Tag: Judul Akutansi

Hiburan adalah segala jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;

Pajak Hiburan adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran; Olahraga adalah gerak badan untuk menyehatkan tubuh yang dapat dilakukan di dalam atau diluar ruangan;

Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang        menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan        atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.              Objek Pajak dimaksud adalah :

1. Pertunjukan Film
2. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya
3. Pemancingan Bilyar
4. Pertandingan Olah Raga
5. Objek Wisata
6. Kolam Renang
7. Permainan atau Ketangkasan
8. Karaoke
9. Rental Kaset VCD dan sejenisnya
10. Usaha kebugaran
11. Bowling

Dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan adalah :

1. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh tamu hotel;
2. Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menonton atau              menikmati hiburan. Dengan demikian setiap konsumen, selain membayar              tiket hiburan,  diwajibkan pula membayar Pajak Hiburan kepada              Penyelenggara.

 

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran warga yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.(Sugianto, 2008)

Restribusi daerah yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah ialah

1. digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
2. penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota;
3. asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan segi-segi pembiayaan).

Desentralisasi adalah penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah pusat di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pusat di daerah (merupakan tanggung jawab pemerintah pusat). Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien, murah, dan transparan menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dapat diandalkan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Sugianto, 2008):

1. Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar, dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai.
2. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya Financing Local Goverment in Indonesia menyebutkan bahwa kriteria suatu pajak daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria pajak penghasilan, keadilan, efisien, implementasi, dan sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

1. Penghasilan

Penghasilan adalah mencukupi apa tujuan pajak tersebut dipungut, stabil, dan dapat diprediksi, dapat mengantisipasi gejolak inflasi, dan pertumbuhan penduduk.

2. Keadilan

Keadilan adalah mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena.

 

 

3. Efisiensi

Efisiensi adalah mampu  menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah distorsi ekonomi, dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

4. Implementasi

Implementasi adalah secara efektif, baik dalam bidang politik, maupun kapasitas administrasi.

5. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis dan tarif untuk tiap-tiap jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. (Sugianto, 2008):

1. Pajak Provinsi
   1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 5%.
   2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 10%.
   3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%.
   4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%.
2. Pajak Kabupaten
   1. Pajak hotel 10%.
   2. Pajak restoran 10%.
   3. Pajak hiburan 35%.
   4. Pajak reklame 25%.
   5. Pajak penerangan jalan 10%.
   6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%.
   7. Pajak parkir 20%.

Peraturan daerah tentang pajak berisi peraturan atas perpajakan

1. pajak di tetapkan dengan peraturan daerah;
2. pajak tidak dapat berlaku surut;
3. pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai
   1. nama, objek, dan subjek pajak;
   2. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
   3. wilayah pemungutan;
   4. masa pajak;
   5. penetapan;
   6. tata cara pembayaran dan penagihan;
   7. kadaluwarsa;
   8. sanksi administrasi;
   9. tanggal mulai berlakunya.

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan pemungutan dengan sistem surat ketetapan (SKP); pemungutan dilakukan dengan sistem setor tunai; pemungutan dengan pembayaran di muka, pemungutan dilakukan dengan sistem benda barharga; pemungutan dilakukan dengan sistem kartu(Sugianto, 2008):

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dalam sistem ini, wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang/badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak terutang untuk masa pajak tertentu. Aparat yang aktif dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan wajib pajak lebih bersifat pasif. Jadi, secara formal wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan sudah menerima surat ketetapan pajak.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Setor Tunai

Pada sistem ini, yang lebih aktif adalah wajib pajak, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif. Apabila terjadi ketidakbenaran, aparat perpajakan harus dapat membuktikan, kemudian diambil tindakan.

 

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pembayaran di Muka

Pembayaran di muka, sebagai ketetapan definitif mempunyai arti bahwa dalam sistem pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif dan pembayaran di muka sebagai pemungutan pendahuluan.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pengkaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak, bisa dilihat pada pelaksanaan pajak penerangan jalan, yang penetapan dan penagihan menyatu dengan pungutan tagihan rekening listrik.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Benda Berharga

Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran, bisa berupa karcis, kupon, meterai, formulir berharga, dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui dinas pendapatan daerah.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Kartu

Sistem kartu memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam pelaksanaannya kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

Dana perimbangan terdiri dari :

• 1) Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan Negara ini dibagi dengan pertimbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) pemerintah daerah.

• 2) Bagian daerah dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah daerah.
• 3) Penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA), sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor periklanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.
• 4) Dana lokasi umum

Dana ini ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dalam negeri.

• 5) Dana lokasi khusus Dana ini dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersediaanya dana dalam APBN.
• 6) Pinjaman daerah

Pinjaman daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerahdalam memenuhi kewajibannya.

• 7) Lain-lain penerimaan yang ada

 

Nilai tukar mata uang atau sering disebut kurs mata uang adalah harga mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara, dimana setiap negara memiliki mata uang sendiri, mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang negara lain (Boediono, 1995). Kurs mata uang mancerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Kurs mata uang yang stabil atau mengalami penguatan dibanding dengan kurs mata uang asing mencerminkan bahwa suatu negara mengalami peningkatan dalam perekonomian. Sebaliknya, jika kurs mata uang suatu negara mengalami pelemahan maka kondisi tersebut  mencerminkan bahwa negara  sedang mengalami masa penurunan dalam perekonomiannya.

Berdasarkan teori tentang kurs mata uang, mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok (Hanafi, 2003):

1. Mengambang bebas

Berdasarkan sistem mengambang bebas, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misal inflasi, pertumbuhan ekonomi, akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah atau pengharapan terhadap variabel tersebut berubah maka kurs mata uang juga akan berubah. Kurs mata uang dengan demikian akan berfluktuasi sesuai dengan munculnya berita-berita yang relevan, yang diperkirakan akan mempengaruhi nilai mata uang suatu negara. Sistem mengambang bebas sering disebut sebagai clean float. Beberapa bank sental negara yang menganut sistem tersebut barangkali akan melakukan campur tangan, yang biasanya ditujukan untuk mengurangi tekanan spekulasi. Campur tangan mereka dilakukan dengan tidak mengidentifikasi dirinya sebagai bank sentral. Tidak ada standar untuk mata uang ini, dan intervensi hanya dilakukan sementara saja.

2. Float yang dikelola

Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs yang cukup tinggi. Oleh karena itu dikembangkan sistem float yang dikelola untuk mengurangi kerugian akibat ketidakpastian. Sistem float yang dikelola sering disebut juga dirty float, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral barangkali mempunyai tujuan tertentu dan kurs ideal yang tertentu, kemudian kurs dibiarkan berfluktuasi dalam batas-batas tertentu dari kurs yang ideal tersebut. Bank sentral akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi diluar batas yang ditetapkan sebelumnya. Bentuk intervensi tersebut berupa :  pertama, menstabilkan fluktuasi harian. Bank sentral melakukan stabilitas dengan tujuan menjaga stabilitas kurs agar perubahan yang terjadi dapat teratur. Intervensi dilakukan agar perubahan kurs yang terjadi tidak terlaku signifikan. Bank sentral melakukan intervensi dengan tidak melawan kekuatan pasar. Depresiasi atau apresiasi jangka panjang menjadi tujuan cara semacam ini. Kedua, menunda kurs. Melalui cara ini bank sentral melakukan intervensi dengan tujuan mencegah atau mengurangi fluktuasi jangka pendek yang cukup tajam, yang diakibatkan oleh kejadian yang bersifat sementara. Dengan intervensi semacam ini, eksportir atau importir bisa dibantu mengurangi ketidakpastian karena kejadian sementara. Filosofi teknik ini adalah bank sentral tidak melawan kekuatan pasar tetapi hanya menunda kekuatan tersebut. Ketiga, kurs tetap secara tidak resmi. Melalui cara ini bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan secara tidak resmi kurs mata uangnya. Intervensi ditujukan untuk menghilangkan pergerakan kurs yang menguat atau melemah. Karena tidak ada komitmen resmi, maka tidak ada komitmen kurs yang tetap yang diumumkan ke luar

3. Perjanjian zona target tertentu

Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Sistem moneter Eropa, yang dimulai bulan Maret 1979, merupakan contoh kerjasama  semacam ini. Sepuluh negara Eropa sepakat menetapkan unit mata uang Eropa ( European Currency Unit).  Setiap nilai mata uang negara anggota dikaitkan dengan UCU. Kemudian kurs antar negara diturunkan dari kurs mata uang-mata uang tersebut terhadap UCU. Negara anggota berjanji untuk membatasi fluktuasi kurs dalam batas tertentu. Jika kurs melewati batas atas atau batas bawah, bank sentral negara yang bersangkutan akan melakukan intervensi.

4. Dikaitkan dengan mata uang lain

Sekitar 62 negara dari 162 negara anggota IMF mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sekitar 20 negara mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap dolar AS, 14 negara terhadap Franch Perancis, pecahan Soviet mengkaitkan dengan nilai mata uang Rubel. Sebagian negara mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga.

5. Dikaitkan dengan kelompok mata uang lain

Sekitar 21 negara mengkaitkan mata uangnya terhadap kolompok mata uang lainnya. Kelompok atau portofolio meta uang tersebut biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. Dengan kelompok semacam itu, nilai mata uang cenderung lebih stabil.

6. Dikaitkan dengan indikator tertentu

Dua negara, Chili dan Nikaragua mengkaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu, seperti kurs riil efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi, terhadap partner dagang mereka yang penting.

7. Sistem kurs tetap

Dibawah sistem kurs tetap, pemerintah atau bank sentral menetapkan kurs secara resmi. Bank sentral kemudian akan selalu melakukan intervensi secara aktif untuk menjaga kurs yang telah ditetapkan tersebut. Jika kurs resmi dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi negara tersebut, devaluasi atau revaluasi dilakukan. Pada dasarnya, intervensi yang dilakukan adalah menetapkan kurs resmi yang baru. Devaluasi biasanya adalah cara terakhir setelah beberapa cara ringan yang dilakukan tidak berhasil. Cara yang dilakukan seperti pinjaman asing, pengetatan, pengendalian harga dan upah, serta pembatasan aliran modal.

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendaptan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penjelasan UU No. 25 tahun 1999 diperbarui dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa :

Pembangunan daerah sebagai sebagian intergal dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partipasi masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilitas yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stsbilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenagan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.

Sumber PAD terdiri dari :

• 1) Hasil pajak daerah

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menjadi landasan hukum bagi daerah untuk memungut apa yang disebut pajak daerah. Pajak daerah sendiri merupakan pambayaran iuran oleh orang pribadi dan atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri dari :

• Pajak daerah untuk daerah propinsi, terbagi atas :
  • Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air
  • Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
  • Pajak bahan bakar bermotor (BBKB)
  • Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
• Pajak daerah untuk kabupaten/kotamadya, terbagi atas :
  • Pajak hotel
  • Pajak restoran
  • Pajak penerangan jalan umum, Pajak reklame, Pajak hiburan
  • Pajak parkir
  • Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
• 2) Retribusi daerah

Restribusi daerah merupakan suku pembayaran dari rakyat kepada pemerintah daerah dimana kita dapat melihat secara langsung adanya hubungan antara balas jasa yang diterima karena adanya pembayaran restribusi tersebut. Jenis pelayanaan yang dapat dikenakan pungutan restribusi digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pelayanan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.

• 3) Hasil perusahaan milik daerah dan penghasilan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Perusahaan milik daerah adalah penerimaan yang berasal dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan daerah.
• 4) Lain-lain penerimaan daerah yang syah

 

Penelitian dan pengembangan secara teoritis yang dilakukan oleh Donald W. Jones, Paul N. Leiby dan Inja K. Paik  pada tahun 1996 dengan judul “Oil Price Shock and  The Makroeconomi” mengemukakan  bahwa keadaan makroekonomi suatu negara dipengaruhi oleh tekanan harga minyak. Penelitian tersebut mengemukakan empat isu utama yaitu efek asimetrik dari perubahan harga minyak, peran dalam menggerakkan kebijakan ekonomi saat resesi akibat tekanan harga minyak, hubungan yang stabil antara harga minyak dengan GDP, dan hubungan yang penting seperti elastisitas harga minyak dengan GDP. Penelitian lain dilakukan oleh Kwon, Chung S, Shinm Tai S, Bacon, dan Frank yang melakukan penelitian di Korea. Mereka menggunakan harga minyak dunia sebagai variabel makroekonomi dan menemukan bahwa harga minyak dunia berpengaruh signifikan pada makroekonomi.

 

 

Faktor yang memotivasi seseorang melakukan investasi adalah untuk mendapatkan imbalan dari investasi tersebut, Demikian juga, tujuan investor menginvestasikan dananya adalah untuk mendapatkan return sebesar-besarnya. Return adalah tingkat pengembalian yang diharapkan atas suatu investasi (Husnan, 2002). Hal yang perlu diperhatikan dalam investasi adalah faktor risiko. Hampir semua investasi mengandung faktor risiko, begitu juga investasi yang dilakukan di pasar modal. Investor dapat mengalami kerugian akibat ketidakpastian mengenai harga sekuritas di pasar modal. Investor tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperoleh dari dana yang di investasi tersebut. Investor hanya dapat memperkirakan seberapa besar tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasinya dan kemungkinan ia akan mengalami penyimpangan akibat adanya perbedaan antara kejadian yang sebenarnya dengan perkiraan tingkat keuntungan yang diharapkan.   Dalam prinsip investasi, semakin tinggi risiko yang diambil maka semakin tinggi pula return yang akan didapatkan.

 

Seorang pemasar harus mencoba berbagai variabel segmentasi satu per satu atau kombinasinya. Kotler dan Amstrong (2004) menuliskan empat variable utama yang umum digunakan untuk melakukan segmentasi pasar, adalah demografis, geografis, psikografis dan perilaku. Segmentasi geografis mendasarkan segmentasinya atas unit-unit geografis seperti bangsa, negara, daerah, kota, atau lingkungan. Segmentasi demografis mendasarkan segmentasinya atas unit-unit variabel seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan, generasi, dan kebangsaan. Segmentasi psikografis mendasarkan segmentasinya atas kelas sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Berbeda dengan ketiganya, segmentasi perilaku mendasarkan segmentasinya atas pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk.

Dalam segmentasi psikografis, perilaku konsumen konsumen berdasarkan variabel-variabel AIO, yaitu aktifitas, interes/minat, dan opini. Joseph Plumer (1974) dalam Mahrinasari (2010) mengatakan bahwa segmentasi gaya hidup mengukur aktifitas-aktifitas manusia dalam hal:

1. Pola seseorang dalam menghabiskan waktunya;
2. Minat seseorang;
3. Pandangan seseorang terhadap diri sendiri dan orang lain;
4. Karakter-karakter dasar seperti tahap yang dilalui seseorang dalam kehidupan (life cycle), penghasilan, pendidikan, dan di mana mereka tinggal.

Segmentasi psikografis tidak semata-mata didasarkan atas gaya hidup. Kasali (2007) mengartikan nilai individu sebagai sesuatu yang dipercaya seseorang yang dalam beberapa hal lebih disukai dari hal-hal yang berlawanan (preferable to its opposite). Berbagai studi menemukan bahwa nilai-nilai yang dianut seseorang menentukan pola konsumsinya.

Levy (2001) dalam tulisannya yang dimuat disitus DM Review menegaskan kembali pendapat Kotler dan Amstrong (2004) bahwa tidak ada satu cara yang unik untuk melakukan segmentasi, bukan berarti segmentasi dapat dilakukan secara sembarang. Levy (2001) berpendapat bahwa segmentasi yang baik harus mudah dipahami, memiliki cukup segmen, relevan dengan tujuan segmentasi, dan memberikan cukup informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan.

Pendapat Trout, Jack dan Al Ries (2005) bahwa setidaknya ada empat criteria yang dapat digunakan untuk menilai kebaikan segmentasi pasar. Keempat kriteria yang diungkapkan oleh Trout dan Ries adalah kebutuhan dari suatu segmen sama atau cenderung sama, kebutuhan antar segmen dapat dibedakan dengan tegas, segmen-segmen yang dihasilkan harus dapat didefinisikan dan dapat dijangkau dan segmen yang dihasilkan harus memberikan cukup informasi mengenai keadaan pasar yang sebenarnya.

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004), segmentasi pasar adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya.

Pendapat Kasali (2007) bahwa segmentasi pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Kedua pendapat di atas menjelaskan arti segmentasi dalam dunia pemasaran, sedangkan pengertian segmentasi sendiri adalah usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Lebih lanjut, Kasali (2007) mengungkapkan bahwa, segmentasi pasar telah berkembang luas. Segmentasi pasar tidak hanya digunakan untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan-kegiatan nirlaba lainnya.

Perusahaan semakin menyadari bahwa pasar terdiri dari banyak pembeli, dan para pembeli berbeda dalam satu atau lebih hal. Para pembeli mungkin berbeda dalam hal keinginan, daya beli, lokasi, perilaku belanja, dan praktik berbelanja.

