Katagorisasi Gaya Kepemimpinan (skripsi tesis)

 

Gaya kepemimpinan berasal dari bahasa ingris “Style” yang berarti mode seseorang yang selalu nampak yang menjadi ciri khas orang tersebut. Gaya kepemimpinan menurut Thoha (2004:49), merupakan norma prilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain. Stoner (1996) dalam Handoko, (2003) mendefinisikan bahwa gaya kepemimpinan (leadership style) adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan menpengaruhi pekerja.

Berdasarkan dua uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan menpengaruhi pekerja.

Pada dasarnya, ada tiga kategori gaya kepemimpinan seperti yang dikembangkan oleh Lewin, Lippitt dan White, yaitu otokratik, demokratik, dan laissez-faire (Carlislie dalam Salusu : 2003) :

  1. Gaya kepemimpinan otokratik

Gaya kepemimpinan otokratik biasanya dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Dalam banyak literatur para ilmuan yang membahas tentang tipologi kepemimpinan mengatakan bahwa yang tergolong sebagai pemimpin yang otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang dipandang sebagai kerakteristik yang negatif. Seorang pemimpin yang otokratik adalah seorang yang sangat egois . Egoismenya yang sangat besar akan mendorong memutarbalikkan kenyatan yang sebenarnya sehingga sesuai dengan dengan apa yag secara subjektif diinterpretasikan sebagai kenyataan.

Berdasarkan nilai-nilai demikian, sebagai pemimpn yang otoriter akan menunjukkan berbagai sikap yang menojolkan “ke-akunnya” antara lain dalam bentuk:

  1. Kecenderungn memperlakukan para bawahan sama dengan alat-alat lain dalam organisai, seperti mesin dan dengn demikian kurang menghargai harkat dn martabat mereka.
  2. Pengutamaan orintasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahan.
  3. Pengabaian para bawahan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pememberitahukan kepada para bawahan tersebut bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu dan para bawhan tu diharpkan dan bahkan dituntut untuk untuk melaksanakannya saja.

Dengan persepsi, nilai-nilai, sikap dan perilaku demikian seorang pemimpin yang otokratik akan menggunakan gaya kepemimpinannya dalam bentuk:

  1. Menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya.
  2. Dalam menegakkan disiplin menunjukkan kekakuan.
  3. Bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi.
  4. Menggunakan pendekatan punitif (pemberian hukuman) dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan.

Teori Kepemimpinan (skripsi tesis)

 

Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan yang mewariskan nilai-nilai kepemimpinan dengan prinsip-prinsipnya ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Ing Ngarso Sun Tulodo maknanya adalah bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang disekitarnya.  Ia harus dapat memberikan contoh bagi stafnya perilaku jujur, disiplin, terbuka, berfikir positif, dan berintegritas tinggi. Ing Madyo artinya di tengah-tengah, Mangun berarti membangkitan atau menggugah dan Karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata Ing Madyo Mangun Karso adalah seorang pemimpin ditengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat.  Tut Wuri artinya mengikuti dari belakang dan Handayani berati memberikan dorongan moral atau dorongan semangat.  Sehingga arti Tut Wuri Handayani ialah seorang pemimpin harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2011)

Beberapa teori telah dikemukakan para ahli manajemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. Teori satu berbeda dengan teori yang lainnya, diantara berbagai teori mengenai lahirnya pemimpin ada tiga diantaranya yang paling menonjol yaitu sebagai berikut (Rivai, 2003:103).

  1. Teori Genetie

Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan “leaders are born and not made“. bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin ada karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimana pun seorang ditempatkan pada suatu waktu ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin.

  1. Teori Sosial

Jika teori genetis mengatakan bahwa “leaders are born and not made“, maka penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya yaitu “Leaders are made and not born“. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu.

  1. Teori Ekologis

Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pangalaman-pengalaman yang memungkinkanya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori kepemimpinan.

Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat (skripsi tesis)

 

Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Dari sisi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi. Mayer dan Sullivan (2003) menyatakan bahwa secara konseptual dan ekonomi data konsumsi lebih tepat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dibandingkan dengan data pendapatan karena data konsumsi merupakan pengukuran yang lebih langsung dari kerjahteraan. Kesejahteraan dari dimensi non materi dapat dilihat dari sisi pendidikan dan kesehatan. Pengukiran status kesehatan dapat dilakukan melalui pertanyaan tentang pengukuran kesehatan secara umum, penyakit berdasarkan pelaporan respiden dan pengukuran secara medis, pengobatan yang dijalani, aktivitas fisik, hubungan sosial dan kesehatan psikologi/mental/emosional seperti tetang sulit tidur, perasaan takut/gelisah, dan pertanyaan tentang kebahagiaan (Easterlin, 2001).

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di antaranya adalah menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS), yakni menggunakan kriteria yang didasarkan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik pangan maupun non pangan (pendekatan kemiskinan). Disamping itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pendekatan kesejahteraan mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan keluarga Sejahtera Plus (KS III Plus) (BPS, 2008).

Selanjutnya Cahyat dkk (2021) dari lembaga CIFOR (Center for International Forestry Research) melakukan pemantauan kesejahteraan dengan mengambil kasus Kutai Barat Kalimantan Timur menemukan bahwa kesejahteraan diukur dengan kriteria (1) kesejahteraan subjektif; (2) kesejahteraan dasar yang dibagi menjadi tiga indeks, yaitu kesehatan dan gizi, kekayaan materi, dan pengetahuan; (3) lingkungan pendukung yang antara lain lingkungan alam, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, dan infrastruktur serta pelayanan.

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefenisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan adalah

(1) standar hidup materiil (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan;

(2) kesehatan;

(3) pendidikan;

(4) aktivitas individu, termasuk bekerja;

(5) suara politik dan tata pemerintahan;

(6) hubungan dan kekerabatan sosial;

(7) lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan);

(8) ketidaknyamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik.

Semua dimensi tersebut menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif. Indikator-indikator objektif kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia.

United Nations Research Institute for Social Development menyusun delapan belas indikator yang apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang tidak terlampau besar. Delapan belas indikator tersebut, antara lain:

1) tingkat harapan hidup;

2) konsumsi protein hewani per kapita;

3) persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah;

4) persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan;

5) jumlah surat kabar;

6) jumlah telepon;

7) jumlah radio;

8) jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih;

9) persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian;

10) persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengakutan, pergudangan, dan transportasi;

11) persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji;

12) persentase PDB yang berasal dari industri pengolahan;

13) konsumsi energi per kapita;

14) konsumsi listrik per kapita;

15) konsumsi baja per kapita;

16) nilai per kapita perdagangan luar negeri;

17) produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian;

18) pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto.

World Bank pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai Millenium Development Goals (MDGs). MDGs terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerja sama global.

Keberhasilan pembangunan manusia diukur dalam beberapa dimensi utama tersebut. Menurut World Bank, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (decrease in proverty), peningkatan kemampuan baca tulis (increase in literacy), penurunan tingkat kematian bayi (decrease in infant mortality), peningkatan harapan hidup (life expectancy), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (decrease income inequality).

Konsep Kesejahteraan Masyarakat (skripsi tesis)

 

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman .

Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk manjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : ”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.

Dengan melihat pembukaan UUD 1945 diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya .

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada masyarakat yang belum terjamin kesejahteraanya sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi masyarakat tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi adalah adanya kepastian hukum dan tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup bagi semua warga Negara.

Kemiskinan sangat erat dengan kesejahteraan, selama kemiskinan masih membelenggu maka kesejahteraan sosial bagi semua masyarakat sulit untuk dicapai, keterbatasan mengakses layanan pemerintah, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan, kurangnya media untuk mengembangkan diri, tingkat ekonomi rendah dan minimnya sarana prasarana pendukung lainya. Sehingga dibeberapa wilayah di Indonesia masih jauh dari masyarakat yang adil dan makmur. Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur berupa tersedianya ;

  1. Tercukupinya sandang dan pangan dan perumahan yang layak.
  2. Tersedianya fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat
  3. Kesempatan memperoleh pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum atau professional kejuruan, baik sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang terampil.
  4. Ketersediaan lapangan kerja yang cukup untuk memudahkan masyarakat mencari nafkah.
  5. Tersedianya sarana prasarana transportasi perhubungan dan komunikasi yang memadai.
  6. Kemudahan mengakses modal usaha untuk meningkatkan ekonomi produktif masyarakat.

Konsep Kemiskinan (skripsi tesis)

 

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan. kemiskinan dapat diartikan secara lebih luas dengan menambahkan faktor-faktor lain seperti faktor sosial dan moral. Secara konvensional, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan individu atau masyarakat yang berada di bawah garis tertentu. Secara umum pengertian dari kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara pandang seseorang. Namun kemiskinan identik dengan ketidakmampuan sekelompok masyarakat yang terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi.

Pada umumnya kemiskinan diidentikkan dengan ketidakmampuan seorang individu untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Pembahasan ini dimaksud dengan kemiskinan material. Definisi kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan penyebabnya yaitu pada awal tahun 1990. Definisi diperluas tidak hanya berdasarkan pada tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup ketidakmampuan dibidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, seperti sandang, papan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Kemiskinan juga dapat didefinisikan menurut dua pendekatan. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dengan suatu standart tertentu, sementara kemiskinan relatif  bersifat kondisional, biasanya membandingkan pendapatan sekelompok orang dengan pendapatan kelompok lain. Sedang kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu- atau mereka berada di bawah garis kemiskinan internasional.

Kemiskinan menurut Edi Suharto dalam Abdul Hakim (2002:219) adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi:

  1. Sumber keuangan (mata pencaharian, kredit, modal)
  2. Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, kesehatan, alat produksi)
  3. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa.
  4. Organisasi sosial dan politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama.
  5. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Pengetahuan dan keterampilan

Konsep Pemberdayaan Masyarakat (skripsi tesis)

 

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu  sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (sadan,1997). Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan  masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan  kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan  martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku  anggota masyarakat.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih  memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam  pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada  bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam  perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan  sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta  terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa  ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi  keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahaptahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosisl di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan penguatan modal social. Apabila kita sudah mem Kepercayaan (trusts), Patuh Aturan (role), dan Jaringan (networking))iliki modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (direct) masyarakat serta mudah mentransfer knowledge kepada masyarakat. Dengan memiliki modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan Knowledge, modal (money), dan people. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah Trasfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan social. Modal social yang kuat akan menjamin suistainable didalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how to build thr trust).

Konsep Pelayanan Publik (skripsi tesis)

 

Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya yang dikemukan oleh Dwiyanto (2006) mendefisinikan pelayanan publik adalah: Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelatanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya. Moenir (2002 ) menyatakan: “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu” Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011) pelayanan publik diartikan “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetepkan.

Sedangkan berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dicantumkan juga dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah disebutkan.

  1. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

  1. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

  1. Prosedur/tata cara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
  2. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
  3. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
  4. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
  1. Keamanan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

  1. Keterbukaan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

  1. Efisiensi dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti : Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait.

  1. Ekonomis dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran; Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Keadilan yang Merata dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

  1. Ketepatan Waktu dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dwiyanto (2002) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut :

  1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output.konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang harapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

  1. Orientasi layanan kepada pelanggan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

  1. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

  1. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi kalu kegiatan itu dianggab benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Konsep Desa dan Aparat Desa (skripsi tesis)

 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur peneyelenggara pemerintahanan desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam.Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Adisasmita, 2002).

Pengukuran Kinerja (skripsi tesis)

 

Menurut Handoko (2006) mengungkapkan untuk mengukur kinerja (performance) seseorang ada dua konsepsi utama yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efisiensi ini merupakan konsep matematis atau merupakan perhitungan rasional keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, performance) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu). Dengan kata lain dapat memaksimumkan keluaran dengan masukan terbatas. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang karyawan yang efektif adalah seorang yang dapat memilih pekerjaan yang dapat dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Dalam hal lain, pengukuran kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan publik dan admisitrasi telah dioperasionalkan dalam penelitian Linda (2012) melalui alat ukur yang diuraikan sebagai berikut:

  1. Prestasi kerja (achievement): yaitu hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
  2. Keahlian (skill): yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.
  3. Perilaku (attitude): yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku di sini juga mencangkup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.
  4. Kepemimpinan (Leadership): ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

Pengertian Kinerja (skripsi tesis)

 

Berbagai pernyataan digunakan untuk mendefinisikan pengertian kinerja mengingat konsep mengenai kinerja meluas dari penilaian pegawai hingga aparat dan perusahaan hingga instansi pemerintah. Menurut Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002) memberikan pengertian atau kinerja sebagai suatu catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi- fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu. Menurut Gibson, dkk (2003), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja kefektifan kinerja lainnya.

Menurut Widodo (2005) kinerja adalah merupakan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara menurut Ilyas (2009), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (2005) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Sudarto (2009) mengungkapkan, bahwa Kinerja merupakan sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara konkret dan dapat di ukur.

Definisi Operasional (skripsi tesis)

 

  1. Fungsi kepemimpinan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan kepala desa terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Fungsi kepemimpinan pemerintah desa dapat mengacu pada Peran Pemerintah dalam Pembangunan Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2003), yaitu :
  1. Selaku modernisator
  2. Selaku katalisator.
  3. Selaku dinamisator.
  4. Selaku stabilisator.
  5. Selaku pelopor
    1. Pelayanan pemerintah desa adalah pelayanan publik bagi masyarakat desa. Bentuk pelayanan publik desa menurut Ahmad (2014) meliputi:
  6. pelayanan administrasi terdapat administrasi umum dan penduduk seperti pengurusan KTP, IMB dan lain sebagaiman
  7. pelayanan non administrasi meliputi:
    • pelayanan fisik atau infrastruktur desa seperti pembangunan jalan desa, pengairan desa dan lain-lain
    • pelayanan non fisik atau pelayanan yang berbentuk pemberdayaan masyarakat desa

Pelayanan Pemerintah Desa (skripsi tesis)

 

Output pelayanan pemerintah desa adalah pelayanan publik bagi masyarakat desa. Manajemen pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintahan dimaknai sebagai keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya, baik pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan negara dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima, paradigm pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer driven government), dengan ciri-ciri berikut :

  1. Lebih memfokuskan kepada fungsi pengaturan, melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya peluang yang kondusif bagi kegiatan pelayanan oleh masyarakat;
  2. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama;
  3. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu;
  4. Berfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcomes) yang sesuai dengan input yang digunakan;
  5. Lebih mengutamakan keinginan masyarakat;
  6. Dalam hal tertentu, Pemerintah berperan juga untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan;
  7. Lebih mengantisipasi permasalahan pelayanan;
  8. Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelayanan;
  9. Menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dicantumkan juga dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah disebutkan  14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
  2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
  3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
  4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
  6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
  7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
  8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
  9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
  10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
  11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
  12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
  14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan

Bentuk pelayanan publik desa menurut Ahmad (2014) meliputi:

  1. pelayanan administrasi terdapat administrasi umum dan penduduk seperti pengurusan KTP, IMB dan lain sebagaiman
  2. pelayanan non administrasi meliputi:
    1. pelayanan fisik atau infrastruktur desa seperti pembangunan jalan desa, pengairan desa dan lain-lain
    2. pelayanan non fisik atau pelayanan yang berbentuk pemberdayaan masyarakat desa

Pengertian Peranan Kepemimpinan Kelurahan (skripsi tesis)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (dalam Amba, 1998). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto,2004):

  1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
  2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan Tindakan Kepemimpinan Kelurahan maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan kepala desa terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005), peran pemerintah desa yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
  2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
  3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk,) untuk peran pemerintah desa termasuk kepala desa yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

  1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
  2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
  3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sementara desa sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa adalah bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa, dalam pelaksanaan kerjanya pemerintah desa mempunyai kewenangan yang dapat diatur sendiri oleh masing-masing individu sebagai peranangkat desa. Namun, kewenangan tersebut tidak serta merta bebas tanpa ada batas, kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola jalannya roda pemerintahan harus sesuai dan memperhatikan adat istiadat masyarakat yang ada selain itu juga karakter local masyarakat juga harus tetap dijaga sebagai suatu cirri dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, di antara beberapa kewenangan desa antara lain :

  1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  2. kewenangan lokal berskala Desa;
  3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah perpanjangan tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dapat mengacu pada Peran Pemerintah dalam Pembangunan Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2003), peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama yaitu sebagai berikut :

  1. Selaku modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.
  2. Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional, mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
  3. Selaku dinamisator, bahwa peran pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
  4. Selaku stabilisator, bahwa peran pemerintah adalah stabilisator yang menjaga kestabilan nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
  5. Selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa (skripsi tesis)

 

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

  1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
  2. Pemberdayaan masyarakat
  3. Pelayanan masyarakat
  4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

Menurut Zainun (2010) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan umum,
  2. Kepemimpinan,
  3. Pengawasan,

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu (Sawe,2006):

  1. Pelayanan kepada masyarakat
  2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
  3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi

Selanjutnya menurut Beratha (2002) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

  1. Tugas bidang pemerintahan.
  1. Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
  2. Tugas bidang ketatausahaan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

  1. Tugas bidang pemerintahan, meliputi :
  • Registrasi; dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.
  • Tugas-tugas umum meliputi : menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ; ketertiban, kesejahteraan dan keamanan,
  • Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
  • Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
  • Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah,
  1. Tugas bidang pelayanan umum, meliputi
  • Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan.
  • Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.
  1. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi :

Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan    keuangan dan lain lain. Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nornor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa “desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenagaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah dan wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) Desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu :

  1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
  2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
  3. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat
  4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.
  5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-msing unsur aparat baik Kepala Desa maupun aparatnya yang terdiri dari : Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan.

Struktur Pemerintah Desa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 (skripsi tesis)

 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, 15 Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:

  1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  3. Memegang kekeuasaanpengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  4. Menetapkan Peraturan Desa;
  5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. Membina kehidupan masyarakat desa;
  7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
  10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guma meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, diantaranya adalah:

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  7. Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
  9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  10. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  11. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  12. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
  13. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  14. Memberikan informasi kepada masyrakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi:

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
  3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

  1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
  2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib: menyampikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan.

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terncantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas;

  1. Sekretariat desa;
  2. Pelaksana kewilayahan; dan
  3. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.14 Untuk melaksanakan tugastugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut Asnawi Rewansyah (2010) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.

Pengertian Desa (skripsi tesis)

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto5 , berdasarkan tinajuan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ,7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan 11 urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-ususl dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah , lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan. Menurut Zakaria dalam Candra Kusuma (205) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi. Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

  1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
  2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
  3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

  1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal- usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

  1. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 14 pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, Keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah
memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya.
Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang ditargetkan, perusahaan dapat
berbuat banyak bagi kesejahteraan pemillik, karyawan, serta meningkatkan mutu
produk dan melakukan investasi baru. Untuk mengukur tungkat keuntungan suatu
perusahaan, dapat digunakan rasio keuntungan stau rasio profitabilitas yang juga
dikenal dengan rasio rentabilitas Kasmir (2016,196).

Pengukuran kinerja keuangan (skripsi dan tesis)

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunkaan rasiorasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Kasmir
(2016,108)
Dan salah satu rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengukur
kinerja keuangan suatu perusahaan adalah rasio profitabilitas. Karena rasio tersebut
mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba menjadi suatu
indikator untuk mengukur apakah perusahaan tersebut mampu memperkaya para
investor atau penanam dana pada perusahaan tersebut.

Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh
mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan
pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu
pelaksanaan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK
(Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted Accounting Principle).
Fahmi (2011:2)
Menurut Mahmud (2007:245) pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan
suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan karena adanya jaminan bahwa
rencana yang sedang diimplementasikan itu mampu mengantisipasi permasalahan
yang timbulan pada tahap awal sebelum permasalahan menjadi semakin besar. Oleh
karena itu manajer keuangan harus menentukan sarana untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan
salah satu indikator untuk mengetahui kinerja manajemen dalam hal keuangan guna
menghasilkan laba yang maksimal untuk perusahaan.

Klasifikasi Size atau Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008.
Peraturaan tersebut menjelaskan 4 jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari
jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keempat jenis
ukuran tersebut antara lain :
1. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih < Rp.
50.000.000,- ( tidak termasuk tanah dan bangunan ) dan memiliki jumlah
penjualan < Rp. 300.000.000,-.
2. Perusaahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.
50.000.00,- sampai Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan)
serta memiliki jumlah penjualan Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp.
2.500.000.000,-.
3. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih
Rp. 5000.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan
Size = Logaritma Natural (TotalAset)
bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan
Rp. 50.000.000.000,-.
4. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih > Rp.
10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah
penjualan > Rp. 50.000.000.000,-.
Size ( ukuran Perusahaan) merupakan skala yang digunakan dalam
menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang skalanya besar
biasanya cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial dari pada
perusahaan yang mempunyai skala kecil. Dikaitkan dengan teori agensi bahwa
semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan tersebut, perusahaan
cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Secara teoritis perusahaan
besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan
aktivitas operasi dan pengaruh yang yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin
akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat
perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan
sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.
(Rusdianto, 2013,44-45).

Jenis-jenis Kepemilikan Saham (skripsi dan tesis)

1. Insider Ownership
Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham
perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang
saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007).
2. Institusional Ownership
Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi
seperti LSM, Perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan
asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional
diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki
oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara
keseluruhan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).
3. Publik Ownership
Menurut Carlson dan Bathala (1997) kepemilikan publik merupakan upaya
untuk memperluas pasar saham perusahaan sehingga membawa pengaruh yang
menguntungkan nilai saham perusahaan
4. Asing Ownership
Kepemilikan asing merupakan porsi outstanding share yang dimiliki oleh
investor atau pemodal asing (foreign investors) yakni perusahaan yang dimiliki
oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian- bagiannya yang
berstatus luar negeri terhadap jumlah seluruh modal saham yang
beredar(Farooque,et al 2007).

Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Menurut Hamdani (2016,138) Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti
oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Dan semakin tinggi harga saham
maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.
Menurut Bringham dan Houtson (2011,19) nilai perusahaan didefinisikan
sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran
pemegang saham secara maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat.
Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan
nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang
saham yang tercermin pada harga saham.
Menurut I Made Sudana (2011:8) Nilai Perusahaan adalah nilai sekarang
dari arus pendapatan atau kas yang diharapkan diterima pada masa yang akan
datang.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan akan diikuti
juga oleh harga saham yang tinggi pula. Dan hal ini membuat pasar percaya pada
kemampuan perusahaan tersebut baik, tidak hanya dalam kinerja tetapi juga dalam
hal memenuhi atau memberi kemakmuran para pemegang saham yang ada
diperusahaanya. Dan tentu hal ini akan menarik perhatian para investor utuk
berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Teori Signalling (skripsi dan tesis)

T. C. Melewar (2008:100) menyatakan Teori Sinyal menunjukkan bahwa
perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan dan komunikasi. Perusahaan
ini mengadopsi sinyal-sinyal ini untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi
untuk para pemangku kepentingan.
Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2009:444) Teori sinyal adalah teori
yang mengatakan bahwa investor menganggap perubahan dividen sebagai sinyal
dari perkiraan pendapatan manajemen.
Signaling theory adalah pemberian signal dilakukan oleh manajer untuk
mengurangi asimetri informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen
untuk merealisasikan keinginan pemilik dan pihak luar (investor, kreditor). Salah
satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal
pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan (dalam hal ini yield) yang
dapat dipercaya dan memiliki integritas dan akan mengurangi ketidakpastian
mengenai prospek perusahaan yang akan dating (Wolk et al., 2004).
Teori sinyal menjelaskan mengapa investor membeli obligasi perusahaan.
Yield obligasi yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa obligasi tersebut berisiko
tinggi juga (De Ros, 2012).

Teori Legitimasi (skripsi dan tesis)

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam
rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai
wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya
memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi
merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat
peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Legitimasi
organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada
perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.
Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi
perusahaan untuk mempertahankan hidup (going concern). (Nor Hadi, 2014,87)

Teori Agency (skripsi dan tesis)

Teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976)
menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham
“principal”. Pemegang saham yang merupakan principal mendelegasikan
pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau
agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem
kepemilikan perusahaan seperti ini bahwa adalah agen tidak selalu membuat
keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal.
Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen
yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung
untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer
untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba
yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang
saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.

Akuntansi Manajemen (skripsi dan tesis)

Pengertian Akuntansi Manajemen menurut beberapa ahli :
Akuntansi Manajemen Menurut Rudianto (2013,9) adalah sistem akuntansi
dimana informasi yang dihasilkan ditunjukan kepada pihak-pihak internal
organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan
sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi. Itu berarti informasi
yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajemen sebuah entitas dipakai oleh pihak
internal perusahaan itu sendiri untuk mendukung pengambilan keputusan
manajemen organisasi tersebut.
Akuntansi Manajemen Menurut Sujarweni (2015,5) merupakan salah satu
bidang ilmu dari akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan
informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk
pengambilan keputusan.
Akuntansi Manajemen Menurut Hansen and Mowen (2013,7) adalah proses
mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan
informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan,
mengendalikan dan mengambil keputusan.
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi
Manajemen adalah sistem akuntansi atau salah satu ilmu akuntansi yang hasil atau
outputnya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan bagi pihak internal atau
manejerial.

Strategi Operasi dan Inovasi Proses Produksi (skripsi dan tesis)

Strategi organisasi biasanya menentukan penekanan yang berbeda
tempat organisasi dari inovasi proses dalam mencapai keunggulan kompetitif
mereka (Etlie, 1983; Hull et al., 1985; Ferreira et al., 2009). Cozzarin dan
Percival (2006) dalam Ferreira et al (2009) menemukan inovasi tersebut
melengkapi banyak strategi operasi organisasi sementara yang lain mencatat
bahwa strategi operasi adalah sebuah penekanan organisasi menempatkan pada
inovasi proses (Ferreira et al, 2009). Penelitan sebelumnya menemukan
hubungan antara kunci elemen dan lingkungan bisnis (Fuschs et al., 2000).
Ellitan (2008) menemukan hubungan antara lingkungan yang tidak dapat
diprediksi, lingkungan yang dinamis dan Strategi Inovasi. Organisasi yang
mengikuti strategi operasi bertujuan untuk menjadi yang pertama di pasaran
sekalipun meski tidak semua upaya pada akhirnya berhasil (Ferreira et al., 2009).
Organisasi ini juga bertujuan untuk merespon dengan cepat terhadap sinyal awal
kebutuhan pasar atau kesempatan. Oleh karena itu, semakin besar penekanan
untuk menjadi yang pertama di pasaran, maka semakin tinggi tingkat inovasi
yang diharapkan. Atas dasar argumen sebelumnya, maka peneliti akan
mengajukan hipotesis yaitu:
H2: Terdapat pengaruh antara strategi operasi dengan inovasi proses
produksi.
H3: Terdapat pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan
dan strategi operasi terhadap inovasi proses produksi.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Inovasi Proses Produksi (skripsi dan tesis)

Menurut Ellitan (2009:42) faktor yang mempengaruhi inovasi proses
produksi dibagi menjadi 6 faktor yaitu sebagai berikut:
1. Kompetensi Manajerial
Kompetensi Manajerial sangat diperlukan dalam mengelola operasi
perusahaan secara keseluruhan terutama dalam melakukan inovasi
proses produksi. Inovasi proses produksi akan berhasil jika proses
tersebut direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, yaitu
melalui beberapa tahap perencanaan seperti penelitian,
pengembangan, rekayasa produksi, manufacturing dan pengenalan
pasar.
2. Komitmen Pimpinan Perusahaan dan Partisipasi Aktif Karyawan
Implementasi inovasi menuntut figur kepemimpinan yang
komunikatif, memiliki dedikasi yang tinggi, dan komitmen tinggi
terhadap perkembangan perusahaan. Di sisi lain agar karyawan bisa
berpartisi aktif dalam proses produksi yang menghasilkan produk
inovatif, pimpinan perusahaan perlu mendistribusikan informasi
yang berkaitan dengan proses produksi pada karyawan-karyawan
yang terlibat.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia
SDM bertanggung jawab dalam mengoprasikan inovasi proses
produksi sehingga dibutuhkan SDM yang tangguh, handal dan
kompeten. Pelatihan, seminar, lokakarya yang sifatnya jangka
pendek, menengah dan panjang yang diadakan oleh perusahaan yang
memiliki manajemen inovasi dan R&D canggih perlu dilakukan
untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.
4. Kepemilikan Fasilitas R&D
Fasilitias R&D diperlukan untuk melakukan pengkajian secara terus
menerus dan mendalam apakah proses produksi yang menghasilkan
produk kompetitif dan inovatif dalam mengikuti dinamika tuntutan
konsumen.
5. Jaringan Sistem Informasi
Pelayanan yang baik melalui penciptaan proses produksi dengan
kualitas yang tinggi dan inovatif, waktu tunggu yang pendek, dan
harga yang kompetitif menjadi keunggulan kompetitif perusahaan
dalam era berbasis pelayanan saat ini
6. Timing Inovasi
Pemelihan waktu yang tepat untuk memasuki pasar merupakan salah
satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan inovasi proses
produksi baru. Peluang dan resiko produk baru bergantung pada
beberapa hal seperti perubahan keadaan ekonomi, perubahan pada
referensi konsumen, dan daur hidup industri.

Metodologi Inovasi Proses (skripsi dan tesis)

Untuk mengendalikan atau mendukung proyek inovasi proses
(reengineering) telah dikembangkan sebuah metodologi yang disebut
REVISION (Khoong, 1995) dalam Ellitan (2009:75). Metodologi tersebut
diorganisir menjadi tujuh tahap yaitu:
Tahap 1: Initiate (Permulaaan)
Umumnya penerapan inovasi proses dipicu oleh manajemen puncak,
para penasehat organisasi, atau beberapa staf yang berkempentingan
dalm organisasi tersebut.
Tahap 2: Envision (Tahap Pembentukan Misi)
Tahap pembentukan visi merupakan tahap yang paling penting dalam
fase perencanaan karena hal ini menentukan lingkup bisnis yang
menjadi target inovasi proses di samping penetapan tolak ukur guna
menilai hasil pelaksanaan inovasi proses. Pada proses envisioning
organisasi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah
pada definisi ulang yang radikal dari peran organisasi. Pertanyaanya
sebagai berikut:
1. Apakah perusahaan telah dan atau sedang melayani pelanggan yang
tepat.
2. Apakah perusahaan telah dan sedang menyampaikan produk dan jasa
yang tepat, apa prioritas pelanggan.
3. Apakah perusahaan sudah menerapkan proses yang tepat, mana yang
merupakan proses kunci dan keberhasilan kinerja lingkungan.
Tahap 3: Analyze (Menganalisa)
Sebuah kelompok kerja dibentuk untuk menjalankan tahap analisis dan
disain ulang setiap proses dan masalah-masalah pokok. Ketergantungan
antar proses (inter-procesess dependencies) diharapkan bisa
dikembangkan untuk menunjukkan keterkaitan antar proses dalam
organisasi.
Tahap 4: Redesign (Mendisain Ulang)
Redesaign adalah suatu cara mendisain ulang suatu proses dengan
mempelajari peta proses, mempermudah untuk melihat bagian-bagian
tertentu yang bisa diotomatiskan, disederhanakan, dan lebih ditekankan
dengan lebih banyak menggunakan sumber-sumber daya dan perhatian
manajemen.
Tahap 5: Blueprint
Tahap ini terletak di perbatasan antara fase studi dan fase implementasi
inovasi proses. Blueprint mencakup strategi transisi dan jadwal
implementasi untuk semua aspek rencana perubahan tersebut.
Tahap 6: Implement (Implementasi)
Tahap 7: Monitoring (Pengawasan atau Pengendalian)

Resiko dan Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Inovasi Proses (skripsi dan tesis)

Penerapan inovasi proses memang menjanjikan perubahan secara
drastis pada organisasi perusahaan dan proses bisnis. Jika inovasi proses berhasil
maka perusahaan akan bisa meningkatkan kinerja organisasi dan karyawannya
(Davidson, 1993). Tetapi sebaliknya, jika upaya inovasi proses mengalami
kegagalan maka resiko yang dialami perusahaan akan timbul. Menurut Clemons
(1995) dalam Ellitan (2009:73) berbagai resiko yang mungkin dialami oleh
perusahaan antara lain:
1. Resiko teknis (technical risk) yaitu resiko yang terjadi karena
terbatasnya kapabilitas teknologi yang digunakan organisasi dalam
proses inovasinya.
2. Resiko finansial (financial risk) terjadi proyek inovasi proses tidak
berjalan sesuai dengan rencana atau jika tidak selesai tepat pada
waktunya dan tidak sesuai dengan rencana atau jika tidak selesai
tepat pada waktunya dan tidak sesuai dengan biaya yang
dianggarkan.
3. Resiko politis (political risk) yaitu terjadinya resitance to change
terhadap proyek-proyek inovasi proses.
4. Resiko fungsional (functional risk) merupakan kesalahan disainer
sistem dalam memahami kebutuhan organisasi dan kurangnya
keterampilan dan pengetahuan pelaksana sehingga mengakibatkan
kapabilitas sistem yang dirancang tidak tepat.
5. Resiko proyek (project risk) adalah risiko yang bisa terjadi jika
peesonel pemroses data tidak memahami dan tidak familiar terhadap
teknologi baru sehingga menimbulkan masalah-masalah yang
kompleks.
Menurut Ellitan (2009:74) terdapat empat faktor utama penyebab
kegagalan inovasi proses antara lain:
1. Menolak untuk berubah (resistance to change)
Resistance to change merupakan masalah utama inovasi proses yang
bisa terjadi karena inovasi proses tidak hanya terkait dengan
teknologi tetapi juga berpengaruh terhadap lingkungan, perilaku,
nilai-nilai, dan budaya organisasi terlebih jika dilakukan rightsizing.
Di samping itu, resistance to change juga dipicu oleh tidak adanya
visi, dan lingkungan operasi, dan lingkungan bisnis radikal.
2. Kurangnya komitmen manajemen (lack of management commitment)
Komitmen manajemen sangat diperlukan dalam melakukan inovasi
proses dan akan mengahadapi kemungkinan kegagalan yang sangat
besar tanpa adanya komitmen penuh pucuk pimpinan dalam arti
mereka harus memahami bagaimana peran pimpinan dalam suatu
organisasi yang sedang mengalami perubahan radikal dan
membangun konsensus semua jenjang hirarki.
3. Sistem informasi yang kurang memadai
Ellitan (2009) mengemukakan bahwa sebagian besar perusahaan
yang gagal dalam proyek inovasi proses disebabkan oleh adanya
sistem informasi yang kurang memadai dan tidak menempatkan
sistem informasi sebagai mitra kerja yang benar (true partner).
4. Kurangnya keluasan (breadth) dan kedalaman (depth) analisis
terhadap faktor-faktor kritis inovasi proses
Kurangnya keluasan dan kedangkalan dalam mengidentifikasi
faktor-faktor kritis inovasi proses menyebabkan kegagalan dalam
proyek inovasi proses. Yang dimaksud keluasan disini meliputi
aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan manajer untuk
mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan dan sedang didesain
kembali untuk menciptakan nilai dalam unit bisnis dan organisasi
secara keseluruhan. Untuk kedalaman menyangkut identifikasi
seberapa besar unsur-unsur peran, tanggung jawab, pengukuran dan
intensif, struktur organisasi, teknologi informasi, nilai-nilai bersama
dan skill keberhasilan inovasi proses.

Manfaat Inovasi Perusahaan (skripsi dan tesis)

Manfaat inovasi perusahaan menurut Youlanda (2012) sebagai berikut:
1. Melalui inovasi, perusahaan mampu menciptakan pasar-pasar baru
(New Markets).
2. Inovasi diartikan sebagai manfaat dari barang dan jasa yang diterima
oleh pelanggan harus melebihi uang (harga) yang dibayarkan oleh
pelanggan.
3. Melalui inovasi, kita terbebas dari persaingan (membuat agar
persaingan dan pesaing-pesaing tidak relevan).
4. Memberi nilai tambah terus menerus kepada pelanggan menuju
target 100% customer satisfication (hanya berfokus kepada
pelanggan yang sekarang atau pelanggan persfektif),
5. Semakin erat hubungan lintas perekonomian dalam menjalankan
ekonomi, salah satunta adalah dampak keberhasilan atau kegagalan
suatu perekonomian terhadap perekonomian lain.

Pengertian Inovasi Proses (skripsi dan tesis)

Inovasi Proses bisa juga diartikan sebagai reengineering atau
perencanaan visi strategik dan strategi kompetitif baru serta pengembangan
proses bisnis baru yang mendukung visi tersebut (Ellitan, 2009:72). Menurut
Hamer dan Champy (1993) dalam Ellitan (2009) “inovasi proses (reengineering)
adalah pemikiran ulang yang fundamental dan perancangan ulang yang radikal
terhadap proses-proses bisnis organisasi yang membawa organisasi mencapai
peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnisnya”. Menurut Herbkersman
(1994) inovasi proses adalah perubahan secara drastis bagaimana cara anggota
organisasi menyelesaikan cara kerja mereka.
Ellitan (2009) menyebutkan esensi dan prinsip-prinsip inovasi proses
antara lain:
1. Memfokuskan pada faktor-faktor sekitar hasil (outcome) bukan pada
tugas, artinya bahwa suatu perusahaan hendaknya memiliki
seseorang yang melaksanakan semua tahapan dalam suatu proses.
2. Suatu perusahaan hendaknya membentuk departemen-departemen
terspesialisasi untuk menangani proses yang terspesialisasi juga.
3. Mengelompokkan pemrosesan informasi ke dalam fungsi yang
menghasilkan informasi.
4. Memperlakukan sumber-sumber yang terpisah seolah-olah
tersentralisasi.
5. Mengaitkan aktivitas-aktivitas pararel serta mengintegrasikan hasilhasilnya. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan keterkaitan antar
fungsi paralel sehingga unit-unti terpisah bisa melakukan satu fungsi.
6. Menghubungkan aspek-aspek keputusan untuk menyelesaikan tugas
dan membangun sistem pengendalian dari suatu proses.
7. Memperoleh informasi sekaligus pada sumbernya.

