Tag: Konsultasi Skripsi Yogyakarta

Menurut Schermerhorn (2017) dalam Foster dan Sidharta (2019), proses
manajemen dimulai dari membentuk visi dan misi yang berfungsi untuk
menentukan tujuan organisasi. Setelah terbentuk visi dan misi langkah selanjutnya
adalah menyusun strategi untuk menentukan bagaimana cara mencapai tujuan
organisasi. Setelah menyusun strategi langkah selanjutnya adalah melakukan
implementasi, yaitu mengimpelemntasikan strategi yang telah disusun secara rinci
dengan mengalokasikan sumber daya organisasi.
Adapun pengertian lain menurut Sucahyowati (2017), proses manajemen
terdiri dari lima bagian. Bagian pertama adalah perencanaan, berfungsi untuk
menyusun rencana guna mencapai tujuan organisasi. Kedua adalah
pengorganisasian, berfungsi untuk mengembangkan organisasi dengan berbagai
strategi yang telah disusun. Ketiga adalah kepegawaian, berfungsi untuk merekrut
dan mengembangkan sumber daya organisasi agar mampu bekerja secara optimal.
Keempat adalah pengarahan, berfungsi untuk memberi arahan dan bimbingan
kepada anggota organisasi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kelima
adalah pengawasan, berfungsi untuk mengawasi, menilai, dan melakukan koreksi
terhadap anggota organisasi agar dapat bekerja dengan baik.
Sarinah dan Mardalena (2017), menjelaskan proses manajemen terdiri dari
empat langkah. Langkah pertama adalah perencanaan, yaitu serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk membuat strategi yang tepat dalam upaya mewujudkan
tujuan organisasi. Langkah kedua adalah pengorganisasian, yaitu mengintegrasikan
seluruh rencana dan strategi yang telah disusun ke dalam lingkungan organisasi,
dan memastikan seluruh anggota organisasi bekerja secara efektif dan efisien.
Langkah ketiga adalah pengarahan, yaitu implementasi dari rencana dan strategi
yang telah disusun untuk dijalankan seluruh anggota organisasi dengan tanggung
jawab, serta memotivasi anggota organisasi agar dapat bekerja dengan baik.
Langkah keempat adalah pengendalian, yaitu cara yang dilakukan untuk
memastikan seluruh anggota bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan
mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut Sucahyowati (2017), manajemen adalah rangkaian kegiatan
berkaitan dengan perencanaan, kepegawaian, pengorganisasian, dan pengawasan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rangkaian kegiatan tersebut
dilakukan dengan menggerakkan seluruh sumber daya organisasi. Sedangkan
menurut Abdullah (2014) dalam Muliana et al., (2020), manajemen merupakan
aktivitas dalam menjalankan pekerjaan berkaitan dengan organisasi secara efektif
dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi perencanaan,
pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan.
Menurut Nurdiansyah dan Saepul (2019), mendefinisikan manajemen
sebagai serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengawasan,
pengendalian, dan pelaksanaan dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan
untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Naim dan Asma (2019),
manajemen adalah kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan membuat
rencana, mengorganisasikan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk
mewujudkan tujuan organisasi. Adanya pengendalian bertujuan untuk mengawasi
kinerja karyawan di dalam organisai.

Menurut Fahmi dan Hadi (2009: 7) dalam aktivitasnya
investasi pada umumnya dikenal ada dua bentuk, yaitu :
a. Real Investment (Investasi Nyata)
Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan
asset berwujud seperti tanah, mesin – mesin atau pabrik.
b. Financial Investment (Investasi Keuangan)
Investasi keuangan (financial investment) melibatkan
kontrak tertulis, seperti saham biasa (common stock) dan obligasi
(bond).
Menurut Gunawan (2007:41), ada 6 (enam) macam
bentuk kegiatan investasi antara lain : pendirian usaha baru,
melakukan perluasan usaha atau perluasan keuangan,
merehabilitasi mesin yang telah menurun efisiensinya, membangun
kembali mesin – mesin (rebuilding), mengubah saluran distribusi,
dari distribusi lewat perantara menjadi distribusi melalui
agen/cabang milik perusahaan sendiri, melakukan penelitian –
penelitian untuk : menemukan proses yang lebih efisien,
menciptakan produk – produk baru, dan memperbaiki sistem
informasi manajemen

Dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang
hendak dicapai. Menurut Fahmi dan Hadi (2009;6) tujuan investasi
yaitu :
a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut,
b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang
diharapkan (profit actual),
c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham,
d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa

Pengertian investasi menurut Tandellin (2010;2) investasi
adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang
dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan
di masa datang.
Sedangkan menurut Jogiyanto (2007;5) investasi adalah
penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi
yang efisien selama periode waktu yang ditentukan.

Fungsi manajemen keuangan menurut Suad Husnan dan
Enny Pudjiastuti (2012:4) dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen
Keuangan mengatakan manajemen keuangan menyangkut kegiatan
perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan. Mereka yang
melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut manajer keuangan.
Menurut Martono dan Harjito (2008) ada 3 fungsi utama
dalam manajemen keuangan, antara lain sebagai berikut :
a. Keputusan Pendanaan
Keputusan pendanaan menyangkut tentang sumber –
sumber dana yang berada di sisi aktiva. Ada beberapa hal
mengenai keputusan pendanaan, yaitu keputusan mengenai
penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai
investasi, dan penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang
terbaikatau sering disebut struktur modal yang optimum.
b. Keputusan Pengelolaan Aktiva
Apabila asset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat,
maka asset – asset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien.
Manajer keuangan bersama manajer – manajer lain di perusahaan
bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan dari asset – asset
yang ada. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan
lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva
tetap. Manajer keuangan yang konservatif akan mengalokasikan
dananya sesuai dengan jangka waktu asset yang didanai.
c. Keputusan Investasi
Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva
apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi
merupakan keputusan yang paling penting karena keputusan
investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya laba
investasi dan aliran kas perusahaan untuk sewaktu – waktu yang
akan datang

Pengertian manajemen keuangan menurut James C.Van
Horne dan John M. Wachawicz Jr (2012;2) manajemen keuangan
(Financial Management) berkaitan dengan perolehan asset,
pendanaan, dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan
umum. Jadi fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat
dibagi menjadi tiga utama yaitu investasi, pendanaan, dan manajemen
asset.
Sedangkan menurut Suad Husnan dan Pudjiastuti (2012;4)
manajemen keuangan dapar diartikan membahas tentang investasi,
pembelanjaan dan pengelolaan asset-asset dengan beberapa tujuan
menyeluruh yang direncanakan. Jadi, fungsi keputusan dari
manajemen keuangan dapat dipisahkan kedalam tiga bidang pokok
yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan keputusan
manajemen asset.
Dan menurut Irham Fahmi (2013;2) mengemukakan bahwa
manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni
yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana
seorang manajer keuangan dapat mempergunakan seluruh sumber
daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi
dana dengan tujuan memberi profit atau kemakmuran bagi para
pemegang saham dan suistainability (keberlanjutan) usaha bagi
perusahaan.

Adapun fungsi – fungsi manajemen yang dikemukakan oleh
para ahli diantaranya :
menurut G.R. Terry dalam bukunya Principles of
Management(Sukarna,2011:10), membagi empat fungsi dasar
manajememen, yaitu:
a. Planning (perencanaan)
Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta – fakta
serta pembuatan dan penggunaan perkiraan – perkiraan atau asumsi
– asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan
menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
b. Organizing (pengorganisasian)
Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan
penyusunan macam – macam kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan, penempatan orang – orang (pegawai), terhadap
kegiatan – kegiatan ini, penyediaan faktor – faktor fisik yang cocok
bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang
dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan
pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan
setiap kegiatan yang diharapkan.
c. Actuating (pelaksanaan)
Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua
anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan
keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan
perencanaan dan usaha – usaha pengorganisasian dari pihak
pimpinan.
d. Controlling (pengawasan)
Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang
harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu
pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan
perbaikan – perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan
rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).
Sedangkan menurut Handoko (2009;23), fungsi manajemen
terdiri dari planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.Dan
menurut Henry Frayol (2010;179), manajer menjalankan fungsi
manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengoordinasi, dan
mengendalikan. Dan biasa juga dengan: perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian

Menurut G.R. Terry (2010;16) menjelaskan bahwa
manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan –
tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan
pengendalian untuk mennetukan serta mencapai tujuan melalui
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
Handoko (2009:8) mendefinisikan manajemen adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha –
usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber
daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan.
Sedangkan menurut Hasibuan (2013;1), manajemen adalah
ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.

Motivasi dapat dipahami juga sebagai suatu motif, setiap individu yang
bekerja tentu memiliki suatu motif yang ingin ia raih untuk memenuhi kebutuhan
ataupun keinginannya. Dalam suatu perusahaan kebutuhan pegawai merupakan hal
pokok yang harus terpenuhi guna tercapainya kegiatan perusahaan yang berjalan
dengan baik sesuai dengan harapan perusahaan. Dengan terpenuhinya kebutuhan para
pegawai maka akan timbul suatu dorongan yang menyebabkan para pegawai tersebut
meningkatkan kualitas kinerjanya demi meraih motif yang diharapkannya.
Adapun hubungan motivasi terhadap kinerja yang dikemukakan oleh Henry
Simamora (dalam Mangkunegara, 2005;14) menyatakan bahwa :
Terdapat hubungan antara motivasi kerja terhadap kinerja.
Faktor yang mempengaruhi kinerja diantaranya yaitu
motivasi kerja. Hal ini dilihat dari pernyataan Henry
Simamora mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja, diantaranya faktor psikologis, dalam faktor ini
terdapat variabel motivasi kerja terhadap pekerjaannya
sendiri.

Pada umumnya orang-orang yang berkecimpung dalam manajemen sumber
daya manusia sependapat bahwa penilaian ini merupakan bagian penting dari seluruh
proses kekaryaan karyawan yang bersangkutan. Hal ini penting juga bagi perusahaan
dimana karyawan tersebut bekerja. Bagi karyawan, penilaian tersebut berperan
sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan,
dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana
dan pengembangan karir.
Bagi organisasi atau perusahaan sendiri, hasil penilaian tersebut sangat
penting artinya dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal,
seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekruitment, seleksi,
program pengenalan, penempatan, promosi, sistem imbalan dan berbagai aspek lain
dari proses dari manajemen sumber daya manusia secara efektif.
Adapun Andrew E. Sikula (1981;205) menjelaskan yang dikutip oleh A. A.
Anwar Prabu Mangkunegara (2001;69) sebagai berikut:
Employee appraising is the systematic evaluation of a worker’s
job performance and potential for development. Appraising is
the process of estimating or judging the value, excellence,
qualities, or status of some object, person, or thing.(Penilaian
pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan
pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian
adalah proses penaksiran atau penentuan nilai, kualitas atau
status dari beberapa objek, orang ataupun sesuatu).

