Tag: Judul Akutansi

Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan dari ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial  (Lewis, 1999). Lewis (1999) mengatakan perlunya paradigma sosial-ekonomi untuk menganalisis pemilihan praktik akuntansi oleh manajemen. Mereka menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor tanggung jawab sosial perusahaan ketika kita melakukan pengujian terhadap teori akuntansi positif (positive accounting theory). Dengan analisis ini maka akan dapat membantu manajemen memahami respon mereka terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi dan hubungannya dengan nilai perusahaan.

Pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan dari Hill & Jones (1992). Mereka mengatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) yang menghendaki orang lain (manajer) untuk melaksanakan jasa dengan cara mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam hubungan keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu biaya pengawasan (monitoring costs), biaya kontrak (contracting costs), dan visibilitas politis. Perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang menghadapi visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan teknik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun image pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan [Belkaoui & Karpik (1989)].

Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial dengan kinerja ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaaanya dalam kegiatan sosial, (2) memiliki risiko sistematis dan tingkat leverage yang rendah, dan (3) cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial dan visibilitas politis serta berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat).

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Hill & Jones, 1992). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper (1981) dalam Marwata (2001) dan Meek, et al (1995) dalam Fitriany (2001)] Oleh karena itu perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi leverage, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat leverage tertentu (rasio utang/ekuitas), interest coverage, modal kerja dan ekuitas pemegang saham [Watt & Zimmerman (1990) dalam Lewis (1999)]. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi [Belkaoui & Karpik (1989)]. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah [Watt & Zimmerman (1990) dalam Lewis (1999)]. Perusahaan yang besar cenderung mempunyai biaya politis yang besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dari nilai kapitalisasi pasar, total asset, log penjualan, dan sebagainya.

Perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-profile akan memberikan informasi sosial lebih banyak dibandingkan perusahaan yang low-profile. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mendefinisikan industri yang high-profile adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi. Preston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan, seperti industri ekstraktif, lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dibandingkan industri yang lain. Cowen, et al. (1987) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada konsumen diperkirakan akan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial karena hal ini akan meningkatkan image perusahaan dan mempengaruhi penjualan. Klasifikasi tipe industri oleh banyak peneliti sifatnya sangat subyektif dan berbeda-beda. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan perusahaan otomotif, penerbangan dan minyak sebagai industri yang high-profile. Sedangkan Diekers & Perston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang high-profile. Patten (1991) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan industri pertambangan, kimia dan kehutanan sebagai industri yang high-profile. Atas dasar pengelompokkan di atas, penelitian ini kemudian mengelompokkan industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sabagai industri yang high-profile.

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham [Heinze (1976) dalam Hackston & Milne (1996)]. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne (1996)]. Hackston & Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi profitable. Vence (1975) dalam Belkaoui & Karpik (1989) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (competitive disadvantage) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.

Meskipun tidak terkait langsung dengan dinamika yang terjadi di pasar modal, namun pengaruh lingkungan non ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bursa saham. Berbagai isu seperti kepedulian terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia, serta peristiwa-peristiwa politik kerapkali menjadi faktor utama pemicu fluktuasi harga saham di bursa efek seluruh dunia. Makin pentingnya peran bursa saham dalam kegiatan ekonomi, membuat bursa makin sensitif terhadap berbagai peristiwa disekitarnya, baik berkaitan ataupun tidak berkaitan secara langsung dengan isu ekonomi.

 

Aktivitas sosial perusahaan merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam laporan tahunan. Belum adanya standar baku yang mengatur tentang pelaporan aktivitas sosial perusahaan menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda mengenai pengungkapan sosial sesuai dengan karateristik perusahaan. Hal ini menimbulkan masalah dalam pengukuran pengungkapan sosial. Oleh sebab pengukuran pengungkapan sosial dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa daftar item pengungkapan sosial berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996). Banyak faktor yang dapat menpengaruhi pertanggungjawaban sosial ,seperti size perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, maupun profile yang dianggap sebagai variabel penduga dalam pengungkapan pertanggungjawaban sosial

 

Ada 2 jenis ungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal. Yang pertama adalah ungkapan wajib (mandatory disclosure), yaitu informasi yang harus di ungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah ungkapan sukarela (voluntary disclosure), yaitu ungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya sukarela. Karenanya, perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar modal. Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh entitas yang dikelola oleh manajer yang memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasandalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat (Mirfazli, 2007).

Standar pelaporan pertanggungjawaban sosial sampai saat ini belummempunyai standar yang baku, hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang berhubungan dengan biaya dan manfaat sosial. Perusahaan dapat membuat sendiri model pelaporan pertanggungjawaban sosialnya (Mirfazli, 2007).

Dalam menyusun dan mengungkapkan informasi tentang aktivitas pertanggungjawaban sosial perusahaan, Zhegal dan Ahmed (1990) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sebagai berikut:

 

 

Bidang ini meliputi aktivitas pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup. Meliputi, pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.

Bidang ini meliputi aktivitas dalam pengaturan penggunaan energi dalam hubungannya dengan operasi perusahaan dan peningkatan efisiensi terhadap produk perusahaan. Meliputi, konservasi energi, efisien energi, dan lain-lain.

1. Praktik bisnis yang wajar.

Meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial

1. Sumber daya manusia.

Bidang ini meliputi aktivitas untuk kepentingan karyawan sebagai sumber daya manusia bagi perusahaan maupun aktivitas di dalam suatu komunitas. Aktivitas tersebut antara lain, program pelatihan dan peningkatan ketrampilan, perbaikan kondisi kerja, upah dan gaji sertatunjangan yang memadai, pemberian beberapa fasilitas, jaminan keselamatan kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, seni, dan lain-lain.

Meliputi keamanan, pengurangan polusi, dan lain-lain

Perusahaan dalam pandangan ini adalah alat dari para pemegang saham (pemilik perusahaan), maka apabila perusahaan akan memberikan sumbangan sosial, hal itu akan dilakukan oleh individu pemilik atau individu para pekerjanya, bukan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Model Klasik yang menyatakan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan pasar dan mencari untung yang akan dipersembahkan kepada pemilik modal (Syafri, 1993).

Sedangkan dalam pengertian luas, pertanggungjawaban sosial merupakan konsep yang lebih “manusiawi”, dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi – termasuk di dalamnya organisasi bisnis, wajib menjunjung tinggi moralitas. Dengan demikian, kendati tidak ada aturan hukum atau etika masyarakat yang mengatur, tanggung jawab sosial bisa di laksanakan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan stakeholder-nya. Tindakan tepat yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan manfaat bagi masyarakat (Syafri, 1993).

Akuntansi Sosial Ekonomi (Socio Economic Accounting) atau sering disebut dengan akuntansi sosial merupakan fenomena baru dalam ilmu akuntansi. Akuntansi sosial memiliki perbedaan dengan akuntansi konvensional. Dalam akuntansi konvensional yang menjadi fokus perhatian adalah pencatatan dan pengukuran terhadap kegiatan atau dampak yang timbul akibat hubungan perusahaan dengan pelanggan, sedangkan akuntansi sosial merupakan sub disiplin dari ilmu akuntansi yang melakukan proses pengukuran dan pelaporan dampak-dampak sosial perusahaan. Jadi, dalam akuntansi konvensional tidak sepenuhnya mengakomodasi unsur tanggung jawab sosial perusahaan (Syafri, 1993).

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan (Syafri, 1993).

Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004, paragraf kesembilan :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

 

Dalam proses pelaporan keuangan tahunan perusahaan, pengungkapan/disclosure merupakan aspek pelaporan yang kualitatif, yang sangat diperlukan pemakai informasi laporan keuangan. Karena sifatnya yang kualitatif sehingga formatnya tidak terstruktur, yang dapat terjadi secara langsung dalam laporan keuangan tahunan perusahaan melalui penjudulan yang tepat, catatan atas laporan keuangan ataupun berbagai sisipan seperti catatan kaki (Hendriksen, 2001).

Pengungkapan didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang di butuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (Hendriksen, 1996, dalam Zuhroh dan I Putu Pande, 2003). Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory), yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Tujuan pengungkapan menurut Securities Exchange Comission (SEC) dikategorikan menjadi dua, yaitu : 1) protective disclosure yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor, dan 2) informative disclosure yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan (Utomo, 2000).

Informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang di uraikan dalam laporan tahunan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan tahunan tersebut dilengkapi dengan pengungkapan sosial yang memadai. Memberikan informasi yang memadai diharapkan akan dapat berguna bagi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan (Utomo, 2000).

Banyak teori yang menjelaskan mengapa perusahaan cenderung mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Gray et al (1995) dalam Henny dan Murtanto (2001) menyebutkan ada tiga studi yaitu :

1. Decision usefullness studies.

Sebagian dari studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti yang mengemukakan teori ini menemukan bukti bahwa informasi sosial dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Dalam hal ini para analis, bankir, dan pihak lain yang dilibatkan dalam penelitian tersebut diminta untuk melakukan pemeringkatan terhadap informasi akuntansi. Informasi akutansi tersebut tidak terbatas pada informasi akuntansi tradisioanal yang telah dikenal selama ini, namun juga informasi lain yang relatif baru dalam wacana akuntansi. Mereka menempatkan informasi aktivitas sosial perusahaan pada posisi yang moderately important untuk digunakan sebagai pertimbangan oleh para users dalam pengambilan keputusan

2. Economic theory studies

Studi ini menggunakan agency theory dan positive accounting theory, dimana teori tersebut menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu prinsipal. Dalam penggunaan agency theory, prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau traditional users lain. Namun pengertian dasar tersebut meluas menjadi seluruh interest group perusahaan yang bersangkutan. Sebagai agen manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan publik (stakeholder).

3. Social and political theory studies.

Studi di bidang ini menggunakan teori stakeholders, teori legitimasi organisasi, dan teori ekonomi politik. Teori stakeholders mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholders. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para stakeholders dalam menjalankan operasi perusahaannya. Sehingga berakibat semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholders-nya.

Menurut Murtanto (2006) dalam Media Akuntansi, pengungkapan kinerja perusahaan seringkali dilakukan secara sukarela (voluntary disclosure) oleh perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela antara lain:

1. Internal Decision Making : Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun analissis secara sederhana lebih baik daripada tidak sam sekali
2. Product Differentiation : Manajer perusahaan memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak peduli sosial akan terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang peduli. Hal ini mendorong perusahaan yang peduli sosial untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain.
3. Enlightened Self Interest : perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.

Pertanggungjawaban sosial berhubungan juga dengan social contract theory. Menurut teori ini, diantara bisnis perusahaan dan masyarakat terdapat suatu kontrak sosial yang secara implisit maupun eksplisit. Dimana dalam kontrak sosial, akuntansi sosial digunakan sebagai serangkaian teknik pengumpulan dan pengungkapan data sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja sosial organisasi dalam memberi penilaian mengenai kelayakan operasi organisasi menurut Parker (2002) dalam Nur Cahyonowati (2003). Di samping itu, pertanggungjawaban perusahaan diperlukan untuk menilai apakah kegiatan perusahaan telah memenuhi ketentuan, standar, dan peraturan yang berlaku. Misalnya mengenai polusi, kesehatan dan keselamatan, bahaya pengunaan bahan-bahan yang beracun. Pada saat perusahaan mulai berinteraksi dan dekat dengan lingkungan luarnya (masyarakat), maka berkembang hubungan saling ketergantungan dan kesamaan minat serta tujuan antara perusahaan dengan lembaga sosial yang ada. Interaksi ini menyebabkan perusahaan tidak bisa lagi membuat keputusan atau kebijakan yang hanya menguntungkan pihaknya saja. Tetapi perusahaan juga harus memikirkan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholder needs). Jika tekanan dari stakeholder berpengaruh kuat terhadap kontinuitas dan kinerja perusahaan maka perusahaan harus bisa menyusun kebijakan sosial dan lingkungan yang terarah dan terlegitimasi (Nur Cahyonowati, 2003).

Pengungkapan secara sedehana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Pengungkapan dapat berkaitan dengan laporan keuangan utama (contohnya metode akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan) dan tidak berkaitan dengan laporan keuangan (contohnya analisis manajemen dan ramalan atas oprasi perusahaan di tahun mendatang). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan yaitu (Hendriksen, 2001):

1. Untuk siapa informasi diungkap
2. Apa tujuan informasi tersebut
3. Berapa banyak informasi yang diungkap

Berapa banyak informasi yang harus diungkap tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, namun juga tergantung pada standar yang dianggap cukup. Tiga konsep pengungkapan yang umumnya dikemukakan adalah (Hendriksen, 2001):

1. Adequate disclosure, mengandung arti pengungkapan yang minimal harus ada sehingga laporan tidak menyesatkan.
2. Fair disclosure, menyatakan tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama bagi semua pembaca potensial.
3. Full disclosure, berarti penyajian semua informasi yang relevan.

Bagi beberapa orang, full disclosure berarti penyajian informasi secara melimpah, sehingga disclosure menjadi tidak tepat. Informasi yang terlalu melimpah akan menyembunyikan informasi yang penting dan membuat laporan keuangan sulit diinterpretasikan. Namun demikian disclosure yang tepat atas informasi yang penting bagi investor dan pemakai laporan lainnya harus disajikan dengan adequate, fair, full. Tidak ada perbedaan riil di antara ketiga konsep tersebut bila mereka digunakan dalam konteks yang tepat (Hendriksen, 2001).

 

Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham, perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai harapan tertentu terhadap perusahaan.

Pengertian Penerapan CSR Menurut Boone dan Kurtz (2007), pengertian tanggung jawab sosial (social responsibility) secara umumadalah dukungan manajemen terhadapkewajiban untuk mempertimbangkanlaba, kepuasan pelanggan dankesejahteraan masyarakat secara setaradalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Tamam Achda (2007) mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Meskipun laba dan kesempatan kerja tetap memiliki arti penting, tetapi dewasa ini terdapat banyak faktor yang memberikan kontribusi pada penilaia nkinerja sosial sebuah perusahaan, termasuk di antaranya memberikan kesempatan kerja yang sama; menghargai perbedaan budaya para karyawan;merespons masalah-masalah linghkungan hidup; menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat; dan memproduksi produk-produk bermutu tinggi yang aman untuk digunakan.

Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Hasibuan (2001) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut :

1. Basic responsibility (BR)

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

1. Organization responsibility (OR)

Pada level kedua ini menunjukan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan ”Stakeholder” seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya.

1. Sociental responses (SR)

Pada level ketiga, menunjukan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

Menurut Heidjrachman dan Husnan (1999), secara teoritikal berbagai metode dan teknik mempunyai sasaran yang sama, yaitu menilai prestasi kerja para karyawan secara obyektif untuk suatu kurun waktu tertentu yang hasilnya bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan, seperti untuk kepentingan mutasi pegawai maupun bagi pegawai yang bersangkutan sendiri dalam rangka pengembangan karirnya. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut maka digunakanlah berbagai metode pengukuran kinerja karyawan yang dikenal dan digunakan adalah :

1. Rangking, adalah dengan cara membandingkan karyawan yang satu dengan karyawan yang lain untuk menentukan siapa yang lebih baik.
2. Perbandingan karyawan dengan karyawan, adalah suatu cara untuk memisahkan penilaian seseorang ke dalam berbagai faktor.
3. Grading, adalah suatu cara pengukuran kinerja karyawan dari tiap karyawan yang kemudian diperbandingkan dengan definisi masing-masing kategori untuk dimasukkan kedalam salah satu kategori yang telah ditentukan.
4. Skala gratis, adalah metode yang menilai baik tidaknya pekerjaan seorang karyavvan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Masing-masing faktor tersebut. seperti misalnya kualitas dan kuantitas kerja, keterampilan kerja, tanggung jawab kerja, kerja sama dan sebagainya.
5. Checklists, adalah metode penilaian yang bukan sebagai penilai karyawan tetapi hanya sekedar melaporkan tingkah laku karyawan.

 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana dikemukakan oleh Baihaqi, (2010) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lebih lanjut Baihaqi, (2010) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok. Baihaqi (2010) juga menjelaskan, kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

 

 

Rahasasti, (2009) menjelaskan bahwa, Allen dan Meyer, memberikan model komitmen yaitu three component model of organizational commitment yang merupakan konsep utama komitmen terhadap organisasi. Model komitmen pegawai mencakup tiga elemen penting yaitu keinginan (desire), kebutuhan (need), dan kewajiban (obligation) yang mempresentasikan tiga bentuk komponen yaitu affective, continuance dan normatif commitment. Model komitmen three component model of organizational commitment yang dikemukakan Allen dan Meyer menjadi aspek-aspek dalam kuesioner penelitian yang dikemukakan.