Pengertian Inovasi (skripsi dan tesis)

Menurut Ellitan (2009:3) Inovasi merupakan “sistem aktivitas
organisasi yang mentransformasi teknologi mulai dari ide sampai
komersialisasi”. Inovasi mengacu kepada pembaharuan suatu produk, proses dan
jasa baru. Seperti yang dikatakan Samson (1989) inovasi secara spesifik terdapat
tiga tipe inovasi yaitu inovasi produk, inovasi proses dan inovasi sistem
manajerial. Salah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan adalah cepatnya
perubahan lingkungan bisnis yaitu semakin dinamik dan hostile. Sebuah
organisasi yang inovatif memiliki ciri-ciri seperti kolaborasi organisasional yang
intensif, melakukan manajemen terhadap ketidakpastian lingkungan, dan
mengakui pentingnya kapabilitas teknologi (Ellitan, 2009). Selanjutnya Saleh
dan Wang (1993) telah mengembangkan satu dari model komprehensif yang
mengidentifikasi tiga kunci sukses organisasi untuk melakukan inovasi secara
efektif yaitu:
1. Entreprenueral strategi yaitu, berani mengambil resiko, melakukan
pendekatan bisnis yang proaktif, dan komitmen manajemen.
2. Struktur organisasi yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya
disiplin interfungsional, dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional.
3. Iklim organisasi yaitu iklim yang promotif dan terbuka, kekuatan dan
kekuasaan dalam organisasi disebarkan tidak terpusat pada jenjang atas,
dan memberikan sistem imbalan yang efeketif.
Menurut Drucker (2011) “inovasi merupakan sebuah kebutuhan dan
harus menjadi disiplin. Konsep inovasi mempunyai sejarah yang panjang dan
pengertian yang berbeda-beda, terutama didasarkan pada persaingan antara
perusahaan-perusahaan dan strategi yang berbeda yang diterapkan perusahaa itu
sendiri. Schumpeter dalam Rustika (2011) menyebutkan bahwa inovasi terdiri
dari lima unsur yaitu:
1. Memperkenalkan produk baru atau perubahan kualitatif pada produk
yang sudah ada.
2. Memperkenalkan proses baru ke industri.
3. Membuka pasar baru.
4. Mengembangkan sumber pasokan baru pada bahan baku atau
masukan lainnya. Perubahan pada organisasi industri.

Hubungan Strategi Operasi Dengan Akuntansi Manajemen Lingkungan (skripsi dan tesis)

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan (Environmental
Manajement Accounting-EMA) dalam sebuah organisasi kemungkinan
dipengaruhi oleh strategi bisnis perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini
sistempengendalian manajemen (SPM) diciptakan sedemikian rupa untuk
memastikan bahwa manajer menggunakan sumber daya yang tersedia
secaraefektif dan efesien demi pencapaian tujuan organisasi (Anthony, 2002).
Gosselin (1997) dalam Ferreira et al (2009) menemukan bahwa strategi
operasi dikaitkan dengan penerapan manajemen aktivitas. Disimpulkan juga
bahwa strategi yang diikutioleh organisasi menentukan kebutuhan inovasi yang
berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan cenderung mengadopsi akuntansi
inovasi. Penggunaan EMA (Environmental Management Accounting) dapat
dikatakan sangat besar dalam organisasi yang melakukan strategi operasi karena
dapat membantu sebuah organisasi yang inovatif.

Daya Saing Strategi Operasi (skripsi dan tesis)

Daya saing strategi operasi merupakan fungsi strategi yang tidak saja
berorientasi kedalam (internal) tetapi juga keluar (ekstenal), yakni merespon
pasarsasaran utamanya yang proaktif. Berdaya saing berarti memilki keunggulan
kompetitif tidak hanya keunggulan komparatif. Dipahami bahwa setiap
perusahaan tidak terkecuali perusahaan manufaktur maupun nonmanufaktur
dituntut untuk memiliki keunggulan komparatif, karena semuanya menghasilkan
suatu produk yang ditawarkan ke pasar.
Daya saing strategi operasi penting dimiliki oleh semua level
perusahaan, baik lokal, nasional, internasional, maupun global. Bagi setiap
perusahaan, tentunya tidak ada sesuatu yang dapat dipasarkan tanpa ada suatu
produk yang dihasilkan. Tidak akan bermanfaat modal usaha yang dimiliki tanpa
suatu produk yang diproduksi , dan tidak akan bernilai tambah keahlian (skill)
dan kemampuan (ability) tenaga kerja yang tersedia, tanpa ada suatu produk yang
akan dihasilkannya.

Tahapan Dalam Strategi Operasi (skripsi dan tesis)

Menurut David (2004:6-7) manajemen strategis terdapat 3 tahapan yaitu
sebagai berikut:
a. Perumusan strategi: meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi
dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal
organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi,
menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, serta memilih strategi
tertentu untuk digunakan.
b. Pelaksanaan strategi: mengharuskan perusahaan untuk menetapkan
sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan
dilaksanakan. Pelaksanaan strategi mencakup pengembagan budaya
yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang
efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan
anggaran, pengemabangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta
menghubungkan kompetensi untuk karyawan dengan kinerja
organisasi.
c. Evaluasi Strategi: Tahap ini merupakan tahap terakhir dari
manajemen strategis tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi
adalah 1. mengkaji ulang faktor-faktor internal dan eksternal yang
menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan saat ini, 2.
Mengukur kinerja dan 3. Melakukan tindakan korektif.

Kerangka Kerja Strategi Operasi (skripsi dan tesis)

Chase et al, (2001:29) menyatakan “strategi operasi tidak dapat
dirancang dalam kekosongan. Strategi operasi harus dikaitkan secara vertikal
dengan konsumen dan secara horizontal dengan bagian-bagian lainnya
perusahaan. Strategi operasi dirumuskan berdasarkan strategi mission, yang
merupakan turunan dari strategic vision (Muhardi:30). Sehningga berdasarkan
sepengetahuan penulis untuk merumuskan strategi operasi, terlebih dahulu perlu
diidentifikasikan strategic vision-nya, yang dilanjutkan dengan strategi mission.
Menurut Heizer dan Render (1999:35): “misi untuk fungsi operasi adalah
dikembangkan guna mendukung misi keseluruhan perusahaan yang menjadi
turunan dari visinya.
Strategi operasi dipandang sebagai kekuatan manufaktur yang efektif
yang merupakan senjata kompetitif untuk mencapai tujuan bisnis dan
perusahaan. Strategi operasi mempengatuhi tujuan dan strategi bisnis yang
memungkinkan fungsi-fungsi manufaktur untuk memberikan konstribusi dalam
meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang (Hayes dan
Wheelright, 1985 dikutip dalam Ward dan Duray, 2000 dalam Ellitan, 2008:
152). Heizer dan Render (2004:40) mengemukakakan bahwa strategi operasi
yang sukses tidak hanya harus konsisten dengan permintaan konsumen,
melainkan juga siklus hidup produk. Menurut beberapa peneliti, strategi operasi
mewaakili prioritas kompetitif yang meliputi biaya, kualitas, fleksibilitas dan
pengiriman (Wheelright, 1984; Leong et al., 1990; Rothn et al, 1991; Burgess et
al., 1998, dalam Ellitan 2008).
Stonebraker dan Leong, 1994 (dikutip dalam Badri et al, 2000)
mendifinisikan:
1. Strategi biaya sebagai produksi dan distribusi produk dengan biaya
terendah dan sumber daya tersisa yang minimum. Harga yang rendah
dapat meningkatkan permintaan produk atau jasa tetapi juga
mengurangi keuntungan keuntungan perusahaan jika produk atau
jasa tidak dapat diproduksi pada harga yang lebih rendah.
2. Strategi kualitas sebagai aktivitas perusahaan untuk memproduksi
produk sesuai dengan spesifikasi atau memenuhi kebutuhan
konsumen. Strategi kualtias memfokuskan pentingnya memproduksi
barang dan jasa yang dapat memuaskan spesifikasi da kebutuhan
konsumen
3. Strategi fleksibilitas sebagai kemampuan untuk merespon perubahan
cepat dalam produk, jasa dan proses. Fleksibilitas mencakup mesin,
proses, produk, volume, dan layout (Bragilia dan Patroni, 2000).
Fleksibilitas manufaktur didefinisikan sebagai kemampuan
perusahaan manufaktur untuk mengalokasikan dan mengalokasikan
kembali sumber daya yang dimiliki secara efektif dalam merespon
perubahan lingkungan dan kondisi internal (Gerwin, 1993; dalam
Ellitan, 2008:153).
4. Strategi pengiriman meliputi kemampuan dalam merespon
pemesanan konsumen. Ellitan (2008) mendifinisikan strategi
pengiriman sebagai kemampuan pengiriman (dengan memenuhi
jadwal pengiriman maupun janji pengiriman) dan kecepatan
pengiriman (bertindak cepat atas pemesanan konsumen). Pengukuran
kinerja pengiriman menekankan pada aktifitas yang mefokuskan
pada peningkatan reliabilitas pengiriman misalnya pengiriman tepat
waktu, akurasi dalam status persediaan, dan wakti tunggu
pengiriman

Fungsi Strategi Operasi (skripsi dan tesis)

Fungsi strategi operasi sebagai salah satu aktivitas penting dalam suatu
perusahaan mempunyai tanggung jawab utama untuk menghasilkan atau
menyediakan barang-barang dan jasa-jasa. Menurut Bozart and Handfield
(2006:4) menyatakan bahwa fungsi strategi operasi adalah meliputi orang,
teknologi, dan sistem dalam suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab
utama untuk menghasilkan barang-barang dan jasa.
Selain fungsi-fungsi lainnya dalam suatu perusahaan, fungsi strategi
operasi merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan
keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang. Fungsi operasi
meliputi konversi input menjadi output. Input sering disebut dengan sumber daya
operasi. Sumber daya tersebut diantaranya landyakni berupa bahan baku atau
material yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk; labor yakni tenaga
kerja atau sumber daya manusia; capital yakni sumber daya buatan manusia
(manmad resources).

Pengertian Strategi Operasi (skripsi dan tesis)

Menurut Muhardi (2007:27) “Strategi operasi merupakan salah satu
strategi tingkat fungsional yang krusial, selain strategi pemasaran, keuangan,
sumberdaya manusia, dan strategi tingkat fungsional”. Strategi operasi,
pemasaran, keuangan, sumberdaya manusia, dan lainnya harus mengarah pada
pencipataan nilai terbaik dan inovasi bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka
panjang. Sedangkan menurut Krajewski dan Ritzman (1993:22), bahwa
“Operations strategy specifies how operations can achieve the organization’s
overall goals, within the framework of corporate strategy”. Perlu dipahami
bahwa strategi operasi suatu perusahaan secara komprehensif harus
diintegrasikan dengan strategi perusahaan. Karenannya strategi operasi
dirumuskan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana
penggunaan sumberdaya guna mendukung strategi dengan strategi bersaing
Menurut Chase et al (2002: 24) dalam Muhardi (2007) menyatakan
bahwa strategi operasi meliputi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan
desain proses dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung proses
tersebut. Hal ini berarti strategi operasi juga harus didesain untuk mengantisipasi
kebutuhan masa datang. Pernyataan ini memperkuat arti pentingnya strategi
operasi yang perlu dirumuskan untuk tujuan jangka panjang.

Pengertian Strategi (skripsi dan tesis)

Untuk memahami arti penting strategi, dalam hal ini strategi operasi
bagi suatu perusahaan, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu berbagai definisi
strategi dari para pakar. Stevenson (2002:45) dalam Muhardi (2007:25-26)
mengartikan sebagai berikut: “Strategy are plans for achieving organizational
goals”. Strategi merupakan rencana untuk mencapai tujuan organisasional. Di
pihak lain, Heizer dan Render (2002:36) menyatakan: “Strategy is an
organization’s action plan to achieve the mission”. Dengan demikian, Heizer dan
Render mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana mencapai misi
organisasinya.
Jadi strategi berhubungan dengan rencana yang menentukan arus suatu
organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam lingkup yang lebih luas, strategi
mempengaruhi kemampuan berorganisasi untuk bersaing, kemampuan untuk
melayani dalam mencapai tujuannya. Tanpa strategi, suatu perusahaan tidak akan
terencana dan tidak berjalan dengan baik, artinya tidak akan terarah kemana
perusahaan akan menuju. Strategi yang dibuat tidak hanya sekedar ada tetapi
harus mempunyai nilai yang realistis, jelas, menantang dan berbatas waktu.
Dengan rumusan strategi yang sudah memiliki tidak menjamin tujuan dapat
dicapai, apalagi tanpa strategi, jelas sulit untuk mengarahkan organisasi dalam
mencapai tujuannya.
Menurut Jones dan George (2003:275) dalam Muhardi (2007:27)
“functional-level strategy is a plan of action to improve the ability of an
organization’s departments to create value”. Strategi tingkat fungsional adalah
suatu rencana tindakan untuk meningkatkan kemampuan dari bagian
(departments) dalam suatu organisasi untuk menciptakan nilai. Dengan kata lain,
strategi tingkat fungsional ini merupakan suatu rencana yang menujukkan
bagaimana suatu fungsi intend terhadap pencapaian tujuaannya.

Biaya Lingkungan (skripsi dan tesis)

Biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen (2005:780) adalah
“biaya yang dikeluarkan karena adanya kualitas lingkungan yang buruk
atau karena kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi, dengan
demikian, biaya lingkungan dikaitkan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan
pencegahan degradasi lingkungan”.
Dengan definisi ini, Hansen dan Mowen (2005: 780-782) dapat
mengklasifikasi biaya lingkungan menjadi empat kategori yaitu:
1. Biaya pencegahan lingkungan (environmental prevention costs)
adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah
26
diproduksinya limbah dan/atau sampah yang menyebabkan
kerusakan lingkungan. Contoh-contoh aktivitas pencegahan adalah
evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemelihan alat untuk
megendalikan polusi, desai proses dan produk untuk mengurangi
atau menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak
lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan
sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, dan pemerolehan
sertifikat ISO 14001 (sertifikasi ISO 14001 diperoleh saat sebuah
organisasi menerapkan sebuah sistem manajemen lingkungan yang
memenuhi standar internasional yang ditetapkan secara khusus.
Standar ini berkaitan dengan prosedur manajemen lingkungan dan
tidak secara langsung menunjukkan tingkat kinerja lingkungan yang
dapat diterima. Oleh karena itu, sertifikasi berfungsi terutama
sebagai sinyal bahwa perusahaan tertarik dan bersedia mempebaiki
kinerja lingkungannya).
2. Biaya deteksi lingkungan (environmental detection costs) adalah
biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan
apakah produk, proses dan aktivitas lainnya diperusahaan telah
memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar
lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan
dalam tiga cara yaitu (1) undang-undang dan/atau peraturan
pemerintah (2) standar sukarela (ISO 14001 voluntary standards)
yang dikembangkan oleh International Standards Organization, dan
(3) kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen.
Contoh-contoh aktivitas deteksi adalah audit aktivitas lingkungan,
pemeriksaan produk dan proses agar ramah lingkungan,
pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian
pencemaran, verivikasi kinerja lingkungan dari pemasok, dan
pengukuran tingkar pencemaran.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan (environmental internal failure
costs) adalah biaya aktivitas yang dilakukan karena kontaminasi dan
limbah telah diproduksi tapi tidak dibuang ke lingkungan. Dengan
demikian, biaya kegagalan internal dikeluarkan untuk
menghilangkan dan mengelola kontaminasi atau limbah sekali
produksi. Kegiatan kegagalan internal memiliki dua tujuan: (1)
memastikan bahwa kontaminasi dan limbah yang dihasilkan tidak
dilepaskan ke lingkungan dan (2) mengurangi tingkat kontaminasi
yang dilepaskan ke jumlah yang sesuai dengan standar lingkungan.
Contoh-contoh aktivitas kegagalan internal termasuk operasi
peralatan untuk meminimalkan atau menghilangkan polusi, merawat
dan membuang racun, menjaga peralatan polusi, perizinan fasilitas
untuk memproduksi kontaminasi dan bahan daur ulang.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external
failure costs) adalah biaya aktivitas yang dilakukan setelah
pemakaian kontaminan dan limbah ke lingkungan. Realisasi
kegagalan ekternal biaya adalah biaya yang dikeluarkan dan dibayar
oleh perusahaan. Biaya kegagalan ekternal yang belum direalisasi
(biaya sosial) disebabkan oleh perusahaan namun dikeluarkan dan
dibayarkan oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Biaya sosial dapat
diklasifikasikan lebih lanjut sebagai (1) hasil dari degradasi
lingkungan dan (2) hal-hal yang terkait dengan dampak buruk pada
properti atau kesejahteraan individu. Dalam kedua kasus tersebut,
biaya ditanggung oleh orang lain dan bukan oleh perusahaan,
meskipun mereka disebabkan oleh perusahaan.
Dari empat kategori lingkungan yaitu biaya pencegahan lingkungan,
biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan dan yang terakhir
biaya kegagalan ekternal lingkungan. Kategori kegagalan ekternal adalah yang
paling berbahaya dan menghacurkan.
Terdapat bukti bahwa biaya lingkungan bisa 20% atau lebih dari total
biaya operasi organisasi (Hansen dan Mowen, 2005: 783). Pada sistem akuntansi
konvesiona. Pada sistem akuntansi konvensional, biaya lingkungan seringkali
tersembunyi di biaya overhead pabrik (Burrit et al, 2002), yang menyulitkan
manajer untuk meninjau biaya lingkungan yang sesungguhnya berkaitan dengan
aktivitas organisasi. Dibawah sistem AML, biaya ini diidentifikasi, klasifikasi
dan alokasi, memungkinkan analisis biaya lanjut dan pengurangan biaya yang
mungkin akan terjadi (Bennet et al, 2003; Gibson dan Martin, 2004, dalam
ferreira et al, 2009). Ferreira (2009) menemukan bahwa organisasi yang
menghasilkan laporan sosial dan lingkungan (sustainability reports), mampu
mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih baik. Dia juga
menunjukkan bahwa penghematan biaya pada organisasi ini akan berakibat pada
perbaikan berkelanjutan.
Biaya lingkungan dari proses yang memproduksi, memasarkan, dan
mengirmkan produk serta biaya lingkungan sesudah pembelian yang disebabkan
oleh penggunaan dan pembuangan produk merupakan contoh-contoh biaya
produk lingkungan. Pembebanan biaya lingkungan pada produk dapat
menghasilkan informasi manajerial yang bermanfaat. Dengan membebankan
biaya lingkungan secara tepat, maka akan diketahui apakah suatu produk
menguntungkan atau tidak. Jika tidak menguntungkan, produk tersebut dapat
dihentikan guna mencapai perbaikan yang signifikan dalam kineja lingkungan
dan efisiensi ekonomi

Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan (skripsi dan tesis)

Terdapat beberapa manfaat potensial yang terhubung dalam penerapan
akuntansi manajemen lingkungan. Hal ini termasuk pengurangan biaya (cost
reduction), peningkatan harga produk (improved product pricing), daya tarik
sumber daya manusia (attraction of human resources) dan peningkatan reputasi
(Bennet et al, 2003; Burrit et al, 2002; de Beer et al, 2006; Gibson dan Martin,
2004; Hansen dan Mowen, 2005:778). Penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa penerapan akuntansi manajemen lingkungan umumnya akan bermanfaat
bagi organisasi dengan menyediakan informasi berbeda untuk pengambilan
keputusan (Adams dan Zuthsi, 2004; Bennet et al, 2003; Burrit et al., 2002).
Seperti informasi yang mungkin akan mengungkapkan peluang, contohnya
proses pengelolaan limbah yang lebih baik, mengurangi penggunaan energi dan
konsumsi bahan baku atau peluang untuk daur ulang material. Dari sudut
pandang lingkungan informasi seperti ini juga digunakan dalam pengembangan
proses yang lebih efisien dan dengan demikian mengarah kepada inovasi
(Ferreira et al, 2009:923). Sebagai contoh, Hansen dan Mowen (2015)
melaporkan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh organisasi, seperti Baxter
International and Interface Inc, dari penggunaan akuntansi manajemen
lingkungan (EMA use) menggunakan penghematan masing masing sebesar $14
juta dan $12 juta per tahunnya.
Dalam penggunaannya akuntansi manajemen lingkungan sangat
penting bagi industri. Menurut ikhsan (2009;69) manfaat potensial penerapan
akuntansi manajemen lingkungan diantaranya:
1. “Kemampuan secara akurat meneliti dan megatur penggunaan dan
arus tenaga dan bahan-bahan, termasuk polusi/sisa volume, jenisjenis lain sebagainya.
2. Kemamuan secara akurat mengidentifikasi, mengestimasi,
mengalokasikan, mengatur atau mengurangi, biaya-biaya, khususnya
jenis lingkungan dari biaya-biaya.
3. Informasi yang lebih akurat dan lebih menyeluruh dalam
mendukung, penetapan dari dan keikutsertaan di dalam programprogram sukarel, penghematan biaya untuk memperbaiki kinerja
lingkungan.
4. Informasi yang lebih akurat dan menyeluruh untuk megukur dan
melaporkan kinerja lingkungan, seperti meningkatkan citra
perusahaan pada stakeholder, pelanggan, masyarakat lokal,
karyawan, pemerintah, dan penyedia keuangan.”
Menurut Guide to Corporate Environmental Cost Management (2003),
manfaat dan keuntungan akuntansi manajemen lingkungan terdiri atas:
1. Kepatuhan (Compliance)
Akuntansi manajemen lingkungan mendukung lingkungan lewat
kepatuhan efisiensi biaya dengan regulasi lingkungan dan kebjakan
yang dikenakan sendiri.
2. Eco-Effeciency
Akuntansi manajemen lingkungan mendukung pengurangan
simultan dari biaya-biaya dan dampak lingkungan lewat penggunaan
energi yang lebih efisien, air dan material dalam operasi internal dan
produk akhir.
3. Posisi Strategik (Strategic Position)
Akuntansi manajemen lingkungan mendukung evaluasi dan
implementasi dari program biaya efektif dan lingkungan sensitif
untuk menjamin strategi jangka panjang.