Unsur-unsur kinerja yang dinilai untuk seorang pegawai menurut Malayu S.P
Hasibuan (2012;95) adalah sebagai berikut:
1. Kesetiaan
Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap
pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Kesetiaan ini
dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan
membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan
dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Prestasi Kerja
Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun
kuantitas yang dapat dihasilkan karyawan tersebut dari
uraian pekerjaannya.
3. Kejujuran
Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugastugasnya memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri
maupun terhadap orang lain seperti kepada para
bawahannya.
4. Kedisiplinan
Penilai menilai disiplin karyawan dalam memenuhi
peraturan-peraturan yang ada dan melakukan
pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan
kepadanya.
5. Kreativitas
Penilai menilai kemampuan karyawan dalam
mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan
pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna dan
berhasil guna.
6. Kerjasama
Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan
bekerjasama dengan karyawan lainnya secara vertical
atau horizontal di dalam maupun di luar pekerjaan
sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik.
7. Kepemimpinan
Penilai menilai kemampuan untuk memimpin,
berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, dihormati,
berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain atau
bawahannya untuk bekerja secara efektif.
8. Kepribadian
Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku,
kesopanan, periang, disukai, memberi kesan
menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik, serta
berpenampilan simpatik dan wajar.
9. Prakarsa
Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinal dan
berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis,
menilai, menciptakan, memberikan alasan,
mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan
penyelesaian masalah yang dihadapinya.
10. Kecakapan
Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyetukan
dan menyelaraskan bermacam-macam elemen yang
semuanya terlibat di dalam penyusunan kebijaksanaan
dan di dalam situasi manajemen.
11. Tanggung Jawab
Penilai menilai kesediaan karyawan dalam
mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya,
pekerjaan, dan hasil kerjanya, sarana dan prasa

Setelah diuraikannya definisi kinerja di atas, disini peneliti akan
mengemukakan pengukuran kinerja yang dikutip oleh Donni Juni Priansa
(2014;271) sebagai berikut:
1. Kuantitas pekerjaan (Quantity of Work)
Kuantitas pekerjaan berhubungan dengan volume
pekerjaan dan produktivitas kerja yang dihasilkan oleh
pegawai dalam kurung waktu tertentu.
2. Kualitas Pekerjaan (Quality of Work)
Kualitas pekerjaan berhubungan dengan pertimbangan
ketelitian, presisi, kerapian, dan kelengkapan di dalam
menangani tugas-tugas yang ada di dalam organisasi.
3. Kemandirian (Dependability)
Kemandirian berkenaan dengan pertimbangan derajat
kemampuan pegawai untuk bekerja dan mengemban tugas
secara mandiri dengan meminimalisir bantuan orang lain.
Kemandirian juga menggambarkan kedalam komitmen
yang dimiliki oleh pegawai.
4. Inisiatif (Initiative)
Inisiatif berkenaan dengan pertimbangan kemandirian,
fleksibilitas berfikir, dan kesedian untuk menerima
tanggung jawab.
5. Adaptabilitas (Adaptavility)
Adaptabilitas berkenaan dengan kemampuan untuk
beradaptasi, mempertimbangkan kemampuan untuk
bereaksi terhadap mengubah kebutuhan dan kondisikondisi.
6. Kerjasama (Cooperation)
Kerjasama berkaitan dengan pertimbangan kemampuan
untuk bekerjasama dengan orang lain. Apakah
assignements, mencangkup lembur dengan sepenuh hati.

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengemban tugas
dan pekerjaan yang berasal dari organisasi. Kinerja sangatlah penting peranannya
dalam kelangsungan hidup suatu organisasi.
Pada umumnya kinerja dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan,
pengalaman, kemampuan belajar, dan kesungguhan pegawai itu sendiri. Adapun
pengertian kinerja yang dikutip oleh Donni Juni Priansa (2014;269) yaitu:
Kinerja dalam bahasa Inggris disebut dengan job performance
atau actual performance atau level of performace, yang
merupakan tingkat keberhasilan pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan
karakteristik individu, seperti bakat atau kemampuan, namun
merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu
sendiri. Kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan
dalam bentuk karya nyata. Kinerja merupakan hasil kerja
yang dicapai pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan
yang berasal dari organisasi.
Kemudian adapun pengertian kinerja menurut A. A. Anwar Prabu
Mangkunegara (2001;67) yaitu “Pengertian Kinerja (Prestasi Kerja) adalah hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”
Selain itu Levinson mendefinisikan kinerja yang dikutip oleh Marwansyah
(2014;229) bahwa “Kinerja atau unjuk kerja adalah pencapaian atau prestasi
seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya”

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012;149) terdapat 2 (dua) metode motivasi
yaitu motivasi langsung dan motivasi tak langsung.
a. Motivasi Langsung (Direct Motivation)
Motivasi langsung adalah motivasi (materiil & non materiil)
yang diberikan secara langsung kepada setiap individu
karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya.
Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan,
tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa.
b. Motivasi Tak Langsung (Indirect Motivation)
Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya
merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta
menunjang gairah kerja/kelancaran tugas sehingga para
karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya.
Misalnya, kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik,
ruangan kerja yang terang dan nyaman, suasana pekerjaan
yang serasi, serta penempatan yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka disini peneliti mengemukakan konsep model
motivasi menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012;148) sebagai berikut:
a. Model Tradisional
Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi
bawahan agar gairah kerjanya meningkat, perlu diterapkan
sistem insentif, yaitu memberikan insentif (uang/barang)
kepada karyawan yang berprestasi baik.
b. Model Hubungan Manusia
Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi
bawahan supaya gairah kerjanya meningkat ialah dengan
mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka
merasa berguna dan penting. Sebagai akibatnya, karyawan
mendapatkan beberapa kebebasan membuat keputusan dan
kreativitas dalam pekerjaannya.
c. Model Sumber Daya Manusia
Model ini mengatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh
banyak faktor, bukan hanya uang/barang atau keinginan
akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan
pekerjaan yang berarti. Menurut model ini, karyawan
cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi yang baik.
Karyawan bukanlah berprestasi baik karena merasa puas,
melainkan karena termotivasi oleh rasa tanggung jawab
yang lebih luas untuk membuat keputusan dalam
melaksanakan tugas-tugasnya.

Pemberian motivasi sangat berpengaruh terhadap naik turunnya kinerja
pegawai, Malayu S.P. Hasibuan (2012;146) mengemukakan asas-asas motivasi
sebagai berikut:
1. Asas mengikutsertakan
Asas mengikutsertakan maksudnya mengajak bawahan
untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan
kepada mereka yang mengajukan ide-ide, rekomendasi
dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini,
bawahan merasa ikut bertanggung jawab atas tercapainya
tujuan perusahaan sehingga moral dan gairah kerjanya
akan meningkat.
2. Asas Komunikasi
Asas komunikasi maksudnya menginformasikan secara jelas
tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya,
dan kendala yang dihadapi. Dengan asas komunikasi,
motivasi bawahan akan meningkat. Sebab semakin banyak
seseorang mengetahui soal, semakin besar pula minat dan
perhatiannya terhadap hal tersebut.
3. Asas Pengakuan
Asas pengakuan maksudnya memberikan penghargaan dan
pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas
prestasi kerja yang dicapainya. Bawahan akan bekerja keras
dan semakin rajin jika mereka terus-menerus mendapat
pengakuan dan kepuasan dari usaha-usahanya.
Dalam memberikan pengakuan/pujian kepada bawahan
hendaknya dijelaskan bahwa dia patut menerima
penghargaan itu, karena prestasi kerja atau jasa-jasa yang
diberikannya. Pengakuan dan pujian harus diberikan secara
ikhlas dihadapan umum supaya nilai pengakuan/pujian itu
besar.
4. Asas Wewenang yang Didelegasikan
Yang dimaksud dengan asas wewenang yang didelegasikan
adalah mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan
karyawan untuk mengambil keputusan dan beraktivitas
untuk melaksanakan tugas-tugas atasan atau manajer.
5. Asas Perhatian Timbal Balik
Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi bawahan
dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan
disamping berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang
diharapkan karyawan dari perusahaan.

Setiap organisasi tentu memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Untuk
meraih tujuan tersebut tentu harus didukung dengan pengelolaan sumber daya
manusia yang optimal agar unsur manusia dalam organisasi tersebut dapat bekerja
secara optimal dan efektif sesuai dengan yang dikehendaki oleh organisasi tersebut.
Agar unsur manusia tersebut dapat bekerja secara optimal dan efektif di dalam
organisasi tersebut, maka diperlukannya suatu dorongan agar unsur manusia tersebut
timbul rasa dorongan untuk bekerja secara optimal dan efektif guna mencapai tujuan
bersama.
Motivasi adalah salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu
aktivitas tertentu karena timbulnya suatu motif yang berkaitan dengan maksud dan
tujuan yang ingin diraihnya. Untuk memperoleh maksud dan tujuan tersebut maka
seorang individu harus melakukan suatu aktivitas yang telah dikehendaki. Oleh
karena itu, pemberian motivasi terhadap seseorang sangatlah berpengaruh terhadap
perilaku individu untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
Untuk menciptakan karyawan yang kompeten diperlukan program
pengembangan karyawan, karena efisiensi suatu organisasi sangat tergantung pada
baik atau buruknya pengembangan karyawan pada organisasi tersebut. Dalam
perusahaan yang bertujuan mencari untung, tujuan itu dapat dicapai dengan baik
apabila para karyawannya memiliki motivasi yang baik dirinya dan untuk
organisasinya. Pemberian motivasi perlu dilakukan setiap saat apalagi ketika
karyawan memperlihatkan perilaku yang negative, kurang bersemangat, banyak
melakukan kesalahan dan lain sebagainya.
Pemberian motivasi motivasi merupakan salah satu usaha untuk mengurangi
bahkan menghilangkan kesenjangan antara unsur-unsur yang dimiliki karyawan
dengan cara menaikkan moral dan menambah motivasinya. Berikut ini adalah
beberapa pengertian mengenai motivasi menurut para ahli.
menurut Donni Juni Priansa (2014;200) mengemukakan pengertian motivasi
sebagai berikut :
Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan,
daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu
tindakan atau perbuatan. Kata movere dalam bahasa Inggris
sering disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian
motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan
atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Secara harfiah
motivasi dipahami sebagai pemberian motif. Pegawai bekerja
karena memiliki motif. Motif tersebut berkaitan dengan maksud
atau tujuan yang ingin diraihnya

Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh
Malayu S.P. Hasibuan (2012;21) ialah sebagai berikut:
1. Perencanaan
Perencanaan (human resources planning) adalah
merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar
sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu
terwujudnya tujuan.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi
semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja,
hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan
koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart).
3. Pengarahan
Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua
karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta
efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan,
karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan
pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan
semua tugasnya dengan baik.
4. Pengendalian
Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan
semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan
perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan
Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi,
penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan
karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan
Pengembangan (development) adalah proses peningkatan
keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral
karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi
Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa
langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau
barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang
diberikan kepada perusahaan.
8. Pengintegrasian
Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk
mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan
karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling
menguntungkan.
9. Pemeliharaan
Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk
memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan
loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama
sampai pensiun.
10. Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya
manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan,
karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang
maksimal.
11. Pemberhentian
Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan
kerja seseorang dari suatu perusahaan. pemberhentian ini
disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan
perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebabsebab lainnya.

Manajemen sumber daya merupakan bagian dari manajemen yang mengatur
unsur manusia (Man). Manusia merupakan suatu asset utama dalam suatu organisasi
karena dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan,
pendayagunaan terhadap manusia merupakan salah satu yang menjadi tolak ukur
berjalannya suatu manajemen dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, pada bagian
manajemen ini unsur manusia sangat diperhatikan.
Defini Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikutip oleh Malayu S.P.
Hasibuan (2012;10) ialah “MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan
peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan
perusahaan, karyawan, dan masyarakat”.
Sedangkan definisi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikutip oleh A.
A. Anwar Prabu Mangkunegara (2001;2) yaitu “Manajemen sumber daya
manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian,
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian
balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam
rangka mencapai tujuan organisasi”

Dalam manajemen terdapat sejumlah fungsi-fungsi operasional. Fungsi-fungsi
tersebut telah dikemukakan oleh para penulis dengan berbagai sudut pendekatan dan
sudut pandang yang berbeda.
Adapun fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli yang
dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012;3) diantaranya menurut G.R. Terry ialah
“Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling”. Sedangkan menurut John F.
Mee ialah “Planning, Organizing, Motivating, dan Controlling”. Selain itu menurut
Louis A. Allen ialah “Leading, Planning, Organizing, Controlling”. Dan menurut
MC. Namara ialah “Planning, Programming, Budgeting, dan System”

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Adapun unsurunsur manajemen yang terdiri dari 6M yaitu man, money, mothode, machines,
materials, dan market. Manajemen adalah suatu cara/seni mengelola sesuatu untuk
dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien
yang bersifat masif, kompleks dan bernilai tinggi tentulah sangat dibutuhkan
manajemen. Sumber daya manusia merupakan kekayaan (asset) organisasi yang harus
didayagunakan secara optimal sehingga diperlukannya suatu manajemen untuk
mengatur sumber daya manusia sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sejak awal.
Adapun definisi manajemen yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan
(2012;1) menyatakan “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif
dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.
Kemudian definisi Manajemen menurut Massie yang dikutip oleh Azhar
Arsyad (2002;1) menyatakan “Manajemen adalah suatu proses dimana kelompok
secara kerjasama mengerahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan
bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para
manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktifitas orang lain menuju
tercapainya tujuan bersama”.
Sedangkan menurut G.R. Terry (2010;16) menjelaskan bahwa “Manajemen
merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta
mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya”.