Sementara, perusahaan sangat terbatas dalam kemampuannya untuk melayani pasar secara menyeluruh. Melalui segmentasi, perusahaan dapat membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara efisien dan efektif dengan produk dan layanan yang unik sesuai dengan kebutuhan pasar (Kotler dan Amstrong, 2004).

Dalam kegiatan bisnis, pengetahuan tentang segmentasi pasar dapat digunakan sebagai informasi untuk memilih pasar, mencari peluang usaha, menyusun strategi merebut bagian pasar dari segmen yang dikuasai pemimpin pasar, melayani pelanggan dengan lebih baik, menganalisis perilaku konsumen dan mendisain produk. Di luar kegiatan bisnis, segmentasi pasar dapat digunakan untuk memasyarakatkan suatu undang-undang baru, melakukan kampanyekampanye sosial, menyampaikan pesanpesan politik, menggairahkan kehidupan beragama dan mendidik siswa (Kasali, 2007).

 

Menurut Schiffman dan Kanuk (1997), loyalitas merek merupakan suatu pilihan yang konsisten atau pembelian merek yang sama yang dilakukan oleh konsumen atas suatu produk tertentu. Loyalitas merek menurpakan satu ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek (Aaker, 2007). Sedangkan Ferrel (2002) memahami loyalitas merek sebaga suatu perilaku positif terhadap suatu merek yang mendorong konsumen untuk secara konsisten membeli merek tersebut ketika mereka membutuhkan kategori produk tersebut. Ketiga definisi tersebut mencerminkan bagaimana seorang pelanggan mungkin tidak akan beralih ke merek lain jika merek tersebut membuat suatu perubahan, baik dalam harga atau dalam unsur-unsur produk.

Pada tingkat paling dasar pembeli tidak loyal sama sekali dengan merek sehingga dalam keputusan pembelian, merek memainkan peran yang sangat kecil. Pada tahap berikutnya, pembeli yang tidak mengalami ketidakpuasan tidak mendapat stimulasi untuk berpindah merek terutama jika perpindahan tersebut membutuhkan usaha. Berikutnya, adalah orang-orang yang puas sehingga untuk menarik kelompok ini, kompetitor harus bias mengatasi biaya peralihan dengan memberikan tawaran yang memberikan manfaat cukup besar. Pada tahap keempat, orang-orang telah sungguh-sungguh menyukai suatu merek. Preferensi mereka terhadap suatu merek sangat tinggi. Kelompok yang terakhir adalah pelanggan yang setia. Mereka mempunyai kebanggaan dengan menjadi pengguna suatu merek tertentu.

Dari semua hal mengenai merek yang dilakukan oleh perusahaan ada satu aktivitas yang sering lupa dilakukan oleh para pemasar yaitu menjaga dan mempertahankan mere. Dalam bayak hal, pemasar melupakan merawat merek ketika merek mereka sudah mulai mapan di pasar. Kadang terjadi arogansi bahwa merek mereka adalah yang paling populer menjadi bumerang baik para pemasar tersebut. Yang harus dilakukan oleh pemasar adalah mengkomunikasikan posisi merek secara kontinyu kepada konsumen. Komunikasi tersebut bias menggunakan berbagai strategi salah satunya adalah periklanan. Dengan aktivitas komunikasi tersebut pemasar secara tidak langsung juga membangun preferensi merek dan loyalitas merek. Tentu saja maintenance merek tidak cukup dilakukan lewat periklanan saja terjadi yang tidak kalah pentingnya adalah lewat pengalaman konsumen akan merek tersebut. Selain itu untuk membangun dan mempertahankan loyalitas konsumen akan suatu merek perlu juga dilakukan interaksi antara produsen dan konsumen baik lewat telepon, internet maupun sarana yang lainnya.

Jacoby dan Kryner (1973) dalam Dharmmesta (1999) mendefinisikan enam kondisi yang secara kolektif memadahi sebagai berikut: Loyalitas merek adalah (1) respon keperilakuan (yaitu pembelian), (2) yang bersifat bias (nonrandom), (3) terungkap secara terus-menerus, (4) oleh unit pengambilan keputusan, (5) dengan memperhatikan satu atau beberapa merek alternatif dari sejumlah merek sejenis, dan (6) merupakan fungsi proses psikologis (pengambilan keputusan, evaluatif).

Sedangkan Mowen dan Minor (1998) dalam Dharmmesta (1999) menggunakan definisi loyalitas merek dalam arti kondisi dimana konsumen mempunyai sikap positif terhadap sebuah merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut, dan bermaksud meneruskan pembeliannya dimasa mendatang. Definisi ini didasarkan pada pendekatan keperilakuan dan pendekatan sikap. Pendekatan keperilakuan mengungkapkan bahwa loyalitas berbeda dengan perilaku beli ulang, loyalitas merek menyertakan aspek emosi, perasaan atau kesukaan terhadap merek tertentu di dalamnya sedang pembelian ulang hanya perilaku konsumen yang membeli berulang-ulang. Dengan demikian pendekatan sikap termasuk di dalamnya.

Kategori loyalitas merek diungkapkan oleh Jacoby dn Chesnut (1978) dalam Dharmmesta (1999) sebagai berikut:

1. Loyalitas merek utama yang sesungguhnya, loyalitas pada merek tertentu yang menjadi minatnya,
2. Loyalitas merek ganda yang sesungguhnya, termasuk merek utama.
3. Pembelian ulang merek utama dari nonloyal, dan
4. Pembelian secara kebetulan merek utama oleh pembeli-pembeli loyal dan non loyal merek lain.

Kosumen yang loyal merek dapat diidentifikasi berdasarkan pola pembeliannya, seperti runtutan pembelian atau proporsi pembelian. Loyalitas merek harus dikembangkan mencakup semua aspek psikologis secara  total agar tidak mudah berubah, yaitu aspek kognitif, afektif, konatif dan tindakan (Dharmmesta, 1999).

Tahap loyalitas merek menurut Dharmmesta ( 1999 : 77 – 80 ) adalah :

1. Loyalitas Kognitif : pada loyalitas ini konsumen hanya menggunakan basis informasi yang secara memaksa menunjuk pada satu merek atas merek yang lainnya, jadi loyalitasnya hanya didasarkan pada kognisi saja.
2. Loyalitas Afektif : tahapan ini didasarkan pada aspek afektif konsumen. Loyalitas pada tahap ini sulit dirubah karena loyalitas sudah masuk kedalam benak konsumen sebagai afek dan bukan kognisi, dan munculnya loyalitas afektif didasarkan pada factor kepuasan.
3. Loyalitas Konatif : tahapan ini dipengaruhi oleh dimensi konatif (niatan untuk melakukan sesuatu ) maka loyalitas konatif ini merupakan kondisi konsumen yang loyal dimana mencakup komitmen yang mendalam untuk melakukan suatu pembelian.
4. Loyalitas Tindakan : tahapan ini muncul setelah timbul aspek konatif ( niat melakukan ) dimana akan timbul tindakan yaitu melakukan pembelian

 

Citra merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek, sama halnya ketika kita berpikir tentang orang lain. Asosiasi ini dapat dikonseptualisasi berdasarkan jenis, dukungan, kekuatan, dan keunikan. Jenis asosiasi merek meliputi atribut, manfaat dan sikap. Atribut terdiri dari atribut yang berhubungan dengan produk misalnya desain, warna, ukuran dan atribut yang tidak berhubungan dengan produk, misalnya harga, pemakai dan citra penggunaan. Sedangkan manfaat mencakup manfaat secara fungsional, manfaat secara simbolis dan manfaat berdasarkan pengalaman. (Shimp, 2003)

Lebih dalam, Kottler (Simamora, 2004) mendefinisikan citra merek mendefinisikan citra merek sebagai seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek. Karena itu sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek tersebut. Kotler juga menambahkan bahwa citra merek merupakan syarat dari merek yang kuat. Simamora (2004) mengatakan bahwa citra adalah persepsi yang relatif konsisten dalam jangka panjang (enduring perception). Jadi tidak mudah untuk membentuk citra, sehingga bila terbentuk akan sulit untuk mengubahnya. Citra yang dibentuk harus jelas dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya. Saat perbedaan dan keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain, muncullah posisi merek. Pada dasarnya sama dengan proses persepsi, karena citra terbentuk dari persepsi yang telah terbentuk lama. Setelah melalui tahap yang terjadi dalam proses persepsi, kemudian dilanjutkan pada tahap keterlibatan konsumen. Level keterlibatan ini selain mempengaruhi persepsi juga mempengaruhi fungsi memori (Mowen, 1995).

Komponen brand image terdiri atas 3 bagian, yaitu; (1) Citra pembuat (corporate image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa. Dalam penelitian ini citra pembuat meliputi: popularitas, kredibilitas serta jaringan perusahaan, (2) Citra pemakai (user image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. Meliputi : pemakai itu sendiri, gaya hidup/kepribadian, serta status sosialnya, dan (3) Citra Produk (product image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. Meliputi artibut produk tersebut, manfaat bagi konsumen, penggunanya, serta jaminan. (Simamora, 2004)

Sutisna dan Prawita (2001), menjelaskan bahwa manfaat brand image adalah sebagai berikut; (1) Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih mungkin untuk melakukan pembelian, (2) Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama, dan (3) Kebijakan family branding dan leverage branding dapat dilakukan jika citra produk yang telah ada positif.

Schiffman dan Kanuk (1997) menyebutkan faktor-faktor pembentuk citra merek adalah sebagai berikut; (1) Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang yang ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu, (2) Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat atau kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi, (3) Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan fungsi dari suatu produk barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen, (4) Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani konsumennya, (5) Resiko, berkaitan dengan besar kecilnya akibat atau untung dan rugi yang mungkin dialami oleh konsumen, (6) Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi suatu produk, juga dapat mempengaruhi citra jangka panjang, dan (7) Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa pandangan, kesepakatan dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari produk tertentu.

 

Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa.Nilai ini bisa dicerminkan dalam cara konsumen berpikir , merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Ekuitas merek merupakan asset tak berwujud yang penting yang memiliki nilai psikologis dan keuangan bagi perusahaan.

Aaker (2009) memandang ekuitas merek sebagai satu perangkat dari lima kategori asset dan libilitas merek yang berkaitan dengan merek yang menembah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau layanan kepada perusahaan dan/atau kepada pelanggan perusahaan. Kategori-kategori asset merek ini: (1) kesetiaan merek, (2) kesadaran merek, (3) mutu yang dirasakan, (4) asosiasi merek, dan (5) aset kepemilikan lainnya, seperti pola, merek dagang, dan hubungan saluran.

Lebih lanjut menurut Aaker (2009), konsep terpenting untuk membangaun ekuitas merek adalah identitas merek-perangkat unik asosiasi merek yang menggambarkan apa yang didukung dan dijanjikan merek kepada pelanggan. Aaker melihat identitas merek terdiri dari 12 dimensi yang terorganisasikan di sekitar 4 perspektif: merek-merek produk (lingkup produk, atribut produk, mutu/nilai , manfaat, pengguna, negara asal); merek sebagai organisasi (atribut organisasi, lokal versus global); merek sebagai pribadi (kepribadian merek, hubungan merek-pelanggan); dan merek sebagai simbol (citra/metaphor visual dan warisan merek).

Aaker (2009), mengonseptualisasikan identitas merek mencakup identitas inti dan identitas yang diperluas (extended). Identitas inti-hakikat merek yang sentral dan tidak dibatasi waktu-kemungkunan paling konstan sebagai merek yang terus berjalan menuju pasar dan produk baru. Identitas yang diperluas mencakup berbagai unsur identitas merek, yang diorganisasi menjadi kelompok yang kohesif dan bermakna.

 

Asosiasi Pemasaran Amerika dalam Kotler (2007) mendefinisikan merek (brand) sebagai “nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual aau kelompok penjual dan untuk mendiferensikannya dari barang atau jas pesaing.” Dengan demikian sebuah merek adalah produk atau jasa penambah dimensi yang dengan cara tertentu mendiferesiasikannya dari produk atau jasa lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan ini bisa fungsional, rasional, atau berwujud yang dikaitkan dengan kinerja produk dari merek. Mungkin juga lebih simbolik, emosional atau berwujud dikaitkan dengan  apa yang digambarkan merek.

Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan memungkinkan konsumen entah individual atau organisasi untuk menetapkan tanggung jawab pada pembuat atau distributor tertentu. Konsumen bisa mengevaluasi produk identik secara berbeda, tergantung pada bagaimana produk dieri merek. Konsumen belajar tentang merek melalui pengalamn masa lampau dengan produk dan program pemasarannya. Mereka menemukan merek mana yang memuskan kebutuhan mereka dan mana yang tidak. Ketika kehidupan konsumen menjadi lebih rumit, sibuk, dan kekurangan waktu, kemampuan merek untuk menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko menjadi tidak ternilai.

Menurut Kotler (2007), merek juga menunjukkan fungsi-fungsi yag bernilai bagi perusahaan. Pertama, merek menyediakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu ntuk mengorganisasikan catatan inventory dan catatan akunting. Sebuah merek juga menawarkan perlindungan hukum yang kuat untuk fitur atau aspek produk yang unik. Nama merek dapatdilndungi melalui paten, pengemasan dapat dilindungi melalui merek dagang yang terdaftar, sedangkan proses manufakturing dapat dilindungi melalui hak cipta an rancangan. Hak property intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat melakuan investasi secara aman dalam merek dan memperoleh keuntungan dari asset yang bernilai.

 

Penetapan merek sudah hampir berabad-abad sebagai sarana untuk membedakan barang-barang dari satu produser dengan produser lain. Tanda paling awal dari penetapan merek di Eropa adalah tuntutan serikat kerja abad pertengahan bahwa para tukang memberi merek dagang pada produk mereka untuk melindungi diri mereka dan konsumen terhadap mutu yang jelek. Dalam dunia seni, penetapan merek dimulai dengan para artis yang menandatangani karya mereka. Dewasa ini merek memainkan sejumlah peran penting untuk meningkatkan hidup konsumen dan nilai keuangan perusahaan.

 

Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya (Putra, 2007). Dalam pasal 1, butir 1 PP No. 60 Tahun 2008, dijelaskan pengertian sistem pengendalian intern bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam pasal 1 ayat 1 butir 2 dijelaskan bahwa SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI)yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat danpemerintah daerah.

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya para pimpinan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini sejalan dengan lima tujuan pengendalian sesuai dengan General Standar 300. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, the Institute of Internal Auditor (IIA) seperti yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2008) dalam Audit Internal Pemerintah yaitu:

1. Dapat dipercayanya dan integritas informasi

Di era globalisasi ini, sistem informasi menjadi begitu penting bagiorganisasi dalam rangka mensikapi perubahan yang serba cepat dalam perubahan kondisi dan lingkungan yang ada dan meningkatnyakecanggihan sarana teknologi informasi. Umumnya, sistem informasidibagi ke dalam 2 (dua) aspek, yakni:

• informasi akuntansi finansialyang menghasilkan laporan keuangan organisasi dan berbagai laporanlainnya seperti penggunaan anggaran atas budget; dan
• sistem informasikegiatan yang menghimpun informasi terkait dengan berbagai aspekkegiatan yang menghasilkan laporan tingkat keberhasilan kinerja. Tujuanpengendalian intern untuk menjaga agar dapat dipercayanya dan integritassistem informasi sangat penting untuk proses pengeambilan keputusanoleh manajemen.

1. Ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang dan peraturan

Salah satu cara yang dipakai manajemen untuk menjaga pengendalianintern adalah dengan menetapkan bergagai kebijakan, rencana, danprosedur. Undang-undang biasanya ditetapkan diluar organisasi. Tujuandari pengendalia-pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa suatuoperasi berjalan dengan baik, sistematis, dan berurutan. Kegagalan untukmematuhi pada pengendalian-pengendalian ini akan memgganggu usahayang terkoordinasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh yangbarsangkutan.

1. Pengamanan aktiva

Pengendalian yang nyata adalah desain dan implementasi untukmelindungi aktiva/aset pemerintah.

1. Ekonomis dan efisiensi pemenfaatan sumber daya

Konsep dasar dalam dunia ekonomi menyatakan bahwa sumber dayaadalah langka. Artinya, ketersediaan atas sumber-sumber ini terbatas,padahal sumber sumber ini dipakai untuk kebutuhan yang tidak terbatasyaitu untuk memenuhi kebutuhan. Prinsip dasar yang harus ditetapkanadalah menggunakan sumber daya yang terbatas seekonomis dan seefisienmungkin untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

1. Efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atas program dankegiatan.

Fokus seluruh pengendalian harus pada pencapaian tujuan dan sasaranorganisasi. Tujuan organisasi tersebut akan diterjemahkan kedalamkegiatan dan program yang dilaksanakan oleh organisasi. Dengandemikian efektivitas atas kegiatan dan program akan mengarah kepadatujuan organisasi

 

InternalEfektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau programyang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internaldikatakan efektif apabila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasientitas tercapai, laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secarahandal, hukum dan regulasi yang berlaku dipatuhi

 

Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur-unsur, namunhendaknya tetap diingat bahwa unsur-unsur tersebut saling berhubungandalam suatu sistem. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of theTradeway/COSO (Baidaie, 2005 : 45-47) yang meliputi unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment), suasana organisasiyang mempengaruhi kesadaran penguasaan (control consciousness) dariseluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar darikomponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.
2. Penilaian Resiko (Risk Assestment), adalah proses mengidentifikasi danmenilai/mengukur resiko-resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan.Setelah teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana mengelola/mengendalikannya.
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities), adalah kebijakan danprosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwasemua arahan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkanpada semua tingkat organisasi dan pengolahan data.
4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication), duaelemen yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya. Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektifdan tepat waktu. Hal tersebut antara lain menyangkut sistem akuntansiyang terdiri dari cara-cara dan perekaman (records) gunamengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan,mencatat dan melaporkan transaksi yang timbul serta dalam rangkamembuat pertanggung jawaban (akuntabilitas) asset dan utang-utangperusahaan.