Tujuan Akuntansi Manajemen Lingkungan (skripsi dan tesis)

Lingkungan organisasi merupakan variabel yang sangat penting dalam
menentukan strategi bisnis suatu perusahaan. Perubahan lingkungan yang terjadi
mengakibatkan individu, organisasi, dihadapkan pada perubahaan yang dinamis
untuk tetap bertahan dan memiliki inovasi dalam persaingan bisnis (Ellitan,
2008:51). Dalam hal itu secara umum teknik akuntansi manajemen biasanya
tidak memperdulikan buruknya perilaku perusahaan terhadap lingkungan.
Perusahaan-perusahaan yang terintegrasi, multinasional, dan besar cenderung
akan menerapakan Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML) dalam proses
akuntansi mereka melalui sejumlah pengidentifikasian terhadap biaya-biaya,
proses bisnis maupun proses produksi, produk-produk, dan jasa. Meskipun
sistem akuntansi konvensional yang ada tidak cukup mampu untuk disesuaikan
pada biaya-biaya lingkungan dan sebagai hasilnya hanya mampu menunjukkan
akun untuk biaya umum tak langung (Rustika, 2011:13).
Akuntansi manajemen lingkungan (AML) dikembangkann untuk
berbagai keterbatasan dalam akuntansi manajemen konvensional. Beberapa poin
berikut ini dapat menjadi alasan mengapa dan apa yang dapat diberikan oleh
AML dibandingkan dengan akuntansi manajemen konvensional (Ikhsan, 2009):
1. Meningkatnya tingkat kepentingan ‘biaya terkait lingkungan’. Seiring
dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, peraturan terkait
lingkungan menjadi semakin ketat sehingga bisnis harus mengeluarkan
investasi yang semakin besar untuk mengakomodasi kepentingan
tersebut. Jika dulu biaya pengelolaan lingkungan relatif kecil, kini
jumlahnya menjadi cukup signifikan bagi perusahaan. Banyak
perusahaan yang kemudian menyadi potensi untuk meningkatkan
efisiensi muncul dan besarnya biaya lingkungan yang harus ditanggung.
2. Lemahnya komunikasi bagian akuntansi dengan bagian lain dalam
perusahaan. Walaupun keseluruhan perusahaan mempunyai visi yang
sama tentang ‘biaya’, namun tiap-tiap departemen tidak selalu mampu
mengkomunikasikannya dalam bahasa yang dapat diterima oleh semua
pihak. Jika di satu sisi bagian keuangan menginginkan efesiensi dan
penekanan biaya, di sisi lain bagian lingkungan menginginkan
tambahan biaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Walaupun
ecoefficiency bisa menjadi jembatan antar kepentingan ini, namun kedua
bagian tersebut berbicara dari sudut pandang yang bersebrangan.
3. Menyembunyikan biaya lingkungan dalam pos biaya umum (overhead).
Ketidakmampuan akuntansi tradisional menelusuri dan
menyeimbangakan akuntansi lingkungan dengan akuntansi keuangan
menyebabkan semua biaya dari pengolahan limbah, perizinan dan lainlain digbungkan dalam biaya overhead; sebagai konsekuensinya biaya
overhead menjadi ‘membengkak’.
4. Ketidakpastian alokasi biaya lingkungan sebagai biaya tetap. Karena
secara tradisional biaya lingkungan tersembunyi dalam biaya umum,
pada saat diperlukan, akan menjadi sulit untuk menelusuri biaya
sebenarnya dari proses, produk atau lini produksi tertentu. Jika biaya
umum dianggap tetap, biaya limbah sesungguhnya merupakan biaya
variabel yang mengikuti volume limbah yang dihasilkan berbanding
lurus dengan tingkat produksi.
5. Ketidaktepatan perhitungan atas volume (dan biaya) atas bahan baku
yang terbuang. Berapa sebenarnya biaya limbah? Akuntansi tradisional
akan menghitungnya sebagai biaya pengelolaannya, yaitu biaya
pembuangan atau pengolahan. AML akan mengjhitung biaya limbah
sebagai pengolahan ditambah biaya pembelian bahan baku. Sehingga
biaya limbah yang dikeluarkan lebih besar (sebenarnya) daripada biaya
yang selama ini diperhitungkan.
6. Tidak dihitungnya keseluruhan biaya lingkungan yang relevan dan
signifikan dalam catatan akuntansi. Banyak sekali biaya yang terkait
dengan pengelolaan lingkungan yang seharusnya diperhitungkan
dengan benar agar tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan.
Biaya tersebut umumnya meliputi biaya pengelolaan limbah, biaya
material dan energi, biaya pembelian material dan energi dan biaya
proses.

Definisi Akuntansi Manajemen Lingkungan (skripsi dan tesis)

Menurut Ikhsan (2009:49-50) Akuntansi manajemen lingkungan
merupakan sub bagian dari akuntansi lingkungan yang digunakan untuk
menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi,
walaupun informasi yang dihasilkan untuk tujuan yang lain, seperti pelaporan
ekternal, dengan pelaporan dan pengiriman informasi tentang: a.) Informasi
berdasarkan arus bahan dan energi b.) informasi biaya lingkungan c.) Informasi
lainnya yang terukur, dibentuk berdasarkan akuntansi manajemen lingkungan
untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan.
Menurut pernyataan IFAC (2005:13) pengertian Akuntansi manajemen
lingkungan atau environmental management accounting (EMA) adalah:
“akuntansi manajemen lingkungan merupakan istilah yang digunakan
dalam sejumlah konteks yang berbeda termasuk:
1. Penilaian dan pengungkapan informasi keuangan terkait lingkungan
dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan
2. Penilaian dan penggunaan informasi fisik dan moneter yang berkaitan
dengan lingkungan dalam konteks akuntansi manajemen lingkungan
(AML)
3. Estimasi dampak dan biaya lingkungan luar biasa, sering dianggap
sebagai full cost accounting
4. Akuntanis untuk persediaan dan arus sumber daya alam baik secara
fisik dan moneter, yaitu natural resourcing accounting (NRA)
5. Pelaporan informasi tingkat organisasi, informasi natural resource
accounting dan informasi lainnya untuk tujuan informasi keuangan
eksternal
6. Pertimbangan informasi fisik dan moneter terkait lingkungan dalam
konteks pembangungan keberlanjutan.”
The United Nations Division for Sustainable Development (UNDSD)
(2011) dalam Ikhsan (2009:54) menyediakan suatu definisi yang lain dari
akuntansi manajemen lingkungan. Definisi akuntansi manajemen lingkungan
adalah informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajemen lingkungan
untuk pengambilan keputusan internal, dimana informasi dapat berfokus secara
fisiki atau moneter. Dalam pengambilan keputusan internal tersebut terdapat
prosedul akuntansi manajemen lingkungan yang meliputi prosedur secara fisik
untuk material dan pemakian energi, arus dan sisa akhir, dan memoneterisasi
prosedur untuk biaya-biaya, penghematan dan pendapatan yang berhubungan
terhadap aktifitas-aktifitas dengan dampak lingkungan potensial.
Menurut Hansen dan Mowen (2005:778):
“Environmental Management Accounting essentially maintains that
organizations can produce more useful goods and services while
simultaneously reducing negative environmental impacts, resource
consumption, and costs”.
Akuntansi manajemen lingkungan pada dasarnya merupakan gabungan
dari informasi dari akuntansi keuangan dan akuntansi biaya untuk meningkatkan
efisiensi, mengurangi dampak dan resiko lingkungan serta mengurangi biaya
perlindungan lingkungan. (Hansen dan Mowen 2005:778)
Untuk kategori biaya tersebut berbeda dari skema biaya lingkugan
lingkungan, petunjuk diberikan berdasarkan di mana untuk menemukan mereka
dan bagaimana caranya yang sesuai dengan mereka ketika pembelanjaan atau
biaya dinilai.

Kelemahan Analisis Break Even Point (skripsi dan tesis)

Dalam pemakaian atau penggunaan analisis break even point ini
perlu harusnya menyadari bahwa adanya keterbatasan dan kelemahan
yang terkandung dalam analisis break even point ini. Kelemahan dalam
analisis break even point ini adalah sebagai berikut:
a. Asumsi yang menyebutkan harga jual konstan, padahal
kenyataannya harga ini kadang-kadang harus berubah sesuai dengan
kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Untuk menutupi
kelemahan itu, maka harus dibuat analisis sensitivitas untuk harga
jual yang berbeda.
b. Asumsi terhadap cost, penggolongan biaya tetap dan biaya variabel
juga mengandung kelemahan. Dalam keadaan tertentu untuk
memenuhi volume penjualan biaya tetap tidak bisa atau tidak harus
berubah karena pembelian mesin-mesin atau peralatan lainnya.
Demikian juga perhitungan biaya variabel per unit juga akan dapat
dipengaruhi perubahan ini.
c. Jumlah barang yang dijual tidak selalu satu jenis.
d. Biaya tetap juga tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas.
e. Biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan
volume. (Sofyan Syafri Harahap, 2010:364)

Pengertian Biaya dan Macam-Macam Biaya (skripsi dan tesis)

a. Pengertian Biaya
“Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi,
yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. Ony
Widilestariningtyas (2012:10)
Ada 4 unsur pokok yang terdapat dalam definisi biaya tersebut
yaitu sebagai berikut:
1) Biaya merupakan pengorbanan dari sumber-sumber ekonomi.
2) Diukur dalam satuan mata uang.
3) Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
4) Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. (Ony
Widilestariningtyas, 2012:10)
Dalam analisis break even point, hanya digunakan dua macam
biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, harus
dipisahkan terlebih dulu komponen antara biaya tetap dan biaya
variabel. Artinya mengelompokkan biaya tetap di satu sisi dan
mengelompokkan biaya variabel di sisi lain. Dalam hal ini secara
umum untuk memisahkan kedua biaya ini relatif sulit karena ada
biaya yang tergolong semi variabel dan tetap.
Untuk memisahkan biaya ini dapat dilakukan melalui dua
pendekatan sebagai berikut:
1) Pendekatan analitis, yaitu kita harus meneliti terlebih dulu setiap
jenis dan unsur biaya yang terkandung satu per satu dari biaya
yang ada beserta sifat-sifat biaya tersebut.
2) Pendekatan historis, dalam hal ini yang harus dilakukan terlebih
dulu adalah dengan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel
berdasarkan angka-angka dan data biaya di masa lampau.
(Kasmir, 2014:338)
b. Macam-Macam Biaya
1) Biaya tetap (fixed cost)
Biaya ini berhubungan dengan kapasitas atau volume,
karena pemahaman pemisahan biaya dan karakteristiknya
diperlukan dalam membuat perencanaan, pengendalian biaya
dan pembuatan/pengambilan keputusan.
Biaya tetap adalah biaya yang secara total keseluruhan
tidak mengalami perubahan, walaupun ada perubahan pada
volume produksi atau penjualan (dalam batas tertentu). Artinya
dapat dianggap biaya tersebut tetap konstan sampai kapasitas
tertentu saja, biasanya kapasitas produksi yang dimiliki. Namun
untuk kapasitas produksi yang bertambah, biaya tetap juga
menjadi lain. Contoh biaya tetap adalah seperti gaji, penyusutan
aktiva tetap, bunga, sewa atau biaya kantor, dan biaya tetap
lainnya. (Kasmir, 2014:339)
“Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap
dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah
gaji direktur produksi”. Mulyadi (2012:16)
Biaya tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Biaya total yang tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh
periode yang ditentukan atau kegiatan tertentu.
b. Biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan
volume, pada volume rendah biaya tetap unitnya tinggi,
sedangkan sebaliknya apabila pada volume yang tinggi
maka biaya tetap per unitnya rendah. (Kamaruddin Ahmad,
2014:87)
2) Biaya variabel (variabel cost)
Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubahubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan.
Artinya dapat diasumsikan biaya variabel berubah-ubah secara
sebanding (proporsional) dengan perubahan volume produksi
atau penjualan. Dalam hal ini sulit terjadi dalam praktiknya
karena dalam penjualan jumlah besar akan ada potonganpotongan tertentu, baik yang akan diterima maupun diberikan
perusahaan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku,
upah buruh langsung, dan komisi penjualan biaya variabel
lainnya. (Kasmir, 2014:339)
“Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh
biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung”. Mulyadi (2010:15)
Biaya variabel mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Total biaya variabel berubah proporsional dengan
perubahan volume/kapasitas, jadi semakin besar kapasitas
yang digunakan maka akan semakin besar pula total biaya
variabel, demikian pula sebaliknya.
b. Per unit biaya berubah (variabel) konstan/tetap. Misalnya
biaya bahan langsung, contoh dimuka biaya pemakaian
bahan langsung, bensin, oli yang dihitung dan tergantung
kilometer yang akan ditempuh. (Kamaruddin Ahmad,
2014:89)

Manfaat dan Tujuan Break Even Point (skripsi dan tesis)

Berikut adalah beberapa manfaat dari break even point atau titik
impas sebagai berikut:
a. Analisis break even point digunakan untuk mengetahui pada titik
berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya. Atau perusahaan
beroperasi dalam kondisi tidak laba dan tidak rugi, atau laba sama
dengan nol.
b. Analisis break even point digunakan untuk mengetahui bagaimana
hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume
kegiatan (penjualan atau produksi). Oleh karena itu, analisis ini juga
sering disebut dengan nama cost profit volume analysis.
c. Analisis break even point digunakan untuk memberikan pedoman
tentang berapa jumlah produk minimal yang harus diproduksi atau
dijual. Artinya dengan memproduksi sejumlah barang dengan
kapasitas produksi yang dimilikinya perusahaan akan tahu batas
minimal yang harus dijual dan keuntungan maksimal yang diperoleh
apabila diproduksi secara penuh.
d. Analisis break even point juga digunakan untuk membantu manajer
perusahaan mengambil keputusan dalam hal aliran kas, jumlah
permintaan (produksi), dan penentuan harga suatu produk tertentu.
Intinya, kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah
keuntungan pada berbagai tingkat penjualan. (Kasmir, 2014:333)
Berikut adalah beberapa tujuan dari break even point atau titik
impas sebagai berikut:
a. Mendesain spesifikasi produk.
b. Menentukan harga jual per satuan produk.
c. Menentukan suatu jumlah produksi atau penjualan minimal agar
perusahaan tidak mengalami kerugian.
d. Memaksimalkan jumlah produksi yang ada.
e. Merencanakan laba telah yang diinginkan. (Kasmir, 2014:334)

Definisi Break Even Point (skripsi dan tesis)

Dalam rangka memproduksi atau menghasilkan suatu produk, baik
barang maupun jasa, perusahaan terkadang perlu terlebih dulu
merencanakan berapa besar laba yang ingin diperoleh. Artinya dalam hal
ini besarnya laba merupakan prioritas yang harus dicapai perusahaan, di
samping hal-hal lainnya. Agar perolehan laba mudah ditentukan, salah
satu cara agar perusahaan mudah menentukan laba adalah perusahaan
tersebut harus mengetahui terlebih dulu berapa break even pointnya.
Artinya perusahaan beroperasi pada jumlah produksi atau penjulan
tertentu sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun
keuntungan.
Analisis break even point atau yang lebih dikenal dengan nama
istilah analisis titik impas merupakan salah satu analisis keuangan yang
sangat penting dalam perencanaan keuangan suatu perusahaan. Analisis
titik impas ini sering disebut analisis perencanaan laba (profit planning).
Analisis ini biasanya lebih sering cenderung digunakan apabila
perusahaan ingin mengeluarkan suatu produk baru. Artinya dalam
memproduksi produk baru tentu berkaitan dengan masalah biaya yang
harus dikeluarkan, kemudian penentuan harga jual serta jumlah barang
atau jasa yang akan diproduksi atau dijual ke konsumen. (Kasmir,
2014:332)
Dalam rangka penentuan break even point ini, perlu diketahui
beberapa hal yang penting, agar break even point dapat ditentukan
dengan tepat, yaitu:
a. Tingkat keuntungan (laba) yang ingin dicapai dalam suatu periode.
b. Besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat
ditingkatkan.
c. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya
variabel.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arti analisis Break
Even Point (titik impas) adalah suatu keadaan di mana perusahaan
beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan (laba) dan
tidak pula menderita kerugian. Artinya dalam kondisi ini jumlah
pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang
dikeluarkan. Kasmir (2014:333)
“Break Even Point merupakan tingkat aktivitas dimana suatu
organisasi tidak mendapat laba dan juga tidak menderita kerugian”.
Samryn (2012:174)

Persamaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen (skripsi dan tesis)

a. Keduanya bersandar pada sistem informasi akuntansi yang sama.
Mempunyai dua sistem pengumpulan data berbeda dan
berdampingan. Karena alasan ini akuntansi manajemen
memanfaatkan seluas-luasnya data akuntansi keuangan yang
dihasilkan secara rutin, meskipun akuntansi manajemen memperluas
dan menambah data tersebut.
b. Baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen sangat
bersandar pada konsep pertanggungjawaban atau kepengurusan.
Akuntansi keuangan berkaitan dengan kepengurusan perusahaan
secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen ini meluas
sampai personalia terakhir dalam organisasi yang mempunyai
tanggung jawab apapun atas biaya. (Kamaruddin Ahmad, 2014:6)

Definisi Akuntansi dan Akuntansi Manajemen (skripsi dan tesis)

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah
menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan,
dari keatuan usaha ekonomiyang dapat digunakan dalam pengambilan
keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari
suatu keadaan”. Zaki Baridwan (2008:1)
“Akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang
berhubungan dengan identifikasi, pengukuran dan komunikasi informasi
akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan guna perencanaan,
proses informasi, pengendalian operasi dan pengambilan keputusan”.
Kamaruddin Ahmad (2014:6)

Membuat Sendiri atau Membeli Produk (skripsi dan tesis)

Keputusan manajemen untuk membuat sendiri atau membeli dari pihak
ketiga sesuatu produk menurut Ari Purwanti (2013:268) hakikatnya adalah
masalah penggunaan peralatan untuk memproduksi produk yang paling besar
memberikan sumbangan. Adakalanya suatu perusahaan memiliki satu produk
yang lebih laku di pasaran, dengan keterbatasan kapasitas produksi, tenaga kerja
dan faktor-faktor lainnya perusahaan mempertimbangkan biaya relevan jika
membeli produk dari pihak ketiga. Biaya relevan yang menjadi kategori biaya
yang diperhitungkan menurut Ari Purwanti (2013:268) adalah biaya material
langsung, upah langsung, overhead pabrik variabel, dan fixed overhead pabrik
yang dapat dihapuskan (avoidable fixed factory overhead).
L. M. Samryn (2012:329) Biaya relevan atau biaya terhindarkan dalam
keputusan semacam ini dapat diketahui dengan mengeliminasi: (1) biaya
tenggelam, dan (2) biaya masa datang yang akan terus terjadi tanpa
mempertimbangkan apakah suatu produk dibuat sendiri atau dibeli dari luar.
Menurut L. M. Samryn (2012:329) untuk membuat keputusan sendiri atau
membeli dari pemasok luar dapat digunakan kriteria keputusan sebagai berikut:
1. Jika biaya terhindarkan lebih kecil dari harga dari luar, maka
penawaran dari luar ditolak.
2. Jika biaya terhindarkan lebih besar dari harga beli dari luar, maka
penawaran dapat diterima.
3. Jika harga beli dari luar sama dengan biaya terhindarkan maka
keputusan menerima atau menolak dapat didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan tambahan dari manajemen.
Dengan mengaplikasikan analisis biaya relavan terhadap berbagai
keputusan alternatif manajemen akan bisa menilai keputusan terbaik yang dipilih
untuk perusahaan. Sehingga manajemen dapat mengetahui pendapatan dan biaya
relevan dari setiap alternatif yang akan dipilihnya.

