Tag: Konsultasi Skripsi Yogyakarta

Terdapat Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh
kompetensi Auditor Trhadap kualitas Audit. Penelitian Halim (2014) menunjukan
bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin
tinggi kompetensi auditor, semakin tinggi pula kualitas auditnya . Penelitian yang
dilakukan Anugerah dan akbar ( 2014) menyimpulkan bahwa kompetensi
Berpengaruh positif terhadap kualitas Audit. penelitian Zeyn ( 2014 ) juga
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi Auditor Terhadap kualitas
audit. belum berkualitasnya audit internal pemerintah disebabkan oleh auditor
internal belum semuanya memiliki pendidikan sesuai dengan tupoksinya sebagai
auditor internal Pemerintah Daerah, keahlian dibidang SIKD dan sampling
statistik keterampilan dan pengalaman.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh
independensi auditor internal terhadap kualitas audit internal.
Hussey Dan Lan dalam william dan ketut (2015) mengungkapn Bahwa
audit akan efektif hanya jika auditor diberikan kepercayaan untuk Bersikap
independen dalam mengungkapkan kecurangan pada laporan keuangan yang
disajikan manajemen. penelitian Saputri (2013) yang menunjukan bahwa
Independensi auditor inspektorat berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil
audit Adanya independensi dari para auditor inspektorat akan berpengaruh pada
peningkatan kualitas hasil audit.

Audit pemerintah/sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis
atau audit sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi
pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah (pemda),
BUMN, BUMD dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan
negara. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada pada perusahaanperusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba (Bastian, dalam Ashari 2011)
di indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang
dibentuk sebagai perwujudan dari pasal 23 ayat 5 Undang-undang dasar 1945
yang berbunyi sebagai berikut “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang
keuangan negara ditetapkan suatu badan pemeriksa keuangan yang yang
pengaturannya ditetatapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu
diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat”
Menurut Mulyadi dan Kanaka dalam Sunyoto (2014 : 29) auditor
pemerintah adalah auditor proffesional yang bekerja di instansi pemerintah yang
tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang
disajikan oleh unit – unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggung
jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

Mulyadi dan Puradiredja dalam Sunyoto (2014: 5) memberi definisi
bahwa auditing adlah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan–pernyataan tentang
kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan–pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil–hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan.
Menurut Arrens dan Loebbecke dalam Ashari (2011) pengertian auditing
adalah suatu kegiatan pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang menjadi
pendukung informasi kuantitatif suatu entitas untuk menentukan dan melaporkan
sejauhmana kesesuaian antara informasi kuantitatif tersebut dengan kriteria yang
telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh institusi atau orang yang kompeten
dan independen.” Menurut American accounting Association (AAA) committe
on Basic auditing concept auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk
mendapatkan dan menilai bukti–bukti secara objektif, yang berkaitan dengan
Pernyataan–pernyataan tentang tindakan–tindakan dan kejadian kejadian
ekonomi, untuk menentukan kesesuaian antara pernyatan–pernyataan tersebut
dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan menyampaikan hasilnya kepada pihak
yang berkepentingan (Munawir,Dalam Sunyoto 2014).

Menurut Sukrisno Agoes (2017:46) fee audit merupakan bentuk balas jasa yang
auditor berikan kepada klien, dan besarnya fee anggota dapat bervariasi
tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian
yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan auditor yang menerima fee
lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan
dengan audit fee yang lebih kecil.
Sedangkan menurut Dwiyani dan Ni Luh (2014) menunjukkan bahwa fee audit
berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana ketika fee audit lebih tinggi,
akan melakukan prosedur audit dengan lebih luas dan mendalam, sehingga
kejanggalan-kejanggalan pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi.

Menurut Arfan Ikhsan (2018:220) menjelaskan tingginya tekanan anggaran waktu
(time budget pressure) yang dirasakan akan cenderung meningkatkan perilaku
penurunan kualitas audit.
Sedangkan menurut Eka dan Sapta (2018) time budget pressure berpengaruh
menurunkan kualitas audit, karena semakin menurunnya kualitas audit
dikarenakan waktu yang dianggarkan tidak realistis dan anggaran waktu sangat
ketat, sehingga semakin besar transaksi yang tidak diuji oleh auditor, dengan ini
auditor akan memberikan respon dengan dua cara, yang pertama perilaku auditor
untuk bekerja lebih baik dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya atau auditor
melakukan penurunan kualitas audit.

Amir (2017:45) menyatakan standar auditing merupakan pedoman umum untuk
membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesinya dalam audit atas laporan
keuangam historis, Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas audit
atas profesionalnya seperti kompetensi, independensi dan persyaratan pelaporan.
Sedangkan menurut Arens et, al.(2017:24) audit harus dilakukan oleh
seseorang yang kompeten dan independen, auditor yang kompeten diharapkan
menghasilkan hasil audit yang lebih berkualitas.
Menurut Agneus et, al.(2016) audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih
yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, dengan
pengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak maka auditor mampu memberi
penjelasan yang masuk akal atas kesalahan dalam laporan keuangan yang di audit,
yang menunjukkan semakin tinggi pendidikan, pelatihan dan pengalama auditor
maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut Abdul Halim (2015: 99), terdapat banyak faktor yang mempengaruhi
besarnya fee audit, namun terdapat 4 faktor yang dominan, yaitu:
1) Karakteristik keuangan, yaitu tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dll.
2) Lingkungan, yaitu adanya persaingan, pasar tenaga profesional, dll.
3) Karakteristik operasi, yaitu jenis industri klien, jumlah lokasi anak perusahaan,
jumlah lini produk, dll.
4) Kegiatan eksternal auditor, misalnya yaitu pengalaman, tingkat koordinasi
dengan internal auditor, dll.
Sedangkan indikator fee audit, menurut Mulyadi (2016: 46) sebagai berikut:
a) Risiko audit, besar kecilnya fee audit yang diterima oleh auditor dipengaruhi
oleh risiko audit dari kliennya.
b) Kompleksitas jasa yang diberikan, fee audit yang akan diterima auditor,
disesuaikan dengan tinggirendahnya kompleksitas tugas yang akan
dikerjakannya. Semakin tinggi tingkat km pleksitasnya maka akan semakin
tinggi fee audit yang akan diterima oleh auditor.
c) Tingkat keahlian jasa, auditor yang memiliki tingkat keahlian yang semakin
tinggi akan lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan pada
laporan keuangan kliennya.
d) Struktur biaya KAP, auditor mendapatkan fee-nya disesuaikan dengan struktur
biaya pada masing-masing KAP. Hal ini dikarenakan untuk menjaga
auditor agar tidak terjadi perang tarif.

Dalam Peter et al(2014:28) fee audit adalah produk dari harga satuan dan
kuantitas jasa audit yang diminta oleh manajemen yang diaudit perusahaan.
Menurut Mulyadi (2016:63) fee audit merupakan fee yang diterima akuntan
publik setelah melaksanakan jasa audit, berupa imbalan atau upah.
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:46) fee audit sebagai berikut :
Merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan
besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung risiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan jasa tersebut, dan auditor yang menerima fee lebih tinggi
akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan
audit fee yang lebih kecil.

Menurut Kelley, T dan L Margheim dalam Nyoman Ari S D (2015) indikator
pengukuran time budget pressure adalah :
1) Pemahaman auditor atas anggaran waktu yang telah disediakan dan disepakati
oleh manajer bersama klien, hal ini penting karena dari itu dapat diketahui
seberapa besar tekanan anggaran waktu oleh auditor.
2) Tanggung jawab auditor atas anggaran waktu harus diketahui sebelum proses
audit berjalan agar tekanan dapat diantisipasi oleh auditor. Mengetahui
tanggung jawab yang harus diselesaikan dan target yang harus dicapai serta
tanggung jawab untuk menjaga agar proses audit berjalan efisien sesuai dengan
anggaran waktu.
3) Penilaian kerja oleh atasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana auditor
telah memenuhi anggaran waktu yang telah ditetapkan, penilaian kerja kadang
menimbulkan tekanan untuk melakukan tugas audit dan mempengaruhi hasil
kualitas audit.
4) Alokasi fee untuk biaya audit, lancar atau tidaknya proses audit bergantung
pada fee yang diterima dan alokasi fee untuk biaya audit diperlukan untuk
memenuhi tekanan waktu yang telah dianggarkan.
5) Frekuensi revisi anggaran waktu permintaan auditor untuk dapat melakukan
revisi atas anggaran waktu jika terdapat masalah dalam melakukan tugas audit
akan menimbulkan suatu tekanan pada auditor dan mempengaruhi hasil
kualitas audit, jika revisi sering dilakukan berarti auditor akan mendapat
tekanan untuk memenuhi tekanan waktu.
Indikator time budget pressure dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran
dari Willet dalam Dyah Ayu (2018)yaitu auditor memiliki pemahaman terhadap
time budget, tanggung jawab atas time budget, penilaian kinerja yang dilakukan
atasan, dan alokasibiaya auditor (Dyah Ayu, 2018).

Menurut Coram, dalam Abdul Halim (2015:10), tekanan anggaran waktu
dianggap sebagai jenis tekanan kronis dan luas yang dihadapi oleh akuntan
profesional(Abdul Halim, 2015:10).
Sedangkan dalam IAPI (2016:9)time budget pressureadalah sebagai berikut :
Waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh auditor sangat menentukan
kualitas audit, kurangnya waktu yang digunakan dapat mengakibatkan
pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai, semakin memadai
jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan akan memungkinkan
auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan,
menelaah, dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit.
Penggunaan waktu auditor merupakan salah satu bentuk komitmen
pimpinan KAP terhadap kualitas.

Indikator kompetensi dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti
Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati dalam Ahmad dan Ely (2017) adalah sebagai
berikut :
Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan
berpengalaman dalam kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti
yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.
Dalam IAPI (2016:7) dijelaskan bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut :
Auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh IAPI
terhadap jumlah keseluruhan staf profesional, rata-rata jumlah jam
pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jumlah
jam efektif dalam setiap tahun per auditor.

Menurut Amir Abadi Jusuf (2017:42) kompetensi adalah sebagai berikut :
Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan
formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi
pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional
yang berkelanjutan.
Fitrawansyah (2014:46) kompetensi artinya auditor harus memiliki bidang
auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang
diauditnya (Fitrawansyah, 2014:46).
Menurut Al Haryono Jusup (2014: 11) kompetensi adalah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat,
auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang
akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai
dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalamanpengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan
sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan tehnis yang
cukup. Pelatihan ini harus cukup mencakup aspek tehnis maupun
pendidikan umum.
Sedangkan dalam IAPI (2016:5) kompetensi adalah sebagai berikut :
Kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan
untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam
suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan
Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor
dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang
akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat
bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik
pengalaman kerja. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan
IAPI terhadap kompetensi auditor.

Indikator kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari
Mathius Tandiontong (2016:73) adalah sebagai berikut :
Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan
dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam
suatu sistem akuntansi klien, tercermin dari komitmen KAP, independensi,
kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor,
kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien,
dan due professional care.
Dalam IAPI (2016:4) dijelaskan bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut:
Kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu
personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil review mutu
atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan,
organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa.

Menurut Indra Bastian (2014:186) kualitas audit adalah yang dimulai dari
melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan dan
menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya (Indra
Bastian, 2014:186).
Sedangkan menurut Amir Abadi Jusuf (2017:50) kualitas audit adalah sebagai
berikut :
Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku
umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian
kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten
pada setiap penugasannya.
Definisi kualitas audit menurut Arens, et. al, (2015:103) sebagai berikut :
Kualitas audit adalah bagaimana cara memberitahu seorang audit
mendeteksi salah saji material laporan dalam laporan keuangan, aspek
deteksi adalah cerminan dari kompetensi auditor, sedangkanpelaporan
adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independesi auditor.

Menurut Mulyadi (2016:8) audit adalah sebagai berikut :
Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau
dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif
atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan
untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha
perusahaan atau organisasi tersebut.
Sedangkan Menurut Al Haryono Jusup (2014: 11) audit adalah sebagai berikut:
Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan
mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakantindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan
tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Definisi audit menurut Miller and Bailley dalam Abdul Halim (2015: 3) :
Audit adalah tinjauan metode dan pemeriksaan objektif atas suatu item,
termasuk verifikasi informasi spesifik sebagaimana ditentukan oleh
auditor atau ditetapkan oleh praktik umum, tujuannya untuk menyatakan
pendapat atau mencapai kesimpulan tentang apa yang diaudit.

Peran konsep materialitas adalah untuk mempengaruhi
kuantitas dan kualitas informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh
auditor dalam membuat pertimbangan berkaitan bukti audit. Konsep
materialitas menjelaskan bahwa tidak semua informasi keuangan
diperlukan dalam akuntansi, tetapi informasi material harus
disajikan. informasi yang tidak material seharusnya diabaikan atau
dihilangkan. Hal tersebut dapat dianalogikan bahwa konsep
materialitas juga tidak memandang sepenuhnya pada semua
kesalahan, hanya kesalahan yang mmpunyai pengaruh material yang
harus diperbaiki.
Menurut Boynton et.al., (2006) menjelaskan konsep
materialitas dapat mempengaruhi proses audit dengan cara :
a. Auditor membuat keputusan material ketika suatu
perencanaan dalam mengambil keputusan yang penting
tentang ruang lingkup audit. Material adalah konsep yang
bermakna untuk memungkinkan auditor menetukan kesalah
penyajian yang dapat memperngaruhi pengguna laporan
keuangan.
b. Konsep material dapat membantu auditor dalam proses
penilaian audit dengan mengumpulkan bukti audit, auditor
harus dapat menilai audit secara signifikan.

Arens (2008:236), mengatakan terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi materialitas yaitu sebagai berikut :

1. Konsep yang bersifat relative ketimbang absolute
   Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material untuk
   perusahaan kecil tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan
   besar. Jadi, tidak mungkin menetapkan pedoman nilai dolar
   untuk penilaian awal tentang materialitas yang berlaku.
2. Dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi material
   Materialitas bersifat relatif. diperlukan dasar untuk menentukan
   apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak
   seringkali menjadi dasar untuk menentukan berapa jumlah yang
   material bagi perusahaan yang berorientasi laba. Karena jumlah
   ini dianggap menggunakan dasar utama yang berbeda karena
   laba bersih sering berfluktuasi cukup besar dari tahun ke tahun,
   sehingga tidak memberikan dasar yang stabil sehingga tidak
   memberikan dasar yang stabil. Atau entitasnya adalah organisasi
   nirlaba.
3. Faktor-faktor kualitatif
   Jenis salah saji ditentukan mungkin lebih penting bagi para
   pemakai salah saji lainnya, sekalipun nilai dolarnya sama.
   sebagai contoh :
   a. Jumlah yang terlibat dalam kecurangan dianggap lebih
   penting daripada kesalahan yang tidak disengaja dengan
   nilai dolar yang sama, karena kecurangan tersebut
   mencerminkan kejujuran dan keandalan menejemen atau
   personil lain yang terlibat.
   b. Salah saji yang sebenarnya kecil bisa menjadi materialitas
   jika ada keumungkinan konsekuensi dari kewajiban
   kontarktual.
   c. Salah saji yang seberanya tidak material dapat saja menjadi
   material jika mempengaruhi tren pendapatan.