1. Affective commitment
2. Continuance commitment
3. Normative Commitment

Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam variabel komitmen yakni Affective commitment (komitmen afektif). Affective commitment merupakan sikap individu terhadap organisasi, yang kemudian berpengaruh terhadap kelekatan emosional pada organisasi seperti identifikasi yang kuat, memiliki keterlibatan yang tinggi dan senang menjadi anggota organisasi. Affective commitment berkaitan dengan karakteristik pribadi, pekerjaan, pengalaman kerja, dan karateristik struktural. Karyawan dengan affective commitment yang kuat akan tetap bekerja dalam organisasi karena adanya keinginan dalam diri mereka. Rahasasti, (2009) mengungkapkan bahwa komitmen tersebut akan lebih tinggi bila ada kesesuaian  antara nilai dan tujuan individu dengan organisasi.

 

Komitmen diartikan sebagai sikap karyawan untuk tetap berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Faktor komitmen dipandang penting karena karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi akan memiliki tanggung jawab yang besar dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati dalam organisasi. (Rahasasti, 2009).

Rahasasti, (2009) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Keterlibatan kerja tinggi berarti pemihakan seseorang pada pekerjaannya yang khusus, komitmen pada organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjakannya.

 

Pemimpin harus memiliki karakteristik untuk menunjang pencapaian visi dan misi organisasi. Karakteristik pemimpin menurut Yukl (1998)  memiliki tujuh aspek, characteristic of the leader;

1. Traits (motives, personality, values),
2. Confident and optimism;
3. Skills and expertise;
4. Behavior;
5. Integrity and ethic;
6. Influence tactic; dan
7. Attribution about followers.

Yukl menyebutkan karakteristik pemimpin terdiri dari sifat (prayojana, kepribadian, nilai-nilai), kepercayaan diri dan optimisme, keterampilan dan keahlian, perilaku, kejujuran, dan tata susila, taktik-taktik pengaruh kebijakan terhadap pengikut.

1. Aspek Pemasaran

Analisis aspek pemasaran akan dilakukan dengan menggunakan bauran pemasaran, yaitu seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam sasaran. Menurut Swastha dan Sukotjo (1995: 193), alat-alat bauran pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 4 unsur, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi.

1. Aspek Teknis dan Produksi

Menurut Ibrahim (2003: 118), aspek taknis produksi adalah aspek yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan, baik dilihat dari faktor lokasi, luas produksi,proses produksi, penggunaan teknologi (mesin/peralatan), maupun keadaan lingkungan yang berhubungan dengan proses produksi.

1. Aspek Manajemen dan SDM

Menurut Umar (2003: 115), bahwa manajemen dalam pembangunan proyek bisnis maupun manajemen dalam implementasi rutin bisnis adalah sama saja dengan manajemen lainnya. Ia berfungsi untuk aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Aspek SDM bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau sebaliknya dilihat dari ketersediaan SDM. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer, dan tim-nya (Umar, 2003:157-158)

Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan mengenai tenaga kerja suatu periode tertentu. Perencanaan ini dimaksudkan agar perusahaan dapat terhindar dari kelangkaan SDM pada saat dibutuhkan maupun kelebihan SDM pada saat kurang dibutuhkan (Umar, 2003: 161-162).

Menurut Umar (2003:164), aspek SDM mencakup produktivitas dari suatu tenaga kerja yang secara umum, mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Produktivitas memiliki 2 dimensi, yaitu :

• Suatu efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.
• Efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis di bangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maximal untuk waktu yang tidak di tentukan (Umar, 2003: 8). Menurut Ibrahim (2003: 1), yang menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan (Husnan dan Suwarsono, 2000: 6-7).

 

• Pengertian Usaha Kecil

Menurut UU RI No. 9 tahun 1995 dalam Anoraga dan Sudantoko (2002: 330), pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan  tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha kecil dalam UU tersebut tercantum pada pasal 5 ayat 1, yaitu sebagai berikut:

200. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
201. Memilki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
202. Milik Warga Negara Indonesia.
203. Berdiri Sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
204. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

 

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang pertama dan kedua, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan pemerintah (Anoraga dan Sudantoko, 2002: 331-332).

• Kriteria Usaha Kecil

Menurut Anoraga dan Sudantoko (2002: 225–226), secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaedah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak diperbaharui, sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
2. Marjin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta deversifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

 

 

• Proses Pembuatan Tahu Sutera

Tahu sutera atau tahu lunak ini berasal dari Jepang. Disebut tahu sutera atau tahu lunak karena teksturnya sangat lunak dan lembek, karena dalam pembuatannya tidak dilakukan pembuangan sebagian air. Adanya air ini menyebabkan tahu sutera tidak tahan lama. Menurut Sarwono dan Saragih (2004: 43-45), proses pembuatan tahu sutera dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagia berikut:

1. Pembuatan Tahu Sutera Cara I:

Tahapan awal (pembuatan sari kedelai) dalam pembuatan tahu sutera sama dengan pembuatan sari kedelai pada pembuatan tahu keras. Tahap selanjutnya berupa tahap penuangan. Sari kedelai yang baru disaring dipindahkan dengan penyiduk ke baki logam antikarat. Dari baki ini, sari kedelai dipindahkan ke baki lain yang bagian dalamnya telah dibalur dengan larutan asam sulfat. Suhu saat sari kedelai dipindahkan sekitar 70-80°C. Apabila menginginkan tahu sutera mempunyai rasa udang, daging sapi, atau telur ayam, sari kedelai yang telah disaring dapat dicampur dengan perasa tersebut. Sari kedelai didiamkan selama 10 menit, kemudian tahu dilepaskan dari baki dan dipotong-potong menjadi 36 potong.

1. Pembuatan Tahu Sutera Cara II:

Proses pengolahan tahu sutera dengan memanfaatkan teknologi baru dapat memperpanjang daya simpan, adapun cara pembuatannya adalah sebagai berikut: Sari kedelai yang mengandung padatan 3-4% disterilkan sampai suhu 130°C selama 2-5 detik dengan sistem UHT (ultra high temperature), setelah didinginkan sampai suhu 10-15°C, sari kedelai diberi zat penggumpal GDL (glucono delta-lactone). Zat itu dimasukkan secara aseptik dalam plastik yang tertutup rapat. Plastik yang berisi sari kedelai tersebut kemudian dicelupkan dalam air panas bersuhu 95°C selama 30 menit agar terjadi penggumpalan protein. Setelah itu didinginkan dalam air mengalir.

 

• Proses Pembuatan Tahu Putih

Menurut Sarwono dan Saragih (2004: 32-35), proses pembuatan tahu lokal yang sering dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Sari Kedelai

Biji kedelai dibersihkan dari kotoran atau benda asing, seperti kerikil, pasir, dan sisa tanaman. Biji kedelai yang sudah bersih direndam selama 8-12 jam, kemudian ditiriskan dan digiling dengan menggunakan mesin penggiling sehingga menjadi bubur. Pada saat penggilingan berlangsung, air ditambahkan sedikit demi sedikit. Kedelai yang telah menjadi bubur ditampung dalam wadah logam anti karat atau tong kayu, kemudian dimasak dan selama pemasakan berlangsung air ditambahkan berulang-ulang kali dengan jumlah kebutuhan air sekitar 10 liter untuk 1 kg kacang kedelai. Proses selanjutnya adalah penyaringan yang dilakukan untuk memperoleh sari kedelai.

1. Penggumpalan dan Pengendapan

Proses penggumpalan dilakukan dengan cara menambahkan larutan sioko yang telah diendapkan selama satu malam. Pada saat penambahan sioko, pengadukan dilakukan dengan cara searah dan dihentikan bila penggumpalan bubur tahu telah berbentuk. Bubur tahu kemudian diendapkan hingga turun ke dasar wadah. Pengendapan ini bertujuan untuk memudahkan pemisahan air tahu (whey) dengan bubur tahu.

1. Pencetakan dan Pengepresan

Gumpalan bubur tahu dimasukkan ke dalam cetakan yang telah dialasi kain, lalu bagian atas juga ditutupi dengan kain serupa dan papan. Dimana papan selanjutnya diletakkan pemberat berbobot sekitar 30 kg selam 15 menit atau hingga air tahu menetes habis, kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan.

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tahu meliputi bahan baku utama, dan bahan pembantu. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tahu adalah sebagai berikut

• Bahan Baku Pembuatan Tahu

Bahan baku utama tahu adalah kacang kedelai, terutama kedelai kuning. Persyaratan bahan baku tahu lebih ketat dari pada bahan baku tempe atau kecap, karena tahu diproduksi melalui proses ekstraksi (penyaringan) protein kedelai dengan penambahan air. Jadi jumlah dan mutu protein kedelai amat penting dipertimbangkan saat memilih bahan baku (Sarwono dan Saragih, 2004: 14).

Menurut Adisarwanto (2005: 84-90), kualitas kedelai sebagai bahan baku tahu tidak terlalu ditekankan, yang terpenting tersedia secara kontinue. Namun demikian, kedelai impor lebih disukai karena bentuknya seragam dan tidak tercampur dengan kotoran, sedangkan biji kedelai lokal mempunyai bentuk, warna, dan ukuran yang tidak seragam.

Menurut Adisarwanto (2005: 3), bahan baku kedelai yang digunakan selama ini sebagian besar berasal dari kedelai impor. Hal ini bisa terjadi di Indonesia karena kurang tersedia stock kedelai lokal di pasaran, sehingga kebutuhan bahan baku dipenuhi dari impor

• Bahan Pembantu Pembuatan Tahu

Menurut Sarwono dan Saragih (2001: 16-20), dalam proses pembuatan tahu, digunakan bahan pembantu agar bahan baku (kedelai) dapat diproses lebih lanjut. Bahan pembantu yang digunakan adalah :

1. Penggumpal yang digunakan untuk mengendapkan protein dan larutan padat pada sari kedelai. Beberapa bahan penggumpal yang dapat digunakan yaitu batu tahu atau sioko, biang batu (Whey), dan Glucono-Delta-Lacton (GDL). Sedangkan menurut Supriatna (2005:31-33), bahan penggumpal yang digunakan untuk pembuatan tahu adalah biang tahu bagi usaha yang sudah rutin produksinya dan bagi usaha yang baru akan memulai usahanya, bahan penggumpal yang digunakan adalah asam cuka makanan (asam asetat) pekat.

Ada dua jenis pewarna makanan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetik. Pewarna alami tahu biasanya menggunakan ekstrak kunyit. Tahu yang diberi pewarna alami ini cukup mudah dikenali karena pada permukaannya terdapat sedikit gumpalan-gumpalan dan beraroma khas kunyit. Apalagi menggunakan pewarna sintetik sebaiknya menggunakann pewarna makanan dan bukan bahan pewarna cat atau kain selain dilarang oleh pemerintah juga bisa membahayakan kesehatan.

1. Anti busa

Bahan ini berfungsi untuk mencegah timbulnya busa sewaktu memasak bubur kedelai. Ada beberapa zat antibusa yang bisa digunakan dalam pembuatan tahu, antara lain kalsium karbonat, minyak goreng dan silicone defoamer. Adanya busa atau gelombung-gelembung udara yang terkait dalam tahu dapat menurunkan umur simpan tahu.

1. Air

Air sangat berpengaruh pada mutu tahu, oleh karena itu air yang digunakan harus memenuhi persyaratan untuk industri pagan, seperti tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak berasa, tidak mengandung besi dan mangan, serta bebas dari jasad renik patogen.

 

 

Kata tahu berasal dari bahasa Cina yaitu tao-hu atau teu-hu.  Tao atau teu berarti kedelai, sementara hu berarti lumat atau menjadi bubur. Di Jepang, tahu dikenal dengan nama tohu, sedangkan dalam bahasa inggris disebut soybean curd atau juga tofu (Supriatna, 2005: 6).

Tahu adalah gumpalan protein kedelai yang diperoleh dari hasil penyarian kedelai yang telah digiling dengan penambahan air (Sarwono dan Saragih, 2004: 2). Pengertian tahu menurut Adisarwanto (2005: 90), tahu adalah produk koagulasi protein kedelai. Menurut Sarwono dan Saragih (2004: 5-7), tahu diperdagangkan dengan berbagai variasi bentuk, ukuran, dan nama. Selain tahu putih atau tahu biasa, dipasar juga dikenal berbagai tahu komersil yang sudah memiliki nama dan berciri khas diantaranya yaitu:

• Tahu Sumedang

Tahu Sumedang disebut juga tahu pong alias tahu kulit. Tahu ini merupakan lembaran-lembaran tahu putih setebal sekitar 3 cm dengan tekstur lunak dan kenyal.

• Tahu Cina

Tahu Cina berupa tahu putih, teksturnya lebih padat, halus, dan kenyal dibandingkan tahu biasa. Ukurannya sekitar 12 cm x 12 cm x 8 cm.

• Tahu Kuning

Tahu kuning mirip tahu cina. Bentuknya tipis dan lebar, warnanya kuning dikarenakan sepuhan atau larutan sari kunyit.

• Tahu Sutera

Tahu sutera teksturnya sangat lembut dan lunak, tahu yang berasal dari Jepang ini biasanya dikonsumsi sebagai makanan penutup (dessert).

 

 

Menurut hipotesis Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kurva ketimpangan pembangunan antarwilayah berbentuk huruf U terbalik (Sjafrizal, 2008:105).

Williamson (1965), meneliti hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi  di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan (lihat Kuncoro, 2004:133).

Ketimpangan pembangunan antardaerah dapat dianalisis menggunakan indeks ketimpangan regional yang disebut indeks ketimpangan Williamson (Sjahfrizal, 2008). Sesuai dengan formula Indeks Williamson untuk mengetahui indeks ketimpangan pembangunan antardaerah, nilai indeks Williamson terletak antara nol dan satu (0 < IW < 1). Apabila nilai indeks mendekati 1 (satu), berarti ketimpangan pembanguan semakin besar dan apabila nilai indeks mendekati 0 (nol), berarti ketimpangan pembangunan semakin kecil.

 

Teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan oleh ekonom Francois Perroux mengatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa daerah tertentu yang mempunyai keuntungan lokasi. Munculnya beberapa konsentrasi kegiatan ekonomi ini selanjutnya mendorong pula peningkatan efisiensi ekonomi yang berdampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional (Sjafrizal, 2008:127).

Menurut Arsyad (1999:15), yang menyatakan pendapatan nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya.

Menurut Tarigan (2007:20), angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerah. Pendapatan regional yang di dalamnya masih terdapat unsur inflasinya dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku, sedangkan pendapatan regional yang faktor inflasi yang sudah ditiadakan dinamakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu.

Pendapatan per kapita  adalah total pendapatan regional suatu daerah dibagi jumlah penduduk. Akan tetapi angka pendapatan seringkali tidak diperoleh dan diganti dengan total PDRB (Tarigan, 2007:21). Pendapatan regional per kapita antara satu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda-beda, ada daerah yang pendapatan per kapita tinggi, ada daerah yang pendapatan per kapita  rendah. Menurut Kuncoro (2004:223), berdasarkan  laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, suatu daerah dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan empat klasifikasi tersebut adalah.

1. Daerah maju dan cepat tumbuh adalah daerah (kabupaten/kota) yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi.
2. Daerah maju tapi tertekan adalah daerah (kabupaten/kota) yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan provinsi.
3. Daerah berkembang cepat adalah daerah (kabupaten/kota) yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan provinsi.
4. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi.

Menurut Sjafrizal (2008:8), ada 4 (empat) bentuk wilayah yang banyak digunakan dalam analisis ekonomi regional, yaitu.

1. Homogeneous Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk dengan memperhatikan kesamaan karakteristik sosial-ekonomi dalam wilayah yang bersangkutan. Termasuk ke dalam wilayah seperti ini antara lain yaitu: provinsi, kota, kabupaten dan desa.
2. Nodal Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan keterkaitan sosial-ekonomi yang erat antardaerah. Keterkaitan ini menjadi penting karena dapat mendorong terbentuknya kesatuan yang erat antara beberapa daerah atau negara terkait. Termasuk ke dalam wilayah seperti ini antara lain yaitu: Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ), Sijori (Singapura, Johor, Riau).
3. Planning Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk untuk tujuan penyusunan perencanaan pembangunan. Termasuk kedalam wilayah ini antara lain adalah: Wilayah Pembangunan dalam perencanaan pembangunan baik pada tingkat nasional maupun provinsi atau kabupaten dan kota.
4. Administartive Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan. Termasuk ke dalam wilayah seperti ini antara lain yaitu: provinsi, kota, kabupaten dan desa.

Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, defenisi desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengawasi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah,   Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa  pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui.

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertama adalah sejauh mana aparatur daerah yang baru terbentuk tersebut menggunakan ‘input’ semaksimal mungkin dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, seberapa besar ‘output’ yang diterima oleh daerah dan masyarakat, baik sebagai dampak langsung pemekaran daerah maupun melalui perubahan sistem pemerintahan daerah (Bappenas dan UNDP, 2008:5).