Menentukan Laba Pada Keterbatasan Kapasitas (skripsi dan tesis)

Suatu perusahaan dalam kegiatan usahanya biasanya memproduksi lebih
dari satu jenis produk. Berbagai jenis produk dengan pencapaian penjualan
masing-masing produk yang berbeda-beda menjadi fokus manajemen dalam
menjalankan fungsinya untuk mencapai laba yang optimal. Keterbatasan kapasitas
produksi suatu perusahaan menjadi pembatasan dalam pencapaian target laba,
dengan adanya keterbatasan kapasitas memaksa manajemen untuk memilih
produksi produk yang lebih banyak menyumbangkan laba terhadap perusahaan.
Menurut Ari Purwanti (2013:268) “Rancangan produksi, rancangan kapasitas, dan
rancangan keinginan/kebutuhan/daya beli pelanggan merupakan unsur-unsur
penting dalam perolehan laba maksimum.”

Menutup Divisi atau Mengembangkan (skripsi dan tesis)

Dalam menjalankan bisnis perusahaan manajemen dituntut untuk mampu
menekan risiko kerugian semaksimal mungkin. Dalam fungsinya ini manajemen
seringkali mendapati suatu divisi pusat laba atau suatu produk dari berbagai
produk yang dihasilkan perusahaan mengalami penurunan penjualan. Kerugian
suatu segmen akan disubsidi oleh segmen lain yang mendapatkan laba.
Manajemen mungkin saja memutuskan menutup segmen yang mengalami
kerugian, namun sebelumnya manajemen harus mempertimbangkan secara
matang faktor-faktor yang menjadi dasar penutupan segmen ini. L. M Samryn
(2012:336) menjelaskan untuk memutuskan menutup atau mempertahankan
segmen yang rugi secara umum dapat digunakan kriteria keputusan sebagai
berikut:
1. Jika biaya terhindarkan lebih besar dari margin kontribusi
departemen yang ditutup, maka departemen dapat ditutup.
2. Jika biaya terhindarkan lebih kecil dari margin kontribusi
departemen yang ditutup, maka departemen yang rugi sebaiknya
dipertahankan.
3. Jika biaya terhindarkan sama dengan margin kontribusi departemen
yang ditutup, maka manajemen dapat mempertimbangkan
informasi lain untuk menutup atau mempertahankan.
Ari Purwanti (2013:266) mengatakan bahwa “Kerugian suatu divisi pada
umumnya disebabkan oleh perilaku biaya tetap.”
Menurut Ari Purwanti (2013:266) perilaku biaya tetap dapat dalam
bentuk:
1. Biaya tetap yang dapat dihapuskan (avoidable fixed cost) bila suatu
departemen divisi ditutup, misalnya gaji karyawan.
2. Biaya tetap yang tidak dapat dihapuskan (unavoidable fixed
cost)walau departemen/divisi sudah ditutup, misalnya penyesuaian
aktiva tetap departemen/divisi yang bersangkutan, asuransi,
pemeliharaan, biaya manajemen dan lain-lain.
Berdasarkan pendapatan-pendapat diatas sebelum memutuskan
menghentikan suatu segmen manajemen harus mempertimbangkan besar biaya
tetap yang dapat dihapuskan dan pendapat yang akan hilang jika perusahaan
menghentikan suatu segmen. Sehingga perusahaan tidak akan mengalami
kerugian jika suatu segmen dihentikan atau perusahaan tidak akan kehilangan
pendapatan yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan dengan
meneruskan segmen tersebut.

Menetapkan Kebijakan Harga (skripsi dan tesis)

Menetapkan harga adalah keputusan yang sangat sulit bagi manajemen,
perubahan biaya akan memiliki dampak pada harga. Ari Purwanti (2013:263)
mengklasifikasikan kebijakan penetapan harga sesuatu produk menjadi tiga yaitu
harga produk baru, adaptasi harga, dan perubahan harga.
Menurut Ari Purwanti (2013:263) pada umumnya kebijakan harga produk baru
adalah:
1. Skimming Pricing, di mana harga mula-mula diputuskan tinggi
dengan tujuan untuk menutup biaya riset dan pengembangan
produk, kemudian secara tahap demi tahap diturunkan disesuaikan
dengan tingkat persaingan.
2. Penetration Pricing, di mana harga mula-mula diputuskan rendah
dengan tujuan merebut dan menguasai pasar, kemudian tahap demi
tahap dinaikkan setelah pelanggan mulai loyal terhadap produk.
Perusahaan-perusahaan yang baru didirikan memilki keputusan yang
berbeda-beda dalam menetapkan harga produk barunya dengan berbagai
pertimbangan masing-masing, namun keduanya memilki tujuan sama yaitu
pencapaian target penjualan dengan harga jual yang diharapkan dapat diterima
oleh masyarakat. Selain itu harga jual juga harus disesuaikan dengan kondisi
lingkungan konsumen, kebijakan seperti ini adalah kerbijakan adaptasi harga
dimana perusahaan menjadikan kondisi lingkungan sebagai dasar dalam
menetapkan harga. Ari Purwanti (2013:263) menyebutkan kebijakan harga
adaptasi terdiri dari:
1. Geographical Pricing; harga harus didasarkan pada daya beli
masyarakat dan biaya transportasi untuk mendistribusikan produk.
2. Price Discount and Allowance; pelanggan yang melakukan
pembelian dalam jumlah banyak, mendapatkan potongan khusus
(special discount).
3. Promotional Pricing; untuk menarik pelanggan baru, produsen
memperkenalkan harga promosi
4. Discriminatory Pricing; daya beli, selera, kebutuhan konsumen
yang beraneka ragam, menjadi dasar untuk menetapkan harga
berbeda-beda karakteristik dan kualitas produk yang berbeda
menentukan harga yang berbeda.
5. Product Mix Pricing; bauran produk dapat dijadikan penetapan
harga.
Dalam menjalankan sebuah bisnis manajemen harus sensitif terhadap
berbagai perubahan terutama yang berpengaruh pada harga, manajemen harus
mampu menyesuaikan harga produk seiring dengan perubahan-perubahan yang
terjadi agar perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian dan menambah peluang
mendapatkan keuntungan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya
perubahan harga menurut Ari Purwanti (2013:264) diantaranya:
1. Perubahan nilai tukar mata uang, biasanya disebabkan oleh nilai
ekspor dan impor atau oleh neraca perdagangan (current account).
2. Inflasi, biasanya dalam kondisi ekonomi yang buruk.
3. Perubahan teknologi produksi dan komunikasi.
4. Persaingan.
Kenaikan ekspor yang berakibat pada kenaikan nilai rupiah berakibat juga
pada kenaikan harga-harga produk dalam negeri, kenaikan impor mengakibatkan
keadaan yang sebaliknya dimana harga rupiah turun dan dolar naik ini
mengakibatkan para produsen harus menstabilkan keadaan pasar dengan
menurunkan harga. Kondisi ekonomi inflasi yang identik dengan keadaan
ekonomi yang sulit mengakibatkan naiknya harga-harga produk. Perusahaan
dengan teknologi produksi dan komunikasi yang canggih dapat menghasilkan
produk yang lebih berkualitas dan trend sehingga produsen seperti ini relatif
menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan produsen dengan teknologi
sederhana. Persaingan antar produsen menjadi faktor yang lebih berpengaruh pada
penetapan harga, dimana produsen berusaha menetapkan harga yang serendahrendahnya untuk bisa menguasai pasar. Penetapan harga dengan faktor persaingan
dikenal juga dengan sebutan penetapan harga predator.
Mowen (2009:93) menyebutkan “Praktik penentuan harga dengan tujuan
merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut penetapan harga
predator.”
Dalam akuntansi manajerial, manajemen menetapkan harga berdasarkan
biaya dengan menghitung biaya produk dan menambah persentase laba yang
diinginkan (Markup). Menurut Mowen (2009:89) ”Markup adalah persentase
yang dibebankan pada biaya dasar, termasuk di antaranya laba yang diinginkan
dan setiap biaya yang tidak termasuk dalam biaya dasar.”

Menolak atau Menerima Order Khusus (skripsi dan tesis)

Adakalanya suatu perusahaan mendapat pesanan order khusus atau
pesanan khusus dengan harga jual dibawah harga jual normal, keadaan ini
menjadi mungkin diterima apabila perusahaan masih memiliki kapasitas
menganggur artinya perusahaan dalam kondisi yang tidak optimal, dimana
perusahaan tidak mampu mencapai target penjualan 100%. Kondisi seperti ini
dapat dimanfaatkanoleh perusahaan dengan menerima pesanan khusus seperti
yang dikatakan Ari Purwanti (2013:260) “Order khusus adalah penjualan yang
harganya dibawah harga pasar karena perusahaan ingin menggunakan kapasitas
menganggu.”
Sedangkan menurut Samryn (2012:333) “Pesanan khusus (special order)
merupakan alternatif pesanan pembelian yang tidak teratur diluar kegiatan
produksi normal perusahaan.”
Order khusus boleh diterima jika order ini dapat menambah laba operasi
dan penjualan order khusus ini harus dipisahkan dari penjualan order reguler.
Menghadapi persoalan seperti ini analisis biaya relevan dapat memberikan
manfaat dalam penyelesaiannya.Beberapa kondisi/asumsi supaya pesanan khusus
dapat dipertimbangkan secara serius menurut Henry (2012:226) adalah :
1. Terdapat kelebihan kapasitas produktif, tanpa adanya alternatif
penggunaan kelebihan kapasitas itu. Biaya kesempatan untuk
penggunaan kapasitas berlebih adalah nol atau sangat rendah.
2. Penjualan khusus tidak boleh mengganggu penjualan reguler.
Penjualan khusus harus berasal dari segmen pasar yang berbeda
dengan yang biasanya dilayani oleh perusahaan.
3. Penjualan khusus adalah pesanan sekali waktu dan tidak boleh
menjadi bisnis yang berulang-ulang (teratur).

Aplikasi Biaya Relevan dalam Pengambilan Keputusan (skripsi dan tesis)

Ada sejumlah contoh untuk menjelaskan penggunaan biaya relevan dalam
pengambilan keputusan yang bersifat taktis seperti membuat atau membeli
komponen dari luar, melanjutkan atau meneruskan suatu segmen atau produk,
menerima pesanan khusus di bawah harga normal, memproses produk bersama
lebih lanjut atau menjualnya pada saat pemisahan dan sebagainya. Keputusankeputusan tersebut merupakan keputusan khusus.
Menurut Ari Purwanti (2013:259) “Keputusan khusus adalah keputusan
yang hanya kadangkala saja dibuat.”
Adapun lima keputusan khusus tersebut menurut Ari Purwanti (2013:259):
1. Menolak atau menerima order khusus
2. Menetapkan kebijakan harga
3. Menutup divisi atau mengembangkan
4. Menetapkan laba pada keterbatasan kapasitas
5. Membeli sendiri atau membeli produk

Pengertian Biaya Relevan (skripsi dan tesis)

Biaya merupakan unsur utama yang diperhitungkan dalam pemilihan
alternatif. Alternatif dengan biaya yang lebih murah akan dipilih oleh manejer.
Dalam memilih di antara dua alternatif, diperlukan pertimbangan pendapatan dan
biaya relavan.
Menurut Ari Purwanti (2013:259) “Biaya relevan adalah biaya masa
mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan.”
Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya menjadi biaya mendatang,
tetapi biaya tersebut harus berbeda antara satu alternatif dengan lainnya. Jika
biaya mendatang sama untuk satu alternatif, ia tidak mempunyai dampak terhadap
keputusan. Biaya demikian merupakan biaya tidak relevan. Kemampuan untuk
mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan adalah keahlian pengambilan
keputusan yang penting.
Menurut L. M. Samryn (2012:259) “Pengambilan keputusan dengan
menggunakan konsep biaya relevan umumnya digunakan untuk keputusan tingkat
taktis sebagai penjabaran dari keputusan strategis dari manajemen puncak.”
Menurut Ari Purwanti (2013:259) “Salah satu tugas pokok manajer adalah
membuat keputusan berdasarkan informasi akuntansi yang relevan.” Adapun
fungsi utama dari seorang manajer adalah membuat perencanaan mengenai
kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Perencanaan pada dasarnya
adalah pengambilan keputusan, karena perencanaan tersebut dilakukan dengan
cara memilih berbagai alternatif yang ada yang dapat memaksimalkan keuntungan
perusahaan. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat maka manajer
memerlukan informasi yang tepat pula. Jika keputusan tersebut akan
mengakibatkan perubahan pendapatan dan perubahan biaya maka manejer harus
mendapatkan informasi tentang pendapatan dan biaya deferensial untuk
meramalkan pengaruhnya biaya tersebut terhadap laba perusahaan.
Pada keputusan yang hanya mengakibatkan perubahan biaya, maka
keputusan yang paling menguntungkan adalah keputusan yang menghasilkan
biaya yang paling rendah. Untuk mengetahui biaya yang paling rendah dari
berbagai alternatif maka dalam proses pengambilan keputusan adalah
membandingkan biaya dari berbagai alternatif. Masalahnya adalah berapa biaya
relevan yang berhubungan dengan suatu alternatif? Relevansi biaya terhadap suatu
keputusan tergantung keadaan atau kondisi saat diambilnya keputusan. Mungkin
suatu jenis biaya merupakan biaya relevan dalam suatu keputusan tetapi tidak
relevan didalam keputusan yang lain. Biaya relevan merupakan semua biaya yang
akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan dan karena itu harus
dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan.
Menurut L.M Samryn (2012:324) Dua kriteria biaya relevan :
1. Diperkirakan akan terjadi pada masa yang datang. Dari sisi
pandang ini biaya relevan merupakan biaya-biaya taksiran.
2. Berbeda di antara berbagai alternatif yang dipertimbangkan. Suatu
biaya dapat dikategorikan sebagai biaya relevan jika sudah menjadi
unsur masuk dalam sebagai item yang diperbandingkan di antara
alternatif yang tersedia.
L. M. Samryn (2012:324) Termasuk dalam biaya relevan adalah biaya
diferensial, biaya tambahan, biaya kesempatan, biaya terhindarkan, dan biaya
yang dapat dikendalikan.
Biaya diferensial menurut L. M. Samryn adalah “Perbedaan atau selisih
biaya antara dua alternatif atau lebih. Misalnya dalam keputusan investasi yang
akan mengurangi biaya tenaga kerja langsung, maka dalam kasus ini biaya tenaga
kerja langsung termasuk dalam biaya diferensial.
Biaya tambahan (incremental cost) menurut L. M. Samryn adalah
“Kenaikan atau tambahan biaya yang akan terjadi karena memilih suatu
alternatif.” Biaya tambahan biasanya terjadi pada alternatif pesanan khusus
dimana suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan dengan adanya
pesanan khusus tersebut.
Pendapatan diferensial menurut Henry Simamora (2012:220) adalah
“Pendapatan antara pendapatan relevan dari beberapa alternatif”. L. M. Samryn
(2012:325) Perbedaan pendapatan umumnya berupa incremental revenue atau
suatu kenaikan atau tambahan pendapatan karena memilih suatu alternatif.
L. M. Samryn (2012:324) mengatakan “Biaya kesempatan (opportunity
cost) yaitu potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan
biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif”
Henry Simamora (2012:222) biaya terhindarkan (avoidable cost) adalah
“Biaya yang dapat dihilangkan (sebagian atau seluruhnya) akibat memilih salah
satu alternatif ketimbang alternatif lain dalam situasi pengambilan keputusan.”
L. M. Samryn (2012:325) untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat
dihindarkan, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Kumpulkan setiap biaya yang berhubungan dengan tiap alternatif
yang sedang dipertimbangkan.
2. Eliminasi biaya-biaya yang merupakan biaya tenggelam
3. Eliminasi biaya-biaya yang tidak berbeda di antara berbagai
alternatif
4. Buat keputusan berdasarkan biaya-biaya yang tersisa. Biaya-biaya
ini akan menjadi biaya diferensial, oleh karena itu relevan
dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan yang akan diambil.
Henry Simamora (2012:222) biaya tak terhindarkan (unavoidable cost)
adalah “Biaya yang terus berlanjut meskipun suatu kegiatan dihentikan.” Biaya
tak terhindarkan meliputi biaya-biaya bersama dari beberapa departemen. Henry
Simamora (2012:222) Semua biaya dianggap terhindarkan, kecuali biaya tertanam
dan biaya masa depan yang tidak berbeda di antara alternatif-alternatif yang
tersedia. Biaya tertanam bukan merupakan biaya relevan karena biaya relevan
tidak memengaruhi biaya di masa yang akan datang, contoh dari biaya tertanam
adalah nilai buku suatu investasi. Nilai buku dari suatu investasi adalah biaya
masa lalu yang akan selalu sama pada setiap alternatif.
Dalam membuat keputusan, manajer membandingkan alternatif-alternatif
yang ada di hadapannya. Setiap alternatif sudah tentu mengandung biaya-biaya
yang perlu dibandingkan dengan biaya-biaya alternatif lainnya. MenurutL. M.
Samryn (2012:325) pengelompokan biaya-biaya sebagai biaya relevan dan biaya
tidak relevan diperlukan oleh manajemen untuk dua alasan :
1. Penggunaan biaya yang tidak relevan yang bercampur dengan
biaya relevan dapat mengaburkan perhatian dan pengambilan
keputusan dari hal-hal yang sebenarnya kritis bagi masalah yang
sedang dihadapi.
2. Hanya sedikit informasi yang tersedia secara terperinci dalam
menyediakan laporan laba-rugi. Dalam laporan laba-rugi
konvensional biaya-biaya dikelompokkan menurut fungsi-funsi
organisasi, bukan menurut tujuan keputusan taktis.