Pemantauan (Monitoring), suatu proses penilaian sepanjang waktu ataskualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jikadianggap perlu

 

Menurut Niswonger Warren Reeve Fees (2000 : 184), Adapun tujuan dari pengendalian internal yaitu memberikan jaminan yang wajarbahwa setiap bank melakukan suatu control yang dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Sedangkan menurut Mulyadi (2002 : 178) terbagi atas dua yaitu:

1) Menjaga kekayaan perusahaan

1. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan,
2. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatatdibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya.

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

1. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telahditetapkan,
2. Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalamcatatan akuntansi perusahaan.

 

2. Karakteristik dan Keterbatasan Pengendalian Internal
3. Karakteristik Pengendalian Internal

Pengendalian Internal yang baik memiliki karakteristik yangmeliputi hal-hal sebagai berikut:

1) suatu rencana organisasi yang memungkinkan adanya pemisahanpertanggungjawaban fungsi secara tepat,

2) suatu sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang tepat untukmemungkinkan Accounting Control, yang memadai terhadapaktiva, hutang, pendapatan dan biaya,

3) praktek yang sehat diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsidari setiap bagian organisasi, dan

4) kualitas pengamat yang cocok dengan tanggungjawabnya.Karakteristik yang baik akan mendukung terciptanyapengendalian internal yang efektif. Rencana organisasi, sistem otoritasdan prosedur pencatatan yang tepat, praktek yang sehat serta kualitas pengamat yang cocok harus terintegrasi dengan baik dalampelaksanaan tugasnya. Kelancaran pekerjaan akan memudahkanpengendalian internal terlaksana dalam mencapai tujuan.

1. Keterbatasan Pengendalian Internal

Keterbatasan yang terdapat dalam pengendalian internal dapat mengakibatkan tujuan dari pengendalian internal tidak akan tercapai. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menurut Mulyadi (2002 : 181)adalah:

• Kesalahan dalam pertimbangan

Kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin yang biasanya dilakukan oleh manajemen atau personel lain. Kesalahan ini dapatdisebabkan oleh tidak memadainya informasi yang diterima,keterbatasan waktu, dan tekanan lain.

• Gangguan

Adanya kekeliruan dalam memahami perintah, terjadinyakesalahan karena kelalaian dan perubahan yang bersifat sementaraatau permanent dalam personil atau dalam sistem dan proseduryang diterapkan.

• Kolusi

Kerja sama antara pihak-pihak yang terkait, yang manaseharusnya antara pihak-pihak tersebut saling mengawasi, tetapimalah saling bekerja sama untuk menutupi kesalahan-kesalahanyang dibuat baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

• Pengabaian oleh manajemen

Manajemen mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telahditerapkan semata-mata untuk kepentingan pribadinya sehinggapengendalian internal tidak berfungsi secara baik.

• Biaya lawan manfaat

Biaya yang telah dikeluarkan untuk penerapan pengendalianinternal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari adanyapenerapan pengendalian internal tersebut

 

Sistem pengendalian inter adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagianyang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan untuk memisahkan fungsi antara pencatatan dan pengurusan kas yangjelas, dan bertujuan untuk menghindari kecurangan-kecurangan ataupenyelewengan-penyelewengan yang kemungkinan terjadi dalam perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian inter ini maka penerimaan kas dalam perusahaan tidak dapat digelapkan.

Sistem menurut Mulyadi (2001:32) sebagai berikut :“Sistem adalah gabungan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi,metode dan ukuran–ukuran yang dikoordinasikan untuk menjagakekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2008 : 182) Sistem adalah :“Sistem adalah suatu kerangka dan prosedur–prosedur yang salingberhubungan yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruh, untukmelaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan”.

Pengertian Penendalian Intern menurut Siti Kurnia Rahayu dan Elysuhayati (2009 : 221) adalah :“Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewankomisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinkan memadai guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
4. Efektivitas dan efisiensi operasi”.Sedangkan

Menurut Mulyadi (2001:163) tujuan sistem pengendalianintern dilihat dari definisi sistem pengendalian intern adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong Efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Net Profit Margin adalah suatu pengukuran dari setiap satuan nilai penjualan yang tersisa setelah dikurangi oleh seluruh biaya, termasuk bunga dan pajak. Menurut Salno dan Baridwan (2000) net profit margin diduga mempengaruhi perataan laba, karena secara logis margin ini terkait langsung dengan objek perataan penghasilan. Penggunaan net profit margin juga didukung oleh hasil penelitian Beattie et.al (1994), Ronen dan Sadan (1975), yang meneliti penggunaan berbagai instrumen laporan keuangan untuk meratakan penghasilan

 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mengenalkan secara positif suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Sugianto, 2008)

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, antara lain, reklame papan, billboard, vidieotron, megatron, kain rentang, reklame melekat/stiker, reklame selembaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slider, dan reklame peragaan. Adapun reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan, dan sejenis tidak termasuk objek reklame. Demikian juga reklame lainnya yang ditetapkan oleh peraturan daerah dapat dikecualikan dari pajak reklame.

Subjek pajak reklame adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Reklame yang diselenggarakan langsung orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri maka wajib pajak reklame adalah pribadi atau badan tersebut. Apabila dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan maka pihak ketiga tersebut wajib pajak reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dan hasil perhitungan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketetapan maksimum sebesar 25%. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak reklame adalah dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan.

 

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran warga yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.(Sugianto, 2008)

Restribusi daerah yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah ialah

1. digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
2. penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota;
3. asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan segi-segi pembiayaan).

Desentralisasi adalah penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah pusat di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pusat di daerah (merupakan tanggung jawab pemerintah pusat). Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien, murah, dan transparan menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dapat diandalkan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Sugianto, 2008):

1. Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar, dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai.
2. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya Financing Local Goverment in Indonesia menyebutkan bahwa kriteria suatu pajak daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria pajak penghasilan, keadilan, efisien, implementasi, dan sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

1. Penghasilan

Penghasilan adalah mencukupi apa tujuan pajak tersebut dipungut, stabil, dan dapat diprediksi, dapat mengantisipasi gejolak inflasi, dan pertumbuhan penduduk.

2. Keadilan

Keadilan adalah mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena.

 

 

3. Efisiensi

Efisiensi adalah mampu  menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah distorsi ekonomi, dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

4. Implementasi

Implementasi adalah secara efektif, baik dalam bidang politik, maupun kapasitas administrasi.

5. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis dan tarif untuk tiap-tiap jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. (Sugianto, 2008):

1. Pajak Provinsi
   1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 5%.
   2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 10%.
   3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%.
   4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%.
2. Pajak Kabupaten
   1. Pajak hotel 10%.
   2. Pajak restoran 10%.
   3. Pajak hiburan 35%.
   4. Pajak reklame 25%.
   5. Pajak penerangan jalan 10%.
   6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%.
   7. Pajak parkir 20%.

Peraturan daerah tentang pajak berisi peraturan atas perpajakan

1. pajak di tetapkan dengan peraturan daerah;
2. pajak tidak dapat berlaku surut;
3. pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai
   1. nama, objek, dan subjek pajak;
   2. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
   3. wilayah pemungutan;
   4. masa pajak;
   5. penetapan;
   6. tata cara pembayaran dan penagihan;
   7. kadaluwarsa;
   8. sanksi administrasi;
   9. tanggal mulai berlakunya.

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan pemungutan dengan sistem surat ketetapan (SKP); pemungutan dilakukan dengan sistem setor tunai; pemungutan dengan pembayaran di muka, pemungutan dilakukan dengan sistem benda barharga; pemungutan dilakukan dengan sistem kartu(Sugianto, 2008):

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dalam sistem ini, wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang/badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak terutang untuk masa pajak tertentu. Aparat yang aktif dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan wajib pajak lebih bersifat pasif. Jadi, secara formal wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan sudah menerima surat ketetapan pajak.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Setor Tunai

Pada sistem ini, yang lebih aktif adalah wajib pajak, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif. Apabila terjadi ketidakbenaran, aparat perpajakan harus dapat membuktikan, kemudian diambil tindakan.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pembayaran di Muka

Pembayaran di muka, sebagai ketetapan definitif mempunyai arti bahwa dalam sistem pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif dan pembayaran di muka sebagai pemungutan pendahuluan.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pengkaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak, bisa dilihat pada pelaksanaan pajak penerangan jalan, yang penetapan dan penagihan menyatu dengan pungutan tagihan rekening listrik.

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Benda Berharga

Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran, bisa berupa karcis, kupon, meterai, formulir berharga, dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui dinas pendapatan daerah.

 

 

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Kartu

Sistem kartu memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam pelaksanaannya kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

Leverage operasi adalah suatu indikator perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh besarnya volume penjualan. Ashari et. al (1994) berhasil membuktikan bahwa leverage operasi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perataan laba. Zuhroh (1996) meneliti faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan terjadinya praktik perataan laba dengan kesimpulan bahwa hanya leverage operasi perusahaan saja yang memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba yang dilakukan perusahaan di Indonesia.

 

 

Dana perimbangan terdiri dari :

• 1) Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan Negara ini dibagi dengan pertimbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) pemerintah daerah.

• 2) Bagian daerah dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah daerah.
• 3) Penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA), sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor periklanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.
• 4) Dana lokasi umum

Dana ini ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dalam negeri.

• 5) Dana lokasi khusus Dana ini dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersediaanya dana dalam APBN.
• 6) Pinjaman daerah

Pinjaman daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerahdalam memenuhi kewajibannya.

• 7) Lain-lain penerimaan yang ada

 

Sumber PAD terdiri dari :

• 1) Hasil pajak daerah

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menjadi landasan hukum bagi daerah untuk memungut apa yang disebut pajak daerah. Pajak daerah sendiri merupakan pambayaran iuran oleh orang pribadi dan atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri dari :

• Pajak daerah untuk daerah propinsi, terbagi atas :
  • Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air
  • Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
  • Pajak bahan bakar bermotor (BBKB)
  • Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
• Pajak daerah untuk kabupaten/kotamadya, terbagi atas :
  • Pajak hotel
  • Pajak restoran
  • Pajak penerangan jalan umum, Pajak reklame, Pajak hiburan
  • Pajak parkir
  • Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
• 2) Retribusi daerah

Restribusi daerah merupakan suku pembayaran dari rakyat kepada pemerintah daerah dimana kita dapat melihat secara langsung adanya hubungan antara balas jasa yang diterima karena adanya pembayaran restribusi tersebut. Jenis pelayanaan yang dapat dikenakan pungutan restribusi digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pelayanan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.

• 3) Hasil perusahaan milik daerah dan penghasilan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Perusahaan milik daerah adalah penerimaan yang berasal dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan daerah.
• 4) Lain-lain penerimaan daerah yang syah

Rasio profitabilitas perusahaan adalah rasio yang diukur berdasarkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva perusahaan. Profitabilitas

merupakan ukuran penting untuk menilai sehat atau tidaknya perusahaan yang mempengaruhi investor untuk membuat keputusan. Zuhroh (1996) dan Jin dan Machfoedz (1998) berpendapat bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Ashari et. al (1994) menemukan bukti bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan perataan laba.

 

 

Kegiatan periklanan memberikan dampak baik bagi perusahaan juga bagi para konsumen yang bersifat langsung, maupun tidak langsung. Dampak positif dari periklanan merupakan hasil yang berusaha dicapai oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan periklanannya, sedangkan dampak negative dari kegiatan tersebut merupakan hal yang merasa harus dihindari dalam kegiatan periklanan yang dilakukan karena hal tersebut akan menyebabkan terciptanya penyimpangan hasil menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

• Dampak Langsung

Dampak langsung dari peran periklanan terhadap perusahaan atau pelaksana kegiatan periklanan dapat dilihat dengan cara mengevaluasi perubahan yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan periklanan dalam penjualan, market share dan advertising scale economics.

1. Sales

Dampak lansung dari kegiatan periklanan terhadap penjualan terlihat melalui hasil empiris dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang beranggapan atau menyatakan bahwa kegiatan periklanan dapat meningkatkan permintaan yang berdampak pada peningkatan penerimaan melalui penjualan pada beberapa industri sedangkan pada beberapa industri yang lain tidak. Contoh penelitian yang memberikan pernyataan mengenai hasil seperti yang disebutkan berikut dengan industri yang mereka teliti adalah the U. K. cigarette industry(Cowling et al (1975)), the U.S. cigarette industry (Seldon and Doroodian(1989)), the U.S. orange market (Nerlove and Waugh (1961)) and the U.S. auto industry (Kwoka (1993)), but other studies report little evidence of a primary demand effect for the U. S. cigarette market (Baltagi and Levin (1986), Hamilton (1972), Schmalensee (1972)), U.S. beer market (Nelson (2004), Tremblay and Tremblay (2005)), or U. K. instant-coffee market (Cowling et al (1975))

1. Market Share Stability and Brand Loyalty

Sesuai dengan pandangan persuasive terhadap efek dari kegiatan periklanan brand loyalty dapat terbentuk dan permintaan akan produk yang diiklankan menjadi kurang bersifat elastis. Atau idealnya hasil penilaian atau perhitungan atas efek ini dapat tergambar melalui longitudinal data set yang terdiri dari tingkatan penyampaian iklan kepada kelompok rumah tangga dan data atas pembelian produk yang didasrkan pada merk dapat diperoleh sebagaimana baiknya dengan perilaku kegiatan periklanan dan penerapan harga dari perusahaan pesaing.

1. Advertising Scale Economics

Secara luas penelitian empiris yang mencakup skala ekonomis dari kegiatan periklanan dapat meningkat dikarenakan oleh dua alasan, yaitu:

1. The marginal effectiveness dari kegiatan periklanan dalam meningkatkan penjualan dapat menjadi lebih besar ketika jumlah dari pesan yang telah disampaikan berjumlah besar.
2. Biaya yang dikeluarkan dalam menyampaikan pesan akan semakin berkurang ketika pesan-pesan yang akan disampaikan tersebut telah tersampaikan
   • Dampak Tidak Langsung

Dampak tidak langsung dari periklanan dapat terlihat dari bagaimana kegiatan periklanan mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung dapat dilihat dari beberapa hal yang dapat dijadikan acuan, yaitu: konsentrasi, harga, profit, masukan dan kualitas.

1. Concentration

Hasil penelitian yang menerangkan mengenai hubungan antara kegiatan periklanan dengan market concentration yang dilakukan perusahaan ditawarkan oleh Kaldor dan Silverman (1948). Dari 118 industri di Inggris pada tahun 1938, mereka mengukur konsentrasi (kegiatan periklanan) oleh beberapa perusahaan dicatat dan dilakukan analisis mengenai setiap pelaksanaan konsentrasi atas beberapa kategori kegiatan, ditemukan hasil bahwa intensitas akan kegiatan periklanan adalah kategori konsentrasi tertinggi dari delapan kategori yang di jadikan sebagai kelompok kategori dari kegiatan perusahaan.

1. Profit

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Porter (1974,p.425) meletakkan pengaruh dari kegiatan periklanan dalam hubungannya dengan profit ke titik yang lebih luas “ Kegiatan periklanan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap tingkat keuntungan dari produk-produk yang terjual melalui outlet-outlet yang nyaman dibandingkan dengan yang terjual melalui outlet-outlet yang tidak nyaman tergantung pada tingkat kepentingan yang berbeda atas peranan kegiatan periklanan dalam pilihan konsumen dan tingkat keuntungan yang ditawarkan antara perusahaan manufacture dan perusahaan retail.

1. Entry

Penggunaan kuisioner dalam penelitian menawarkan pandangan yang lebih luas dalam melihat seberapa besar hubungan dari masukkan data kedalam perencanaan strategi perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Smiley (1988) dan Smiley dan Bunch (1992) terhadap 300 orang manajer produk dalam menetapkan strategi yang sering digunakan oleh perusahaan, ditemukan bahwa penggunaan loyalty produk dari produk yang terkait dengan kegiatan periklanan merupakan masukkan data yang paling sering digunakan.

