Tag: Judul Akutansi

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan.Ini sering disebut factor fundamental perusahaan.

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadapreview data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusiterhadap laporan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu.Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti.

Ada dua metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal dan analisa vertikal (Munawir, 2010):

1. Analisa horizontal adalah analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui perkembangannya. Metode horizontal disebut juga metode analisa dinamis.
2. Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.

Analisa vertikal disebut juga metode analisa yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut Jumingan (2006):

1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengancara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih denganmenunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalampersentase (relatif).
2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahuitendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisisuntuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadapkeseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisisuntuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui duaperiode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untukmengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatuperiode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untukmengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporanlaba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahuiposisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. AnalisisBreak Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkatpenjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telahdilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2003).

Menurut Mulyadi dalam Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut  IAI (2012) kinerja keuangan adalah kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan ialah usaha formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk  mengevaluasi efisiensidan efektivitas dari aktivitas perusahaan guna mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada.

Istishna menurut fiqh adalah jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesanan (pembeli) dan penjual ,sedangkan istishna menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (PBI Nomor 7/46 pasal 1 butir 9) .

Akad Istishna biasanya yang digunakan pada KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah istishna pararel, Artinya konsumen yang membutuhkan rumah datang ke bank dan memesan sebuah sebuah rumah dengan spesifikasi tertentu. Konsumen dan bank lalu membuat kesepakatan serah terima rumah, harga jual dan mekanisme pembayarannya. Oleh karena bank bukan merupakan perusahaan pengembang, maka bank memesan lagi pengembang agar dibuatkan rumah yang sama di pesan oleh konsumen. Inilah yang di maksud dengan istishna pararel yaitu konsumen memesan rumah pada bank, dan bank memesan lagi ke pengembangan untuk dibuatkan rumah. Dengan akad tersebut jual beli dapat di laksanakan walaupun objeknya belum ada.(Ghozali,2005:28)

Akad istishna dalam Pembiayaan terdapat pada al-qur’an surat Al baqarah ayat 282

Artinya : wahai orang-orang yang beriman jika kalian berhutang dengan sebuah hutang dengan waktu yang telah di tentukan, maka tuliskanlah hutang tersebut.

Akad istishna’ digunakan untuk fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan cara nasabah memesan terlebih dahulu rumah yang ingin di beli, sehingga pada saat pelaksanaan akad, rumah dalam keadaan belum jadi.

Salah satu Fatwa Dewan syariah Nasional yang terkait dengan pembiayaan  Akad Istishna adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional yang tercantum Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli istishna dan no.22/DSN-MUI/II/2002 mengenai Istishna Pararel.

Musyarakah adalah  Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebihuntuk suatu usaha tertentu, dimanamasing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan danrisikoakan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.(Antonio,2003:87)

Istilah dalam musyarakah sendiri  tidak ada dalam fikih Islam, tetapi baru di perkenalkan belum lama ini oleh mereka yang menulis  mengenai skim –skim pembiayaan syariah yang biasanya terbatas pada jenis syirkah tertentu, yaitu syirkah al-amwal yang dibolehkan oleh semua ulama.(ibid)

Musyarakah merupakan alat kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Di dalam musyarakah pemilik dana dan mitra, missalnya Bank yang sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, bank yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut. Berikut bagi hasil yang telah di sepakati secara bertahap atau sekaligus kepada Bank. Musyarakah dapat bersifat permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian setiap setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga berakhirnya masa akad, sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian pemilik modal dana atau bank dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal pemilik dana/bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. Laba pada musyarakah dibagi antara para pihak, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan atau sesuai dengan nisabah yang disepakati oleh para pihak.Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan.( Harsanto, 2015)

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No 106 mendefinisikan Musyarakah sebagai akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan dalam kerugian berdasarkan pada porsi kebutuhan dana Investasi Musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

Salah satu Fatwa Dewan syariah Nasional yang terkait dengan pembiayaan Musyarakah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional yang tercantum Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan Musyarakah.(Rosyida, 2013)

 

Murabahah adalah traksaksi dalam penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan dari murabahah sendiri dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberitahu penbeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa keuntungan yang di inginkankannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar penawaran atas besaran marjin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (bai’ naqdan) atau tangguh (bai’ Mu’ajjal/ bai’ Bi’tsaman Ajil .(Nurhayati,2011:168)

Penjualan  dapat dilakukan secara tunai atau kredit (pembayaran tangguh). Dalam akad Murabahah, diperkenankan harga berbeda untuk cara pembayaran secara berbeda  yaitu misalnya harga tunai, harga tangguh dengan periode 1 tahun atau 2 tahun yang berbeda. Namun penjual dan pembeli harus memilih harga-harga mana yang akan disepakati dalam akad tersebut atau dengan maka hanya ada satu harga dalam  ikatan akad yang digunakan dan harga ini tidak dapat berubah. Apakah pembeli akan melunasi lebih cepat dari jangka kredit yang telah di tentukan atau pembeli yang menunda dalam pembayarannya, harga tidak boleh berubah dan harus sesuai perjanjian (akad ) yang telah di sepakati. (Nurhayati,2011:169)

Salah satu fatwa dewan syariah Nasional yang terkait dengan transaksi Murabahah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 mengenai Murabahah.

Akad (ikatan ,keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.  Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai (Ascarya,2007:35)

Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi,fikih muamalat membagi akad menjadi dua macam yaitu tabarru’ dan akad tijarah/mu’awadah. Secara singkat jenis akad dalam syariah dapat digambarkan sebagai berikut ini (Nurhayati,2011:71).

Akad atau  transaksi yang digunakan Bank Syariah dalam operasinya terutama di turunkan dan kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (tabarru’). Turunan dari tijarah adalah perniagaan (albai’) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontak bagi hasil dengan segala variasinya. (Ascarya,2007:37)

Rukun dalam akad ada tiga ,antara lain 1) pelaku akad ,2)objek akad dan 3) sighah  atau pernyataan pelaku akad ,yaitu ijab qabul .sedangkan syarat akad ada empat, yaitu :1) syarat berlakunya akad (in’iqod),2) syarat sahnya akad (shihah), 3) syarat terealisasinya akad (Nafadz), 4) syarat lazim (Ascarya,2007:35)

Kebijakan financing to value (FTV) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/33/DPbS tanggal 27 November  2012 perihal Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor  bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagaimana, pada perbankkan syariah pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah (KPR IB) yang terlalu tinggi dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (buble) sehingga dapat meningkatkan rasio kredit bagi bank yang memiliki eksposur pembiayaan properti yang besar. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan peningkatan peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui pembiayaan yang produktif maka sebagaimana yang telah diberlakukan untuk perbankan konvensional, perbankan syariah perlu menetapkan kebijakan terkait denganpembiayaan KPR iB  dan KKB iB. Kebijakan dalam pembiayaan KPR iB dan KKB iB pada perbankan syariah dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik produk perbankan syariah termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kebijakan LTV dan FTV ini diharapkan dapat mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat. “Kebijakan tersebut tertuang dalam PBI Nomer 17/10/PBI/2015 tentang rasio LTV dan FTV untuk kredit atau pembiayaan properti. Berikut rincian aturan LTV dan FTV untuk kredit properti:( http://finansial.bisnis.com/ )

Pembiayaan Kredit pemilikan Rumah berdasarkan peraturan Nomor 17/10/PBI/2015 tentang rasio loan to value atau rasio financing to value untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermontor bahwa dalam memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk pemberian Kredit atau  pembiayaan ke seltor properti atau kredit pemilikan rumah dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Oleh karena itu, pelonggaran ketentuan perkreditan di sektor properti memiliki multiplier effect yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.upaya yang di tempuh yaitu dengan menurunkan biaya yang di tanggung oleh anggota masyarakat yang berkeinginan untuk membeli properti langkah yang dilakukan bersamaan dengan pelonggaran rasio to value atau financng to value untuk kredit properti dan uang muka untuk kredit properti

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dengan mendasarkan pada pengertian  bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  mengenai Perbankkan Syariah tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermedensi keuangan (financial intermediary instituation). Maka dalam sebuah sebuah bank terdapat dua macam kegiatan adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana .serta,  Berdasarkan prinsip syariah yang tercantum pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas mengakui eksistensi dari perbankkan syariah, yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. (Abdul Ghofur Anshori,2009: 82)

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah  dalam  menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah ,nasabah dan pemerintah pembiayaan memberikan hasil yang besar diantaranya penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah sebelum menyaurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat segera di hindari. (Ismail,2013:105)

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankkan, Pembiayaan Syariah berdsarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan  itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan  pada undang –undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankkan Syariah , pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:( Rosyida, 2013)

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamilk.
3. Transaksi pinjam memijam dalam bentuk piutang qardh
4. Transaksi sewa –menyewa ,jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Menurut Hardjono seperti yang dikutip dari skripsi  Analisis Perbedaan Pembiayaan KPR Bank Konvensional dan Pembiayaan KPRS Bank Syariah amelya Natasha Siregar dan nabila fatmasari yang di kutip dari skripsi analisis sistem pembiayaan KPR Bank Konvensional dan pembiayaan KPRS Bank Syariah. KPR atau kredit pemilikan rumah adalah salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah atau renovasi bunga kpr juga muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin tinggi namun belum dapat mengimbangi kemampuan daya beli kontan dari masyarakat luas.(Rosyida, 2013:2)

Kredit berasal dari kata credere dimana kata tersebut memiliki arti kepercayaan atau keyakinan. Kepercayaan dan keyakinan yang dimaksud adalah kepercayaan dari debitur bahwa pihak lain atau kreditur pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala apa yang telah di janjikan kepada pihak debitur. Undang-undang No 7 tahun 1992 bab I pasal 12 menjelaskan bahwa kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pemberi  hasil keuntungan.

Kata kredit dalam kamus ekonomi yang di jelaskan Normin S. Pakpahan (2000) adalah sebagai suatu kecakapan atau kelayakan seseorang atau perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang, penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur dengan drebitur.

Pasal 1 undang-undang No 10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankkan memberikan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau imbalan atau keuntungan.

Menurut Suhardjono (2003:11), Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Menurut Raymond P. Kent (2000:13), kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang

Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha maka kredit tersebut berarti memberikan nilai ekonomi (Economic Value) kepada seseorang atau badan usaha atas dasar kepercayaan saat pemberian kredit tersebut. Pengertian lain mengenai kredit yang dikemukakan oleh Komaruddin (2004:15) bahwa kredit adalah kemampuan untuk melakukan suatu pembelian atau suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan, ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Berdasarkan pengertian kredit di atas maka dalam pemberian suatu kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu :

1. Pihak pemberi kredit, disebut dengan kreditur atau penyerah piutang yaitu pihak dalam perikatan yang mempunyai piutang tagihan terhadap pihak lain yaitu debitur.
2. Pihak penerima kredit disebut dengan debitur atau penanggung hutang yaitu pihak dalam perikatan yang mempunyai hutang atau kewajiban hukum terhadap pihak lain yaitu kreditur.