Pengambilan Keputusan Taktis (skripsi dan tesis)

Mowen (2009:64) mengatakan “Pengambilan keputusan taktis terdiri atas
pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas.”
Menurut pendapat diatas pengambilan keputusan taktis memiliki arti bahwa
keputusan ini merupakan keputusan jangka pendek namun tidak hanya dibuat
untuk mencapai tujuan terbatas tetapi memiliki tujuan jangka panjang.
L. M. Samryn (2012:322) Langkah-langkah keputusan taktis dengan
konsep biaya relevan dapat diurutkan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi dan menetapkan masalah. Misalnya sebuah
perusahaan menghadapi masalah kebutuhan meningkatkan volume
produksi untuk mengatasi permintaan yang meningkat.
2. Mengidentifikasi alternatif-alternatif pemecahan masalah yang
mungkin mengeliminasi alternatif yang secara jelas tidak fleksibel.
3. Mengidentifikasi biaya-biaya dan keuntungan yang berhubungan
dengan alternatif yang fisibel. Mengelompokkan biaya-biaya dan
keuntungan sebagai unsur relevan dan mengeliminasi faktor-faktor
yang tidak relevan dari pertimbangan.
4. Menjumlahkan biaya dan keuntungan yang relevan untuk setiap
alternatif keputusan.
5. Menilai faktor-faktor kualitatif
6. Membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan
keuntungan paling besar.

Perilaku Biaya (skripsi dan tesis)

Dalam upaya peningkatan volume penjualan pemahaman mengenai
bagaimana biaya-biaya berubah sebagai akibat dari perubahan-perubahan aktivitas
bisnis sangatlah bermanfaat bagi manajer, maka manajemen harus mampu
menaksir biaya keluaran yang mungkin akan meningkat, untuk membuat estimasi
seperti itu, manajemen perusahaan perlu mengetahui jenis biaya yang terlibat dan
bagaimana biaya tersebut berperilaku manakala aktivitas berubah.
Menurut Bustami (2009:7) bahwa: “Perilaku biaya dapat diartikan sebagai
perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan dari aktivitas bisnis”.
Perilaku biaya merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi
dalam beberapa pengambilan keputusan. Manajer yang handal harus mampu
memahami tentang perilaku biaya dengan baik sehingga bisa mengambil
keputusan secara tepat dan akurat. Manajer yang tidak mampu memahami tentang
perilaku biaya tentu akan mengalami kendala dalam pengambilan keputusan,
terutama keputusan yang berhubungan dengan produk, perencanaan, pengendalian
biaya, dan mengevaluasi kinerja.
Menurut Mowen (2009:56) “Biaya dikelompokkan dalam dua kategori
fungsional utama: produksi dan non produksi.
Yang dimaksud dengan biaya produksi adalah biaya yang langsung
berkaitan dengan produksi suatu perusahaan baik produk barang maupun jasa,
sedangkan yang dimaksud dengan biaya non produkasi adalah biaya yang tidak
berkaitan secara langsung dengan produksi seperti biaya pengembangan,
pemasaran dan administrasi
Seperti yang dikatakan Mowen (2009:57) dalam pelaporan keuangan
eksternal hanya ada tiga elemen biaya yang dapat dibebankan kepada produk yaitu
biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung dan overhead.
1. Biaya bahan langsung adalah biaya bahan yang secara langsung dapat
ditelusuri dalam proses pembuatan suatu produk barang ataupun jasa.Sebagai
contoh kain pada pakaian, pengobatan dokter, tepung pada kue dan lain
sebagainya.
2. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung mengolah
suatu produksi sampai produk tersebut memiliki nilai jual.Sebagai contoh koki
pada restoran, dokter pada balai pengobatan, tukang jahit pada perusahaan
konveksi dan lain sebagainya.
3. Overhead adalah semua biaya produk diluar biaya langsung dan tenaga kerja
langsung. Seperti biaya listrik pabrik, bahan penolong, pemeliharaan mesin
pabrik dan lain sebagainya.

Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)

Dalam mempelajari akuntansi manajemen,kita perlu memahami arti dari
cost atau biaya. Pembebanan cost pada produk atau jasa untuk kepentingan
manajemen merupakan tujuan utama sistem informasi manajemen. Sasarannya
adalah untuk meningkatkan ketelitian pembebanan, informasi biaya produksi, dan
tingkat kualitas yang diharapkandapat digunakan sebagai dasar untuk membuat
keputusan yang lebih baik.
Mowen (2009:47) “Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang
dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi
manfaat saat ini atau masa depan bagi organisasi”
Disebut setara kas karena aset non kas dapat ditukar untuk barang atau jasa
yang di inginkan. Misalnya, untuk menghasilkan suatu produkdiperlukan bahan
baku yang digunakan dalam produksi. Dalam dunia bisnis, semua aktivitas dapat
diukur dengan satuan uang yang lazimnya disebut biaya. Aktivitas itu merupakan
pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, material untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.
Menurut Mursyidi (2008:14) “Biaya diartikan sebagai suatu pengorbanan
yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan, baik yang
dapat dibebankan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang”.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, terdapat 4 (empat) unsur pokok,
yaitu:
1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
2. Diukur dalam satuan uang
3. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Pengertian Akuntansi Manajemen (skripsi dan tesis)

Akuntansi manajemen memegang peranan penting dalam penyajian
informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, dimana akuntansi manajemen
mendukung tugas manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian.
Pengertian akuntansi manajemen diungkapkan oleh L.M. Samryn (2012:4)
yang menyatakan bahwa:
Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berfokus
pada penyediaan, termasuk pengembangan dan penafsiran informasi
akuntansi bagi para manajer untuk digunakan sebagai bahan
perencanaan, pengendalian operasi dan dalam pengambilan keputusan.
Sedangkan pengertian akuntansi manajemen menurut Henry Simamora
(2012:13) adalah:
Akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian, pengukuran,
penghimpunan, penganalisisan, penyusunan, penafsiran, dan
pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh
manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan
kegiatan usaha di dalam sebuah organisasi, serta untuk memastikan
penggunaan dan akuntabilitas sumber daya yang tepat.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
akuntansi manajemen adalah suatu proses akuntansi untuk menghasilkan
informasi keuangan yang berorientasi ke masa depan, akuntansi manajemen
digunakan oleh pihak internal perusahaan atau manajemen perusahaan sebagai
dasar manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.
Mowen (2009:11) mengemukakan perbedaan antara akuntansi keuangan
dan akuntansi manajemen

Pengertian Akuntansi v

Dalam dunia usaha Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting,
baik dalam perusahaan jasa maupun dagang,informasi akuntansi digunakan
sebagai alat perencanaan, pengawasan maupun sebagai dasar pengambilan
keputusan.
Pengertian akuntansi, menurut L. M. Samryn (2012:4), secara umum
pengertian akuntansi adalah “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan
pengomunikasian informasi yang menghasilkan informasi yang berguna bagi
pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pemakainya.”
Menurut Mowen (2009:9) “Sistem informasi akuntansi pada suatu
organisasi memiliki dua subsistem utama, yaitu sistem akuntansi manajemen dan
sistem akuntansi keuangan.”
Akuntansi manajemen lahir akibat adanya kebutuhan akan informasi
akuntansi yang dapat membantu manajemen dalam memimpin suatu perusahaan
agar terus berkembang di tengah persaingan yang semakin kompleks.

Aplikasi Biaya Relevan Dalam Pengambilan Keputusan (skripsi dan tesis)

Hansen dan Mowen (2006:76), menyatakan bahwa aplikasi biaya relevan
dalam pengambilan keputusan adalah:
1. Keputusan Membuat Atau Membeli
Tujuan dari keputusan ini adalah penggunaan optimal atas sumber daya
produksi dan keuangan perusahaan. Pengambilan keputusan sering kali
harus dilakukan dalam hubungannya dengan penggunaan yang mungkin
dari peralatan yang menanggur, ruang yang menganggur, dan bahkan
tenaga kerja yang menganggur.
2. Keputusan Meneruskan Atau Menghentikan
Manajer harus memutuskan apakah suatu segmen, seperti lini produk,
harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas
dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga
bagi keputusan meneruskan atau menghentikan (keep or drop decision)
ini. Margin kontribusi segmen dan margin segmennya sendiri
bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen. Namun, sementara
laporan segmen menyediakan informasi berharga untuk keputusan
meneruskan atau menghentikan, perhitungan biaya relevan
menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan agar
sampai pada keputusan.
3. Keputusan Pesanan Khusus
Harga penawaran dapat berbeda untuk pelanggan dari pasar yang sama,
dan perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan
pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan
cara yang tidak seperti biasanya. Keputusan pesanan khusus berfokus
pada pertanyaan: apakah pesanan harga khusus harus diterima atau
ditolak. Pesanan-pesanan seperti ini menarik, khususnya ketika
perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produktif
maksimumnya.
4. Keputusan Menjual Atau Memproses Lebih Lanjut
Seringkali produk gabungan dijual pada titik pemisahan. Kadangkala
lebih menguntungkan mempross lebih lanjut suatu produk gabungan,
setelah titik pemisahan, sebelum menjualnya. Penentuan apakah akan
menjual atau memproses lebih lanjut merupakan suatu keputusan
penting yang harus dibuat oleh manajer.
Menurut Garrison, dkk (2007:331), untuk mengidentifikasi biaya yang
dapat dihindari dalam pengambilan keputusan tertentu dan apakah biaya tersebut
relevan atau tidak, dapat dilakukan langkah-langkah berikut ini:
1. Hilangkan biaya dan manfaat yang tidak berbeda di antara berbagai
alternatif. Biaya tidak relevan ini terdiri atas biaya tertanam dan biaya
masa depan yang tidak berbeda diantara berbagai alternatif. Biaya
tertanam adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat dihindari, apa
pun keputusan yang dibuat oleh manajer.
2. Gunakan biaya dan manfaat yang tersisa yang berbeda di antara
berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Biaya yang tersisa
tersebut adalah biaya diferensial atau biaya yang dapat dihindari.

Model Pengambilan Keputusan Taktis (skripsi dan tesis)

Hansen Mowen (2006:335) menjelaskan langkah-langkah proses
pengambilan keputusan taktis sebagai berikut:
1. Kenali dan definisikan masalah.
2. Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atau masalah
tersebut dan eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak.
3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif
yang layak. Klasifikasikanlah biaya dan manfaat sebagai relevan atau
tidak relevan serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan
dari pertimbangan.
4. Hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing
alternatif.
5. Nilailah faktor-faktor kualitatif.
6. Pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara
keseluruhan.
Menurut Siregar, dkk (2013:358) menyatakan bahwa proses pembuatan
keputusan adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi masalah.
2. Mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah
tersebut; mengeliminasi alternatif yang secara tidak layak.
3. Mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap
alternatif yang layak, relevan, serta mengeliminasi yang tidak relevan
dari pertimbangan.
4. Menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing
alternatif.
5. Menilai faktor-faktor kualitatif
6. Memilih alternatif yang memberi manfaat terbesar.

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional (skripsi dan tesis)

 

Bank konvensional dan Bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

  1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad

  1. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

  1. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional  adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

  1. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan Bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

  1. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Bank syariah Bank Konvensional
1.    Melakukan investasi-investasi yang halal saja.

2.    Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.

3.    Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagian dunia akhirat

4.    Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.

5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah

1.    Investasi yang halal dan haram.

 

2.    Memakai perangkat bunga.

 

 

3.    Profit oriented

 

 

4.    Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.

5.    Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Antonio, 2001

Sistem Operasional Bank Syariah (skripsi dan tesis)

 

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi:

  1. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan (Keynes, 1992) yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda halnya dengan bank syariah, yang melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

  1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset/non earning asset). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm asy-syarikah atau equity participation pada saham perseroan bank.

  1. Titipan (Wadi’ah)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi’ah.

Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  1. Investasi (Mudharabah)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

 

 

  1. Sistem Penyaluran Dana (Financing)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

  1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna’.
  2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (Ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.
  3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Biaya dalam Pembuatan Keputusan (skripsi dan tesis)

Pembuat keputusan membutuhkan informasi yang tepat sebelum
menetapkan suatu keputusan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari akuntansi
manajemen. Informasi yang diperlukan adalah informasi yang relevan untuk
proses pembuatan keputusan. Siregar, dkk (2013:55-58) menyatakan biaya-biaya
yang dapat digunakan untuk membuat keputusan adalah sebagai berikut:
1. Biaya Relevan dan Pendapatan Relevan
Biaya relevan (relevant cost) adalah biaya masa depan yang berbeda
antara satu alternatif dan alternatif lainnya. Kriteria biaya relevan yaitu:
a. Biaya masa depan. Biaya masa depan berarti biaya tersebut belum
terjadi
b. Biaya berbeda antar-alternatif. Biaya yang berbeda antar-alternatif
berarti bahwa sutau elemen biaya tertentu tidak memiliki jumlah
yang sama antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Biaya
berbeda ini antar-alternatif disebut juga biaya diferensial.
2. Biaya Diferensial dan Pendapatan Diferensial
Biaya diferensial adalah biaya yang berbeda antar-alternatif keputusan.
Biaya diferensial dapat berupa kenaikan atau penurunan biaya.
Pendapatan diferensial adalah pendapatan yang berbeda antar-alternatif
keputusan. Pendapatan diferensial dapat berupa kenaikan atau
penurunan pendapatan.
3. Biaya Kesempatan
Biaya kesempatan (opportunity cost) adalah manfaat yang dikorbankan
saat satu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lain.
4. Biaya Terbenam
Biaya terbenam (sunk cost) adalah biaya yang sudah terjadi dan
keputusan masa depan tidak lagi dapat mengubah biaya tersebut.

Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) (skripsi dan tesis)

Sistem Penyaluran Dana (Financing)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

  1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna’.
  2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (Ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.
  3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
    1. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).    Implikasinya berupa:

  1. Al-Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

  1. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

  1. Istishna’

Istishna’ adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

  1. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni. (2) ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

  1. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

 

 

  1. Al-Wakalah (perwakilan)

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

  1. Al-Kafalah (jaminan)

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

  1. Al-Hawalah (alih piutang)

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

  1. Ar-Rahn (gadai)

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

  1. Al-Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Klasifikasi Biaya (skripsi dan tesis)

Mulyadi (2010:13-16), menjelaskan biaya dapat digolongkan menjadi lima
golongan sebagai berikut:
1. Objek Pengeluaran. Nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan
bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan
bakar disebut “biaya bahan bakar”.
2. Fungsi Pokok dalam Perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur,
biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga keiompok:
a. Biaya Produksi, secara garis besar biaya produksi ini dibagi
menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga keria langsung, dan biaya
overhead pabrik.
b. Biaya Pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk.
c. Biaya Administrasi dan Umum, merupakan biaya-biaya untuk
mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk.
3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu Yang Dibiayai. Dalam hubungannya
dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompok menjadi dua
golongan, yaitu:
a. Biaya Langsung (direct cost) dalam kaitannya dengan produk,
biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung.
b. Biaya Tidak Langsung atau biaya overhead pabrik.
4. Perilaku dalam Kaitannya dengan Perubahan Volume Kegiatan, biaya
dibagi menjadi 4, yaitu:
a. Biaya Variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
b. Biaya Semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel
mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel.
c. Biaya Semi Fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume
kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada
volume produksi tertentu.
d. Biaya Tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlah totalnya tetap
dalam kisar volume kegiatan tertentu.
5. Jangka Waktu Manfaatnya, biaya dibagi 2 bagian, yaitu:
a. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) adalah biaya yang
mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya
periode akuntansi adalah satu tahun kalender).
b. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure) adalah biaya yang
hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya
pengeluaran tersebut.
Menurut Siregar, dkk (2013:36-38), pada dasarnya biaya dapat
diklasifikasi berdasarkan:
1. Biaya berdasarkan Ketertelusuran
Berdasarkan ketertelusuran biaya ke produk, biaya dapat digolongkan
menjadi dua yaitu:
a. Biaya langsung (direct cost)
Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusur ke produk.
b. Biaya tidak langsung (inderect cost)
Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara
langsung ditelusur ke produk.
2. Biaya Berdasarkan Perilaku
Berdasarkan perilakunya biaya dapat diklasifikasikan menjadi:
a. Biaya variabel (variabel cost), adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas.
b. Biaya tetap (fixed cost), adalah biaya yang jumlahnya tidak
terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu.
c. Biaya campuran (mixed cost), adalah biaya yang memiliki
karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap.
3. Biaya Berdasaarkan Fungsi
Berdasarkan fungsi pokok perusahaan, biaya dapat diklasifikasi
menjadi tiga.
a. Biaya produksi (production cost)
b. Biaya pemasaran (marketing expense)
c. Biaya administrasi dan umum (general and administrative expense)
4. Biaya Berdasarkan Elemen Biaya Produksi
Berdasarkan fungsi produksi, biaya dapat diklasifikasikan
menjaditiga, yaitu:
a. Biaya bahan baku (raw material cost)
b. Biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung (direct labour cost)
c. Biaya overhead pabrik (manufacture overhead cost), semua biaya
produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
Hansen dan Mowen (2006:50-51) mengklasifikasikan biaya kedalam dua
kategori fungsional utama, antara lain:
1. Biaya produksi.
a. Bahan langsung, dapat langsung dibebankan ke produk karena
pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang
dikonsumsi oleh setiap produk.
b. Tenaga kerja langsung, seperti halnya biaya bahan langsung,
pengamatan fisik dapat digunakan dalam mengukur kuantitas
karyawan yang digunakan dalam memproduksi suatu produk dan
jasa.
c. Overhead, semua biaya produksi selain dari bahan langsung dan
tenaga kerja langsung dikelompokkan ke dalam satu kategori yang
disebut ongkos overhead.
2. Biaya non produksi.
a. Biaya penjualan atau pemasaran, adalah biaya yang diperlukan
dalam memasarkan, mendistribusikan dan melayani produk atau
jasa.
b. Biaya administrasi, merupakan seluruh biaya yang berkaitan
dengan penelitian, pengembangan dan administrasi umum pada
organisasi yang tidak dapat dibebankan ke pemasaran ataupun
produksi.
Carter (2009:68) menjelaskan klasifikasi biaya sebagai berikut:
1. Biaya tetap
Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak
berubah ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun.
2. Biaya variabel
Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang totalnya meningkat
secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan
menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas.
3. Biaya semi variabel
Biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan
baik karakteristik-karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel.
Berdasarkan uraian di atas mengenai klasifikasi atau penggolongan biaya,
dapat dinyatakan bahwa klasifikasi biaya ditujukan untuk mempermudah
manajemen dalam melakukan pengendalian terhadap biaya-biaya produksi.
Pengklasifikasian biaya ini juga memberikan informasi biaya yang berguna untuk
menentukan baik harga pokok produksi maupun harga pokok penjualan suatu
produk.

Produk Penghimpunan Dana (skripsi dan tesis)

  1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001).

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

  1. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)

adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.

  1. Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)

adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang  diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

 

 

 

  1. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

  1. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

  • Mudharabah Muthlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

  • Mudharabah Muqayyadah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

 

 

  1. Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis al-musyarakah:

  • Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
  • Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)

Menjalankan usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar
perusahaan mampu terus beraktifitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat
penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan harga pokok produksi. Dengan
biaya, perusahaan juga dapat menentukan laba yang akan diperoleh perusahaan.
Biaya dalam akuntansi diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu biaya
dalam artian cost dan biaya dalam artian expense.
Bustami dan Nurlela (2010:7-8) menjelaskan pengertian biaya (cost) dan
beban (expense) adalah sebagai berikut:
Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam
satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk
mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya, dan
digolongkan sebaga aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Sedangkan
beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan
sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan
manfaat di masa akan datang dikelompokkan sebagai harta. Biaya ini
dimasukkan ke dalam Laba-Rugi sebagai pengurangan dari pendapatan.
Menurut Siregar, dkk (2013:23), biaya adalah kos barang atau jasa yang
telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Hal
ini sependapat dengan yang diungkapkan oleh Hansen dan Mowen (2006:40)
bahwa:
Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk
mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini
atau di masa datang bagi organisasi. Biaya dikeluarkan untuk
mendapatkan manfaat di masa depan. Jika biaya telah digunakan untuk
menghasilkan pendapatan, maka biaya tersebut dinyatakan kadaluwarsa.
Biaya yang kadaluwarsa disebut beban (expense).
Selain itu, mulyadi (2010:8) juga mendefinisikan biaya sebagai berikut:
Biaya (cost) dalam arti luas dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber
ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, atau yang
mungkin akan terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan
tertentu.
Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat dinyatakan bahwa biaya adalah
pengorbanan secara ekonomis berupa kas yang digunakan untuk memperoleh
suatu barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat dan keuntungan
pada saat ini atau pada masa yang akan datang.