1. Price

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Chamberlin (1933), kegiatan periklanan memiliki efek yang saling bertentangan dalam harga, dan hubungan secara keseluruhan mengenai harga tersebut tidak hanya dapat dijelaskan oleh teori-teori dasar saja. Dan atas dasar tersebut pelaksanaan tinjauan atas hasil-hasil penelitian yang terkait dengan hal tersebut. Bukti yang diperoleh dari penelitian-penelitian yang dilakukan terlihat hasil yang sangat beragam dan beranggapan bahwa merek-merek yang sering dilakukan pengiklanan memiliki tingkat harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk sejenis dan memiliki tingkatan atau kelas yang sama namun memiliki intensitas pengiklanan yang lebih rendah. Hasil penelitian yang menyatakan hal tersebut dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Borden (1942), Backman (1967, p. 125), Nickell and Metcalf (1978), Scherer and Ross (1990, pp. 581-92), Telser (1964, p. 542) and Tremblay and Tremblay (1995).

Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan pandangan persuasive akan kegiatan periklanan, sedangkan untuk pola pandang yang lain dalam kegiatan periklanan (Informative, Complementary) hal tersebut masih perlu dipertanyakan dan perlu penelitian lebih lanjut.

1. Quality

Sesuai dengan pendapat Nelson (1974b), ketika suatu produk diiklankan dengan cara yang lebih sering juga menggambarkan tingkat kualitas dari produk tersebut juga tinggi. Pada kebanyakan hasil empiris yang diperoleh dari beberapa penelitian, hubungan positif antara kegiatan periklanan dan kualitas dari produk dapat terlihat dalam beberapa kejadian peristiwa, namun hubungan tersebut menjadi semakin melemah pada peristiwa kejadian yang lain. Sebagai contoh dari penelitian yang memberikan hasil empiris seperti pernyataan tersebut dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Archibald et al (1983).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan (Machfoedz, 1994).

Moses (1987) menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan-perusahaan yang lebih besar menjadi subyek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum/general public).

Hasil lainnya ditemukan oleh Albretch dan Richardson (1990), bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan yang lebih besar diteliti dan dipandang dengan lebih kritis oleh para investor.

 

 

Peran reklame dalam kegiatan usaha memiliki arti yang sangat penting terlebih ketika dalam suatu persaingan usaha skala ekonomi menjadi salah satu cara dalam meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Terdapat beberapa hal yang dinilai dapat dijadikan cara dalam pencapaian tingkat skala ekonomis yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan bagi perusahaan, yaitu (Schusster et al., 2007)

1. Perusahaan dapat melakukan stimulasi penjualan dari produk-produk yang telah ada sebelumnya melalui penerapan strategi harga, promosi dan periklanan.
2. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan secara keseluruhan melalui pengenalan produk baru.
3. Pertumbuhan perusahaan dapat dicapai melalui kegiatan akuisisi bisnis sejenis atau keseluruhan perusahaan.

Dalam setiap pembuatan keputusan yang menyangkut pelaksanaan periklanan guna mencapai sasaran atas suatu kebijakan, maka pihak pembuat kebijakan periklanan perlu memperhatikan beberapa pandangan yang menyangkut periklanan dalam mempengaruhi mereka dalam menetapkan keputusan untuk mengkonsumsi produk atau jasa yang terkait. Selain itu efek yang diharapkan atau ditimbulkan dari setiap kebijakan pelaksanaan periklanan dapat diperhitungkan sebagai proses pencapaian tujuan dan juga dapat dianggap sebagai penghambat dalam proses pencapaian tujuan.

1. Pandangan Konsumen dan Perusahaan akan Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Kegiatan Periklanan

Menurut Bagwell (2005), setiap konsumen memiliki pandangan yang saling berbeda antara satu konsumen dengan konsumen lain, hal itulah yang memberikan motifasi untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan keputusan konsumsi mereka yang terdapat tiga pandangan yang secara garis besar dapat menjelaskan setiap motif terjadinya suatu transaksi konsumsi yang dilakukan oleh setiap konsumen.

• Pandangan Persuasive

Pada metode pendekatan ini, konsumen melihat suatu reklame atau iklan sebagai alat yang dapat mempengaruhi selera konsumen dan menciptakan suatu perbedaan antara satu produk dengan produk lain dan dalam pandangan ini iklan dapat dianggap sebagai alat dalam menciptakan brand loyalty. Sebagai konsekuensi atas hal tersebut permintaan akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan menjadi lebih bersifat inelastic dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan periklanan tersebut akan semakin tinggi. Seiring dengan manfaat akan pembentukan skala ekonomis perusahaan yang dirasakan dari pandangan tersebut dari kegiatan periklanan, periklanan dianggap pula sebagai alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan hambatan bagi para pengusaha atau perusahaan lain untuk masuk ke industri atau produk yang sejenis.

• Pandangan Informative

Pada metode pendekatan ini kegiatan periklanan dianggap sebagai salah satu solusi yang disediakan pasar dalam mengatasi permasalahan kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai karakteristik dan kualitas dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan, selain itu kesulitan dalam memperoleh informasi tersebut akan cenderung meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan konsumen untuk mencoba setiap kualitas produk untuk mengetahui kualitas yang mereka harapkan atas suatu produk, sehingga hal tersebut dirasakan sebagai salah satu sebab timbulnya atau terjadinya market inefficiency.

• Pandangan Complementary

Pandangan ketiga atas metode pendekatan ini beranggapan bahwa selera dan preferensi masyarakat atas konsumsi suatu produk tidak dipengaruhi oleh kegiatan periklanan yang dilakukan perusahaan, melainkan hanya sebagai pelengkap bagi konsumen untuk melakukan suatu keputusan konsumsi akan produk yang terlibat atau terkait dengan periklanan tersebut.

Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu:

1. Perusahaan manufaktur
2. Perusahaan non manufaktur selain usaha bank dan lembaga keuangan lainnya.
3. Kelompok usaha bank dan lembaga keuangan.

Jin dan Machfoedz (1998) dan Assih (1998) menggunakan satu variabel dummy, yaitu kelompok usaha, menyimpulkan bahwa variabel kelompok usaha tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan penghasilan. Sebaliknya Ashari et.al (1994) menggunakan dua variabel dummy kelompok usaha, menyimpulkan bahwa variabel kelompok usaha berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.

  

Beberapa faktor yang menerangkan secara empiris mengapa perusahaan melakukan perataan laba. Moses (1987) menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih kuat melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan-perusahaan besar mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah maupun masyarakat umum. Smith (1976) menjelaskan bahwa manajer perusahaan sangat cenderung melakukan perataan laba. Simpulan ini di dukung oleh temuan Trueman, et al (1988) bahwa secara rasional manjer ingin meratakan laba yang dilaporkannya dengan alasan memperkecil tuntutan pemilik perusahaan.

Menurut Dye (1988) dalam Zulfa dan Maya (2007), bahwa pemilik mendukung perataan penghasilan karena adanya motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal menunjukkan maksud pemilik untuk meminimalisasi biaya kontrak manajer dengan membujuk manager agar melakukan perataan laba. Motivasi eksternal ditunjukkan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah persepsi investor terhadap nilai perusahaan.

Michelson melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara perataan laba dengan kinerja pasar. Hal yang diuji meliputi perbedaan dalam rata-rata return dari saham diantara perusaaan perata laba dan tidak serta resiko pasar yang diperkirakan dengan perataan laba. Hasil yang diperoleh bahwa perusahaan yang meratakan laba memiliki rata-rata return tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak melakukan perataan laba. Selain itu perusahaan yang meratakan laba memiliki beta yang lebih rendah dan nilai sekuritas yang lebih dibandingkan dengan yang tidak meratakan laba.

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi perataan laba di Indonesia dilakukan oleh Jin dan Machfoedz (1998), Narsa dkk (2003), Jatiningrum (2000), dan Salno dan Baridwan (2000). Hasil penelitian Jin dan Machfoedz (1998), Narsa dkk (2003) dan Jatiningrum (2000) yang menggunakan variabel yang sama yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, sektor industri, dan leverage operasi memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Jin dan Machfoedz (1998) menyimpulan bahwa yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba adalah variabel leverage operasi sedangkan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan sektor industri tidak berpengaruh.

Hasil ini tidak sinkron dengan penelitian yang dilakukan oleh Narsa dkk (2003) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh positif dengan praktik perataan laba. Sedangkan Jatiningrum (2000) menunjukkan bahwa praktik perataan laba dipengaruhi oleh variabel profitabilitas, dan untuk ukuran perusahaan dan sektor industri bukan merupakan faktor pendorong pelaksanaan praktik perataan laba. Salno dan Baridwan (2000) menggunakan instrumen besaran perusahaan, Net Profit Margin (NPM), kelompok usaha, dan winner/ losser stocks menyimpulkan bahwa baik besaran perusahaan, NPM, kelompok usaha maupun winner/ losser stocks tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba.

Hepwort dalam Salno (2000:19) mengungkapkan bahwa manajer yang termotivasi melakukan perataan laba atau penghasilan pada dasarnya ingin mendapatkan berbagai keuntungan ekonomi dan psikologis, antara lain; mengurangi total pajak terutang, meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena penghasilan yang stabil mendukung kebijakan deviden yang stabil pula, meningkatkan hubungan manajer dengan karyawan karena pelaporan penghasilan yang meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya tuntutan kenaikan gaji dan upah, siklus peningkatan dan penurunan penghasilan dapat ditandingkan dan gelombang optimisme atau pesimisme dapat diperlunak. Sedangkan tujuan yang lainnya adalah untuk memberikan kesan baik pada pemilik dan kreditor terhadap kinerja manajemen (Stolowy dan Breton 2000 dalam Juniarti 2005:150) untuk menjaga posisi atau kedudukan mereka dalam perusahaan (Spohr 2004 dalam Juniarti 2005:150). Gordon dalam Belkaoui (2007:193) mengusulkan bahwa:

1. kriteria yang dipakai oleh manajemen perusahaan dalam memilih prinsip-prinsip akuntansi adalah untuk memaksimalkan kegunaan dan kesejahteraan.
2. kegunaan yang sama adalah suatu fungsi keamanan pekerjaan, peringkat dan tingkat pertumbuhan gaji serta peringkat dan tingkat pertumbuhan ukuran perusahaan.
3. kepuasan dari pemegang saham terhadap kinerja perusahaan meningkatkan status dan penghargaan dari para manajer.
4. kepuasan yang sama tergantung pada tingkat pertumbuhan dan stabilitas dari pendapatan perusahaan.

Perataan mungkin terkait dengan ukuran perusahaan, keberadaan insentif bonus dan penyimpangan laba aktual dengan laba ekspektasi yang telah diprediksi sebelumnya (Yoon and Miller 2002 dalam Poll 2004 dalam Juniarti 2005:150). Dascher dan Malcolm (1970) dalam Anis C (2000:232) menyatakan bahwa ada beberapa media yang biasanya digunakan manajemen dalam melakukan income smoothing yaitu real smoothing dan artificial smoothing.

Perataan riil mengacu pada transaksi aktual yang terjadi maupun tidak terjadi dalam hal pengaruh perataan sedangkan perataan artifisial mengacu pada prosedur akuntansi yang diimplementasikan terhadap pergeseran biaya dan pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Namun disamping kedua media tersebut masih terdapat dimensi atau media lain untuk melakukan income smoothing, yaitu classificatory smoothing. Barnea et.al 1976 dalam Anis C (2000:232) membedakan ketiga dimensi perataan tersebut sebagai berikut:

1. Perataan melalui adanya kejadian dan atau pengakuan.

Manajemen dapat menentukan waktu transaksi aktual terjadi sehingga pengaruhnya terhadap pelaporan pendapatan akan cenderung mengurangi variasi dari waktu ke waktu.

2. Perataan melalui alokasi terhadap waktu.

Melalui kejadian dan pengakuan atas suatu peristiwa, manajemen memiliki kendali yang lebih bebas terhadap determinasi atas periode-periode yang dipengaruhi oleh kuantifikasi dari peristiwa.

3. Perataan melalui klasifikasi.

Dilakukan melalui pengklasifikasian pos-pos laporan intralaba untuk menurunkan variasi yang terjadi dari waktu ke waktu dalam statistik.

Pendapat tersebut senada dengan tulisan Sofyan Safiri (2003:232) yakni income smoothing dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mengatur waktu kejadian transaksi, memilih prinsip atau metode alokasi, mengatur penggolongan laba yakni antara laba operasi normal dengan laba yang bukan dari operasi normal. Ronen dan Sadan dalam Nurkhabib (2004:16) menunjukkan bahwa perataan laba yang melalui periode waktu tertentu dapat dilakukan melalui tiga cara:

4. Manajemen dapat menentukan waktu terjadinya kejadian tertentu melalui kebijakan yang dimiliki untuk mengurangi variasi laba yang dilaporkan.
5. Manajemen dapat mengalokasikan pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode akuntansi.
6. Manajemen memiliki kebijakan sendiri untuk mengklasifikasikan pos-pos laba atau rugi tertentu dalam kategori yang berbeda.

Unsur laporan keuangan yang sering dijadikan sasaran perataan laba adalah unsur penjualan dan unsur biaya. Menurut Foster dalan Nurkhabib (2004:17) unsur-unsur laporan keuangan yang sering dijadikan sasaran perekayasaan adalah:

1. Unsur penjualan saat pembuatan faktur, pembuatan pesanan atau penjualan fiktif, down grading (penurunan) produk.
2. Unsur biaya memecah-mecah faktur, mencatat prepayment (biaya dibayar dimuka) sebagai biaya

Belkaoui (2007:201) menyatakan pada dasarnya definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan Fischer dan Rosenzweig (1995) dalam Khafid (2004:42) mendefinisikan manajemen laba sebagai, …action of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase decrease) in a long term economics profitability of the unit. Definisi tersebut tidak hanya terbatas pada perilaku tetapi lebih luas mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelola laba. Praktek mengenai manajemen laba dipandang sebagai bentuk manipulasi akuntansi (Stolowy dan Breton 2003 dalam Juniarti 2005:150). Sedangkan Wild et al (2001) dalam Poll (2004) dalam Juniarti (2005:150) mengatakan earning management sebagai a purposeful intervention by management in the earning determination process, usually to satisfy objectives.

Menurut Arthur Levitt dalam Hall (2002) dalam Juniarti (2005:150) menyebutkan bahwa manajemen laba didefinisikan sebagai suatu praktek pelaporan earnings yang lebih merefleksikan keinginan manajemen daripada performa keuangan perusahaan. Adapun Merchant (1989) dalam Wirda (2007:15) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang dapat memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis yang dalam jangka panjang dapat merugikan perusahaan. Dengan adanya praktek manajemen laba, reliabilitas dari laba akan tereduksi. Hal ini disebabkan karena di dalam manajemen laba terdapat pembiasan pengukuran income (dinaikkan atau diturunkan) sehingga melaporkan income yang tidak representationally faithfulness seperti yang seharusnya dilaporkan. Menurut Belkaoui (2007:206) isu-isu dalam manajemen laba antara lain:

1. Manajemen laba bertujuan untuk memenuhi harapan dari analis keuangan atau manajemen (yang diwakili oleh peramalan laba dari publik).
2. Manajemen laba bertujuan untuk mempengaruhi kinerja harga jangka pendek dengan berbagai cara.
3. Manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang asimetris suatu kondisi yang disebabkan ileh informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin untuk mereka ungkapkan.
4. Manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan pembagian aturan diantara pemegang kepentingan.
5. Strategi perusahaan bagi manajemen laba mengikuti satu atau lebih dari tiga pendekatan (memilih dari pilihan-pilihan yang ada dalam GAAP, pilihan aplikasi yang ada dalam opsi menggunakan akuisisi serta deposisi aktiva dan waktu untuk melaporkannya).
6. Manajemen laba merupakan suatu hasil usaha untuk melewati ambang batas.
7. Manajemen laba dapat berasal dari pemenuhan perjanjian dari kontrak kompensai implisit.
8. Manajemen laba tumbuh dari ancaman dua bentuk aturan yakni aturan industri spesifik dan aturan antitrust.
9. Laba negatif secara tiba-tiba umumnya lebih merugikan daripada revisi ramalan negatif.

Salah satu pola atau tindakan manajemen atas laba yang dapat dilakukan yaitu income smoothing (perataan laba). Menurut Koch (1981) dalam Mursalim (2003:162) tindakan perataan laba dapat didefinisikan sebagai suatau sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urut-urutan, pelaporan laba relatif terhadap beberapa urut-urutan target yang terlihat karena adanya manipulasi variabel-variabel akuntansi semu (artificial smoothing) atau transaksi riil (real smoothing).

Sedangkan definisi dari Poll (2004) dalam Juniarti (2005:150) smoothing of income is a way of removing volatility in earnings by leveling off the earnings peaks and raising the valleys. Definisi lain menganai income smoothing adalah definisi yang dikemukakan oleh Belkaoui (2007:192) perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai trend atau tingkat yang diinginkan.

Adapun Frudenberg dan Tirole (1995) dalam Nurkhabib (2004:11) mendefinisikan perataan laba sebagai proses manipulasi profil waktu earning atau pelaporan earning agar aliran laba yang dilaporkan perubahannya lebih sedikit. Definisi income smoothing lainnya yang dikemukakan Beidelman (1973) Anis C (2000:231) adalah perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batasbatas yang diizinkan dalam praktek akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. Beidleman dalam Belkaoui (2007:193) mempertimbangkan dua alas an menejemen meratakan laporan laba. Pendapat pertama berdasar pada asumsi bahwa suatu aliran laba yang stabil dapat mendukung deviden dengan tingkat yang lebih tinggi daripada suatu aliran laba yang variabel sehingga memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi nilai saham perusahaan seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan.