Sebelum kredit di berikan kepada pemohon, terlebih dahulu calon debitur yang bersangkutan menyelesaikan perjanjian kredit dan menyerahkan surat aksep jaminan. Dengan demikian sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit oleh pihak kreditur dan debitur, maka terjadilah pinjam meminjam antara kedua belah pihak. Perjanjian yang di buat kreditur  dan debitur harus bersifat tertulis dan memiliki bukti lain seperti faktur, hal ini sebagai alat bukti jika timbul permasalahan dalam perjalanan perjanjian tersebut. (Rendrayani,2007:hal 7)

Kredit memiliki dua unsur pihak,  yaitu kreditur (Bank) dan debitur (Nasabah) yang  melakukan  hubungan  kerja  sama  yang  saling  menguntungkan.  Di  dalam perkreditan  terdapat  unsur-unsur  yang  harus  ada,  yaitu:  kepercayaan,  persetujuan, penyerahan barang, jasa atau uang, jangka waktu, unsur resiko, dan unsur keuntungan (bunga).  Pemberian kredit  tanpa  analisis terlebih  dahulu  akan  menyebabkan  kerugian pada pihak bank (Kashmir, 2008:101).

 

Biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegaiatan pengolahan bahan baku menjadi produksi selesai. Biaya produksi dapat digolongkan menjadi :

 

1. Biaya bahan baku

Adalah harga perolehan dari bahan baku yang dipakai dalam pengolahan produk.

Bahan adalah barang yang akan diproses atau diolah menjadi produk selesai atau barang yang akan merupakan produk selesai.

Bahan dapat digolongkna ke dalam bahan baku (direct material) dan bahan penolong atau bahan pembantu (indirect material).Bahan baku adalah bahan yang akan diolah menjadi produk selesai dan pemakaianannya dapat diidentifikasi atau diikuti jejaknya atau merupakan bagian integral pada produk tertentu. Baiaya abhan penolong adalah perolehan bahan penolong yang dipakai dalam pengolahan produk. Bahan penolong adalah bahan yang akan diolah menjadi bagian produk selesai tetapi pemakaiannya tidak dapat diikuti jejak atau manfaatnya pada produk selesai tertentu atau nilai relatif kecil sehingga meskipun dapat diikuti jejak pemakaiannya tidak praktis atau bermanfaat. Dalam perhitungan harga pokok produk, biaya penolong  diperlakukan sebagai elemen baiaya overhead pabrik.

1. Biaya tenaga Kerja Langsung

Tenaga kerja adalah semua karyawan perusahaan yang memberikan jasa kepada perusahaan. Dalam melaksanakan karyanya dapt diglongkan sesuai dengan fungsi di mana karyawan bekerja yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum serta fungsi keuangan (apabila dianggap perlu dipisahkan).

Baiay tenaga kerja langsung adalah semua balas jasa yang diberikan perusahaan kepada semua karyawan, dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja langsung (direct labor) adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasikan atau diikiti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. Baiaya tenaga tidak langsung (indirect labor) adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik tetapi manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan pada produk tertentu yang dihasilken perusahaan.

1. Biaya Overhead Pabrik

Baiaya overhead pabrik (factory overhead cost) adalah biaya produksi selain bahan baku dan baiaya tenaga kerja langsung yang elemennya dapat digolongkan ke dalam :

1. Biaya bahan penolong.
2. Baiya tenaga kerja tidak langsung.
3. Penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik.
4. reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik.
5. Biaya listrik dan biaya air.
6. Biaya asuransi pabrik.
7. Biaya overhead lainnya.

Apabila perusahaan mempunyai departemen pembantu di dalam pabrik semua biaya departemnen pembntu merupakan elemen biaya overhead pabrik (Supriyono, 1999 dan Sutrino, 2000).

Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja disebut prime cost. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik disebut conversion cost (baiya konversi).

Berdasarkan pengertian masing-masing elemen biaya produksi dapat diperoleh kesimpulan, biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi dari suatu produk mulai dari saat pembelian bahan baku sampai produk selesai dan siap dijual.

 

Peningkatan kesadaran perusahaan akan kerusakan lingkungan mengarah pada peningkatan biaya perusahaan yang  meliputi peralatan, pemulihan, pencatatan dan pengawasan lingkungan. Biaya yang dikeluarkan inilah yang dimaksud dengan biaya lingkungan. Sementara kewajiban perusahaan mengeluarkan biaya lingkungan serta melakukan semua kegiatan yang menyangkut peralatan, pemulihan, pencatatan dan pengawasan disebut dengan kewajiban lingkungan. Setiap kegiatan yang menyangkut kewajiban lingkungan mempunyai perbedaan dalam pembebanan biaya perusahaan. Biaya lingkungan yang termasuk dalam produksi langsung dibebankan langsung ke dalam produk atau lini produk sedangkan biaya lingkungan yang berupa akibat dampak limbah dimasukkan ke dalam biaya overhead (Abdul Rohman, 2002)

Penilaian biaya lingkungan akibat dampak limbah mempunyai permasalahan umum yaitu menentukan nilai ekonomis potensi kerusakan lingkungan yang dapat berubah setiap waktu seiring dengan produktivitas perusahaan sehingga dalam penghitungan biaya lingkungan seringkali menggunakan banyak asumsi. Beberapa pendekatan dalam penentuan nilai ekonomis terhadap sumber daya dalam lingkungan  adalah hasil bersih (net price) atau sewa bersih (unit rent) (Robert Reppetto, 1989). Hasil bersih adalah beda antara harga jual dengan seluruh biaya produksi termasuk laba yang layak bagi usaha produksi dengan tetap memperhitungkan pjak serta pungutan-pungutan lain. Pendekatan nilai ekonomis ke dua dengan menggunakan nilai sekarang (net present value) (El Seraffi, 1990).

Langkah awal dari implementasi baiya lingkungan dalam langkah kerja perusahaan adalah mengelompokkan besar dampak limbah  dengan meperhatikan beberapa aspek seperti : lokasi limbah, jenis limbah, jumlah dan kondisi lingkungan sekitar perusahaan. Berdasarkan pengaruh limbah terhadap lingkungan maka lingkungan dapat dibagi menjadi: pencemaran tanah (soil contamination), pencemaran air tanah (ground water contamination), pencemaran air permukaan (surface water contamination), pencemaran emisi udara (air emission conatmination) (Stanko, 1995).

Metode yang dapat digunakan untuk mengukur jenis dan besar biaya lingkungan yang dapat ditanggung perusahaan antara lain menggunakan metode cost benefit. Metode cost benefit merupakan laporan atas pertanggungjawaban sosial yang terdiri dari unsur biaya dan manfaat sosal. Suatu kegiatan dapat dimasukkan ke dalam manfaat sosial bila aktivitasnya meliputi perbaikan keadaan lingkungan atau mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Contohnya bila terdapat potensi pencemaran air maka besar biaya lingkungan dapat dihitung berdasarkan jjumlah biaya untuk membeli atau memasang pengendali limbah produk. Sedangkan aktivitas dalam biaya sosial bila aktivitas itu menimbulkan kerusakan lingkungan atau menambah kerusakan lingkungan. Misal, mengukur besar kerugian dengan mengukur bentuk biaya pengobatan ke dokter dan turunnya penghasilan masyarakat setempat karena produktivitas yang menurun ((Abdul Rohman, 2002).

Sedangkan metode pengukuran besar dan jenis dampak lingkungan yang dapat ditanggung perusahaan oleh Mohan Monasinghe dan Ernst Luz (1991) dibedakan menjadi :

 

1. Penilaian langsung,

Metode ini mendasarkan diri secara langsung pada harga pasar atau produktivitas. Hal ini dimungkinkan bila perubahan dalam kondisi lingkungan mempengaruhi kemampuan produktivitas. Yang lebih jelas diuraikan menjadi pendekatan yaitu yang pertama yang dan yang ke dua yang. dibedakan menjadi :

1. Perubahan produktivitas yaitu menyangkut produktivitas yang berubah akibat perubahan kondisi lingkungan, misalkan untuk kondisi perairan yang tercemar dan menyebabkan turunnya populasi ikan maka menurunnya populasi ikan yang dapat ditangkap dinilai dengan menggunakan harga ikan di pasar atau harga ikan
2. Pendapatan yang hilang menggambarkan pengaruh terhadap kesehatan akibat adanya perubahan kondisi lingkungan. Ini bisa dilihat dari besarnya kesediaan membayar individu untuk memperbaiki kesehatan. Dalam praktek, cara lain digunakan dengan melihat hilangnya penghasilan karena sakit atau kematian awal.
3. Pengeluaran untuk mencegah atau mempertahankan merupakan penilaian berdasarkan jumlah biaya perusahaan untuk mencegah rusaknya lingkungan. Pada umumnya kita mengetahui bahwa biaya pencegahan pencemaran akan lebih murah daripada biaya untuk memperbaiki lingkungan yang sudah terkena dampak limbah. Oleh karena itu pendekatan ini akan memberikan nilai lebih rendah bagi kondisi lingkungan.

 

 

1.  Nilai pengganti

Metode ini menggunakan informasi pasar secara tidak langsung. Masing-masing cara yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga untuk menganalisa menggunakan metode ini harus dapat memilih dengan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi.

1. Nilai rumah dan tanah. Pendekatan metode ini menggunakan penilaian pada sebidang lahan. Tujuan dari pendekatan ini adalah menentukan harga implisit dari memburuknya kondisi lingkungan atau memperkirakan manfaat dari perbaikan mutu lingkungan..
2. Perbedaan tingkat upah. Pendekatan ini didasarkan pada teori dalam pasar persaingan sempurna di mana tingkat upah tenaga kerja akan sama dengan nilai dan produktivitas marginal tenaga kerja terebut sedangkan penawaran tenaga kerja akan sesuai dengan kondisi kerja dan taraf hidup di suatu daerah. Oleh karena itu tingkat upah yang tinggi diperlukan untuk menarik tenaga kerja agar mau bekerja di daerah yang tercemar.

Perbedaan tingkat upah di dua daerah yang berbeda tingkat pencemarannya dapat dianggap sebagai biaya dari adanya pencemaran tersebut.

3. Biaya perjalanan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai manfaat yang diberikan oleh adanya biaya yang dikelurkan untuk perjalanan wisata. Wisata yang dekat tempat tinggalnya dengan daerah wisata akan membayar biaya transpor yang lebih murah daripada mereka yang tinggal dngan jarak yang lebih jauh.
4. Barang yang dipasarkan sebagai proxi untuk barang yang tidak dipasarkan. Beberapa keadaan menunjukkan bahwa barang yang dihasilkan oleh lingkungan merupakan barang substitusi yang dekat dengan barang-barang yang dipasarkan.

1. Kesediaan membayar atau pengeluaran potensial

Dalam pendekatan ini menggunakan perkiraan manfaat yang dapat dilakukan dengan menghitung biaya lingkungan untuk mengganti jasa-jasa lingkungan yang rusak atau hilang karena adanya proyek atau aktivitas perusahaan atau dapat pula melihat berapa besar masyarakat bersedia membayar (willingness to pay) usaha perlindungan lingkungan.

1. Biaya pengganti yaitu pendekatan dengan memperkirakan besarnya biaya yang digunakan untuk menggantikan kekayaan yang hilang. Perkiraan ini tidak megukur manfaat yang timbul karena mneghindari kerusakan, sebab biaya kerusakan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai penggantian tersebut. Sebagai contoh adalah manfaat dari pencegahan erosi maka nilai manfaat didasarkan pad penghitungan nilai pupuk yang diperlukan untuk mengganti kesuburan atu unsur hara karena erosi tanah.
2. Proyek bayangan yaitu pendekatan menggunakan proyek yang dapat dlaksanakan untuk jasa-jasa pengganti guna mengimbangi hilangnya sumber daya alam akibat proyek atau aktivitas perusahaan.
3. Penilaian masyarakat yaiu pendekatan yang didasarkan atas sederet pertanyaan mengenai kesediaan masyarakat untuk membayar guna menghindari kerusakan lingkungan atau bahkan membatalkan atau menutup aktivitas perusahaan. Dari pendekatan ini kita mendapatkan peningkatan atau penurunan jumlah barang dalam pasar. Kesediaan membayar dipengaruhi pula oleh tingkat kesehjateraan masyarakat sedangkan tingkat kesediaan untuk menerima kerusakan tidak dipengaruhi apapun. Sebagai hasil akhir maka kita mendapatkan kurva permintaan terhadap produk atau proyek yang bersangkutan.

