandirian auditor independen atau auditor
eksternal.
3). Kinerja dari auditor internal dan auditor eksternal perusahaan.
4). Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan
yang berlaku

Komite audit ialah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok
yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk
melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris
perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor
dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Tugiman,
2014).
Hartono & Nugrahanti (2014); Tjager et al., (2003), mengungkapkan
bahwa komite audit ialah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan
komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas
dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip GCG
terutama transparansi dan disclosure yang diterapkan secara konsisten
dan memadai.
Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015, komite audit
adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan
komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan
komisaris.
Arens et al., (2010), menjelaskan pengertian komite audit adalah
sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih dengan
tanggung jawabnya umtuk membantu auditor independen dari
manajemen. Komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau sebanyak
tujuh direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.
Sedangkan berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Corporate
Governance (KNKGC), komite audit ialah suatu komite yang
beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat
meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan
kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit.

Berdasarkan Teori sinyal, jika manajer mengharapkan tingkat
pertumbuhan masa depan yang tinggi di perusahaan, mereka akan mencoba
memberi sinyal kepada investor melalui akun. Manajer perusahaan lain yang
berkinerja baik akan mendapatkan insentif yang sama dan manajer perusahaan
dengan berita netral akan memiliki insentif untuk melaporkan berita positif
sehingga mereka tidak dicurigai memiliki hasil yang buruk. Manajer perusahaan
dan berita buruk akan mendapat insentif untuk tidak melaporkan. Namun,
mereka juga akan memiliki insentif untuk melaporkan berita buruk mereka,
untuk menjaga kredibilitas di pasar yang efektif di mana saham mereka
diperdagangkan. Dengan asumsi insentif ini untuk memberi sinyal informasi ke
pasar modal, teori pensinyalan memprediksi bahwa perusahaan akan
mengungkapkan lebih banyak informasi yang diminta (Godfrey, 2012).
Konsekuensi logis dari teori pensinyalan adalah insentif bagi semua
manajer untuk menandakan ekspektasi laba di masa depan karena, jika
investor percaya sinyal, harga saham akan meningkat dan pemegang saham
(manajer yang bertindak demi kepentingan mereka) akan mendapat manfaat.
Agar sinyal melalui akun dapat dipercaya oleh pengguna, sinyal itu tidak
boleh dengan mudah dan tanpa biaya direplikasi oleh perusahaan lain. Biaya
dapat mencakup hilangnya kredibilitas jangka panjang jika kinerja aktual tidak
sesuai dengan level yang telah ditandai melalui cara di mana profitabilitas
telah diwakili dalam akun (Godfrey, 2012).

Teori keagenan (agency theory) dapat dikatakan suatu dasar teori yang
membuat model proses kontrak antara dua orang atau lebih. Teori keagenan
(agency theory) dipopulerkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1996).
Teori ini muncul ketika ada hubungan kontrak kerja sama antara manager dan
pemegang saham yang digambarkan sebagai hubungan antara agent
(manajemen), principal (pemegang saham). Hubungan kontrak kerja sama
tersebut berupa pemberian wewenang oleh principal kepada agent untuk bekerja
demi pencapaian tujuan principal. Manajer diangkat oleh pemilik untuk
menjalankan operasional perusahaan karena pemegang saham memiliki
keterbatasan dalam mengelola perusahaan.
Teori keagenan merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu
perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut sebagai
agen dan pemilik modal (owner) sebagai principal membangun sebuah
kontrak kerjasama yang disebut dengan “nexus of contract”. Kontrak
kerjasama ini berisi kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen
perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang
maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (owner) (Fahmi,
2014).
Literatur akuntansi mengenai pengungkapan sukarela seringkali mengacu
kepada konsep keagenan dengan menyediakan dorongan untuk melakukan
pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela pada website perusahaan
atau IFR terhadap laporan keuangan. Dorongan tersebut ditunjukkan pada
literatur sebagai alat penggerak yang dipakai untuk mengurangi asimetri
informasi antara agent dan principal (Rizki et al., 2018).
Asimetri informasi dan perilaku manajer yang mementingkan diri
sendiri memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan kebijakan yang
kurang bermanfaat bagi perusahaan. Kondisi ini mengarah pada tata kelola
perusahaan yang kurangnya keterbukaan transparansi tentang kinerja
perusahaan ke prinsipal (Puspitaningrum & Atmini, 2012). Teori keagenan
terkait erat dengan tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan
bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola dalam suatu organisasi

Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi dan mengevaluasi
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan serta memberikan nasehat
kepada dewan direksi. Semakin banyak dewan komisaris dalam suatu perusahaan
maka akan memudahkan untuk mengawasi dan mengendaliakn kegiatan
manajemen dan memantau kinerja Chief Executif Officer (CEO) sehingga akan
meningkatkan kinerja perusahaan (Anggita Pitasari dan
Anggita Pitasari dan Aditya Septiani (2014) mengungkapkan bahwa dari
hasil penelitiannya jumlah anggota komisaris tidak berpengaruh signifikan
terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS, karena
jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu besar akan membuat proses mencari
kesepakatan dan pengambilan keputusan menjadi sulit, sednagkan jumlah anggota
yang kecil akan menyebabkan dewan komisaris tidak dapat memberikan tekanan
kepada dewan direksi (Muntoro, 2005 dalam Prawinandi, 2012) sehingga tidak
dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi wajib yang lebih
memadai

Kepemilikan Institusional merupakan dimana proporsi kepemilikan saham
pada perusahaan oleh institusi lain seperti perusahaan asuransi, bank, dana
pensiun, dan investment banking (Prisca, 2015). Kepemilikan institusional dapat
diperoleh dari presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain,
baik perusahaan dalam maupun luar negeri dan pemerintah terhadap total saham
perusahaan (Barako, 2007 dalam Wulan, 2012).
Semakin besar kepemilikan institusi keuangan makan akan semakin besar
kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untu mengawasi
manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk
mengoptimalkan nilai perusahaan sihingga kinerja perusahaan akan lebih
meningkat.Wulan (2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib, jika semakin
besar prosentase kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat kepatuhan
wajib yang dilakukan perusahaan