Argumen kedua berkenaan pada perataan kemampuan untuk melawan hakikat laporan laba yang bersifat siklus dan kemungkinan juga akan menurunkan korelasi antara ekspektasi pengembalian perusahaan dengan pengembalian fortofolio pasar. Hal tersebut merupakan hasil dari kebutuhan manajemen untuk menetralisir ketidakpastian lingkungan dan menurunkan fluktuasi yang luas dalam kinerja operasi perusahaan terhadap siklus waktu baik maupun waktu buruk yang berganti-ganti.

Manajemen laba berbeda dengan kecurangan. Perbedaan tersebut terletak pada tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi. Manajemen laba merupakan rekayasa pelaporan keuangan dalam batas-batas tertentu yang tidak melanggar standar pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh menejemen dengan memanfaatkan wewenangnya dalam memilih metode akuntansi yang diizinkan oleh standar. Manajer memiliki fleksibilitas dalam membuat pilihan metode maupun kebijakan akuntansi dari berbagai alternative metode dan kebijakan akuntansi yang ada, yang menurut preferensi manajer paling menguntungkan pada periode pelaporan.

Manajemen banyak memanfaatkan standar pelaporan keuangan dengan cara menerapkan standar yang dipercepat pengadobsiannya. Selain itu standar juga dijadikan sebagai alat untuk melaporkan kondisi perusahaan. Fleksibilitas yang terdapat dalam standar akuntansi pada akhirnya menyebabkan tindakan tersebut sah dengan sendirinya. Sedangkan kecurangan dalam pelaporan keuangan lebih merupakan upaya manajemen untuk menyembunyikan atau memanipulasi sebagian atau seluruh informasi keuangan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Konsep perataan laba mengasumsikan bahwa investor adalah orang yang menolak resiko (Fudenberg dan Tirole 1995 dalam Salno 2000:16) dan manajer yang menolak resiko terdorong untuk melakukan perataan laba. Demikian juga dalam hubungannya dengan kreditur, manajer lebih menyukai alternatif yang menghasilkan perataan laba (Trueman dan Titman 1988 dalam Salno 2000:16). Hasil penelitian Suh (1990) dalam Khafid (2004:42) juga menunjukkan adanya motivasi kuat yang mendorong manajer melakukan perataan laba.

Adapun Bidleman dalam Assih (2000:37) percaya bahwa manajemen melakukan perataan laba untuk menciptakan suatu aliran laba yang stabil dan mengurangi covariance atas return dengan pasar. Sedangkan Barnea et. al (1976) dalam Assih (2000:37) menyatakan bahwa manajer melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi dalam laba yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi aliran kas dimasa yang akan datang.

Di lain pihak menurut Dye (1988) dalam Khafid (2004:43) menyatakan pemilik mendukung perataan laba karena adanya motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal menunjukkan maksud pemilik untuk meminimalisasi biaya kontrak manajer dengan membujuk manajer agar melakukan praktek manajemen laba. Motivasi eksternal ditujukan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah persepsi investor prospektif atau potensial terhadap nilai perusahaan. Menurut Belkaoui (2007:194) tiga batasan yang mungkin mempengaruhi para manajer untuk melakukan perataan laba adalah:

1. Mekanisme pasar yang kompetitif sehingga mengurangi jumlah pilihan yang tersedia bagi manajemen.
2. Skema kompensasi manajemen yang terhubung langsung dengan kinerja perusahaan.
3. Ancaman penggantian manajemen.

Dipandang dari sisi manajemen, Hepworth (1953) dalam Harry dan Murtanto (2004), mengungkapkan bahwa manajer melakukan perataan laba pada dasarnya ingin mendapat berbagai keuntungan ekonomi dan psikologis, yaitu :

1. Mengurangi total pajak terutang
2. Meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena penghasilan yang stabil mendukung kebijakan dividen yang stabil pula.
3. Meningkatkan hubungan antara manajer dengan karyawan karena pelaporan penghasilan meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya tuntutan gaji dan upah.
4. Siklus peningkatan dan penurunan penghasilan dapat ditandingkan dan gelombang optimisme dan pesimisme dapat diperlunak.

Dilain pihak Dye (1988), pemilik mendukung perataan laba karena adanya motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal menunujukkan maksud pemilik untuk   meminimalisasi biaya kontrak manajer dengan membujuk manager agar melakukan praktik manajemen laba. Motivasi eksternal ditunjukkan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah persepsi investor potensial terhadap nilai perusahaan.

Adapun tujuan perataan laba menurut Foster (1986) adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar, bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang rendah.
2. Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba di masa mendatang.
3. Meningkatkan kepuasan relasi bisnis.
4. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen.
5. Meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen.

Dalam Imam Subekti (2005) Dascher dan Malcom (1970) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) tipe perataan laba yaitu:

1. Real smooting, yaitu merupakan suatu transaksi yang sesungguhnya untuk dilakukan atau tidak dilakukan berdasar pengaruh perataannya pada laba.
2. Artificial smooting, yaitu merupakan perataan laba dengan menerapkan prosedur akuntansi untuk memindahkan biaya dan/ atau pendapatan dari suatu perioda ke perioda lainnya.

Beidlemen (1973), yang dikutip Assih dan Gudono (2000) dalam Imam Subekti (2005) menyatakan bahwa tujuan manajemen perusahaan melakukan keputusan perataan laba adalah untuk menciptakan suatu aliran laba yang stabil dan mengurangi covariance atas return dengan pasar.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, fokusnya selalu pada timbulnya tindakan perataan laba dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya. Menurut Ronen dan Sadan (1981) yang dikutid dalam Jatiningrum, perataan penghasilan bersih/laba dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu :

1. manajemen dapat menetapkan waktu terjadinya peristiwa tertentu, untuk mengurangi perbedaan laba yang dilaporkan, jadi alternatifnya, manajemen juga dapat menentukan waktu pengakuan beberapa peristiwa.
2. manajemen dapat mengalokasikan pendapatan atau dan beban tertentu pada periode akuntansi yang berbeda
3. manajemen dengan kebijaksanaannya  mengelompokkan item laba tertentu ke dalam kategori yang berbeda.

Brayshaw dan Eldin (1989) dalam Edy dan Arleen (2005), mengungkapkan bahwa manajemen perusahaan diuntungkan dengan praktek perataan laba. Sedangkan Mulyani dan Carmel (2003) menyatakan bahwa motivasi perataan laba lebih banyak menguntungkan pemegang saham dan pengguna eksternal utamanya serta manajer itu sendiri

 

1. .

 

 

Bank konvensional dan Bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional  adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan Bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Bank syariah	Bank Konvensional
1.    Melakukan investasi-investasi yang halal saja. 2.    Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. 3.    Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagian dunia akhirat 4.    Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	1.    Investasi yang halal dan haram.   2.    Memakai perangkat bunga.     3.    Profit oriented     4.    Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur. 5.    Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Antonio, 2001

 

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi:

1. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan (Keynes, 1992) yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda halnya dengan bank syariah, yang melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset/non earning asset). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm asy-syarikah atau equity participation pada saham perseroan bank.

1. Titipan (Wadi’ah)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi’ah.

Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Investasi (Mudharabah)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

 

 

2. Sistem Penyaluran Dana (Financing)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna’.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (Ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.
3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Sistem Penyaluran Dana (Financing)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna’.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (Ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.
3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
   1. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).    Implikasinya berupa:

1. Al-Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

1. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

1. Istishna’

Istishna’ adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

2. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni. (2) ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

3. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

 

 

1. Al-Wakalah (perwakilan)

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

1. Al-Kafalah (jaminan)

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

1. Al-Hawalah (alih piutang)

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

1. Ar-Rahn (gadai)

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

1. Al-Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001).

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

1. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)

adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.

1. Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)

adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang  diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

 

 

 

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

• Mudharabah Muthlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

• Mudharabah Muqayyadah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

 

 

1. Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis al-musyarakah:

• Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
• Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

 

1. Kemitraan
2. Keadilan
3. Transparansi dari universal
4. Melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah

 

 

Tabel 2.1. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a.       Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a.      Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemingkinan untung rugi.
b.      Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang(modal) yang dipinjamkan	b.      Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c.       Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c.      Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d.      Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang ” booming”	d.      Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan penignkatan jumlah pendapatan
e.       Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak di kecam) oleh semua agama, termasuk islam.	e.      Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

(sumber : Antonio 2001)

 

            Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan nya ke masyarakat. (PPPS UIN, 2008)

           

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Bank Syariah juga dapat didefinisikan sebagai bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, tranparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah (BI, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia).   Ada dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam (Antonio dan Perwataatmadja, 2001). Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

 

Ada beberapa definisi Bank yang dikemukakan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sehingga dari pengertian yang sudah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa Bank adalah Suatu Badan Usaha yang mempunyai fungsi untuk menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat dan memberikan kredit, baik yang bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Martono, 2000).

Para pengambil keputusan seringkali menggunakan laba sebagai parameter kinerja perusahaan, sehingga mereka menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Informasi kinerja perusahaan yang diberikan pada pemilik oleh manajemen terkadang belum dapat menjamin bahwa informasi tersebut mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. Hal ini disebabkan oleh adanya motvasi dari manajemen untuk dapat memenuhi kepentingan mereka sendiri. Pihak manajemen memiliki perbedaan kepentingan dengan pemilik perusahaan di mana pemilik perusahaan sebagai pemilik modal menginginkan manajemen dapat menjamin kepentingan mereka dan adanya peningkatan laba sebagai indikasi adanya pengembalian modal yang telah ditanamkan Sementara manajemen menginginkan penilaian kinerja yang baik yang ditunjukkan dengan perolehan laba yang terus meningkat sehingga dapat meningkatkan insentif mereka. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk mempengaruhi angka laba perusahaan yang dikelolanya adalah dengan cara melakukan manajemen laba (earnings management) (Yusnita dkk, 2015).

Penelitian Fitriyani (2014) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan sedangkan manajemen laba riil tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Begitu juga hasil peneltian Laksono (2015) menunjukkan adanya pengaruh signifikan manajemen laba terhadap kinerja perusahaan

Pajak bagi suatu perusahaan bukan merupakan sumber pendapatan, tetapi dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi laba. Pajak yang dianggap sebagai elemen dalam mengurangi laba suatu perusahaan, juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan (Sanjaya, 2016).

Penelitian Ampa (2011) membuktikan bahwa penerapan perencanaan pajak yang baik dapat berhasil menghemat pajak dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengelola tax saving yang diperoleh untuk program yang bermanfaat bagi peningkatan kemampuan karyawan di masa mendatang. Hal ini diperkuat juga dengan penelitian Harwana dan Suandana (2014) yang bahwa membuktikan pajak tangguhan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan

Analisis pajak tangguhan (deffered tax) dapat menjadi alternatif bagi pihak eksternal sebagai pengguna laporan keuangan dan pihak lain yang terkait dengan perusahaan untuk menilai apakah suatu perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak melalui komponen pajak tangguhan untuk tujuan mencegah pelaporan kerugian (Utari 2007). Pajak tangguhan (deffered tax) adalah penundaan perusahaan dalam pembayaran pajak dan timbul akibat perbedan sementara antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi terdapat perbedaan alokasi setiap tahunnya. Beda waktu tersebut biasanya timbul karena perbedaan metode yang digunakan antara pajak dengan akuntansi dalam hal penilaian persediaan, akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi serta kompensasi kerugian fiskal.

Phillips et al. (2003) menyatakan bahwa pajak tangguhan dan akrual secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk mencapai dua tujuan pelaporan, yaitu menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian. Penelitian ini menggunakan indeks Eckel untuk mendeteksi perusahaan yang melakukan perataan laba atau tidak. Indeks Eckel untuk perusahaan bukan perata laba adalah ≥ 1, sedangkan untuk perusahaan perata laba adalah < 1. Jadi jika semakin besar nilai variabel beban pajak tangguhan perusahaan maka semakin mungkin perusahaan tersebut melakukan manajemen laba atau indeks eckelnya di bawah 1.

 

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan.Ini sering disebut factor fundamental perusahaan. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadapreview data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap laporan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Metode dan teknik analisa tertentu digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan untuk dapat mengetahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode sebelumnya untuk satu perusahaan. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa yaitu untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti.

Menurut Munawir (2010), ada dua metode analisa yang umumnya digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal dan analisa vertikal:

1. Analisa horizontal yaitu analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui perkembangannya. Metode ini juga seringkali disebut sebagai metode analisa dinamis.
2. Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan yang ada, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja tanpa mengetahui trend per tahunnya.Analisa vertikal disebut juga metode analisa yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh dari analisia vertikal hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Menurut Jumingan (2006), berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu:

1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengancara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih denganmenunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalampersentase (relatif).
2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahuitendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisisuntuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadapkeseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisisuntuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui duaperiode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untukmengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatuperiode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untukmengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporanlaba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahuiposisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. AnalisisBreak Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkatpenjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Setiap metode analisa keuangan yang digunakan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti oleh semua pihak sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

 

Pengertian kinerja yaitu suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telahdilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2003). Kinerja keuangan yaitu penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba (Mulyadi dalam Sucipto, 2003). Menurut  IAI (2012) kinerja keuangan yaitu kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan ialah usaha formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk  mengevaluasi efisiensidan efektivitas dari aktivitas perusahaan guna mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada.

Menurut Zain (2007), PPh yang dihitung berbasis pada PKP yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai PPh terutang, sedangkan PPh yang dihitung berbasis laba (penghasilan) sebelum pajak disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan. Pajak tangguhan ini diperhitungkan dalam penghitungan laba rugi akuntansi dalam suatu periode berjalan yang diakui sebagai beban atau manfaat pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak).  (Yuliati, 2004)

Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Sehingga selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. (Suandy, 2008 : 91) Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, di mana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2007).

Suandy (2008) lebih lanjut menjelaskan bahwa apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang maka berdasarkan SAK dapat dianggap sebagai suatu aset. Sebagai contoh rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi berdasarkan peraturan perpajakan atau kemungkinan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang akan mengurangi beban pajak, maka dapat diakui sebagai suatu aktiva (aset) pajak tangguhan. Sehingga apabila manfaat ekonomi yang dimaksud tidak dapat diperoleh, setiap tahun perusahaan harus melakukan penilaian kembali aktiva pajak tangguhan. Jika terdapat kemungkinan suatu aktiva pajak tangguhan tidak mungkin dapat direalisasikan, maka dilakukan penyisihan (allowance) terhadap terealisasinya aktiva tersebut (Purba dan Andreas, 2005). Aktiva (aset) pajak tangguhan terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi positif, di mana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial. (Agoes dan Trisnawati, 2007)

Pernyataan Suandy (2008) di atas secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori akuntansi mengenai definisi kewajiban dan aktiva (aset). Berdasarkan teori akuntansi mengenai definisi kewajiban dan aktiva (aset), kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari kewajiban masa kini suatu entitas untuk menyerahkan aktiva kepada entitas-entitas lain sebagai akibat kejadian masa lalu. Sedangkan definisi aktiva (aset) berdasarkan teori akuntansi yaitu sebagai suatu kemungkinan akan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat kejadian masa lalu (Purba dan Andreas, 2005).

Pada dasarnya, beban (manfaat) pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan komersial laba rugi perusahaan dapat mempengaruhi jumlah nominal laba bersih setelah pajak. Apabila perusahaan secara komersial menghitung PPh yang terutang belum memperhitungkan koreksi fiskal maka akan menyebabkan perbedaan dengan perhitungan PPh terutang menurut fiskus, sehingga besarnya PPh terutang akan mempengaruhi posisi neraca secara laporan komersial. Perbedaan besarnya pajak terhutang tersebut harus dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian yang akan berpengaruh pada besarnya rekening hutang pajak dan juga mempengaruhi besarnya laba setelah pajak yang diakui oleh perusahaan dalam laporan laba rugi. Oeh karena itu, atas perubahan tersebut, perusahaan harus melakukan revisi posisi neracanya (Muljono, 2006)

Menurut  Subramanyam dan Wild (2010:131-132), terdapat tiga jenis  strategi manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Laba

Meningkatkan laba yang dilaporkan  pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini  juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Pada skenario peningkatan laba, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini,  sehingga  dapat meningkatkan laba. Perusahaan melaporkan  laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang agresif sepanjang periode waktu yang panjang.  Selain itu, perusahaan dapat melakukan  manajemen  laba  untuk meningkatkan  laba selama beberapa tahun dan  membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan.