. Ada perbendaharaan kata khusus yang digunakan dalam membahas perubahan nilai tukar devisa. Ketika suatu mata uang mengalami peningkatan nilai relatif terhadap mata uang lain, kita sebut mata uang itu mengalami apresiasi. Ketika mata uang itu mengalami kemerosotan nilai relatif terhadap mata uang lain kita sebut mata uang itu mengalami depresiasi.

Perbedaan harga jual berdasarkan nilai tukar $ 1 = Rp 9000

Transaksi	Harga beli di Timor Leste	Harga beli di Indonesia
1Baju Buatan Timor Leste	1 baju = $ 20 = Rp 180.000	1 baju = Rp50.000 = $ 5

Inilah contoh dari fenomena yang disebut Purchasing power parity (PPP) atau kesetaraan daya beli , dimana suatu mata uang punya daya beli yang sama kuatnya di dalam maupun di luar negeri

Kadang –kadang beberapa  negara berkembang mencoba mengambil keuntungan dari tingkat nilai tukar dengan melakukan overluasi terhadapmata uang mereka sehingga bisa membeli barang- barang impor dengan lebih murah.. dengan kata lain mencoba menciptakan nilai tukar barang yang lebih mengguntungkan. Kalau mata uang overvalued, harga barang impor akan jadi lebih murah, walaupun tidak wajar . Namun dalam prakteknya, sangat sulit bagi negar yang sedang berkembang untuk meraih keuntunggan dari upaya overvaluasi itu karena mata uang mereka biasanya sangat lemah, yang berarti bahwa uang itu tidak banyak dipakai dalam bisnis dan keuanggan internasional.menurut (Mohtar Mas`oed.1997. 12)

 

1. internal value of money yaitu jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu  atau semakin rendah harga barang  semakin tinggi purchasing power uang
2. .Eksternal value money yaitu nilai suatu mata uang diukur dengan mata uang negara lain (kurs, devisa = exchangerate) atau semakin tinggi harga barang semakin rendah purchasing power uang

                                                N=1/p

                                    N= purchasing power (nilai uang)

                                    P= Harga barang

Ini disebut teori kontitas

Teori ini termasuk teori moneter klasik dari (David home 1752) teori ini adalah harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang

                        P   = f(m)

P   =  Harga barang

                                                M  = Jumlah uang yang beredar

Hanya untuk tujuan transaksi dan berjaga –jaga

Vellocity Uang adalah tetap

Barang dan jasa tetap

            Kelemahan teori kontitas

1. Dalam kenyataan perubahan jumlah uang tidak secara langsung meraih money spending
2. Vellocity circulation of money tidak bersifat stabil pada masyarakat yang moderen didalam memilih aternatif atas kelebihan uangnya  perlu di perhatikan
3.   Likuiditas
4. Hasil
5. Resiko

            Permintaan uang secara clasik (Tedy herlambang dkk, 2002, 117)

Teori kontitas (Tha Quantity of money) beranalogi bahwa orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa makin banyak taransaksi dan makin banyak uang yang diperlukan, hubungan ini dinyatakan dalam persamaan berikut

 M x V = P x Y

                                    M  (money)    =                                                                                               Uang yang diminta

V   (velocity)  =   Perputaran beberapa kali setiap rupiah      (lembar atau koin ) berputer (circulation) dalam perekonomian

  P   ( price)    =   tingkat indeks harga yang berlaku bagi  perekonomian

 Y  (output)    =  tingkat pendapatan = jumlah transaksi   yang berlaku

Sisikanan dari persamaan menunjukan transaksi dengan PY adalah tingkat pendapatan nominal dari persamaan di atas ditarik kesimpulan bahwa jika satiap fariabel berubah maka nominal ada satu fariaber lain ikut berubah agar tetap terjadi keseimbangan M

Karejna permintaan diartikan sebagai saldo riil (P) maka persamaan diatas dapat di rubah sedikit menjadi :

Untuk mencaapai keseimbangan maka penawaran (      ) hrs sebesar permintaan uang, sekarang dapat di analisais apa yang terjadi dengan kenaikan penggunaan  ATM, ATM mengakibatkan penggurangan jumlah rata – rata uang yang di pegang  (k) atau (v) naik dengan M tetap maka berarti salah satu dari variabel sisi kanan ( dala hal P ) akan naik jadi kenaikan ATM dapat terjadinya inflasi.

Teori Permintaan menurut Keynes

Teori permintaan menurut Keynes didasarkan pada tiga motif :

Motif Transaksi (Transaction Motive)

Adalah motif yang mendasari permintaan uang untuk keperluan aktivitas sehari-hari dari unit ekonomi

Motif Berjaga-jaga(Precautionary Motive)

Adalah motif yang mendasari permintaan uang untuk mengantisipasi fluktuasi dari aktivitas ekonomi disamping juga untuk menutupi jika misalnya terjadi kerugian karna motif spekulasi.

Motif Spekulasi(Speculation Motive)

Merujuk pada perkembangan aset alternatif atau ketidak pastian resiko sehingga di mungkinkan untuk memperoleh laba atau rugi (gain or lose)

Permintaan menurut Keynes yang menekankan pembahasan pada pembahasan pada motif transaksi, fungsi dari tingkat bunga (-) dan pendapatan(+), dimana :

                     =F(Y,i)

Jika pendapatan naik maka tentu akan menaikkan permintaan uang selama(ceteris paribus) tingkat bunga tetap.

Likuiditas Uang

Diartikan sebagai tingkat kemudahan dan kecepatan aset tersebut dapat ditukar dengan barang, jasa dan aset lainnya. Semakin likuid suatu aset berarti menurunkan permintaan uang. Dinyatakan sebagai :

= f(rs;rb;π ;w)

Keterangan :

rs         : real return on stock

rb         : real return on bond

π          :   expected inflation rate

w         :  kekayaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang :

Kenaikan	Permintaan uang	Alasan
Tingkat Harga (P)         Pendapatan Riil (Y)           Tingkat Bunga Riil, r         Perkiraan Inflasi     Tingkat Bunga Nominal untuk Uang, im   Kekayaan (w)       Resiko       Likuiditas aset alternatif   Efisiensi pembayaran melalui teknologi ATM	Naik, proporsional         Naik lebih kecil dari proporsional         Turun         Turun     Naik     Naik       Naik, jika resiko aset alternatif naik, Turun, jika resiko uang naik Turun   Turun	Kenaikan tingkat harga dua kali akan menaikkan jumlah Rupiah yang diperlukan untuk transaksi dua kali Tingkat pendapatan yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak transaksi dan selanjutnya lebih banyak permintaan untuk likuiditas Makin tinggi r, berarti makin tinggi hasil dari aset alternatif men ‘switch ‘ jumlah uang diminta Makin tinggi , berarti makin tinggi hasil dari aset alternatif . Makin tinggi, maka orang semakin suka memegang Uang (giro) Bagian dari kenaikan kekayaan mungkin dipegang dalam bentuk uang Menyebabkan uang lebih menarik , Menyebabkan uang kurang menarik. Menyebabkan aset lebih menarik Orang dapat menjalangkan aktivitas dengan lebih sedikit uang.

 

Munculnya pada abad XX dalam bukunya ( the general theory of emplyment interest and money, 1936) keynes menyatakan  disamping  uang sebagai satuan hitung  alat penukaran  juga  sebagai  penimbun  kekayaan.

Sedangkan arti Uang menurut ( Tedy Herlambang, Dkk)

uang  tidak  merujuk  pada  kekayaan  (wealth)  tetapi  yang  disini ( perdefinisian ) uang adalah stock asset yang dapat di pergunakan untuk transaksi.

Macam-macam Uang dan berdasarkan bahan material

 

Macam – macam bentuk uang

Uang Logam

Uang Kertas                    Dipandang sebagai persedian

Deposito Bank                uang dalam sistem moneter.

 

 

Seigniorage adalah pendapatan dari pembuatan uang logam yang diterima oleh  seignior.

Token money adalah uang yang nilai nominalnya melebihi keuntungan .

1. Uang logam dan Uang Kertas di sebut sebagai Uang Kartal,

Sedangkan Deposito Bank disebut Uang Bank, Uang deposito atau Uang Giral, Uang Kertas yang di gunakan secara meluas dalam masyarakat merupakan janji untuk membayar ( promisory notes) yang dikeluarkan oleh suatu bank atau suatu badan pemerintah.

2. Jenis logam yang digukan dalam pembentukan Uang

adalah   Emas, perak, dan perunggu, untuk Uang Kertas berdasarkan perkembangan perekonomian akan mempunyai difersifikasi yaitu  sebagai Uang Kartal ( curreincies) dan sebagai Uang  giral ( Deposite Money)

Uang Kartal adalah Uang yang dikeluarkan        Oleh pemerintah atau Bank sentral, dalam bentuk Uang Kertas dan Uang Logam

Uang Giral adalah Uang yang di keluarkan oleh Bank- bank Umum.

3. Berdasarkan nilai- nilai Uang di bedakan menjadi :
   1. Uang bernilai penuh ( full Bodied Money ) adalah Uang yang bernilai penuh yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal, pembuatan Uang jenis ini harus memenuhi persyarata
   2. Uang tidak bernilai penuh ( representative full bodied money) dikenal sebagai Uang Bertanda ( Token Money) Uang yang bernilai tidak penuh biasanya sebagai token money yaitu Uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya.

Penggunaan Uang kertas bentuk ini sangat bermaanfaat sebab dapat dilakukan pembayaran– pembayaran atau penyelesaian transaksi dalam jumlah yang besar tanpa mengalami kesukaran hal ini karena:

1. n- persyaratan yang ditetapkan pada standar logam anatara lain:

 

4. Uang dapat digeser dari pemakaian moneter ke non  moneter
5. Individu bebas melebur atau menepa logam menjadi Uang atau sebaliknya tanpa ongkos yang berat
6. Membawa uang dalam jumlah yang besar  merupakan beban yang berat
7. Nilai transaksi terjadi di kota atau daerah yang berjauhan memerlukan biaya transport yang besar di tambah resiko jalan
8. Standar pencicilan Hutang maka secara langsung unag bertindak sebagai Unit atau satuan pembayaran cicilan hutang atau menyatakan besarnya hutang, dengan uang dapat melakukan pembayaran hutang piutang secara tepat dan cepat baik secara kontan maupun angsurang.
9. Arti Penting Uang Dalam Perekonomian

Arti penting Uang dalam perekonomian menurut( Iswardono Sp 1996, 16)

arti penting uang dalam produksi

Produsen memproduksi dan menjual barang atau jasanya sehinga menerima keuntungan dalam bentuk uang pada investasi kapitalnya, bila keuntungan diperoleh dengan mudah misalnya pada masa makmur, jumlah uang yang di tanamkan pada pabrik –pabrik peralatan baru meningkat investasi ini menguntungkan bagi masyarakat. Karena adanya aliran barang-barang dan jasa di pasar yang semakin meningkat

1. Arti penting uang dalam pertukaran dan konsumsi

uang yang diterima umum dan digunakan secara luas dalam pertukaran merangsang aliran barang dari produsen ke konsumen, pendapatan konsumen dalam bentuk :

2. Upah, bunga ataupun semua memudahkan mereka untuk memenuhi keinginan dengan menukar uang tersebut dengan barang –barang dan jasa

kelancaran daripada sistem pertukaran uang ini meningkatkan standar hidup masyarakat. Sebagai mana di cerminkan dengan meningkatkannya produksi dan selanjutnya dipasarkan untuk ditukarkan dengan.