Theory Planed Behaviour menurut Ajzen (1991) dalam
(Baihaqi, dkk, 2021) merupakan sebuah pengembangan dari teori
yang telah ada sebelumnya yaitu Theory Reasoned Action (TRA) yang
diciptakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1985, alasan dilakukan
pengembangan karena danya ketidakmampuan teori sebelumnya
untuk menerangkan perilaku bahwa individu tidak memiliki
pengendalian penuh untuk menentukan keinginanya. Theory Planned
Behaviour menjelakan bahwa suatu perilaku tertenu yang dilakukan
oleh seseorang atas dasar leinginan untuk melakukan perilaku tersebut.
Faktor yang mempengaruhi minat dan perilaku pemblian dalam
theory planed behavior yang pertama berasal dari sikap terhadap
perilaku yaitu suatu hal yang positif maupun negatif dalam melakukan
perilaku serta pengendalian atas perilaku yang dirasakan individu
diterangkan oleh kepercayaan individu kan kemampuan dari
kesempatan yang ada dan sumberdaya yang akan menunjang dalam
melaksanakan perilaku tersebut. Sedangkan menurut Ajzen (2005)
dalam (Baihaqi, dkk, 2021) sikap terhadap perilaku disebut juga
dengan keyakinan terhadap perilaku yang dipengaruhi oleh
kepercayaan individi mengenai timbal balik yaitu keuntungan atau
kerugian yang dapat diperoleh dari suatu perilaku.
Faktor yang kedua yaitu norma subyektif, menurut Ajzen (2005)
dalam (Baihaqi, dkk, 2021) norma subyektif diartikan sebagai suatu
peran yang mengulas tentang kesetujuan atau ketidaksetujuan
individua tau kelompok yang akan memberikan efek pada seseorang
terhadap suatu perilaku. Faktor yang ketiga yaitu kontrol perilaku,
merupakan suatu pandangan individu mengenai mudah tidaknya
dalam merealisasikan suatu perilaku tertentu. Apabila ketiga faktor
dapat terpenuhi maka munculah minat pembelian suatu sikap yang
muncul dari seseorang karena adanya kesempatan atau peluang, usaha,
dan ketersediaanya dalam melangsungkan pembelian barang atau jasa
pada masa waktu mendatang. Dari sebuah minat pembelian timbulah
suatu perilaku pembelian. Menurut Ajzen dan Fishbein (1980) dalam
(Baihaqi, dkk 2021) perilaku pembelian merupakan perilaku yang
sesungguhnya sebagai keinginan individu untuk membeli barang atau
jasa tertentu

Menurut Kotler dan Amstrong (2018) menyatakan bahwa
Keputusan pembelian tidak terlepas dari bagaimana konsumen melalui
beberapa tahap yaitu mengetahui masalah yang dihadapi sampai
terjadinya transaksi pembelian konsumen.
Sedangkan menurut Fadila et al (2021) keputusan pembelian
ialah pilih dari dua ataupun opsi alternatif mencakup keputusan
mengenai manfaat dan jenis produk, keputusan mengenai wujud
produk, keputusan mengenai merek, keputusan mengenai total produk,
keputusan mengenai waktu pembelian, juga cara pembayaraan.
Menurut Kotler dan Amstrong (2018) terdapat beberapa
indikator dalam keputusan pembelian, di antaranya :
a) Pilihan Produk
Dalam mengambil keputusan, konsumen dapat memilih untuk
membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan
lain. Dalam hal tersebut, perusahaan harus mampu memusatkan
perhatian kepada konsumen yang berminat membeli produk serta
alternatif lain yang konsumen pertimbangkan.
b) Pilihan Merek
Konsumen dapat mengambil keputusan mengenai merek apa yang
akan mereka beli karena setiap merek memiliki perbedaannya
masing-masing. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui
bagaimana cara konsumen dalam memilih dan menentukan sebuah
merek.
c) Pilihan Penyalur
Konsumen harus dapat menentukan mengenai penyalur mana yang
akan mereka kunjungi. Pilihan setiap konsumen dalam
menentukan penyalur berbeda- beda dikarenakan faktor harga,
lokasi, persediaan barang yang lengkap, kenyamanan tempat, dan
lain-lain.
d) Waktu Pembelian
Keputusan konsumen dalam memilih waktu pembelian berbeda-
beda.
e) Jumlah Pembelian
Konsumen dapat memutuskan seberapa banyak produk yang akan
mereka beli. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu.
Dalam hal tersebut, perusahaan harus mampu mempersiapkan
banyaknya produk sesuai dengan keinginan konsumen.
f) Metode Pembayaran
Konsumen dapat menentukan mengenai metode pembayaran yang
dilakukan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Kotler & Keller 2021 Perilaku konsumen merupakan
penelaahan terkait bagaimana individu, kelompok ataupun organisasi
memilih, mengambil keputusan pembeliaan, memakai, dan membuang
produk baik itu barang, jasa, ide atau pengalaman dengan tujuan
memuaskan pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan mereka.
Perilaku konsumen dapat didefinisikan berdasarkan dua
perspektif utama, yakni (1) pemikiran serta aksi manusia, (2) Bidang
studi atau accumulated body of knowledge. Sebagai pemikiran dan aksi
manusia, perilaku konsumen merupakan serangkaian aktivitas yang
konsumen lakukan dengan tujuan mencari penyelesaian atas kebutuhan
dan keinginannya. Rangkaian aktivitas tersebut mencakup beragam
proses psikologis, yang bermuara pada terciptanya nilai spesifik, seperti
pikiran, perasaan, serta perilaku. Sedangkan sebagai bidang studi, dalam
rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, perilaku
konsumen berfokus pada proses konsumsi yang dialaminya, serta dalam
proses menggunakan dan mentransformasi baik itu barang, jasa ataupun
gagasan menjadi nilai (value) (Tjiptono 2015:46)

Good Corporate Governance (GCG) dipengaruhi oleh beberapa teori,
teori ini digunakan sebagai landasan model dalam sebuah definisi di berbagai
negara ataupun perusahaan. Salah satunya yaitu agency theory, yaitu teori yang
dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Hardvar, yang mana
teori ini muncul karena fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan
pengelolaan terdapat dimana-mana khususnya pada perusahaan yang modern,
sehingga teori perusahaan klasik tidak dapat lagi dijadikan basis analisis
perusahaan seperti itu.
Teori ini memberikan wawasan analisis untuk mengkaji dampak dari
hubungan agen dengan prinsip atau prinsip dengan prinsip. Agency theory
menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan
pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional yang lebih mengerti
dalam kehidupan sehari-hari (Sutedi, 2011:13)

Leverage merupakan pengukur besarnya aset yang dibelanjakan
dari utang (Brigham dan Houston:121-125). (Schiper (2012) dalam
Verya, 2017) menyatakan untuk menghilangkan keraguan para
pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai
kreditur, perusahaan perlu mengungkapkan informasi dengan integritas
yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dengan leverage yang tinggi
memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas
dibandingkan perusahaan dengan leverage yang rendah. Leverage
menurut Kasmir kur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila
perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Perusahaan dengan leverage yang
tinggi berarti perusahaan memiliki resiko keuangan yang tinggi karena
mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hutang yang tinggi
untuk membiayai aktivanya. Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi
menunjukkan tingginya resiko keuangan perusahaan (Verya, 2017).
Rasio leverage dipergunakan untuk mengukur seberapa besar
aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal,
sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan
kewajibannya. Perusahaan yang memiliki hutang yang relatif tinggi
akan menerapkan akuntansi konservatif agar laba yang disajikan relatif
rendah (Gayatri dan Suputra, 2013)

Ukuran perusahaan merupakan rata–rata total penjualan bersih
untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun berikutya,
Brigham dan Houston (2001). Perusahaan dengan ukuran besar
diasumsikan dengan jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar
sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya jika penjualan
lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan
akan menderita kerugian. Francis (1986), menyebutkan perusahaan
berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar
cenderung kurang menguntungkan (Gayatri dan Suputra, 2013).
Ardi Murdoko dan Lana (2007) dalam Verya, 2017 mendefinisikan
ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat
dilihat dari total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga
pengukuran tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar
kecilnya suatu perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki oleh
perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Semakin besar
penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang dalam perusahaan
tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut
semakin dikenal oleh masyarakat. Nuryaman (2009) mengungkapkan
perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang
kepentingan yang lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan
besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar suatu
perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang
tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para
stakeholder untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan

Komite audit juga melengkapi keberadaan dewan komisaris.
Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris
demi membantu dewan komisaris yang berwenang menilai pelaksanaan
kegiatan serta hasil audit yang dilakukan satuan pengawas internal
maupun auditor eksternal (Susiana dan Herawaty, 2007). Dibentuknya
komite audit bertujuan untuk memelihara independensi auditor internal
dan mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta
pelaksanaanya (Gayatri dan Suputra, 2013).
Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite
audit adalah mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar
standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi,
memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar
dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan
informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai
mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal
(Supriyono, 1988 dalam Verya, 2017).

Komisaris independen merupakan suatu badan dalam perusahaan
yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen berasal
dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan
secara keseluruhan (Emirzon, 2007). Komisaris independen bertujuan
untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam
rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak
lain yang terkait. Hal ini dikarenakan kegagalan dewan komisaris dalam
menjalankan fungsi pengendaliannya terhadap pihak dewan direksi dan
manajemen dengan baik. Adanya keberadaan komisaris independen pada
suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan
yang dihasilkan oleh manajemen karena terdapat badan yang mengawasi
dan melindungi hak pihak eksternal diluar manajemen perusahaan.
Komisaris independen mempunyai Tanggung jawab menilai
kinerja perusahaan secara keseluruhan.Kemungkinan jika suatu
perusahaan mempunyai komisaris independen dari eksternal
perusahaan maka informasi laporan yang disajikan cenderung lebih
berintegritas, karena peran pihak independen yang menjaga
kepentingan para pihak eksternal perusahaan (Susiana dan Arleen, 2007
dalam Amrulloh, et.al, 2016).

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki manajer
dan direktur perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial,
perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga
potensi kesulitan keuangan dapat dihindari. Kepemilikan ini akan
mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham,sebab
dengan besarnya saham yang dimiliki, pihak manajemen diharapkan
akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan (Irfana dan
Muid dalam Rizkita dan Suzan, 2015). Dari penjelasan diatas dapat
diketahui bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif
terhadap integritas laporan keyangan yang dapat diartikan bahwa
semakin tinggi kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka tingkat
integritas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Hal ini didukung
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nicolin dan Sabeni dalam
Rizkita dan Suzan, 2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan
keuangan.
Kepemilikan manajemen merupakan kepemilikan saham oleh
manajemen atau pihak internal perusahaan.Kepemilikan saham oleh
pihak manajemen diharapkan akan mampu menyelaraskan berbagai
kepentingan dalam perusahaan. Pengawasan terhadap kinerja
manajemen merupakan salah satu cara untuk memastikan penerapan
asas corporate governance (Dewi dan Putra, 2016)

Susiana dan Herawaty (2007) dalam Verya, 2017 menyatakan
kepemilikan institu-sional merupakan persentase saham perusahaan
yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun
luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah dalam maupun luar
negeri. Shleifer dan Vishny (1986) dalam Verya, 2017 mengungkapkan
large investors, seperti investor institusional terdiri dari bank,
perusahaan asuransi, maupun institusi lainnya memiliki kepemilikan
saham dalam jumlah signifikan sehingga suara mereka sangat
berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Selain itu, investor
institusional juga dapat berperan dalam pengawasan terhadap kinerja
manajer.
Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh keberadaan
pemegang saham institusional terhadap kinerja manajemen, terkait
dengan pelaporan keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional juga
menunjukkan persentase hak suara institusi (Beiner et al, 2003).
Keberadaan pemegang saham institusional didukung oleh hadirnya
komisaris independen yang beranggotakan orang dari dalam maupun
luar perusahaan yang berfungsi untuk melindungi pemegang saham
minoritas (Jama’an, 2008:9). Tujuan dibentuknya dewan independen
adalah untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan
manajemen agar tidak dipengaruhi oelh orang-orang yang memiliki
kepentingan khusus (Gayatri dan Suputra, 2013)

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci
dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian
hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para
pemegang saham, dan stakeholders lainnya yang juga memberikan
suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran–sasaran dari suatu
perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring
kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004).
Corporate governance
juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai
tujuan dan pengawasan atas kinerja. Korporat pemerintahan yang baik
dapat memberikan rangsangan bagi dewan direksi dan manajemen
untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan
pemegang saham yang harus memfasilitasi pengawasan sehingga
efektif mendorong menggunakan sumber daya perusahaan yang lebih
efisien (Hardiningsih, 2010).

Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang
menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada
yang ditutup–tutupi atau disembunyikan (Tia Astria, 2011 dalam
Verya, 2017). Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan
keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi
perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk
dituntut akan semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang
tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang overstate akan
sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut
(Pancawati, 2010). Integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak
dan jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti
apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya
(Mulyadi dalam Verya, 2017).
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi
antara manajemen dengan pihak luar perusahaan tentang data keuangan
atau aktivitas perusahaan tersebut selama periode tertentu. Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI, 2002) dalam PSAK NO.1 mengemukakan
bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi
tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi
sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusankeputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban
manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan
kepadanya (Wenny dan Monica (2013).
Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang
berintegritas. Menurut (Hardinigsih) integritas laporan keuangan
adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan
yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan.
Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak
berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang
sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan
semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak
berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang overstate akan sangat
merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Laporan
keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut
memenuhi kualitas reliability dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berterima umum (Hardiningsih dalam Anggi Rizkita dan Leny Suzan,
2015).

Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya
sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan
keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah
dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.
Sinyal yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa promosi atau
informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik
daripada perusahaan lain (Srimindarti dan Puspitasari, 2014).
Integritas informasi laporan keuangan merupakan sinyal positif
yang dapat mempengaruhi persepsi investor dan kreditor atau pihakpihak lain yang berkepentingan. Signaling theory menjelaskan
mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan
informasi laporan keuangan pada pihak eksternal karena terdapat
asimetri informasi (Asymmetri Information) antara perusahaan dan
pihak luar. Perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi dengan
memberikan sinyal pada pihak luar, berupa laporan keuangan yang
dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai
prospek perusahaan yang akan datang Wolk et al. (2000) dalam
Jama’an (2008) (Srimindarti dan Puspitasari, 2014).

Agency Theory mengupas tentang hubungan antara pemilik
(principal) dan manajemen (agent). Teori agensi menyatakan bahwa
apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan
manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan
muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut
akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya
(Srimindarti dan Puspitasari, 2014).
Perkembangan perusahaan yang semakin besar memungkinkan
terjadi konflik antara prinsipal yaitu para pemegang saham (investor)
dan pihak agent yang diwakili oleh manajemen (direksi). Agen
dikontrak untuk melakukan tugas tertentu oleh prinsipal serta
mempunyai tanggung jawab memaksimalkan kemakmuran prinsipal.
Sementara prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan
atasjasa yang telah diberikan oleh agen. Prinsipal dan agen sama-sama
menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Adanya perbedaan
kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menyebabkan terjadinya
konflik keagenan. Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga yang
independen dalam hal ini adalah akuntan publik untuk memberikan
keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return
atasdana yang telah mereka investasikan (Susiana dan Herawaty, 2007
dalam Srimindarti dan Puspitasari, 2014)

Komite audit merupakan salah satu dari struktur komite yang dibentuk oleh
dewan komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang paling utama untuk
memastikan prinsip dari Good Corporate Governance (GCG) terpenuhi terutama
prinsip transparansi yang diterapkan secara konsisten serta memadai. Komite audit
digunakan sebagai penghubung antara pihak pemegang saham dan dewan komisaris
dengan pihak menajemen dalam menangani masalah pengendalian internal perusahaan
(Nindyta dan Murtedjo, 2014). Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris
dengan tujuan yaitu membantu tugas komisaris independen dalam menjalankan
tanggung jawabnya untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan.
Berdasarkan keputusan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29
/POJK.05/2020 menjelaskan bahwa Selain komite sebagaimana dimaksud pada (pasal
28 ayat 4), Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk komite lain guna
menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris
(pasal 28 ayat 1) yang dibentuk oleh dewan komisaris yaitu untuk menjalankan tugas
dan tanggung jawab pengawasan pengelolaan perusahaan seperti diatur dalam Kep29/PM/2020 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk
komite audit, tugas komite audit antara lain:
dengan komite audit sebagai variabel moderasi
Firda Riza Agustin
Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a wajib
melaksanakan:
a. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit
b. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai
kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses
pelaporan keuangan.
c. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal;
d. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
e. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan
f. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja
audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK, guna
memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
g. Komite audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan
akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris
untuk disampaikan kepada RUPS

Pergantian manajemen adalah pergantian direksi pada suatu perusahaan
klien.Direksi merupakan fungsi jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang
secara garis besar bertanggung jawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. Tugas
direksi adalah sebagai pengambil keputusan, pemimpin pengelola dan eksekutor
dalam menjalankan dan memimpin perusahaan. Tanggung jawab direktur berat,
karena mengatur perusahaan secara keseluruhan untuk kelangsungan kehidupan
perusahaan agar dapat tetap maju, tumbuh dan berkembang (Venita, 2015).
Dengan adanya pergantian manajemen yang baru, biasanya menimbulkan
kebijakan yang baru pula pada perusahaan. Kebijakan yang baru ini dilaksanakan oleh
manajemen baru untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan dimasa
kepemimpinannya. Sehingga dengan adanya pergantian manajemen maka perusahaan
klien memiliki kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang berkualitas, lebih dapat
diajak berkerjasama dan sejalan dengan kebijakan serta pelaporsan akuntansi
perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam
menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari
aset yang dimiliki suatu perusahan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua
jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar. Adapun
penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Obradovich (2012) yang menyatakan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Selain itu, ukuran klien perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan
ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997 menyatakan bahwa: “Perusahaan menengah
atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah aset total tidak lebih dari 100
milyar rupiah dan perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset
lebih dari 100 milyar.”

Opini audit merupakan pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh
auditor. Manajer percaya bahwa opini – opini audit yang kurang baik akan
mempengaruhi harga saham dan kapasitas pembiayaan, sehingga opini qualified
kemungkinan akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengakhiri kontrak
Pengaruh opini audit, ukuran perusahaan, dan pergantian manajemen terhadap audit switching
dengan komite audit sebagai variabel moderasi
Firda Riza Agustin
dengan auditor Wijaya (2011). Jika perusahaan mendapatkan opini audit diluar opini
wajar tanpa pengecualian dari auditor, maka perusahaan tersebut cenderung akan
melakukan auditor switching yang mungkin dapat memberikan opini sesuai yang
diharapkan. Disebabkan karena perusahaan menghindari munculnya opini qualified
dalam laporan keuangan mereka. Jika perusahaan mendapatkan opini qualified maka
akan menurunkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Opini audit merupakan
pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh
manajemen dan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen. Kewajaran ini
termasuk posisi keuangan, hasil usaha, arus kas dan materialitas.

Indonesia adalah salah satu negara yang mengatur mengenai auditor switching
atau rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor. 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”
(sebelumnya Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002) peraturan ini
menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum pada laporan keuangan dari suatu
perusahaan dapat dlakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 5 (lima)
tahun buku berturut-turut dan oleh seorang auditor paling lama 3 (tiga) tahun berturutturut.
Peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK. 01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
yaitu pemberian jasa audit umum menjadi6 (enam) tahun berturut-turut oleh kantor
akuntan publik dan 3(tiga) tahun buku berturut-turut oleh auditor terhadap suatu klien
yang sama (pasal 3 ayat 1). Akuntan publik (Auditor) dan Kantor Akuntan Publik
(KAP) boleh menerima penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa
audit kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Auditor switching yaitu merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan
untuk berpindah auditor.Muncul karena adanya kewajiban rotasi audit, berdasarkan
bukti teoritis, dengan adanya rotasi auditor mengakibatkan masa perikatan audit (audit
tenure) yang lebih pendek dan perusahaan akan melakukan perpindahan auditor
(Nasser et. Al, 2006).
Perusahaan yang mengganti KAP-nya yang sudah mengaudit selama enam
tahun tidak akan menimbulkan pertanyaan karena perpindahan auditor secara
mandatory. Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas
Pengaruh opini audit, ukuran perusahaan, dan pergantian manajemen terhadap audit switching
dengan komite audit sebagai variabel moderasi
Firda Riza Agustin
dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. Jika
pergantian audotr terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien.
Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada
auditor (Febrianto, 2009 dalam Firyana dan Septiani, 2014).
Pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik secara mandatory terjadi
karena adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan dilakukannya auditor
switching. Menurut Davis et al. (2000) rotasi audit perlu dilakukan dengan beberapa
argumen: (1) semakin lama auditor bertindak seolah-olah sebagai advisor bagi
manajemen, (2) kepentingan agar tidak kehilangan klien memberikan insentif bagi
auditor untuk mendapatkan economic rent dengan semakin lama mereka
mempertahankan klien. Namun, ada juga kendala dalam pergantian KAP. Davis et al.
(2007) berpendapat bahwa setiap penggantian auditor akan menimbulkan biaya
baru.Terjadi karena KAP yang baru tidak mempunyai pemahaman yang mendalam
mengenai bisnis perusahaan sehingga proses audit dimulai dari awal lagi. Wijayanti
(2010) menyatakan bahwa alasan yang paling umum dari terjadinya pergantian auditor
adalah tidak sepakatnya perusahaan sebagai klien pada praktik akuntansi tertentu yang
dilakukan oleh auditor. sehingga menyebabkan perusahaan mengganti auditor
terdahulu dengan auditor baru yang mampu sepakat dengan kebijakan dan praktik
akuntansi perusahaan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan didalam teori
agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of
contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajemen (agent)
yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Principal
menyediakan fasilitas dan dana untuk operasi perusahaan sedangkan agent bertindak
sebagai pengelola perusahaan yang berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan
principal dengan peningkatan nilai perusahaan sebagaimana yang telah pemegang
saham percayakan kepadanya.
Teori keagenan perusahaan ialah tempat intersection point bagi hubungan
kontrak yang terjadi antara pemilik, manajer, pemerintah dan kreditor. (Harahap, 2011,
hlm. 532). Teori ini mengemukakan tentang monitoring berbagai macam biaya dan
memaksakan hubungan diantara kedua kelompok ini. Misalnya, auditor dianggap
sebagai pihak yang meyakinkan diri bahwa laporan keuangan ini harus bergantung
pada pemeriksaan dari aspek internal. Seandainya hasil akuntan publik adalah wajar,
maka berarti bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi

Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam merupakan laporan
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan audit adalah alat formal
yang digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan
keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Sulistyo, 2010).
Auditor yang berkualitas tinggi harus memenuhi Standar Profesional Akuntan
Publik (SPAP). Standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus
dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis
yang cukup sebagai auditor. Standar umum yang kedua menyebutkan dalam
semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental
harus dipertahankan oleh auditor. Standar umum yang ketiga menyebutkan bahwa
dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (Agoes, 2004).
Opini audit merupakan suatu pendapat yang diberikan oleh seorang auditor
kepada klien-kliennya atas laporan keuangan yang telah diaudit untuk
menentukan apakah laporan keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian atau
tidak (Margaretta dan Soepriyanto, 2012).
Menurut Standar Profesi Akuntan Publik dalam (Agoes, 2004) ada lima jenis
pendapat akuntan, yaitu :
1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)
Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing
yang telah ditentuan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), seperti
yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah
mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (audit evidence) yang cukup untuk
mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas
penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka
auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang
ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (Unqualified Opinion with
Explanatory Language)
Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan
auditor menambah paragraf penjelas (atau bahasa penjelas lain) dalam
laporan audit, meskipun tidak memengaruhi pendapat wajar tanpa
pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion)
Menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua
hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha perubahan ekuitas dan arus
kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali
untuk dampak yang berkaitan dengan yang dikecualikan.
4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion)
Pendapat ini dinyatakan bila menurut auditor, laporan keuangan secara
keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia.
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion)
Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak
melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya
memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan
pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin, atas dasar auditnya
bahwa terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan dewan komisaris
untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu fungsi
pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak
muncul untuk membantu fungsi dewan komisaris adalah komite audit. Munculnya
komite audit ini barangkali disebabkan oleh kecenderungan makin meningkatnya
berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur
dan komisaris perusahaan besar baik yang terjadi di AS maupun Indonesia yang
menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan (Agoes dan Ardana, 2013).
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh badan dewan komisaris dalam
rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Kep-41/PM/2003).
Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004, dijelaskan mengenai pembentukan komite
audit, dimana :
1. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit,
2. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite
audit ( audit committee charter),
3. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris,
16
4. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Kompleksitas merupakan kajian atau studi terhadap sistem kompleks. Kata
kompleksitas berasal dari Bahasa Latin complexice yang artinya totalitas atau
keseluruhan, sebuah ilmu yang mengkaji totalitas sistem dinamik secara
keseluruhan (Dimitrov, 2003 dalam Pohan, 2011).
Birkinshaw dan Heywood (2014) menyatakan bahwa kompleksitas di perusahaan
atau organisasi hadir dalam berbagai wujud dan ragam, antara lain :
1. Imposed Complexity
Ini jenis kompleksitas yang hadir dan tidak bisa ditawar-tawar, termasuk
pranata hukum, peraturan industri, intervensi LSM, dan sejenisnya.
Kompleksitas yang “imposed” (atau dipaksakan) ini adalah jenis
kompleksitas yang tidak dapat di-manage oleh perusahaan.
2. Inherent Complexity
Ini jenis kompleksitas yang tertanam atau menjadi bagian intrinsik dari
perusahaan serta aneka kegiatannya. Kompleksitas jenis ini hanya bisa
dihapus atau ditiadakan jika perusahaan melepaskan bisnis di mana
kompleksitas itu tertanam.
3. Design Complexity
Ini tipe kompleksitas yang berasal (hasil) dari pilihan-pilihan perusahaan
perihal di mana bisnis perusahaan beroperasi, apa yang dijualnya, kepada
siapa, dan bagaimana caranya. Bisa saja perusahaan menghilangkan
kompleksitas ini, tetapi ada risiko hal ini akan tanpa sengaja menghapus
hal-hal berharga yang terkandung dalam model bisnis ini.
4. Unnecessary Complexity
Ini jenis kompleksitas yang ada karena terjadi ketidaksinkronan yang kian
besar antara kebutuhan organisasi atau perusahaan dengan proses-proses
yang menunjangnya. Masalah ini mudah ditanggulangi, asal saja ia dapat
dideteksi dan diidentifikasi.
Kompleksitas operasi merujuk pada tingkat diferensiasi yang ada di dalam sebuah
organisasi, tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di
dalam hirarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar
secara geografis. Kompleksitas operasi menunjukkan tingkat kesulitan operasional
yang terjadi pada operasional perusahaan hingga anak cabangnya (Noviandi,
2007).

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 dijelaskan bahwa penanaman
modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri. Dengan adanya penanaman modal asing tersebut
maka akan timbul kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah saham
yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga
terhadap saham perusahaan di Indonesia (Maulida, 2013).
Menurut Kuncoro (1998), seperti yang dikutip dalam tim studi Bapepam dan LK
(2008) terdapat tiga motif yang mendasari penanaman modal asing, yaitu :
1. Motif strategis, meliputi pencarian pasar, bahan baku, efisiensi produksi,
pengetahuan, dan keamanan politik.
2. Motif perilaku, yaitu merupakan pengaruh lingkungan eksternal dan dari
dalam organisasi didasarkan pada pertimbangan pribadi, kebutuhan, dan
komitmen individu atau kelompok.
3. Motif ekonomi, merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara
memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga saham perusahaan

Sistem akuntansi harus menyediakan secara tepat waktu informasi yang
dibutuhkan untuk mengendalikan operasi sehari-hari. Tepat waktu (timeliness)
adalah aspek yang penting agar informasi dapat “membuat suatu perbedaan”
karena apabila informasi baru bisa didapat setelah keputusan diambil, tidak akan
banyak berguna. Pelaporan keuangan banyak dikritik mengenai ketepatan
waktunya karena pada masa teknologi informasi seperti sekarang, pemakai
laporan keuangan semakin ingin mendapatkan jawaban dalam waktu singkat,
bukan pada akhir suatu tahun atau suatu kuartal (Stice, et al. 2009).
Wolk, et al. (2004) menjelaskan : To be relevant, information must be timely,
which means that it must be “available to decision makers before it loses its
capacity to influance decisions.” (Untuk menjadi relevan, informasi (laporan
keuangan) harus tepat waktu, yang berarti informasi harus tersedia untuk para
pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk
mempengaruhi keputusan). Menurut Margaretta dan Soepriyanto (2012),
ketepatan waktu penyajian laporan keuangan berbanding lurus dengan relevansi
dan keandalan laporan keuangan. Jadi, semakin lama suatu perusahaan
menerbitkan laporan keuangannya, semakin tidak relevan dan tidak andal laporan
keuangannya. Laporan keuangan yang tepat waktu tidak sepenuhnya dapat
menjamin relevansi dari laporan keuangan, tetapi laporan keuangan yang relevan
tidak mungkin dapat tercapai tanpa informasi yang tepat waktu.

Laporan keuangan adalah sarana utama dimana perusahaan mengkomunikasikan
informasi keuangan kepada pihak luar. Laporan ini menjelaskan
sejarah perusahaan yang diukur dari segi uang (Kieso, et al. 2011). Laporan
keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini : (1)
laporan posisi keuangan pada akhir periode, (2) laporan laba rugi komprehensif
selama periode, (3) laporan perubahan ekuitas selama periode, (4)
laporan arus kas selama periode, (5) catatan atas laporan keuangan, berisi
kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan (6) laporan posisi
keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan
suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali
pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam
laporan keuangannya (IAI, 2012).
Laporan keuangan hanya disajikan secara kuartalan dan laporan keuangan yang
diaudit hanya disediakan sekali setahun (Kieso, et al. 2011). Laporan keuangan
auditan wajib disajikan oleh perusahaan, terlebih untuk perusahaan go public.
Laporan keuangan menjelaskan mengenai kinerja perusahaan, posisi keuangan
perusahaan, posisi perubahan ekuitas perusahaan, dan sebagainya yang berguna
dalam pengambilan keputusan oleh stakeholder.

Teori keagenan memprediksi dan menjelaskan perilaku pihak-pihak yang terlibat
dalam perusahaan. Di dalam hukum, agen adalah orang yang dipekerjakan untuk
mewakili kepentingan pihak lain. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa teori keagenan
menggagas perusahaan sebagai penghubung dari hubungan keagenan dan
berusaha untuk memahami perilaku organisasi dengan memeriksa bagaimana
pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan di dalam perusahaan
memaksimalkan utilitas mereka sendiri (Wolk, et al. 2004).
Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai : a
contract under which one or more person engage another person to perform some
service on their behalf which involves delegating some decision making authority
to the agent. Jika diterjemahkan, maka kurang lebih hubungan keagenan diartikan
sebagai sebuah kontrak antara satu atau beberapa pihak (prinsipal) dengan pihak
lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka (prinsipal) dalam
mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen.
Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan
mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari
kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan
suatu agensi. Prinsipal (yaitu, pemegang saham), dipihak lain diasumsikan hanya
tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di
perusahaan tersebut (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan
keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor : Kep-06/BL/2006 tanggal 31 Juli 2006 yang diperbarui
oleh Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli
2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan
akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada
Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir
bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan ini
mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun organisasi (perusahaan
publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan
keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Bapepam. Hal tersebut
sesuai dengan teori kepatuhan (compliance theory).
Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-limu sosial khususnya di bidang
psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses
sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Saleh,
2004). Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan (compliance theory) adalah
sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide
dari model klasik dan partisipasi manajemen. Sedangkan menurut H.C Kelman
dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011) compliance diartikan sebagai suatu
kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk
menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.
Menurut Tyler dalam Saleh (2004), Prabowo (2008), dan Sulistyo (2010) terdapat
dua persepektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum,
yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan
individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap
perubahan-perubahan dalam tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan
dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap
sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka

Laporan keuangan merupakan media yang digunakan untuk mengukur
kinerja suatu perusahaan yang diharapkan dapat menyediakan informasi
bermanfaat bagi pihak berkepentingan dengan mengevaluasi keberhasilan
perusahaan dan dalam hal ini integrated reporting menekankan pentingnya suatu
transparansi di dalam pelaporan kinerja perusahaan (Ramadani, 2017).
Penelitian yang dilakukan Chariri dan Januarti (2017) memberikan hasil
penelitian bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap integrated reporting.
Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Fiarti (2016) dan Ahmad (2017)
memberikan hasil penelitian bahwa komite audit berpengaruh terhadap integrated
reporting. Penelitian yang dilakukan Ramadani (2017) dan Khairina (2017)
memberikan hasil penelitian bahwa integrated reporting berpengaruh terhadap
asimetri informasi.
Integrated reporting dalam hal ini berperan dalam memediasi komite audit
dengan asimetri informasi karena integrated reporting merupakan pelaporan
keuangan yang mengutamakan transparansi dalam pelaporan kinerja perusahaan,
yang juga diyakini mampu menyajikan laporan keuangan maupun non keuangan
lebih transparan, efektif, dan terintegrasi. Hal tersebut merupakan suatu
karakteristik yang digunakan untuk mengurangi asimetri informasi, yaitu dengan
cara manajemen perusahaan harus menyajikan laporan keuangan dengan sejujurnya
atau transparan mungking kepada para pemilik modal atau investor, karena dengan
begitu investor akan percaya kepada perusahaan dan merasa hak nya telah
terpenuhi. Dalam hal ini komite audit berperan mengawasi manajemen perusahaan
dalam proses penyusunan laporan kinerja perusahaan, dan dengan menerapkan
integrated reporting akan menghasilakan laporan perusahaan yang efektif,
transparan serta terintegrasi, yang akan berguna dalam mengurangi asimetri
informasi.

Peran penting dalam penerapan corporate governance dapat dilihat dari sisi
salah satu tujuan penting didalam mendirikan sebuah perusahaan yang selain untuk
meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, juga untuk
memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan,
maka perusahaan perlu memiliki suatu sistem corporate governance yang baik
(Khairina, 2018). Dengan memberikan informasi yang terbuka mengenai corporate
governance, maka dapat memudahkan pihak eksternal untuk memahami seluk
beluk perusahaan secara detail tanpa harus terlibat secara langsung dalam
keseluruhan kegiatan perusahaan, maka dari itu pengungkapan corporate
governance dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi antara manajemen
dengan pihak eksternal (Khairina, 2018). Dalam hal ini komite audit merupakan
pihak akhir dari corporate governance yang memonitor proses pelaporan keuangan
perusahaan dan mereka akan mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan
berkaitan dengan prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan (Gantyowati
dan Nugroho, 2009).
Komite audit dalam hal ini dapat mengurangi asimetri informasi karena
komite audit dinilai memiliki kompetensi atau keahlian khusus, oleh karena itu
keahlian khusus yang dimiliki komite audit seperti memiliki pengetahuan akuntansi
atau keuangan dan memiliki pengalaman pelatihan cenderung akan mampu
memahami menajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Apabila komite audit
tidak memilki keahlian dalam memahami teknis proses audit dan mekanisme
pelaporan keuangan, maka peranan pengawasan komite audit akan berkurang.
Pengawasan sendiri merupakan hal yang penting dalam corporate governance,
pengawasan yang berkualitas baik akan mengurangi perilaku opportunistic dari
manajer, sehingga mengakibatkan manajer akan bekerja untuk kepentingan para
prinsipal. Melakukan pertemuan rutin dalam melaksanakan pengawasan pelaporan
keuangan dan pengendalian internal merupakan hal yang perlu dilakukan oleh
komite audit, karena pertemuan yang rutin dan terjadwal dengan baik akan
membantu dalam memonitor pelaporan keuangan dan pegendalian internal serta
akan mengasilkan informasi yang berkualitas.