2. Big Bath Strategy 

Strategi big bath dilakukan  melalui penghapusan sebanyak  mungkin dalam satu periode. Periode yang dipilih sebaai target penghapusan biasanya adalah periode dengan  kinerja yang buruk (seringkali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga  melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang  tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi  big bath  juga sering kali dilakukan setelah peneraan strategi peningkatan laba pada  periode sebelumnya.  Oleh karena sifat  big bath  yang tidak biasa dan tidak dapat diulang lagi, sehingga pemakai cenderung tidak memperlihatkan dampak keuangannya.  Hal ini memberikan kesempatan untuk menghapus semua dosa masa lalu dan  memberikan kesempatan untuk meningkatkan laba di masa depan.

3. Perataan Laba

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini,  manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk  mengurangi fluktuasinya.  Perataan laba juga mencakup tindakan untuk tidak melaporkan  bagian laba pada periode baik dengan cara menciptakan cadangan atau “bank” laba  dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.

Banyak hal yang dapat memotivasi  seorang manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, antara lain yaitu (Sastradipraja, 2010:34):

1. Meningkatkan Kompensasi Manajer yang Terkait Dengan Laba yang Dilaporkan

Banyak perjanjian kompensasi manajer yang menggunakan angka laba akuntansi, misalnya  perjanjian kompensasi manajer yang mencakup bonus  berdasarkan laba  akuntansi. Perjanjian bonus untuk manajer biasanya memiliki rentang tertentu, artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba lebih rendah  dari batas bawah  atau jika laba lebih tinggi dari batas atas. Perjanjian bonus  tersebut dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan atau menurunkan laba  sesuai keinginannya agar berada diantara rentng atas dan bawah perjanjian bonus yang telah disepakati.

2. Debt Contract

Ketika manajer dengan atas nama perusahaan terikat kontrak hutang, jangka  panjang, mereka akan terikat pada perjanjian yang melindungi sang pemberi pinjaman  dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan sang pemberi  pinjaman, seperti dividen yang berlebiham, pinjaman tambahan, atau  membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas jatuh di bawah tingkat yang  ditetapkan. Pelanggaran perjanjian oleh manajer saat mengelola perusahaan dapat mengakibatkan biaya tinggi  sehingga manajer diharapkan agar berusaha menghindarinya. Kontrak hutang membatasi kebebasan aksi manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Oleh karena itu manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian kontrak.

3. Dampak Harga Saham

Manajer berupaya untuk memberikan sinyal positif ke pasar dengan cara meningkatkan laba. Hal ini umumnya dilakukan berkaitan dengan adanya satu kejadian tertentu, seperti  merger  atau penawaran  saham perdana (IPO).

4. Insentif Lainnya

Manajer seringkali menurunkan laba untuk menghindari biaya politik oleh pemerintah, misalnya penelitian pemerintah terhadap perusahaan mengenai ketaatan undang-undang anti  monopoli.  Perusahaan juga seringkali menurunkan laba untuk mengelak permintaan  serikat pekerja dan perubahan manajemen.

 

Tabel 2.1 Kondisi dan Faktor Pendorong Manajemen Laba

No.	Kondisi	Faktor Pendorong
1.	Laba rendah	Mencegah terjadinya penurunan harga saham
2.	Persiapan penawaran saham perdana	Memperoleh harga saham optimal
3.	Laba diluar retang perjanjian bonus	Keinginan untuk selalu memperoleh bonus
4.	Tekanan Politis Pemerintah	Menurunkan biaya politik
5.	Debt covenant	Menghindari penalty
6.	Laba di luar garis trend	Menghindari respon negatif pasar
7.	Volatility laba	Income Smoothing
8.	Penggantian top management	Take a bath
9.	Kerugian besar di masa lalu	Reversing of accruals

Sumber: Badruzzaman (2010)

 

Klasifikasi  manajemen laba menurut  Sastradipraja (2010:33),  yaitu  sebagai berikut:

1. Cosmetic Earnings Management

Manajemen laba kosmetik  terjadi jika  manajer memanipulasi akrual  yang tidak memiliki konsekuensi cash flow. Teknik ini merupakan hasil dari  kebebasan yang diterapkan dalam sistem akuntansi akrual . Akuntansi akrual membutuhkan estimasi  dan pertimbangan yang mengakibatkan manajer memiliki  kebebasan dalam menetapkan kebijakan akuntansi. Meskipun kebebasan ini  memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyajikan gambaran aktivitas  usaha perusahaan yang lebih  informatif, namun terkadang kebebasan ini juga  memungkinkan manajer mempercantik laporan keuangan (window-dress  financial statement) dan mengelola pendapatan

.

2. Real Earnings Management

Real earning management terjadi jika manajer melakukan aktivitas dengan  konsekuensi  cash flow. Real earnings management  lebih bermasalah  dibandingkan  dengan cosmetic earnings management, karena mencerminkan  keputusan usaha yang sering kali mengurangi kekayaan pemegang saham. Manajemen laba jenis ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu (1) manipulasi penjualan dengan menawarkan diskon harga secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak (2) melakukan produksi secara besar besaran sehingga fixed cost tersebar pada produk yang lebih banyak (3) penurunan beban diskresi seperti bagian RnD, iklan, penjualan serta administrasi.

Menurut  Subramanyam dan Wild (2010: 133-134),  terdapat dua metode  utama manajemen laba, yaitu:

1. Pemindahan Laba

Pemindahan laba merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode  akuntansi lainnya.  Pemindahan laba dapat dilakukan dengan memajukan atau memundurkan pengakuan pendapatan atau bahkan pengakuan beban.  Bentuk  manajemen laba ini biasanya menyebabkan dampak pembalik pada satu periode atau  beberapa periode berikutnya. Oleh karena itu, pemindahan laba sangat berguna untuk perataan laba.

2. Manajemen Laba melalui Klasifikasi

Manajemen labamelalui klasifikasi adalah manajemen laba yag dilkaukan dengan cara khusus dalam mengklasifikasi beban dan  pendapatan  pada bagian tertentu laporan laba rugi.  Bentuk umum dari  manajemen laba melalui klasifikasi yaitu memindahkan beban di bawah garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang, sehingga pelaporan beban seperti ini tidak dianggap penting oleh analis.

Menurut  Schipper  dalam Gumanti (2001:62),  pengertian  manajemen  laba yaitu pengungkapan manajemen dengan cara melakukan intervensi pada proses pelaporan kepada pihak eksternal perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut Sulistyanto (2008:48), pengertian manajemen laba yaitu upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan  dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui  kinerja dan kondisi perusahaan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010: 131) manajemen laba merupakan hasil dari kebebasan dalam aplikasi akuntansi akrual yang mungkin terjadi

Theresia (2005) menyatakan bahwa  manajemen laba merupakan salah  satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Gideon (2005), manajemen akan memilih  metode tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Hal ini  akan mempengaruhi kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen.  Manajen laba dapat menimbulkan masalah-masalah keagenan yang dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan  kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola/manajemen perusahaan. Menurut Herawaty (2008), manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi  tentang perusahaan lebih banyak dan lebih dahulu daripada pemegang saham  sehingga terjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktek akuntansi dengan orientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Konflik keagenan yang mengakibatkan terjadinya oportunistik manajemen. Hal ini akan mengakibatkan laba yang dilaporkan menjadi semu, sehingga menyebabkan nilai perusahaan berkurang di masa yang akan datang Manajemen laba (earnings management) merupakan fenomena yang sukar  untuk dihindari, karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar  akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Praktek manajemen laba tidak hanya  berkaitan dengan motivasi individu manajer,  tetapi bisa  juga untuk kepentingan  perusahaan.

Menurut Sitorus (2006), praktik manajemen laba yaitu sebuah tindakan manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi yang diterapkan dari suatu standar tertentu, sehingga hal ini dapat mempengaruhi laba yang akan terjadi sesuai dengan yang manajer inginkan. Sugiri (1998) dalam Widyaning Dyah (2001) membagi definisi managemen laba menjadi dua, yaitu:

1. Definisi sempit

Praktik management laba hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi, yang dalam arti sempit mendefinisikan tentang prilaku manajer untuk “mempermainkan”  komponen discretionary accrualnya guna menentukan besaran pendapatan yang terjadi.

2. Definisi luas

Managemen laba merupakan usaha manejer untuk membuat pelaporan laba dengan cara meningkatkan atau mengurangi laba saat ini. Manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Hal terpenting dalam sebuah laporan keuangan yaitu informasi laba, karena mewakili kinerja manajemen pada periode tertentu. Menurut Ahmed dan Belkaoui (2000) dalam Handayani, Sri dan Rachadi (2009), alasan atas pentingnya informasi laba ialah karena laba menjadi dasar dalam penentuan kebijakan deviden, perpajakan, keputusan ekonomi, serta prediksi pertumbuhan perusahaan.

Menurut Hanafi dan Halim (2005),analisis rasio bisa dikelompokkan lima macam kategori,yaitu :

• Rasio likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

• Rasio aktivitas

Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset.

• Rasio solvabilitas

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

• Rasio profitabilitas

Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas)

• Rasio pasar

Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relative terhadap nilai buku perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2012),rasio keuangan terbagi menjadi lima yaitu :

• Rasio likuiditas

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya.

• Rasio manajemen asset

Rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan mengatur asetnya.

• Rasio manajemen utang

Rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunaan pendanaan melalui hutang

• Rasio profitabilitas

Sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas,manajemen asset,dan utang pada hasil operasi.

• Rasio nilai pasar

Sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba,arus kas,dan nilai buku per sahamnya.

Menurut J.Fred Weston yang dikutip Kasmir(2010),bentuk –bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut :

• Rasio likuiditas (liquidity ratio)
• Rasio solvabilitas (leverage ratio)
• Rasio activity (activity ratio)
• Rasio profitabilitas (profitability ratio)
• Rasio pertumbuhan (Growth ratio)

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

• Rasio penilaian (Valuation ratio)

Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi.

Jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja  keuangan menurut Kasmir (2008) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk  mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki atau rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi pemanfaatan sumber daya  perusahaan. Rasio-rasio ini dirancang untuk mengetahui  apakah jumlah total dari tiap-tiap jenis aktiva seperti yang dilaporkan dalam  neraca terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan  tingkat penjualan saat ini dan proyeksinya. Ada beberapa macam rasio aktivitas,  antara lain: asset turn over, account receivable turn over, fixed asset turn over,  inventory turn over, average collection period.

2. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan  dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh  manajemen (Syahyunan, 2004). Setiap perusahaan menginginkan tingkat  profitabilitas yang tinggi. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, perusahaan  harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Apabila perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk  memperoleh pinjaman dari kreditor maupun investasi dari pihak luar. Ada  beberapa macam rasio profabilitas, antara lain: gross profit margin, operating  Utaraprofit margin, net profit margin, return on assets, return on equity, dan basic  earning power.

3. Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir (2008) rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin besar jumlah pendanaan yang berasal dari  kreditur, semakin tinggi resiko perusahaan tidak dapat membayar seluruh  kewajiban dan bunganya. Bagi pemegang saham, semakin tinggi rasio  solvabilitas, semakin rendah tingkat pengembalian yang akan diterima pemegang  saham karena perusahaan harus melakukan pembayaran bunga sebelum laba  dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ada beberapa macam rasio leverage antara lain: debt ratio, Debt to Equity Ratio, long term debt to equity,  dan time intersted earned.

Adapun rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  rasio profitabilitas yaitu Return On Assets dan Return On Equity, rasio aktivitas  yaitu Asset Turn Overrasio leverage yaitu Debt Ratio.

1. Return On Asset(ROA )

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam  menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

1. Return On Equity (ROE)

Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak  dengan modal. Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri,  semakin tinggi rasio ini, maka posisi pemilik perusahaan semakin kuat

1. Rasio Perputaran Aktiva (Asset Turn Over)

Rasio perputaran aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur  penggunaan semua aktiva perusahaan dalam jumlah penjualan yang  diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

1. Rasio total hutang terhadap total aktiva (Debt Ratio)

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur  perbandingan antara total utang dengan total aktiva dengan kata lain,  seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar  utang perusahaan terhadap total

Menurut Martono dan Agus (2005),berdasarkan sumber analisis,rasio keuangan dibedakan menjadi:

• Perbandingan internal (internal comparison),yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam perusahaan yang sama.
• Perbandingan eksternal (external comparison) dan sumber–sumber rasio industri,yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan–perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama.

Menurut Martono dan Agus (2005),berdasarkan sumber analisis,rasio keuangan dibedakan menjadi:

• Perbandingan internal (internal comparison),yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam perusahaan yang sama.
• Perbandingan eksternal (external comparison) dan sumber–sumber rasio industri,yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan–perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama.

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar (Munawir, 2010).

Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne dan John Wachowicz (2002): “merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan.Ini sering disebut factor fundamental perusahaan.

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadapreview data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusiterhadap laporan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu.Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti.

Ada dua metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal dan analisa vertikal (Munawir, 2010):

1. Analisa horizontal adalah analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui perkembangannya. Metode horizontal disebut juga metode analisa dinamis.
2. Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.

Analisa vertikal disebut juga metode analisa yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut Jumingan (2006):

1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengancara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih denganmenunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalampersentase (relatif).
2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahuitendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisisuntuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadapkeseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisisuntuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui duaperiode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untukmengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatuperiode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untukmengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporanlaba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahuiposisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. AnalisisBreak Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkatpenjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telahdilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2003).

Menurut Mulyadi dalam Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut  IAI (2012) kinerja keuangan adalah kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan ialah usaha formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk  mengevaluasi efisiensidan efektivitas dari aktivitas perusahaan guna mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada.

 

Pengertian dari pemberdayaan pegawai adalah upaya dalam memberikan wewenang kepada karyawan dalam merencanakan (planning), mengendalikan (controlling) dan membuat keputusan atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa harus mendapatkan otorisasi secara eksplisit dari atasan diatasnya (Hansen & Mowen, 2017). Dalam pengertian lain, Spreitzer (2015) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses dimana individu mempunyai kekuasaan untuk berpartisipasi secara langsung untuk mengendalikan dan mempengaruhi suatu kejadian yang memiliki efek langsung terhadap kehidupannya.

Adapun pengertian pemberdayaan sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2017) mengatakan bahwa: Pemberdayaan sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan “daya manusia” melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana diharapkan. Menurut Stewart diterjemahkan oleh Haradjana (1998:22) bahwa: “Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri dan dari staf kita”.

Menurut Stewart dalam Kadarisman (2017) mengajukan teori pemberdayaan SDM dengan istilah “pegawai” yang dikenal dengan “the eight e’s of empowerment” dikatakan bahwa: “People want to do a good job and will do so if you let them”. (atas dasar uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa bukan berarti meniadakan kontrol sama sekali kepada pegawai, namun memberi keleluasaan serta kewenangan kepada pegawai untuk mengatur dan mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya ke arah yang lebih positif).

 

Seorang pemimpin bukanlah hanya seseorang yang dapat memimpin saja, tetapi harus memiliki kekuatan, semangat untuk mengubah sikap sehingga pegawai menjadi conform dengan pemimpin. Berikut ini beberapa dimensi kepemimpinan demokratis menurut Robbins (2019):

1. Perilaku

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima atau dari pimpinan kepada bawahan dan sebaliknya dengan maksud untuk mengubah tingkah laku penerima.

1. Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan suatu aktivitas. d. Kualitas Kualitas adalah suatu nilai yang melekat pada seseorang.

1. Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah pengembangan potensi diri dan kepribadian seseorang untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai

Adapun dimensi kepemimpinan demokratis yang telah disesuaikan dengan ciri-cirinya (Chintia, 2020 serta Lippits dan White yang diambil dari Maryanto dan Ismu (2010)  antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan dibuat bersama

Pemimpin yang demokratis tidak sungkan untuk terlibat bersama-sama dengan bawahan untuk membuat keputusan serta melakukan aktivitas kerja demi pencapaian tujuan organisasi.

1. Menghargai potensi setiap bawahannya

Kepemimpinan demokratis menghargai setiap potensi individu dan bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat dan kondisi yang tepat.

1. Mendengar kritik, saran / pendapat dari bawahan

Mendapat kritikan, saran/pendapat dari bawahan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan organisasi. Dengan demikian aka nada kecenderungan untuk lebih meningkatkan potensi diri dan bisa lebih baik dari sebelumnya serta belajar dari kesalahan yang telah dilakukan.

1. Melakukan kerjasama dengan bawahannya

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bekerja sama/terlibat langsung secara bersama-sama dalam menjalankan tugas demi pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin juga tidak sungkan untuk terjun langsung kelapangan untuk menjalankan tugas.

Adapun indikator gaya kepemimpinan demokratis menurut Sobri Sutikno (2014) adalah:

1. Pendapatnya terfokus pada hasil musyawarah
2. Tenggang rasa
3. Memberi kesempatan pengembangan karier bawahan
4. Selalu menerima kritik bawahan
5. Menciptakan suasana kekeluargaan
6. Mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan
7. Komunikatif dengan bawahan partisipasif dengan bawahan
8. Tanggap terhadap situasi.

 

Administrasi secara arti sempit yaitu dari kata Administratie (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketikmengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (clerical work). Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Menurut Wajong dalam Silalahi (2013) merupakan: “Kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tatausaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan”.

Menurut Newman dalam Hadayaningrat (2015) bahwa pengertian administrasi secara arti luas mengemukakan:

Administration has been defined as the guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goal.