 

Hasil studi yang dilakukan oleh Uppal dan Handoko (1986), menyimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju dan negara berkembang. Indeks ketimpangan cenderung meningkat antar waktu yang menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih belum mencapai puncaknya. Peningkatan ketimpangan ini membawa implikasi negatif dan cenderung mendorong timbulnya kecemburuan sosial daerah terbelakang terhadap daerah maju yang dapat menimbulkan dampak politis bila tidak diatasi sesegera mungkin (lihat Sjafrizal, 2008:113).

Menurut Sjafrizal (2008:117), penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah adalah.

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam.
2. Perbedaan kondisi demografis.
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa.
4. Konsentrasi ekonomi wilayah.
5. Alokasi dana pembangunan antarwilayah.

 

Menurut Sjafrizal (2008:85), perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini karena dalam era otonomi, masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Target pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Studi tentang Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan yang dilakukan Aswandi dan Kuncoro (2002), menyatakan  bahwa sektor/subsektor unggulan yang diukur dengan analisis Location Quotient (LQ) memiliki kesamaan dengan sektor ekonomi basis, yang pertumbuhannya menentukan pembangunan suatu daerah. Adanya sektor/industri unggulan memungkinkan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antardaerah sehingga perkembangan industri di suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya.

 

Menurut Todaro dan Smith (2006:19), pembangunan (development) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional-yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang lama-untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan  pendapatan nasional bruto tahunan. Proses pembangunan yang dilakukan disemua masyarakat memiliki tiga tujuan inti yaitu (Todaro dan Smith, 2006:28).

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup, yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan.

Menurut Boediono (1999:1), pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam pertumbuhan ekonomi adalah.

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dari waktu ke waktu, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat atau waktu tertentu.
2. Kenaikan pendapatan per kapita. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan perekonomian suatu masyarakat. Agar pendapatan per kapita naik maka pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi daripada kenaikan jumlah penduduk.
3. Jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi harus berlangsung dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan.

Pengalaman pada dekade 1950-an dan dekade 1960-an, ketika banyak diantara negara-negara Dunia Ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai target mereka, tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian penduduknya sehingga hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam mendefinisikan pembangunan yang dianut pada waktu itu. Gross National Product (GNP) dianggap sebagai indikator tunggal atas terciptanya kemakmuran dan kriteria kinerja pembangunan. Sehingga para ekonom dan perumus kebijakan pada akhirnya mulai mempertimbangkan untuk mengubah strategi guna mengatasi berbagai masalah mendesak, seperti tingkat kemiskinan absolut yang semakin parah, ketimpangan distribusi yang mencolok dan tingkat penggangguran yang terus naik. Pada dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari pembangunan ekonomi bukan lagi meningkatkan pertumbuhan GNP setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Defenisi pembangunan ekonomi menurut Kuznets, Chenery (Ahmad Mahyudi, 2004) adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja. Sukirno (2006) mengemukakan bahwa “pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan”. Atinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada satu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan harga produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran rakyat. Disisi lain, menurut Todaro & Smith (2003) dalam bukunya “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”, Edisi Kedelapan, bahwa pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi, pada hakekatnya bahwa pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan

 

1. Daerah Persiapan
2. Dalam melakukan pemekaran wilayah, maka pembentukan daerah persiapan menjadi penting dalam upaya penataan daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka peran daerah persiapan tidak saja mencakup persoalan administratif semata, tetapi juga perlu mencakup beberapa aspek lain, antara lain: Mempersiapkan persyaratan fisik yang berkaitan dengan penataan ruang maupun batas wilayah. Disamping itu juga terumuskannya dokumen rencana tata ruang lokasi calon Ibukota daerah otonom baru maupun calon Ibukota Daerah Induk.
3. Mempersiapkan persyaratan kelembagaan dan organisasi yang berkaitan dengan kebutuhan kantor, identifikasi aset, fungsi staf, struktur organisasi, maupun proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini penting dilakukan dalam masa persiapan agar proses pemekaran wilayah menjadi kebutuhan bersama antara Daerah Induk dengan Calon Daerah Otonomi Baru. Dengan demikian konflik tentang pengalihan aset-pun sudah dapat dihindari sejak awal.
4. Mempersiapkan persyaratan teknis administratif yang berkaitan dengan kerjasama dengan Daerah Induk dan pihak ketiga yang akan melakukan pengkajian terhadap kelayakan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah. Berkaiatan dengan daerah persiapan ini, maka perlu ada persyaratan-persyaratan khusus, seperti daerah yang sudah memenuhi standar kelayakan teknis dan administratif bagi terbentuknya daerah otonomi baru yang ditetapkan melalui rekomendasi dari DPOD atau Permendagri yang selanjutnya mempersiapkan diri selama minimal 2 (dua) tahun sebagai masa persiapan sebelum disyahkan sebagai daerah otonom baru yang ditetapkan dengan Undang-undang.
5. Peran Masyarakat

 Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses pemekaran wilayah. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk referendum untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran wilayah. Dalam kaitan dengan hal ini, lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat juga harus berperan dalam memberdayakan masyarakat supaya ada pengertian yang baik tentang keuntungan dan kelemahan pemekaran wilayah maupun pentingnya pelaksanaan referendum. Dengan demikian, dalam tahap awal atau masa persiapan, kegiatan yang harus dilaksanakan pertama kali adalah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Meskipun terdapat berbagai metode penjaringan aspirasi seperti melalui quesioner, seminar atau lokakarya, namun dalam hal pemekaran wilayah nampaknya referendum merupakan pendekatan yang paling tepat. 3. Peran Daerah Induk Adapun peran Bupati sebagai kepala di daerah induk, yaitu:

4. Memberikan rekomendasi persetujuan dan mendukung rencana pemekaran wilayah berdasarkan aspirasi masyarakat melalui referendum. b. Melakukan hearing dengan dengan Daerah Persiapan c. Memberikan persetujuan dan mengajukan permohonan kepada Gubernur dan Mendagri untuk dapat mengabulkan rencana pemekaran wilayah d. Menetapkan Liason Officer sebagai wakil Daerah Induk untuk melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak yang terkait baik di tingkat daerah, propinsi, maupun pemerintah pusat. Memfasilitasi kunjungan tim observasi dari pemerintah pusat dan DPR RI. e. Mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pemekaran wilayah. Peran DPRD dalam pemekaran wilayah ini yaitu: a. Memberikan rekomendasi dan dukungan politik terhadap rencana pemekaran wilayah. b. Membentuk Pansus (Panitia Khusus) yang akan melakukan pembahasan tentang rencana pemekaran wilayah c. Mengeluarkan surat keputusan persetujuan dan dukungan terhadap pemekaran wilayah, serta keputusan tentang calon Ibu Kota dan dukungan pembiayaan dalam masa persiapan sampai pada proses pembentukan DPRD dan pemilihan Kepala Daerah. d. Memberikan rekomendasi sekaligus permohonan kepada DPRD Propinsi untuk dapat memberikan persetujuan terhadap rencana pemekaran wilayah. 4. Peran Propinsi Peran propinsi dalam pemekaran wilayah yaitu :

a. Memberikan rekomendasi dan persetujuan tentang pemekaran wilayah, serta menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan persetujuan dari Pemerintah Pusat. b. Memfasilitasi serah terima asset antara daerah induk dengan daerah baru.

 

 Inisiatif pemekaran wilayah pada dasarnya berangkat dari adanya peluang hukum bagi masyarakat dan daerah untuk melakukan pemekaran/ penggabungan wilayah sebagaimana tertuang dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR.

 

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

 Secara lebih khusus, UU No.32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU No.32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, “Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wailayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.”

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Dan ayat (4) menyebutkan, “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”.

 Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi propinsi,

syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah propinsi bersangkutan, persetujuan DPRD propinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini, antara lain :

1. Kemampuan ekonomi, merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah propinsi, kabupaten/kota, yang dapat diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan daerah sendiri.
2. Potensi daerah, merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata dan ketenagakerjaan.
3. Sosial budaya, merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat kegiatan institusi sosial dan budaya, serta sarana olahraga.
4. Sosial politik, merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam politik dan organisasi kemasyarakatan.
5. Kependudukan, merupakan jumlah total penduduk suatu daerah.
6. Luas daerah, merupakan luas tertentu suatu daerah.
7. Pertahanan dan keamanan
8. Faktor-faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

 

Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa kabupaten/kota baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten/kota yang baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak timbul disparitas yang mencolok dimasa mendatang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru ini akan mempengaruhi aktivitas seseorang atau masyarakat sehingga merasa diuntungkan karena pelayanannya yang lebih maksimal.

 

Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks nasional, adanya pembangunan antar wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Menurut Purnomosidi (1979) dalam Malik (2006),

bahwa pengembangan wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangasung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan konsep ekonomi paling banyak digunakan. Tujuan dari konsep ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama, pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga menyebabkan kemajuan keseluruh wilayah. Ada beberapa konsep pengembangan wilayah, antara lain :

1. Mendorong dekonsentrasi wilayah, dimana konsep ini bertujuan untuk menekan tingkat konsentrasi wilayah dan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, terutama pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan.
2. Membangkitkan kembali daerah terbelakang sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapata perkapita yang rendah, dan rendahnya tingkat fasilitas pelayanan masyarakat
3. Memodifikasi sistem kota, merupakan sebagai pengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yakni dengan adanya pengaturan sistem perkotaan maka telah memiliki hirarki yang terstruktur dengan baik. Ini diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.
4. Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah. Hal ini muncul akibat kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3.  Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

 

Munculnya Undang-undang otonomi daerah merupakan salah satu usaha untuk di satu pihak “mendinginkan” euforia reformasi dan di lain pihak untuk menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, isi dari UU No.22 Tahun 1999 tersebut lebih memberikan kebebasan yang nyata dan seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri demi untuk kesejahteraan daerahnya sendiri-sendiri.

Era reformasi yang dimulai dari tahun 1998 telah menggeser paradigma desentralisasi administratif, yang dianut pada masa orde baru, menjadi desentralisasi politik pasca UU No.22 Tahun 1999. Pemekaran wilayah/ daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di era reformasi merupakan konskuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik oleh pemerintah pusat di daerah. Dengan desentralisasi politik maka pemerintah pusat membentuk daerah-daerah otonom atau daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan, yaitu daerah-daerah yang mempunyai wilayah, masyarakat hukum, kepala daerah, dan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, pegawai, dan kewenangan serta keleluasaan mengatur dan mengurus daerah. Kebijakan pemekaran daerah pasca ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan pengaturan pemekaran daerah berdasar UU No.5 Tahun 1974 (orde baru).

Pelaksanaan kebijakan pemekaran daerah pada orde baru, bersifat elitis dan memiliki karakter sentralistis, dimana perencanaan dan implementasi pemekarannya lebih merupakan inisiatif pemerintah pusa ketimbang partisipasi dari bawah. Proses pemekaran daerah seringkali menjadi proses yang tertutup dan menjadi arena terbatas di kalangan pemerintah pusat.

Pada orde baru, kebijakan pemekaran lebih bersifat elitis dan sentralistis. Namun pada masa itu pemerintah telah mencoba mendorong upaya penyiapan infrastruktur birokrasi (bukan infrastruktur politik) sebelum pembentukan daerah otonom. Masa transisi teknokratis disiapkan sedemikian rupa sebelum menjadi Daerah Otonomi Baru. Dalam masa transisi, pembentukan daerah baru ini lebih menekankan pada mekanisme teknokratis daripada mekanisme politik, seperti penyiapan administrasi birokrasi, infrastruktur, gedung perkantoran, dan sebagainya. Setelah penyiapan teknokratis dirasa cukup barulah kemudian penyiapan politik dilakukan yaitu dengan pembentukan DPRD, dari situ barulah kemudian dibentuk DOB.

Di masa era reformasi sekarang, proses-proses penyiapan teknokratis tersebut pada kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999 tidak ada, tetapi justru lebih menekankan pada proses-proses politik. Ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan DOB dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999. Dengan kebijakan yang demikian ini, kebijakan pemekaran daerah sekarang lebih didominasi oleh proses politik daripada proses teknokratis.

 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh,

 

hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utam dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelengaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Secara etimologis, pengertian otonomi daerah menurut Situmorang (1993) dalam Shinta (2009) berasal dari bahasa Latin, yaitu “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. Sementara itu, pengertian lain tentang otonomi ialah sebagai hak mengatur dan memerintah diri sendiri atas insiatif dan kemauan sendiri. Hak yang diperoleh berasal dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut UU No.5 Tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu menurut UU No.22  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah direvisi kembali UU No.22 Tahun 1999 berubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Dari berbagai rumusan otonomi daerah diatas maka otonomi daerah adalah kewenangan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

 

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Lahirnya Undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio kultural masyarakat setempat. Undang-undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintahan kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat didisain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk “berkreasi”, sekaranglah saatnya pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan kemampuannya. Tantangan, bahwa daerah mampu mendisain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh.

 

Produk domestik bruto adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan produk domestik bruto yang cepat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan eknomi membaik, maka daya beli masyarakat pun akan meningkat, dan ini merupakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Penjualan yang meningkat akan membuat kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan semakin meningkat. Meningkatnya produk domestik bruto merupakan sinyal yang baik (positif) untuk investasi (Tandelilin, 1998).

 

Inflasi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan kenaikan harga barang-barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Secara teoritis, investasi pada saham dapat memberikan perlindungan nilai (hedge) yang baik dari pengaruh inflasi karena saham merupakan asset riil.

 

Risiko pertukaran dapat didefinisikan sebagai perubahan nilai perusahaan yang diakibatkan ketidakpastian perubahan nilai tukar mata uang. Risiko pertukaran ditinjau sebagai kemungkinan bahwa fluktuasi mata uang dapat mengubah perubahan arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Apabila kurs rupiah naik, harga produksi turun, maka laba perusahaan akan meningkat, sehingga permintaan akan saham perusahaan tersebut juga meningkat yang menyebabkan harga saham naik, return yang didapatkan pun akan naik. Sehingga nisa dikatakan bahwa kurs mata uang rupiah berpengaruh positif terhadap return saham.

 

Pemilihan sistem nilai tukar pada dasarnya didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya: tingkat keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perekonomian dunia, tingkat kemandirian kebijakan ekonomi suatu negara dan aktivitas perekonomian suatu negara. Pada dasarnya sistem penentuan nilai tukar dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis (Camarazza dan Aziz, 1997), yaitu:

• Sistem Kurs Tetap (fixed exchange rate)

Dalam sistem ini, nilai tukar suatu valuta terhadap valuta yang lain ditentukan/”dipatok” oleh Bank Sentral. Nilai tukar suatu valuta di pasar valuta asing sama dengan nilai tukar yang ditentukan oleh Bank Sentral. Sehingga untuk menjaga agar nilainya tetap, maka Bank Sentral melakukan intervensi (membeli/menjual valuta asing) di pasar valuta asing. Hal yang perlu dipaerhatikan adalah kecukupan cadangan devisa yang dimiliki.

• Sistem Mengambang Terkendali (managed floating exchange rate)

Nilai tukar valuta dalam sistem ini ditentukan oleh pasar valuta dan band intervention yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Sehingga Bank Sentral harus menjaga agar nilai tukar berada pada rentang intervensi, apabila nilai tukar bergerak melebihi rentang intervensi yang ditentukan, maka Bank Sentral akan melakukan intervensi dengan menambah supply valuta sehingga nilainya dapat bergerak kembali dalam rentang intervensi. Sebaliknya, bila nilai tukar berada di bawah rentang intervensi, maka Bank Sentral akan menambah demand valuta.

• Sistem Kurs Bebas (free exchange rate)

Istilah lain yang digunakan adalah floating exchange rate, yaitu nilai tukar valuta asing ditentukan oleh pasar berdasarkan kekuatan tarik menarik antara supply dan demand valuta asing. Pada sistem ini Bank Sentral tidak melakukan campur tangan dalam mempengaruhi nilai tukar (pada kenyataan sangat sulit). Ada dua pengertian dalam floating exchange rate, yaitu:

1. Clean float: nilai tukar sepenuhnya dibiarkan bebas tanpa campur tangan dari Bank Sentral.
2. Dirty float: pemerintah ikut serta (relatif kecil) dalam pasar valuta asing, misalnya dengan mengurangi distorsi.

 

Dornbusch dan Fisher (1980) mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar mempengaruhi daya saing internasional dan posisi neraca perdagangan, dan konsekuensinya juga akan berdampak pada real output dari negara tersebut yang pada gilirannya akan mempengaruhi cash flow saat ini dan masa yang akan datang dari perusahaan dan harga saham perusahaan tersebut. Ekuitas yang merupakan bagian dari kekayaan perusahaan, dapat mempengaruhi perilaku nilai tukar melalui mekanisme permintaan uang berdasarkan model penentuan nilai tukar ahli moneter (Gavin, 1989).