Tata kelola menggambarkan struktur tata kelola perusahaan yang dapat mendukung
pencapaian tujuan perusahaan dan menciptakan nilai baik jangka pendek,
menengah, dan panjang.
3) Model bisnis
Model bisnis perusahaan adalah sistem perusahaan yang dapat mengubah input
melalui aktivitas perusahaan yang mengasilkan output dan outcome.
4) Risiko dan peluang
Risiko dan peluang menjelaskan risiko dan peluang spesifik pada perusahaan yang
dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Elemen
ini juga menjelaskan cara perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang yang
terjadi pada perusahaan.
5) Strategi dan alokasi
Startegi dan alokasi menjelaskan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan
perusahaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia pada
perusahaan.
6) Kinerja
Kinerja menggambarkan kinerja perusahaan pada tahun berjalan yang dapat
mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
7) Prospek masa depan
Prospek masa depan menjelaskan kondisi pada masa akan datang yang berkaitan
dengan perusahaan. Perospek masa depan meliputi prospek maupun tantangan yang
akan dihadapi perusahaan.
8) Dasar pengungkapan
Dasar pengungkapan merupakan dasar pengungkapan elemen yang disajikan oleh
perusahaan dalam laporan agar dapat dievaluasi tingkat pemenuhan kriteria
pelaporan

The International Integrated Reporting Council (IIRC), mendefinisikan
bahwa integrated reporting sebagai suatu proses yang menghasilkan komunikasi
oleh organisasi yang paling jelas, laporan terpadu periodik tentang bagaimana
strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek mengarah pada penciptaan nilai
jangka pendek, menengah dan panjang (IIRC, 2013). Konsep inti dari integrated
reporting adalah menyediakan laporan yang sepenuhnya mengintegrasi informasi
keuangan maupun non keuangan perusahaan. Dalam pembentukannya integrated
reporting memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dari suatu informasi
perusahaan yang tersedia untuk pihak pemilik modal atau investor sehingga
investor dapat mengalokasikan modal lebih efisien dan produktif, meningkatkan
akuntanbilitas, serta mendukung pemikiran yang terintegrasi dalam pengambilan
guna untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, transparan, dan terintegrasi.
Berdasarkan definisi secara umum integrated reporting merupakan suatu penyajian
laporan tahunan yang lengkap, terpadu dan terintegritas dimana dalam satu laporan
tunggal terdapat informasi mengenai strategi, tata kelola, kinerja dan prospek yang
berkaitan satu dengan yang lainnya (Novaridha, 2017). Adapula prinsip-prinsip
17
integrated reporting yang diberikan oleh IIRC dalam mengungkap informasi
perusahaan, antara lain (Kustiani, 2016):
1. Strategic focus and future orientation
Sebuah laporan terintegrasi harus memberikan pemahaman yang dalam mengenai
strategi organisasi, dan bagaimana kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai
dalam jangka pendek, menengah, dan panjang dan penyalahgunaannya dalam dan
efek pada kapital.
2. Connectivity of information
Sebuah laporan yang terintegrasi harus menunjukkan gambaran meyeluruh dari
kombinasi, keterkaitan dan ketergantungan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dari waktu ke
waktu.
3. Stakeholder relationships
Sebuah laporan yang terintegrasi harus memberikan pemahaman sifat dan kualitas
hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemahaman
organisasi dalam mempertimbangkan dan merespon kebutuhan dan kepentingan.
4. Materiality
Sebuah laporan yang terintegritas harus mengungkapkan informasi tentang hal-hal
substantif yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai
dalam jangka pendek, mengengah, dan panjang.
5. Conciseness
Sebuah laporan yang terintegrasi harus singkat. Artinya, sebuah laporan yang
terintegrasi meliputi konteks yang cukup untuk memahami strategi organisasi, tata
kelola, kinerja dan prospek tanpa ditambah dengan informasi yang kurang relevan.
6. Reability and completeness
Sebuah laporan yang terintegrasi harus mencangkup semua hal yang material, baik
positif maupun negatif, secara seimbang dan tanpa kesalahan yang material.
7. Consistency and comparability
Informasi dalam laporan yang terintegrasi harus disajikan: (1) secara yang
konsisten dari waktu ke waktu, (2) dengan cara yang memungkinkan perbandingan
dengan organisasi lain terhadap hal material untuk organisasi.

Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini
hanya berfokus pada komite audit, dikarenakan komite audit merupakan pihak akhir
dari corporate governance yang memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan
dan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil perusahaan berkaitan dengan
prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan (Gantyowati dan Nugroho,
2009). Agar penyelenggaraan corporate governance dapat berjalan dengan baik,
pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain Bapepam dengan
Surat Edaran No. SE-03/PM/2000 yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan
publik di Indonesia wajib membentuk Komite Audit dengan anggota minimal tiga
orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dengan dua
orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan
memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Gantyowati dan Nugroho, 2009).
Komite audit untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan
pengawasan secara menyeluruh memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan
komisaris. Komite audit dalam membantu dewan komisaris perlu mempertahankan
independensi yang dimana komite audit harus beranggotakan komisaris independen
dan juga pihak luar perusahaan yang tidak ambil alih dalam kegiatan manajemen
sehari-hari dan juga mempunyai tanggung jawab utama dalam membantu dewan
komisaris untuk menjalankan tanggung jawabnya terutama yang berhubungan
dengan masalah kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal serta proses
pelaporan keuangan.
Komite audit yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi audit
internal, laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal dapat mengurangi
sifat opportunistic yang cenderung dilakukan manajemen dalam melakukan
asimetri informasi dengan cara mengawasi proses penyusunan laporan keuangan
dan melakukan pengawasan kepada audit eksternal. Terdapat dua keuntungan
pengawasan potensial yang didapat dari memberikan tanggungjawab tersendiri
kepada komite audit, yaitu indepedensi dan efisiensi dewan (Gantyowati dan
Nugroho, 2009). Independensi dan integritas pegawasan dapat meningkat dengan
adanya laporan dari internal dan eksternal auditor kepada dewan yang terdiri dari
outside director (Gantyowati dan Nugroho, 2009). Komite audit juga dapat
membantu menaikkan efisiensi dari fungsi dewan, yang dimana mengakibatkan hal
ini menjadi sangat penting apabila ukuran dari suatu dewan besar. Komite audit
juga merupakan pihak terakhir yang memonitor atau mengawasi proses pelaporan
keuangan suatu perusahaan dan komite audit juga mempengaruhi suatu kebijakan
yang akan diambil perusahaan berdasarkan prinsip yang digunakan dalam proses
pelaporan keuangan perusahaan tersebut. Kepentingan keberadaan komite audit
juga berkaitan karena belum optimalnya peran pengawasan dari dewan komisaris
di perusahaan.
Tanggung jawab komite audit adalah untuk memastikan bahwa perusahaan
sudah dijalankan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku, melaksanakan
pengawasan secara efektif, dan melaksanakan tugasnya dengan beretika. Tujuan
pembentukan komite audit adalah (Setiawan, 2013):
1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai
dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
2. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
3. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di
bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana terdapat ketidak
seimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia
informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder yang pada umumnya
sebagai pengguna informasi (Ramadani, 2017). Manajemen sebagai pengelola
perusahaan akan memiliki informasi atas kinerja perusahaan dan prospek
perusahaan lebih banyak dibandingankan dengan pemilik modal sebagai prinsipal,
karena hal tersebut agen yang bekerja untuk kepentingan prinsipal seharusnya
memberikan sinyal yang sebenarnya tentang kondisi perusahaan kepada prinsipal.
Sinyal yang diberikan dapat berupa laporan keuangan yang digunakan sebagai
bentuk pertanggungjawaban kinerja agen kepada prinsipal. Informasi yang
diberikan agen sering kali tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sedangkan
disisi lain prinsipal sangat bergantung dengan informasi yang diberikan agen untuk
pengambilan keputusan maupun kepentingan investasi, dikarenakan prinsipal
memiliki keterbatasan informasi dalam perusahaan. Disisi lain asimetri informasi
mendorong investor melakukan pencarian non publik secara individu yang dimana
membuat informasi yang diperoleh setiap investor berbeda-beda. Scott (2015)
menjelaskan tentang dua macam asimetri informasi, yaitu:
1. Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih
yang sedang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha,
atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak lain. Adverse
selection akan terjadi ketika pihak manajer atau pihak internal dalam suatu
perusahaan mengetahui lebih banyak informasi mengenai keadaan dan prospek
perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham atau pihak luar.
2. Moral hazard adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak semuanya
diketahui oleh investor, sehingga pihak manajer dapat melakukan tindakan
diluar sepengetahuan pemegang saham.

Harapan para investor atau pemilik modal yang menginvestasikan dana di
suatu perusahaan adalah menginginkan harga saham yang tinggi. Investor atau
pemilik modal menginginkan pengembalian yang tinggi. Namun dalam praktiknya
di sebuah perusahaan terdapat pihak yang memanajemenkan perusahaan yaitu
manajemen perusahaan. Kedua pihak tersebut memiliki tujuan yang berbeda
sehingga muncullah hubungan agensi. Teori keagenan menjelaskan bahwa dalam
sebuah perusahaan terdapat pemegang saham atau pemilik modal yang disebut
sebagai prinsipal dan manajemen yang menjalankan operasional perusahaan
disebut agen. Anthony dan Govindarajan (1995) menyatakan bahwa konsep teori
keagenan adalah hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Hubungan kontrak
antar prinsipal dan agen ini terjadi karena adanya keterbatasan pemilik modal dalam
mengelola perusahaan yang hanya sebatas pada investasi saja, sedangkan agen
berkewajiban untuk membantu prinsipal dalam menjalankan perusahaan.
Perusahaan yang modalnya juga terdiri dari modal saham, pemilik modal akan
menjadi pihak prinsipal dan CEO (chief executive officer) bertindak sebagai agen
(Santoso, 2012). Konsep keagenan ini menegaskan adanya dua pihak yang mana
masing-masing pihak memilki kepentingan dan motivasi yang berbeda.
Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga
sifat dasar manusia, yaitu:
1. Manusia yang pada dasarnya mementingkan diri sendiri (self interest).
2. Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa datang
(bounded rationality).
3. Manusia selalu menghindari risiko (risk averse).

Menurut (Harahap 2015, 304) mengatakan bahwa:
“Kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk menunjukan
berapa besar presentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap
penjualan”.
Adapun menurut (Kasmir 2014, 197) mengatakan penggunaan rasio
profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan
mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu:
1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan
dalam satu periode tertentu.
2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal
sendiri.
5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang
digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang
digunakan baik modal sendiri.

Secara umum pengertian rasio profitabilitas (profitability ratio)
adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan
dalam mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, total aktiva,
dan ekuitas yang didasarkan pada pengukuran tertentu.
Menurut (Kasmir 2015, 114) mengatakan bahwa:
“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu
periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat
efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba
yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”
Menurut (Irham Fahmi 2015, 135) mengatakan bahwa:
“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas secara
keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan
yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun
investasi.”
Menurut Harahap (dalam Indra Priyanata 2017, 19) mengatakan bahwa:
“rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan
sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah
karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.”

Menurut (Munawir 2014, 33) profitabilitas adalah menunjukkan
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
Penggunaan aktiva secara produktif merupakan ukuran rentabilitas
perusahaan yang menunjukkan kesuksesan dan kemampuannya dalam
menggunakan aktiva tersebut, dengan demikian rentabilitas suatu
perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara jumlah aktiva
atau jumlah modal perusahaan dengan laba yang dihasilkan perusahaan
tersebut selama suatu periode.
Menurut (Niresh dan Velnampy 2014, 57) mengatakan bahwa:
“Profitability is the amount of money a firm can engender with
whatever resources the firm has. The eventual goal for any
organization is maximizing its profitability. Consequently, firms can
reap out the benefits associated with the increased profitability.”
Menurut Brigham (dalam Afifah Nur Octaviani 2015, 10)
Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan
keputusan. Untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya, suatu
perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan (profitable).
Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang sebesarbesarnya. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari rasio
profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh
keuntungan dari operasionalnya.

