Tag: Judul Psikologi

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan
pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa
Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Nurdin
Usman, 2002: 70)
Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara
pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan
mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas,
tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-
sungguhberdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan
dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan,
siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan
bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan
tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas
pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang
ditetapkan semula.(Abdullah Syukur, 2007: 40).
Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu
kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah
ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di
lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan
beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat
penujang.Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah
sebagai berikut: (Abdullah Syukur, 2007: 40)
a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan
baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses
penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi
yang disampaikan;
b. Resouces, (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu
terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan
guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna
melaksanakantugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan;
c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program
khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya
dari mereka yang menjadi implementer program;
d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures),yang
mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit
dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa
pola yang baku.
Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu
proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling
mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu
dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting
dan mutlak yaitu : Abdullah Syukur, 2007: 41)
a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program
perubahan dan peningkatan;
c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses
implementasi tersebut.
Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program
senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut

Menurut Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan
organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan
sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.
Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik
tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan
beserta sumber daya yang digunakannya. Transparansi pengelolaan keuangan
publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi
sektor publik. Menurut Ritonga dan Syahrir (2016) transparansi tidak hanya
sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik,
namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang
dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan
berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan
pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan. Menurut Hoesada (2019:273) Asas transparansi
mengandung unsur mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi
yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa. Pada
umumnya melalui pemberitahuan lisan, papan pengumuman desa dan situs desa.
Transparansi informasi desa diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat desa
dan dunia usaha dalam desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat
dilakukan secara objektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan desa dan
isi peraturan desa dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh kepala desa.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan
prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat
diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang
terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan
informasi.
Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability
antara pemerintahan desa dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan desa
yang bersih, efektif, efesien akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan
kepentingan masyarakat. Dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan desa,
maka pemerintah desa akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik, dan
pemerintah desa tentunya akan bekerja lebih serius dan displin. Selain itu dengan
meningkatnya transparansi dalam mengelola keuangan desa maka diharapkan
kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan dapat mewujudkan tata
pemerintah yang baik dan bersih.
Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2018:19)
mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut :
a) Informatif. Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme,
prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi
secara jelas dan akurat.
b) Keterbukaan. Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap
orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di
badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
c) Pengungkapan. Pengungkapan kepada masyarakat atau publik
(stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial

Menurut Lukito (2014:2) akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara
kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut
langkah seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban
terhadap hasil dan kinerja. Menurut Wicaksono (2015) menyatakan bahwa
akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level
organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan
penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang
berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut.
Menurut Mahmudi (2016:18) pengertian akuntabilitas publik adalah
kewajiban pemegang amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan,
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan
kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk menciptakan
proses akuntabilitas publik yang baik diperlukan saluran pertanggungjawaban
publik yang bersistem dan berkoordinasi dengan baik.
Menurut Hoesada (2019:273) Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan
fungsi dalam organisasi kepemerintahan desa dan cara
mempertanggungjawabkannnya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap pemerintah
desa melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap kepala
desa dan aparat pemerintah desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan
terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik
tentang desa yang berlaku, serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang
kepala desa.
Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan guna untuk
meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Menurut Rizal, et.al (2018) Terdapat beberapa ciri pemerintahan
yang akuntabel diantaranya sebagai berikut :
1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka,
cepat, tepat kepada masyarakat.
2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik
secara proposional.
4) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembangunan dan pemerintahan.
5) Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan
pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian
pelaksanaan program/kegiatan pemerintah

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang memegang jabatan selama 6
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa sebagai kepala pemerintah
desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewaliki
pemerintahan desa dalam kepemilikkan kekayaan desa yang dipisahkan
karenanya, kepala desa menurut Rusyan (2018:4) mempunyai kewenangan, yaitu:
1) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
2) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
3) Menetapkan bendahara desa.
4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
5) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur
perangkat desa, terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara yang
ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sekretaris desa bertindak selaku
koordinator pelaksanan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada
kepala desa. Sedangkan, bendahara desa mempunyai tugas menerima,
menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

Pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban
desa itu berkaitan dengan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan
keuangan desa. Dikarenakan menimbulkan pendapatan dan pengeluaran
diperlukan pengelolaan keuangan desa dengan baik agar tidak terjadi sesuatu hal
yang tidak diinginkan, seperti penggunaan dana yang tidak semestinya. Siklus
pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1(satu) tahun anggaran,
terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Rosita
(2018:4) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Uraiannya sebagai
berikut :
1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
APBDesa.
2) Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3) Partisipatif yaitu pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses
pengelolaan keuangan desa.
4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu APBDesa harus dikelola secara tepat
waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang
dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman pada peraturan
perundangan yang berlaku.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa
didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan
pemerintah pusat dan daerah. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja
dan pembiayaan. Rancangan APBDesa diajukan oleh kepala desa dan
dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Rusyan (
2018:3) Sumber pendapatan desa bersumber dari :

Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha desa, hasil
kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain
lain pendapatan asli desa yang sah.

1. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan
   dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
   kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi ke setiap desa
   secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
3. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
   kabupaten/kota dalam rangka pelaksana urusan pemerintahan.
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Variable Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk
menentukan nilai bobot desa. Variable Utama diajukan untuk mengurangi
kesenjangan kesejahtraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar
desa secara bertahap dan mengenai kemiskinan strukturan masyarakat di
desa. Variabel Independen utama meliputi sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kepemimpinan
   a. Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan ADD
   b. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan ADD
2. Akuntabilitas Proses
   a. Kesesuaian pengelolaan ADD dengan prosedur yang berlaku
   b. Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan.
3. Akuntabilitas Program
   a. Kesesuaian program yang dibiayai ADD dengan kebutuhan
   masyarakat.
   b. Pelaksanaan program ADD
4. Akuntabilitas Kebijakan
   a. Penyusunan pengelolaan ADD
   b. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD Desa oleh
karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Desa (ADD) harus
memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi
Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :
a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)
direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan
prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administrative, teknis dan hukum.
c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip
hemat, terarah dan terkendali.
d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat
terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa
pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan
lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui
musyawarah desa.
e. Alokasi Dana Desa (ADD)nharus dicatat dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti
mekanisme yang berlaku.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim
Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten
22
Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanakan
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
ADD bertujuan :
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat.
d. Mendorong peningkatan swadaya gotongroyong masyarakat

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber
dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antara desa untuk medanai kebutuhan desa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta
pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa
dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD merupakan
bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh
Kabupaten

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah
dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kepala desa mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan urusan pemerintah.
b. Pembangunan
c. Kemasyarakatan
Urusan pemerintahan yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan
kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga
kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.
Urusan kemasyarakatn yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat melalui
pembinaan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan,pendidikan, adat
istiadat.
Kepala Desa mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :
a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD;
b) Mengajukan rancangan peraturan desa
c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD;
d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai ADD
untuk dibahas dan ditetapkan;
e) Membina kehidupan masyarakat desa;
f) Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
g) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dan;
h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pnacasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
b. Meningkatkan kesejahtraan masyarakat;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat dan desa;
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. Membina, mengayomi dan melestarikkan nilai-nilai social budaya dan adat
istiadat;
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup
Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati / walikota, memberikan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama di
bidang pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa di bantu oleh lembaga-
lembaga lain yang ada di desa

Coghill (2000) menyatakan bahwa model akuntabilitas dibedakan
menjadi:
a) Model Tradisional yang dikembangkan
1) Tidak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga bersifat ke dalam
(perorangan) dan keluar ( masyarakat) :
a) Upward
b) Inward
c) Outward
2) Perlu diciptakannya berbagai mekanisme dan sistem
akuntabilitas seperti :
a) Pengembangan jaminan kebebasan mendapatkan informasi.
b) Pembentukan berbagai lembaga independen yang bertujuan
untuk mengontrol kinerja sektor public seperti ombudsman
dan lembaga peradilan yang kuat.
b) Model Stone
Akuntabilitas dibagi dalam 5 kategori, yaitu :
1) Kontrol dan Parlemen (DPR)
2) Managerialism
3) Pengadilan / Lembaga semi peradilan ;
4) Perwakilan Masyarakat
5) Pasar (konsumen-pengusaha)
c) Model Jaringan Kerja (Sistem Akuntabilitas Kompleks)
Sistem ini memberikan suatu control Check and Balance yang sangat
ketat sehingga kemungkinan untuk terjadinya tindakan-tindakan
manipulative akan sangat kecil, dari mulai saat proses pembuataan
kebijakan sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat termonitor
dengan sangat teliti dan terorganisir.
Coghil (2000) menyatakan, dalam sistem yang seperti inilah
akuntabilitas public secara garis besar dialankan, baik dalam
pendelegasikan kewenangan, pertanggung jawaban, dan akuntabiitas
public secara garis besar dijalankan, baik dalam pendelegasian
kewenangan, pertanggung jawaban, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam sistem akuntabilitas kompleks ini, akutabilitas
public memiliki berbagai dimensi diantaranya adalah dimensi
aksessabilitas, kebebasan informasi dan pelaksanaan di depan publik.
1) Akuntabilitas
Mensyaratkan adanya hak masyarakat untuk mengakses segala
bentuk informasi terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah
terutama yang mempunyai dampak langsung terhadap
kehidupan mereka. Bentuk informasinya mulai dari draft
kebijakan, hasil siding, berbagai dokumen pemerintah, kecuali
yang berhubungan dengan informasi yang bersifat pribadi.
2) Kebebasan Informasi
Dimensi akuntabilitas public lainnya adalah kebebasan
informasi atas segala bentuk dokumen yang ada dalam
pemerintahan. Hal ini berkaitan sangat erat dengan dimensi
aksesibilitas. Dengan dimensi ini tingkat akuntabilitas
pemerintahan akan meningkat karena para pelaksana
pemerintahan menyadari bahwa mereka dapat dimintai
pertanggungjawaban langsung atas segala kebijakan dan
program yang dilakukan. Masyarakat seharusnya dapat
mengetahui seberapa jauh keadilan, kejujuran, dan kebenaran
(efesiensi dan efektifitas) telah dilaksanakan oleh
penyelenggara pemerintahan dalam setiap hubungannya
(dealing) dengan masyarakat.
3) Pelaksanaan didepan public
Salah satu wujud transparansi dan keterbukaan adalah
pelaksanaan pembuatan keputusan serta implementasinya
sedapat mungkin dilaksanakan di depan public.
Berdasarkan model-model akuntabilitas diatas dalam penelitian ini model
akuntabilitas yang digunakan oleh penulis adalah Model Jaringan Kerja
(Sistem Akuntabilitas Kompleks). Model-model pelaksanaan akuntabilitas
memang beranekaragam dan memiliki kekurangan serta kelebihannya
masing-masing namun menurut penulis Model Jaringan Kerja (Sistem
Akuntabilitas Kompleks) adalah model yang sangat sederhana, walaupun
hanya terdapat tiga dimensi akuntabilitas didalamnya yaitu, aksesibilitas,
kebebasan informasi, pelaksanaan didepan public namun itu semua telah
mencakup keseluruhan penelitian

Akuntanilitas yang dilakukan pada sektor public terdiri dari berbagai
dimensi. Ellwood (1993:371) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas
public berikut ini :
a) Akuntabilitas kejujuran dan hukum
Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran
penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabiitas hukum
berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan
sumber daya public.
b) Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah penanggung
jawaban
c) Akuntablitas Program
Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian
tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternative
program yang memberikan hasil optimal dengan biaya
minimal. Akuntabiitas program berkaitan dengan unit-unit dan
birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama
untuk mencapai efektivitas program.
d) Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah posedur yang
digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan
prosedur administrasi? Akuntabilitas proses dimanifestasikan
melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsive,
dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan
prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan
input menjadi out put. Akuntabilitas proses menekankan bahwa
beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara
langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan
pada pencapaian tujuan

Menurut Saleh dan Iqbal (1991), akuntabilitas merupakan sisi sikap dan
watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan
akuntabilitas ektern seseorang.

1. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada
   lingkungannya baik formal (atasan) maupun inforrnal
   (masyarakat).Ada atasan, ada pengawasan, ada kawan sekerja
   yang membantu, ada masyarkat konsumen yang sesekali
   menyoroti dan memberikan koreksi serta saran perbaikan,
   kelompok mahasiswa yang sensititif terhadap penyimpangan-
   penyimpangan, dana ada pula lembaga masyarakat
   penyeimbang yang berkepedulian sangat tinggi seperti
   Indonesian Corruption Watch, dan Yayasan Lembaga
   Konsumen Indonesia.
2. Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spiritual. Tidak
   sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi
   lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar
   ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar maknanya bila semua
   orang memiliki sensibilitas spiritual seperti itu, tidak cukup
   waktu, tidak cukup sumberdaya, dan sebagainya merupakan
   cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti
   kaca mobil berembun. Hendaknya kita berusaha keras
   menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin
   melaksanakan akuntabilitas sesungguhnya .
   Polidano (1998) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai
   akuntbilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak
   langsung merujuk pada pertanggungjawaban kepada pihak eksternal
   seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan
   akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal
   melalui rantai komando tertentu.
   Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:
   a. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal
   sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan
   otoritas untuk mengatur prilaku para birokrat dengan
   menundukkan mereka dibawah persyaratan procedural tertentu
   serta mengharuskan adanya otoritas sebelum langkah tertentu
   diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional
   dihubungkan dengan badan / lembaga pemerintah pusat
   (walaupun setiap departemen / lembaga dapat saja menyusun
   aturan atau standarnya masing-masing.
   b. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seseorang
   pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai
   tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini
   merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan
   hasil sebagaimana diperjuangkan paradigm manajemen public
   baru (new public managemen). Hal ini mungkin saja
   tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan
   gerakan manajemen public baru.
   c. Peninjauan ualang secara tetrospektif yang mengacu pada
   analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu
   kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor
   audit, komite parlemen , ombudsmen, atau lembaga peradilan.
   Bisa juga termaksud badan-badan di luar Negara seperti media
   massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan
   ketidakterpredisikan dalam proses peninjauan ulang itu
   seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan sektor yang
   menjalankannya

Budiharjo (1999) menyatakan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, perlu
memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a) Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf
b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan
sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku
c) Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
d) Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil
dan manfaat yang diperoleh
e) Harus jujur , obyektif , dan inovatif sebagai katalisator
perubahan managemen instansi pemerintahan dalam bentuk
pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan
penyusunan laporan akuntabilitas