 

(Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama).

Menurut Simon dan kawan-kawan dalam Hadayaningrat (2015) memberikan definisi sebagai berikut:

“Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals.

 

(Administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama)”.

Menurut White dalam Hadayaningrat (2015) memberikan definisi sebagai berikut:

Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale, etc.

 

(Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil dan sebagainya).

Menurut Gie dalam Silalahi (2013) mengemukakan bahwa: “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap   pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu“.

 

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang berkembang dari masyarakat budaya barat sejak lahirnya Eropa modern pada pertengahan abad 18. Dalam perjalanannya sampai kini telah mengalami proses dialektika dan akhirnya menemukan konsep ke-masa kini-an, yang telah umum digunakan. Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan. Perspektif partisipasi hendaknya diarahkan untuk keberdayaan masyarakat, bukan justru untuk mobilisasi.

Hal tersebut sesuai pernyataan Tjokrowinoto (2017:53) yakni : Partisipasi telah cukup lama menjadi acuan pembangunan masyarakat. Akan tetapi makna partisipasi itu sendiri seringkali samar-samar dan kabur. Partisipasi malahan sering berbentuk mobilisasi dengan pendekatan cetak biru (blueprint) atau pendekatan yang datangnya dari atas. Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil. Sehingga makna partisipasi menjadi pasif. Jika partisipasi yang ada ternyata berasal dari atas, maka ia akan menjadi mobilisasi, yakni sekedar alat untuk mencapai apa yang diinginkan. Akan tetapi jika partisipasi sungguh-sungguh berasal dari bawah, maka akan mengarah pada distribusi kekuasaan atau pemberdayaan yang akan memampukan masyarakat memperoleh buah pembangunan yang lebih besar. Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri.

Sebagaimana Uphoff (dalam Cernea, 2018:112) menyatakan : Bahwa penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga mereka tidak lagi harus diidentifikasikan sebagai “kelompok sasaran”. Harus memandang mereka sebagai “pemanfaat yang diharapkan”. Merekalah yang akan diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Namun demikian, partisipasi hendaknya diletakkan pada posisi yang proporsional dan sesuai dengan hakikatnya pada masyarakat dalam suasana keberdayaan yang aktif, bukan secara pasif, apalagi sampai dimobilisasi oleh outsider stakeholder.

Lebih jelasnya dapat disimak dari pernyataan Uphoff dalam Cernea (2018:112), yang menyatakan  bahwa salah satu paradoks dalam mendorong partisipasi adalah bahwa dalam mempromosikan pembangunan dari bawah (bottom up planning), justru sering pula membutuhkan upaya dari atas. Hal ini terlihat dalam wacana yang menggunakan pendukung atau promotor yang direkrut, dilatih dan ditempatkan di lapangan dari pusat untuk bekerja dengan penduduk pedesaan dan mengembangkan kapasitas organisasi diantara mereka. Dengan demikian, pemberdayaan adalah partisipasi aktif, nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur, sehingga pemberdayaan menjadi upaya korektif terhadap konsep pemberdayaan yang pasif itu.

Pemberdayaan bertujuan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan daya yang ada padanya. Dengan demikian makna partisipasi sebagaimana dinyatakan diatas, akan mengacu pada proses aktif, dimana masyarakat penerima (beneficiaries) mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan daripada hanya sekedar menerima manfaatnya saja.  Kemudian Sumodiningrat (2017:62) menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. WKSBM adalah sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput / masyarakat dalam bentuk usaha kelompok atau lembaga maupun jaringan pendukungnya (misalnya: Kelompok Usaha Ekonomis Produktif, Kelompok Pengajian, Gabungan Kelompok Tani, RT, RW, Dasa Wisma dan lain-lain), baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah alat, wadah, saran maupun media yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial secara berkelanjut. Wahana ini berupa jaringan kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun Iembaga yang sengaja dibentuk untuk mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial seperti kelompok arisan, kelompok usaha bersama, lumbung desa dan nilai budaya local (Aminah dan Prasetyo, 2018:41).

Menurut buku panduan pelaksanaan WKSBM yang diterbitkan oleh Direktorat peningkatan peran dan kelembagaan sosial masyarakat dan kemitraan. Tujuan dari Program WKSBM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya kepedulian dan kesetiakawanan sosial
3. Terciptanya kelembagaan usaha kesejahteraan sosial berbasis inisisiasi lokal
4. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat
5. Tumbuhnya jaringan kerja dalam usaha usaha kesejahteraan masyarakat

Prinsip-prinsip Dasar Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), meliputi :

1. Tumbuh-kembangnya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) ditentukan oleh, dari dan untuk masyarakat itu sendiri.
2. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) meletakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai nilai dasar yang bersifat integrative dengan keseluruhan aspek pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat masyarakat lokal.
3. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) merupakan refleksidari kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap perannya dalam mencegah, mengurangi, menekan dan menanggulangi berbagai masalah sosial yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sosialnya pada tingkat lokal.
4. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) berjalan dan berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat, kemampuan, sumberserta kesempatan yang tersedia.
5. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM tumbuh danberkembang sebagai kerangka pelestarian nilai budaya local antara lain kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat WKSBM) tumbuh danberkembang secara terbuka terhadap perubahan dan pengintegrasian lintas budaya.
7. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) berfungsi jika terjadi interaksi segenap kelompok/lembaga pelaku usaha kesejahteraan sosial di lingkungan lokal.

 

 

Istilah    koordinasi    dalam    bahasa Inggris  disebut  “coordination”.  Istilah coordination  terdiri  dari  dua  kata  yaitu “co”  yang  artinya  “bersama”,  dan “ordination” yang berarti “memerintah”. Jadi, coordination   berarti   memerintah bersama.    Secara    etimologis    istilah coordination  berasal  dari  bahasa  Latin yaitu “cum” yang berarti berbeda-beda, dan “ordinare” yang artinya menyusun atau     menempatkan      sesuatu     pada keharusannya   ( Westra,   2012:45). Dalam       ilmu       administrasi       atau manajemen,  koordinasi     merupakan salah                    satu                    fungsi administrasi/manajemen.  Henry  Fayol, Luther  Gullick  dan  beberapa  ahli  ilmu administrasi/manajemen lainnya memasukkan   fungsi   koordinasi   atau pengkoordinasian  ini  sebagai  salah  satu fungsi  organic/pentingdari  administrasi atau        manajemen.        Fungsi-fungsi administrasi/manajemen  menurut Fayol yaitu: planning (perencanaan), organizing                (pengorganisasian), commanding    (pemberian    komando), coordinating   (pengkoordinasian),   dan controlling       (pengawasan). Dalam kamus      besar      bahasa      Indonesia, koordinasi    diartikan    sebagai    perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga  peraturan  dan  tindakan  yang akan      dilaksanakan      tidak      saling bertentangan  atupun  simpang  siur.

Hasibuan (2016:64) mendefinisikan Koordinasi   adalah    kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen    dan    pekerjaan-pekerjaan para  bawahan  dalam  mencapai  tujuan organisasi. Syafiee (2015:53) mendefinisikan Koordinasi adalah penyesuaian   diri   dari   masing-masing bagian   dan   usaha   menggerakan   serta mengoperasikan    bagian-bagian    pada waktu   yang   cocok   sehingga   masing-masing     bagian     dapat     memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Koordinasi merupakan salah satu alat utama bagi        organisasi        untuk mempercepat proses pencapaiaan tujuan.    Koordinasi    diperlukan    pada semua tingkat kegiatan organisasi. Baik pada  tingkat  perumusan  kebijaksanaan maupun  pada  tingkat  pelaksanaan  sejak awal dimasukkan ke dalam rencana atau program     yang     disusun.

Menurut Tery (2016:77) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi adalah mengimbangi dan mengerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2016:65) Menurut Mc. Farland (dalam Handayaningrat, 2015:42) koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama

Hasibuan (2016:64), berpendapat bahwa faktor-faktor yang  mempengaruhi  koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan  kesadaran  setiap  anggota koordinasi  atau  satuan  organisasi  untuk saling  menyesuaikan  diri  agar  anggota atau   satuan   organisasi   tidak   berjalan sendiri-sendiri.  Oleh  sebab  itu,  konsep kesatuan  tindakan  adalah  inti  daripada koordinasi. Kesatuan     tindakan     ini adalah  merupakan  suatu  kewajiban  dari pimpinan    untuk    memperoleh    suatu koordinasi yang baik

1. Komunikasi

Komunikasi  tidak  dapat  dipisahkan dari    koordinasi    karena    komunikasi sejumlah   unit   dalam   organisasi akan dapat      dikoordinasikan      berdasarkan rentang      dimana      sebagian      besar ditentukan oleh adanya komunikasi.

1. Pembagian Kerja

Secara   teoritis   tujuan   dalam   suatu organisasi     adalah     untuk     mencapai tujuan bersama  dimana  individu  tidak dapat  mencapainya  sendiri.  Kelompok dua   atau   lebih   orang   yang   bekerja bersama      secara      kooperatif      dan dikoordinasikan   dapat   mencapai   hasil lebih daripada dilakukan perseorangan.

1. Disiplin

Pada      setiap organisasi     yang kompleks,  setiap  bagian  harus  bekerja secara    terkoordinasi,    agar    masing-masing  dapat  menghasilkan  hasil  yang diharapkan.  Disiplin kerja  adalah  suatu alat  yang  digunakan  para  atasan  untuk berkomunikasi   dengan   bawahan   agar mereka  bersediauntuk  mengubah  suatu prilaku    serta    sebagai    upaya    untuk meningkatkan  kesadaran  dan  kesediaan seseorang   mentaati   semua   peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku

Berdasarkan uraian pendapat mengenai pengertian koordinasi maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan mengerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masingmasing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri

Menurut Hasibuan (2016:64) tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu:

1. Koordinasi Vertikal (Vertical Coordination)

Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Pada koordinasi ini atasan memiliki kewenangan yang sangat tegas kepada bawahannya sehingga dapat memantau kinerja masing-masing satuan kerja. Meskipun satuan kerja memiliki tugas yang berbeda-beda namun satuan kerja harus memberikan laporan dan pemberitahuan perkembangan pekerjaan kepada atasannya. Koordinasi jenis ini biasanya lebih mudah dilakukan karena masingmasing personil sudah paham dengan tugasnya masing-masing. Selain itu, jumlah orang yang akan dikoordinasikan juga tidak terlalu banyak dan memiliki waktu khusus untuk melakukan rapat-rapat koordinasi bersama-sama.

1. Koordinasi Horizontal (Horizontal Coordination)

Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatankegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas :

• Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara internal maupun eksternal pada unit-unit yang sama tugasnya. Pada koordinasi ini dapat terjadi saling komunikasi dan keterkaitan antara bidang-bidang tertentu secara internal atau satu organisasi. Atasan biasanya memberikan keleluasaan untuk melakukan hubungan dengan bidang lain dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
• Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi); unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi seperti ini memang dilakukan dengan hati-hati dan perlahan-perlahan karena berkaitan dengan organisasi lain yang memiliki keterkaitan kerja namun sederajat sehingga tidak dapat saling memerintah. Kerancuan dalam komunikasi sering mengganggu koordinasi sehingga memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

 

Mengenai bentuk dan tahap partisipasi dapat dicermati dari sebagai pendapat sebagai mana dirangkum Ndraha (1990) berikut ini:

1. partisipasi dalam/melalui kontak yang lain (contact change) sebagai salah satu bentuk titik awal perubahan;
2. partisipasi dalam bentuk memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
3. partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termaksud dalam pengambilan keputusan/penetapan rencana. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka, partisipasi yang besifat teknis/desain proyek;
4. partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
5. partisipasi dalam penerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang disebut “participation in beneffitcs”;
6. partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatkan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terdapat beberapa macam bentuk partisipasi, yang bergantung kepada situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut. Menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1998) bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. konsultasi dalam bentuk jasa;
2. sumbangan spontan berupa uang atau barang;
3. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga);
4. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, rapat desa yang menentukan anggaranya);
5. sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat;
6. aksi masa;
7. mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri;
8. membangun proyek komuniti yang bersifat otonomi.

Bentuk-bentuk partisipasi ini dalam kegiatan pelaksanaannya tentunya memerlukan prasyarat, salah satunya adalah unsur kesukarelaan dalam melakuakan peran serta tersebut, karena dalam melakukan peran serta atau partisispasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai kalangan disekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan. Proses peran Serta atau Partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk :

1. proses pengambilan keputusan;
2. menetukan kebutuhan yang diinginkan; dan
3. menujukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai

Penelitian Henryk (2013) menunjukan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada penelitian tersebut pembangunan lebih banyak memberikan fokus pada tahap perencanaan. Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan sebelum Undang-undang Desa disahkan.

Sementara saat ini Undang-undang Desa telah disahkan dan didalamnya diatur bahwa proses pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya terletak pada setting penelitian saja, yaitu waktu dan tempat penelitian, lebih dari itu, penelitian ini juga memiliki kekhasannya sendiri dibanding penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Kekhasan tersebut berkaitan dengan pembahasan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa, adanya pembagian bahasan dan tahap pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), serta digunakannya Undang-undang Desa Tahun 2014 yang telah disahkan dalam penelitian ini.

Pada sisi lain hasil penelitian Megawati (2008) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dengan adanya komunikasi yang baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Komunikasi yang bersifat dialogis, berbasis kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, yang menempatkan komunikator dan komunikan dalam posisi yang sama sebagai subyek, akan meningkatkan keterlibatan mental/emosional, kontibusi dan tanggung jawab dalam pembangunan.

Uraian dari masing-masing tahapan partisipasi adalah sebagai berikut (Mardijani, 2010:43):

1. Partisipasi dalam Perencanaan Kegiatan

Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup perumusan tujuan, maksud dan target.

1. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan sebagainya.

1. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan.

1. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Partisipasi dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

 

Pembangunan merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 2011). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahanperubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997;9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Todaro melihat pembangunan sebagai: “proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan, dan penghapusan kemiskinan absolut dari masyarakat”. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah: (1) Live sustainance atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) self esteem, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) freedom for survitude, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.

Pembangunan Nasional Negara Indonesia dimaksudkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan masyarakat adalah merupakan suatu pendekatan yang sering kita dengar dan didengungkan oleh pemerintah, sebagai suatu pendekatan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan masyarakat sebagai alat pendekatan dalam rangka memajukan dan meningkatkan taraf hidup, maka dari itu sasaran pembangunan itu sebenarnya adalah manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

 

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Geddesian (dalam Soemarmo 2015 :26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakatdapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

1. Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
2. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.
3. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90).

Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan. Bintoro menyatakan bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalambkegiatan berikut:

1. Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah;
2. Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain;
3. Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Fadil et al. (2013) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan. Menurut Elida Imro’atin et al. (2015), partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena partisipasi/keikut sertaan masyarakat tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan khususnya pelaksanaan program pembangunan di desa.

Menurut Adisasmita, (2006:38) partisipasi masyarakat dapat didefenisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Adisasmita (2006:38) juga mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorentasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien.

Soetrisno (2000:207) mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Sementara itu, Mubyarto (1997:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai feedforward information and feedback information.

 

Kata disiplin berasal dari bahasa latin “disciple” yang berarti pengikut, atau pelajar dari pemimpin yang berpendidikan. Istilah disiplin berarti juga dikaitkan dengan intruksi sistematik yang diberikan kepada murid untuk melatih mereka sebagai pelajar dalam bidang perdagangan dan kerajinan atau untuk mengikuti suatu kode etik atau aturan tertentu (Wukir, 2013). Dalam pemahaman lain disebutkan bahwa disiplin merupakan tindakan manajer untuk mendorong anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan kata lain, pendisiplinan karyawan adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusah bekerja secara kooperatif dengan para karyawan lain serta meningkatkan prestasi kerjanya ( Siagian, 2018)

Menurut Rivai (2015) bahwa disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber daya manusia. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Menurut Hasibuan (2019), kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat, yang berupa ketaatan (obedience) terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Disiplin dapat pula diartikan sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan falsafah suatu bangsa/Negara (Sulistyanti, 2011). Definisi kerja menurut Supriyadi (2013) adalah beban, kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri, dan lain lain. Pendapat lain dari Brown (dalam Anoraga, 2018) mengatakan bahwa kerja merupakan penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif.

Pengertian lain juga mengenai disiplin kerja menurut Sinambela (2012) menyatakan bahwa disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun terus menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan berlaku dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian menurut Nitisemito (dalam Darmawan, 2013) bahwa disiplin kerja diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak.

Berdasarkan perdapat-pendapat tersebut dapat disimpukan bahwa disiplin kerja adalah bilamana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Pada hakikatnya, pendisplinan merupakan tindakan yang dilakukan karyawan dengan sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan, menekankan timbulnya masalah sekecil mungkin, dan mencegah berkembangnya kesalahan yang mungkin terjadi.

 

Menurut Handoko (2018) indikator – indikator dari pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan

Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil – hasil.

2. Pengukuran kerja

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia – sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja adalah

1. Pengamatan
2. Laporan – laporan hasil lisan atau tertulis
3. Metode – metode otomatis
4. Pengujian atau dengan pengambilan sample

3. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan.