Pertimbangan materialitas bukanlah penilaian yang dibuat
tanpa dasar. Pertimbangan materialitas merupakan pertimbangan
professional yang dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang
kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan dan meletakkan
keyakinan yang cukup dalam laporan keuangan. Pertimbangan
materialitas tersebut dihubungkan dengan keadaan disekitarnya.
Keadaan yang melingkupinya mengandung arti dalam menentukan
materialitas faktor keadaan entitas perlu diperhatikan (Dewi, 2011).
The American Accounting Association (AAA)
mengklasifikasi faktor yang dipertimbangkan dalam pertimbangan
materialitas tersebut :
a. Karateristik-karateristik yang mempunyai signifikan kuantitatif

1. Besarnya suatu item (lebih besar/kecil) relatif terhadap
   pengharapan normal.
2. Besarnya suatu item relatif terhadap item-item serupa
   (relative terhadap total pendapatan untuk periode
   tersebut dan lainnya).
   b. karateristik-karateristik yang mempunyai signifikasi kualitatif
3. Tindakan bawahan penting, kegiatan atau kondisi yang
   tercerminkan (tidak bias, tidak terduga, pelanggaran
   terhadap kontrak).
4. Sifat bawahan penting terhadap suatu item sebagai
   indikator kemungkinan kejadian dimasa depan
   (pemikiran tentang perubahan dalam praktek bisnis
   dll).

Materialitas adalah jumlah nilai yang dihilangkan atau salah
saji informasi akuntansi, mengingat keadaan sekitarnya, yang dapat
menyebabkan perubahan pengaruh penilaian masyarakat terhadap
kepercayaan atas informasi karena kelalaian atau salah saji tersebut
(Mulyadi, 2002:158). Sedangkan menurut FASB Statement of
Financial Accounting Concept No. 2 yang dikutip oleh William C,
Boynton (2003:200) materialitas adalah sejumlah atau besarnya
kekeliruan atau salah saji dalam kaitannya dengan kondisi yang
bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan pengambilan
keputusan yang berkepentingan berubah terpengaruh oleh salah saji.
Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua
informasi keuangan dikomunikasikan dalam laporan akuntansi,
hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan (Christian,
2012). Pertimbangan auditor mengenai materialitas materialitas
merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi
auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai
dan yang akan menaruh kepercayaan terhadap laporan keuangan
(IAPI, 2001).
Standar yang tinggi dalam praktik akuntansi akan
memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep material.
Pedoman materialitas yang beralasan, yang diyakini oleh sebagian
besar anggota profesi akuntan adalah standar yang berkaitan dengan
infromasi laporan keuangan bagi para pemakai, akuntan harus
menentukan berdasarkan pertimbangan tentang besarnya suatu
informasi yang dikatakan material (Dewi, 2011).

Kovinna dan Betri (2013) mengatakan pengalaman
merupakan suatu pembelajaran dan penambahan perkembangan
potensi perilaku dari pendidikan formal maupun non formal atau
bisa juga diartikan sebagai proses yang membawa seseorang pada
pola perilaku yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Asih (2006:26)
pengalaman auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit
laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, jumlah penugasan
dan jenis perusahaan yang pernah ditangani. Pengalaman yang lebih
akan menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam pertimabangan
tingkat materialitas (Noviyani, 2002).
Pengalaman kerja dianggap sebagai faktor penting dalam
memprediksi dan mengevaluasi kinerja auditor dalam melakukan
audit.Pengalaman auditor dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam mendeteksi kekeliruan yang
terjadi.Bertambahnya pengalaman kerja auditor yang juga
meningkatkan ketelitian dalam melakukan audit. Pemeriksaan yang
dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi akanmeningkatkan
ketelitian dalam melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang
dilakuka dengan tingkat ketelitian yang tinggi akan menghasilkan
laporan audit yang berkualitas. Sebagaimana disebutkan dalam
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), persyaratan auditor
independen adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan
pengalaman yang memadai yang biasanya diperoleh dari praktik
sebagai auditor independen.

Menurut Donald dan William (1982) dalam Harhinto (2004)
independensi mencakup dua aspek :

1. Independensi sikap mental
   Independensi sikap mental berarti dalam diri akuntan terdapat
   keadilan dalam menimbang fakta dan dalam diri akuntan
   terdapat pertimbangan yang objektif dan tidaj memihak dalam
   meberikan pendapatnya.
2. Independensi penampilan
   Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat
   bahwa akuntan public bertindak independen sehingga akuntan
   public harus menghindari faktor-faktor yang dapat
   mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.
   Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi
   masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

Menurut Suhayati & Rahayu (2010:51) dibutuhkan upaya
pemeliharaan independensi. Upaya tersebut data berupa persyaratan
atau dorongan lain, hal-hal tersebut antara lain :

1. Kewajiban hukum
   Adanya samksi hukum bagi auditor yang tidak independen.
2. Standar auditing yang berlaku umum
   Sebagai pedoman yangmengharuskan auditor mempertahankan
   sikap independen, untuk semua hal yang berkaitan dengan
   penugasan.
3. Standar pengendalian mutu
   Salah satu standar pengendalian mutu mensyaratkan kantor
   akuntan publik menetapkan kebijakan dan prosedur guna
   memberika jaminan yang cukup bahwa staf independen.
4. Komite audit
   Merupakan sejumlah anggota dewan kominsaris perusahaan
   klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam
   mempertahaknkan independensinya dari manajemen.
5. Komunikasi dengan auditor terdahulu
   Auditor pengganti komunikasi dengan auditor pendahulu
   sebelum menerima penugasan, dengan tujuan
   untukmendapatkan informasi mengenai integritas manajemen.
6. Penjajangan pendapat atas penerapan prinsip akuntansi
   Tujuan tersebut untuk meminimalkan kemungkinan
   manajemen praktik membeli pendapat, hal ini merupakan
   ancaman potensi terhadap independen.

Independensi menurut Arens (2012) yaitu sudut pandang
yang tidak bias dalam melakukan pengujian evaluasi audit atas hasil
pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan
salah satu peran terpenting bagi seorang auditor pada setiap proses
audit untuk memberikan opini yang tepat dan menjadi dasar dari
prinsip integritas dan objektivitas.
Menurut Sudaryo & Yudaneraga (2017:111) independen
didefinisikan sebagai kebebasan dari pengaruh instrik/pengarahan,
atau kontrol dari pihak-pihak lain. Sedangkan menurut Zamzami,
Faiz, et all (2015:13) “independensi adalah kebebasan dari kondisi
yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk
melaksanakan tanggung jawab audit internal dengan cara tidak
memihak”.
Kode Etik Akuntansi Publik menyatakan independen
merupakan sikap yang diharapkan akuntan publik untuk tidak
memiliki kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang
bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Dalam
kenyataannya auditor sering kali menemui kesulitan dalam
mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali
mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai
berikut (Mulyadi, 2010) :

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen,
   akuntan dibayar atas jasanya oleh kliennya.
2. Sebagai penjual jasa, akuntan seringkali cenderung untuk
   memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat
   menyebabkan lepasnya klien.

Sebagai akuntan profesional dalam mengaudit laporan
keuangan harus mematuhi aturan etika yang sudah ditetapkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia yaitu sebagai berikut :
a. Independensi, integritas dan objektivitas
Dalam melaksanakan tugasnyaauditor harus memiliki sikap
independen dalam memberikan jasa profesionalnya yaitu secara
fakta maupun penampilan. Selain sikap independen, auditor juga
harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak menyadari bahwa
faktor kesalahan penyajian material mengalihkan pertimbangan
kepada pihak lain.
b. Standar umum prinsip akuntansi

1. Standar umum
   Standar tersebut terdiri atas kompetensi professional,
   kecermatan dan keseksamaan professional, perencanaan dan
   supervise, serta data relevan yang memadai.
2. Kepatuhan terhadap standar
   Auditor harus mematuhi standar yang ditetapkan Ikanatan
   Akuntan Indonesia (IAI) dalam melakukan jasa auditing.
3. Prinsip-prinsip akuntansi
   Anggota KAP tidak diperbolehkan untuk menyatakan pendapat
   bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip
   akuntansi berterima umum dan auditor menyatakan tidak perlu
   adanya modifiikasi material terhadap laporan keuangan agar
   dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan tersbut sesuai dengan
   prinsip akuntansi.
   c. Tanggung jawab kepada klien
   Segala informasi dari klein dijaga kerahasiaannnya. Karena hal
   tersebut mecerminkan kepatuhan terhadap kode etik
   keprofesionalan auditor. Selain itu, auditor juga harus
   bertanggungjawab terhadap biaya yang diberikan oleh klien, karena
   biayaberdasarkan pada resiko dan kompleksitas tugas.
   d. Tannggung jawab dengan rekan seprofesi
   Anggota tidak diperkenankan merusak citra atau reputasi rekan
   dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Sehingga sangat
   dibutuhkannya saling komunikasi antar rekan kerja.
   e. Tanggung jawab dan praktik lain
   Anggota dilarang untuk melakukan perbuatan yang mencemarkan
   profesinya.

Seorang akuntan profesional harus mematuhi prinsip dasar
etika yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
yaitu sebagai beriku :

1. Tanggung jawab profesi
   Setiap anggota dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus
   selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam
   semua kegiatan yang dilakukan, Tujuan utama prinsip ini adalah
   mempertahankan dan meningkatkan pamor para profesi akuntan
   publik.. Tanggung jawab auditor dengan rekannya untuk bekerja
   sama untuk meningkatkan metode dan pelaporan akuntansi,
   menjaga kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung
   jawab khusus profesi atas pengaturan dirinya.
2. Kepentingan Publik
   Setiap anggota berkewajiban untuk selalu senantiasa dalam
   kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan
   publik, dan menunjukkan komitmen profesionalisme. Akuntan
   yang telah mendapatkan kepercayaan publik harus selalu
   berusaha menunjukkan komitmennya terhadap keunggulan
   profesional.
3. Integritas
   Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap
   anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya
   dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah karateristik
   pribadi yang sangat berharga bagi profesi akuntan. Bagian ini
   merupakan tolak ukur anggota profesi yang pada akhirnya harus
   menilai semua keputusan yang diambil dalam suatu perikatan.
4. Objektifitas
   Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari
   benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban
   profesionalnya. Prinsip ini mengharuskan profesi akuntan untuk
   bersikap tidak memihak, jujur, serta intelektual, dan bebas dari
   pertentangan kepentingan.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
   Setiap anggota harus melaksanakan tugasnya dengan kehatihatian, kopetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban
   untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan
   profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan
   bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa
   profesional yang kopenten berdasarkan perkembangan praktik,
   legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.
6. Kerahasiaan
   Akuntan publik harus menghormati kerahasiaan informasi yang
   diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh
   memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa
   persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional
   atau hukum untuk mengungkapkannya. Prinsip ini merupakan
   unsure etis yang sangat penting dari kewajiban profesi akuntan
   dalam praktik publik dari klien.
7. Perilaku profesional
   Akuntan publik harus berperilaku profesional dan menghindari
   tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Sikap terpuji
   profesi akuntan adalah wujud tanggung jawab kepada penerima
   jasa, pihak ketiga, anggota profesi lainnya, staf, pemberi kerja,
   dan masyarakat.
8. Standar Teknis
   Akuntan publik harus melaksanakan kegiatannya sesuai dengan
   standar teknis dan profesional yang relevan. Sesuai dengan
   keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota memiliki
   kewajiban untuk melaksanakan perilaku dan penerima jasa
   selama perikatan tersebut sesuai dengan prinsip integritas dan
   objektivitas

Etika profesi merupakankarateristik suatu profesi yang
membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi
untuk mengatur perilaku anggotanya (Murtanti dan Marini, 2003).
Menurut Syaravina (2015) etika dalam auditing adalah suatu proses
pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi
yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud
dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang digunakan oleh
seorang yang kopenten dan independen yang telah ditetapkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia. Dengan demikian, etika profesi adalah
nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang
diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang
meliputi kepribadian, kecakapan, professional, tanggung jawab,
pelaksanaan kode etik dan penafsiran serta penyempurnaan kode
etik (Syaravina,2015).
Seorang auditor dalam memberikan pelayanan jasa kepada
masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat
prinsip-prinsip moral yang mengtur perilaku profesional (Sukirno ,
2004). Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena
merupakan tugas akuntan untuk memberikan informasi untuk proses
pengambilan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis (Rahmawati
& Hanun, 2015).

Standar auditing yang ditetapkan Ikaatan Akuntan Indonesai
(IAI) mengharuskan akuntan mengungkapkan apakah laporan
keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia (SPAP, 2011). Sebagai pihak independen yang
mengaudit laporan keuangan perusahaan, auditor akan
memeberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang
diaudit. Terdapat lima kemungkinan pernyataan pendapat auditor
independen (Mulyadi, 2002) :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Uniqualified Opinion)
   Laporan keungan dianggap memberikan gambaran yang
   benar dan wajar mengenai posisi keuangan serta hasil operasi
   suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
   umum di Indonesia jika memenuhi kondisi berikut ini :
   a. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia digunakan
   untuk menyusun laporan keuangan.
   b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
   Indonesia dari periode ke periode telah cukup diungkapkan
   secara memadai.
   c. Informasi dalam catatan untuk mendukunghal tersebut telah
   digunakan dan diungkapkan secara mamadai dalam laporan
   keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
   di Indonesia.
2. Pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas
   (Unqualified Opinion Report With Explanatory Languange)
   Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelas,
   tetapi laporan keuangan memberikan pandangan yang benar dan
   wajar tentang posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien,
   auditor dapat memasukkan laporan auditor dengan bahasa
   penjelas. Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelas,
   namum laporan keuangan pandangan yang benar dan wajar
   tentang posisi keuangan dan hasil operasi bisnis klien, auditor
   dapat memasukkan laporan auditor dengan bahasa penjelas.
   Berbagai penyebab paling penting adanya tambahan
   bahahasa penjelas :
   a. Adanya ketidakpastian yang material.
   b. Adanya keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan.
   c. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip
   akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. Pendapatan wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion)
   Pendapatan wajar dengan pengecualian akan diberikan
   oleh auditor jika dijumpai hal-hal sebagai berikut :
   a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
   b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audityang
   signifikan atau tidak dapat memperoleh informasi signifikan
   karena keadaan di luar kendali klie dan auditor.
   c. Laporan keuangan belum disusun sesuai dengan prinsip
   akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
   d. Kebijakan akuntansi yang berlaku umum yang digunakan
   dalam penyusunan laporan keuangan belum diterapkan secara
   konsisten di Indonesia.
4. Pendapatan tidak wajar (Adverse Opinion)
   Auditor akan memberikan pendapatan tidak wajar jika
   laporan keuangan klien tidak disusun menggunakan prinsip
   akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak
   menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil operasi,
   perubahan ekuitas dan arus kas secara adil. Selain auditor
   memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasidalam
   ruang lingkup audit, sehingga auditor dapat mengumpulkan
   informasi yang cukup kompeten untuk mendukung pendapatnya.
   Laporan keuangan yang dinilai tidak wajar tidak dapat dipercaya
   sepenuhnya, sehingga tidak dapat digunakan oleh pengguna
   informasi untuk pengambilan keputusan.
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion)
   Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan
   keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut dengan
   laporan tanpa pendapat (no opinion report). Kondisi yang
   menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah :
   a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
   b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan
   kliennya.

