Tag: Konsultasi Skripsi Yogyakarta

Jensen dan meckling (dalam Ika dan Ghazali, 2012) menyatakan Teori
keagenan adalah hubungan kontrak kerja antara principal dengan agent dimana
principal adalah pemilik atau pemegang saham, sedangkan agent adalah manajer
atau pihak yang mengelola perusahaan. Principal mempunyai keinginan untuk
memaksimalkan return atau deviden, sedangkan agent mempunyai keinginan
untuk mendapatkan kompensasi yang terbaik sehingga dapat menyebabkan agent
tidak sesuai dalam mengambil keputusan yang tepat.
Perbedaan kepentingan antara principal dan agent menyebabkan terjadinya
konflik keagenan atau agency problems . Salah satu dampak agency problems
adalah adanya asymmetric information. Asymmetric information adalah adanya
ketidakseimbangan informasi yang dimiliki principal dan agent. Kondisi tersebut
dapat menyesatkan para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan
jika manajer dengan sengaja memberikan pelaporan informasi yang tidak
sebenarnya melalui laporan keuangan kepada para pengguna termasuk principal.
Jadi, teori agensi digunakan untuk membantu komite audit agar dapat memahami
konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan manajemen melalui
tanggungjawab pengawasannya. Efektivitas Komite Audit diharapkan mampu
memberikan kontribusi yang baik bagi keberlansungan perusahaan.
Berdasarkan POJK Nomor.55/POJK.04/2015, Komite Audit adalah komite
yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam
membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Menurut dezoort
(dalam Ika dan Ghazali, 2012) “Komite audit yang efektif memiliki anggota yang
memenuhi syarat dengan wewenang dan sumber daya untuk Melindungi
kepentingan stakeholder dengan memastikan pelaporan keuangan yang andal,
pengendalian internal, dan Manajemen risiko melalui upaya pengawasan yang
sering dilakukan”.
Ika dan Ghazali dalam penelitiannya menemukan bahwa efektivitas komite
audit dapat mengurangi FRLT (Financial Reporting Lead Time) terkait dengan
penyampaian informasi keuangan kepada bursa . Peran komite audit adalah
sebagai salah satu mekanisme corporate governance dalam memastikan kualitas
pelaporan keuangan di negara berkembang. Temuan dalam penelitian tersebut
menunjukkan bahwa di Indonesia, efektivitas komite audit merupakan faktor
penting yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Dengan demikian,
perusahaan mungkin harus mempertimbangkan efektivitas komite audit dalam
rangka meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Hubungan antara efektivitas komite audit dan ketepatan waktu pelaporan
didasarkan pada pemikiran bahwa jika komite audit efektif dalam melaksanakan
tugas pengawasan dari proses pelaporan keuangan, maka hal tersebut dapat
mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang menyebabkan pelaporan
informasi keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu.

Independensi yang baik akan menjadi lengkap dan efektif didasari dengan
dorongan keaktifan dari komite audit dalam melaksanakan pertemuan komite audit.
Semakin tingginya frekuensi pertemuan yang dilakukan akan meningkatkan
efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak melakukan
penyelewengan menggunakan hak untuk kepentingan pribadi.
Sharma et al. (2009) dalam Effendi (2013:4) menyatakan bahwa perusahaan
yang komite audit dengan tingkat frekuensi pertemuan yang terhitung kecil
berakibat menghasilkan laporan keuangan yang kurang berkualitas. Sehingga jika
semakin tinggi tingkat frekuensi pertemuan dapat memperkecil tindakan
manajemen laba

Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan yang wajib dimiliki perihal
pemahaman yang layak tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam
perusahaan. Kompetensi menggambarkan terdapatnya pencapaian dan proteksi
suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang
anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite audit
diwajibkan mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Kompetensi
audit diwujudkan oleh keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite (Anggarini,
2010) dalam (Purwanto, 2015:3).

Panduan pembentukan komite audit telah mengatur tentang jumlah minimum
anggota komite audit, yaitu tiga orang. Menurut komite nasional kebijakan
governance (KNKG), untuk membentuk komite audit yang efektif, rentan jumlah
anggota yang dibutuhkan adalah 3-5 orang. Karena dengan semakin besarnya
ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit
terhadap pihak manajemen.
Yang and Krishnan, (2005) dalam Cinthya (2015;173) menyatakan bahwa
terdapat keterkaitan yang antara ukuran komite audit terhadap manajemen laba
(discretionary accrual). Hasil tersebut menyatakan bahwa semakin besar ukuran
komite audit maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. Tingginya
ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba.

Syarat utama anggota komite audit adalah independensi komite audit.
Independensi dibutuhkan guna menilai keefektifan auditor internal, menilai
independensi dan obyektivitas auditor eksternal. Anggota komite audit independen
adalah anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung
kepada perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang
independen diharapkan kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Mulyadi
(2014), independensi merupakan sikap bebas dari pengaruh-pengaruh orang lain
maupun rasa ketergantungan terhadap pihak lain.
Ebrahim (2007) dalam Widiastuty (2016:35) membuktikan bahwa terdapat
hubungan antara keterjadian manajemen laba dengan komite audit yang terdiri dari
anggota yang independen. Karena semakin independen anggota tersebut, dapat
memberikan kualitas pelaporan keuangan perusahaan lebih terpercaya.
Independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya
manajemen laba

Manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimumkan, atau
meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen.
Scott (2015: 369) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan kebijakan
akuntansi oleh manajer untuk mencapai sasaran secara objektif. Scott (2015: 369)
membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua, yaitu sebagai
perilaku oportunistik manajer dan sebagai efficient contracting (efficient earnings
management). Manajemen laba sebagai perilaku oportunistik manajer dilakukan
untuk memaksimumkan utilitas perusahaan dalam menghadapi kontrak
kompensasi, kontrak utang, dan political cost (opportunistic earnings
management). Manajemen laba dari perspektif efficient contracting (efficient
earnings management) dapat dipahami sebagai cara untuk memberi manajer suatu
fleksibilitas guna melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadiankejadian yang tak terduga.
Manajemen laba dapat dipahami sebagai perilaku mengubah,
menyembunyikan, atau menunda informasi keuangan. Sulistyanto (2008) dalam
Anggoro (2017;2) mengatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku
oportunis manajer untuk mempermainkan angka-angka dalam laporan keuangan
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, manajemen laba dapat
dipahami sebagai suatu perilaku curang dari manajer perusahaan. Kecurangan
dalam manajemen laba disebabkan oleh manipulasi terhadap angka-angka dalam
laporan keuangan yang dilakukan secara sadar agar stakeholder yang ingin
mengetahui kondisi perusahaan tertipu karena memperoleh informasi palsu. Healy
& Wahlen (1999) dalam Ghozali (2015;191) mendefinisikan manajemen laba
sebagaimana kutipan berikut.
“when managers use judgment in financial-reporting and in structuring
transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about
the underlying economic performance of the company or to influence contractual
outcomes that depend on reported accounting numbers”.
Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa manajemen laba terjadi ketika
manajer menggunakan kebijakannya dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi
untuk mengubah laporan keuangan. Hal ini dilakukan manajer dengan tujuan untuk
memberikan pemahaman yang berbeda kepada stakeholder mengenai kinerja ekonomi
perusahaan sehingga mempengaruhi hasil kontrak antara stakeholder dengan perusahaan.
Manajemen laba pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut.
Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah-Iangkah tertentu
yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk
menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan, definisi
manajemen laba menjadi dua kelompok, yaitu:
1) Definisi Sempit
Earning management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode
akuntansi. Earning management dalam arti sempit ini didefinisikan sebagai perilaku
manajer untuk “bermain” dengan komponen discretionary accruals dalam penentuan
besarnya laba.
2) Definisi Luas
Earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau
mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas unit dimana manajer bertanggung
jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi
jangka panjang unit tersebut.
Berbagai definisi telah diberikan dalam menjelaskan manajemen laba sebagai
suatu bentuk khusus akuntansi yang “dirancang”, dan bukannya akuntansi
“berdasarkan prinsip”. Schipper (1989) dalam Febriyanti (2014:57) melihat
manajemen laba sebagai suatu intervensi yang disengaja pada proses pelaporan
eksternal dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Hal ini
diasumsikan dapat dilakukan melalui pemilihan metode-metode akuntansi dalam
Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) ataupun dengan cara
menerapkan metode yang telah ditentukan dengan cara tertentu.
Gumanti (2000) dalam Adhikara (2011:113) Ada tiga sasaran yang dicapai
oleh manajer sehubungan dengan earnings management yaitu meminimalisasi
biaya politis ,maksimalisasi kesejahteraan manajer dan minimalisasi biaya
finansial. Menurutnya jelas hal ini menunjukkan bahwa sasaran dari earnings
management adalah cukup komprehensif, yaitu mencakup banyak aspek dalam
perusahaan baik demi kepentingan pribadi manajer maupun secara keseluruhan.
Pengaturan laba menjadi menarik untuk diteliti karena dapat menggambarkan
perilaku para manajer atau pihak manajemen perusahaan dalam proses pelaporan
keuangan perusahaan yang mencerminkan hasil kinerja perusahaan dalam periode
tertentu, yaitu kemungkinan adanya motivasi tertentu yang mendorong mereka
mengatur laba yang dihasilkan oleh perusahaan

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan POJK.04/tahun 2016, Komite
audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 bulan. Rapat
komite audit diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah
anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila
terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite
audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Komite audit wajib
membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan,
membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan
dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.
Frekuensi pertemuan sebagai evaluasi audit due diligence komite. Frekuensi
pertemuan adalah elemen inti dalam keandalan dan efisiensi kegiatan dan proses
perusahaan, meskipun ada beberapa studi yang mengakui hubungan antara kinerja
perusahaan dan jumlah pertemuan (Ioana, 2017:424).
Frekuensi pertemuan merupakan karakteristik penting dari komite audit.
Anggota dewan yang secara rutin bertemu lebih mungkin untuk menyelesaikan
pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas tugas mereka. Dewan pengurus akan
lebih efektif meningkatkan pengawasan atas proses pelaporan keuangan baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui pilihan auditor eksternal dan komite audit
menemukan bahwa meningkatnya frekuensi pertemuan terkait untuk meningkatkan
kualitas laporan keuangan

Kompetensi merupakan professional yang mempunyai latar belakang
pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing. Tugiman, et
al (2014:11) mengungkapkan bahwa, peningkatan kompetensi internal auditor
secara signifikan dilakukan melalui program sertifikasi profesi, baik sertifikasi
tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk
mengembangkan kompetensi komite audit dibutuhkan keahlian dan pelatihan,
namun tetap mengikuti perkembangan zaman dan terus menjaga tingkat
kemampuannya selama karir profesinya.
Berdasarkan peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan
pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/K/JF/2010 mengenai kompetensi auditor
bahwa, Kompetensi Auditor ialah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki
auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian
(skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam
jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.
Dengan keputusan tersebut, maka seorang auditor dapat dikatakan kompeten
jika memiliki pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku yang sesuai
dengan peraturan yang telah ditentukan agar dapat melakukan tugas- tugasnya
dengan baik. Kompetensi seseorang juga memiliki pengaruh positif terhadap
pekerjaan yang dilakukannya yaitu sejauh mana peran orang itu dapat dinilai
sebagai individu dalam pengambilan keputusan dan efektif dalam penyelesaian
pekerjaannya.

Keputusan Ketua BAPEPAM No.: Kep-29/PM/2004 Paragraf 4, pada tanggal
24 September 2004 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite
audit, yaitu tugas dan tanggung jawab komite audit adalah untuk memberikan
pendapat mengenai kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang
disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang
memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan
dengan tugas dewan komisaris, antara lain meliputi:
1) Melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan
lainnya.
2) Melakukan penelahaan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan
perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3) Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4) Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan
pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5) Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan
yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Menjaga
kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

Prabowo (2014:92) Komite audit merupakan salah satu bagian dari
mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal karena
memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas
proses penyusunan laporan keuangan yang memadai untuk mencegah terjadinya
tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen pada perusahaan serta
dilaksanakannya penerapan good corporate governance. Fungsi dan peran komite
audit akan berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu. Namun, pada
dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan
serta manajemen. Menurut Bradbury, et al (2004) dalam Sukarno (2016;117),
komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses
pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan
keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang
diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem
pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan

Tujuan dibentuknya komite audit menurut Komite Nasional (Good Corporate
Governance 2002) mengenai pedoman pembentukan komite audit yang efektif
adalah:
1) Pelaporan Keuangan
Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab terutama atas laporan
keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan audit
ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan
keuangan dan audit ekstern.
2) Manajemen Risiko dan Kontrol
Meksipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas manajemen
risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses
risiko dan kontrol.
3) Corporate Governance
Meksipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan
corporate governance, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas
proses tata kelola perusahaan

Komite audit menurut komite nasional kebijakan governance (KNKG
,2006) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yaitu:
“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk
mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas- tugas khusus atau sejumlah
anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu
auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”
Pendapat Widyati (2013:242) mengatakan komite audit merupakan suatu komite
yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris,
dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris
dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah
komite audit. Beasley (1996) dalam Hamdan (2017;73) penelitiannya yang menyatakan
bahwa peluang penipuan dalam laporan keuangan semakin berkurang dengan adanya
keberadaan auditor eksternal yang bukan anggota pemilik perusahaan.
Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai
sejak bulan Juni 2000 dengan adanya Keputusan Direksi BEJ No: Kep- 315/BEJ/06/2000
Paragraf 5. Perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum
Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada hal ini menyatakan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (Good CorporateGovernance),
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib memiliki komisaris independen,
komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor.
Pembentukan tersebut berkaitan dengan review sistem pengendalian internal perusahaan,
memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.
Keanggotaan komite audit berdasarkan SE Direksi BEJ No. Kep-339/BEJ/07-2001
Paragraf 4, tanggal 21 Juli 2001 mengatur bahwa:
1) Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang.
2) Sekurang-kurangnya satu orang memiliki kemampuan dibidang akuntansi
dan/atau keuangan. Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi yang
seharusnya dipenuhi. Komite audit hendaknya kompeten dalam menjalankan
tugas dan perannya. Bapepam mensyaratkan bahwa minimal salah satu anggota
komite audit haruslah memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.
Memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan, atau mungkin menguasai
bidang tersebut merupakan suatu karakteristik yang melambangkan kompetensi dari
komite audit.
3) Seorang komisaris independen menjadi ketua.
4) Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen.
Penelitian Defond, et al (2005) dalam Dwiharyadi (2017;78) menemukan bahwa
penunjukan komite audit dengan keahlian di bidang akuntansi menimbulkan
dampak positif di pasar, dibandingkan penunjukan komite audit yang tidak
memiliki keahlian dibidang akuntansi yang tidak mendapatkan respon. Hal ini
menunjukkan bahwa penunjukan komite audit dengan latar belakang, atau mungkin
pengalaman dibidang akuntansi, lebih memberikan pengaruh terhadap laporan
keuangan. (Mutmainnah, et al, 2013;170)

Di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), juga dijelaskan
bahwa terdapat tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu:
1) Gangguan Pribadi
Gangguan pribadi adalah gangguan yang disebabkan oleh suatu hubungan dan
pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan auditor membatasi lingkup
pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya.
Gangguan pribadi meliputi antara lain:
a. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak
langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
b. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai
dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang
diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi
yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap
entitas atau program yang diperiksa.
c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang
diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang
diperiksa.
2) Gangguan Ekstern
Gangguan ekstern adalah gangguan yang berasal dari pihak ekstern yang dapat
membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan auditor
dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaan secara
independen dan objektif. Gangguan ekstern meliputi antara lain:
a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau
mengubah lingkup audit secara tidak semestinya.
b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur
audit atau pemilihan sampel audit.
c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu audit.
d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan,
dan promosi pemeriksa.
3) Gangguan Organisasi
Auditor yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari
gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan
pemeriksaan diluar entitas tempat ia bekerja.

Menurut Aditama (2015:1169) faktor yang dapat mempengaruhi
independensi auditor beberapa diantaranya adalah :
1) Hubungan keuangan dengan klien.
Dalam menjalankan pekerjaannya seorang audit apabila memiliki hubungan dengan
keuangan dalam klien yang sedang di audit memberikan pengaruh yang besar terhadap
kedua pihak di karnakan kemungkinan auditor memiliki sebagian saham pada
perusahaan yang di tanganinya dengan demikian auditor dalam meberikan hasil
memiliki beberapa manipulasi data sehingga tidak terjadi kerugian dan mana
perusahaan tetap baik.
2) Kedudukan dalam perusahaan.
Memiliki kedudukan lebih dalam perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana
terjadinya resiko manajemen laba, adanya beberapa pihak yang terkait dan ikut
campur tangan dalam menjalankan pekerjaan sebagai auditor dan seorang auditor
16
tidak ada pihak yang mengawasi apabila kedua kedudukan di miliki oleh satu orang
saja.
3) Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dengan klien.
Memiliki kerjasama dengan klien dalam hal lain juga dapat mempengaruhi bagai mana
transparansi seorang auditor dalam menangani kasus yang sedang ia kerjakan, adanya
ikatan bersama klien demi menjaga nama baik dan rasa tidak enakan kepada pihak
klien menyebabkan mudah terjadinya resiko penyelewengan yang di lakukan auditor.
4) Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit.
Adanya layanan jasa selain mengaudit yang mengakibatkan ketidak efisiensi dan
efektif dalam pengerjaan tugas yang di lakukan auditor melibatkan dua pekerjaan yang
berbeda dalam satu klien memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil dari salah
satu jasa yang di lakukan berupa hasil dari auditor itu sendiri.
5) Hubungan keluarga dan pribadi.
Adanya keterkaitan yang di miliki seorang auditor dapat mempengaruhi bagaiman
jalannya pengerjaan audit terhadap suatu perusahaan yang sedang auditor tersebut
tangani, memiliki rasa segan dan ragu yang dapat merugikan perusaan.
6) Imbalan atas jasa profesional.
Tanpa diragukan lagi banyak auditor mulai kekurangan sikap independensinya
terhadap gaji yang di terima, memiliki pesaing yang banyak dalam
mendapatkan penugasan pada klien yang memiliki fee yang tidak sedikit yang
menyebabkan adanya sikut menyikut sesama auditor merupakan suatu tindak
kurang terpuji yang bila terjadi dapat mencemari nama baik auditor dan nama
baik profesi akuntan.
7) Penerimaan barang atau jasa dari klien.
Banyak klien yang memiliki trik kecil untuk berkerjasama dengan auditor yang sedang
mengaudit perusahaan nya, dengan berupa hadiah-hadia kecil seperti uang bensin atau
hal-hal kecil lainnya yang memberikan terkanan terhadap auditor agar memberikan
kesan baik terhadap hasil dari laporan perusahaan klien, tidak sedikit pula beberapa
auditor tetap memperhatankan prinsipnya sebagai seorang audito yang jujur dan
terbuka.

Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari
Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata
independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau
benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai
dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh
orang lain. Menurut Arens (2015:111), independensi dalam audit berarti mengambil
sudut pandang yang tidak bias. Independensi sangat penting bagi auditor untuk
dijaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
Halim (2008) dalam Suputra (2013;43) independensi merupakan suatu
cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam
melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia
dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksaan audit dan
dalam memposisikan dirinya dengan auditee-nya. Independensi menurut
Wirakusumah, et al (2003) dalam Prasetyo (2019;85) merupaka pandangan yang
tidak berprasangka dan tidak memihak dalam melakukan test-test audit, evaluasi
dan hasil-hasilnya, serta penerbitan laporan, merupakan alasan utama kepercayaan
masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan sikap
mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam
standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Dalam kode etik
akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus
mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan
tugasnya. Seorang auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan
terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar
diri auditor dengan mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam
pemeriksaan. Independensi dalam penampilan akuntan publik dianggap rusak jika
ia mengetahui atau patut mengetahui keadaan atau hubungan yang mungkin
mengkompromikan independensinya.
Ruchjat Kosasih (2000) dalam Taman, et al (2018;77) ada empat jenis risiko
yang dapat merusak independensi akuntan publik, yaitu:
1) Self interest risk, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat dari
keterlibatan keuangan klien.
2) Self review risk, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan
pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk
kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk atau
pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam
penugasan pemberian jasa keyakinan.
3) Advocacy risk, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu
erat kaitanya dengan kepentingan klien.
4) Client influence risk, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai hubungan
erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat
mengakibatkan intimidasi oleh atau keramahtamahan (familiarity) yang
berlebihan dengan klien.
Rahayu (2009) dalam Rosyidah (2017;63) independensi dapat dijabarkan
sebagai cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi
hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen
tersebut harus meliputi Independence in fact dan independence in appearance.
Independensi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni; independence in fact
(independensi dalam kenyataan) dan independence in appearance (independensi
dalam penampilan). Sedangkan Independensi menurut pendapat Agoes, et al (2009)
dalam Burhanudin (2016;22) adalah “Independensi mencerminkan sikap tidak
memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam
mengambil keputusan dan tindakan.”
Berdasarkan penjelasan di atas, maka Independensi auditor pemerintah adalah
sikap tidak memihak kepada kepentingan siapa pun dalam melakukan pemeriksaan
laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor pemerintah
berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kepada
lembaga perwakilan dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan
auditor pemerintah.
Arens (2015:83) mengkategorikan independensi kedalam dua aspek yaitu:
1) Independensi in Fact (Independensi dalam fakta),
Independensi dalam fakta (independen in fact) ada bila auditor benar-benar
mampu mempertahankan sikap yang tidak bias dan sikap yang tidak memihak
sepanjang pelaksanaan auditnya.
2) Independensi in Appearance (Independensi dalam penampilan)
Merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan
pelaksanaan audit. Meskipun auditor independen telah menjalankan audit secara
independen dan objektif, pendapatnya yang dinyatakan melalui laporan audit tidak
akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila tidak mampu
mempertahankan independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan
ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik secara
maupun keseluruhan

Koneksi politik terkadang dimiliki oleh sebuah perusahaan, untuk dapat
mengetahuinya maka digunakan asumsi ada tidaknya pejabat negara yang
menduduki struktural di perusahaan. Koneksi politik sering dimanfaatkan sebagai
ajang mendapatkan perlakuan spesial dari pemerintah. Koneksi politik yang terjadi
baik digunakan oleh perusahaan BUMN ataupun BUMS bertujuan untuk agar lebih
dekat dengan pemerintah. Hal ini bertujuan agar memperoleh cara untuk terhindar
dari pemeriksaan pajak, termasuk juga untuk memperoleh tindakan tax evasion atau
tax aggressiveness seperti pengajuan pengurangan denda pajak (Wicaksono, 2017).
Perusahaan juga bisa memanfaatkan hubungan pemilik dan pemegang saham
sebagai tindakan penghindaran pajak. Koneksi yang dimiliki dengan anggota
pemerintah menjadi tolak ukur untuk memperoleh perlakuan istimewa sehingga
tidak adanya transparansi perusahaan terhadap laporan keuangan (Windaswari dan
Merkusiwati, 2018).
Pernyataan diatas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hifnalisa,
2022) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap tax
advoidance.

Teori agensi yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) tentang
perusahaan besar yang memiliki agency cost yang lebih besar jika dibandingkan
dengan perusahaan kecil sehingga pihak agent (manajer) yang ada didalam
perusahaan akan digunakan untuk memaksimalkan kompensasi dari kinerja agent,
hal ini dilakukan dengan cara menekan beban pajak untuk memaksimalkan kinerja
dari perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besarpula perhatian
yang diberikan oleh pemerintah terhadap laba yang diperoleh, sehingga hal ini akan
menarik fiskus untuk dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai yang dapat
mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil
berdasarkan total aset dan sebagainya. Semakin besar total aset menggambarkan
semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan
(size), maka dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan karena
transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, dengan semakin kompleksnya
suatu transaksi maka hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan
celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap
transaksi.
Pernyataan diatas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati
et al., 2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
penghindaran pajak

Pertumbuhan penjualan mempunyai peran yang sangat penting bagi
kelangsungan suatu perusahaan, hal itu disebabkan karena semakin tinggi tingkat
dari penjualan suatu perusahaan maka akan menggambarkan semakin baik pula
kinerja perusahaan tersebut apabila semakin rendah tingkat penjualan suatu
perusahaan maka hal tersebut menunjukan buruknya kinerja perusahaan tersebut.
Pertumbuhan Penjualan (sales growth) juga dapat mempengaruhi aktivitas
penghidaran pajak karena semakin meningkat penjualan yang merupakan
pendapatan dari operasional perusahaan akan menyebabkan kegiatan penghindaran
pajak, guna menyelamatkan pendapatan perusahaan. Menurut Dewinta dan
Setiawan (2016) penjualan yang semakin meningkat dapat mengakibatkan
perusahaan memperoleh profit yang lebih tinggi, yang mana akan menyebabkan
pembayaran pajak juga turut meningkat. Oleh karena itu, perusahaan akan
cenderung untuk melakukan praktik tax avoidance.
Pernyataaan di atas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rizki &
Fuadi, 2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh
terhadap tax avoidance

Tujuan profitabilitas yang ada didalam suatu perusahaan adalah untuk
mengukur kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan laba, hal
ini dibuktikan dengan semakin tinggi profit yang dimiliki oleh perusahaan maka
semakin tinggi pula pengungkapan kewajiban perpajakannya. Dalam mengukur
profitabilitas menggunakan rumus Return On Asset (ROA) dengan
membandingkan antara laba bersih dengan total aset.
Jika hasil ROA tinggi maka perusahaan mampu menghasilkan laba yang
tinggi pula. Dengan mendapatkan laba yang tinggi, maka pajak yang harus
dibayarkan juga semakin besar. Tidak heran bahwa perusahaan seringkali berusaha
melakukan pengurangan jumlah pajaknya dengan melakukan tindakan tax
avoidance.
Pernyataaan di atas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma
Wardani & Mursiyati, 2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh
terhadap tax avoidance

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koneksi merupakan hubungan
yang bisa mempermudah semua urusan yang berkaitan dengan politik. Sedangkan
politik merupakan sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan. Koneksi politik
merupakan hubungan yang diperoleh perusahaan melalui cara memiliki keterikatan
dalam politik atau berusaha menjalin hubungan dekat dengan orang terkemuka di
pemerintahan (Wati, 2017). Hubungan spesial yang lebih berguna apabila pemilik
perusahaan merupakan orang terkemuka, apalagi jika pemilik perusahaan
merupakan anggota dewan baik itu daerah maupun pusat atau bisa juga sebagai
anggota partai politik (Wicaksono, 2017). Kepemilikan saham pemerintah juga
dapat berpengaruh terhadap koneksi politik. Hubungan istimewa inilah yang dapat
berguna untuk melawan proses atau aktivitas pajak.
Variabel diukur menggunakan dummy hal ini pernah dilakukan oleh Wati,
(2017), angka 1 sebagai indikasi bahwa perusahaan memiliki koneksi politik, dan
angka 0 berinnidkasi bahwa perusahaan tidak memiliki koneksi politik. Acuan
penentuan kriteria ada tidaknya koneksi politik yang dimiliki perusahaan ini
didasari Wati, (2017), yaitu:
a. Pemilik perusahaan merupakan orang penting, bisa jadi anggota DPR, pejabat
politik seperti militer, anggota kabinet, atau bisa juga seorang komisaris tinggi.
b. Hal ini juga berlaku jika pemilik perusahaan mantan anggota DPR, mantan
pejabat politik seperti militer, mantan anggota kabinet, atau bisa juga seorang
mantan komisaris tinggi.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya
perusahaan yang ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata total
aktiva, rata-rata total penjualan, harga saham, log size, kapitalisasi pasar dll (Puspita
& Febrianti, 2017). Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 pasal 1 ukuran suatu
perusahaan 24 dapat diklasifikasikan menjadi 4 ukuran yakni usaha mikro, usaha
kecil usaha menengah dan usaha besar dengan kriteria sebagai berikut :
Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan
Ukuran
perusahaan
Kriteria
Asset (tidak termasuk tanah
& bangunan tempat usaha)
Pejualan tahunan
Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta
Usaha Kecil 50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah >500 juta – 10 M 2,5 M – 50 M
Usaha Besar >10 M >50 M
Sumber: Undang-Undang No.20 Tahun 2008
Berdasarkan kriteria tersebut menunjukkan perusahaan besar memiliki asset
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari sepuluh miliar dengan
penjualan tahunan lebih dari lima puluh miliar, dengan kepemilikan asset yang
besar dapat menunjukkan tingkat kedewasaan perusahaan tersebut serta
menunjukkan prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang dibandingkan
dengan perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil. Semakin besar ukuran
perusahaan dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan laba cukup
besar dengan memiliki transaksi yang semakin kompleks. Perusahaan dengan
ukuran besar akan mempunyai sumber daya yang cukup melimpah hal tersebut
memungkin perusahaan besar untuk mengatur perpakannya dengan melakukan tax
planning sehingga dapat tercapai tax saving yang optimal (Jasmine, 2017). Menurut
Kurniasih & Sari (2013), kepemilikan sumber daya yang besar pada perusahaan
beskala besar mampu digunakan untuk membuat perencanaan pajak yang baik
(political power theory). Namun berdasarkan teori biaya politik perusahaan yang
besar tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk
membuat perencanaan yang baik, sebab terdapat batasan berupa kemungkinan
menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator.

Pertumbuhan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan
tingkat penjualannya dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang meningkat
memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi
perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, maka laba
yang akan dihasilkan akan meningkat, apabila diikuti oleh efisiensi biaya (Dewinta
dan Setiawan, 2016). Didalam akuntansi biaya, efisiensi biaya yang paling dijaga
adalah biaya variabel. Pada saat perusahaan tidak memproduksi, maka perusahaan
tetap mengeluarkan biaya untuk gaji pegawai tetap. Biaya variabel merupakan
fungsi biaya yang besarnya bergantung dari jumlah produk yang diproduksi. Jadi,
yang berpengaruh banyak dalam efisiensi biaya adalah biaya yang bersifat variabel.
Dengan demikian, perusahaan akan cenderung berusaha untuk mengurangi jumlah
pajak yang harus dibayarkan agar beban perusahaan tidak tinggi melalui tax
avoidance (Budiman, 2018).
Pertumbuhan penjualan dapat dihitung melalui perhitungan dari penjualan
akhir periode pada tahun i dikurangi dengan penjualan akhir periode tahun
sebelumnya dibagi dengan penjualan akhir periode tahun sebelumnya. Tingkat
penjualan menurut (Asrianti, 2017) adalah barang yang diproduksi untuk
memenuhi kebutuhan penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan.
Tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan.
Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan
melihat penjualan dari tahun sebelumnya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dengan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjulan, total aktiva, maupun modal sendiri (Rosalia, 2017).
Tujuan dan manfaat profitabilitas bagi perusahaan yaitu untuk mengukur
produktivitas seluruh dana yang ada di perusahaan yang digunakan sebagai modal
pinjaman maupun modal sendiri, serta untuk mengetahui tingkat laba yang
diperoleh perusahaan selama satu periode. Laba merupakan dasar dari pengenaan
pajak, semakin besar laba maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.
Sedangkan perusahaan ingin memaksimalkan laba tapi juga menginginkan
membayar pajak sedikit, maka banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak
(tax avoidance). Besar kecilnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dapat
diketahui dari analisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio
profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas
manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat
keuntungan yang dihasilkan dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi
(Fahmi, 2015).
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat metode rasio profitabilitas yang
digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. Menurut Irawati
(2006), ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas
perusahaan yaitu, Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net
Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Return
On Investmen (ROI), dan Earning Per Share (EPS).

Menurut Falbo dan Firmansyah (2018), penghindaran pajak merupakan usaha
mengurangi pajak, tetapi masih mentaati kaidah aturan perpajakan misalnya
memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun penundaan
pajak yang belum diatur dalam aturan perpajakan yang berlaku. Tiga cara
penghindaran pajak menurut Merks (2007), yaitu:
a. Memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara-negara yang
memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis
penghasilan.
b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari
transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling
rendah.
c. Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, treaty shopping, dan
transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.
Mengambil tindakan penghindaran pajak adalah keputusan yang harus diambil
dan dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus
dibayar, namun tindakan ini akan berdampak pada perusahaan. Penghindaran pajak
meningkatkan risiko perusahaan yaitu risiko denda dan reputasi buruk perusahaan
di mata publik yang akan dialami oleh perusahaan. Penyebab risiko karena jika
manajemen salah dalam hal penghindaran pajak dalam membuat keputusan atau
menerapkan strategi asli secara tidak benar yang awalnya legal hingga illegal,
sehingga akan merusak nilai perusahaan di mata masyarakat, karena pemerintah
bisa memberikan sanksi berupa sanksi pidana. Meski penghindaran pajak legal,
pemerintah tetap menyesal jika perusahaan masih melakukannya, untuk
menghindari perusahaan melakukan penghindaran pajak, pemerintah akan
melakukan pengawasan penuh terhadap perusahaan yang diindikasi melakukan
penghindaran pajak.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak menjadi salah satu hal wajib dan penting bagi setiap warga negara, karena
dengan membayar pajak masyarakat akan mendapatkan fasilitas yang negara
sediakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Setiap warga negara harus
menyadari dan menaati ketentuan tersebut agar tercipta kesejahteraan dan
kemakmuran untuk warga negara itu sendiri, tanpa adanya kontribusi dari rakyat
maka negara tidak akan berjalan dengan baik.

.Agency theory adalah kontak yang ada diantara pemilik (principle) dan
manajer (agent). Pemilik (principle) memperkerjakan manajemen (agent) untuk
menjalankan tugas dan kepentingan pemilik (principle), termasuk memberikan
kewenangan kepada manajemen (agent) untuk mencapai tujuan utama perusahaan,
yaitu mencapai target laba yang sudah ditetapkan. Adanya teori agensi berawal
pada sebuah perjanjian suatu hubungan kerja antara pemilik yang berwenang dalam
perusahaannya dengan manajemen sebagai pihak diberikan kepercayaan untuk
menggerakan operasional perusahaan. Sebagai pihak yang lebih memahami situasi
perusahaan yang sebenarnya, manajemen berkewajiban untuk memberikan
informasi yang dimilikinya kepada pemilik perusahaan. Manajer terkadang tidak
melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya karena mereka berusaha
menutupi kekurangan perusahaan dan berusaha menjaga kinerja manajer agar
pemilik perusahaan terlihat baik.
Manajemen harus bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi
keuntungan perusahaan, dan kemudian akan dibayar sesuai kesepakatan yang
dicapai dengan pemilik. (Amelia, 2015). Tindakan yang diambil oleh manajer
disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer perusahaan,
dan perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan masalah keagenan seperti
pengeluaran berlebihan, pengambilan keputusan yang salah, dan perbedaan
informasi yang diterima.
Adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola tentunya akan
mempengaruhi berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi perusahaan,
9
termasuk kebijakan perusahaan dalam mengelola pajak perusahaan. Indonesia telah
menerapkan sistem pajak penilaian sendiri, yang memberikan kesempatan kepada
wajib pajak (terutama wajib pajak badan) untuk menghitung dan melaporkan
pajaknya sendiri. Sistem ini memberikan kesempatan kepada manajemen (agen)
untuk melakukan kecurangan, seperti pengurangan pendapatan kena pajak,
sehingga akan mempengaruhi jumlah pajak tertanggung yang wajib dibayar oleh
perusahaan menjadi berkurang pula.
Perilaku penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh masalah keagenan, di
satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang
tinggi, pihak lain dari pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba
yang rendah. Sehingga dalam rangka bridging the agency problem maka agresif tax
avoidance digunakan dalam mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rusydi
& Martani, 2014).
Hubungan agency theory dengan profitabilitas adalah para agen (manager)
memiliki keinginan untuk meningkatkan keuntungan atau profitabilitas perusahaan
sebagai dampak dari adanya kompensasi dari pihak prinsipal (pemilik perusahaan).
Semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan menyebabkan meningkatnya
beban pajak perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance
yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Sama halnya dengan
pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan pihak agen memiliki keinginan
untuk meningkatkan keuntungan dengan pengeluaran pajak yang sedikit dengan
cara memanfaatkan beban bunga dan beban depresiasi dari penggunaan utang
jangka pendek maupun jangka panjang dan dengan menggunakan aset tetapnya.

Ayuri, 2019 menjelaskan beberapa manfaat dari informasi financial distress
berdasarkan pemangku kepentingan dari berbagai pihak yang memiliki peran di
perusahaan, diantaranya :
1. Kreditur
Informasi ini sangat berguna bagi kreditur karena dapat membuat keputusan
apakah perusahaan tersebut layak diberi pinjaman dan bermanfaat untuk memonitor
pinjamana yang ada.
2. Investor
Para investor saham maupun obligasi yang akan atau sudah membeli di suatu
perusahaan sangat memiliki kepentingan untuk melihat,menilai dan menganalisa
adanya kemungkinan tanda-tanda krisis keuangan atau tidak pada perusahaan
tersebut. Investor menganut strategi aktif yang akan mengembangkan model
prediksi financial distress untuk melihat petunjuk atau tanda awal bangkrutnya
perusahaan sehingga dapat diantisipasi sejak dini.
3. Pihak pemerintah
Beberapa sektor usaha, Lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab
atas jalannya operasional bisnis seperti manufaktur, jasa dan dagang. Pemerintah
mempunyai peran penting untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan awal agar
tindakan dan penanganan dilaksanakan lebih awal.
4. Akuntan
Akuntan memiliki kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha
karena akuntan akan menilai dan menganalisa kemampuan going concern suatu
perusahaan.
5. Manajer
Financial distress merupakan munculnya biaya-biaya yang memiliki
kaitannya dengan kebangkrutan dan biaya yang cukup besar. Apabila manajer dapat
mendeteksi financial distress ini sejak awal, maka tindakan dan penanganan dapat
dilakukan dengan cepat. Sebagai contoh tindakan yang dilakukan ialah melakukan
merger (penggabungan perusahaan) dan restrukturisasi kewajiban hutang sehingga
beban biaya yang over bisa diminimalisir.

Metode ini merupakan metode atau model rasio yang menerapkan metode
multiple discriminant anlysis (MDA). Metode MDA ini dibutuhkan lebih dari satu
rasio keuangan yang memiliki kaitan dengan kebangkrutan perusahaan supaya
dapat membentuk suatu model atau rumus yang kompleks. (Madanika, 2021)
Dalam menentukan rasio-rasio yang dapat mendeteksi potensi
kebangkrutan, Springate menggunakan MDA untuk memilih 4 dari 19 rasio
keuangan yang sering digunakan dalam penelitian dan riset dan mampu
membedakan yang terbaik antara sound business yang pailit maupun
tidak.(Abdullah et al., 2020) Dalam metode Springate ini perusahaan dapat
dikatakan memiliki potensi kebangkrutan apabila hasil perhitungan memperoleh
nilai 0,862 < ? < 1,062. Kemudian metode springate ini meraih nilai ? < 0,862
maka perusahaan akan menghadapi ancaman potensi terjadinya kebangkrutan.
Beda halnya apabila nilai yang diperoleh ? > 1,062 maka perusahan tidak memiliki
potensi kebangkrutan (SHOME & VERMA, 2020). Berikut rumus metode
springate :
S = 1,03X1 + 3,07 X2 + 0,66X3 + 0,4X4
Keterangan
X1 = Working capital / total asset
X2 = Net profit before interest and taxes / total asset
X3 = Net profit before taxes / current liability
X4 = Sales / total asset

Metode ini merupakan hasil penelitian riset yang dilakukan oleh Zmijewski
tahun 1983 dan selama 20 tahun telah diulang. Riset penelitian yang dilakukan oleh
Zmijewski menggunakan analisis rasio likuiditas, laverage serta mengukur kinerja
perusahaan dan menggunakan data 75 perusahaan bangkrut dan73 perusahaan sehat
selama tahun 1972 – 1978 (Mantik et al., 2021). Hasil indikator F-test terhadap
rasio kelompok tingkat pengembalian, likuiditas, pengembalian hutang, fixed
payment coverage, trens, firm size dan stock return volatility ini menunjukkan
hasil yang berbeda secara signifikan antara perusahaan yang sehat maupun tidak
(Novita, 2018). Dan dalam penelitian Zmijewski menghasilkan rumus sebagai
berikut
Z = -4,3 – 4,5 X1 + 5,7 X2 + 0,004X3
Keterangan :
X1 = ROA (Return On Asset)
X2 = Leverage (Debt ratio)
X3 = Likuiditas (Current Ratio)
Dalam metode ini memiliki persyaratan apabila hasil perhitungan lebih dari
0 (nol) maka perusahaan berpotensi kebangkrutan. Tetapi, jika hasilnya berbanding
terbalik atau lebih dari 0 (nol), perusahaan tidak memiliki potensi mengalami
kebangkrutan. (Mantik et al., 2021)