3. Arti pentingnya dalam masyarakat

masyarakat umumnya mengunakan uang untuk membeli barang – barang dan jasa – jasa dimana ini menjamin kesedian masyarakat. Dalam menukarkan uangnya dengan barang – barang dan jasa sehingga setiap orang puas pada pekerjaannya yang sudah sesuai untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang pembagian tugas ( spesialisasi) merupakan ciri khas daripada masyarakat modern yang akan meningkatkan produksi pertukaran kesejahteraan masyarakat.

4. kriteria Uang

Acceptability dan cognizability

Persiaratan utama menjadi Uang adalah diterimanya secara umum dan diketahui secara umum serta pengunaannya sebagai alat tukar atau penimbun kekayaan, standar cicilan hutang tumbu secara luas karena kegunaan dari unag

Stability of value

Manfaatnya sesuatu yang menjadi uang memberikan adanya nilai uang maka perlu dijaga nilai agar tetap stabil atau berfluktasi secara kecil, kalau tidak uang tidak dapat diterima secara umum, karena masyarakat mencoba menyimpan kekayaan dalam bentuk barang yang mempunyai nilai stabil.

Elasticity of supplay

Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha (perekonomian) ketidak mampuan penyediaan uang untuk meyimbangi dunia usaha akan mengakibatkan dunia usaha macet dan pertukaran dilakukan seperti sistem barter

Portsbility

Uang harus mudah dibawa kemena-mana

Durability

Dalam pemindahan nilai uang fisiknya harus dijaga, jika rusak, robek nilainya akan turun dan merupakan kegunaan moniter dari uang tersebut

Devisibility

Digunakan untuk memantapkan transaksi sehingga uang dari berbagai nominal (satuan atau unit) harus dicetak untuk mencukupi atau melancarkan transaksi jual beli

5. 5. Uang komoditas

Uang komoditas adalah segala sesuatu yang berlaku sebagai uang dan sebagai komoditas.( Sigit Tryan Daru SE, 2002, 25)

Masalah-masalah uang komoditas

Apabila komoditasnya adalah barang yang tidak tahan lama  seperti     jagun dan tembakau, komoditas tersebut harus disimpan dengan baik agar kualitasnya dapat dipertahankan dalam waktu yang lama

Apabila komoditasnya berukuran besar sekali

Uang komoditas mungkin tidak dapat dengan mudah dibagi       kedalam   unit yang lebih kecil

Cenderung orang mengunakan uang yang kurang baik untuk  pertukaran dan menyimpan uang yang baik (Hukum Gresham)

Uang komoditas biasanya adalah komoditas yang bernilai tinggi      sehinga uang komoditas mempunyai opportunity cost yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan uang kertas

Nilainya tergantung dari penawaran dan permintaan yang mungkin     perubahannya tidak dapat diprediksikan.

Uang komoditas

Uang komoditas adalah segala sesuatu yang berlaku sebagai   uang dan sebagai komoditas.( Sigit Tryan Daru SE, 2002, 25)

6. 6. Nettralisasi uang

Masalah netralitas uang nya sendiri sebenarnya mempunyai masalah ekonomi yang sangat teoritis sekali dan merupakan masalah lama dalam ekonomi moneter, meskipun demikian perlu juga dimengerti tentang definisi”Nettralitas uang” yaitu :Uang dikatakan netral jika keseimbangan (equilibryum) yang  baru keseimbangan yang lama tergantung akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar dicapai dimana seluruh fariabel riil mempunyai nilai sebagai mana sebelum adanya perubahan jumlah yang beredar. Uang dikatakan tidak netral kalau modal yang digunakan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan di atas

7. Uang berdasarkan lembaga dan badan pembuatan

Uang kartal yaitu Uang yang dicetak atau dibuat dan diedarkan oleh bank sentral

Uang giral Yaitu Uang yang dibuat dan diedarkan oleh bank-bank umum (komersial) dalam bentuk demand deposit (cek)

Dalam perkembangannya ternyarta uang kertas pun mengalami,  mempunyai kelemahan dalam penyelesaian transaksi, timbul gagasan untuk mengunakan uang giral (giro, rekening koran, cek) sebab dalam transaksi  tingal menuliskan jumlah yang diperlukan dan si penerima tingal menukarnya di bank, pengunaan uang giral tergantung pada tinggi rendahnya tingkat perekonomian suatu negara,  tingkat kepercayaan masyarakat dan lain-lain

 

Uang  adalah setiap barang yang dapat diterima atau sesuatu yang secara umum diterima oleh masyarakat dalam pembayaran barang, jasa, pajak dan sebagainya dan diterima dengan mudah secara umum dalam suatu perekonomian serta dapat berfungsi sebagai uang.

1. Uang menurut ( sigit triantoru. SE. 2003. hal 79) dapat memenuhi tiga fungsi yaitu :
2. Sebagai alat pertukaran yaitu penjualan suatu barang dan lainnya membutuhkan barang yang dapat diterima semua pihak yang terlibat transaksi.
3. Sebagai satuan hitung yaitu suatu unit standar untuk menentukan harga atau satuan umum untuk mengukur nilai setiap barang dan jasa.
4. Sebagai penyimpan nilai yaitu dapat menyimpan daya beli selama waktu tertentu.

Menurut ( E Nursanta, 2003.116-120)

2. Sebagai satuan hitung yaitu untuk menunjukan nilai dari barang atau jasa yang dijual belikan, besarnya kekayaan serta menghitung besar kecilnya kredit atau hutang atau sebagai penentu harag daripada barang dan jasa, sehingga penggunaan uang sebagai satuan hutang dalam transaksi berbeda dengan penggunaan uang dalam aliran atau transfer uang rupiah, setiap lembar atau keping uang mempunyai nilai fisik fungsi uang sebagai satuan hutang disebut ( numeraire, prancis) berarti sesuatu yang dipilih sebagai standar ukuran.

Sebagai alat tukar mendasari adanya spesialisasi dan distribusi dalam memproduksi suatu barang, dengan adanya uang orang tidak harus melakukan barter, tapi langsung menjual produksinya dipasar  dengan uang hasil penjualan di belanjakan kepada barang- barang yang diinginkan fungsi ini sangat berguna

1. dalam perekonomian yang sudah maju sebab dalam perekonomian barter harus dipenuhi persyaratan antara lain:
2. Membutuhkan apa yang kita tawarkan
3. Mempunyai barang kita butuhkan.
4. Dengan nilai yang kia-kira sama atau dapat diprebandingkan
5. Bersedia menukarnya.

Sedangkan uang sebagai alat tukar harus mempunyai beberapa persyaratan

yaitu :

tahan lama

mudah dipecah-pecah ( nilainya )

mudah di bawa kemana –mana

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas, berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep dari efektivitas. Dalam hal efektivitas F. Drucker dalam Sugiyono (2010:23) menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya Fremont E. Kas (dalam Sugiyono, 2010:23) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai.

Sedangkan menurut William N. Dunn (2005:498) efektivitas (effectiveness) adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149).

Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

James L. Gibson dkk (2006:38) (dalam Harbani Pasolong, 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut Komaruddin (2005:294) “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya The Liang Gie (2006 : 24) juga mengemukakan bahwa “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. Sedangkan Gibson (2011: 28) mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”.

Selanjutnya Steers (2008:87) mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2008:85) keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. Siagian (2010:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya”.

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
4. Ketapatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menetukan pilihan dibutukan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menetukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menetukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan lembaga.
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi Official Goal.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Hurrel (dalam Munandar, 2008) sumber stress yang menyebabkan
seseorang tidak berfungsi optimal atau yang menyebabkan seseorang jatuh sakit,
tidak saja datang dari satu macam pembangkit tetapi dari beberapa pembangkit stress.
Sebagian dari waktu manusia adalah untuk bekerja, karena itu lingkungan pekerjaan
mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan seorang pekerja. Pembangkit
stress di pekerjaan merupakan pembangkit stress yang besar terhadap kurang
berfungsinya atau jatuh sakitnya seorang tenaga kerja yang bekerja.
Hurrel (dalam Munandar, 2008) Faktor-faktor di pekerjaan yang berdasarkan
penelitian dapat menimbulkan stress dikelompokkan dalam lima kategori,yaitu ;
a. Beban kerja dan intrinsik dalam pekerjaan
Beban kerja adalam pekerjaan katagorinya adalah tuntutan fisik dan tuntutan
tugas, tuntutan fisik: kondisi fisik misalnya faktor kebisingan, panas,
penerangan dan lain sebagainya, sedangkan faktor tugas mencakup; kerja
malam. beban kerja dan penghayatan dari resiko bahaya. Tuntutan fisik yaitu
kondisi fisik kerja mempunyai pengaruh terhadap faal dan psikologis
seorang tenaga kerja. Kondisi fisik dapat merupakan pembangkit stress,
tuntutan tugas menurut penelitian menunjukkan bahwa shift kerja /kerja
malam merupakan sumber stress bagi pekerja pabrik roti. Beban kerja
berlebih dan beban kerja terlalu sedikit merupakan pembangkit stress.
b. Peran dalam organisasi
Setiap tenaga kerja bekerja sesuai dengan perannya dalam organisasi artinya
setiap tenaga kerja mempunyai kelompok tugasnya yang harus dilakukan
sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan sesuai dengan yang diharapkan
oleh atasannya,namun demikian tenaga kerja tidak selalu berhasil untuk
memainkan perannya tanpa menimbulkan masalah. Kurang baiknya fungsi
peran merupakan pembangkit stress yang meliputi konflik peran dan ketidak
jelasan kerja.
c. Pengembangan karir
Pengembangan karir merupakan pembangkit stress yang potensial yang
mencakup ketidakpastian pekerjaan, promosi yang berlebih atau promosi
yang kurang.
d. Hubungan dalam pekerjaan
Hubungan dalam pekerjaan yang tidak baik terungkap dalam gejalagejalanya dalam kepercayaan yang rendah, minat yang rendah dalam
pemecahan masalah dalam organisasi, komunikasi antar pribadi yang tidak
sesuai antara pekerja, ketegangan psikologis dalam bentuk kepuasan kerja
yang menurun dan penurunan kondisi kesehatan.
e. Struktur dan Iklim organisasi
Faktor stress yang dikenali dalam katagori ini adalah terpusat pada sejauh
mana tenaga kerja dapat terlihat atau berperan serta pada support sosial.
Kurangnya peran serta atau partisipasi dalam pengambilan keputusan
Robbins (2001) mengidentifikasikan tiga perangkat faktor, meliputi
lingkungan (environmental), organisasional (organizational), dan individual yang
bertindak sebagai sumber potensial dari stres. Stres bergantung pada perbedaan
individual seperti pengalaman kerja dan kepribadian. Gejalanya dapat muncul
sebagai keluaran atau hasil fisiologis, psikologis, dan perilaku dan tergambar pada
model bagan dibawah ini (Robbin, 2001).