Ghartey (1987) menyatakan akuntabilitas ditujukan untuk memperoleh
jawaban atas pernyataan berhubungan dengan pelayanan apa, oleh siapa,
kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang
memerlukan jawaban tersebut antara lain : apa yang harus
dipertangggungjawabkan, mengapa pertanggungjawban harus diserahkan,
kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang
bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat,
apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan, dan
sebagainya.
Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, oleh karean itu
harus diikuti dengan jiwa intreprenurship pada pihak-pihak yang
melaksanakan akuntabilitas. Prianto (2006) menyatakan akuntabilitas
adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja seseorang yang
bekerja dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk
meminta pertanggungjawaban.
Carino (1991) menyatakan :
Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh seseorang petugas baik masih berada pada jalur
otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggungjawab dan
kewenangannya. Dengan demikian setiap orang harus betul-betul
menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya memberi
pengaruh pada dirinya sendiri saja akan tetapi membawa dampak
yang tidak kecil pada orang lain. Sehingga memperhatikan
lingkungan menjadi mutlak dalam setiap tindak dan laku seseorang
pejabat pemerintah.
Budiharjo (1999) mendefinisikan akuntabilitas sebagai
“ Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk
memerintah kepada mereka yang member mandat itu.
Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan
pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga
pemerintahan sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan
sehingga menciptakan kondisi saling mengawasi (check and
balances system).
Hatry (1980) menyatakan akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan
untuk mengukur apakah dana public telah digunakan secara tepat untuk
tujuan dimana dana public tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara
illegal.
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa, pada
intinya akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit
organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban secara periodik

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik
terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi
merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan Good govermance.
Transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan
dengan kepentinganpublik secara lansung dapat diperoleh oleh mereka
yang membutuhkan. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan
tahunan tidak hanya dibuat tetapi terbuka untuk pemakai informasi

(Tapanjeh, 2009) mengemukakan bahwa konsep transparansi
dalam islam adalah :

1. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi
   segala hal yang terkait dengan irfomasi yang diberikan.
2. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada
   semua pihak yang membutuhkan informasi.
   Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan skala
   kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari konsep
   transparansi diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam islam,
   transparansi erat kaitanya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan
   informasi, pemberian informasi, harus bersikap jujur sehingga tidak
   satupun hal yang luput dari dari pengetahuan penerima informasi

Dalam kamus bahasa ilmiah kontemporer secara etimologi atau arti kata
transparasi ialah “hal menjadikan agar diketahui dengan jelas, kejelasan (M.D.J.
Al-Barry, Sofyan Hadi, 2000;308) dalam (Abdul Gapar, 2009).
Menurut Ryan Nugroho D, dalam Abdul Gapar, (2009 Hal : 26),
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan informasi, proses-proses lembaga-
lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang
membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
Transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola
setransparan mungkin bagi masyarakat, donator, pemerintahan dan organisasi
yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kebijakan serta kegiatan
membangun yang bersangkutan, termasuk rincian anggaran, yang telah mampu
yang belum digunakan (Sadely, 2002).
Konsep transparansi menuju pada suatu keadaan dimana segala aspek
dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui
dengan mudah oleh para stakeholder yang membutuhkan. Dengan demikian, jika
segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan dipublikasikan secara terbuka
sehingga mudah diakses, maka praktek penyelenggaraan itu dapat dinilai memiliki
transparasi yang tinggi. Tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
transparansi pelayanan. Pertama, adalah mengukur tingkat keterbukaan proses
penyelenggaraan pelayanan. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini
meliputi seluruh proses pelayanan, termasuk didalamnya adalah persyaratan,
biaya, dan waktu yang dibutuhkan. Indikator kedua dari transparaansi menunjuk
pada seberapa mudah perarturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami. Ketiga
adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek
penyelenggaraan pelayanan. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi
maka semakin tinggi transparansi. (Mita, 2009).
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi
adalah keadaan dimana segala aspek informasi yang terdapat pada organisasi
dapat diketahui dan dapat mudah oleh semua penggunanya. Informasi yang
dimaksud yaitu visi dan tujuanya organisasi. Profil organisasi, nomor rekening
bank, alamat yayasan, email yayasan, jumlah anak asuh / anak didik, struktur
organisasi, daftar kegiatan, dan laporan keuangan secara berkala

Akuntabilitas (Accountability) dari akar kata account artinya
laporan. Dalam Al-Quran account adalah hesab (perhitungan) kata hesab
banyak ditemukan dalam Al-Quran misalnya QS : Al-Qiyamah (75) 14-15
yang artinya “bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri dan
meskipun dia mengemukakan alsaan-alasanya.
Secara filosofi akuntabilitas adalah amanah, amanah berarti dapat
dipercaya . sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin
karena jika tidak memiliki sifat tersebut niscaya akan membawa kepad
kerusakan (Mahmud, 1998: 211) dalam (Kholmi, 2012). Hal ini dipertegas
oleh firman Allah QS : An-nisa (4) : 58 “Sesungguhnya Allah menyuruh
kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu meneyapkan dengan adil. Sesungguhnya Alloh maha pemberi
pengajaran yang sebaiknya kepada kamu. Dan sesungguhnya Alloh
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
Dari ayat tersebut dapat disimpulkan akuntanbilitas artinya
pertanggung jawaban seorang manusia kepada penciptaNya, Allah
subhana wa Ta’ala. yaitu yang memerintahkan kita agar berbuat adil dalam
bertindak dan mempertanggung jawabkan segala tindakanya kepada Allah
nanti

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45
dijelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan di Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan nomor 45 adalah laporan keuangan organisasi nirlaba
yang memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak
   mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi
   yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk
   laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para
   pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan serta lazimnya pada organisasi bisnis,
   dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak
   dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau
   kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi
   pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau
   pembubaran entitas.
   Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan termasuk
   didalam karakteristik tersebut. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
   Keuangan nomor 45 laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi:
4. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan.
   Laporan posisi keuangan berisikan pengklasifikasian aktiva
   dan kewajiban.
5. Laporan aktivitas untuk suatu periode laporan.
   Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan
   dan menyajikan perubahan jumlah asset bersih selama suatu
   periode. Perubahan asset bersih dalam laporan aktivitas
   tercermin pada aset bersih atau ekuitas dalam laporan posisi
   keuangan.
6. Serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan.
   Tujuan utama pelaporan arus kas adalah menyajikan
   informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam
   suatu periode.
7. Catatan atas laporan keuangan
   Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan-catatan
   yang tidak dijelaskan dilaporan keuangan kemudian
   dijelaskan dicatatan laporan keuangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Undang-
Undang No. 16 tahun 2001 yang mengatur tentang yayasan dimaksudkan
agar yayasan yang berdiri di Indonesia memiliki acuan yang jelas tentang
cara pelaksanaan yang mengatur yayasan tersebut, baik mengatur tentang
organ keanggotaannya atau pengurus, tata cara pendiriannya, serta
anggaran dasarnya. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan tentang pengertian
yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, dan organ
kepengurusan yayasan. Dalam pasal (2) diatur sebagai berikut, yayasan
mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas.
Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian
maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut
serta dalam suatu badan usaha, dimana yayasan tidak boleh membagikan
hasil kegiatan usahanya kepada Pembina, pengurus, dan pengawas. Dalam
Undang-Undang No. 16 tahun 2001 juga mengatur tentang kekayaan yang
dimiliki yayasan yaitu pada pasal 26 ayat (1) tentang kekayaan yayasan
berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau
barang, selain itu dalam ayat (2) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
2. Wakaf.
3. Hibah.
4. Hibah wasiat.
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar
   yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   Mengenai kekayaan yang bersal dari wakaf, maka berlaku
   ketentuan hukum perwakafan, dimana kekayaan tersebut diatas
   dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, namun dalam
   hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan, dimana
   ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan negara
   sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
   peraturan pemerintah. Dalam pasal 15 UU No. 16 tahun 2001, yayasan
   tidak boleh memakai nama yang:
6. Telah dipakai secara sah oleh yayasan lain.
   Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
   Nama yayasan harus didahului dengan kata “yayasan”, dan dalam
   hal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat
   ditambahkan setelah yayasan. Yayasan diwajibkan juga membuat laporan
   tahunan, sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1), yaitu pengurus wajib
   membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan
   mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan
   usaha yayasan, selain kewajiban sebaimana dimaksud dalam ayat (1)
   pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan
   berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrati keuangan. Pasal
   49 ayat (1) juga mengatur tentang jangka waktu paling lambat penyusunan
   laporan tahunan yayasan yaitu lima bulan terhitung sejak tanggal tahun
   buku yayasan ditutub, dimana laporan tahunan secara tertulis yang memuat
   sekurang-kurangnya:
7. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang
   lalu serta hasil yang telah dicapai.
8. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada
   akhir periode, laporan akktivitas, laporan arus kas, dan catatan
   laporan keuangan, dalam hal yayasan mengadakan transaksi
   dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi
   yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan
   tahunan.
   Pendirian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan
   kebiasaan dalam masyarakat, dimana yayasan di Indonesia pada saat ini
   telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan,
   maka untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan
   berfungsi sesuai dengan maksud tujuannya berdasarkan prinsip
   keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Untuk menghindari
   penyimpangan maksud dan tujuan pendirian yayasan terus menerus dan
   untuk terciptanya tertib administrasi, maka pemerintah mengeluarkan
   suatu regulasi tentang yayasan yaitu memberlakukan Undang-Undang No.
   16 tahun 2001 tentang yayasan. Namun undang-undang tersebut dalam
   penerapannya banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka
   pemerintah mengubah beberapa pasal dengan Undang-Undang Nomor 28
   Tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 6 oktober 2005. Dengan
   ditetapkan undang-undang tersebut, maka semua yayasan harus mematuhi
   segala ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang tentang yayasan.
   Akuntansi kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban
   Pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan yang diambil, sehingga
   dibutuhkan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan. (Silvia dan
   Ansar, 2011).
   Pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan struktur orgnisasi
   merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan suatu organisasi (Irwan,
   2005). Dalam (Silvia dan Ansar, 2011), dalam aspek pengambilan
   keputusan terdapat dua unsur didalamnya, yaitu mekanisme pengambilan
   keputusan dan proses pengambilan keputusan. Dalam aspek
   kepemimpinan adalah periode masa jabatan. Dalam aspek struktur
   organisasi terdapat dua unsur yaitu pemisahan organ-organ organisasi dan
   keberadaan dewan pengawas

Akuntanbilitas program merupakan jabaran dari misi yang nantinya
akan diterjemahkan dalam kegiatan organisasi. Hal ini mencakup elemen
perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi
(Irwan, 2005). Dalam (Silvia dan Ansar, 2011)
Berdasarkan teori tentang perencanaan program yaitu organisasi
sudah mendokumentasikan perencanaan program yang tersusun sistematis,
dan perencanaan program tersebut mudah diakses publik. Berdasarkan
teori tentang pelaksanaan program yaitu kesesuaian perencanaan dengan
proses pelaksanaan program dengan hasil yang tercapai secara signifikan
yaitu dengan proses pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan dan
mencapai hasil (output) yang direncanakan

Akuntabilitas proses menjelaskan bagaimana proses yang
digunakan dalam melaksanakan tugas, hal ini ditekankan lebih kepada
pemberian pelayanan yang cepat dan responsive (Silvia dan Ansar, 2011).
Proses berkaiatan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi
settiap hari. Akuntanbilitas proses terlihat melalui pemberian pelayanan
publik yang cepat dan responsif, sistem infomasi dan prosedur
administrasi

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan adanya penghindaran
penyalahgunaan jabatan (abuse of power). Sedangkan akuntabilitas hukum
(legal accountability) menjamin adanya peraturan yang terkait dengan
supermasi hukum dan peraturan lain dalam organisasi (Silvia dan Azwar,
2011)

Akuntabilitas pubik adalah kewajiban penerima tanggungjawab
untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya
publik kepada pihak pemberi mandat (principal). Akuntabilitas berbeda
dengan konsep responsibilitas (Mahmudi, 2005) dalam (Simanjutak dan
Januarsih, 2009).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk
informasi keuangan sebagai wujud tanggungjawab organisasi (Grey et. Al, 1996
dalam kholmi, 2012 : 67). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan
organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya,
melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury,
2003 dalam Mardiasmo, 2006). Menurut (Triyuwono, 2011), menyatakan bahwa
ruang lingkup akuntabilitas dalam akuntansi islam antara lain meliputi
akuntabilitas kepada Tuhan, akuntabilitas kepada manusia, dan akuntabilitas
kepada alam. Akuntabilitas kepada Tuhan dengan menerapkan syariah dalam
upaya menjaga mempertahankan amanah yang diberikan Allah Subhana Wata’ala.
Sedangkan akuntabilitas kepada manusia dilakukan dengan ,memberikan laporan-
laporan, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat
dalam aktifitas organisasi. Sehingga realisasi kegiatanya baik keberhasilan
maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan mendapat
penjelasan. Menurut Wabster dalam Waluyo (2007: 190) mendefinisikan
akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
akuntabel. Arti dari akuntabel itu sendiri adalah : pertama, dapat diperhitungkan,
dapat menjawab pada atasan sebagaimana sebagaimana manusia
mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada
Tuhan-Nya. Kedua memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara
aksplisit, dan yang ketiga, sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggung
jawabkan.
Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya untuk aktivitasuntuk
menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan
tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitasjuga terkait dengan
peran social dimana akuntan yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan. Dan
kesejahteraan umat untuk menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan
tersebut telah tercapai (Tapanjeh,2009).
Menurut Kohler dalam buku Waluyo (2007:191). Akuntabilitas
didefinisikan sebagai :

1. Kewajiban seorang (employee), agen atau orang lain untuk memberikan
   laporan yang memuaskan (satisfactory report) secara periodik atas
   tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau
   wewenang yang dimiliki.
2. Pengukuran tanggungjawab (respobillity) atau kewajiban kepada
   seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar
   lain yang telah yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (control)
   yang baik, ataukinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang
   berlaku, ketentuan-ketentuan (regulation), persetujuan (agreement),
   ataupun keabsahan (custom).
   Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan
   pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-oihak
   yang berkepentingan, Wawan (2006). Perusahaan-perusahaan yangaada harus
   dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak
   publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk
   diberiinformasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.
   Jika dilihat dari perspektif etika bisnis islam, Agustianto (2008)
   mengartikan akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban perusahaan baik
   kepada masyarakat maupun kepada Tuhan. Akuntabilitas mencerminkan bahwa
   segal bentuk pertanggungjawaban yang diusung oleh perusahaan benar-benar
   berdasarkan kenyataan rill yang terjadi dalam perusahaan. Tidak ada yang ditutup-
   tutupi apalagi manipulasi. Semuanya diharapkan sesuai dengan semangat
   kejujuran dan nilai-nilai syariah.
   Dari berbagai definisi akuntabilitas yang telah dipaparkan, dapat
   disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban atas segala
   aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh
   pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan
   organisasi dalam periode tertentu.
   Silvia dan Ansor (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki
   berbagai dimensi dalam organisasi antara lain yaitu: akuntanbilitas public,
   akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses,
   akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas financial