Pemahaman mengenai tinggi rendahnya nilai tukar akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam pasar valuta asing, apakah akan membeli, menjual atau menahan sementara waktu untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Dalam berbagai literatur menurut Mc. Donald dan Taylor (1992), faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar adalah variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi fundamental ekonomi suatu negara. Variabel tersebut meliputi: jumlah uang beredar, suku bunga dan tingkat output riil. Sedangkan Jeff Madura (Sjamsul Arifin, 1998) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar ada 3 macam, yaitu:

• Faktor fundamental, berkaitan dengan indikator ekonomi.
• Faktor teknis, berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran valuta asing.
• Faktor sentimen pasar, berkaitan dengan rumor yang bersifat insidentil yang dapat mempengaruhi fluktuasi nilai tukar valuta asing dalam jangka pendek.

 

Dalam teori ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam pengelompokan tertentu, yaitu:

• Penggolongan inflasi berdasarkan penyebabnya (Boediono, 1996: 162)

1. Demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan agregat demand masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang.
2. Cost pull inflation, yaitu inflasi yang dikarenakan bergesernya kurva agregat penawaran ke arah kiri atas. Faktor-faktor yang menyebabkan kurva penawaran bergeser diantaranya adalah meningkatnya harga-harga faktor produksi (baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri) di pasar faktor produksi, sehingga menaikkan harga komoditi di pasar komoditi.

• Penggolongan inflasi menurut asalnya (Boediono, 1996: 162)

1. Domestic inflation, yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor riil ataupun di sektor moneter dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat.
2. Imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh karena adanya kenaikan harga-harga komoditi dari luar negeri (negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan).

 

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku di mana-mana dan dalam rentang waktu yang cukup lama.

Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir di semua negara-negara di dunia.

Pengertian inflasi dapat dibagi dua, yaitu:

• Pengertian inflasi dalam arti sempit atau relatif didefinisikan sebagai suatu periode dimana kekuatan membeli kesatuan moneter menurun, atau terjadi kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa (secara umum) secara terus menerus. Jika kenaikan harga barang dan jasa hanya ada satu mecam, tidak dapat dikatakan telah terjadi inflasi, begitu juga kenaikan barang dan jasa yang bersifat kejutan (musiman/sekali waktu) seperti pada hari-hari khusus seperti Idul Fitri atau Natal (Kusnadi, 1996: 276).
• Pengertian inflasi dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu kenaikan relatif dan sekonyong-konyong yang disproporsional besar dalam tingkat harga umum. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito (deposit currency) dalam peredaran banyak dibandingkan dengan jumlah barang-barang atau jasa-jasa yang ditawarkan, atau bila hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, terdapat adanya gejala yang meluas untuk menukar uang dengan barang-barang. Suatu kenaikan normal dalam tingkat harga setelah suatu periode depresi, umumnya tidak dianggap sebagai keadaan inflasi (Winardi, 1995: 235).

Ada dua teori yang membahas tentang inflasi, yaitu:

• Teori Kuantitas

Teori ini dikenal sebagai teori kaum monetaris (monetarist models) yang menekankan kepada peranan jumlah uang yang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi.

• Teori Struktural

Teori ini mengatakan bahwa inflasi bukan semata-mata dikarenakan fenomena moneter, tetapi juga oleh fenomena struktural. Hal ini terjadi umumnya di negara-negara yang sedang berkembang, yang umumnya masih bercorak negara agraris, ataupun mengenai hal yang berhubungan dengan luar negeri, misalnya lerm of fraoe, utang luar negeri dan kurs valuta asing dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik. Tiga hal yang terjadi dari adanya kesenjangan atau kendalan struktural (structural battleneck) dalam perekonomian Negara berkembang (Atmaja, 1999: 54-67), yaitu:

1. Supply dari sektor pertanian (pangan) yang tidak elastis. Hal ini karena pengelolaan sektor pertanian yang masih menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga supply tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya.
2. Cadangan valuta asing yang terbatas (kecil) dari akibat pendapatan ekspor yang lebih kecil daripada pembiayaan impornya. Keterbatasan cadangan valuta asing mengakibatkan kemampuan impor terbatas pula, sehingga laju pembangunan menjadi lambat. Ditambah dengan adanya demonstration effect yang menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat, hal ini sering mengakibatkan pertumbuhan supply sering kali tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan permintaan.
3. Pengeluaran pemerintah terbatas. Hal ini disebabkan oleh sektor penerimaan rutin yang terbatas, yang tidak cukup membiayai pembangunan sehingga terjadi defisit yang mengakibatkan dibutuhkannya pinjaman luar negeri atau pada umumnya dengan pencetakan uang.

 

• Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan.

Teori pertumbuhan klasik menerangkan bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan semakin berkurang akan mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

• Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya, Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Menurut Schumpeter, makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi, semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi.

• Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar (1947) bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Menyadari tentang kapasitas barang modal, analisis Harrod-Domar merupakan pelengkap kepada analisis Keynesian. Dalam analisis Keynesian yang diperhatikan adalah persoalan ekonomi jangka pendek.

• Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Sebagai suatu perluasan teori Keynes, Teori Harrod-Domar melihat persoalan pertumbuhan itu dari segi permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku apabila pengeluaran agregat―melalui kenaikan investasi―bertambah secara terus menerus pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan. Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow―pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.

 

Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan penghitungannya adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

 

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang belaku di suatu negara. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Affect (perasaan individu)

Affect (perasaan individu) dapat diartikan bagaimana perasaan individu, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, rasa suka atau tidak suka dalam melakukan pekerjaan individual dengan menggunakan teknologi informasi. Triandis (1980) mengatakan bahwa afeksi yang berhubungan dengan perasaan senang atau gembira, depresi, kemuakan, kebencian yang ada pada individu dengan tindakan tertentu. Tjhai (2003) memberikan bukti empiris affect berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pemanfaatan TI. Peneliti ingin menguji kembali hubungan tersebut dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

 

 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi return saham antara lain:

• Faktor Fundamental

Faktor Fundamental merupakan faktor ekonomi yang berupa kondisi perekonomian di suatu negara. Faktor fundamental dalam hal ini adalah laba, jika laba perusahaan meningkat maka harga saham juga akan meningkat. Kebanyakan penelitian menggunakan variabel fundamental seperti divideen payout, growth, leverage, liquidity, asset size, variability in earnings dan beta akuntansi, return on Asset, rasio hutang terhadap modal dan nilai buku saham (Natarsyah, 2000).

• Faktor Pasar

Faktor Pasar merupakan bagaimana kondisi pasar pada saat berlangsungnya transaksi jual-beli saham. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan pasar saham yaitu indeks harga saham pada pergerakan IHSG.  Jika IHSG naik maka yang terjadi adalah harga saham juga akan ikut naik.

• Faktor Makro

Faktor Makro merupakan faktor yang berada di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kenaikkan atau penurunan kinerja perusahaan  dan dapat mempengaruhi kinerja saham. Dalam penelitian ini faktor-faktor makro meliputi kurs mata uang, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika ketiga faktor makro ini mengalami kenaikan maka akan berpengaruh negatif pada harga saham yaitu harga saham akan mengalami penurunan.

Kesesuaian Tugas

Kesesuaian tugas dengan teknologi informasi secara lebih spesifik menunjukkan hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kebutuhan tugas. Tugas diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh individu dalam memproses input menjadi output. Karakteristik tugas mencerminkan sifat dan jenis tugas yang memerlukan bantuan teknologi. Kesesuaian tugas dapat diukur dengan mengetahui apakah individu percaya bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kinerja individu tersebut. Davis et al. (1989) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesesuain tugas dengan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan penemuan ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

 

 

Konsekuensi jangka panjang diukur dari output yang dihasilkan apakah mempunyai keuntungan pada masa yang akan datang, seperti peningkatan karier dan peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting. Untuk beberapa individu, motivasi untuk menggunakan teknologi informasi dapat dihubungkan dengan rencana pada masa yang akan datang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini. Beatty (1986) dalam Tjhai (2003:9) menemukan hubungan positif antara konsekuensi jangka panjang dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi jika output yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan pada masa yang akan datang seperti peningkatan karier dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diuji adalah:

 

Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektifitas yang ada di lingkungan kerja yang memberikan kemudahan bagi pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, kondisi yang memfasilitasi dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2008) kondisi yang memfasilitasi dalam pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja individual

 

 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi dan return ekspektasi.

• Return Realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan dan berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa mendatang.
• Return Ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Return ekspektasi sifatnya belum terjadi.

 

Bentuk instrumen di pasar modal disebut efek, yaitu surat berharga yang berupa saham, obligasi, bukti right, bukti waran, dan derivative.

• Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder).
• Obligasi (bonds) adalah tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat yaitu di atas 3 tahun.
• Bukti Right adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu.
• Waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu dan harga yang sudah ditentukan.
• Derivative merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain.

 

 

Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange (IDX)) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sistem JATS ini sendiri direncanakan akan digantikan sistem baru yang akan disediakan OMX. Bursa Efek Indonesia berpusat di Kawasan Niaga Sudirman, Jl. Jendral Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

 

• Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut.
• Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di luar bursa efek.
• Bursa paralel merupakan pelengkap bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE).

 

Pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 (satu) tahun. Pasar modal adalah pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga, seperti saham, obligasi, option, warrant, right, dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan underwriter.

Pengertian pasar modal berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Pasar Modal adalah Bursa Efek seperti yang dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Menurut UU tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek.

 

Kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dipersepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan.  Penelitian Agus (2006) memperoleh hasil bahwa kompleksitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kompleks teknologi informasi maka semakin rendah tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Jika pemanfaatan teknologi informasi dapat ditunjukkan dalam konteks penerimaan atas inovasi, maka hasil ini mendukung hubungan yang negatif antara kompleksitas dengan pemanfaatan teknologi informasi. Peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

 

Faktor sosial diartikan sebagai tingkat dimana seorang individu menganggap bahwa orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan teknologi informasi. Faktor sosial ditunjukkan dari besarnya dukungan rekan kerja, atasan, dan organisasi. Triandis (1980) menjelaskan faktor sosial (social factor) merupakan internalisasi kultur subyektif kelompok persetujuan interpersonal tertentu yang dibuat individual dengan yang lain, dalam situasi sosial tertentu. Kultur subyektif berisi norma (norms), peran (role), dan nilai-nilai (values). Penelitian yang dilakukan oleh Soraya (2010) menunjukkan hubungan yang positif dan tidak signifikan antara faktor sosial dalam pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja individual.

 

Lingkungan internal terdiri dari komponen-koponen atau variabel lingkungan yang berasal atau berada di dalam perusahaan. Komponen-komponen dari lingkungan internal cenderung lebih mudah dikendalikan. Lingkungan internal koperasi dipengaruhi oleh beberapa elemen yang merupakan bagian penting dalam koperasi yang dapat menentukan formulasi strategi yang diambil. Elemen lingkungan internal diantaranya adalah :
1. Manajemen
Merupakan satu tingkatan sistem pengaturan organisasi yang mencakup sistem produksi, pemasaran, pengelolaan sumberdaya manusia dan keuangan. Fungsi manajemen terdiri dari lima aktivitas dasar yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengelolaan staf dan pengendalian.
2. Pemasaran
Proses mendefinisikan, mengantisipasi, menciptakan serta memenuhi kebutuhan dan keingina pelanggan atas barang dan jasa. Ada tujuh fungsi dasar pemasaran : analisis pelanggan, penjualan produk dan jasa, perencanaan produk dan jasa, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran, dan analisis peluang. Aspek tempat dan promosi penting dalam elemen pemasaran. Promosi terdiri dari: periklanan, kehumasan, promosi penjualan, promosi langsung, promosi tidak langsung dan lain-lain.
3. Keuangan
Kondisi keuangan dan rasio keuangan sering dianggap sebagai suatu ukuran terbaik untuk kompetitif dan daya tarik keseluruhan suatu koperasi. Menentukan kekuatan dan kelemahan keuangan suatu organisasi merupakan hal penting guna merumuskan strategi secara efektif.
4. Produksi dan Operasi
Fungsi produksi dari suatu bisnis terdiri atas semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Manajemen produksi dan operasi berhubungan dengan input, transformasi dan output yang bervariasi antar industri dan pasar.
5. Penelitian dan Pengembangan (litbang)
Litbang dalam organisasi memiliki dua bentuk dasar yaitu: Litbang internal, dimana organisasi menjalankan litbangnya sendiri dan kontrak litbang, dimana organisasi merekrut peneliti independen untuk mengembangkan produk spesifik.
6. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama bagi sebuah koperasi. Kualitas kesesuaian SDM ini berpengaruh terhadap kinerja, kepuasan karyawan dan perputaran tenaga kerja.
7. Sistem Informasi Manajemen
Sistem informasi manajemen bertujuan untuk meningkatkan kinerja koperasi dengan cara meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Sistem informasi manajemen yang efektif berusaha untuk mengumpulkan, memberi kode, menyimpan, mensintesis dan menyajikan informasi database, sehingga dapat melaksanakan kegiatan operasional dan menyusun strategi yang tepat

Lingkungan umum (general) sering juga disebut lingkungan makro, elemen-elemen yang ada di lingkungan ini memberikan pengaruh yang tidak langsung pada perusahaan. Dalam jangka panjang, trend maupun perubahan-perubahan yang terjadi pada elemen lingkungan ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk mendapatkan peluang dan mengantisipasi peluang. Jadi para pemikir strategis dan manajer harus memperhatikan apa perkembangan-perkembangan yang terjadi pada elemen lingkungan ini. Elemen-elemen yang diperhatikan dari lingkungan umum adalah :
1. Faktor Ekonomi
Sifat dan arah sistem ekonomi akan mempengaruhi kinerja organisasi yang berada di wilayah tersebut. Perekonomian berkaitan dengan bagaimana orang atau bangsa memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Dan perlu memperhatikan sejauh mana perekonomian dapat mempengaruhi organisasi dari segi upah, tenaga kerja, inflasi, perpajakan, pengangguran dan harga barang dikelola.
2. Faktor Sosial, Budaya, Demografi dan Lingkungan
Organisasi adalah bagian dari sistem sosial masyarakat, karena itu tidak bisa terlepas dari pengaruh aspek sosial. Misalnya aspek demografis seperti pertumbuhan populasi, distribusi usia populasi,
tingkat kelahiran, dan sebagainya. Begitu pula dengan gaya hidup dan harapan karier.
Budaya berasal dari sebuah sitem nilai yang diterima oleh orang-orang wilayah tertentu. Nilai-nilai, secara sederhana diartikan sebagai apa yang dianggap baik dan tidak baik oleh seseorang.
Budaya sekitar perusahaan, juga akan berdampak pada Sumber Daya Manusia suatu perusahaan. Perusahaan mendapatkan pengaruh dari budaya-budaya yang dianut oleh konsumenya, oleh pemasok dan oleh pemerintah yang berurusan dengannya. Perusahaan juga mendapatkan pengaruh dari budaya yang dianut karyawan dan calon karyawanya seperti tentang religiusitas, bahasa dan sebagainya. Sehingga perusahaan ingin ada sebuah budaya yang positif yang menjadi warna perusahaanya.
3. Faktor Politik, Pemerintah dan Hukum
Aktifitas politik memiliki dampak besar atas dua fungsi pemerintah yang mempengaruhi lingkungan umum, yakni :
a. Fungsi pemasok : keputusan pemerintah tentang aksesbilitas usaha swasta ke sumberdaya alam dan cadangan nasional hasil pertanian milik pemerintah akan sangat mempengaruhi kelayakan strategi organisasi tertentu.
b. Fungsi pelanggan : kebutuhan pemerintah akan produk dan jasa dapat menciptakan, mempertahankan, memperkuat atau meniadakan banyak peluang pasar.
c. Kebijakan pemerintah melalui peraturannya yang mengatur tentang koperasi merupakan salah satu variabel yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan koperasi. Pemerintah mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap usaha koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah.
4. Faktor Teknologi
Faktor teknologi pada saat ini berkembang demikian pesatnya diikuti dengan semakin majunya ilmu pengetahuan. Berbagai perangkat keras maupun lunak yang mendukung kegiatan usaha kini semakin beraneka ragam. Adaptasi teknologi yang tepat guna, dapat membuka kemungkinan terciptanya produk baru maupun penyempurnaan terhadap proses produksi dan produk yang sudah ada

 

Teori sikap dan perilaku (theory of attitudes and behavior) dikembangkan oleh Triandis (1980) yang menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh apa yang orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka biasa lakukan (kebiasaan) dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Sikap merupakan sebuah bangunan hipotesis yang mewakili suatu derajat individu dari suka atau tidak suka untuk item. Triandis (1980) menyajikan suatu model perilaku interpersonal yang lebih komprehensif dengan menyatakan faktor-faktor sosial, perasaan dan konsekuensi yang dirasakan mempengaruhi tujuan perilaku dan sebaliknya akan mempengaruhi perilaku. Perilaku tidak mungkin terjadi jika situasinya tidak memungkinkan. Apabila seseorang bermaksud untuk menggunakan personal computer, tetapi tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menggunakan maka manfaat yang dirasakan akan berkurang.