Azas Bank Syariah (skripsi dan tesis)

 

  1. Kemitraan
  2. Keadilan
  3. Transparansi dari universal
  4. Melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah

 

 

Tabel 2.1. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA BAGI HASIL
a.       Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. a.      Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemingkinan untung rugi.
b.      Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang(modal) yang dipinjamkan b.      Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c.       Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. c.      Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d.      Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang ” booming” d.      Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan penignkatan jumlah pendapatan
e.       Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak di kecam) oleh semua agama, termasuk islam. e.      Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

(sumber : Antonio 2001)

Pengertian Akuntansi Manajemen (skripsi dan tesis)

Setiap usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar membutuhkan
informasi akuntansi yang bearguna bagi pihak manajemen. Informasi akuntansi
dapat dijadikan alat untuk pengawasan maupun sebagai dasar pengambilan
keputusan. Seorang manajer membutuhkan informasi akuntansi manajemen dalam
proses pengambilan keputusan karena informasi manajemen memiliki cakupan
yang luas tidak hanya menyangkut masalah keuangan tetapi juga masalah non
keuangan.
Rudianto (2013:9) menjelaskan bahwa pengertian akuntansi manajemen
adalah sistem akuntansi dimana informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada
pihak-pihak internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi,
manajer pemasaran, dan sebagainya guna pengembalian keputusan internal
organisasi.
Menurut Hansen dan Mowen (2006:9) akuntansi manajemen merupakan
alat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan
melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam
merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan
pendapat Siregar, dkk (2013:1) yang mendefinisikan akuntansi manajemen
sebagai berikut:
Akuntansi manajemen (management accounting) adalah proses
mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis,
menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang
digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian,
pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi.
Horngren (2008:02) menjelaskan akuntansi manajemen sebagai berikut:
Akuntansi manajemen mengukur, menganalisis dan melaporkan informasi
keuangan dan non keuangan yang membantu manajer membuat keputusan
guna mencapai tujuan organisasi. Manajer akan menggunakan informasi
akuntansi manajemen ini untuk memilih, mengkomunikasikan dan
mengimplementasikan strategi. Mereka juga menggunakan informasi
akuntansi manajemen untuk mengkoordinasi keputusan-keputusan desain
produk, produksi serta pemasaran.
Berdasarkan beberapa definisi akuntansi manajemen di atas dapat
dinyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan kegiatan mengidentifikasi,
mengukur, menganalisa untuk menghasilkan suatu informasi manajemen yang
dapat digunakan oleh pihak internal untuk melakukan perencanaan, pengendalian,
pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam suatu perusahaan atau
organisasi.

Pengertian Metode Full Costing dan Variable Costing (skripsi dan tesis)

Full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan
semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel
maupun tetap.
Variabel costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya
memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi,
yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik variabel.
Informasi biaya dengan menggunakan full costing seringkali mengalami
ketidaksesuaian dalam mengambil keputusan untuk jangka pendek. Oleh karena itu,
pesanan khusus sering kali ditolak oleh perusahaan karena tidak menghasilkan laba bagi
perusahaan. Sedangkan variabel costing sangat tepat digunakan untuk jangka waktu
pendek karena biaya tetap tidak berubah sehubungan dengan perubahan jumlah volume
produksi sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan

Pengertian Bank Syariah (skripsi dan tesis)

 

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Bank Syariah juga dapat didefinisikan sebagai bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, tranparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah (BI, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia).   Ada dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam (Antonio dan Perwataatmadja, 2001). Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Lembaga Keuangan Bank dan Fungsi pokoknya (skripsi dan tesis)

 

Ada beberapa definisi Bank yang dikemukakan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sehingga dari pengertian yang sudah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa Bank adalah Suatu Badan Usaha yang mempunyai fungsi untuk menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat dan memberikan kredit, baik yang bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Martono, 2000).

Pesanan Khusus (skripsi dan tesis)

Salah satu informasi biaya diferensial adalah menerima atau menolak pesanan
khusus. Dalam pengambilan keputusan perusahaan sering sekali mengalami fasilitas
produksi yang menganggur sehingga menimbulkan pemikiran untuk menerima pesanan
khusus dari pihak luar. Namun jika merugikan maka pesanan khusus tersebut juga dapat
ditolak oleh perusahaan. Karena perusahaan merasa kurang efisiensi dan biaya yang
dikeluarkan terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang akan diterima
perusahaan.
Pesanan khusus merupakan pesanan diluar pesanan normal sehingga adanya
permintaan harga jual yang rendah dibandingkan dengan harga jual normal pada
umumnya. Namun adakalanya juga perusahaan memperoleh pesanan penjualan dengan
harga yang khusus tetapi tentu saja sudah ditetapkan oleh perusahaan karena tidak
berdampak pada penjualan normal, dan perusahaan biasanya juga melakukan pemisahan
antara penjualan regular dengan penjualan melayani pesanan khusus. Apabila
perusahaan beroperasi dengan kapasitas penuh maka pengerjaan pesanan khusus
tersebut menyebabkan kenaikan biaya produksi tetap dan variabel. Untuk membuat
keputusan dalam pesanan khusus perusahaan harus memperhatikan biaya diferensial.
Biaya diferensial dalam menerima atau menolak pesanan khusus merupakan
biaya yang dapat dihindari (avoidable cost) jika perusahaan menerima pesanan khusus
dibandingkan dengan harga jual jika perusahaan menolak pesanan khusus tersebut.
Akan tetapi jika kegiatan perusahaan masih dibawah kapasitas pabrik, maka biaya
produksi yang bersifat variabel merupakan biaya diferensial. jika dengan melakukan
penerimaan pesanan khusus kenaikan biaya usaha, selain biaya produksi yang berubah
maka biaya tersebut juga merupakan biaya diferensial yang harus dipertimbangkan
dalam pengambilan keputusan.
Adapun kriteria pesanan khusus sebagai berikut :
1. Biasanya konsumen yang melakukan pesanan khusus ini meminta harga
dibawah harga jual normal bahkan sering kali harga yang diminta konsumen
berada dibawah biaya penuh.
2. Ada kapasitas produksi atau mesin yang belum seluruhnya terpakai atau
menganggur dan masih mampu untuk melayani pesanan khusus.
3. Pertambahan biaya tidak melebihi pertambahan penghasilan dari pesanan
khusus tersebut.
Priyatin (2014), Adapun Tahap perhitungan dan penyusunan informasi akuntansi
diferensial dalam rangka menerima atau menolak pesanan khusus yaitu :
1. Perhitungan harga pokok produksi pesanan regular
2. Perhitungan harga pokok produksi pesanan regular dengan metode Full
Costing.
3. Perhitungan harga pokok produksi pesanan regular dengan metode Variabel
Costing.
4. Perhitungan informasi akuntansi diferensial pesanan khusus
5. Perhitungan informasi akuntansi diferensial dalam penentuan harga jual produk
pesanan khusus
6. Laporan diferensial Dengan atau Tanpa pesanan khusus
7. Pengambilan keputusan atas alternatif tindakan menerima atau menolak
pesanan khusus

Manfaat Informasi Akuntansi Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan (skripsi dan tesis)

a. Membeli / Membuat Sendiri
Keputusan membeli atau membuat sendiri dihadapi oleh manajemen terutama
dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang
memproduksi berbagai jenis produk.
Keputusan membeli atau membuat sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu :
 Keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh
perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian
akan mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok.
 Keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh
perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok
luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk
tersebut.
b. Menjual / Memproses Lebih Lanjut Suatu Produk
Dalam pengambilan keputusan macam ini, Informasi akuntansi diferensial yang
diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial
jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih.
c. Menghentikan atau Melanjutkan Produksi Produk Tertentu.
Dalam mengahadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan
keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksi produk atau kegiatan
usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Dengan dihentikannya
produksi produk tertentu suatu perusahaan akan kehilangan kesempatan dalam
memperoleh pendapatan dari produk/departemen tertentu. Pendapatan yang hilang
ini merupakan pendapatan mengenai informasi diferensial dan pengorbanan yang
ditanggung akibat pemilihan alternatif menghentikan produksi produk tersebut.
d. Menerima / Menolak Pesanan Khusus.
Dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesana khusus,
informasi akuntansi diferensial yang relevan adalah pendapatan diferensial dan
biaya diferensial. Jika pendapatan diferensial ( yaitu tambahan pendapatan dengan
diterimanya pesanan khusus tersebut ) lebih tinggi dibandingkan dengan biaya
diferensial ( yaitu tambahan biaya karena memenuhi pesanan khusus tersebut maka
pesanan khusus sebaiknya diterima ). Di lain pihak, jika pendapatan diferensial lebih
rendah dibandingkan dengan biaya diferensial, maka pesanan khusus sebaiknya
ditolak.

Pengukuran kinerja keuangan (skripsi dan tesis)

.Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan.Ini sering disebut factor fundamental perusahaan. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadapreview data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap laporan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Metode dan teknik analisa tertentu digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan untuk dapat mengetahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode sebelumnya untuk satu perusahaan. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa yaitu untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti.

Menurut Munawir (2010), ada dua metode analisa yang umumnya digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal dan analisa vertikal:

  1. Analisa horizontal yaitu analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui perkembangannya. Metode ini juga seringkali disebut sebagai metode analisa dinamis.
  2. Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan yang ada, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja tanpa mengetahui trend per tahunnya.Analisa vertikal disebut juga metode analisa yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh dari analisia vertikal hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Menurut Jumingan (2006), berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu:

  1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengancara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih denganmenunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalampersentase (relatif).
  2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahuitendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
  3. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisisuntuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadapkeseluruhan atau total aktiva maupun utang.
  4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisisuntuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui duaperiode waktu yang dibandingkan.
  5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untukmengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatuperiode waktu tertentu.
  6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untukmengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporanlaba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
  7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahuiposisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
  8. AnalisisBreak Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkatpenjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Setiap metode analisa keuangan yang digunakan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti oleh semua pihak sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

 

Pengambilan Keputusan Taktis (skripsi dan tesis)

Menurut Hansen dan Mowen (2011: 64) Keputusan Taktis merupakan suatu
tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan
keputusan taktis terdiri atas pemilihan diantara berbagai alternatif dengan hasil yang
langsung atau terbatas.
Enam langkah yang mendeskripsikan proses pengambilan keputusan yang
direkomendasikan adalah sebagai berikut :
1. Kenali dan definisikan masalah
2. Identifikasi alternatve sebagai solusi yang memungkinkan dari masalah,
mengeliminasi alternative terhadap kemungkinan yang belum jelas.
3. Meng-identifikasi biaya-biaya dan manfaat yang terkait dengan masing-masing
alternatif. Mengelompokkan biaya-biaya dan manfaat yang relevant atau tidak
relevan, dan meng-eliminasi ketidak relevan biaya dengan menggunakan
pertimbangan.
4. Hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif.
5. Nilailah faktor-faktor kualitatif.
6. Pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan.

Pengertian Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

 

Pengertian kinerja yaitu suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telahdilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2003). Kinerja keuangan yaitu penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba (Mulyadi dalam Sucipto, 2003). Menurut  IAI (2012) kinerja keuangan yaitu kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan ialah usaha formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk  mengevaluasi efisiensidan efektivitas dari aktivitas perusahaan guna mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada.

Definisi Pajak Tangguhan (skripsi dan tesis)

Menurut Zain (2007), PPh yang dihitung berbasis pada PKP yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai PPh terutang, sedangkan PPh yang dihitung berbasis laba (penghasilan) sebelum pajak disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan. Pajak tangguhan ini diperhitungkan dalam penghitungan laba rugi akuntansi dalam suatu periode berjalan yang diakui sebagai beban atau manfaat pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak).  (Yuliati, 2004)

Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Sehingga selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. (Suandy, 2008 : 91) Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, di mana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2007).

Suandy (2008) lebih lanjut menjelaskan bahwa apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang maka berdasarkan SAK dapat dianggap sebagai suatu aset. Sebagai contoh rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi berdasarkan peraturan perpajakan atau kemungkinan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang akan mengurangi beban pajak, maka dapat diakui sebagai suatu aktiva (aset) pajak tangguhan. Sehingga apabila manfaat ekonomi yang dimaksud tidak dapat diperoleh, setiap tahun perusahaan harus melakukan penilaian kembali aktiva pajak tangguhan. Jika terdapat kemungkinan suatu aktiva pajak tangguhan tidak mungkin dapat direalisasikan, maka dilakukan penyisihan (allowance) terhadap terealisasinya aktiva tersebut (Purba dan Andreas, 2005). Aktiva (aset) pajak tangguhan terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi positif, di mana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial. (Agoes dan Trisnawati, 2007)

Pernyataan Suandy (2008) di atas secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori akuntansi mengenai definisi kewajiban dan aktiva (aset). Berdasarkan teori akuntansi mengenai definisi kewajiban dan aktiva (aset), kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari kewajiban masa kini suatu entitas untuk menyerahkan aktiva kepada entitas-entitas lain sebagai akibat kejadian masa lalu. Sedangkan definisi aktiva (aset) berdasarkan teori akuntansi yaitu sebagai suatu kemungkinan akan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat kejadian masa lalu (Purba dan Andreas, 2005).

Pada dasarnya, beban (manfaat) pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan komersial laba rugi perusahaan dapat mempengaruhi jumlah nominal laba bersih setelah pajak. Apabila perusahaan secara komersial menghitung PPh yang terutang belum memperhitungkan koreksi fiskal maka akan menyebabkan perbedaan dengan perhitungan PPh terutang menurut fiskus, sehingga besarnya PPh terutang akan mempengaruhi posisi neraca secara laporan komersial. Perbedaan besarnya pajak terhutang tersebut harus dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian yang akan berpengaruh pada besarnya rekening hutang pajak dan juga mempengaruhi besarnya laba setelah pajak yang diakui oleh perusahaan dalam laporan laba rugi. Oeh karena itu, atas perubahan tersebut, perusahaan harus melakukan revisi posisi neracanya (Muljono, 2006)

 

Pengertian Aktiva Diferensial (skripsi dan tesis)

Menurut IAI (2002:13) dalam bukunya yang berjudul “Standar Akuntansi
Keuangan”, aktiva adalah:
“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi di masa depan diharapkan
akan diperoleh perusahaan.”
Menurut Mulyadi (2001:116) dalam bukunya “Akuntansi Manajemen, Konsep,
Manfaat, dan Rekayasa”, menyatakan bahwa aktiva diferensial adalah :
“Aktiva diferensial (differential assets) adalah informasi akuntansi diferensial
yang hanya berkaitan dengan aktiva.”
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa aktiva
diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva yang akan terjadi di masa yang akan
datang yang diperkirakan akan berbeda untuk setiap alternatif

Strategi Manjemen Laba (skripsi dan tesis)

Menurut  Subramanyam dan Wild (2010:131-132), terdapat tiga jenis  strategi manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

  1. Meningkatkan Laba

Meningkatkan laba yang dilaporkan  pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini  juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Pada skenario peningkatan laba, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini,  sehingga  dapat meningkatkan laba. Perusahaan melaporkan  laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang agresif sepanjang periode waktu yang panjang.  Selain itu, perusahaan dapat melakukan  manajemen  laba  untuk meningkatkan  laba selama beberapa tahun dan  membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan.

  1. Big Bath Strategy 

Strategi big bath dilakukan  melalui penghapusan sebanyak  mungkin dalam satu periode. Periode yang dipilih sebaai target penghapusan biasanya adalah periode dengan  kinerja yang buruk (seringkali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga  melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang  tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi  big bath  juga sering kali dilakukan setelah peneraan strategi peningkatan laba pada  periode sebelumnya.  Oleh karena sifat  big bath  yang tidak biasa dan tidak dapat diulang lagi, sehingga pemakai cenderung tidak memperlihatkan dampak keuangannya.  Hal ini memberikan kesempatan untuk menghapus semua dosa masa lalu dan  memberikan kesempatan untuk meningkatkan laba di masa depan.

  1. Perataan Laba

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini,  manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk  mengurangi fluktuasinya.  Perataan laba juga mencakup tindakan untuk tidak melaporkan  bagian laba pada periode baik dengan cara menciptakan cadangan atau “bank” laba  dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.

Pendapatan Diferensial (skripsi dan tesis)

Halim dan Supomo (2005:76) mengatakan :
Pendapatan diferensial merupakan pendapatan yang berbeda dalam suatu
kondisi, dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lalu.
Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapatan yang dikemukakan samryn
(2001:279) yaitu :
Pendapatan diferensial yaitu suatu perbedaan atau selisih pendapatan
antara dua alternatif umumnya berupa atau suatu kenaikan atau tambahan
pendapatan karena memilih incremental revence suatu alternatif.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
pendapatan diferensial adalah informasi masa yang akan datang yang berupa
pendapatan yang berbeda pada alternatif keputusan dengan alternatif keputusan yang
lain.

Faktor-faktor yang Mendorong Praktik Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Banyak hal yang dapat memotivasi  seorang manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, antara lain yaitu (Sastradipraja, 2010:34):

  1. Meningkatkan Kompensasi Manajer yang Terkait Dengan Laba yang Dilaporkan

Banyak perjanjian kompensasi manajer yang menggunakan angka laba akuntansi, misalnya  perjanjian kompensasi manajer yang mencakup bonus  berdasarkan laba  akuntansi. Perjanjian bonus untuk manajer biasanya memiliki rentang tertentu, artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba lebih rendah  dari batas bawah  atau jika laba lebih tinggi dari batas atas. Perjanjian bonus  tersebut dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan atau menurunkan laba  sesuai keinginannya agar berada diantara rentng atas dan bawah perjanjian bonus yang telah disepakati.

  1. Debt Contract

Ketika manajer dengan atas nama perusahaan terikat kontrak hutang, jangka  panjang, mereka akan terikat pada perjanjian yang melindungi sang pemberi pinjaman  dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan sang pemberi  pinjaman, seperti dividen yang berlebiham, pinjaman tambahan, atau  membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas jatuh di bawah tingkat yang  ditetapkan. Pelanggaran perjanjian oleh manajer saat mengelola perusahaan dapat mengakibatkan biaya tinggi  sehingga manajer diharapkan agar berusaha menghindarinya. Kontrak hutang membatasi kebebasan aksi manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Oleh karena itu manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian kontrak.

  1. Dampak Harga Saham

Manajer berupaya untuk memberikan sinyal positif ke pasar dengan cara meningkatkan laba. Hal ini umumnya dilakukan berkaitan dengan adanya satu kejadian tertentu, seperti  merger  atau penawaran  saham perdana (IPO).

  1. Insentif Lainnya

Manajer seringkali menurunkan laba untuk menghindari biaya politik oleh pemerintah, misalnya penelitian pemerintah terhadap perusahaan mengenai ketaatan undang-undang anti  monopoli.  Perusahaan juga seringkali menurunkan laba untuk mengelak permintaan  serikat pekerja dan perubahan manajemen.