Prinsip ketanggapan merupakan suatu prinsip bagi pemerintahan desa untuk
memenuhi harapan nyata masyarkat desa dan pemerintah daerah. Berikut
beberapa hal yang menjadi sangat penting dalam ketanggapan terhadap
masyarakat:

1. Aspirasi dan harapan, ini merupakan hal yang senantiasa masayrakat suarakan
   disetiap pertemuan dengan pejabat pemerintah desa, maka dari itu aspirasi dan
   harapan masyarakat dapat disalurkan melalui BPD. BPD merupakan unsur
   pemerintah desa yang fungsinya ikut menjadi penyambung lidah masyarakat
   kepada kepala desa.
2. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan jajarannya harus tanggap
   menerima masukan dari masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa dapat
   dibantu dan bahkan masyarakat dapat ikut menyelesaikan program pemerintah
   desa

Salah satu aspek akuntabilitas ialah adanya konsekuensi yang harus ditanggung
individu dan organisasi terkait dengan kinerjanya. Maka dari itu ada beberapa hal
yang menjadi indikator tuntutan liability :

1. Pemberian Konsekuensi ialah dalam halam kinerja Pemerintahan desa
   Borisallo seorang pejabat baik kepala desa maupun bawahannya secara
   individual harus berani menerima konsekuensi apabila dalam pelaksanaan
   kerja tidak mencapai apa yang diinginkan oleh pemerintah satu tingkat diatas
   pemerintah desa.
2. Pemberian Kompensasi ialah senantiasa kepala desa memberikan apresiasi
   yang baik kepada para bawahannya yang mampu bekerja dengan baik,
   biasanya kompensasi diberikan dalam bentuk uang

Transparency merupakan sarana yang paling penting dalam menilai kinerja
Pemerintah desa borisallo dan dianggap sebagai syarat kunci bagi terlaksananya
prinsip akuntabilitas yang lain bahkan transparency dianggap sebagai tujuan.
Kepercayaan terhadap keterbukaan dalam pemerintahan desa borisallo terhadap
pemeriksaan secara teratur telah tertanam dalam kesadaran masyarakat bahwa
transparansi memiliki nilai tersendiri.
Selanjutnya ada beberapa poin penting didalamnyatransparency sebagai berikut:

1. Pemeriksaan secara teratur ialah bahwa tansparency menuntut agar setiap
   pemerintah desa borisallo menjadi subjek terhadap penilaian, terhadap
   pernyataan secara rutin tuduhan atas kesalahan atau adanya suatu kegagalan
   harus diperiksa dan dijelaskan.
2. Akses yang jelas ialah bahwa pemerintah desa borisallo harus memberikan
   yang luas untuk dapat diakses olah masyarakatnya baik melalui tatap muka
   maupun melalui media sosial. Yang intinya adalah bahwa pemerintah desa
   tidak membatasi ruang untuk diakses oleh masyarakatnya.
3. Informasi yang akurat ialah bahwa pemerintah desa borisallo dalam
   menyampaikan atau menginfokan informasi harus jelas dan dapat memberikan
   kepercayaan kepada masyarakatnya

Akuntabilitas pengelolaan ADD ialah mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya keuangan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa pasal 3, pemerintah desa terdiri
atas kepala desa, dan lembaga musyawarah desa. Pemerintah desa dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh perangkat desa, dan perangkat desa terdiri atas sekretariat desa,
dan kepala-kepala dusun.
Kepala desa memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat
(1), kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan
desa yaitu menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dan merupakan penanggung
jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umu, termasuk
pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan menumbukan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat
sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Ayat (2b) dalam menjalankan hak,
wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yang dimaksud dala ayat (1),
kepala desa memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
Dalam pasal 15 ayat (1) secretariat desa terdiri atas sekretaris desa dan kepala-
kepala urusan. Ayat (2) sekretaris desa diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota
kepala daerah tingkat II setelah mendengar pertimbangan camat atas usul kepala desa
sesudah mendengar pertimbangan BPD. Ayat (3) apabila kepala desa berhalangan maka
sekretaris desa menjalankan tugas dan wewenang kepala desa sehari-hari. Ayat (4)
22
kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati/walikota
kepala daerah tingkat II atas usul kepala desa.
Dalam pasal 16 ayat (1) untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam
desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Ayat (2) kepala dusun adalah unsur pelaksana
tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu.
Dalam pasal 17 ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga
kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan

Penyebutan nama desa yang berbeda-beda pada setiap daerah menunjukkan
karakter tersendiri, yang bersesuain dengan adat, bahasa, kewilayahan, dan sistem sosial
yang berlaku. Pengertian desa sangat beragam, sesuai dengan maksud dan sudut
pandang yang hendak digunakan. Menjadi berbeda pengertian desa berdasarkan sudut
pandang ekonomi, sosiologis, pemerintahan, dan sudut pandang huku-politik. Sebutan
desa dapat saja merupakan konsep karakteristik desa secara umum, namun juga dapat
berarti suatu posisi dedimonasi dan sekaligus kualitas posisi terhadap kota.
Menurut Kartohadikoesoemo (1984:15) dalam implementasi pemberdayaan
pemerintahan desa oleh Azam Awang (2010:85), bahwa perkataan (arti kata) desa,
dusun, desi, seperti juga perkataan Negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom)
berasal dari perkataan Sankskrit (Sansekerta) yang berarti tanah air, tanah asal, tanah
kelahiran. Secara umum pngertian yang berkembang di masyarakat, desa memiliki arti
daerah pedalaman, daerah hulu sungai, atau aerah yang diperintah oleh kota. Pada
awalnya perkataan desa hanya dipakai dipulau Jawa dan Madura, banjar di Bali, dusun
atau marga di Sumatera Selatan, dusundati di Maluku, kuta atau huta di Sumatera Utara,
negeri di Sumatera Barat, gampong di Aceh, lewu di Kalimantan Tengah, dan banyak
kata lain berdasarkan bahasa daerah masing-masing.
Menurut Azam Awang (2010:87), dalam pengertian sosiologi, desa merupakan
gambaran suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat
tinggal dalam suatu lingkungan yang relative homogeny. Umumnya penduduk desa
saling mengenal dengan corak kehidupan yang hamper sama dan mempunyai
ketergantungan tinggi pada sumber daya alam. Masyarakat desa biasanya hidup secara
sederhana dengan mata pencaharian dari sector pertanian, perkebunan, perikanan.
Kehidupan masyarakat di desa masih memgang kuat adat dan tradisi (leluhur),
berperilaku jujur bersahaja dan rendah hati, biasa bekerja sama, bergotong royong serta
suka menolong orang lain.
Di samping itu, bentuk gotong royong masyarakat desa hampir diseluruh negeri
ini, dipraktekkan di berbagai macam lapangan aktivitas-aktivitas sosial, baik yang
berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, hubungan tetangga atau
hubungan lain berdasarkan kepraktisan. Hal lain adalah aktivitas bekerja sama sejumlah
anggota masyarakat dalam menyelesaikan suatu proyek tertentu atau kegiatan yang
dianggap berguna bagi kepentingan bersama.
Dari segi pandangan ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi,
menggambarkan desa sebagai suatu komunitas masyarakat yang memproduksi suatu
produk tertentu atau khas. Umumnya desa digolongkan berdasarkan produknya menjadi
desa pertanian, desa perkebunan, desa nelayan. Desa mengandung arti sebagai tempat
orang-orang hidup dengan saling ketergantungan ekonomi yang kuat. Sudah menjadi
kebiasaan masyarakat desa saling member, saling meminjamkan barang, peralatan kerja,
dan uang tanpa ikatan perjanjian jual, sewa, atau bungan/rente. Dalam hal kompensasi
hasil bekerja sama gotong royong umumnya bukan upah, tetapi dibarter dengan hasil
panen, atau tenaga bantuan juga.
Rumusan defenisi desa secara lengkap terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999
adalah sebagai berikut:
“Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat
istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945.
Landasan pemikiran dalam pengaturan pemerintahan desa adalah
21
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan
masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007, Bab IX Pasal 18
disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk transfer dana
dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan pemerintah
pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/ kota. Terciptanya
pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN Kabupaten
propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10 % akan tercapai tingkat kesejahteraan dan
taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan (Widjaja, 2010:133)
Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pasal 3 ayat 1 Permendagri no.37 tahun
2007 tentang adalah :
a. Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten
b. Bagian dari dana perimbangan (non DAK) yang diterima oleh kabupaten
Konsep Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal ini yaitu salah satu bentuk tansfer
dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana 25% perimbangan
antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten gowa.
Pasal 9 ayat 1 Permendagri No.37 Tahun 2007 : Penggunaan Alokasi Dana Desa
(ADD) menyebutkan :
a. Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintaha
desa sebesar 30% dari jumlah ADD yang diterima
c. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat
adalah sebesar 70% dari jumlah ADD
Pasal 10 ayat 1 Permendagri N0.37 tahun 2007, yang dimaksud dalam pasal 9
ayat 1 (b) :
a. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa
b. Biaya operasional ti pelaksana bidang pemerintahan
c. Tunjangan dan operasional BPD
d. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa , honor ketua Rt/ Rw
e. Peningkatan sumber daya manusia yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya.
Pasal 10 ayat 2 Permendagri No. 37 tahun 2007, yang dimaksud dalam pasal 9
ayat 1 (c) adalah sebagai berikut :
a. Pemberdayaan masyarakat dan institusi utamanya untuk pendidikan, masyarakat,
kesehatan, peningkatan peran gender, SDM bagi masyarakat dan pemberdayaan
institusi lembaga masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, biaya operasional tim
pelaksanapemberdayaan masyarakat serta musrembangdes.
b. Pemberdayaan lingkungan, utamanya untuk pengadaan sarana dan prasarana baik
dibidang ekonomi maupun sosialyang dapat mendorong percepatan kemajuan
desa.
c. Pemberdayaan ekonomi utamanya untuk BUMDes, pengembangan usaha skala
kecil, pengembangan unit kegiatan ekonomi dan optimalisasi pemanfaatan potensi
lokal. Pasal 13 Permendagri No.37 tahun 2007, mengenai pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa
2. Besaran ADD dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Desa (APBDes)
3. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa dan bertanggungjawab
   atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
   Pasal 14 Permendagri No.37 tahun 2007, mengatur pelaksanaan pengelolaan
   ADD dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Setiap penerimaan
   dan pengeluaran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dalam buku kas pembantu
   sesuai ketentuan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh bendahara desa.
   Dalam Bab X, Pasal 15, ayat 2 : Pelaporan dan pertanggungjawaban :
   a. Laporan berkala : laporan mengenai pelaksanaan pengukuran dana ADD dibuat
   secara rutin tiap bulannya, laorannya adalah realisasi penerimaan ADD dan
   realisasi pengeluaran ADD
   b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan
   penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir
   penggunaan ADD.
   Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tercantum dalam Permendagri No.37
   Tahun 2007 di atas, konsep- konsep yang dimaksud dalam hal ini adalah :
4. Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah
   desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan
   desa borisallo, serta meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa
   candimas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
   partisipatif sesuai dengan potensi desa borisallo.
5. Azas dan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) borisallo harus
   transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini berarti Alokasi Dana Desa (ADD)
   harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakann secara
   bertanggungjawab dan juga harus melibatkan peran serta aktif masyarakat desa
   borisallo
6. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang integral (tidak dapat
   dipisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan tanggungjawab
   dan pelaporannya.
7. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional
   desa borisallo seperti perbaikan kantor desa dan 70 % untuk belanja
   pemberdayaan masyarakat desa Borisallo
8. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, tetap diperlukan
   pelaporan atas kegiatan yang dibiayai ADD secara berkala dan laporan hasil akhir
   penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) borisallo.
9. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk tim fasilitasi
   kabupaten gowa kecamatan parangloe dengan kewajiban sesuai tingkatan dan
   kewenangannya. Pembiayaan untuk tim yang dimaksud dianggarkan dalam
   APBD dan diluar anggaran untuk ADD Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) secara
   umum yaitu :
   a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial antar warga desa
   borisallo.
   b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan
   pemberdayaan desa.
   c. Meningkatkan pembangunan infrastuktur desa borisallo.
   d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rngka pengembangan
   kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
   e. Meningkatkan pendapatan desa candimas dan masyarakat desa melalui BUMDes

David Halmer dan Mark Turner (Manggaukang Raba 2006:115) mengemukakan
bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa
instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:
a. legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
b. keberadaan kualitas moral yang memadai.
c. Kepekaan.
d. Keterbukaan.
e. pemanfaatan sumber daya secara optimal.
f. upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.
Apabila kita memperhatikan secara seksama dalam pernyataan diatas maka
pemikiran kita akan melahirkan beberapa pertanyaan tentang sosok kepala
pemerintahan dalam suatu tatanan pemerintahan yang pada dasarnya dan sudah
seharusnya ideal untuk jadi kepala pemerintahan terutama pada takaran pedesaan.
Karena rakyat sangat dekat dengan siapa yang akan menjadi kepada pemerintahan
desa/kepala desa. Yang intinya tidak ada lagi kekhawatiran akan berbagai hal dalam
pemerintahannya nanti didesa tersebut.
Manggaukang Raba (2006:122) menjelaskan Akuntabilitas sebagai instrumen
kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika:
a. Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang
diharapkan dari mereka.
b. Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung jawabnya.
c. Bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya
diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.
d. Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil
yang dicapai dan cara pencapaiannya.
e. Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai
mekanisme danprosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak
menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.
Dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas yang
bersumber dari Manggaukang Raba, untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan
pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang
meliputi :
a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
b. Adanya pelayanan publik yang murah biaya.
c. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu.
d. Adanya pelayanan publik yang responsif.
Lain halnya Menurut Dwiyanto, dkk (2002) untuk mengukur akuntabilitas
penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator
kinerja yang meliputi :
a. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses
penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip
orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat
pengguna jasa.
b. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat
pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
c. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa
memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.
Menurut Dadang Solihin (2007:138) indikator minimum akuntabilitas ialah:
a. Adanya kesesuain antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan
kegiatan.
c. Adanya output dan outcome yang terukur
Adapun perangkat indikator yaitu sebagai berikut :
a. Adanya standart operating procedure dalam.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan.
c. Penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan.
d. Makanisme pertanggungjawaban.
e. Laporan tahunan.
f. Laporan pertanggungjawaban.
g. Sistem pemantapan kinerja penyelenggaraan Negara.
h. Sistem pengawasan.
i. Mekanisme reward dan punishment.
Dari hasil pemeparan indikator akuntabilitas diatas dapat diuraikan terhadap
akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), berikut indikator keberhasilan
ketika dikaitkan kepada ADD:

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan
   oleh pemerintah desa
2. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan
   pemerintahan desa
3. Berkurangnya kasus KKN di dalam lingkup pemerintah desa