Standar auditing menurut Standar Profesional Akuntan
Publik (IAI, 2001:150.2) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia sebagai berikut :

1. Standar Umum
   a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
   memiliki keahlian dan pelatihan teknis sebagai auditor.
   b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan,
   independensi dalam sikap mental harus dijaga oleh auditor.
   c. Auditor dituntut untuk menggunakan keahlian profesionalnya
   dengan cermat dan teliti saat melakukan audit dan penyusunan
   laporan.
2. Standar pekerja Lapangan
   a. Pekerjaan harus direncanakan dengan baik dan jika
   digunakan asisten harus diawasi dengan semestinya.
   b. Pemahaman yang memadai atas sktruktur pengendalian
   intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan
   menenutukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
   dilakukan.
   c. Bahan bukti kompeten yang cukup harus diperoleh dengan
   pemeriksaan, observasi, pengajuan pertanyaan, dan
   konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan
   pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
   a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan
   keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi
   berlaku umum.
   b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di mana
   prinsip akuntansi tidak secara konsisten ditetapkan
   dalam penyusunan laporan keuangan periode yang terkait
   dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam periode
   sebelumnya.
   c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus
   diabggap cukup kecuali dinyatakan lain dalam laporan
   audit.
   d. Laporan audit harus mencakup opini atas laporan
   keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa
   pernyataan demikian tidak dapat diberikan, jika opini
   keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus
   dinyatakan.

Menurut Arens (2012) jenis-jenis audit adalah sebagai berikut :
a. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan auditor
dengan cara memeriksa asersi laporan keuangan dengan cara
mengumpulkan bukti dan memberikan tingkat keyakinan yang
tinggi bahwa laporan keuangan mengikuti prinsip akuntansi
yang berlaku umum untuk menyatakan kewajaran laporan
keuangan tersebut. Hasil auditing terhadap laporan keuangan
tersbeut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit
(Simamora, 2002).
b. Audit Ketaatan (Compliance audit)
Audit ketaatan adalah audit yang melibatkan dan pengevaulasian
bukti guna mennetukan apakah aktivitas-aktivitas operasi atau
keuangan dari suatu entitas atau orang sudah sejalan dengan
kondisi, ketentuan, dan peraturan yang ditetapkan ( Simamoea,
2002). Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak
yang berwewenang membuat kriteria (Arens, 2012). Audit
kepatuhan banyak ditemui dalam pemerintahan.
c. Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional merupakan review secara sistemik kegiatan
organisasi, atau bagian daripada, dalam hubungannyya dengan
tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk
mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi bidang-bidang yang
memerlukan pembenahan, dan menyodorkan rekomendasi
(Simamora, 2002). Pihak yang memerlukan audit operasional
adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional itu
sendiri diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya
audit tersebut

Tujuan audit menurut Arens dkk (2015) yaitu untuk
memberikan opini yang diberikan oleh auditor kepada pengguna
laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku menjadi kerangka pelaparan keuangan.
Laporan auditor ini berkontribusi pada kepercayaan pengguna yang
bersangkutan dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Abdul
Halim (2015) tujuan umum audit adalah untuk menyatakan
pendapatan atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi
keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berterima umum.

Menurut American Accounting Association Committee on
Basic Auditing Concepts dalam Simamor, 2002menjelaskan
auditing sebagai proses sistematik yang secara objektif memperoleh
dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan pernyataan dengan
mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat
keseuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang
berkepentingan.Menurut Suhayati & Rahayu (2010) audit adalah
suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif terhadap tingkat kesesuaian informasi antara
tindakan atau kegiatan ekonomi dengan kriteria yang telah
ditentukan.
Agoes (2012) mendefinisikan audit sebagai suatu bentuk
pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistemis oleh pihak
yang independen terhadap laporan keuangan yang sudah disusun
oleh manajemen besarta catatan dan bukti pendukungnya untuk
memberikan opini atas laporan keuangan. Sedangkan menurut
Mulyadi (2009) auditing adalah proses yang sistematik untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai
asersi kepentingan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat
kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan
dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan

Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telah
mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan
publik dalam memberikan jasanya. Menurut Sukrisno Agoes (2017:71)
Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan
publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan
publik. Badan usaha KAP dapat berbentuk:

1. Perseorangan – hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang
   akuntan publik yang juga sekaligus bertindak sebagai pimpinan.
2. Persekutuan perdata atau persekutuan firma – hanya dapat didirikan
   oleh paling sedikit 2 orang akuntan publik dan/atau 75% dari seluruh
   sekutu adalah akuntan publik. Masing-masing sekutu disebut Rekan
   (bahasa Inggris: Partner) dan salah seorang sekutu bertindak sebagai
   Pemimpin Rekan.
3. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan
   Publik yang diatur dalam Undang-Undang.

Seseorang yang melakukan auditing disebut sebagai auditor. Dalam
prakteknya terdapat beberapa jenis auditor yaitu auditor pemerintah, auditor
intern, auditor pajak dan auditor independen atau akuntan publik.

1. Auditor Internal
   Mempunyai tugas membantu manajemen puncak (top management)
   dalam mengawasi asset (saveguard of asset) dan mengawasi kegiatan
   operasional perusahaan sehari-hari. bekerja untuk perusahaan yang
   mereka audit, oleh karena itu tugas auditor intern adalah mengaudit
   manajemen perusahaan termasuk compliance audit.
2. Auditor independen atau akuntan publik
   Bekerja untuk lembaga / kantor akuntan publik (pihak ke-3) yang
   statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit dan bekerja
   secara independent dan objektif. Umumnya auditor ekstern
   menghasilkan laporan financial audit.
3. Auditor Pajak
   Mempunyai tugas melakukan ketaatan wajib pajak yang diaudit
   menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Di Indonesia
   dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada dibawah
   naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
4. Auditor Pemerintah
   Adalah lembaga yang mempunyai tugas menilai kewajaran informasi
   laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan
   penggunaan asset milik pemerintah. Audit instansi pemerintah
   umumnya dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau
   Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Standar auditing merupakan panduan umum bagi auditor dalam
memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan
keuangan historis. Standar ini mencakup pula pertimbangan atas kualitas
profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan,
serta bukti audit.
Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar
yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Standar umum
   a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
   keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
   b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
   independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh
   auditor.
   c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
   wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat
   dan saksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
   a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
   digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
   b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh
   untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan
   lingkup pengujian yang akan dilakukan.
   c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui
   inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi
   sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan
   keuangan yang diaudit.
3. Standar pelaporan
   a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan
   telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
   umum di Indonesia.
   b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
   ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam
   penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan
   dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode
   sebelumnya.
   c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
   dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
   auditor.
   d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat
   mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi
   bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat
   secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
   dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan
   keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang
   jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada,
   dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Dalam Sukrisno Agoes (2017:10) tahapan-tahapan audit (pemeriksaan
umum oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan) dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan
   (klien) yang membutuhkan jasa audit.
2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk
   membicarakan:
   a. Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya
   (apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi,
   pihak bank/kreditor, Bapepam-LK, Kantor Pelayanan Pajak,
   dan lain-lain).
   b. Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain.
   c. Apakah jenis usaha perusahaan dan gambaran umum
   mengenai perusahaan tersebut.
   d. Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau
   dengan bantuan komputer.
   e. Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup
   rapi.
3. KAP mengajukan surat penawaran (audit proposal) yang antara lain
   berisi: jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit (audit fee),
   kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain.
   Jika perusahaan menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi
   Engagement Letter (Surat Penugasan/Perjanjian Kerja).
4. KAP melakukan audit fiels work (pemeriksaan lapangan) di kantor
   klien. Setelah audit field work selesai KAP memberikan draft audit
   report kepada klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah draft report
   disetujui klien, KAP akan menyerahkan fiels audit report, namun
   sebelumnya KAP harus meminta Surat Pernyataan Langganan (Client
   Representation Letter) dari klien yang tanggalnya sama dengan
   tanggal audit report dan tanggal selesainya audit field work.
5. Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan Management
   Letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai
   kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran
   perbaikannya

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4), auditing adalah “suatu pemeriksaan
yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen,
terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta
catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan
untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut”.
Rick Hayes, Philip Wallage, dan Hans Gortmaker (2017:10)
mendefinisikan Audit adalah proses sistematis yang secara objektif
bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti terkait asersi-asersi
mengenai kebijakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat
kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, dan mengumpulkan hasilnya bagi pihak-pihak yang
berkepentingan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan
berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau
peraturan.
Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang
menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi
dan misi yang dicanangkan.Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai
seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang
memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota
organisasi. Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak
terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi
terhadap aturan yang ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau
kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :
a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap
suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan
seseorang menjadi rusak.
c. Ketaatan yang bersifat internalisation, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan
tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang
dianutnya.

Independen adalah ilmu yang menyangkut kepribadian seseorang auditor yang
kukuh dan jujur dalam menjalankan tugasnya (Nadi dan Suputra, 2017). Independensi
auditor merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan
pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam
memberikan opini atau simpulan, sehingga opini yang diberikan terhadap hasil audit
laporan keuangan tersebut memiliki integritas dan objektivitas yang tinggi. Akuntan
publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik
perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan
atas pekerjaan akuntan publik (Fransiska dan Betri, 2015). Semakin tinggi
independensi yang dimiliki oleh auditor, maka kualitas audit akan semakin baik.
Independensi seorang auditor akan berkerja dengan sungguh hati sehingga akan
mempengaruhi kualitas audit.

Kompetensi merupakan bagian yang tidak lepas dari peran auditor sebagai
professional yang menyediakan jasa atas pemeriksaan laporan keuangan perusahaan.
Jasa audit tidak dapat dilakukan oleh individu yang tidak memiliki latar belakang
pendidikan dalam bidang akuntansi ataupun pengauditan. Auditor memiliki
kemampuan dalam melakukan review analisis dan wawancara dalam menghasilkan
laporan auditmenjadi semakin akurat. Kompetensi mendorong auditor untuk
melakukan penelitian lebih banyak lagi tentang berbagai penyimpangan yang
ditemukan saat mengaudit. Dengan demikian, kompetensi yang baik dapat
menghasilkan kualitas audit. Aguti dan Pertiwi (2013); dan Gunawan (2012)
menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap variabel kualitas audit, semakin
tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh auditor maka kualitas audit yang
dihasilkan jauh lebih baik dikarenakan ilmu dan wawasan yang dimiliki lebih luas.
Menurut Putri (2014) bahwa variabel kompetensi mempunyai pengaruh signifikan
terhadap kualitas audit, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka
semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Hasil penelitian Ardyana (2017)
bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor berkompeten atau
memiliki kemampuan dalam melakukan reviuw analisis dan wawancara dalam
menghasilkan laporan auditan menjadi semakin akurat. Kompetensi mendorong
auditor untuk melakukan penelitian lebih banyak lagi tentang berbagai penyimpangan
yang ditemukan saat mengaudit.

Independensi menurut standar umum SA seksi 220 dalam SPAP bahwa
auditor diharuskan bersikap independen, yang dimaksudkan bahwa tidak mudah
dipengaruhi. Oleh karena itu ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan
umum. Sikap independensi merupakan faktor yang sangat penting dalam audit.
Menurut Supriyono (1988), pentingnya independensi bagi seorang auditor
adalah independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan
publik untuk memulai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada
pemakai informasi, independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh
kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan,
independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang
disajikan oleh manajemen, jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang
dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai, independensi
merupakan martabat penting akuntan publik yang secara berkesinambungan perlu
dipertahankan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor
tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap 
independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak
independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang
disajikan itu kredibel.
Auditor yang independen adalah auditor yang tidak mudah dipengaruhi dan
bebas dari tekanan pihak manajemen dan pihak manapun dalam melakukan audit.
Maka dari itu akuntan atau auditor independen tidak boleh memihak kepada pihak
manajemen atau yang lain hal inidilakukan agar hasil proses audit dapat bersifat
relevan dan reliabel. Menurut Arens et al (2014:103), independensi akuntan publik
memilki dua komponen:

1. Independensi dalam berpikir (Independent in mind)
   Independensi dalam berpikir adalah mencerminkan pikiran auditor yang
   memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias.
2. Independensi dalam penampilan (Independent in apperance)
   Independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lain atas
   independensi ini. 

Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang
auditor dalam melaksanakan audit. Arens et al (2014:4) menyatakan bahwa auditor
harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus
kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna
mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Menurut Mathius
(2016:288) Kompetensi auditor adalah suatu keahlian yang cukup secara eksplisit
dapat digunakan dalam melakukan audit secara obyektif yang diukur dari pengalaman
dan pengetahuan terhadap fakta-fakta dan prosedur-prosedur. Kompetensi dapat
diukur menggunakan indikator pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan
ditunjukkan oleh pemahaman auditor terhadap audit, usaha klien, dan kriteria yang
digunakan dan pendidikan non formal yang pernah diikuti, sedangkan pengalaman
ditunjukkan oleh jumlah klien yang diaudit, lamanya waktu dalam melaksanakan jasa
audit, dan jenis perusahaan yang diaudit.

Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan penugasan, tahap pekerjaan
lapangan, dan pada tahap administrasi akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kualitas audit menurut Harhinto (2004) adalah sebagai berikut:
1) Melaporkan semua kesalahan klien
Auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi pada
sistem akuntansi perusahaan klien dan tidak terpengaruh pada besarnya
kompensasi atau fee yang diterimaoleh auditor.
2) Pemahaman terhadap sistem informasi klien
Auditor yang memahami sistem akuntansi perusahaan klien secara mendalam
akan lebih mudah dan sangat membantu dalam menemukan salah saji laporan
keuangan klien.
3) Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit
Auditor yang mempunyai komitmen tinggi dalam menyelesaikan tugasnya,
maka ia akan berusaha menghasilkan hasil terbaik sesuai dengan anggaran
yang sudah ditetapkan.
4) Berpedoman pada prinsip pengauditan dan prinsip akuntansi dalam
melakukan pekerjaan lapangan
Auditor harus memiliki standar etika yang tinggi, mengetahui akuntansi dan
pengauditan, menjunjung tinggi prinsip auditor, dan menjadikan Standar
Profesi Akuntan Publik sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan
tugas laporan keuangan.
5) Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien
Pernyataan klien merupakan informasi yang belum tentu benar karena
berdasarkan persepsi. Oleh karena itu, auditor sebaiknya tidak begitu saja
percaya terhadap pernyataan klienya dan lebih mencari informasi lain yang
relevan (skeptis).
6) Sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan
Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati,
termasuk dalam mengambil keputusan sehingga kualitas audit akan lebih
baik.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit probabilitas seorang auditor
akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi
kliennya. Probabilitas penemuan penyelewengan tergantung pada kemampuan
teknikal auditor, seperti pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan
struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas auditor tersebut melaporkan
penyelewengan tersebut tergantung pada independensi auditor. Berdasarkan Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat
berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan
mencakup mutu profesional (profesional qualities) auditor independen, pertimbangan
(judgment) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.
Kualitas audit seorang auditor dipengaruhi beberapa faktor. Berdasarkan
penelitian hasil (Mulyadi, 2012) seorang auditor yang bertanggung jawab dalam
pekerjaannya dan memiliki profesionalisme biasanya akan menghasilkan audit yang
baik. Audit yang baik tentunya harus memperhatikan kedua aspek tersebut agar audit
yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan fakta. Secara ringkas
disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan
independen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai dengan
pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut
diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan (Tarigan dan Susanti,
2013)

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa teori keagenan
mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen.
Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja
demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian
kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham.
Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggung jawabkan semua upayanya
kepada pemegang saham.
Teori keagenan merupakan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen selaku
pelaku utama dalam perusahaan (Arifin, 2005). Pemilik sumberdaya ekonomi
merupakan peran dari prinsipal dan manajer diperankan oleh agen. Tugas manajer
adalah mengurus dan mengendalikan sumber daya ekonomis. Agen diberikan tugas
oleh prinsipal untuk bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal untuk
menjalankan perusahaan. Sering terjadi masalah antara kepentingan prinsipal dengan
agen sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan, hal ini
dikarenakan kepentingan kedua belah pihak tidak selaras, maka keadaan ini sering
dikenal sebagai moral hazard (Kurniasih dan Abdul, 2014).
Teori keagenan memiliki tujuan utama yaitu apabila terdapat masalah yang
dikarenakan oleh beberapa pihak yang saling bekerja sama namun memiliki tujuan
berbeda, maka masalah keagenan yang terjadi akan terjawab dengan teori keagenan.
Terdapat beberapa masalah antara lain yang pertama, pada saat keinginan atau tujuan
prinsipal dan agen yang saling berlawanan maka pada saat itu masalah keagenan akan
muncul. Kejadian tersebut membuat prinsipal sulit untuk melakukan verifikasi
apakah tugas yang diberikan kepada agen telah dilakukan secara tepat. Kedua, ketika
prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi risiko, maka
timbul masalah pembagian dalam menanggung risiko. Inti dari hubungan keagenan
adalah antara kepemilikan (pihak prinsipal) yaitu para pemegang saham dengan
manajemen (pihak agen) yaitu manajer yang mengelola perusahaan dipisahkan tugas
dan tanggung jawabnya. Tujuan dan sikap yang sama terhadap risiko antara prinsipal
dan agen yang selaras,maka laporan keuangan disajikan dengan keadaan yang
sebenarnya oleh pihak agen. Apabila hasil laporan keuangan tersebut kualitasnya
baik, maka auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula.

Audit laporan keuangan ini merupakan audit yang mencakup penghimpunan
dan pengevaluasian bukti laporan. Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh
eksternal audit dan biasanya atas permintaan klien. Standar audit dibutuhkan dalam
melakukan audit laporan keuangan. Standar audit yang digunakan dalam mengaudit
laporan keuangan adalah Standar Professional Akuntan Publik. Standar Profesional
Akuntan Publik terkait dengan proses audit dinyatakan dalam SA 200 No 4 (IAPI,
2015) yang terdiri dari:

1. Standar Umum
   Standar umum berkaitan dengan persyaratan auidtor dan mutu pekerjaannya
   sehingga bersifat pribadi. Standar ini mencakup tiga bagian diantaranya:
   a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian
   dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor.
   b. Audit harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan
   dengan perikatan dan independensi.
   c. Auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan
   pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
   Standar ini terdiri dari 3 poin diantaranya:
   a. Seluruh pekerjaan audit dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya dan
   apabila menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya.
   b. Tak hanya memperhatikan standar audit saja, pemahaman yang memadai
   atas pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan
   menentukan sifat.
   c. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan,
   permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk
   dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang
   diaudit.
3. Standar Pelaporan
   Standar pelaporan terdiri empat item, diantara lain:
   a. Laporan audit harus dinyatakan apakah laporan keuangan telah
   disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
   b. Hasil laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan, apabila ada
   ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
   laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode
   sebelumnya.
   c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
   memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
   d. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan
   keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak
   bisa diberikan.
   Audit yang dilakukan oleh auditor independen antara lain adalah audit laporan
   keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada
   umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal
   yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai
   dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor
   merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, apabila keadaan
   mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat,baik dalam hal auditor
   menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus
   menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar pengauditan
   yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar pengauditan yang ditetapkan
   Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut
   pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
   berlaku umum di Indonesia dan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan
   prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan
   dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (IAPI, 2015).
   

Arens dkk (2017:873) menjelaskan, efficiency refers to determining the
resources used to achieve those objectives, such as determining whether parts are
produced at minimum cost. Efficiency like effectiveness, there must be defined criteria
for what is meant by doing things more efficiently before operational auditing can be
meaningful. Efficiency is defined as reducing cost without reducing effectiveness, atau
dapat diterjemahkan bahwa efisiensi mengacu pada penentuan sumber daya yang
digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti menentukan apakah bagian
diproduksi dengan biaya minimum. Efisiensi seperti efektivitas, harus ada kriteria yang
ditetapkan untuk apa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu dengan lebih efisien
sebelum audit operasional dapat bermakna. Efisiensi didefinisikan sebagai pengurangan
biaya tanpa mengurangi efektivitas.
Adapun menurut Hasibuan (2005:233) yang mengutip pernyataan Emerson,
efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil
antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga
hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain
hubungan antara apa yang telah diselesaikan.
Sedangkan menurut Agoes (2014:9), efisiensi diartikan sebagai tindakan untuk
membuat pengorbanan yang paling tepat dibandingkan dengan hasil yang dikehendaki.
Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa efisiensi adalah usaha yang dilakukan
agar dapat meminimalisasi biaya atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai
tujuan sehingga tidak terjadi pemborosan

Arens dkk (2017:873) menjelaskan, effectiveness refers to meeting objectives,
such as producing parts without defects. In an operational audit for effectiveness, an
auditor, for example, might need to assess wether a governmental agency has met its
assigned objective of achieving elevator safety in a city, atau dapat diterjemahkan bahwa
keefektifan mengacu pada memenuhi tujuan, seperti memproduksi tanpa cacat. Dalam
audit operasional untuk efektivitas, auditor, misalnya, mungkin perlu menilai apakah
lembaga pemerintah telah memenuhi tujuan yang ditetapkan untuk mencapai
keselamatan elevator di kota.
Menurut Vijay dkk (2004), efektivitas ditentukan oleh hubungan antar output
yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar
output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektif unit tersebut karena
baik tujuan maupun input sangatlah sukar dikuantifikasikan.
Agoes (2014:9), efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan-keluaran
dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik
ditinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja, kualitas hasil kerja, maupun batas waktu
yang ditargetkan.
Berdasarkan definisi yang dipaparkan tersebut, dapat dikatakan bahwa
efektivitas adalah mengacu pada pencapaian tujuan atau adanya keselarasan antara
output dengan tujuan. Besarnya efektivitas bergantung pada besarnya kontribusi yang
dikeluarkan terhadap tujuan.
Pada umumnya efektivitas diukur dengan membandingkan rencana dengan
aktual yang terjadi. Dan pengukuran efektivitas juga dilakukan oleh manajemen
perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian perusahaan dalam
suatu periode akuntansi.
Dalam mencapai efektivitas terkait pencapaian hasil atau manfaat organisasi
yang didasarkan pada sasaran dan tujuan organisasi yang menitikberatkan pada hasil
dari operasi, dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Penilaian atas pencapaian sasaran, tujuan, dan rencana organisasi
2. Penilaian kecukupan sistem manajemen dalam mengukur efektivitas
3. Menentukan keluasan hasil yang ingin dicapai
4. Mengidentifikasi faktor hasil kinerja yang memuaskan
   (Agoes: 2014,168)

Prosedur penjualan tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan, dan
jenis barang yang digunakan, diterima, dan akhirnya dengan penyerahan barang
pada pelanggan. Fungsi-fungsi yang terlibat dalam siklus penjualan menurut
Arens, Alvin, Loebbecke (2017) adalah;

1. Processing customer orders
2. Grantings goods
3. Shipping goods
4. Billing customer and recording sales
5. Processing and recording cash receipt
6. Processing and recording sales return and allowance
7. Charging off uncollectible account receivable
8. Providing for bad debt
   Penjelasan mengenai fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
9. Pemrosesan order pelanggan (Processing costumer orders)
   Permintaan barang oleh pelanggan merupakan titik awal keseluruhan siklus.
   Biasanya permintaan diperoleh dari penawaran untuk membeli barang-barang.
10. Persetujuan penjualan secara kredit (Grantings credit)
    Sebelum barang dikirimkan, seseorang yang berwenang dalam
    perusahaan harus menyetujui penjualan secara kredit ke pelanggan atas penjualan
    kredit tersebut.
11. Pengiriman barang (shipping goods)
    Merupakan fungsi yang paling kritis karena merupakan titik pertama dari
    silus ini diterima dimana terjadinya penyerahan aktivitas perusahaan. Umumnya
    perusahaan mengakui penjualan pada saat barang dikirimkan. Nota pengiriman
    disiapkan pada saat pengiriman dan secara otomatis dilakukan oleh komponen
    berdasarkan informasi order penjualan.
12. Penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan ( billing coutumer and
    recording sales)
    Penagihan ke pelanggan merupakan alat pemberitahuan pelanggan
    mengenai jumlah yang ditagih atas barang tersebut dan terpenting dalam
    penagihan ini adalah harus dilakukan tepat waktu. Aspek terpenting dalam
    penagihan ini adalah meyakinkan bahwa seluruh pengiriman yang dilakukan telah
    ditagih, tidak ada pengiriman yang ditagih dalam jumlah yang tidak benar. Penagihan
    pada jumlah yang benar tergantung pada pembebanan pada pelanggan untuk
    kuantitas yang dikirim pada harga yang disepakati. Harga yang disepakati tersebut
    memperhitungkan jasa asuransi dan biaya angkut.
13. Pemrosesan dan Pencatatan Penerimaan Kas (Processing and Recording
    Cash Receipt)
    Dalam pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, perhatian paling penting
    adalah kemungkinan terjadinya pencurian atas kas. Pencurian dapat terjadi setelah
    penerimaan kas ataupun sesudahnya. Pertimbangan utama adalah penggunaan
    penerimaan kas, bahwa kas harus disetor ke bank dalam jumlah yang benar dan tepat
    waktu, dan dicatat didalam berkas penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas
    digunakan untuk membuat jurnal penerimaan kas dan memutahirkan berkas induk
    piutang usaha.
14. Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan
    (Processing and Recording Sales Return and Allowance)
    Jika pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang diterima,
    penjual seringkali menerima pengembalian barang atau memberikan
    pengurangan harga barang atas jumlah yang harus dibayar. Retur dan pengurangan
    harga penjualan harga setelah dicatat dalam berkas
    transaksi retur dan pengurangan penjualan serta berkas induk piutang usaha secara
    benar. Nota kredit biasanya dibuat untuk pengembalian dan pengurangan harga
    dalam rangka pengendalian dan memudahkan pencatatan.
15. Penghapusan Piutang Tak Tertagih (Charging off Uncollectible Account
    Receive)
    Jika suatu perusahaan berkesimpulan bahwa suatu jumlah tidak tertagih
    jumlah tersebut harus dihapuskan, biasanya ini terjadi setelah pelanggan pailit.
16. Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Providing for Bad Debts)
    Penyisihan piutang tak tertagih harus cukup untuk mencerminkan
    bagian dari penjualan periode sekarang yang diperkirakan tidak dapat tertagih, hasil
    penyesuaian akhir periode oleh manajemen atas perhitungan piutang tak tertagih.

Menurut Basu Swastha (2004:404) tujuan umum penjualan dalam perusahaan
adalah:

1. Mendapatkan volume penjualan
2. Mendapatkan laba tertentu
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan
   Berdasarkan tujuan umum penjualan diatas dapat dikatakan bahwa penjualan
   memiliki peranan penting bagi kelangsungan usaha dan pencapaian laba, namun tidak
   adanya penjualan barang dan jasa tidak selalu menghasilkan laba, penjualan yang
   baik yaitu penjualan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga dapat
   menghasilkan laba yang diinginkan.

Menurut Kotler (2006: 457), pengertian penjualan adalah proses kebutuhan pembeli
dan penjual terpenuhi, melalui pendistribusian informasi dan minat. Adapun
menurut Kertajaya (2006, 15) bahwa penjualan menciptakan hubungan jangka panjang
dengan pelanggan dengan produk atau layanan perusahaan. Menjual adalah taktik yang
menghubungkan perusahaan, pelanggan dan hubungan antara keduanya. Swastha
(2004: 403) mengungkapkan bahwa definisi penjualan adalah interaksi antara individu
yang saling bertemu secara langsung yang bertujuan untuk menciptakan, memperbaiki,
menguasai atau menjaga hubungan pertukaran sehingga bermanfaat bagi orang lain.

Dalam melaksanakan audit operasional, auditor biasanya menemukan
deficiency findings yang merupakan major deficiency findings maupun minor
deficiency findings. Findings (temuan-temua) tersebut dicatat dalam list of findings
yang nantinya akan ditelaah dan dipilih oleh audit supervisor untuk dimasukkan dalam
laporan audit operasional. Laporan audit operasional berisi temuan-temuan dan saransaran perbaikan untuk menghasilkan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dari
kegiatan operasi perusahaan dan komentar manajemen mengenai temuan-temuan dan
saran-saran tersebut. Proses penyusunan laporan audit operasional yang dimulai dari
dikumpulkannya audit findings sampai dengan dikeluarkannya final audit report.
(Agoes, 2014:180)
Sedangkan menurut Guy (2003:424), tahap pelaporan merupakan tahap yang
penting bagi keberhasilan keseluruhan audit operasional yang dilakukan. Laporan audit
operasional pada umumnya mengandung dua unsur utama, yaitu: (1) tujuan penugasan,
ruang lingkup, dan pendekatan serta (2) temuan-temuan khusus dan rekomendasi.