Metode ini yang ditemukan oleh Altman dengan menggunakan multiple
discriminant analysis yaitu mengidentifikasi rasio-rasio keuangan menghasilkan
dalam memprediksi perusahaan yang memiliki potensi bangkrut maupun tidak
(Tristanti & Hendrawan, 2020)Indikator yang digunakan untuk mengetahui prediksi
krisis keuangan dipaparkan oleh Edward Altman yang biasa dikenal perhitungan
AltmanZ-Score.Rumus Z-score menggunakan komponen laporan keuangan sebagai
alat predik terhadap kemungkinan ada atau tidaknya kebangkrutan pada perusahaan.
Metode ini mengalami beberapa perubahan hingga menghasilkan persamaan
atau rumus baru yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan dapat digunakan
perusahaan swasta (Kusumaningrum, 2021)
Dalam penelitian (Ramadhani & Lukviarman, 2009) memaparkan bahwa
seiring perkembangan jaman dan penyesuaian terhadap bermacam bidang
perusahaan, Altman memodifiasi supaya dapat digunakan pada perusahaan bidang
non manufaktur. Dengan begitu penelitian ini menggunakan metode Altman Zscore yang sudah dimodifikasi dengan rumus :
Z = 6,56 x A + 3,26 x B + 6,72 x C + 1,05 x D
Keterangan :
A = Aset lancar – Hutang lancar / total asset
B = Laba ditahan / total asset
C = Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) / total asset
D = Ekuitas pemegang saham / total liabilitas.
Metode Altman Z-score memiliki modifikasi dari tahun ke tahun. Penelitian
kali ini menggunakan rumus yang sudah dimodifikasi dan menggunakan 4 variabel
(X1 – X4). Metode memiliki akurasi sebesar 94% dan dalam hasil perhitungan
memiliki indikator atau kriteria yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan
tersebut mengalami kebangkrutan atau tidak. Apabila perhitungan menunjukkan
hasil lebih dari 2,6 maka perusahaan berada di zona hijau atau dapat dikategorikan
tidak mengalami kebangkrutan. Namun, jika hasil perhitungan kurang dari 2,6 dapat
dikatakan keuangan perusahaan berada di posisi zona abu-abu yang memiliki arti
kondisi tidak jelas (ambigu) karena statusnya tidak diketahui apakah berada di
posisi bangkrut atau tidak. Perlu ada tindakan dan penanganan secara tepat tepat
supaya tidak mengalami hal yang begitu parah. Yang terakhir ialah jika hasil
perhitungan Z-score kurang dari 1,1 bahkan sampai minus maka perusahaan benarbenar mengalami kebangkrutan atau berada di zona merah. Perlu usaha ekstra para
manajer untuk mencari cara supaya bisa keluar dari zona merah tersebut. Apabila
kondisi ini tidak bisa tertolong, maka perusahaan akan menyatakan pailit. (Tristanti
et all, 2020)

Likuiditas perusahaan yang menurun disebabkan oleh kegagalan dalam
memperoleh penjualan yang memuaskan, sehingga perusahaan tidak dapat
mendapatkan sumber penghasilan yang maksimal lalu kesulitan dalam membayar
hutang yang berkelanjutan, hingga pada akhirnya mencapai tingkat kesulitan yang
parah.
Perusahaan mampu memprediksi kapan akan bangkut bisa memberikan
manfaat banyak pihak khususnya kreditur dan investor (Rohmadini et al., 2018)
Informasi kebangkrutan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak kepentingan
seperti kreditur, investor , pemerintah,akuntan dan manajemen. Prediksi
kebangkrutan juga bertujuan untuk memberikan panduan tentang kinerja keuangan
perusahaan apakah akan mengalami krisis keuangan atau tidak di masa mendatang.
(Tristanti & Hendrawan, 2020)
Para investor disarankan memiliki pengetahuan tentang krisis keuangan
(financial distress) sehingga keputusan untuk berinvestasi tidak mengalami kerugian
(Mantik et al., 2021)

Terdapat beberapa penyebab kondisi krisis keuangan perusahaan (financial
distress) yang bisa dijabarkan dalam trinitas atau tiga penyebab terjadi financial
distress (Munawarah, 2019)sebagai berikut :
1. Neoclassical model
Perusahaan dapat mengalami krisis keuangan hingga kebangkrutan apabila
alokasi sumber daya yang dimiliki tidak dikelola dengan baik dan benar.
Memprediksi dan mencari solusi dari kesulitan tersebut dilakukan dengan cara
menganalisa laporan posisi keuangan serta laba rugi perusahaan.
2. Financial model
Susunan asset dikelola secara tepat, namun perbandingan dalam struktur modal
tidak dilakukan secara tepat dapat menyebabkan liquidity constraints. Hal tersebut
menunjukkan bahwa apabila perusahaan dapat mengelola asset dengan tepat,
namun proporsi struktur modal yang diambil tidak tepat, maka perusahaan bisa
saja bertahan dalam jangka Panjang namun ia mengalami krisis keuangan dalam
jangka pendek.
3. Corporate Governance Model
Dalam model ini, kondisi kebangkrutan memiliki kombinasi asset dan struktur
keuangan yang bagus, namun pengelolaannya sangat buruk. Hal tersebut memicu
perusahaan menjadi out of the market sebagai akibat dari masalah dalam tata Kelola
perusahaan yang tidak terpecahkan.
Walau pada akhirnya perusahaan dapat menemukan solusi tersebut, perusahaan
belum bisa dikatakan dapat terhindar dari potensi kebangkrutan secara sepenuhnya
karena masih terdapat faktor eksternal perusahaan yang dapat memicu kembali
potensi financial distress.
Secara garis besar, penyebab financial distress terdiri dari dua faktor yaitu
faktor internal dan eksternal perusahaan (Bilondatu & Dungga, 2019)
Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi diluar lingkup perusahaan.
Menurut (SHOME & VERMA, 2020)faktor eksternal perusahaan cenderung
bersifat makro yang memiliki ruang lingkupnya lebih luas. seperti langka nya bahan
baku karena supplier tidak dapat memasok kebutuh bahan baku dalam
memproduksi, kebijakan pemerintah, kondisi pasar, tarif pajak yang dan suku
bunga pinjaman yang meningkat menyebabkan beban perusahaan yang harus
dikeluarkan mengalami peningkatan. Lalu, kemudian untuk faktor internal dapat
dilihat dari kondisi keuangan perusahaan, seperti profitabilitas yang menurun dari
kuartal 1-4 bahkan dari tahun ke tahun, liabilitas meningkat secara drastis serta
modal kerja bernilai negatif. Hal tersebut menyebabkan likuiditas perusahaan tidak
mampu terpenuhi.

Menurut Beaver (2011) dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati
(2015) menyatakan bahwa, financial distress dapat diartikan ketidaksanggupan
perusahaan dalam memenuhi pembayaran kewajiban financial yang telah jatuh
tempo. Lain hal nya penelitian yang dilakukan oleh Aviantara, 2021 menguraikan
bahwa kondisi financial distress suatu kondisi perusahaan yang mengalami delisted
yang disebabkan oleh laba bersih dan nilai buku ekuitas menurun atau negative
secara berkelanjutan dan perusahaan tersebut telah mengalami penggabungan
(merger). Financial distress ialah istilah dalam kamus corporate finance untuk
mendiagnosa suatu keadaan disaat melanggar perjanjian – perjanjian kepada
kreditur. Financial distress terjadi sebelum masa pailit. Model ini perlu
dikembangkan, karena dengan mengetahui financial distress, diharapkan
perusahaan dapat melakukan pencegahan dan penanganan sejak dini untuk
mengantisipasi hal tersebut. (Ridwan, 2018)
Secara general, financial distress dihubungkan biaya yang harus ditanggung
oleh perusahaan yang biasa disebut cost off financial distress atau bankruptcy
costs. Penelitian membuktikan bahwa biaya kebangkrutan bisa mencapai 11-17%
dari nilai perusahaan. Cost of bankruptcy (biaya kebangkrutan) menurut Sinta
Boentoro (2017) ialah :
a) Biaya yang harus dibayarkan untuk memenuhi tuntutan dan perkara di
pengadilan, yang merupakan cara terakhir dari kreditur untuk mendapatkan
pengembalian uangnya
b) Perusahaan juga harus menanggung biaya akibat dari kondisi keuangaan yang
dialaminya. Contoh, tingkatnya operasional yang semakin menurun, maka
perusahaan harus menanggung beban biaya tiap unit output yang lebih besar yang
berkaitan dengan biaya tetap (fix cost) yang dimiliki. Dengan timbulnya beban tetap
disaat kondisi yang sedang tidak baik, perusahaan akan mengalami krisis kerugian
dan kemudian akan mempengaruhi financial leverage nya karena kerugian tersebut
telah mengurangi modal sendiri di perusahaan tersebut. Semakin memburuk
kondisi keuangan ,maka semakin sulit perusahaan mendapatkan suntikan dana dari
pasar uang dan pasar modal

Financial distress menjelaskan dua titik ekstrem diantaranya kesulitan
likuiditas jangka pendek sampai insolvable. Kondisi ini biasanya hanya bersifat
sementara, namun bisa berkembang menjadi parah. Indikator krisis keuangan dapat
ditinjau dari analisa perputaran kas,laporan keuangan dan liabilitas yang dimiliki
perusahaan (Hanafi,2007)
Financial distress perusahaan dapat diartikan sebagai kondisi operasional
yang dihasilkan perusahaan tidak dapat memenuhi membayar kewajiban. Financial
distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan
beberapa faktor. Kondisi ini terjadi sebelum perusahaan telah dinyatakan pailit oleh
pengadilan tata usaha negara (PTUN) (Dian Novita, 2021)

Ayuri, 2019 menjelaskan beberapa manfaat dari informasi financial distress
berdasarkan pemangku kepentingan dari berbagai pihak yang memiliki peran di
perusahaan, diantaranya :
1. Kreditur
Informasi ini sangat berguna bagi kreditur karena dapat membuat keputusan
apakah perusahaan tersebut layak diberi pinjaman dan bermanfaat untuk memonitor
pinjamana yang ada.
2. Investor
Para investor saham maupun obligasi yang akan atau sudah membeli di suatu
perusahaan sangat memiliki kepentingan untuk melihat,menilai dan menganalisa
adanya kemungkinan tanda-tanda krisis keuangan atau tidak pada perusahaan
tersebut. Investor menganut strategi aktif yang akan mengembangkan model
prediksi financial distress untuk melihat petunjuk atau tanda awal bangkrutnya
perusahaan sehingga dapat diantisipasi sejak dini.
3. Pihak pemerintah
Beberapa sektor usaha, Lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab
atas jalannya operasional bisnis seperti manufaktur, jasa dan dagang. Pemerintah
mempunyai peran penting untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan awal agar
tindakan dan penanganan dilaksanakan lebih awal.
4. Akuntan
Akuntan memiliki kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha
karena akuntan akan menilai dan menganalisa kemampuan going concern suatu
perusahaan.
5. Manajer
Financial distress merupakan munculnya biaya-biaya yang memiliki
kaitannya dengan kebangkrutan dan biaya yang cukup besar. Apabila manajer dapat
mendeteksi financial distress ini sejak awal, maka tindakan dan penanganan dapat
dilakukan dengan cepat. Sebagai contoh tindakan yang dilakukan ialah melakukan
merger (penggabungan perusahaan) dan restrukturisasi kewajiban hutang sehingga
beban biaya yang over bisa diminimalisir

Metode ini merupakan metode atau model rasio yang menerapkan metode
multiple discriminant anlysis (MDA). Metode MDA ini dibutuhkan lebih dari satu
rasio keuangan yang memiliki kaitan dengan kebangkrutan perusahaan supaya
dapat membentuk suatu model atau rumus yang kompleks. (Madanika, 2021)
Dalam menentukan rasio-rasio yang dapat mendeteksi potensi
kebangkrutan, Springate menggunakan MDA untuk memilih 4 dari 19 rasio
keuangan yang sering digunakan dalam penelitian dan riset dan mampu
membedakan yang terbaik antara sound business yang pailit maupun
tidak.(Abdullah et al., 2020) Dalam metode Springate ini perusahaan dapat
dikatakan memiliki potensi kebangkrutan apabila hasil perhitungan memperoleh
nilai 0,862 < ? < 1,062. Kemudian metode springate ini meraih nilai ? < 0,862
maka perusahaan akan menghadapi ancaman potensi terjadinya kebangkrutan.
Beda halnya apabila nilai yang diperoleh ? > 1,062 maka perusahan tidak memiliki
potensi kebangkrutan (SHOME & VERMA, 2020). Berikut rumus metode
springate :
S = 1,03X1 + 3,07 X2 + 0,66X3 + 0,4X4
Keterangan
X1 = Working capital / total asset
X2 = Net profit before interest and taxes / total asset
X3 = Net profit before taxes / current liability
X4 = Sales / total asset

Metode ini merupakan hasil penelitian riset yang dilakukan oleh Zmijewski
tahun 1983 dan selama 20 tahun telah diulang. Riset penelitian yang dilakukan oleh
Zmijewski menggunakan analisis rasio likuiditas, laverage serta mengukur kinerja
perusahaan dan menggunakan data 75 perusahaan bangkrut dan73 perusahaan sehat
selama tahun 1972 – 1978 (Mantik et al., 2021). Hasil indikator F-test terhadap
rasio kelompok tingkat pengembalian, likuiditas, pengembalian hutang, fixed
payment coverage, trens, firm size dan stock return volatility ini menunjukkan
hasil yang berbeda secara signifikan antara perusahaan yang sehat maupun tidak
(Novita, 2018). Dan dalam penelitian Zmijewski menghasilkan rumus sebagai
berikut
Z = -4,3 – 4,5 X1 + 5,7 X2 + 0,004X3
Keterangan :
X1 = ROA (Return On Asset)
X2 = Leverage (Debt ratio)
X3 = Likuiditas (Current Ratio)
Dalam metode ini memiliki persyaratan apabila hasil perhitungan lebih dari
0 (nol) maka perusahaan berpotensi kebangkrutan. Tetapi, jika hasilnya berbanding
terbalik atau lebih dari 0 (nol), perusahaan tidak memiliki potensi mengalami
kebangkrutan. (Mantik et al., 2021)

Model ini dirumuskan dalam penilaian ulang terhadap model Altman Z-Score
(Prihantini & Sari,2013) S. Grover penemu metode ini menggunakan sampel sesuai
dengan metode Altman Z- score pada tahun 1968 dengan menggunakan 13 rasio
keuangan. Sampel sejumlah 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang mengalami
kebangkutan serta 35 perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan periode 1982
– 1996. Adapun rumus metode Grover ialah :
G = ?, ??? ?
? + ?, ??? ?
? + ?, ??? ??? + ?, ???
Keterangan ;
X1 = Working capital / total asset
X3 = Earning before interest and taxes / total asset
ROA = Net income / total asset
Metode ini memiliki kategori perusahaan dalam kondisi pailit jika hasil
perhitungan memperoleh nilai kurang atau sama dengan -0.02. Namun, apabila hasil
perhitungan mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 0,01 maka perusahaan tidak
memiliki potensi bangkrut. (Aviantara, 2021)

Metode ini yang ditemukan oleh Altman dengan menggunakan multiple
discriminant analysis yaitu mengidentifikasi rasio-rasio keuangan menghasilkan
dalam memprediksi perusahaan yang memiliki potensi bangkrut maupun tidak
(Tristanti & Hendrawan, 2020)Indikator yang digunakan untuk mengetahui prediksi
krisis keuangan dipaparkan oleh Edward Altman yang biasa dikenal perhitungan
AltmanZ-Score.Rumus Z-score menggunakan komponen laporan keuangan sebagai
alat predik terhadap kemungkinan ada atau tidaknya kebangkrutan pada perusahaan.
Metode ini mengalami beberapa perubahan hingga menghasilkan persamaan
atau rumus baru yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan dapat digunakan
perusahaan swasta (Kusumaningrum, 2021)
Dalam penelitian (Ramadhani & Lukviarman, 2009) memaparkan bahwa
seiring perkembangan jaman dan penyesuaian terhadap bermacam bidang
perusahaan, Altman memodifiasi supaya dapat digunakan pada perusahaan bidang
non manufaktur. Dengan begitu penelitian ini menggunakan metode Altman Zscore yang sudah dimodifikasi dengan rumus :
Z = 6,56 x A + 3,26 x B + 6,72 x C + 1,05 x D
Keterangan :
A = Aset lancar – Hutang lancar / total asset
B = Laba ditahan / total asset
C = Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) / total asset
D = Ekuitas pemegang saham / total liabilitas.
Metode Altman Z-score memiliki modifikasi dari tahun ke tahun. Penelitian
kali ini menggunakan rumus yang sudah dimodifikasi dan menggunakan 4 variabel
(X1 – X4). Metode memiliki akurasi sebesar 94% dan dalam hasil perhitungan
memiliki indikator atau kriteria yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan
tersebut mengalami kebangkrutan atau tidak. Apabila perhitungan menunjukkan
hasil lebih dari 2,6 maka perusahaan berada di zona hijau atau dapat dikategorikan
tidak mengalami kebangkrutan. Namun, jika hasil perhitungan kurang dari 2,6 dapat
dikatakan keuangan perusahaan berada di posisi zona abu-abu yang memiliki arti
kondisi tidak jelas (ambigu) karena statusnya tidak diketahui apakah berada di
posisi bangkrut atau tidak. Perlu ada tindakan dan penanganan secara tepat tepat
supaya tidak mengalami hal yang begitu parah. Yang terakhir ialah jika hasil
perhitungan Z-score kurang dari 1,1 bahkan sampai minus maka perusahaan benarbenar mengalami kebangkrutan atau berada di zona merah. Perlu usaha ekstra para
manajer untuk mencari cara supaya bisa keluar dari zona merah tersebut. Apabila
kondisi ini tidak bisa tertolong, maka perusahaan akan menyatakan pailit. (Tristanti
et all, 2020)

Menurut Beaver (2011) dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati
(2015) menyatakan bahwa, financial distress dapat diartikan ketidaksanggupan
perusahaan dalam memenuhi pembayaran kewajiban financial yang telah jatuh
tempo. Lain hal nya penelitian yang dilakukan oleh Aviantara, 2021 menguraikan
bahwa kondisi financial distress suatu kondisi perusahaan yang mengalami delisted
yang disebabkan oleh laba bersih dan nilai buku ekuitas menurun atau negative
secara berkelanjutan dan perusahaan tersebut telah mengalami penggabungan
(merger). Financial distress ialah istilah dalam kamus corporate finance untuk
mendiagnosa suatu keadaan disaat melanggar perjanjian – perjanjian kepada
kreditur. Financial distress terjadi sebelum masa pailit. Model ini perlu
dikembangkan, karena dengan mengetahui financial distress, diharapkan
perusahaan dapat melakukan pencegahan dan penanganan sejak dini untuk
mengantisipasi hal tersebut. (Ridwan, 2018)
Secara general, financial distress dihubungkan biaya yang harus ditanggung
oleh perusahaan yang biasa disebut cost off financial distress atau bankruptcy
costs. Penelitian membuktikan bahwa biaya kebangkrutan bisa mencapai 11-17%
dari nilai perusahaan. Cost of bankruptcy (biaya kebangkrutan) menurut Sinta
Boentoro (2017) ialah :
a) Biaya yang harus dibayarkan untuk memenuhi tuntutan dan perkara di
pengadilan, yang merupakan cara terakhir dari kreditur untuk mendapatkan
pengembalian uangnya
b) Perusahaan juga harus menanggung biaya akibat dari kondisi keuangaan yang
dialaminya. Contoh, tingkatnya operasional yang semakin menurun, maka
perusahaan harus menanggung beban biaya tiap unit output yang lebih besar yang
berkaitan dengan biaya tetap (fix cost) yang dimiliki. Dengan timbulnya beban tetap
disaat kondisi yang sedang tidak baik, perusahaan akan mengalami krisis kerugian
dan kemudian akan mempengaruhi financial leverage nya karena kerugian tersebut
telah mengurangi modal sendiri di perusahaan tersebut. Semakin memburuk
kondisi keuangan ,maka semakin sulit perusahaan mendapatkan suntikan dana dari
pasar uang dan pasar modal

Financial distress menjelaskan dua titik ekstrem diantaranya kesulitan
likuiditas jangka pendek sampai insolvable. Kondisi ini biasanya hanya bersifat
sementara, namun bisa berkembang menjadi parah. Indikator krisis keuangan dapat
ditinjau dari analisa perputaran kas,laporan keuangan dan liabilitas yang dimiliki
perusahaan (Hanafi,2007)
Financial distress perusahaan dapat diartikan sebagai kondisi operasional
yang dihasilkan perusahaan tidak dapat memenuhi membayar kewajiban. Financial
distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan
beberapa faktor. Kondisi ini terjadi sebelum perusahaan telah dinyatakan pailit oleh
pengadilan tata usaha negara (PTUN) (Dian Novita, 2021).