Facilitating conditions

Beliefs about outcomes

Attitude

Intention

Evaluation of outcomes

Social factors

Norms

Roles

Affect

Emotions

Habits

Gambar 2.3 Bagan Theory of Attitude and Behavior

 

	Selfconcept

 

 

 

 

 

 

 

 

Manajemen strategis didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuanya. Manajemen strategis berfokus pada mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi.
Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang dan
perencanaan jangka panjang serta mencoba untuk mengoptimalkan tren-tren sekarang untuk masa datang.
Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perusahaan strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa manajemen strategis merupakan cara untuk mengelola semua sumberdaya guna mengembangkan keunggulan kompetitif jangka panjang.
Proses manajemen strategis adalah alur dimana penyusunan strategi menentukan sasaran dan menyusun keputusan strategi. Proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap, yaitu:
1. Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.
2. Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumberdaya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran,
mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.
3. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Tiga tahap aktivitas dasar evaluasi strategi yaitu meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif.

 

            Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989, sebagai model penerimaan penggunaan pada suatu sistem informasi. Sesuai dengan TAM, penggunaan (system actual usage) paling dipengaruhi oleh minat untuk menggunakan (behavioral intention toward usage). Behavioral intention toward usage dpengaruhi oleh dua kepercayaan , yaitu persepsi  pengguna terhadap manfaat (perceived usefulness)dan persepsi pengguna terhadap kemudahan (perceived ease of use). Perceived usefulness diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa seseorang menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya, dan perceived ease of use diartikan sebagai suatu tindakan dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tidak diperlukan usaha apapun (free of effort). Perceived ease of use juga berpengaruh pada perceived usefulness yang dapat diartikan bahwa jika seseorang merasa sistem tersebut mudah digunakan maka sistem tersebut berguna bagi mereka.

Stevanus W. Wijaya (2005) dalam Asna (2009) menyatakan bahwa TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi. Sedangkan faktor kedua adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi. Kedua faktor tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi. Selanjutnya kemauan untuk memanfaatkan teknologi akan mempengaruhi penggunanan teknologi yang sesungguhnya. Pada umumnya penguna teknologi akan memiliki persepsi positive terhadap teknologi yang disediakan. Persepsi negative akan muncul sebagai dampak dari penggunaan teknologi tersebut. Artinya persepsi negative berkembang setelah pengguna pernah mencoba teknologi tersebut atau pengguna berpengalaman buruk terhadap penggunaan teknologi tersebut. Sehingga model TAM dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong kemauan menggunakan teknologi.

Gambar 2.2 Bagan TAM

 

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis dapat mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumberdaya perusahaan dalam jumlah yang besar.
Selain itu strategi mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang, khusunya untuk lima tahun, dan berorientasi ke masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. 1
Menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitanya dengan tujuan jangka panjang, serta prioritas alokasi sumber daya.
Menurut Learned, Christensen, Andrews dan Guth, strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing.

 

Teori tindakan beralasan (the theory of reasoned action-TRA) dikembangkan oleh Azjen dan Fishbein (1980). Teori ini merupakan suatu teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan. TRA (Theory of Reasoned Action) didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif seseorang individu (pengaruh evaluasi) tentang kinerja sikap yang ditargetkan (Fishbein and Ajzen, 1975). TRA (Theory of Reasoned Action) menjelaskan bahwa minat dari seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku yang merupakan penentu langsung dari tindakan atau perilaku seseorang. Davis, Bagozzi, dan Warshaw (1989) menyatakan bahwa kinerja seseorang mengenai perilaku tertentu ditentukan oleh tujuan untuk menjalankan prilaku, dan tujuan tersebut ditentukan oleh sikap dan norma subyektif. TRA bekerja dengan baik jika diterapkan pada perilaku dimana individu memiliki pilihan atau kendali terhadap perilakunya (volitional control). Jika perilaku tidak sepenuhnya berada dalam kendali individu meskipun individu sangat bermotivasi oleh sikap dan norma subjektif, individu secara aktual tidak dapat melaksanakan perilakunya karena ada intervensi dari kondisi lingkungan kerja.

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan TRA

 

Organisasi atau perusahaan menanamkan investasi yang besar untuk memperbaiki kinerja individual atau organisasi berkaitan dengan implementasi teknologi dalam suatu sistem informasi (Sumardiyanti, 1999). Kinerja yang lebih baik akan tercapai jika individu dapat memenuhi kebutuhan individual dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas (Goodhue dan Thompson, 1995). Dampak kinerja dalam penelitian ini berhubungan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas oleh individual. Kinerja yang semakin tinggi melibatkan kombinasi dari peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas. Untuk dapat meningkatkan kinerja ke tingkat yang lebih tinggi maka aktivitas kerja harus dapat diidentifikasikan dan dianalisis. Goodhue dan Thompson (1995) menyatakan bahwa ukuran variabel dampak kinerja dinyatakan dalam dua elemen: (1) persepsi dampak dari sistem dan pelayanan komputer terhadap keefektivan, produktivitas; (2) persepsi dampak dari sistem pelayanan komputer terhadap kinerja mereka.

 

 

Disiplin merupakan bentuk ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hasibuan (2007 : 193) mengemukakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Ketaatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, tingkah laku, maupun perbuatan yang sesuai dengan peraturan tersebut. Kedisiplinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Nitisemito (2001 : 112) adalah sebagai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan yang tertulis maupun tidak. Kedisiplinan di dalam prakteknya mengandung pengertian dua unsur yaitu :

1. Unsur positif, yaitu sika di dalam menjalankan tugas oknum bersangkutan ikhlas menerima tugas tersebut dan ikut bertanggung jawab atas penyelesaian dan sukses tugas itu;

b.         Unsur negatif, yaitu disiplin yang mati atau tidak berjiwa, disiplin yang dipunyai oleh orang yang tidak jujur jiwanya. Bilamana suatu tugas dijalankan oleh orang seperti ini, sukar dapat berkembang dan bertanggungjawabnya tidak akan baik

 

Herzberg F. dalam bukunya Work and The Nature of Man dalam Hasibuan (2003:109-110) memaparkan bahwa ada lima indikator yang menjadikan seseorang termotivasi untuk bekerja dan berkarir, diantaranya :

1. Prestasi (achievement). Persaingan membuat masing-masing individu berlomba untuk memperoleh prestasi.
2. Pengakuan (recognition). Kebutuhan lain dalam hidup seseorang adalah pengakuan dalam hal apapun, diakui sebagai individu yang mampu bekerja sendiri ataupun dalam sebuah kelompok, baik pengakuan dari keluarga, masyarakat atau lingkungan yang lebih luas lagi.
3. Pekerjaan itu sendiri (Work it self). Setiap individu berbeda cara pandangnya terhadap pekerjaannya, bila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang disenangi dan sesuai dengan bidangnya, maka ia akan giat terus bekerja dan terus memotivasi dirinya untuk bertahan dalam pekerjaannya itu.
4. Tanggung Jawab (Responsibility). Pemberian tanggung jawab merupakan hal yang lain yang dapat mendorong seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
5. Pengembangan potensi diri (Advancement). Kehidupan yang terus berjalan menghantarkan manusia untuk terus berusaha dalam mengembangkan dirinya agar tidak tertinggal atau terlindas oleh arus kemajuan jaman.

 Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang menitikberatkan pada penggunaan komputer dan berhubungan dengan pengaturan sumber informasi. Dalam penelitian sistem informasi, teknologi merujuk pada sistem komputer yang terdiri dari perangkat lunak dan data, serta dukungan layanan yang disediakan untuk membantu para pemakai untuk menyelesaikan tugasnya (Goodhue & Thompson, 1995 dalam Salman, 2005). Adanya teknologi informasi mendorong organisasi untuk mempelajari teknologi informasi tersebut agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan (Sunaryo, 2007).

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya, berdasarkan intensitas pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (Thompson et al., 1994). Sangat penting bagi pengguna untuk dapat menggunakan teknologi informasi dengan baik agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif serta mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja. Investasi teknologi informasi tidak akan bermanfaat apabila tidak diterima oleh anggota organisasi.

 

Hasibuan (2003;151), mengatakan bahwa proses motivasi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi. Baru kemudian para karyawan dimotivasi kearah tujuan.

1. Mengetahui kepentingan

hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepntingan pimpinan atau perusahaan saja.

1. Komunikasi efektif

Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya insentif tersebut diperolehnya.

1. Integrasi tujuan

Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan organisasi dan tujuan kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah needscomplex yaitu untuk memperoleh laba serta perluasan perusahaan. Sedangkan tujuan individu karyawan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi, tujuan organisasi dan tujuan karyawan harus disatukan dan untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi.

1. Fasilitas

Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Seperti memberikan bantuan kendaraan kepada salesman.

 

Hasibuan (2003:149), mengatakan bahwa ada dua metode motivasi adalah sebagai berikut ;

1. Motivasi Langsung (Direct Motivation)

Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan Non Materiil) yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya, jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus dan bintang jasa.

1. Motivasi Tidak Langsung (Indirect Motivation)

Motivasi Tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya ruangan kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi dan sejenisnya.

Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik dan bisnis. Untuk menyediakan informasi tersebut, dibutuhkan data keuangan dan diproses dengan cara tertentu. Tahap-tahap yang dijalani dalam proses akuntansi disebut siklus akuntansi. Secara berurutan siklus akuntansi meliputi tahap-tahap sebagai berikut.(Baridwan, 2004)

1. Analisis transaksi

Agar transaksi-transaksi yang terjadi dapat dicatat dalam rekening-rekening yang benar, diperlukan analisis terhadap transaksi-transaksi itu untuk mengetahui akibat dari transaksi tadi. Dalam melakukan analisis ini dicari akibat dari suatu transaksi, kepada paling sedikit dua rekening karena sistem yang digunakan adalah pembukuan berpasangan (double entry). Atau dengan kata lain, analisis transaksi ini dilakukan dalam kesamaan debet dan kredit.

Transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Transaksi-transaksi ekstern, yaitu transaksi-transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan, antara lain penjualan, pembelian, pengeluaran dan penerimaan uang.
2. Transaksi-transaksi intern, yaitu pembagian kembali biaya-biaya dalam perusahaan, seperti depresiasi aset tetap, pemakian bahan baku untuk produksi, transfer dari barang dalam proses ke barang jadi dan lain-lain.
3. Jurnal

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis (berdasarkan urut waktu terjadinya) dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing (Jusuf, 2001). Kegiatan menjurnal dilakukan tiap kali terjadi transaksi. Transaksi-transaksi yang telah dianalisis dimasukkan ke dalam buku jurnal. Transaksi yang selalu berulang-ulang terjadi biasanya tidak dicatat dalam buku jurnal debet kredit, tetapi dicatat dalam buku jurnal spesial atau khusus yang berkolom-kolom. Buku jurnal seperti ini khusus dirancang untuk pencatatan transaksi-transaksi tertentu, dengan memperhatikan rekening-rekening yang harus didebet dan dikredit. Buku jurnal khusus biasanya dibuat berpasangan untuk transaksi-transaksi yang sering terjadi seperti:

1. Jurnal pembelian

Jurnal pembelian merupakan jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit, yakni pembelian yang menimbulkan kewajiban (hutang) kepada pemasok.

 

2. Jurnal penjualan

Jurnal penjualan adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit, yaitu penjualan yang menimbulkan tagihan (piutang) kepada pelanggan.

3. Jurnal penerimaan kas

Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, pendapatan bunga, pendapatan sewa dan lain sebagainya.

4. Jurnal pengeluaran kas

Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang disediakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Seperti pembelian tunai, pelunasan hutang, membayar gaji pegawai, membayar biaya listrik dan lain sebagainya.

Selain menggunakan jurnal khusus seperti yang telah diterangkan di atas, perusahaan juga menggunakan satu jurnal lagi yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi-trasaksi yang tidak dapat dicatat kedalam keempat buku jurnal khusus yang di atas. Misalnya untuk mencatat transaksi retur pembelian, penyesuaian akhir periode, koreksi dan lain-lain sebagainya.

3. Buku Besar

Buku besar (Ledger) merupakan buku (catatan) yang berisi kumpulan akun terpadu yang sering disebut sebagai rekening atau perkiraan. Proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar disebut posting, yaitu memindahkan jumlah dalam kolom debet jurnal ke dalam sisi debet rekening dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam sisi kredit rekening. Waktu untuk memposting dilakukan tergantung dari jurnal yang digunakan. Nama rekening yang diposting dibuku besar harus sesuai dengan nama rekening yang tertulis di dalam jurnal. Urut-urutan kegiatan memindahkan ke rekening buku besar ini harus sejalan dengan urut-urutan mendebet dan mengkredit dari jurnal.

Buku besar memiliki dua kelompok akun, yaitu akun riil berupa aset, kewajiban dan ekuitas serta akun nominal yaitu pendapatan dan biaya-biaya. Di dalam praktik, tiap perusahaan memiliki dan menggunakan akun yang bentuk dan kolomnya bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan. Tabel di bawah ini merupakan contoh bentuk buku besar yang dapat digunakan :

Tabel 2.6 : Contoh Kolom Buku Besar

Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo

 

4. Neraca Saldo

Dalam sistem pembukuan berpasangan, pendebetan sebagai akibat dari suatu transaksi harus sama dengan pengkreditan dari transaksi yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam buku besar, jumlah pendebetan atas rekening-rekening harus selalu sama dengan jumlah pengkreditannya. Untuk menguji kebenaran pendebetan dan pengkreditan ini, maka pada akhir masa tertentu harus dibuat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada di dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Neraca saldo dibuat pada setiap akhir bulan.

Tabel 2.7 : Contoh Kolom Neraca Saldo

METROCOM

NERACA SALDO

31 DESEMBER 2009

Nama Rekening	Saldo
	Debet	Kredit
Kas	xxx
Gedung	xxx
Utang Dagang		xxx
Modal		xxx
Gaji Pegawai	xxx
dll

 

 

5. Penyesuaian

Pada setiap akhir periode perlu dibuat beberapa penyesuaian terhadap saldo rekening-rekening buku besar. Penyesuaian-penyesuaian ini timbul karena digunakannya dasar waktu (accrual basis) di dalam akuntansi dan juga diperlukan untuk dapat memisahkan rekening-rekening neraca dan rugi laba. Pemisahan seperti itu diperlukan karena ada beberapa rekening yang saldonya masih bersifat campuran, yaitu sebagian merupakan pos neraca dan sebagian merupakan pos rugi laba. Disamping itu, ada beberapa transaksi yang belum dicatat selam periode tahun buku yang bersangkutan oleh karena itu pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut. Dari uraian tersebut jelas kiranya bahwa tujuan proses penyesuaian adalah:

1. Agar setiap rekening riil, khususnya rekening-rekening aset dan rekening-rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode.
2. Agar setiap rekening nominal (rekening-rekening pendapatan dan -rekening rekening biaya) menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode.

Penyesuaian-penyesuaian yang dibuat setiap akhir periode dilakukan terhadap elemen-elemen sebagai berikut:

• Piutang Pendapatan: yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat.
• Utang Biaya: yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat.
• Pendapatan Diterima di Muka: yaitu pendapatan yang sudah diterima, tetapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang.
• Biaya Dibayar di Muka: yaitu biaya-biaya yang sudah dibayar tetapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang.
• Kerugian Piutang: yaitu taksiran kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa ditagih.
• Depresiasi (Penyusutan): yaitu penyusutan aset tetap yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi.
• Biaya Pemakaian Perlengkapan: yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi selama periode akuntansi.

6. Menyusun Neraca Lajur

Setelah membuat jurnal penyesuaian langkah selanjutnya adalah membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom (berlajur-lajur) yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis (Jusuf, 2005). Neraca lajur sifatnya tidak formal dan bukan laporan keuangan. Tujuan pembuatan neraca lajur adalah:

1. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan.
2. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal.
3. Untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian.