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang
transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat.
Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama good governance antara lain
tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas.
Schedler dan plano (Manggaukang Raba 2006:10) membedakan ada lima jenis
akuntabilitas, yaitu:
a. akuntabilitas fisikal-tanggungjawab atas dana public.
b. akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hokum.
c. akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program.
d. akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur.
e. Akuntabilitas Outcome- tanggung jawab atas hasil.
Sheila Elwood (Manggaukang Raba 2006:35) mengemukakan ada empat jenis
akuntabilitas, yaitu:
a. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan
adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam
penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas
ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
b. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang
digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas
ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan
murah biaya.
c. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah
tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah
telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal
dengan biaya yang minimal.
d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif
dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga
masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam
pengambilan keputusan.
Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood
diatas, maka pemerintah desa didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya
disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau peraturan, juga dalam proses
pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang dimplementasikan, dan
juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan. Berbeda halnya dengan Yango
dalam Manggaukang Raba yang menyatakan ada 4 jenis akuntabilitas, diantaranya
yaitu:
a. Traditional atau regulatory accountability. Dimaksudkan bahwa untuk
mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang mengarah
pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas tradisional atau
akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada
peraturan yang berlaku terutama yang terkait dengan aturan fisikal dan peraturan
pelaksanaan administrasi publik disebut juga compliance accountability.
b. Managerial Accountability, yang menititberatkan pada efisiensi dan kehematan
penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya
lainnya.
c. Program accountability, memfokuskan pada penciptaan hasil operasi pemerintah.
Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan disekitar
penyampaian tujuan pemerintah, bukan sekedar ketaatan pada peraturan yang
berlaku.
d. Process accountability, memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat
pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitasaktivitas
organisasi, sebab rakyat yang nota bene pemegang kekuasaan, selayaknya memiliki
kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah yang nyatanya sudah merugikan
mereka.
Dari berbagai jenis akuntabilitas yang telah dipaparkan, maka penyelenggaraan
pemerintahan desa termasuk dalam akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood, yaitu
akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas
apakah sudah cukup baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan
yang cepat, responsif dan mudah

Merill Collen (Manggaukang Raba 2006:1) mengungkapkan bahwa meskipun
sering digunakan, akuntabilitas nampaknya seperti cerita kuno tentang gajahyang
digambarkan olehtiga orang buta, masing-masing memegang bagian tubuh gajah yang
berbeda sehingga menggambarkangajah secara berbeda pula.” Begitulah perumpamaan
tentang akuntabilitas, setiap orang memberi pengertian yang berbeda tergantung pada
cara pandangnya masing-masing. Untuk melihat keragaman definisi akuntabilitas,
berikut ini dikemukakan beberapa definisi yang dikembangkan sejumlah kamus besar,
kalangan akademisi dan pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut :
Webster (Waluyo 2007:203) mendefinisikan akuntabilitas merupakan suatu
keadaan yang dapat dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan ankuntabel. Arti kata
ankuntabel adalah: pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan,
sebagaimana seorang manusia bertanggunggugat kepada Tuhannya atas apa yang
telahdilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggunggugatkan secara
eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau dipertanggunggugatkan.
Menurut Kohler dalam Manggaukang Raba (2006:3), akuntabilitas didefinisikan
sebagai :
7

1. Kewajiban seseorang (employee), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan
   yang memuaskan (satisfactory report) secara periodik atas tindakan atau atas
   kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
2. Pengukuran tanggungjawab (responsibility) atau kewajiban kepada seseorang yang
   diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan
   terlebih dahulu.
3. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (control) yang baik,
   atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-
   ketentuan (regulation), persetujuan (agreement), atau keabsaan (custom).
   Menurut Leviene (Manggaukang Raba 2006:3), akuntabilitas berkenaan dengan
   standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi Negara.
   Akuntabilitas publik menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik
   tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat karena dilhat dari ukuran
   internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, tetapi juga dinilai
   dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat.
   Wahyudi Kumorotomo (2005:3) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah
   ukuranyang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik ataupelayanan yang
   dilakukanolehpemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh
   masyarakat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan
   masyarakat yang sesungguhnya.
   Dengan demikian, akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga
   eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus
   dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
   Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah,
   mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan
   pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
   seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki
   hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
   Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini
   tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka
   melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas
   merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk
   memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih
   luas dengan tingkatan efisiensi,efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.
   Berdasarkan beberapa pengertian konseptual akuntabilitas tersebut mengandung
   relevansi yang baik dalam rangka memperbaiki birokrasi publik untuk mewujudkan
   harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya, tampaknya bukan saja tergantung pada
   kemampuan birokrasi publik di dalam mendefinisikan dan mengelola harapan-
   harapannya. Itulah sebabnya, dalam good governance diperlukan kontrol terhadap
   birokrasi publik agar dapat akuntabel. Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana
   untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam
   suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan
   bersama melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik

Menurut penjelasan UNDP (United Nations Development
Program) dalam Mardiasmo (2009), karakteristik good governance meliputi:

1. Participation. Yaitu adanya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam
   pengambilan suatu keputusan.
2. Rule of law. Yaitu penegakan hukum yang transparan dan memihak sesuai
   dengan aturan yang berlaku.
3. Transparancy. Yaitu adanya keterbukaan masyarakat dan para pemangku
   kepentingan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah.
4. Responsiveness. Lembaga publik harus memberikan tanggapan terhadap
   masukan yang diberikan dalam rangka perbaikan.
5. Consensus orientation. Yaitu fokus terhadap kepentingan umum bukan
   kepentingan kelompok.
6. Equity. Yaitu masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam
   kehidupan bernegara.
7. Efficiency and effectiveness. Pengaturan sumber daya keuangan secara efisien
   dan efektif.
8. Accountability. Yaitu adanya tanggung jawab yang diberikan kepada
   masyarakat atas segala kegiatan yang dilakukan.
9. Strategic vision. Yaitu adanya visi untuk mencapai tujuan-tujuan yang
   diberikan

“Good Governance merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada
masyarakat atas segala tindakan yang dijalankan oleh suatu instansi, dan
sebagai bentuk perencanaan atas arah kebijakan suatu instansi.” (Maryani,
2016) “Good Governance merupakan prasyarat utama pembangunan
nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik akan mempengaruhi
implementasi program-propembangunan nasional. Semakin akuntabel
penerapan Good Governance, maka semakin bagus pula kualitas suatu
laporan keuangan pemerintah.” (Permen PANRB No.25 Tahun 2020)
Menurut definisi dari United Nation Development program (UNDP) dalam
Mardiasmo (2009), Good Governance mempunyai tiga kaki, yaitu sebagai
berikut:

1. Tata kelola ekonomi, adalah tahapan dalam pengambilan keputusan yang
   mengarahkan aktivitas ekonomi dalam negeri dan antar pelaku ekonomi.
   Tata kelola ekonomi mempunyai penerapan terhadap Ekuitas, Properti
   dan Kualitas Hidup Masyarakat.
2. Tata Kelola Politik, adalah tahapan dalam pengambilan keputusan untuk
   penyusunan suatu kebijakan.
3. Tata Kelola Administratif, merupakan perwujudan dari proses kebijakan.
   Tata kelola pemerintahan fokus terhadap proses pengelolaan
   pemerintahan dengan adanya para pemangku kepentingan yang terlibat
   dalam sektor sosial, ekonomi dan juga politik serta aktif dalam
   pengelolaan keuangan negara

Menurut kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2017, Standar kompetensi jabatan terdiri dari standar kompetensi manajerial dan
standar kompetensi teknis/bidang.
Kompetensi Manajerial adalah kompetensi dasar yang meliputi suatu
pengetahuan dan perilaku yang berdasarkan tingkat jabatan pegawai.
Pengelompokan Kompetensi Manajerial di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu:

1. Planning (kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan);
2. Art of Delivering (kemampuan melayani);
3. Leadership (kemampuan memimpin);
4. Cognitif (kemampuan berpikir analitik/konseptual);
5. Personal Effectiveness (kemampuan bersikap dewasa)

Kualitas sumber daya manusia merupakan tingkat pengetahuan,
kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia.
Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat
penting arti dan keberadaannya untuk peningkatan produktifitas kerja dilingkungan
organisasi (Adhitama, 2017). Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 1, Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar
Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, kemampuan dan sikap yang harus
dimiliki oleh pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tugas kedinasan.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 3 Tahun 2017, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi
jabatan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi
Aparatur Sipil Negara adalah suatu karakteristik yang diperlukan oleh seorang
Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas jabatan yang meliputi
pengetahuan, keterampilan dan perilaku.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai ASN adalah pegawai negeri
sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) yang
dilantik oleh penanggungjawab kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu
instansi atau melakukan tugas kedinasan lainnya dan diberikan insentif berdasarkan
aturan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil merupakan seorang warga negara
Indonesia yang memenuhi kriteria dan dilantik sebagai Pegawai ASN secara resmi
oleh penanggungjawab kepegawaian.” (Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2017 Pasal 1). “Pegawai
ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kinerja yang diangkat oleh penanggungjawab kepegawaian dan diberikan tugas
dalam suatu instansi atau melakukan tugas kedinasan lainnya dan diberikan insentif
berdasarkan aturan yang berlaku.” (Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 3 Tahun 2017).

Manfaat dari penerapan standar akuntansi pemerintah menurut PP 71 Tahun
2010 diantaranya yaitu meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan
pemerintah, menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi
manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.
Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka akan menghasilkan
laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemerintah dalam
mengambil suatu keputusan. Selain itu akan tercipta juga akuntabilitas dalam setiap
aktivitas akuntansi yang dilakukan dan memberikan informasi yang seluas-luasnya
terhadap masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam hal memberikan
keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara adalah
pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan instansi yang memenuhi aturan
yang berlaku dan dibuat dengan acuan SAP yang diterima secara luas oleh
masyarakat.
Tujuan dibuatnya standar akuntansi pemerintah agar terciptanya standar
aturan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan
keuangan terutama dalam sektor publik/pemerintahan. Selain hal tersebut, standar
akuntansi pemerintah juga menjadi dasar untuk seberapa besar biaya yang
dibutuhkan bagi sektor publik/pemerintahan dalam menjalankan kepentingan-
kepentingan publik

a) PSAP No.1 Penyajian Laporan Keuangan
PSAP No.1 memberikan penjelasan terkait pembuatan laporan
keuangan, tanggung jawab pelaporan keuangan, struktur laporan
keuangan, sub laporan keuangan. Komponen Laporan Keuangan dibagi
menjadi tujuh yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran
   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Laporan Arus Kas
6. Catatan Atas Laporan Keuangan
   b) PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran
   PSAP No.2 memberikan penjelasan terkait pembuatan Laporan
   Realisasi Anggaran. Dalam PSAP No.2 ini, tujuannya adalah
   menginformasikan perihal realisasi dan anggaran suatu lembaga
   pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   c) PSAP No.3 Laporan Arus Kas
   PSAP No.3 ini memberikan penjelasan terkait pembuatan laporan
   arus kas. Laporan arus kas menjelaskan posisi kas pertama suatu instansi,
   asal dan alokasi kas, serta kas akhir suatu instansi. Arus kas terbagi
   menjadi 3 sub yaitu :
7. Arus Kas Aktivitas Operasi
8. Arus Kas Aktivitas Investasi
9. Arus Kas Aktivitas Pendanaan
   d) PSAP No.4 Catatan Atas Laporan Keuangan
   PSAP No.4 ini memberikan penjelasan terkait beberapa hal yang
   harus dicantumkan dalam CALK suatu instansi. Isi PSAP ini perihal
   syarat dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan.
   e) PSAP No.5 Akuntansi Persediaan
   PSAP No.5 bertujuan memberikan penjelasan terkait tata cara
   akuntansi persediaan yang perlu disajikan dalam suatu laporan keuangan.
   Persediaan adalah sebuah aset lancar yang berbentuk perlengkapan atau
   item dalam hal mendukung operasional kegiatan suatu instansi dan
   melayani masyarakat secara keseluruhan.
   11
   f) PSAP No.6 Akuntansi Investasi
   PSAP No.6 memberikan penjelasan terkait akuntansi investasi. PSAP
   No.6 berisi tentang jenis-jenis investasi dan pengukuran investasi.
   Investasi merupakan pembelian aset yang bertujuan agar memberikan
   manfaat sosial kepada masyarakat dan manfaat internal terhadap instansi
   terkait.
   g) PSAP No.7 Akuntansi Aset Tetap
   PSAP No.7 memberikan penjelasan terkait penataan aset tetap yang
   jumlah nominal dan unitnya dapat dilakukan pengukuran secara handal.
   Beberapa kriteria aset tetap yaitu manfaat yang didapatkan lebih dari satu
   tahun, diperoleh dan digunakan untuk kepentingan instansi dan
   masyarakat.
   h) PSAP No.8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
   PSAP No.8 memberikan penjelasan terkait konstruksi yang sedang
   masa pengerjaan serta pengakuan dan pengukurannya. Konstruksi dalam
   pengerjaan nantinya akan menjadi aset tetap yang dimiliki oleh instansi
   pemerintah.
   i) PSAP No.9 Akuntansi Kewajiban
   PSAP No.9 memberikan penjelasan terkait bentuk-bentuk kewajiban,
   pengakuan serta pengukurannya. Klasifikasi kewajiban merupakan
   hutang yang terjadi pada periode sebelumnya dimana penyelesaiannya
   mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan.
   Kewajiban diakui saat keuangan negara akan digunakan untuk
   melakukan pembayaran kewajiban atau penyelesaian permasalahan.
   Nilai kewajiban sebesar transaksi yang dilakukan pada saat kewajiban
   berlangsung.
   j) PSAP No.10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
   Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan
   PSAP No.10 memberikan penjelasan terkait koreksi kesalahan,
   perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan
   12
   operasi yang tidak dilanjutkan. Koreksi kesalahan adalah pembenaran
   catatan keuangan yang tidak sesuai dengan periode laporan keuangan.
   Perubahan kebijakan akuntansi merupakan perubahan yang terjadi jika
   terdapat perubahan aturan yang berlaku.
   k) PSAP No.11 Laporan Keuangan Konsolidasi
   PSAP No.11 memberikan penjelasan terkait pengukuran laporan
   keuangan konsolidasi. Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi
   meliputi:
   1) Laporan Realisasi Anggaran
   2) Laporan Operasional
   3) Laporan Perubahan Ekuitas
   4) Neraca
   5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan utama dalam menerapkan
akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah berfungsi sebagai jembatan
antara pihak pemerintah dan para pemegang kepentingan termasuk masyarakat
untuk memberikan output pelaksanaan keuangan negara yang akuntabel.
(Triwardana, 2017). Definisi standar akuntansi pemerintahan menurut Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu: “Kerangka akuntansi yang menjadi acuan
pembuatan laporan keuangan”. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP) dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan Prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Dengan adanya standar tersebut maka laporan keuangan harus didasarkan pada
standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi
yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi
Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang memiliki kekuatan hukum
sebagai pedoman pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya serta pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam
mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik (Standar Akuntansi Pemerintah,
2013 : 18), kinerja merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja
dapat berfokus pada input, misalnya uang, pegawai, wewenang yang legal,
dukungan politis atau birokrasi. Kinerja dapat fokus pada aktivitas atau proses yang
mengubah input menjadi output dan lalu kemudian menjadi outcome, misalnya
kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang
berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2009 : 19).
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, Instruksi Presiden
Nomor 7 tahun 1999. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah
daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis,
efisien, dan efektif (value for money) untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. (Mudrikah, 2020).
Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan
melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian
kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan
proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang
bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapain. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah
ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang
berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran
obyektif (Legal compliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-
ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Probity and legality
   accountability).
   Akuntabilitas ini berkaitan dengan menghindari penyalahgunaan jabatan dan terkait
   dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang
   disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Hal ini menyangkut
   pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah
   disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   (compliance).
2. Akuntabilitas Proses (Process accountability).
   Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
   melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam lingkup kecukupan sistem informasi
   akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dalam hal ini
   digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan
   yang ditentukan (planning, allocating and managing).
3. Akuntabilitas Pelaksanaan (Performance accountability).
   Pada tingkatan ini diperhatikan apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien
   (efficient and economy).
4. Akuntabilitas Program (Program accountability).
   Akuntabilitas program berkaitan dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang
   ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif
   program yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Di
   sini akan fokuskan pada penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
   (outcomes and effectiveness).
   9
5. Akuntabilitas Kebijakan (Policy accountability).
   Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat
   ataupun daerah, atas kebijakan – kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap
   DPR/DPRD dan masyarakat luas. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai
   kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value)