Pada umumnya seorang analis keuangan berkepentingan dengan pinjaman (utang)
sebab perusahaan harus membayar bunga dan pokok pinjamannya. Demikian pula
tuntutan terhadap kreditur harus didahulukan dibandingkan dengan pembagian
hasil kepada pemegang saham. Pemberi pinjaman juga berkepentingan terhadap
kemampuan perusahaan membayar utang sebab semakin banyak utang
perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi
kewajibannya kepada kreditur. Hal ini menjadi jelas sesuai dengan posisinya
maka pemberi modal sendiri mempunyai risiko yang lebih besar dan karenanya
harus mendapat kompensasi dengan pendapatan yang lebih tinggi daripada dana
pinjaman.
Kebijakan utang yang tercermin dalam struktur modal perusahaan melibatkan
perimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian. Menggunakan lebih banyak
utang berarti memperbesar risiko yang ditanggung pemegang saham.
Menggunakan lebih banyak utang juga memperbesar tingkat pengembalian
investasi yang diharapkan. (Brigham dan Houston, 2001). Risiko yang makin
tinggi cenderung menurunkan harga saham tersebut. Karena itu, struktur modal
yang optimal harus berada pada keseimbangan antara risiko dan pengembalian
yang memaksimumkan harga saham.
Utang dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu (Riyanto, 1995):
1) Utang jangka pendek (short-term debt)
Utang jangka pendek merupakan utang yang diharapkan akan dilunasi dalam
waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan dengan
menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang
jangka pendek yang baru.
2) Utang jangka panjang (longterm debt)
Utang jangka panjang merupakan utang yang jangka waktu pembayarannya
lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca dan sumber-sumber untuk melunasi
utang jangka panjang adalah sumber bukan dari kelompok aktiva lancar.
Dari sudut pasar pemegang utang jangka panjang, risiko utang lebih kecil
dibanding saham biasa atau saham preferen. Meskipun begitu, utang dianggap
memiliki keunggulan terbatas dipandang dari segi laba, dan dianggap lemah
dipandang dari segi pengendalian. Hal ini dijelaskan oleh Weston dan Copeland
(1997) dalam Diah (2009), sebagai berikut :
1) Dari segi risiko, utang dipandang lebih menguntungkan dibanding saham
biasa atau saham preferen karena utang memberi prioritas dalam hal
pendapatan dan juga dalam hal likuidasi. Utang juga memiliki masa jatuh
tempo yang pasti dan dilindungi oleh akad (covenants) dalam indenture.
2) Dari segi laba, para pemegang obligasi memiliki hasil pengembalian tetap,
kecuali dalam kasus obligasi pendapatan (income bonds) atau surat utang
dengan suku bunga mengambang. Pembayaran bunga tidak tergantung pada
tingkat laba perusahaan atau suku bunga pasar yang sedang berlaku.
Meskipun demikian, utang tidak pernah dapat ikut menikmati laba
perusahaan yaitu saat perusahaan bisa berhasil menarik laba yang maksimal.
Sering kali utang jangka panjang bisa dibatalkan sebelum waktunya. Jika hal
ini terjadi, misalnya obligasi ditarik melalui opsi tarik, investor akan
menerima kembali uangnya, yang harus ditanam kembali agar dana tersebut
tidak mati.
3) Dari segi pengendalian, pemegang obligasi biasanya tidak memiliki hak
suara. Meskipun begitu, jika sampai obligasi dinyatakan tak dapat dibayar,
pemegang obligasi dapat mengambil alih kendali perusahaan.

Brigham dan Houston (2001), menyatakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan-keputusan struktur modal perusahaan adalah:
1) Tingkat Pertumbuhan
Jika hal-hal lain dianggap sama, perusahaan yang tumbuh dengan cepat harus
lebih banyak mengendalikan diri pada model eksternal. Lebih jauh, biaya
emisi yang terkait dalam penjualan saham biasa melebihi biaya yang akan
terjadi ketika menjual utang, yang selanjutnya mendorong perusahaan yang
tumbuh dengan pesat untuk lebih mengendalikan diri pada utang, namun
pada waktu yang sama perusahaan-perusahaan ini sering kali menghadapi
ketidakpastian yang lebih besar, yang cenderung mengurangi keinginan
mereka untuk menggunakan utang.
2) Stabilitas Penjualan
Sebuah perusahaan yang penjuala
nnya relatif stabil dapat dengan aman mengambil lebih banyak utang dan
menanggung beban tetap yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan
penjualan yang tidak stabil.
3) Struktur Aktiva
Perusahaan yang aktivanya cocok sebagai jaminan atas pinjaman cenderung
lebih banyak menggunakan utang. Aktiva untuk tujuan umum yang dapat
digunakan oleh banyak bisnis dapat menjadi jaminan yang baik, dan
sebaliknya pada aktiva untuk tujuan khusus.
4) Sikap Manajemen
Sikap manajemen yang berpengaruh terhadap pemilihan pembiayaan
perusahaan adalah sikap terhadap pengendalian perusahaan dan risiko.
5) Sikap Pemberi Pinjaman dan Agen Pemberi Peringkat
Tanpa memperhatikan sikap manajemen, sikap para pemberi pinjaman
mempengaruhi struktur modal perusahaan. Perusahaan akan membicarakan
struktur modalnya dengan segala nasihat dari pemberi pinjaman. Tetapi jika
perusahaan menggunakan pembiayaan eksternal yang melebihi standar
industrinya, pemberi pinjaman mungkin tidak akan memberikan tambahan
pinjaman.
6) Leverage Operasi
Jika hal-hal yang lain dianggap sama, perusahaan dengan leverage operasi
yang lebih sedikit memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menerapkan
leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko bisnis
yang lebih kecil.
7) Profitabilitas
Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian atas investasi yang sangat
tinggi menggunakan utang yang relatif sedikit.
8) Pajak
Bunga adalah beban yang dapat menjadi pengurang pajak, dan pengurang
pajak adalah hal yang sangat berharga bagi perusahaan dengan tarif pajak
yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif pajak sebuah perusahaan,
semakin besar manfaat yang diperoleh dari utang.
9) Pengendalian
Dampak utang versus saham pada posisi pengendalian manajemen dapat
mempengaruhi struktur modal. Pertimbangan pengendalian dapat mengarah
pada penggunaan dari utang maupun ekuitas, karena jenis modal yang paling
dapat melindungi manajemen akan bervariasi dari situasi yang satu ke situasi
yang lainnya.
10) Kondisi Pasar
Kondisi dari pasar saham dan obligasi yang mengalami perubahan dalam
baik jangka panjang maupun jangka pendek dapat memberikan arti yang
penting pada struktur modal sebuah perusahaan yang optimal.
11) Fleksibilitas Keuangan
Tujuan menjaga fleksibilitas keuangan, yang dilihat dari sudut pandang
operasional adalah menjaga kapasitas pinjaman cadangan yang memadai.
Menentukan kapasitas pinjaman cadangan yang memadai adalah suatu hal
yang bersifat pertimbangan, tetapi jelas akan tergantung pada faktor-faktor
berikut, yaitu peramalan perusahaan akan kebutuhan dana, memprediksikan
kondisi pasar modal, keyakinan manajemen atas peramalannya, dan
konsekuensi dari kekurangan modal.

Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen
(Riyanto, 1995) yaitu:
1) Modal asing atau utang
Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya
sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang
bersangkutan modal tersebut merupakan “utang”, yang pada saatnya harus
dibayar kembali. Utang dapat dikelompokan menjadi 2 golongan, yaitu utang
jangka pendek (yaitu kurang dari satu tahun) dan utang jangka panjang (lebih
dari satu tahun).
2) Modal Sendiri
Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang
tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak dapat ditentukan
lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas
merupakan “dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya”. Modal
sendiri selain berasal dari “luar” perusahaan dapat juga berasal dari “dalam”
perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri dalam
perusahaan. Modal sendiri berasal dari sumber internal ialah didapat dari
keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sedangkan sumber eksternal berasal
dari modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di dalam
suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), terdiri dari:
1. Modal Saham
Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu
Perseroan Terbatas (PT), dimana modal saham terdiri dari:
a) Saham Biasa (Common Stock)
Saham biasa adalah bentuk komponen modal jangka panjang yang
ditanamkan oleh investor, dimana pemilik saham ini, dengan
memiliki saham ini berarti ia membeli prospek dan siap menanggung
segala risiko sebesar dana yang ditanamkan.
b) Saham Preferen (Preferred Stock) Saham preferen bentuk komponen
modal jangka panjang yang merupakan kombinasi antara modal
sendiri dengan utang jangka panjang.
2. Laba Ditahan
Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian
dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan.
Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai
penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan
“keuntungan yang ditahan” (retained earning)

Sumber pendanaan di dalam suatu perusahaan dibagi dalam dua kategori yaitu
pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal dapat diperoleh
dari laba bersih atau arus kas masuk bersih, sedangkan pendanaan eksternal dapat
diperoleh dari para kreditur yaitu utang. Proporsi antara bauran dari penggunaan
modal sendiri dan utang dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan disebut
dengan struktur modal perusahaan. (Mayangsari, 2001).
Capital structure adalah pembelanjaan permanen di dalam mencerminkan
perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal
tercermin pada utang jangka panjang dan unsur-unsur modal sendiri, di mana
kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang.
Dengan demikian maka struktur modal hanya merupakan sebagian saja dari
struktur finansial. Struktur finansial mencerminkan perimbangan baik dalam
artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing (baik jangka pendek
maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri (Riyanto, 2001).
Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya menggunakan
pemenuhan dengan sumber dari dalam, maka perusahaan akan sangat mengurangi
ketergantungannya kepada pihak luar. Apabila kebutuhan dana sudah demikian
meningkatnya karena pertumbuhan perusahaan, dan dana dari sumber internal
sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana
yang berasal dari luar perusahaan, baik dari utang (debt financing) maupun
dengan mengeluarkan saham baru (external equity financing) dalam memenuhi
kebutuhan dananya.
Menurut Rodoni dan Ali (2010), mengatakan struktur modal adalah proposi dalam
menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan di mana dana yang
diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana
jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama yakni yang berasal dari dalam
dan luar perusahaan. Siegel dan Jae K. Shim (1999), struktur modal adalah
komposisi saham biasa, saham preferen, dan berbagai kelas seperti itu, laba yang
ditahan, dan utang jangka panjang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam
mendanai aktiva.

Menurut Tandelilin (2010) investasi adalah komitmen atas sejumlah dana
atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh
sejumlah keuntungan di masa depan. Menurut Sunariyah (2006) investasi
adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan
biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di
masa yang akan datang.
Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Investasi
adalah penanaman dana yang dilakukuan oleh suatu perusahaan kedalam
suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan
datang. Dilihat dari jangka waktunya investasi dibedakan menjadi 3 macam
yaitu investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sedangkan
dilihat dari jenis aktivanya investasi dibedakan kedalam investasi riil dan
investasi non riil (aktiva finansial).
Investasi pada aktiva riil misalnya dalam tanah gedung mesin dan peralatanperalatan. Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan sangat penting bagi
kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Hal ini karena keputusan
investasi menyangkut dana yang digunakaan untuk investasi, jenis invetasi yang
dilakukan pengembalian investasi dan risiko investasi yang akan timbul.
Pengembalian keputusan investasi ini mempertimbangkan aliran kas keluar
(cash out flow) dan aliran kas masuk (cash flow) yang akan diperoleh berkaitan
dengan investasi yang akan diambil oleh suatu perusahaan yang akan
berinvestasi.
Hidayat (2010) menyatakan bahwa jika terdapat kesempatan investasi yang
menguntungkan, maka manajer berusaha mengambil peluang-peluang tersebut
untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, karena semakin besar
kesempatan investasi yang menguntungkan, maka investasi yang dilakukan akan
semakin besar.
Pengertian set kesempatan investasi (investment opportunity set) secara
koversional adalah pembelajaran modal (new capital expenditure) yang dibuat
untuk memperkenalkan produk baru atau memperluas produksi dari produk yang
telah ada sebelumnya. Myers (1977) memperkenalkan Investment Opportunity Set
(IOS) pada studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan keputusan investasi.
IOS memberikan petunjuk yang lebih luas dengan nilai perusahaan tergantung
pada pengeluaran perusahaan di masa yang akan datang, sehingga prospek
perusahaan dapat ditaksir dari investment opportunity set.
Menurut Myers (1977) dalam Smith dan Watts (1992), perusahaan adalah
kombinasi antara nilai asset in place dengan pilihan investasi di masa yang akan
datang. Pilihan investasi merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun
seringkali perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan
investasi di masa mendatang. Bagi perusahaan yang tidak dapat menggunakan
kesempatan investasi tersebut akan mengalami suatu pengeluaran yang lebih
tinggi dibandingkan dengan nilai kesempatan yang hilang. Nilai kesempatan
investasi merupakan nilai sekarang dari pilihan-pilihan perusahaan untuk
membuat investasi di masa mendatang. Menurut Kole (1991), dalam Gaver &
Gaver (1993), nilai IOS bergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang
ditetapkan manajemen di masa yang akan datang (future discretionary
expenditure) yang pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang
diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar dari biaya modal (cost of
equity) dan dapat menghasilkan keuntungan.
Menurut Smith dan Watts (1992), investment opportunity set merupakan hasil dari
pilihan-pilihan untuk membuat investasi di masa mendatang. Set kesempatan
investasi menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari
prospek pertumbuhan. Prospek pertumbuhan merupakan suatu harapan yang
diinginkan oleh pihak manajemen, investor, serta kreditur. Prospek perusahaan
yang tumbuh bagi investor merupakan suatu hal yang menguntungkan, karena
investasi yang ditanamkan diharapkan akan memberikan return yang tinggi.
Perusahaan yang tumbuh akan direspon pasar dan peluang pertumbuhan terlihat
pada peluang investasi yang diproksikan dengan berbagai macam kombinasi nilai
investment opportunity set.
Nilai pilihan investasi sangat tergantung pada nilai aset yang dimiliki oleh
perusahaan. Kesempatan investasi tidak selalu berwujud secara fisik tetapi dapat
berupa suatu kesempatan yang bersifat intangible namun memiliki peluang
yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sebagai contoh apabila
perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan pembelian suatu merek
nama, maka perusahaan harus dapat memanfaatkan setiap celah keunggulan
dan kelemahan brand name tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang
besar di masa yang akan datang.
Smith & Watts dan Kester dalam Gaver & Gaver yang dikutip Jati (2003),
menyatakan bahwa dalam membuat keputusan investasi dan employment setiap
perusahaan dapat menginvestasikan dalam bentuk modal fisik dan sumber
daya manusia secara khas. Investasi spesifik perusahaan tersebut
mengakibatkan adanya variasi dalam set kesempatan investasi antar
perusahaan yang terdiri atas variasi dalam kesempatan investasi yang
prospektif serta ekspektasi distribusi hasil dari kesempatan investasi tersebut.
Perbedaan keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan dalam rangka
menghadapi perusahaan pesaing yang hendak memasuki pasar serta variasi
pilihan-pilihan strategi perusahaan dalam rangka memperoleh keunggulan
kompetitif mengakibatkan IOS sangat bervariasi secara cross-sectional antar
perusahaan (Gaver & Gaver dalam Nugroho dan Hartono. 2002).
Norpratiwi (2007) menyatakan secara umum investment opportunity set
menggambarkan tentang luasnya kesempatan atau peluang investasi bagi suatu
perusahaan, namun sangat tergantung pada pilihan expenditure perusahaan untuk
kepentingan di masa yang akan datang. Dengan demikian investment opportunity
set merupakan kesempatan berinvestasi atau peluang investasi yang dimiliki oleh
perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap cara pandang manajer, pemilik,
kreditur dan investor terhadap kemampuan profitabilitas serta prospek
pertumbuhan perusahaan. Selain itu, investment opportunity set bersifat tidak dapat
diobservasi, sehingga perlu dipilih suatu proksi yang dapat dihubungkan dengan
variabel lain dalam perusahaan.
Proksi IOS dalam penelitian Kallapur & Trombley (2001) dibagi menjadi empat
tipe proksi, yaitu:
1) Proksi berbasis harga (price-based proxies)
Proksi ini berdasarkan pada perbedaan antara asset dan nilai perusahaan, oleh
karena itu, proksi ini sangat tergantung pada harga saham. Perusahaan yang
tumbuh akan memiliki nilai pasar relatif yang lebih tinggi dibandingkan
dengan asset yang dimilikinya. Proksi berbasis pada harga dibentuk sebagai
rasio yang berhubungan dengan pengukuran asset yang dimiliki dan nilai
pasar perusahaan.
2) Proksi berbasis investasi (investment-based proxies)
Proksi berbasis investasi menunjukkan tingkat aktivitas investasi yang tinggi
secara positif berhubungan dengan IOS perusahaan. Kegiatan investasi ini
diharapkan dapat memberikan peluang investasi berikutnya yang semakin
besar pada perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan dengan IOS yang
tinggi juga akan mempunyai tingkat investasi yang sama tinggi, yang
dikonversi menjadi aktiva yang dimiliki. Proksi berbasis investasi ini
dibentuk dengan menggunakan rasio dengan membandingkan ukuran
investasi pada ukuran aktiva yang dimiliki atau dengan hasil operasi yang
dihasilkan dengan asset yang dimiliki.
3) Proksi berbasis ukuran-ukuran varian (variance measures).
Proksi ini berdasarkan ide bahwa suatu pilihan akan menjadi lebih bernilai
sebagai variabilitas dari return dengan mendasarkan pada peningkatan assets.
4) Proksi berbasis ukuran-ukuran gabungan (composite measures).
Proksi ini menyertakan berbagai wakil atau berdasarkan pada bukti lain
mengenai IOS perusahaan. Alternatif proksi gabungan IOS dilakukan sebagai
upaya untuk mengurangi measurement error yang ada pada proksi dengan
rasio individual, sehingga akan menghasilkan pengukuran yang baik untuk
IOS (Smith dan Watts, 1992).
Pilihan investasi merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun
seringkali perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan
investasi di masa depan. Bagi perusahaan yang tidak dapat menggunakan semua
kesempatan investasi tersebut akan mengalami pengeluaran yang lebih tinggi
dibanding nilai kesempatan yang hilang. Nilai kesempatan investasi merupakan
nilai sekarang dari pilihan-pilihan untuk membuat perusahaan investasi dimasa
mendatang

Sehubungan dengan kondisi keuangan dalam rangka berinvestasi, perusahaan
sering kali mengalami keterbatasan keuangan (financial constraint) untuk
membiayai investasinya. Financial constraint (FC) menunjukkan perusahaan
yang mengalami kendala keuangan disebabkan oleh tidak likuidnya perusahaan
dan kesulitan dalam mengakses dana eksternal perusahaan (Kaplan & Zingales,
1997). Sedangkan, menurut Moyen (2004), financial constraint diidentikkan
perusahaan yang tidak membayar dividen, nilai cash flow yang rendah, dan utang
yang tinggi. Penentuan nilai cash flow yang rendah dan utang yang tinggi
biasanya dibandingkan dengan nilai rata-rata dari pembanding yang setara.
Perusahaan financial constraint (FC) cenderung menggunakan likuiditas untuk
mendanai investasi. Hal ini karena perusahaan FC memiliki keterbatasan akses
terhadap pasar modal dan relatif lebih kecil, yang menunjukkan keterbatasan
keuangan sehingga akan sulit bagi perusahaan mengambil kesempatan investasi
yang menguntungkan untuk investasi. Dengan kata lain bahwa perusahaan FC
mempunyai nilai perusahaan yang rendah. Menurut Fazzari, et al. (1988) bahwa
adanya asimetri informasi pada pendanaan eksternal (utang) akan menimbulkan
biaya pendanaan eksternal lebih mahal dari pada pendanaan internal, yang
berakibat perusahaan FC kurang memiliki akses ke pendanaan eksternal. Dengan
keterbatasan tersebut, maka keputusan investasi perusahaan FC cenderung lebih
sensitif terhadap likuiditas. Financial constraint menurut Fazzari, et al. (1988)
menyatakan bahwa perusahaan financial constraint memiliki keterbatasan dalam
menggunakan dana eksternal, sehingga penggunaan dana internal lebih
diutamakan.

Asimetri informasi merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan
informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (prepaper) dengan
pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna
informasi (user). Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan
dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan
risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik
dibandingkan dengan pihak lainnya. Manajer biasanya mempunyai informasi
yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar (investor) karena itu bisa
dikatakan terjadi asimetri informasi antara manajer dengan investor. Investor yang
merasa mempunyai informasi yang lebih sedikit akan berusaha
menginterpretasikan perilaku manajer. Dengan kata lain, perilaku manajer
termasuk dalam perilaku penentuan strktur modal.
Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk
melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan
untuk memaksimumkan utilitas bagi dirinya. Sedangkan bagi pemilik modal
dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang
dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.
Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi
internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik
(pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban
memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang
diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti
laporan keuangan.

Teori keagenan (agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik
bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori
ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini
menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang
(prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu
manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut nexus of contract.
Perbedaan kepentingan ekonomis ini bisa saja disebabkan ataupun menyebabkan
timbulnya informasi asymmetry (kesenjangan informasi) antara pemegang saham
(stakeholders) dan organisasi.
Menurut Jensen dan Meckling (1986), hubungan keagenan adalah sebagai
kontrak, dimana satu atau beberapa orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain
(agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk
mengambil keputusan kepada agen tersebut. Dapat disimpulkan dari teori tersebut
bahwa seorang agen ditunjuk oleh prinsipal untuk melaksanakan tugas-tugas
tertentu dalam rangka menghasilkan keuntungan terbesar bagi prinsipal.
Agency theory menjelaskan tentang hubungan keagenan yang dapat terjadi ketika
pihak prinsipal memberi kuasa kepada pihak agen, untuk melakukan beberapa
jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas
pembuatan keputusan kepada agen, yang nantinya keputusan yang dilakukan agen
ini dapat meningkatkan kemakmuran principal sebagai pemberi kuasa.
Terpisahnya fungsi antara pemilik dengan manajemen memiliki dampak
keleluasaan manajemen dalam memaksimalkan laba, hal ini mengarah pada
proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus
ditanggung oleh pemilik perusahaan (Ismunandar, 2009 dalam Bulan, 2014).