Menurut (Abdul Halim 2013, 73) mengatakan bahwa:
“Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang
telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari
keragu-raguan dan ketidakjujuran (free from bias and dishonesty),
dan lengkap informasinya (full disclosure). Hal ini tentu saja masih
dibatasi oleh konsep materialitas.”
Opini audit tersebut kemudian dituangkan auditor dalam bentuk
laporan audit. Menurut SPAP (PSA 29 SA Seksi 508) terdapat 5 macam
opini audit, yaitu:
1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
Merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor berdasarkan
keyakinan bahwa bukti-bukti audit yang dikumpulkan telah
membuktikan bahwa laporan keuangan perusahaan terbebas dari
salah saji material dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku
umum di Indonesia.
2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelesan
(Unqualified Opinion With Explanatory Language)
Merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor apabila dalam
keadaan tertentu mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf
penjelasan ke dalam laporan auditnya, meskipun tidak
mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan
keuangan perusahan. Keadaan yang menyebabkan ditambahkannya
paragraf penjelasan dalam laporan audit adalah sebagai berikut:
 Pendapat auditor sebagian besar didasarkan atas laporan auditor
independen lain.
 Mencegah laporan keuangan dari hal yang menyesatkan karena
keadaan tertentu yang tidak biasa, atau laporan keuangan yang
disajikan menyimpang dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan
oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
 Apabila terdapat kondisi atau peristiwa yang menyebabkan
auditor yakin adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup
perusahaan, namun setelah mempertimbangkan rencana
manajemen, auditor menyimpulkan bahwa rencana manajemen
dapat secara efektif dilaksanakan serta pengungkapan atas hal
tersebut telah memadai dalam laporan keuangan perusahaan.
 Apabila diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan
dalam penerapan suatu metode atau penggunaan prinsip
akutansi.
 Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas
laporan keuangan komparatif.
 Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal namun tidak disajikan.
 Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia, yang penyajiannya menyimpang dari pedoman yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan
auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah
informasi tambahan sesuai dengan pedoman Dewan Standar
Akuntansi Keuangan.
 Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan
keuangan perusahaan secara material tidak konsisten dengan
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
3) Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor yang menyatakan
bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, kecuali untuk
kekeliruan hal-hal tertentu yang dikecualikan, namun kekeliruan
tersebut tidak mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan
perusahaan. Pendapat ini dikeluarkan apabila terdapat masalah
sebagai berikut:
 Ketiadaan bukti kompeten yang cukup, atau adanya pembatasan
terhadap lingkup audit, yang mengakibatkan auditor tidak dapat
menyatakan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified
opinion) dan juga tidak menyatakan tidak memberikan pendapat
(disclaimer opinion).
 Auditor yakin bahwa terdapat suatu penyimpangan dari prinsip
akuntansi berlaku umum dalam laporan keuangan perusahaan,
yang akan berdampak maerial, sehingga ia berkesimpulan untuk
tidak menyatakan pendapat tidak wajar (adverse opinion).
4) Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Merupakan opini yang diberikan oleh auditor dengan keyakinan
bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan,
menunjukan bahwa laporan keuangan perusahaan memiliki banyak
kekeliruan yang material dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi
berlaku umum di Indonesia.
5) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)
Merupakan pernyataan dimana auditor tidak memberikan pendapat
atas laporan keuangan perusahaan. Pernyataan untuk tidak
memberikan pendapat ini dikeluarkan oleh auditor apabilta terdapat
pembatasan yang besar atas lingkup auditnya, sehingga auditor tidak
dapat melaksanakan audit yang memadai yang memungkinkan
auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan
perusahaan

Menurut Arens et al (dalam Karina Harjanto 2017, 38) ada empat
kategori ukuran kantor akuntan publik, yaitu:
1) Kantor Akuntan Publik Internasional The Big Four
Ada empat kantor akuntan publik terbesar yang disebut sebagai
kantor akuntan publik international dan mempunyai julukan the Big
Four. Masing-masing memiliki kantor di setiap kota besar di
Amerika Serikat dan di banyak kota besar di seluruh dunia termasuk
di Indonesia. Berikut beberapa KAP di Indonesia yang berafiliasi
dengan The Big Four yaitu:
 KAP Purwantono, Suherman, & Surja berafiliasi dengan Ernst &
Young.
 KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche
Tohmatsu.
 KAP Siddharta, Siddharta, Widjaja berafiliasi dengan Klynveld
Peat Marwick Goerdeler (KPMG).
 KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan berafiliasi dengan Price
Waterhouse Cooper.
2) Kantor Akuntan Publik Nasional dan Regional
KAP ini memberikan persaingan langsung dengan KAP Big Four
dalam hal menarik klien karena memberikan pelayanan yang sama
dengan mereka. Selain itu mereka memiliki potensi international
karena memiliki hubungan dengan KAP luar negeri. KAP nasional
dan regional tergolong besar, namun masih lebih kecil dari KAP Big
Four. Pada masa belakangan ini makin banyak kantor akuntan publik
jenis ini yang juga diwakili di Indonesia.
3) Kantor Akuntan Publik Lokal
Sebagian kantor akuntan publik di Indonesia merupakan kantor
akuntan publik lokal. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di
dalam jangkauan areanya sedangkan untuk membuka cabang
dilakukan di daerah lain. Kantor akuntan publik lokal juga bersaing
dengan kantor akuntan publik lain dalam hal menarik klien baik
dengan kantor akuntan publik internasional maupun nasional.
Sebagian besar KAP lokal mempunyai kurang dari 25 tenaga kerja
profesional dalam satu kantor akuntan publik. KAP lokal
memberikan jasanya bagi badan organisasi kecil, organisasi nirlaba,
dan ada juga di antaranya melayani perusahaan go public.

Reputasi Kantor Akuntan Publik adalah citra perusahaan yang
dibangun oleh perusahaan dari waktu ke waktu akibat dari kualitas audit
yang dirasakan oleh kliennya dan tidak ada litigasi setelah audit selesai
dilaksanakan dan fee yang dikenakan sudah sesuai dengan jasa yang
dilakukannya (Aronmwan 2013, 68).
Menurut Andra (dalam Firyana 2014, 24) ukuran atau reputasi KAP
merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya
suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat
dikatakan besar jika KAP tersebut mempunyai cabang dan kliennya
perusahaan-perusahaan besar, mempunyai tenaga professional di atas 25
orang, dan berafiliasi dengan Big Four. Sedangkan Ukuran Kantor
Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak mempunyai kantor cabang dan
kliennya perusahaan kecil, jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25
orang, dan tidak berafiliasi dengan Big Four. Begitupun menurut (Ginting
dan Fransisca 2014, 5) ukuran KAP merupakan besar kecilnya KAP yang
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big
Four dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big Four.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa
reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah citra perusahaan yang
dibangun oleh perusahaan dari waktu ke waktu, ukuran kantor akuntan
publik mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, dan kantor akuntan
publik dikatakan besar apabila berafilasi dengan KAP Big Four

Jenis-jenis auditor menurut (Arens et al 2013, 19), yaitu:
1) Kantor Akuntan Publik. Mengaudit laporan keuangan historis yang
dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan
perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta
organisasi non-komersial yang lebih kecil merupakan tanggung jawab
dari kantor akuntan publik. Oleh karena luasnya penggunaan laporan
keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta
keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim
digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian
yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor
akuntan publik mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan
pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai
akuntan publik. Auditor independen atau auditor eksternal adalah
sebutan bagi kantor akuntan publik untuk membedakannya dengan
auditor internal.
2) Auditor Internal Pemerintah. Auditor internal pemerintah yaitu
auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
yang bekerja untuk melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama
upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi
dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP
mempekerjakan lebih dari 4.000 orang auditor diseluruh Indonesia.
Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.
3) Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Auditor Badan Pemeriksa
Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan
berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala. BPK
melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR.
Melaksanakan fungsi audit DPR adalah tanggung jawab utama BPK.
Selain itu juga mempunyai tanggung jawab lainnya seperti KAP.
Informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan
pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada
DPR harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK. Oleh karena kuasa
pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh
undang-undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan pada audit
ketaatan. Peningkatan porsi upaya audit BPK dikerahkan untuk
mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program
pemerintah. Hasil dari tanggung jawab BPK yang besar untuk
mengaudit pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kesempatan
mereka untuk melaksanakan audit operasional, auditor BPK sangat
dihargai dalam profesi audit.
4) Auditor Pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk
memberlakukan peraturan pajak. Audit SPT wajib pajak untuk
menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang
berlaku adalah tanggung jawab utama Ditjen Pajak. Audit ini murni
bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut
auditor pajak.
5) Auditor Internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk
melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK megaudit DPR.
Tanggung jawab auditor internal tergantung pada yang
memperkerjakan mereka dan tanggung jawab tersebut sangat
beragam. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua
karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit
internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang
memikul taggung jawab berlainan, termasuk di banyak bidang di luar
akuntansi. Banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit
operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem
komputer

Menurut (Arens et al 2013, 5) mengatakan bahwa:
“Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas
kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil
usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku
umum di Indonesia.”
Menurut (Mulyadi 2013, 1) mengatakan bahwa:
“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada
auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah
saji.”
Menurut (IBK Bhayangkara 2015, 2) mengatakan bahwa:
“Auditor merupakan pihak pertama yang melakukan audit terhadap
pertanggungjawaban pihak kedua kepada pihak ketiga dan
memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak
ketiga.”

Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan
besar/kecilnya suatu objek. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ukuran diartikan sebagai berikut:
(1) “Hasil mengukur
(2) Panjang, lebar, luas, besar sesuatu
(3) Bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda
(4) Alat untuk mengukur, misalnya penggaris, meteran, jengkal
(5) norma
(6) Panjang-pendek, besar-kecil, berat-ringan, dan luas-sempit sesuatu.”

Banyak peneliti dari berbagai negara yang telah menguji mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Menurut Ashton et al
(dalam Malinda Dwi Apriliane 2015, 18) faktor-faktor yang
mempengaruhi keterlambatan audit bisa disebabkan dari faktor internal
perusahaan dan faktor eksternal perusahaan. Faktor-faktor yang berasal
dari internal perusahaan yang mempengaruhi keterlambatan audit yaitu :
total pendapatan, tipe industri, kompleksitas laporan keuangan,
kompleksitas data elektronik, laba dilihat dari total aset, umur perusahaan,
pos-pos luar biasa, laba, kompleksitas operasi perusahaan dan ukuran
perusahaan. Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal perusahaan
yang mempengaruhi keterlambatan audit yaitu opini audit, reputasi
auditor, dan kualitas auditor.

Audit delay atau dalam beberapa penelitian lainnya disebut sebegai
audit reporting lag yang merupakan selisih waktu antara berakhirnya
tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.
Menurut (Robbitasari 2013, 657) audit delay didefinisikan dengan
jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan hingga tanggal
ditandatanganinya laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor akan
melakukan proses audit dengan waktu yang telah disepakati antara pihak
klien dengan auditor.
Menurut Imam Subekti dan Novi Wulandari (dalam Esynasali,
2014, 11-12) audit delay adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan
keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang
menunjukkan mengenai lamanya waktu penyelesaian audit yang
dilakukan oleh auditor

Perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan perlu
melakukan suatu pengendalian internal dalam perusahaan. Pengawasan
dalam pelaksanaan kegiatan dan mengerahkan serta menggunakan sebaik
mungkin sumber ekonomi yang dimiliki dapat menjamin tercapainya
tujuan tersebut.
Menurut (Tuanakotta 2014, 84) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai
laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu.
Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai
apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material
sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”
Menurut (Arens dkk 2015, 168) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan
suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan
keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material,
sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku.
Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang
bersangkutan terhadap laporan keuangan.”
Menurut Hery (2013, 40) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah berguna sebagai kerangka kerja yang akan
membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti yang cukup
kompeten dan tepat sesuai dengan jenis transaksi yang diaudit.”

Menurut (Mulyadi 2014, 30-32) auditing umumnya digolongkan
menjadi tiga jenis yaitu:
1) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit), audit laporan
keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen
terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk
menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai
kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip
akuntansi berterima umum.
2) Audit Kepatuhan (Compliance Audit), audit kepatuhan adalah audit
yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan
kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya
dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit
kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3) Audit Operasional (Operational Audit), audit operasional merupakan
review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya,
dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan
audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit
operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya
audit tersebut

Menurut (Sukrisno Agoes 2017, 4) mengatakan bahwa:
“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis
dan sistematis oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan
yang telah disusun oleh manajemen, berserta catatan – catatan
pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya dengan tujuan agar
dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut.”
Menurut (Mulyadi 2014, 9) mengatakan bahwa:
“Audit adalah Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian
hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Menurut (Arens dkk 2015, 2) mengatakan bahwa:
“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi
untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuain antara
informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.”
Menurut (Messier, Glover dan Prawitt 2014, 12) mengatakan bahwa:
“Auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang
kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menetukan tingkat
kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihakpihak yang berkepentingan.”