Operational audits are usually performed by one of three groups: internal
auditors, government auditors, or CPA firms.

1. Internal auditors
   Internal auditors are in such a unique position to perform operational audits
   that some people use the terms internal auditing and operational auditing
   interchangeably.
2. Government auditors
   Different federal and state government auditors perform operational auditing,
   often as a part of doing financial audits.
3. CPA firms
   When a CPA firm does an audit of historical financial statements, part of the
   audit often consists of identifying operational problems and making recommendation
   that may benefit the audit client. The recommendations can be made orally, but they
   are typically included in a management letter.
   (Arens dkk, 2017:876)
   Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut;
   Audit operasional biasanya dilakukan oleh salah satu dari tiga kelompok:
   auditor internal, auditor pemerintah, atau perusahaan CPA.
4. Auditor internal
   Auditor internal berada dalam posisi yang unik untuk melakukan audit
   operasional sehingga beberapa orang menggunakan istilah audit internal dan audit
   operasional secara bergantian.
5. Auditor pemerintah
   Auditor pemerintah federal dan negara bagian yang berbeda melakukan audit
   operasional, seringkali sebagai bagian dari melakukan audit keuangan.
6. Perusahaan CPA
   Ketika perusahaan CPA melakukan audit atas laporan keuangan historis, bagian
   dari audit sering kali terdiri dari mengidentifikasi masalah operasional dan membuat
   rekomendasi yang mungkin bermanfaat bagi klien audit. Rekomendasi dapat dibuat
   secara lisan, tetapi biasanya dimasukkan dalam surat manajemen.
   (Arens dkk, 2017: 876)

Menurut Agoes (2014:11), proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal
penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang
mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Survei Pendahuluan (Preliminary Survey)
   Survei pendahuluan dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai bisnis
   perusahaan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan manajemen dan staf
   perusahaan.
2. Penelaahan dan Pengujian atas Sistem Pengendalian Manajemen (Review and
   Testing of Management Control System)
   Untuk mengevaluasi dan menguji efektivitas dari pengendalian manajemen
   yang terdapat pada perusahaan. Biasanya digunakan internal control questionnaires,
   flowchart dan penjelasan narrative serta dilakukan pengetesan atas beberapa transaksi
   (walk throught the documents).
3. Pengujian Terinci (Detailed Examination) 22
   Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk mengetahui
   apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini auditor
   harus melakukan observasi terhadap kegiatan dari fungsi-fungsi yang terdapat pada
   perusahaan.
4. Pengembangan Laporan (Report Development)
   Dalam menyusun laporan pemeriksaan, auditor tidak memberikan opini
   mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Laporan yang dibuat mirip dengan
   management letter, karena berisi temuan pemeriksaan (audit findings) mengenai
   penyimpangan yang terjadi terhadap kriteria (standard) yang berlaku yang
   menimbulkan inefisiensi, inefektivitas, dan pemborosan dan kelemahan dalam sistem
   pengendalian managemen yang terdapat pada perusahaan. Selain itu auditor juga
   memberikan saran-saran perbaikan.

Tunggal (2008:104) mengungkapkan bahwa, Program audit internal
merupakan pedoman bagi auditor operasional dan merupakan satu kesatuan dengan
supervise audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Langkah-langkah
audit dirancang untuk (1) mengumpulkan bahan bukti audit dan dapat mengenai
efesiensi, keekonomoisan, dan efektivitas aktivitas yang akan diperiksa. Program
tersebut berisi arahan audit dan evaluasi informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi
tujuan audit dalam ruang lingkup penugasan audit.
Adapun menurut Tugiman (2002:24), audit program merupakan penghubung
antara survey pendahuluan dengan pengujian dilapangan. Sebagaimana survey
pendahuluan dipakai untuk memahami tujuan utama kegiatan operasi, tujuan audit
yang akan dilaksanakan, kondisi pengendalian intern, dan risiko ancaman bagi
perusahaan. Audit program disusun berdasarkan informasi yang diperoleh pada survey
pendahuluan. Oleh karena itu, isi audit program akan disesuaikan dengan sasaran,
tujuan dan cakupan audit untuk masing-masing auditable unit. Berdasarkan langkahlangkah audit yang disusun dalam audit program, auditor diharapkan mampu
mengungkapkan kelemahan sekaligus membantu auditee meningkatkan kecukupan
dan efektivitas kontrol atas risiko yang berdampak signifikan terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan operasi auditable unit yang bersangkutan.

Menurut Tugiman (2002:47), kertas kerja audit merupakan dokumentasi dari
proses audit. Tiga aspek utama yang didokumentasikan dalam kertas kerja audit adalah:
langkah-langkah audit dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit;
bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses audit; dan analisa, kesimpulan, temuan,
dan laporan yang dihasilkan dan ditulis oleh auditor. Kertas kerja audit merupakan
dokumen yang mempresentasikan proses dan hasil audit. Penyiapan dan penulisan
kertas kerja audit perlu memperhatikan tiga faktor yaitu: penugasan audit, standar
profesi, dan tahap-tahap proses pembuatan kertas kerja audit.
Tahap-tahap penyiapan kertas kerja audit:

1. Perencanaan kertas kerja audit
   Perencanaan kertas kerja audit diperlukan agar terdapat struktur yang jelas dan
   baku untuk pendokumentasian proses audit. Biasanya, perencanaan kertas kerja audit
   ditentukan oleh manajemen unit audit internal dalam bentuk kebijakan mengenai
   standar struktur kertas kerja. Beberapa pedoman bagi perencanaan kertas kerja
   diantaranya:
   1). Sesuaikan kebutuhan kertas kerja dengan tujuan audit
   Untuk mencapai kesesuaian tersebut auditor perlu menjawab pertanyaanpertanyaan berikut:
    Bukti apa dan berapa banyak bukti yang perlu dikumpulkan untuk memenuhi
   tujuan audit tertentu
    Darimana bukti-bukti yang diperlukan dapat diperoleh
    Media kertas kerja audit apa yang akan digunakan? Kertas, disket, atau media
   lainnya?
   2). Pemberian nomor indeks
   Pedoman pemberian nomor indeks kertas kerja audit
   a) Memberikan kemudahan secara maksimal bagi akses dan penggunaan
   informasi yang ada pada kertas kerja audit
   b) Kode indeks yang digunakan dapat terdiri atas kombinasi huruf dan angka
   c) Fleksibel, memudahkan revisi dan penambahan
   d) Dapat berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kemungkinan kertas kerja audit
   yang hilang
   e) Dapat dikaitkan dengan audit program dan laporan audit
   f) Sederhana
2. Penyajian kerangka kertas kerja audit
   Kerangka kertas kerja audit harus didesain dalam format yang berisikan hal-hal
   berikut:
   1) Judul dan tanggal pembuatan kertas kerja audit
   2) Bidang dan periode yang diaudit
   3) Sumber data
   4) Langkah audit yang merujuk ke audit program
   5) Data yang dikumpulkan
   6) Analisis yang dibuat
   7) Kesimpulan yang dicapai
   8) Temuan audit yang dikembangkan
   9) Nama dan tanda tangan penyusunan kertas kerja audit
   10) Nama dan tanda tangan yang melakukan review
   11) Nomor indeks
3. Penulisan kertas kerja audit
   Penulisan kertas kerja audit dilakukan oleh auditor disesuaikan dengan format
   kertas kerja yang telah dirancang sebelumnya.
4. Penyusunan ikhtisar temuan
   Berbagai temuan yang dicatat pada kertas kerja audit dapat diikhtisarkan
   berdasarkan bidang, topic dan permasalahan yang diaudit. Ikhtisar temuan
   memanfaatkan overview atas temuan audit.
5. Review kertas kerja audit
   Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan review kertas kerja audit:
   1) Kesesuaian dengan tujuan audit
   2) Ketaatan terhadap standar profesi
   3) Ketepatan langkah pengujian
   4) Kecukupan data/informasi pada kertas kerja audit
   5) Keberadaan bukti pendukung yang cukup, relevan, kompeten, dan berguna
   6) Ketetapan perhitungan
   7) Kewajiban analisa dan kesimpulan kecermatan judgement auditor
   8) Kemungkinan potensi temuan audit yang terlewatkan
   9) Kemungkinan penyempurnaan dan perbaikan kertas kerja audit
   (Tugiman:2002, 52-54)
   Menurut Agoes (2014:191), kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumentasi
   auditor atas prosedur-prosedur audit yang dilakukan, tes-tes yang diadakan, informasiinformasi yang didapat dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis,
   memorandum, surat-surat konfirmasi dan representation, ikhtisar dokumen-dokumen
   perusahaan, rincian-rincian pos laporan posisi keuangan dan laba rugi, serta komentarkomentar yang dibuat atau yang diperoleh auditor.
   Tujuan/fungsi dari kertas kerja pemeriksaan menurut Agoes (2014:6) adalah
   sebagai berikut:
6. Sebagai dasar untuk perencanaan audit
7. Sebagai catatan atas bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian
8. Sebagai catatan atas pemeriksaan/pekerjaan yang telah dilakukan, apakah sesuai
   dengan program pemeriksaan
9. Sebagai penjelasan mengenai masalah/situasi yang dihadapi atas pelaksanaan
   kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, ketepatan, efisiensi, dan bagaimana
   evaluasinya
10. Sebagai data untuk menentukan jenis opini dari laporan audit
11. Sebagai sumber informasi di kemudian hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
    yang diajukan oleh manajemen dan pihak lainnya, seperti dalam pertemuan dengan
    pihak manajemen
12. Sebagai penilaian prestasi staf auditor dan pengembangannya

Menurut Tunggal (2008:43) keterbatasan audit operasional adalah sebagai
berikut:

1. Waktu, berkaitan dengan audit komprehensif tersebut.
2. Pengetahuan, karena orang tidak bisa ahli dalam setiap aspek
   perusahaannya, maka auditor hanya akan sensitif terhadap masalah – masalah
   yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang
   dimilikinya saja, kurang memberi perhatian pada masalah lain diluarnya.
3. Standar, bidang-bidang yang berada diluar standar atau kriteria keefektifan
   adalah di luar ruang lingkup audit operasional.
4. Orang tidak boleh menyinggung ketidakmampuan seseorang dalam
   melaksanakan fungsinya tetapi hanya menunjukkan bahwa suatu pekerjaan
   atau tugas dilaksanakan secara efektif.
5. Biaya, auditor perlu melakukan sedikit penghematan dalam pelaksanakan
   tugasnya, walaupun sebenarnya pelaksaan audit operasional harus
   mengabaikan situasi perusahaan yang dapat memakan biaya cukup besar
   apabila diselidiki lebih rinci.
6. Audit entity atau kesatuan audit, pembatasan audit operasional pada suatu fungsi
   tertentu atau unit dalam beberapa hal menyampingkan
   aspek-aspek yang mempengaruhi audit entity tetapi aspek-aspek tersebut
   berada dalam cakupan suatu fungsi atau unit lain.

Arens, dkk (2017:875) menjelaskan jenis-jenis audit operasional, diantaranya:

1. Functional Audits
2. Organizational Audits
3. Special Assignments
   Dari ketiga jenis kategori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
4. Functional Audits
   Function are a means of categorizing the activities of a business, such as the billing
   function or production function. Functions may be categorized and subdivided many
   different ways.
5. Organizational Audits
   An operational audit of an organization deals with an entire organizational unit, such
   as a department, branch, or subsidiary. An organizational audit emphasizes how
   efficiently and effectively functions interact. The plan of organization and the methods
   to coordinate activities are important in this type of audit.
6. Special Assignment
   In operational auditing, special assignment arise at the request of management for a
   wide variety of audits, such as determining the cause of an ineffective IT system,
   investigating the possibility of fraud in a division, and making recommendations for
   reducing the cost of a manufactured product.
   Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut;
7. Audit Fungsional
   Fungsi adalah alat untuk mengkategorikan kegiatan bisnis, seperti fungsi
   penagihan atau fungsi produksi. Fungsi dapat dikategorikan dan dibagi lagi dengan
   berbagai cara.
8. Audit Organisasi
   Audit operasional suatu organisasi berkaitan dengan seluruh unit organisasi,
   seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Audit organisasi menekankan
   seberapa efisien dan efektifnya fungsi berinteraksi. Rencana organisasi dan metode
   untuk mengoordinasikan kegiatan penting dalam jenis audit ini.
9. Penugasan Khusus
   Dalam audit operasional, penugasan khusus muncul atas permintaan manajemen
   untuk berbagai macam audit, seperti menentukan penyebab sistem TI yang tidak
   efektif, menyelidiki kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi, dan membuat
   rekomendasi untuk mengurangi biaya produk yang diproduksi.

Menurut Agoes (2014:177), audit operasional mencakup tiga elemen, yaitu:

1. Criteria
   Standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan. Standar bisa berupa
   kebijakan yang telah ditetapkan manajemen, kebijakan perusahaan sejenis atau
   kebijakan industri, dan peraturan pemerintah (di Amerika bisa peraturan negara
   bagian).
2. Causes
   Tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pegawai perusahaan, termasuk
   tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi criteria tetapi tidak
   dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan.
   Dengan kata lain causes adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang
   berlaku.
3. Effects
   Akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku.

Menurut Tunggal (2008:37), karakteristik audit operasional meliputi :

1. Audit operasional adalah prosedur yang bersifat investigatif.
2. Mencakup semua aspek perusahaan, unit atau fungsi.
3. Yang diaudit adalah seluruh perusahaan, atau salah satu unitnya, atau suatu
   fungsi, atau salah satu sub klasifikasinya.
4. Penelitian dipusatkan pada prestasi atau keefektivan dari perusahaan/unit/fungsi
   yang diaudit dalam menjalankan misi, tanggung jawab atau tugasnya.
5. Pengukuran terhadap keefektifan didasarkan pada bukti/data dan standar.
6. Tujuan utama audit operasional adalah memberikan informasi kepada pimpinan
   tentang efektif atau tidaknya perusahaan, suatu unit, atau suatu fungsi.
   Audit operasional tumbuh dengan sendirinya sebagai perluasan audit
   keuangan, melampaui batas apa yang pada umumnya dianggap sebagai fungsi
   akuntansi.
   Agoes (2014:173) menyebutkan karakteristik audit operasional yang menjadi
   pembeda dengan audit keuangan yaitu:
7. Bisa dilakukan oleh internal auditor atau management consultant
8. Pada akhir pemeriksaannya auditor memberikan laporan kepada manajemen berupa
   temuan-temuan audit mengenai efektivitas sistem pengendalian manajemen, apakah
   kegiatan operasi perusahaan sudah dijalankan secara efisien, ekonomis, dan efektif,
   beserta saran-saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan selama
   pelaksanaan management audit
9. Biasanya dilakukan jika manajemen merasakan adanya kebutuhan
10. Kriteria dalam suatu management audit bisa berupa kebijakan yang ditentukan
    manajemen, peraturan pemerintah peraturan asosiasi, dan lain-lain.