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson pada tahun 1961, akan tetapi
penamaan pecking order theory dilakukan oleh Stewart C. Myers dan Majluf
tahun 1984 dalam Journal of Finance volume 39 dengan judul The Capital
Structure Puzzle. Teori ini menyatakan bahwa ada semacam tata urutan (pecking
order) bagi perusahaan dalam menggunakan modal. Teori tersebut juga
menjelaskan bahwa perusahaan lebih mengutamakan pendanaan ekuitas internal
(menggunakan laba yang ditahan) daripada pendanaan ekuitas eksternal
(menerbitkan saham baru). Berikut beberapa implikasi dari Myers (1984),
terhadap perilaku pendanaan perusahaan di dalam pecking order theory:
1) Perusahaan lebih menyukai sumber pendanaan internal (laba ditahan). Hal ini
disebabkan penggunaan laba ditahan lebih murah dan tidak perlu
mengungkapkan sejumlah informasi perusahaan (yang harus diungkapkan
dalam prospektus saat menerbitkan obligasi dan saham baru);
2) Perusahaan menyesuaikan target rasio pembayaran dividen (dividend payout
ratio/DPR) kepada peluang investasi, meskipun dividen kaku (sticky) dan
target rasio pembayaran hanya menyesuaikan secara bertahap terhadap
pergeseran peluang investasi yang menguntungkan;
3) Kebijakan dividen yang kaku, ditambah dengan fluktuasi tingkat keuntungan
dan peluang investasi yang tidak dapat diprediksi, menunjukkan bahwa arus
kas yang dihasilkan secara internal dapat lebih atau kurang dari pengeluaran
investasi. Jika arus kas internal kurang, perusahaan pertama kali mengurangi
jumlah kas atau portofolio sekuritasnya;
4) Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan menerbitkan sekuritas yang
paling aman terlebih dahulu. Perusahaan memulai dari utang, kemudian
hybrid securities seperti convertible bonds, kemudian ekuitas sebagai
alternatif terakhir. Penerbitan saham baru menduduki urutan terakhir sebab
penerbitan saham baru merupakan tanda atau sinyal bagi pemegang saham
dan calon investor tentang kondisi perusahaan saat sekarang dan prospek
mendatang yang tidak baik.
Menurut Myers (1984) hipotesis pecking order menyatakan bahwa perusahaan
cenderung mempergunakan internal equity terlebih dahulu, dan apábila
memerlukan external fund, maka perusahaan akan mengeluarkan debt sebelum
menggunakan external equity. Pemilihan internal equity oleh perusahaan
dibandingkan dengan external finance dapat dijelaskan oleh dua pandangan yang
berbeda. Donaldson (1961) dalam Adedeji (1998) menyatakan bahwa internal
equity dipilih karena perusahaan ingin menghindari flotation cost yang biasanya
menyertai penggunaan external finance. Myers dan Majluf (1984) menyetujui
pandangan bahwa perusahaan memilih internal equity karena adanya flotation
cost. Mereka menyatakan bahwa manfaat bersih dari pendanaan yang diperoleh
dari debt (dalam kaitannya dengan tax shield dan risiko dari financial distress),
kemungkinan akan lebih besar dibandingkan dengan flotation cost. Myers dan
Majluf (1984) juga menyetujui pandangan bahwa perusahaan bergantung pada
internal fund karena ingin memaksimalkan kekayaan para pemegang saham saat
ini. Penjualan saham-saham baru tidak menarik bagi para pemegang saham saat
ini, karena biasanya akan mengarah pada penurunan harga saham perusahaan
yang bersangkutan di pasar.
Myers (1984), di dalam pecking order theory menyatakan bahwa permasalahan
utama keputusan struktur modal perusahaan adalah informasi yang tidak simetris
(asymmetric information) di antara manajer dan investor mengenai kondisi
internal perusahaan, serta argumentasi bahwa manajer berpihak kepada pemegang
saham lama. Kedua permasalahan tersebut menyebabkan perusahaan memiliki
hierarki pendanaan yang dimulai dari arus kas internal, utang, kemudian saham.
Shyam-Sunder dan Myers (1999), menguji teori ini dengan menganalisis
hubungan antara defisit pendanaan internal dengan perubahan tingkat utang
perusahaan dan menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan
satu-satu, yang menunjukkan bahwa defisit pendanaan internal akan selalu
dibiayai melalui utang, dan saham bukan merupakan alternatif pendanaan
eksternal yang akan dipilih perusahaan.
Pecking order theory yang dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984)
menggunakan dasar pemikiran bahwa tidak ada suatu target debt to equity
ratio tertentu dan tentang hirarkhi sumber dana yang paling disukai oleh
perusahaan. Esensi teori ini adalah adanya dua jenis sumber modal, yaitu external
financing dan internal financing. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan
yang profitable umumnya menggunakan utang dalam jumlah yang sedikit. Hal
tersebut bukan disebabkan karena perusahaan mempunyai target debt ratio yang
rendah, tetapi karena mereka memerlukan external financing yang sedikit.
Perusahaan yang kurang profitable akan cenderung menggunakan utang yang
lebih besar karena dua alasan, yaitu internal financing tidak mencukupi dan utang
merupakan sumber eksternal yang lebih disukai. Penggunaan external financing
dalam bentuk utang lebih disukai daripada modal sendiri karena dua alasan;
pertama, pertimbangan biaya emisi di mana biaya emisi obligasi lebih murah
daripada biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham
baru akan menurunkan harga saham lama. Kedua, manajer khawatir penerbitan
saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal, dan
membuat harga saham akan turun, hal ini disebabkan antara lain oleh
kemungkinan adanya ketidaksamaan informasi antara pihak manajemen dengan
pihak pemodal (Husnan, 2000).
Dalam kenyataannya, terdapat perusahaan-perusahaan yang dalam menggunakan
dana untuk kebutuhan investasinya tidak sesuai seperti hierarki yang disebutkan
dalam pecking order theory. Penelitian yang dilakukan oleh Singh dan Hamid
(1992) dan Singh (1995) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di negara
berkembang lebih memilih untuk menerbitkan ekuitas daripada berutang dalam
membiayai perusahaannya. Hal ini berlawanan dengan pecking order theory yang
menyatakan bahwa perusahaan akan memilih untuk menerbitkan utang terlebih
dahulu daripada menerbitkan saham pada saat membutuhkan pendanaan eksternal.

Setelah dilakukan perhitungan terhadap fungsi determinan model Springate,
langkah selanjutnya yang digunakan dalam memprediksi financial distress atau
kesulitan keuangan dalam perusahaan adalah melakukan cut-off atau batas
pengambilan keputusan pada model Springate tersebut.
Cut-off digunakan untuk menginterprestasikan nilai S-score serta untuk
mengetahui posisi atau kondisi keuangan suatu perusahaan setelah dilakukan
estimasi tehadap fungsi determinan model Springate.
Cut-off atau batas untuk pengambilan keputusan kesimpulan model
Springate tersebut (dalam Ben dkk, 2015) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Cut-off Model Springate
Batasan Model Listed Companies
Batas tidak bangkrut >0,862
Batas bangkrut <0,862
Keterangan:
a. S-Score > 0,862 maka termasuk perusahaan yang tidak mengalami financial
distress.
b. S-Score < 0,862 maka termasuk perusahaan yang mengalami financial distress.
(Sondakh dkk, 2014)

Springate menggunakan empat rasio keuangan dalam formulasi rumus nya
yang digunakan dalam memprediksi financial distress atau kesulitan keuangan.
Empat rasio keuangan ini merupakan rasio yang penting dan berpengaruh dalam
mendeteksi laporan keuangan, adapun penjelasan keempat rasio tersebut (dalam
Ben dkk 2015) adalah sebagai berikut:
1. Rasio modal kerja terhadap total aset (X1) menunjukkan rasio antara modal
kerja (yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar) terhadap total aktiva. Nilai
Working Capital to Total Asset yang semakin tinggi menunjukkan semakin
besar modal kerja yang diperoleh perusahaan dibanding total aktivanya.
2. Rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset (X2)
EBIT to Total Aset digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba. Tingkat pengembalian dari aktiva yang dihitung dengan
membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva pada
neraca perusahaan.
3. Rasio laba sebelum pajak terhadap total liabilitas lancar (X3)
EBT to current liabilities digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Cara menghitung dengan mengukur
perbandingan antara laba sebelum pajak dengan bunga terhadap hutang lancar.
Rasio EBT terhadap liabilitas lancar agar manajemen perusahaan dapat
mengetahui berapa laba yang telah dipotong dengan beban bunga dapat
menutupi hutang lancar yang ada.
4. Rasio penjualan terhadap total aset (X4)
Total Assets Turn Over (X4). Total Assets Turn Over merupakan rasio yang
membandingkan antara penjualan bersih dengan total aktiva. Rasio ini
menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan
dalam menghasilkan volume penjualan. Rasio ini mengukur seberapa efisien
aktiva tersebut telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Semakin
tinggi Total Assets Turn Over berarti semakin efisien penggunaan keseluruhan
aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan. (Brigham, 2010)

Model Springate merupakan model diskriminan lainnya selain model
Altman yang bisa digunakan untuk memprediksi financial distress atau kesulitan
keuangan suatu perusahaan.
Gordon L.V Springate (1978) (dalam Dimas Priambodo, 2013) telah
melakukan penelitian yang menghasilkan model prediksi kebangkrutan yang
dibuat mengikuti prosedur model Altman. Model Springate menggunakan 4 rasio
keuangan untuk memprediksi adanya potensi kesulitan keuangan dalam suatu
perusahaan, model Springate ini dapat digunakan untuk memprediksi financial
distress.
Gordon L.V. Springate (1978) melakukan penelitian untuk menemukan
suatu model yang dapat digunakan dalam memprediksi adanya potensi (indikasi)
kebangkrutan. Springate (1978) menggunakan 19 rasio-rasio keuangan popular
yang bisa dipakai untuk memprediksi financial distress. Setelah melalui uji
statistik analisis multiple discriminant yang sama dengan yang dilakukan Altman
(1968), yaitu membedakan antara perusahaan yang mengalami distress dan yang
tidak distress (Vickers (2005). Sampel yang digunakan Springate berjumlah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kanada, yaitu 20 perusahaan yang
mengalami kesulitan keuangan dan 20 yang dalam keadaan sehat. Springate
akhirnya menemukan 4 rasio yang dapat digunakan dalam memprediksi adanya
potensi (indikasi). Keempat rasio tersebut adalah rasio modal kerja terhadap total
aset, rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset, rasio laba sebelum
pajak terhadap total liabilitas lancar, dan rasio total penjualan terhadap total aset.
Keempat rasio tersebut dikombinasikan dalam suatu formula yang dirumuskan
Gordon L.V. Springate yang selanjutnya terkenal dengan istilah model Springate
(S-Score) (dalam Ben dkk 2015).

Setelah dilakukan perhitungan terhadap fungsi determinan model Altman,
langkah selanjutnya yang digunakan dalam memprediksi financial distress atau
kesulitan keuangan dalam perusahaan adalah melakukan cut-off atau batas
pengambilan keputusan pada model Altman tersebut.
Cut-off digunakan untuk menginterprestasikan nilai Z-score serta untuk
mengetahui posisi atau kondisi keuangan suatu perusahaan setelah dilakukan
estimasi tehadap fungsi determinan model Altman.
Cut-off atau batas untuk pengambilan keputusan kesimpulan model Altman
dalam Nugroho (2016) tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Cut-off Model Altman
Batasan Model Listed Companies
Batas tidak bangkrut >2,99
Batas bangkrut <1,81
Wilaya abu-abu (grey area) 1,81-2,99
Keterangan:
a. Z-Score > 2,99 artinya bahwa perusahaan memiliki kondisi yang sehat dan
tidak mengalami financial distress.
b. Z-Score < 1,81 artinya bahwa perusahaan memiliki peluang mengalami
financial distress yang sangat besar dan peluang besar menghadapi
kebangkrutan.
c. 1,81 < Z-Score < 2,99 artinya bahwa perusahaan memiliki peluang mengalami
kebangkrutan tetapi peluang terselamatkan dan peluang bangkrut sama
besarnya, tergantung dari pengalaman pihak manajemen dalam mengelola
perusahaan. (Kurniawati dan Kholis, 2016)

Altman menggunakan lima rasio keuangan dalam formulasi rumus nya yang
digunakan dalam memprediksi financial distress atau kesulitan keuangan. Lima
rasio keuangan ini merupakan rasio yang penting dan berpengaruh dalam
mendeteksi laporan keuangan, adapun penjelasan kelima rasio tersebut menurut
Nugroho (2016) adalah sebagai berikut:
X1-Modal Kerja/Total Aset. Rasio modal kerja dibagi dengan total aset,
sering ditemukan dalam studi masalah perusahaan, adalah ukuran dari aset lancar
bersih perusahaan related terhadap total kapitalisasi. Modal kerja didefinisikan
sebagai selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Likuiditas dan ukuran
karakteristik secara eksplisit dipertimbangkan. Biasanya, perusahaan mengalami
kerugian operasional yang konsisten akan memiliki aset menyusut saat ini dalam
kaitannya dengan total aset. Dari tiga rasio likuiditas dievaluasi, yang satu ini
terbukti menjadi valuable yang paling baik. Sebagian besar variabel ini konsisten
dengan studi Merwin yang menilai modal kerja bersih untuk rasio total aset
sebagai indikator terbaik.
X2-Saldo Laba/Jumlah Aktiva. Ini ukuran profitabilitas kumulatif dari waktu
ke waktu dikutip sebelumnya sebagai salah satu rasio “baru”. Usia perusahaan
secara implisit dipertimbangkan dalam rasio ini. Sebagai contoh, sebuah
perusahaan yang relatif muda yang mungkin akan menunjukkan rasio Return
Earnings/Total Assets rendah karena tidak memiliki waktu untuk membangun
keuntungan kumulatifnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perusahaan
muda adalah beberapa perusahaan didiskriminasikan dalam analisis ini, dan
kesempatan yang menjadi klasifikasikan sebagai bangkrut relatif lebih tinggi dari
pada yang lain, perusahaan lebih tua, ceteris paribus. Tapi, ini justru situasi di
dunia nyata. Kejadian gagal jauh lebih tinggi dalam perusahaan dalam tahun
sebelumnya.
X3-Laba Sebelum Bunga dan Pajak/Total Aset. Rasio ini dihitung dengan
membagi total aset perusahaan atas laba sebelum bunga dan pengurangan pajak.
Pada dasarnya, ini adalah ukuran dari produktivitas sejati aset perusahaan, abstrak
dari pajak atau faktor leverage. Karena keberadaan utama sebuah perusahaan
didasarkan pada kekuatan produktif aktiva, rasio ini tampaknya sangat cocok
untuk studi yang berhubungan dengan kegagalan perusahaan. Lebih lanjut,
solvabilitas dalam arti kebangkrutan terjadi saat total kewajiban melebihi
penilaian wajar aset perusahaan dengan nilai ditentukan oleh kekuatan produktif
dari aset.
X4-Nilai Pasar Ekuitas/Nilai Buku Total Utang. Ekuitas diukur dengan nilai
pasar gabungan dari semua saham baik yang saham biasa maupun saham preferen,
sementara utang mencakup baik saat ini maupun jangka panjang. Pengukuran
rasio ini menunjukkan berapa banyak aset perusahaan dapat menurun nilainya
(diukur dengan nilai pasar ekuitas ditambah utang) sebelum kewajiban melebihi
aset dan perusahaan menjadi bangkrut. Rasio ini menambahkan dimensi nilai
pasar yang mempelajari kegagalan. Hal ini juga tampaknya menjadi prediktor
yang lebih efektif dari pada rasio kebangkrutan, mirip lebih umum digunakan:
Kekayaan bersih/Total utang (nilai buku).
X5-Penjualan/Total Aset. Rasio perputaran penjualan terhadap total aset
adalah standar rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan menghasilkan
penjualan aset perusahaan. Ini adalah salah satu ukuran kemampuan manajemen
dalam menghadapi kondisi yang kompetitif. Rasio akhir ini cukup penting karena
itu adalah rasio paling signifikan secara individual. Bahkan, berdasarkan ukuran
signifikan statistik, itu tidak akan muncul sama sekali. Namun, karena hubungan
yang unik untuk variabel lain dalam model. Total Penjualan/Total Aset adalah
rasio peringkat kedua dalam konstribusinya terhadap kemampuan diskriminatif
keseluruhan model

Model Altman dalam perhitungannya terhadap financial distress atau
kesulitan keuangan menggunakan rasio-rasio yang kemudian di formulasikan
menjadi sebuah rumus model diskriminan yang dapat digunakan untuk
memprediksi kebangkrutan atau kesulitan keuangan.
Fungsi diskriminan model Altman (1968) (Nugroho, 2016) adalah sebagai
berikut:
Z= 1,21 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 …………………………….. (1)
Dimana:
X1 = WC/TA = working capital/total assets (modal kerja/jumlah aktiva) ……..
(2)
X2 = RE/TA = retained earnings/total assets (laba ditahan/total aset) ………….
(3)
X3 = EBIT/T = earnings before interest and taxes/total assets (laba sebelum
bunga dan pajak/total aset)
……………………………………………………………. (4)
X4 = MVE/BVD = market value equity/book value of total debt (nilai pasar
ekuitas/nilai buku total hutang) ………………………………………….…….. (5)
X5 = S/TA = sales/total assets (penjualan/total asset) …………………………. (6)

Model Altman merupakan model yang banyak digunakan dalam
memprediksi kebangkrutan atau kesulitan keuangan.
Penelitian Altman (1968) (Nugroho, 2016) merupakan penelitian awal yang
mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi
kebangkrutan perusahaan. Dengan menggunakan analisis diskriminan, fungsi
diskriminan akhir yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan
memasukkan rasio-rasio keuangan berikut: working capital/total assets, retained
earnings/total assets, earnings before interest and taxes/ total assets, market value
equity/book value of total debt, sales/total assets sebagai variabel independen.
Secara umum disimpulkan bahwa rasio-rasio keuangan tersebut biasa digunakan
untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan.

Ada berbagai macam cara atau alternatif yang dapat dilakukan oleh
perusahaan untuk memecahkan permasalahan financial distress. Menurut Hanafi
dan Halim (2014) terbagi menjadi 2 yaitu:
1. Pemecahan secara informal
a. Dilakukan apabila masalah belum begitu parah
b. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih
bagus cara:
1) Perpanjangan (Extention): dilakukan dengan cara memperpanjang jatuh
tempo utang-utang
2) Komposisi (Composisition): dilakukan dengan mengurangi besarnya
tagihan, misal klaim utang diturunkan menjadi 70%. Kalau utang
besarnya 1.000, maka nilai utang yang baru adalah 0,7 x 1.000 = 700
2. Pemecahan secara formal
Dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur ingin mempunyai jaminan
keamanan dengan cara:
a. Apabila nilai perusahaan diteruskan > nilai perusahaan dilikuidasi
Reorganisasi: dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal
yang layak.
b. Apabila nilai perusahaan diteruskan < nilai perusahaan dilikuidasi
Likuidasi: dengan menjual aset-aset perusahaan.