 

Tabel 2.1 Kondisi dan Faktor Pendorong Manajemen Laba

No. Kondisi Faktor Pendorong
1. Laba rendah Mencegah terjadinya penurunan harga saham
2. Persiapan penawaran saham perdana Memperoleh harga saham optimal
3. Laba diluar retang perjanjian bonus Keinginan untuk selalu memperoleh bonus
4. Tekanan Politis Pemerintah Menurunkan biaya politik
5. Debt covenant Menghindari penalty
6. Laba di luar garis trend Menghindari respon negatif pasar
7. Volatility laba Income Smoothing
8. Penggantian top management Take a bath
9. Kerugian besar di masa lalu Reversing of accruals

Sumber: Badruzzaman (2010)

 

Pengertian Biaya Diferensial (skripsi dan tesis)

Biaya diferensial didefiniskan oleh Halim dan Supomo (2005:76) sebagai
berikut :
Biaya diferensial adalah biaya yang berbeda dalam suatu kondisi, dibandingkan
dengan kondisi-kondisi yang lain.
Sedangkan menurut Sunarto (2004:60) menyatakan :
Biaya diferensial adalah biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan
berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara
berbagai alternatif. Biaya tersebut relevan dengan analisis yang dilakukan oleh
manajemen untuk pengambilan keputusan.
Biaya diferensial juga dinamakan biaya relevan (relevant cost). Selanjutnya
dikeukakan bahwa biaya diferensial merupakan informasi masa yang akan datang.
Informasi masa yang akan datang tidak seluruhnya merupaka biaya yang relevan unutk
pengambilan keputusan hanya di masa yang akan datang yang berbeda diantara
alternatif tindakan saja, yang merupakan biaya relevan untuk pengambilan keputusan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya diferensial merupakan
biaya masa yang akan datang (future cost) karena berhubungan dengan pengambilan
keputusan yang menyangkut masa yang akan datang. Fokus utama dari biaya
diferensial adalah adanya perbedaan – perbedaan yang muncul dari dua atau lebih
alternatif yang ada.
Perilaku biaya diferensial dalam hubungannya dengan perubahan volume
kegiatan. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat
digolongkan menjadi :
a. Biaya variabel
adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding
dengan perubahan volume kegiatan.
b. Biaya tetap
adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan
tertentu.
Berdasarkan tujuan pengambilan keputusan manajemen, biaya dapat
dikelompokkan ke dalam (Supriyono, 2011 32) :
a. Biaya Relevan (relevant cost)
Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif
tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain.
Biaya relevan akan mempengaruhi pengambilan keputusan, oleh
karena itu biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan
keputusan. Biaya relevan mempunyai ciri khusus, yaitu :
 Biaya relevan merupakan biaya masa yang akan datang
(future cost), bukan biaya masa lalu.
 Biaya yang berbeda antara dua alternatif atau lebih yang
mempengaruhi pengambilan keputusan.
b. Biaya Tidak Relevan (irrelevant cost)
Biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak berbeda diantara
alternatif tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi
pengambilan keputusan dan akan tetap sama jumlahnya tanpa
memperhatikan alternative yang dipilih. Oleh karena itu biaya tidak
relevan tidak harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)

Menurut Bustami dan Nurlela, (2010: 7-8) Biaya merupakan hal yang tidak
dapat dipisahkan dalam suatu proses produksi karena biaya merupakan salah satu
komponen utama. Dalam hal ini biaya (cost) berbeda dengan beban (expense).
Seringkali biaya didefinisikan sama dengan beban oleh masyarakat pada umumnya
tetapi kenyataannya kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Biaya adalah pengorbanan
sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau
kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan beban adalah
biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis.
Keduanya jelas berbeda jika kita dapat memahami dengan baik perbedaan
antara biaya dengan beban.
Pengertian biaya menurut Mulyadi (2014:8) adalah sebagai berikut:
Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam
satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan
tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut:
1. Biaya merupakan pengorbana sumber ekonomi,
2. Diukur dalam satuan uang,
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi,
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi
untuk memperoleh aktiva. Untuk membedakan pengertian biaya dalam arti luas,
pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah
kos.
Sedangkan definisi biaya menurut Hansen dan Mowen (2009:40) adalah:
“Biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang
dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan
manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi.”

Klasifikasi Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Klasifikasi  manajemen laba menurut  Sastradipraja (2010:33),  yaitu  sebagai berikut:

  1. Cosmetic Earnings Management

Manajemen laba kosmetik  terjadi jika  manajer memanipulasi akrual  yang tidak memiliki konsekuensi cash flow. Teknik ini merupakan hasil dari  kebebasan yang diterapkan dalam sistem akuntansi akrual . Akuntansi akrual membutuhkan estimasi  dan pertimbangan yang mengakibatkan manajer memiliki  kebebasan dalam menetapkan kebijakan akuntansi. Meskipun kebebasan ini  memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyajikan gambaran aktivitas  usaha perusahaan yang lebih  informatif, namun terkadang kebebasan ini juga  memungkinkan manajer mempercantik laporan keuangan (window-dress  financial statement) dan mengelola pendapatan

.

  1. Real Earnings Management

Real earning management terjadi jika manajer melakukan aktivitas dengan  konsekuensi  cash flow. Real earnings management  lebih bermasalah  dibandingkan  dengan cosmetic earnings management, karena mencerminkan  keputusan usaha yang sering kali mengurangi kekayaan pemegang saham. Manajemen laba jenis ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu (1) manipulasi penjualan dengan menawarkan diskon harga secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak (2) melakukan produksi secara besar besaran sehingga fixed cost tersebar pada produk yang lebih banyak (3) penurunan beban diskresi seperti bagian RnD, iklan, penjualan serta administrasi.

Akuntansi Diferensial (skripsi dan tesis)

Akuntansi manajemen menjalankan fungsinya sebagai perencaan yang baik
dalam menghadapi pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan berbagai
alternatif yang tersedia sebagai tindakan. Di dalam proses pengambilan keputusan,
manajemen sering sekali menghadapi ketidakpastian dalam menghadapi situasi apapun.
Untuk itulah manajemen memerlukan sebuah informasi yang relevan dan dapat
diandalkan sehingga meminimalkan ketidakpastian tersebut dan membantu manajemen
dalam menentukan pilihan yang tepat. Salah satu informasi yang diperlukan pihak
manajemen didalam pengambilan sebuah keputusan adalah informasi akuntansi
diferensial.
Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva,
pendapatan, dan/atau biaya dalam alternatif tindakan yang lain.Informasi akuntansi
diferensial mempunyai dua unsur pokok: merupakan informasi masa yang akan datang
dan berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Informasi
akuntansi diferensial yang hanya bersangkutan dengan biaya disebut biaya diferensial
(differential costs), yang hanya bersangkutan dengan pendapatan disebut dengan
pendapatan diferensial (differential revenue), dan yang bersangkutan dengan aktiva
disebut aktiva diferensial (differential assets).

Informasi Akuntansi Manajemen (skripsi dan tesis)

Akuntansi Manajemen ditujukan untuk menyediakan informasi akuntansi yang
akurat bagi manajemen yang dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sangat memerlukan
informasi ini, terutama untuk perencanaan dan pengendalian bagi perusahaan.
Menurut Mulyadi (2001:16) informasi akuntansi manajemen dibagi menjadi 3
tipe, yaitu :
1. Informasi akuntansi penuh (Full accounting information)
Informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa lalu maupun
informasi yang akan datang dan mencakup informasi mengenai biaya,
pendapatan dan aktiva. Informasi akuntansi penuh selalu dihubungkan
dengan kesatuan usaha, produk atau departemen karena informasi ini
digunakan untuk pelaporan informasi keuangan dan analisis kemampuan
menghasilkan laba rugi suatu divisi atau bagian secara khusus, pada bagian
inilah informasi akuntansi perusahaan yang berisi informasi masa lalu
digunakan.
2. Informasi akuntansi pertanggungjawaban (Full Responsibility Information)
Tiap manajer dalam organisasi merencanakan aktiva, pendapatan dan biaya
yang menjadi tanggungjawabnya dibawah koordinasi manajemen puncak
dan menyusun program berdasarkan informasi akuntansi
pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban juga
digunakan untuk mengamati pelaksanaan anggaran dan menilai seberapa
jauh manajer melaksanakan rencananya.
3. Informasi Akuntansi Diferensial ( Differential accounting information)
Informasi akuntansi diferensial mempunyai dua ciri utama, pertama
informasi akuntansi merupakan informasi masa yang akan datang. Kedua,
informasi akuntansi merupakan informasi yang berbeda diantara berbagai
macam alternatif yang dihadapi oleh berbagai keputusan. Informasi
akuntansi diferensial ini sangat diperlukan pihak manajemen dalam
pengambilan keputusan sebagai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik
diantara alternatif yang tersedia, ditinjau dari segi pengorbanan dan manfaat
yang diperoleh bila suatu alternatif tersebut diambil.

Mekanisme Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Menurut  Subramanyam dan Wild (2010: 133-134),  terdapat dua metode  utama manajemen laba, yaitu:

  1. Pemindahan Laba

Pemindahan laba merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode  akuntansi lainnya.  Pemindahan laba dapat dilakukan dengan memajukan atau memundurkan pengakuan pendapatan atau bahkan pengakuan beban.  Bentuk  manajemen laba ini biasanya menyebabkan dampak pembalik pada satu periode atau  beberapa periode berikutnya. Oleh karena itu, pemindahan laba sangat berguna untuk perataan laba.

  1. Manajemen Laba melalui Klasifikasi

Manajemen labamelalui klasifikasi adalah manajemen laba yag dilkaukan dengan cara khusus dalam mengklasifikasi beban dan  pendapatan  pada bagian tertentu laporan laba rugi.  Bentuk umum dari  manajemen laba melalui klasifikasi yaitu memindahkan beban di bawah garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang, sehingga pelaporan beban seperti ini tidak dianggap penting oleh analis.

Pengertian Akuntansi Manajemen (skripsi dan tesis)

Menurut Blocher & Cokins ( 2011 : 5) mendefinisikan bahwa :
akuntansi manajemen adalah suatu profesi yang melibatkan kemitraan dalam
pengambilan keputusan manajemen, menyusun perencanaan dan sistem
manajemen kinerja, serta menyediakan keahlian dalam pelaporan keuangan dan
pengendalian untuk membantu manajemen dalam memformulasikan dan
mengimplementasikan suatu strategi organisasi.
Sedangkan menurut Simamora ( 2012:13) adalah sebagai berikut :
Akuntansi Manajemen adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran
penghimpunan, penganalisaan, penyusunan, penafsiran dan pengkomunikasian
informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan,
mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan usaha di dalam sebuah organisasi,
serta untuk memastikan penggunaan dan akuntabilitas sumber daya yang tepat.
Menurut Siregar, Suripto, dkk (2013 : 1) mendefinisikan bahwa :
Akuntansi Manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur,
mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan
mengomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk
melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan dan penilaian
kinerja dalam organisasi.
Menurut Hansen dan Mowen ( 2013:7) adalah :
Akuntansi Manajemen adalah proses mengidenfitikasi, mengumpulkan,
mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi
pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan dan mengambil
keputusan.
Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
akuntansi manajemen sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan
ialah “suatu proses pengolahan informasi untuk memenuhi semua kebutuhan
manajemen dalam menjalankan fungsi dari sebuah perencanaan, pengkoordinasian dan
juga pengendalian perusahaan atau organisasi”.

Definisi Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Menurut  Schipper  dalam Gumanti (2001:62),  pengertian  manajemen  laba yaitu pengungkapan manajemen dengan cara melakukan intervensi pada proses pelaporan kepada pihak eksternal perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut Sulistyanto (2008:48), pengertian manajemen laba yaitu upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan  dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui  kinerja dan kondisi perusahaan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010: 131) manajemen laba merupakan hasil dari kebebasan dalam aplikasi akuntansi akrual yang mungkin terjadi

Theresia (2005) menyatakan bahwa  manajemen laba merupakan salah  satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Gideon (2005), manajemen akan memilih  metode tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Hal ini  akan mempengaruhi kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen.  Manajen laba dapat menimbulkan masalah-masalah keagenan yang dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan  kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola/manajemen perusahaan. Menurut Herawaty (2008), manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi  tentang perusahaan lebih banyak dan lebih dahulu daripada pemegang saham  sehingga terjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktek akuntansi dengan orientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Konflik keagenan yang mengakibatkan terjadinya oportunistik manajemen. Hal ini akan mengakibatkan laba yang dilaporkan menjadi semu, sehingga menyebabkan nilai perusahaan berkurang di masa yang akan datang Manajemen laba (earnings management) merupakan fenomena yang sukar  untuk dihindari, karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar  akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Praktek manajemen laba tidak hanya  berkaitan dengan motivasi individu manajer,  tetapi bisa  juga untuk kepentingan  perusahaan.

Menurut Sitorus (2006), praktik manajemen laba yaitu sebuah tindakan manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi yang diterapkan dari suatu standar tertentu, sehingga hal ini dapat mempengaruhi laba yang akan terjadi sesuai dengan yang manajer inginkan. Sugiri (1998) dalam Widyaning Dyah (2001) membagi definisi managemen laba menjadi dua, yaitu:

  1. Definisi sempit

Praktik management laba hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi, yang dalam arti sempit mendefinisikan tentang prilaku manajer untuk “mempermainkan”  komponen discretionary accrualnya guna menentukan besaran pendapatan yang terjadi.

  1. Definisi luas

Managemen laba merupakan usaha manejer untuk membuat pelaporan laba dengan cara meningkatkan atau mengurangi laba saat ini. Manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Hal terpenting dalam sebuah laporan keuangan yaitu informasi laba, karena mewakili kinerja manajemen pada periode tertentu. Menurut Ahmed dan Belkaoui (2000) dalam Handayani, Sri dan Rachadi (2009), alasan atas pentingnya informasi laba ialah karena laba menjadi dasar dalam penentuan kebijakan deviden, perpajakan, keputusan ekonomi, serta prediksi pertumbuhan perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan  cara memanipulasi informasi akuntansi agar jumlah laba yang yang dilaporankan dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan manajer, baik untuk  kepentingan manajer secara langsung maupun untuk kepentingan perusahaan secara tidak langsung

Pengertian dan Konsep Dasar Good Corporate Governance (GCG) (skripsi dan tesis)

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001).

Menurut Rahmawati dalam Putri (2006) Good Corporate Governance didefenisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain fairness, transparency, accountability dan responsibility yang mengatur hubungan antar pemegang saham, manajemen, Direksi dan Komisaris, kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Prakarsa (2007:120) Corporate Governance adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem intensif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.

Sementara tujuan dari Good Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Menurut Maruf (2006:15) Pelaksanaan good corporate governance diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini :

  1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
  2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
  3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
  4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden.

Pelaksanaan good corporate governance dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Prinsip-prinsip dasar ini diharapkan menjadi rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun framework bagi penerapan good corporate governance.

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa  berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut (SE BI No 15/15/ DPNP tgl 29 April 2013):

  1. transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
  2. akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
  3. pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat
  4. independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun
  5. kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana dimaksud di atas, Bank harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu (SE BI No 15/15/ DPNP tgl 29 April 2013):

  1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
  4. penanganan benturan kepentingan;
  5. penerapan fungsi kepatuhan;
  6. penerapan fungsi audit intern;
  7. penerapan fungsi audit ekstern;
  8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
  9. penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures);
  10. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
  11. rencana strategis Bank.

Selain itu, perlu diperhatikan pula informasi lainnya yang terkait penerapan GCG Bank di luar 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG seperti misalnya permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada suatu bank atau perselisihan internal Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Sebagai contoh, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target di akhir tahun, dimana penetapan target tersebut sangat tinggi (ambisius) sehingga mengakibatkan dilakukannya praktek-praktek yang tidak sehat oleh manajemen ataupun pegawai bank dalam pencapaiannya.

 

 

Jenis –Jenis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Hanafi dan Halim (2005),analisis rasio bisa dikelompokkan lima macam kategori,yaitu :

  • Rasio likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

  • Rasio aktivitas

Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset.

  • Rasio solvabilitas

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

  • Rasio profitabilitas

Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas)

  • Rasio pasar

Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relative terhadap nilai buku perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2012),rasio keuangan terbagi menjadi lima yaitu :

  • Rasio likuiditas

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya.

  • Rasio manajemen asset

Rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan mengatur asetnya.

  • Rasio manajemen utang

Rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunaan pendanaan melalui hutang

  • Rasio profitabilitas

Sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas,manajemen asset,dan utang pada hasil operasi.

  • Rasio nilai pasar

Sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba,arus kas,dan nilai buku per sahamnya.

Menurut J.Fred Weston yang dikutip Kasmir(2010),bentuk –bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut :

  • Rasio likuiditas (liquidity ratio)
  • Rasio solvabilitas (leverage ratio)
  • Rasio activity (activity ratio)
  • Rasio profitabilitas (profitability ratio)
  • Rasio pertumbuhan (Growth ratio)

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

  • Rasio penilaian (Valuation ratio)

Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi.

Jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja  keuangan menurut Kasmir (2008) adalah sebagai berikut:

  1. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk  mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki atau rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi pemanfaatan sumber daya  perusahaan. Rasio-rasio ini dirancang untuk mengetahui  apakah jumlah total dari tiap-tiap jenis aktiva seperti yang dilaporkan dalam  neraca terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan  tingkat penjualan saat ini dan proyeksinya. Ada beberapa macam rasio aktivitas,  antara lain: asset turn over, account receivable turn over, fixed asset turn over,  inventory turn over, average collection period.

  1. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan  dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh  manajemen (Syahyunan, 2004). Setiap perusahaan menginginkan tingkat  profitabilitas yang tinggi. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, perusahaan  harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Apabila perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk  memperoleh pinjaman dari kreditor maupun investasi dari pihak luar. Ada  beberapa macam rasio profabilitas, antara lain: gross profit margin, operating  Utaraprofit margin, net profit margin, return on assets, return on equity, dan basic  earning power.

  1. Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir (2008) rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin besar jumlah pendanaan yang berasal dari  kreditur, semakin tinggi resiko perusahaan tidak dapat membayar seluruh  kewajiban dan bunganya. Bagi pemegang saham, semakin tinggi rasio  solvabilitas, semakin rendah tingkat pengembalian yang akan diterima pemegang  saham karena perusahaan harus melakukan pembayaran bunga sebelum laba  dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ada beberapa macam rasio leverage antara lain: debt ratio, Debt to Equity Ratio, long term debt to equity,  dan time intersted earned.

Adapun rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  rasio profitabilitas yaitu Return On Assets dan Return On Equity, rasio aktivitas  yaitu Asset Turn Overrasio leverage yaitu Debt Ratio.

  1. Return On Asset(ROA )

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam  menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

  1. Return On Equity (ROE)

Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak  dengan modal. Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri,  semakin tinggi rasio ini, maka posisi pemilik perusahaan semakin kuat

  1. Rasio Perputaran Aktiva (Asset Turn Over)

Rasio perputaran aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur  penggunaan semua aktiva perusahaan dalam jumlah penjualan yang  diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

  1. Rasio total hutang terhadap total aktiva (Debt Ratio)

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur  perbandingan antara total utang dengan total aktiva dengan kata lain,  seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar  utang perusahaan terhadap total aktiva.

Analisis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Martono dan Agus (2005),berdasarkan sumber analisis,rasio keuangan dibedakan menjadi:

  • Perbandingan internal (internal comparison),yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam perusahaan yang sama.
  • Perbandingan eksternal (external comparison) dan sumber–sumber rasio industri,yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan–perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama.

Pengertian rasio keuangan (skripsi dan tesis)

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar (Munawir, 2010).

Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne dan John Wachowicz (2002): “merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.