Menurut Indrarini (2019) Nilai Perusahaan merupakan
persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam
mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya
yang sering dihubungkan dengan harga saham. Sedangkan menurut
Hery (2017) Nilai Perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah
dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan
masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses
kegiatan selama beberapa tahun, yaitu mulai dari perusahaan
tersebut didirikan sampai dengan saat ini.
Nilai Perusahaan memiliki posisi yang sangat penting bagi
perusahaan karena dengan peningkatan Nilai Perusahaan akan
diikuti dengan peningkatan harga saham yang mencerminkan
peningkatan kemakmuran pemegang saham. Bagi seorang manajer,
Nilai Perusahaan merupakan tolok ukur atas prestasi kerja yang telah
dicapainya. Peningkatan Nilai Perusahaan menunjukkan
peningkatan kinerja perusahaan. Secara tidak langsung hal tersebut
dipandang sebagai suatu kemampuan untuk meningkatkan
kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan.
Bagi investor, peningkatan Nilai Perusahaan akan membuat investor
tersebut tertarik untuk berinvestasi di perusahaan (Indrarini, 2019)

Menurut Hadi (2018) Tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses
bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada
masyarakat. Menurut Rusdianto (2017) Corporate Social
Responsibility adalah Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak
dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan
lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:
konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan
masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para stakeholder
sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma
internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam
pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.
Ranah tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsibility) mengandung dimensi yang sangat luas dan
kompleks. Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung
interprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan
kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk itu,
dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan,
banyak ahli mencoba menggaris-bawahi prinsip dasar yang
terkandung dalam tanggung jawab sosial (Hadi, 2014).
Hadi (2018) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial
perusahaan (Corporate Social Responsibility) menjadi tiga yaitu :
1. Sustainability (Kelangsungan) berkaitan dengan bagaimana
perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan
keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga
memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya
sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian,
sustainbility berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana
society memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan
generasi masa datang.
2. Accountability (Akuntabilitas) merupakan upaya perusahaan
terbuka dan bertanggung-jawab atas aktivitas yang telah
dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan
mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
3. Transparancy (Transparansi) merupakan prinsip penting bagi
pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan
aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal.
Dan transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi
pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi,
kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban
berbagai dampak lingkungan.

Menurut Effendi (2018) Komite Audit adalah suatu komite
yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh
dewan direksi dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan
memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam
menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan,
manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari
Corporate Governance di perusahaan-perusahaan. Pernyataan
tersebut menjelaskan bahwa Komite Audit dibentuk oleh Dewan
Komisaris dan bertanggung-jawab langsung kepada Dewan
Komisaris. Sedangkan menurut Peraturan OJK No.
55/POJK.04/2015 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh
dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu
melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit
paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari
Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan
Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang
bertujuan untuk membantu tugas pengawasan. Munculnya Komite
Audit disebabkan karena meningkatnya skandal yang timbul akibat
kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan
komisaris perusahaan besar yang marak terjadi di berbagai negara
yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat minim.
Menurut Keputusan Menteri BUMN KEP 117/MMBU/2002 Pasal 14, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah
membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan
efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan
tugas auditor eksternal dan auditor internal. Tujuan dibentuknya
komite audit menurut Effendi (2016) adalah sebagai berikut :
1. Pelaporan keuangan Meskipun direksi dan Dewan Komisaris
bertanggung-jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor
eksternal bertanggung-jawab hanya atas laporan keuangan audit
eksternal, Komite Audit melaksanakan pengawasan independen
atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.
2. Manajemen risiko dan kontrol Meskipun direksi dan Dewan
Komisaris terutama bertanggung-jawab atas manajemen risiko
dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen
atas proses risiko dan kontrol.
3. Tata kelola perusahaan Meskipun direksi dan Dewan Komisaris
terutama bertanggung-jawab atas pelaksanaan tata kelola
perusahaan, Komite Audit melaksanakan pengawasan
independen atas proses tata kelola perusahaan.

Menurut Pasaribu & Sulasmiyati, (2018) Kepemilikan
Institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh
institusi. Kepemilikan Institusional adalah alat yang dapat
digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan dalam suatu
perusahaan. Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah
kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing,
lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang
terdapat pada perusahaan. Sedangkan menurut Yuniati dan Raharjo,
(2018) Kepemilikan Institusional adalah tingkat kepemilikan saham
oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang
dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam
persentase.
Kepemilikan Institusional mempunyai fungsi penting dalam
mengawasi manajemen karena dengan adanya Kepemilikan
Institusional maka akan adanya dorongan tingkat pengawasan yang
lebih baik. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional
akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh
Kepemilikan Institusional dalam menjadi pihak pengawas
ditekankan dalam investasi yang cukup besar dalam pasar modal.
Tingkat Kepemilikan Institusional yang besar akan menghasilkan
usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional
sehingga perilaku oportunistik manajer dapat berkurang.
Kepemilikan Institusional menjadi penyadia dana yang
digunakan untuk modal perusahaan, mempunyai klasifikasi tertentu
dalam menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Untuk
mendapatkan kepercayaan institusi, maka perusahaan harus
menyediakan informasi yang handal dan relevan kepada pihak
institusi melalui laporan keuangan. Dengan kualitas pelaporan
keuangan yang terjamin, hal ini akan mempengaruhi persentase laba
dimasa mendatang. Kepemilikan Institusional memiliki kelebihan
antara lain:
a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi
sehingga dapat menguji keandalan informasi.
b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan
lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan

Istilah Direksi Independen ataupun Komisaris Independen
menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari
pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili
kepentingan lainnya (Effendi, 2018). Sedangkan, menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance (2016) Komisaris Independen
adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan
manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan
lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan
perusahaan.
Menurut Hendro dan Conny (2017) tugas dan tanggung
jawab Dewan Komisaris dalam perusahaan yaitu :
a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan
bank.
b. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang
– undangan yang berlaku.
c. Direksi telah melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap
kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
d. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen
Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
e. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau
hasil pengawasan otoritas lain
f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tuganya
kepada pemegang saham melalui RUPS.
g. Direksi telah mengungkapkan kebijakan – kebijakan bank yang
bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan
media yang mudah diakses pegawai.
h. Direksi tidak mneggunakan penasehat perorangan atau jasa
professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat
khusus telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja,
tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya serta konsultan
merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk
mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat,
terkini dan tepat waktu kepada komisaris.
j. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah
mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat

Majid (2018) menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial
adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif
ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya
direktur dan komisaris.
Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2018) Kepemilikan
Manajerial adalah pemilik/ pemegang saham oleh pihak manajemen
perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan
keputusan perusahaan.
Kepemilikan Manajerial sangat bermanfaat dimana manajer
ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer
kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai
perusahaan sehingga ia pun akan menikmati sebagai keuntungan
bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh
manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam
mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan
meningkatkan kepercayaaan, kemudian nilai perusahaan juga akan
naik.

Legitimasi Theory (Legitimasi Teori) didasari oleh kontrak
sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Teori ini
dibutuhkan perusahaan untuk peroperasi dan menggunakan sumber
ekonomi. Teori ini dibutuhkan oleh perusahaan – perusahaan untuk
mencapai tujuan yang selaras dengan masyarakat luas. Teori ini
menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan
kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.
Teori legitimasi ini sesuai dengan variabel Corporate Social
Responbility yang merupakan suatu bentuk pengabdian perusahaan
untuk menyisihkan sebagian harta perusahaan untuk mengecilkan
dampak negatif yang kemungkin dapat terjadi akibat dari kegiatan
operasional perusahaan dan upaya perusahaan untuk meningkatkan
dampak positif dari operasi perusahaan terhadap semua pihak yang
berkepentingan terutama pihak sosial dan lingkungan

Konsep Agency Theory menurut Scott (2017) adalah
hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal
adalah pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas untuk
kepentingan prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang
menjalankan kepentingan prinsipal.
Dalam penelitian ini teori keagenan sangat mendukung
dengan variabel – variabel yang akan diteliti. Diantaranya variabel –
variabel yang sesuai dengan teori keagenan adalah variabel
Kepemilikan Manajerial berfungsi sebagai penyatu kepentingan
antara manajer dengan pemegang saham, Kepemilikan Institusional
menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan
yang akan diambil oleh pihak manajemen, Komisaris Independen
adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen,
pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham
mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan
perusahaan (Gusti, 2017) , dan Komite Audit memberikan kepastian
bahwa perusahaan telah tunduk terhadap undang-undang dan
peraturan yang berlaku juga melakukan kontrol yang efektif
terhadap konflik kepentingan yang akan merugikan perusahaan dan
menurunkan Nilai Perusahaan (Mauren, 2017) sehingga variabelvariabel yang diteliti mempunyai dasar teori yang kuat dan sesuai.

Komite Audit berperan untuk menjembatani hubungan antara auditor
eksternal dengan perusahaan dan juga dewan komisaris auditor internal
(Sondokan, dkk 2019). Komite Audit bekerja secara professional independen
dibentuk oleh dewan komisaris dimana tugasnya adalah membantu dan
memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan
fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,
pelaksanaan audit dan implementasi dari good corporate governance di
perusahaan-perusahaan.
Sistem pengawasan terhadap kinerja auditor internal oleh komite audit,
diharapkan mampu meninjau anggota manajemen perusahaan yang harus
bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan yang dapat mendatangkan
kerugian keuangan bagi perusahaan.

Dalam penerapan good corporate governance pada perusahaan dibutuhkan
unsur-unsur yang mendukung. Adapun menurut Agus Widjaja Tunggal (2013)
unsur-unsur good corporate governance adalah
1) Pemegang Saham
Pemegang saham adalah individu atau institusi yang memiliki posisi utama
dalam perusahaan. Dengan tata kelola perusahaan yang baik harus dapat
melindungi hak investor dengan cara mengamankan kepemilikan, menyerahkan
atau memindahkan saham, melaporkan informasi yang relevan dan mendapatkan
keuntungan dari perusahaan.
2) Komisaris dan Direksi
Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penetapan sasaran atau tujuan
dari korporat, mengembangkan kebijakan serta memilih tim manajemen puncak
untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu komisaris
dan direksi mempunyai tanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja perusahaan
apakah telah berjalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
3) Komite Audit
Tugas dari komite audit adalah memberikan pendapat atau rekomendasi
profesional kepada dewan komisaris tentang situasi tata kelola perusahaan yang
dijalankan oleh manajemen perusahaan.
4) Sekretaris Perusahaan
Sekretaris adalah pihak penghubung yang menjembatani antara kepentingan
perusahaan dengan pihak eksternal dalam rangka menjaga persepsi publik atas
citra perusahaan dan pemenuhan tanggung jawab perusahaan.
Pertanggungjawaban sekretaris perusahaan kepada direksi.
5) Manajer
Tanggung jawab manajer di dalam operasional sangatlah penting bagi
perusahaan. Sehingga seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang luas
tentang hal teknis yang yang terkait dengan perusahaan.
6) Auditor Eksternal
Tanggung jawab auditor eksternal adalah memberikan opini atas laporan
keuangan perusahaan. Laporan Auditor Eksternal merupakan opini profesional
tentang laporan keuangan perusahaan.
7) Auditor Internal
Tugas dari Auditor Internal adalah memberikan rekomendasi atau konsultasi
kepada pihak-pihak berwenang di dalam perusahaan tentang situasi yang terjadi
didalam perusahaan.
e. Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan
berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu dewan komisaris memiliki kewajiban
untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
dari dewan direksi. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap
netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan yang dibuat
oleh BEI mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek
Indonesia (BEI) memiliki sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris yang
ada. (Surya dan Yustiavandana 2006)

Corporate Governance (CG) adalah serangkaian mekanisme untuk
mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan
berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (IICG,2006).
Corporate governance adalah mekanisme monitoring aktivitas perusahaan agar
tindakan manajerial (agent) sejalan dengan tujuan perusahaan (principal) yaitu
meningkatkan nilai perusahaan.
Corporate governance juga dapat diartikan sistem yang mengatur,
mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai
saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, dan
masyarakat sekitar (Tunggal, 2012).