Financial distress akan mengakibatkan berbagai hal yang merugikan
perusahaan baik dimasa terjadinya perusahaan mengalami kesulitan keuangan
maupun dimasa yang akan datang.
Kerugian utama perusahaan yang mempunyai tingkat utang yang lebih
tinggi adalah peningkatan resiko kesulitan keuangan dan akhirnya likuidasi. Hal
ini mungkin mempunyai pengaruh merugikan bagi pemilik ekuitas dan utang
(Kahl, 2002). Bank dan pemberi pinjaman lain (Kreditur Perusahaan Pembiayaan)
akan cenderung melihat dengan prejudiced eye atas pinjaman lanjutan yang
diajukan perusahaan pembiayaan yang mengalami kesulitan keuangan mengambil
tindakan berjaga-jaga dan ini dapat berlanjut selama beberapa tahun setelah krisis
berlalu. (Nurgroho, 2016)

Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan suatu perusahaan mengalami
financial distress atau kesulitan keuangan.
Lizal (2002) (Nugroho, 2016) mengelompokkan penyebab-penyebab
kesulitan keuangan dan menamainya dengan Model Dasar Kebangkrutan atau
Trinitas Penyebab Kesulitan Keuangan. Menurut Lizal (2002), ada tiga alasan
yang mungkin mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu:
1. Neoclassical Model
Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat.
Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai campuran aset
yang salah. Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan laporan
laba rugi. Misalnya profit asset (untuk mengukur profitabilitas) dan
liabilities/assets.
2. Financial Mode
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
constraints (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat
bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka
pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan struktur modal
yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat secara terang
ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau buruk untuk
direstrukturisasi.
Model ini mengestimasi kesulitan dengan indikator keuangan atau indikator
kinerja seperti turnover/total assets, revenues/turn over, ROA, ROE, profit
margin, stock turnover, receivables turnover, cash flow/total equity, debt ratio,
cash flow (liabilities-reserves), current ratio, acid test, current liquidity, short
term assets/daily operating expenses, gearing ratio, turnover per employee,
coverage of fixed assets, working capital, total equity per share, EPS ratio, dan
sebagainya.
3. Corporate Governance Model
Di sini, kebangkrutan mempuyai campuran aset dan struktur keuangan yang
benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan
menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola
perusahaan yang tak terpecahkan.
Wruck (1990) (Nugroho, 2016) mengatakan bahwa kesulitan keuangan
terjadi akibat economic distress, penurunan dalam industri perusahaan, dan
manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk didefinisikan sebagai
kecenderungan penurunan persentase pendapatan operasi perusahaan terhadap
pendapatan operasi industri dalam lima tahun terkahir

Saat mengalami financial distress atau kesulitan keuangan ada beberapa
tingkatan proses yang terjadi dimulai dari tingkatan paling rendah sampai dengan
tingkatan perusahaan telah mengalami financial distress dalam level yang tinggi
dan berakhir pada kebangkrutan.
Menurut Altman (1983) (Nugroho, 2016) rasio-rasio keuangan yang
digunakan dalam memprediksi kesulitan keuangan atau kebangkrutan ini memiliki
tingkatan bagaimana proses suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau
financial distress, tingkatan proses tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Kemampulabaan rendah;
2. Aliran kas rendah;
3. Peningkatan pembiayaan utang (debt financing);
4. Peningkatan utang lancar;
5. Penurunan aset-aset keuangan;
6. Kegagalan pembayaran

Ada berbagai kategori penggolongan area financial distress yang
menandakan kondisi suatu perusahaan. Untuk persoalan financial distress secara
kajian umum menurut Irham Fahmi (2012) ada empat kategori penggolongan
yang bisa dibuat, yaitu:
a. Pertama, financial distress kategori A. Pada kategori ini, perusahaan berada di
area yang membahayakan bahkan berpotensi untuk mengalami kebangkrutan
atau pailit. Beberapa pihak yang berkepentingan mungkin akan melaporkan
perusahaan dalam posisi bangkrut ke pengadilan atau sangat tinggi dan benarbenar membahayakan.
b. Kedua, financial distress kategori B. Pada kategori ini perusahaan berada di
area berbahaya namun tidak bahaya seperti kategori A yang memungkinkan
tejadinya kepailitan. Perusahaan dapat menyelamatkan aset yang dimiliki
dengan memikirikan berbagai solusi seperti penjualan aset atau solusi-solusi
lainnya seperti pengikisan pegawai (PHK) atau pensiun dini yang diakibatkan
oleh dampak perusahaan mengambil keputusan merger dan akuisisi.
c. Ketiga, financial distress kategori C atau sedang. Perusahaan dianggap masih
mampu atau bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang
bersumber dari internal dan eksternal. Namun disini perusahaan sudah harus
melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang
diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perektrutan tenaga ahli
baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi
strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan,
termasuk target dalam menggenjot perolehan laba kembali. Dimana salah satu
tugas manajer baru tersebut adalah jika perolehan laba telah kembali diperoleh
maka jika perusahaan pernah melakukan keputusan penjualan saham, maka
memungkinkan dana keuntungan yang diperoleh tersebut dialokasikan
sebagian untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada publik atau
yang dikenal dengan istilah stock repurchase atau buy back. Keputusan untuk
membeli kembali saham yang sudah dijual ke pasaran mengandung berbagai
arti bagi suatu perusahaan, antara lain:
1. Perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di pasaran,
2. Perusahaan telah memberi sinyal positif ke pasaran, bahwa memiliki
kemampuan finansial yang cukup,
3. Diharapkan dengan membeli saham, Earning pershare (EPS) diharapkan
market price pershare juga akan mengalami kenaikan.
d. Keempat, financial distress kategori D atau rendah. Pada kategori ini
perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang
disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan
dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Dan ini umumnya bersifat
jangka pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi, seperti dengan
mengeluarkan financial reserve (cadangan keuangan) yang dimiliki, atau
mengambil dari sumber-sumber dana yang selama ini memang dialokasikan
untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Bahkan biasanya jika ini
terjadi pada anak perusahaan (subsidiaries company) maka itu bisa
diselesaikan secara cepat tanpa harus ada penanganan serius dari pihak
manajemen kantor pusat (head office management).

Kebangkrutan merupakan salah satu kondisi dimana perusahaan tidak lagi
melakukan kegiatan operasional perusahaannya.
Menurut Hanafi (dalam Peter dan Yoseph, 2011) menyatakan bahwa:
“Kebangkrutan (bankruptcy) biasanya diartikan sebagai kegagalan
perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan
laba.”
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebangkrutan merupakan
kegagalan suatu perusahaan diakibatkan oleh manajemen perusahaan yang buruk
dalam menjalankan operasionalisasi perusahaan.
Sedangkan financial distress merupakan salah satu tanda awal perusahaan
berpotensi mengalami kebangkrutan. Beberapa definisi mengenai financial
distress yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:
Menurut Plat dan Plat (Irham Fahmi, 2012) mendefinisikan:
“Financial distress sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi
sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditasi.”
Menurut Whitaker (dalam Kurniasari dan Ghozali, 2013) menyatakan bahwa:
“Suatu perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi financial distress atau
kondisi bermasalah apabila perusahaan tersebut mengalami laba bersih (net
profit) negatif selama beberapa tahun.”
Dapat disimpulkan bahwa financial distress adalah suatu kondisi dimana
suatu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau penurunan kondisi
keuangan.
Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas maka sangat
memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan
(financial distress), dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak cepat di atasi maka
ini bisa berakibat kebangkrutan usaha (bankrupty). Untuk menghindari
kebangkrutan ini dibutuhkan berbagai kebijakan, strategi dan bantuan, baik
bantuan dari pihak internal maupun eksternal. Financial distress dimulai dari
ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban
yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk
kewajiban dalam kategori solvabilitas. Permasalahan terjadinya insolvency bisa
timbul karena faktor berawal dari kesulitan likuiditas. (Irham Fahmi, 2012)
Menurut Ilya Avianti (Irham Fahmi, 2012) ketidakmampuan tersebut dapat
ditunjukkan dengan 2 (dua metode, yaitu Stock-based Insolvency dan Flow-based
insolvency. Stock-based insolvency adalah kondisi yang menunjukkan suatu
kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan (negative net worth), sedangkan
flow-based insolvency ditunjukkan oleh kondisi arus kas operasi (operating cash
flow) yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan.
Sebuah perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan secara tiba-tiba, namun
dalam proses waktu yang berlangsung lama, dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda.
Karena itu bagi seorang peneliti, manajer, dan investor akan melihat dari berbagai
sudut pandang kajian yang berbeda-beda

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
laba dan menunjukkan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan asset perusahaan
karena profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba
berdasarkan penggunaan aset. Dengan adanya efektivitas dari penggunaan aset
perusahaan maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan,
dengan begitu perusahaan akan memperoleh penghematan dan akan memiliki
kecukupan dana untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya kecukupan dana
tersebut, maka kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan
menjadi lebih kecil (Wahyu dan Setiawan, 2009).
Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Almilia dan Kristijadi (2003)
menyatakan bahwa profit margin signifikan berpengaruh negatif terhadap financial
distress, yang berarti bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka
semakin kecil suatu perusahaan akan mengalami financial distress

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam
memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat
ditagih. Rasio likuiditas adalah rasio pembagian jumlah aset lancar perusahaan
dibagi dengan kewajiban jangka pendek perusahaan yang sedang ditanggungnya.
Perusahaan mempunyai rasio likuiditas lebih dari 2 agar dapat dikatakan
bahwa perusahaan dalam kondisi likuid. Berarti perusahaan mempunyai aset lancar
dua kali lebih besar dari pada kewajiban lancarnya, sehingga jika dibutuhkan dana
untuk menutup kewajiban lancarnya sewaktu-waktu perusahaan dapat menyediakan
dana tersebut dengan cepat. Jika kondisi perusahaan seperti ini maka kemungkinan
perusahaan dapat terhindar dari financial distress. Sebaliknya ketika
perusahaan mempunyai kewajiban jangka pendek yang lebih besar dari pada aset
lancarnya, perusahaan tidak dapat membayar tagihan kewajiban lancarnya sewaktuwaktu, sehingga perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan yang dapat
memicu munculnya hutang baru untuk menutup kewajiban lancar yang jatuh tempo
(Ardiyanto dan Prasetiono, 2011). Hasil penelitian Almilia dan Kristijadi (2003)
menunjukkan hasil bahwa semakin besar rasio likuiditas dalam sebuah perusahan
maka semakin aman perusahaan tersebut dari ancaman mengalami financial
distress.

Analisis rasio leverage diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam melunasi kewajiban-kewajibannya (baik itu jangka pendek maupun jangka
panjang). Rasio leverage menekankan pada seberapa besar proporsi hutang yang
digunakan dalam pendanaan aset perusahaan.
Modal perusahaan dapat berasal dari berbagai macam sumber. Perusahaan
dapat menjual saham di pasar untuk mendapatkan suntikan dana dari investor dalam
bentuk pembelian saham yang dilakukan oleh investor. Cara lain yang dapat
dilakukan perusahaan perusahaan adalah dengan mencari suntikan dana dari pemilik
perusahaan dan hutang. Hutang dapat berasal dari hutang obligasi maupun hutang
pada pihak ketiga. Namun, hutang akan menimbulkan kewajiban perusahaan untuk
membayarkan keseluruhan jumlah hutang ditambah bunga dari hutang tersebut
kepada pemberi pinjaman.
Ketika perusahaan memiliki banyak hutang untuk dijadikan modal,
dikhawatirkan kewajiban yang ditanggung perusahaan memiliki nilai yang tinggi,
bahkan terkadang dapat juga lebih tinggi dari nilai aset, sehingga perusahaan
mempunyai resiko leverage yang tinggi pula. Rasio leverage menunjukkan seberapa
besar aset perusahaaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan
berpengaruh terhadap pengelolahan aktiva (Ardiyanti dan Prasetiono, 2011).
Penelitian Almilia (2006) berhasil membuktikan bahwa semakin besar
rasio leverage maka semakin mungkin perusahaan mengalami kondisi Financial
distress. Hal ini mungkin terjadi karena banyaknya tanggungan hutang pada
perusahaan tersebut yang membuat perusahaan juga akan menanggung bunga dari
hutang yang terkandung dalam hutang-hutangnya.

Untuk membuat komite audit yang efektif dalam menjalankan tugasnya, komite
audit melakukan upaya dalam memonitor dan mengendalikan aktivitas dewan direksi
sehingga komite audit harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan
tanggung jawab tersebut. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang
efektif menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan
sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan
dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan
memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Efektivitas komite audit akan
meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite audit memiliki sumber daya
yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh
karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan
yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun ke depan sehingga
perusahaan dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan karena kurangnya
kinerja yang baik. Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan adanya tim yang terdiri
dari beberapa orang yang berpengalaman (Nuresa dan Hadiprajitno, 2013)

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai
suatu kontrak di bawah satu atau lebih principal yang melibatkan agen untuk
melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian
wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Principal maupun agen adalah
dua atau lebih yang bekerja sama demi pengelolaan perusahaan, dimana keduanya
memiliki motivasi sendiri untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Pihak
principal atau pemilik atau pemegang saham memberikan instruksi kepada agen
untuk mengelola perusahaan sesuai apa yang dikehendaki untuk mencapai kejayaan
perusahaan. Sementara di lain pihak, seringkali manajemen sebagai agen akan
melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan instruksi yang
diperintahkan oleh principal. Agen akan lebih mementingkan untuk pencapaian
hasil yang lebih baik dari pada selalu taat pada perintah principal.
Jensen dan Meckling (1976) membagi agency cost ke dalam tiga jenis :
a. The monitoring expenditure by the principal
The monitoring expenditure by the principal merupakan biaya yang harus
dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi prilaku agen.
b. The bonding cost
The bonding cost merupakan biaya yang harus ditanggung agen untuk
menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan
bertindak untuk kepentingan principal.
c. The residual cost
The residual cost merupakan biaya yang timbul akibat berkurangnya
kemakmuran principal dari perbedaan keputusan antara principal dan agen.
Konflik yang timbul antar pemilik, karyawan dan manajer perusahaan dimana
ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada
tujuan perusahaan disebut dengan agency problem. Salah satu penyebab
agencyproblem adalah adanya asimetri informasi (asymmetric information).
Asymmetric information adalah ketidakseimbangan informasi yang disebabkan
karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agent.
Dalam hal ini, agen/manajemen merupakan pihak yang lebih banyak
mengetahui informasi tentang seluk beluk perusahaan dibandingkan pemilik.
Kondisi ini yang memicu adanya manipulasi data oleh agen untuk
menguntungkan dirinya tanpa memperhatikan kepentingan pemilik.
Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa masalah keagenan akan
muncul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dijalankan secara terpisah.
Manajer yang bertindak sebagai pengelolaan dalam suatu perusahaan diberi
kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas
nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, manajer tidak bertindak yang
terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbandingan kepentingan
(conflict of interest). Konflik antara manajer dan pemegang saham sering
mengatur manajemen puncak perusahaan untuk mengambil keputusan tidak dalam
kepentingan terbaik pemegang saham, khususnya bila orang yang opportunistic
sangat terlibat dalam proses (Jensen dan Meckling, 1976).
Kurang atau tidak adanya prosedur pengawasan yang efektif, manajemen
kemungkinan akan melakukan penyimpangan yang merugikan principal, misalnya
dengan memperlihatkan beberapa kondisi perusahaan seolah-olah mencapai target
yang menyebabkan principal merasa manajemen melakukan kegiatan dengan baik
dan menghasilkan laba yang maksimal. Namun, dengan tidak adanya pengawasan
efektif dari principal sehingga manajemen terus-menerus memberikan keterangan
palsu pada principal yang akhirnya dapat menimbulkan permasalahan pada
perusahaan, seperti financial distress.
Informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan dapat dijadikan
para stakeholder perusahaan untuk menilai kondisi perusahaan saat ini . Di samping
itu, dalam laporan keuangan dapat pula diketahui seberapa besar aset, hutang, dan
laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Apabila di dalam laporan keuangan
menunjukkan rasio hutang yang tinggi yang dimiliki perusahaan, maka
mencerminkan bahwa perusahaan akan mempunyai kewajiban yang lebih besar di
masa mendatang yang harus dilunasi (Triwahyuningtias dan Muharam, 2012).
Perusahaan bisa mempunyai rasio hutang yang besar kemungkinan akibat
dari kesalahan tindakan agendalam pengelolaan perusahaan, atau yang lebih buruk
lagi agensecara sengaja melakukan tindakan yang hanya mementingkan dirinya
sendiri dan mengabaikan kepentingannya dengan principal. Dengan tingginya rasio
hutang yang dimiliki perusahaan, maka akan meningkatkan perusahaan tersebut
terjebak dalam suatu kesulitan keuangan.
Di dalam laporan keuangan juga terlihat seberapa besar penjualan yang
berhasil dilakukan oleh perusahaan, dimana bisa dibandingkan dengan target
penjualan yang telah ditetapkan. Apabila target penjualan telah tercapai, maka laba
yang dicetak oleh perusahaan juga akan meningkat. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa manajer berhasil dalam mengelola perusahaan dan menjalankan perannya
sebagai agen. Atas keberhasilannya tersebut, maka dapat menarik perhatian
principal maupun investor baru untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut.
Kenaikan investasi dan laba perusahaan akan menjauhkan perusahaan dari ancaman
kesulitan keuangan atau financial distress.
Komite audit dapat berjalan secara efektif dan efesien, jika memiliki
karakteristik komite audit yang baik. Kinerja perusahaan diharapkan akan terus
berjalan baik, sehingga membuat kondisi keuangan perusahaan terkendali dan tidak
mengalami keadaan financial distress

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada
periode tertentu. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus
mampu meningkatkan pendapatan (revenue) dan mengurangi semua beban
(expense) atas pendapatan. Laba sering kali menjadi salah satu ukuran kinerja
perusahaan dimana ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi berarti kinerjanya
baik dan sebaliknya. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan
perusahaan memenuhi bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen
dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa
yang akan datang.
Profitabilitas ini diproksikan dengan Return on Assets (ROA) dimana ROA
ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva
yang digunakan. ROA atau yang disebut Return on Assets (ROA) diperoleh
dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aktiva (Darsono, 2007: 55)

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek
perusahaan. Apabila perusahan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka
pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan mengalami financial distress
akan semakin kecil. Salah satu rasio yang dipakai dalam mengukur likuiditas
adalah current ratio /current asset to current liabilities, yang merupakan
kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan
menggunakan aktiva lancarnya (Almilia dan Kritijadi, 2003).
Secara keseluruhan likuiditas mengacu pada solvabilitas keuangan
perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu untuk membayar seluruh tagihannya,
sehingga memiliki cukup likuiditas untuk melakukan kegiatan operasi atau
kegiatan penting lainnya. Namun aktiva lancar seperti kas dan surat berharga tidak
memperoleh peningkatan rasio dari return, sehingga pemegang saham tidak
menginginkan perusahaan untuk melakukan investasi berlebih pada likuiditas
(Gitman, et al 2015:118-130).

MenurutSubramanyam (2014 : 568) Leverage merupakan risiko yang
mendasar pada hutang struktur modal adalah resiko ketidakmampuan perusahaan
dalam melunasi hutang dikarenakan kas yang tidak memadai dan perusahaan dalam
kondisi kesulitan keuangan. Hutang melibatkan perusahaan untuk berkomitmen
membayar biaya yang ditetapkan dalam bentuk bunga dan pokok pinjaman. Rasio
ini digunakan untuk mengukur apakah terdapat pengaruh dalam kemampuan
perusahaan untuk melunasi hutang terhadap keputusan perusahaan dalam
melakukan merger dan akuisisi.
Menurut Brigham dan Ehrhardt (2011: 95) sebesar jauh perusahaan
menggunakan utang (financial leverage) akan memiliki 3 (tiga) implikasi
penting yaitu :
1) Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat
mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan
sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan.
2) Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan
dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka
pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar, atau diungkit
(leverage).
3) Kreditor akan melihat ekuitas, atau dana yang diperoleh sendiri, sebagai
suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah
modal yang diberikan pemegang saham, maka semakin kecil resiko
yang dihadapi kreditor.
Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan
dalam pengambilan keputusan keuangan yaitu tingkat pengembalian (return) dan
resiko (risk)”, keputusan keuangan yang berhubungan dengan leverage, seperti
yang telah disebutkan sebelumnya akan membawa konsekuensi pada peningkatan
resiko pemegang saham biasa. Resiko yang dihadapi oleh perusahaan atau
pemegang saham bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu resiko bisnis (business risk)
berkaitan dengan ketidakpastian tingkat pengembalian atas aktiva suatu perusahaan
dimasa mendatang, dan resiko keuangan (financial risk) terjadi karena adanya
penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan yang mengakibatkan
perusahaan harus menanggung beban tetap secara periodik berupa beban bunga.
Resiko keuangan (financial risk) adalah tambahan resiko yang dibebankan
kepada para pemegang saham bisa berakibat dari pengambilan keputusan
pendanaan dengan utang. Resiko ini terjadi karena pemberi pinjaman (utang) yang
menerima bayaran bunga secara tetap, dianggap tidak menanggung resiko bisnis.
Pada dasarnya, pendanaan melalui utang juga meningkatkan tingkat pengembalian
yang diharapkan dari suatu investasi, tetapi disisi lain, pendanaan melalui utang
juga meningkatkan tingkat resiko atas investasi. Menurut Brigham dan Ehrhardt
(2011: 603-607) kebijakan strutur modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara
resiko dan pengembalian:
1) Penggunaan lebih banyak utang akan meningkatkan resiko yang
ditanggung oleh para pemegang saham.
2) Namun penggunaan utang yang lebih besar biasanya akan menyebabkan
terjadinya ekpektasi tingkat pengembalian atas ekuitas yang lebih tinggi.
Menurut Wahyu dan Setiawan (2009) Leverage menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka
panjang. Analisis terhadap rasio ini diperlukan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam membayar utang (jangka pendek dan jangka panjang) apabila
pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Rasio leverage yang biasa
digunakan adalah rasio utang (debt ratio) yaitu total utang dibagi dengan total
aktiva. Semakin rendah rasio utang, semakin baik kondisi perusahaan itu. Sebab,
artinya hanya sebagian kecil aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Untuk
calon kreditur atau pemberi pinjaman, informasi rasio utang ini juga penting karena
melalui rasio utang, kreditur dapat mengukur seberapa tinggi risiko utang yang
diberikan kepada suatu perusahaan. Ada beberapa ratio leverage yaitu:
1) Debt Total Assets (DTA)
Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan
menunjukkan presentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang.
Rasio ini juga menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan
dalam mengatasi kondisi pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa
mengurangi pembayaran bunga kepada kreditor. Nilai rasio yang tinggi
menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor (Darsono, 2007: 54).
2) Debt Equity Ratio (DER)
Rasio ini merupakan presentase penyediaan dana oleh / pemegang
saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio menunjukkan
semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh para
pemegang saham (Darsono, 2007: 54).
3) Long Term Debt to Equity
Rasio ini menunjukkan perbandingan antara klaim keuangan jangka
panjang yang menggunakan untuk mendanai kesempatan investasi jangka
panjang dengan pengembalian jangka panjang pula (Darsono, 2007: 54).

Komite audit merupakan mekanisme corporate governance yang
diasumsikan mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu
perusahaan yang apabila terjadi terus menerus dapat menimbulkan financial distress
pada perusahaan (Hanifah dan Purwanto, 2013). Sesuai dengan teori keagenan,
kualitas pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik yang
dilakukan oleh manajer sebagai agen. Dalam rangka untuk membuat komite audit
yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan
perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan
tanggungjawab. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif
menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya
terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua
orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki
latar belakang akuntansi dan keuangan. Jumlah anggota komite audit yang harus
lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan
pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing
anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan
keuangan yang berbeda-beda (Pembayun dan Juniarti, 2012).

Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada
dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002).
Komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan
atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris,
mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.
Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses
pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan
keuangan, selain itu Forum Corporate Governance in Indonesia(FCGI, 2002)
menyatakan bahwa komite audit berperan dalam memberikan suatu pandangan
tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem
pengawasan internal serta auditor independen. Selain itu juga mempunyai tugas
terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya
dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.
1) Laporan Keuangan (Financial Reporting)
Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk
memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan
gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha,
rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.
2) Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
Tanggungjawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan
adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai
undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan
pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan
kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3) Pengawasan perusahaan (Corporate Control)
Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan
termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan
sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang
dilakukan oleh auditor internal.
Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi komite sebagai alat bantu
dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun dan hanya
sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah
memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, seperti mengevaluasi dan
menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus.
Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam audit committee
charter.
Audit committee charter atau piagam komite audit merupakan dokumen
formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha
menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam komite
audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam komite audit disosialisasikan
kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan.
Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi
sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan
komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap efektivitas corporate governance,
pengendalian internal, risk assessment, dan pengelolaan perusahaan secara
keseluruhan (FCGI, 2002)

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya
sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku
untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab dan
wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut
adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi,
(Komite Nasional Kebijakan Governance , 2006).
Ukuran Komite Audit berdasarkan Surat Edaran Bapepam No. SE03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan publik Indonesia
terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh komisaris independen
perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen. Variabel ukuran komite
audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota di dalam komite audit
(Pembayun dan Juniarti, 2012).
Tugas komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang
dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Keberadaan komite audit
menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan good
corporate governance

Tujuan corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi semua
pihak yang berkepentingan. Menurut Kumaat (2011:23) terdapat empat prinsip
dasar dalam penerapan corporate governance yaitu :
1) Kewajaran (fairness)
Kewajaran (fairness) adalah perlakuan yang adil terhadap para
pemegang saham, khusunya menyangkut hak dan kewajiban mereka,
termasuk bagi pemegang saham minoritas/asing. Prinsip ini perlu
ditegakkan oleh perusahaan dalam bentuk:
a) Pemberlakukan pedoman perilaku perusahaan (corporate code
ofconduct), termasuk bagi para anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi.
b) Penyajian informasi secara full disclosure menyangkut setiap materi
yang relevan bagi para pemegang saham (termasuk aspek
remunerasi para Komisaris/Direksi).
c) Berbagai larangan terkait ‘permainan’ harga saham (wajib bagi
perusahaan Tbk), seperti sistem pembagian dividen tersendiri bagi
internal shareholders, perdagangan saham oleh orang dalam
(insidertrading), otoritas penetapan harga dengan otoritas tunggal
(selfdealing), dan sebagainya.
2) Transparansi (transparency)
Transparansi (transparency) adalah keterbukaaan informasi (secara
akurat dan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan. Prinsip ini
diwujudkan dalam bentuk:
a) Pengembangan Sistem Akuntansi (Accounting System) perusahaan
berdasarkan standar akuntansi (PSAK), kelaziman terkait kualitas
pelaporan, serta secara berkala diperiksa oleh auditor eksternal yang
disetujui oleh RUPS. Hal ini untuk menjamin sebuah Laporan
Keuangan Korporasi yang dapat diungkapkan secara kualitatif.
b) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Management
Information System) untuk menunjang efektivitas dalam hal
penelusuran permasalahan disekitar kinerja, penilaian kinerja, serta
pengambilan keputusan manajemen yang efektif.
c) Pengembangan Sistem Manajemen Resiko (Risk Management
System) untuk memastikan semua resiko yang signifikan telah
dikelola dengan tingkat toleransi yang dapat diterima.
3) Akuntabilitas (accountability)
Akuntabilitas (accountability) adalah bentuk tanggung jawab korporasi
yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan
secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan
regulasi yang berlaku. Hal itu diterapkan antara lain dengan:
a) Merumuskan kembali peran/fungsi Internal Audit sebagai mitra
bisnis strategik berdasarkan best practice (bukan sekedar ada), yaitu
berupa “risk-based auditing”.
b) Memperkuat pengawasan internal dan pengelolahan resiko dengan
pembentukan Komite Audit/ Komite Resiko yang memperkuat
peran pengawasan oleh Dewan Komisaris, di samping
menempatkan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris.
c) Menunjuk dan mengevaluasi auditor eksternal berdasarkan asas
profesionalisme (bukan sekedar refrensi pihak yang berpengaruh).
4) Responsibilitas (responsibility)
Responsibilitas (responsibility) adalah bentuk pertanggungjawaban
seluruh internal stakeholders (Business Owner/RUPS, komisaris dan
Direksi, Karyawan) kepada para external stakeholders lainnya, termasuk
seluruh masyarakat melalui: Misi menjadikan perusahaan berkategori
sehat, penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah bagi masyarakat
dimana bisnis mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitasnya. Hal ini
diungkapkan dengan cara:
a) Membangun lingkungan bisnis yang sehat, menghindari
penyalagunaan tanggung jawab/wewenang, mengembangkan
profesionalisme, serta menjunjung etika universal dan budaya
setempat.
b) Menyatakan kepedulian terhadap permasalahan aktual di
masyarakat yang menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, seperti
pengetasan kemiskinan, pengurangan angka populasi buta huruf dan
anak putus sekolah, kepedulian terhadap dampak bencana alam, dan
sebagainya.
Forum for Corporate Governance in Indonesia (2000) berpendapat
bahwa dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang
ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan,
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan
terlaksananya akuntabilitas. Dengan adanya komite audit diharapkan
dapat membantu dewan komisaris untuk melaksanakan tugas mereka
secara lebih fokus dengan memusatkan tata kelola perusahaan
(goodcorporate governance) oleh pihak manajemen.

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem
ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan
yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.
Penerapan GCG mendorong terciptanyapersaingan yang sehat dan iklim usaha
yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaanperusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan
stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan
dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada
umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan
good governancedalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah
yang bersih dan berwibawa (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

EPS menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba
untuk tiap lembar sahamnya atau gambaran mengenai sejumlah rupiah yang akan
diperoleh oleh investor dari setiap jumlah saham yang dimilikinya.Financial
distress diproksikan sebagai perusahaan yang memiliki laba per lembar saham
(Earning Per Share) negatif. Dengan memperhatikan pertumbuhan laba per lembar
saham tersebut dapat dilihat prospek perusahaan dimasa yang akan datang
sehingga akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. EPS yang
negatif dalam beberapa periode menggambarkan prospek earning dan
pertumbuhan perusahaan yang tidak baik, sehingga hal tersebut kurang menarik
bagi para investor. Dalam kondisi seperti itu perusahaan akan sulit untuk
mendapatkan dana yang dapat memicu terjadinya financial distress. Apabila
kondisi financial distress dibiarkan terus menerus tanpa adanya pengambilan
keputusan yang tepat akan mengakibatkan kebangkrutan.

Kerugian utama perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih
tinggi adalah peningkatan resiko kesulitan keuangan, dan akhirnya likuidasi
(Fachrudin dan Amalia, 2008).Akibat kesulitan keuangan sebagai berikut:
1) Resiko biaya kesulitan keuangan mempunyai dampak negatif terhadap nilai
perusahaan yang meng-offset nilai pembebasan pajak (tax relief) atas
peningkatan utang.
2) Apabila manajer perusahaan menghindari likuidasi ketika kesulitan,
hubungannya dengan supplier, pelanggan, pekerja, dan kreditor
menjadi parah.
3) Suplier penyedia barang dan jasa secara kredit akan lebih berhati-hati, atau
bahkan menghentikan pasokan sama sekali jika perusahaan tidak
menunjukkan adanya peningkatan.
4) Adanya kemungkinan pelanggan mengembangkan hubungan dengan
supplier dan merencanakan sendiri produksi mereka dengan harapan adanya
keberlanjutan dari hubungan tersebut.
5) Situasi kesulitan keuangan memungkinkan adanya perilaku pekerja yang
kurang termotivasi karena kegelisahan mereka mengenai masa depan
perusahaan yang tidak menentu.
6) Bank dan pemberi pinjaman lain akan cenderung melihat dengan prejudiced
eye atas pinjaman lanjutan yang diajukan perusahaan yang mengalami
kesulitan keuangan.
7) Manajer merasa bahwa banyak waktu mereka terbuang karena berhadapan
dengan masalah likuiditas, sehingga manajer hanya berfokus pada cash flow
jangka pendek daripada kesejahteraan pemegang saham jangka panjang.
8) Kesulitan keuangan menimbulkan biaya tidak langsung dan biaya langsung.
a) Biaya tidak Langsung
Biaya ini umumnya secara tidak langsung keluar dalam bentuk kas.
Contoh biaya tidak langsung adalahlost sales, lost profits, lost goodwill,
penjualan aset dengan harga yang sangat rendah, mengurangi penjualan
kredit dan tingkat persediaan, kehilangan proyek baru karena
manajemen berkonsentrasi pada penyelesaian kesulitan keuangan dalam
jangka pendek, dan biaya tidak langsung lainnya.
b) Biaya Langsung
Biaya langsung kesulitan keuangan adalah biaya yang
dikeluarkan sehubungan dengan kesulitan keuangan. Contoh biaya
langsung adalah fee pengacara, fee akuntan, fee pengadilan, dan tenaga
professional lain untuk merestrukturisasi keuangannya yang kemudian
dilaporkan kepada kreditur, bunga yang dibayar perusahaan
untuk pinjaman selanjutnya yang biasanya jauh lebih mahal, dan
beban administratif.

Lizal (2002) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan
keuangan dan menamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas
penyebab kesulitan keuangan. Menurut beliau, ada tiga alasan yang mungkin
mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu:
1) Neoclassical model
Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat.
Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai campuran
aset yang salah. Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan
laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur profitabilitas), dan
liabilities/assets.
2) Financial model
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
constraints (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat
bertahan hidup dalam jangka panjang tetapi ia harus bangkrut juga dalam
jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan
struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat
secara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau
buruk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan dengan
indikator keuangan atau indikator kinerja seperti turnover/total assets,
revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivables
turnover, cash flow/total equity, debt ratio, cash flow/ (liabilities reserves),
current ratio, acid test, current liquidity, short term assets/daily operating
expenses, gearing ratio, turnover per employee, coverage of fixed assets,
working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebaginya.
3) Corporate governance model
Disini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang
benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong
perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah
dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan

Financial distress merupakan kondisi yang menunjukkan tahap penurunan
dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan
ataupun likuidasi. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi atau penutupan
perusahaan atau insolvensi. Kebangkrutan sebagai kegagalan diartikan sebagai
kegagalan keuangan dan kegagalan ekonomi yang terjadi pada perusahaan.
Brigham dan Gapenski (2003:1015) menjelaskan ada beberapa definisi kesulitan
keuangan sesuai tipenya, yaitu :
1) Economic failure
Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana
pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk cost of
capitalnya. Bisnis ini dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur mau
menyediakan modal dan pemiliknya mau menerima tingkat pengembalian
(rate of return) di bawah pasar. Meskipun tidak ada suntikan modal baru saat
aset tua sudah harus diganti, perusahaan dapat juga menjadi sehat secara
ekonomi.
2) Business failure
Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi
dengan akibat kerugian kepada krediturnya.
3) Technical insolvency
Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical insolvency jika tidak
dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan
membayar hutang secara teknis menunjukkan kekurangan likuiditas yang
sifatnya sementara, jika diberi waktu perusahaan mungkin dapat membayar
hutangnya dan survive. Disisi lain, jika technical insolvency adalah gejala
awal kegagalan ekonomi, ini mungkin menjadi perhentian pertama menuju
bencana keuangan (financial disaster).
4) Insolvency in bankruptcy
Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaaan Insolvency in bankruptcy jika
nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kondisi ini lebih serius daripada
technical Insolvency karena umumnya, ini adalah tanda economic failure,
dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis. Perusahaan yang dalam
keadaan Insolvent in bankruptcy tidak perlu terlibat dalam tuntunan
kebangkrutan secara hukum.
5) Legal Bankruptcy
Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan
secara resmi dengan undang-undang

Tujuan corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi semua
pihak yang berkepentingan. Menurut Kumaat (2011:23) terdapat empat prinsip
dasar dalam penerapan corporate governance yaitu :
1) Kewajaran (fairness)
Kewajaran (fairness) adalah perlakuan yang adil terhadap para
pemegang saham, khusunya menyangkut hak dan kewajiban mereka,
termasuk bagi pemegang saham minoritas/asing. Prinsip ini perlu
ditegakkan oleh perusahaan dalam bentuk:
a) Pemberlakukan pedoman perilaku perusahaan (corporate code
ofconduct), termasuk bagi para anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi.
b) Penyajian informasi secara full disclosure menyangkut setiap materi
yang relevan bagi para pemegang saham (termasuk aspek
remunerasi para Komisaris/Direksi).
c) Berbagai larangan terkait ‘permainan’ harga saham (wajib bagi
perusahaan Tbk), seperti sistem pembagian dividen tersendiri bagi
internal shareholders, perdagangan saham oleh orang dalam
(insidertrading), otoritas penetapan harga dengan otoritas tunggal
(selfdealing), dan sebagainya.
2) Transparansi (transparency)
Transparansi (transparency) adalah keterbukaaan informasi (secara
akurat dan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan. Prinsip ini
diwujudkan dalam bentuk:
a) Pengembangan Sistem Akuntansi (Accounting System) perusahaan
berdasarkan standar akuntansi (PSAK), kelaziman terkait kualitas
pelaporan, serta secara berkala diperiksa oleh auditor eksternal yang
disetujui oleh RUPS. Hal ini untuk menjamin sebuah Laporan
Keuangan Korporasi yang dapat diungkapkan secara kualitatif.
b) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Management
Information System) untuk menunjang efektivitas dalam hal
penelusuran permasalahan disekitar kinerja, penilaian kinerja, serta
pengambilan keputusan manajemen yang efektif.
c) Pengembangan Sistem Manajemen Resiko (Risk Management
System) untuk memastikan semua resiko yang signifikan telah
dikelola dengan tingkat toleransi yang dapat diterima.
3) Akuntabilitas (accountability)
Akuntabilitas (accountability) adalah bentuk tanggung jawab korporasi
yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan
secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan
regulasi yang berlaku. Hal itu diterapkan antara lain dengan:
a) Merumuskan kembali peran/fungsi Internal Audit sebagai mitra
bisnis strategik berdasarkan best practice (bukan sekedar ada), yaitu
berupa “risk-based auditing”.
b) Memperkuat pengawasan internal dan pengelolahan resiko dengan
pembentukan Komite Audit/ Komite Resiko yang memperkuat
peran pengawasan oleh Dewan Komisaris, di samping
menempatkan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris.
c) Menunjuk dan mengevaluasi auditor eksternal berdasarkan asas
profesionalisme (bukan sekedar refrensi pihak yang berpengaruh).
4) Responsibilitas (responsibility)
Responsibilitas (responsibility) adalah bentuk pertanggungjawaban
seluruh internal stakeholders (Business Owner/RUPS, komisaris dan
Direksi, Karyawan) kepada para external stakeholders lainnya, termasuk
seluruh masyarakat melalui: Misi menjadikan perusahaan berkategori
sehat, penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah bagi masyarakat
dimana bisnis mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitasnya. Hal ini
diungkapkan dengan cara:
a) Membangun lingkungan bisnis yang sehat, menghindari
penyalagunaan tanggung jawab/wewenang, mengembangkan
profesionalisme, serta menjunjung etika universal dan budaya
setempat.
b) Menyatakan kepedulian terhadap permasalahan aktual di
masyarakat yang menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, seperti
pengetasan kemiskinan, pengurangan angka populasi buta huruf dan
anak putus sekolah, kepedulian terhadap dampak bencana alam, dan
sebagainya.
Forum for Corporate Governance in Indonesia (2000) berpendapat
bahwa dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang
ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan,
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan
terlaksananya akuntabilitas. Dengan adanya komite audit diharapkan
dapat membantu dewan komisaris untuk melaksanakan tugas mereka
secara lebih fokus dengan memusatkan tata kelola perusahaan
(goodcorporate governance) oleh pihak manajemen

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem
ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan
yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.
Penerapan GCG mendorong terciptanyapersaingan yang sehat dan iklim usaha
yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaanperusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan
stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan
dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada
umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan
good governancedalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah
yang bersih dan berwibawa (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006)

EPS menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba
untuk tiap lembar sahamnya atau gambaran mengenai sejumlah rupiah yang akan
diperoleh oleh investor dari setiap jumlah saham yang dimilikinya.Financial
distress diproksikan sebagai perusahaan yang memiliki laba per lembar saham
(Earning Per Share) negatif. Dengan memperhatikan pertumbuhan laba per lembar
saham tersebut dapat dilihat prospek perusahaan dimasa yang akan datang
sehingga akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. EPS yang
negatif dalam beberapa periode menggambarkan prospek earning dan
pertumbuhan perusahaan yang tidak baik, sehingga hal tersebut kurang menarik
bagi para investor. Dalam kondisi seperti itu perusahaan akan sulit untuk
mendapatkan dana yang dapat memicu terjadinya financial distress. Apabila
kondisi financial distress dibiarkan terus menerus tanpa adanya pengambilan
keputusan yang tepat akan mengakibatkan kebangkrutan.

Kerugian utama perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih
tinggi adalah peningkatan resiko kesulitan keuangan, dan akhirnya likuidasi
(Fachrudin dan Amalia, 2008).Akibat kesulitan keuangan sebagai berikut:
1) Resiko biaya kesulitan keuangan mempunyai dampak negatif terhadap nilai
perusahaan yang meng-offset nilai pembebasan pajak (tax relief) atas
peningkatan utang.
2) Apabila manajer perusahaan menghindari likuidasi ketika kesulitan,
hubungannya dengan supplier, pelanggan, pekerja, dan kreditor
menjadi parah.
3) Suplier penyedia barang dan jasa secara kredit akan lebih berhati-hati, atau
bahkan menghentikan pasokan sama sekali jika perusahaan tidak
menunjukkan adanya peningkatan.
4) Adanya kemungkinan pelanggan mengembangkan hubungan dengan
supplier dan merencanakan sendiri produksi mereka dengan harapan adanya
keberlanjutan dari hubungan tersebut.
5) Situasi kesulitan keuangan memungkinkan adanya perilaku pekerja yang
kurang termotivasi karena kegelisahan mereka mengenai masa depan
perusahaan yang tidak menentu.
6) Bank dan pemberi pinjaman lain akan cenderung melihat dengan prejudiced
eye atas pinjaman lanjutan yang diajukan perusahaan yang mengalami
kesulitan keuangan.
7) Manajer merasa bahwa banyak waktu mereka terbuang karena berhadapan
dengan masalah likuiditas, sehingga manajer hanya berfokus pada cash flow
jangka pendek daripada kesejahteraan pemegang saham jangka panjang.
8) Kesulitan keuangan menimbulkan biaya tidak langsung dan biaya langsung.
a) Biaya tidak Langsung
Biaya ini umumnya secara tidak langsung keluar dalam bentuk kas.
Contoh biaya tidak langsung adalahlost sales, lost profits, lost goodwill,
penjualan aset dengan harga yang sangat rendah, mengurangi penjualan
kredit dan tingkat persediaan, kehilangan proyek baru karena
manajemen berkonsentrasi pada penyelesaian kesulitan keuangan dalam
jangka pendek, dan biaya tidak langsung lainnya.
b) Biaya Langsung
Biaya langsung kesulitan keuangan adalah biaya yang
dikeluarkan sehubungan dengan kesulitan keuangan. Contoh biaya
langsung adalah fee pengacara, fee akuntan, fee pengadilan, dan tenaga
professional lain untuk merestrukturisasi keuangannya yang kemudian
dilaporkan kepada kreditur, bunga yang dibayar perusahaan
untuk pinjaman selanjutnya yang biasanya jauh lebih mahal, dan
beban administratif.

Lizal (2002) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan
keuangan dan menamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas
penyebab kesulitan keuangan. Menurut beliau, ada tiga alasan yang mungkin
mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu:
1) Neoclassical model
Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat.
Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai campuran
aset yang salah. Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan
laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur profitabilitas), dan
liabilities/assets.
2) Financial model
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
constraints (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat
bertahan hidup dalam jangka panjang tetapi ia harus bangkrut juga dalam
jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan
struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat
secara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau
buruk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan dengan
indikator keuangan atau indikator kinerja seperti turnover/total assets,
revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivables
turnover, cash flow/total equity, debt ratio, cash flow/ (liabilities reserves),
current ratio, acid test, current liquidity, short term assets/daily operating
expenses, gearing ratio, turnover per employee, coverage of fixed assets,
working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebaginya.
3) Corporate governance model
Disini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang
benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong
perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah
dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.

Financial distress merupakan kondisi yang menunjukkan tahap penurunan
dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan
ataupun likuidasi. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi atau penutupan
perusahaan atau insolvensi. Kebangkrutan sebagai kegagalan diartikan sebagai
kegagalan keuangan dan kegagalan ekonomi yang terjadi pada perusahaan.
Brigham dan Gapenski (2003:1015) menjelaskan ada beberapa definisi kesulitan
keuangan sesuai tipenya, yaitu :
1) Economic failure
Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana
pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk cost of
capitalnya. Bisnis ini dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur mau
menyediakan modal dan pemiliknya mau menerima tingkat pengembalian
(rate of return) di bawah pasar. Meskipun tidak ada suntikan modal baru saat
aset tua sudah harus diganti, perusahaan dapat juga menjadi sehat secara
ekonomi.
2) Business failure
Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi
dengan akibat kerugian kepada krediturnya.
3) Technical insolvency
Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical insolvency jika tidak
dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan
membayar hutang secara teknis menunjukkan kekurangan likuiditas yang
sifatnya sementara, jika diberi waktu perusahaan mungkin dapat membayar
hutangnya dan survive. Disisi lain, jika technical insolvency adalah gejala
awal kegagalan ekonomi, ini mungkin menjadi perhentian pertama menuju
bencana keuangan (financial disaster).
4) Insolvency in bankruptcy
Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaaan Insolvency in bankruptcy jika
nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kondisi ini lebih serius daripada
technical Insolvency karena umumnya, ini adalah tanda economic failure,
dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis. Perusahaan yang dalam
keadaan Insolvent in bankruptcy tidak perlu terlibat dalam tuntunan
kebangkrutan secara hukum.
5) Legal Bankruptcy
Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan
secara resmi dengan undang-undang

Tax Avoidance merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak, untuk meminimalkan atau
menghilangkan kewajiban perpajakan berlandaskan ketentuan yang berlaku yang tidak
melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak tidak berarti
bahwa wajib pajak benar-benar bebas dari biaya, tetapi wajib pajak masih membayar pajak
atas berbagai biaya, seperti waktu dan tenaga yang digunakan untuk melakukan
penghindaran pajak, dan tentunya ada banyak risiko yang dapat terjadi. ETR berguna untuk
memastikan bahwa beban pajak dibayar pada tahun berjalan. Efektifitas tarif pajak dengan
tingkat yang tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang rendah dan
begitu pula sebaliknya, ketika ETR rendah menunjukkan adanya penghindaran pajak pada
perusahaan. Perusahaan menggunakan metode perencanaan pajak yang dimanfaatkan
dengan menerapkan aturan perpajakan yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan
(Noor & Sari, 2021)

Perusahaan menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa besar kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sesuai dengan teori pecking order,
perusahaan dengan laba yang besar biasanya akan menggunakan ekuitas untuk membiayai
dirinya sendiri. Profitabilitas menunjukkan tingkat potensi keuntungan suatu perusahaan,
jika semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan
perusahaan tersebut. Perusahaan yang bisa mendayagunakan asetnya cenderung berusaha
untuk mengurangi hutang dan lebih sering menggunakan modal untuk investasi.
Perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak karena laba
tersebut menimbulkan beban pajak yang tinggi yang harus dibayar oleh perusahaan
(Wahyuni, Aditya, dan Indarti, 2019)

Intensitas modal berkaitan dengan investasi asset tetap dan penyusutan. Semakin besar
investasi dalam aset yang dapat disusutkan, semakin besar penghematan pajak yang
dihasilkan dari ketentuan ini dan semakin rendah tarif pajak efektif (Noor dan Sari, 2021).
Aset tetap pada umumnya disusutkan setiap tahun dengan tujuan mengurangi beban pajak
perusahaan, karena itu intensitas modal dapat mempengaruhi beban penyusutan.
Pengurangan beban pajak dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan pada perusahaan.
Semakin tinggi rasio intensitas modal, menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya
penyusutan maka semakin besar tindakan penghindaran pajak (Dewi dan Oktaviani, 2021)

Thin capitalization merupakan suatu kondisi dimana perusahaan dalam menentukan
struktur modalnya lebih memilih untuk mengandalkan hutang daripada ekuitas (Isgiyarta,
2014). Aturan dalam thin capitalization mendokumentasikan prosedur dimana perusahaan
dapat menghitung jumlah maksimum hutang berbunga yang dapat berdampak pada
pengurangan bunga dalam satu tahun pendapatan, yang dikenal sebagai maximum allowable
debt (Taylor dan Richardson, 2012).
Peraturan Menteri Keuangan menyatakan tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara
Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
(Kementerian Keuangan, 2015). Peneliti menggunakan DER atau rasio debt to equity level,
yaitu rasio tunggal 4:1 yang berlaku secara umum, berarti bahwa jumlah hutang yang
diperbolehkan untuk mendapatkan pengurangan penuh dari biaya pembiayaan dibatasi
hingga empat kali jumlah ekuitas (Services, 2015, p. 13).

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi
linear teradapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada
periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode
sebelumnya. Jika terjadi korelasi, dapat dikatakan terjadi masalah
autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu
observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi
yang terbebas dari autokolerasi (Ghozali, 2016).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji statistik nonparametik run test. Run test digunakan untuk melihat apakah data
residual terjadi secara random atau tidak. Analisis run test dilakukan
dengan melihat nilai probabilitas asymp. sig (2-tailed), jika nilai
probabilitas di atas 0,05 maka dapat dikatakan tidak terdapat hubungan
korelasi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka
dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random dan data
penelitian terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi
heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).
Mendeteksi masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan
menggunakan dua cara, yaitu melalui scatterplot dengan melihat pola
penyebaran titik, dan melalui uji statistik. Dalam penelitian ini, peneliti
melakukan kedua cara tersebut.
Mula-mula peneliti melakukan analisis terhadap scatterplot dengan
melihat nilai prediksi ZPRED (variabel independen) dengan SRESID
(nilai residual). Analisis dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot. Menurut Ghozali (2016), apabila tidak
terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas.
Sama halnya dengan uji normalitas, analisis grafik pada uji
heteroskedastisitas juga memiliki kelemahan yang signifikan. jumlah
pengamatan mempengaruhi hasil ploting pada grafik scatterplot
(Ghozali, 2016). Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat
menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji glejser. Menurut Gujarati (2003) dalam
Ghozali (2016), uji glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut
residual dengan variabel independen. Apabila nilai signifikansi lebih
besar dari α (5%) maka tidak terdapat heteroskedastisitas dan
sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka terdapat masalah
heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya
korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel
bebas (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, untuk menguji masalah
multikolinearitas dalam model regresi, peneliti melihat nilai Variance
Infaltion Factor (VIF) dan Tolerance. Menurut Ghozali (2016), apabila
nilai Tolerance di bawah 0.10 dan nilai VIF di atas 10, maka model
regresi dikatakan mengalami masalah multikolinearitas.

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel pengganggu atau residual dari variabel dependen dan
veriabel independen (bebas) memiliki distribusi normal. Hal ini
dilakukan karena salah satu asumsi dalam penggunaan statistik
parametrik adalah multivariate normality, yaitu asumsi bahwa setiap
variabel dan semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal
(Ghozali, 2016).
Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual data yang uji
berdistribusi dengan normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan
analisis grafik melalui grafik histogram dan garafik normal Probability
Plot (P-Plot), dan dengan menggunakan uji statistik (Ghozali, 2016).
Penelitian ini menggunakan kedua analisis tersebut baik dengan
analisis grafik maupun uji statistik.
Mula-mula peneliti melakukan uji normalitas menggunakan
analisis grafik histogram, lalu setelah itu menggunakan analisis grafik
normal probability-plot. Analisis dengan menggunakan grafik
histogram dilakukan dengan melihat apakah data observasi memiliki
pola distribusi yang mendekati distribusi normal, yaitu pola lonceng
yang tidak melenceng ke kiri atau pun kanan. Sedangkan pada grafik
normal P-Plot, deteksi normalitas dilakukan dengan melihat
penyebaran titik pada sumbu diagonal grafik. Apabila data menyebar
jauh dari diagonal dan/tidak mengikuti arah garis diagonal maka model
regresi memiliki residual yang tidak berdistribusi dengan normal,
namun apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti
garis diagonal tersebut, maka model regresi berdistribusi dengan
normal dan memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).
Setelah melakukan analisis menggunakan grafik, peneliti akan
menguji dan membandingkan analisis tersebut dengan melakukan uji
statistik. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas dalam
penelitian ini adalah uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).
Hal ini dilakukan karena analisis normalitas dengan hanya
menggunakan grafik menjadi bias apabila tidak menyimpulkan secara
hati-hati (Ghozali, 2016).

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan
keyakinan bahwa data yang digunakan dan model penelitian dapat
mewakili ketepatan estimasi dan tidak bias. Untuk melakukan uji asumsi
klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan 4 uji asumsi klasik,
yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji hetereskedastisitas, dan uji
autokorelasi

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai
karakteristik variabel penelitian yang diuji. Statistik deskriptif memberikan
gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean),
standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah (sum),
range, kurtosis dan skewness (kemelencengan distribusi) (Ghozali, 2016).

Dalam kajian teori agensi, tujuan adanya paket kompensasi baik
berupa kompensasi jangka pendek maupun kompensasi jangka panjang
adalah untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen. Maka
dapat dikatakan, paket kompensasi yang diterima manajemen termasuk
eksekutif diharapkan mampu mempengaruhi preferensi, sikap dan perilaku
agen, termasuk terhadap risiko (Anthony & Govindarajan, 2005).
Dengan adanya kompensasi, prinsipal berharap manajemen selaku
agen dapat meningkatkan perilaku atau karakter mereka untuk
lebih/semakin risk taker. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa
kompensasi mampu menyeimbangkan tujuan prinsipal dalam
meningkatkan kinerja perusahaan (Jensen & Murphy, 1990).
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Minnick & Noga (2010);
Armstrong, et al., (2012); Hasiholan, (2013); Taylor & Richardson (2014);
Armstrong, et al., (2015) menemukan bukti bahwa kompensasi insentif
yang diberikan kepada manajemen memiliki pengaruh positif terhadap
penghindaran pajak. Besaran paket kompensasi yang diberikan mampu
meningkatkan risk taking manjemen dalam penghindaran pajak.
Namun beberapa penelitian menemukan arah sebaliknya, besaran
kompensasi manajemen menurunkan penghindaran pajak (Zulma, 2016;
Amri, 2017). Penelitian zulma (2016); menyatakan perusahaan (prinsipal)
dalam konteks penelitian yang dilakukannya cenderung khawatir terhadap
risiko hukum yang timbul atas penghindaran pajak yang agresif, sehingga
perusahaan menggunakan mekanisme kompensasi untuk membatasi
keputusan oportunis manjemen. Begitu pula dengan penelitian Amri
(2017), Besaran paket kompensasi yang diberikan kepada manajemen
dapat mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi beban melalui
mekanisme lain selain penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang terjadi merupakan praktik yang dilakukan
secara sengaja. Praktik penghindaran pajak dapat dianggap sebuah stategi
(Minnick & Noga, 2010; Hanlon & Heitzman, 2010; Chen, et al., 2014;
Lee, et al., 2015) dan merupakan hasil kebijakan perusahaan (Hanafi &
Harto, 2014). Dalam konteks penghindaran pajak perusahaan di mana
kepemilikan dan manajemen perusahaan dilakukan oleh pihak yang
berbeda, jajaran eksekutif sebagai pihak manajemen yang berwenang untuk
membuat keputusan strategis perusahaan memainkan peranan penting
dalam kebijakan ini.
Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa eksekutif memiliki
peranan yang sangat penting dalam penghindaran pajak. Dyreng et, al.,
(2010) membuktikan secara empiris bahwa eksekutif secara individu
mampu mempengaruhi keputusan perusahaan dalam penghindaran pajak.
Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa individual eksekutif
menunjukkan kecenderungan yang berbeda terhadap keputusan
penghindaran pajak perusahaan.
Penelitian lainnya mengenai eksekutif dilakukan oleh Cavazos &
Silva (2015) mereka meneliti mengenai keterkaitan antara preferensi pajak
eksekutif dengan dividen perusahaan dan kebijakan pajak. Penelitian
tersebut memperoleh hasil bahwa tax-minded eksekutif mempengaruhi
perilaku eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Eksekutif
yang cenderung melakukan perlindungan (penghindaran) pajak pribadi,
juga menerapkan strategi minimalisasi pajak dalam level perusahaan yang
dipimpinnya guna melindungi pajak pemegang saham dan kas pajak
perusahaan.
Secara garis besar, penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan
bahwa penghindaran pajak dapat terpengaruh oleh internal
karakter/preferensi eksekutif itu sendiri. Terdapat tiga karakter/preferensi
eksekutif dalam menghadapi tindakan berisiko, yaitu risk taker/seeker, risk
neutral, dan risk averse (Noor, 2009; Halim, 2005).
Eksekutif yang memiliki karakter atau preferensi risko risk taker/risk
seeker merupakan eksekutif yang cenderung lebih berani dan optimis.
Apabila suatu peluang mampu mendatangkan keuntungan yang diperoleh
dan juga kemungkinan risiko yang terjadi, maka manajemen dalam hal ini
eksekutif akan mengambil peluang tersebut, karena manajemen
beranggapan risiko masih dalam bentuk kemungkinan yang mungkin
terjadi dan mungkin juga tidak (Noor, 2009).
Berbeda dengan risk taker, manajemen atau eksekutif dengan
karakter/preferensi risiko risk averse lebih cenderung menghindari risiko.
Eksekutif risk averse lebih mempertimbangkan risiko dan cenderung
berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penghindaran
pajak, eksekutif risk averse berasumsi dan beranggapan penghindaran
pajak merupakan aktivitas berisiko yang sulit dikendalikan dan
menimbulkan biaya yang signifikan, termasuk di dalamnya risiko reputasi,
pemeriksaan pajak dan denda otoritas perpajakan (Badertscher, et al.,
2013).
Penelitian yang lebih spesifik mengenai karakter/preferensi risiko
eksekutif dilakukan oleh Budiman & Setiyono (2012). Penelitian tersebut
membuktikan bahwa karakter risk taker berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak. Semakin eksekutif memiliki karakter/perferensi risk
taker, maka semakin berani pula eksekutif untuk menaikan cash flow
perusahaan melalui tax saving, sehingga tingkat penghindaran pajak
perusahaan juga akan semakin tinggi.
Penelitian Hanafi & Harto (2014), Swingly & Sukartha (2015), dan
Alviyani (2016) juga menemukan hasil yang serupa dengan Budiman &
Setiyono (2012), bahwa karakter eksekutif mempengaruhi penghindaran
pajak yang dilakukan perusahaan. Eksekutif yang berani mengambil risiko
akan lebih memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dibandingkan
dengan eksekutif yang tidak berani mengambil risiko.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan memiliki dua sumber
modal yang dapat mejadi pilihan, yaitu baik berupa utang maupun modal
sendiri. Penelitian terdahulu mengakui bahwa beban bunga mampu
menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan menjadi insentif pajak
(Stickney & McGee, 1982; Gupta & Newberry, 1997; Richardson & Lanis,
2007). Mekanisme pembentukan struktur modal dengan struktur utang
yang lebih besar dari ekuitas (thinly capitalization) memiliki banyak
dampak. Utang yang diberikan menimbulkan beban bunga, dimana
perlakuan bunga dalam perpajakan berbeda dengan pelakuan dividen.
Beban bunga dalam ketentuan perpajakkan diperkenankan sebagai
pengurang peghasilan (Buettner, et al., 2012). Hal ini menimbulkan celah
dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak
melalui pemanfaatan bunga.
Penelitian Tylor & Richadrson (2012) menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang kuat dan pengaruh yang signifikan antara praktik thin
capitalization terhadap praktik penghindaran pajak internasional di
Australia. Perusahaan yang mendekati ataupun melebihi batas bunga yang
diperkenankan oleh aturan thin capitalization cenderung melakukan
penghindaran pajak. Selaras dengan itu, Khomsatun dan Martani (2015)
menemukan bahwa praktik thin capitalization juga berpengaruh terhadap
penghindaran pajak dan aturan mengenai pembatas utang berbunga mampu
menurunkan hubungan positif antara thin capitalization dan penghindaran
pajak.
Isgiyarta (2014) melakukan penelitian mengenai praktik
penghindaran pajak melalui thin capitalization dengan menggunakan
pengukuran cost of debt, debt to equity ratio (Rasio DER) dan hubungan
terbalik antara profitabilitas sebagai proksi thin capitalization terhadap
penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa thin
capitalization dengan menggunakan pengukuran debt to equity ratio
mengindikasikan adanya pengaruh yang positif terhadap penghindaran
pajak. Lebih lanjut Isgiyarta menjelaskan, hal ini berarti semakin besar debt
to equity ratio perusahaan, terdapat indikasi bahwa perusahaan
memanfaatkan beban bunga dalam utang tersebut sebagai strategi
penghindaran pajak.
Hasil lainnya mengenai thin capitalization didapatkan melalui
penelitian yang dilakukan oleh Ismi & Linda (2016). Penelitian tersebut
mengambil lingkup yang lebih sempit, yaitu perusahaan yang masuk ke
dalam indeks syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam
lingkup penelitian yang lebih sempit dan pembatasan utang yang lebih ketat
seperti pada perusahaan yang masuk ke dalam indeks syariah (Jakarta
Islamic Index), celah pengelolaan optimalisasi kepemilikan utang terkait
pengelolaan pajak lebih sedikit, sehingga thin capitalization tidak
berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kompensasi merupakan imbalan dan keuntungan yang diterima oleh
karyawan atas kinerja yang diberikan untuk mengelola perusahaan
(Hameed, et al., 2014). Kompensasi dapat berupa gaji, bonus, insentif dan
tunjangan/penghargaan baik secara langsung maupun tidak langsung,
dimana kompensasi dapat menciptakan motivasi keperilakuan dalam
organisasi (Anthony & Govindarajan, 2005). Hasiholan (2013)
berpendapat bahwa kompensasi merupakan aplikasi dari motivasi
organisasi. Selaras dengan hal tersebut, Taylor & Richardson (2014)
berpendapat bahwa salah satu motivasi personal manajemen kunci seperti,
dewan direksi dan jajaran eksekutif untuk melakukan tindakan
penghindaran pajak dapat disebabkan oleh remunerasi insentif.
Apabila dilihat dari sudut pandang teori agensi yang diperkenalkan
oleh Jensen & Meckling (1976), Insentif kompensasi dapat memitigasi
masalah agensi (Hanlon & Heitzman, 2010). Menurutnya, pada dasarnya
insentif kompensasi diberikan oleh pemegang saham agar eksekutif selaku
agen, bertindak memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Insentif
kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan oleh
perusahaan karena adanya hubungan erat antara kinerja dan pembayaran .
Karena didasarkan pada kinerja, maka penetapan jumlah insentif
kompensasi antar perusahaan tidaklah memiliki standar yang baku. Hal ini
menyebabkan berbagai variasi perhitungan. Insentif kompensasi dapat
diberikan atas perhitungan berdasarkan laba sebelum pajak (pre-tax) atau
atas perhitungan berdasarkan laba setelah pajak (after-tax incentive).
Eksekutif akan lebih memanfaatkan kompensasi berdasarkan laba
setelah pajak ketika perusahaan memiliki kredit pajak yang lebih besar.
Gaertner (2014) menemukan hubungan negatif antara penggunaan
kompensasi insentif setelah pajak terhadap Effective Tax Rate (ETR).
Ketika insentif kompensasi diberikan atas dasar laba setelah dikenakan
pajak, eksekutif akan cenderung malakukan tindakan penghindaran pajak
(memperkecil effective tax rate) guna memperbesar insentif kompensasi.
Namun apabila insentif kompensasi ditentukan berdasarkan laba sebelum
pajak, Eksekutif kurang termotivasi melakukan penghindaran pajak. Hal
ini berarti, manajemen akan cenderung oportunis melalui cara lain dan
bertindak sesuai bonus plan hypotesis dengan cara memperbesar laba
sebelum pajak yang menyebabkan asimetris informasi antara manajemen
dengan pemilik