Hubungan atau komunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses
penyampaian berita dari seseorang ke orang lain. Hubungan masyarakat adalah suatu
usaha yang disengaja , direncanakan dan diteruskan untuk menjalin dan membina saling
pengertian diantara organisasi dan masyarakat. Humas sebagai penghubung dari pihak
sekolah dengan masyarakat harus dipelihara dengan baik, karena sekolah akan selalu
berhubungan dengan masyarakat dan tidak bisa lepas sebagai partner sekolah dalam
mencapai kesuksesan sekolah itu sendiri.
Kepala sekolah yang baik merupakan salah satu kunci untuk bisa menciptakan
hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat secara efektif karena harus menaruh
perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik disekolah dan apa yang dipikirkan
orang tua tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha dan
membina hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna
mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Menurut Mulyasa (2002:51) hubungan
yang harmonis ini akan membentuk :

1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga
   lain yang ada dimasyarakat, termasuk dunia kerja.
2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat,
   arti dan pentingnya peranan masing-masing.
3. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada
   dimasyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya
   pendidikan di sekolah.
   41
   Prinsip-prinsip Humas menurut Jalal danSupriadi (2001) dalam Daryanto (2013:146)
   disingkat dengan TEAM WORK sebagai berikut :
4. T = Together (bersama-sama), antara anggota yang satu dengan yang lain bisa
   bekerja sama dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara
   efektif dan efisien.
5. E = Emphaty (pandai merasakan perasaan orang lain), menjaga perasaan orang
   lain dengan selalu menghargai pendapat dan hasil kerja orang lain. Menjaga
   untuk tidak membuat orang lain tersinggung.
6. A = Assist (saling membantu) , ringan tangan untuk membantu pekerjaan orang
   lain dalam organisasi sehingga dapat menghindarkan persaingan negatif.
7. M = Maturity (saling penuh kedewasaan), dewasa dalam menghadapi
   permasalahan, bisa mengendalikan diri dari emosi sehingga dapat mengatasi
   masalah secara baik dan menguntungkan bersama.
8. W = Willingness ( saling mematuhi), menjunjung keputusan bersama dengan
   mematuhi aturan-aturan sebagai hasil kesepakatan bersama.
9. O = Organization (saling teratur), bekerja sesuai aturan main yang ada dalam
   organisasi dan sesuai dengan tugas serta kewajiban masing-masing anggota.
10. R = Respect (saling menghormati), menghormati antara satu dengan yang
    lainnya, sehingga bisa menjaga kekompakan kerja.
11. K = Kindness (saling berbaik hati), bersabar, menyikapi orang lain secara baik.
    Melalui hubungan yang harmonis tersebut diharapkan tercapai tujuan hubungan
    sekolah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan disekolah secara
    produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif berkualitas

Manajemen sarana pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan
terencana. Kegiatan manajemen sarana pendidikan adalah untuk merawat fasilitas fisik,
seperti gedung, meubeler, dan peralatan sekolah lainnya, dengan tujuan untuk
meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan
menetapkan biaya efektif perawatan sarana pendidikan.
Program manajemen sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya perlu dibuat program
perawatan preventif di sekolah dengan cara pembentukan tim pelaksana, membuat
daftar sarana dan prasarana, menyiapkan jadual kegiatan perawatan, menyiapkan lembar
evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian. Pemberian
penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam
rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana dan prasarana. Pelaksanaan kegiatan
sarana dan prasarana dilakukan pengaraha kepada tim pelaksana, mengupayakan
pemantauan bulanan ke lokasi tempat sarana dan prasarana, menyebarluaskan informasi
tentang program perawatan preventif untuk seluruh warga sekolah, dan membuat
program lomba perawatan terhadap sarana dan fasilitas sekolah untuk memotivasi
warga sekolah.
Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses pembelajaran, menurut
Arikunto dan Lia (2009), maka pengertian sarana pendidikan adalah semua fasilitas
yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak
bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur,
efektif dan efisien.
Lebih luas fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan
melancarkan pelaksanaan suatu usaha yang dapat memudahkan dan melancarkan usaha
ini dapat berupa benda maupun uang. Jadi dalam hal ini fasilitas dapat disamakan
dengan sarana. Fasilitas atau sarana dapat dibedakan menjadi 2 jenis :

1. Fasilitas fisik, yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat
   dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan
   suatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas materiil, contoh: kendaraan,
   alat tulis, peralatan komunikasi elektronik dan sebagainya. Dalam kegiatan
   pendidikan yang tergolong dalam fasilitas materiil antara lain: perabot ruang
   kelas, perabot kantor tatausaha, perabot laboratorium, perpustakaan, dan ruang
   praktik.
2. Fasilitas uang, yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan
   sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Dalam pengadaan sarana sekolah
   berhubungan erat dengan pengadaan uangnya.
   Pemanfaatan sarana pendidikan biasanya mempunyai tenggang waktu agar efektif dan
   efisien. Sarana yang tidak efektif dan efisien akan dihapuskan dari daftar inventarisir
   karena rusak berat, perbaikan menelan biaya lebih besar, tidak sesuai kebutuhan saat ini,
   dicuri, dibakar, dan rusak karena bencana alam. Berkaitan dengan penghapusan sarana
   pendidikan/inventaris barang menurut Wahyuningrum (2000:42-43), yang dimaksud
   dengan penghapusan ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang-
   barang milik negara/kekayaan negara dari daftar inventarisasi berdasarkan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku. Sarana dan prasarana yang sudah tidak sesuailagi
   bagi pelaksanaan pembelajaran diganti atau disingkirkan.Tujuan penghapusan menurut
   Wahyuningrum (2000:43) adalah:
3. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya
   untuk pemeliharaan/perbaikan, pengamanan barang-barang yang semakin buruk
   kondisinya,barang-barang berlebih dan barang lainnya yang tidak dapat
   dipergunakan lagi.
4. Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris
5. Membebaskan ruang /pekarangan kantor dari barang-barang yang tidak digunakan
   lagi
6. Membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan organisasi yang
   mengurus.

Organisasi sekolah dalam kegiatannya adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran yang
berkualitas. Pencapaian tujuan pembelajaran yang berkualitas tidak akan tercapai tanpa
adanya pengelolaan sumber penerimaan keuangan, pengaturan penggunaan keuangan,
dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan tata kelola keuangan. Kesesuaian
pengelolaan keuangan sekolah harus menunjukan produktivitas dan efisiensi
penggunaannya. Adanya kepedulian pengelola sekolah terhadap pembiayaan sekolah
dan menganggap bahwa biaya sekolah adalah suatu komponen yang sangat penting
dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, maka harapan terciptanya sekolah
yang berkualitas akan cepat tercapai seperti pendapat Sudarmanto (2011: 6) sebagai
berikut:
Ketika berbicara tentang pembiayaan pendidikan maka persoalan yang muncul
yaitu bagaimana produktivitas dan efisiensi yang bisa dicapai oleh sekolah
berkaitan penggunan biaya pendidikan itu. Kedua persoalan pokok tersebut
(produktifitas dan efisiensi) merupakan konsep yang sejalan (harmonis) dalam
kaitannya dengan penggunaan atau analisis biaya. Namun demikian hal tersebut
banyak diabaikan dan bahkan ditinggalkan oleh para pengelola dunia pendidikan.
Para pengelola pendidikan dan para pemimpin selalu menganggap bahwa biaya
pendidikan merupakan persoalan yang gampang dan selalu dianggapnya sebagai
suatu komponenyang tidak menentukan terhadap kualitas pendidikan….
36
Manajemen pembiayaan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam
menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan
dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara
melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Inti dari manajemen
keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Manajemen pembiayaan ,
disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan
pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan
faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber
dari pemerintah, masyarakat, dan sumber-sumber lainya. Pengertian umum kegiatan
manajemen pembiayaan meliputi 3 hal yaitu budgeting, accounting, dan auditing.

1. Budgeting (anggaran), istilah yang sering dianggap sebagai pengertian suatu
   rencana. Namun dalam bidang pendidikan ada istilah yang sering digunakan yakni
   istilah RAPEN (rencana anggaran dan pendapatan belanja negara) dan RAPES
   (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah) Setiap organisasi memerlukan
   anggaran untuk menunjang kelancaran kegiatannya. Oleh karena anggaran sifatnya
   masih rencana dan menyangkut keperluan orang banyak, maka anggaran baru sah
   apabila sudah mendapatkan pengesahan dari atasan yang berwenang.
2. Accounting (pembukuan) kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah
   pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal
   yaitu, pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan
   menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah
   pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari
   urusan menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak
   menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal
   dengan istilah bendahara.
3. Auditing (pemeriksaan), yang dimaksud auditing adalah semua kegiatan yang
   menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau
   penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang.
   Bagi unit-unit yang ada didalam bagian, mempertanggungjawabkan urusan
   keuangan ini kepada BPK masing masing bagian. Auditing ini sangat penting dan
   bermanfaat bagi bendahara yang bersangkutan, lembaga yang bersangkutan, bagi
   atasan, dan badan pemeriksa keuangan.
   Besar atau kecilnya pembiayaan pendidikan setiap tahunnya selalu berubah hal ini
   disebabkan oleh banyak faktor yang dikelompokkan dalam faktor internal dan faktor
   eksternal. Beberapa faktor yang termasuk faktor internal adalah tujuan pendidikan,
   pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, tingkat dan jenis pendidikan.
   Sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah berkembangnya demokrasi
   pendidikan, kebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan adanya inflasi

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen Personalia pendidikan bertujuan
untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai
hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan
dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik,
mengembangkan, menggaji dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem,
membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan
perkembangan karir tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan
organisasi.
Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personalia) menurut Mulyasa (2002:42)
mencakup (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan
pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6)
kompensasi, dan (7) penilaian pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan
benar agar apa diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang
diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan
pekerjaasi pendidin dengan baik dan berkualitas.
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk dalam tenaga
kependidikan menurut Daryanto dan M. Farid (2013:80) adalah :

1. Kepala Satuan pendidikan
   Kepala Satuan pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung
   jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala satuan pendidikan
   34
   harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer,
   administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur dan motivator.
2. Pendidik
   Pendidik atau dengan kata lain lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga
   kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan
   tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai
   kekhususannya yaitu :
   a. Guru
   b. Dosen
   c. Konselor
   d. Pamong belajar dan lain-lain
3. Tenaga kependidikan lainnya
   Adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan
   pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan,
   diantaranya :
   a. Wakil-wakil/wakil kepala, umumnya pendidik yang mempunyai tugas
   tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu kepala satuan
   pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut.
   Contoh : Wakil kepala sekolah bidang kurikulum.
   b. Tata Usaha, adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang
   administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola
   diantaranya :
    Administrasi surat menyurat dan pengarsipan
    Administrasi kepegawaian
    Administrasi peserta didik
    Administrasi keuangan
   35
    Administrasi inventaris dll.
   c. Laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat
   dan bahan di laboratorium. Petugas laboran antara lain : pustakawan,
   pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan (penjaga sekolah), petugas
   kebersihan dan lainnya

Hakekat sebagai manusia peserta didik mempunyai kesamaan antara yang satu dengan
lainnya. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada anak yang lebih manusiawi dibandingkan
dengan anak lainnya. Adanya kesamaan-kesamaan yang dipunyai anak juga akan
melahirkan konsekuensi adanya kesamaan hak-hak yang harus mereka dapatkan.
Diantara hah-hak tersebut, yang juga tidak kalah pentingnya adalah hak untuk
mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Selain anak-anak diyakini mempunyai
kesamaan-kesamaan, pada dasarnya setiap anak mempunyai keunikan tersendiri.
Manajemen peserta didik, adalah kegiatan yang bermaksud untuk mengatur layanan
pendidikan dapat dipenuhi di sekolah. Sebagai akibat dari adanya keunikan dari setiap
peserta didik, maka akan ada peserta didik yang lambat dan ada peserta didik yang cepat
perkembangannya.kompetisi yang sehat akan memungkinkan jika ada usaha dan
kegiatan manajemen, ialah manajemen peserta didik, demikian juga peserta didik yang
bermasalah sebagai akibat dari adanya kompetisi akan dapat ditangani dengan baik.
Upaya pengembangan diri biasanya ada banyak kebutuhan yang tarik-menarik dalam
hal prioritas pemenuhannya. Pada satu sisi para peserta didik ingin sukses dalam hal
prestasi akademiknya, di sisi lain ingin sukses dalam hal sosialisasi dengan sebayanya.
Bahkan tidak itu saja dalam hal mengejar keduanya, ia ingin senantiasa berada dalam
keadaan sejahtera, tidak jarang menimbulkan masalah bagi para peserta didik. Oleh
karena itu diperlukan layanan tertentu yang dikelola dengan baik. Manajemen peserta
didik berupaya mengisi kebutuhan tersebut.
Pengertian Manajemen Kesiswaan (peserta didik) menurut Arikunto dan Lia (2009:57)
Manajemen kesiswaan adalah kegiatan perencanaan siswa mulai dari proses
penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena
tamat atau sebab lain, jenis-jenis kegiatan manajemen kesiswaan dapat
diidentifikasi dengan cara menggambarkannya dalam proses transformasi sekolah.
Dengan melihat pada proses memasuki sekolah sampai meninggalkannya terdapat
4 kelompok manajemen yaitu: (1) penerimaan siswa, (2) ketatausahaan siswa, (3)
pencatatan bimbingan dan penyuluhan, (4) pencatatan prestasi belajar.
Berdasarkan pada pendapat di atas maka manajemen kesiswaan (peserta didik) meliputi
sebagai berikut:

1. Penerimaan peserta didik baru, merupakan peristiwa penting bagi suatu sekolah,
   karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas di
   sekolah. Kesalahan penerimaan siswa baru dapat menentukan sukses tidaknya usaha
   pendidikan sekolah yang bersangkutan, kapan penerimaan peserta didik baru
   dilakukan. Oleh karena penerimaan peserta didik baru bukanlah hal yang ringan.
2. Ketatausahaan peserta didik, sebagai tindak lanjut dari penerimaan peserta didik
   maka kini menjadi tugas tata usaha sekolah untuk memproses peserta didik. Catatan-
   catatan ketatausahaan ada dua jenis yaitu (1) untuk seluruh sekolah terdiri dari: buku
   induk, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat data semua anak yang pernah dan
   sedang mengikuti pelajaran di suatu sekolah. Catatan dalam buku induk meliputi:
   nomor urut, nomor induk (urut sesuai tanggal mendaftar) nama, jenis kelamin,
   tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat orang tua/wali, tanggal
   keluar/meninggalkan sekolah, dan kolom keterangan. Buku klapper, yaitu buku
   pelengkap buku induk yang dituliskan menurut abjad dan fungsi untuk membantu
   petugas dalam mencari data dari buku induk. Dengan menuliskan nama anak
   menurutkan abjad pada lembar-lembar khusus akan dapat diketahui dengam cepat
   nomor induk anak tersebut (anak yang dimaksud). Data lengkap dapat dicari dalam
   buku induk. Hal-hal yang dapat dimuat dalam buku klapper antara lain: nomor
   induk, nama, nama orang tua/wali, alamat orang tua/wali. Penentuan nama dan
   alamat orang tua/wali adalah untuk membantu petugas jika ternyata ada nama anak
   yang sama. Catatan tata tertib Sekolah, yaitu catatan atau peraturan yang bukan
   hanya diperlukan bagi peserta didik saja, tetapi juga untuk guru dan karyawan lain.
   Tata tertib peserta didik adalah suatu peraturan untuk mengatur sikap anak-anak di
   dalam satu sekolah, (2) catatan-catatan untuk masing-masing sekolah, dalam bagian
   ini telah dikhususkan pada masalah ketatausahaan peserta didik walaupun di sekolah
   sudah ada catatan untuk seluruh sekolah, tetapi perlu adanya catatan-catatan khusus
   untuk masing-masing kelas

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang
kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan
ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus
dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu otonomi yang diberikan
pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri
dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi
lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah
ditetapkan.
Manajemen kurikulum merupakan subtansi manajemen yang utama di sekolah.
Manajemen kurikulum juga berarti segenap proses usaha bersama untuk memperlancar
pencapaian tujuan pembelajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas
29
interaksi pembelajaran. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar
proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan
oleh peserta didik dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus
menyempurnakan strategi pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran akan dapat
mencapai tujuan yang efektif dan efisien apabila kegiatannya mencerminkan semua
pengalaman baik teori maupun praktik yang berupa bekal pengetahuan, sikap, dan
keterampilan.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum
menurut Arikunto dan Lia (2009) sebagai berikut:
Kurikulum dalam arti sempit sekali adalah jadual pelajaran. Kurikulum dalam arti
sempit adalah semua pelajaran baik teori maupun praktik yang diberikan kepada
peserta didik selama mengikuti suatu proses pendidikan tertentu, kurikulum
dalam pengertian ini terbatas pada pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan
kepada peserta didik untuk kepentingan mereka melanjutkan pelajaran maupun
terjun ke dunia kerja. Melihat pada kurikulum sebagai suatu lembaga pendidikan
maka dapat dilihat apakah lulusannya mempunyai keahlian dalam level apa.
Kurikulum dalam arti luas adalah semua pengalaman yang diberikan oleh
lembaga pendidikan kepada anak didik selama mengikuti pendidikan. Pengertian
kurikulum ini berarti pengaturan halaman sekolah, penempatan keranjang sampah
atau ketatnya disiplin sekolah dijalankan ikut termasuk cukupan kurikulum,
karena semuanya itu akan menghasilkan suatu yang tercermin pada lulusan.
Manajemen kurikulum juga berarti administrasi yang ditujukan untuk keberhasilan
kegiatan belajar-mengajar secara maksimal, dengan fokus utamanya meningkatkan
kualitas interaksi pembelajaran tersebut. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan perencanaan kurikulum, dilakukan di tingkat
pusat, tingkat propinsi, maupun tingkat sekolah. Khusus untuk tingkat sekolah,
30
administrasi kurikulum yang dimaksud mencakup: penyusunan kalender pendidikan,
penyusunan jadual pelajaran, pembagian tugas guru/tugas mengajar, penempatan
peserta didik, penyusunan petunjuk praktik, penyusunan petunjuk praktik lapangan,
perencanaan aspek kurikulum oleh guru (penyusunan program pengajaran, penyusunan
satuan pengajaran dan penyusunan rencana dan alat penilaian hasil belajar peserta
didik).
Berdasarkan pada pengertian di atas bahwa kurikulum sebagai pedoman dalam kegiatan
pembelajaran mencerminkan kebutuhan peserta didik tentang pengetahuan, sikap, dan
keterampilan yang diorganisir sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan
harapan. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan di sekolah terutama kegiatan
pembelajaran, kurikulum di Indonesia selalu berubah dan berkembang disesuaikan
dengan persepsi pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan agar dapat efektif dan efisien
salah satunya adalah melalui perencanaan yang baik. Pembuatan perencanaan yang baik
dan benar akan menentukan serangkain pengambilan keputusan untuk mengambil
tindakan dimasa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan
dengan secara optimal, hal ini sesuai dengan pengertian perencanaan oleh Arikunto dan
Lia (2009:9) bahwa :
Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk
mengambil tindakan dimasa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya
tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Perencanaan yang menyangkut apa
yang akan dilaksanakan, kapan dilaksanakan, oleh siapa, dimana, dan bagaimana
dilaksanakannya.
Pendapat lain mengenai perencanaan dikemukakan oleh Terry (2000:6) bahwa
perencanaan adalah merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan
asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan
untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Berdasarkan pendapat di atas dapat diungkapkan bahwa perencanaan adalah
serangkaian proses penentuan pedoman kegiatan dimasa depan dan membuat
perumusan kegiatan yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Perencanaan juga menyangkut apa yang akan dilaksanakan, kapan dilaksanakan, oleh
siapa, dimana, dan bagaimana dilaksanakannya.
Perencanaan menjadi suatu yang penting untuk memprediksi masa yang akan datang
maupun memperkecil ketidak pastian serta menghadapi perubahan-perubahan
mendadak yang mungkin timbul. Adanya perencanaan yang baik dalam suatu organisasi
dapat dijadikan dasar bagi berbagai komponen untuk melakukan tindakan dan semua
tindakan dari berbagai komponen dapat diorganisir. Biaya-biaya dalam perencanaan
merupakan suatu proses penentuan tujuan atau sasaran objek dan penentuan beberapa
metode untuk pencapaian tujuan seefisien dan seefektif mungkin.
Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapat diungkapkan bahwa dalam kegiatan
proses perencanaan terdapat tiga kegiatan yang tidak mungkin dipisahkan yaitu (1)
perumusan tujuan suatu kondisi atau keadaan pada masa yang akan datang dan dapat
membantu tercapainya misi organisasi, (2) pemilihan program(pengembangan program
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman agar tercapai tujuan yang
diinginkan), dan identifikasi sumber daya (sumber daya yang ada, baik manusia, sarana
dan prasarana yang dapat menunjang pencapaian tujuan).
Proses pencapaian tujuan juga merupakan penghubung antara kesenjangan keadaan
masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi dimasa depan. Perencanaan
membutuhkan pendekatan rasional ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan
dengan hal tersebut maka proses perencanaan membutuhkan data dan informasi agar
keputusan yang diambil akan sesuai dengan harapan di masa yang akan datang.
Suatu perencanaan disusun guna memberikan arah kegiatan untuk mencapai tujuan,
agar proses kegiatan belajar secara efektif dan efisien, dan mempersempithambatan hal
27
ini sesuai pendapat Arikunto dan Lia (2009:90) tentang manfaat dari suatu perencanaan
yaitu :

1. Menghasilkan rencana yang dapat dijadikan kerangka kerja dan pedoman
   penyelesaian;
2. Rencana menentukan proses yang paling efektif dan efisien untuk mencapai
   tujuan;
3. Dengan adanya rencana setiap langkah dapat diukur atau dibandingkan dengan
   hasil yang seharusnya dicapai;
4. Mencegah pemborosan uang, tenaga, dan waktu;
5. Mempersempit kemungkinan timbulnya gangguan dan hambatan.
   Sedangkan persyaratan-persyaratan suatu perencanaan agar dapat dijadikan pedoman
   kerja menurut Arikunto dan Lia (2009) adalah sebagai berikut :
6. Perencanaan harus dijabarkan dari tujuan yang telah ditetapkan dan
   dirumuskan secara jelas;
7. Perencanaan tidak perlu muluk-muluk, tetapi sederhana saja, realistik praktis
   hingga dapat dilaksanakan;
8. Dijabarkan secara terperinci, memuat uraian kegiatan dan urutan atau
   rangkaian tindakan;
9. Diupayakan agar memiliki fleksibelitas, sehingga memungkinkan untuk
   dimodifikasi;
10. Ada petunjuk mengenai urgensi dan atau tingkat kepentingan untuk bagian
    bidang atau kegiatan;
11. Disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya pemanfaatan
    segala sumber yang ada sehingga efisien dalam tenaga, biaya dan waktu;
12. Diusahakan agar tidak terdapat duplikasi pelaksanaan.
    Berdasarkan pendapat mengenai manfaat perencanaan dan persyaratan agar suatu
    perencanaan dapat dijadikan pedoman kerja diatas maka dapat diungkapkan bahwa
    begitu pentingnya suatu perencanaan sehingga gagalnya suatu perencanaan sama
    dengan merencanakan kegagalan.
    Sekolah sebagai suatu organisasi pendidikan tentunya memerlukan perencanaan dalam
    pengelolaannya. Perencanaan yang merupakan keputusan yang diambil untuk
    melakukan kegiatan dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan agar penyelenggaraan
    sistem pendidikan lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang bermutu
    dan relevan dengan kebutuhan pembangunan

Setiap organisasi selalu mempunyai tujuan sebagai pedoman dan arah kegiatannya, dan
dalam mencapai tujuan tentunya akan dicapai secara efektif dan efisien. Organisasi
lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang akan tercermin pada peserta didik dan tenaga pendidik. Manfaat bagi
peserta didik adalah dalam rangka terwujudnya pembelajaran yang efektif, inovatif,
kreatif, dan menyenangkan. Disamping itu juga terciptanya peserta didik yang aktif
mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan manfaat bagi tenaga pendidik adalah
terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, terbekalinya teori tentang
proses administrasi pendidikan, dan teratasinya masalah mutu pendidikan. Berkaitan
dengan tujuan dan manfaat manajemen menurut Usman (2006:8) tujuan dan manfaat
manajemen pendidikan antara lain :
(1) Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif, inovatif,
kreatif, dan menyenangkan, (2) terciptanya peserta didik yang aktif
mengembangkan potensi dirinya, (3) terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi
tenaga pendidik dan kependidikan, (4) tercapainya tujuan pendidikan secara
efektif dan efisien, (5) terbekalinya tenega kependidikan dengan teori tentang
proses dan tugas administrasi pendidikan, dan (6) teratasinya masalah mutu
pendidikan.
Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen pendidikan
sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas. Adanya manajemen
yang baik dalam suatu pendidikan , maka pendidikan akan berjalan dengan terencana,
terkoordinir, teratur, terawasi, dan terkendali sehingga kendala-kendala yang dapat
menghambat pencapaian tujuan dapat terdeteksi dan diatasi dengan baik, dan
selanjutnya semua hal tersebut berguna dalam pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri
agar lebih efektif dan efisien. Jadi masalah manajemen pendidikan adalah masalah yang
sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik sebagai sarana maupun
alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya

Menurut Subroto (2004:22) yang berkaitan dengan azas manajemen :
Bahwa azas-azas yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen
pendidikan dalam lingkup proses manajemen adalah azas koordinasi dan azas
hirarki. Azas koordinasi adalah sistem pengaturan dan pemeliharaan tata
hubungan agar tercipta tindakan yang sama dalam rangka mencapai tujuan
bersama. Azas hirarki adalah suatu proses perwujudan koordinasi dalam
organisasi, usaha untuk mencapai itu akan terjadi suatu tingkatan tugas,
wewenang dan tanggungjawab. Pada hirarki ini diperlukan adanya kepemimpinan,
pendelegasian wewenang, dan pembatasan tugas.
Berdasarkan azas-azas dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di atas bahwa dalam
azas koordinasi terdapat suatu pengaturan dan pemeliharaan untuk terciptanya tindakan
yang sama dalam mencapai tujuan. Sedangkan dalam azas hirarki terdapat suatu
tingkatan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dan perwujudannya dengan adanya
kepemimpinan, pendelegasian wewenang dan pembatasan tugas.
Selain berpedoman pada azas koordinasi dan hirarki, dalam penerapan manajemen
pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan seoptimal mungkin perlu adanya
pendekatan-pendekatan seperti pendekatan personil sekolah yaitu guru, tata usaha,
kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik. Pendekatan proses yaitu serangkaian
kegiatan pengelolaan , pendekatan sistem terdiri dari input, proses, dan output.
Sedangkan pendekatan komunikasi berkaitan dengan cara bagaimana pengambil
keputusan dalam organisasi. Sesuai uraian di atas menurut Sufyarma (2004) dalam
melaksanakan manajemen pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan seoptimal
mungkin, ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan yaitu berupa :

1. Pendekatan kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu diperlukan
   kerjasama diantara personil sekolah, seperti guru, tata usaha, kepala sekolah,
   orang tua, peserta didik dan lainnya.
2. Pendekatan proses untuk mencapai tujuan pendidikan, terdiri dari perencanaan,
   pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, penilaian dalam sistem pendidikan.
3. Pendekatan sistem untuk mencapai tujuan pendidikan, terdiri dari input (IQ,
   bakat, minat, sikap/kebiasaan), proses (Guru, metode, bahan, sumber belajar,
   program/tugas), dan output (hasil belajar yang diharapkan dalam bentuk perilaku
   kognitif, afektif dan psikomotor).
4. Komunikasi, yaitu komunikasi dalam berbagai komponen pendidikan untuk
   pendekatan proses pengambilan keputusan, yaitu kemampuan untuk mengambil
   keputusan.
5. Pendekatan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien

Istilah manajemen juga terkandung istilah rangkaian kegiatan yang berarti kegiatan
yang akan dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga kegiatan selesai atau evaluasi,
adanya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan hal ini
menunjukkan bahwa kegiatan dalam lingkup manajemen tidak hanya melibatkan satu
orang saja, tetapi melibatkan berbagai macam orang yang mempunyai karakter dan
kemauan berbeda yang dapat bekerjasama, menyatu untuk melakukan kegiatan bersama
dan mencapai suatu harapan dalam tujuan yang sama pula. Berkaitan dengan pengertian
manajemen menurut Sumijo (2002:94) bahwa manajemen adalah proses merencanakan,
mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi
serta pendaya gunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Pendapat lain tentang pengertian manajemen menurut Handoko (2000:21) bahwa
manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan,
usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya
organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pendapat di atas bahwa dalam pengertian manajemen terkandung
serangkaian proses kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu kerjasama
antara beberapa orang mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan untuk
mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Uraian
tentang manajemen di atas sebagai suatu organisasi maka lembaga pendidikan akan
selalu melakukan kegiatan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, kegiatannya
dilakukan secara bersama dengan memanfaatkan pengelolaan sumber daya yang ada.
Mengenai manajemen pendidikan menurut Subroto (2004:22) manejemen pendidikan
dapat diberi makna dari beberapa sudut pandang yang berupa :
(1) manajemen pendidikan sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan, (2)
manajemen pendidikan sebagai proses untuk mencapai tujuan pendidikan, (3)
manajemen pendidikan sebagai suatu sistem, (4) manajemen pendidikan sebagai upaya
pendayagunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan pendidikan, (5) manajemen
pendidikan sebagai kepemimpinan manajemen, (6) manajemen pendidikan sebagai
proses pengambilan keputusan, (7) manajemen pendidikan sebagai aktivitas
komunikasi, dan (8) manajemen pendidikan dalam pengertian yang sempit sebagai
kegiatan ketatausahaan di sekolah.
Pendapat di atas dapat dimengerti bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu
proses yang ditujukan untuk pencapaian suatu tujuan pendidikan, sebagai suatu sistem,
kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, aktivitas komunikasi, dan kegiatan
ketatausahaan yang selalu melibatkan manusia sebagai unsur pokok dalam setiap
kegiatannya. Pendapat lain sebagaimana yang diungkapkan Daryanto dan M.Farid
(2012:1) bahwa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan adalah :
Sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Berdasarkan pendapat di atas manajemen pendidikan adalah sebagai seluruh proses
kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang
ada, baik personal, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut
Usman (2006:27) berpendapat bahwa :
Manajemen pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang
mempelajari penataan sumber daya yaitu sumber daya manusia, kurikulum atau
sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan
menciptakan suasana yang baik bagi manusia, yang turut serta dalam pencapaian
tujuan pendidikan yang disepakati. Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah
suatu media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif yaitu
efektif dan efisien.
Pendapat lain tentang manajemen pendidikan dikemukakan oleh Nata (2008:24) sebagai
berikut :
Manajemen pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang
pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan,
pengkoordinasian, pengawasan dan evaluasi, dengan menggunakan atau
memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil, maupun spirituil
untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa manajemen pendidikan adalah suatu
proses pencapaian tujuan pendidikan secara optimal dan efisien dengan menciptakan
suasana yang baik bagi manusia dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang
tersedia. Selanjutnya juga dalam manajemen pendidikan terkandung unsur-unsur seperti
: (1) tujuan yang akan dicapai, (2) adanya proses kegiatan bersama, (3) adanya
pemanfaatan sumber daya, dan (4) adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, pengawasan terhadap sumber daya yang ada

Kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja sekolah akan berdampak positif
terhadap keterlibatan dan dukungan program-program yang akan dilaksanakan oleh
sekolah. Jika keterlibatan dan dukungan masyarakat sangat tinggi terhadap sekolah
maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sekolah sudah berhasil. Hal ini seperti
terungkap dalam kemendiknas (2010: 774) bahwa :
Keberhasilan akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator berikut yaitu
(a) meningkatnya kepercayaan dan kepuasan terhadap sekolah, (b) tumbuhnya
kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai pertanggungjawaban pendidikan
di sekolah, (c) berkurangnya kasus-kasus KKN di sekolah, (d) meningkatnya
kesesuaian kegiatan-kegiatan di sekolah dengan nilai norma yang berkembang di
masyarakat.
Hal yang sama dikemukakan Slamet (2005:7) untuk mengukur berhasil tidaknya
akuntabilitas manajemen sekolah dapat diukur dengan beberapa indikator keberhasilan
akuntabilitas yaitu :

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah
2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap
   penyelenggaraan pendidikan disekolah.
3. Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma
   yang berkembang dimasyarakat.
   Ketiga indikator di atas dapat dipakai sekolah untuk mengukur apakah akuntabilitas
   manajemen sekolah telah mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki. Tidak saja
   publik merasa puas, tetapi sekolah akan mengalami peningkatan dalam banyak hal

Istilah akuntabilitas berasal daribahasainggrisaccountability yang berarti
pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk
diminta pertanggungjawabkan. Secara umum definisi akuntabilitas adalah sebagai
kewajiban-kewajiban dari pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber
daya publik dan yang bersangkutan dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal
yang menyangkut pertanggungjawannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen
untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan
menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat sebagai suatu proses
pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban. Akuntabilitas menurut Teguh
(2008:2) diartikan sebagai berikut :
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu
atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik
dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang
menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen
untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan
publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.
Secara umum akuntabilitas adalah sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban
dan memberi jawaban kepada pihak yang berkepentingan atas tindakan atau kegiatan
yang telah dilakukan. Pihak yang berkepentingan dalam suatu tindakan atau kegiatan
bukan hanya saja pimpinan lembaga tetapi juga pihak pemerintah dan masyarakat
umum. Menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah :
Kemampuan memberi jawaban kepada otorotas yang lebih tinggi atas tindakan
seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
Lembaga sekolah sebagai salah satu lembaga layanan publik pada saat ini dikelola
secara desentralisasi, maka kewenangan untuk mengatur dan mengurus sekolah,
mengambil keputusan, mengelola, memimpin, dan mengontrol sekolah ada pada
lembaga itu sendiri. Agar penyelenggaraan sekolah tidak sewenang-wenang dalam
menyelenggarakan sekolah, maka sekolah harus bertanggungjawab terhadap apa yang
dikerjakan. Sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada masyarakat
tentang apa yang dikerjakan sebagai konsekwensi dari mandat yang diberikan oleh
masyarakat, oleh karena itu berarti akuntabilitas publik akan menyangkut hak
masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah.
Masyarakat sebagai pemberi mandat dapat memberikan penilaian terhadap
penyelenggaraan sekolah apakah pelaksanaan mandat dilakukan secara memuaskan atau
tidak. Kaitannya dengan akuntabilitas, masyarakat mempunyai hak untuk memberikan
masukan, hak diinformasikan, hak untuk complain, dan hak untuk menilai kinerja
sekolah.
Pertanggungjawaban penyelenggara sekolah merupakan akumulasi dari keseluruhan
pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada
masyarakat/stakeholder. Akuntabilitas kinerja sekolah adalah perwujudan kewajiban
sekolah untuk mempertanggungjawabkannya. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.
Berdasarkan pada jenisnya bahwa akuntabilitas dapat dilaksanakan pada kebijakan yang
akan dilakukan, akuntabilitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sekolah,
akuntabilitas yang berhubungan dengan proses, prosedur, aturan main, dan ketentuan
pedoman, serta akuntabilitas yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran
uang, hal ini seperti yang terungkap dalam Kemendiknas (2010: 772) bahwa:
Akuntabilitas menurut jenisnya dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu
(1)akuntabilitas kebijakan yaitu akuntabilitas pilihan atas kebijakan yang akan
dilaksanakan (2)akuntabilitas kinerja (product/quality accountability) yaitu
akuntabilitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sekolah,
(3)akuntabilitas proses yaitu yang berhubungan dengan proses, prosedur, aturan
main, dan ketentuan pedoman, serta (4)kejujuran atau sering disebut (financial
accountability), yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan pendapatan dan
pengeluaran uang (cash in and cash out).
Uraian di atas telah menjelaskan tentang pengertian akuntabilitas dan jenis-jenis
akuntabilitas

Tahapan pengelolaan keuangan desa di atur secara garis besar mulai dari
tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,
Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
   Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa
   sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
   pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan
   Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan
   musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa
   menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
   Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
   swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
   Pembangunan Desa meliputi:
   a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
   b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
   lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber
   daya lokal yang tersedia;
   c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
   d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
   kemajuan ekonomi; dan
   e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat
   Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
   Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun
   Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan
   RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan
   rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
   Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh
   Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas
   dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang
   APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
   berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
   disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada
   Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3
   (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota
   menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20
   (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa
   tentang APBDesa.
   Tahap Perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam
   Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 31 sampai dengan pasal 42.
2. Tahap Pelaksanaan
   Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam
   pengelolaan ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan
   Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian
   informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap
   pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan
   Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua
   penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
   kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua
   penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap
   dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada
   jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional
   pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan
   dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.
   Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran dilakukan terlebih dahulu
   penyusunan DPA oleh Kaur dan Kasi yang melaksanakan program
   anggaran. Untuk pencairan dana kegiatan terlebih dahulu Kaur dan Kasi
   membuat SPP yang kemudian dilakukan pencairan oleh Kaur Keuangan
   dari rekening kas Desa.
   Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam
   Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 43 sampai dengan pasal 62.
3. Tahap Penatausahaan
   Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai
   pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan wajib melakukan
   pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
   buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur keuangan wajib
   mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
   Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala
   Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan
   penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
   a. Buku Kas Umum
   Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas
   yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas,
   baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.
   b. Buku Kas Pembantu Pajak
   Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku
   kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang
   berhubungan dengan pajak.
   c. Buku Bank
   Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum
   dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang
   berhubungan dengan uang bank.
   Penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri
   No. 20 Tahun 2018 pasal 63 sampai dengan pasal 67.
4. Tahap Pelaporan
   Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
   APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
   a. Laporan Semester Pertama
   Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
   Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling
   lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
   b. Laporan Semester Akhir Tahun
   Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada
   akhir bulan Januari tahun berikutnya.
   Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri
   No. 20 Tahun 2018 pasal 68 dan pasal 69.
5. Tahap Pertanggungjawaban
   Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam
   pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama.
   Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan
   secara formil maupun materil melalui Laporan Pertanggungjawaban
   Realisasi APBDes dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh
   desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.
   Pertangunngjawaban juga harus dilakukan ke masyarakat.
   Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam
   Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 70 sampai dengan pasal 73.
   

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas
kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan
   Penerimaan Pembiayaan mencakup:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
   SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan
   penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja,
   dan sisa dana kegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud
   merupakan pembiayaan yang digunakan untuk:
   1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
   kecil daripada belanja;
   2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
   3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir
   tahun anggaran belum diselesaikan.
   b. Pencairan Dana Cadangan
   Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan
   pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke
   rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
   c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
   Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan
   untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang
   dipisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayan Pengeluaran
   Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan.
   Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa,
   paling sedikit memuat:
   a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
   dianggarkan;
   d. Sumber dana cadangan;
   e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas
kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan
   Penerimaan Pembiayaan mencakup:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
   SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan
   penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja,
   dan sisa dana kegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud
   merupakan pembiayaan yang digunakan untuk:
   1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
   kecil daripada belanja;
   2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
   3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir
   tahun anggaran belum diselesaikan.
   b. Pencairan Dana Cadangan
   Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan
   pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke
   rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
   c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
   Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan
   untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang
   dipisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayan Pengeluaran
   Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan.
   Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa,
   paling sedikit memuat:
   a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
   dianggarkan;
   d. Sumber dana cadangan;
   e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua
penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam
1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan
dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas
kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas:
   a. Belanja Pegawai
   Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
   tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
   tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.
   b. Belanja Barang
   Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran
   pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari
   12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana
   dimaksud antara lain: alat tulis kantor, benda pos,
   bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor
   desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
   minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas,
   upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional
   Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun
   Tetangga/Rukun Warga, dan pemberian barang pada
   masyarakat/kelompok masyarakat
2. Belanja modal
3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
4. pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai
5. manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
7. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Belanja Tak Terduga

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas
kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
   a. Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
   b. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud
   adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan
   peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai
   dengan uang.
2. Transfer
   Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:
   a. Dana Desa;
   b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi
   Daerah;
   c. Alokasi Dana Desa (ADD);
   d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
   e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan Lain-lain
   Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas
   jenis:
   a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
   dan
   b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan
dengan asas atau landasan hukum yang hampir sama di seluruh
Indonesia yaitu berlandaskan adat, kebiasaan, dan hukum adat (Izzah,
2018). Terdapat beberapa pengertian tentang Desa secara umum yaitu:
Desa adalah daerah otonom asli yang berdasar pada hukum adat
yang berkembang di masyarakat sendiri menurut perkembangan sejarah
yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan.
Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang berdasar pada adat
dan hukum adat yang ada pada suatu wilayah tertentu dengan batasnya,
memiliki ikatan lahir dan batin yang kuat, baik karena masih kerabat
maupun karena memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan
keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki
kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan
rumah tangganya sendiri.
Pengertian desa juga ada yang didasari oleh undang-undang
yang kemudian dapat digunakan sebagai pegangan berbagai
kepentingan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur
pemerintah. Pengertian desa dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.
UU Nomor 32 Tahun 2004 mengartikan desa sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa
yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah mempunyai wewenang untuk mengatur ataupun mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat atas dasar buah pikir
masyarakat setempat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui oleh
Negara.
Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
   Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
   kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
   Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24
   bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
4. Kepastian hukum;
5. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
6. Tertib kepentingan umum;
   Keterbukaan;
7. Proporsionalitas;
8. Profesionalitas;
9. Akuntabilitas;
10. Efektivitas dan efisiensi;
11. Kearifan lokal;
12. Keberagaman; dan
13. Partisipatif.
    Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam
    mengatur desa disebut pemerintah desa. Pemerintah Desa dijelaskan
    dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa yang disebut
    dengan nama lain dan dibantu perangkat desa sebagai unsur
    penyelenggara Pemerintah Desa dengan tujuan membangun desa dalam
    upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa
    serta penanggulangan kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan
    dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumber
    daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas
adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan
organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban.
Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari
pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak
dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Nasirah (2016)
menjelaskan bahwa akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan
kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Ini memiliki
arti bahwa diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh
mana pencapaian dan cara-cara yang digunakan dalam mencapai semua itu.
Sebagai bagian penting dari manajemen, pengendalian berkaitan erat dengan
akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan
efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga
sebaliknya.
Mengenai penjelasan akuntabilitas secara garis besar, peneliti mengambil
kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh
lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.
Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas terdiri atas 2 macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal
   Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan
   dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban
   pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah pusat ke
   MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal
   Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada
   masyarakat luas.
   Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat
   dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik),
   secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan
   bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:
3. Akuntabilitas Internal
   Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal
   penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan
   atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk
   mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai
   10
   perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara
   periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
4. Akuntabilitas Eksternal
   Terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk
   mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan
   telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada
   pihak eksternal dan lingkungannya.
   Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang
   harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:
5. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for
   Probity and Legality)
   Berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of
   power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait
   dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain
   yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
6. Akuntabilitas Proses (Process Accountability)
   Berkaitan dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas
   sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem
   informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
7. Akuntabilitas Program (Program Accountability)
   11
   Berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat
   dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif
   program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
8. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)
   Berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun
   daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap
   DPR/DPRD dan masyarakat luas.
   Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah
   menurut Mardiasmo (2002:105), yaitu:
9. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan
   Transparansi berarti keterbukaan dalam proses perencanaan,
   penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi di sini
   memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses
   yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut
   aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan
   kebutuhan hidup dan pemberdayaan masyarakat banyak.
10. Prinsip Akuntabilitas
    Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti
    bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan
    pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan kepada pihak yang
    membutuhkan termasuk masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki
    hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi masyarakat juga berhak
    untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun
    pelaksanaan dari anggaran tersebut.
11. Prinsip Value for Money
    Prinsip value for money ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam
    proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis
    yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan
    kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan
    dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal
    atau memiliki daya guna. Efektifitas dapat diartikan bahwa
    penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan
    kepentingan masyarakat.
    Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui
    pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
    kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama.
    Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang akuntabel mempunyai ciri-ciri
    sebagai berikut:
12. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara
    terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
13. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
14. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam
    proses pembangunan dan pemerintahan.
    Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan
    publik secara proporsional.
15. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan
    pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat
    pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.
    Sulistiyani (2004:43) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas
    merupakan kata kunci dari penyelenggaraan pemerintahan, di mana dalam
    akuntabilitas terdapat kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan kepada
    pihak yang lebih tinggi terkait keseluruhan kegiatan terutama dalam hal
    administrasi keuangan. Maka semua kegiatan yang berhubungan dengan
    pengelolaan ADD harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan
    terutama masyarakat di wilayah tersebut. Keberhasilan akuntabilitas ADD
    dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun, di dalam
    pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan
    dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD. Maka untuk mewujudkan
    pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terkhusus
    yang mengelola ADD perlu patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam
    melaksanakan ADD (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).
    Bentuk akuntabilitas yang digunakan adalah disclosure yaitu
    pengungkapan dalam bentuk publikasi atas penggunaan dan pengelolaan dana
    yang bisa disebut juga dengan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk
    menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan kepada pemerintah dan
    14
    khususnya masyarakat luas guna mengevaluasi tanggung jawab sosial
    organisasi, serta memberikan informasi terkait pertukaran-pertukaran yang
    terjadi antara organisasi dan lingkungan sosial (Izzah, 2018). Akuntabilitas
    pada penelitian ini juga sesuai dengan jenis akuntabilitas berdasarkan
    pemikiran Mohammad dkk dalam Fajri et al. (2012) yaitu akuntabilitas
    prosedural merupakan pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur
    pelaksanaan dengan mempertimbangkan kepastian hukum.
    Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat
    mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu
    organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja
    individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana
    strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap
    berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) dan Rencana
    Kerja Pemerintah (RKP)

Menurut Syamsi Yuswar dan Mulyadi Subri (2006:15)
menyatakan bahwa pembangunan bisa diartikan sebagai sebuah
perubahan yang dilaksanakan secara terencana untuk mencapai
perbaikan yang mengarah pada modernisasi pembangunan dan
kemajuan sosial. Sistem pembangunan mempunyai kaitan yang erat
dengan hakekat dari fungsi administrasi pada setiap negara, daerah
maupun desa. Jika administrasi dilakukan dengan baik dan
semestinya maka terciptalah pembangunan yang berjalan dengan
lancar, merata dan terkendali.
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Undang-undang tersebut telah memberikan
sebuah kepercayaan kepada pemerintah desa untuk bersikap
mandiri dalam pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan dan
sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya dalam
pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa serta pembangunan
desa. Pembangunan desa menurut Peraturan Kementrian Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 merupakan upaya peningkatan
kualitas hidup masyarakat luas dalam mencapai sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat.
Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan
beberapa tujuan dari pembangunan desa, diantaranya untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas serta kesejahteraan
masayarakat, untuk mengentaskan kemiskinan dengan mencukupi
kebutuhan dasarnya, pembangunan sarana prasarana desa,
pengembangan sektor ekonomi desa, dan untuk pemanfaatan
sumber daya lingkungan yang ada dengan dilaksanakan secara
bersama-sama, gotong royong sehingga terciptanya perdamaian
dan keadilan sosial ditengah-tengah masyarakat.
Sejalan dengan adanya tuntutan pembangunan bangsa dan
negara, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan
pembangunan dari lingkup terkecil dari suatu negara yaitu
pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan
merupakan pembangunan pada tiap-tiap desa dalam satu
kota/kabupaten yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat luas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta
pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan partisipatif
(Yuliansyah dan Rusmianto, 2016).
Dalam hal pembangunan desa, terdiri dari 2 aspek
pembangunan. Yaitu pembangun fisik dan pembangunan non fisik.
Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dapat terlihat
langsung oleh mata dan dapat dirasakan secara langsung oleh
masyarakat (Kuncoro 2010:20). Hasil dari pembangunan fisik
berupa pembangunan dalam sektor sarana prasarana seperti
infrastruktur, fasilitas umum dll. Serta pembangunan non fisik bisa
diartikan sebagai jenis pembangunan tidak terwujud yang terbentuk
dari dorongan masyarakat dan berjangka waktu cukup lama dan
manfaat yang akan ditimbulkan dapat dirasakan secara langsung
(Wresniwiro, 2012). Hasil dari pembangunan non fisik salah
satunya berupa peningkatan perekonomian desa serta peningkatan
dalam hal pelayanan publik yang terdapat pada desa (Wresniwiro,
2012)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 3 Tentang Tata
Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa ke Setiap Desa bahwa
rincian dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan :

1. Alokasi Dasar
   Besaran Alokasi Dasar pada setiap desa dihitung dengan cara
   membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan Jumlah Desa yang
   terdapat di Kabupaten.
2. Alokasi Afirmasi
   Besaran Alokasi Afirmasi diberikan kepada desa tertinggal dan
   sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk masyarakat
   miskin terbanyak dalam kelompok desa.
3. Alokasi Kinerja
   Besaran Alokasi Kinerja diberikan kepada desa yang
   mempunyai kinerja terbaik dalam hal pengelolaan keuangan
   desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa,
   dan capaian hasil pembangunan.
4. Alokasi Formula
   Besaran Alokasi Formula pada setiap desa dihitung
   berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka
   kemiskinan, dan kesulitan geografis berdasarkan data yang
   diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri

Dana Desa merupakan pembiayaan program pemerintah untuk
melaksanakan kegiatan penyelenggaran pemerintah dan
pemberdayaan masyarakat (Santosa, 2008).
Pengertian Dana Desa termuat dalam Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 1 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 bahwa dana desa
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang
menjelaskan Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana desa
filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di
desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat,
perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan
pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak
hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam
pembangunan.
Dana Desa merupakan dana dari APBN yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan
diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
PERMENDESA PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas
penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa prioritas penggunaan
Dana Desa didalamnya juga termasuk kegiatan dalam hal
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
serta jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT-DD. Pemerintah
Desa wajib menganggarkan BLT Desa pada tiap keluarga miskin
dengan ketentuan keluarga yang kehilangan mata pencaharian,
serta belum terdata menerima bantuan sosial lainnya

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam
(Gunawan, 2016) ada beberapa prinsip dalam Transparansi,
diantaranya :

1. Informasi yang dihasilkan dapat dipahami dan diakses dengan
   mudah oleh masyarakat. Informasi tersebut mencakup
   pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan sampai laporan yang
   dihasilkan.
2. Informasi yang dihasilkan terpublikasi kepada masyarakat
   secara jelas dan baik.
3. Laporan dibuat secara berkala mengenai pengelolaan dan
   penggunaan sumber daya publik atas pembangunan yang telah
   terlaksana dan dapat diakses oleh masyarakat banyak.
4. Laporan tahunan.
5. Informasi terkait pengelolaan dana desa dicantumkan dalam
   website atau media organisasi terkait.
6. Pedoman dalam menyebarkan informasi.
   Transparansi menjadi elemen yang paling utama didalam
   penyelenggaran pemerintah dalam melaksanakan amanat dari
   rakyat. Mengingat bahwa segala keputusan berada ditangan
   pemerintah dan nantinya berdampak bagi masyarakat luas.
   Sehingga pemerintah harus memberikan informasi yang akurat
   mengenai apa saja yang telah dilakukan. Dengan transparansi
   adanya kejelasan terhadap aliran dana dana baik pendapatan dan
   belanja daerah. Dengan demikian penyalahgunaan dana dapat
   terhindarkan.

Mardiasmo (2006) menyebutkan ada beberapa tujuan
transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, diantaranya :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kegiatan maupun
   aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Cara untuk meningkatkan manajemen dalam pengelolaan
   penyelenggaran pemerintah.
3. Cara untuk menghindari aparat pemerintah dari
   penyalahgunaan wewenang seperti KKN (Korupsi, Kolusi,
   Nepotisme).
   Menurut Toni dan Nur (2019) tujuan Transparansi adalah
   menyediakan informasi yang memadai dan bersifat terbuka bagi
   masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
   pemerintahan yang baik (Good Goverment Governance). Dilain
   sisi, transparansi juga bertujuan sebagai alat pengendalian atas
   seluruh kinerja yang dilakukan oleh pemerintah

Transparansi merupakan keterbukaan oleh pemerintah dalam
menyampaikan sebuah informasi mengenai pengelolaan dana dan
sumper daya publik kepada pihak yang berhak mendapatkan
informasi tersebut (Mardiasmo, 2006). Pihak yang berhak
mendapatkan informasi disini yaitu masyarakat. Karena masyarakat
mempunyai hak untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang
dikelola pemerintah apakah sudah diimplementasikan dengan baik
terkait kebutuhan dan kepentingan masyarakat atau belum.
Transparansi merupakan sebuah konsep yang menjamin bagi
masyarakat untuk dapat mengakses informasi-informasi dalam
penyelenggaran pemerintah, seperti kebijakan yang ditetapkan,
proses yang dilakukan, serta hasil yang telah dicapai (Lalolo
2003:13).
Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan informasi
yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya dimana
informasi yang disampaikan dapat disediakan secara memadai dan
dimengerti sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk
monitoring dan evaluasi. Transparansi akan menciptakan feedback
yang baik antara pemerintah dengan masyarakat jika dilaksanakan
dengan baik pula melalui kemudahan informasi yang dapat diakses
masyarakat. Karena informasi merupakan hal terpenting bagi
masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan daerah khususnya
Desa

Akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi pemerintaham
terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Rasul (2002:11) terdapat 5
dimensi, diantaranya :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
   Pada akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan
   pemerintah terhadap hukum yang berlaku pada perundang-
   undangan maupun peraturan dalam organisasi. Dengan adanya
   dimensi akuntabilitas hukum ini dapat terciptanya supremasi
   hukum didalam lingkup pemerintah. Sedangkan akuntabilitas
   kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan
   jabatan maupun dana publik seperti korupsi, kolusi dan
   nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran terciptanya
   praktik lembaga publik yang sehat.
2. Akuntabilitas Manajerial
   Akuntabilitas manajerial dengan kata lain akuntabilitas kinerja
   merupakan pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah
   dalam menyelenggrakan pemerintahannya yang dilaksanakan
   secara efektif dan seefisien mungkin.
3. Akuntabilitas Program
   Akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban
   untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan
   dilaksanakan nantinya sesuai kebutuhan yang ada, dengan
   berprinsip pada program yang bermutu serta dapat
   mencerminkan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas Kebijakan
   Lembaga publik mengeluarkan serta menetapkan kebijakan
   harus didasari pada bagaimana dampak yang akan ditimbulkan
   kedepannya, tujuan dilakukannya kebijakan tersebut, serta
   mengapa kebijakan tersebut dilakukan.
5. Akuntabilitas Finansial
   Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban
   lembaga publik dalam mengelola sampai menggunakan dana
   publik sefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai
   kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran
   kinerja finansial

Dari segi perspektif akuntabilitasnya, Mardiasmo (2006)
menyebutkan beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas,
diantaranya :

1. Fokus pada hasil kerja yang maksimal.
2. Menggunakan parameter dalam pengukuran kinerja.
3. Menghasilkan informasi yang berkualitas atas kinerja yang
   telah dicapainya untuk para pengambil keputusan.
4. Menghasilkan data dari waktu ke waktu.
5. Melaporkan hasil secara terbuka dan teratur

Mardiasmo (2006) menyebutkan bahwa akuntabilitas suatu
pemerintahan dibagi ke dalam 4 kelompok :

1. Taat kepada peraturan yang berlaku seperti hukum yang ada,
   peraturan perundang-undangan serta kebijakan administratif.
   Sumber daya finansial.
2. Bersifat efisien, efektif, ekonomis terhadap suatu kegiatan yang
   dilakukan.
3. Hasil program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan tujuan
   serta manfaatnya

Dalam alinea ke-empat yang tercantum pada Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti yang berhubungan
erat dengan pembentukan pemerintah di Indonesia. Hal tersebut
dijadikan pedoman atas kewenangan pemerintah didalam
menjalankan kinerjanya baik pada tingkat pusat hingga daerah.
Landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
didasari pada akuntabilitas publik yang dijalankan dan tata kelola
pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
Akuntabilitas merupakan kewajiban atas suatu tindakan
penyelenggaran pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan,
dimana dari tindakan tersebut nantinya akan
dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak yaitu
masyarakat. Konsep ini didasari dari pendapat dari beberapa ahli,
diantaranya :
Menurut Hasniati (2016) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai
perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam
mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara
efisien, efektif, dan ekonomis.
Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan
kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan
tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan
seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi
amanah yaitu masyarakat.
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan
bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggunngjawaban
berupa menerangkan dan menjawab atas seluruh tindakan kinerja
yang telah dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi hingga
pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk
meminta keterangan atas pertanggungjawaban baik secara teknis
maupun administratif. Berdasarkan konsep dari beberapa ahli
tersebut, baik pemerintah pusat, daerah hingga desa harus
memahami ruang lingkup akuntabilitasnya masing-masing sesuai
dengan tugas pokok yang diemban, karena akuntabilitas yang
diminta mencakup tentang keberhasilan dan juga kegagalan dalam
pelaksanaan instansi yang bersangkutan.