Tabel 2.8 : Contoh Kolom Neraca Lajur

No	Keterangan	Neraca saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Disesuaikan		Rugi Laba		Neraca
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

 

7. Jurnal Penutup

Jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo rekening sementara (rekening-rekening nominal dan rekening prive) disebut jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat setelah laporan keuangan dibuat (Naraca, Laporan rugi laba, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas). Tujuan pembuatan jurnal penutup adalah:

1. Untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. Kata menutup berarti mengurangi saldo rekening sehingga menjadi nol. Dengan demikian pada periode berikutnya semua rekening sementara akan dimulai dengan saldo nol. Dengan cara ini pula akan dapat dipisahkan jumlah saldo-saldo rekening sementara untuk periode ini dengan jumlah saldo-saldo rekening sementara pada periode berikutnya.
2. Agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Dengan adanya jurnal ini, maka saldo rekening modal akan sama dengan jumlah akhir yang dilaporkan dalam neraca.

Dalam menyelenggarakan penutupan buku digunakan istilah sebuah rekening sementara yang baru, yaitu Rekening Rugi-Laba (atau Ikhtisar Rugi-Laba). Rekening ini hanya digunakan dalam penutupan buku pada akhir periode. Penutupan pembukuan biasanya dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

• Menutup semua rekening pendapatan dengan memindahkan saldo setiap rekening pendapatan ke rekening Rugi-Laba.
• Menutup semua rekening biaya dengan memindahkan saldo setiap rekening biaya ke rekening Rugi-Laba.
• Menutup rekening Rugi-Laba dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal.
• Menutup rekening prive (jika ada) dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal

Siklus akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1 : Siklus Akuntansi

	Analisis Transaksi Keuangan

 

 

1

Neraca Saldo Setelah Pentupan

2

Jurnal Transaksi

 

9

Jurnal Penutup

3

Posting ke Buku Besar

 

Laporan Keuangan : ·      Laporan Rugi Laba ·      Laporan Perubahan Ekuitas ·      Neraca ·      Laporan Arus Kas ·      Catatan Atas Laporan Keuangan

8

Neraca Saldo

4

 

 

 

Jurnal Penyesuaian

5

 

 

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

7                                                                                                6

 

 

Perbedaan antara akuntansi untuk perusahaan dagang dan akuntansi untuk perusahaan jasa terletak pada prosedur akuntansi untuk transaksi jual-beli barang dagangan, bukan pada siklus akuntansinya.

 

Hasibuan (2003;150), mengatakan bahwa jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut :

1. Motivasi Positif (Insentif Positif)

Motivasi Positif adalah Manajer memotivasi (merangsang) bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar.

1. Motivasi Negatif (Insentif Negatif)

Motivasi Negatif adalah Manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik.

 

Tujuan Motivasi menurut Hasibuan (2003;146) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Moral dan kepuasan Kerja Karyawan
2. Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan
3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan
4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan
5. mengefektifkan pengadaan karyawan
6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik
7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan
8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan
9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya
10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku

Unsur-unsur laporan keuangan adalah sebagai berikut (IAI, 2009):

 

1. Neraca

Neraca (Balaced Sheet) adalah laporan keuangan yang memperlihatkan jumlah dari aset, hutang, dan ekuitas pemilik usaha pada saat tertentu. Neraca disebut pula dengan laporan posisi keuangan (statement of financial) atau laporan kondisi keuangan (statement of financial conditian). Neraca memperlihatkan sumber-sumser daya finasial yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan serta klim-klim umber daya tersebut. Posisi keuangan sebuah perusahaan meliputi sumber-sumber daya ekomominya (aset), kewajiban-kewajiban ekonominya (hutang), ekuitas pemengan saham dan hubunganya satu sama lain pada tanggal tertentu. Penggolongan neraca terdiri atas aset, hutang, dan ekuitas (Baridwan, 2004).

1  Aset

Aset dikelompokan menjadi:

• Aset Lancar

Aset lancar adalah uang kas dan aset-aset lainnya atau sumber yang diharapkan  akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus usaha perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun.

Elemen-elemen yang termasuk dalam golongan aset lancar yaitu:

1. a) Kas yang tersedia untuk usaha sekarang
2. b) Surat- surat berharga
3. c) Piutang dagang dan piutang wesel
4. d) Sediaan
5. e) Biaya dibayar dimuka

• Investasi Jangka Panjang

Invastasi jangka panjang merupakan pernyertaan di perusahaan lain dalam jangka panjang baik untuk memperoleh pendapatan tetap (berupa bunga), dan pendapatan tidak tetap (berupa deviden) maupun untuk menguasai perusahaan lain. Seperti aset lancet, investasi jangka panjang juga merupakan sumber ekomomik yang dapat direalisasikan menjadi kas. Akan tetapi, pencairannya menjadi kas diharapkan tidak dalam satu tahun. Pernyertaan jangka panjang biasanya dilakukan dalam surat-surat berharga seperti saham, obligsi dan wesel jangka panjang.

• Aset Tetap Berwujud

Aset tetap didefinisi oleh IAI dalam PSAK ( No. 16, 2009) sebagai aset berwujud yang: (1) dimiliki untuk memproduksi atau menyediaka barang atau jasa, dan (2) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Termasuk dalam aset tetap antara lain tanah, gedung-gedung, mesih dan alat-alat, perabot, kendaraan, dan lain-lain. Aset tetap selain tanah sebaiknya disusutkan setiap tahun. Proses penyususutan tersebut disebut depresiasi. Cara mencantumkan di dalam neraca dengan mengurutkan sesuai kekekalannya atau dimulai dari yang paling tetap (paling panjang umurnya), disusul yang palin pendek umurnya. Untuk aset yang didepresiasi, maka dineraca harus ditunjukan harga perolehan dan akumulasi depresiasinya.

 

 

• Aset Tetap Tidak Berwujud

Aset tetap tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidefinisikan dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau tujuan administrasi. Aset tersebut seperti goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta dan lain-lain.

• Aset Lain- Lian

Aset lain-lain adalah aset-aset yang tidak bias dikelompokan ke dalam aset yang diterangkan sebelunnya. Misalnya adalah bangunan dalam pengerjaan, uang muka pada pejabat perusahaan dan lain-lain.

2. Hutang

Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh kewjiban-kewajiban disaat sekarang dari suatu badan usaha yang dipenuhi dengan mentransfer aset atau memberikan jasa kepada badan usah lain dimasa datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu.

Yang termasuk kedalam kelompok hutang antara lain:

• Hutang Lancar

Hutang lancar atau utang jangka pendek adalah utang-utang yang pelunasanya akan memerlukan penggunaan sumber-sumber yang digolongkan dalam aset lancar atau dengan menimbulkan suatu hutang baru. Hutang lancar diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu periode. Yang termasuk dalam hutang lancar adalah:

1. Hutang dagang
2. Hutang wesel
3. Taksiran utang pajak
4. Hutang biaya
5. Hutang-hutang yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan

• Pendapatan yang Diterima di muka

Yang dilaporkan dalam judul ini adalah penerimaan-penerimaan yang tidak merupakan pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Penerimaan-penerimaan semacam ini akan tetap dilaporkan sebagai pendapatan akan diterima dimuka sampai saat di mana penerimaan tidak dapat diakui sebagai pendapatan.

• Hutang Jangka Panjang

Yang termasuk dalam hutang jangka panjang adalah hutang –hutang yang pelunasannya tidak menggunakan sumber-sumber yang digolongkan sebagai aset lancar, misalnya hutang obligasi,  hutang wesel jangka panjang dan lain-lain hutang yang sifatnya sama. Bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dan akan dilunasi dalam waktu 12 bulan dan mengunakan sumber-sumber aset lancar akan dilaporkan dalam hutang lancar.

 

 

3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak milik sisa (residual interest) dalam aset suatu badan usaha yang trsisa sudah dikuragi hutang. Ekuitas dicantumkan di neraca di bawah hutang. Ekuitas pada hakikatnya merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan (aset) perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aset bersih perusahaan, yaitu selisih antara aset dan hutang. Dengan demikian jumlah modal merupakan sisa yaitu hak atas aset setelah dikurangi  utang kepada kreditor.

Dalam perusahaan perseorangan, ekuitas ditunjukan dalam satu rekening yang diberi nama ekuitas. Dalam perusahaan yang berberntuk firma, ekuitas ditunjukan dalam rekening ekuitas masing-masing anggota. Dalam perusahaan berbentuk perseorangan ditunjukan dengan akun ekuitas yang terdiri dari beberpa elemen yang terdiri dari: modal disetor, laba tidak dibagi, modal penilaian kembali, modal sumbangan, modal lain-lain.

Neraca dapat disusun dengan beberapa cara yang berbeda. Berikut ini  adalah  contoh neraca berbentuk rekening T pada perusahaan perseorangan.

Tabel 2.1: Contoh Bentuk Neraca

             METROCOM

NERACA

    31 Desember 2009

 

 

Aset                                                               Utang Dan Ekuitas

Aset Lancar                                                   Utang Lancar

Kas                                                 xxx          Utang Dagang                          xxx

Surat Berharga                               xxx          Utang Wesel                             xxx

Piutang Wesel                         xxx                 Utang Gaji                                xxx

Piutang Dagang                       xxx +              Utang Biaya Sewa                   xxx +

xxx

Cadangan Kerugian Piutang   xxx _          Jumlah Utang Lancar                   xxx

xxx      Pendapatan Diterima Dimuka

Persediaan Barang Dagang            xxx         Sewa Diterima Dimuka             xxx

Biaya-Biaya Dibayar Dimuka        xxx +   Utang jangka Panjang

Jumlah Aset Lancar                            xxx          Utang Obligasi                         xxx +

Aset Tetap                                                       Jumlah Utang                              xxx

Tanah                                                  xxx

Bangunan                                xxx

Akm Depr bangunan               xxx _               Ekuitas                                                    xxx  +

xxx

Mesin dan Alat                     xxx

Akm Depr mesin dan alat       xxx _

xxx

Peralatan kantor                      xxx

Akm Depr peralatan kantor    xxx _

xxx

Aset Tetap Tidak Berwujud

Paten                                                   xxx +

 

Jumlah Aset                                        xxx             Jumlah Utang dan Ekuitas      xxx

 

1. Laporan Rugi Laba

Laporan rugi laba adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan-pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laporan rugi laba yang kadang-kadang disebut laporan penghasilan atau laporan pendapatan dan biaya merupakan laporan yang menunjukkan kemajuan dan kemunduran  keuangan perusahaan dan juga mengetahui seberapa besar hasil bersih atau laba yang didapat dalam suatu periode.

Hasil opersai perusahaan diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila pendapatan lebih besar daripada biaya, maka perusahaan memperoleh laba, dan bila terjadi sebaliknya (pendapatan lebih kecil daripada biaya) maka perusahaan menderita rugi.

Laporan rugi laba harus diberi judul, yang terdiri atas: nama perusahaan, nama laporan (dalam hal ini “Laporan Rugi-Laba”), dan periode laporan. Beberapa istilah yang digunakan dalam laporan rugi laba, yaitu :

1. Pendapatan (Revenue)

Adalah aliran masuk atau kenaikan lain aset suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

1. Biaya (Expense)

Adalah aliran keluar atau pemakaian lain aset atau timbulnya utang (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

 

 

1. Penghasilan (Income)

Adalah selisih penghasilan-penghasilan sesudah dikurangi biaya-biaya. Bila pendapatan lebih kecil daripada biaya, selisihnya disebut rugi.

1. Laba (Gain)

Adalah kenaikan ekuitas (aset tetap) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh pemilik.

1. Rugi (Loss)

Adalah penurunan ekuitas (aset bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari biaya (expense) atau distribusi pada pemilik.

1. Harga Perolehan (Cost)

Adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh barang atau jasa. Jumlah ini pada saat terjadinya transaksi akan dicatat sebagai aset.

Bentuk dari laporan rugi laba tersebut sebagai berikut :

 

 

 

 

Tabel 2.2: Contoh Bentuk Laporan Rugi Laba

METROCOM

LAPORAN RUGI LABA

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2009

 

 

Hasil Penjualan                                                                                               xxx

Retur Penjualan                                                                              xxx

Potongan Penjualan                                                                        xxx +

xxx _

Hasil Penjualan Bersih                                                                            xxx

Harga Pokok Penjualan:

Persediaan Barang Dagang 1 Januari 2009                                   xxx

Pembelian                                                                           xxx

Biaya Angkut Pembelian                                                    xxx +

xxx

Retur Pembelian                                                     xxx

Potongan Pembelian                                               xxx +

xxx _

Pembelian Bersih                                                                           xxx +

Barang Tersedia Dijual                                                                  xxx

Persediaan Barang Dagang 31 Desember 2009                             xxx _

Harga pokok penjualan                                                                           xxx _

Laba Kotor Penjualan                                                                             xxx

Biaya Usaha:

Biaya penjualan

Gaji bagian penjualan                                                                     xxx

Advertensi                                                                                      xxx

Bahan pembantu bagian penjualan                                                            xxx

Depresiasi aset tetap bagian penjualan                                           xxx

Macam-macam biaya penjualan                                                     xxx +

xxx _

 

Biaya administrasi dan umum

Gaji pimpinan dan pegawai kantor                                                xxx

Biaya listrik dan air                                                                        xxx

Biaya telepon                                                                                 xxx

Premi asuransi                                                                                xxx

Bahan pembantu kantor                                                                 xxx

Depresiasi alat-alat kantor                                                             xxx

Macam-macam biaya umum                                                          xxx +

xxx _

Laba Bersih Usaha                                                                                          xxx

Penghasilan dan biaya lain-lain:

Penghasilan lain-lain

Penghasilan sewa                                                               xxx

Penghasilan bunga                                                             xxx +

xxx

Biaya lain-lain

Biaya Bunga                                                                                   xxx _

xxx +

Laba Bersih                                                                                                     xxx

 

1. Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas perusahaan akibat operasi perusahaan pada satu periode akuntansi. Hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap ekuitas pemilik. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka laba tersebut akan menambah ekuitas pemilik. Sebaliknya jika perusahaan menderita rugi, maka ekuitas pemilik menjadi berkurang. Ekuitas pemilik dapat juga berubah karena adanya tambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik, atau karena pemilik mengambil harta perusahaan untuk keperluan pribadi.

Dalam laporan ini digambarkan alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan ekuitas pemilik. Laporan perubahan ekuitas sering disebut sebagai “jembatan” antara laporan rugi laba dengan neraca. Data laba atau rugi pada akhirnya akan mempengaruhi ekuitas yang tercantum dalam neraca.

Berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas pada perusahaan perorangan :

Tabel 2.3: Contoh Bentuk Laporan Perubahan Ekuitas

METROCOM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2009

 

 

Modal, 1 Januari 2009                                                                                   xxx

Tambah: Laba/Rugi Bersih tahun 2009                                              xxx

xxx

Kurangi: Prive                                                                                     xxx

Modal, 31 Desember 2009                                                                      xxx

 

 

1. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas (aliran) kas adalah untuk menyajikan informasi secara sistematis tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode tertentu. Untuk mencapai tujuan itu, aliran kas diklasifikasikan dalam tiga kelompok yang berbeda yaitu peneriman dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasi (usaha), kegiatan investasi dan kegiatan pembelanjaan.

Kegiatan operasi (usaha) adalah kegiatan penghasil utama pendapatan perusahaan dan kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan investasi dan pembelanjaan. Kegiatan investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kegiatan pendanaan (pembelanjaan) adalah kegiatan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.

Untuk menyusun laporan arus kas, perusahaan dapat menggunakan metode langsung atau tidak langsung. PSAK No. 2 dan juga SFAS 95 mendorong digunakannya metode langsung untuk menyusun arus kas. Metode penyajian langsung adalah metode penyajian yang menampakkan atau mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto.

Berikut ini adalah contoh penyusunan laporan arus kas dari suatu perusahaan dagang yang menggunakan metode langsung (Prastowo,2005):

Tabel 2.4: Contoh Perhitungan Metode Langsung Aktivitas Operasi

Total kas yang diterima dari pelanggan: Penjualan bersih                                                                                  Rp xxx Tambah : Piutang Dagang Awal                                                              xxx Rp xxx Kurang : Piutang Dagang Akhir                                                         Rp xxx Kas yang diterima dari pelanggan (Cash in-flow)                              Rp xxx

Metode Langsung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.5: Contoh Bentuk Laporan Arus Kas

METROCOM

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2009

 

 

• Kegiatan Operasi
• Penerimaan kas dari pelanggan xxx
• Pengeluaran untuk pembelian barang (pemasok) (xxx)
• Pengeluaran kas untuk pembayaran biaya (xxx)
• Pembayaran biaya macam-macam (xxx) +

 

Arus kas bersih dari kegiatan operasi                                                            xxx

 

• Kegiatan Investasi
• Penjualan bangunan xxx
• Penjualan peralatan kantor xxx
• Pembelian investasi jangka panjang            (xxx)
• Pembelian tanah            (xxx) +

 

Arus kas bersih dari kegiatan investasi                                                         xxx

• Kegiatan Pendanaan
• Setoran modal pemilik xxx
• Prive (xxx)

Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan                                                    xxx

 

Kenaikan kas bersih (1) + (2) + (3)                                                                   xxx

Saldo kas awal                                                                                                   xxx

Saldo kas akhir                                                                                                 xxx

 

1. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam catatan atas laporan keuangan umumnya mendukung atau menjelaskan unsur-unsur yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Jika informasi di dalam laporan keuangan utama memberikan gambaran yang tidak lengkap tentang posisi perusahaan, informasi tambahan yang diperlukan untuk melengkapi gambaran itu harus dimuat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal berikut (Sugiri, 2008):

1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

 

Motivasi berasal dari kata Motivation, yang artinya dorongan daya batin, sedangkan to motivate artinya mendorong untuk berprilaku atau berusaha. Motivasi dalam manajemen, lebih menitikberatkan pada bagaimana caranya mengarahkan daya  dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Pentingnya Motivasi karena Motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimasl. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan.

Perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, cakap dan terampil tetapi yang terpenting mereka memiliki keinginan untuk bekerja dengan giat dan mencapai hasil kerja yang baik.

Handoko (2003:252) mengatakan bahwa pengertian motivasi adalah sebagai berikut :

“Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.”

Rivai (2008:457), mengatakan bahwa Motivasi adalah sebagai berikut:

”Suatu keahlian dalam mengarahkan karyawan dan perusahaan agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan karyawan dan tujuan perusahaan sekaligus tercapai.”

 

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Lebih lanjut menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”. Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai dosen profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat dosen lainnya.

Gumelar dan Dahyat (2002:127) merujuk pada pendapat Asian Institut for Teacher Education, mengemukakan kompetensi profesional dosen mencakup kemampuan dalam hal (1) mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis, dan sebagainya, (2) mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik, (3) mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya, (4) mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai, (5) mampu menggunakan berbagai alat pelajaran dan media serta fasilitas belajar lain, (6) mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran, (7) mampu melaksanakan evaluasi belajar dan (8) mampu menumbuhkan motivasi peserta didik.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan profesional mencakup (1) penguasaan pelajaran yang terkini  atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut, (2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, (3) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.

Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi profesional mengharuskan dosen memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang subject matter (bidang studi)  yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoretik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi profesional meliputi (1) pengembangan profesi, pemahaman wawasan, dan penguasaan bahan kajian akademik.Pengembangan profesi meliputi (1) mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah, (2) mengalihbahasakan buku pelajaran/karya ilmiah, (3) mengembangkan berbagai model pembelajaran, (4) menulis makalah, (5) menulis/menyusun diktat pelajaran, (6) menulis buku pelajaran, (7) menulis modul, (8) menulis karya ilmiah, (9) melakukan penelitian ilmiah (action research), (10) menemukan teknologi tepat guna, (11) membuat alat peraga/media, (12) menciptakan karya seni, (13) mengikuti pelatihan terakreditasi, (14) mengikuti pendidikan kualifikasi, dan (15) mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Pemahaman wawasan meliputi (1) memahami visi dan misi, (2) memahami hubungan pendidikan dengan pengajaran, (3) memahami konsep pendidikan dasar dan menengah, (4) memahami fungsi sekolah, (5) mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil belajar, (6) membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah. Penguasaan bahan kajian akademik meliputi (1) memahami struktur pengetahuan, (2) menguasai substansi materi, (3) menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa.

 

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbcdaan kinerja antara satu karyawan dengan karyawan, lainnya yang berada di bawah pengawasannya. Walaupun karyawan-karyawan bekerja pada tempat yang sama namun produktifitas karyawan tidaklah sama. Menurut Gibson, et al. (dalam Novitasari, 2003:39-40), ada tiga perangkat variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, yaitu:

1. Variabel individual, terdiri dari: 1). Kemampuan dan ketrampilan: mental dan fisik 2). Latar belakang: keluarga, tingkat sosial, penggajian 3). demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin.
2. Variabel organisasional, terdiri dari: sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan.
3. Variabel psikologis, terdiri dari: persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi.

Menurut Tiffin dan Me. Cormick (dalam Novitasari, 2003:36-37) ada dua variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu:

1. Variabel individual, meliputi: sikap, karakteristik, sifat-sifat fisik, minat dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, pcndidikan, serta faktor individual lainnya.
2. Variabel situasional: 1). Faktor fisik dan pekerjaan, terdiri dari ; metode kcrja, kondisi dan desain perlengkapan kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik (penyinaran, temperatur, dan fentilasi) 2). Faktor sosial dan organisasi, meliputi: peraturan-peraturan organisasi, sifat organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

 

 

Agar bermanfaat bagi penggunanya, mak informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara obyektif. Di dalam menyusun standar akuntansi, digunakan asumsi dan konsep-konsep dasar tertentu. Asumsi dasar merupakan aspek dari lingkungan di mana akuntansi dilaksanakan. Konsep dasar merupakan pedoman dalam menyusun konsep akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi harus didasarkan pada pedoman tertentu yang telah teruji dan diterima umum. Standar-standar akuntansi ditetapkan oleh IAI yang berwenang untuk membuat peraturan-peraturan disbanding akuntansi.

1. Asumsi Dasar

Ada dua asumsi dasar yang mendasari standar akuntansi (IAI, 2009)  adalah sebagai berikut:

1. Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian ( dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporam keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang memprestasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakann jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengembalian keputusan ekonomi.

 

 

1. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika masud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

1. Konsep Dasar

Konsep ( prinsip ) dasar yang mendasari penyususnan standar akuntansi adalah prinsip biaya histories (historical cost principle), prinsip mempertemukan (matching principle), prinsip konsistensi (consisrency principles), dan prinsip lengkap (full disclosure). ( Baridwan, 2004)

Berikut penjelasan atas setiap prinsip-prinsip diatas adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle)

Prinsip ini menghindari digunakannya harga perolehan dalam mencatat aset, hutang, ekuitas, dan biaya. Yang dimaksudkan dengan harga perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tersangkut dalam transaksi. Harga perolehan ini harus terjadi dalam transaksi diantara dua belah pihak yang bebas (arm’s length transaction). Harga pertukaran ini dapat tejadi pada seluruh transaksi dengan pihak ekstern, baik yang menyangkut aet, hutang, ekuitas atau transaksi lainnya.

 

 

1. Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recagnition Principle)

Pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aset) yang timbul penyerahaan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalen yang diterima dari transaksi penjualan yang dengan pihak yang bebas. Istilah pendapatan dari prinsip ini merupakan istilah yang luas, di mana di dalam pendapatan termasuk juga pendapatan bunga, sewa, laba penjualan aset dan lain-lain. Batasan umum yang biasanya digunakan adalah perubahaan dalam jumlah bersih aset selain yang berasal dari pemilik.

1. Prinsip Mempertemukan (Matching Principle)

Yang dimaksud prinsip mempertemukan adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatannya maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan biayanya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatan.

1. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

Pimpinan perusahaan bertanggungjawab terhadap laporan keuangan yang disusunnya. Tujuan laporan keuangan ini adalah untuk menunjukan keadaan keuangan dan hasil kegiatan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, haruslah dipilih metode-metode dan prosedur-prosedur akuntansi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Selain dari itu laporan keuangan suatu perusahaan seringkali dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan yang telah dicapai. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara dua periode, dapat diketahui bahwa perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda.

1. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclousure Principle)

Yang dimaksud prinsip pengungkapan lengkap (full disclousure)

adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Karena informasi yang dihasilkan itu merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dalam suatu periode dan juga saldo-saldo dari akun-akun tertentu, tidaklah mungkin untuk memasukan semua informasi-informasi yang ada ke dalam laporan keuangan. Biasanya keterangan tambahan atas informasi dalam laporan keuangan dibuat dalam bentuk catatan kaki (footnotes), dalam laporan keuangan , biasanya dituliskan dalam kurung di bawah elemen yang bersangkutan, atau dengan memakai akun-akun tertentu dan sebagai lampiran-lampiran.

 

 

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi untuk menilai kinerja pegawainya. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum adalah untuk memberikan umpan balik kepada karyawan dalam upaya memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan produktivitas organisasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap karyawan seperti untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan. Saat sekarang ini dengan lingkungan bisnis yang bersifat dinamis penilaian kinerja merupakan suatu yang sangat berarti bagi organisasi. Organisasi haruslah memilih kriteria secara subyektif maupun obyektif. Kriteria kinerja secara obyektif adalah evaluasi kinerja terhadap standar-standar spesifik, sedangkan ukuran secara subyektif adalah seberapa baik seorang karyawan bekerja keseluruhan.

Penilaian kinerja (performance appraisal, PA) adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan. Penilaian kinerja merupakan landasan penilaian kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, penggajian, dan pengembangan karir. Kegiatan penilaian kinerja sangat erat kaitannya dengan kelangsungan organisasi. Data atau informasi tentang kinerja karyawan terdiri dari tiga kategori Mathis dan Jackson (2002 ), yaitu :

1. Informasi berdasarkan ciri-ciri seperti kepribadian yang menyenangkan, inisiatif atau kreatifitas dan mungkin sedikit pengaruhnya pada pekerjaan tertentu.
2. Informasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku yang spesifik yang mengarah pada keberhasilan pekerjaan. Informan perilaku lebih sulit diidentifikasikan dan mempunyai keuntungan yang secara jelas memberikan gambaran akan perilaku apa yang ingin dilihat oleh pihak manajemen.
3. Informasi berdasarkan hasil mempertimbangkan apa yang telah dilakukan karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. Untuk pekerjaan-pekerjaan dimana pengukuran itu mudah dan tepat, pendekatan hasil ini adalah cara yang terbaik. Akan tetapi, apa-apa yang akan diukur cenderung ditekankan, dan apa yang sama-sama pentingnya dan tidak merupakan bagian yang diukur mungkin akan diabaikan karyawan. Sebagi contoh, seorang tenaga penjualan mobil yang hanya dibayar berdasarkan penjualan mungkin tidak berkeinginan untuk mengerjakan tugas-tugas administrasi atau pekerjaan lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan penjualan mobil. Lebih jauh lagi, masalah etis atau legal bisa jadi timbul ketika hasilnya saja yang ditekankan dan bukannya bagaimana hasil itu diperoleh.

Rahmanto (2002) mengemukakan bahwa sistem penilaian kinerja mempunyai dua elemen pokok, yakni :

1. Spesifikasi pekerjaan yaang harus dikerjakan oleh bawahan dan criteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik (good performance) dapat dicapai, sebagai contoh : anggaran operasi, target produksi tertentu dan sebagainya.
2. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan kriteria yang berlaku sebagai contoh laporan bulanan manager dibandingkan dengan anggaran dan realisasi kinerja (budgeted and actual performance) atau tingkat produksi dibandingkan dengan angka penunjuk atau meteran suatu mesin.

Penilaian kinerja dapat terjadi dalam dua cara, secara informal dan secara sistimatis Mathis dan Jackson (2002). Penilaian informal dapat dilaksanakan setiap waktu dimana pihak atasan merasa perlu. Hubungan sehari-hari antara manajer dan karyawan memberikan kesempatan bagi kinerja karyawan untuk dinilai. Penilaian sistimatis digunakan ketika kontak antara manajer dan karyawan bersifat formal,dan sistemnya digunakan secara benar dengan melaporkan kesan dan observasi manajerial terhadap kinerja karyawan.

Pengguna dan kebutuhaan informasi laporan keuangaan (IAI, 2009) adalah sebagai berikut:

 

 

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

1. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.

1. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

1. Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelanggsungan hidup perusahaan.

1. Pelanggan

Pera pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidip perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan.

1. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berbeda di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakaan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistic pendapatan nasional dan statistic lainnya.

1. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

 

 

Hasibuan (2007) menyatakan kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan  atau  organisasi.  Kinerja  yang  baik  merupakan  langkah  untuk tercapainya  tujuan  organisasi.  Sehingga  perlu  diupayakan  usaha  untuk meningkatkan  kinerja.  Tetapi  hal  ini  tidak  mudah  sebab  banyak  faktor  yang mempengaruhi  tinggi  rendahnya  kinerja  seseorang.  As’ad (2004)  menyatakan kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan  yang  bersangkutan.  Dharma (2001)  menyatakan  sesuatu  yang dikerjakan  atau  produk/jasa  yang  dihasilkan  atau  diberikan  seseorang  atau sekelompok orang.

Bernardin dan Russel (2001) menyatakan kinerja adalah catatan perolehan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode  pekerjaan  tertentu.  Simamora (2006)  menyatakan  kinerja  mengacu kepada  kadar  pencapaian  tugas-tugas  yang  membentuk  sebuah  pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Rivai (2008) menyatakan kinerja merupakan perilaku nyata yang  ditampilkan  setiap  orang  sebagai  prestasi  kerja  yang  dihasilkan  oleh karyawan  sesuai  dengan  perannya  dalam  perusahaan.  Kinerja  karyawan merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  upaya  perusahaan  untuk mencapai tujuannya.

Karaktristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok (IAI, 2009) yaitu:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

1. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna da masa lalu.

1. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.

1. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat mempertimbangakan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian laporan keuangan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antarperiode perusahaan yang sama dan perusahaan yang berbeda.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian  di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi  nonkeuangan.

Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.(IAI, 2009)

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan, dan juga dapat digunakan untuk memenuhi tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Baridwan, 2004).

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan memuat informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Laporan keuangan merupakan pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk mata uang (rupiah). Dengan demikian, laporan keuangan adalah sepenuhnya tanggung jawab dari manajemen yang merupakan pertanggungjawaban atas kewenangan mengelola sumber daya perusahaan yang diserahkan oleh pemilik. Oleh karena itu, setiap keputusan yang mengguntungkan pribadi dan merugikan perusahaan dianggap sebagai kecurangan. Selain sebagai alat pertanggungjawaban, laporan keuangan harus dapat dijadikan bahan untuk memprediksi kinerja perusahaan dimasa depan (Darsono, 2005).

Agar pemakai laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas maka laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PABU tersebut mencerminkan efek keputusan yang dibuat manajemen pada masa yang lalu maupun masa yang akan sekarang. Dengan kata lain, laporan keungan menunjukan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban atas sumber dana yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan merupakan informasi dari proses perhitungan akuntansi yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan penjelasan materi lain yang merupakan bagian dari integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan kepada pihak berkepentingan seperti manajemen, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pengertian akuntansi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu definisi sudut pemakaian jasa akuntansi dan dari sudut proses kegiatannya. Definisi akuntansi dari sudut pemakai akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk suatu organisasi. Definisi dari sudut proses kegiatan akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Jusuf, 2001).

Akuntansi  merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan Negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomik. (Suwardjono,2008).

6

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan (Baridwan,2004)

Menurut definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai penyedia data kuantitatif, terutama yang bersifat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomik.

 

Menurut Nopirin (1996) suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga dibedakan menjadi dua, suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal adalah rate yang dapat diamati di pasar. Sedangkan suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya setelah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan.

Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak, melakukan investasi atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari pada harapan keuntungan dari suatu investasi maka individu akan lebih menyukai untuk menyimpan uangnya di bank. Jika tingkat suku bunga lebih rendah dari pada harapan keuntungan dari suatu investasi maka individu akan lebih menyukai untuk melakukan investasi yang memungkinkan memberikan harapan keuntungan lebih tinggi ataupun membelanjakan uangnya lebih banyak. Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran (Suhaedi, 2000).

Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli barang atau jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkannya. Dengan mempelajari perilaku membeli, manajer akan mengetahui kesempatan baru yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan; dan kemudian mengidentifikasikannya untuk mengadakan segmentasi pasar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli adalah berbeda-beda untuk masing-masing orang, disamping jenis produk dan saat pembeliannya pun berbeda. Faktor-faktor tersebut adalah (Swastha, 1997) :

1. Kebudayaan

Kebudayaan adalah simbol dan fakta kompleks, yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada.

2. Kelas Sosial

Fakor sosio kultural yang mempengaruhi keputusan membeli adalah kelas sosial dalam masyarakat. Golongan atas cenderung untuk membeli barang-barang kelas atas juga.

3. Kelompok Referensi Kecil

Kelompok referensi kecil ini juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya, dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, konsumen selalu mengawasai kelompok tersebut baik tingkah laku fisik maupun mentalnya. Termasuk kelompok referensi kecil adalah: tetangga, teman kerja dan lain-lain.

4. Keluarga

Pengambil keputusan dalam keluarga dalam membeli suatu barang berganti-ganti atau berbeda tergantung peruntukkan jenis barangnya. Anak-anak seringkali tidak mau menerima apa yang dipilhkan oleh orang tuanya.

5. Pengalaman

Pengalaman dapat mempengaruhi pengatan seseorang dalam bertingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua perbuatannya di masa lalu atau dapat pula dipelajari, sebab dengan belajar seseorang dapat mendapatkan pengalaman.