4. Tindakan koreksi

Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pegawasan.

Adapun dalam pernyataan lain disebutkan bahwa pengawasan  empat macam fungsi pengawasan yangdari diuraikan langkah-langkah dari proses pengawasan sehingga berkaitan antara apa yang dikerjakan oleh perusahaan dengan fungsi pengawasan akan lebih dipahami (Griffin, 2013)

1. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Idealnya tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis maupun perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan. Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan. Pertama adalah bahwa sering kali tujuan bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implementasi. Kedua, sebaiknya tujuan yang ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan. Dan yang ketiga adanya kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi termaksud juga dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standart yang telah ditetapkan. Maka penetapan standar kerja mengandung arti sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian dari hasil-hasil, tujuan, sasaran dan target pelaksanaan. Adapun penetapan stndart kerja dapat berupa perusahaan yang memiliki gambaran tugas yang jelas, rencana kerja yang jelas, serta adanya proses/usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.

2. Menilai (Evaluasi)

Penilaian kerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standart yang telah ditetapkan semula. Penilaian kerja merupakan proses yang berkelanjutan atau terus-menerus. Terdapat beberapa kegiatan yang hanya dapat dilihat kualitas pengerjaannya pada akhir kegiatan tersebut. Pada tahap ini focus pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan lebih kepada penentuan dengan cara bagaimana atau bentuk penilaian akan dilakukan, waktu yang diberikan untuk menilai pekerjaan memang tidak ditentukan berapa lama namun biasanya yang terjadi di lapangan jangka waktu penilaian yang dilakukan tentunya pada saat itu juga artinya penilaian pekerjaan dilakukan setiap harinya, serta hal-hal yang dinilai pun merupakan salah satu bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective action)

Melalui perbandingan kinerja dengan standar, kita mendapat informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada diatas standar, sama dengan standar, atau dibawah standar. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah itu dapat terjadi yaitu ketika kinerja karyawan berada dibawah standar, kemudian perusahaan melakukan tindakan koreksi terhadap masalah tersebut. Tindakan koreksi dapat berupa tindakan membandingkan hasil dengan standar kerja, kemudian melakukan koreksi terhadap pekerjaan, serta menentukan strategi / langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi maslah yang ada didalam perusahaan.

Dalam penelitian ini akan menggunakan aspek pengukuran berdasarkan tiga fungsi pengawasan yang diuraikan oleh Griffin (2013) yaitu Menetapkan Alat Pengukur (Standar), Menilai (Evaluasi) dan Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective action)

 

Mangkuprawira dan Hubeis (2017) menguraikan faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Personal, faktor personal pegawai meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu,
2. Faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan dan team leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada karyawan,
3. Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu team, kepercayaan terhadap sesama anggota team, kekompakan, dan keeratan anggota team,

1. d) Faktor Sistem, meliputi system kerja, fasilitas kerja dan infrakstruktur yang diberikan oleh organisasi, kompensasi dan proses organisasi dan kultur kinerja    dalam organisasi,
   1. Faktor Kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Menurut Sedarmayanti (2013:149 ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja atau prestasi kerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Faktor kemampuan di dapat dari pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) sedangkan motivasi terbentuk dari sikap (attitude) dalam menghadapi situasi kerja.

 

Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud untuk memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas rencana karier mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sehingga perusahaan dapat menetapkan pemberian gaji, memberikan promosi, dan dapat melihat perilaku karyawan. Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance rating” atau “performance appraisal”. Menurut Munandar (2008:287), penilaian kinerja adalah proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seseorang tenaga kerja atau karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan.

Menurut Simamora dikutip dan diterjemahkan oleh Nurhayati (2018) Kinerja karyawan adalah tingkat dimana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Menurut Hasibuan (2016: ) menjelaskan bahwa Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu”. Menurut Prawirosentono (2018)  bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau intangible (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar individu pegawai (Mangkuprawira dan Hubeis, 2017).

 

Partisipasi dapat dibagi kedalam beberapa bentuk. Menurut Basrowi (Dwiningrum, 2015) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Partisipasi secara fisik

Dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yang lain.

1. Partisipasi secara non fisik.

Merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan. Sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersekolah.

Mubyaro dalam Ndraha (1990:102-104) bahwa dalam suatu partisipasi masyarakat tentunya ada berbagai bentuk partisipasi masyarakat didalamnya. Diantaranya yaitu.

1. Partisipasi dilakukan dengan cara berkontak langsung antar individu sebagai bentuk awal dari kegiatan sosial dimasyarakat.
2. Partisipasi mampu untuk menyerap maupun menerima informasi baik menerima maupun menolak informasi yang diterima.
3. Partisipasi bertujuan dalam ikut serta andil dalam sebuah pengambilan keputusan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
4. Partisipasi bergerak dengan menggunakan konsep pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan Davis dalam jurnal yang ditulis oleh Anthonius Ibori (2013:4) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dibagi kedalam beberapa bentuk, yaitu :

1. partisipasi dalam bentuk pikiran, ide atau gagasan.
2. Partisipasi dalam bentuk tenaga
3. Partisipasi dalam bentuk pikiran dan juga tenaga.
4. Partisipasi dalam bentuk keahlian.
5. Partisipasi dalam bentuk barang.
6. Partisipasi dalam bentuk uang

Basrowi dalam Dwiningrum (2011 ) menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dibedakan kedalam dua bagian yaitu partisipasi fisik dan juga partisipasi non fisik. Yang mana partisipasi fisik adalah usaha kelompok masyarakat atau orangtua dalam bentuk pendidikan seperti menyelenggarakan dan mendirikan sekolah. Sedangkan partisipasi non fisik merupakan keterlibatan masyarakat dalam mementukan tujuan pendidikan guna untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui lembaga pendidikan.

Menurut Huraerah (2011:116) meyebutkan ada beberapa bentuk partisipasi massyarakat yaitu: partisipasi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta maupun benda, dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, dalam bentuk sosial. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya adalah : partisipasi dalam bentuk pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga, partisipasi dalam bentuk keahlian, partisipasi dalam bentuk barang dan partisipasi dalam bentuk uang.

 

1. Mulyadi (2019 ) menyebutkan bahwa didalam partisipasi masyarakat terdapat beberapa tahapan partisipasi yang lebih nyata terjadi dimasyarakat diantaranya yaitu:
   1. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan.

   Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan melalui rencana pembangunan. Seperti keikutsertaan dalam menghadiri rapat pembangunan desa, memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa, memberikan informasi pada rapat pembangunan desa, dan juga ikut serta dalam proses pembuatan keputusan.

   1. Partisipasi di dalam pelaksanaan.

   Merupakan keterlibatan masyarakat didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan ini masyarakat bisa memberikan kontribusi yang lebih konkrit seperti kontribusi dengan tenaga, kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan.

   1. Partisipasi di dalam kemanfaatan.

   Merupakan wujud dari peran masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi di desanya. Apakah keikutsertaannya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa mengikuti kegiatan dalam memelihara kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan memelihara keamanan lingkungan secara suka rela, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan desa seperti kelompok usaha dibidang ekonomi,

   1. Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi.

   Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian pada pelaksanaan hasil dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk kritik terhadap jalannya pembangunan, memberikan argumen maupun saran terhadap jalannya pembangunan, dan yang terpenting adalah memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk evaluasi.

 

Zamroni (2011) mengatakan bahwa partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Partisipasi masayarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun spelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013). Selain pendapat di atas, Mulyadi (2019:13) mengatakan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu proogram, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut   Astuti   (2019), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Pengertian lain tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2011), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

 

Pengertian Upaya. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Menurut Poerwadarminta (1991 : 574), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu haltersebut dilaksanakan”.Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dengan menggunakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kata Pemerintah dan Pemerintahan, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. “Di dalam kata “perintah” tersimpul beberapa unsur yang merupakan ciri khasnya, yaitu :

1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah.
3. Adanya wewenang atau kekuasaan unruk memberi perintah.” Di dalam bahsa Inggris istilah “pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan yang disebut dengan “government”. Istilah ini bersumber dari latin yaitu “gubernauculum” yang berarti kemudi. Kata government dapat bermakna. Melaksanakan wewenang pemerintahan, Cara atau sistem memerintah, Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah, Wilayah atau Negara yang diperintah, Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.”

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2008 :122), “Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan”. Menurut Bayu Surya Ningrat (1992 :10 ) “Pemerintah adalah perbuatan atau cara urusan Pemerintah Misalnya yang adil, Pemerintah yang demokratis, pemerintah yang dictator.”

 

Kepemimpinan inovatif adalah dorongan untuk melakukan proses inovasi melalui pengembangan budaya dan menetapkan arah strategis yang membimbing dan membangun kepercayaan diantara pegawai untuk melakukan inovasi (Koziol dan Nadolna, 2020).

1. Perilaku pemimpin dan pendekatan untuk berubah, pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi, bekerja dalam kondisi ketidakpastian dan menetapkan tujuan;

2. Gaya manajemen karyawan;

2. Pendekatan kepada karyawan: merangsang kreativitas mereka, mendorong pembelajaran, kerja tim, mempromosikan dan menghargai perilaku inovatif

 

Perilaku inovatif menekankan pada adanya sikap kreatif agar terjadi proses perubahan sikap dari tradisional ke modern, atau dari sikap yang belum maju ke sikap yang sudah majupelayanan publik adalah aktivitas/kegiatan pemberian layanan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan masyarakat (Purba 2009:33). Anoraga, Panji dan Sri Suryati, (2005:79) menyatakan bahwa perilaku kerja inovatif biasanya terlihat untuk mencakup serangkaian luas perilaku yang berkaitan dengan generasi ide, menciptakan dukungan bagi mereka, dan membantu pelaksanaannya.

Oleh karena itu, di dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, Cmat sebagai pemimpin Kecamatan diddalam birokrasi publik dituntut harus dapat berperilaku inovatif mengubah posisi dan peran dalam memberikan layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaburatis dan dialogis, dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis pragmatis.

 

Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik yang prima, perludilakukan penerapan pelayanan yang merupakan bagian yang harus diberikan kepadamasyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanaanpublik merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003, dalam Mukarom dan Laksana (2018:84) bahwa, prinsip penyelenggara pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. KesederhanaanKesederhanaan merupakan menyangkut tentang prosedur pelayanan publik yangtidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat.
2. KejelasanKejelasan yang dimaksud adalah mencakup dalam hal tentang persyaratan teknisdan administrasi pelayanan publik, unit kerja pejabat yang berwenang danbertanggung jawab dalam meberikan pelayanan dan penyelesaian keluhandalampelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata carapembayaran.
3. Kepastian waktuPenyelesain dan pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan.
4. AkurasiAkurasi maksudnya adalah produk atau jasa pelayanan publik yang diberikanharus benar, tepat dan sah.
5. KeamanaanSelama masyarakat dalam proses melakukan layanan publik harus dapatmenerima rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawabPimpinan penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab ataspenyelenggaraan pelayanan dan penyelesain keluhan dalam pelaksanaanpelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasaranaTersedianya peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai untukmembantu menyelesaikan suatu pelayanan publik
8. Kemudahan aksesTempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai dan mudah dijangkauoleh masyarakat dan memanfaatkan teknologi yang ada.
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahanPemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun, ramah, serta iklasdalam member pelayanan.
10. KenyamananLingkungan pelayanan harus tertip, teratur, ruang tunggu yang nyaman, bersih,rapi, serta disediakan fasilitas pendukung seperti tempat parker, toilet danlainnya

 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 2007:137). pelayanan publik adalah aktivitas/kegiatan pemberian layanan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Sinambela (2005:5) dalam Pasolong (2010:128) Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) TentangPelayanan Publik memberikan defenisi pelayanan publik sebagai berikut:“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhankebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yangdisediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak dasarkepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannyayang diatur oleh perundang-undangan. Pelayanan memiliki makna melayani orangyang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan danpengabdian secara profesional. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalamdalam rangka memberikan kepuasan dan manfaat kepada orang yang dilayanitersebut.

Hayat (2017:22) menyatakan bahwa:“optimalisasi pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara profesional danberkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat”.Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25Tahun 2004: “pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakanoleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimapelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Menurut Hayat (2017 : 22), pelayanan publik merupakan melayani secarakeseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhisesuai dengan ketentuannya. Mukaron dan Laksana, (2016:41) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layananan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yangmempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata carayang telah ditetapkan”.Dari berbagai pendapat tentang pengertian pelayanan publik di atas makadapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian pelayanan publik adalah suatukegiatan melayani yang dilaksanakan secara profesional, berkualitas, dan memilikipelayanan secara positif yang mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakatsesuai dengan ketentuan pemerintah.

 

Horth dan Vehar (2012) telah mengemukakan bahwa kepemimpinan inovasi dibentuk dari tiga area luas:

1. seperangkat alat: kumpulan alat dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan pilihan baru, mengimplementasikannya dalam organisasi, mengkomunikasikan arah, menciptakan keselarasan, dan menyebabkan komitmen;
2. seperangkat keterampilan: kerangka kerja yang memungkinkan para pemimpin inovasi menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Lebih dari sekadar alat dan teknik, ia membutuhkan fasilitas, praktik, dan penguasaan proses; dan
3. pola pikir: sikap dan perilaku yang dihasilkan yang memungkinkan alat dan keterampilan menjadi efektif. Pola pikir adalah sistem operasi fundamental dari pemikir kreatif dan membedakan para pemimpin yang memungkinkan pemikiran kreatif dan inovasi dari mereka yang menahannya.

Para peneliti telah mengadopsi perilaku kepemimpinan inovasi dari Minnesota Innovation Institute, yang mengusulkan enam perilaku kepemimpinan inovatif sebagai berikut (Alsolami et al., 2016):

1. Mendorong inisiatif individu;
2. Memperjelas tanggung jawab individu;
3. Memberikan umpan balik evaluasi kinerja yang jelas dan lengkap;
4. Mempertahankan orientasi tugas yang kuat,
5. Menekankan hubungan kelompok dan,
6. Menunjukkan kepercayaan pada anggota organisasi.

Sedangkan Kozioł dan Nadolna (2020) menyatakan bahwa kepimpinanan inovatif memiliki dimensi sebagai berikut:

1. Perilaku pemimpin dan pendekatan untuk berubah, pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi, bekerja dalam kondisi ketidakpastian dan menetapkan tujuan;
2. Gaya manajemen karyawan;
3. Pendekatan kepada karyawan: merangsang kreativitas mereka, mendorong pembelajaran, kerja tim, mempromosikan dan menghargai perilaku inovatif.

 

Kepemimpinan inovatif didefinisikan sebagai proses menciptakan konteks untuk terjadinya inovasi; membuat dan menerapkan peran, struktur pengambilan keputusan, ruang fisik, kemitraan, jaringan, dan peralatan yang mendukung pemikiran dan pengujian inovatif (Porter & Malloch, 2010). Adjei (2013) mendefinisikan kepemimpinan inovasi sebagai sintesis gaya kepemimpinan yang berbeda dalam organisasi untuk mempengaruhi karyawan untuk menghasilkan ide-ide kreatif, produk, layanan dan solusi.

Menurut Adjei, karena kepemimpinan inovasi merupakan konsep yang kompleks, maka tidak ada satupun penjelasan atau formula yang harus diikuti oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan inovasi. Pertimbangan lebih lanjut tentang kepemimpinan inovasi penting untuk memperbaiki tubuh teori kepemimpinan perilaku, yang terutama hanya menekankan pada kemampuan individu atau pemimpin (Adjei, 2013). Oleh karena itu, sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Van de Ven dan Chu (1989) dalam Alsolami et al. (2016), kepemimpinan inovasi meliputi dorongan inisiatif individu, klarifikasi tanggung jawab individu, penyediaan umpan balik evaluasi kinerja yang jelas dan lengkap, orientasi tugas yang kuat, penekanan pada kualitas kelompok. hubungan dan kepercayaan pada anggota organisasi

Kepemimpinan inovatif merujuk pada semangat kewirausahaan dalam menghasilkan transformasi sosial secara berkelanjutan dan membesar (scalable) (Alvord, Brown, and Letts, 2004). Thompson (2002) menegaskan bahwa kewirsausahaan sosial adalah sarana untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial yang tidak dijawab dan terabaikan oleh pemerintah nasional atau lokal. Semangat kewirausahaan memiliki beberapa karakter: otonomi, inovasi, pro-aktif, berani mengambil risiko dan kompetisi agresif (Lumpkin and Dess, 2001 dalam Pramusinto, 2010).

Oleh karena itu, kepemimpinan inovasi adalah tentang mampu membentuk gambaran inovasi yang terintegrasi dan, pada saat yang sama, memimpin komponen inovasi secara strategis (Ailin & Lindgren, 2008). Jadi, kepemimpinan inovasi bukanlah pengelolaan proyek pengembangan produk inovatif; sebaliknya, ini adalah proses memimpin portofolio inovasi perusahaan secara strategis. Secara khusus, kepemimpinan inovasi sangat penting untuk kinerja organisasi superior yang konsisten (Samad et al., 2015).