Audit operasional yang dilakukan atas suatu objek, seperti departemen
perusahaan, dan lainnya mempunyai manfaat-manfaat, yaitu:

1. Identifikasi tujuan, kebijaksanaan, sasaran dan prosedur organisasi yang
   sebelumnya tidak jelas.
2. Identifikasi kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
   tercapainya tujuan organisasi dan menilai kegiatan manajemen.
3. Evaluasi yang independen dan objektif atas suatu kegiatan tertentu.
4. Penetapan apakah organisasi sudah mematuhi prosedur, peraturan,
   kebijaksanaan, serta tujuan yang telah ditetapkan.
5. Penetapan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian manajemen.
6. Penetapan tingkat keandalan (reliability) dan kemanfaatan (usefulness) dari
   berbagai laporan manajemen.
7. Identifikasi daerah-daerah permasalahan dan mungkin juga penyebabnya.
8. Identifikasi berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk lebih
   meningkatkan laba, mendorong pendapatan, dan mengurangi biaya atau
   hambatan dalam organisasi.
9. Identifikasi berbagai tindakan alternatif dalam berbagai daerah kegiatan.
   (Widjayanto, 2001)
   Menurut Tunggal (2008:52), suatu audit operasional yang dilakukan secara
   tepat harus memberikan manajemen sejumlah manfaat, mencakup:
10. Kemampulabaan yang meningkat
11. Alokasi sumber daya yang efisien
12. Identifikasi masalah pada tahap awal, dan
13. Komunikasi yang lebih baik

Tunggal (2008:39) mengungkapkan bahwa standar yang berharga sekali dalam
audit operasional terutama datangnya dari dua sumber; perusahaan sendiri dan bidang
usaha yang perusahaan menjadi salah satu bagiannya. Untuk menemukan standar
perusahaan, audit operasional harus mengandalkan pada unit yang sedang diaudit.
Ukuran-ukuran prestasi yang harus dicapainya dapat dikemukakan dalam:

1. tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan rencana-rencana
2. anggaran belanjanya
3. catatan-catatan tentang prestasi-prestasi yang telah dicapainya
4. kebijakan, prosedur, pedoman, dan sebagainya

Menurut Tunggal (2008:40), tujuan audit operasional adalah sebagai
berikut:

1. Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan
   ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan
   untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan terjadi untuk
   memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.
2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling
   efisien.
3. Untuk mengusulkan pada manajemen bagaimana cara-cara dan alat – alat
   untuk mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang
   memiliki pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.
4. Tujuan audit operasional adalah untuk mencapai efisiensi dari
   pengelolaan.
5. Untuk membantu manajemen, audit atau operasi berhubungan dengan fase
   dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan pada manajemen.
6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang
   efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai audit operasional.
Terdapat berbagai perbedaan sudut pandang para ahli sehingga terdapat berbagai
perbedaan pengertian, namun tetap memiliki tujuan yang sama. Berikut ini
pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian audit operasional.
Menurut Agoes (2014:172), audit operasional adalah suatu pemeriksaan
terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan
kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui
apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan
ekonomis. Tunggal (2008:13) menjelaskan bahwa, audit operasional merupakan
suatu proses yang sistimatis seperti dalam audit laporan keuangan, audit
operasional mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan
diorganisasi, sedangkan menurut Guy (2003:419) audit operational merupakan
penelaahan atas prosedur dan metode operasi entitas untuk menentukan tingkat
efisiensi dan efektivitasnya.

Menurut Mulyadi (2014:30-32), auditing umumnya digolongkan menjadi
tiga golongan yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
   Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor
   independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk
   menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit
   laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas
   dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
   Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah
   yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan
   umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit
   kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3. Audit Operasional (Operational Audit)
   Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi,
   atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang
   memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit
   operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut

Menurut Mulyadi (2014:9), audit adalah suatu proses sistematik untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan
kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai
yang berkepentingan. Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara
kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2012:4). Adapun Arens dkk
(2017:28) mengungkapkan, auditing is the accumulation and evaluation of
evidence about information to determine and report on the degree of
correspondence between the information and established criteria. auditing should
be done by a competent, independent person, atau dapat diterjemahkan bahwa audit
adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan
melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan.
audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Abdul Halim (2015: 99), terdapat banyak faktor yang mempengaruhi
besarnya fee audit, namun terdapat 4 faktor yang dominan, yaitu:
1) Karakteristik keuangan, yaitu tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dll.
2) Lingkungan, yaitu adanya persaingan, pasar tenaga profesional, dll.
3) Karakteristik operasi, yaitu jenis industri klien, jumlah lokasi anak perusahaan,
jumlah lini produk, dll.
4) Kegiatan eksternal auditor, misalnya yaitu pengalaman, tingkat koordinasi
dengan internal auditor, dll.
Sedangkan indikator fee audit, menurut Mulyadi (2016: 46) sebagai berikut:
a) Risiko audit, besar kecilnya fee audit yang diterima oleh auditor dipengaruhi
oleh risiko audit dari kliennya.
b) Kompleksitas jasa yang diberikan, fee audit yang akan diterima auditor,
disesuaikan dengan tinggirendahnya kompleksitas tugas yang akan
dikerjakannya. Semakin tinggi tingkat km pleksitasnya maka akan semakin
tinggi fee audit yang akan diterima oleh auditor.
c) Tingkat keahlian jasa, auditor yang memiliki tingkat keahlian yang semakin
tinggi akan lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan pada
laporan keuangan kliennya.
d) Struktur biaya KAP, auditor mendapatkan fee-nya disesuaikan dengan struktur
biaya pada masing-masing KAP. Hal ini dikarenakan untuk menjaga
auditor agar tidak terjadi perang tarif.

Dalam Peter et al(2014:28) fee audit adalah produk dari harga satuan dan
kuantitas jasa audit yang diminta oleh manajemen yang diaudit perusahaan.
Menurut Mulyadi (2016:63) fee audit merupakan fee yang diterima akuntan
publik setelah melaksanakan jasa audit, berupa imbalan atau upah.
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:46) fee audit sebagai berikut :
Merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan
besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung risiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan jasa tersebut, dan auditor yang menerima fee lebih tinggi
akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan
audit fee yang lebih kecil.

Menurut Kelley, T dan L Margheim dalam Nyoman Ari S D (2015) indikator
pengukuran time budget pressure adalah :
1) Pemahaman auditor atas anggaran waktu yang telah disediakan dan disepakati
oleh manajer bersama klien, hal ini penting karena dari itu dapat diketahui
seberapa besar tekanan anggaran waktu oleh auditor.
2) Tanggung jawab auditor atas anggaran waktu harus diketahui sebelum proses
audit berjalan agar tekanan dapat diantisipasi oleh auditor. Mengetahui
tanggung jawab yang harus diselesaikan dan target yang harus dicapai serta
tanggung jawab untuk menjaga agar proses audit berjalan efisien sesuai dengan
anggaran waktu.
3) Penilaian kerja oleh atasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana auditor
telah memenuhi anggaran waktu yang telah ditetapkan, penilaian kerja kadang
menimbulkan tekanan untuk melakukan tugas audit dan mempengaruhi hasil
kualitas audit.
4) Alokasi fee untuk biaya audit, lancar atau tidaknya proses audit bergantung
pada fee yang diterima dan alokasi fee untuk biaya audit diperlukan untuk
memenuhi tekanan waktu yang telah dianggarkan.
5) Frekuensi revisi anggaran waktu permintaan auditor untuk dapat melakukan
revisi atas anggaran waktu jika terdapat masalah dalam melakukan tugas audit
akan menimbulkan suatu tekanan pada auditor dan mempengaruhi hasil
kualitas audit, jika revisi sering dilakukan berarti auditor akan mendapat
tekanan untuk memenuhi tekanan waktu.
Indikator time budget pressure dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran
dari Willet dalam Dyah Ayu (2018)yaitu auditor memiliki pemahaman terhadap
time budget, tanggung jawab atas time budget, penilaian kinerja yang dilakukan
atasan, dan alokasibiaya auditor (Dyah Ayu, 2018).

Menurut Coram, dalam Abdul Halim (2015:10), tekanan anggaran waktu
dianggap sebagai jenis tekanan kronis dan luas yang dihadapi oleh akuntan
profesional(Abdul Halim, 2015:10).
Sedangkan dalam IAPI (2016:9)time budget pressureadalah sebagai berikut :
Waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh auditor sangat menentukan
kualitas audit, kurangnya waktu yang digunakan dapat mengakibatkan
pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai, semakin memadai
jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan akan memungkinkan
auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan,
menelaah, dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit.
Penggunaan waktu auditor merupakan salah satu bentuk komitmen
pimpinan KAP terhadap kualitas.
Herningsih dalam Tesalonika, et al (2016) menyatakan time budget pressure
adalah keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap
anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dalam
anggaran yang sangat ketat(Tesalonika, et al, 2016).
Gregory A. Liyanarachchi dalam Medianto(2017) menyatakan bahwatekanan
anggaran waktu yang berpotensi merusak lingkungan kontrol auditor.
Berdasarkan keempat pengertian tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa time
budget pressureadalah keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi
terhadap anggaran waktu yang telah dialokasikan untuk menyusun, melakukan,
menelaah, dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit yang sangat
menentukan kualitas audit.

Indikator kompetensi dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti
Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati dalam Ahmad dan Ely (2017) adalah sebagai
berikut :
Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan
berpengalaman dalam kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti
yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.
Dalam IAPI (2016:7) dijelaskan bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut :
Auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh IAPI
terhadap jumlah keseluruhan staf profesional, rata-rata jumlah jam
pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jumlah
jam efektif dalam setiap tahun per auditor.

Menurut Amir Abadi Jusuf (2017:42) kompetensi adalah sebagai berikut :
Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan
formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi
pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional
yang berkelanjutan.
Fitrawansyah (2014:46) kompetensi artinya auditor harus memiliki bidang
auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang
diauditnya (Fitrawansyah, 2014:46).
Menurut Al Haryono Jusup (2014: 11) kompetensi adalah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat,
auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang
akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai
dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalamanpengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan
sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan tehnis yang
cukup. Pelatihan ini harus cukup mencakup aspek tehnis maupun
pendidikan umum.
Sedangkan dalam IAPI (2016:5) kompetensi adalah sebagai berikut :
Kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan
untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam
suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan
Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor
dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang
akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat
bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik
pengalaman kerja. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan
IAPI terhadap kompetensi auditor.

Indikator kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari
Mathius Tandiontong (2016:73) adalah sebagai berikut :
Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan
dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam
suatu sistem akuntansi klien, tercermin dari komitmen KAP, independensi,
kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor,
kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien,
dan due professional care.
Dalam IAPI (2016:4) dijelaskan bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut:
Kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu
personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil review mutu
atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan,
organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa.

Menurut Indra Bastian (2014:186) kualitas audit adalah yang dimulai dari
melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan dan
menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya (Indra
Bastian, 2014:186).
Sedangkan menurut Amir Abadi Jusuf (2017:50) kualitas audit adalah sebagai
berikut :
Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku
umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian
kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten
pada setiap penugasannya.
Definisi kualitas audit menurut Arens, et. al, (2015:103) sebagai berikut :
Kualitas audit adalah bagaimana cara memberitahu seorang audit
mendeteksi salah saji material laporan dalam laporan keuangan, aspek
deteksi adalah cerminan dari kompetensi auditor, sedangkanpelaporan
adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independesi auditor.
Berdasarkan (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyatakan bahwa audit
yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan
standar pengendalian mutu

Menurut Mulyadi (2016:8) audit adalah sebagai berikut :
Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau
dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif
atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan
untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha
perusahaan atau organisasi tersebut.
Sedangkan Menurut Al Haryono Jusup (2014: 11) audit adalah sebagai berikut:
Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan
mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakantindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan
tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Definisi audit menurut Miller and Bailley dalam Abdul Halim (2015: 3) :
Audit adalah tinjauan metode dan pemeriksaan objektif atas suatu item,
termasuk verifikasi informasi spesifik sebagaimana ditentukan oleh
auditor atau ditetapkan oleh praktik umum, tujuannya untuk menyatakan
pendapat atau mencapai kesimpulan tentang apa yang diaudit.

Menurut Mulyadi (2016:4) bahwa prosedur merupakan urutan klerikal
yang melibatkan beberapa pihak dalam suatu departemen, yang dibuat
dengan tujuan sebagai jaminan atas penanganan transaksi perusahaan yang
terjadi berulang-ulang.
Prosedur audit kas merupakan langkah – langkah untuk menilai suatu
kebenaran atas bukti – bukti yang berkaitan dengan kas serta melaporkan
apakah bukti – bukti kas tersebut telah sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan. Adapun uji substantif yang dilakukan untuk melaksanakan
prosedur kas dan setara kas. Tujuan dari pengujian substantif atas kas dan
setara kas adalah:

1. Mendapat keyakinan mengenai keandalan informasi catatan akuntansi
   yang terkait dengan kas
2. Membuktikan bahwa keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang
   berkaitan dengan kas yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan.
3. Membuktikan bahwa akun kas yang terdapat di dalam laporan posisi
   keuangan benar – benar milik klien.
4. Membuktikan kewajaran atas penilaian, penyajian, dan pengungkapan
   kas yang terdapat di laporan posisi keuangan.

1. Untuk mengecek apakah terdapat internal kontrol yang baik terhadap
   kas dan setara kas beserta transaksi atas penerimaan dan pengeluaran
   kas bank.
2. Untuk mengecek apakah saldo atas kas dan setara kas yang berada di
   neraca per tanggal neraca benar – benar ada dan dimiliki perusahaan
   (existence).
3. Untuk mengecek apakah semua transaksi yang ada benar – benar terjadi
   dan tidak ada transaksi yang dibuat – buat (occurance).
4. Untuk mengecek apakah transaksi dan waktunya telah dicatat secara
   tepat dalam buku penerimaan dan pengeluaran kas sehingga tidak ada
   transaksi yang dihapus atau dihilangkan (completeness).
5. Untuk mengecek bahwa tidak ada kesalahan dalam perhitungan
   sistematis, tidak ada kesalahan dalam memposting kedalam buku
   penerimaan dan pengeluaran kas, klasifikasi (accuracy, posting, and
   summarization, and classification).
6. Untuk mengecek apakah terdapat adanya pembatasan untuk penggunaan
   saldo kas dan setara kas.
7. Untuk mengecek jika ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing,
   apakah saldo tersebut telah di ubah atau dikonversikan ke dalam Rupiah
   dan menggunakannya dalam kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
   neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi telah dibebankan atau
   dikreditkan ke dalam laba rugi komprehensif tahun berjalan.
8. Untuk mengecek apakah penyajiannya dalam neraca telah sesuai dengan
   standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS).

Untuk menjaga kas dan untuk memastikan keakuratan catatan akuntansi
kas, perusahaan memerlukan pengendalian internal yang efektif atas kas.
Adapun perlakuan internal kontrol yang baik terhadap kas dan setara kas
serta transaksi atas penerimaan dan pengeluaran kas bank, yaitu:
a. Melakukan pembagiaan tugas dan tanggung jawab antara yang
mengeluarkan dan menerima kas dengan yang melakukan pencatatan,
pengeluaran dan penerimaan kas bank.
b. Dalam membuat rekonsiliasi bank, karyawannya harus berbeda dengan
karyawan yang mengerjakan buku bank. Dan rekonsiliasi bank harus
dibuat setiap bulannya dan kepala bagian akuntansi akan mereview.
c. Saat mengelola kas kecil, menggunakan metode imprest fund system.
d. Saat penyetoran ke bank, penerimaan kas, cek dan giro harus dalam
jumlah yang seutuhnya dan paling lambar disetorkan keesokan harinya.
e. Menyimpan kas perusahaan pada tempat yang aman seperti brangkas,
box, atau bisa juga disimpan dibank.
f. Untuk memberikan hasil yang optimal pada kas, dan jika ada kas yang
menganggur atau terlalu banyak disimpan di rekening giro alangkah
baiknya disimpan dalam deposito berjangka panjang dan bisa juga di
belikan surat berharga agar sewaktu-waktu dapat dicairkan sehingga
bisa menghasilkan dividen.
g. Saat akan penandatangan cek dan giro lebih baik menuliskan atas nama
beserta mlampirkan bukti – bukti pedukung yang lengkap. Dan untuk
menghindari penyalahgunaan, cek dan giro ditandatangani oleh 2 orang.
h. Menggunakan kwitansi yang bernomor urut tercetak (prenumbered).
i. Untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran dua kali (double
payment), maka bukti – bukti pengeluaran kas yang telah dibayar harus
di stempel lunas.

Kas merupakan aset yang mudah berpindah tangan dan sering terjadi
penyelewengan dan penggelapan oleh oknum yang tidak bertanggung
jawab. Maka dari itu perlu diadakan pengawasan yang baik terhadap
jalannya kas.

1. Penerimaan Kas
   Perusahaan menerima uang dari berbagai sumber seperti dari pelunasan
   piutang atau pinjaman dan penjualan tunai. Pengawasan kas bisa
   dilakukan dengan cara :
2. Melakukan pembagian tugas sesuai dengan fungsi penerimaan,
   penyimpanan dan pencatatan kas
3. Jika terjadi penerimaan kas segera dicatat dan dibuatkan bukti atas
   penerimaan kas tersebut lalu disetorkan ke bank
4. Bedakan setiap fungsi antara pengelolaan dan pencatatan kas
5. Selalu membuat laporan kas setiap harinya
6. Mengadakan pemeriksaan kas secara intern tanpa pemberitahuan
   terlebih dahulu
7. Pengeluaran kas
   Pengeluaran kas digunakan ketika perusahaan melakukan suatu
   pembayaran dengan berbagai macam transaksi. Maka pengawasan yang
   dapat dilakukan pada pengeluaran kas yaitu:
8. Jika pengeluaran yang jumlahnya relatif besar harus menggunakan
   cek
9. Membuat laporan kas setiap harinya
10. Bedakan anatara yang menandatangani cek, menulis cek dan
    mencatat cek
11. Mengadakan pengeluaran kas kecil yang jumlahnya relatif sedikit
    dan sifatnya rutin
12. Melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan
13. Pemeriksaan Kas
    Pemeriksaan kas dilakukan secara mendadak tanpa memberitahukan
    terlebih dahulu, yaitu dengan cara :
    a. Mencocokkan catatan saldo kas perusahaan dengan bukti fisik uang
    yang dipegang perusahaan
    b. Menyelenggarakan pengujian atas catatan – catatan dengan kegiatan
    – kegiatan perusahaan seperti cek pengeluaran dengan setoran ke
    bank.
14. Perhitungan Kas
    Pengawasan terhadap perhitungan kas dapat dilakukan oleh saksi – saksi
    yang tidak bersangkutan dengan pengelolaan kas yang telah ditunjuk
    sebagai petugas untuk melakukan dan melaporkan perhitungan kas
    secara terperinci dan jumlahnya harus sama dengan laporan kas,
    kemudian akan dibuatkan berita acara.

Dikarenakan kas merupakan aset yang bersifat likuid dan sering terjadi
perpindahan, maka kas juga mempunyai beberapa karakteristik yang
berbeda dengan aset lainnya, yaitu :
a. Kas biasa digunakan untuk basis perhitungan dan pengukuran
b. Kas juga bisa digunakan sebagai alat pertukaran yang paling umum
c. Kas merupakan salah satu aset perusahaan yang sifatnya paling llikuid

Kas terbagi menjadi beberapa jenis pada perusahaan, diantara lain :

1. Kas Kecil (Petty Cash)
   Kas kecil merupakan kas yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan
   operasional yang sering digunakan setiap waktu dengan jumlah yang
   relatif kecil. Ada dua metode yang digunakan untu mencatat transaksi
   dana kas kecil yaitu sistem dana tetap (imperst fund system) yang dimana
   untuk membentuk kas kecil, harus menyerahkan jumlah sebesar cek
   kepada kasir kas kecil dan saldonya selalu tetap. Sedangkan sistem dana
   berubah (fluctuation fund system) yaitu terjadi setiap pengeluaran uang
   dari kas kecil langsung dicatat dan saldonya tidak tetap tetapi
   berfluktuasi sesuai jumlah pengisian kembali dan pengeluaran –
   pengeluaran lainnya dari kas kecil.
2. Kas di Bank (Cash in Bank)
   Kas di bank merupakan kas perusahaan yang disimpan di bank dengan
   jumlah yang relatif besar, biasanya dalam berbentuk giro. Dikarenakan
   jumlah yang besar maka sangat rentan akan kecurangan dan diperlukan
   internal kontrol yang lebih baik.
3. Pelaporan kas
   Pelaporan kas dapat dilakukan secara langsung. Dalam pelaksaannya
   biasanya sering terjadi beberapa kendala, yaitu bank overdrafts yang
   dimana nasabah menuliskan cek melebihi jumlah yang berada di dalam
   rekeningnya dan diakui sebagai utang sehingga dapat dilaporkan,
   restricted cash biasanya perusahaan memisahkan kas khusus yang akan
   digunakan untuk membayar utang yang nilainya besar di masa yang
   akan datang, dan cash equivalents yang biasa disebut setara kas yang
   berada pada kelompok aset dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.

Menurut Kieso et al (2018:419) dalam buku yang berjudul Akuntansi
Keuangan Menengah, kas yang merupakan aset yang paling likuid adalah
media standar pertukaran dan dasar untuk mengukur dan mencatat item –
item lain. Sedangkan setara kas (cash equivalents) merupakan investasi
jangka pendek dan sangat likuid yang mudah dikonversikan menjadi kas dan
sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga tidak ada risiko signifikan dari
perubahan suku bunga.
Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk
membiayai kegiatan umum perusahaan. Bank adalah sisa rekening giro
perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai
kegiatan umum perushaan (Agoes, 2017:230).
Jadi kas bisa didefinisikan juga sebagai aset yang mudah dicairkan yang
digunakan dalam jangka waktu yang pendek dan menjadi alat tukar yang
selalu digunakan setiap orang ketika bertransaksi dalam bentuk uang tunai
baik berupa uang logam, uang kertas ataupun alat pembayaran lainnya yang
sah.
Kas dan setara kas berada diposisi awal neraca pada bagian aset lancar
dan kas ini dilaporkan berdasarkan biaya perolehan yang diamortiasi atau
nilai wajar. Biaya perolehan disesuaikan dengan amortisasi serta penurunan
nlai yang terjadi.

Pengendalian internal yaitu kerangka kerja yang menguraikan lima
komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan
oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan
pengendaliannya akan tercapai (COSO, 2013). Komponen pengendalian
internal menurut COSO, antara lain :

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
   Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen
   pengendalian internal yang membentuk dispilin dan terstruktur.
   Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen
   dan karyawan terhadap pentingnta pengendalian yang ada di organisasi.
2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
   Tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan
   menganalisis risiko – risiko yang sesuai dengan GAAP. Auditor akan
   mendapatkan informasi tentang proses penilaian risiko dan
   mendiskusikannya dengan manajemen untuk mengevaluasi
   kemungkinan terjadinya risiko itu sehingga dapat memutuskan
   tindakan apa yang diperlukan untuk menanganinya.
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
   Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan yang membantu untuk
   memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah digunakan untuk
   mencegah terjadinya kesalahan guna mencapai tujuan perusahaan.
   Aktivitas pengendalian meliputi :
4. Pemisahan tugas yang memadai.
5. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas.
6. Dokumen dan catatan yang memadai.
7. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.
8. Pemeriksaan kinerja secara independen.
9. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
   Informasi dan komunikasi adalah tujuan yang digunakan untuk
   memulai, mencatatat, memroses, dan melaporkan transaksi perusahaan
   serta mempertahankan akuntabilitas aktiva yang terkait.
10. Pemantauan (Monitoring)
    Pemantauan dalam pengendalian internal ini yaitu kegiatan evaluasi
    yang dilakukan oleh manajemen yang sifatnya berkelanjutan untuk
    menentukan apakah pengendalian sudah berjalan seperti yang
    dimaksud dan bila tidak sesuai akan dimodifikasikan jika perlu.

Pengendalian internal bisa menyebabkan salah saji yang material pada
laporan kauangan. Untuk mengatasi masalahnya, auditor harus melaporkan
dan menilai keefektifannyaaatas pelaporan keuangan selain audit atas
laporan keuangan. Auditor juga diharuskan memahami pegendalian internal
serta mengumpulkan bukti agar mendukung penilaian atas komponen resiko
tersebut.
Pengendalian internal adalah suatu tindakan yang mengawasi dan
mengontrol suatu sumber daya berwujud ataupun tidak berwujud untuk
mencapai suatu tujuan untuk mencegah terjadinya penggelapan atau adanya
kecurangan (fraud).
Menurut Arens et al (2015:340) terdapat 3 tujuan utama dalam
pengendalian internal yang efektif, diantaranya :

1. Reliabilitas PelaporanpKeuangan
   Manajemen bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan bagi para
   investor,kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen juga memikul
   tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa informasi yang
   disajikan secara wajar sudah sesuai dengan persyaratan pelaporan
   seperti peinsip akuntansi yang belaku umum.
2. Efisiensiidan EfektifitasiOperasi
   Mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk
   mengoptimalkan sasaran – sasaran perusahaan. Tujuan yang paling
   penting dari pengendalian ini adalah untuk pengambilan keputusan,
   auditor diharuskan mendapatkan informasi keuangan dan nonkeuagan
   yang akurat tentang operasi perusahan.
3. Ketaatankpada Hukum daniPeraturan
   Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan
   laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendaliann internal atas
   pelaporan keuangan.

Bukti sangat diperlukan ketika auditor akan melakukan kegiatan
pengauditan. Auditor harus memperoleh bukti yang dinyatakan sesuai
dengan kriteria yang sudah ditetapkan dengan kualitas dan jumlah yang
mencukupi. Bukti audit ini memiliki banyak bentuk yang berbeda, berikut
beberapa tipe bukti audit :

1. Pemeriksaan Fisik (Physical Examination)
   Pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap aktiva berwujud, tetapi
   juga bisa digunakan dalam aktiva tidak berwujud. Pemeriksaan ini
   merupakan cara yang objektif untuk mengetahui kuantitas maupun
   deskripsi aktiva dan berguna untuk mengevaluasi kondisi aktiva.
2. Konfirmasi (Confirmation)
   Konfirmasi ini merupakan jenis bukti yang sering digunakan, karena
   klien meminta pihak ketiga yang independen untuk meresponsnya
   secara langsung kepada auditor. Biasanya auditor memperoleh respons
   secara tertulis daripada konfirmasi lisan, karena lebih praktis.
3. Dokumentasi (Documentation)
   Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas dokumen dan catatan
   klien untuk memperkuat informasi yang atau harus tersaji dalam
   laporan keungan. Terdapat dua dokumen yaitu dokumen internal dan
   eksternal. Dokumen internal dapat diandalkan jika disiapkan dan
   diproses dalam kondisi pengendalian internal yang baik. Dokumen
   eksternal merupakan bukti yang lebih dapat diandalkan daripada
   dokumen internal, karena dokumen ini berada di tangan klien maupun
   pihak lain yang terlibat transaksi dan kedua belah pihak telah sepakat
   tentang informasi yang dinyatakan dalam dokumen.
4. Prosedur Analitis (Analytical Procedures)
   Bukti ini merupakan penggunaan perbandingan dan hubungan untuk
   menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak masuk akal.
5. Wawancara dengan Klien (Inquiries of the Client)
   Bukti yang diperoleh untuk mendapatkan informasi secara tertulis atau
   lisan dari klien sebagai respons atas pertanyaan yang spesifik selama
   audit.
6. Rekalkulasi (Recalculation)
   Pengecekan ulang atas sampel perhitungan yang dilakukan klien,
   termasuk keakuratan setiap transaksi dan jumlah serta penjumlahan
   jurnal dan catatan pendukung.

Prosedur audit merupakan kegiatan terperinci untuk mengumpulkan
berbagai jenis bukti audit. Auditor akan mengumpulkan bukti – bukti audit
yang akan digunakan sebagai dasar pengungkapan pendapat atas laporan
keuangan auditan. Menurut Arens et al (2015:221) prosedur audit adalah
langkah – langkah yang terinci yang biasanya ditulis dalam bentuk instruksi,
untuk mengumpulkan delapan jenis bukti audit, prosedur audit ini harus
cukup jelas agar semua anggota tim audit dapat memahami apa yang akan
dilakukan
Adapun teknik yang digunakan untuk melakukan prosedur audit yaitu,
sebagai berikut :

1. Inspeksi (Inspecting)
   Inspeksi ini merupakan kegiatan yang terperinci atas catatan, dokumen
   dan pemeriksaan fisik untuk menentukan fakta – fakta serta keaslian
   dokumen tersebut.
2. Scanning
   Prosedur ini untuk me-review yang kegiatannya tidak terlalu terinci
   guna mendeteksi dokumen, apakah dokumen tersebut terdapat hal – hal
   yang tidak biasa dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
3. Mengamati (Observing)
   Suatu proses pengamatan yang dilakukan auditor untuk melihat
   sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan serta mengaitkan
   tindakan tersebut dengan jenis bukti audit yang didefinisikan sebagai
   observasi.
4. Mengkonfirmasi (Confirming)
   Tindakan yang dilakukan auditor untuk mendapatkan konfirmasi
   langsung dari pihak ketiga.
5. Mengajukan Pertanyaan (Inquiring)
   Dalam prosedur ini auditor melakukan tanya jawab kepada sumber
   intern yang berada didalam perusahaan dengan secara lisan dan tertulis.
6. Menghitung (Counting)
   Prosedur yang dilakukan atas penghitungan fisik terhadap sumber
   barang yang berwujud dan formulir yang bernomor urut cetak.
7. Menelusur (Tracing)
   Prosedur ini dilakukan untuk menelusuri ulang suatu dokumentasi sejak
   pertama kali data direkam pada dokumen serta melacak pengolahan data
   tersebut dalam proses akuntansi. Auditor juga harus menyatakan dari
   mana dan ke mana penelusuran itu dilakukan.
8. Mencocokan ke Dokumen (Vouching)
   Dalam prosedur ini auditor akan melihat catatan akuntansi lalu
   menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk memeriksa
   kebenaran pada suatu bukti yang mendukung transaksi yang dicatat.
9. Melaksanakan Ulang (Reperforming)
   Prosedur ini merupakan pelaksanaan ulang yang dilakukan auditor
   untuk menghitung kembali serta membuat rekonsiliasi yang sudah
   dilakukan oleh klien untuk menentukan apakah perhitungan tersebut
   sudah benar.
10. Teknik Audit Berbantuan Komputer (Computer Assisted Audit
    Techniques)
    Auditor akan menggunakan suatu bantuan audit software, jika
    perusahaan menggunakan catatan akuntansinya dalam media elektronik.

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2020) yang menyatakan
bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi
standar auditing dan standar pengendalian mutu.
Standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdiri dari :

1. Standar Umum
   a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
   keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
   b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
   dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
   c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
   menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
   seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
   a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya jika digunakan asisten
   harus disupervisi dengan semestinya.
   b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus
   dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat,
   saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
   c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui
   inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi
   sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas
   laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan
   a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
   disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
   Indonesia.
   b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada
   ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
   laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
   prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
   c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
   memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
   d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai
   laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.

Pada umumnya tujuan audit yaitu untuk menentukan integritas dan
keandalan pada informasi keuangan. Auditor akan memberikan opini
apakah pada laporan keuangan yang material telah disusun sesuai dengan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Adapun tujuan audit yaitu,
sebagai berikut :
a. Kelengkapan (Completeness)
Untuk memastikan bahwa transaksi yang telah terjadi sudah tercatat
sesuai atau belum ke dalam jurnal beserta kelengkapannya.
b. Ketetapan (Accurancy)
Kegiatan audit ini bertujuan untuk memastikan semua saldo dan
transaksi yang terjadi telah diperhitungkan dengan benar, jumlahnya
tepat dan sesuai serta diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi.
c. Eksistensi (Existence)
Kegiatan audit ini bertujuan untuk meyakini bahwa keberadaan suatu
aset dan kewajiban perusahaan yang dimiliki telah sesuai pada periode
akuntansi atau transaksi yang telah terjadi sesuai dengan kejadian yang
sebenarnya.
d. Penilaian (Valuation)
Penilaian ini bertujuan untuk meyakini bahwa perusahaan telah
menggunakan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum sudah
digunakan dengan benar pada laporan keuangannya.
e. Klasifikasi (Classification)
Tujuan audit ini untuk memastikan bahwa transaksi yang telah dicatat
digolongkan kedalam jenis transaksi yang tepat.
f. Pisah Batas (Cut – Off)
Tujuan pisah batas ini adalah memastikan apakah transaksi yang telah
dicatat sesuai dengan periode yang tepat.
g. Pengungkapan (Disclosure)
Tujuan pengungkapan adalah memastikan saldo akun dan semua
persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah ditempatkan dengan
tepat pada laporan keuangan tersebut.

Audit merupakan suatu sistem pemeriksaan pembukuan atau sistem
pemeriksaan data, bukti serta melampirkan dokumen pendukung lainnya
untuk membuktikan validitas dan reliabilitas atas suatu informasi.
Pemeriksaan tersebut guna mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi
adanya tindak kecurangan atau fraud.
Pengertian audit menurut Mulyadi (2016:8) adalah suatu proses
sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi,
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan –
pernyataan tersebut kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil

• hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut profesi
  akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan
  keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk
  menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar,
  dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan
  atau organisasi tersebut.
  Menurut Miller dan Bailley dalam Abdul Halim (2015:3) audit adalah
  tinjauan metode dan pemeriksaan objektif atas suatu item, termasuk
  verifikasi informasi spesifik sebagaimana ditentukan oleh auditor atau
  ditetapkan praktik umum, tujuannya untuk menyatakan pendapat atau
  mencapai kesimpulan tentang apa yang diaudit.
  Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
  sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang
  telah disusun oleh manajemen beserta catatan – catatan pembukuan dan
  bukti – bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan
  pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. (Agoes, 2017:4).
  Arens et al (2015:2) dalam buku yang berjudul Auditing dan Jasa
  Assurance mendefinisikan audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti
  tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian
  antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus
  dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.
  Menurut PSAK, pengertian audit adalah suatu proses sistematik yang
  bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau
  asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian – kejadian dan melihat
  tingkat hubungan antara penyataan atau asersi dengan kenyataa, serta
  mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan

Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang
sebesar-besarnya dari kegiatan produksi, oleh karena itu pihak manajemen
yang menargetkan penjualan yang akan dicapai dalam suatu periode. Penjualan
dapat dikatakan efektif apabila perusahaan dapat mencapai penjualan yang
telah ditargetkan oleh pihak manajemen.
Menurut (Kumaat,2011:120) Efektivitas penjualan adalah kegiatan yang
dilakukan degan cara peningkatan volume penjualan dengan melihat
kemampuan perusahaan dalam menyalurkan barang, kebijakan serta strategi
yang ditetapkan perusahaan agar penjualan efektif. Penjualan yang efektif
dapat tercapai dengan melakukan berbagai kegiatan pemasaran,
pengembangan produk, penetapan harga dan saluran distribusi, serta
mempromosikannya secara efektif akan dapat meningkatkan penjualan.
Auditor dapat memberikan saran-saran untuk dapat memepertahankan prestasi
atau menanggulangi kelemahan dan meningkatkan prestasinya melalui
alternatif-alternatif yang direkomendasikan berdasarkan penilaian kegiatan dan
analisa penjualan, sehingga audit operasional diharapkan dapat berjalan dengan
baik dan terarah serta mampu berperan dalam meningkatkan kualitas penjualan

Menurut Mulyadi (2010:207) merupakan urutan yang harus dilaksanakan dan
melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin
secara seragam transaksi perusahaan secara berulang-ulang. Dalam prosedur
penjualan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Prosedur Penjualan Tunai
   a) Prosedur Order Penjualan
   Pada prosedur ini, fungsi penjualan yaitu menerima order dari para
   pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat pengiriman dan
   mengirimkan kepada berbagai fungsi lain yang terkait dalam melayani
   order dari pembeli
   b) Prosedur Penerimaan Kas
   Pada prosedur ini kas menerima pembayaran harga barang dari seorang
   pembeli dan memberikan tanda pembayaran.
2. Prosedur Penjualan Kredit
   a) Prosedur Order Penjualan
   Pada Prosedur ini , fungsi penjualan menerima order dari para pembeli.
   Fungsi penjualan kemudian membuat surat pengiriman dan akan
   mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memberikan
   kontribusi dalam melayani order dari pembeli
   b) Prosedur Persetujuan Kredit
   Pada prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan terkait penjualan
   kredit pada fungsi kredit
   c) Prosedur Pengiriman Barang
   Pada prosedur ini, fungsi pengiriman akan mengirimkan barang kepada
   pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order
   pengiriman yang diterima
   d) Prosedur Penagihan
   Pada prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan
   mengirimkan kepada pembeli. Faktur penjualan dibuat rangkap oleh
   fungsi penjualan dan bagian ini membuat surat order pengiriman

Menurut PSAK No 23 Penjualan Revisi Tahun 2015 paragraf 14
menjelaskan bahwa pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh
kondisi berikut dapat terpenuhi :
a) Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang
secara signifikan kepada pembeli
b) Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait
dengan kepemilikan barang maupun melakukan pengendalian
efektif atas barang yang telah dijual
c) Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal
d) Manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan
mengalir ke entitas
e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi yang berhubungan
dengan transaksi penjualan dapat diukur secara handal
Menurut Kotler (2010:457) mengatakan bahwa penjualan merupakan
proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi melalui
pertukaran informasi dan kepentingan

Efektivitas bagi perusahaan merupakan sasaran agar perusahaan mampu
mencapai tujuan yang telah diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang
ada. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan
efektivitas penjualan.
Menurut Bayangkara (2015:11), efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan
suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.
Menurut Ruchyat Kosasih dalam Agoes (2015:179), efektivitas diartikan
sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan
pencapaian tujuan yang ditetapkan, ditinjau dari kualitas (volume) hasil kerja,
kulitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.
Menurut Abdurahmat Dalam Othenk (2010:7) efektivitas yaitu
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan yang tepat pada
waktunya.
Menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwaefektivitas
merupakan penentuan sampai sejauh mana tujuan perusahaan dapat tercapai.
Audit operasional dikatakan efektif apabila sesuai dengan tujuan yang
telah direncanakan. Agar audit operasional dapat berjalan secara efektif
didalamnya harus terdapat independensi, kompetensi, program audit dan tahaptahap audit operasional.

Dalam pelaksanaan audit operasional, audit lebih banyak menggunakan
audit program dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dikelompokkan untuk
masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban kuesiner
tersebut dikonfirmasi dengan pengecekan dilapangan dan pemeriksaan buktibukti secara sampling dan diskusi dengan bagian terkait, kemudian seorang
auditor bisa menyimpulkan mengenai efektivitas, efisisen dan keekonomisan dari
kegiatan masing-masing fungsi dalam perusahaan ( buku auditing Sukrisno
Agoes, 180)

Menurut Bayangkara (2016:11-13) terdapat beberapa tahapan yang harus
dilakukan dalam audit operasional, diantaranya adalah :
1) Audit Pendahuluan
Tujuan dilakukannya audit pendahuluan adalah untuk mendapatkan informasi
latar belakang terhadap objek yang akan diaudit. Selain itu, pada audit ini juga
dilakukan penelaah terhadap berbagai aturan.
2) Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen
Pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian
manajemen objek audit, dengan tujuan unntuk menilai efektivitas pengendalian
manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
3) Audit Rinci atau Lanjutan
Pada tahapan ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten
untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan sebelumnya. Audit ini
dilakukan dengan cara mengembangkan temuan untuk mencari ketertarikan
antara sat temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang
berkaitan dengan tujuan audit.
4) Pelaporan
Pada tahap ini mempunyai tujuan untuk mengomunikasikan hasil audit termasuk
rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.
Laporan disajikan dalam bentuk komrehensif (menyajikan temuan-temuan
penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan
rekomendasi).Rekomendasi harus disajikan dalam bahasa yang operasional dan
mudah dimengerti serta menarik untuk ditindaklanjuti.
5) Tindak Lanjut
Dalam audit operasional tindak lanjut merupakan tahapan akhir yang bertujuan
untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut
(perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Auditor tidak
mempunyai wewenangan untuk mewajibkan manajemen untuk melaksanakan
tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Menurut Arens et al (2015:12) kualifikasi auditor harus berkualitas guna
memahami kriteria yang digunakan dan harus berkompeten untuk mengetahui
jenis dan bukti yang dihimpun untuk menarik kesimpulan yang sesuai setelah
bukti tersebut telah diuji.Seorang auditor juga harus mempunyai sikap mental
independen. Pelaksanaan audit operasional dilakukan oleh auditor internal,
dimana seorang auditor internal harus memiliki sikap yaitu :
1) Independensi (Independence)
Auditor operasional dikatakan independen apabila auditor operasional
melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif tanpa terpengaruh dan
dipengaruhi oleh siapapaun. Independensi bagi auditor mempunyai peranan
penting dalam melaksanakan tugasnya karena diharapkan akan memperoleh hasil
pemeriksaan yang efektif.
Menurut Rahayu dan Suhayati (2012) mengemukakan bahwa independensi
dalam audit cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian,
evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Sikap mental
independen harus meliputi independensi dalam fakta dan independensi dalam
penampilan.
Menurut Mulyadi (2010:32) bahwa independensi auditor operasional dapat
memberikan pertimbangan yang tidak memihak dan tanpa peaksaan, dimana
independensi sangat diperlukan dalam audit operasional untuk membuat laporan
yang objektif.
Menurut Hiro Tugiman (2013: 20) independensi adalah para auditor internal
yang dianggap mandiri apabila melaksanakan tugasnya secara bebas dan
objektif.Kemandirian pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak
memihak siapapaun, dan tanpa prasangka hal ini sangat penting bagi pemeriksaan
sebagaimana mestinya.Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap
objektif para auditor internal.
Independensi operasional dapat diperoleh melalui dua hal yaitu :

1. Status Organisasi
   Status organisasi unit pemeriksaan harus memberikan keleluasaan untuk
   memenuhi atau menyelesaiakan tanggung jawab pemeriksaan yang
   diberikan. Pemeriksaan operasional harus memperoleh dukungan dari
   manajemen dan bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi
   sesuai dengan audit yang akan dilaksanakan sehingga kerjasama akan
   terjadi dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaiakan pekerjaan
   secara bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.
2. Objektivitas
   Sikap objektif auditor operasional merupakan sikap yang tidak akan
   dipengaruhi dan terpengaruh dari pihak manapun saat melakukan audit.
   Jadi independensi dalam audit operasional sangat diperlukan untuk
   membuat laporan yang objektif dan tidak memihak yang diperlukan oleh
   manajemen.

MenurutBayangkara (2016:8) , ruang lingkup audit operasional diarahkan
untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik dari
fungsi manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian)
maupun fungsi-fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditujukan untuk
mencapai tujuan perusahaan.
Menurut Tunggal (2010:72) ruang lingkup audit operasional bisa ditentukan
dengan menggunakan pedoman-pedoman sebagai berikut :
1) Ruang Lingkup audit operasional harus sesuai dengan objektif
yang ingin dicapai
2) Tujuan audit operasional harus jelas untuk memungkinkan
dibuatnya rencana audit yang memadai.
3) Audit harus dibatasi pada bidang-bidang dimana hasil-hasil yang
spesifik akan dapat disusun dan dilaporkan.
4) Audit harus dibatasi pada usaha penilaian prestasi daripada
penilaian kapasitas individual.

Bayangkara (2016:5) dalam bukunya menyebutkan audit operasional
bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih
memerlukan perbaikan, sehingga rekomendasi yang diberikan nantinya dapat
dicapai perbaikan atas pengolahan berbagai program dan aktivitas pada
perusahaan tersebut. Audit diarahkan pada berbagai objek audit yang
kemmungkinan dapat diperbaiki dimasa yang akan datang, dan juga mencegah
kemungkinan terjadinya berbagai resiko kerugian. Adapun maksud dari
keduanya dijelaskan sebagai berikut :
1) Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan
kegiatan operasinya sehingga dapat tercapai optimalisasi
penggunaan sumber daya yang dimiliki.
2) Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu
perusahaan untuk mencapai tujuannya .