Adapun gejala dari stres kerja menurut Robbins (2001), mengelompokkan
gejala stres kerja ke dalam tiga aspek, yaitu:
a. Gejala fisiologis
Yang termasuk dalam gejala-gejala fisiologis yaitu ini yaitu:
1. Sakit perut
2. Detak jantung meningkat dan sesak nafas
3. Tekanan darah meningkat
4. Sakit kepala
5. Serangan jantung
Gejala-gejala pada fisiologis memang tidak banyak ditampilkan, karena
menurut Robbin (2001) pada kenyataannya selain hal ini menjadi kontribusi terhadap
kesukaran untuk mengukur stres kerja secara objektif. Hal yang lebih menarik lagi
adalah gejala fisiologis hanya mempunyai sedikit keterkaitan untuk mempelajari
perilaku organisasi.
b. Gejala psikologis
Adapun gejala-gejala psikologis yang muncul adalah sebagai berikut:
1. Kecemasan
2. Ketegangan
3. Kebosanan
4. Ketidakpuasan dalam bekerja
5. Iri hati
6. Menunda-nunda

Dalam suatu usaha perdagangan dapat muncul risiko yang akan dihadapi.
Risiko dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu risiko yang dapat dikendalikan dan
risiko yang tidak dapat dikendalikan. Risiko yang tidak dapat dikendalikan adalah
risiko alam yang tidak dapat dihindari dan sulit diprediksi. Contoh dari risiko ini
adalah beras basah karena kehujanan ataupun tempat penyimpanan yang lembab
dan munculnya kutu beras karena perubahan cuaca. Sedangkan risiko yang dapat
dikendalikan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah: (UCEO, 2015)
1. Risiko input
Risiko input merupakan risiko yang terjadi pada saat proses produksi.
Contoh dari risiko ini adalah beras mengalami penyusutan karena proses
penggilingan yang terlalu lama, kadar air beras terlalu tinggi sehingga
kondisi beras terlalu basah.
2. Risiko permintaan pasar
Risiko ini dapat terjadi ketika permintaan pasar tidak sesuai dengan produksi
yang dihasilkan, seperti persediaan beras menumpuk karena tidak dapat
dijual, dan persediaan beras tidak dapat memenuhi permintaan yang terlalu
tinggi karena pasokan beras dari petani yang tidak mencukupi.
3. Risiko sumber daya manusia
Risiko sumber daya manusia merupakan risiko yang terjadi akibat
ketidaktelitian sumber daya manusia dalam mengerjakan jobdesk.
Contoh dari risiko ini diantaranya ketidakmampuan karyawan dalam
mengerjakan pekerjaannya, karyawan meninggalkan pekerjaan pada saat
jam kerja, dan tidak bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan.
4. Risiko sosial
Risiko sumber daya merupakan risiko yang terjadi pada sumber daya
manusia itu sendiri dan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
Contoh dari risiko ini adalah karyawan yang tidak produktif karena kurang
pengawasan, karyawan baru yang kurang memiliki keterampilan, dan tindak
kecurangan oleh karyawan dengan cara mencuri, tidak menyetorkan uang
penjualan ataupun memanipulasi nilai timbangan.
5. Risiko teknologi dan bangunan
Risiko ini muncul karena pemakaian alat mesin yang digunakan tidak sesuai,
misalnya mesin rusak karena kurangnya perawatan atau umur ekonomis
yang sudah habis.
6. Risiko kerjasama
Risiko yang terjadi dengan mitra bisnis, seperti penipuan ataupun hal lain
yang dapat merugikan perusahaan. Contoh dari risiko ini dapat terjadi ketika
pedagang beras menerima barang dari penebas namun kekurang telitian
dalam pengecekan kondisi beras tersebut secara keseluruhan, sehingga
pedagang dapat mengalami kerugian karena kualitas beras tidak sesuai
dengan standar kadar air yaitu 12-13%.

Pola hubungan antara pedagang dengan petani maupun pedagang dengan
penebas merupakan hubungan patron client yang terjadi karena didasarkan pada
hubungan saling ketergantungan. Penelitian Romadhan (2009) yang berjudul
“Pola Hubungan Tengkulak dengan Petani” menunjukkan bahwa hubungan petani
dengan pedagang berawal dari hubungan dagang antara penjual dengan pembeli.
Kemudian hubungan tersebut berlanjut menjadi hubungan yang lebih intens dan
mengarah kepada hubungan yang saling terkait satu sama lain dan sulit dipisahkan
karena didasari oleh hubungan yang saling membutuhkan dan saling
menguntungkan. Hubungan itu tercermin/terlihat dari tindakan yang mereka
lakukan baik petani maupun pedagang dalam melakukan hubungan tersebut
(Romadhan, 2009). Hubungan demikian sama halnya terjadi antara penebas
dengan pedagang. Menurut Scott (1985), ciri-ciri dari hubungan patron-client
antara penebas dengan pedagang adalah sebagai berikut:
1. Karena adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang
antara penebas dengan pedagang.
Ketidakseimbangan ini dimulai dalam hal pemasaran yaitu penebas tidak
memiliki akses untuk menjual hasil panen secara langsung ke pabrik karena
adanya standar minimal dalam menjual ke pabrik, sedangkan pedagang
memiliki akses untuk menjual hasil panen ke pabrik, dengan adanya
hubungan ini jelaslah bahwa semua kendala itu akan teratasi dan semakin
lama hubungan kerjasama ini menimbulkan rasa kekeluargaan antara
penebas dengan pedagang karena mereka pandai dalam bermasyarakat dan
pedagang juga merupakan masyarakat yang ada di lingkungan petani.
2. Adanya hubungan resiprositas.
Hubungan resiprositas adalah hubungan yang saling menguntungkan, saling
memberi dan menerima walaupun dalam kadar yang tidak seimbang.
Resiprositas merupakan pola distribusi yang dominan dalam masyarakat
petani dan adanya keperluan untuk berkerjasama yang dekat dikalangan
anggota tersebut. Berarti dapatlah di katakan bahwa hubungan patron-client
merupakan hubungan perlindungan antara kedua belah pihak yang saling
membutuhkan seperti patron memberikan hutang kepada client, dibalas oleh
client dengan menjual hasil panennya hanya kepada patron tersebut.
3. Hubungan loyalitas.
Loyalitas adalah kesetiaan atau kepatuhan. Hubungan loyalitas dimaksud
disini adalah suatu tindakan dari penebas selaku client kepada pedagang
selaku patron untuk membalas jasa atas apa yang telah mereka terima
selama ini. Mereka tetap menjual hasil panennya kepada pedagang
walaupun harganya lebih rendah dari harga pasar.
4. Hubungan personal.
Hubungan personal merupakan hubungan yang bersifat langsung dan
intensif antara patron dengan client yang menyebabkan hubungan yang
terjadi tidak lagi bersifat semata-semata bermotifkan keuntungan melainkan
juga mengandung unsur perasaan yang biasa terdapat dalam hubungan yang
bersifat pribadi. Hubungan yang mengandung unsur perasaan seperti ini
telah menimbulkan rasa saling percaya dan keakraban antara penebas dan
pedagang.
Terdapat beberapa faktor penyebab terbentuknya hubungan patron-client
antara pedagang dengan penebas diantaranya; faktor kondisi perekonomian,
dimana penebas menempati posisi tawar menawar (bargaining power) sangat
lemah dalam transaksi dengan pihak pedagang. Faktor sosial yaitu rasa
kekeluargaan sangat mempengaruhi seorang penebas untuk menjual hasil
produksinya kepada pedagang yang telah dipercaya walaupun tidak ada hubungan
darah dengan penebas tersebut. Faktor persaingan dan pertimbangan harga, faktor
jaminan pembayaran, pedagang tidak mengharuskan ataupun memaksa penebas
untuk meminta persyaratan khusus seperti mutu, tingkat kekeringan, kebersihan,
dan sebagainya.
Faktor penarik hubungan antara penebas dengan pedagang adalah faktor
yang mempengaruhi penebas tetap bertahan untuk menjual ke pedagang. Faktor
penarik hubungan antara penebas dengan pedagang antara lain adalah sebagai
berikut: (Syafriatin, dkk., 2012)
1. Faktor Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Setiap bulan Ramadhan, THR sangat ditunggu oleh penebas karena sifat
manusia adalah senang diberi. Adanya THR ini menyebabkan hubungan
pedagang dengan penebas menjadi sangat erat dan pedagang dipandang
sebagai orang yang baik hati sehingga penebas tetap menjual panenannya
kepada pedagang.
2. Faktor Pemberian Hutang
Adanya hubungan patron-client penebas yang menjual ke pedagang
menyebabkan penebas bisa meminjam uang ke pedagang apabila sewaktuwaktu memerlukan uang untuk modal. Pemberian hutang ini menyebabkan
penebas menjadi terikat dan merasa nyaman untuk selalu menjual hasil
panennya ke pedagang. Didalam pemberian hutang pedagang tidak
menentukan berapa maksimal uang yang akan di pinjam penebas serta tidak
menentukan berapa lamanya pengembalian hutang, pemberian hutang
berdasarkan berapa uang yang dibutuhkan penebas dan pengembalian sesuai
hasil dagangan penebas.
3. Faktor Modal
Modal merupakan hal yang sangat penting dalam berusaha baik bagi
penebas maupun pedagang. Modal merupakan tolak ukur kedudukan
seseorang di masyarakat serta merupakan salah satu faktor penentu
ketergantungan seseorang kepada orang lain. Pedagang memiliki kelebihan
ekonomi (modal) dibandingkan penebas. Dengan modal yang berlebih
pedagang bisa memberikan pinjaman berupa hutang ke penebas tanpa
bunga. Kelebihan modal dari pedagang merupakan faktor penarik bagi
penebas untuk tetap menjalin hubungan dengan pedagang sebagai patron
yang akan melindungi penebas sebagai clientnya.
4. Faktor Harga
Harga sangat mempengaruhi jumlah pendapatan penebas. Harga, baik
ditingkat penebas maupun pabrik sangat berfluktuatif.

1. Perencanaan
Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi,
dan tujuan, yang berkaitan dengan manajemen risiko kemudian bisa
diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan
dengan manajemen risiko. Keseluruhan hal tersebut dapat memudahkan
pengarahan dan menegaskan dukungan manajemen terhadap program
manajemen risiko. Setelah misi dan kebijakan serta prosedur yang umum
ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun kebijakan serta prosedur
yang lebih spesifik.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan
dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko,
kemudian diteruskan dengan manajemen (pengelolaan) risiko yang
merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko.
Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses Identifikasi
Risiko, Evaluasi dan Pengukuran Risiko, dan Pengelolaan Risiko (Hanafi,
2006: 10)
3. Pengendalian
Tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah pengendalian yang
meliputi evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan manajemen risiko, output
pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik
(feedback). Program manajemen risiko dengan demikian mencakup tugastugas: mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau
menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau
menanggulangi risiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil
ataupun mengendalikan risiko, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan
risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat.
Fokus manajemen risiko adalah mengenal pasti risiko dan mengambil
tindakan yang tepat terhadap risiko. Tujuannya adalah secara terus menerus
menciptakan/menambah nilai maksimum kepada semua kegiatan organisasi.
Kegiatan apapun yang dilakukan harus dapat menciptakan nilai tambah (Siahaan,
2007: 22).

Dalam suatu organisasi, manajemen diperlukan dalam segala bidang,
bentuk, serta kegiatan, dimana orang-orang saling bekerja sama untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen berasal dari kata “to manage” yang
artinya mengatur. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan
semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi
yang telah ditetapkan sebelumnya (Kotler, 2005: 14). Manajemen adalah
pengarahan suatu usaha melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian,
dan pengendalian sumber-sumber tenaga manusia dan bahan, dijuruskan untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan (Soebagio, 1999: 15). Berdasarkan definisi
manajemen tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu
perangkat dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan
pengendalian usaha baik dari pemimpin sampai anggota organisasi serta
penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi dalam mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.
Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang
umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksudkan. Pengertian
risiko secara ilmiah sendiri sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain:
“Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang
diharapkan” (Herman Darmawi, 1990: 20); Risiko adalah kemungkinan hasil yang
diperoleh menyimpang dari yang diharapkan (Hanafi, 2006: 1). Dari pengertian
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian yang
dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan.
Risiko dapat menyebabkan masalah tetapi dapat juga mendatangkan peluang
yang menguntungkan bagi perusahaan maupun orang per orang dalam kehidupan
sehari-hari. Risiko tertentu sering kali dianalisis dan dikelola secara sadar, tetapi
ada kalanya risiko diabaikan sama sekali karena yang bersangkutan tidak
menyadari akibat yang akan terjadi. Risiko berkaitan dengan kemungkinan
kerugian, kemungkinan yang dimaksud adalah kerugian yang menimbulkan
masalah. Kerugian dapat diketahui kemungkinan terjadinya sehingga dapat
direncanakan di awal untuk mengatasinya. Risiko menjadi masalah penting jika
kerugian yang ditimbulkannya tidak diketahui secara pasti (Siahaan, 2007: 2),
artinya pengusaha berupaya untuk meminimalkan ketidakpastian agar kerugian
yang ditimbulkan dapat dihilangkan. Penanggulangan risiko tersebut dapat
dilakukan dengan berbagai cara, pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko
inilah yang disebut dengan manajemen risiko.
Manajemen risiko adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh
organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan.
Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak
lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung
sebagian atau konsekuensi risiko tertentu (Hanafi, 2006: 18). Implementasi
manajemen risiko diperlukan dalam semua aspek kehidupan manusia, atau
setidaknya meminimalkan risiko yang dapat terjadi.
Berikut ini beberapa definisi manajemen risiko organisasi: “Manajemen risiko
adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi,
untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap
risiko” (Hanafi, 2006: 26); “Manajemen risiko adalah suatu proses dengan metodemetode tertentu supaya suatu organisasi mempertimbangkan risiko yang dihadapi
setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi” (Siahaan, 2007: 22).
Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan manajemen risiko
organisasi adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan
risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai tujuan
organisasi. Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir,
menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi)
program penanggulangan risiko.

Menurut Mulyadi (2013:385) sistem penggajian terdiri dari prosedurprosedur sebagai berikut:
1. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir
Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan untuk
menentukan gaji karyawan.
2. Prosedur Pembuatan daftar Gaji
Prosedur ini dilaksanakan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Data yang
dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat
keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat,
dan lain-lain.
3. Prosedur Distribusi Biaya Gaji
Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada
departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja.
4. Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar
Bukti kas keluar merupakan perintah pengeluaran sejumlah uang pada
tanggal tertentu dan untuk keperluan seperti yang tercantum dalam
dokumen tersebut.
5. Prosedur Pembayaran Gaji
Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi
keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas
kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji.
Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan
memasukkan uang ke amplop gaji karyawan.

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut
Mulyadi (2013:382) adalah:
1. Fungsi Kepegawaian
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru,
menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru,
dan sebagainya.
2. Fungsi Pencatat Waktu
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu
hadir bagi semua karyawan perusahaan.
3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gajiyang berisi
penghasilan bruto yang menjadi hak karyawan dan dikurangi berbagai
potongan yang menjadi kewajiban karyawan selama jangka waktu
pembayaran gaji.
4. Fungsi Akuntansi
Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung
jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya
dengan pembayaran gaji karyawan.
5. Fungsi Keuangan
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran
gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penggajian menurut
Mulyadi (2013:392) adalah:
1. Jurnal Umum
Dalam pencatatan gaji, jurnal umum digunakan untuk mencatat
distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam
perusahaan.
2. Kartu harga Pokok Produk
Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung
yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu.
3. Kartu Biaya
Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak
langsung dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen dalam
perusahaan.
4. Kartu Penghasilan Kayawan
Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai
potongannya yang diterima oleh setiap karyawan.

Menurut Mulyadi (2013:374) dokumen yang digunakan dalam sistem
akuntansi penggajian adalah sebagai berikut:
1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah
Dokumen-dokumen ini umunya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian
berupa surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.
Misalnya surat keputusan pengankatan karyawan baru, dan lain
sebagainya.
2. Kartu Jam Hadir
Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat
jam hadir setiap karyawan perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini
dapat berupa daftar hadir biasa, adapat pula berbentuk kartu hadir
yang diisi dengan mesin pencatat waktu.
3. Kartu Jam Kerja
Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh
tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu.
4. Daftar Gaji dan Upah
Dokumen ini berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan, dikurangi
potongan-potongan berupa Pph Pasal 21, utang karyawan, iuran untuk
organisasi karyawan, dan sebagainya.
5. Rekap Daftar Gaji dan Upah
Dokumen ini berupa ringkasan gaji per deaprtemen, yang dibuat
berdasarkan daftar gaji.
6. Surat Pernyataan Gaji dan Upah
Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaan
dengan pembuatan daftar gaji atau dalam kegiatan yang terpisah dari
pembuatan daftar gaji
7. Amplop Gaji dan Upah
Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam
amplop gaji. Namun pada masa sekarang ini, amplop gaji hanya berisi
daftar gaji sedangkan uang ditransfer melalui rekening bank.
8. Bukti Kas Keluar
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh
fungsi akuntansi kepada fungsi karyawan, berdasarkan informasi
dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji.

Menurut Mulyadi (2014:317) “Sistem penggajian dan pengupahan
digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang
dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer”. Menurut
Prianthara (2013:223) “Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan jasa
konstruksi melibatkan fungsi karyawan”.
Sedangkan menurut Mardi (2011:107) Sistem penggajian dan pengupahan
merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus
mengalami proses dalam bentuk batch (bertahap), disebut proses bertahap
karena daftar gaji dibayarkan dan dibuat secara periodeik, demikian pula
pembayaran gaji sebagian besar pegawai dibayar pada waktu bersamaan.

Pengertian gaji menurut beberapa ahli diantaranya menurut Soemarso
(2009:307) “Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tgas-tugas
administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan”.
Sedangkan menurut Mulyadi (2013:373) “Gaji pada umumnya merupakan
pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan yang
mempunyai jenjang jabatan manajer., dan dibayarkan per bulan”. Adapun
menurut Mardi (2011:107) “Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran dari sebuah
instansi atau perusahaan kepada pegawai”.
Pengertian upah menurut beberapa ahli diantaranya menurut Mulyadi
(2013:373) “mengemukakan bahwa pada upah umumnya merupakan pembayaran
atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana”. Adapun menurut
Soemarso (2009:307) “upah adalah imbalan kepada buruh yang melakukan
pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya
jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan atau borongan”. Sedangkan menurut
Diana dan Lilis Setiawati (2011:174) “mendefinisikan bahwa upah diberikan atas
dasar kinerja harian, biasanya praktik ini ditemukan pada perusahaan. Upah
adakalanya juga didasarkan pada unit produk yang dihasilkan”.

Perusahaan perlu memiliki suatu sistem pengendalian intern untuk
menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan oleh pemilik perusahaan.
Untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan maka dalam pelaksaan kegiatan
yang telah direncanakan harus diawasi sumber dan sumber ekonomi yang dimiliki
harus dikerahkan dan digunakan sebagai mungkin. Tanggung jawab auditor atas
pengandalian intern adalah harus memahami hubungan antara pengevaluasian
pengendalian intern dengan tujuan audit.
Menurut Tuanakotta (2014:127) tujuan pengendalian intern secara garis
besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, sebagai berikut:
1. Stategis, sasaran-sasaran utama (high-level-goods) yang mendukung misi
entitas.
2. Pelaporan keuangan (pengendalian intern atas laporan keuangan)
3. Operasi (Pengendalian operasional atau operasional controls)
4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundangan-undangan
Menurut Hery (2016:132) “manajemen memiliki tiga tujuan utama dalam
merancang sistem pengendalian yang efektif, yaitu keandalan pelaporan
keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi serta ketaatan pada hukum dan
peraturan”.

Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu
perusahaan karena hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan operasional
perusahaan, sehingga memerlukan pengendalian intern yang baik dalam
menjalankan tugasnya. Adapun pengertian pengendalian intern menurut
Tuanakotta (2014:127) yaitu :Pengendalian intern merupakan jawaban manajemen
untuk menangkal risiko yang diketahui tau dengan perkataan lain yang mencapai
suatu tujuan pengendalian (control objective)”.
Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:221) pengendalian intern adalah
Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan
personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan
keyakinan memandai guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini: (a)
Keandalan laporan keuangan, (b) Menjaga kekayaan dan catatan
organisasi, (c) Keputusan terhadap hukum dan peraturan, (d) Efektivitas
dan efisiensi operasi.
Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2014:226) yaitu
“Pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang menjalankan untuk
menyediakan jaminan memadai bahwa jaminan pengendalian dipenuhi”.

Auditor yang efektif menyadari risiko-risiko audit sulit diukur dan
memerlukan penanganan yang hati-hati dan seksama. Adapun penjelasan risiko
audit menurut Arens dan Loebbecke (2015:15) adalah :
1. Risiko Bawaan
Penetapan audior akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen
audit yang melewati batas toleransi, sebelum memperhitungkan faktor
efektivitas pengendalian intern.
2. Risiko Pengendalian
Ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan (salah
saji) dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, yang tak
terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien.
3. Risiko deteksi
Risiko sebagai akibat auditor tidak mendeteksi salah saji melebihi
jumlah yang dapat ditoleransi, jika salah saji tersebut itu ada. Auditor
dapat mengurangi penemuan yang dicapai hanya dengan
mengumpulkan bahan bukti.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:12) audit operasional memiliki
tujuan sebagai berikut:
1. Untuk memberikan informasi (to inform)
Pempimpin perusahaan diharapkan sadar atas hasil pekerjaan audit dan
diberi informasi mengenai kesimpulan audit. Laporan audit harus
menyajikan butir penting ini dengan gaya yang mudah dan cepat
dimengerti manajemen.
2. Untuk mengambil keputusan (to persuade)
Informasi yang disajikan kepada manajemen puncak harus secara
langsung signifikan terhadap organisasi. Manajemen harus diyakini
terhadap manfaat dan rekomendasi sebelum rekomendasi tersebut
disetujui untuk mengambil tindakan. Manajemen puncak harus melihat
nilai informasi yang disajikan sebelum ia memberikan dukungan
kepada audit operasional.
3. Untuk mendapat hasil (to get result)
Nilai yang terakhir dari laporan audit adalah kemampuan untuk
mempromosikan tindakan akseptasi perubahan yang direkomendasikan
untuk mengurangi risiko, mencegah masalah dan mengoreksi kesalahan
adalah hasil yang diharapkan dari laporan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan ada beberapa jenis audit yang
dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan.
Menurut Agoes (2012:11) ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan
atas:
1. Managemen audit (Operational audit)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan,
termasuk kebijakan akutansi dan kebijakan yang telah ditentukan oleh
managemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah
dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan ketaatan (Compliance Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan
sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijalan yang
berlaku, baik yang diterapkan oleh pihak intern perusahaan
(manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah,
Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain)
3. Pemeriksaan intern
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik
terhadap laporan keuangan dan catatan akutansi perusahan, maupun
ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Komputer Audit
Pemeriksa oleh Kantor Akutansi Publik (KAP) terhadap perusahan
yang memproses data akutansi dengan menggunakan Electronics Data
Processing (EDP) Sistem.

Auditing merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan
penilaian terhadap pengendalian intern yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya
penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan dalam perusahaan. Proses
auditing dapat diperlukan suatu perusahaan karena dengan proses tersebut seorang
akuntan publik dapat memberikan pernyataan opini terhadap kewajaran atas
laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang berlalu umum.
Definisi auditing menurut Mulyadi (2014:9) adalah sebagai berikut:
Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan keterjadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan-peryataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
Menurut Arens dkk (2015:2) auditing adalah
Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah
ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan
independen.
Sedangkan menurut Agoes (2012:4) auditing adalah
Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak
yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut.

Risk Based Capital (RBC) didefinisikan sebagai rasio kecukupan modal terhadap
manajemen resiko yang ditanggung dan menjadi salah satu indikator utama dalam
menilai kesehatan perusahaan asuransi. Khususnya yang terkait dengan
solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya.

Enterprise risk management didefinisikan sebagai informasi yang berkaitan
dengan komitmen suatu perusahaan dalam mengelola resiko dan proses
manajemen resiko perusahaan yang dirancang untuk diimplementasikan ke dalam
setiap strategi perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Enterprise risk
management dengan Struktur modal yaitu Enterprise risk management dalam
suatu perusahaan memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas perusahaan.
Enterprise risk management yang tinggi menggambarkan adanya tata kelola
resiko perusahaan yang baik, termasuk juga memastikan pengendalian internal
perusahaan masih tetap terjaga dalam pertahapan modal sendiri.

Risk based capital (RBC) merupakan rasio untuk mengukur tingkat kecukupan
modal pada perusahaan asuransi. Risk Based Capital” atau rasio solvabilitas
(RBC) telah menjadi penting, khususnya berkaitan dengan pengukuran kesehatan
finansial perusahaan asuransi. Menurut Agus Prawoto (2003), risiko (kerugian)
yang menjadi beban perusahaan asuransi/ reasuransi harus sebanding dengan
modalnya. Semakin tinggi banyak risiko yang dihadapi maka modalnya pun harus
semakin banyak juga. Dengan adanya nilai risk based capital yang tinggi, maka
risiko yang dihadapi akan semakin kecil. Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI
no. 424/KMK.06.2003 pasal 2 dan peraturan menteri keuangan RI no.
53/PMK.010/2012 dinyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas atau tingkat kesehatan
dalam melakukan pengembalian hutang paling sedikit 120% dari risiko kerugian
yang muncul sebagai akibat dari devisiasi dalam pengelolaan kekayaan dan
kewajiban.

Menurut Nocco dan Stulz (2006) Enterprise Risk Management adalah sebuah
proses yang diidentifikasi, mengkaji dan mengelola risiko individu (misalnya,
risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko reputasi risiko bisnis, dll) dalam
kerangka terorganisasi strategis. Oleh karena itu, ERM merupakan penggeseran
paradigma radikal dari metode tradisional mengelola risiko secara individu untuk
mengelola risiko secara holistik. Dengan kata lain, ERM adalah menekankan
pengelolaan semua risiko yang dihadapi perusahaan, karena enterprise risk
management dianggap menurunkan risiko kegagalan didalam perusahaan (Gordon
et al, 2009).
Forum Kustodian Sentral Efek Indonesia (2008) mendefinisikan Enterprise Risk
Management sebagai pendekatan yang komprehensif untuk mengelola risiko-
risiko perusahaan secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan perusahaan
untuk mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman, dan memaksimalkan
peluang. Enterprise Risk Management juga merupakan proses pengelolaan yang
mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta
didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko, yang memungkinkan adanya
proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen itu sendiri.
Beasley, et al. (2007) mendefinisikan manajemen risiko perusahaan (ERM)
sebagai proses menganalisis risiko bisnis yang dihadapi perusahaan untuk
memastikan bahwa efek gabungan dari risiko tersebut berada dalam toleransi
dapat diterima.

Pengukuran risiko gunanya untuk menentukan relatif pentingnya dan
untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan
kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk mananganinya.
Adapun dimensi yang diukur adalah frekuensi yang terjadiselama periode
tertentu dan besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadapkondisi
keuangan perusahaan atau usaha dagang. Tujuan lain dari
pengukuranterhadap risiko adalah meningkatkan kesadaran risiko sehingga
senantiasa waspada, mengidentifikasi risiko-risiko kerugian atau
mengetahui sumber-sumberrisiko dan frekuensi terjadinya risiko sehingga
dapat diukur sampai berapa jauh akibat keuangan bagi perusahaan atau
usaha dagang apabila suatu risikobenar-benar terjadi dan menilai atau
menetapkan tingkat prioritas dari langkah-langkah yang harus diambil
dalam manajemen risiko serta dampak keseluruhan dari kegiatan-kegiatan,
seandainya kerugian itu ditanggung sendiri.

Manfaat manajemen risiko :
Berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah
yang rumit.
– Memudahkan estimasi biaya.
– Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang
dihasilkan dalam cara yang benar.
– Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi
resiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.
– Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan
berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan
masalah.
– Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat
keputusan.
– Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.
– Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif.
Menurut Darmawi, (2012, p. 11) Manfaat manajemen risiko yang
diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama
yaitu :
– Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari
kegagalan.
– Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba.
– Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung.
– Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya
perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi
perusahaan itu.
– Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan
karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan
yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan
public image.

Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis
serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan
tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.
Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengendalikan risiko yang
terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematik agar kerugian dapat
dihindari atau diminimalisirkan. Risiko dapat dikelompokkan beberapa
jenis seperti risiko bisnis yaitu suatu akibat yang mungkin dapat terjadi
pada sebuah bisnis yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.
Sifat dari risiko bisnis itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar
menimbulkan kerugian. Risiko ini biasanya muncul karena faktor pelaku
bisnis itu sendiri, dan dapat muncul karena kegiatan dan keputusan yang
diambil dalam kegiatan rutinitas sehari-hari.
Menurut Abbas Salim, ada beberapa faktor yang mempengaruhi
ketidakpastian yang nantinya akan menyebabkan kerugian. Ketidakpastian
tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
– Ketidakpastian ekonomi (economic uncertainly caused)
– Ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (human
uncertainly caused).

Struktur modal yang berartikan perimbangan antara penggunaan modal sendiri
dengan penggunaan pinjaman jangka panjang. Struktur modal diukur
menggunakan WACC (Weight Average Cost of Capital) karena Biaya modal ratarata tertimbang (WACC) mencerminkan rata- rata biaya modal yang diharapkan
di masa yang akan datang. Biaya rata-rata tertimbang diperoleh dengan
menimbang biaya dari setiap jenis modal tertentu dengan proporsinya dalam
struktur modal perusahaan.

Komponen struktur modal terdiri dari internal dan eksternalperusahaan.Modal
internal terdiri dari modal sendiri sedangkan modal eksternal berasal dari utang.
Berikut ini adalah komponen-komponen struktur modal:
1. Modal Sendiri
Sumber pendanaan dari modal sendiri terbagi menjadi dua yaitu dapat berasal dari
dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Sumber dari dalam (internal
financing) berasal dari hasil operasi (laba) yang ditahan, sedangkan sumber dari
luar (external financing) dalam bentuk saham biasa atau saham preferen (Suad
Husnan, 2015).
2. Utang Jangka Panjang
Utang adalah sumber pendanaan yang harus dikembalikan pada jangka waktu
tertentu. Utang jangka panjang merupakan sumber pendanaan yang dihimpun dari
kreditur dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Menurut Suad Husnan (2015)
yang termasuk dalam utang jangka panjang adalah obligasi, hipotek, dan kredit
investasi.

Semakin ketatnya persaingan bisnis saat ini, sumber pendanaan yang berasal
modal sendiri seringkali dirasa kurang. Hal tersebut mendorong manajer keuangan
untuk melakukan alternatif pendanaan selain dari modal sendiri yaitu dengan cara
menggalang dana dari luar perusahaan berupa utang. Pada proporsi tertentu
dengan adanya tambahan pendanaan berupa utangakan meningkatkan
produktivitas perusahaan yang kemudian akan berdampak meningkatnya nilai
perusahaan. Namun sebaliknya, apabila tingkat utang jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan produktifitas perusahaan akan berdampak turunnya nilai
perusahaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan masalah pendanaan pada struktur
modal perusahaan. Struktur modal sangat berperan penting di dalam suatu
kegiatan perusahaan. Struktur modal didapatkan dari sumber dana dari dalam
perusahaan maupundari luar perusahaan.
Struktur modal merupakan salah satu faktor fundamental dalam operasi
perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh kebijakan
pembelanjaan (Financing Policy) dari manajer keuangan yang senantiasa
dihadapkan pada pertimbangan baik.
Dalam Jurnal Yudhistira A (2018), Struktur modal adalah bagian dari struktur
keuangan yang mencerminkan perimbangan (absolut maupun relatif) antara
keseluruhan modal eksternal (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan
jumlah modal sendiri (Hermuningsih, 2013). Struktur modal merupakan topik
utama yang terdapat dalam keuangan, baik dibahas sebagai sub topik dalam
keuangan perusahaan maupun dalam keputusan investasi. Dalam neraca
perusahaan (balance sheet) yang terdiri dari sisi aktiva yang mencerminkan
struktur kekayaan dan sisi pasiva sebagai struktur keuangan. Struktur modal
sendiri merupakan bagian dari struktur keuangan yang dapat diartikan sebagai
pembelajaran permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka
panjang dengan modal sendiri.
Salah satu keputusan terpenting dalam mengelola suatu fungi keuangan adalah
seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana yang
akan digunakan baik untuk kegiatan operasional maupun untuk melakukan
ekspansi. Pemenuhan akan kebutuhan dana dapat diperoleh dengan baik secara
internal perusahaan maupun secara eksternal. Bentuk pendanaan secara internal
(internal financing) adalah laba ditahan dan depresiasi. Sumber pendanaan secara
eksternal dapat dibedakan menjadi pembiayaan hutang (debt finaning) dan
pendanaan modal sendiri (equity financing).

Trade off theory menjelaskan bahwa struktur modal perusahaan adalah hasil dari
keputusan rasional yang mengusahakan terjadinya keseimbangan antara biaya dan
manfaat penggunaan hutang. Manajemen perusahaan berupaya memaksimalkan
biaya modal yang dikeluarkan dengan mencapai rasio hutang yang optimal,
dimana manfaat marjinal dari hutang dapat untuk menutup biaya yang
ditimbulkan dari hutang yang timbul (Myers, 2001 dan Gurau, 2013). Kegunaan
trade-off theory dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan
pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat
lebih besar, tambahan hutang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena
penggunaan hutang sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak
diperbolehkan. Trade-off theory telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti
corporate tax, biaya kebangkrutan, dan personal tax dalam menjelaskan mengapa
suatu perusahaan memilih struktur modal tertentu (Suad Husnan, 2000).
Penggunaan hutang akan meningkatkan modal perusahaan tetapi hanya pada
sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaaan hutang justru
menurunkan struktur modal perusahaan (Hartono, 2003). Walaupun model tradeoff theory tidak dapat menentukan secara tepat struktur modal yang optimal,
namun model tersebut memberikan kontribusi penting (Hartono, 2003).
Perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi, sebaiknya menggunakan sedikit
hutang. Marsh (1982) dalam Siregar (2005) , mengembangkan teori yang
dikemukakan oleh Modigliani dan Miller. Teori ini menyatakan bahwa setiap
perusahaan dapat menentukan target pembiayaan hutang yang optimal.
Pembiayaan hutang yang optimal ditentukan berdasarkan pertimbangan antara
manfaat dan biaya kebangkrutan karena perusahaan memiliki hutang. Secara
prinsip, perusahaan membutuhkan pendanaan ekuitas baru apabila pembiayaan
hutang perusahaan tersebut di atas target dan menambah hutang apabila
pembiayaan hutang perusahaan tersebut dibawah target. Perusahaan tidak akan
mencapai nilai optimal apabila semua pendanaan dari hutang atau jika tidak ada
hutang sama sekali. Indrawati dan Suhendra (2005) menyatakan bahwa salah satu
cara untuk meningkatkan biaya modal adalah dengan pengelolaan komposisi
modal perusahaan dan keputusan manajer keuangan di dalam memilih sumber
pendanaan akan mempengaruhi harga saham perusahaan.
Hutang menyebabkan perusahaan memperoleh manfaat pajak, sedangkan biaya
kebangkrutan merupakan biaya administrasi, biaya hukum, biaya keagenan, dan
biaya pengawasan untuk mencegah perusahaan mengalami kebangkrutan (Siregar,
2005). Sedangkan nilai optimal adalah titik yang menunjukkan manfaat pajak atas
setiap tambahan rupiah hutang sama besarnya dengan kenaikkan biaya
kebangkrutan (bankcruptcy cost) atas penambahan hutang tersebut. Perusahaan
yang tidak menggunakan pinjaman sama sekali dan perusahaan yang
menggunakan pendanaan investasinya dengan pinjaman seluruhnya adalah
perusahaan yang menginginkan kebangkrutan atau bisa dibilang perusahaan itu
buruk. Hal ini berarti dalam melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan
pendanaan dalam struktur modal hendaknya bersifat moderat dalam melakukan
penggunaan dana maupun modal sendiri dan mempertimbangkan pembiayaan
modal (Hanafi, 2004).

Leverage merupakan suatu perbandingan antara utang dengan aktiva yang
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka
panjang. Tingkat leverage dapat menunjukkan bagaimana perusahaan dalam
menanggung risiko akibat hutang yang dimilikinya (Anisa, 2012). Menurut
Kasmir (2011) leverage merupakan sebarapa besar beban hutang perusahaan yang
ditanggung dibanding dengan asetnya. Tingkat rasio leverage yang semakin besar
maka berarti keadaan keuangan perusahaan semakin buruk, karena semakin besar
pendana yang berasal dari hutang maka semakin besar pula risiko keuangan yang
akan ditanggung oleh perusahaan. Dan apabila rasio leverage pada perusahaan
rendah maka semakin rendah pula risiko perusahaan dalam pengembalian
pinjaman.
Sedangkan Kumalasari, Subowo dan Anisykurillah (2014) berpendapat
bahwa leverage merupakan pengeluaran pada aktiva perusahaan dimana
perusahaan harus menutupi pengeluaran dengan biaya tepat. Leverage akan
memiliki dampak yang positf bagi perusahaan apabila pendanaan perusahaan
lebih besar disbanding pengeluaran aktiva perusahaan sehingga beban total yang
ditanggung semakin kecil. Perusahaan dengan hutang yang tinggi cenderung lebih
berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya karena semakin tinggi proporsi hutang
yang ditanggung maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengurangi
aktivitas yang tidak optimal (Andarini dan Januarti, 2012).

Ukuran Perusahaan merupakan nilai yang menggambarkan ukuran besar
kecilnya suatu perusahaan (Hasina, Nazar dan Budiono, 2018). Menurut KPMG
(2001) dalam penelitain Handayani dan Yanto (2013) berpendapat bahwa
perusahaan yang memiliki ukuran besar umumnya cenderung dapat mengadopsi
serta menerapkan praktik Gorporate Governance dengan lebih baik jika
dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil, karena semakin besar ukuran
perusahaan maka akan semakin besar pula risiko yang dihadapi.
Menurut Sanjaya dan Linawati (2015) menyatakan bahwa ukuran
perusahaan menunjukkan pengalaman serta dapat membuktikan kemamuan
perusahaan dalam mengelola tingkat risiko yang ada di dalamnya. Perusahaan
perusahaan besar pada umumnya memiliki aktifitas bisnis yang lebih kompleks
disbanding dengan perusahaan kecil sehingga kemungkinan terjadinya risiko
dalam perusahaan baik itu risik keuangan, operasional, peraturan, reputasi, dan
informasi lebih tinggi dibanding perusahaan kecil dengan aktifitas usaha yang
tidak terlalu kompleks (Dzakawali, Nazar dan Yudowati, 2017).
Ukuran perusahaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar
kecilnya ukuran dari suatu perusahaan, yang dilihat dari total penjualan, rata rata
tingkat penjualan serta total aktivanya (Rini dan Zakiyah, 2020). Perusahaan yang
berukuran besar memiliki kemampuan untuk merekrut karyawan yang ahli, dan
juga memiliki tuntutan baik itu dari para pemegang saham maupun analisis
sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengungkapan
yang lebih luas (Pangestuti dan Susilowati, 2017).
Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang
menggambarkan nilai seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan
dilihat dari rata rata tingkat penjualan, total penjualan dan aktiva totalnya. Yang
dimana perusahaan yang berukuran atau diindikasikan sebagai perusahaan besar
memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengungkapan risiko manajemen yang
lebih luas karena risiko yang mungkin dihadapi juga relaif besar akibat aktifitas
usaha yang lebih kompleks (Handayani dan Yanto, 2013; Sanjaya dan Linawati,
2015; Dzakawali, Nazar dan Yudowati, 2017; Pangestuti dan Susilowati, 2017;
Hasina, Nazar dan Budiono, 2018; Rini dan Zakiyah, 2020). Dalam penelitian ini,
ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total asset, karena asset dapat
menunjukkan kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang
didapat dari kegiatan operasional perusahaan (Pangestuti dan Susilowati, 2017).

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisakn komite audit
sebagai suatu komite yang bekerja secara professional dan mandiri yang dibentuk
dewan komisaris untuk menajalnkan fungsi berupa pengawasan atas pelaporan
keuangan, majemen risiko, pelaksanaan audit, dan penerapan corporate
governance dalam perusahaan. Komite audit dibentuk sebagai suatu komite
khusus yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang
sebelumnya dilaksanakan dewan komisaris.
Sedangkan Komite Audit menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan) 55/POJK.04/ 2015 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris
dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan
tugas dan fungsi dari dewan komisaris. Jumlah komite audit minimal terdapat
anggota di dalam perusahaan yang berasal dari komisaris independen dan pihak
luar perusahaan. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab sebagai perantara
diantara pihak stakeholder dengan dewan komisaris serta pihak manajemen dalam
hal menangani fungsi pengendalian perusahaan (Kristiono, Zulbahridar dan Azhar,
2014).
Komite audit dapat diartikan sebagai suatu komite yang dibentuk oleh
dewan kmoisaris yang bertanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan,
majemen risiko, pelaksanaan audit, dan penerapan corporate governance dalam
perusahaan yang diharapkan dapat lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan. Dan
menjadi perantara bagi pihak stakeholder dengan dewan komisaris dan pihak
manajemen dalam menangani fungsi pengendalian dengan jumlah minimal tiga
anggota (Kristiono, Zulbahridar dan Azhar, 2014; POJK, 2015; IKAI).
Pengungkapan komite audit dilakukan dengan menghitung keseluruhan jumlah
anggota komite audit yang ada dalam perusahaan.

Pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan merupakan salah
satu hal penting dalam pengelolaan risiko. Pengungkapan (disclosure) merupakan
penyediaan suatu informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan secara
optimal pasar modal efisien (Zuhroh dan Pande, 2003). Perusahaan harus
mengungkapkan informasi yang dapat digunakan pengguna laporan tahunan dan
keuangan perusahaan sebagai sumber untuk mengevalusai jenis dan cakupan jenis
risiko yang timbul dari instrument yang terdapat pada laporan perusahaan.
Pengungkapan Enterprise Risk Managemen adalah pengungkapan yang
dilakukan pada risiko risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan
mengenai bagaimana perusahaan dalam mengelola risiko yang akan datang.
Pengungkapan Risk Managemen memiliki potensi manfaat bagi para analis,
investor dan stakeholder (Fathimiyah, Zulfikar dan Fitriyani, 2012). Pihak
Manajemen perusahaan diharapkan untuk mengungkapkan manajemen risiko
dalam laporan tahunan untuk memfasilitasi para pemegang sahap serta pihak
investor dalam pengambilan keputusan (Elzahar dan Hussaniey, 2012).
Menurut Kristiono, Zulbahridar dan Azhar (2014) pengungkapan risiko
adalah upaya perusahaan untuk member informasi kepada pengguna laporan
tahunan perusahaan mengenai apa yang berpotensi mengancam perusahaan,
sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Pengungkapan ini dilakuakn untuk menghindari risiko yang dihadapi perusahaan
serta melindungi pihak pihak yang berkepentingan akan kemungkinan terjadinya
risiko pada perusahaan.
Pengungkapan risiko dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan
sukarela (voluntary disclosure) dan pengungkapan wajib (mandatory disclosure).
Pengungkapan sukarela merupakan opsi bebas pada manajemen perushaan untuk
memberi informasi akuntansi ataupun informasi lain yang dianggap relevan dalam
pengambilan keputusan oleh investor dan para pengguna informasi lainnya.
Sedangkan pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang di
wajibkan oleh standar akuntansi yang berlaku.

Forum Kustodian Sentral Efek Indonesia (2008) mendefinisikan
Enterprise Risk Management sebagai pendekatan yang komprehensif untuk
mengelola risiko – risiko perusahaan secara menyeluruh, meningkatkan
kemampuan perusahaan untuk mengelola ketidak pastian, mengurangi tingkat
ancaman, dan memaksimalkan peluang usaha. Enterprise Risk Management juga
dapat diartikan sebagai proses pengelolaan yang mengidentifikasi, mengukur, dan
mengawasi risiko secara sistematis, yang didukunng dengan kerangka kerja
manajemen risiko yang mendukung dalam proses perbaikan yang berkelanjutan
terhadap manajemen risiko itu sendiri (Pangestuti dan Susilowati, 2017).
Enterprise Risk Management adalah prosedur yang digunakan dalam
mengelola risiko, mengidentifikasi sampai mengevaluasi risiko dengan maksud
mencapai tujuan perusahaan tanpa terhambat oleh risiko risiko yang ada, serta
dapat membantu stakeholder dalam pengambilan keputusan investasi.
Pengungkapan manajemen risiko bermanfaat kepada perusahaan ketika
melakukan pengungkapan informasi informasi kepada pihak yang berkepentingan
sehingga para stakeholder dapat memperoleh keuntungan dalam penerapan
manajemen risiko (Handayani dan Yanto, 2013).

COBIT Core Model merupakan konsep dasar yang djadikan sebagai tujuan
tata kelola dan manajemen, dengan aktivitas yang saling berkaitan. Proses yang
berlatar belakang biru tua seperti pada gambar merupakan proses yang bertujuan
untuk tata kelola, sedangakan yang berwarna biru muda proses untuk tujuan
manajemen. Tujuan tata kelola dikelompokkan dalam domain EDM ( Evaluate,
Direct, and Monitor), sedangakn untuk tujuan manajemen dikelompokkan dalam
domain APO (Align, Plan, and Organize), BAI ( Built, Acquire, and Implement),
DSS ( Deliver, Service, and Support), dan MEA ( Monitor, Evaluate, and Assess)