6. Kepribadian

Kepribadian merupakan polas sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Variabel-variabel yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang adalah: aktivitas, minat, dan opini

7. Sikap dan kepercayaan

Sikap dan kepercayaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi pandangan dan perilaku pembelian konsumen. Sikap itu sendiri mempengaruhi kepercayaan, dan kepercayaan juga mempengaruhi sikap.

8. Konsep Diri

Konsep diri merupakan cara bagi seseorang untuk melihat dirinya sendiri, pada saat yang sama dia mempunyai gambaran tentang diri orang lain. Misalnya orang yang mengkonsepkan dirinya sebagai pria macho akan sangat mudah dibujuk untuk membeli produk-produk yang berbau macho.

Di sisi lain tujuan komunikasi pemasaran, respon khalayak, dan tahap-tahap dalam proses pembelian memiliki keterkaitan tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tujuan Komunikasi, Respon Khalayak, dan Proses Pembelian

TUJUAN                                   RESPON                                PROSES

EFEK KOGNITIF

INFORMING

KOMUNIKASI                           KHALAYAK                        PEMBELIAN

 

		ATTENTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fandy Tjiptono (1997:219), Strategi Pemasaran, ANDI, Yogyakarta

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa komunikasi pemasaran meliputi tiga tujuan utama, yaitu untuk menyebarkan informasi (komunikasi informatif), mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen (komunikasi persuasif), dan mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang (komunikasi reminding).

Respon atau tanggapan konsumen sebagai komunikan meliputi:

1. Efek kognitif, yaitu membentuk kesadaran informasi tertentu.
2. Efek afeksi, yakni memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu, yang diharapkan adalah realisasi pembelian.
3. Efek konatif atau perilaku, yakni membentuk pola khalayak menjadi perilaku selanjutnya, yang diharapkan adalah pembelian ulang.

Dengan mempelajari perilaku konsumen khususnya dalam hal bagaimana mereka menerima informasi, dari mana mereka mencari informasi, dan bagaimana mereka memprosesnya maka pihak komunikan yang dalam hal ini pemilik produk akan dengan mudah mengarahkan perilaku konsumen itu sendiri agar sesuai dengan tujuannya. Strategi komunikasi yang baik akan mampu membangkitkan minat beli, dan menariknya untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

Seluruh kegiatan manajemen pemasaran dikonsentrasikan pada tujuan utamanya, yaitu kepuasan konsumen. Karena itu feedback dari konsumen merupakan  informasi penting bagi manajemen untuk dipakai dalam pengambilan keputusan. Salah satu alat analisis perilaku konsumen adalah pentahapan keputusan konsumen.

Tahapan dalam suatu keputusan membeli pada umumnya melalui proses-proses sebagai berikut: (Umar,2000)

1. Tahap-1: Pengenalan Masalah. Pada situasi ini seseorang menaydari bahwa ia mempunyai suatu masalah atau suatu kebutuhan.
2. Tahap-2: Pencarian informasi . untuk mengatasi masalah di atas ia mencari informasi lebih banyak, misalnya lewat majalah, surat kabar,d an lain-lain.
3. Tahap-3: Evaluasi Alternatif. Pada tahap ini calon pembeli menggunakan informasi untuk mengevaluasi pilihan-pilihan produk yang tersedi di pasaran.
4. Tahap-4: Keputusan Pembelian. Pada tahap ini konsumen sesungguhnya melakukan tindakan sesungguhnya pembelian terhadap suatu produk
5. Perilaku Setelah Pembelian: pada tahap ini konsumen akan melakukan tindakan lebih jauh, setelah pembelian dilakukan, berdasarkan tingkat kepuasannya.

Keberhasilan program pemasaran dipengaruhi oleh pemahaman akan perilaku  konsumen. Hal ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan program dan strategi pemasaran dengan lebih cepat. Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan (Engel J.F, dkk, 1994).

Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang dilakukan oleh individu-individu dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau menghabiskan barang dan jasa (Loudon, et.al, 1988).

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu Proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, mempergunakan barang dan jasa ekonomis.

Analisis perilaku konsumen dapat membantu manajer dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian strategi pemasaran dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan perusahaan seperti laba, market share dan sebagainya. Analisis dan implementasinya tergantung pada pemahaman atas proses pembelian dan faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku konsumen. Analisis perilaku konsumen yang realistik tidak hanya mengamati bagian yang tampak saja, tetapi hendaknya menganalisis juga proses-proses yang tidak dapat diamati, yang selalu menyertai pembelian. Kaitannya dengan keputusan membeli dan memakai suatu barang atau jasa, maka pemahaman akan perilaku konsumen meliputi jawaban atas pertanyaan mengenai siapa, di mana, bagaimana kebiasaan dan dalam kondisi apa membeli barang atau jasa (Swastha dan H. Handoko,1987).

Setiap individu mempunyai perilaku yang berbeda dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Secara lengkap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku digambarkan dalam model berikut ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler,1997

Gambar 3.2: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

Perilaku konsumen perlu dipantau dan dianalisis karena hal ini sangat bermanfaat bagi pengembangan produk, desain produk, penetapan harga, pemilihan saluran distribusi dan penentuan strategi promosi. Analisis perilaku konsumen dapat dilakukan dengan penelitian (riset pasar), baik melalui observasi maupun metode survai (Tjiptono, 1998)

Untuk mengetahui perilaku konsumen suatu produk yang dibidik oleh produsen maka dilakukan riset pemasaran. Pada prinsipnya konsumen memiliki keinginan dan kebutuhan yang memerlukan sarana pemuas tertentu (produk). Untuk itu, konsumen akan mencari produk yang paling sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut secara efektif dan efisien. Ada perbedaan cukup mendasar antara kebutuhan, keinginan,dan permintaan. (Santoso, 2004).

1. Kebutuhan adalah suatu keadaan merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Kebutuhan melekat pada sifat dasar manusia, contohnya orang butuh makanan, pakaian, perlindungan, keamanan, hak milik, harga diri dan beberapa aspek dasar lainnya.
2. Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut.Orang dapat saja memiliki kebutuhan yang sama, namun keinginannya berbeda-beda. Misal ada tiga orang yang butuh makan, tetapi si A ingin makan sate ayam, si B ingin pizza, sedangkan si C ingin makan nasi goreng.
3. Permintaan adalah keinginan akan suatu produk yang didukung dengan kemampuan serta kesediaan membelinya. Keinginan menjadi permintaan jika didukung dengan daya beli. Banyak orang ingin memiliki sedan BMW, tetapi hanya sedikit yang mampu dan mau membelinya.

Setiap produsen selalu mengharapkan bahwa produk yang dibuatnya sesuai dengan selera pasar (konsumen) sehingga terjadi adanya transaksi (pertukaran) di antara keduanya. Adanya transaksi (pertukaran) tidak berarti proses berhenti begitu saja. Produk yang telah dibeli akan digunakan dan dievaluasi, yaitu apakah memuaskan bagi konsumen atau tidak.Hal ini lah yang akan menentukan apakah akan ada proses pembelian ulang berikutnya atau tidak. Di sinilah peranan riset pasar, yaitu untuk dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen serta mengidentifikasi kepuasan konsumen pengguna produk. Kesinambungan proses bisnis dapat digambarkan sebagai berikut:(Santoso,2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Singgih Santoso,2004

Gambar 3.3: . Kesinambungan Proses Bisnis

Untuk mengetahui dan memahami proses motivasi yang mendasari dan mengarahkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, perlu dipelajari beberapa teori-teori perilaku konsumen :

 

 

1. Teori mikro ekonomi

Teori ekonomi klasik dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik termasuk Adam Smith yang menyatakan bahwa manusia di dalam segala tindakannya didorong oleh kepentingannya sendiri. Sedangkan Jeremy Bentham memandang manusia sebagai mahluk yang memperhitungkan dan mempertimbangkan untung rugi, akan didapat segala tingkah laku yang akan dilakukan. Teori tersebut kemudian disempurnakan oleh ahli-ahli neoklasik, yaitu teori kepuasan marjinal oleh William S. Jevono, Alfred Marshal, Karl Menger, serta Leon Walras. Teori kepuasan marjinal yang kemudian lebih dikenal sebagai teori kepuasan modern dikembangkan oleh Alfred Marshal. Teori ini menyebutkan bahwa setiap konsumen akan mendapatkan kepuasan yang maksimal, dan konsumen akan meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk untuk jangka waktu yang sangat lama, bila ia telah mendapatkan kepuasan dari produk yang sama. Dalam hal ini, kepuasan yang didapatkan sebanding atau lebih besar dengan marjinal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk lain, melalui suatu perhitungan yang cermat terhadap konsekuensi dari setiap pembelian. Namun teori dari Marshal ini memiliki kelemahan dimana kenyataan seseorang yang akan membeli sebuah barang tidak akan menghitung secara teliti marjinal utility dari suatu barang, dan kemudian membandingkan marjinal utility barang lain. Jadi, teori Marshal ini hanya memperhatikan faktor-faktor ekonomi saja dan tidak memperhatikan faktor psikologis dan sosiologis yang sebenarnya juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen (Swastha dan H. Handoko,1987).

2. Teori Psikologis

Teori ini mendasarkan pada faktor-faktor psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Artinya, manusia selalu didorong oleh kebutuhan dasarnya, yang timbul sebagai bagian dari pengaruh lingkungan sekitarnya, serta nampak pada kegiatannya di waktu sekarang, tanpa mengabaikan pengaruh lampau atau antisipasinya di masa mendatang. Karena proses mental tidak diamati secara langsung, maka proses mental diantara input dan output digambarkan sebagai’black box’.

Teori psikologis secara garis besar diabagi dalam dua bagian, yaitu teori belajar dan teori psikoanalitis :

1. Teori belajar (Learning theory)

Teori belajar didasarkan atas empat komponen pokok, yaitu Drive (dorongan), Cue (petunjuk), responses (tanggapan), dan reinforcement (penguatan). Drive yang sering disebut kebutuhan atau motif adalah stimuli kuat dalam diri seseorang yang memaksanya untuk bertindak, dan dapat dibedakan dalam dorongan yang bersifat fisiologis maupun proses belajar. Cue merupakan stimuli yang lebih lemah yang akan menentukan kapan, di mana, dan bagaimana tanggapan subyek.Responses akan tergantung dari Cue tersebut dan petunjuk-petunjuk lain. Reinforcement terjadi bila perilaku individu terbukti dapat memperoleh kepuasan. Ini berarti perilaku inidividu yang sama akan berulang jika reinforcement positif dan tidak akan mengulang jika negatif.

Teori yang dapat menjelaskan penafsiran dan peramalan proses belajar konsumen adalah Stimulus Response Theory, Cognitive Theory, dan Gestalt and Field Theory.

Stimulus response theory (teori rangsangan tanggapan). Menurut teori ini proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapi (Swastha dan H. Handoko,1987). Lebih jelasnya proses belajar timbul apabila seseorang bereaksi terhadap stimulus tertentu dan kemudian ia mendapatkan imbalan berupa pemuasan kebutuhan apabila reaksinya tepat, tetapi apabila tidak, maka ia mendapatkan hubungan. Rangsangan itu diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang benar secara terus-menerus, sehingga akhirnya muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu.

Cognitive Theory (teori kesadaran). Menurut teori ini, proses belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor sikap, keyakinan, pengalaman masa lalu,dan pemahaman cara bagaimana mencapai tujuan tertentu. Seseorang dapat menggunakan kemampuan berpikirnya untuk mengerti problem tertentu sekalipun tidak ada preseden-preseden historis pada pengalaman orang yang bersangkutan. Proses pemikiran seseorang sangat menentukan dalam pembentukan pola perilakunya.

Gestalt dan Field Theory (teori bentuk dan ruang). Teori ini menekankan pentingnya interaksi manusia dengan ruang hidupnya, atau lebih khusus lagi dengan lingkungan psikologisnya. Teori ini memandang bahwa proses pengamatan, pengalaman masa lalu, dan pengarahan tujuan merupakan variabel yang menimbulkan perilaku.

1. Teori Psikoanalitis

Teori psikoanalitis didasarkan pada teori psikoanalisa dari Sigmund Freud yang menekankan pada alam bawah sadar dari kepribadian dan sebagai akibat dari konflik di masa kecil, konflik tersebut berasal dari tiga komponen kepribadian yaitu id, ego, dan superego (Assael,1998). Menurut Freud, perilaku manusia ini adalah merupakan hasil kerjasama dari ketiga aspek dalam struktur kepribadian manusia yaitu (Dharmesta dan Handoko, 2000) :

3. Teori Sosiologis

Teori sosiologis disebut juga teori psikologi sosial dikemukakan oleh Thorstein Veblen, adalah lebih menitik beratkan pada hubungan dan pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Jadi, teori ini mengutamakan perilaku kelompok. Perusahaan harus bisa menentukan mana diantara lapisan-lapisan sosial  yang memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan akan produk atau jasa yang dihasilkan (Swastha dan H. Handoko,1987)

4. Teori Anthropologis

Seperti halnya teori sosiologis, teori anthropologis juga menekankan pada perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat terutama kelompok besar atau kelompok yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, sub kebudayaan, dan kelas-kelas sosial.

Untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa-masa yang akan datang, seseorang atau suatu badan harus mengadakan peramalan. Dalam rangka peramalan ini biasanya orang akan mendasarkkan dair pada pola atau tingkah laku data pada masa-mas yang lampau. Data-data masa lampau dikumpulkan, kemudian dianalisa sebagai dasar peramalan waktu-waktu yang akan datang.Data yang dikumpulkan dari series. Tentu saja data dalam rangkaian waktu ini akan mempunyai variasi (gerakan) yang berbeda.Trend jangka panjang atau trend sekular, yang sering disingkat dengan istilah trend, adalah suatu garis (trend) yang menunjukkan gerakan data dalam jangka waktu yang panjang, biasanya tiap tahun, yang menunjukkan arah perkembangan secar umum.Trend ini mungkin saja berbentuk garis lurus atau garis lengkung yang mempunyai kecenderungan untuk menaik atau menurun.

 

 

 

Untuk mengitung atau menetukan garis trend yang secar umum mempunyai persamaan :

 

Y’ = a+bX

 

Dimana :   Y’ = nilai trend

a   = nilai trend pada periode dasar

b   = koefisien arah garis trend

X  = unit/skal tahun yang dihitung dari periode dasar

Hal ini mengukur bagian hasil pajak digunakan untuk menutup baiya yang digunakan untuk memungut pajak yang bersangkutan. Selain mencangkup biaya langsung kantor pajak, efisiensi juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak (Waktu yang di gunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor-kantor departemen dan lembaga lain yang di habiskan untuk membantu kegiatan pemungutan pajak ) dan mungkin juga mencangkup biaya luar, yaitu biaya mematuhi pajak bagi wajib pajak, itikad baik bagi masyarakat. Efisiensi akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan pajak ditekan serandah mungkin terhadap hasil pajak. Biaya memungut  akn lebih besar jika baru dipungut dari rumah ke rumah. Rumus yang digunakan adalah :

 

Efisiensi = Biaya               X 100%

                                    Pendapatan

 

Mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan potensial hasil pakjak itu, dengan anggapan semua wajib pajak masing-masing membayar seluruh pajak yang terutang.hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan  nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan system pajakn dan membukukan penerimaan.Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna, yaitu menghindari wajib pajak, kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak trutang, dan penipuan oleh petugas pajak.Penghitungan untuk mengukur efektifitas adalh sebagai berikut :

 

Efektifitas =     Realisasi X 100 %

Target

Dengan analisis ini maka dapat diketahui berapa besar konstribusi yang dapat disumbangkan dari pemnerimaan pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak terhadap PAD.

Besarnya kontribusi pajak terhadap PAD dapat di hitung dengan rumus sebagi berikut:

Pn =     QXn X  100%

QYn

Dimana :

Pn        = Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli    daerah

QY      = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

QX      = adalah jumlah penerimaan pajak

N         = Adalah tahun (periode) tertentu

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dan dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun dan akan mendapatkan hasil analisis yang ber fluktuasi dari kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat membuktikan apakah peranan pajak mempunyai kontribusi yang besar atau kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mengenalkan secara positif suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Sugianto, 2008)

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, antara lain, reklame papan, billboard, vidieotron, megatron, kain rentang, reklame melekat/stiker, reklame selembaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slider, dan reklame peragaan. Adapun reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan, dan sejenis tidak termasuk objek reklame. Demikian juga reklame lainnya yang ditetapkan oleh peraturan daerah dapat dikecualikan dari pajak reklame.

Subjek pajak reklame adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Reklame yang diselenggarakan langsung orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri maka wajib pajak reklame adalah pribadi atau badan tersebut. Apabila dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan maka pihak ketiga tersebut wajib pajak reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dan hasil perhitungan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketetapan maksimum sebesar 25%. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak reklame adalah dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan.