Tag: Konsultasi Skripsi Yogyakarta

Menurut Hery (2018: 25) Pengukuran kinerja keuangan adalah penting
sebagai sarana atau indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional
perusahaan. Menurut Hery (2018:25) Berdasarkan tekniknya, analisis kinerja
keuangan dapat dibedakan menjadi sembilan macam, yaitu:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis
   dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau
   lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah (absolut) maupun
   dalam persentase (relatif).
2. Analisis tren, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk
   mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah
   menujukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis persentase per komponen (common size), merupakan teknik
   analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing
   komponen aset terhadap total aset; persentase masing-masing
   komponen utang dan modal terhadap passiva (total aset); persentase
   masing-masing komponen laba rugi terhadap penjualan bersih.
4. Analisis sumber dan penggunaan modal keja, merupakan teknik
   analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan
   penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis yang
   digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan peubahan kas pada suatu
   periode waktu tertentu.
6. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis yang digunakan
   untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun
   laporan laba rugi.
7. Analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis yang
   digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke
   periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor
   tersebut.
8. Analisis titik impas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk
   mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak
   mengalami kerugian.
9. Analisis kredit, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk
   menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitor kepada
   kreditor, seperti bank

Menurut Fahmi (2016:3) ada lima tahapan dalam menganalisis kinerja
keuangan suatu perusahaan secara umum,yaitu:

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan
   Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang
   sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang
   berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil
   laporan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan
   Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi
   dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari
   perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan
   analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh
   Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan
   perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.
   Metode yang paling umum digunakan untuk melakukan perbandingan
   ini ada dua yaitu:
   a. Time series analysis, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau
   antar peroleh, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
   b. Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap
   hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahan
   dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis dilakukan
   dengan cara bersamaan.
4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan
   yang ditemukan
   Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahan adalah
   setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran
   untuk melihat apa-apa saja permasalahn dan kendala-kendala yang di
   alami oleh perbankan tersebut.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap
   berbagai macam permasalahan yang ditemukan
   Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang
   dihadapi maka daicarikan solusi guna memberikan suatu input atau
   dimasukkan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini
   dapat terselesaikan.

Menurut Sujarweni (2017:71), tujuan dari penilaian kinerja, yaitu:

1. Untuk mengetahui likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk
   memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi.
2. Untuk mengetahui solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk
   memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut
   dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui profitabilitas/rentabilitas yaitu menunjukkan
   kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode
   tertentu.
4. Untuk mengetahui stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk
   melakukan usahanya dengan stabil.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga
memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan
kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan
terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim (2012:79),
rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan,aset, dan modal
saham yang tertentu.
Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak lain
menurut Kasmir (2012: 197) adalah:

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
   tertentu.
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal
   pinjaman maupun modal sendiri.

Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha formal yang
dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas
atau kegiatan suatu perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu
tertentu. Secara singkat arti dari kinerja adalah “prestasi kerja”. Kinerja juga bisa
diartikan “hasil kerja” yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang sesuai
tanggung jawab yang diberikan. Dari kinerja keuangan seseorang atau sekelompok
orang, perusahaan dapat mengetahui keuntungan yang didapat sudah mencapai
tingkat tinggi atau belum. Apabila hasil dari kinerja keuangan tersebut baik maka
laba yang ada dalam suatu perusahaan mengalami kenaikan, sebaliknya jika kinerja
tidak baik maka akan mengalami penurunan laba di suatu perusahaan.
Menurut Rudianto (2013:189), “Kinerja keuangan merupakan hasil atau
prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan
fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu”.
Menurut Hery (2018: 25) “Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu
usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam
menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan
ini dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan
dari mengandalakan sumber daya yang dimilikinya”.
Sedangkan, menurut Fahmi (2011:2) “Kinerja keuangan merupakan
gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil
yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa
kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana
suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan
pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.

Menurut Tampubolon (2005: 1), ketika awal di terapkan posisi internal audit
dalam sebuah organisasi, audit internal dikenal sebagai suatu peran pemeriksaan
terhadap sistem berlaku pada organisasi tersebut yang kemudian beralih menjadi
pemeriksaan terhadap proses kinerja organisasi. Ketika itu, auditor internal berperan
layaknya polisi bagi organisasi. Kebutuhan manajemen akan kepastian bahwa semua
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen telah diterapkan secara baik
oleh seluruh pegawai. Orientasi auditor internal banyak dilakukan pemeriksaan pada
tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan– ketentuan yang ada.
Fokus utama dari audit kepatuhan adalah ditemukannya penyimpangan yang
perlu dikoreksi, keterlambatan, kesalahan, prosedur atau pengendalian internal dan
segala hal yang dampaknya hanya bersifat jangka pendek. Aktivitasnya meliputi
inspeksi, observasi, perhitungan, pengecekan yang memiliki tujuan dalam
memastikan kepatuhan dan ketaatan pada ketentuan, kebijakan serta peraturan yang
telah ditetapkan. Peran auditor internal sebagai pengawas biasanya menghasilkan
saran atau rekomendasi yang memberikan dampak jangka pendek.
Peran auditor internal sebagai pengawas merupakan tugas pokok dari seorang
audit internal. Peran ini tidak pernah hilang dari tugas seorang auditor internal karna
kebutuhan akan pengawasan atas penerapan kebijakan perusahaan akan selalu
dibutuhkan oleh manajemen. Peran auditor sebagai polisi dalam organisasi
diharapkan mampu menjaga kinerja organisasi sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Keterbatasan dari peran auditor internal sebagai pengawas adalah bahwa
evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh auditor internal hanya
bersifat jangka pendek.

Perkembangan profesi internal auditing dalam era globalisasi saat ini sangat
pesat, bahkan Internal auditor telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari
organisasi perusahaan (corporate governance) yang dapat membantu manajemen
dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Dimana
dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan pandangan terhadap profesi internal
auditor dari paradigma lama yang masih berorientasi pada mencari kesalahan
(watchdog) menuju paradigma baru yang lebih mengedepankan peran sebagai
konsultan dan katalis.
Terdapat pergeseran filosofi internal auditing dari paradigma lama menuju
paradigma baru, yang ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi internal
auditor. Pada abad 21 ini internal auditor lebih berorientasi untuk memberikan
kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (customer satisfaction).
Internal auditor tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat
berperan sebagai mitra bisnis bagi manajemen.

Sawyer (2003: 22) memberikan sebuah analogi mengenai perbedaan sudut
pandang antara auditor internal dengan auditee. Dalam analoginya tersebut, Sawyer
menggambarkan sosok auditor internal sebagai sosok yang angkuh dan merasa berada
di atas auditee. Sedangkan pihak auditee digambarkan sebagai pihak yang lemah.
Kondisi ini akan membuat konflik yang kontraproduktif antara auditee dengan
auditor. Perasaan takut dan benci kepada sosok auditor sangat mungkin terjadi ketika
auditee merasa diremehkan oleh auditor internal. Mereka takut terlihat seperti tidak
memiliki pemikiran untuk perbaikan. Mereka takut bahwa perubahan yang diusulkan
dapat merusak rutinitas yang mereka sukai dan kebersamaan yang telah ada. Mereka
takut bahwa metode-metode yang direvisi dapat mengungkapkan ketidakefisienan
atau praktik-praktik terlarang. Dengan kata lain, mereka takut menghadapi
perubahan.

Menurut Hery (2004), berbagai penilaian negatif sering ditujukan terhadap fungsi
internal audit. Auditee seringkali merasa bahwa keberadaan Divisi Internal Audit
hanya akan mendatangkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaat yang akan
diterima. Auditor internal dianggap masih jauh peranannya untuk menjadi seorang
konsultan internal. Seringkali usulan perubahan atau rekomendasi dari audit internal
masih dianggap menyulitkan dan merugikan auditee, bahkan terkesan formalitas dan
cenderung mengabaikan tingkat kesulitan yang akan dihadapi auditee nantinya atas
pelaksanaan saran perbaikan.
Burnett dalam Sawyer (2003: 18) memandang hubungan auditor / klien dilihat
dari dua segi motivasi, yaitu rasa takut dan penghargaan. Dalam hubungan ini,
auditee memiliki rasa takut akan kehilangan pekerjaannya dan menerima evaluasi
yang buruk. Auditor internal dapat mengatasi ketakutan ini dengan menjelaskan
proses-proses audit dan memastikan bahwa tujuan dari audit ini adalah untuk
kepentingan bersama. Auditor internal dapat mengatasi ketakutan auditee terhadap
evaluasi yang buruk atau kehilangan pekerjaan dengan menunjukkan keadilan dan
objektivitas serta dengan menempatkan semua temuan dalam perspektifnya masingmasing, memberikan keseimbangan antara hal-hal yang buruk dengan yang baik.
Auditee yang memberikan kontribusi positif bagi proses audit juga pantas untuk
diberikan apresiasi.
Selama pelaksanaan audit, auditor internal hendaknya mengambil pendekatan
manajerial terhadap penyimpangan-penyimpangan. Auditor internal harus
mengurangi penekanan untuk temuan-temuan yang tidak signifikan, mencari
penyebab-penyebab untuk temuan yang signifikan, dan bekerja dengan manajer
operasional untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Auditor
internal harus selalu ingat bahwa orang-orang operasional biasanya memiliki
pemahaman yang baik atas apa yang sedang terjadi. Apa pun pemikiran perbaikan
yang mungkin dimiliki oleh auditor, ada kemungkinan hal tersebut telah
dipertimbangkan pula oleh orang-orang operasional. Hubungan yang terjadi akan
meningkat dengan sangat pesat jika auditor internal dengan terbuka menerima
pemikiran-pemikiran ini, menyaringnya melalui pengalaman mereka sendiri, dan
kemudian menyajikannya sebagai sebuah hasil kerja sama tim antara auditor dengan
klien.

adalah fungsi staf manajemen perusahaan yang melakukan tugas
fungsional yaitu melakukan pengawasan dan tidak melaksanakan tugas operasional
dalam perusahaan. Sebagai konsekuensi dari fungsinya menyebabkan auditor intern
dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki kekuasaan secara langsung terhadap
bagian dalam perusahaan. Dengan menjalankan fungsi fungsional maka pada
dasarnya fungsi yang dijalankan auditor intern meliputi semua penilaian terhadap
aktivitas perusahaan dan terhadap kelayakan serta efektifitas pengendalian intern
yang telah ditetapkan perusahaan.
Menurut Hartadi seperti yang dikutip oleh Hidayat (2011), fungsi audit intern
adalah sebagai berikut:

1. Menilai prosedur yang berkaitan dengan efisiensi dan kelayakan prosedur,
   pengembangkan dan perbaikan prosedur, dan personalia.
2. Verifikasi dan analisa data yang menyangkut sistem akuntansi,
3. Verifikasi kelayakan untuk menentukan prosedur akuntansi atau kebijakan
   lainnya yang telah dilakukan.
4. Fungsi perlindungan untuk menghindari dan menemukan penggelapan,
   ketidakjujuran dan kecurangan.
5. Melatih dan memberi bantuan kepada karyawan terutama bagian akuntansi.
6. Jasa-jasa lainnya seperti jasa konsultasi kepada manajemen.

Pengertian Auditor Internal mengenai tugas serta ruang lingkup auditor internal
yang dikemukakan beberapa ahli pada dasarnya sama, yakni memberikan jasa atau
pelayanan kepada kliennya. Tetapi ada hal pokok yang masih menuai perdebatan
mengenai ruang lingkup seorang auditor internal.
Sawyer (2003: 7) mendefinisi internal audit sebagai berikut:
“Internal Audit adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu
organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa
yang diberikan organisasi.”
Senada dengan Sawyer, Agoes juga mendefinisikan ruang lingkup yang hampir
serupa. Agoes (2004: 211) mendefinisikan auditor sebagai berikut:
“Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit
perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan,
maupun ketaan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan
ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi
yang berlaku.”

Auditor internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu
perusahaan yang bertugas untuk melakukan aktivitas pemeriksaan. Auditor
internal memiliki peran penting dalam keberlangsungan pengawasan intern
perusahaan. Auditor internal menurut Mulyadi (2010:29) adalah sebagai berikut:
“Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun
swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur
yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan
efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi
yang dihasilkan oleh berbagai bagian operasi.”
Auditor internal dalam perusahaan BUMN dikenal dengan sebutan Satuan
Pengawasan Intern (SPI). Ketentuan perundang-undangan yang mendukung
eksistensi SPI BUMN diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003
mengenai BUMN sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 45 Tahun
2005 perihal pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN

Audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif
yang dilakukan oleh auditor internal, juga sebagai operasi dan kontrol yang
berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan
danoperasi telah akurat dan dapat diandalkan. Audit internal bertujuan untuk
membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya
secara efektif.
The Institute of Internal Auditors (2017:29) yang terdapat dalam Standard
for Professional Practice of Internal Auditing, menyatakan bahwa:
“Internal auditing is an independent appraisal function established
within an organization to examine and evaluate as a service to the organization.”
Yang mempunyai arti sebagai berikut audit internal adalah fungsi
penilaian independen yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk diperiksa
dan dievaluasi sebagai layanan untuk organisasi.
Anthony dan Govindarajan (2013:57), menyatakan bahwa :
“Internal auditing is a staff activity intended to ensure that information is
reported accurately in accordance with prescribed rules, that fraud and
misappropiation off assert is kept to a minimum and in some cases, to suggest
ways to improving the organization’ efficiency and effectiveness.”
Yang mempunyai arti sebagai berikut, audit internal adalah kegiatan staff
yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi dilaporkan secara akurat
sesuai dengan peraturan yang ditentukan, bahwa kecurangan dan kesalahan
penyampaian dijaga seminimal mungkin dan dalam beberapa kasus, menyarankan
cara untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas organisasi.
Sedangkan Sawyer yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2013:9)
menjelaskan bahwa:
“Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif
yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi
penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan.”

Salah satu maksud dari implementasi GCG sesuai dengan pedoman GCG
yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yaitu
untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan cara
meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung
jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara
nasional maupun internasional serta dengan demikian mendukung kondisi
investasi.

Menurut Hery (2010:5) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang
menerapakan Good Corporate Governance, yaitu sebagai berikut :

1. Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat
   mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan kearah yang lebih
   efektif dan efisien, yang pada giliranya akan turut membantu
   terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. Good Corporate Governance dapat membantu perusahaan dan
   perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan
   biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan
   kreditor domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin
   bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan
   penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi
   Menurut Surat Keputusan Mentri BUMN No.117 Tahun 2002 menyatakan
   bahwa tujuan dari penerapan Good Corporate Governance pada BUMN adalah :
6. Memaksimalkan nilai BUMN
7. Mendorong pengelolaan BUMN
8. Mendorong agar keputusan yang dibuat dilandasi : nilai moral tinggi,
   kepatuhan terhadap perundang-undangan, kesadaran akan tanggung jawab
   sosial BUMN terhadap stakehoder dan lingkungan sekitar.
9. Meningkatkan kontribusi BUMN dan perekonomian nasional.
10. Meningkatkan iklim investasi nasional.
11. Mengsuseskan program prativasi.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan suatu kaidah,
norma ataupun pedoman korperasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan
BUMN yang sehat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan
dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang
penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) adalah :

1. Transparansi, yaitu kerterbukaan dalam melaksanaan proses
   pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukan
   informasi materil dan relavan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola
   secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan
   dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
   perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korperasi
   yang sehat.
3. Akuntanbilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
   pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan
   terlaksana secara efektif.
4. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
   perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
   dan prinsip-prinsip korperasi yang sehat.
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam
   memenuhi hak hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian
   dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan paradigma tentang
pengelolaan perushaan yang menekankan pada kesehjateraan hubungan antara
pemegang saham, Dewan Komisaris, Manajemen Senior, Auditor Internal dan
Audito Eksternal agar pengelolaan perusahaan lebih profesional, transparan dan
efisien, Tugiman (2012:21).
Corporate Governance telah menjadi pokok perhatian yang sangat penting
di indonesia karna perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG secara utuh dan
berkelanjutan diyakini akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan perusahaan
yang tidak atau belum menerapkan GCG, sehingga akan membantu perusahaan- perusahaan tersebut menjadi lebih kompetetif secara global.

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk
laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal
merupakan suatu proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal
merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggung jawaban hasil
kerja kepada manajemen, yaitu sebagai media informasi untuk menilai sejauh
mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan.

Wewenang dan tanggung jawab departemen audit internal dalam
perusahaan tergantung pada status dan kedudukanya dalam struktur organisasinya.
Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan
akses penuh kepada auditor internal tersebut untuk berurusan dengan kekayaan
dan karyawan perusahaan yang relavan dengan pokok masalah yang dihadapi.

Hal yang harus diperhatikan dalam suatu perusahaan agar dapat memiliki
departemen audit internal yang efektif adalah departemen audit internal tersebut
memiliki kedudukan audit internal independen dalam organsisasi perusahaan.
Independensi audit internal antara lain tergantung pada:

1. Kedudukan departemen audit internal tersebut dalam organisasi
   perusahaan, maksudnya kepada siapa departemen tersebut bertanggung
   jawab,
2. Apakah departemen audit internal melibatkan dalam kegiatan
   operasional. Jika ingin independen, departemen audit internal tidak boleh
   terlibat dalam kegiaatan operasional perusahaan. Misalnya tidak boleh ikut
   serta dalam kegiatan penjualan dan pemasaran, penyusunan sistem
   akuntansi, proses pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan
   perusahaan.
   Kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan akan menentukan
   tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan
   ataupun status departemen audit internal dalam suatu perusahaan mempunyai
   pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya dalam
   menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari departemen
   audit internal harus ditegaskan untuk menyelasaikan tanggung jawab audit.
   Terdapat tiga alternatif kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan,
   yaitu:
3. Departemen audit internal berada dibawah Direktur Keuangan,
4. Departemen audit internal berada dibawah Direktur Utama,
5. Departemen audit internal merupakan staf dari Dewan Komisaris

Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas, yang terdapat dapat
organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan
kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan
tanggung jawabmereka degan menyajikan analisis penilaian, rekomendasi dan
komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Untuk mencapai
tujuan tersebut, auditor eksternal melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektifitas strukur pengendalian
   internal dan mendorong penggunaan strruktur pengendalian internal
   yang efektif dengan biaya minimum.
2. Menentukan seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak
   dipatuhi.
3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan
   dipertanggungjawabkan.
4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian
   dalam perusahaan.
5. Memberikan rekomendasiperbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan
   Audit internal yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam bidang
   pemeriksaan keuangan tetapi sudahmeluas kebidang lainya seperti audit
   manajemen, audit lingkungan hidup, audit kepatuhan dan sudah mencakup
   konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan
   operasi suatu organisasi.
   Fungsi audit internal menjadi semakin penting sejalan dengan semakin
   kompleksnya operasional perusahaan, manajaemen tidak mungkin dapat
   mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan, karna itu manajemen sangat
   terbantu oleh fungsi audit intern untuk menjaga efesiensi dan efektifitasa kegiatan

Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal
perusahaan yang andal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan
serta memnuhi peraturan perundang-undangan. Satuan kerja atau fungsi
pengawasan internal bertugas membantu direksi dalam memastikan pencapaian
tujuan dan kelangsungan usaha:

1. Melakukan evaluasi terhadap perlakasanaan program perusahaan,
2. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses
   pengendalian risiko,
3. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan
   perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan,
4. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh audit eksternal.
   Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi untuk
   melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf
   audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analaisis, penilaian,
   rekomendasi, konsultasi dan informasi tentang kegiaatan yang ditelaah. Untuk
   mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiaatan yang
   ditelaah. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan
   kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
5. Menelaah dan menilai kebaikan, memdainya tidaknya penerapan dari
   sistem pengendalian internal dan pengendalian operasional lainya, serta
   mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak
   terlalu mahal,
6. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur- prosedur yang telah diteteapkan oleh manajemen,
7. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan
   dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian,
   kecurangan dan penyalahgunaan,
8. Memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam
   organisasi dapat dipercaya,
9. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang
   diberikan oleh manajemen,
10. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka
    meningkatkan efesiensi dan efektivitas.

Menurut Hery (2010:73) standar profesional audit internal terbagi atas
empat macam diantaranya yaitu :

1. Independensi
2. Kemampuan
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
   Adapun penjelasan dari keempat standar profesional audit internal
   tersebut adalah :
5. Indepedensi
   a. Mandiri
   Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang
   diperiksa. Audit internal dianggap mandiri apabila dapat
   melaksanakan pekerjaan secara bebas dan objektif. Kemandirian audit
   internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang
   tidak memihak (netral). Hal ini hanya diperoleh melalui status
   organisasi dan sikap objektif dari para audit internal
   b. Dukungan moral manajemen senior dan dewan
   Audit internal haruslah memperoleh dukungan moral secara penuh
   dari segenap jajaran manajemen senior dan dewan (dewan direksi dan
   komite audit) agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas
   dari berbagai campur tangan pihak lain. Pimpinan audit internal harus
   bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian pemeriksaan.
6. Kemampuan Profesional
   a. Pengetahuan dan kemampuan
   Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh audit internal. Dalam
   setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan
   orang-orang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki
   pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti
   akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik,
   perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan
   pemeriksaan secara tetap dan tuntas.
   b. Pengawasan
   Pimpinan audit internal bertanggung jawab dalam melakukan
   pengwasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh
   para stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang
   dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil
   pemeriksaan yang dilakukan. Pengawasan yang dimaksud mencakup :
   1) Memberikan instruksi kepada para staf audit internal pada awal
   pemeriksaan dan menyetujui program pemeriksaan.
   2) Melihat apakah program pemeriksaan yang telah disetujui
   dilaksanakan
   3) Menentukan apakah kertas kerja telah cukup untuk mendukung
   temuan pemeriksaan, kesimpulan-kesimpulan, dan laporan hasil
   pemeriksaan
   4) Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif,
   jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu.
   5) Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai
   c. Kemampuan berkomunikasi
   Audit internal harus memiliki kemampuan berkomunikasi untuk
   menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Audit internal
   dituntut untuk dapat memahami hubungan antar manusia dan
   mengembangkan hubungan yang baik dengan audit. Audit internal juga
   harus memiliki kecakapan dalam berkomunnikasi, baik secara lisan
   maupun tulisan, sehingga audit internal dapat dengan jelas dan efektif
   menyampaikan berbagai hal, seperti tujuan pemeriksaan, evaluasi,
   kesimpulan, dan juga dalam memberikan rekomendasi (saran-saran
   perbaikan).
   d. Pendidikan berkelanjutan
   Audit internal harus meningkatkan kemampuan tekniknya melalui
   pendidikan berkelanjutan. Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan
   keahlianya. Audit internal harus berusaha memperoleh informasi
   mengenai kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur,
   dan teknik-teknik audit.
   e. Mewaspadai kemungkinan terjadinya pelanggaran
   Audit internal harus dapat bekerja secara teliti dalam melaksanakan
   pemeriksaan. Audit internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan
   terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan,
   kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan (ketidakefesienan), dan
   konfllik kepentingan.
   f. Merekomendasikan perbaikan
   Audit internal harus dapat mengidentifikasi pengendalian intern yang
   lemah tersebut untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai
   prosedur dan praktek yang sehat guna mencapai tujuan dan sasaran
   yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan usaha suatu
perusahaan, adanya suatu departemen audit internal yang efektif sangat di
perlukan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhartikan agar suatu
perusahaan dapat memiliki departemen audit internal yang efektif dalam
membantu manajemen dengan memberikan analisa, penilaian dan saran mengenai
kegiatan yang diperiksanya, Sawyers (2005:52).

1. Departemen audit internal harus mempunyai kedudukan independen
   dalam organisasi perusahaan,yaitu tidak terlibat dalam kegiatan
   operasional yang diperiksanya.
2. Departemen audit internal harus mempunyai uraian tugas tertulis yang
   jelas sehingga dapat mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung
   jawabnya. Departemen audit internal harus pula memiliki internal audit
   manual yang berguna untuk :
   a) Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas,
   b) Menentukan standar untuk mengukur dan meningkatkan
   perfomance, c) Memberi keyakinan bahwa hasil akhir departemen audit internal
   telah sesuai dengan requirement kepala audit internal.
3. Departemen audit internal harus memiliki dukungan yang kuat dari top
   management. Dukungan yang kuat dari top management tersebut dapat
   berupa :
   a) Penempatan departemen audit internal dalam posisi yang
   independent, b) Penempatan staf audit dengan gaji yang rationable, c) Penyediaan waktu yang cukup dari top management untuk membaca,
   mendengarkan dan mempelajari laporan-laporan yang dibuat oleh
   departement audit internal dan tanggapan yang cepat dan tegas
   terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan.
4. Departement audit internal harus memiliki sumber daya profesional,
   berkemampuan, dapat bersikap objektif dan mempunyai integritas serat
   loyalitas yang tinggi
5. Departement audit internal harus bersifat koperatif dengan akuntan
   publik.
6. Harus diadakannya rotasi dan kewajiban mengambil cuti bagi pegawai
   departement audit internal.
7. Pemeberian sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan
   kecurangan dan memberikan kepada mereka yang berprestasi.
8. Menetapkan kebijakan yang tegas mengenai pemberian-pemberian dari
   luar.
9. Mengadakan progrpendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
   kemampua pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai
   auditor internal.

Audit Internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya
mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua
anggota manjemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabanya dengan
cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang di telaah. Ikatan Auditor Internal
(Institute of internal auditor -IIA) dikutip oleh messier (2005:514),
Mendefenisikan sebagai berikut :
Audit Intern adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan
konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi
organisasi. Audit Intern ini membantu organisasi mencapai tujuanya dengan
melakukan pendekatan sitematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
Defenisi ini mengandung pengertian bahwa audit intern merupakan suatu
aktfitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi,
dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan audit intern
dilakukan secara independent dan obyektif yang berarti tidak terpengaruh oleh
pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang di audit. Hasil
audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal secara independen dan
obyektif tersebut akan diandalkan oleh pengguna informasi.
Kegiatan penilaian ini bersifat independen bukanlah dalam arti absolut
yang berarti bebas dari semua ketergantungan, tetapi mengandung pengertian
bahwa internal auditor bebas dari pengaruh atau kekuasaan pihak yang
diperiksanya sehingga diharapkan akan dapat memberikan penilaian objektif.
Defenisi tersebut juga tidak hanya mencakup peranan dan tujuan auditor internal,
Tetapi juga menyatakan lingkup yang luas dari audit internal modern yang lebih
menekankan pada penambahan nilai dan semua hal yang berkaitan dengan resiko,
tata kelola, dan pengendalian. Dan Mulyadi (2002:29) menyatakan bahwa
Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara
maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajamen puncak telah di patuhi,
menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi,
menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi.

Ristono (2013:4) mengatakan bahwa suatu pengendalian persediaan yang
dijalankan oleh suatu perusahaan sudah tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu.
Pengendalian persediaan yang dijalankan adalah untuk menjaga tingkat yang
optimal sehingga diperoleh penghematan-penghematan unuk persediaan tersebut.
Hal inilah yang dianggap penting untuk dilakukan perhitungan persediaan
sehingga dapat menunjukkan tingkat persediaan yang sesuai dengan kebutuhan
dan dapat menjaga kontinuitas produksi dengan pengorbanan atau pengeluaran
biaya yang ekonomis. Maka tujuan pengelolaan persediaan adalah sebagai
berikut:
1) Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat
(memuaskan konsumen).
2) Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak
mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses
produksi, hal ini dikarenakan alasan:
a) Kemungkinan barang (bahan baku dan penolong) menjadi langka sehingga
sulit untuk diperoleh.
b) Kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan.
Menurut Mulyadi (2016:129) yaitu:
1) Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi
Manajemen memerlukan informasi yang teliti dapat dipercaya dan tepat pada
waktunya untuk mengolah kegiatan-kegiatan perusahaan.
2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
Pengawasan yang memadai diperlukan untuk melindungi barang-barang atau
harta milik perusahaan yang mungkin hilang karena dicuri, disalahgunakan,
rusak karena kecelakaan atau musibah dan sebab-sebab lain yang dapat
merugikan perusahaan.
3) Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan
Mekanisme pengawasan atau pengendalian intern yang diasosiasikan dengan
para personil dan kegiatannya, dimaksudkan untuk mencegah atau menghindari
terjadinya berbagai peristiwa dan keadaan yang berakibat timbulnya unefisiensi
operasi manajemen.
4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
Kebijaksanaan peraturan dan prosedur-prosedur pelaksanaan itu ditetapkan
oleh manajemen sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan.
Sistem pengadilan intern berserta mekanismenya diciptakan untuk manajemen
bahwa semua kebijakan, peraturan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan itu
selalu dipatuhi oleh perusahaan

Kurangnya pengendalian pada persediaan dapat mengakibatkan
terjadinya kekurangan persediaan (stockout) maupun kelebihan persediaan
(over stock) barang. Kekurangan persediaan dapat mengakibatkan kegagalan
pengiriman, hilangnya penjualan, pelanggan yang tidak puas, dan
terhambatnya produksi. Sedangkan jika terjadi kelebihan persediaan (over
stock) maka akan timbul resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan, seperti
tingginya biaya penyimpanan dan investasi yang tertahan, karena semakin
besar tingkat persediaan maka semakin besar pula biaya penyimpanan yang
harus dikeluarkan perusahaan.
Menurut Ardiyos ( 2012:11 ) yaitu :

1. Pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang disusun, sehingga
   antara bagian yang satu akan mengawasi bagian yang lainnya.
2. Pengedalian internal merupakan suatu pengujian kebenaran yang dilakukan
   dengan mencocokkan angka-angka & transaksi yang dilakukan oleh petugas
   yang berbeda. Mekanisme pengawasan atau pengendalian intern yang
   diasosiasikan dengan para personil dan kegiatannya, dimaksudkan untuk
   mencegah atau menghindari terjadinya berbagai peristiwa dan keadaan yang
   berakibat timbulnya unefisiensi operasi manajemen.
3. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Kebijaksanaan peraturan
   dan prosedur-prosedur pelaksanaan itu ditetapkan oleh manajemen sebagai
   alat untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Sistem pengendalian
   intern berserta mekanismenya diciptakan untuk manajemen bahwa semua
   kebijakan, peraturan dan prosedur – prosedur yang ditetapkan itu selalu
   dipatuhi oleh perusahaan.

Diketahui bahwa persediaan dapat dibedakan menurut fungsinya, tetapi
perlu kita ketahui bahwa persediaan itu merupakan cadangan dan karena itu
harus dapat digunakan secara efisien. Disamping perbedaan menurut fungsi,
persediaan dapat dibedakan atau dikelompokan menurut jenis dan posisi
barang tersebut didalam urutan pengerjaan produk, setiap jenis mempunyai
karakteristik khusus tersendiri dan cara pengelolaannya yang berbeda.
Menurut Heizer dan Render (2015:554) berdasarkan proses produksi,
persediaan terbagi menjadi empat jenis, yaitu:
1) Persediaan bahan mentah (raw material inventory) adalah bahan–bahan
yang telah dibeli tetapi belum diproses. Bahan-bahan dapat diperolah dari
sumber alam atau dibeli dari supplier (penghasil bahan baku).
2) Persediaan barang setengah jadi (work in process) atau barang dalam proses
adalah komponen atau bahan mentah yang telah melewati sebuah proses
produksi/telah melewati beberapa proses perubahan, tetapi belum selesai
atau akan diproses kembali menjadi barang jadi.
3) Persediaan pasokan pemeliharaan/perbaikan/operasi/MRO (maintenance,
repair, operating) yaitu persediaan–persediaan yang disediakan untuk
pemeliharaan, perbaikan, dan operasional yang dibutuhkan untuk menjaga
agar mesin–mesin dan proses –proses tetap produktif.
4) Persediaan barang jadi (finished good inventory) yaitu produk yang telah
selesai di produksi atau diolah dan siap dijual.

Menurut Heizer dan Render (2015:553) keempat fungsi persediaan bagi
perusahaan adalah:
1) Untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan
konsumen yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi
permintaan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada perusahaan
ritel.
2) Untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Jika persediaan
sebuah perusahaan berfluktuatif, persediaan tambahan mungkin diperlukan
agar dapat memisahkan proses produksi dari pemasok.
3) Mengambil keuntungan dari melakukan pemesanan dengan sistem diskon
kuantitas, karena dengan melakukan pembelian dalam jumlah banyak dapat
mengurangi biaya pengiriman.
4) Melindungi perusahaan terhadap inflasi dan kenaikan harga.

Persediaan (inventory) adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual
dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi
dalam memproduksi barang yang akan dijual. Deskripsi dan pengukuran
persediaan membutuhkan kecermatan karena investas dalam persediaan
biasanya merupakan aktiva lancar dari perusahaan dagang (ritel) dan
manufaktur. Persediaan juga termasuk salah satu aset lancar signifikan bagi
perusahaan pada umumnya, terutama perusahaan dagang, manufaktur,
pertanian, kehutanan, pertambangan, kontraktor bangunan, dan penjual jasa
tertentu. Hal ini menyebabkan akuntansi untuk persediaan menjadi suatu
masalah penting bagi perusahaan-perusahaan tersebut.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014:PSAK No.14) pengertian
persediaan sebagai berikut :
Persediaan adalah aset:
1) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
2) Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan
3) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam
proses produksi atau pemberian jasa.
Sartono (2010:443) mengatakan bahwa “Persediaan umumnya
merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam
suatu perusahaan”.
Menurut Stice (2011:572) mendefinisikan persediaan ialah “Persediaan
secara umum ditujukan untuk barang-barang yang dimiliki perusahaan dagang,
baik berupa usaha grosir maupun ritel ketika barang-barang tersebut telah
dibeli dan ada kondisi siap untuk dijual”.
Ristono (2013:2) “Inventory merupakan suatu teknik yang berkaitan
dengan penetapan terhadap besarnya persediaan barang yang harus diadakan
untuk menjamin kelancaran dalam kegiatan operasi produksi, serta menetapkan
jadwal pengadaan dan jumlah pemesanan barang yang seharusnya dilakukan
oleh perusahaan

Menurut Hall dalam Sulasmi (2013) upaya mengevaluasi jalannya suatu
organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah
satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara
signifikan terhadap bentuk dan manejemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini
efektifitas merupakan pencapaian sasaran perusahaan melalui pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input),
proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya
meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model
yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan
benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan
tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat dan juga dikatakan efektif bila suatu kegiatan mempunyai pertimbangan yang
baik terhadap sasaran yang ingin dicapai.
Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau
pencapaian tujuan serta merumuskan suatu program dalam mencapai sasaran
yang telah ditentukan. Efektifvitas merupakan salah satu dimensi dari
produktifitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal,
yaitu pencapaian hasil yang memuaskan untuk setiap sasaran yang berkaitan
dengan kuantitas dan waktu.
Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) Efektivitas adalah seberapa
baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran
sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat
diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya,
maka dapat dikatakan efektif.
Menurut Bungkaes (2013:45) Efektivitas adalah hubungan antara output
dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat
output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang
ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang
universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun
definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri
efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya :
1) Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur, mujarab,
mempan.
2) Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas
sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).
Menurut Gibson dalam Bungkaes (2013:46) Efektivitas adalah penilaian
yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi.
Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka
makin lebih efektif dalam menilai mereka.

Menurut Tunggal (2012:96) audit operasional dapat memberikan manfaat
melalui beberapa cara sebagai berikut :
1) Mengidentifikasi permasalahan yang timbul, penyebabnya dan alternatif
solusi perbaikannya.
2) Menemukan peluang untuk menekan pemborosan dan efisiensi biaya.
3) Menemukan peluang untuk meningkatkan pendapatan.
4) Mengdentifikasi sasaran, tujuan, kebijakan dan prosedur organisasi yang
belum ditentukan.
5) Mengidentifikai kriteria untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan
organisasi.
6) Merekomendasikan perbaikan kebijakan, prosedur dan struktur organisasi.
7) Melaksanakan pemeriksaan atas kinerja individu dan unit organisasi.
8) Menelaah ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tujuan organisasi,
sasaran, kebijakan dan prosedur.
9) Menguji adanya tindakan-tindakan yang tidak diotorisasi, kecurangan, atau
ketidaksesuaian lainnya.
10) Menilai sistem informasi manajemen dan sistem pengendalian.
11) Menyediakan media komunikasi antara level operator dan manajemen.
12) Memberikan penilaian yang independen dan obyektif atas suatu operasi.

Menurut Tunggal (2012:37) mengemukakan karakteristik audit
operasional yaitu:
1) Audit operasional adalah prosedur yang bersifat investigatif.
2) Mencakup semua aspek perusahaan, unit atau fungsi.
3) Yang diaudit adalah seluruh perusahaan atau salah satu unitnya (bagian
penjualan, bagian perencanaan produksi dan sebagainya) atau suatu fungsi
atau salah satu sub klasifikasinya (pengendalian persediaan, sistem
pelaporan, pembinaan pegawai dan sebagianya)
4) Penelitian dipusatkan pada prestasi atau keefektifan dari
perusahaan/unit/fungsi yang diaudit dalam menjalankan misi,
tanggungjawab, dan tugasnya.
5) Pengukuran terhadap keefektifan didasarkan pada bukti/data dan standar.
6) Tujuan utama audit operasional adalah memberikan informasi kepada
pimpinan tentang efektif tidaknya perusahaan, suatu unit atau suatu fungsi.
Diagnosis tentang permasalahan dan sebab–sebabnya, dan rekomendasi
tentang langkah–langkah korektifnya merupakan tujuan tambahan.

Menurut Bayangkara (2011) mengelompokkan lima tahap dalam
melaksanakan audit operasional, yaitu:
1) Audit Pendahuluan
Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang
terhadap objek yang diaudit. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan
penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan terkait
dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang
telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal–hal yang potensial mengandung
kelemahan pada perusahaan yang diaudit. Dalam tahap ini, auditor dapat
menentukan tujuan audit sementara.
2) Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen
Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian
manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil
pengujian ini, auditor dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku
pada obyek audit sehingga dengan lebih mudah dapat diketahui potensipotensi terjadinya kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Hasil
pengujian pengendalian manajemen ini dapat mendukung tujuan audit
sementara menjadi audit rinci, atau mungkin ada beberapa tujuan audit
sementara yang gugur karena kurangnya bukti–bukti untuk mendukung
tujuan audit tersebut.
3) Audit Terinci
Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan
kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Pada tahap
ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara
satu temuan dengan temuan lain dalam menguji permasalahan yang
berkaitan dengan tujuan audit. Temuan yang cukup, relevan dan kompeten
dalam tahap ini disajikan dalam suatu kertas kerja audit untuk mendukung
kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi yang diberikan.
4) Pelaporan
Pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk
rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.
Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen tentang keabsahan
hasil audit dan mendorong pihak–pihak yang berwenang untuk melakukan
perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Laporan disajikan
dalam bentuk komprehensif (menyajikan temuan-temuan penting hasil audit
untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi). Rekomendasi harus
disajikan dalam bahasa yang operasional dan mudah dimengerti serta dapat
untuk ditindaklanjuti.
5) Monitoring Tindak Lanjut
Tahap ini bertujuan untuk mendorong dan memastikan pihak–pihak yang
berwenang telah melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang
diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit
seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang
berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut.

Pada dasarnya tujuan audit oprasional adalah membantu manajemen
dalam memeriksa efektivitas dan efesiensi operasi perusahaan dan menilai
apakah cara-cara pengelolaan yang digunakan tersebut sudah berjalan baik.
Sasaran audit operasional adalah kegiatan, aktivitas, program atau bidang-
bidang organisasi yang diketahui atau diidentifikasi memerlukan perbaikan
atau peningkatan dalam hal efektivitas, efisiensi dan ekonomisnya.
Menurut Mulyadi (2013:32) menjelaskan tentang tujuan audit
operasional adalah :
1) Mengevaluasi kinerja
2) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut

Audit operasional adalah proses yang sistematis untuk mengevaluasi
efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk
mencapai tujuan organisasi tersebut, dan keekonomisan operasi organisasi
yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada
orang-orang yang tepat atas hasil-hasil evaluasi tersebut beserta
rekomendasi untuk perbaikan. Sedangkan audit operasional secara umum
adalah audit yang dilaksanakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas
kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi
tersebut. Audit operasional sering juga disebut dengan pemeriksaan
pengelolaan (management audit), pemeriksaan operasional (functional
audit), dan pemeriksaan efektivitas (effectiveness audit).
Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:158) Pengertian
audit operasional yaitu :
“Audit Operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan
operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan
operasional yang ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah
kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan
ekonomis”.
Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010:10) mengemukakan bahwa :
“Audit Operasional merupakan audit atas operasi yang dilaksanakan
dari sudut pandang manajemen untuk menilai ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas dari setiap dan seluruh operasi, terbatas hanya pada keinginan
manajemen”.
Menurut William P. Leonard dialih bahasa oleh Amin Widjaja
Tunggal (2012:11) mengemukakan :
“Audit Operasional atau diartikan sebagai audit manajemen yaitu
sebagai suatu pengujian yang menyeluruh dan konstruktif dari struktur
organisasi suatu perusahaan, lembaga atau cabang dari pemerintah, atau
setiap komponen dari padanya, seperti suatu divisi atau departemen dan
tujuannya, alat operasinya, dan utilisasi manusia dan fasilitas fisik”

Menurut Mulyadi (2010:211) fungsi audit internal dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1) Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian
internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas organisasi.
Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian
yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari
unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
2) Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat
dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi,
keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen
dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan
analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar penting
terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa-jasa
tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan
perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan
akuntansi.
Menurut Mulyadi (2010:212), Ruang lingkup pemeriksaan internal
menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi,
serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan
internal harus:
1) Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas)
2) Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan
3) Mereview berbagai cara yang dipergunakan
4) Mereview berbagai operasi atau program
Adapun penjelasan dari ruang lingkup audit internal di atas adalah :
1) Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan
operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,
mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2) Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan
kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hokum dan
peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi,
serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian
dengan hal-hal tersebut.
3) Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan
bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4) Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber
daya.
5) Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya
akan konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan
apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang
direncanakan.

Menurut Arens, Elder, Beasley yang dialih bahasakan oleh Jusuf (2013:16)
Jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
1) Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari
prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional,
manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.
Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi
pemprosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru
dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi
sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit
ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi
informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.
2) Audit Ketaatan (Complience Audit)
Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit
mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh
otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada
manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok
utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan
peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagia besar pekerjaan jenis ini
sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.
3) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh
laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan
kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja
melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan
akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi
tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara
wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor
mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu
mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.
Menurut Agoes (2012:11-13) ditinjau dari jenis pemeriksaannya, audit bisa
dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:
1) Manajemen Audit (Operational Auditing)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk
kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh
manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah
dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pendekatan audit yang biasa
dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari masingmasing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya fungsi penjualan dan
pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan dan distribusi, fungsi
personalia (sumber daya manusia), fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.
2) Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Auditing)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah
menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang
ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris)
maupun pihak eksternal (pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat
Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP
maupun bagian Internal Audit.
3) Pemeriksaan Intern (Internal Auditing)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik
terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan
terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4) Computer Auditing
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data
akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) System.
Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor :
a) Audit Around The Computer
Dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP System
tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP System tersebut.
b) Audit Through The Computer
Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan tes proses EDPnya. Pengetesan tersebut (merupakan compliance test) dilakukan dengan
menggunakan Generalized Audit Software, ACL dll dan memasukan dummy
data (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai
dengan sistem yang seharusnya. Dummy data digunakan agar tidak
mengganggu data asli. Dalam hal ini KAP harus mempunyai Computer
Auditing Specialist yang merupakan auditor berpengalaman dengan
tambahan keahlian di bidang computer information system audit.

Menurut Halim (2015:157) tujuan umum audit adalah untuk menyatakan
pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan
hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
Sedangkan tujuan audit menurut SA 700 adalah untuk merumuskan suatu opini
atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik
dari bukti audit yang diperoleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas
melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis opini tersebut.
Adapun manfaat audit Halim (2015:64-65) yang dibedakan ke dalam 2 (dua)
kategori yakni:
1) Manfaat Ekonomis Audit
a) Meningkatkan kredibilitas perusahaan
b) Meningkatkan efisiensi dan kejujuran
c) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
d) Mendorong efisiensi pasar modal.
2) Manfaat Audit dari Sisi Pengawasan
a) Preventive Control
Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka
menyadari akan diaudit
b) Detective Control
Suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan dapat
diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit.
c) Reporting Control
Setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau pengungkapan yang tidak
dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan.

Menurut Agoes (2012:4) audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan
secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan
keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan
pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah suatu proses sistematik untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan
kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada
pemakai yang berkepentingan.
Definisi audit yang sangat terkenal adalah definisi yang berasal dari
ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts) dalam Halim (2015:1)
mendefinisikan auditing sebagai: “Suatu proses sistematis untuk menghimpun
dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang
berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian
antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan
menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.”
Whittington, Ray and Pann (2012) audit adalah pemeriksaaan hasil
laporan keuangan entitas/perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang
independent. Dengan mengamati, memeriksa dokumen dan asset, bertanya baik
di dalam maupun luar perusahaan serta melakukan prosedur audit, auditor akan
memperoleh data yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan
dapat menggambarkan posisi keuangan dan kegiatan perusahaan selama
periode yang diaudit.
Menurut Arens, Elder, Beasley (2012:4) audit adalah sebagai berikut:
“Audit is the accumulation and evaluation of evidence about information to
determine and report on the degree of correspondence between the information
and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent
person”.
Menurut Messier, Clover dan Prawitt (2014:12) adalah sebagai berikut:
“Auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi
bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa
ekonomi untuk menetukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut
dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada
pihak-pihak yang berkepentingan”

Audit tenure merupakan masa waktu perikatan yang terjadi antara auditor
dengan perusahaan yang diaudit (auditee). Masa perikatan yang terlalu lama dapat
menimbulkan hubungan istimewa antara auditor dan klien yang dapat
mempengaruhi kualitas dari auditor tersebut. (Junaedi & Nurdiono, 2016) tenure
audit (KAP) menunjukkan lama hubungan antara auditor dengan klien. Tenure
audit yang panjang dapat meningkatkan kompetensi auditor. Auditor dapat
mendasarkan keputusan auditnya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah
berkembang dari waktu ke waktu.
Konsep kualitas audit menyatakan bahwa untuk mencapai audit yang
berkualitas auditor harus memiliki kompetensi dan independensi. Independensi
memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas audit yang
dilaksanakan karena independensi berkaitan dengan kemampuan untuk bertindak
objektif (tidak memihak) dan penuh integritas. Sikap independen akan
menyebabkan opini atas laporan keuangan klien bebas dari unsur bias. Namun,
untuk memiliki sikap independen auditor akan dipengaruhi oleh berbagai faktor,
salah satunya lamanya perikatan audit (tenure) antara auditor dengan suatu
perusahaan klien (Qodriyah, 2016). Jadi audit dikatakan berkualitas apabila auditor
dapat bertindak objektif (tidak memihak), jujur, dan penuh integritas dalam
pelaksanaannya

Tenure adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit
yang telah disepakati sebelumnya. Tenure menjadi perdebatan pada saat masa audit
tenure yang dilakukan secara singkat dan masa audit tenure yang dilakukan dalam
jangka waktu yang lama. Tenure berhubungan dengan faktor audit firm dan faktor
audit partner. Audit tenure adalah lamanya masa perikatan auditor secara berturut-
turut dengan klien yang berkaitan dengan kesepakatan jasa audit yang diberikan
(Prasetya dan Rozali, 2016). Hamid (2013) berpendapat dengan masa tenure yang
singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan
waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Masa tenure
yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti
menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja
dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan.
Dalam sudut pandang yang kedua, menjaga hubungan dengan kantor
akuntan publik yang sama untuk jangka waktu yang lama dianggap lebih ekonomis
untuk klien. Adanya hubungan dengan auditor dengan kliennya dalam waktu yang
lama dikhawatirkan akan membuat auditor kehilangan independensinya. Karena
antara auditor dengan klien sudah terikat hubungan yang nyaman dan saling
menguntungkan sehingga kualitas audit menjadi rendah. Hilangnya independensi
auditor dapat dilihat dari kesulitan auditor dalam memberikan opini going concern
untuk kliennya (Sari, 2012).
Sinaga (2012) berpendapat, ada dua faktor utama yang menimbulkan
timbulnya hubungan yang negatif antara hubungan auditor-klien dan kualitas audit
yaitu pengikisan indenpendensi yang mungkin muncul seiring dengan
berkembangnya hubungan pribadi antara auditor dan klien mereka dan
berkurangnya kapasitas auditor untuk memberikan penilaian kritikal.

Berdasarkan PP No 2 tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa (fee) audit
laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Prinsip dasar dalam menetapkan imbal jasa, anggota harus
   mempertimbangkan:
   a. kebutuhan klien, dan ruang lingkup pekerjaan;
   b. waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit
   c. tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties);
   d. tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada
   pekerja yang dilakukan;
   e. tingkat kompleksitas pekerjaan;
   f. jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif
   digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan;
   g. sistem pengendalian Mutu Kantor, dan
   h. basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.
2. Penetepan tarif imbal jasa
   a. Tarif imbal jasa (charge-out rate) harus menggambarkan remunerasi yang
   pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan
   pengalaman masing-masing;
   b. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
   1) gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang
   kompeten dan berkeahlian;
   2) imbalan lain diluar gaji;
   3) beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan
   pengembangan akuntan publik beserta staf, serta riset dan
   pengembangan;
   4) jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (projected chargeout time) untuk akuntan publik, staf profesional dan staf pendukung;
   dan
   5) marjin laba yang pantas.
   c. Pencatatan waktu
   Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan time sheet yang
   sesuai perlu dilakukan secara dan realistis, dan untuk menjaga efisiensi dan
   efektifitas pekerjaan. Time sheet sekaligus berfungsi sebagai kartu kendali
   staf dan dasar dari pengukuran kinerja.
   d. Penagihan bertahap
   Praktik yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap
   atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan.
   Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh
   waktu.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:46-47) ada beberapa biaya atau fee di luar
biaya atau fee utama yang diterima oleh seorang auditor asalkan biaya tersebut tidak
mengurangi independensi auditor tersebut, yaitu:

1. Fee Contigent
   Fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesioanal tanpa adanya
   fee yang dibebankan. Kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah
   fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak
   contigent jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam
   hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau
   temuan badan pengatur.
2. Fee Referal
   Fee Referal adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama
   penyedia jasa profesioanl akuntan publik. Rujukan (Fee Referal) hanya
   diperkenankan bagi sesama profesi.
   Selain biaya audit terdapat juga biaya lainnya. Berdasarkan biaya lainnya
   yang telah dikemukakan di atas, maka seorang auditor bisa mendapatkan
   biaya lain di luar biaya utama. Dengan adanya biaya lain ini maka
   diharapkan sikap independensi dari seorang auditor terjaga, sehingga klien
   atau pihak lain yang berkepentingan percaya kepada KAP dan auditor
   tersebut.

Dalam penentuan biaya audit yang akan dibayarkan kepada auditor tersebut,
maka harus ada cara penentuan biaya audit sebelum pelaksanaan audit.
Kebijakan penentuan imbalan jasa terdapat pada PP No.2 tahun 2016,
adalah sebagai berikut :

1. Setiap anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/atau Rekan
   Akuntan Publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk
   menghitung besarnya imbalan jasa.
   a. besaran tarif Imbalan Jasa standar per jam (hourly charge out rate) untuk
   masing-masing tingkatan staf auditor;
   b. kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif
   Imbalan Jasa standar, dan
   c. metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang akan ditagihkan
   kepada entitas yang dituangkan dalam suatu Surat Perikatan.
2. Metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa
   a. jumlah keseluruhan yang bersifat lumpsum;
   b. jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil
   atau komposit Tim Perikatan, atau
   c. jumlah yang ditentukn berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil
   atau komposit Tim Perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau
   maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya seseorang mengharapkan
imbalan yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Begitu juga seorang
auditor, dia mengharapkan imbalan atau fee yang sesuai dengan apa yang telah dia
kerjakan.
Gammal (2012) dalam Margi Kurniasih (2014) mendefinisikan “fee audit
sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit
kepada perusahaan (auditee)”. Dengan adanya biaya audit atau fee audit maka
seorang auditor akan termotivasi dalam melaksanakan audit, sehingga audit yang
dihasilkan akan berkualitas.
Menurut Sukrisno Agoes (2013:46) mendefinisikan fee audit sebagai
berikut:
“Besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang
diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut,
struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya”.

1. Risiko penugasan
   Ada beberapa pertimbangan penting sebelum sebuah kantor akuntan
   publik menerima suatu penugasan. Pertimbangan dimaksud khususnya
   menyangkut soal tanggung jawab pada etika profesi. Dalam setiap
   penugasan, auditor harus mempertimbangan risiko penugasan tersebut,
   yaitu:
   a. tanggung jawabnya terhadap publik
   b. tanggung jawabnya terhadap klien
   c. tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi
2. Kompleksitas jasa
   Menurut Hasbullah et al. (2014) kompleksitas jasa atau
   kompleksitas tugas yaitu banyaknya jumlah informasi yang ada yang harus
   di proses oleh auditor serta tahapan pekerjaan yang harus dilalui untuk
   menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hal tersebut mengindikasikan seberapa
   besar tingkat kompleksitas tugas yang dihadapi oleh auditor. fee audit maka
   seorang auditor akan termotivasi dalam melaksanakan audit, sehingga audit
   yang dihasilkan akan berkualitas.
   Menurut Sukrisno Agoes (2013:46) mendefinisikan fee audit adalah
   besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa
   yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa
   tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan
   profesional lainnya.
3. Tingkat keahlian
   Tingkat keahlian terdapat pada standar umum yang pertama. Menurut
   Sukrisno Agoes (2012:32-33). Standar umum pertama menegaskan bahwa
   betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain,
   termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, dia tidak dapat memenuhi
   persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika tidak
   memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.
   Pendidikan formal diperoleh melalui perguruan tinggi, yaitu fakultas
   ekonomi jurusan akuntansi negeri (PTN) atau swasta (PTS) ditambah ujian
   Ujian Negara Akuntansi (UNA) Dasar dan UNA Profesi. Sekarang untuk
   memperoleh gelar akuntan lulusan S1 akuntansi harus lulus Pendidikan
   Profesi Akuntan (PPA). Selain itu seorang auditor harus mengikuti
   Pendidikan Profesi Berkelanjutan (continuing professional education) baik
   yang diadakan di KAP sendiri, oleh IAPI atau di seminar dan lokakarya.
   Pengalaman profesional diperoleh dari praktik kerja di bawah bimbingan
   (supervisi) auditor yang lebih senior.
4. Struktur biaya KAP
   Menurut Ginting (2011) yaitu penetapan tarif imbal jasa (fee) audit harus
   menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan
   memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing, sebagai
   berikut:
   a. gaji yang pantas.
   b. imbalan lain diluar gaji.
   c. beban overhead yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf
   dan
   d. jumlah jam yang tersedia untuk suatu priode tertentu.
5. Pertimbangan profesional lainnya
   Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:55) Pertimbangan
   profesional lainnya yaitu objektivitas. Auditor dalam menjalankan tugasnya
   harus mempertahankan objektivitasnya, auditor harus bertindak adil, tidak
   memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi tekanan
   atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.

Auditor harus menentukan tujuan-tujuan audit yang tepat dan bahan bukti
yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan tujuan tersebut setiap kali melakukan
pengauditan untuk melakukan ini, auditor menjalankan sebuah proses audit yang
mana merupakan sebuah metodologi yang sangat jelas untuk pengorganisasian
sebuah audit untuk membuktikan bahwa bukti yang dikumpulkan telah dinyatakan
dengan jelas dan terpenuhi kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari
keputusan-keputusan yang diambil.
Menurut Bedard dan Michelene dalam Andri Hardiansyah (2017) ada dua
pendekatan yang digunakan untuk kualitas audit yaitu:

1. Process Oriented
2. Outcome Oriented